## PEMERIKSAAN PAJAK  DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR
(Evaluation of Tax Inspection In Tax Revenue Optimization Efforts On Tax Office (KPP) Madya Makassar)
Lina Mariana 1) , Imran Tahalua 2)
(Politeknik Informatika Nasional)
Sri Indira Hartawati 3)
(STIE Yapman Majene)

## ABSTRAK
Pajak  sangat  penting  bagi  pembangunan  negara  Indonesia  karena  pajak memberikan kontribusi terbesar bagi  pendapatan negara. Penerimaan pajak mempunyai  konstribusi  yang  sangat  besar  bagi  Anggaran  Penerimaan  dan Belanja  Negara  (APBN).  Oleh  karna  itu  untuk  lebih  mengefektifkan  proses pengumpulan  pajak  dari  masyarakat  maka    Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP) menerapkan    sistem  Pemungutan  Pajak Self  Assesstment .  Dengan  sistem ini,  Wajib  Pajak  di  percaya  penuh  untuk  menghitung,  memperhitungkan, menyetor  dan  melaporkan  sendiri  kewajiban  perpajakan  tersebut  dengan itikad  baik  dan  transparan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis deskriptif  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  populasi dan  sampel.  Populasi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh Surat  Perintah  Pemeriksaan  Yang  Terbit  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Madya Makassar.  Sampel  yang  peneliti  gunakan  yaitu  Surat  Perintah  Pemeriksaan yang terbit dari tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak 2017 di Kantor Pelayanan  Pajak  Madya  Makassar.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa upaya  pembinaan  pajak  kepada  Wajib  Pajak  melalui  pemeriksaan  pajak sudah  optimal  karena  produktivitas  pemeriksaan  pajak  sudah  efektif  dari tahun  ke  tahun.  Sedangkan  efektifitas  pemeriksaan  pajak  dari  tahun  2013- 2017  mengalami  fluktuatif  dari  tahun  ketahun.  Secara  kuantitatif  kinerja pemeriksaan pajak terlihat baik, namun secara kualitatif kinerja pemeriksaan pajak  masih  kurang  efektif,  karena  tidak  memadainya  pemeriksaan  yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar.
Kata Kunci : Evaluasi Pemeriksaan Pajak, Optimalisasi Penerimaan Pajak

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang di gunakan dalam meningkatkan pembangunan nasional dan kesejatraan rakyat. Pajak memiliki peranan bagi pemerintah yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasioanal dan ekonomi masyarakat. Pemungutan pajak merupakan  suatu  bentuk  kewajiban  warga  Negara  selaku  wajib  pajak  serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang pelaksanaannya  di  ataur  dalam  undang-undang  dan  peraturan  untuk  tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.
Penerimaan  pajak  mempunyai  konstribusi  yang  sangat  besar  bagi Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Oleh  karna  itu  untuk lebih  mengefektifkan  proses  pengumpulan  pajak  dari  masyarakat  maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerapkan  sistem  Pemungutan Pajak Self Assesstment .
Dengan  sistem  ini, Wajib  Pajak  di  percaya  penuh  untuk  menghitung, memperhitungkan,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri  kewjiban  perpajakan tersebut dengan itikad baik dan transparan.
Kemudian  sebagai  konsekuensi  sistem  ini  pihak  fiskus  harus melakukan upaya pengawasan. Salah satu bentuk dari  pengawasan adalah melalui  pemeriksaan  pajak  yang  kewenangannya  di  atur  dalam  pasal  29 Undang-Undang  KUP.  Ketika  tugas  pemungutan  pajak  sebagian  telah dilakukan  sendiri  oleh  Wajib  Pajak,  maka  pihak  fiskus  praktis  hanya berkonsentrasi pada upaya pengawasan dan pembinaan melalui pemeriksaan pajak.
Namun  kewenangan  tersebut  harus  tetap  di  batasi  untuk  mencegah kesewenang-wenangan  aparat  pajak  dalam  melakukan  pemeriksaan  pajak. Proses  pemeriksaan  pajak  tetap  harus  dalam  koridor  pembinaan  kepada Wajib  Pajak.  Peningkatan  kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  pemenuhan kewajiban  perpajakannya  menjadi  indikator  efektif  atau  tidaknya  suatu pemeriksaan pajak,selain optimalisasi penerimaan pajak Negara tentunya.
Agar  dapat  tercapai  target  Pajak  yang  telah  direncanakan  oleh pemerintah  dibutuhkan  kesadaran  wajib  pajak  pajak  dan  kesadaran pemerintah dalam mengelola sumber dana  yang  diperoleh dari sektor pajak agar dapat digunakan secara efektif sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.
Fiskus  dalam  sistem self-assessment hanya  bertugas  mengawasi pelaksanaannya saja  yaitu dengan  melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib  pajak  terhadap  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang berlaku.  Tata  cara  dengan  pemungutan  dengan  sistem self-assessment berhasil  dengan  baik  jika  masyarakat  memiliki  kesadaran  terhadap kepatuhannya  sebagai  Wajib  Pajak.  Peningkatan  atau  berkurangnya penerimaan  pajak  tergantung  pada  patuhnya  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan  dan  mengolah  data  dan/atau  keterangan  lainnya  untuk menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  untuk  tujuan  lain dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Madya  Makassar    memiliki  tujuan untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  guna  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  dalam  rangka  menghimpun  penerimaan  pajak  Negara  secara  efektif dan efisien berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang  berjudul “Evaluasi  pemeriksaan  pajak  dalam  upaya  optimalisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah:
1.  Bagaimana prosedur pemeriksaan pajak di KPP Madya Makassar?
2.  Bagaimana  pemeriksaan  pajak  dalam  upaya  optimalisasi  penerimaan pajak di KPP Madya Makassar?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  dari  Rumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  penelitian ini adalah:
1.  Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan pajak di KPP Madya Makassar
2.  Untuk  mengetahui  upaya  optimalisasi  penerimaan  pajak  di  KPP  Madya Makassar

## II.  TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak
Pajak  didefenisikan  sebagai  iuran  masyarakat  kepada  Negara  (yang dapat  di  paksakan)  yang  terutang  oleh  wajib  pajak  yang  gunanya  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara dan program pemerintahan.  Adapun  beberapa  pengertian  pajak  yang  di  kemukakan  oleh para  ahli  dalam  bidang  perpajakan  yang  memberikan  pengertian  yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama. Pajak menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.  16  tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan adalah  “kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Rochmat  Soemitro (2016:3) mengemukakan: pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Siti Resmi (2016:1) menyempurnakan definisi tersebut menjadi: pajak adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat  kepada  kas  negara  untuk membiayai  pengeluaran  ruti n  dan  “surplus”  nya  digunakan  untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

## Pemeriksaan
Menurut  Mautz  dan  Sharaf  ada  lima  konsep  yang  mendasari  falsafah auditing (pemeriksaan) yang dikutip oleh Drs. Bambang Hartadi, yaitu:
a.  Bukti
Ini  meliputi  semua  pengaruh-pengaruh  terhadap  pandangan  akuntan publik  yang  mengakibatkan  pertimbangannya  ( judgement )  tentang kebenaran (proposisi).
Akuntan  publik  tidak  mencari  secara  nyata,  bukti  mutlaknya,  tetapi  ia mencari  apa  yang  diperlukan  guna  menjamin  bahwa  penyajian manajemen  tentang  laporan  keuangan  adalah  wajar  dan  atau  menjamin kelayakan Sistem Pengendalian Intern.
b.  Keseksamaan dalam pemeriksaan
Ini berhubungan dengan sejauh mana pemeriksaan dilaksanakan. Secara sederhana,  konsep  ini  berhubungan  dengan  masalah  penentuan  bukti yang cukup kompeten. Siap.a yang harus dapat menentukan hal di atas, adalah  orang  yang  telah  menjalani  latihan  teknis  dan  mempunyai kemampuan yag layak sebagai akuntan publik.
c.  Penyajian  yang  layak  berhubungan  dengan  konsep  kelayakan akuntansinya.
d.  Penyajian  yang  layak  berhubungan  dengan  konsep  pengungkapan secara layak.
e.  Penyajian  yang  layak  berhubungan  dengan  konsep  kewajiban pemeriksaan.
Sedangkan menurut Arens & Loebbecke definisi auditing adalah:
“Proses  pengumpulan  dan  pengevaluasian  bahan  bukti  tentang  informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi  yang dilakukan seorang yang  kompeten  dan  independen  untuk  dapat  menentukan  dan  melaporkan kesesuaian  informasi  yang  dimaksud  dengan  kriteria-kriteria  yang  telah ditetapkan.  Auditing  seharusnya  dilakukan  oleh  seorang  yang  independen dan kompeten ”
Berdasarkan  konsep auditing tersebut  maka  dapat  kita  lihat  unsur- unsur dalam konsep auditing, yaitu:
a. Proses yang sistematis.
b. Secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti.
c. Berhubungan dengan kegiatan ekonomi.
d. Memastikan/membuktikan  tingkat  hubungan  antara  kejadian  (data keuangan) dengan kriteria yang telah ditentukan.
e. Mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
Definisi pemeriksaan pajak menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6  tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor  16  tahun  2000  tentang  Ketentuan  Umum  Perpajakan  (UU  KUP) adalah sebagai berikut:
“Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencari, mengumpulkan  dan  mengolah  data  dan/atau  keterangan  lainnya  untuk menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  untuk  tujuan  lain dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan ”.

## Optimalisasi
Optimalisasi  secara  umum  adalah  pencarian  nilai  terbaik  dari  yang tersedia  dari  beberapa  fungsi  yang  diterbitkan  pada  suatu  konteks,  dapat dikatakan  optimalisasi  mengacu  pada  pemilihan  elemen  terbaik  dari beberapa  set  alternatif  yang  tersedia.  Sedangkan  pengertian  optimalisasi menurut  Sidik,  Machfud  (2012)  adalah  “suatu  tindakan/kegiatan  untuk meningka tkan dan mengoptimalkan”.
Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  menyusun  6  langkah  optimalisasi penerimaan  pajak  yang  dijabarkan  dalam  bentuk  program  kerja  strategis (2013), yaitu:
a.  Penyempurnaan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  untuk  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
b.  Ekstensifikasi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  berpendapatan  tinggi  dan menengah
c.  Perluasan  basis  pajak  termasuk  kepada  sektor-sektor  yang  selama  ini tidak terlalu banyak digali potensinya
d.  Optimalisasi  pemanfaatan  data  dan  informasi  berkaitan  dengan perpajakan dan institusi lain karena persoalan utama yang dihadapi DJP untuk  menggali  potensi  pajak  adalah  kurangnya  data  eksternal  yang valid
e.  Penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak
f. Penyempurnaan  peraturan  perpajakan  untuk  lebih  memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar.

## III.  METODELOGI PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  yang  menjadi  tempat  penelitian  adalah  Kantor  Pelayanan Pajak  Madya  Makassar,  Jln  Urip  Sumoharjo  km  4,  Gedung  Keuangan Negara. Penelitian ini berlangsung dari bulan Maret  2018.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara  semi terstruktur,  observasi  dan  pengumpulan  data  menggunakan  populasi  dan sampel.

## Teknik Analisis Data
Menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Data  dalam  bentuk  angka- angka akan dituangkan kedalam tabel yang dapat menunjang hasil penelitian untuk  menjelaskan  Pemeriksaan  Pajak  Dalam  Upaya  Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kantor  Pelayanan  Pajak  Madya  Makassar  dibentuk  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22  Desember  2006  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal Direktorat  Jenderal  Pajak.  Pembentukan  KPP  Madya  Makassar  bersamaan dengan  pembentukan  13  KPP  Madya  lainnya  dengan  sistem  administrasi modern  di  seluruh  Indonesia.  Perubahan  mendasar  dari  berlakunya  sistem
modern  ini  adalah  perubahan  organisasi  kantor  pelayanan  dari  organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi.
Di  samping  itu,  dalam  melaksanakan  tugasnya  sehari-hari  para pegawai  telah  diikat  dengan  kode  etik  pegawai  yang  ditetapkan  Menteri Keuangan  Nomor  222/KMK.03/2002.  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 506/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004.
Berdasarkan  KEP-31/PJ/2007,  tanggal  26  Januari  KPP  Madya Makassar  mulai  beroperasi  pada  tanggal  9  April  2007  dengan mengadministrasikan  301  wajib  pajak.  Kemudian  berdasarkan  KEP- 33/PJ/2008,  tanggal  25  Maret  2008,  terhitung  mulai  tanggal  7  April  2008, wajib pajak yang terdaftar di KPP  Madya Makassar bertambah  menjadi 821 wajib  pajak  yang  kemudian  di  tambah  lagi  menjadi  1105  wajib  pajak berdasarkan KEP-26/PJ/2011.
Kantor  Pelayanan  Pajak  Madya  Makassar  ini  beralamat  di  kompleks Gedung  Keuangan  Negara,  Jl.  Urip  Sumaharjo  Km.4,  Makassar  90232. Dalam implementasinya ada 3 (tiga) model atau jenis KPP modern, yaitu :
a. KPP Wajib Pajak Besar ( large Taxpayers Office,LTC)
b. KPP Madya ( Medium Taxpayers Office, MTO)
c. KPP Pratama ( Small Taxpayers Office, STO )

## 1.  Analisis Kinerja Pemeriksaan Pajak
Kinerja  pemeriksaan  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Madya Makassar  saat  diketahui  dengan  menggunakan  ratio  produktivitas pemeriksaan.  Ratio  ini  membandingkan  antara  jumlah  Surat  Perintah Pemeriksaan  (SP2)  selesai  dengan  jumlah  Surat  Perintah  Pemeriksaan terbit, seperti yang ditunjukkan pada pada tabel 1.1 berikut ini:
Tabel 1.1
Produktivitas Pemeriksaan SP2 tahun 2011-2015
Tahun Pajak Jumlah SP2 Terbit Jumlah SP2 Selesai Efektivitas 2013 385 385 100% 2014 323 323 100%
Sumber : Laporan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) KPP Madya Makassar 2018
Dari  tabel  di  atas  nampak  bahwa  produktivitas  pemeriksaan mempunyai kecenderungan sangat efektif dari tahun ke tahun. Produktivitas yang  dihasilkan  di  atas  merupakan  produktivitas  pemeriksaan  secara keseluruhan  jika  dilihat  dari  kemampuan  Pemeriksa  pajak  menyelesaikan Surat  Perintah  Pemeriksaan  (SP2)  yang  terbit.  Dari  tabel  ini  dapat  dilihat bahwa  Pemeriksa  pajak  mengalami  produktivitas  pemeriksaan  kecuali  di tahun  2017  mengalami  penurunan.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa kemampuan  Pemeriksa  pajak  dalam  menyelesaikan  Surat  Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit sudah sangat baik.
Jika  membandingkan  persentase  penyelesaian  Surat  Perintah Pemeriksaan  (SP2)  yang  terbit  setiap  tahun  maka  terlihat  bahwa produktivitas  pemeriksaan  pajak  di  seksi  Pemeriksaan  di  KPP  Madya Makassar sudah sangat baik.
Kinerja  pemeriksaan  pajak  dapat  dilihat  dengan  membandingkan jumlah  hasil  pemeriksaan  dengan  jumlah  penerimaan  pajak  secara keseluruhan.Tentunya hasil pemeriksaan sangat tergantung dari kemampuan  Pemeriksa  pajak  dalam  mendeteksi  pelanggaran-pelanggaran yang  dilakukan  Wajib  Pajak.  Oleh  karena  itu  efektivitas  pemeriksaan  dapat digambarkan  dengan  sejauh  mana  kontribusi  hasil  pemeriksaan  terhadap penerimaan  pajak.  Dalam  tabel  1.2  dibawah  ini  dapat  kita  lihat  tingkat efektivitas  pemeriksaan  pajak  di  seksi  Pemeriksaan  di  KPP  Madya Makassar.
Tabel 1.2
Kontribusi Hasil Penerimaan Pajak tahun 2011-2015
2015 254 254 100% 2016 261 261 100% 2017 392 369 94% Tahun Pajak Pemeriksaan Pajak Penerimaan Pajak Efektivitas 2013 70.916.469.000 54.203.159.870 76,43% 2014 73.600.000.000 49.687.230.777 67,51%
Sumber: Laporan hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar 2018
Pada  tabel  1.2  terlihat  bahwa  kontribusi  hasil  pemeriksaan  pajak mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa  walaupun  secara  kuantitatif  kinerja  pemeriksaan  pajak  terlihat  baik namun  secara  kualitatif  kinerja  pemeriksaan  pajak  masih  kurang  efektif. Memang  kapasitas  Pemeriksa  pajak  telah  melampaui  kriteria  yang ditetapkan  direktorat  Jenderal  Pajak,  rata-rata  penyelesaian  Surat  Perintah Pemeriksaan  (SP2)  yang  terbit  berkisar  100%,  tetapi  kinerja  pemeriksaan secara  kuantitatif  tersebut  tidak  sebanding  dengan  tingkat  kontribusi  hasil pemeriksaan.
Kinerja  pemeriksaan  secara  kualitatif  yang  masih  rendah  dapat disebabkan  karena  tidak  memadainya  pemeriksaan  yang  dilakukan  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Madya  Makassar.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh peningkatan  beban  pemeriksaan  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemeriksa pajak,  sehingga  waktu  yang  dibutuhkan  Pemeriksa  pajak  semakin  sempit. Selain  itu  kemampuan  teknis  dan  pengalaman  Pemeriksa  pajak  dalam melakukan  pemeriksaan  juga  mempengaruhi  efektifitas  pemeriksaan.  Oleh karena  itu  Kepala  Kantor  berusaha  menambah  tenaga  pemeriksa  yang berkualitas  di  seksi  Pemeriksaan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Madya Makassar.

## 1. Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Baik  atau  tidaknya  kualitas  pemeriksaan  tergantung  bagaimana Pemeriksa  pajak  mampu  menjalankan  tahapan  pemeriksaan  pajak  dengan benar. Dengan menjalankan pemeriksaan dengan tahapan yang benar maka diharapkan  pemeriksa  mampu  mendeteksi  penyimpangan  yang  dilakukan oleh Wajib Pajak dengan seefisien mungkin.
a.  Evaluasi terhadap Kegiatan Persiapan Pemeriksaan Pajak
2015 209.283.000.000 52.269.132.206 24,98% 2016 285.320.991.603 117.784.750.403 41,28% 2017 237.226.916.000 152.623.342.823 64,34%
Pada  tahapan  persiapan  pemeriksaan  pajak  telah  dijelaskan  pada pada  bab  II  bahwa  tujuan  dari  persiapan  pemeriksaan  pajak  adalah  agar pemeriksa  dapat  memperoleh  gambaran  umum  mengenai  wajib  pajak  yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
Persiapan  yang  pertama  dijelaskan  pula  bahwa  pemeriksa  harus mempelajari  berkas  Wajib  Pajak/berkas  data  dengan  cara  mempelajari seluruh  dokumen  yang  merupakan  isi  berkas Wajib  Pajak  dan  berkas  data. Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  kegiatan  Wajib Pajak  seperti:  kegiatan  usaha,  kewajiban  perpajakan,organisasi  dan administrasi  perusahaan,  struktur  permodalan,  susunan  direksi.  Selain informasi yang berasal dari berkas Wajib Pajak atau berkas data seharusnya pemeriksa  mampu  menggali  informasi  dari  pihak  eksternal  karena  memiliki tingkat  objektivitas  yang  tinggi.  Sedangkan  jika  berharap  dari  laporan Wajib Pajak  maka  sangat  memungkinkan  Wajib  Pajak  tidak  melaporkan  semua kegiatan usahanya.
b.  Evaluasi terhadap Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Setelah  tahap  persiapan  telah  dilakukan  maka  pemeriksa  mulai melakukan  proses  pemeriksaan.  Tahapan  ini  diawali  dengan  mendatangi lokasi  Wajib  Pajak  secara  resmi  dilengkapi  surat-surat  yang  diperlukan seperti  Kartu  Tanda  Pengenal  Pemeriksa,  Surat  Perintah  Pemeriksaan (SP2),  Surat  peminjaman  buku-buku,  catatan-catatan,  dan  dokumen- dokumen  yang  diperlukan  serta  surat-surat  lain  yang  diperlukan.    Sebelum pemeriksa memulai tugasnya, pemeriksa terlebih dahulu harus memperkenalkan diri dengan menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa, dan menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP), serta menjelaskan tujuan kedatangannya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjalin  komunikasi  yang  bagus kepada  Wajib  Pajak  sehingga  Wajib  Pajak  merasa  tidak  diperlakukan sewenang-wenang, selain  itu juga agar setelah komunikasi berjalan dengan baik maka pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar terutama jika berkaitan dengan kebutuhan informasi dari Wajib Pajak. Jika dimungkinkan pemeriksa dapat  melakukan  pemeriksaan  fisik  atas  besarnya  persediaan  ( stock
opname ) dan saldo uang yang ada dalam kas ( cash opname ).
Pada  tahapan  melakukan  komunikasi  dengan  Wajib  Pajak, Pemeriksa  pajak  tidak  terlalu  mengalami  kesulitan,  tetapi  untuk  melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan ( stock opname ) dan saldo uang yang ada dalam  kas  ( cash  opname )  Pemeriksa  pajak  seringkali  mengalami  kendala. Hal  ini  disebabkan  pihak  Wajib  Pajak  terkadang  tidak  menerima  untuk dilakukan  prosedur  tersebut.  Langkah  selanjutnya  yang  sangat  penting dalam  pemeriksaan  adalah  melakukan  penilaian  atas  sistem  pengendalian intern.  Langkah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  lemah  dan  kuatnya  sistem pengendalian  intern  sebagai  dasar  untuk  menentukan  dalamnya  pengujian- pengujian yang akan dilakukan.
Penilaian ini  dilakukan dengan  mengumpulkan  data  dan informasi mengenai  sistem  pengendalian  intern  seperti chart  of  accounts ,  arus dokumen dan  arus barang, struktur organisasi. Kemudian  berdasarkan data dan  informasi  tersebut  pemeriksa  melakukan  penelaahan  dengan  membuat catatan yang dapat berupa uraian singkat ( narrative description ), bagan arus ( flow chart ), atau daftar pertanyaan mengenai pengendalian intern.
Dari penelahan tersebut pemeriksa membuat penilaian sementara dan  melakukan  pengujian  atas  sistem  pengendalian  intern.  Dari  dasar  hasil pengujian  tersebut  pemeriksa  melakukan  penilaian  akhir  atas  pelaksanaan sistem pengendalian intern. Kemudian Pemeriksa juga harus memutakhirkan ruang lingkup serta program pemeriksaan.

## 2. Evaluasi Pengawasan Pemeriksaan Pajak
Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak nomor 232/PJ/2002 tanggal 26 April  2008  tentang  pengawasan  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  beberapa langkah  pengawasan  harus  dilakukan.  Kepala  seksi  Pemeriksaan  harus memonitor  setiap  tahapan  kegiatan  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  tim Pemeriksa  pajak  melalui  aplikasi  Sistem  Pengawasan  Pelaksanaan Pemeriksaan  Pajak.  Tahapan  kegiatan  pemeriksaan  yang  dimonitor  Kepala Seksi  meliputi  prosedur  administrasi  dalam  pembuatan  surat-surat  yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan Pajak seperti LP2, SPP kepada Wajib Pajak dan lain-lain.
Kemudian  Kepala  Kantor  juga  harus  melakukan  evaluasi  kegiatan pemeriksaan  hasil  monitoring  yang  dilakukan  kepala  seksi  setiap  akhir minggu.  Setiap  penyimpangan  pelaksanaan  tahapan  kegiatan  pemeriksaan ditindaklanjuti  oleh  Kepala  Seksi  Pemeriksaan  dengan  melakukan pembinaan  terhadap  Pemeriksa  pajak.  Oleh  karena  itu  Kepala  Seksi Pemeriksaan  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  kegiatan  pemeriksaan dan pembinaan Pemeriksa pajak kepada Kepala Kantor.
Untuk  kepentingan  pengawasan  pemeriksaan  pajak  tersebut Pemeriksa pajak harus melakukan perekaman atas setiap tahapan kegiatan pemeriksaan  yang  dilakukan.  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Madya Makassar  harus  merekam  setiap  usulan  atau  daftar  nominatif  yang  telah ditandatangani  kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  yang  berisi  Wajib Pajak  yang  akan  dilakukan  pemeriksaan.  Data  yang  diinput  meliputi  data Wajib Pajak yang akan diperiksa, tahun pajak yang akan diperiksa, dan kode pemeriksaannya.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis  setiap  tahapan  kegiatan pemeriksaan  pajak  yang  meliputi  prosedur  adminitratif  telah  dilakukan  oleh Pemeriksa  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Madya  Makassar. Penerbitan  surat-surat  yang  diperlukan  dalam  pemeriksaan  pajak  dan perekaman  setiap  tahapan  kegiatan  pemeriksaan  juga  telah  dilakukan  oleh pemeriksa pajak.

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  penulis  lakukan  maka dapat disimpulkan bahwa:
1.  Upaya  pembinaan  pajak  kepada  Wajib  Pajak  melalui  pemeriksaan pajak  sudah  optimal  karena  produktivitas  pemeriksaan  pajak  sudah sangat efektif dari tahun ke tahun.
2.  Efektifitas  pemeriksaan  pajak  dari  tahun  2013-2018  masih  dikatakan masih  kurang  efektif.  Secara  kuantitatif  kinerja  pemeriksaan  pajak terlihat baik, namun secara kualitatif kinerja pemeriksaan pajak masih
belum  maksimal,  karena  tidak  memadainya  pemeriksaan  yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya  Makassar. Hal ini dipengaruhi  oleh  peningkatan  beban  pemeriksaan  yang  harus dilakukan  oleh  Pemeriksa  pajak,  sehingga  waktu  yang  dibutuhkan Pemeriksa  pajak  semakin  sempit.  Selain  itu  kemampuan  teknis  dan pengalaman  Pemeriksa  pajak  dalam  melakukan  pemeriksaan  juga mempengaruhi efektifitas pemeriksaan.
3.  Sumber  daya  Pemeriksa  pajak  yang  ada  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Madya  Makassar  sudah  memiliki  kompetensi  yang memadai,  pemeriksa  pajak  yang  ada  pada  KPP  Madya  Makassar berjumlah  35  orang  yang  aktif  pada  diklat  pemeriksaan  pajak  yang dilakukan pusdiklat perpajakan.
4.  Pemeriksa  pajak  tidak  melakukan  persiapan  pemeriksaan  pajak secara  memadai  sehingga  mengurangi  efektifitas  pemeriksaan  pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa pajak.
5.  Pemeriksa  pajak  dalam  melakukan  pemeriksaan  seringkali  langsung melakukan  pengujian  substantif  atas  perkiraan-perkiraan  laporan keuangan Wajib Pajak dengan  menggunakan teknik full audit . Hal ini akan  menjadikan  pemeriksaan  tidak  efisien  dan  efektif,  karena pemeriksa  tidak  mempunyai  prioritas  atas  perkiraan  apa  saja  yang membutuhkan  pemeriksaan  mendalam  dan  perkiraan  apa  saja  yang tidak membutuhkan pemeriksaan mendalam.

## Saran
Dari  kesimpulan  di  atas  maka  penulis  menyarankan  kepada  Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar untuk melakukan hal-hal berikut:
1.  Pemeriksa  pajak  diharapkan  untuk  meningkatkan  pemeriksaan kepada wajib pajak agar  penerimaan pajak lebih optimal untuk tahun yang akan datang.
2.  Meningkatkan  penyuluhan  di  bidang  perpajakan  terutama  yang berkaitan dengan norma pemeriksaan pajak kepada Pemeriksa pajak.
3.  Meningkatkan  kualitas  Pemeriksa  pajak  melalui  pendidikan  atau diskusi  intern  atau  mengikutkan  Pemeriksa  pajak  dalam  Diklat pemeriksaan pajak di Pusdiklat Perpajakan.
4.  Meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan pemeriksaan pajak dan meningkatkan  koordinasi  antar  seksi  yang  terkait  demi  lancarnya pemeriksaan pajak.
5.  Kepala  Kantor  juga  dapat  mencetak  dan  memperbanyak  buku-buku tentang  pedoman  pemeriksaan  pajak  yang  benar  dan  teknik-teknik atau  metode-metode  pemeriksaan  yang  kemudian  dijadikan  buku panduan bagi Pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens  and  Loebbecke.  2003. Auditing. Edisi  ketiga.  penerjemah  Amir  Abadi Jusuf. Jakarta: Salemba Empat dan Prentice Hall.
Bambang Hartadi. 2004. Auditing. Edisi Kedua . Yogyakarta: BPFE.
Buku Tahunan. KPP Madya Makassar. 2014
Departemen Keuangan RI. 1996. Pedoman Pemeriksaan Pajak.
Hanantha,  Yoseph  dan  Tony.  2005.  Pemeriksaan  Pajak  di  Indonesia.
Jakarta: Grasindo.
Hartadi. 2013. Pemeriksaan Pajak. Jakarta : PT Kharisma.
Keputusan  Menteri  Keuangan,  Nomor  545/KMK.4/2000 Tentang  Tata  Cara Pemeriksaan Pajak, Jakarta 22 Desember 2000
Neuwirth,  Paul  D.  dan  James  A.  Cashin. Cashin’s  Handbook  for  Auditor .
Newyork: McGraw-Hill, 1996
Pardiat.  2006. Materi  Pokok  Dasar  Pemeriksaan  Pajak .  Cetakan  Pertama Jakarta.
Pohan. 2014. Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta. Mitra Wacana Media dan STIAMI.
Resmi Siti. 2009. Perpajakan Teori dan kasus. Jakarta. Salemba Empat.
Surat  Edaran  Dirjen  Pajak,  Nomor  06/PJ.7/2005  tentang Sistem  Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak , Jakarta 31 Mei 2005
Undang-Undang  Republik  Indonesia,  Nomor  16  Tahun  2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta 2000
Waluyo. 2014. Peerpajakn Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.
Wirakusumah, Sukrisno. 2003. Tanya-Jawab Praktik Auditing. Cetakan Pertama. Jakarta: FEUI.