## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETITUM CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

## JURIDICAL REVIEW OF PETITUM FOR DIVORCE AND MUTUAL DIVORCE IN BANGKALAN RELIGIOUS COURT

## Siti Rohmatul Ilahiya
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia Email: ilasiroya03@gmail.com

## Ahmad Musadad
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: musadadada81@gmail.com
Keywords : ABSTRACT divorce, mutual divorce, Bangkalan, Religious Court The purpose of this study is to provide broader knowledge to the people of Bangkalan  regarding  the  rights  that  must  be  defended  in  the  petitum divorce  and  mutual  divorce  in  the  Bangkalan  Religious  Court.  The research  method  used  in  this  study  is  normative  juridical,  using approaches  (law  approach),  (comparative  approach),  and  (conceptual approach). The results of this study show that the highest decision in the household  rests  with  the  husband,  but  when  carrying  out  a  divorce,  the highest  decision  rests  with  the  judge's  decision.  The  parties  can  defend their rights through a petitum for divorce, including imposing divorce on the husband, and the wife retaining a living,  mut’ah (gift), living during the idah period, joint assets and others in accordance with Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic LawLaw. Kata kunci : ABSTRAK Cerai Talak, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Bangkalan Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberi  pengetahuan  ( knowledge ) lebih  luas  kepada  masyarakat  Bangkalan  mengenai  hak  yang  harus dipertahankan  dalam  petitum  cerai  talak  dan  cerai  gugat  di  Pengadilan Agama  Bangkalan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan (statute approach) , (comparative  approach ),  dan (conseptual  approach) .  Hasil penelitian ini bahwa keputusan tertinggi dalam rumah tangga berada pada suami,  namun  ketika  melakukan  perceraian,  keputusan  tertinggi  berada pada  Putusan  Hakim.  Para  pihak  dapat  mempertahankan  hak  melalui petitum perceraian diantaranya menjatuhkan talak bagi pihak suami, dan istri mempertahankan nafkah, mut’ah (hadiah), nafkah selama masa idah, harta  Bersama  dan  lain-lainnya  sesuai  dengan  UU  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Diterima : 29 Mei 2023; Direvisi : 21 Juli 2023; Disetujui : 26 Juli 2023; Tersedia online : 25 Agustus 2023
How to cite: Siti Rohmatul Ilahiya, Ahmad Musadad, “Tinjauan Yuridis terhadap Petitum Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 2 (2023): 320-333. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.965.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENDAHULUAN
Pernikahan  dalam  kajian  fikih  secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu nikah  dan al-zawāj. Perkawinan  menurut  Islam  merupakan  suatu  perjanjian  yang  kuat dan  kokoh  untuk  hidup  bersama  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, Sakinah, mawaddah dan warahmah. 1 Pernikahan di atur dalam Hukum Islam agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang saksi.
Semakin  pesatnya  perkembangan  zaman, permasalahan  rumah  tangga  selalu menjadi  warna  di  dalamnya,  baik  dari  kesalah  pahaman  antara  satu  dengan  yang  lain, kekhilafan  bahkan  perbedaan  pendapat,  sehingga  menimbulkan  suatu  konflik  yang berujung pada perceraian. Perceraian diartikan sebagai berakhirnya ikatan antara laki-laki dan  perempuan  atau  berakhirnya  status  suami  yang  mengambil  keputusan  ijab  Kabul. Dalam Islam Rasulullah saw., mengatakan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. walaupun pada hakikatnya perbuatan tersebut dihalalkan . 2 Pada dasarnya  Allah  Maha  Bijaksana  dan  Maha  Mengetahui  apa  yang  terjadi  dalam  rumah tangga, ada momen-momen terburuk dimana pasangan suami istri tidak menemukan jalan keluar  atau  solusi,  maka  dari  itu  Allah  swt  mengizinkan  perceraian  karena  tidak  dapat terwujudnya tujuan perkawinan.
Perceraian  di  Indonesia  sangat  kental  dengan  hak  suami  yang  bisa  dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga banyak terjadi perceraian liar yang dilakukan suami istri  Ketika  tidak  menemukan  kecocokan  atau  tidak  menemukan  jalan  keluar  dalam permasalahannya. Prespektif bahwa perceraian milik suami menjadi tradisi dan menjadi doktrin  bahwa  laki-laki  memiliki  kuasa  penuh  terhadap  istrinya,  sehingga  dalam perceraian  suami  tidak  lagi  memperhatikan  hak  istrinya.  Terlebih  di  Kota  Bangkalan dimana penduduk atau masyarakatnya sangat kental dengan tradisi yang religius.  Untuk menyelesaikan  segala  persoalan  mereka  cukup  mendatangi  para  tokoh  terkemuka  di desanya, seperti halnya perceraian, untuk memutuskan ikatan perkawinan suami cukup mengucapkan talak kepada istrinya  yang disaksikan oleh kepala desa atau tokoh agama seperti Kyai atau Ustad guna menyelesaikan permasalahannya, sehingga masih banyak hak-hak antara keduanya tidak terpenuhi.
Pada  tahun  2021  tingkat  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Bangkalan mencapai angka 1.488, sedangkan pada tahun 2022 kasus perceraian mengalami kenaikan dan mencapai 1.682, menurut dari beberapa narasumber mengatakan, faktor perceraian tersebut  bersumber  dari  krisis  ekonomi  yang  dialami  oleh  pasangan  suami  istri,  yang berdampak  pada  pertengkaran  sehingga  berujung  pada  perceraian 3 .  Sedangkan  yang terjadi di Bangkalan bukan hanya tentang krisis ekonomi, melainkan ada beberapa faktor
1 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan , ed. oleh Faisal, 1 ed. (Sulawesi: Unimal Press, 2016). h.18
2 Riswan,  “Studi  Komparasi  Antara  Cerai  Talak  Dan  Cerai Gugat  di  Pengadilan  Agama Kelas  II Takalar” (2018). h. 31
3 Wawancara narasumber selaku Termohon di Pengadilan Agama Bangkalan, Sabtu 15 April 2023

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang  memungkinkan  terjadinya  perceraian,  yaitu  perselisihan 4 ,  pernikahan  di  bawah umur, kurangnya kesadaran dan kewajiban dalam pernikahan dan lain-lain.
Dalam  perceraian  tentunya  kedua  pihak  memiliki  hak  dalam  hal  yang  telah dibangun bersama, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa, ” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta  Gonogini,  sedangkan  harta  bawaan  dari  suami  istri  masing-masing  baik  sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Sedangkan yang terjadi di Bangkalan setelah perceraian semua harta  benda  yang  telah  didapatkan  bersama  menjadi  hak  mutlak  milik  suami,  karena suami yang berperan penting dalam mencari nafkah.
Bila  dilihat  dari  beberapa  aspek  mengenai  perceraian  di  Bangkalan,  istri  tidak memiliki wewenang apapun terhadap harta gonogini, melainkan istri memiliki hak penuh dalam menjaga anak, dari beberapa wawancara yang telah dilakukan peneliti, banyak dari mantan seorang istri di Bangkalan akibat perceraian terlantar bersama anaknya.
Pemahaman masyarakat Bangkalan mengenai petitum cerai talak dan cerai gugat sangatlah minim. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka sangatlah penting peristiwa ini untuk diteliti agar masyarakat Bangkalan mengetahui hak yang di dapat oleh para pihak dalam petitum cerai talak dan cerai gugat yang di ajukan kepada Pengadilan Agama Bangkalan yang beralamat Jl. Soekarno Hatta No.49 Bilaporah, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
Untuk  melindungi  hak  antara  suami  atau  istri  pemerintah  memberlakukan  UU No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan 5 kemudian  dipertegas    PP  No.9  Tahun  1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan 6 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai putusnya  ikatan  perkawinan.  Sehingga  ketika  suami  ataupun  istri  ingin  melakukan perceraian maka hendaklah mengajukannya permohonan cerai kepada Pengadilan yang berwenang. Adapun untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama terdapat 2 (dua) jenis perceraian, yakni cerai talak dan cerai gugat.
Menurut  I  Gusti  Ayu  Agung  Ari  Krisnawati  dalam  risetnya  yang  berjudul “Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian Dalam Hukum Acara Pengadilan” bahwa dari ketentuan proses perceraian terdapat dua macam. Pertama Cerai talak, pada prinsipnya  talak merupakan hak mutlak  suami, sehingga wewenang suami untuk  menjatuhkan  talak  kapanpun  sesuai  yang  dikehendakinya.  Namun  agar terstrukturnya  mekanisme  mengenai  perceraian,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Cerai dan Nikah Rujukan, kini  dikukuhkan  dalam  UU  No.1  Tahun  1974  jo  PP  No.9  Tahun  1975  dan  Kompilasi Hukum Islam. Dimana seorang suami yang akan menceraikan isrtinya untuk mengajukan permohonan  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  kepada  Pengadilan  Agama  di  daerah tempat tinggal istri (Pasal 39 s/d Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974, Pasal 117 dan Pasal 129 KHI ). Kedua, cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri
4 https://mediajatim.com/2023/02/10/perceraian-di-bangkalan-tembus-hingga-1-651-kasus-faktor- utamanya-perselisihan-dan-masalah-ekonomi/ 10 Februari 2023/ diakses 18 April 2023.
5 “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, H.1-156.
6 Vidya Khairina Utami et al, “Praktik Pemeriksaan Saksi  Dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan,” Jurnal Sains Sosio Humaniora 6, no. 1 (2022): 171–94, https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19428. H.15

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kepada  Pengadilan  Agama  dengan  alasan  yang  kuat  kemudian  meminta  Hakim  untuk memutuskan berdasarkan permintaan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. 7 Menurut  Yayan  Sopyan  dalam  risetnya  yang  berjudul  “Bias  Gender  Dalam Perceraian” bahwa pada prinsipnya pemerintah memperketat terjadinya perceraian, salah satunya melalui UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur mengenai perceraian hanya ada Ketika alasan-alasan yang memiliki kekuatan hukum dan dilakukan di depan persidangan 8 . Cerai talak masih kental sekali dengan doktrin fikih klasik dimana talak merupakan hak mutlak milik suami, oleh karenanya cerai talak di dalam pengadilan Agama  dianggap  sebagai  perkara  yang  tidak  memiliki  lawan  atau  bersifat  voluntair, sedangkan istri tidak dianggap sebagai pihak lawan karena tidak memiliki kewenangan hak.  Walaupun  hasil  akhir  persidangan  dalam  cerai  talak  seharusnya  berbentuk penetapan, namun  hakim tetap memutuskan perkara ini dengan putusan,  sehingga istri dapat  melakukan  upaya  banding  atau  kasasi  atas  putusan  Pengadilan.  Berbeda  dengan cerai gugat dimana pengajuan perkaranya yang di dalamnya mengandung suatu konflik yang  harus  diselesaikan  dan  harus  diputus  oleh  pengadilan  (  kontentiosa)  sehingga nantinya  akhir  dari  perkara  ini  adalah  putusan  Hakim.  Cerai  gugat  dalam  hal  ini  tidak harus mengenai Khuluk, penggugat juga dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan- alasan yang telah diatur dalam UU No.7 Tahun 1974 dan pasal 116 dan 51 KHI. Yayan Sopyan,  Ramadhita 9 juga  berpendapat  bahwa  ada  ketidakadilan  dalam  bias  gender perceraian,  salah  satunya  adalah  penjatuhan  talak  seorang  suami  kepada  istri  maka berbentuk talak raj’ī , dengan talak tersebut pihak laki-laki dapat melakukan rujuk selama 2  kali  kesempatan,  tetapi  jika  perceraian  datangnya  dari  istri  maka  jatuh  talak bā’in , konsekuensi  dari  talak  ini  adalah  seorang  istri  tidak  akan  mendapat  kesempatan  untuk kembali rujuk dengan mantan suami. 10
Menurut  Riswan  dalam  penelitian  ilmiahnya  yang  berjudul  “Studi  Komparasi Antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Takalar” menegaskan bahwa  cerai  talak  dan  cerai  gugat  memiliki  perbedaan  dari  segi  prosedur,  cerai  talak cenderung  menggunakan  pasal  Pasal  66  UU  No 7  Tahun  1989,  sedangkan  cerai  gugat mengacu  pada  pasal  73  Undang  Undang  No.  7  tahun  1989  yang  telah  diubah  menjadi Undang Undang No. 3 tahun 2006. Selain itu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak berlandasan pada Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan cerai gugat menggunakan dasar hukum Pasal 73 Ayat 1- 3 Undang Undang RI No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 11
7 I  Gusti  Ayu  Agung  Ari  Krisnawati,  “Kekhususan  Pengaturan  Pemeriksaan  Dan  Pembuktian Perceraian  Dalam  Hukum  Acara  Pengadilan  Agama,” Kertha  Patrika 38,  no.  3  (2016):  201–14, https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p201.
8 “Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” 1989.
9 Ramadhita, “Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 14, no. 1 (2022): 1–20, https://doi.org/10.18860/j- fsh.v14i1.15966.
10 Yayan  Sopyan,  “Bias  Gender  Dalam  Perceraian  (Studi  Perbandingan  antara  Talak  dan  Cerai Gugat),” Musãwa  Jurnal  Studi  Gender  dan  Islam ,  2004,  https://doi.org/10.14421/musawa.2004.32.219- 230.
11 Riswan,  ‘STUDI  KOMPARASI  ANTARA  CERAI  TALAK  DAN  CERAI  GUGAT  DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TAKALAR’, 2018..

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Menurut Mazroatus Saadah 12 , Budi Hermawan Bangun 13 dalam karya ilmiahnya menerangkan  bahwa  terjadinya  perceraian  yang  diajukan  oleh  istri  kepada  Pengadilan (cerai  gugat)  merupakan  bentuk  kesadaran  gender  sehingga  kaum  perempuan  dapat meminta  hak-haknya  dalam  rumah  tangga  yang  telah  berkekuatan  hukum.  Riset  Nelly Naelufar dkk 14 , Muhamad Reza Dafa Wardana 15 , dan Vidya dkk 16 menerangkan asas-asas hukum  yang  diterapkan  dalam  Pengadilan  Agama.  Dari  riset  terdahulu (Previous Research) yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  hak  perceraian terletak pada suami dan beberapa kajian komparatif mengenai putusnya perkawinan.
Tujuan penelitian ini untuk memberi pengetahuan ( knowledge ) lebih luas kepada masyarakat Bangkalan mengenai hak apa saja yang perlu dipertahankan dalam petitum cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkalan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  bersifat  yuridis  normatif,  yaitu peneliti  menggunakan  sesuatu  metode  yang  dikhususkan  dengan  cara  menelaah  atau melakukan  penelurusan  terhadap  bahan  pustaka  atau  dengan  bahan  sekunder  sebagai bahan dasar kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum  yang diteliti 17 . Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan untuk  menjawab  permasalahan yang  ada,  yakni  pendekatan  peraturan  perundang  undangan (statute  approach) , pendekatan  perbandingan (comparative  approach ),  dan  pendekatan  konseptual (conseptual approach) .
Pendekatan  Perundang-undangan  dilakukan  dengan  cara  menelaah  Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak di teliti, khususnya UU  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan 18 ,  Undang-Undang  RI  No.3  Tahun  2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 19 , Kompilasi  Hukum  Islam 20 .  Pendekatan  Perbandingan (comparative  approach) yang digunakan dalam penelitian ini membandingkan perkara Perceraian antara Cerai Gugat dan Cerai Talak baik dari landasan hukum, beracara di dalam Peradilan Agama, hak-hak serta  sampel  perkara  yang  diperoleh  saat  observasi  lapangan.  Dengan  adanya
12 Mazroatus Saadah, “Perempuan dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 11, no. 2 (2018): 14, https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202.
13 Budi  Hermawan  Bangun,  “Hak  Perempuan  dan  Kesetaraan  Gender  dalam  Perspektif  Filsafat Hukum,” Pandecta 15, no. 1 (2020): 74–82.
14 Nelly  Naelufar,  Encep  Abdul  Rojak,  dan  Yandi  Maryandi,  “Implementasi  Aplikasi  E-Court sebagai  Upaya  dalam  Penerapan  Asas  Sederhana  ,  Cepat  ,  dan  Biaya  Ringan  di  Pengadilan  Agama Sumedang pada Tahun 2020-2021,” Bandung Conference Series: Islamic Family Law 2, no. 2 (2022): 84– 87.
15 Muhamad  Reza  Dafa  Wardana,  “Efektifitas  Pelaksanaan  Sidang  Keliling  dalam  Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ponorogo” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2022).
16 Utami et al, “Praktik Pemeriksaan Saksi Dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan.”
17 Utami,  et al, “Praktik Pemeriksaan Saksi Dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan.”h.05
18 “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”, h.1-156
19 Uundang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , 2006.
20 Kompilasi Hukum Islam, 2001. H.1-35

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
perbandingan  ini  mampu  memberikan  pengetahuan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan memiliki hak yang setara.
Metode  analisis  data  dengan  kualitatif  normatif 21 yaitu  metode  analisis  dengan menghubungkan  sumber  bahan  hukum  secara  kualitatif  tetapi  tidak  berdasarkan  data statistik,  hal  ini  berfungsi  untuk  dapat  menarik  kesimpulan  dari  aspek  hukum  dari permasalahan  yang  diteliti..  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  terbagi  menjadi  2 (dua) yakni  sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan, data-data berupa dokumentasi di pengadilan Agama Bangkalan serta karya ilmiah yang berkaitan dengan  penelitian  ini.  Penulis  juga  mengumpulkan  sumber  data  sekunder  untuk menunjang penelitian ini berupa observasi lapangan, peneliti melakukan pengamatan di Pengadilan Agama Bangkalan beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 49, Desa Bilaporah, Kecamatan  Socah,  Kabupaten Bangkalan , Propinsi  Jawa  Timur.  Kemudian    dengan melakukan  wawancara  kepada stakeholder di  Pengadilan  Agama  Bangkalan  meliputi Hakim, Posbakum, dan karyawan guna memperoleh informasi agar lebih akurat.

## PEMBAHASAN

## Perceraian
Perceraian  di  dalam  KBBI  berarti  perpisahan,  perpecahan  antara  suami  istri 22 . Sayyid  Sābiq 23 mengartikan  perceraian  adalah  “melepaskan  ikatan  perkawinan  dan mengakhiri hubungan suami istri. Perceraian di dalam Hukum Islam dikenal dengan kata “Ṭalāq” 24 . Dalam  Hukum  Islam  hanya  laki-laki  lah  yang  memiliki  hak  mutlak  dalam talak, untuk melakukan talak suami kepada istrinya cukup menggunakan kata-kata seperti (aku talak kamu). 25
Menurut Imamiyyah 26 perceraian atau talak tidak akan jatuh tanpa dihadiri oleh dua  orang  saksi  dengan  mendengar  langsung  talak  itu.  Sehingga  jika  talak  dilakukan hanya dengan melafalkan kalimat talak maka talak tidak akan terjadi, hal ini bermaksud untuk mengurangi jatuhnya talak.
Menurut Sayyid Sābiq 27 ulama jumhur berpendapat, perceraian sah tanpa adanya saksi, karena perceraian adalah hak suami, dan karena itu tidak diperlukan bukti lainnya.
21 Moh  Sutoro  Muhamad  Iqbal,  Susanto,  “Efektifitas  Sistem  Administrasi  E-court  Dalam  Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau 8, no. 4 (2019): 2013–15.
22 https://kbbi.web.id/cerai/ diakses Rabu 19 Juli 2023
23 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam , pertama (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 129.
24 Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, (Bandung: Karisma, 2008), h.181
25 Sopyan,  “Bias  Gender  Dalam  Perceraian  (Studi  Perbandingan  antara  Talak  dan  Cerai Gugat).”h.224.
26 Ahmad Musadad, Muqaranah Madzahib Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam, cet. Ke- 2 ( Malang: Literasi Nusantara, 2020), h.184
27 Ali Trigiyatno, “Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi’ah Imamiyah,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 14, no. 2 (2020): 267–80, https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3928.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Tidak  ada  riwayat  dari  Nabi  Muhammad  saw.  atau  sahabat  yang  menunjukkan  bahwa saksi diperlukan dalam proses perceraian.
Menurut  Ainurrofiq  ZA 28 jatuhnya  perceraian  harus  disaksikan  dan  di  ajukan dihadapan  Hakim  Pengadilan  Agama,  sehingga  perceraiannya  diakui  sah  di  hadapan Hukum.
Perceraian diatur dalam  UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 39 memuat ketentuan perceraian bisa terjadi jika memenuhi beberapa syarat antara lain :
1. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. 29
Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  Pasal  8  dan  pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam “Putusnya  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  surat  cerai  berupa  putusan Pengadilan  Agama  baik  yang  berbentuk  putusan  perceraian,ikrar  talak,  khuluk  atau putusan taklik talak” 30 .
Dalam 114 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh cerai talak dan  gugatan perceraian 31 . Hal ini selaras dengan Pasal 66 dan  73  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama.  Maka  dapat disimpulkan bahwa maksud dari pasal-pasal tersebut di dalam Hukum Positf perceraian dibagi  menjadi  dua,  cerai  talak  dan  cerai  gugat.  Kedua  perkara  antara  Cerai  talak  dan Cerai  Gugat  menjadi  issu  yang  tak  asing  dengan  perbedaan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa penelitian terdahulu.
Untuk  melakukan  perceraian  maka  harus  memiliki  alasan-alasan  yang  kuat menurut  hukum,  pasal  39 ayat  (2) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dipaparkan secara rinci dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yakni: (a) salah satu pihak melakukan zina atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang  sulit  untuk disembuhkan;  (b)  Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;  (c)  Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan  berlangsung;  (d)  Salah  satu  pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; ( e )  Salah  satu  pihak  memiliki  cacat  badan  atau  penyakit  sehingga  mengakibatkan  tidak dapat  menjalankan  kewajiban  sebagai  suami  isteri;  (f)  Antara  suami  dan  isteri  sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga 32 .
Alasan perceraian ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam namun ada 2 poin tambahan di dalam pasal 116 yaitu (g) suami melanggar taklik talak; (h) peralihan agama
28 Wawancara kepada Bpk. Drs. Ainurrofiq ZA selaku Hakim di Pengadualan Agama Bangkalan. Senin,10 April 2023
29 “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 39, h.15
30 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 8, h.02
31 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 114 dan 115, h.16
32 Peratutan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 , 1975.1-22

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga 33 . Poin tambahan yang ada di Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan dalam UU Perkawinan, sebab  UU  perkawinan  merupakan  UU  Nasioanal  dimana  asas-asas  hukumnya  dapat menjadi  landasan  yang  bersifat  umum  bagi  seluruh  suku  dan  golongan  penduduk. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang lebih dikhususkan bagi Umat Islam yang mengadopsi dari kajian hukum  Islam, dan pendapat para ulama fikih kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

## Cerai Talak
Dalam  mengajukan  perceraian  di  Pengadilan  Agama  terdapat  2  macam  yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai talak  merupakan perceraian yang di ajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama baik secara lisan maupun secara tertulis di tempat tinggal istri  dengan  disertai  alasan  yang  berekuatan  hukum 34 . Dalam  Cerai  Talak  ini,  suami sebagai  pemohon  akan  mengajukan  perceraian  di  Pengadilan  Agama,  apabila permohonan  dikabulkan  oleh  Hakim,  maka  hakim  akan  menentukan  pembacaan  ikrar talak  kepada  suami.    Hal  ini  berkaitan  dengan  pendapat  mayoritas  ulama  bahwa  talak merupakan hak mutlak suami. Alasan secara logis, suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam perkawinan, selain membayar mahar untuk meminang istri, juga memiliki  kewajiban  untuk  menafkahi,  membimbing  istri  dan  anak-anaknya.  Menurut Wahbah Zuhaili terdapat 2 (dua) alasan talak hak milik laki-laki yaitu:
1. Perempuan  lebih  dominan  menggunakan  perasaan  jika  dibandingkan  dengan  laki- laki,  sehingga  dikhawatrikan  perempuan  lebih  mudah  mejatuhkan  talak  dengan alasan yang cukup sederhana.
2. Talak  berkaitan  dengan  finansial  atau  materi.  Seperti  pembayaran  mahar  yang ditangguhkan, nafkah idah, dan nafkah mut’ah 35 .
Dalam  UU  No.1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  pasal  41  dan  Kompilasi  Hukum Islam  pasal  149,  “ketika  suami  mengajukakan  cerai  talak  maka  harus  memenuhi kewajiban yaitu memberikan nafkah, mut’ah yang layak kepada mantan isteri, melunasi mahar yang masih  terhutang, selain itu memberikan biaya  kewajiban memelihara dan mendidik anak bagi anak. Sehingga isteri memiliki kesempatan dapat mempertahankan haknya melalui petitum 36 jawaban permohonan cerai talak.
Jika ditinjau dari hak rujuk, maka macam-macam talak ada 2 (dua) yaitu talak Raj’ī dan talak Bā’in 37 . Talak Raj‘ī merupakan talak dimana seoarang suami masih memiliki hak  rujuk  kepada  mantan  istrinya  tanpa  harus  ada  persetujuan  dari  istri  dengan  syarat suami pernah menggauli istrinya 38 .
33 Riswan,  “STUDI  KOMPARASI  ANTARA  CERAI  TALAK  DAN  CERAI  GUGAT  DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TAKALAR.” h.41
34 Kompilasi Hukum Islam.h.1-35
35 Wahbah Az-zuhli, Fiqih Islam wa Adillatuhu , 9 ed. (Darul Fikir, 2011). h.321
36 Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, cet.6 (Yogyakarta: New Merah Putih), h.18
37 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 118-120, h.16
38 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Terjemahan oleh Ahmad Abu Al Majdi (Pustaka Azzam, 2000). H.121

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Sedangkan Talak Bā’in merupakan talak yang tidak memungkinkan suami dapat merujuk istri kecuali dengan melakukan akad nikah baru 39 . Talak Bā’in sendiri terbagi 2 macam :
1. Talak Bā’in  Sugrā. Talak  yang  tidak  dapat  dirujuk,  namun  dapat  melakukan  akad nikah baru dengan mantan istri. Seperti halnya (a) talak satu atau dua yang disertai dengan iwadh dari pihak istri (Khuluk ); (b) talak kepada istri yang belum digauli;  (c) talak yang dijatuhkan oleh Hakim
2. Talak Bā’in Kubrā. Yaitu Talak tiga, jenis ini tidak dapat dirujuk, juga tidak dapat dinikahi  kembali,  kecuali  jika  perkawinan  itu  dilakukan  setelah  istri  sebelumnya menikah  dengan  yang  lain  dan  perceraian  kemudian  terjadi  setelah  berakhirnya perkawinan dan setelah habis masa idahnya. 40

## Cerai Gugat
Selain cerai talak, perceraian menurut UU Perkawinan selanjutnya yaitu cerai gugat. Cerai gugat merupakan pengajuan gugatan cerai yang datangnya dari istri di Pengadilan Agama  yang  daerah  hukumnya  mewilayahi  tempat  kediaman  istri,  kecuali  istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami (nusyuz ) , maka gugatan perecraian diajukan di tempat tinggal suami 41 . Hak gugat cerai yang datangnya dari istri, dalam Hukum Islam disebut khuluk . Khuluk dapat diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama jika isrti tidak dapat melaksanakan atau memenuhi hak-hak kepada suaminya. Namun hal ini memiliki akibat  hukum,  di  mana  hakim  akan  memustuskan  perceraian  dengan  talak Bā’in 42 dan mantan istri tidak dapat memiliki hak rujuk, kecuali melakukan pernihakan baru hal ini telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 161 43 . Para Jumhur ulama memiliki pandangan masing-masing mengenai khuluk . Adapun Pandangan Mazhab Hanafi 44 sebagaimana dikutip dalam buku Radd al-Mukhtār ‘alā al- Durr  al-Mukhtār milik  Syaikh  Muhammad  Amin,  khuluk adalah  penghilangan kepemilikin  suatu  perkawinan  yang  bergantung  pada  penerimanaan  istri  dengan  lafal khuluk atau kalimat yang memiliki makna yanag sama. Mazhab Maliki 45 mengemukakan pendapatnya  yang  tertuang  dalam  kitab al-Mudawwanah  al-Kubrā ,  khuluk merupakan talak  yang  disertai  dengan  imbalan  dan  berlaku  bagi  suami  ataupun  istri.  Sedangkan menurut  Mazhab  Hambali 46 dikutip  dari  buku  karya  Abdurrahman  al-Jazirī  khuluk merupakan perpisahan antara suami dan istri dengan menerima imbalan dari pihak istri. Mazhab  Syafii 47 berpendpat  dalam  buku  karya  Ibnu  Rusyd  yang  diterjemahkan  oleh
39 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan , ed. oleh Faisal, 1 ed. (Sulawesi: Unimal Press, 2016). h.91
40 Kompilasi Hukum Islam . Pasal 119 dan 120, h.16 41 Muhammad  Akbal,  “Studi  Tentang  Penanganan  Perkara  Cerai  Gugat  Pada  Pengadilan  Agama Kabupaten Bantaeng,” no. d (2014) h.46
42 Wawancara kepada Bpk. Drs. Ainurrofiq ZA selaku Hakim di Pengadualan Agama Bangkalan. Senin,10 April 2023
43 Mohsen, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , 2018. Pasal 161, h.79.
44 Syaikh  Muhammad  Amin  (Ibnu  Abidin), Roddul  Mukhtar  Ala  Ad-Durrul  Mukhtar (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003). h.199
45 Malik bin Anas Al-Ashbaẖî, al-Mudawwanah al-Kubrâ (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1442). h.232
46 Abdurrahman  al-Jaziri,  Kitabul  Fiqhu  ‘Ala  al-Mazahibu  al-Arba’ah,  (Mesir:  al-  Maktabah  at- Tijariyatul Qubra, 1990), Juz 4, hlm. 387.
47 Ibnu  Rusyd,  “Terjemahan  Bidayatul  mujtahid  Jilid  2,  terj.  Ahmad  Abu  Al  Majdi  ”  (Bandung: Pustaka Azzam,1990)  h.134

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ahmad Abu Al-Majdi  bahwa  Khuluk merupakan putusnya perkawinan  dengan iwadh (imbalan) serta dibarengi lafal khusus. Artinya sang istri memberikan tebusan yang telah disepakati oleh suami guna memutuskan ikatan perkawinan.
Selain  khuluk seorang  istri  dapat  memutuskan  perkawinan  dengan fasakh. Secara Bahasa fasakh berarti membatalkan. Pengertian fasakh juga dijelaskan oleh Sajuti Ṭālib 48 yakni terputusnya ikatan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena menemui cacat pada pihak lain yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada umumnya  Seorang  istri  dapat  mengajukan  pererceraian  karena fasakh ke  pengdadilan Agama dengan alasan menurut Abdul Ghofur 49 yakin syiqaq, suami memiliki penyakit menular  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  suami  tidak  mampu  memberikan  nafkah  lahir dan batin, dan suami melaggar perjanjian perkawinan.

## Tinjauan  Yuridis  Petitum  Cerai  Talak  dan  Cerai  Gugat  di  Pengadilan  Agama Bangkalan

## Hak Perceraian dalam Perkawinan
Perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2022 mencapai 1.682 dimana Pada tahun 2021 perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan hanya 1.488, dari data perkara perceraian 2 tahun terakhir di Bangkalan mengalami peningkatan, sehingga banyak dari kalangan perempuan yang diceraikan kemudian kembali ke rumah orang tuanya untuk meniti kehidupan selanjutnya. Tidak hanya itu, dari hasil penelitian yang  dilakukan  mayoritas  perempuan  yang  diceraikan  tidak  mendapatkan  apapun  dari harta yang telah dihasilkan bersama saat menjalin rumah tangga.  Hal ini membuktikan bahwa  kurangnya  pemahaman  masyarakat  Bangkalan  terhadap  petitum  cerai  talak  dan cerai gugat.
Suami  yang  mengajukan  cerai  Talak  ke  Pengadilan  Agama  menggunakan  hak talaknya. Istri seharusnya juga mempertahankan atau menuntut haknya melalui petitum yang sesuai dengan posita kepada Hakim. Jika ditinjau dari pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 50 suami berkewajiban memenuhi hak yang telah diajukan oleh istri dan di kabulkan oleh Hakim. Adapun petitum yang harus dipenuhi oleh suami yakni hak nafkah kepada mantan istri, memberikan mantan istri tempat tinggal dan pakaian selama masa  idah,  memberikan  hadiah  ( mut’ah )  baik  berupa  barang  ataupun  uang,  selain  itu biaya  pemeliharaan  dan  Pendidikan  anak.  Hak-hak  yang  telah  diuraikan  di  atas  telah memiliki landasan hukum yakni pasal 41 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Cerai Talak suami juga memiliki hak rujuk karena jatuhnya putusan Hakim talak Raj’ī yang diikrarkan di dalam persidangan.
Berbeda dengan Cerai Talak, perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat, istri tidak dapat meminta hak sebagaimana cerai talak, hal ini dikarenakan jatuhnya putusan  hakim  talak Bā’in yang  tidak  dapat  dirujuk 51 ,  alasan  lainnya  yakni  termaktub dalam  pasal  84  Kompilasi  Hukum  Islam,  istri  yang  tidak  taat  dan  tidak  melaksanakan
48 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, cet.1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) h.138
49 Syaifuddin, Hukum Perceraian, cet.1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) h.139
50 “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 41, h.15
51 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 5, terj.Faisal Saleh (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar, 2015) h.651

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kewajiban, sehinga suami dibebaskan dari kewajiban yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Ada  beberapa  alasan  logis  bahwa  talak  merupakan  hak  suami  yaitu, pertama Perempuan  lebih  cenderung    memakai  perasaan  jika  dibandingkan  dengan  laki-laki, dikhawatirkan  perempuan  lebih  mudah  mejatuhkan  talak  dengan  alsan  yang  cukup sederhana. Kedua Talak  berkaitan  dengan  finansial  atau  materi.  Dimana  hal  ini  ada kaitannya  dengan  pembayaran  mahar  yang  ditangguhkan,  nafkah  idah,  dan  nafkah mut’ah . Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hal ini dikenal dengan  istilah  Cerai  Talak.    Namun  pada  faktanya  masih  banyak  laki-laki  melakukan perceraian  tanpa  memikirkan  kondisi  kesiapan  pihak  perempuan.  Sedangkan meningkatnya  perceraian  di  Pengadilan  Agama  salah  satu  faktornya  adalah perekonomian
Hasil  wawancara  dengan  Penggugat  inisial  SMH 52 “Saya  tidak  dinafkahi,  anak saya tidak diberikan jajan dan sekolah tidak dibiayai, dari pada saya hidup berdua tapi serasa hidup sendiri mending saya hidup sendiri saja untuk biayai anak sekolah”. Bila dilihat dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan Laki-laki cenderung memikirkan diri sendiri  dari  pada  rumah  tangganya,  sehingga  yang  terjadi  adalah  perceraian  yang mengakibatkan perempuan menanggung beban nafkah atas dirinya sendiri juga anaknya.
Pemahaman  ini  sangat  melekat  pada  masyarakat  Bangkalan,  tidak  heran  jika banyak  dari  kalangan  perempuan  yang  kehilangan  haknya  dalam  perceraian,  sehingga banyak suami yang menalak istrinya sesuka hati. Padahal sesungguhnya mengenai hak talak  mutlak milik suami namun  istri juga memiliki  hak yang di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No.7 Tahun 1975 dan kompilasi Hukum Islam. Dari hasil wawancara menurut Al-Mu’Thasim S.Pd 53 “Saat terjadinya perceraian, perempuan tidak mengetahui hak apa saja yang harus di bela di Pengadilan Agama, seperti halnya harta Bersama, nafkah, mut’ah , nafkah selama masa idah dan biaya pemeliharaan serta Pendidikan anak banyak Perempuan di Bangkalan yang diceraikan oleh suaminya tidak mendapatkan haknya”.
Lantas ketika istri yang ingin meminta cerai kepada suaminya dengan alasan tidak dinafkahi   baik  lahir  maupun  batin,  disiksa,   kemudian  sang  suami  tidak  mau  untuk menceraikan  istrinya  dengan  maksud   agar  sang  istri  sengsara,  maka  Sang  istri  dapat mengadu  kepada  Hakim  untuk  memutuskan  perkawinan  antara  dirinya  dengan suami.   Dari  permasalahan  ini  menurut  Drs.  Ainurrofiq  ZA 54 “Pemerintah  mengambil solusi Dengan diberlakukannnya UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” . Hakim akan menjatuhkan talak 1 (satu) Bā’in Sugrā kepada Penggugat terhadap  tergugat.   Melalui  putusan  hakim  kepada  penggugat,  ketika  seorang  istri mengadu  kepada  hakim  atas  tidak  terpenuhnya  hak  istri,  maka  Hakim  memerintahkan atau  memutuskan  agar  suami  untuk  menjatuhkan  talak  kepada  istri,  sehingga  secara
52 Wawancara kepada Penggugat perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan, Kamis 13 April 2023
53 Wawancara  kepada  saudara  termohon  perkara  Cerai  Talak  di  Pengadilan  Agama  Bangkalan, Jumat 14 April 2023
54 Wawancara kepada Bpk. Drs. Ainurrofiq ZA selaku Hakim di Pengadualan Agama Bangkalan, Senin 10 April 2023

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
otomatis  perkawinan  tersebut  batal  demi  hukum  karena  untuk  melaksanakan  perintah hakim merupakan kewajiban bagi masyarakat.
Perbandingan Perceraian dalam Peradilan Agama terdiri dari Cerai talak dan cerai Gugat.  Cerai  talak  bersifat  permohonan,  dimana  di  dalamnya  satu  pihak  yang berkepentingan  menuntut  haknya  kepada  pihak  lain  tanpa  ada  lawan  dan  tidak mengandung  sengketa.  Permohonan  yang  diajukan,  hakim  hanya  menjalankan  fungsi administratif  dan  berproduk  penetapan  ( beschikking ).  Dalam  petitum  permohonan cerai  talak,   pemohon  meminta izin kepada hakim untuk menjatuhkan  talak satu raj’ī kepada termohon  di hadapan hakim. Hakim akan memerikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan  talak  satu raj’ī di  hadapan  hakim,  namun  apabila  pemohon  tidak mengucapkan  ikrar  talak  dalam  jangka waktu  6  (enam)  bulan beturut turut   sejak putusan  Pengadilan    Agama  tentang    izin  ikrar    talak,    maka  hak  suami  untuk mengikrarkan  talak  gugur  dan  ikatan  perkawinan  dianggap  sah  menurut  hukum 55 . Sedangkan  Cerai  Gugat  merupakan  gugatan  yang  mengandung  unsur  sengketa  atau perkara.  Cerai  gugat  terdapat  perkara  antara  penggugat  dan  tergugat.  Fungsi  hakim  di dalamnya  untuk  mengadili    dan    memutuskan  serta    hasil  akhirnya  adalah  vonis (putusan) 56 . Sehingga di dalam petitum cerai gugat, cukup meminta hak-hanya sebagai seorang istri dan penggugat tidak perlu untuk meminta tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan Hakim, sebab putusannya perkawinan ada di kuasa Hakim.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  fakta  di  Bangkalan  setelah terjadinya perceraian, semua harta benda yang telah didapat secara  bersama menjadi hak suami,  sehingga  mantan  istri  tidak  mendapatkan  haknya,  hal  ini  di  karenakan  suami memiliki  peran  penting  dalam  mencari  nafkah.  Walaupun  keputusan  tertinggi  dalam rumah tangga berada pada suami, ketika melakukan perceraian keputusan tertinggi berada pada  Putusan  Hakim.  Suami  atau  istri    memiliki  hak  dalam    mengajukan  permohonan Perceraian  melalui  Cerai  Talak  maupun  Cerai  Gugat  ke  Pengadilan  Agama  yang berwenang hal ini sesuai dengan Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,  pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam.  Para  pihak  juga  berwenang  dalam mempertahankan haknya melalui petitum yang sesuai dengan posita. Adapun hak yang harus  di  pertahankan  dalam  petitum  perceraian  di  antaranya  menjatuhkan  talak  dan mengucapkan  ikrar  talak  bagi  suami  di  hadapan  Hakim.  Pihak  istri  dapat mempertahankan hak seperti halnya nafkah, mut’ah (hadiah), nafkah selama masa idah sesuai  dengan  pasal  149  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  harta  pemeliharaan  atau pendidikan anak, serta harta Bersama termaktub dalam Pasal 35 No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  hak  lainnya  yang  memiliki  kekuatan  Hukum.  Para  pihak,  khususnya mantan suami bertanggung jawab memenuhi atas hak yang telah diputuskan oleh Hakim.
55 Kompilasi Hukum Islam, pasal 131 ayat 5
56 Sudirman L, Hukum Acara Peradilan Agama, (IPN Press, Sulawesi Utara: 2021), h 30

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh, Fikih Empat Mazhab Jilid 5 , terj.Faisal Saleh (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar, 2015)
Al-Ashbaẖî,  Malik  bin  Anas. al-Mudawwanah  al-Kubrā .  Beirut:  Darul  Kutub  Al- Ilmiyah, 1442.
Al-Jaziri,  Abdurrahman,  Kitabul  Fiqhu  ‘Ala  al-Mazahibu  al-Arba’ah,  (Mesir:  al- Maktabah at-Tijariyatul Qubra, 1990)
Amin,  Syaikh  Muhammad. Roddul  Mukhtar  Ala  Ad-Durrul  Mukhtar .  Lebanon:  Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
Az-zuhaili, Wahbah, Fikih Islam wa Adilatuhu, jilid 9, (Darul Fikir, 2011)
Bagir, Muhammad, Fikih Praktis II Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, cet. Ke-1 (Bandung: Karisma, 2008)
Jamaluddin,  dan  Nanda  Amalia, Buku  Ajar  Hukum  Perkawinan ,  ed.  oleh  Faisal,  1  ed.
(Sulawesi: Unimal Press, 2016)
Lemek,  Jeremias Penuntun  Membuat  Gugatan ,  cet.6  (Yogyakarta:  New  Merah Putih,2010)
Muzammil,  Iffah, Fiqh  Munakahat  Hukum  Perkawinan  dalam  Islam ,  pertama (Tangerang: Tira Smart, 2019)
Musadad, Ahmad, Muqaranah Madzahib Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam, cet. Ke-2 ( Malang: Literasi Nusantara, 2020),
Rusyd,  Ibnu, Bidayatul  Mujtahid , Terjemahan  oleh  Ahmad  Abu  Al  Majdi (Pustaka Azzam, 2000)
Sudirman L, Hukum Acara Peradilan Agama, (Sulawesi Utara: IPN Press, 2021) Syaifuddin, Muhammad, Hukum Perceraian, cet.1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)

## Jurnal
Abidin),  Syaikh  Muhammad  Amin  (Ibnu. Roddul  Mukhtar  Ala  Ad-Durrul  Mukhtar .
Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
Al-Ashbaẖî,  Malik  bin  Anas. al-Mudawwanah  al-Kubrā .  Beirut:  Darul  Kutub  Al- Ilmiyah, 1442.
Az-zuhalli, Wahbah. Fikih Islam wa Adillatuhu . 9 ed. Darul Fikir, 2011.
Bangun,  Budi  Hermawan.  “Hak  Perempuan  dan  Kesetaraan  Gender  dalam  Perspektif Filsafat Hukum.” Pandecta 15, no. 1 (2020): 74–82. Jamaluddin, dan Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan . Diedit oleh Faisal. 1 ed.
Sulawesi: Unimal Press, 2016.
Kompilasi Hukum Islam , 2001.
Krisnawati,  I  Gusti  Ayu  Agung  Ari.  “Kekhususan  Pengaturan  Pemeriksaan  Dan Pembuktian Perceraian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama.” Kertha Patrika 38, no. 3 (2016): 201–14. https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p201.
Mohsen. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , 2018.
Muhamad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro. “Efektifitas Sistem Administrasi E-court Dalam Upaya  Mendukung  Proses  Administrasi  Cepat,  Sederhana  dan  Biaya  Ringan  di Pengadilan.” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau 8, no. 4 (2019): 2013–15. Muzammil,  Iffah. Fiqh  Munakahat  Hukum  Perkawinan  dalam  Islam .  Pertama.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 320-333 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Tangerang: Tira Smart, 2019. Naelufar, Nelly, Encep Abdul Rojak, dan Yandi Maryandi. “Implementasi Aplikasi E-
Court sebagai Upaya dalam Penerapan Asas Sederhana , Cepat , dan Biaya Ringan di  Pengadilan  Agama  Sumedang  pada  Tahun  2020-2021.” Bandung  Conference Series: Islamic Family Law 2, no. 2 (2022): 84–87.
Peratutan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 , 1975.
Ramadhita. “Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 14, no. 1 (2022): 1– 20. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966.
Riswan. “STUDI KOMPARASI ANTARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TAKALAR,” 2018.
Rusyd,  Ibnu. Bidayatul  Mujtahid . Terjemahan  oleh  Ahmad  Abu  Al  Majdi .  Pustaka Azzam, 2000.
———. “Terjemahan Bidayatul mujtahid Jilid 2,” 1990, 536.
Saadah,  Mazroatus.  “Perempuan  dan  Perceraian:  Kajian  tentang  Cerai  Gugat  di Pengadilan  Agama  Bekasi.” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 11,  no.  2 (2018): 14. https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202.
Sopyan, Yayan. “Bias Gender Dalam Perceraian (Studi Perbandingan antara Talak dan Cerai  Gugat).” Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam , 2004.
https://doi.org/10.14421/musawa.2004.32.219-230.
Trigiyatno, Ali. “Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi’ah Imamiyah.” Al- Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 14,  no.  2  (2020):  267–80. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3928.
“Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” 1989. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.
Utami,  Vidya  Khairina,  Artaji,  dan  Hazar  Kusmayanti.  “Praktik  Pemeriksaan  Saksi Dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan.” Jurnal Sains Sosio Humaniora 6, no. 1 (2022): 171–94. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19428.
Uundang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , 2006. Wardana,  Muhamad  Reza  Dafa.  “Efektifitas  Pelaksanaan  Sidang  Keliling  dalam Mewujudkan  Asas  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  di  Pengadilan  Agama Ponorogo.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2022.
Perundang- Undangan. Kompilasi Hukum Islam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peratutan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, 1975 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama https://mediajatim.com/2023/02/10/perceraian-di-bangkalan-tembus-hingga-1-651- kasus-faktor-utamanya-perselisihan-dan-masalah-ekonomi/ https://kbbi.web.id/cerai/