Hal 104 - 121
AKUNTABILITAS  PEMERINTAHAN  DESA    DALAM PENGELOLAAN  DANA  DESA  DI  KECAMATAN NGANTRU  KABUPATEN TULUNGAGUNG
Retno Murnisari STIE Kesuma Negara Blitar

## Surel: retno@stieken.ac.id
Abstrak.  Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa    dalam  Pengelolaan  Dana Desa  di  Kecamatan  Ngantru    Kabupaten  Tulungagung .  Penelitian  ini bertujuan untuk menelusuri akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di 13 (tiga belas) desa dalam wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dengan jumlah informan 30 (Tiga Puluh) orang yaitu pengelola dana desa dan TPP Kabupaten, kecamatan dan desa. Jenis penelitian ini kualitatif eksploratif. Metode yang digunakan adalah analisis isi  dan  teknis  analisis  yang  digunakan  adalah  reduksi,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa akuntabilitas  pengelolan  dana  desa  di  Kecamatan  Kecamatan  Ngantru Kabupaten  Tulungagung  telah  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan pada  ketentuan yang berlaku meskipun masih terdapat kelalaian dari aparat desa khususnya khususnya  bendahara  desa    dan  TPK  (Pengelola  Teknis  Kegiatan). Kompetensi  dan  kemampuan  sumber  daya  pengelola  masih  merupakan kendala  utama,  sehingga  masih  perlu  pendampingan  pemerintah  daerah dalam  hal  ini  DMPD  Kabupaten  Tulungagung.  Untuk  meningkatkan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan  Ngantru Kabupaten Tulungagung dibutuhkan pendampingan, pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa.
Kata Kunci : pengelolaan dana desa, akuntabilitas, transparansi, partisipatif .
Abstract. Accountability of Village Government in Management of Village Funds in  Ngantru  Sub-District,  Tulungagung  Regency. This  study  aims  to  explore  the accountability  of  village  fund  management.  This  research  was  conducted  in  13 (thirteen)  villages  in  the  Ngantru  Subdistrict,  Tulungagung  Regency.  With  the number of informants 30 (thirty) people namely village fund managers and TPPs of districts, sub-districts and villages. This type of research is explorative qualitative. The method used is content analysis and technical analysis that is used is reduction, data presentation  and  conclusion.  Based  on  the  results  of  the  study,  the  accountability  of village  fund  management  in  the  Subdistrict  of  Ngantru  Subdistrict,  Tulungagung
Murnisari
Regency has been carried out based on the principles of transparency, accountability and  participation,  reporting  and  accountability  have  been  carried  out  in  accordance with  the  applicable  regulations  even  though  there  are  still  negligence  from  village officials  especially  the  village  treasurer  and  TPK  (Technical  Activity  Manager). Competence and ability of management resources is still the main obstacle, so it still needs assistance from the local government in this case DMPD Tulungagung Regency. To  increase  accountability  in  the  management  of  village  funds  in  Ngantru  Sub- District,  Tulungagung  Regency,  assistance,  guidance,  training,  supervision  and continuous evaluation are needed for village officials.
Keywords: village fund management, accountability, transparency, participatory.
Penyelenggaraan proses pembangunan dalam sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, desa mempunyai peran sebagai elemen strategis  dari  pemerintah  daerah khususnya Kabupaten/Kota. Pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan,  tingkat  kepercayaan masyarakat  tergantung  kepada keberhasilan pengelolaan tersebut, hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan  otonomi  daerah. Tidak  bisa  dipungkiri  pemerintah desa  adalah  strata  yang  paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Dalam Undang-Undang No. 6  Tahun  2014  tentang  Desa,  di dalamnya dijelaskan bahwa “ desa merupakan  masyarakat  hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat, hak  asal-usul  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan  negara  kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan  ke  pemerintahan  desa, maka  diharapkan  desa  dapat berkembang menjadi suatu wilayah  yang  maju,  mandiri  dan demokratis. ” Dalam  rangka  mewujudkan desa  yang  maju,  mandiri  dan demokratis pemerintah menyediakan  anggaran  dalam bidang pembangunan dan pemberdayan  masyarakat  desa, dimana  anggaran  tersebut  diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang di dalamnya menyebutkan  dana  desa  adalah dana  yang  diperuntukkan  bagi desa  yang  bersumber  dari  APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara),  dana  akan  akan ditranfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan  akan  dimanfaatkan    untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan  untuk  proses pengelolaan  dana  desa  harus
Murnisari
didasarkan  pada  transparansi, akuntabel  dan  partisipatif  selain itu  juga  diperlukan  aspek  tata kelola  pemerintahan  yang  baik (good  governance) dimana  salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Pengelolaan  dana  desa  yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban senuanya diatur  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  113  Tahun 2013. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa “akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya  dan  kegiatan  yang menjadi tanggungjawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah (principal) yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Dalam  pengalokasian  dana  desa prinsip-prinsip  otonomi  daerah dengan  mengoptimalkan  potensi daerah  telah  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Tulung agung  sebagai  selah  satu  daerah otonom  yang  berada  di  Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan laporan penyaluran  dan  relaisasi  dana desa  tahap  1  tahun  2017  hasil sampling  dari  15  desa  di  3 Kecamatan, diperoleh hasil bahawa  rata-rata  pemanfaatan atau  realisasi  penggunaan  dana desa  telah  mencapai  lebih  dari 50%,  namun  juga  masih  terdapat beberapa desa yang belum mampu merealisasikan  dana  desa  diatas 50% pada semester 1 tahun 2017, hal  ini  menunjukkan  bahwa petunjuk atau ketentuan pemanfatan  belum  sepenuhnya bias  dipenuhi  oleh  desa-desa tersebut. Terlambatnya proses penyerapan  dana  desa  tersebut juga akan berakibat pada terlambatnya penyampaian laporan  realisasi  pelaksanaan APBDesa  pada  semester  pertama karena laporan realisasi merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dalam    laporan realisasi APBDesa semester pertama. Mendasar  pada  uaraian diatas  menarik  kiranya  untuk dirumuskan dalam sebuah permasalahan penelitian Bagaimana Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Kecamatan  Ngantru  Kabupaten
Tulungagung?
Telaah Literatur Akuntabilitas ( Accountability )
Akuntabilitas di dalam bahasa  Inggris  biasa  disebut dengan accountability mengandung arti yang dapat dipertanggungjawabkan. (Mardiasmo,  2009)  memaknai Akuntanbilitas  adalah  kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah  dan  hak,  kewenangan untuk meminta
Murnisari
pertanggungjawaban. Dimana selanjutnya  dapat  kita  pahami bahwa Akuntabilitas sebagai kewajiban  yang  harus  dilakukan oleh  penerima  amanah  untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas segala  sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Pelaksanaan  prinsip-prinsip akuntabilitas yang ada dilingkungan  pemerintahan  akan berdasar  pada  beberapa  hal berikut ini : (1) Adanya komitmen dari  pimpinan  dan  seluruh  staf instansi untuk melakukan pengelolaan  pelaksanaan  misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan  suatu  sistem  yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan  tingkat  pencapaian tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan,  (4)  Harus  berorientasi pada  pencapaian  visi  dan  misi serta  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif,  transparan,  dan  inovatif sebagai  katalisator  perubahan manajemen  instansi  pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode  dan  teknik  pengukuran kinerja  dan  penyusunan  laporan akuntabilitas  (LAN  dan  BPKP,
2000).
Manajemen Keuangan Daerah Memahami tentang pengelolaan  keuangan  daerah tidak akan lepas dari pemahaman tentang  anggaran  daerah.  Suatu daerah  dikatan  berhasil  dalam pengeelolaan  keuangan  otonomi saerah  manakala  peerintah  pusat dan daerah bersama-sama memnafaatkan potensi atau sumber  daya  yang  dimiliki  secara lebih  efektif  dan  efisien  untuk membiayai  pembangunan  yang ada di daerah (Waluyo, 2007:205).  Sehingga  diharapkan apabila  pengelolaan  sumber  daya ini  berjalan  dengan  efektif  dan efisien  maka  dapat  dipastikan program  otonomi  daerah  dapat mencapai keberhasilan. Selanjutnya pengelolaan keuangan  daerah  inilah  yang dikenal dengan manajemen keuangan daerah, yang pelaksananaanya didasarkan pada prinsip-prinsip  yang  mengarah pada bagaimana mengontrol kebijakan keuangan daerah. Terdapat  tiga  prinsip  utama yang mendasari pengelolaan keuangan  daerah  (Mardiasmo, 2009:105). (1) Prinsip transparansi mengandung  arti  bahwa  seluruh lapisan  masyarakat  mempunyai ksempatan  yang  sama  untuk dapat mengetahui informasi tentang  proasses  anggaran  karena sangat  terkait  dengan  pemenuhan kebetuhan    hidup  mereka  dan masyarakat  banyak  (2)  Prinsip Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik, artinya  bahwa  penganggran  yang dimulai dari perencanaan, penyusunan  dan  pelaksanaan harus  dapat  sebebar-benarbya dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD  dan  masyarakat.  Seluruh masyarakat  tidak  saja  berhak mengetahui  anggraan  tersebut tetapi  uuga  berhak  menuntukt pertanggungjawaban  atas  rencana
atau  pelaksanaan  atas  anggaran tersebut. (3) Prinsip value for money yang  berarti  diterapkannya  tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu  ekonomis,  efisiensi,  dan efektif. Bahwa penganggaran yang dilakukan harus benar-benar memberikan manfaat, hasil perencanaan yang dilakukan harus  memberikan  nilai  tambah bagi kehidupan masyarakat. Manajemen Keuangan Desa Tata  kelola  pembangunan desa harus memperhatikan penatan sumber daya yang ada di desa,  seperti  tanah,  tenaga  kerja manusia,  alam,  ekosistemnya, binatang,  tumbuhan,  keahlian atau  ketrampilan,  jejaring,  mitra pasar,  hubungan  desa  dan  kota semua  nya  harus  di  manajemen sebaik-baiknya untuk dapat menciptakan  kombinasi  yang seimbang diantara seluruh sumber daya  yang  ada  di  desa  untuk menciptakan  peningkatan  taraf hidup masyarakat desa. Manajemen keuangan maupuan administrasi pada tingkat  desa  mempunyai  fungsi utama  sebagai  penentu  kebijakan pemerintah desa sebagai penyedia barang  dan  jasa  bagi    publik.  Hal ini  dikarenakan  desa  sebagai penyedia  layanan  infrastruktur pedesaan  dan  disamping  itu  desa juga  harus  menjadi  bagian  dari kegiatan untuk menurunkan angka  kemiskinan,  peningkatan kesejahteraan  social,  pendidikan dasar  dan  kesehatan  masyarakat. Sebagian  besar  investasi  dan layanan  public  didanai  oleh struktur  yang  diatasnya,  namun ada  beberapa sumber  daya
penting  masih  disediakan  oleh desa.

## Kebijakan Keuangan Desa
Kepala  desa  sebagai  kepala pemerintah  dan  sebagai  kuasa pengguna  anggaran    adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan  keuangan  desa  dan bertindak sebagai wakil pemerintah desa dalam kepemilikan  kekayaan  desa  yang dipisahkan.  Wewenang  kepala desa  terkait  dengan  pelaksanaan APBDesa  yang  harus  dikelola dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan desa. Pengelolaan keuangan  desa  yang  dilakukan harus  berdasar  atas    azas-azas transparansi,  partisipatif,  serta dilakukan  dengan  tertib  dan disiplin anggaran. Adapun sumber-sumber pendapatan  desa  yang  diatur dalam  Permendagri  Nomor  113 tahun  2014  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan  asli  desa  yang  terdiri dari  Hasil  usaha  Desa,  Hasil Kekayaan  Desa,  Hasil  Swadaya dan  partisipasi  masyarakat,  hasil gotong  royong,  dan  lain-lain Pendapatan  Asli  Desa,  (2)  Bagi hasil  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  Kabupaten  atau  Kota,  (3) Alokasi dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara, (4)  Bantuan  keuangan  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Provinsi  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Kabupaten  atau Kota, (5) Alokasi dana Desa yang merupakan  bagian  dari  dana
perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten  atau  kota,  (6)  Hibah dan  sumbangan  dari  pihak  ketiga yang tidak  mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
Dana Desa (DD) Dana  Desa “ adalah  dana yang  bersumber  dari  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara yang  diperuntukkan  bagi  Desa yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah kabupaten/kota  dan  digunakan untuk  mendanai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PermenDesaPDTTrans No.22 Tahun 2016) ” .
Tujuan Dana Desa Dalam  Undang-  undang  No 6  tahun  2014  disebutkan  bahwa tujuan  dana  desa  adalah  adalah peningkatan  pelayanan  publik  di desa,  mengentaskan  kemiskinan, memajukan tingkat perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan  antar  desa  serta memperkuat  masyarakat  sebagai subyek pembangunan. Prinsip dan Prioritas Penggunanaan Dana Desa Semangat    yang  terkandung dalam    UU  Desa,  bahwa  seluruh pembanguan  yang  ada  di  desa yang dimulai dari dari perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengawasannya harus mengikut sertakan masyarakat desa, karena masyarakat sebagai
subyek
pembanguan  bukan  lagi  sebagai obyek  pembangunan.    Amanah yang  terkandung  dalam  Undang- Undang  Desa  bahwa  dalam pelaksanaan  pembangunan  harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Prinsip dalam Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa . 1. Keadilan, tanpa membeda- bedakan selalu mengutamakan kepentingan  seluruh  warga masyarakat desa 2. Kebutuhan prioritas, dengan lebih mengutamakan  apa  yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat dan kebutuhan desa dibandingkan kebutuhan sebagian golongan masyarakat 3. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan  hak  asal  usul dan  kewenangan  lokal berskala Desa 4. Partisipatif, dengan mengutamakan ide, gagasan, prakarsa dan kreatifitas Masyarakat 5. Swakelola  dan  berbasis sumber  daya  desa  dengan memprioritaskan pelaksanaan secara mandiri senantiasa menggunakan sumber daya desa yang ada serta kearifan local
6. Tipologi Desa, arah kebijakan pembangunan desa harus mempertimbangkan keadaan  dan  kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau  perkembangan  dan kemajuan Desa METODE PENELITIAN Jenis penelitian dalam peneliatian  ini  adalah  kualitatif dan pendekatakan yang digunakan  adalah  eksploratori (exploratory  approach). Dijelaskan oleh Creswell  (2012:206)  dalam
Sugiono  (2015)  bahwa  dalam penelitian  kualitatif,  tujuannya untuk  mengembangkan eksplorasi mendalam terhadap inti fenomena dan  tidak untuk menggeneralisasi ke populasi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah melalui wawancara, observasi,  dan  dokumentasi  dan difokuskan  di  13  (tiga  belas)  desa yang  ada  di  Kecamatan  Ngantru Kabupaten Tulungagung. Sedangkan Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah content analysis (analisis isi), yang  merupakan  bagian  dari metode   analisis   teks  dan bahasa (Satori  dan  Komariah,  2014:202).
Content  analysis digunakan  untuk menganalisis
data interview transcription yang di- transcribe dari hasil wawancara. Langkah berikutnya  aktivitas  analisis  data Miles  and  Huberman  dalam Satori  dan  Komariah  (2014:218) terdiri  atas: data  reduction,  data display dan conclusion drawing/verification yang dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung secara  terus  menerus  sampai tuntas, sehingga datanya mencapai  jenuh.  Analisis  data yang dikembangkan pada penelitian  ini  adalah  dengan e diting ,  kategorisasi/ coding dan meaning (Musfiqon, 2012).
HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme penyaluran Dana Desa di Kabupaten Tulungagung  ditetapkan  dengan Peraturan  Bupati    Nomor  02 Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Pembagian dan Penetapan Rincian  Dana  Desa  Setiap  Desa Tahun  Anggaran  di  Kabupaten Tulungagung Tahun 2017. Sedangkan  untuk  tahun  2017 Kecamatan  Ngantru  memperoleh anggaran  dana  desa  sebesar  Rp. 10.272.262.000 yang dibagi kepada  13  (tiga  belas)  desa  yaitu desa Pakel, Pucunglor, Padangan, Srikaton,  Pinggirsari,  Bendosari,
Pulerejo,  Kepunhrejo,  Batokan, Ngantru,  Mojoagung,  Banjarsari dan  Pojok.    Untuk  perhitungan Dana  Desa  yang  tersalurkan  di Kecamatan  Ngantru  dilakukan berdasarkan  formula  perhitungan dari  alokasi  dasar  dan  alokasi formula. Cara  menentukan  dengan alokasi formula yaitu alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa,  luas  wilayah  desa  dan tingkat  kesulitan  geografis  desa. Sedangkan  untuk  alokasi  dasar adalah alokasi minimal dana desa
Murnisari
yang  dibagi  kepada  seluruh  desa di Indonesia secara merata. Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan melalui wawancara langsung dengan informan  terpilih  yaitu  pengelola dana  desa  di  13  (tiga  belas)  desa dalam wilayah Kecamatan Ngantru,  DPMD  Kabupaten, Kasi  PMD  Kecamatan  dan  Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan  Ngantru.  Sedangkan perwakilan dari masyarakat peneliti  melakukan  wawancara langsung  dengan  Ketua  BPD Desa  Bendosari  dan  Ngantru. Selain  itu  Observasi  dilakukan dengan  pengamatan  langsung dilapangan dan mengamati kegiatan  atau  aktivitas  dari informan.  Selanjutnya  melakukan studi dokumentasi dan membandingkan data wawancara, data  observasi.  Selanjutnya  data wawancara,  data  observasi  dan data dokumentasi kemudian dihimpun untuk dilakukan organisasi  data.  Untuk  menjawab permasalahan Akuntabilitas Pemerintah  Desa  Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, ini peneliti menemukan 8 (delapan) kategorisasi yang diharapkan dapat  digunakan  sebagai  bahan kajian.
Manfaat Dana Desa Wujud  nyata  dari  perhatian yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada  pemerintah  desa  yaitu dengan adanya program pengalokasian  dana  desa  yang manfaatnya  sangat  besar  bagi masyarakat,  harapannya  dapat digunakan  untuk  memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan adil dan merata. Tanggungjawab  yang  telah dilakukan  pemerintah  kepada masyarakat  telah  terbukti  dengan dialokasikannya Dana Desa, perbaikan segala aspek kehidupan masyarakat  desa  mulai  terlihat.. Kewajiban  serta  tanggungjawab pemerintah  untuk  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  menuju masyarakat yang adil dan merata. Sejalan dengan apa yang dijelaskan  oleh  John  Stuart  Mill (1806-1873) bahwa semua tanggung jawab terhadap kewajiban sempurna yang memunculkan hak-hak memperoleh  keadilan  itu  sendiri. Menurut  Mill  (1806-1873)  tidak ada  teori  keadilan  yang  bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan.  Bagi  Mill  keadilan mensyaratkan bahwa untuk melindungi  hak-hak    individu harus  diterapkan  aturan-aturan yang menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan  kewajiban-kewajiban tertentu.

## Partisipatif
Dalam  pengelolaan  dana desa  masyarakt  harus  diberikan ruang  yang  sangat  lebar  untuk berperan  serta  dan  berpartisipasi aktif dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan konsep pemanfaatan  dana  desa  yaitu
konsep  partisipatif  di  tingkat masyarakat  desa.  Semua  kegiatan desa  yang  didanai  dari  dana  desa haryus direncanakan secara terbuka  melalui  Musrenbangdes dimana hasilnya dituangkan dalam  Peraturan  Desa  tentang APBDes  serta  dilaksanakan  dan diawasi  secara  terbuka  dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Menurur  (Sujarweni,  2015) yang dimaksud  partisipatif adalah suatu  prinsip  dimana  semua warga  masyarakat  desa  berhak menyuarakan haknya untuk pengambilan  keputusan  kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah  desa.  Keterlibatan dalam pengambilan keputusan  ini bisa  dilakukan  secara  secara langsung  dan  tidak  langsung. Harapannya  akuntabilitas  dalam pengelolaan  dana  desa  dapat membuka  ruang  politis  bagi masyarakat  untuk  menjadi  aktif terlibat  dalam  penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga  berpotensi  menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Transparansi Sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan  bahwa “ pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat  secara  tertulis  dan dengan  media  informasi  yang mudah diakses masyaraka t”. Dalam  upaya  mendukung  dan
mendorong  keterbukaan,  maka setiap  pelaksanaan  kegiatan  fisik yng  didanai.  Papan  informasi wajib  dipasang  pada  setiap  lokasi kegiatan  fisik  yang  didanai  dari dana  desa,  intinya  setiap  ada kegiatan  fisik  harus  dilengkapi dengan papan informasi. Sedangkan untuk media informasi keseluruhan  kegiatan  desa  dapat berpa  papan  penguman  atau
Baliho  kegiatan  APBdes  yang dapat  ditempatkan  pada  lokasi yang  ramai  dikunjungi  warga masyarakat,  sehingga  mereka dengan  mudah  dapat  mengakses informasi tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten  Tulungagung,  Kasi PMD  Kecamatan  dan  TPP  Kec Ngantru    juga  tidak  bosan- bosannya mensosialisasikan kepada setiap desa untuk penyediaan papan informasi. Papan informasi di lokasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat  nama  kegiatan,  volume kegiatan, besaran anggaran, sumber  dana  dari  dana  desa  dan waktu pelaksanaan kegiatan. Namun  pemerintah  desa  belum sepenuhnya  melaksanakan  atau belum menyediakan papan informasi tersebut. Transparansi  (SAP,  2010) dapat dimaknai bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh atas pertanggungjawaban  pemerintah dalam  pengelolaan  sumber  daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-  undangan,  sehingga segala  informasi  yang  berkaitan
dengan keuangan harus disampaikan  dengan  terbuka  dan jujur  kepada  masyarakat.  Untuk dapat  mewujudkan  pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntanbel  diperlukan  keseriusan dan  kepatuhan  pemerintah  desa khususnya  pengelola  dana  desa untuk  melaksanakan  pengelolaan sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Diperlukan sebuah komitmen bersama  anatara  masyarakat  dan pemerintah  desa.  Msayarakakat dalam  hal  ini  sebagai  pemberi amanah ( principal ) dan pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggungjawab (agent) untuk melaksanakan  pengelolaan  dana desa  dengan  menerapkan  prinsip transparansi dan akuntabel. Pemanfaatan  dana  desa  yang telah secara bersama direncanakan  dimana  seluruhnya merupakan usulan-usulan masyarakat, pemanfaatannya mencapai tujuan dan sasaran yang di inginkan. Sejalan yang disampaiakan    oleh  DeGeorge (1992)  dalam  Smith  &  bertozzi (1998)  bahwa agent (pemerintah) terikat  kontrak  dengan principal
(masyarakat) untuk bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal. Mekanisme pelaporan dan pertanggung-jawaban  dana  desa dilaksanakan sesuai ketentuan Untuk memaksimalkan pelaporan dan pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan  aturan  yang  jelas, taratur  dan  ejektif  yang  tertuang dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  (SAKIP), dimana    sistem  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat  pada  pasal  1  Peraturan Presiden  Nomor  29  Tahun  2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang menyebutkan bahwa “ sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  merupakan  rangkaian sistematik  dari  berbagai  aktivitas, alat  dan  prosedur  yang  dirancang untuk  tujuan  penetapan  dan pengukuran,  pengumpulan  data, pengklarifikasian,  pengikhtisaran dan  pelaporan  kinerja  pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. ” Selanjutnya tentang pengeloaan keuangan desa melalui  sitem  pelaporan  realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, mekanisme pelaporannya diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor  113 Tahun 2014. Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemerintah desa dalam melaksanakan pelaporan penggunaan Dana Desa telah  sesuai  dengan  mekanisme yang ada, kondisi ini menunjukkan  bahwa  pemerintah telah berupaya memenuhi komitmen pertanggungjawabannya  kepada masyarakat dan kepada pemerintah  yang  lebih  atas sebagai pemberi kewenangan. Sabeni  dan  Gozali  dalam
Sujarweni  (2015)  menyatakan bahwa akuntabilitas adalah upaya untuk meyakinkan bahwa seluruh
tugas dan kewajiban yang diemban telah dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  merupakan  suatu  bentuk keharusan yang harus dilaksanakan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana). Sedangkan menurut Mulgan (2003:3) bahwa akuntabilitas lebih mengarah    kepada  bagaimana sebuah mekanisme yang dijalankan  agar  pejabat  publik dapat menjelaskan dan memastikan  bahwa  mereka  telah bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Sikap Pelaksana Output  dari  pengelolaan dana  yang  ada  di  desa  adalah laporan realisasi APBDes. Pengelolaan  dana  desa  menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan  keuangan  desa  di dalam APBDes. Pengeloaan dilakukan  oleh  bendahara  desa dan tim pengelola kegiatan (TPK). Kendala  yang  dihadapi  oleh bendahara  desa  terkait  dengan kelalian pihak ang juga bertanggungjawab pada pengelolaan  dana  desa  ini  yaitu tim TPK, keterlambatan melaporkan  bukti  atau  dokumen yang diperlukan bendahara dalam melaukan  pencatatan  penerimaan ataupun  pengeluaran,  padahal dokumen ini menjadi bahan untuk laporan pertanggungjawaban. Selain  itu  kelalaian  juga  pada sekretaris  desa  yang  berfungsi sebagai verifikator dokumen penerimaan dan pengeluaran tidak  menjalankan  fungsinya, menganggap  bahwa  semuanya adalah tugas bendahara desa. Selanjutnya  yang  terjadi bahwa proses penyusnan pertanggungjawaban  mengalami hambatan  laporan    menjadi lambat berpengaruh pada penyampaian  laporan  realisasi APBDes di semster pertama yang seharusnya  disampaikan  akhir bulan juli mengalami keterlambatan.  Sejalan  dengan yang  disampaikan  Basri  dan Nabiha  (2014)  bahwa  dibutuhkan moral,  nilai,  sikap  dari  pejabat pemerintah yang bertanggungjawab untuk pengelolaan  dana  masyarakat untuk dapat menjalankan akuntabilitas  dalam sektor publik, ini  bukanlah hal yang mudah. Dalam  sebuah  imlementasi kebijakan  agar  bisa  dapat  efektif, maka  para  pelaksana  kebijakan tidak  hanya  sebatas  mengetahui apa  yang  harus  dilakukan,  tetapi mereka  juga  harus  memiliki dorongan, keinginan untuk melakukan tugas tersebut. Apabila perilaku pelaksana kurang partisipatif  justru  yang  ada  hanya akan menghambat  efektivitas  dari implementasi tersebut.
Struktur Birokrasi Mekanisme penyaluran dana desa di Kabupaten Tulungagung  telah  diatur  dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung  Nomor  2  tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan  Rincian  Alokasi  Dana Desa  dan  Dana  Desa  disetiap Desa  di  Kabupaten  Tulungagung Tahun Anggaran 2017. Penyaluran  dana  desa  dilakukan
Murnisari
melalui  pemindahbukuan  dari Rekening  Kas  Umum  Daerah  ke Rekening  Umum  Kas  Desa. Untuk  penyaluran  Dana  Desa tahap  I  dilakukan  setelah  kepala desa  menyampaikan  peraturan desa mengenai RPJMDes, RKPDes,  APBDes  dan  laporan realisasi  penggunaan  dana  desa tahun anggaran sebelumnya. Dalam  penyampaiannya    kepala desa  harus  menyampaikan  paling lambat  minggu  kedua  Bulan Maret. Namun pada pelaksanaannya  pemerintah  desa terlambat menyampaikan dokumen-dokumen tersebut sebagai persyaratan untuk penyaluran  Dana  Desa  tahap  I yaitu pada bulan maret berdasarkan  Peraturan  Bupati Tulungagung  No  2  Tahun  2017. Keterlambatan  ini  disebabkan terlambatnya desa dalam memenuhi  kewajiban  membuat dokumen  perencanaan  desa  yang terdiri dari RKPDes dan APBDes tahun  2017,  ini  terjadi  karena pemerintah desa banyak mengubah-ubah  rencana  kegiatan sehingga  dokumen  terjadi  silih berganti,  tentunya  juga  akan memperlambat penyampaian dokumen-dokumen untuk persyaratan  pencairan  dana  desa. Adapun  kendala  lain  sehingga terjadi  keterlambatan  penyaluran dana  desa tahap I adalah regulasi yang  turun  dari  pemerintah  pusat ke  pemerintah  daerah  terlambat dan berubah- ubah. Situasi  ini  sebuah  cerminan bahwa  struktur  birokrasi  dapat menghambat implementasi kebijakan.  Sebaik  apapun  sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan  dan  para  pelaksana mengetahui  apa  yang  harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, tetapi implementasinya masih terhambat oleh permasalahan struktur birokrasi.  Implementasi  kebijakan itu adalah membuat suatu hubungan  yang  memungkinkan tujuan-tujuan  ataupun  sasaran- sasaran kebijakan negara dilaksankan dan diwujudkan sebagai outcome (hasil  akhir) kegiatan-  kegiatan  akhir  yang diinginkan  pemerintah,  mampu untuk  melaksanakan  apa  yang sudah  menjadi  ketentuan  dan menginginkan  apa  yang  ada  di ketentuan  dapat  tercapai  guna mendukung keberhasilan implementasi  sebuah  kebijakan negara  namun  masih  terhambat struktur birokrasi yang ada. Sebuah  matai  rantai  yang yang  tidak  terpisahkan  ketika penyaluran  dana  desa  tahap  1 terlambat maka akan menyebabkan keterlambatan penyampaian  laporan  realisai APBDes  pada  semester  pertama, hal  ini  sudah  tidak  sesuai  dengan aturan yang ada dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa penyampaian  laporan  realisasi pelaksanaan  APBDes  semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dengan realisasi penggunaan  atau  penyerapan anggaran  paling  kurang  sebesar 50%  (lima  puluh  persen).  Tetapi pengelola dana desa tidak mungkin dapat melaksanakan ini,
Murnisari
karea  mereka  tidak  mungkin mampu  secepat  kilat  melakukan realisasi  penggunaan  anggaran tersebut. Pada  point  inilah  dibutujan peran aparat desa sebagai pengelola desa dalam menentikan atau memanajemen dalam penggunaan dana desanya, senantiasa dalam setiap pelaksasnaan  kegiatan  berpijak kepada perencanaan dan anggaran  yang  telah  diputuskan bersama,  agar  penggunaan  dana desa  agar  dapat  mencapai  tujuan atau  target  yang  telah  diatur dalam ketentuan, meskipun dalam implementasinya masih mengalami  keterlambatan  dan diberhadapkan pada kondisi situasional yang dapat  membatasi tindakan  untuk  mencapai  tujuan tersebut.
Sejalan  dengan  teori  yang dijelaskan  oleh  Parson  (Ritzer, 1992:47) Konsep Voluntarisme ini adalah  kemampuan  menilai  dan memilih  dari  altrenatif  tindakan hanya  akan  dimiliki  oleh    pelaku aktif  dan  kreatif.  Walaupun seorang  pengelola  tidak  memiliki kebebasan total namun ia memiliki kemampuan bebas dalam  memilih berbagai alternatif tindakan,  berbagai  tujuan  yang hendak  dicapai,  kondisi  dan norma  serta  situasi  penting  yang mempengaruhinya dalam memilih dan  menentukan  tujuan  serta tindakan untuk mecapai tujuan.
Faktor Komunikasi Akuntabilitas  tidak  hanya akan  dapat  terwujud  apabila lapoaran  dan  pertanggungjawan dilakukan  dengan  benar,  namun
lebih  darin  itu  pengelola  dana desa  harus  tahu  dan  paham  akan apa yang harus dilakukan. Implementasi  kebijakan  harus disampaikan  kepada  orang-orang yang  benar-  benar  mampu  secara jelas dan tegas. Hasil pengmatan yang dilakukan memeprlihatkan bahwa pengelola  dana  desa  belum memahami  sistem  penyetoran pajak  dengan  aplikasi  e-billing selain  itu  ditunjang  dengan kapasitas  jaringan  internet    yang tidak  memadai  di  kantor  desa, menyebabkan keterlambatan dalam  penyetoran  pajak.  Selain itu  juga  belum  adanya  informasi melalui surat pemberitahuan ataupun  sosialisasi  dari  instansi terkait  yaitu  KPP  Pratama, sehingga  penyetoran  pajak  yang dilakukan  oleh  bendahara  desa mengalami  keterlambatan  dan akhirnya menjadi temuan Inspektorat. Dalam mendukung implementasi  kebijakan  faktor komunikasi  merupakan  hal  yang sangat  penting  guna  mendukung keberhasilan implementasi kebijakan itu, seperti yang dijelaskan  oleh  Robin  (2006) bahwa  komunikasi  menjalankan empat  fungsi  utama  di  dalam kelompok  atau  organisasi  yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi dan informasi. Artinya bahwa untuk mendukung suksesnya implemtasi kebijakan publik dibutuhkan sosialisasi  maupun  informasi  dari instansi  terkait  harapannya  tidak akan  ada  lagi  keterlambatan dalam  penyetoran  pajak  ke  kas
negara.
Kompetensi Pelaksanaan pengelolaan dana  desa  sangat  membutukan ketrampilan    dan  kecakapan. Kepala  Desa  sebagai  kuasa pengguna anggaran dalam pengelolaan  dana  desa  akan dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, dimana salah  satunya  adalah  bendahara desa  yang  mempunyai  tugas utama dalam melaksanakan pengdministrasian  dan  laporan pertanggungjawaban. Faktanya ketentuan  dalam  pelaporan  dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dipahami oleh bendahara desa, kurangnya pengetahuan  maupun  informasi untuk mendukung tugas- tugasnya. Menjadi  sebuah  keharusan bagi desa untuk berupaya meningkatkan  kemampuan  dan kapasitas parangkat dalam rangka peningkatan komptensi desa khsusnya  bendahara  desa  karena perannya  dalam  pelaporan  dan pertanggujawaban pengeloaan keuangan.  Seorang  bendahara desa  harus  memiliki  keinginan untuk  maju,  mempelajari  hal-hal baru khususnya dalam pengelolaan keuangan desa untuk mendukung tugas-tugasnya. Kompetensi  adalah  perpaduan antara  motivasi,  sikap,  watak, pengetahuan  dan  kemampuan yang  harus  selalu  diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Spencer (1939:9) dalam Sedarmayanti  (2015)  menjelaskan bahwa  kompetensi  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian yang mendalam, yang melekat  pada  seseorang,  serta perilaku  yang  dapat  diprediksi pada  berbagai  keadaan  dan  tugas pekerjaan. Dalam  upaya  mendukung kemampuan  pengelola  dana  desa dalam  peningkatan  kompetensi, Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung dan Tim Pendamping  Profesional  (TPP) Kabupaten  Tulungagung  telah beberapa kali memberikan pelatihan, sosialisasi dan pendampingan  kepada  pengelola dana  desa  yaitu  Kepala  Desa,
Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa dan  PTPKD.  Disamping  itu  Tim Pendamping Profesional yang ada di  Kecamatan  dan  Desa  juga memberikan  penguatan  keepada pengelola  dana  desa.  Pelatihan yang  dilaksankan  di  tingkat Kabupaten antara lain dilaksanakan  bekerjasama  dengan BPKP yaitu pelatihan pengelolaan keuangan  desa  berbasis  IT, tentang  tata  cara  penginputan dengan  menggunakan  aplikasi siskeudes yang selanjutnya dijadikan dasar pelaporan pengelolaan keuangan desa. Sumber  daya  yang  memadai dibutuhkan  untuk  mewujudkan akuntabilitas  pengelolaan  dana desa  agar  tujuan  desa  yang tertuang dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Desa (RPJMDesa) dapat terwujud. Tanpa adanya dukungan  sumber  daya  atau individu yang mempunyai ompetensi  atau  keahlian  akan sangat  sulit  tujuan  organisasi  bisa dicapai. Yusuf (2015)
mendefinisikan sumber daya merupakan alat yang utama untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan  dari  kesempatan- kesempatan  yang  ada.  Werther dan  Davis  (1996)  menyatakan bahwa  tujuan  organisasi  hanya akan  bisa  dicapai  oleh  sumber daya  manusia  dalam  hal  ini berupa pegawai yang siap, mampu dan siaga.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Akuntabilitas Pemerintah Desa  dalam  Pengelolaan  Dana Desa  di  Kecamatan  Ngantru Kabupaten  Tulungagung  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Adanya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan  yang  menjadi prioritas  dalam  penggunaan dana  desa  sesuai  dengan ketentuan  dan  perundang- undangan yang berlaku, manfaatnya telah nampak dan dapat dirasakan oleh masyrakat desa. 2. Masyarakat telah secara terbuka  memberikan  usulan- usulan  dalam  perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam  RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan pemerintah  desa  pun  secara terbuka  menerima  usulan- usulan dan ditetapkan bersama dengan BPD. Dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan  desa  adalah sesuai  dengan  keinginan  dan kebutuhan  masyarakat  desa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Perencanaan  program  dana desa telah menerapkan prinsip akuntabel,  transparan  dan partisipatif dimana perencanaannya  dilaksanakan melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). 3. Keterlibatan  masyarakat  desa dalam  pengelolaan  dana  desa sudah  dilaksanakan  yakni dengan melibatkan masyarakat dalam mengawasi pelaksnaan pembangunan fisik selain itu sebuah keharusan menggunakan tenaga  kerja  serta  bahan material  lokal  desa  untuk pembangunan fisik. Disamping    itu  masyarakat dengan  mudah  mengakses informasi melalui papan pengumuman/papan informasi meskipun penggunaan  papan  informasi ini  belum  maksimal  karena tidak semua kegiatan dibuatkan  papan  informasi. Penyampian  informasi  juga dilakukan  secara  langsung oleh  kepala  desa  kepada masyarakat  melalui  rapat, kegiatan keagamaan dan ditempat  dimana  biasanya masyarakat berkumpul. 4. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun  masih  terdapat kelalaian  aparat  desa  dan tim pengelola kegiatan yang semata-mata  bukan  karena
Murnisari
kesengajaan  tetapi  karena kurangnya pemahaman. Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban mulai berkembang  dan  desa  dalam pelaporan  sudah  dipermudah dengan  aplikasi  siskeudes (sistem keuangan desa). Penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes melibatkan seluruh unsur desa yang ada tidak hanya melibatkan pengelola keuangan desa tetapi melibatkan juga unsur masyarakat  dimana  BPD sebagai pengawas pengelolaan  dana  desa  juga berhak  memberikan  penilaian atas  kinerja  pemerintah  desa dan  hasil-hasil  pembangunan melalui mekanisme musyawarah yang dilaksanakan  setiap  akhir tahun.  RPJMDes,  RKPDes, APBDes dan laporan realisasi penggunaan  dana  desa  tahun sebelumnya sebagai persyaratan  untuk  pencairan dana  desa  tahap  I  tidak  tepat waktu  sebagaimana  dalam ketentuan.  Pemerintah  desa terlambat menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung, sehingga pencairan dana desa tahap I mengalami keterlambatan. Selain itu regulasi  yang  berubah-ubah dari pemerintah pusat berdampak pada proses penyaluran dana desa tahap I mengalami keterlambatan yang mempengaruhi penyerapan  atau  realisasi penggunaan  dana  desa  yang tidak  memenuhi  target  sesuai dengan  ketentuan.  Hal  ini menjadi  kendala  pemerintah desa sehingga laporan realisasi  APBDes  semester pertama mengalami keterlambatan dalam penyampaian  kepada  Bupati Tulungagung. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kompetensi sumber daya manusia  masih  merupakan kendala utama, sehingga masih  perlu  pendampingan dari aparat pemerintah daerah yaitu  DPMD  dan  TPP Kabupaten,  Kecamatan  dan Desa.
Saran Ada  beberapa  hal  yang dapat disarankan dan menjadi  perhatian  dalam bagi pengelolaan dana desa : 1. Dalam  upaya  meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana  desa  di  Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung maka disarankan  agar  pembinaan dan  pelatihan  pengelolaan keuangan desa terus dilakukan  oleh  pemerintah daerah  dalam  hal  ini  DPMD Kabupaten Tulungagung kepada  pengelola  dana  desa untuk  mengatasi  kurangnya pemahaman, kemampuan dan  keahlian  serta  kecakapan aparat  desa  sehingga  dalam mengimplementasikan program  dana  desa  dapat berjalan lancar sesuai ketentuan dan tidak
Murnisari
mengalami kendala khususnya  bendahara  desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. 2. Masih lemahnya aspek sumber  daya  manusia  yang ada  di  desa  seharusnya adanya peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. 3. Secara berkala maupun bersifat mendadak perlu dilakukan  monitoring  dan evaluasi  secara  berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan  baik  fisik,  teknis, maupun administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 4. Perlunya disusun sebuah Peraturan  Bupati  tentang sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa ditingkat desa guna meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana desa, yang harapannya dapat meningkatkan akuntabilitas baik  dalam  pelaporan  dan pertanggungjawaban  maupun dalam  akuntabilitas  kinerja pemerintah desa.

## Daftar Rujukan
Basri,  H  dan  Siti  Nabiha.  2014. Accountability of Local Government: The Case of Aceh Province  Indonesia .  Graduate School of Business University Sains Malaysia. Kabupaten  Tulungagung,  2017. Tata  Cara  Pembagian  dan
Penetapan  Rincian  Dana  Desa di  setiap  Desa  di  Kabupaten
Tulungagung  Tahun  Anggaran
2017 .  Peraturan  Nupati  No. 2
Lebacqz, Karen. 1986. Teori-teori Keadilan . Terjemahan Yudi Santoso. Bandung : Nusa Media Mardiasmo,  2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Mulgan,      R.      2000. Accountability : An Ever – Expanding Concept . Journal Public Administration, Vol.78, No. 3: 555-576 Musfiqon, 2012. Panduan  Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan. PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta Republik Indonesia. 2014. Pengeloaan Keuangan Desa. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.113 . 2014. Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah . Peraturan Presiden No. 29 .2014. Dana  Desa  Yang  Bersumber Dari  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Negara. Peraturan  Pemerintah  No. 60 . 2014. Desa .Undang-Undang No.6 . 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2014. Metodologi
Penelitian Kualitatif. Bandung: Cv.
Alfabeta Sedarmayanti, 2016 .  Sumber  Daya Manusia. Refika
Aditama
Bandung Smith,  W.  Robert  and  Mark Bertozzi.  1998. Principals  and Agents : An explanatory model of public  budgeting .  Journal  of Public Budgeting and Financial Management (Fall): 325-353 Subroto, 2008. Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Kasus  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa-Desa Dalam  Wilayah  Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Tesis : Program Studi Magister Sains Akuntansi  Program  Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Sugiyono,
2015 .
Metode Penelitian Manajemen. Alfa beta  Bandung Sujarweni, Wiratna.  2015. Akuntansi  Desa . Yogyakarta :
Pustaka Baru Press Yusuf, Burhanudin. 2015.
Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.