## Pendekatan Sosio-Spasial Budidaya Lobster Pada Zona Wilayah Teluk Ekas Lombok Nusa Tenggara Barat
( Socio-Spatial Approach to Cultivation of Lobster in the Ekas Bay Area, Lombok, West Nusa Tenggara )

## Balok Budiyanto
Pengelola Ekosistem Laut dan  Pesisir Ahli Madya, Kementerian Kelautan dan Perikanan

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Histori Artikel Recevied: 2 Desember 2021 Accepted: 30 Desember 2021
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  kekayaaan  laut  terbesar  di  dunia  dengan  luas wilayah  perairan  mencapai  6,32  juta dengan  akumulasi  garis  pantai  mencapai 81.000 km dan  memiliki area terumbu karang yang sangat luas sebagai habitat lobster. Lobster  hidup  di kedalaman 100-200 meter dengan suhu 20-30°C, dengan persebaran lobster hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi sebagai pusat budidaya  lobster  yaitu  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB).  Direktorat  Perencanaan  Ruang  Laut merancang  skema  program  yang  disusun  menindaklanjuti rencana  khusus  Lombok  sebagai pusat budidaya lobster, yakni lobster  estate atau  dikenal  kampung  budidaya  lobster  dengan prinsip blue  economy. Inti  dari  konsep  ini  adalah  keberlanjutan  yang  amat  penting  dalam pembangunan kelautan dan perikanan mengingat sifat dari sumberdaya di ruang laut memiliki kharakter  yang  sungguh  amat  rentan  terhadap  perubahan  lingkungan  serta open access- pemanfaatan  yang  terbuka  untuk umum dan semua orang dapat mengaksesnya secara bebas. Azas  inilah  yang  senantiasa  menimbulkan  konflik  pemanfaatan  sumberdaya  perikanan. Menjawab  bagaimana  konflik  kepentingan  memperebutkan  ruang  laut  maka  perlu memperhatikan hubungan antara  ruang  dengan  manusia  yang  terlibat  di dalamnya. Analisis ini  dapat  dijelaskan dengan menggunakan pendekatan Sosio-Spasial Levebvre dimana ruang bukanlah  suatu  geometri  yang  netral  dan  pasif.  Ruang  diproduksi  dan  direproduksi  dan kemudian  merepresentasikan  situs  perjuangan.  T ujuan  penulisan ini untuk menambah sudut pandang lain yang sudah ada dalam pelaporan rencana detail zona pemanfaatan budidaya laut. Artikel  ini  menggunakan  metoda  kualitatif  deskriptif. Hasil  yang didapatkan adalah dalam penyusunan  rencana  detil  tata  ruang  perlu  mempertimbangkan  adanya    kontestasi  konflik kepentingan  antar  stakeholders  dan wajib mengakomodir  konflik kepentingan yang mungkin terjadi.

## ABSTRACT
Indonesia  is  one  of  the  countries  that  has  the  largest  marine  wealth  in  the  world  with  an area of 6.32 million waters with an accumulated coastline of  81,000 km and has a very large coral reef area as one of habitats for lobster. Lobsters live at a depth of 100-200 meters below sea  level  with  a  temperature  of  20-30°C,  with  the  distribution  of  lobsters  in  almost  all Indonesian  waters.  One  area  of  Indonesia’s  center  for  lobster  cultivation  is  West  Nusa Tenggara (NTB). The  Directorate  of Marine  Spatial Planning designed a program scheme that  was  prepared  to  follow  up  on  Lombok's  lobster  cultivation  center,  the  lobster  estate program  or  known  as  lobster  cultivation village  with blue  economy principles. The  core  of sustainability which in development considering resources in the marine space characteristics that are vulnerable to environmental changes and open access - utilization that is open to the public and everyone can access it freely. Answering how conflicts of interest fight over marine space,  it  is  necessary  to  pay  attention  to  the  relationship  between  space  and  the  humans involved. This analysis is explained by using Levebvre's Socio-Spatial approach where space neutral and passive geometry. Space represents the site of struggle. In particular, the purpose paper  is  to  add  another  point of  view that  already exists  in  reporting the  detailed  plan  for marine  aquaculture  utilization  zones.  This  article  descriptive  qualitative  method.  Results obtained  preparation  detailed  spatial  planning,  consider the existence of conflict of interest contestations between stakeholders and accommodate conflicts of interest that may occur.
Kata Kunci: blue  economy, budidaya lobster, pendekatan sosio-spasial, perencanaan  tata    ruang  laut, wilayah pesisir.
Keywords: blue  economy,  coastal  areas, cultivation  of  lobster,  marine spatial  planning,  socio-spatial approach.

## Korespondensi Author
Balok Budiyanto, Pengelola Ekosistem Laut dan  Pesisir Ahli
Madya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Email: budiyantobalok@yahoo.com

## Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis

## Journal of Tropical Fisheries Management
Website Journal: http://journal.ipb.ac.id/jurnalppt ISSN-p: 2598-8603   ISSN-e: 2614-8641

## PENDAHULUAN
Teluk  Ekas,  Kabupaten  Lombok  Timur, Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  merupakan  salah satu  lokasi  prioritas  budidaya  lobster  nasional. Mengoptimalkan  potensi  tersebut,  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perencanaan  Ruang  Laut  merancang  skema program lobster  estate atau  dikenal  dengan kampung  budidaya  lobster  dengan  prinsip blue economy .  Hasil  dari  perencanaan  dituangkan dalam  dokumen  Prototipe  Model  Blue  Ekonomi dalam  Perencanaan  Zona  Budidaya  Perikanan Laut, Tahun 2021.
Penetapan kawasan pengembangan Kampung
Lobster tersebut mengacu  pada  Peraturan  Daerah  Rencana  Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB.
Direktorat
Perencanaan Ruang Laut menyusun  prototipe  model blue  economy dalam perencanaan  zona  perikanan  budidaya  Lobster  di Teluk Ekas. Secara konseptual, prinsip dasar blue economy adalah sustainability atau berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan ini diartikan sebagai keadaan dimana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara  bijaksana  yaitu  secara  ekologis  berlanjut dan secara ekonomi menghasilkan manfaat. Untuk mendukung  keberhasilan  prinsip  tersebut  turut memperhatikan  perencanaan  tata  ruang  dalam skala  detil  dengan  parameter  seperti  tertuang dalam PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen KP No.28  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
Perikanan  budidaya  yang  dilakukan  di Indonesia  meliputi  budidaya  laut,  budidaya  air tawar,  budidaya  air  payau,  perairan  umum,  dan sawah.  Indonesia  memiliki  potensi  budidaya  laut mencapai  12.545.072  ha,  sedangkan yang dimanfaatkan  sekitar  117.449  ha  (KKP,  2011). Sekarang  ini,  komoditas  budidaya  laut  meliputi: ikan  kakap,  ikan  kerapu,  ikan  beronang,  ikan bandeng,  rumput  laut,  dan  lainnya  termasuk lobster.  Lobster  merupakan  hewan  avertebrata anggota Filum Arthropoda yang hidup di dalam air (Robles,  2007).  Perikanan  laut  mengenal  ada  2 jenis udang yaitu, udang penaied dan udang lobster. Dua  jenis  udang  ini  merupakan  sumberdaya perikanan  yang  memiliki  nilai  ekonomis  yang tinggi.  Lobster  yang  dikenal  dengan  nama  lain spiny  lobster merupakan  salah  satu  marga  dari family Palinuridae memiliki 49 spesies. Di perairan Indo-Pasific  Barat  terdapat  11  spesies,  dan  6 diantaranya  terdapat  di  perairan  Indonesia.  Enam spesies  lobster  yang  ada  di  Indonesia  adalah: Panulirus homarus , P. panicillatus , P. cygnus , P.
polyphagus , P.  versicolor dan P.  ornatus (Moosa & Aswandy, 1984).
Budidaya  lobster  di  perairan  ini  sudah berlangsung  sejak  belasan  tahun  silam,  dan setiap  tahun  nelayan  budidaya  lobster  terus bertambah.  Musim  penangkapan  udang  karang berlangsung  sepanjang  tahun  dengan  puncaknya pada  bulan  September  hingga  Februari  (Wahyuni et  al .,  1994).  Hasil  penelitian  yang  lain menunjukkan  bahwa  puncak  musim  penangkapan terjadi pada buan November hingga Maret (Subani &  Prahoro,  1990).  Kondisi  ini  memberikan peluang  sekaligus  ancaman  tersendiri  adanya konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan, dan  kompetisi  dalam  pengelolaannya.  Hal  ini merupakan  konsekuensi  logis  yang  tidak  bisa dihindari  dari  sifat  laut  yang open  access- pemanfaatan  yang  terbuka  untuk  umum  dan semua  orang  dapat  mengaksesnya  secara  bebas. Azas inilah yang senantiasa menimbulkan konflik pemanfaatan  sumberdaya  perikanan.  Akibatnya, sangat  sulit  dilakukan  pengendalian  terhadap akses  ( controlled  access ).  Habitat  udang  karang (lobster) pada umumnya adalah di perairan pantai yang  banyak  terdapat  bebatuan/terumbu  karang. Terumbu  karang  ini  disamping  sebagai barrier (pelindung)  dari  ombak,  juga  sebagai  tempat bersembunyi  dari  predator,  serta  sebagai  daerah pencari  makan  (Verianta et  al. ,  2016).  Secara umum habitat spiny lobster memiliki karakteristik yang sama, baik jenis lobster yang berada di pantai Utara  Jawa  dan  sebarannya  di  dunia.  Habitat lobster adalah daerah-daerah yang banyak terdapat karang, terumbu karang, batuan granit, atau batuan vulkanis (Subani, 1983).
Tulisan  ini  berupaya  mengulas  perebutan akses  ekonomi  (pemanfaatan  zona  budidaya lobster)  dengan  analisis  ruang  sosio-spasial menggunakan  cara  pandang  Henri  Lefebvre. Dalam tulisan ini, zona budidaya lobster dianggap bukan  hanya  sebagai  ruang  fisik,  tetapi  juga representasi  dari  ruang  sosial,  tempat  beradunya asimetrikalisasi antara  kaum  pemodal  dan rakyat. Selain  itu  ruang  bukanlah  suatu  geometri  yang netral dan pasif. Dari perspektif ruang ini, terdapat fenomena  kontestasi,  negosiasi,  konsensus,  dan konflik yang dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa  dari  aktor-aktor  penataan  ruang  yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan pasar. Relasi tiga  aktor  ini  memengaruhi  praktik  tata  ruang. Penekanan  analisis  ini  adanya  “praktik-praktik spasial”  di  dalamnya  paling  penting  tentang penguasaan  dan  kepemilikan  serta  bentuk-bentuk lain  dari  modal.  Kemudian, terdapat representasi- representasi ruang,  suatu  bentuk  pengetahuan dan
praktik  yang  menyusun  dan  merepresentasikan ruang, khususnya melalui teknik perencanaan dan negara.  Serta,  terdapat  ruang-ruang  representasi atau suatu pengalaman kolektifk tentang ruang. Ini termasuk  pembedaan  simbolis  dan  menghasilkan bentuk-bentuk perlawanan individual dan kolektif.
Kerangka  pemikiran  yang  dibangun  oleh Lefebvre  ini  menjelaskan  bahwa  pemerintah sebagai  regulator  akan  sangat  sulit  untuk mengabaikan  nilai  guna  atas  suatu  ruang.  Oleh karena  itu,  pemerintah  haruslah  menjad  regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani kepentingan  antar  aktor  dalam  memanfaatkan ruang  yang  ada.  Lebih  jauh,  Lefebvre  (1991) mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bersikap netral terhadap kepentingan antar aktor (masyarakat dan swasta/pemodal) dalam pemanfaatan ruang yang ada.
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  menambah sudut  pandang  lain  yang  sudah  ada  dalam pelaporan  rencana  detail  zona  pemanfaatan budidaya laut. Penulis mengharapkan penulisan ini menjadi  sumber  ilmu  pengetahuan  dibidang kelautan dan  perikanan secara umum dan sebagai informasi  bagi  pemangku  kepentingan  untuk mempertimbangkan pendekatan sosio-spasial dalam menentukan kebijakan.

## METODE
Metode  penulisan  yang  digunakan  untuk mendukung  pembuatan  karya  tulis  ini  adalah metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dimana menekankan  analisa  terhadap  studi  pustaka  dan prosedur  pengumpulan  data  primer  dan  juga bersumber  pada  bahan  yang  bersifat  deskriptif. Data  yang  diperoleh  dan  diolah  adalah  data  yang bersumber dari data primer yang diperoleh melalui analisis  citra  satelit  dan interview langsung terhadap  pembudidaya  lobster,  kajian  pustaka (sekunder),  literatur,  artikel,  buku,  laporan,  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  berbagai pihak,  makalah  serta  jurnal  yang  terkait,  serta khususnya laporan Prototipe Model Blue Ekonomi Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut Tahun 2021  di  Teluk  Ekas,  Lombok  Timur,  Nusa Tenggara  Barat  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat Perencanaan  Ruang  Laut  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan.  Kemudian  analisis  data  dimulai dari  proses  analisis  spasial  dan  penelaahan informasi  yang  telah  diperolah  melalui  literatur yang  tersedia,  maka  setelah  dibaca,  ditelaah,  dan dipelajari  secara  keseluruhan  informasi,  data tersebut  dirangkum  dalam  bentuk  kategori  sesuai dengan jumlah permasalahan dan aspek penyelesaian masalah dalam penyusunan jurnal ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep blue economy, pertama kali disampaikan  oleh  Pauli  (2006),  yaitu  kumpulan inovasi  yang  berkontribusi  terhadap  terciptanya kesadaran  global  yang  berpusat  pada  pencarian solusi  praktis  berdasarkan  sistem  alam  yang berkelanjutan.
Prinsip  dari  pendekatan  ini  memperhatikan  lima hal:
1. Berkelanjutan dengan  mengefisienkan sumber daya alam ( nature’s efficieny ).
2. Tanpa limbah. Limbah dijadikan sebagai bahan baku  bagi  produk  lain,  sehingga  limbah menghasilkan  lebih  banyak  produk  dan pendapatan  ( zero  waste  and  cyclic  system  of production ).
3. Pelibatan  seluruh  komponen  masyarakat ( social inclusiveness ) .
4. Inovasi dan adaptasi ( innovation and adaptation)
5. Melipatgandakan  pendapatan  masyarakat  dan perluasan  lapangan  kerja  ( multiple  economic effects).
prinsip  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lain diterangkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Prinsip Blue Economy
Dalam  dokumen  laporan  Prototipe  Model Blue  Ekonomi  Perencanaan  Zona  Budidaya Perikanan  Laut Tahun  2021  kelima  prinsip tersebut  dijabarkan  seperti  terlihat  di  Tabel  1. Secara  konseptual,  pelaksanaan  perencanaan  tata ruang  zona  budidaya  lobster  di  Teluk  Ekas, Lombok  Timur,  Nusa  Tenggara  Barat,  telah memperhatikan prinsip  dasar blue  economy yakni berkelanjutan.  Dalam  pelaporan  turut  dijelaskan prinsip-prinsip blue  economy ,  khususnya  sudut pandang keberlanjutan baik dari sisi ekologi, sosial maupun ekonomi. Pendekatan Sosio-Spasial Henri Lefebvre  (1901-1991)  merupakan  salah  seorang
Social Inclusiveness Innovation and Adaptation Zero Waste & Cyclic system of production Multiple Economic Effects Nature’s efficiency
Tabel 1. Prinsip Blue Economy dalam Laporan Prototipe Model Blue  Economy dalam  Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut
Prinsip Pelaksanaan Efisiensi sumber daya alam ( Nature’s Efficiency ) 1.  Penataan kawasan Teluk Ekas berdasarkan sistem klaster. 2.  Penataan alur pelayaran. 3.  Relokasi budidaya lobster. 4.  Analisis  potensi  pengembangan  usaha  keramba  berdasar  zona  klaster keramba.
Tanpa limbah dan memanfaatkan untuk produk lain ( Zero waste
and cyclic system of production ) 1.  Pengaturan jarak keramba untuk antisipasi limbah.
2.  Pendekatan alami dengan menempatkan rumput laut sebagai pengurai limbah budidaya lobster.
Pelibatan masyarakat ( Social inclusiveness )
1.  Melibatkan masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan dan penataan zona pemanfaatan budidaya lobster.
2.  Pelibatan masyarakat dalam  perizinan berusaha dan  kegiatan  budidaya  laut,  meliputi:
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
3.  (KKPRL) dan Persetujuan Lingkungan.
Inovasi dan adaptasi ( Innovation and adaptiation )
1.  Multi  disiplin  ilmu  dalam perencanaan (input  data  oseanografi, sosial, dan ekonomi).
2. Pembukaan Gerai  Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut  dimaksudkan untuk memberikan kemudahan  dan  kecepatan  layanan  berupa  koordinasi,  konsultasi,  asistensi  dan mekanisme  permohonan  melalui Online  Single  Submission (OSS)  bagi  para pelakuusaha dan masyarakat lokal yang melakukan kegiatan Budidaya Laut.
Melipatgandakan pendapatan masyarakat
( Multiple economic effects )
1.  Pemberian insentif diberikan dalam bentuk kemudahan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
2.  Perikanan (LPMUKP) dengan tingkat suku bunga tetap ( flat rate )/ tarif layanan sebesar 3% per tahun.
Sumber:  Diolah  dari  Laporan  Prototipe  Model  Blue  Economy  dalam  Perencanaan Zona  Budidaya  Perikanan  Laut.  Direktorat Perencanaan  Ruang  Laut,  Kementerian  Perikanan  dan  Kelautan, 2021.
filsuf  kiri  Prancis  yang  penting,  Lefebvre  diakhir usianya  ia  menyelesaikan  versi  terjemahan  dari magnum  opus -nya,  “ The  Production  of Space .” Fenomena  ini  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah transformasi  sosio-spasial.  Transformasi  sosio- spasial  adalah  proses  perubahan  secara  ekonomi, politik,  sosial  dan  kultural  dan  hubungannya dengan ruang (Kesteloot, 1998). Dalam tulisan ini, zona  pemanfaatan  budidaya  lobster  dianggap bukan  sebagai  ruang  fisik,  akan  tetapi  juga representasi  dari  ruang  sosial,  tempat  beradunya asimetrikalisasi  antara  kapitalis  (kaum  pemodal) dan  rakyat. Ruang  bukanlah  suatu  geometri yang netral dan pasif. Ruang diproduksi dan direproduksi  dan  kemudian  merepresentasikan situs  perjuangan.  Lebih  lagi,  segala  bentuk fenomena  spasial  –  tanah,  wilayah,  situs  dan lainnya  –  perlu  dipahami  sebagai  bagian  dari struktur  dialektis  dari  ruang  dan  pengruangan (spasialisasi, spatialization ).  Sementara  secara konvensional  fenomena-fenomena  yang  berbeda itu  dipisahkan  sebagai  sebuah  hasil  dari  analisis berbasis  disiplin  ilmu  yang  terfregmentasi, semestinya  mereka  perlu  dipersatukan  dalam sebuah struktur yang utuh.
Artinya kehadiran space tidak dapat dipisahkan dari  mode  produksi  yang  secara  spesifik
menempatkan  subyek  dan  obyek  di  dalamnya, sedangkan mode produksi kapitalistik menghadirkan space sebagai  yang  integral  pada sarana  dan  kekuatan  produksi  dengan  fetisisme komoditas  sebagai  simpul  bagi  gerak  dialektis, space diciptakan  untuk  produksi  dan  reproduksi sistem  kapitalistik,  dengan  suprastruktur  yang dibentuk  dalam  menjaga  kealamian  posisi-posisi kelas.
Dalam pengertian ini borjuasi dengan keseluruhan basis  dan  suprastruktur hadir  sebagai yang  mengontrol  dan  menguasai  sarana  produksi sehingga  perubahan space sendiri  tidak  mampu menempatkan  proletar  ke  dalam  kondisi  egaliter. Artinya,  perubahan  yang  terjadi  hanya  pada perubahan  struktur  sosial  tanpa  merubah  posisi kelas  dalam  relasi  produksi.  Demikian  juga dengan  kasus  penataan  zona  budidaya  lobster, menempatkan subjek (pemodal  di  Klaster  D) dan objek  (nelayan  budidaya)  beradu  dalam  kekuatan integral  pada  akses  produksi  dengan  pergumulan kuasa  komoditas  dan  modal.  Ketidakmampuan objek dalam bernegosiasi pada ruang, menyebabkan eskalasi konflik semakin meningkat. Rakyat  berkehendak  memanfaatkan  ruang  atau paling tidak mendapatkan insentif atas penggunaan ruang  yang  adil,  sedangkan  pemodal
dengan  modal  dan  sarana  produksi,  akses  yang dimilikinya  juga  merasa  sudah  mendapatkan  izin legal  formal  maupun  informal  sesuai  dengan perkiraan keadilan  yang  disepakatinya. Ketiadaan titik  temu  tersebut  menyebabkan  eskalasi  yang dapat  saja  berujung  konflik  antar  aktor  di dalamnya.
Salah  satu  pendekatan  yang  holistik  dan terintegasi  dalam  mengatasi  problematika  tata ruang  yang  terjadi  adalah  dengan  pendekatan sosio-spasial  dari  Lefebvre.  Kerangka  pemikiran yang  dibangun  oleh  Lefebvre  ini  menjelaskan bahwa  pemerintah  sebagai  regulator  akan  sangat sulit  untuk  mengabaikan  nilai  guna  atas  suatu ruang.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  haruslah menjadi  regulator  sekaligus  fasilitator  dalam menjembatani  kepentingan  antar  aktor  dalam memanfaatkan  ruang  yang  ada.  Lebih  jauh, Lefebvre mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bersikap  netral terhadap  kepentingan  antar aktor (masyarakat dan swasta/pemodal) dalam pemanfaatan  ruang  yang  ada  (Lefebvre,  1991). Ruang pada dasarnya adalah sebuah area sekaligus alat  yang  dapat  berfungsi  untuk  melestarikan tatanan  ekonomi-politik.  Karakteristik  dari  ruang adalah interaktif dari kelompok aktor pemerintah, masyarakat  dan  swasta  (pengusaha).  Oleh  sebab itu,  konflik  dan  kontestasi  antar  aktor  dalam praktik  tata  ruang  pun  tidak  dapat  terhindarkan (Aminah, 2016). Peningkatan kualitas kesejahteraan  hidup  masyarakat  dan  lingkungan sekitarnya  dapat  dilakukan  dengan  penataan ruang.  Penataan  ini  haruslah  diawali  dengan perencanaan  tata  ruang  sebagai  fase  awal  yang sangat  penting.  Hal  ini  disebabkan  karena perencanaan dalam  tata  ruang  merupakan  elemen dasar  yang  sangat  vital  bagi  pengendalian  dan pemanfaatan  ruang  sekaligus.  Beberapa  faktor yang  dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam perencanaan  ini  diantaranya  adalah  kegiatan ekonomi  masyarakat  laut  dan  pesisir,  termasuk kawasan-kawasan budidaya dan pelestarian kawasan  lindung.  Seluruh  kepentingan  idealnya dapat  diakomodir  dalam  proses  perencanaan penataan  ruang  sehingga  tidak  ada  persoalan dalam pemanfaatan ruang laut (Aminah, 2016).
Setidaknya terdapat  5  (lima) alasan  yang  bisa dijadikan  bahan  analisis.  Pertama,  ruang  pada dasarnya adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi yang tidak netral. Oleh karenanya,  ruang  memiliki  karakteristik  yang sangat interaktif antara pengusaha (investor/kapitalis),  pemerintah  (negara),  dan masyarakat.  Kedua,  ruang  dapat  memainkan peranannya sebagai fungsi sosio-ekonomi.
Ketiga, sifat/karakter  ruang sebagai  objek  hidup bergerak  dan  saling  bertabrakan  dengan  ruang lainnya.  Keempat, kontestasi penataan ruang pada dasarnya adalah perjuangan dari kelas-kelas untuk mendapatkan  dan  menguasai  kegiatan  produksi dan  reproduksi  dalam  ruang  itu.  Kelima,  ruang merupakan  instrumen  politik  yang memiliki nilai guna.  Oleh  karenanya,  keberpihakan  aktor  yang membuat regulasi tata ruang  sulit  untuk dihindari (Sujadmi & Murtasidin, 2020).
Sebelum penataan, kondisi eksisting budidaya di  Teluk  Ekas,  sudah  sangat  intensif.  Hal  ini ditandai  dengan  padatnya  keberadaan  keramba jaring  apung  (KJA)  untuk  pembesaran  lobster dan  kerapu.  Sebaran  lokasi  pembesaran  kerapu dan  lobster  tersebar  di  sepanjang pantai di Desa Mertak,  Desa  Batu  Nampar  Selatan,  Desa  Batu Nampar, Desa Wakan, Desa Pandan Wangi, Desa Pemongkong  dan  Desa  Ekas  Buana.  Desa  yang paling  banyak  memiliki  nelayan  pembesaran lobster adalah di Desa Ekas Buana.
Selain  pemanfaatan untuk  pembesaran kerapu dan  lobster,  Teluk  Ekas  juga  menjadi  pusat penangkapan benih  Lobster  oleh  nelayan-nelayan yang ada disekitar Teluk Ekas. Penangkapan benih lobster  dilakukan  dengan  menggunakan  keramba yang digantungi pocong- pocong penangkap benih. Keramba pocong ini memiliki jumlah yang sangat banyak dan berpotensi mengganggu alur lalu lintas kapal  perikanan  yang  keluar  masuk  Pelabuhan Teluk  Awang.  Keberadaan  Pelabuhan  Perikanan Nusantara  (PPN)  Teluk  Awang  yang  berada  di dalam  Teluk  Ekas  merupakan  salah  satu  utilitas eksisting yang sudah ada.
Teluk Ekas juga memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar. Dengan kondisi pasir putih dan hamparan terumbu karang serta bentang laut yang sangat  indah  menjadi  panorama  yang  menarik wisatawan. Di Pantai timur Teluk Ekas khususnya di  Desa  Ekas  Buana,  Desa  Kwang  Rundun  dan Desa  Pemongkong  sudah  terdapat  beberapa Cottage atau Villa serta  restoran  di  atas  air  yang sudah berdiri. Namun, saat ini kondisi infrastrutur wisata  tersebut  mengalami  kerusakan  akibat pandemi  Covid  19.  Adapun  aktivitas  wisatawan yang biasa  dilakukan adalah surfing,  sun  bathing dan snorkeling .  Pemanfaatan  ruang  darat  di sekeliling  Teluk  Ekas  sangat  beragam.  Selain infrastruktur  wisata  terdapat  tambak  garam  dan tambak  udang  yang  ada  di  sekitar  Desa  Ekas Buana,  Desa  Pemongkong,  Desa  Kidang,  Desa Bangket Parak, Desa Bilelando, Desa Batu Nampar Selatan, Desa  Batu  Nampar, Desa  Pandan  Wangi dan  Desa  Wakan.  Selain  tambak  terdapat  juga beberapa embung penampung air dan sawah tadah
hujan. Kondisi iklim mikro yang kering di kawasan Teluk  Ekas  menyebabkan  sawah  disekitar  Teluk Ekas sangat tergantung pada musim hujan.
Pemukiman  nelayan  berkembang  di  hampir setiap  desa  yang  berada  di  sekitar  Teluk Ekas. Pusat-pusat  pemukiman  nelayan  berada  pada pusat-pusat desa seperti di Desa Mertak, Desa Batu Nampar Selatan, Desa Batu Nampar, Desa Wakan, Desa  Pemongkong  dan  Desa  Ekas  Buana. Infrastrutur  jalan  penghubung  antar  desa  sudah cukup  baik  dan  beraspal.  Fasilitas  listrik  dan telekomunikasi  sudah  tidak  menjadi  masalah karena  wilayah  Pulau  Lombok  sudah  mengalami surplus  tenaga  listrik  sebesar  71  megawatt. Disekitar  PPN  Teluk  Awang  sudah  mulai berkembang  kegiatan pengolahan  hasil perikanan. Dengan  adanya  PPN  tersebut  telah  mendorong pengolahan  hasil  perikanan  seperti  olahan  ikan tuna, tongkol, cakalang, cumi dan kembung. Selain itu  juga  terdapat  usaha-usaha penampungan  hasil budidaya rumput laut, lobster dan kerapu.
Langkah  awal  dalam  melakukan  penataan kawasan  Teluk  Ekas  adalah  dengan melakukan analisis klaster ruang berdasarkan:
a. Wilayah kesesuaian budidaya lobster.
b. Sebaran  keramba  pembesaran  dan  keramba penangkapan benih lobster.
c. Sebaran permukiman pembudidaya/nelayan.
d. Peta  Rencana  Pola  Ruang  RZWP3K  Provinsi NTB.
Klaster  pengembangan  budidaya  lobster  Teluk Ekas  dapat  dikelompokkan  dalam  4  kategori klaster  yakni;  klaster  A,  klaster  B,  klaster  C,  dan klaster D. Adapun, kategorisasi klaster pengembangan  budidaya  di  Teluk  Ekas  tersebut disusun  berdasarkan prioritas  penataan  yang akan dilakukan,  dapat  melihat  Tabel  2.  Berdasarkan identifikasi peta RZWP3K Provinsi NTB terdapat ketidaksesuaian kegiatan budidaya lobster maupun penangkapan benih  lobster  pada  zona  pelabuhan, yaitu:
a. Terdapat  8  keramba  pembesaran  lobster  pada zona pelabuhan (PPN Teluk Awang).
b. Terdapat  25  keramba  penangkap  benih  pada zona pelabuhan (PPN Teluk Awang).
c. Terdapat  162  keramba  penangkap  benih  pada jarak  500  meter  kiri-kanan  dari  alur  pelayaran lokal dari dan ke PPN Teluk Awang.
Sehingga,  terdapat  8  keramba  pembesaran lobster pada zona pelabuhan yang harus direlokasi ke  klaster  terdekat  yaitu  klaster  B6.  Sedangkan sebanyak  187  keramba  penangkap  benih  yang harus  direlokasi  ke  klaster  dengan  kategori  C terdekat yaitu klaster C1, C2 dan C3.
Klaster D1–D4 dialokasikan untuk pengembangan  keramba  pembesaran  lobster  oleh swasta atau investor. Hal ini dengan mempertimbangkan  bahwa  keempat  klaster  ini mempunyai  jarak yang cukup jauh dari permukiman  masyarakat  yaitu  lebih  dari  3 kilometer.  Sehingga  akan  menyulitkan bagi masyarakat untuk  mengawasi  keramba dan mempunyai  biaya  operasional yang  cukup  tinggi. Selain itu,  keempat klaster ini  berdekatan dengan zona  pariwisata  sehingga  jika  dikembangkan dengan rapi dan indah serta bernuansa ikonik dapat menjadi  daya  tarik wisata tersendiri.  Secara  lebih detail,  informasi  mengenai  penataan  per-klaster untuk  pengembangan  budidaya  lobster  di  Teluk Ekas dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan  kondisi  eksisting  dan  rencana penataan  pada  pembahasan  sebelumnya  maka dapat  dilakukan  penilaian  untuk  melihat  tingkat kesiapan pengembangan setiap klaster. Nilai setiap klaster dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a.  Klaster yang belum dapat dikembangkan; yang diberi simbol warna merah.
b.  Klaster  yang  dapat  dikembangkan  tetapi disertai  penataan;  yang  diberi  simbol  warna orange.
c.  Klaster  yang  siap  untuk  dikembangkan;  yang diberi warna hijau.
Secara  lebih  detail,  informasi  mengenai  penataan per  klaster  untuk  pengembangan budidaya lobster di Teluk Ekas dapat dilihat pada Gambar 2.
Pembudidaya lobster  yang  ada  di  Teluk  Ekas umumnya dilakukan oleh masyarakat. Pertumbuhan  kelompok  pembudidaya,  sejak dibuka kegiatan pembudidayaan lobster, dari yang awal  sebanyak  75  kelompok  pada  saat  ini meningkat  menjadi  147  kelompok  (naik  96%), dengan jumlah anggota/rumah tangga pembudidaya  (RTP)  menjadi  1.809  dari  1.024 (naik  76%),  begitu  pula  dengan  jumlah  petak karamba  menjadi  8.238  dari  6,054  (naik  39%). Dari  Jumlah  total  RTP  yang  sudah  tersertifikasi Kompetensi  pembesaran  budidaya  lobster  di keramba jaring apung, sebanyak 160 pembudidaya atau kurang dari 2% dari total pembudidaya. Data ini  perlu  mendapat  perhatian  mengingat  potensi konflik  yang  dapat  ditimbulkan  dari  proses perizinan.
Aktor yang terlibat di proses pemasaran lobster hasil budidaya terdiri atas empat komponen utama, yaitu dari nelayan yang ada di luar Lombok Timur (Lombok Tengah, Bima, Dompu, Sumbawa) dijual ke pembudidaya  di Desa Jerowaru  atau pembudidaya di Desa Jerowaru merangkap sebagai nelayan  benih  lobster.  Pembudidaya  menjual
lobster hasil budidaya kepada pedagang pengumpul  kecil  dan  dilanjutkan  ke  pedagang pengumpul  besar,  namun  ada  juga  pembudidaya
yang  sudah  mempunyai  langganan  eksportir  di Jakarta sehingga langsung mengirim Lobster hidup ke Jakarta (Gambar 3).
Tabel 2. Prioritas Penataan Klaster Budidaya Lobster
Klaster  Jumlah Peruntukan Keterangan A 3 Diprioritaskan untuk penataan keramba  pembesaran  lobster eksisting milik masyarakat. 1. Jarak terjauh dari pemukiman 1,1 Km.
2. Padat  pembesaran  dan  tidak  memungkinkan penambahan keramba.
3. Penataan dilakukan melalui pendekatan klasterisasi  terhadap  sub  zona  budidaya  dimana sebagian  keramba  pembesaran  akan  ditata  ulang melalui  relokasi  ke  dalam  klaster-klaster  yang telah ditentukan sesuai kapasitas daya dukungnya. B 7 Diprioritaskan untuk relokasi keramba pembesaran lobster eksisting hasil  penataan ulang  dan  untuk pengembangan  keramba  pembesaran lobster baru. 1. Jarak terjauh dari pemukiman 2,6 Km. 2. Tempat relokasi Klaster A. C 3 Diprioritaskan untuk relokasi keramba penangkapan lobster eksisting. 1. Jarak terjauh 3,15 Km dari alur PPN.
2. Potensi  konflik  karena  tumpang  tindih  dengan alur pelayaran PPN Teluk Awang.
3. Banyak    terdapat    keramba    penangkap benih yang dimiliki oleh masyarakat. D 4 Diprioritaskan  untuk  engembangan keramba  pembesaran  lobster baru oleh swasta. 1. Jarak  dari  permukiman  pembudidaya/nelayan yaitu > 3 km.
Sumber:  Laporan  Prototipe  Model Blue  Economy dalam  Perencanaan  Zona  Budidaya  Perikanan Laut. Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2021.
Tabel 3. Penataan Klaster Budidaya Lobster Teluk Ekas, Lombok Timur, NTB
Klaster Luas Sangat Sesuai (Ha) (1) Luas Sesuai (Ha) (2) Luas (1) +(2) (Ha) KJA Eksisting Rencana Tambahan KJA Maksimal Total KJA Rencana Relokasi KJA Total Area Klaster untuk Lobang KJA (Ha) % Total Area Klaster untuk Lobang KJA Terhadap Luas Klaster A1 0 50,23 50,23 182 0 36 -146 0,83 1,66 A2 0 10,07 10,07 13 0 13 0 0,30 2,98 A3 0 17,02 17,02 35 0 13 -22 0,30 1,76 B1 3,14 158,28 161,43 1 0 117 116 2,70 1,67 B2 7,34 71,71 79,05 1 25 48 22 1,11 1,40 B3 96,64 99,8 196,44 0 54 54 0 1,25 0,64 B4 29,59 101,59 131,18 11 67 78 0 1,80 1,37 B5 17,12 47,96 65,07 0 0 30 30 0,69 1,06 B6 11,51 81,62 93,13 15 24 39 0 0,90 0,97 B7 51,66 286,19 337,85 128 128 256 0 5,91 1,75 C1 235,92 27,94 263,86 0 0 0 0 0,00 0 C2 461,99 19,8 481,79 0 0 0 0 0,00 0 C3 74,35 19,04 93,39 0 0 0 0 0,00 0 D1 116,79 0,37 117,16 1 84 84 0 1,94 1,66 D2 368,55 4,96 173,51 0 279 279 0 6,44 1,73 D3 156,67 28,28 184,95 0 138 138 0 3,19 1,72 D4 94,44 25,02 110,46 0 90 90 0 2,08 1,74 Total 1725,71 1049,88 2775,59 387 889 1275 168 29,45 1,06
Sumber:  Laporan  Prototipe  Model  Blue  Economy  dalam  Perencanaan Zona  Budidaya  Perikanan  Laut.  Direktorat  Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2021.
Sumber:  Laporan  Prototipe  Model  Blue  Economy  dalam  Perencanaan Zona  Budidaya  Perikanan  Laut.  Direktorat  Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2021
Gambar 2. Penataan Budidaya Lobster di Teluk Ekas, Lombok Timur, NTB
Sumber:  Laporan  Prototipe  Model  Blue  Economy  dalam  Perencanaan Zona  Budidaya  Perikanan  Laut.  Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2021.
Gambar 3. Rantai Pemasaran Lobster di Teluk Ekas, Lombok Timur, NTB
Tujuan  pasar  dalam  negeri  untuk  lobster konsumsi  meliputi  DKI  Jakarta,  Tangerang, Bogor, Banten, dan Lokal Lombok yang umumnya adalah  untuk  hotel  dan  restauran.  total  ekspor lobster international  tahun  2018 adalah 1.761,72 ton.  Indonesia  adalah  produsen  lobster  terbesar kedua dengan produksi 556 ton (share 31,59%), di bawah  Vietnam  1.100  ton  (62,5%)  dan  di  atas Singapura  58  ton  (3,28%)  dan  Srilanka  19  ton (1,08%), namun berdasarkan data yang ada bahwa
supply  dari  Indonesia  masih  didominasi  dari penangkapan  dibandingkan  dengan  produksi  dari budidaya.  Untuk  penjualan  lobster  konsumsi  di Teluk  Ekas  dengan  tujuan  pasar  luar  negeri diantaranya ke Taiwan, Tiongkok, Hongkong, Asia Tenggara  (Singapura,  Malaysia,  Thailand,  dan Vietnam).  Selain  itu,  perlu  juga  dipertimbangan ke  depannya  untuk  ekspor  langsung  melalui Bandara Lombok tanpa melalui Jakarta.
Nelayan ( Loteng, Bima, Sumbawa )
Pembudidaya
( Desa Jerowaru, Lotim ) Nelayan ( Desa Jerowar, Lotim ) Pedagang Pengumpul Kecil ( Lotim ) Eksportir ( Jakarta ) BI Ngurah Rai, Bali Pedagang Pengumpul Benih ( Loteng, Bima, Sumbawa ) Domestik ( Hotel dan Restauran di Lombok ) Pedagang Pengumpul Kecil ( Lotim )
Budidaya  lobster  pasir  dan  lobster  mutiara yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Teluk  Ekas dilakukan  dengan  cara  menangkap  benih  bening lobster  dari  alam  dan  membesarkannya  ( on- growth )  sampai mencapai ukuran  pasar,  sehingga metode  untuk  menghindari  kematian  benih  yang tinggi masih dilakukan secara alami. Saat ini belum ada  teknologi  pembenihan  lobster  yang  berhasil dilakukan  di  Indonesia,  walaupun  permintaan terhadap  komoditas  lobster  terus  meningkat. Identifikasi species lobster dilakukan secara visual dengan  melihat  corak  warna  yang  terdapat  pada bagian segmen tubuh berdasarkan buku identifikasi Chan  (2000). Ketersediaan  benih  bening  lobster pasir,  pembudidaya  menangkap  diperairan  Teluk Ekas  dan  Teluk  Awang,  atau  membeli  dari pedagang  pengumpul  di  Bima,  dan  Sumbawa. Sedangkan  untuk  benih  bening  lobster  mutiara ditemukan secara alami berada padaareal budidaya rumput  laut dan KJA budidaya kerapu. Ketersediaan  benih  lobster  mutiara  lebih  sulit didapat  dibandingkan  benih  lobster  pasir.  Selain dari  perairan  lokal  di  Teluk  Ekas,  sumber  benih juga  didapat  dari  perairan  yang  ada  di  Provinsi NTB, Jawa Timur, dan NTT. Siklus hidup lobster terdiri  dari  5  fase  yaitu  mulai  dari  dewasa  yang memproduksi sperma atau telur, menetas menjadi filosoma  (larva),  kemudian  berubah  menjadi puerulus ( post larva ), tumbuh menjadi juvenil dan dewasa.  Marga Panulirus mempunyai  daur  hidup yang  majemuk,  pengetahuan  tentang  tingkatan hidup larva masih sangat kurang terutama terhadap jenis-jenis  yang  hidup  di  perairan  tropik (Romimohtarto & Juwana, 2005).
Jumlah  benih  lobster  nasional  paling  banyak berada di  Lombok, yaitu di  Desa Ketapang Raya, Tanjung  Luar,  Serewe,  Batunampar  Selatan,  dan Lombok Tengah.  Dari  data ini  dapat disimpulkan potensi Provinsi  Nusa Tenggara Barat, Khususnya Teluk Ekas  memiliki  peran  penting  dalam memasok benih lobster, dan marak terjadi aktivitas illegal penjualan benih  untuk pasokan  luar  negeri hal  ini  tentu  saja  mengganggu supply-demand harga  benih  normal  benih  bening  lobster  pasir antara Rp.2.000,00–Rp.3.000,00,  jika harga lobster  pasir  sudah  di  angka Rp.  5.500,00 berarti karena  ada  kegiatan  penyelundupan.  Harga  bibit bening lobster mutiara Rp.12.000,00–Rp. 13.000,00 jika  harga  lobster  mutiara  sudah  diatas harga tersebut berarti ada kegiatan penyelundupan. Harga umum rata-rata yakni Rp. 3.000/ekor untuk BBL lobster pasir, dan Rp. 13.000/ekor untuk BBL lobster mutiara.
Hasil  analisis  kelayakan  dan  pengembangan usaha  lobster  yang dikeluarkan  Direktorat Perencanaan Ruang Laut, menyimpulkan: a. Total  biaya  investasi  dan  biaya  operasional memerlukan  biaya  yang  besar  direntang  122 juta  hingga  223  juta  dengan  beragam kombinasi  KJA  9  lubang,  12  lubang  dan  18 lubang  serta  vasiasi  budidaya  lobster  mutiara dan lobster pasir.
b. Meski berbiaya besar usaha ini  layak menjadi pilihan  dengan  hasil  analisi  benefit  cost  ratio (BCR)  > 1 dan Pay Back Period kurang dari 1 siklus dengan beragam kombinasi.  Dari  data keuntungan  tercatat  bervariasi  dari  3  juta hingga 189 juta.
c. Di  Teluk  Ekas  terdapat  18  klaster,  namun hanya  14  klaster  yang  akan  ditata  dan dikembangkan  untuk  usaha  budidaya  lobster. Dari  14  (empat  belas) klaster  yang terdapat di Teluk Ekas, klaster yang memiliki keuntungan tertinggi pada  kondisi eksisting  adalah  klaster B7  dengan  nilai  NPV  Rp  59.715.354.989,00 dalam  6  siklus,  sedangkan  klaster  yang memiliki  keuntungan  terendah  pada  kondisi eksisting adalah klaster  D1  dengan  nilai  NPV Rp 466.526.211,00. Kondisi eksisting budidaya  lobster di  Teluk  Ekas menghasilkan keuntungan  sejak  awal  dilakukannya  usaha, yaitu pada t0.
d. Berdasarkan rencana pengembangannya, klaster  yang  memiliki  keuntungan  tertinggi adalah  klaster  D2  dengan  nilai  NPV  Rp 10.816.217.080,00 dalam  6  siklus,  sedangkan klaster  yang  memiliki  keuntungan  terendah adalah  klaster  B6  dengan  nilai  NPV  Rp 930.427.276,00. Rencana pengembangan budidaya  lobster  di  Teluk  Ekas  mulai menghasilkan  keuntungan  pada  t1  untuk seluruh klaster pengembangan.
e. Tenaga kerja usaha budidaya lobster yang ada di  Teluk  Ekas,  umumnya  dilakukan  oleh masyarakat, baik melalui Kelompok Pembudidaya ataupun Rumah Tangga Pembudidaya  (RTP).  Di  dalam  melakukan kegiatan  budidaya  lobster  (baik  jenis  pasir maupun  mutiara)  pembudidaya  bekerja  pada malam  hari  untuk  menjaga  KJA  dan ada yang mencari  pakan  lobster.  Pada  pagi  hari pembudidaya  umumnya  memberikan  pakan lobster sekaligus memelihara atau membersihkan
KJA.  Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari  hingga masa  panen tiba. Secara umum gambaran jumlah jam pekerjaan seorang pembudidaya lobster per satu unit KJA (dalam kasus perencanaan  budidaya lobster di
Teluk Ekas adalah untuk KJA berisi 18 lubang ukuran 3 x 3).
f. Sehingga  dapat  dihitung  kebutuhan  tenaga kerja standar untuk 1 (satu) unit KJA berisi 18 lubang  ukuran  3  x  3  dengan  kombinasi  8 lubang Lobster Mutiara dan  9 lubang  Lobster Pasir  adalah  2,1      orang      per      siklus  (6720 OJ/3200      OJ).      Jika  dihitung  serapan keseluruhan  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan untuk  usaha  budidaya  lobster  di  Teluk  Ekas, yaitu  2,1  orang  x  1275  (total  KJA  yang direncanakan  di  Teluk  Ekas)  =  2.677,5  atau 2.678 orang pembudidaya.
Dapat  disimpulkan  terdapat  tiga  kelompok identitas di Teluk Ekas memanfaatkan ruang zona budidaya lobster yaitu:
a. Komunitas  sebagai  kesatuan  dari  berbagai unit rumah tangga pembudidaya (RTP), dalam hal  ini  rumat  tangga  masyarakat  nelayan pembudidaya  lobster  yang  ada  di  Teluk Ekas umumnya  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan 2.678 orang pembudidaya.
b. Pemerintah  sebagai  representasi  dari  negara yang terdiri atas berbagai instansi sektoral dan level pemerintahan yang berlainan.
c. Swasta sebagai perwujudan dari sektor bisnis.
Tentu  saja  ketiga  entitas  ini  hanya  sebuah penyederhanaan,  sebab  dalam  perencanaan  detail tata ruang laut turut terlibat beragam stakeholders misalnya  saja  para  akedemisi,  lembaga  swadaya, tokoh  masyarakat,  dan  lain  sebagainya.  Demikan halnya dengan entitas swasta bukan saja pihak yang menempatkan  usahanya  bersentuhan  langsung dengan wilayah setempat. Namun, dapat melintasi di  luar  lokalitas  mengingat  ruang  lingkup  usaha dapat berjejaring global. Tercatat  Nusa  Tenggara Barat  merupakan      pemasok      terbesar      Lobster nasional   dan produk    ini    menyuplai    hingga luar    negeri. Globalitas  produk Lobster  Indonesia juga  menempatkan  komunitas  nelayan  Lobster mampu  melintasi  batas-batas  lokalitas.  Meskipun Vietnam mampu menjadi pemasok terbesar dunia tetapi  sebagian  besar  benih  yang  didapatkan berasal  dari  Indonesia.  Puncak  produksi  lobster hasil  budidaya  di  Vietnam  mencapai  1.900  ton pada  tahun  2006  dan  menurun menjadi  1.400  ton pada tahun 2007 sebagai akibat serangan penyakit susu pada akhir tahun 2006 (Hung & Tuan, 2009). Oleh sebab itu, kejadian yang berhubungan dengan lobster di Indonesia dapat berimbas secara global, misalnya  saja  kebijakan  melarang  perdagangan benih  bening  lobster  (BBL)  yang  tertuang  dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17  Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  Lobster berimbas maraknya penyeludupan ke negara yang
selama  ini  menikmati  benih  lobster  Indonesia, misalnya, Vietnam.
Relasi  praktik-praktik  spasial  yang  terjadi  di RTP Lobster dalam lingkup produksi terjadi antara pemilik dengan pekerja jaga keramba pembenihan dan  pembesaran  lobster  selain  itu  juga  terjadi hubungan saling menguntungkan dengan pembudidaya  rumput  laut  yang      berperan  dalam mengurai limbah usaha budidaya lobster. Kemudian,  dalam  lingkup  pemasaran  dapat digambarkan  adanya  hubungan  dengan  pedagang pengumpul  benih,  pedagang  pengumpul  kecil, pedagang pengumpul  besar, eksportir luar daerah, dan entitas sektor pariwisata sebagai pasar Lobster (hotel dan restoran).
Selain hal itu, pengusaha swasta juga memiliki hubungan  relasi  yang  serupa  dalam  lingkup produksinya.  Misalnya  saja,  pengusaha  swasta memerlukan  adanya  jaminan  keamanan  keramba yang  mungkin  melibatkan  masyarakat  setempat dan  tidak  menutup  kemungkinan dari masyarakat luar  NTB.  Kemudian, hasil pemasaran pengusaha swasta  memiliki  jejaring  yang  lebih  luas  karena dapat  dipasarkan  langsung  karena  bersentuhan dengan  area  pariwisata  dan  memiliki  teknologi penyimpanan  ( cold  storage ) sehingga  dapat memiliki ketahanan produk yang lebih baik.
Kemudian entitas pemerintah, baik pemerintah  pusat  dan  daerah menjadi  regulator menata  usaha  baik  dalam  menata  tata  ruang dengan  menetapkan  RZWP-3-K,  khususnya penataan  klaster  dengan  merelokasi  KJA  yang aman  serta  memenuhi  daya  dukung  budidaya lobster. Maupun, Pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan  Ruang  Laut  (PKKPRL)  dalam perizinan  berusaha  budidaya  lobster  masyarakat atau badan usaha (swasta).
Meski dalam perencanaan tata ruang khususnya data  tematik  mensyaratkan adaya  data sekunder:  sosial,  ekonomi  kelautan,  dan  budaya maritim  dengan  rincian:  (1)  lokasi  penangkapan ikan  nelayan  tradisional  yang  diperoleh  melalui data  sekunder  atau  pemetaan  partisipatif;  (2) wilayah  kelola  Masyarakat  Hukum  Adat  yang telah  diidentifikasi  dan/atau  telah  ditetapkan;  (3) tabel  input-output  ekonomi  kelautan,  hubungan keterkaitan  ke  depan  dan  ke  belakang  diantara kegiatan  ekonomi  kelautan,  potensi  kegiatan ekonomi  kelautan  unggulan, incremental  capital output  ratio (ICOR)  sektor  ekonomi  kelautan, produktivitas    tenaga    kerja    sektor    ekonomi kelautan, dan kinerja ekonomi kelautan.
Penulis hanya mendapatkan status pemanfaatan  keramba  dalam  kerangka  legal kepemilikan  usaha  bahwa  keramba  tersebut
dikelola  oleh  masyarakat  (RTP)  dan  swasta tercermin  dalam  penataan  sistem  klaseter  yang terdiri  dari  dua  entitas  tersebut.  Hal  ini  menurut penulis  perlu  juga  mempertimbangkan  data struktur sosio-spasial  yang menggambarkan susunan  sebaran atau  distribusi tentang  pemilikan (penguasaan  formal)  dan  penguasaan  efektif (garapan/operasional)  atas  sumber-sumber  ruang zona pemanfaatan  budidaya  lobster,  juga sebaran alokasi dan peruntukannya. Data ini menjadi perlu mengingat relasi-relasi sosial terkait tata pengurusan  sumber-sumber  ruang  senantiasa diwarnai  oleh  corak  kompetitif,  kontestasi,  dan negosiasi.
Besarnya  biaya  untuk  berusaha  di  budidaya lobster dengan biaya direntang 122 juta hingga 223 juta  dan  keuntungan  (laba)  yang  menjanjikan  di rentang  3  juta  hingga  189  juta  dalam  periode pengembalian  kurang  dari  1  siklus,  berpotensi adanya eksploitasi pembudidaya dengan kemampuan modal  besar  -  nelayan  yang  mampu secara  finansial  memberikan  pinjaman  usaha kepada  nelayan  lain  sehingga  status  kepemilikan formal sejatinya milik pemberi pinjaman, kasus ini lumrah  terjadi  di  masyarakat  wilayah  pesisir. Struktur pemilikan ini dapat menggambarkan lebih detil  hubungan  pemilik-dengan  pemilik,  pemilik- dengan  penyewa,  pemilik-dengan  bagi  hasil,  dan lain  sebagainya.  Sistem  ini  disebut  patron-klien. Sang  Patron  dalam  hal  ini  nelayan  berkekuatan modal kuat memberikan jaminan modal usaha dan Sang Klien-  dalam hal  ini  peminjam memberikan kepatuhan  dari  pasokan  (hasil  budidaya)  dan kepatuhan lain yang mendukung kekuasaan Patron.
Belum lagi,  potensi  kontestasi penataan ruang pada  dasarnya adalah  perjuangan  dari kelas-kelas untuk  mendapatkan  dan  menguasai  kegiatan produksi  dan  reproduksi  dalam  ruang itu.  Hal  ini tercermin  dari  data  jumlah  anggota/rumah tangga pembudidaya (RTP)  sebesar  1.809  pembudidaya. Hanya  terdapat  160  pembudidaya  atau  sekitar kurang dari 2% dari Jumlah total RTP yang sudah tersertifikasi  kompetensi  pembesaran  budidaya lobster di keramba jaring apung. Menurut penulis, hal ini bukan saja menggambarkan rendah/lambannya  proses  sertifikasi  tetapi  perlu juga mempertanyakan mengapa hal tersebut dapat terjadi,  apakah  terdapat  pengaruh  dari  segi penguasaan  dan  pemilikan  sesungguhnya  dari KJA,  mengingat  sifat  patron-klien  di  wilayah pesisir  kerap  kali  terjadi.  Nelayan  karena kebutuhan  hidupnya  rentan  terhadap  perubahan- perubahan  sosial,  politik,  dan  ekonomi  yang melanda,  dan  ketidakberdayaan  mereka  terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang.
Disamping  itu,  bagi  masyarakat  nelayan, khususnya nelayan  kecil  atau  nelayan tradisional, kebutuhan  akan  modal  usaha,  yang  bisa  diakses atau  yang  bisa  didayagunakan setiap saat tersebut, sangat  tinggi.  Terlebih  besarnya  biaya  investasi budidaya  lobster.  Dengan  kebutuhan  konsumsi rumah  tangga  yang  harus  dipenuhi  setiap  hari, nelayan  tidak  memiliki  tabungan  dana  yang mencukupi  jika  suatu  saat  harus  berhadapan dengan kenyataan bahwa sarana-prasarana, operasional  budidaya  yang  mereka  gunakan mengalami  kerusakan  dan  membutuhkan  biaya perbaikan  yang  cukup  besar.  Keterbatasan pemilikan  dana  kontan  inilah  yang  kemudian mendorong  nelayan  terperangkap  dalam  jaringan hutang piutang yang kompleks, khususnya kepada para rentenir atau penyedia kredit informal.
Kemudian  adanya  pengembangan  usaha  oleh swasta  di  Klaster  D  meski  dengan  catatan lokasi jauh  dar  perumahan  penduduk  (nelayan)  serta menjadi  destinasi  menarik  (bentuk  keramba menyerupai  lobster)  dalam  analisis  ekonomi memiliki  nilai  keuntungan  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  pengusahaan  masyarakat nelayan yang  sebelumnya  berada  di Klaster  B7. Apakah      ini      akan      berpotensi      menimbulkan konflik,  mengingat  pergeseran  keuntungan  yang terjadi  dan  belum  terdapat  kepastian  setelah relokasi masyarakat terdampak akan mendapatkan keuntungan  yang  lebih  baik.  Demikan  halnya, adanya relokasi di Klaster A serta Klaster C  yang berhimpitan  dengan  alur  pelayaran  berdasarkan identifikasi peta RZWP3K terdapat ketidaksesuaian kegiatan budidaya lobster maupun penangkapan  benih  lobster  pada  zona  pelabuhan, PPN Teluk Awang.
Terakhir  adalah  pertarungan  sosial  berupa tantangan  akses  dan  ancaman  eksklusi  dalam  hal ini  suatu  kemampuan  ( ability )  untuk  menarik manfaat  dari  budidaya  digambarkan  dalam kerangka  legalitas  perizinan  berusaha  baik  oleh masyarakat  dan  badan  usaha  (swasta).  Proses perizinan  usaha  ini  dapat  saja  menjadi  eksklusi yakni adanya konstelasi kekuatan yang menghalanginya dari memperoleh manfaat tersebut;  atau,  dengan  kata  lain,  membuatnya terancam  tidak  mendapatkan  akses,  jika  dalam prosesnya  berlangsung  menyimpang.  Mengingat mungkin saja  terdapat pergeseran kapasitas usaha pengusaha  lokal  sebagai  patron,  yang  ingin mendapatkan Klaster D,  tetapi terganjal persyaratan  dapat  saja  menggerakkan  klien untuk melakukan tekanan kepada regulator (pemerintah).
Selain  hal  tersebut  perlu  juga  mendapat perhatian  mengenai  relokasi  klaster  memiliki
potensi konflik jika tidak berlangsung dengan baik mengingat  praktek  patron-klilen  yang  terjadi. Faktor  jarak  pemukiman  nelayan  pembudidaya menjadi  salah  satu  faktor  penentuan  Klaster masyarakat dan swasta. Namun, perlu diperhatkan adanya  kemungkinan  kondisi  eksisting  KJA ternyata  didasarkan  atas  kedekatan  jarak  patron- klien  yang  menjadi  pertimbangan  mereka  dalam berusaha.  Apabila,  terjadi  perubahan  jarak  antara patron-klien yang setelah di relokasi ternyata justru menyebar  jauh,  maka  ongkos  produksi  menjadi kurang menguntungkan dan berpotensi menimbulkan konflik dengan regulator.
Hal lain adalah penambahan dan pengembangan KJA  di  Klaster  B  yang  jika  tidak dikelola  dengan  baik  akan  menimbulkan  potensi konflik mengingat di klaster tersebut dalam analisa ekonomi      sebelum      pengembangan      memiliki tingkat keekonomian (untung) yang baik dibandingkan  klister  eksisting.  Ternyata  setelah pengembangan Klaster  D  memiliki  tingkat keuntungan  lebih  besar.  Penentuan  siapa  yang dapat mengakses klaster tersebut perlu mempertimbangkan Patron  yang  ada.  Mengingat, bertambah  atau  berkurangnya  Patron  dalam mendapatkan akses  penambahan  klaster  mungkin dapat menimbulkan konflik.
Sementara,  perlu  menggambarkan  konstelasi kekuatan  yang  menghalangi  seseorang  dari memperoleh  akses  baik  dalam  tataran;  regulasi, paksaan  ( force ),  pasar,  dan  legitimasi. Dalam  hal regulasi  pada  umumnya  (namun  tidak  selalu) berkaitan  dengan  berbagai  instrumen  negara  dan hukum  yang  mengatur  akses  terhadap  zona pemanfaatan  budidaya  lobster  dan  syarat-syarat penggunaannya.  Misalnya  saja,  adanya  regulasi pada  pelarangan  ekspor  benih  lobster  yang kembali diberlakukan berimbas pada pembudidaya dan  konsekuensi  dari  hal  tersebut  meningkatkan saluran  pemasaran  ilegal-penyeludupan  benih lobster.
Kemudian,  paksaan  yakni  menghalangi  akses seseorang atas  sesuatu melalui kekerasan ataupun ancaman kekerasan; hal mana bisa dilakukan baik oleh  aktor-aktor  negara  maupun  non-negara. Peran  regulator-pemerintah  bisa  saja  terjadi melakukan  hal  ini  jika  terjadi  konflik  yang berujung  kekerasan  di Teluk  Ekas.  Potensi  ini dapat  saja  terjadi  jika  memperhatikan analisis di atas.
Penulis berharap perlu adanya penelitian lebih lanjut  relasi  sosial-spasial  untuk  memperoleh informasi  lebih mendalam  praktik-praktik  spasial mengingat  zona  pemanfaatan  budidaya  lobster bukan  seolah  hanya  sebatas  ruang  fisik,  akan
tetapi  juga  representasi  dari ruang  sosial, tempat beradunya  kepentingan  asimetrikalisasi  antara pemerintah,  kaum  pemodal  dan  rakyat  sehingga tujuan bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat  khususnya  nelayan  Teluk  Ekas  dapat tercapai.

## KESIMPULAN
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa poin:
1. Sumberdaya  pesisir  dan  laut  merupakan ekosistem yang sangat strategis bagi pembangunan nasional, maka dalam penetapan program  dan  kebijakannya  harus  diupayakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, peningkatan pendapatan/kesejahteraan  masyarakat  pesisir, member-dayakan  masyarakat  pesisir,  dan memperkaya dan meningkatkan mutu sumberdaya alam.
2. Penyusunan  perencanaan  tata  ruang  zona budidaya lobster di Teluk Ekas, Lombok, Nusa Tenggara  Barat  sudah  berpedoman  pada  PP No.21  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen KP No.28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
3. Secara  konseptual,  pelaksanaan  perencanaan telah      memperhatikan  prinsip  dasar blue economy yakni berkelanjutan. Dalam pelaporan  turut dijelaskan prinsip-prinsip blue economy, khususnya sudut pandang keberlanjutan  baik  dari  sisi  ekologi,  sosial maupun ekonomi.
4. Perlu  mempertimbangkan  pendekatan  sosio- spasial  untuk  menambah  sudut  pandang pelaporan.  Pemilikan  dan  penguasaan  KJA tidak  saja  berangkat  dari  sisi  legalitas (perizinan berusaha). Namun didalamnya juga terdapat  hubungan  relasi  praktik-praktik spasial,  keterlibatan  para  aktor  subyek pemanfaat zona budidaya lobster dalam hal ini komunitas  nelayan  (RPT),  pemerintah,  dan swasta  secara  dialektis  senantiasa  diwarnai oleh corak; konflik, kontestasi, dan negosiasi. Mengingat penulisan ini bersifat hanya menyentuh layer permukaan berangkat dari metoda deskriptif maka  perlu  dilengkapi  dengan  riset  lebih mendalam  sehingga  menghadirkan  hasil  laporan yang  lebih  mendalam.  Hal  ini  menjadi  penting apabila memperhatikan potensi konflik di wilayah pesisir  yang  kerap  kali  terjadi  khususnya  Teluk Ekas, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah S.  2016. Konflik dan  kontestasi penataan ruang  Kota  Surabaya. Masyarakat:  Jurnal Sosiologi . 20: 59–79.
Chan  TY.  2000.  Lobster. In: The  Living  Marine Resources  of  the  Western  Central  Pacific. Volume 2 Cephalopods, crustaceans, holothurians,  and  sharks.  FAO  Species Identification  Guide  for  Fishery  Purposes. FAO-UN, Norwegian Agency for International Development.
[DPRL-KKP] Direktorat Perencanaan Ruang Laut-
Kementerian  Perikanan  dan  Kelautan.  2021. Prototipe Model Blue  Ekonomi  Perencanaan Zona  Budidaya Perikanan Laut. Jakarta (ID): KKP.
Hung LV, Tuan LA. 2009. Lobster sea-cage culture in  Vietnam.  ACIAR  Proceeding  no.  132. Canberra (AU): Australian Centre for International  Agricultural  Research.  hlm  10– 17.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2021.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  28  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
Jakarta (ID): KKP.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.
2011. Kelautan  dan  Perikanan  dalam  Angka Tahun 2011 . Jakarta (ID): Pusat Data Statistik dan Informasi. pp 120.
Kesteloot  C.  1998.  Over  de  beperkingen  van  de sociale  mix  als  beleidsstrategie. Planologisch Nieuws. 18(3): 144–147.
Lefebvre  H.  1974. The  Production  of  Space .
Terjemahan  oleh  Donald  Nicholson-Smith. 1991. Oxford (UK): Blackwell Publishing.
Moosa  MK,  Aswandy  I.  1984.  Udang  karang
( Panulirus sp.) dari perairan Indonesia. Proyek
Studi  Pengembangan  Alam  Indonesia,  Studi Hayati  Potensi  Ikan,  Lembaga  Oseanografi Nasional, Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. 41.
Pauli G.  2006.  The  Blue  Economy,  10 Years,
100  Innovations,  100  Million  Jobs.  New Mexico (US): Paradigm Publication.
[PP] Pemerintah Pusat. 2021. Peraturan
Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang.  Jakarta (ID): Pemerintah Pusat.
Robles, C. 2007. Lobsters. In: Denny MW, Gaines SD  (eds).  Encyclopedia  of  Tidepools  and Rocky  Shores.  US:  University  of  California Press. Pp 333– 335.
Romimohtarto  K,  Juwana  S.  2005.  Biologi  laut: Ilmu  Pengetahuan  Tentang  Biologi  Laut. Jakarta: PT. Djambatan.
Subani,  W.  1983.  Survey  alat  penangkap  udang barong  di  Pantai  Selatan  Bali. Marine Fisheries Research Report. 25: 37-45.
Subani  W,  Prahoro.  1990.  Status  nelayan  dan perkiraan  potensi  udang  barong  (Spiny Lobster)  di  pantai  selatan  Bali. Journal  of Marine Fisheries Research. 54: 9-19.
Sujadmi,  Murtasidin  B.  2020.  Perencanaan  tata ruang laut: konflik, negosisasi, dan kontestasi kepentingan  ekonomi  politik  lokal  di  Bangka Belitung. JIIP: Jurnal Ilmah Ilmu Pemerintahan . 5(2): 163-173.
Verianta M, Zahida F, Jati WN. 2016. Jenis lobster di  pantai  Baron  Gunung  Kidul,  Yogyakarta. Jurnal Biologi. 11(17): 2-7.
Wahyuni  IS,  Hartati  ST,  Subani  W.  1994. Perikanan  udang  karang  ( spiny  lobster )  di perairan kabupaten Tabanan, Bali. Jurnal Pen. Perikanan Laut . 87: 84–90.