## URGENSI WAQAF DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA: LITERATURE REVIEW
Kholid Musana 1 , Syaeful Bahri 2
1&2 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Email: 1 dakhyahmusana@gmail.com; 2 dr.syaefulbahri@gmail.com
Received  : 08 Des 2022 Revised :   11 Des 2022 Accepted : 13 Des 2022

## ABSTRACT
Waqf  plays  an  important  role  in  advancing  the  economy  and  prospering  Muslims  in  many places in the world. The purpose of this study is to analyze the literature related to waqf for poverty  alleviation.  The  method  used  in  this  study  is  a  narrative  review  study,  where  this method approach is based on the literature review method which is carried out systematically to collect, evaluate, and present findings from various studies conducted by other previous studies. Based on the results of the study revealed that in eradicating poverty, one cannot only depend on zakat. But it is also necessary to rely on waqf, where this can be an alternative in solving  the  socio-economic  problems  of  the  people  which  include  problems  of  poverty, inequality and increasing costs of living as well as in promoting social welfare in society.
Keywords : Waqf, poverty, narrative review, socio-economic.

## PENDAHULUAN
Kajian  tentang  kemiskinan  hingga saat ini belum selesai, dan masalah ini telah banyak  menimpa  di  banyak  negara  di dunia. Menurut laporan yang disampaikan oleh  World  Bank  pada  tahun  2019 menyatakan  bahwa  jumlah  orang  yang hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  sekitar 10%  dari  penduduk  populasi  dunia (Tempo,  2019).  Hal  ini  memberikan  arti bahwa masih terdapat banyak negara yang mengalami  permasalahan  tersebut  salah satunya termasuk Indonesia.  Di Indonesia berdasarkan  data  yang  disajikan  melalui
BPS  (2022)  periode  Maret  2019  hingga 2022 dikatakan bahwa data terkait jumlah kemiskinan  cenderung  fluktuatif,  secara spesifik dijelaskan bahwa jumlah penduduk  miskin  pada  Maret  2022 sebanyak  26,16  juta  jiwa,  turun  0,34  juta jiwa  dari  September  2021  dan  turun sebanyak  1,38  juta  jiwa  dari  Maret  2021. Angka  kemiskinan  pada  Maret  2022 sebesar  9,54  persen,  turun  0,17  poin persentase  dari  September  2021  dan  0,60 poin  persentase  dari  Maret  2021.Apabila disajikan  data  tersebut  dapat  terlampir berikut.
Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2019-2022
Berdasarkan data di atas menunjukkan  bahwa  data  kemiskinan sebelum  pandemi  dan  sesudah  pandemi menunjukkan  perbedaan  yang  sangat
signifikan, dimana saat pandemi mengalami peningkatan dan saat pemulihan  sempat  terjadi  penurunan. Tetapi apabila melihat data tersebut jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia  masih terbilang  sangat  besar  yaitu  26,16  juta orang  atau  9,54%.  Disadari  atau  tidak upaya untuk mengaasi kemiskinan tersebut telah  dilakukan,  bahkan  dunia  dan
pemerintah telah berupaya sebaik mungkin melalui  program-program  stategis  yang mereka miliki, salah satunya adalah SDGs. Secara  lebih  spesifik  angka  kemiskinan yang  tersebar  berdasarkan  pulau  yang paling  banyak  jumlah  angka  penduduk miskinnya  adalah  terpusat  di  pulau  Jawa seperti yang terlihat pada gambar berikut.

## Gambar 2. Kemiskinan Maret 2022 Berdasarkan Pulau
Mengacu pada gambar di atas maka dapat  diketahui  bahwa  tingkat  penduduk miskin di Indonesia masih terbilang cukup besar lebih khusus untuk daerah Sumatera dan  Jawa.  Hal ini  perlu perhatian  intensif bagi pemerintah dan kesadaran masyarakat yang mampu secara keseluruhan. Beberapa kajian empiris melaporkan bahwa pengentasan  kemiskinan  yang  cukup efektif bisa dilakukan dengan mengoptimalkan efektivitas wakaf (Lamido  &  Haneef,  2021).  Beberapa negara  di  luar  mayoritas  dan  minoritas Muslim  telah  mengelola  wakaf  secara profesional, tidak hanya dalam bentuk real estate tetapi juga sebagai wakaf tunai ( cash waqf ). Administrasi wakaf mereka berkontribusi  pada  pertumbuhan  ekonomi bangsa.  Beberapa  negara  telah  mengelola uang  wakaf  untuk  memajukan  ekonomi,
antara  lain  seperti  negara  Bangladesh dengan  praktik  model  deposit  wakaf, Malaysia  dengan  praktik  investasi  sektor ekonomi,  dan  Singapura  dengan  orientasi dana wakaf untuk pemberdayaan masyarakat (Nizar, 2017). Tidak hanya itu, sebuah lembaga keuangan Islam, khususnya Kuwait Awqaf Public
Foundation,  mengelola  uang  wakaf  di Amerika  Serikat.  Lembaga  yang  berbasis di New York ini dibimbing oleh Al-Manzil Islamic Financial Services, anak perusahaan  United  Bank  of  Kuwait  PLC yang  berspesialisasi  dalam  layanan keuangan (Medias, 2017).
Secara  historis,  wakaf  digunakan secara luas untuk penyediaan semua bentuk layanan,  termasuk  layanan  keagamaan, sosial,  ekonomi,  lingkungan,  kesehatan, pendidikan,  keamanan,  dan  kemanusiaan.
Digunakan  untuk  membangun  jalan, jembatan,  rumah  sakit,  dapur  umum, perpustakaan  dan  laboratorium,  sekolah dan universitas, pusat penelitian, sumur air, panti asuhan, lampu jalan dan infrastruktur lainnya  yang  berhubungan  langsung dengan  pembangunan  ekonomi  dan peningkatan kesejahteraan (Haneef, 2018). Berdasarkan  laporan  yang  dirilis  oleh Kominfo  (2022)  menyatakan  bahwa potensi  sektor  perwakafan  di  Indonesia, khususnya  wakaf  uang  diperkirakan mencapai  180  triliun  rupiah  per  tahun. Akan  tetapi,  menurut  Badan  Wakaf Indonesia  (BWI)  melaporkan  perolehan wakaf  tunai  sebesar  Rp  1,4  triliun  per Maret 2022. Angka tersebut meningkat dari Rp  855  miliar  yang  terkumpul  selama periode  2018-2021.  Namun  perolehan wakaf  tunai  hanya  merupakan  sebagian kecil  dari  keseluruhan  potensi  yang  ada. Disparitas antara potensi dan aktualisasi ini antara  lain  disebabkan  rendahnya  tingkat literasi  wakaf  yang  menurut  kajian  tahun 2020  oleh  BWI  dan  Kementerian  Agama hanya  memiliki  nilai  indeks  50,48 (Kominfo,  2022).  Umat  Islam  Indonesia harus  mengembangkan  potensi  tersebut secara  profesional,  khususnya  organisasi wakaf  dan  keuangan  Islam.  Pentingnya pengembangan  wakaf  di  Indonesia berdampak  pada  efektifitas  pengelolaan wakaf  untuk  kepentingan  masyarakat (Faujiah,  2018).  Oleh  karena  itu, melakukan penyelidikan ini sangat penting berhubung  kajian  empiris  sebelumnya yang  mengkaji  tentang  wakaf  relatif terbatas.  Kajian  ini  diharapkan  dapat menjadi  tambahan  untuk  pengembangan literatur yang ada terutama tentang wakaf dan  kajian  ekonomi  islam/syariah  secara umum.

## TINJAUAN PUSTAKA Wakaf
Istilah  wakaf  mengacu  pada  wakaf Islam,  yang  didefinisikan  sebagai  " komitmen sukarela dan tidak dapat ditarik kembali  atas  kekayaan  seseorang  atau
sebagian  darinya"  (Azrak,  2022).  Wakaf dapat  berupa  uang  tunai  atau  sumbangan dalam bentuk barang, dan tujuannya adalah untuk  mendanai  kegiatan-kegiatan  yang sesuai  dengan  syariah.  Memiliki  struktur administrasi  yang  benar  dan  tepat,  dan dapat  memberikan  kontribusi  yang signifikan  bagi  masyarakat.  Wakaf dipandang  sebagai  tindakan  moral  dan sebagai  pilar  utama  iman  dalam  Islam, yang meliputi aspek ilmiah, budaya, sosial, ekonomi,  dan  politik  masyarakat.  Kisah sukses ekonomi sistem wakaf terlihat pada masa  Kesultanan  Utsmaniyah,  di  mana wakaf  dikembangkan,  ditingkatkan  dan memainkan  peran  penting  dalam  tatanan ekonomi dan sosial Kesultanan Utsmaniyah.  Kesultanan  Utsmaniyah  ini mampu  mengumpulkan  kekayaan  dan tabungan  yang substansial melalui  wakaf, menghasilkan surplus anggaran yang besar. Sistem wakaf secara historis menghasilkan uang  untuk  mendukung  kesejahteraan, pendidikan, dan rumah sakit di Turki dan Mesir, dan terus beroperasi dengan sukses hingga  hari  ini.  Dari  sudut  pandang ekonomi,  wakaf  dapat  dianggap  sebagai instrumen  investasi  yang  mengumpulkan uang dari saluran konsumsi dan menginvestasikannya  kembali  dalam  aset produktif  yang  menghasilkan  pendapatan. Penghasilan  dan  keuntungan  ini  dapat digunakan  untuk  memenuhi  berbagai tujuan  sosial,  seperti  pembangunan universitas, rumah sakit, atau panti asuhan, sehingga  mewujudkan  tujuan  amal  dan potensi  ekonominya  (Suleiman,  2016). Menurut  Fitri  dan  Wilantoro  (2018) mengatakan bahwa Wakaf dapat dinyatakan  sah  jika  rukun  dan  syaratnya terpenuhi.  Landasan  hukum  wakaf  terdiri dari empat pilar, antara lain; pertama, orang yang mewakafkan (wakif) harus memenuhi syarat  seperti  mereka  harus  merdeka, berakal  sehat,  dewasa  atau  mubaligh,  dan tidak berada di bawah pengampuan (boros atau  lalai);  kedua,  harus  ada  barang  atau harta  yang  dihibahkan  (Mauquf  bih); ketiga,  penerima  wakaf  (Mauquf'alaih);
Terakhir, komitmen wakif untuk mewariskan hartanya untuk amal
(Shighat).
Kemiskinan Ada banyak definisi tentang kemiskinan,  mulai  dari  ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumen  dan  memperbaiki  kondisi kehidupan  hingga  konsepsi  yang  lebih besar  yang  menggabungkan  komponen sosial  dan  moral.  Dalam  pengertian terbatas,  kemiskinan  mengacu  pada kekurangan uang dan barang-barang yang diperlukan untuk bertahan hidup.
Kemiskinan  dalam  arti  luas,  merupakan masalah  multifaset  atau  multidimensi (Khomsan  et  al.,  2015).  Menurut  Kulsum dan  Septiana  (2022)  orang  miskin  adalah individu  yang  kekurangan  sumber  daya yang  menghalangi  kemampuan  mereka untuk terlibat dalam sistem pasar. Dengan kata  lain,  masyarakat  miskin  adalah individu  yang  partisipasinya  dalam pasar/lingkungan  usaha  terhambat  oleh kurangnya sumber daya. Kemiskinan bisa disebabkan  oleh  empat  faktor:  kurangnya pendidikan  adalah  yang  pertama.  Tingkat pendidikan  yang  rendah  mengakibatkan kapasitas  yang  tidak  memadai  untuk pengembangan diri dan terbatasnya pilihan pekerjaan.  Dalam  persaingan  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  tersedia, tingkat  pendidikan  sangat  menentukan. Tingkat pendidikan yang rendah
menghambat kapasitas untuk mencari dan menangkap peluang. Kedua, kesehatan dan gizi  yang  buruk  mengurangi  daya  tahan fisik,  kemampuan  kognitif,  dan  inisiatif. Ketiga,  pilihan  pekerjaan  yang  tidak memadai  merupakan  akar  penyebab kemiskinan  karena  memperparah  masalah pendidikan  dan  kesehatan.  Keempat, kondisi dimana banyak orang miskin yang tidak  mampu  secara  ekonomi  karena letaknya  yang  jauh  dan  terpencil.  Mereka tinggal  di  daerah  terpencil,  sehingga  sulit atau  tidak  mungkin  bagi  mereka  untuk mendapatkan pelayanan pendidikan,
kesehatan, dan kemajuan yang disediakan oleh masyarakat lain (Rumapea, 2022).

## METODE
Studi  ini  menggunakan  studi tinjauan  naratif,  yang  didasarkan  pada proses  tinjauan  literatur  sistematis  yang digunakan untuk mengumpulkan, menilai, dan melaporkan temuan dari beberapa studi yang dilakukan oleh peneliti lain (Wibowo &  Putri,  2021).  Hasil  kajian  kemudian digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan studi  yang  telah  tentukan  sebelumnya. Dengan  menggunakan  proses  ini,  peneliti bisa  menemukan  dan  menilai  sejumlah besar  materi  berkualitas  tinggi  yang berkaitan  dengan  pertanyaan  penelitian atau  topik  yang  diminati.  Dengan  metode ini  juga,  Prosedur  pengelolaan  data dilakukan secara metodis dengan mengikuti beberapa proses yang memungkinkan proses penyusunan artikel terhindar  dari  bias  dan  subjektivitas peneliti (Barbara, 2020).

## PEMBAHASAN Hasil Studi Sebelumnya
Hasil studi yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Lamido dan Haneef (2021), dimana  pada  penelitiannya  mereka bertujuan untuk mengulas dan menganalisis  tren  studi  wakaf  dalam literatur  ekonomi  Islam.  Ini  menganalisis perkembangan  dan  perdebatan  terkini dalam  reformasi  wakaf  dan  mengajukan argumen untuk memprioritaskan penelitian tentang  ekonomi  wakaf;  dimensi  wakaf yang berkaitan dengan pemodelan bagaimana memanfaatkannya untuk meningkatkan  produktivitas,  konsumsi, redistribusi,  investasi  dan  tabungan,  dan secara umum berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pengentasan kemiskinan,  pemberdayaan  ekonomi  dan pembangunan.  Hasil  studinya  mereka mengungkapkan bahwa terlepas dari peran wakaf  yang  didokumentasikan  secara historis  dalam  membangun  arsitektur sosio-ekonomi  Muslim  sebagai  sektor
ekonomi  ketiga  dan  mekanisme  untuk pengembangan dan pembaharuan peradaban,  ia  mendapat  sedikit  perhatian dalam tulisan-tulisan awal tentang ekonomi  Islam  modern.  Sementara  satu dekade  terakhir  telah  menyaksikan  minat baru  dalam  penelitian  wakaf,  sebagian besar  penelitian  berfokus  pada  aspek hukum,  hukum  dan  administrasi  di samping  refleksi  nostalgia  kejayaan  masa lalunya. Sedikit perhatian secara komparatif  diberikan  pada  aspek  sosio- ekonomi, yang mewakili alasan sebenarnya untuk pelembagaannya.
Hasil  studi  kedua  yaitu  penelitian yang  dilakukan    oleh  Nur  dan  Bin- Nashwan  (2022)  yang  menganalisis tentang  kondisi  wakaf  di  Somalia.  Dalam penelitiannya  dianggap  bahwa  wakaf merupakan  perangkat  multidimensi  yang terdiri  dari  aspek  sosial,  ekonomi  dan agama serta kemanusiaan. Dalam literaturnya  mereka  menekankan  bahwa wakaf dapat memberikan solusi yang layak untuk  distribusi  kekayaan  yang  adil  di komunitas Muslim, mempromosikan investasi  spiritual  menuju  kesejahteraan sosial-ekonomi  bangsa.  Selain  itu,  secara lebih  lanjut  mereka  mengungkapkan bahwa  di  negara  seperti  Somalia, ketidaksetaraan  dan  kemiskinan  terus menjadi  tantangan  bagi  pembangunan ekonomi  dan  menyiksa  orang  serta  mata pencaharian  mereka.  Dengan  demikian, keuangan  sosial  Islam  melalui  skema wakaf  tunai  berpotensi  memberikan manfaat sosial yang efektif dan mendalam. Sehingga  penelitian  mereka  menganalisis potensi  wakaf  tunai  untuk  mengentaskan tingkat kemiskinan ekstrem di masyarakat yang rentan, seperti Somalia.
Studi selanjutnya adalah kajian yang dilakukan  oleh  Dasuki  (2022).  Dalam artikelnya mereka mencoba untuk mendefinisikan  pendekatan  baru  untuk analisis kemiskinan dan menyarankan cara untuk  membuat  peran  wakaf  lebih  efektif dalam  pengentasan  kemiskinan.  Dalam studinya  mereka  mengklaimm  bahwa
artikel  mereka  bersifat  analitis  dengan presentasi berdasarkan survei literatur yang relevan, dengan maksud untuk menambah literatur  yang  ada  serta  mensintesis pandangan yang berlawanan tentang peran sosial-ekonomi  wakaf,  serta  proses revitalisasinya di zaman modern. Saran dan rekomendasi bagi Pemerintah Nigeria dan Muslim  khususnya  bagian  Utara  mereka ungkapkan pada studi tersebut.
Penelitian  berikut  dilakukan  oleh Maulida dan Purnomo (2022), dimana pada penelitian  mereka  di ambil  judul  “ Share Waqf  :  Economic  Growth  and  Poverty Alleviation ” .  Hasil  penelitian  mereka melaporkan  bahwa  dana  wakaf  dikelola oleh Nazhir dan dialokasikan untuk produk pasar  modal  seperti  saham  syariah, reksadana syariah, Sukuk, SBSN, dan lain- lain.  Keuntungan  dari  kepemilikan  saham wakaf  diinvestasikan  dalam  inisiatif pemberdayaan ekonomi yang memberikan pelatihan kewirausahaan, mengisi lowongan kerja, dan membantu masyarakat dalam  menambah  penghasilan.  Individu yang mendapatkan pembiayaan usaha dari Nazhir  akan  dievaluasi  berdasarkan peningkatan  pendapatan  dan  perluasan usahanya.  Pembagian  sistem  pengelolaan aset  dana  wakaf  saham  iaitu:  Awalnya, investor dan penerima modal ventura akan menyepakati durasi pengembalian, kapasitas masyarakat, dan kontribusi infak untuk  kedua  belah  pihak.  Kemudian, pengelola  Investasi  akan  mencairkan keuntungan  pada  penginvestasi,  dan penginvestasi  akan  mengelola  pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan pemberdayaan  ekonomi  seperti  aktivitas wirausaha. Profitabilitasnya akan disumbangkan  kepada  mereka  yang membutuhkan,  seperti  fakir miskin,  duafa dan sebagainya, dan penjualan barang yang diciptakan bisa mempromosikan pertumbuhan  ekonomi  dan  mengurangi kemiskinan.
Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Wakaf
Berbagai  regulasi  wakaf  telah ditetapkan  oleh  Indonesia,  antara  lain Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf.  Dengan  perundang-undangan  ini, dimungkinkan untuk menciptakan landasan hukum, membangkitkan kepercayaan masyarakat, dan menjaga aset wakaf.  Selain  memberikan  kerangka hukum untuk pengelolaan wakaf, aturan ini memperluas cakupan wakaf untuk mencakup  barang  bergerak  seperti  uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa, dan lain sebagainya.
Salah satu hal yang memprihatinkan adalah prevalensi kemiskinan dan ketimpangan  sosial  di  negara-negara Muslim  yang  kaya  sumber  daya  seperti Indonesia, di mana mayoritas penduduknya hidup dalam kemiskinan. Sejak awal krisis ekonomi  tahun  1997  hingga  saat  ini, kuantitas  masyarakat  yang  hidup  dalam kemiskinan  terus  meningkat.  Perluasan fungsi wakaf sebagai organisasi keagamaan menjadi penting sebagai salah satu pendekatan strategis untuk memajukan  kesejahteraan  umat.  Wakaf adalah  organisasi  keagamaan  yang  tidak hanya  berupaya  menawarkan  layanan keagamaan dan sosial yang beragam, tetapi juga  memiliki  potensi  kekuatan  ekonomi untuk memajukan kesejahteraan komunal, antara lain. Oleh karena itu, penerapannya harus dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah (A’yuni,  2018;  Al -Hadi,  2013; Cantika, 2015; Purwaningsih & Susilowati, 2020). Kemudian, upaya pengentasan kemiskinan  lebih  lanjut  dapat  dilakukan dengan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan  tatanan  struktural  yang mendorong  kehidupan  yang  baik  dan beradab.
Pada tahap pertama pemberdayaan,  fokusnya  adalah  pada orangnya,  dimulai  dengan  penentuan apakah kita benar-benar berada di luar garis kemiskinan atau tidak. Yang kedua adalah melanjutkan  tatanan  sosial,  terutama
dengan  menilai  apakah  orang-orang  di sekitar  kita  masih  diperbudak  oleh kemiskinan  atau  tidak,  karena  persoalan ketidakadilan  sosial,  seperti  kemiskinan, juga  merupakan  tanggung  jawab  individu yang  harus  disikapi.  Dalam  sistem pemerintahan,  khususnya  dalam  konteks kemiskinan,  juga  merupakan  peran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal  34  ayat  (1)  UUD  1945  yang berbunyi:  “Negara mempedulikan  fakir miskin dan anak- anak terlantar”. Aturan ini mewajibkan  pemerintah  mengucurkan dana untuk pengentasan kemiskinan sesuai dengan kondisi saat ini.
Selain itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan,  permintaan  dana  untuk pengentasan kemiskinan sangat besar, dan situs-situs tersebut tersebar di luar wilayah wakif. Dengan demikian, konsep memberkahi uang berkembang. Uang lebih mudah  beradaptasi  dan  tidak  mengenal batasan  distribusi.  Dengan  kemampuan transfer  bank,  uang  dapat  dikumpulkan dengan cepat dan digunakan secara instan untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Wakaf tidak diharuskan menyerahkan uang secara pribadi  kepada  penerima  wakaf,  tetapi dapat  mentransfer  dana  untuk  membeli sertifikat  wakaf.  Dalam  hal  ini,  Nadzir, sebuah lembaga zakat yang pernah ada di Indonesia,  menerima  uang  wakaf  dan menginvestasikannya  dalam  inisiatif  yang bermanfaat  bagi  masyarakat.  Dalam sebuah  studi  disebutkan  bahwa  dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan  dapat  dilakukan  dengan  cara pinjaman  dan  bantuan  usaha,  organisasi pengelola  wakaf  dapat  memberdayakan UKM (Yuli, 2015). UMKM dapat menjadi faktor  pendorong  dalam  pengentasan kemiskinan,  penciptaan  lapangan  kerja, dan  pertumbuhan  pendapatan  keluarga. Langkah-langkah  strategis  harus  diadopsi oleh  organisasi  pengelola  wakaf  untuk menawarkan  modal  investasi  dan  modal kerja, peningkatan pelatihan dan keterampilan,  konsultasi  bisnis,  dan
peningkatan  kualitas  produk,  pasar, jaringan bisnis, dan teknologi (Yuli, 2015).
Lembaga  manajemen  wakaf  dapat memberdayakan UMKM melalui pembiayaan  mikro  dan  bantuan  usaha UMKM  dapat  menjadi  kekuatan  dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan  kerja  dan  kekuatan  dalam meningkatkan pendapatan
keluarga. Langkah-langkah  strategis  yang  harus dilakukan oleh lembaga manajemen wakaf adalah  memberikan  modal  investasi  dan modal  kerja,  memberikan  pelatihan  dan keterampilan  perbaikan,  konsultasi  bisnis, meningkatkan  kualitas  produk,  pasar, jaringan bisnis, dan teknologi.

## KESIMPULAN
Kemiskinan  merupakan  masalah yang sulit dipecahkan karena kompleksitasnya. Namun demikian, dengan  strategi  yang  tepat,  kemiskinan akan lebih mudah diatasi. Penanggulangan kemiskinan  membutuhkan  pengetahuan tentang aspek operasional dan pengukuran kemiskinan. Setelah gambaran kemiskinan yang  realistis  tercapai,  metode  untuk pengentasan kemiskinan dapat ditetapkan. Rencana  tersebut  harus  mencakup  taktik langsung  dan  tidak  langsung,  mikro  dan makro yang dilaksanakan secara bersamaan  dan  berkelanjutan.  Strategi yang belum dimanfaatkan secara maksimal namun  memiliki  potensi  signifikan  untuk mengentaskan  kemiskinan  yaitu  wakaf. Selain itu, wakaf yang dikelola dengan baik berpotensi  memberikan multiplier  impact dalam perekonomian. Sektor ekonomi dan non-ekonomi  mendapat  dukungan  dari hasil investasi wakaf. Hasil ini akan dapat secara  langsung  dan  tidak  langsung berkontribusi
pada pengentasan
kemiskinan secara luas. Selain itu, manfaat penyelenggaraan  wakaf  uang  dapat digunakan  untuk  memperkuat  masyarakat dalam  bidang-bidang  seperti  pendidikan, kesehatan,  pembangunan  sosial  atau ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
A’yuni,  D.  S.  (2018).  Peran  Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Al- ’Adalah:  Jurnal  Syariah  Dan Hukum Islam , 3 (2), 120 – 130. Al-Hadi, A. A. (2013). Upaya pemberdayaan tanah wakaf produktif bagi  kesejahteraan  ummat. Jurnal Islamica , 4 (1).
Azrak, T. (2022). The Roles of Cash Waqf in Improving the Economic Welfare: Case Study of Turkey. The Journal of Management  Theory  and  Practice (JMTP) , 3 (1), 42 – 47. https://doi.org/10.37231/jmtp.2022.3
.1.200 Barbara,  L.  (2020). Systematic  Review Dalam  Kesehatan:  Langkah  Demi Langkah . CV Budi Utama. BPS.  (2022).  Berita  Resmi  Statistik.
Bps.Go.Id , April . https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/ 2019/11/01/375/tingkat-penghunian- kamar--tpk--hotel--berbintang-dki- jakarta-pada-bulan-september-2019- mencapai-58-97-persen.html Cantika,  S.  B.  (2015).  Optimalisasi  Peran Wakaf  dalam  Pemberdayaan  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Journal  of  Innovation  in Business and Economics , 6 (1), 1 – 16. Faujiah,  A.  (2018).  Bank  Wakaf  Mikro Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Inklusi Keuangan  Pelaku  Usaha  Kecil  Dan Mikro  (UKM). Proceedings  of Annual  Conference  for  Muslim Scholars , Series 1 , 373 – 382. Fitri,  R.,  &  Wilantoro,  H.  P.  (2018).
Analisis Prioritas Solusi Permasalahan  Pengelolaan  Wakaf
Produktif  (Studi  Kasus  Kabupaten Banjarnegara). Al- Muzara’ah , 6 (1), 41 – 59.
Haneef,  M.  A.  (2018).  Waqf  as  a  socio- economic institution. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics , 31 (2), 71 – 78. https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.5
Jum’at  Dasuki,  M.  (2022).  Prospects  of Poverty  Alleviation  through  Zakat and  Waqf  in  Islam:  Lessons  for Northern Nigeria. AR- RĀ’IQ , 5 (1), 1 – 19. Khomsan,  A.,  Dharmawan,  A.  H., Saharuddin,  Alfiasari,  Sukandar,  D., &  Syarief,  H.  (2015). Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin . Fakultas Ekologi IBP.
Kominfo.  (2022).  Perkuat  Literasi  Wakaf secara  Berkelanjutan,  Pemerintah Libatkan  Forum  Jurnalis  Wakaf Indonesia. Kominfo . Kulsum, U., & Septiana, A. (2022). Potensi Cash Waqf Sebagai Solusi Kemiskinan Di Indonesia. Proceedings  of  Islamic  Economics, Business,  and  Philanthropy , 1 (2),
542 – 560. Lamido,  A.  A.,  &  Haneef,  M.  A.  (2021).
Shifting  the  paradigms  in  waqf economics:  towards  renewed  focus on  socioeconomic  development. Islamic Economic Studies , 29 (1), 18 – 32. https://doi.org/10.1108/ies-04- 2021-0014 Maulida,  A.  Z.,  &  Purnomo,  A.  (2022). Share Waqf :  Economic  Growth and Poverty Alleviation. Tasharruf: Journal  Economics  and  Business  of Islam , 7 (1), 57 – 77.
http://journal.iain- manado.ac.id/index.php/TJEBI/articl e/view/1758 Medias,  F.  (2017).  Bank  wakaf:  solusi pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia. Indonesian  Journal  of Islamic  Literature  and  Muslim Society , 2 (1), 61 – 84. Nizar, M. A. (2017). Pengembangan wakaf produktif  di  indonesia:  potensi  dan permasalahan. Munich  Personal RePEc Archive .
Nur, A. M., & Bin-Nashwan, S. A. (2022). The  potential  of  cash  waqf  for poverty  alleviation  in  Somalia.  In Islamic  Finance  in  Africa (pp.  222 – 234). Edward Elgar Publishing.
Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran  wakaf  dalam  meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Jurnal Ekonomi,  Bisnis,  Dan  Akuntansi , 22 (2), 191 – 203. Rumapea,  M.  E.  M.  (2022). Bahan  Ajar Antropologi Perkotaan . Yayasan Kita Menulis.
Suleiman,  H.  (2016).  The  Islamic  Trust waqf:  a  Stagnant  or  Reviving  Legal Institution?  by  Haitam  Suleiman. Electronic  Journal  of  Islamic  and Middle  Eastern  Law  (EJIMEL) , 4 , 27 – 43. http://www.ejimel.uzh.ch Tempo.  (2019).  Jumlah  orang  miskin  di dunia. Tempo . Wibowo, A., & Putri, S. (2021). Pedoman Praktis  Penyusunan  Naskah  Ilmiah . July .
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.178 71.20640 Yuli,  S.  B.  C.  (2015).  OPTIMALISASI PERAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH ( UMKM ). Ekonomika-Bisnis Vol. 6 No.1 Bulan
Januari Tahun 2015. Hal 1-16 Dan , 6 , 1 – 16.