## Wajah Hukum

## Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

## Nurhasan
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence: nurhasan.jbi58@gmail.com
Abstrak. Perbuatan  penadahan  akan  menimbulkan  tindak  pidana  lainnya,  karena  pelaku  penadahan  berani membeli atau menukar, menahan atau menggadaikan harta benda yang diperoleh sebagai hasil kejahatan. Untuk objek  ini  dilihat  oleh  penjahat  lain  sebagai  pasar  untuk  penjualan  atau  barang  lain  hasil  dari  kejahatan  yang dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu sosiolegal research dengan penelitian yang bersifat yuridis empiris dan sumber data berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik penarikan sampel dengan cara Purpose sampling dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan selanjutnya dilakukan analisis  secara  kualitatif.  Hasilnya  adalah penegakan  hukum  terhadap pelaku  tindak pidana  penadahan   belum maksimal  dilakukan sesuai dengan ketentuan/prosedur aparat penegak hukum pada ditingkat  kepolisian. Oleh Karena  melibatkan  pelaku  dengan  jaringan  yang  tersusun  rapi  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penadahan    tersebut  adalah  Kesulitannya  menemukan  dan mengidentifikasi  titik kejahatan.  Penadahan   dilakukan  karena  memiliki  jaringan  tersembunyi  atau hidden  dan bekerjasama dengan sangat baik sehingga sulit untuk dideteksi dan dilacak.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penadahan, Kepolisian Resor Tanjung Jabung.
Abstract.  The  act  of  collecting  will  lead  to other  criminal acts,  because  the  perpetrators  of  collection  dare  to buy  or  exchange,  hold  or  mortgage  property  obtained  as  a  result  of  crime.  For  this  object  is  seen  by  other criminals  as  a  market  for  the  sale  or  other  goods  resulting  from  the  crime  committed.  The  approach  method used is sociolegal research with empirical juridical research and data sources come from library research and field research, sampling techniques by means of Purpose sampling and data collection techniques by means of interviews  and  then  qualitative  analysis  is  carried  out.  The  result  is  that  law  enforcement  against  the perpetrators  of  criminal  acts  of  collection  has  not  been  optimally  carried  out  in  accordance  with  the provisions/procedures  of  law  enforcement  officers  at  the  police  level.  Because  it  involves  actors  with  well- organized networks and the obstacles faced in enforcing the law against perpetrators of the crime of receiving are the difficulty in finding and identifying crime points. Collection is done because it has a hidden or hidden network and cooperates very well so it is difficult to detect and trace.
Keywords: Law Enforcement, Retention, Tanjung Jabung Resort Police.

## PENDAHULUAN
Seperti  diketahui  akhir-akhir  ini,  jumlah  kejahatan  secara  umum,  khususnya  kejahatan  yang berkaitan  dengan  kekerasan  (pencurian),  penipuan  atau  menginformasikan  kepada  orang  lain, termasuk  pengumpulan  harta  curian,  semakin  meningkat.  Akibat  dari  kejahatan  ini  semakin meningkat  setiap  tahunnya,  mungkin  karena  ketidaktahuan  masyarakat  bahwa  perbuatan  ini merupakan kejahatan yang  dapat dipidana. Bahkan, sebagian dari tindak pidana tersebut mendorong pihak  lain  untuk  melakukan  tindak  pidana,  atau  setidak-tidaknya  menimbulkan  tindak  pidana  baru, yaitu tindak pidana memungut hasil tindak pidana.
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  pasal  480  KUHP”  bahwa  :  Dengan  hukuman  penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- di hukum.
1. Karena  sebagai  sengkokol,  barang  siap  yang  membeli,  menyewa,  menerima  tukar,  menerima gadai,  menerima  sabagi  hadiah  atatu  karena  hendak  mendapat  untung,  menjual  menukarkan menggadaikan membawa, menyimpan, atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang  siapa  yang  mengambil  keuntungan  dari  hasil  sesuatu  barang,  yang  diketahui  atau  yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.
Kemudian  dalam  pasal  481  KUHP  pidana  yang  menyatakan  bahwa  “barang  siapa  yang membuat  kebiasaan  dengan  sengaja,  membeli  menukarkan  menerima  gadai,  menyimpan  atau menyembunyikan  benda  yang  diperoleh  karena  kejahatan,  dihukum  penjara  selama-lamanya  tujuh tahun.  Kedua  pasal  tersebut menunjukkan  bahwa  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)
melarang  dilakukannya  tindak  pidana  penadahan  hasil  pidana  dari  harta  benda  oleh  perorangan  dan kelompok.
Tindak  pidana  penadahan  dimana  salah  satu  unsur  pungutan  yang  sering  dibuktikan  oleh Kepolisian  dalam  praktek  peradilan  sehari-hari  adalah  niat  ( dolus ).  Penadahan  dianggap  sebagai dugaan  yang  wajar  bahwa  asal  barang  itu  berasal  dari  pidananya  adalah  pelanggaran  dan  jarang menunjukkan dapat diberikan bahwa orang yang menerimanya tahu terkait tempat asal barang. Dalam hal  ini,  “niat  untuk  mendapat  untung”  adalah  elemen  dari  setiap  penadahan.  Unsur  kesengajaan  ini dihadirkan  sebagai  alternatif  dari  unsur  lain  yaitu  bahwa  barang  tersebut  diperoleh  melalui  tindak pidana tersebut.  Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur  lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka  dengan  kejahatan  apa  barangnya  diperolah,  yaitu  apakah  dengan  pencurian,  atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan. 1
Perbuatan  penadahan  akan  menimbulkan  tindak  pidana  lainnya,  karena  pelaku  penadahan berani membeli atau menukar, menahan atau menggadaikan harta benda yang diperoleh sebagai hasil kejahatan.  Untuk  objek  ini  dilihat  oleh  penjahat lain sebagai pasar  untuk  penjualan atau  barang  lain hasil  dari  kejahatan  yang  dilakukan.  Untuk  itu,  dibutuhkan  peran  kepolisian  sebagai  pihak  yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan,  dengan  kata  lain  adanya  unsur  kesalahan  dan  kesengajaan. 2 Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan yang berbeda ketika menegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun selama ini banyak dijumpai kejahatan, sehingga kejahatan  seperti  ini  harus  dilakukan  penyelesaian  sehingga  tidak  semakin  meningkat  kejahatan tersebut.

## METODE
1. Tipe Penelitian
Tipe  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  empiris  yang  mana  penelitian  ini langsung  dilakukan  ke  masyarakat  sehingga  langsung  berhubungan  dengan  pokok  permasalahan yang  sedang  dikaji. 3 Dikatakan  demikian  sebab  dalam  penelitian  ini  akan  melihat  seberapa  jauh penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan di  Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam pasal ini adalah penelitian sosio-hukum. Kajian aturan sosial menempatkan  aturan  hanya sebagai  realitas  sosial. dalam  hal ini,  aturan  dilihat  dari luar. Oleh karena itu, kaidah-kaidah mempelajari hukum sosial selalu berkaitan dengan masalah- masalah  sosial.  Penelitian  yang  demikian  adalah  penelitian  yang  menitikberatkan  pada  sikap individu atau masyarakat terhadap aturan. 4 Untuk itu, dalam hal ini mengkaji permasalahan yang ada  dengan  cara  mengkaji  fakta-fakta  di  lapangan  dan  mengaitkannya  dengan  norma-norma hukum tentang tindak pidana penadahan yang mengaturnya.
3. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  menitikberatkan  pada  pendeskripsian  hal-hal dalam bidang tertentu dan pada waktu tertentu. Umumnya, peneliti mendapatkan gambaran umum dari masalah. 5 Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang variabel yang diteliti yaitu penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penadahan  di  Polres  Tanjung  Jabung Barat yang termasuk dalam kategori yang disajikan dalam bentuk deskripsi tekstual, seperti yang ditunjukkan pada diskusi ini.
1 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2003, halaman 61.
2 Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Track Sistem dan Implementasinya) , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 71.
3 H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 20.
4 H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, Op.Cit , halaman 20.
5 Ibid , halaman 9.
4. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui :
a. Penelitian kepustakaan ( Liberty Research ).
Kajian  ini  dilakukan  dengan  mengkaji  buku  atau  literatur  yang  ada,  undang-undang  dan dokumen  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Sumber  data  sebagai  bahan  untuk mengembangkan kerangka teori untuk menulis.
b. Penelitian Lapangan ( Field Resarch ).
Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan, maka penulis melakukan juga penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendiskripsikan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.
5. Teknik Penarikan Sampel
Tekhnik  penarikan  sampel  yang  digunakan    di  sini  adalah  secara  “ Purpossive  Sampling ” yaitu  dengan  menentukan  kriteria-kriterianya  lebih  dahulu,  yang  dianggap  mengetahui  hal-hal yang  sedang  diteliti  oleh  penulis.  Sampel  yang  ditetapkan  pada  penelitian  ini  adalah  Kapolres Tanjung Jabung Barat.

## 6. Tekhnik Pengumpulan Data
Saat  melakukan  penelitian  di  bidang  ini,  penulis  menggunakan  beberapa  metode pengumpulan data, diantaranya wawancara. Wawancara adalah melakukan dialog langsung dengan orang  yang  diperiksa  yaitu  polisi,  pernyataan  terbuka  dan  memasukkannya  ke  dalam  hasil penyelidikan, termasuk masalah yang muncul bagi pelaku selama proses tersebut
Setelah  mengumpulkan  informasi  dari  literatur  dan  hasil  lapangan,  penulis  mengevaluasi secara  kualitatif  analisis  mendalam  dari  bukti  objek  penelitian  ke  kesimpulan  induktif,  yaitu kesimpulan  ditarik  dari  fakta-fakta  tertentu  dan  umumnya  sesuai  dengan  tujuan.  Selanjutnya dilakukan  berpikir  deduktif,  yaitu:  menarik  kesimpulan  dari  yang  umum  ke  khusus  atau menspesifikasikan masalah yang dipelajari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Penadahan di Polres Tanjabar
Tindak  pidana  penadahan  khususnya  Polres  Tanjabar  sesuai  dengan  hasil  analisis perkembangan  kasus  berdasarkan  observasi  penulis  dalam  ilmu  hukum.  Pada  Pengadilan  Negeri Tanjabar  meningkat  jumlah  kasusnya  dari  tahun  ke  tahun.  Peningkatan  ini  disebabkan  oleh  krisis ekonomi  yang  sedang  berlangsung  sehingga  meningkatkan  tingkat  pencurian  yang  menyebabkan peningkatan  penadahan.  Tindak  pidana  penadahan  ini  kebanyakan  dilakukan  oleh  sejumlah  oknum yang  memang  mengerjakan  pekerjaan  serupa  dengan  oknum-oknum  tertentu  yang  memang melakukan  pencurian,  sehingga  akhir  dari  pencurian  itu  biasanya  dijual  dengan  tarif  yang  sangat murah, terutama barang-barang elektronik yang selalu diperjual belikan, disamping itu juga biasanya seperti pakaian barang-barang lainnya.
Oleh  karena  itu,  semakin  tinggi  tingkat  kejahatan  dalam  bentuk  pencurian,  semakin  banyak orang yang memproduksi dan menerima barang hasil curian (sebagai perantara). Karena harga jualnya sangat rendah dan dapat menjual ke orang lain dengan harga tinggi. Selain itu, dimungkinkan adanya jaringan  yang  kuat  antar  kelompok  pelaku  dalam  bentuk  kerjasama  yang  saling  menguntungkan. Adapun  penegakan  hukum  kepada  pelaku  kejahatan  penadahan  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat sebagai berikut :
1. Penangkapan dan penahanan
Ketika ada laporan dari masyarakat atau instansi dan ada indikasi bahwa itu adalah tempat penadahan, polisi akan segera menangkap tersangka yang melakukan tindakan penadahan.
Dalam  insiden  yang  terjadi  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat,  polisi  menemukan  beberapa barang yang sangat mencurigakan di dalam kumpulan onderdil motor curian yang sudah lama ada. Setelah  dicek  dan  dilaporkan  orang,  memang  benar  tempat  ini  digunakan  untuk  berkumpul. Sehubungan  dengan  penentuan  identitas  dan  lokasi  di  tempat  kejadian,  petugas  kepolisian langsung  menangkap  pelaku  dan  beberapa  teman  kerabatnya  dan  membawa  mereka  ke  Polres Tanjung Jabung Barat untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut.
Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  Bapak  AKBP  Padli  yang  menyatakan  bahwa “penangkapan pelaku utama dalam tindak pidana penadahanini untuk dikembangkan lebih lanjut, guna  mengungkap  jaringan-jaringan  maupun  komplotan-komplotan  lainya  dalam  melanjutkan
kejahatan”. 6 Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa, penangkapan pihak  kepolisian  adalah  untuk  melakukan  pengembangan  lebih  lanjut,  karena  sebagaimana  kita ketahui bahwa penadahan mempunyai jaringan dan kerjasama yang kuat.
2. Pemeriksaan
Setelah  penangkapan  dan  penahanan,  langkah  selanjutnya  bagi  polisi  adalah  menyelidiki tersangka,  memperoleh  informasi  tentang  tersangka,  dan  meninjau  informasi  yang  diberikan. Investigasi ini dirancang untuk meningkatkan kecurigaan tersangka sebelumnya terhadap tindakan dan  tindakan  tersangka.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penyidikan  yang  dilakukan  pihak  kepolisian harus benar-benar mengungkap apa yang dilakukan tersangka hingga melakukan tindak pidana dan mengungkap permasalahan secara detail.
Hal ini lebih lanjut dikemukakan Bapak AKBP Padli bahwa setelah tersangka ditangkap dan ditahan,  maka  kennyataannya  benar  bahwa  mereka-mereka  mempunyai  jaringan  dan  komplotan kepada para pelaku pencurian, sehingga mereka ini sebagai penadah dan membeli baragn tersebut dengan harga murah”. 7
3. Pembuatan Berita Acara Perkara (BAP)
Penyusunan laporan kasus oleh polisi merupakan tindak lanjut dari hasil interogasi terhadap tersangka.  Laporan  lengkap  dibuat  kemudian  diserahkan  kepada  kejaksaan,  dalam  hal  ini kejaksaan,  yang  berwenang  mengadili  tersangka.  Dalam  penyusunan  berita  acara,  proses penangkapan,  penahanan,  dan  keterangan  tersangka  harus  dicantumkan  secara  lengkap  sehingga berkas  yang  diserahkan  ke  kejaksaan  lengkap,  terutama  kelengkapan  bukti  tindak  pidana, khususnya bukti terjadinya tindak pidana serta saksi-saksi yang mengetahui tentang peristiwa itu.
Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  oleh    AKBP  Padli  selaku  Kapolres  Tanjung  Jabung  Barat yang mengatakan bahwa penyiapan protokoler terkait hasil penyidikan dan keterangan/pengakuan para  tersangka,  termasuk  kelengkapan  alat  bukti  yang  diajukan  ke  kejaksaan,  harus  dilanjutkan untuk proses hukum. sidang di depan pengadilan. 8
4. Penyerahan perkara dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan
Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan oleh aparat kepolisian dengan barang bukti dan  saksi-saksi,  tersangka  dilimpahkan  ke  kejaksaan  untuk  diadili  sesuai  dengan  perbuatan  yang dilakukan  oleh  tersangka,  dan  dengan  demikian  status  tersangka  dinyatakan  sebagai  tersangka. Menempatkan  Jaksa  Penuntut  Umum  maupun  di  Lapas  untuk  menjamin  interogasi  dan memudahkan interogasi.
Sehubungan  dengan  pengajuan  perkara  BAP  oleh  pihak  kepolisian,  dalam  hal  ini  Polres Tanjung  Jabung  Barat,  Kejaksaan  telah  menerima  laporan  (berkas)  dari  pihak  kepolisian  dan melakukan  penelaahan.  Penyidikan  berfungsi  untuk  memastikan  kelengkapan  dan  perlindungan barang bukti, terlepas dari lengkap atau tidaknya laporan ini, jika dirasa kurang lengkap, kejaksaan dapat meminta keterangan kepada kepolisian kembali.
Menurut  hasil  penelitian  ke  arah  tersebut,  dalam  setiap  perkara  tindak  pidana  berupa pengambilan barang curian, para tersangka melakukan tindak pidana sebanyak 2-3 kali. Dari beberapa penuntutan  pidana  terhadap  pencuri,  proses  yang  dimaksud  adalah  untuk  meneguhkan  hukum  yang benar,  yaitu  setiap  perkara  pidana  dilakukan  melalui  prosedur  yang  diatur  oleh  undang-undang, sehingga  keputusan  juga  mudah  diambil  dan  undang-undang  ini  sesuai  dengan  pelanggaran  yang dilakukan oleh mereka.
Perkembangan  operasi  tindak  pidana  penadahan  terus  berlanjut  khususnya  di  Polres  Tanjabar yang  dipengaruhi  oleh  krisis  ekonomi  yang  sedang  berlangsung,  sehingga  dalam  waktu  singkat mereka  mengambil  barang-barang  yang  dijual  orang  lain,  terutama  barang  curian.  Karena  bahkan mereka  tidak  tahu  bahwa  barang-barang  barikade  sedang  diperiksa  oleh  pihak  berwajib.  Kemudian pengumpulan penjahat terjadi karena kerja sama dengan pencuri, pencopet, dan perampok yang tidak bermoral. Karena harga jualnya sangat rendah, sedangkan jual ke orang lain sangat tinggi.
6 AKBP Padli selaku Kapolres Tanjung Jabung Barat, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023.
7 Ibid .
8 Ibid .

## Kendala-kendala yang dihadapi Dalam  Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak  Pidana Penadahan
Dengan mempertimbangkan jalannya  semua tingkat  penyidikan, dapat dicatat sejumlah kendala yang muncul terkait dengan tindakan pidana penadahan. Kendala-kendala tersebut antara lain : 1. Sukarnya menemukan tempat kejahatan.
Sulit  untuk  menemukan  praktik  atau  tempat  di  mana  operasi  yang  terkait  dengan  barang curian (penyimpanan) tidak dilaporkan oleh publik dan tidak ada bukti yang jelas tentang tempat di mana  operasi  atau  kegiatan  tersebut  dilakukan.  Karena  jual  beli  dilakukan  secara  diam-diam, termasuk  beberapa  pihak  yang  sebenarnya  menyembunyikan  barangnya,  sulit  untuk  mengetahui dan menemukan tempat dan orang-orang yang terkait dengannya.
Hal ini sebagimana dikemukakan oleh Bapak AKBP Padli, Kapolres Tanjung Jabung Barat yang  mengatakan  bahwa  dalam  praktek  mengumpulkan  barang  curian,  para  penjahat  sulit  untuk menangkapnya, dan mereka tidak mau menjual secara terang-terangan, karena jika hal ini terjadi, kasusnya  tidak  terungkap,  maka  para  penjahat  melakukannya  secara  diam-diam  di  tempat  yang jauh dari pengawasan. dan informasi dari pihak berwenang. 9
Fakta demikian dapat dipahami bahwa ketika melakukan tindak pidana penyidikan ini, tidak ada  pelaku  tindak  pidana  yang  dapat  melakukannya  secara  terang-terangan  karena  ia  memahami bahwa  pemerasan  tidak  akan  meringankan  kejahatannya  tanpa menerapkan  hukuman  yang  berat. Oleh  Karena  itu,  penjahat  dapat  melakukan  tindakan  kolektif  ini  di  mana  orang  lain  dapat membantu dalam penangkapan dan penjualan barang curian, seperti yang dilakukannya. orang lain terlibat.
2. Motif keuntungan yang besar.
Jelas  bahwa  motivasi  para  penjahat  yang  membantu  dan  mengambil  barang  curian (penadahan)  adalah  uang,  karena  dengan  membeli  barang  murah  Pendhan  kemudian  dapat menjualnya  kepada  orang  lain  dengan  harga  yang  sangat  tinggi  dan  menghasilkan  keuntungan yang  sangat  besar,  dan  ini  adalah  motivasi  yang  kuat  bagi  para  perantara,  mereka  melanjutkan tindak  pidana  tersebut.  Misalnya  harga  sepeda  motor  atau  rando  jos,  pencuri  bisa  menjualnya seharga  Rp.  50.000  rupiah.  75.000  setelah  dijual  ke  orang  lain  bisa  mencapai  Rp.  100.000  -  Rp. 125.000,  tergantung  merk.  Oleh  karena  itu,  praktik  penagihan  utang  saat  ini  jelas  telah  menjadi bisnis ilegal, sehingga semakin mempersulit pihak berwenang untuk mengusut kasus tersebut.
3. Kerjasama yang kuat
Banyak kasus dalam pendataan ini, karena hanya sedikit kasus yang sampai ke pengadilan, karena  sulit  untuk  mengidentifikasi  situs  dan  pelakunya,  setelah  itu,  kurangnya  pengaduan  dari orang  yang  sudah  tahu,  dan  ini  adalah  larangan  bagi  penjahat  dan  lainnya. 10 Kemudian  mencari tahu di mana prakteknya dan tempat onderdil motor/barang curian juga bermasalah, lalu tidak ada pengungkapan dan kejujuran publik oleh korban maling. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, jelaslah  bahwa  pembatasan  yang  diajukan  oleh  para  pihak  di  pengadilan  dan  kepolisian  selalu menjadi masalah, dan mempersulit para pihak dan pejabat untuk melaksanakan hukuman terhadap para pelakunya. Karena di sini perlu pengungkapan kasus secara jelas dan disertai bukti, terutama pengaduan masyarakat.
4. Tingkat Kesadaran Masyarakat.
Masih sedikitnya kesadaran masyarakat dimana hukum yang ditegakkan tidak diperhatikan dan justru dilanggar oleh sebagian oknum. 11 Karena kurangnya pemahaman hukum di masyarakat juga  mempengaruhi  pelaksanaan  hukum  terhadap  pelakunya.  Artinya,  jika  orang  memahami hukum,  mereka  dapat  menghindari  penjahat  dan  mereka  yang  membantu  dan  mengumpulkan uang.  Selain  itu,  anggota  masyarakat  yang  karena  kurangnya  pemahaman  hukum  masih  takut untuk mendekati pihak berwajib jika diketahui telah terjadi kegiatan penjemputan, yang diketahui menyertakan  mereka  sebagai  saksi.  Dan  hal-hal  seperti  ini  masih  ditakuti  oleh  masyarakat  dan mereka menolak untuk melaporkannya, karena tidak mungkin membayangkan mereka akan pergi ke  polisi  dan  kemudian  menjadi  saksi  di  pengadilan,  yang  jelas  mereka  takuti  sebagai  saksi pengadilan.
9 Ibid .
10 Ibid . 11 Ibid .
Kegiatan  hukum  seperti  itu  harus  benar-benar  dilakukan  untuk  masyarakat  karena  sampai saat ini kegiatan hukum jarang dilakukan terutama di daerah Tanjabbar karena kurangnya kegiatan tersebut  sehingga  masyarakat  tidak  memahami  hukum  karena  hukum  dilaksanakan  untuk melindungi  masyarakat  dan  hukum  berkewajiban  mencegah  kejahatan  dan  benda  atau  perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum.
Dari sekian banyak  kendala  yang  berkaitan  dengan pemberantasan tindak pidana  pemungutan barang curian, baik karena masih sulit ditemukan praktek tindak pidana pemungutan, dan karena non pidana, motifnya uang, dan selain itu masih ada masih kekurangan pendidikan hukum sehingga semua ini menjadi renungan kita bersama bahwa hukum harus berlaku untuk semua pihak dan semua lapisan masyarakat, tidak memandang status sosial, pangkat, golongan, jabatan, oleh karena itu semua pejabat publik,  kecuali  polisi,  masyarakat  umum  juga  harus  memahaminya  tentang  hukum  yang  telah dikeluarkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  terdapat  di  dalam  pembahasan  di  atas,  maka  penulis menyimpulkan sebagai berikut :
1. Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penadahan    belum  maksimal    dilakukan  sesuai dengan  ketentuan/prosedur  aparat  penegak  hukum  pada  ditingkat  kepolisian.  Oleh  Karena melibatkan pelaku dengan jaringan yang tersusun rapi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan tersebut  adalah  Kesulitannya  menemukan  dan  mengidentifikasi  titik  kejahatan.  Penadahan dilakukan karena memiliki jaringan tersembunyi atau hidden dan bekerjasama dengan sangat baik sehingga sulit untuk dideteksi dan dilacak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
H.  Salim  HS,  Earliest  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Track Sistem dan Implementasinya) , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2003