## KONSEP LEMBAGA KEUANGAN

## Sri Rahmani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751 Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134

## Abstrak
Intermediasi  keuangan  adalah  proses  pembelian  surplus  dana  dari  unit  ekonomi yaitu, sektor usaha, pemerintah dan individu atau rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi defisit. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan  pengalihan  dana  dari  penabung  kepada  peminjam  Lembaga  keuangan memiliki peran pokok dalam proses pengalihan dana dalam perekonomian. Proses intermediasi  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  dengan  cara  membeli  sekuritas primer  yang  diterbitkan  oleh  unit  defisit  dan  dalam  waktu  yang  sama  lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas  primer  antara  lain  :  dapat  berupa  saham,  obligasi,  commercial  paper, perjanjian  kredit  dsb.  Sekuritas  sekunder  adalah:  giro,  tabungan,  deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana dsb.
Bagi  penabung  simpanan  tersebut  merupakan  aset  (kekayaan)  finansial,  di  pihak bank  merupakan  utang.  Selanjutnya  sekuritas  sekunder  tersebut  dapat  dialihkan menjadi  aset.  Misalnya,  dalam  bentuk  pinjaman  kepada  unit  defisit  atau  dengan membelikannya surat-surat berharga di pasar uang dan pasar modal.
Kata kunci: Lembaga keuangan, intermediasi keuangan, pembelian surplus dana

## A. Lembaga  Keuangan Memiliki Peran yang sangat  Strategis  dalam Proses intermediasi keuangan
1. Pengalihan Aset
Lembaga  keuangan  memiliki  aset  dalam  bentuk  “janji-janji  untuk membayar”  oleh  debitur.  Bentuk  janji-janji  tersebut  pada  dasarnya  adalah  kredit yang  diberikan  kepada  unit  defisit  dengan  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kesepakatan  dengan  peminjam.  Lembaga  keuangan  dalam membiayai  aset  tersebut  dananya  diperoleh  dengan  menerima  simpanan  dari penabung  yang jangka waktunya di atur menurut kebutuhan penabung.  Lembaga keuangan  sebenarnya  hanyalah  mengalihkan  kewajiban  menjadi  aset  dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung.
Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset disebut transmutasi  kekayaan.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  dananya,  unit  ekonomi menerbitkan  sekuritas  primer  yang  jangka  waktunya  dapat  disesuaikan  dengan keinginan  dan  kebutuhannya.  Surat-surat  berharga  yang  diterbitkan  oleh  unit defisit  kemungkinan  jumlah,  jangka  waktu  dan  bentuknya  berbeda  dengan kebutuhan unit surplus. Lembaga keuangan memecahkan masalah tersebut dengan membeli sekuritas primer tersebut dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan  sekuritas  sekunder.  Dengan  menerbitkan  sekuritas  sekunder  untuk
ditukarkan  dengan  dana  unit  surplus  dan  kemudian  menukarkannya  dengan sekuritas  primer  yang  dikeluarkan  unit  defisit,  lembaga  keuangan  mengubah sekuritas  unit  surplus  menjadi  kewajiban.  Proses  pengalihan  dari  kewajiban menjadi kekayaan disebut transmutasi asset.
2. Likuiditas
Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.  Beberapa  sekuritas  sekunder  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga keuangan dibeli oleh sektor usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan  likuiditas.  Sekuritas  sekunder  seperti  :  giro,  tabungan,  sertifikat  deposito yang  diterbitkan  oleh  bank  memiliki  tingkat  likuiditas  yang  tinggi  dan  aman  di samping tambahan pendapatan.
3. Realokasi Pendapatan
Dalam  kenyataan,  banyak  individu  memiliki  penghasilan  yang  memadai dan  menyadari  bahwa  kelak  mereka  akan  pensiun  sehingga  penghasilannya otomatis  akan  berkurang.  Untuk  menghadapi  masa  -  masa  tersebut  mereka menyisihkan  dan  merealokasikan  penghasilannya  untuk  persiapan  menghadapi masa yang akan datang. Untuk merealokasi penghasilan pada dasarnya dapat saja membeli  dan  menyimpan  barang.  Misalnya,  membeli  rumah,  tanah  dsb,  namum dengan  memiliki  sekuritas  sekunder  yang  dikeluarkan  lembaga  keuangan, misalnya di bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiun dsb, akan jauh lebih baik dibadandingkan dengan alternatif pertama.
Rumah  tangga  berbeda  dengan  sector  usaha  dalam  menerbitkan  sekuritas primer. Rumah tangga umumnya digunakan untuk tujuan yang bersifat konsumtif dan  bukan  untuk  peningkatan  pendapatan  di  masa  yang  akan  dating.  Sementara unit  usaha,  penerbitan  sekuritas  primer  untuk  tujuan  investasi  yang  diharapkan dapat meningkatkan pendapatan.
4. Transaksi
Sekuritas  sekunder  yang  diterbitkan  lembaga  intermediasi  keuangan seperti  rekening  giro,  tabungan,  deposito  berjangka  atau  sertifikat  deposito  dsb, merupakan bagian sistem pembayaran. Rekening giro atau tabungan tertentu yang ditawarkan  bank  pada  prinsipnya  dapat  berfungsi  sebagai  uang.  Produk-produk simpanan  yang  dikeluarkan  bank  tersebut  dan  dibeli  oleh  unit  usaha  atau  rumah tangga  dimaksud  untuk  mempermudah  penyelesaian  transaksi  barang  dan  jasa disamping  untuk  tujuan  memperbaiki  posisi  likuiditas.  Dengan  demikian  peran lembaga  keuangan  sebagai  lembaga  intermediasi  adalah  untuk  memberikan  jasa- jasa untuk memperoleh transaksi moneter.

## B. Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah
1. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan,serta mampu meningkatkan partisipasi  masyarakat  banyak  sehingga  menggalakkan  usaha-usaha ekonomi  rakyat,antara  lain  memperluas  jaringan  lembaga  keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.
2. Meningkatkan  kualitas  kehidupan  social  ekonomi  masyarakat  bangsa Indonesia,sehingga  dapat  mengurangi  kesenjangan  social  ekonomi. Dengan  demikian  akan  melestarikan  pembangunan  nasional  yang  antara lain melalui:
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha
b. Meningkatkan kesempatan kerja
c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan,terutama  dalam  bidang  ekonomi  keuangan  yang  selama  ini diketahui  masih  banyak  masyarakat  yang  enggan  berhubungan  dengan bank  ataupun  lembaga  keuangan  lainnya,karena  menganggap  bahwa bunga adalah riba.
4. Mendidik  dan  membimbing  masyarakat  untuk  berpikir  secara ekonomi,berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 1
C. Fungsi Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut.
Kehadiran  lembaga  keuangan  inilah  yang  memfasilitasi  arus  peredaran uang  dalam  perekonomian,  dimana  uang  dari  individu  investor  dikumpulkan dalam  bentuk  tabungan,  sehingga  resiko  dari  para  investor  ini  beralih  pada lembaga  keuangan  yang  kemudian  menyalurkan  dana  tersebut  dalam  bentuk pinjaman  utang  kepada  yang  membutuhkan  .  Ini  adalah  merupakan  tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan.

## D. Faktor-Faktor  Yang  Mendorong  Peningkatan  Peranan  Lembaga Keuangan
1. Besarnya  peningkalan  pendapatan  masyarakat  kelas  menengah  Keluarga dan  individu  dengan  pendapatan  yang  cukup  terutama  dan  kalangan
1 http://lorong2ilmu.blogspot.com/2013/07/konsep-lembaga-keuangan-syariah.html, senin, 13/4-2015.
menengah  memiliki  sejumlah  bagian  pendapatan  untuk  ditabung  setiap tahunnya.  Lembaga  keuangan  menyedtakan  saraiia  atau  sahiran  yang menguntungkan untuk tabungan mereka.
2. Pesatnya  perkembangan  industri  dan  teknologi:  Lembaga  keuangan  telah memperlihatkan  dan  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  semua kebutuhan  modal  alan  dana  sektor  industri  yang  biasanya  dalain  jumlah besar yang bersumber dan para penabung.
3. Besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil  memperoleh  akses.  Ada  beberapa  jenis  surat  berharga  yang  menarik dan pinjaman di pasar uang tidak dapat dimasuki  atau diperoleh penabung kecil akibat denominasinya yang demikian besar. Namun demikian dengan menghimpun  dana  dan  banyak  penabung,  lembaga  keuangan  dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik tersehut.
4. Skala  ekonomi  dan  ruang  lingkup  dalam  produksi  dan  distribusi  jasa-jasa keuangan Dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi berbagai jenis jasa-jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah mungkin, yang memberikan lembaga keuangan suatu  keunggulan  kompetitif  (competitif  advantage)  terhadap  pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan.
5. Lembaga  keuangan  menjual  jasa-jasa  likuiditas  yang  unik,  mengurangi biaya  likuiditas  bagi  nasabahnya.  Ketidakpastian  arus  kas  unit  usaha perusahaan dan individu-individu akan membahayakan kondisi mereka bila tidak  dalam  keadaan  likuid  saat  kas  sangat  dibutuhkan,  sehingga  dapat dikenakan  denda  (penalty  cost).  Untuk  mernenuhi  kebutuhan  tersebut lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas, misalnya deposito.
6. Keuntungan jangka panjang Lembaga keuangan dapat memperoleh sumber dana atau meminjam uang dan penabung dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah kemudian meminjamkannya dengan tingkat hunga yang lebih tinggi  untuk  jangka  waktu  yang  Iebih  panjang  kepada  nasabah  debitur, Keuntungan atau spread antara biaya dana di satu pihak dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersamaan, naik atau turun.
7. Risko yang lebih kecil: Pengawasan dan pengaturan pemerintah dan adanya program  asuransi  menyebabkan  risiko  atas  simpanan  pada  lembaga keuangan menjadi lebih kecil dan investasi lain.

## E. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
a. Jenis Lembaga Keuangan Bank
Pembagian  jenis-jenis  bank  dilihat  dari  pemiliknya  yaitu  siapa  yang memiliki  yang  dapat  dilihat  dari  akte  pendirian  dan  penguasaah  saham  yang dimiliki bank yang bersangkutan, yaitu:
a. Bank milik pemerintah: bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian  maupun  modal  bank  ini  sepenuhnya  dimiliki  oleh  pemerintah indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. contoh bank-bank milik pemerintah indonesia dewasa ini antara lain: • Bank Negara Indonesia 46(BNI)
• Bank Rakyat Indonesia(BRI)
• Bank Tabungan Negara(BTN)

## • Bank Mandiri
Disamping  itu  terdapat  pula  Bank  Pemerintah  Daerah(BPD)terdapat  di daerah  tingkat  I  dan  tingkat  II  masing-masing  propinsi.  Modal  BPD sepenuhnya  dimiliki  oleh  pemda  masing-masing  tingkatan.contoh  BPD yang ada dewasa ini adalah :
• BPD DKI Jakarta
• BPD Jawa Barat
• BPD Jawa Tengah
• BPD DI.Yogyakarta
• BPD Riau
• BPD Sumsel
• BPD Jawa Timur
• BPD Sulsel
• BPD Bali
• BPD NTB
• BPD Papua
b. Bank  milik  swasta  nasional:  merupakan bank  yang  seluruh  atau  sebagian besar  sahamnya  dimiliki  oleh  swasta  nasional.hal  ini  dapat  diketahiu  dari akte  pendiriannya  didirikan  oleh  swasta  sepenuhnya.  begitu  pula  dengan pembagian  keuntungannya  untk  keuntungannya  untuk  keuntungan  swasta pula. contoh bank milik swasta nasional antara lain :
• Bank Bumi Putra
• Bank Central AsiaBank Danamon
• Bank Internasional Indonesia
• Bank Lippo
• Bank Mega • Bank Muamalat
• Bank Niaga
• Bank Permata
• Bank swasta lainnya
c. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki  oleh  perusahaan  yang  berbadan  hukum  koperasi.  contoh  bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia(Bank Bukopin)
d. Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing(luar negeri) di indonesia.bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang  ada  diluar  negeri,baik  milik  swasta  asing  atau  pemerintah  asing. contoh bank asing antara lain :
• ABN AMRO Bank
• Bank of America
• Bank of Tokyo
• Bangkok Bank
• City Bank • Chase Manhattan Bank
• Deutsche Bank
• European Asian Bank
• Hong KOng Bank
• Standard Chartered Bank
e. Bank  milik  campuran:  merupakan  bank  yang  sahamnya  dimiliki  oleh  2 belah  pihak  yaitu  dalam  negeri  dan  luar  negeri.  Artinya,kepemilikan saham  bank  campuran  dimiliki  oleh  pihak  asing  dan  pihak  swasta nasional.  komposisi  kepemilikan  saham  secara  mayoritas  dipegang  oleh warga indonesia.contoh bank campuran antara lain :
• Bank Finconesia
• Bank Merincorp
• Bank PDFCI
• Bank Sakura Swardana
• Ing Bank
b. Jenis Lembaga Keuangan Non Bank Bank  di  dalam  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  memiliki  berbagai  jenis,
yaitu:
1. Pasar modal: merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal, dengan instrumen  utama saham dan obligasi.
2. Pasar uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana.
3. Perusahaan pengadaian merupakan lembaga keuangan  yang menyediakan fasilitas  pinjaman  dengan  jaminan  tertentu.  Keuntungan  usaha  gadai adalah  pihak  pegadai  tidak  mempermasalahkan  untuk  apa  uang  tersebut digunakan  dan  hal  itu  tentu  bertolak  belakang  dengan  pihak  perbankan yang  harus  dibuat  serinci  mungkin  tentang  penggunaan  uangnya.begitu pula  dengan  sangsi  yang  diberikan  relative  ringan,  apabila  tidak  dapat melunasi dalam waktu tertentu.
4. Perusahaan  sewa  guna  usaha  lebih  di  tekankan  kepada  pembiayaan barang-barang modal yang di inginkan oleh nasabahnya.
5. Perusahaan asuransi merupakan Asuransi adalah pengaturan kontraktual di mana  satu  pihak  bersedia  untuk  membayar  sejumlah  premi  dan  pihak lainnya bersedia menggati kerugian pihak lainnya.
6. Perusahaan anjak piutang merupakan mengmbilalihan pengurusah piutang suatu  tanggung  jaab  tertentu,  tergantung  kesepakatan  dengan  pihak kreditur  (pihak  yang  punya  piutang).  Usaha-usaha  yang  dijalankan  oleh perusahaan  anjak  piutang  berkaitan  dengan  pengambilalihan  dan pengelolaan  piutang  suatu  perusahaan,  tergantung  permintaan  pihak kreditur.
7. Perusahaan  modal  ventura  merupakan  pembiayaan  oleh  perusahaan- perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi.
8. Dana  pensiun  merupakan  perusahan  yang  kegiatannya  mengelola  dana pensiun suatu perusahan oemberi kerjadari segi kepemilikannya

## F. Fungsi Ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan
Sistem  Keuangan  telah  menciptakan  cara  alternatif  dan  tidak  langsung kepada  investor  (atau  pemberi  dana)  untuk  menyalurkan  dana  kepada  pengguna dana. Ini merupakan transfer dana tidak langsung (indirect transfer) dana kepada pengguna  dana  melalui  perusahaan  keuangan.  Perusahaan  keuangan  mengurangi biaya  monitoring,  resiko  likuiditas  dan  resiko  harga  yang  dihadapi  penyumbang dana  dibandingkan  ketika  mereka  berinvestasi  secara  langsung  pada  klaim keuangan, dengan cara berikut:
a. Biaya  Monitoring  :  Penjumlah  dana  agregat  di  Perusahaan  keuangan memberikan insentif yang lebih besar untuk mengoleksi informasi perusahaan dan  memonitor  tindakannya.  Bentuk  yang  relatif  besar  dari  Perusahaan Keuangan  memungkinkan  pengumpulan  informasi  diperoleh  pada  biaya  rata- rata yang lebih rendah (economies of scale).
b. Resiko  likuiditas  dan  harga:  Perusahaan  keuangan  menyediakan  klaim keuangan  kepada  rumah  tangga  dengan  atribut  likuiditas  yang  superiro  dan resiko harga yang lebih rendah.
c. Jasa  biaya  transaksi:  Mirip  dengan  economies  of  scale  dalam  biaya  produksi informasi,  ukuran  perusahaan  keuangan  dapta  menghasilkan  economies  of scale dalam biaya transaksi.
d. Intermediasi  maturitas:  Perusahaan  keuangan  dapat  menanggung  resiko maturitas  tidak  sama  (mismatching  the  maturities  dari  aset  dan  kewajiban mereka.
e. Denominasi  Intermediasi:  Perusahaan  keuangan  seperti  reksa  dana memperbolehkan  investor  kecil  untuk  mengatasi  hambatan  membeli  aset dengan ukuran denominasi minimum yang besar.

## G. Jenis Resiko yang dihadapi lembaga keuangan
Dalam  beberapa  decade  terakhir,  keuntungan  lembaga  keuangan  semakin baik,  namun  resiko  lembaga  keuangan  juga  meningkat  karena  kompleksitas produk, industri dan perekonomian.
Secara  garis  besar,  resiko  yang  dihadapi  lembaga  keuangan  dapat dituliskan sebagai berikut:
1. Resiko  Kredit:  resiko  bahwa  aliran  kas  yang  dijanjikan  dari  pinjaman  dan surat berharga mungkin tidak dibayar penuh.
2. Resiko  Likuiditas:  resiko  bahwa  kenaikan  tiba-tiba  dari  penarikan kewajiban dapat menyebabkan lembaga keuangan melikuidasi asset dalam waktu yang sangat pendek dan harga yang rendah.
3. Resiko  suku  bunga:  resiko  yang  diciptakan  perusahaan  keuangan  bahwa maturitas dari asset dan kewajiban tidak sesuai
4. Resiko  Pasar:  resiko  yang  muncul  pada  asset  yang  diperdagangkan  dan kewajiban karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar dan harga asset lain.
5. Resiko  Luar  Neraca  (Off-Balance  Sheet):  resiko  yang  muncul  dari perusahaan keuangan sebagai hasil dari aktivitas yang berhubungan dengan asset yang tergantung dan kewajiban-kewajiban.
6. Resiko  Nilai  Tukar  Asing:  Resiko  yang  muncul  dari  perubahan  nili  tukar dapat  menyebabkan  nilai  dari  asset  perusahaan  keuangan  dan  kewajiban didenominasi dalam nilai tukar asing
7. Resiko  Negara  atau  Kedaulatan:  Resiko  yang  muncul  karena  pembayaran dari peminjam luar negeri dapat tertahan karena adanya interfensi dari dari pemerintah luar negeri .
8. Resiko  Teknologi:  Resiko  yang  muncul  dari  perusahaan  keuangan  oleh sebuah  Perusahaan  keuangan  ketika investasi  teknologi  tidak  menciptakan simpanan biaya yang terantisipasi
9. Resiko Operasional: Resiko bahwa teknologi yang ada atau sistem penduku dapat rusak atau hancur
10. Resiko  Insolvensitas:  Resiko  bahwa  perusahaan  keuangan  tidak  memiliki cukup modal untuk menutup penurunan tiba-tiba dari dari nilai asetnya. 2

## H. Pengendalian Moneter
Jumlah uang beredar, baik dalam standar barang (commodity standard) maupun  standar  kepercayaan  (fiat  standard  )  tidak  boleh  terlalu  berlebihan atau kurang. Kontrol  jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap  kegiatan  kredit.  Kontribusi  kebijakan  moneter  terhadap  stabilitas harga  sangat  penting  artinya  untuk  mengurangi/menekan  tingkat  inflasi. Pertumbuhan  jumlah  uang  yang  beredar  sebaiknya  mengikuti  pertumbuhan ekonomi,  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  menekan  tingkat pengangguran.  Bank  Sentral  selaku    pelaksana  kebijakan  moneter, menjalankan  kebijakannya  yang  bersifat  kuantitatif  (quantitative  control policy)  dan  kualitatif  (qualitative  control  policy).  Instrumen-instrumen  yang biasa  digunakan  dalam  menjalankan  kebijakan  kuantitatif  adalah  Pengaturan Tingkat  Bunga  dan  Tingkat  Diskonto  (rediscount  rate  policy),  Pengatuan Operasi  Pasar  Terbuka  (open  market  operation),  dan  Pengaturan  Tingkat Cadangan  Minimal  dan  Tingkat  Kelebihan  Cadangan  (reserves  requirement policy).  Dalam  melaksanakan  kebijakan  kualitatif  pemerintah  mengadakan pendekatan langsung (direct approach) kepada bank-bank umum, dengan turut mengawasi  kebijakan  bank-bank  umum  dalam  memberikan  pinjaman  kepada para nasabahnya secara selektif.
Dalam  menjalankan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan,  OJK  mempunyai wewenang:
Terkait  Khusus  Pengawasan  dan  Pengaturan  Lembaga  Jasa  Keuangan  Bank yang meliputi:
- Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana  kerja,  kepemilikan,  kepengurusan  dan  sumber  daya  manusia, merger,  konsolidasi  dan  akuisisi  bank,  serta  pencabutan  izin  usaha  bank; dan
- Kegiatan  usaha  bank,  antara  lain  sumber  dana,  penyediaan  dana,  produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kesehatan  bank  yang  meliputi: likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio  kecukupan  modal minimum,  batas  maksimum  pemberian  kredit,  rasio  pinjaman  terhadap simpanan,  dan  pencadangan  bank;  laporan  bank  yang  terkait  dengan kesehatan  dan  kinerja  bank;  sistem  informasi  debitur;  pengujian  kredit (credit testing ); dan standar akuntansi bank;
- Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen  risiko;  tata  kelola  bank;  prinsip  mengenal  nasabah  dan  anti pencucian  uang;  dan  pencegahan  pembiayaan  terorisme  dan  kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.
- Terkait  Pengaturan  Lembaga  Jasa  Keuangan  (Bank  dan  Non-Bank)  yang meliputi :
2 http://agusthinuz.blogspot.com/2011/12/penelitian-ilmiah-mengenai-lembaga.html, senin, 13/4-2015
 Menetapkan peraturan dan keputusan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ;
 Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
 Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  perintah  tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 Menetapkan  struktur  organisasi  dan  infrastruktur,  serta  mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.
 Terkait  Pengawasan  Lembaga  Jasa  Keuangan  (Bank  dan  Non-Bank) yang meliputi :
 Menetapkan  kebijakan  operasional  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan;
 Mengawasi  pelaksanaan  tugas  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh Kepala Eksekutif;
 Melakukan  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan,  perlindungan Konsumen,  dan  tindakan  lain  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan, pelaku,  dan/atau    penunjang  kegiatan  jasa  keuangan  sebagaimana dimaksud  dalam  peraturan    perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan;
 Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
 Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 Menetapkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan; dan
 Memberikan  dan/atau  mencabut:  izin  usaha,  izin  orang  perseorangan, efektifnya  pernyataan  pendaftaran,  surat  tanda  terdaftar,  persetujuan melakukan  kegiatan  usaha,  pengesahan,  persetujuan  atau  penetapan pembubaran dan penetapan lain.
a. Asas-asas  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan)  dalam  Menjalankan Kegiatan
Untuk  melaksanakan  kegiatannya  OJK  sendiri  juga  mempunyai  asas- asas tertentu yang harus dijadikan pedoman yaitu :
1. Asas  Independensi,  tentang  sifat  independensi  OJK  dalam  melaksanakan kegiatannya
2. Asas  Kepastian  Hukum,  bahwa  OJK  mengutamakan  landasan  dari  UU yang berlaku untuk melakukan kegiatannya
3. Asas  Kepentingan  Umum,  bahwa  semua  kegiatan  OJK  didasarkan  untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum
4. Asas Profesionalitas
5. Asas Integritas, OJK selalu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya
6. Asas Keterbukaan
7. Asas  Akuntabilitas,  bahwa  semua  kegiatan  dari  OJK  sendiri  dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Tantangan dan Kelemahan dari OJK Dengan digabungkannya kegiatan dan  pengawasan  sektor  keuangan  menjadi  OJK  tentu  ada  tantangan  dan kelemahan yang menyertainya, salah satu bentuk tantangan terbesar efektivitas dan  kredibilitas  OJK.  Seperti  yang  sudah  kita  ketahui  selama  ini  sector  jasa keuangan  di  Indonesia  masih  bisa  tergolong  lemah  terhadap  krisis  keuangan global.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  masih  terkonsentrasi  pada  perbankan. Bank menghadapi masalah struktural lemahnya permodalan, rendahnya variasi pendanaan, dan risiko UMKM sehingga mengakibatkan masih tingginya biaya dana  dan  suku  bunga  perbankan.  Diharapkan  kelemahan  ini  dapat  diatasi dengan sektor jasa keuangan akan diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Menurut  Anggito  Abimanyu  Dosen  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis UGM, Yogyakarta berikut ini adalah beberapa tantangan dari OJK:
a. Tantangan Pendalaman
b. Kerentanan Terhadap Krisis Global
c. Kepercayaan  Terhadap  OJK  menurun  Sedangkan  mengenai  masalah kelemahan  OJK  sendiri,  menurut  Calon  Komisioner  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  Mulia  P  Nasution  kelemahan  dari  OJK  antara  lain  soal pengaturan  dan  pengawasan  dalam  satu  organisasi  secara  terpadu  namun beliau  juga  mengatakan  bahwa  dengan  organisasi  yang  mengatur  dan mengawasi yang baru ini, mestinya  bisa bekerja dengan baik dibandingkan dengan organisasi yang sekarang.
b. Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda di tahun 1998 telah membuat  sistem  keuangan  Indonesia  porak  poranda.  Sejak  itu  maka  lahirlah kesepakatan untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang menurut undang- undang  tersebut  harus  terbentuk  pada  tahun  2002.  Meskipun  Otoritas  Jasa Keuangan  dibidani  berdasarkan  kesepakatan  dan  diamanatkan  oleh  UU, nyatanya  sampai  dengan  2002  draft  pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan belum  ada,  sampai  akhirnya  UU  No  23/1999  tentang  Bank  Indonesia  (BI) tersebut  direvisi,  menjadi  UU  No  24  2004  yang  menyatakan  tugas  BI  adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian pada tanggal 27 Oktober  2011,  RUU  Otoritas  Jasa  Keuangan  disahkan  oleh  DPR,  dan selanjutnya  Pemerintah  mensahkan  dan  mengundangkan  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Lembaran Negara  Republik  pada  tanggal  22  November  2011.  Berikut  merupakan ringkasan dari isi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK berkedudukan di  ibu  kota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan.  OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya.  Untuk  perlindungan Konsumen  dan  masyarakat,  OJK  berwenang  melakukan  tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
 Memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
 Meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
 Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan.  Dalam  melaksanakan tugasnya,  OJK  berkoordinasi  dengan  Bank  Indonesia  dalam  membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:
 Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
 Sistem informasi perbankan yang terpadu;
 Kebijakan  penerimaan  dana  dari  luar  negeri,  penerimaan  dana  valuta asing, dan  pinjaman komersial luar negeri;
 Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
 Penentuan  institusi  bank  yang  masuk  kategori  systemically  important bank ; dan
 data  lain  yang  dikecualikan  dari  ketentuan  tentang  kerahasiaan informasi.
Untuk  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan,  dibentuk  Forum  Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:
Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator; Gubernur Bank Indonesia selaku anggota; Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

## I. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PENINGKATAN PERANAN LEMBAGA KEUANGAN
Ada  beberapa  faktor  yang  mendorong  peningkatan  peranan  lembaga keuangan, yaitu:
1) Besarnya  peningkalan  pendapatan  masyarakat  kelas  menengah  Keluarga dan  individu  dengan  pendapatan  yang  cukup  terutama  dan  kalangan menengah  memiliki  sejumlah  bagian  pendapatan  untuk  ditabung  setiap tahunnya.  Lembaga  keuangan  menyedtakan  saraiia  atau  sahiran  yang menguntungkan untuk tabungan mereka.
2) Pesatnya  perkembangan  industri  dan  teknologi:  Lembaga  keuangan  telah memperlihatkan  dan  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  semua kebutuhan  modal  alan  dana  sektor  industri  yang  biasanya  dalain  jumlah besar yang bersumber dan para penabung.
3) Besarnya  denominasi  instrumen  keuangan  menyebabkan  sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik  dan  pinjaman  di  pasar  uang  tidak  dapat  dimasuki  atau  diperoleh penabung  kecil  akibat  denominasinya  yang  demikian  besar.  Namun demikian  dengan  menghimpun  dana  dan  banyak  penabung,  lembaga
keuangan  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  penabung  kecil  untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik tersehut.
4) Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan Dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam
memproduksi berbagai jenis jasa-jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya  jasa  per  unit  dapat  ditekan  serendah  mungkin,  yang  memberikan lembaga  keuangan  suatu  keunggulan  kompetitif  ( competitif  advantage ) terhadap pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan.
5) Lembaga  keuangan  menjual  jasa-jasa  likuiditas  yang  unik,  mengurangi biaya  likuiditas  bagi  nasabahnya.  Ketidakpastian  arus  kas  unit  usaha perusahaan  dan  individu-individu  akan  membahayakan  kondisi  mereka bila tidak dalam keadaan likuid saat kas sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikenakan  denda  ( penalty  cost ).  Untuk  mernenuhi  kebutuhan  tersebut lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas, misalnya deposito.
6) Keuntungan  jangka  panjang  Lembaga  keuangan  dapat  memperoleh sumber  dana  atau  meminjam  uang  dan  penabung  dengan  tingkat  bunga yang  relatif  lebih  rendah  kemudian  meminjamkannya  dengan  tingkat hunga  yang  lebih  tinggi  untuk  jangka  waktu  yang  Iebih  panjang  kepada nasabah debitur, Keuntungan atau spread antara biaya dana di satu pihak dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersamaan, naik atau turun.
7) Risko  yang  lebih  kecil:  Pengawasan  dan  pengaturan  pemerintah  dan adanya program asuransi menyebabkan risiko atas simpanan pada lembaga keuangan menjadi lebih kecil dan investasi lain.
J. Di  Indonesia  lembaga  keuangan  ini  dibagi  kedalam  2  kelompok  yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
1. Lembaga Keuangan Bank
 Bank Sentral
 Bank Umum
 BPR
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank
 Pasar Modal
 Pasar Uang dan Valas
 Koperasi Simpan Pinjam
 Pengadaian
 Leasing
 Asuransi
 Anjak Piutang
 Modal Ventura
 Dana Pensiun
 Dll
1. Lembaga Keuangan Bank
a. Di Indonesia Bank Indonesia yang mempunyai peran sebagai Bank Sentral. Bank sentral  memiliki tanggung jawab terhadap setiap kebijakan moneter yang  diberlakukan  oleh  setiap  negara  yang  memiliki  lembaga  ini.
Dibandingkan dengan perbankan lainnya maka bank sentral tidak memiliki kepentingan  profit  dalam  menjalankan  tugasnya  karena  bank  sentral memiliki tugas sebagai penjaga kebijakan moneter dari pemerintahan yang sangat  berbeda  jelas  dengan  bank  bank  konvensional  di  setiap  negara.
Tugas dari bank sentral yang utama yaitu menjaga kestabilan dari nilai kurs dalam  negeri  dalam  hal  ini  kurs  mata  uang  dari  suatu  negara,  menjaga kestabilan  bisnis  perbankan  dan  juga  sistem  perekonomian  negara  secara menyeluruh sehingga bank sentral menjadi lembaga yang penting dari suatu negara.
b. Bank  umum  merupakan  bank  yang  bertugas  melayani  seluruh  jasa-jasa perbankan dan melayani masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan bank komersial dan  dikelompokan  kedalalm  2  jenis  yaitu  bank  umum  devisa  dan  bank umum  non  devisa.  Bank  umum  yang  berstatus  devisa  memiliki  produk yang  lebih luas  daripada  bank  non  devisa,  antara lain  dapat  melaksanakan jasa  yang  berhubungan  dengan  seluruh  mata  uang  asing  atau  jasa  bank  ke luar negeri.
c. Bank  pengkreditan  rakyat  merupakan  bank  yang  khusus  melayani masyarakat  kecil  dikecamatan  dan  pedesaan.  BPR  ini  berasal  dari  bank desa,  bank  pasar,  lumbung  desa,  bank  pegawai,  dan  bank  lainnya  yang kemudian  dilebur  menjadi  BPR.  Jenis  produk  yang  ditawarkan  oleh  BPR relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR, seperti giro dan ikut kliring.
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank
a. Pasar  Modal  pasar  tempat  pertemuan  dan  melakukan  transaksi  antara pencari  dana  (emiten)  dengan  para  penanam  modal  (Investor).  Dalam pasar  modal  yang  diperjualbelikan  adalah  efek-efek  seperti  saham  dan obligasi (modal jangka panjang).
Menurut  Mokhtar  Muhammad  Metwally  fungsi  dari  keberadaan pasar modal syariah adalah sebagai berikut : 3]
a) Memungkinkan  bagi  masyarakat  berpartispasi  dalam  kegiatan  bisnis dengan  memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
b) Memungkinkan  para  pemegang  saham  menjual  sahamnya  guna mendapatkan likuiditas
c) Memungkinkan  perusahaan  meningkatkan  modal  dari  luar  untuk membangun dan  mengembangkan lini produksinya
d) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga    saham  yang  merupakan  ciri  umum  pada  pasar  modal konvensional
e) Memungkinkan  investasi  pada  ekonomi  itu  ditentukan  oleh  kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
Sedangkan  karakteristik  yang  diperlukan  dalam  membentuk  pasar modal  syariah,  menurut  Mokhtar  Muhammad  Metwally    adalah  sebagai berikut : 4
3 M.M. Metwally, Teori dan  model  ekonomi Islam, Jakarta:  Bangkit Daya Insana, 1995, Hlm. 177
1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
2) Bursa  perlu  mempersiapkan  pasca  perdagangan  dimana  saham  dapat diperjual belikan melalui pialang
3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di  Bursa  efek  diminta  menyampaikan  informasi  tentang  perhitungan (account)  keuntungan  dan  kerugian  serta  neraca  keuntungan  kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan
4) Komite  manajemen menerapkan  harga  saham  tertinggi  (HST)  tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali
5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
7) Komite  manajemen  harus  memastikan  bahwa  semua  perusahaan  yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
8) Perdagangan  saham  mestinya  hanya  berlangsung  dalam  satu  minggu periode perdagangan setelah menentukan HST
9) Perusahaan  hanya  dapat  menerbitkan  saham  baru  dalam  periode perdagangan, dan dengan harga HST
Berbeda dengan efek lainnya, selain landasan hukum, baik berupa peraturan  maupun  Undang-Undang,  perlu  terdapat  landasan  fatwa  yang dapat  dijadikan  sebagai  rujukan  ditetapkannya  efek  syariah  dalam  pasar modal  syariah.  Landasan  fatwa  diperlukan  sebagai  dasar  untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan di pasar modal. 5
Sampai  dengan  saat  ini,  pasar  modal  syariah  di  Indonesia  telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum sebagai berikut :
Terdapat  14  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  yang  berhubungan  dengan  pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:
a) Fatwa  No.  20/DSN-MUI/IX/2001  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
b) Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
c) Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
Mudharabah
d) Fatwa  No.  40/DSN-MUI/X/2003  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
e) Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
f) Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
g) Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
h) Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
i) Fatwa  No.  69/DSN-MUI/VI/2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara (SBSN)
j) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
k) Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
4 M.M. Metwally, Teori dan  model  ekonomi Islam, Jakarta:  Bangkit Daya Insana, 1995, Hlm. 178-179
5 http://www.idx.co.id/Home/ProductAndServices/ShariaMarket/ShariaRegulation/tabid/1 58/language/id-ID/Default.aspx, diakses pada tanggal 4 November 2012
l) Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
m) Fatwa  No.  76/DSN-MUI/VI/2010  tentang  SBSN  Ijarah  Asset  To  Be Leased
n) Fatwa  No.  80/DSN-MUI/III/2011  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler
Bursa Efek. Juga  terdapat  3  (tiga)  Peraturan  Bapepam  &  LK  yang  mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu:
1. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
2. Peraturan  Bapepam  &  LK  No  IX.A.14  tentang  Akad-akad  Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
3. Peraturan  Bapepam  &  LK  No  II.K.1  tentang  Kriteria  dan  Penerbitan Daftar Efek Syariah
Selain  UU  No.  8  tahun  1995  tentang  pasar  modal  yang  menjadi landasan hukum pasar modal syariah, juga terdapat  Undang-Undang yang mengatur  tentang  SBSN  (Surat  Berharga  Syariah  Negara),  yaitu  UU  No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
b. Pasar uang (money Market) sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal  yang ditawarkan  dipasar  uang  adalah  berjangka  waktu  pendek.  Dipasar  ini transaksi lebih banyak dilakukan dengan mengunakakn media elektronika, sehingan nasabah tidak perlu datang secara langsung.
Pasar  uang  antarbank  berdasarkan  prinsip  syariah  (PUAS)  diatur dalam  Pasal  1  butir  4  Peraturan  Bank  Indonesia  (selanjutnya  ditulis  PBI) Nomor  7/26/PBI/2005  tentang  perubahan  atas  PBI  No.  2/8/PBI/2000 tentang PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  Nomor  37/DSN-MUI/X/2002,  menyebutkan  bahwa  PUAS  adalah kegiatan  transaksi  keuangan  jangka  pendek  antar  peserta  pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 275 " Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"
Hadits  Nabi  riwayat  Muslim,  Tirmidzi,  an-Nasa'i,  Abu  Daud,  dan Ibnu Majah dari abu Hurairah
"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar"
c. Koperasi  simpan  pinjam  membuka  usaha  bagi  para  anggotanya  untuk menyimpan uang yang sementara belum digunakan. Oleh petugas koperasi uang  tersebut  dipinjamkan  kembali  kepada  para  anggota  yang membutuhkanya.
Pada  tahun  1908,  Budi  Utomo  yang  didirikan  oleh  Dr.  Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.
Pada  tahun  1927  dibentuk  Serikat  Dagang  Islam,  yang  bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi.  Kemudian  pada  tahun  1929,  berdiri  Partai  Nasional  Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Namun,  pada  tahun  1933  keluar  UU  yang  mirip  UU  no.  431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942  Jepang  menduduki  Indonesia.  Jepang  lalu  mendirikan  koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis  dan  menjadi  alat  Jepang  untuk  mengeruk  keuntungan,  dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi  di  Indonesia  mengadakan  Kongres  Koperasi  yang  pertama  di Tasikmalaya. Seluruh Koperasi di Indonesia wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip prinsip koperasi, sebagai berikut:
 keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil  sebanding  dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 kemandirian;
 pendidikan perkoperasian;
 kerja sama antar koperasi.
d. Perusahaan penggadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pasilitas  pinjaman  dengan  fasilitas  jaminan  tertentu.  Nilai  jaminan menentukan besarnya nilai pinjaman.  Sementara ini usaha  pengadaian ini secara resmi masih dilakukan oleh pemerintah.
Pegadaian  Bentuk Lembaga Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha  gadai  yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat  luas  berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.
Usaha  gadai  Kegiatan  menjaminkan  barang-barang  berharga kepada  pihak tertentu,  guna  memperoleh sejumlah  uang  dan  barang  yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Sumber Dana ~ Pinjaman Jangka Pendek dari Perbankan ~ Pinjaman Jangka Pendek dari Pihak Lain ~ Penerbitan Obligasi ~ Modal Sendiri Barang yang Dapat Digadaikan
- Barang Perhiasan - Perhisan yang Terbuat dari Emas, Perak, Platina,   Intan, Mutira
- Mobil, Sepeda Motor, Sepeda
- Barang Elektronik
- Barang Rumah tangga
- Perlengkapan Dapur, Perlengkapan Makan
- Mesin-mesin
- Tekstil

## - Barang Lain yang Dianggap Bernilai oleh Perum   Pegadaian
Barang-barang yang Tidak Dapat Digadaikan - Binatang Ternak - Hasil Bumi
- Barang Dagangan dalam Jumlah Besar
- Barang yang Cepat Rusak, Susut, dan Busuk
- Barang yang Amat Kotor
- Kendaraan yang Sangat Besar
- Barang-barang Seni yang Sulit Ditaksir
- Barang yang Mudah Terbakar
- Senjata Api, Amunisi, dan Misiu
- Barang yang Disewabelikan
- Barang Milik Pemerintah
- Barang Ilegal
e. Perusahaan sewa guna (leasing) bidang usahanya lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah.  Sebagai contoh:  jika  seseorang  ingin  memperoleh  barang  barang-barang  modal secara  kredit  maka  kebutuhan  ini  pembayaranya  dapat  ditutupi  oleh perusahaan  lasing.  Pembayaran  oleh  nasabah  diangsur  sesuai  dengan kesepakatan yang telah dibuat.

## Pihak utama dalam leasing
Menurut Ahmad Anwari (1987 : 10-11), ada beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian lease, yaitu sebagai berikut :
1. Perusahaan  sewa  guna  usaha  (Lessor)  adalah  perusahaan  atau  pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal.
2. Perusahaan  penyewa  (Lessee)  adalah  perusahaan  atau  pihak  yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
3. Supplier  adalah  perusahaan  atau  pihak  yang  mengadakan  atau menyediakan  barang  untuk  dijual  kepada  lessee  dengan  pembayaran secara tunai oleh lessor.
a. Ciri - ciri dari transaksi finance lease adalah sebagai berikut :
1. Kepemilikan barang modal berada pada lessor sampai dilaksanakannya hak  opsi  beli  barang  modal  di  akhir  kontrak  sesuai  dengan  nilai residual value.
2. Barang modal  yang dibiayai biasanya dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak.
3. Masa  sewa  guna  usaha  barang  modal  biasanya  sama  dengan  umur ekonomis barang modal yang bersangkutan.
4. Jumlah lease payment (lease receivable) adalah nilai perolehan barang modal ditambah spread margin serta biaya lainnya (full pay out).
5. Lessor  tidak  dapat  secara  sepihak  mengakhiri  kontrak  perjanjian, sepanjang tidak ada kesepakatan antara lessor dengan lessee.
6. Pemeliharaan barang modal dilakukan oleh lessee.
7. Angsuran lease bukan objek PPN dan PPh pasal 23.
b. Operating lease (sewa menyewa biasa)
Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal  dan  selanjutnya  disewagunakan  kepada  penyewa  guna  usaha. Berbeda  dengan  finance  lease,  jumlah  seluruh  pembayaran  sewa  guna usaha  berkala  dalam  operating  lease  tidak  mencakup  jumlah  biaya  yang dikeluarkan  untuk  memperoleh  barang  modal  tersebut  berikut  dengan bunganya.  Perbedaan  ini  disebabkan  perusahaan  sewa  guna  usaha mengharapkan  keuntungan  justru  dari  penjualan  barang  modal  yang  di sewa  guna  usahakan  atau  melalui  beberapa  kontrak  sewa  guna  usaha lainnya.
Dalam  sewa  guna  usaha  ini  dibutuhkan  keahlian  khusus  dari  perusahaan sewa  guna  usaha  untuk  memelihara  dan  memasarkan  kembali  barang modal  yang  di  sewa  guna  usahakan  sehingga  berbeda  dengan  finance lease,  perusahaan  sewa  guna  usaha  dalam  operating  lease  biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan.
f. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan   yang bergerak dalam bidang pertanggungan. Setiap nasabah diberikan polis asuransi yang harus dibayar sesuai  dengan  perjanjian  dan  perusahaan  asuransi  akan  menanggung kerugian dengan menggantikanya apabila nasabahnya terkena musibahatau terkena resiko seperti yang telah diperjanjikanya.
g. Anjak  piutang  (factoring)  dimana  usahanya  adalah  mengambil  alih pembayaran  kredit  suatu  perusahaan  dengan  cara  membeli  kredit bermasalah perusahaan lain. Atau dapat pulah mengelola penjualan kredit perusahaan yang memerlukanya.
h. Perusahaan  modal  ventura  merupakan  pembiayaan  oleh  perusahaan- perusahaan  yang  usahanya  mengandung  resiko  tinggi.  Perusahaan  yang memberikan pembiayaan berupa kredit tanpa ada jaminan.
i. Dana  Pensiun  merupakan  perusahaan  yang  kegiatanya  mengelola  dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja arau perusahaan itu sendiri. 6
6 http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/86CE0C47-626D-49A6-989C125F12C9F938/18312/03 status_tujuan_rev1.pdf

## DAFTAR PUSTAKA
M.M. Metwally, Teori dan model ekonomi Islam, Jakarta:  Bangkit Daya  Insana, 1995
http://berita.liputan6.com/read/409404/calon-anggota-komisioner-kritik- kelemahan-ojk
http://nasional.kompas.com/read/2012/03/30/02065538/Tantangan.OJK
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_services
http://pascasarjana-stiami.ac.id/2012/05/sedikit-menilik-otoritas-jasa-keuangan- menurut-uu-no-21-tentang-otoritas-jasa-keuangan/
http://boniephoel.wordpress.com/2010/04/26/lembaga-keuangan-bukan-bank/
http://handikap60.blogspot.com/2013/09/pengertian-fungsi-dan-contoh- lembaga.html
http://tasbul.blogdetik.com/?p=158