## PERANAN HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN CIVIL LAW SYSTEM

## THE ROLE OF INDIGENOUS LAWS IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL LAW SYSTEM
Ardiansyah Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Ardi.ansyah@uniba-bpn.ac.id
Abstrak
Indonesia  pada  hakekatnya    memiliki  sistem  hukumnya  sendiri  yang  telah  ada  jauh sebelum  kolonialisme  asing  dengan  transplantasi  hukumnyahadir  di  Indonesia  yakni Sistem  Hukum  Adat  dengan  karakteristiknya  yang  khas.  Persoalan-persoalan    dalam pembangunan  hukum  Indonesia  yang  diantaranya  dicontohkan  di  atas sebagai bagian dari persoalan sistemis Hukum Indonesia yang mengadopsi Civil Law System inilah yang akan dicoba ditelaah dan dianalisis dalam tulisan ini sekaligus mencoba menelaah kemampuan Hukum Adat sebagai sistem hukum asli (Indegenous Law System) Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi problematika pembangunan hukum Indonesia.

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Wacana masyarakat adat berjalan seiring dengan sejarah kolonialisme modern sekitar  abad  enam  belas  silam.  Sejak  waktu  itulah,  mereka  mendiami  wilayah  yang kemudian  dikuasai  dan  dijajah  oleh  kaum  kolonialis  itu  sebagi indigenous,  native, aboriginal. Sementara  wacana  tentang  hak-hak  masyarakat  adat  berjalan  seiring dengan fenomena bangkitnya gerakan hak asasi manusia terutama yang mengemuka pada abad 20, tetapi juga sudah mulai dalam praksis politik dan refleksi teoritis para filosof sejak abad 17, bahkan hingga ke para pemikir yunani kuno. Namun demikian, wacana  dan  gerakan  hak-hak  masyarakat  adat  ini  terkesan  menjadi  anak  tiri  dalam diskursus dan gerakan hak asasi manusia secara umum. Tentu saja hal ini mempunyai alasan  dan  sejarahnya  sendiri,  dimana  diskursus  hak  asasi  manusia  yang  selama  ini kita  kenal  lebih  di  dominasi  oleh  paradigma  librelisme  yang  lebih  memberikan penekanan  pada  hak-hak  individu  dan  menafikan  hal-hal  komunal. 1 .  Di  indonesia, terdapat banyak masyarakat adat yang berbeda-beda di masing-masing propinsi. Dan
1 Rafael  Edy  Bosko ,  Hak-hak  masyarakat  adat  dalam  kkonteks  pengelolaan  sumberdaya  alam , penerjemah oleh Aviva Nababan, ELSAM, Jakarta, 2006, hlm. 6
mereka  mempunyai  hukum  sendiri-sendiri  yangbersifat  tidak  tertulis  yang  biasa disebut dengan hukum adat.
Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan dari seluruh  rakyat  Indonesia,  yang  dibentuk  guna  mengatur  dan  megurus  serta menyelesaikan segala kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar inilah rakyat Indonesia  melimpahkan  wewenang  yang  dimilikinya  berkenaan  dengan  karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa  tersebut  di  atas  kepada  Negara  selaku  pemegang  kekuasaan untuk  menguasai,  mengatur,  dan  megurus  serta  mengurusi  persoalan  berkenaan dengan pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa.
Atas dasar itulah pemerintah mencoba untuk melakukan suatu  pembangunan guna  memajukan  daerah  dan  atau  Negara  Republik    Indonesia.  Pelaksanaan pembangunan  sebagai  wujud  dari  pertumbuhan  dan  perkembangan  suatu  daerah selalu berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan. Kebutuhan akan lahan ini  terus  meningkat  karena  sifatnya  yang  tidak  terbatas,  sedangkan  disisi  lain ketersediaan  lahan  terbatas.  Fenomena  ini  terus  berkembang  sehingga  seringkali menimbulkan  kesulitan  dalam  penyediaan  lahan  untuk  kepentingan  pembangunan. Hal  ini  mengakibatkan  nilai  dan  harga  lahan  terus  meningkat  sehingga penguasaan/okupasi  atas  lahan  bagi  masyarakat  dewasa  ini  mengalami  pergeseran nilai  dari  fungsi  sosial  ke  fungsi  ekonomi,  sehingga  lahan  merupakan  komoditi ekonomi yang harus dikuasai baik secara legal maupun ilegal.
Kegiatan pembangunan yang dikembangkan negara, terutama semenjak rezim Orde  Baru  memegang  tampuk  pemerintahan,  secara  pasti  menunjukkan  sosok  yang makin  intensif  dan  ekstraktif.  Dikatakan  intensif  karena,  misalnya,  telah  terjadi akumulasi dan pertumbuhan (per tahun) investasi, baik modal dalam negeri maupun luar  negeri,  dalam  berbagai  sektor  kegiatan  ekonomi.  Peran  sektor  swasta  juga semakin  membesar  dari  waktu  ke  waktu.  Bahkan,  untuk  memperbesar  peran  sektor swasta  ini,  negara  tidak  segan-segan  menunjukkan  keberpihakannya.  Berbagai kemudahan  berusaha  pun  diagendakan,  agar  nilai  investasi  dan  volume  produksi harus meningkat terus.
Dikatakan  makin  ekstraktif  karena  sektor  kegiatan  ekonomi  pun  makin beragam.  Boleh  dikatakan  hampir  tidak  ada  sumberdaya  alam  yang  belum  tergarap. Bersamaan dengan itu, wilayah operasi berbagai perusahaan yang menjadi pelaksana misi  pembangunan  itu  pun  makin  menyebar.  Selain  itu  hampir  tidak  ada  wilayah negeri  ini  yang  tidak  terjamah  kegiatan  ‘pembangunan’.  Hingga  ke  daerah-daerah terpencil  sekalipun.  Dapat  dikatakan,  saat  ini,  hampir  tidak  ada  wilayah  negeri  ini yang  tidak  bersentuhan  dengan  kegiatan-kegiatan  pembangunan  itu.  Hingga  ke pelosok-pelosok  yang  terpencil  sekalipun.  Luasan  ruang  yang  digunakan  untuk
menampung  berbagai  kegiatan  pembangunan  (ekonomi)  itu  sendiri  telah  mencapai ratusan ribu hektar per unit kegiatan. Malah ada yang di atas satu juta hektar, seperti kasus  kegiatan  penambangan  tembaga  dan  emas  oleh  PT.  Freeport  Indonesia  di Papua.
Fenomena  intensif  dan  ekstraktifnya  pembangunan  ini,  di  satu  sisi  membuat faktor penguasaan lahan menjadi semakin penting di dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa dasa warsa terakhir ini. Di sisi lain, intensitas dan kekerapan konflik pertanahan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena pembangunan tersebut.  Konflik-konflik  yang  sempat  muncul  ke  permukaan  dapat  dikatakan  telah memenuhi daftar isian yang sangat panjang, termasuk sejumlah konflik-konflik yang melibatkan masyarakat adat, yang semakin marak dalam beberapa waktu belakangan ini, akibat disingkirkannya hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam lain  pada  umumnya.  Tidak  berlebihan  jika  ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa dewasa  ini  kita  tengah  menyaksikan  suatu  proses  menuju  krisis  sosial  yang disebabkan  oleh  sengketa  tanah,  karena  itu  perhatian  yang  sungguh-sungguh  untuk memahami  dan  menemukan  solusi  yang  adil  terhadap  masalah  pertanahan  ini  perlu dilakukan.
Setidaknya  ada  tiga  latar-belakang  utama  yang  memungkinkan  terjadinya konflik-konflik  yang  melibatkan  masyarakat  adat  di  dalamnya. Pertama ,  adalah tindakan  birokrasi  yang  memang  tidak  peduli  tentang  keberadaan  kelompok masyarakat  ini  dan  hak-hak  budayanya.  Dalam  hal  ini  birokrasi  memposisikan  diri sebagai  pihak  yang paling tahu dan paling menentukan arah mana  yang akan dituju oleh  kegiatan  yang  disebut  ‘pembangunan’  itu.  Sehingga  berbagai  mekanisme penaklukan  sosial  pun  menjadi  sah-sah  saja  keberadaanya. Kedua ,  lemahnya kedudukan  hak-hak  masyarakat  adat  itu  dalam  peraturan-perundangan  Nasional. Aspek kedua ini sekaligus diperkuat dengan rendahnya pengetahuan masyarakat adat sendiri  tentang  posisi  hak-hak  masyarakat  adat  dalam  kerangka  kebijakan  dan peraturan-perundangan Nasional. Ketiga , lemahnya sistem pengorganisasian sosial di dalam masing-masing komunitas masyarakat adat sebagai akibat kebijakan-kebijakan kepemerintahan  lainnya.  Padahal,  pengorganisasian  sosial  ini  merupakan  ‘basis materiel’ dari eksistensi dan/atau dasar keabsahan hak-hak adat yang dimaksud. 2
Fenomena-fenomena    sebagaimana    dijabarkan    di    atas    adalah    contoh- contoh    yang  menggambarkan    masih  sulitnya    (secara    relatif)  keadilan    bagi masyarakat  banyak    untuk  dipenuhi  oleh  Hukum  Indonesia,  dan  hal  itu  jelas
2 R. Yando Zakaria Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia dan Penegakan Hak-hak Masyarakat Adat :  Kertas Posisi KPA (Position Paper) No. 005/1998
merupakan suatu permasalahan yang cukup serius dalam ruang pembangunan hukum Indonesia  yang  sekaligus  merupakan  permasalahan  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia yang mengadopsi Civil Law System sebagai sistem hukum warisan kolonial.
Di  sisi  lain,  Indonesia  pada  hakekatnya  -disebut  demikian  karena  secara faktual  eksistensinya  kini  makin  dilupakan  dan  ditinggalkan-  memiliki  sistem hukumnya  sendiri  yang  telah  ada  jauh  sebelum  kolonialisme  asing  dengan transplantasi  hukumnya 11 hadir  di  Indonesia  yakni  Sistem  Hukum  Adat  dengan karakteristiknya  yang  khas.  Persoalan-persoalan    dalam    pembangunan    hukum Indonesia    yang    diantaranya    dicontohkan    di    atas  sebagai  bagian  dari  persoalan sistemis Hukum
Indonesia yang mengadopsi Civil Law System inilah  yang  akan  dicoba  ditelaah  dan  dianalisis  dalam  tulisan  ini  sekaligus  mencoba menelaah  kemampuan  Hukum  Adat  sebagai  sistem  hukum  asli  (Indegenous  Law System)  Indonesia  dalam  menghadapi  dan  mengatasi  problematika  pembangunan hukum Indonesia.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah  Peranan  Hukum  Adat  dalam  Pembangunan  Hukum  di Indonesia?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum  yang  dihadapi.    Metode  yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.
D. Tinjauan Pustaka
1. Hukum Adat Istilah  “Hukum  Adat”  dikemukakan  pertama  kalinya  oleh  Prof.Dr.
Cristian Snouck Hurgronye dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang- orang  Aceh),  yang  kemudian  diikuti  oleh  Prof.Mr.Cornelis  van  Vollen  Hoven dalam  bukunya  yang  berjudul  “Het  Adat  Recht  van  Nederland  Indie”.  Dengan adanya  istilah  ini,  maka  Pemerintah  Kolonial  Belanda  pada  akhir  tahun  1929 meulai  menggunakan  secara  resmi  dalam  peraturan  perundang-undangan Belanda.  Istilah  hukum  adat  sebenarnya  tidak  dikenal  didalam  masyarakat,  dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. 3
Demikian  pula  pengertian  hukum  adat,  adalah  aturan-aturan  yang  tidak
3 Munir  salim,  Adat  Recht  Sebagai  Bukti  Sejarah  Dalam  Perkembangan  Hukum  Positif  Di  Indonesia, Jurnal Al-Daulah , Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015, Hlm. 19
tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati  dan  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakatnya  dan  apabila  dilanggar,  maka akan  berakibat  pada  sanksi  adat,  maupun  pengaruh  makhluk  gaib,  arwah  nenek moyangnya,  apakah  kepada  pelaku  yang  melanggar  adat  atau  kepada  anak keturunannya  pada  suatu  waktu.  Hal  ini  dapat  berpengaruh  pada  psikologi (kejiwaan)  anggota  masyarakat  adat  bila  mengabaikan/melanggar  aturan-aturan adat.  Untuk  menjaga  dan  memelihara  aturan-aturan  adat  terhadap  anak keturunan/anggota  masyarakat  adat,  maka  secara  berkesinambungan  sedini mungkin  aturan  adat  dan  unsur  yang  terkandung  dalam  adat  harus  di  tanamkan kepada setiap generasi pelanjutnya. 4
Beberapa  definisi  dan  diskripsi  untuk  bahan  analisa  dalam  rangka menggambarkan pengertian hukum adat, akan disampaikan dibawah ini. C. Van Vollenhoven menyatakan  yang  dinamakan  hukum  adat  ( adatrecht )  ialah dat samenstel  van  voor  inlanders  en  vreende  oosterlingen  geldende  gedragregels, die eenerzijds sanctie hebben (hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan). 5
Dari  pengertian  di  atas  ada  tiga  hal  penting  yang  perlu  digaris  bawahi dalam  pengertian  hukum  adat,  pertama  hukum  adat  adalah  keseluruhan  aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing. Dalam Tata Hukum Hindia Belanda pada masa itu rakyat  yang ada di wilayah Hindia Belanda digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu, orang Indonesia asli, orang timur asing dan orang eropah.  Kedua  hukum  adat  adalah  keseluruhan  aturan  tingkah  laku  yang  ada sanksinya  (upaya  paksa)  artinya,  jika  aturan  itu  dilanggar  ada  upaya  tertentu untuk  memaksa  agar  aturan  itu  tetap  ditaati;  dan  ketiga  hukum  adat  tidak dikodifikasikan,  maksudnya  tidak  tertulis  dalam  bentuk  kitap  undang-undang yang tertentu susunannya. 6
Kusumadi  Pudjosewojo memberikan  pengertian  hukum  adat  adalah ”keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis”. Pengertian tersebut hampir sama dengan  pengertian  yang  dikemukakan  oleh Soepomo yang menyatakan ”hukum adat adalah synonim dari ”hukum tak tertulis” Hukum yang tidak tertulis berarti hukum  yang  tidak  dibentuk  oleh  badan  legislatif.  Lebih  jauh Kusumadi menjelaskan  bahwa  hukum  adat  bukan  merupakan  lapangan  hukum  tersendiri
4 Ibid
5 Mahdi  Syahbandir,  Kedudukan  Hukum  Adat  dalam  Sistem  Hukum, KANUN, Vo.  12  No.  1  (2020)  , hlm. 4
6 Ibid
melainkan  meliputi  semua  lapangan  hukum.  Dengan  demikian  terdapat  hukum tatanegara adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat dan lain sebagainya.  Berdasarkan pengertian atau difinisi  yang dikemukakan  di  atas ada  tiga  ciri  khusus  yang  membedakan  hukum  adat  dengan  hukum  lain  yaitu berlaku  untuk  orang  Indonesia,  tidak  tertulis  dan  tidak  dibuat  oleh  badan legislatif. 7
2. Civil Law System
Sistem  hukum  tertulis  dalam  berbagai  literatur  memiliki  beberapa padanan  istilah,  yakni  sistem  hukum roman  law  sistem , civil  law, eropa kontinental  dan  sistem  hukum  romawi.  Namun,  untuk  mempermudah pembahasan,  penulis  lebih  sepakat  menggunakan  penyebutan civil  law  system sebagai akar dari sistem hukum tertulis. 8
Dalam  perbandingan  sistem  hukum  di  dunia, Civil  law dianggap  sistem hukum  tertua  sekaligus  paling  berpengaruh  di  dunia. 9 Ciri  utama  dari civil  law adalah  terbaginya  hukum  ke  dalam  dua  kelompok  hukum,  yaitu: Pertama, hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Kedua, hukum  yang  mengatur  hubungan  perdata  (hubungan  antar  perorangan). Pembagian  kelompok  ini  berasal  dari  pemikiran  ahli  hukum  Yunani  Gajus Ulpanus  yang  menyatakan  “hukum  publik  adalah  hukum  yang  berhubungan dengan  kesejahteraan  negara  Romawi,  hukum  perdata  adalah  hukum  yang mengatur  orang  secara  khusus;  karena  sesungguhnya  ada  hal  yang  merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata.” 10
Sistem civil  law cenderung  menganut  mazhab  legisme  dan positivisme. 11 Mazhab legisme menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam Undang-Undang  tertulis.  Hakim  dalam  melakukan  tugasnya  terikat  pada Undang-Undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan Undang- Undang belaka ( wetstoepassing ). Sedangkan Aliran Positivisme ( rechtspositivisme ) mengharuskan hukum positif sebagai hukum tertulis.  Semua persoalan  masyarakat  diatur  dalam  hukum  tertulis,  dan  undang-undang  harus ditaati oleh masyarakat.
7 Ibid
8 Lukman Santoso, Perbandingan Sistem Civil law dan Hukum IsIslam Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia, Istinbath Jurnal Hukum , Vol. 13 No. 2 (2016), Hlm. 195
9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. VIII (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2012), h. 246.
10 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
11 Yahyanto & Lukman Santoso Az, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Trussmedia, 2014), h. 30-132

## II. PEMBAHASAN
Ada  banyak  istilah  yang  dipakai  untuk  menamai  hukum  lokal:  hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, dan khusus di Indonesia – hukum “adat“.  Bagaimana  tempat  dan  bagaimana  perkembangannya  hukum  adat  dalam masyarakat tergantung kesadaran, paradigma hukum, politik hukum dan pemahaman para pengembannya- politisi, hakim, pengacara,  birokrat  dan masyarakat  itu sendiri. Hukum ada dan berlakunya tergantung kepada dan berada dalam masyarakat. 12
Bagi  penganut  Paham  Etatis,  yang  mengklaim  negara  sebagai  satu-satunya secara  sentral  sebagai  sumber  produksi  hukum,  maka  di  luar  negara  tidak  diakui adanya hukum. Paham Etatisme berujud sentralisme hukum, dipengaruhi positivisme hukum  dan  teori  hukum  murni,  maka  secara  struktural  dan  sistimatik  ujud  hukum adalah bersumber dan produksi dari negara secara terpusat termasuk organ negara di bawahnya.  Paham  sentralisme  hukum  ini  menempatkan  posisi  hukum  adat  tidak memperoleh tempat yang memadahi. Etatis hukum timbul yang didasarkan pada teori modernitas  yang  memisahkan  dan  menarik  garis  tegas  antara  zaman  modern  dan zaman  pra  modern.  Zaman  modern  ditandai  adanya  sistem  hukum  nasional,  sejak timbulnya secara nasional, sebagai kesatuan yang berlaku dalam seluruh teritorialnya. Paham  ini  timbul  dari  warisan  revolusi  kaum  borjuis  dan  hegemoni  liberal-  karena kuatnya  liberalisme,  sehingga  tumbuh  apa  yang  disebut  sentralisme  hukum  (legal centralism),  dimaknai  hukum  sebagai  hukum  negara  yang  berlaku  seragam  untuk semua pribadi yang berada di wilayah jurisdiksi negara tersebut. Menurut Max Weber dikutip  David  Trubrek  dan  Satipto  Rahardjo,  pertumbuhan  sistem  hukum  modern tidak  dapat  dilepaskan  dari  kemunculan  industrialisasi  yang  kapitalis.yang memberikan  rasionalitas  dan  prediktabilitas  dalam  kehidupan  ekonomi.  Hukum modern yang dipakai di mana-mana di dunia sekarang ini pada intinya mengabdi dan melayani masyarakat industri- kapitalis. 13
Modernisasi,  modernitas  dengan  system  politik  modernya  hadir  menambah keterpurukan  masyarakat  adat.  Di  satu  sisi  mereka  tidak  siap  untuk  menjadi  seperti masyarakat lain yang menamakan dirinya sebagi modern, sementara di sisi lain nilai- nilai  dan  system  hidup  tradisional  mereka  terancam  sirna. 14 Industrialisasi  sebagai
12 Keebet  von  Benda-Beckmann: Pluraisme  Hukum,  Sebuah  Sketsa  Genealogis  dan  Perdebatan Teoritis,  dalam:  Pluralisme  Hukum,  Sebuah  Pendekatan  Interdisipline r,  Ford  Fondation,  Huma, Jakarta, 2006 hal 21
13 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia , Kompas, 2003,23,24
14 Rafael Edy Bosko , Hak-hak masyarakat adat dalam….Op.Cit, hlm. 7
kebijakan  pembangunan  nasional,sering  diartikan  tidak  sekedar  maknanya  sebagai program atau kebijakan umum. Bahkan industrialisasi menjadi sebuah ideology yang menuntun  dan  menuntut  pembangunan  secara  berangsur  tetapi  pasti.  Apabila  tanah dibutuhkan untuk  pembangunan, semua tanah  yang  ada di  kawasan Negara menjadi kian  terkontrol  dan  jatuh  ke  penguasaan  Negara  untuk  kepentingan  pembangunan. Hukum  pertanahan  yang  sangat  dikuasai  paradigma  teritorialitas  dan  dikuati  oleh ideology  “developmentalisme”  atau  “pembangunanisme”,  menjadikan  hukum pertanahan  yang  ada  menjadi  mungkin  tidak  populis,  melainkan  sebaliknya. Bagaimanapun juga “developmentalisme” atau “pembangunanisme” lebih bersifat ke wataknya  yang  etatis  sehingga  selalu  melahirkan  marjinalisasi  di  pihak  petani tradisional  yang  notabene  adalah  pemilik-pemilik  tanah.fungsi  social  yang  menjadi landasan  hukum  hak  menguasai  Negara  atas  tanah,  dialokasikan  dengan  kekuatan hukum nasional yakni UUPA 1960. Dengan undang-undang ini semakin memperkuat posisi  Negara  ke  arah  pencarian  tanah-tanah  untuk  kepentingan  pembangunan, termasuk  pembangunan  industri.  Akibatnya  marjinalisasi  pemilik  tanah  terus berlangsung,  bahkan  uang,  politik,  dan  kekuasaan  serta  alasan  “demi  kepentingan umum”  telah  menjadikan  kian  mudahnya  rakyat  bermodal  kecil  di  atas  tanah-tanah sempit terusir dari tanah-tanah mereka sendiri. 15
Modernisasi ditandai proses transformasi masyarakat dari masyarakat agraris- rural-tradisional  ke  masyarakat  industrial-urban-modern  dan  aspek  utama,  sekaligus bagian  integral  dari  modernisasi  yakni  industrialisasi.  Industrialisasi  mempunyai andil  yang  besar  terjadinya  perubahan-perubahan,  baik  perubahan  di  bidang  social, budaya,  ekonomi,  politik  maupun  perubahan  di  bidang-bidang  kehidupan  lainnya. Oleh Gunnar Myrdal, industrialisasi di Negara-negara dunia ketiga sering diidentikan dengan  pembangunan  berbagai  industry.  Secara  social,  system  pabrik  ditandai  oleh terbentuknya  hubungan  produksi  antara  buruh  dan  majikan,  sehingga  prosesnya  di dukung  cara  kerja  yang  menggunakan  pembagian  kera  yang  terspesialisasi. Industry/pabrik  sebagai  suatu  system  produksi  diselenggarakan  secara  khusus ditempat yang terpisah dari rumah tangga. Di Negara-negara berkembang termasuk di indoensia, sistem produksi ini dijadikan sebagai symbol pembangunan. 16
Modernisasi  dalam  perkembangannya  dapat  berdampak  pada  system  hukum di  Indonesia,  dimana  pada  awalnya  hukum  adat  menjadi  sumber  paling  utama  yang diterapkan  dalam  segala  penyelasaian  masalah  hukum  hingga  datangnya  belanda yang merubah system hukum Indonesia menjadi civil law System dengan melahirkan
15 Yusriadi ,  Industrialisasi  dan  Perubahan  Fungsi  Sosial  Hak  Milik  Atas  Tanah ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 62
16 Ibid, hlm. 67
paradigm positivis-legalistik. Positivisme itu berawal dari paham sentralisme hukum, dimana kta ketahui bersama sentralisme itu telah terjadi di Indonesia pada saat rezim orde baru dengan memprioritaskan pembangunan secara sentralistis.

## 1. Permasalahan Civil Law System di Indoensia
Norma  yang  di  positifkan  menjadi  hukum  nasional  Indonesia,  itulah  yang menjadi  dasar  dari  perkembangan  Civil  Law  System  di  Indoensia,  hukum  harus tertulis  dan  manjadi  “fiksi  hukum”  bagi  semua  warga  Negara  Indonesia.  Jika dijabarkan,  maka  terdapat  pokok-pokok  konsep  dalam  Civil  Law  System  yang memiliki  problematika  di  dalamnya  karena  memicu  munculnya  problematika  dalam ruang Tata Hukum Indonesia, yakni antara lain:
Pertama ,  dalam  kultur  Civil  Law  System,  hukum  haruslah  tertulis  atau dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip legisme). 17 Undang-undang memiliki kelebihan dalam memenuhi tujuan kepastian, namun ia juga memiliki kelemahan karena sifatnya  akan  menjadi  tidak  fleksibel,  kaku,  dan  statis.  Penulisan  adalah  pembatasan, dan  pembatasan  atas  suatu  hal  yang  sifatnya  abstrak  (pembatasan  dalam  konteks materi)  dan  dinamis  (pembatasan  dalam  konteks  waktu)  seperti  halnya  value consciousness  masyarakat  ke  dalam  suatu  undang-undang  secara  logis  akan membawa kepada konsekuensi ketertinggalan substansi undang-undang tersebut atas bahan pembentuknya (nilai-nilai masyarakat), dan dengan demikian fenomena legal gap sebagai  dasar  permasalahan  substantif  Hukum  Indonesia  akan  selalu menjadi  konsekuensi  lanjutan  yang  tidak  dapat  terhindari.  Suatu  undang-undang memang  memiliki  mekanisme  pembaharuan  (legal  reform)  sebagai  upaya meminimalisir  sifat  ketidak  dinamisannya,  namun  setiap  orang  juga  mengetahui bahwa  memperbarui  suatu  undang-undang  baik  melalui  proses  legislasi  maupun proses  ajudikasi  oleh  hakim  bukanlah  perkara  yang  gampang  untuk  dilakukan. Proses  legislasi  tidak  dapat  dipungkiri  juga  merupakan  manifestasi  proses pergulatan  politik,  dimana  untuk  menghasilkan  suatu  undang-undang  yang baru tidak akan dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat karena membutuhkan upaya  pencapaian  kesepakatan  atas  kelompok-kelompok  dengan  visi  dan  misi  yang berbeda-beda.  Sedangkan  pembaruan  oleh  hakim  melalui  putusannya  (proses ajudikasi)  juga  tidak  bisa  dilakukan  secara  maksimal,  karena  kultur  Civil  Law System  menghendaki  hakim  untuk  mendasarkan  diri  secara  ketat  kepada  bunyi undang-undang  sehingga  hal  ini  menyebabkan  hakim  dalam  kultur  Civil  Law
17 Ade  Maman  Suherman,  “ Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum ,”  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2004,  hlm 68
System tidak dapat menyimpang terlalu jauh dari apa yang  telah tertulis di undang- undang, walaupun undang-undang tersebut telah ketinggalan jaman. 18
Kedua,  kultur  Civil  Law  System  mendasarkan  diri  pada  filsafat  positivisme hukum. 19 Dengan  demikian,  dalam  Civil  Law  System  terdapat  konsep  bahwa  tujuan utama  yang  disasar  oleh    hukum    bukanlah    keadilan    melainkan    kepastian, karena    filsafat    positivisme  mengutamakan  hal  yang  sifatnya  jelas  dan  pasti (positif)  di  atas  segalanya  dengan  alasan  bahwa    hanya    hal    yang    bersifat    pasti saja  yang  dapat  dijadikan  ukuran  kebenaran. Berdasarkan hal ini, maka dalam kultur Civil Law System hukum diidentikkan dengan  undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang, sehingga satu-satunya sumber hukum  adalah  undang-undang, 17 disebabkan hanya undang-undang sajalah bentuk hukum  yang  dapat  memenuhi  kriteria  positivistik  sebagaimana  di  atas.  Dengan adanya  konsep  demikian,  maka  nalar  hukum  yang  terbentuk  adalah  bahwa  sumber hukum yang ada hanyalah undang-undang, sehingga rujukan tentang sistem nilai yang ada  adalah  apa  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  bukan  sistem-sistem nilai yang lain (seperti halnya nilai yang berkembang di masyarakat). Sehingga, dari sini  dapat  terlihat  bahwa  selama  suatu  hal  telah  diatur    dengan    undang-undang secara    jelas,    maka    tanpa    alasan    apapun    undang-undang  tersebut    harus ditegakkan    karena    dialah    hukumnya,    walaupun    secara    substansi    justru bertentangan  dengan  nilai-nilai  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Pada  akhirnya, adanya  suatu  legal  gap  antara value  consciousness yang  ada  di  masyarakat  dengan yang ada pada substansi undang-undang bukanlah dianggap sebagai suatu persoalan karena  apa  yang  adil  tidaklah  diukur  dari  seberapa  mampukah  masyararakat merasakannya sebagai suatu hal yang sesuai dengan rasa keadilan mereka melainkan seberapa  sesuaikah  putusan  hakim  yang  ada  dengan  bunyi  aturan  dalam  undang- undang.
Dua  hal  di  atas  itulah  yang  merupakan  konsep  pokok  dalam  Civil  Law System, yang jika dikaitkan dengan proses pengembanan Hukum Indonesia pokok- pokok pikiran di atas menyimpan problematika yang bersifat mendasar sehingga jika diterapkan dalam ruang Tata Hukum Indonesia seperti halnya yang terjadi saat ini secara  logis  akan  menjadi  pemicu  munculnya    problematika    dalam    proses pengembanan    Hukum    Indonesia    seperti    yang  dicontohkan  di  awal  tulisan  ini. Dengan  demikian  sekarang  telah  jelas  tergambar  bahwa  adanya    problematika
18 Joeni Arianto Kurniawan, Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia , Majalah Hukum “Yuridika” FH Unair, Volume 23, No.1  Januari-April 2008 hlm. 9
19 Ade Maman Suherman, “Pengantar Perbandingan Sistem Hukum,” Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hlm. 68.
pengembanan    Hukum    Indonesia    adalah    bagian    dari    permasalahan  sistemik Hukum Indonesia, permasalahan sistem hukum Indonesia (Civil Law System). 20
2.
P
eranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia
Sebelum  masa  kolonialisme  hadir,  bumi  Nusantara  bukanlah  wilayah sosiologis  yang  hampa  hukum.  Di  berbagai  wilayah  di  Nusantara  ini  telah  terdapat kesatuan  - kesatuan   masyarakat   yang  teratur,   yang  dikelola  oleh  suatu   sistem nilai  yang  bersifat tradisional dan dipercaya secara turun-temurun. Sistem nilai yang hidup di dalam masyarakat  yang mengelola keteraturan di antara mereka inilah  yang oleh  Snouck  Hurgronje  -sewaktu  ia  menulis  buku  tentang  masyarakat  Aceh  yang berjudul  De  Atjehers-  dinamakan  sebagai  Adatrecht  atau  yang  kemudian  biasa diterjemahkan sebagai: Hukum Adat.
Hukum  adat  merupakan  hukum  yang  telah  lama  berkembang  di  Indonesia  di bandingkan  dengan  hukum  positif  yang  berkembang  saat  ini  di  Indonesia  Di  dalam masyarakat  kita,  pengertian  Hukum  Adat  juga  masih  simpang  siur.  Untuk  lebih jelasnya,maka perlu kiranya kita mengikuti beberapa paham yang berkembang dalam masyarakat  tentang  apa  Hukum  Adat  itu,  seperti  yang  dikemukakan oleh  Moh. Koesno , yakni : 21
Faham  Pertama ,  mengasosiasikan  Hukum  Adat  dengan  hukum  primitif. Pandangan ini sering kita jumpai dalam hal bilamana kita datang pada sesuatu daerah untuk  penelitian  mengenai  Hukum  Adat.  Oleh  pejabat-pejabat  setempat  atau  oleh informan-informan  yang  terpelajar  di  daerah  yang  bersangkutan,  seringkali ditunjukkan suatu masyarakat dalam  daerahnya yang hidup secara terisolir dan masih kuat  berpegang  pada  tradisi-tradisi  nenek  moyangnya.  Hukum  Adat  yang  diartikan sebagai  demikian,  menimbulkan  suatu  konsekuensi  yakni  adanya  suatu  pandangan betapa  tidak  akan  sesuainya  Hukum  Adat  untuk  dipergunakan  sebagai  hukum  yang mengarah kepada kehidupan yang modern. Dalam pandangan ini, Hukum Adat hanya sesuai dengan kehidupan yang primitif.
Faham  Kedua ,  melihat  bahwa  Hukum  Adat  sama  dengan  hukum  kebiasaan dan  melihat  Hukum  Adat  sama  denagn  kebiasaa-kebiasaan  hukum.  Hukum  Adat yang dilihat sama dengan hukum kebiasaan; yaitu sama dengan gewoonterechf, sama dengan customary  law yakni  hukum  yang  hidup  dalam  praktek  hukum  sehari-hari
20 ibid
21 Moh  Koesno, Catatan-catatan  Terhadap  Hukum  Adat  Dewasa  Ini ,  Airlangga  University  Press, Surabaya, 1979, hlm. 122-125
dalam  bentuknya  yang  relatif  konstan  untuk  sepanjang  masa  mengenai  persoalan- persoalan  hukum  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  yaang  bersangkutan.  Faham yang melihat Hukum Adat sebagai demikian' ini' membawa konsekuensi pandangan, bahwa  Hukum  Adat  tidak  berubah,  tidak  mengikuti  perkembangan  masyarakat  dan tidak  dapat  menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman.  Sedangkan  Hukum  Adat yang dilihat sebagai kebiasaan-kebiasaan hukum,  akan menunjuk Hukum Adat pada kebiasaan-kebiasaan  yang  masih  diikuti  ddengan  patuh  oleh  masyarakat  desa  yang masih  terisolir  atau  masih  berpegang  teguh  pada  tradisi  nenek  moyangnya.  Oleh .karena  kebiasaan  hukum  ialah  segala  tingkah  laku  yang  nyata  di  dalam  pergaulan kemasyarakatan sehari-hari yang menyangkut persoalan pelaksanaan suatu ketentuan hukum. Konsekuensi pandangan tersebut, melihat Hukum Adat sebagai hukum yang benar-benar  tidak  dapat  dipergunakan  di  dalam  kehidupan  yang  mengalami kemajuan.
Faham  Ketiga ,  melihat  hukum  adat  daiam  arti  sebagaimana  diikuti  oleh Snouck  Hurgronye  yang  menyatakan.  bahwa  Hukum  Adat  adalah  Adat  yang mempunyai  akibat  hukum,  kemudian  van  Vollenhoven  menegaskan  lebih  lanjut dengan  menyatakan  bahwa  Adat  yang  mempunyai  sanksi,  dan  kemudian  Ter  Haar lebih mempertegas untuk kepentingan penggarapan secara yuridis: Menurut Ter Haar, apabila seseorang ingin  mengetahui Hukum Adat  maka ditunjukkan pada keputusan para  penguasa  adat  terhadap  masalah  yang  terjadi  dalam  atau  di  luar  persengketaan yang terikat secara strukturil dengan nilai-nllai yang hidup di dalam masyarakat itu.
Faham Keempat , melihat Hukum Adat bukan sebagai suatu rumusan tentang isinya  bagaimana,  akan  tetapi  dimulai  dengan  menunjuk  nama  suatu  pengertian hukum yang hidup di dalam masyarakat bangsa kita sebagai hukum yang merupakan milik  bangsa,  karena  lahirdari  perasaan  dan  cita-cita  budaya  bangsa.  Faham  ini menamakan hukum yang demikian itu sebagai Hukum Adat, yang dinyatakan dalam keputusan  Kongres  Pemuda  tahun  1928  (Sumpah  Pemuda).  Kemudian  dipertegas kembali  pada  tahun  1960  dengan  adanya  Ketetapan  MPRS,  yang  dalam  bidang Hukum  menghendaki  pembangunan  Hukum  Nasional  berlandaskan  Hukum  Adat. Dalam  pengertian  ini,  Hukum  Adat  sebagai  golongan  -  golongan  dalam  kalangan rakyat  lndonesia  asli,  dikehendaki  menjadi  hukum  bagi  bangsa  lndonesia,  artinya Hukum Nasional Indonesia.
Dari  keempat  paham  diatas,  kita  dapat  melihat  bagaimana  peranan  hukum adat  dalam  pembangunan  hukum  nasional  Indonesia,  jika  hukum  nasional mengartikan hukum adat sebagaimana pada paham pertama, maka hukum adat tidak berperan  sama  sekali  dalam  pembangunan  hukum  nasional,  karena  hukum  adat dianggap penghambat pembangunan dan pembuat undang-undang menjadi kunci dari
segala  peraturan-perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  tanpa  memiliki kesadaran  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Paham  yang  pertama  ini  lah sekarang  sedang  berkembang  di  Indonesia,  paham  dimana  hukum  adat  lambat  laun akan hilang dan dikalahkan oleh hukum tertulis.
Berbanding  terbalik  jika  hukum  nasional  mengartikan  hukum  adat  dalam paham  ke  empat,  maka  hukum  adat  berperan  penting  dalam  pembangunan  hukum nasional  indonesia,  karena  hukum  nasional  itu  didasarkan  pada  hukum  adat  yang berlaku  di  Indonesia.  hukum  yang  merupakan  pernyataan  langsung  dari  kesadaran dan perasaan hukum bangsa lndonesia atas dasar tata budaya nasional.
Mengenai  hal  ini,  perlu  dibedakan  dari  faham  Hukum  Nasional  yang berpendirian  bahwa  bahan-bahan  hukum  itu  diambil  .dari  bahan-bahan  baik  dari dalam  maupun  dari  luar  yang  telah  diolah  dan  diberi  tempat  dalam  tata  budaya bangsa.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  Hukum  Adat  yang  dimaksudkan  adalah Hukum  Adat  yang  merupakan  pernyataan  hukum  yang  langsungdari  budaya  bangsa lndonesia sepanjang perkembangannya di dalam kehidupan sejarah. Jadi tidak hanya yang  asli  atau  murni  lndonesia,  tetapi  juga  telah  dicampur  karena  kontak  dan. pengaruh dari luar atau karena pengaruh dari dalam diri budaya bangsa.
Dengan  demikian,  maka  Hukum  Adat  tidak  perlu  dikhawatirkan  akan menghambat atau menentang perkembangan masyarakat kita ke arah kehidupan yang sesuai  dengan  tuntutan  zaman.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  sifat-sifat Hukum  Adat  yang  dinamis,  keluwesan  ketentuan-ketentuannya,  serta  asas  -  asasnya yang universal.
Jika merujuk  pada Stufen  Theorie dari Hans  Kelsen,  hirarki suatu aturan hukum  berpuncak  pada  aturan  hukum  yang  paling  dasar  serta  paling  abstrak  dan bersifat meta yuridis yang dinamakan sebagai grundnorm, sedangkan substansi hukum yang ada dalam grundnorm tersebut bukanlah berupa peraturan-peraturan melainkan nilai-nilai  abstrak  yang  bersifat  filosofis  atau  dengan  kata  lain  bersubstansikan filsafat  hukum  yang  menjiwai  segala  aturan  hukum  yang  ada  di  bawahnya.  Dari adanya konsep ini, maka tidak salah apabila Pembukaan
UUD  45  sebagai   penjabaran  normatif  lebih  lanjut   dari Pancasila  dikategorilan sebagai grundnorm dalam pararelisasi konsep Stufen theorie dari Hans Kelsen di atas  terhadap  struktur  hirarki  Tata  Hukum  Indonesia.  Jika  melihat  lebih  lanjut  pada Penjelasan  “Umum”UUD  45  bagian  III,  maka  akan  diketahui  bahwa  kedudukan Pembukaan  UUD  45  adalah  sebagai  penjabaran  pokok-pokok  pikiran  yang mewujudkan  cita-cita  hukum  (rechtsidee)  yang  menguasai  hukum  dasar  negara. Penjelasan UUD 45 tentang kedudukan Pembukaan UUD  45  ini  tentu  mempertegas bahwa    Pembukaan  UUD  45  inilah  yang  merupakan Grundnorm dalam  hirarki
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Tata Hukum Indonesia, sehingga ia berfungsi sebagai welbron (sumber  hukum)  dari  Tata  Hukum  Nasional. Rechtsidee adalah  penyatuan  nilai-nilai yang  memegang  peranan  dalam  hidup  masyarakat  dengan  dipengaruhi  oleh  filsafat hidup  yang  diyakini  oleh  masyarakat  tersebut,  sehingga  jika  Pembukaan  UUD  45 berisikan  pokok-pokok  pikiran  yang  mewujudkan rechtsidee nasional  kita,  maka pokok-pokok  pikiran  dalam  Pembukaan  UUD  45  adalah  perwujudan  dari  nilai-nilai asli  masyarakat  Indonesia.  Dengan  kata  lain,  Pembukaan  UUD  45  sebagai grundnorm  dalam  hirarki  Tata  Hukum  Indonesia  adalah  penjabaran  dari  nilai-nilai Adat bangsa Indonesia. 22
Hal  tersebut  semakin  diperkuat  jika  kita  melihat  penjelasan  dalam  UUD  45 tentang  pokok-pokok  pikiran  dalam  Pembukaan  UUD  45.  Dalam  pokok  pikiran Pembukaan  UUD  45  dijabarkan  empat  empat  pokok  pikiran  yang  terkandung  dalam Pembukaan  UUD  45,  terutama  dalam  alenia  ke-4  atau  alenia  terakhir.  Secara  singkat, pokok-pokok pikiran tersebut adalah :
a. Bentuk negara Indonesia adalah negara persatuan.
b. Pendirian  negara  Indonesia  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat.
c. Sistem  negara  Indonesia  adalah  sistem  yang  berdasarkan  atas  kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan.
d. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Keempat    hal    diataslah,    yang    tidak    lain    juga    merupakan    pokok-pokok pikiran    dalam  Pancasila,  adalah  pokok-pokok  pikiran  yang  dikandung  dalam Pembukaan  UUD  45  yang  secara  jelas  menggambarkan  dan  mencerminkan karakteristik serta corak masyarakat asli Indonesia  yang  sekaligus  juga  merupakan corak    dan    karakteristik    dari    Hukum    Adat  masyarakat  Indonesia.  Negara berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah  pencerminan  sifat    religio-magistik masyarakat    Indonesia,    yaitu    yang    mempercayai    adanya    kekuatan metafisik-transendental di  luar dirinya  yang  melingkupi  serta  menguasai  seluruh aspek  kehidupannya.  Pokok  pikiran  tentang  negara  persatuan,  tujuan  mewujudkan keadilan  sosial,  serta  sistem  negara  yang  berdasarkan  kedaulatan  rakyat  dan permusyawaratan  perwakilan  adalah  pencerminan  dari  karakter  komunalistik  dan kekeluargaan  yang  ada  dalam  masyarakat  Indonesia.  Bahkan  dalam  Penjelasan “Umum”  bagian  II  butir  3  ditegaskan  bahwa  pokok  pikiran    tentang    sistem
22 Joeni Arianto Kurniawan, Hukum Adat dan….,Op.Cit
kenegaraan    yang    berdasarkan    kedaulatan    rakyat    dan    sistem  permusyawaratan perwakilan adalah sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 23
Hukum  adat  diakui  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang-undang  Dasar 1945  pasal  18B  ayat  2  menyatakan  :  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  negara  Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Dengan diakuinya hukum adat dalam amandemen UUD 45, maka hukum adat sekarang lebih dihargai oleh hukum nasional. Dan dalam pelaksanaannya,seharusnya hukum adat lebih diutamakan dibandingkan hukum nasional. Karena hukum adat lah yang lebih mampu menyelasaikan masalah dalam masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat di daerahnya. Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Jadi sudah sepantasnyalah hukum adat ini dipertahankan dan dihargai.
Berangkat  dari  adanya  kesadaran  kritis  ini,  maka  tawaran  dan  wacana  untuk kembali  kepada  hukum  adat  sebagai  ontologi  pembangunan  dan  pengembanan hukum  Indonesia  adalah  suatu  tawaran  yang  logis,  kritis,  serta  solutif,  sehingga dengan  demikian  merupakan  suatu  keniscayaan  dalam  tujuan  penciptaan  Hukum Indonesia  yang  mampu  memberikan  keadilan  bagi  rakyat  Indonesia.  Hukum  adat adalah sistem hukum yang sama sekali berbeda dengan Civil Law System. Hukum adat adalah bersifat hukum non statutair atau hukum tidak  tertulis, 24 karena mewujud pada kebiasaan  hidup  sehari-hari  dalam  masyarakat.  Adanya  corak  ini  disebabkan  oleh adanya keyakinan dalam masyarakat kita bahwa apa yang tertulis sebagai suatu bentuk rumusan  dapat  mudah  menimbulkan  salah  sangka  karena  masyarakat  kita  telah lama  sadar  bahwa  apa  saja  yang  dinyatakan  dalam  kata  selalu  akan  menunjukkan kepada  hal-hal  yang  tidak  sepenuhnya  tepat  mengenai  apa  yang  sebenarnya dikandung dalam intinya.
Dengan  adanya  corak  hukum  adat  yang  non  statutair  ini,  maka  dengan sendirinya  dapat  tergambar  bahwa  hukum  adat  tidak  mengenal  prinsip  legisme maupun filsafat positivisme sebagaimana yang terkandung dalam Civil Law System. Dengan adanya corak non statutair  yang merupakan a contrario dari prinsip legisme
23 Penjelasan  “Umum” UUD 45, bagian II.
24 Surojo Wignjodipuro, “ Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat ,” Alumni, Bandung, 1979, hlm. 5
ini,  maka  hukum  adat  justru  terbebas  dari  keterbatasan  dan  statisme  yang  menjadi konsekuensi  bentuk  hukum  tertulis,  dengan  demikian  hukum  adat  dengan  sendirinya selalu memiliki sifat dinamis karena hukum adat adalah living law  atau  hukum  yang  hidup  sehingga  ia  akan  tumbuh  dan  berkembang  seiring dinamisme  budaya  masyarakat  tersebut.  Disamping  itu,  filsafat  positivisme  tidak dikenal dalam hukum adat.  Sebaliknya,  hal-hal  yang  sifatnya  metafisika  -yang dalam  filsafat  positivisme dikategorikan sebagai hal-hal yang tidak dapat dijadikan sebagai ukuran kebenaran karena tidak bersifat pasti- justru mendapatkan kedudukan yang utama dalam hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari corak religio-magistik yang ada  dalam  hukum  adat  yang  juga  sekaligus  corak  masyarakat  Indonesia,  sehingga keseimbangan  kosmik  yang  merupakan  kesatuan  tata  dunia  lahir  dan  batin  adalah tujuan  yang  ingin  disasar  oleh  adanya  pengaturan  dalam  hukum  adat.  Dengan demikian,  pengembanan  dan  penegakan  hukum  tidak  hanya  sebatas  memenuhi tuntutan  “keadilan”  yang  diredusir  maknanya  menjadi  “apa  yang  telah  menurut hukumnya”  saja,    melainkan    demi    menjaga    keseimbangan    kosmis    berdasarkan rasa    keadilan    yang  berkembang  di  dalam  masyarakat.  Hukum  adat  justru menghindari  sifat  kepastian  secara  sempit  sebagaimana  yang  diutamakan  oleh positivisme  hukum  dalam  kultur  Civil  Law  System,  karena  segala  hal  menurut hukum adat tidak dapat disama ratakan melainkan harus dikaji dan dipertimbangkan konteksnya menurut tempat, waktu, dan keadaannya (deso, kolo,  potro). 35 Dengan  adanya  fleksibilitas  ini,  maka  kesulitan  untuk  selalu  dapat terpenuhinya  tuntutan  keadilan  akibat  adanya  kecenderungan  pertentangan  antara tujuan  keadilan  dan  kepastian  (yang  mana  di  dalam  kultur  Civil  Law  System dengan  positivisme  hukumnya  cenderung  lebih  diutamakan  tujuan  kepastian) dipastikan tidak akan ditemui, sehingga secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum adat akan selalu linier dengan tujuan keadilan. 25

## III. Kesimpulan
Dari beberapa uraian diatas maka dapat penulis simpulkan sebagi berikut :
1. Hukum  adat  merupakan  hukum  yang  lebih  dulu  ada  dibandingkan  hukum nasional,  yang  dimana  dalam  proses  modernisasi  yang  sekarang  terjadi  di Indonesia,  hukum  adat  harus  tetap  di  pertahankan,  dan  jangan  sampai  hukum adat kalah dengan industrialisasi yang sekarang berkembang dan mejadi bahan bagi pemerintah untuk menghancurkan hukum adat.
2. problematika    pengembanan    Hukum    Indonesia    adalah    bagian    dari
25 Joeni Arianto Kurniawan, Hukum Adat dan….,Op.Cit
permasalahan  sistemik  Hukum  Indonesia,  permasalahan  sistem  hukum Indonesia  (Civil  Law  System).  Yang  sangat  terlihat  jelas  pada  pembuatan Undang-undang  yang  kurang  memperhatikan  hukum  adat,  secara  jelas  terbuti pada  lahirnya  UU  penanaman  modal  asing  dan  UU  pertambangan  yang  pada pokoknya  UU  tersebut  telah  menyingkirkan  masyarakat  hukum  adat  dalam wilayahnya.
3. Konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dengan adanya Pasal 18 yang menghargai dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal  ini  seharusnya  dimaknakan  bahwa  dalam  pembentukan  suatu  Undang- undang  seharusnya  memperhatikan  hukum  adat,  seperti  pada  definisi  hukum adat  paham  kedua  diatas  bahwa  hukum  adat  merupakan  hukum  yang merupakan  pernyataan  langsung  dari  kesadaran  dan  perasaan  hukum  bangsa lndonesia atas dasar tata budaya nasional.
4. Perbedaan yang sangat mendasar dalam konsep hukum adat dan hukum nasional Indonesia  adalah,  hukum  adat  bertujuan  untuk  mencapai  suatu  keadilan  bagi masyarakat  hukum  adat, sedangkan  hukum  nasional  bertujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ade  Maman  Suherman,  “Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum,”  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Keebet  von  Benda-Beckmann: Pluraisme  Hukum,  Sebuah  Sketsa  Genealogis  dan Perdebatan  Teoritis,  dalam:  Pluralisme  Hukum,  Sebuah  Pendekatan Interdisipline r, Ford Fondation, Huma, Jakarta, 2006
Moh  Koesno,    Catatan-catatan  Terhadap  Hukum  Adat  Dewasa  Ini,  Airlangga University Press, Surabaya, 1979
Rafael  Edy  Bosko ,  Hak-hak  masyarakat  adat  dalam  kkonteks  pengelolaan sumberdaya alam , penerjemah oleh Aviva Nababan, ELSAM, Jakarta, 2006 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia , Kompas, 2003 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. VIII (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2012)
Surojo  Wignjodipuro,  “ Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat ,”  Alumni,  Bandung,
1979
Yahyanto & Lukman Santoso Az, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Trussmedia, 2014)
Yusriadi , Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

## ARTIKEL
R. Yando Zakaria Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia dan Penegakan Hak- hak Masyarakat Adat :  Kertas Posisi KPA (Position Paper) No. 005/1998
Joeni  Arianto  Kurniawan, Hukum  Adat  dan  Problematika  Hukum  Indonesia ,  Majalah Hukum “Yuridika” FH Unair, Volume 23, No.1  Januari-April 2008
Mahdi  Syahbandir,  Kedudukan  Hukum  Adat  dalam  Sistem  Hukum, KANUN, Vo.  12 No. 1 (2020)
Lukman  Santoso,  Perbandingan  Sistem  Civil  law  dan  Hukum  IsIslam  Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia, Istinbath Jurnal Hukum , Vol. 13 No. 2 (2016),
Munir salim, Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Al-Daulah , Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015
, Hlm. 19
1 Ibid
1 , hlm. 4 1 Ibid 1 Ibid 1 Hlm. 195 1 , h. 246.
1 1 , h. 30-132
Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408