## Analisa Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan Apartemen Pada PT Pong Codan Indonesia Periode Tahun 2013

## Oleh: Rahmat Mulyana Dali dan Marmiah

## Abstrak
Salah satu jenis pajak penghasilan yaitu PPh pasal 4 ayat (2) yang terdiri dari prosedur perhitungan,  pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan.  Tujuan  melakukan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4  ayat  (2)  atas  persewaan  tanah  dan  atau  bangunan  pada  PT  Pong  Codan  Indonesia dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder.
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang  diterima  atau  diperoleh  dalam  suatu  tahun  pajak  dan  salah  satu  perusahaan  yang melaksanakan  pemotongan  pajak  penghasilan  adalah  PT  Pong  Codan  Indonesia  yaitu perusahaan  yang  bergerak  dibidang  otomotif  dalam  pengolahan  karet  (rubber manufacturing). Hasil penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan penulis diperoleh bahwa  penerapan  prosedur  PPh  pasal  4  ayat  (2)  yang  dilakukan  PT  Pong  Codan Indonesia  mengenai  pemotongan  dan  penyetoran  telah  sesuai  dengan  UU  yang  berlaku, sedangkan untuk prosedur pelaporan terdapat keterlambatan pelaporan.
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  PPh  pasal  4  ayat  (2)  telah dilaksanakan  dengan  baik,  tetapi  masih  ada  kesalahan  yang  harus  diperbaiki  sesuai dengan UU terutama dalam hal pelaporan.
Kata Kunci: PPh Pasal 4 ayat (2) Final
I.   PENDAHULUAN 1.    Latar belakang Penelitian Pembangunan Nasional dilaksanakan untuk mewujudkan
masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan makmur  berdasarkan  Undang-Undang Dasar  1945  dan  pancasila,  yang  tidak hanya  mengakibatkan  keadaan  ekonomi dan  sosial  menjadi  lebih  baik,  namun
juga menimbulkan dorongan dan tuntunan  untuk mengadakan modernisasi di  segala  bidang  kehidupan  masyarakat. Pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya  merata  sehingga  membuat kesenjangan masyarakat Indonesia semakin meningkat.
Dengan  demikian  wilayah  Indonesia yang belum merasakan adanya
pembangunan  terutama  oleh  pemerintah masih  sangat  memerlukan  tangan-tangan yang bersedia membangun dan meningkatkan  kesejahteraan  penduduk menjadi  daerah  yang  mandiri  setara dengan  daerah-daerah  lain  yang  sudah mengalami  pembangunan  di  Indonesia. Jumlah  penduduk  yang  besar  merupakan salah satu modal Pembangunan Nasional, namun karena penyebarannya  yang tidak merata  menyebabkan  program-program pembangunan  lebih  terkonsentrasi  pada daerah yang jumlah penduduknya banyak.
Dalam  mengatasi  hal  tersebut  maka untuk  mencapai  tujuan  pembanguan nasional, peningkatan pendapatan Negara merupakan  hal  pokok  untuk  mendukung pembangunan Indonesia.Peningkatan
pendapatan  tidak  hanya  mengandalkan hasil  dari  sumber  daya  alamnya  saja, namun juga harus memaksimalkan penerimaan  Negara  terutama  dalam sektor perpajakan.Pajak merupakan salah
satu  sumber  pendapatan  terbesar  yang dapat diandalkan pemerintah dan mempunyai peranan besar dalam
membiayai
penyelenggaraan
Pembangunan Nasional.
Sejalan  dengan  pemikiran  sumber terbesar  penerimaan  Negara  berupa pajak,  maka  untuk  mendukung  hal  itu perlu  ditingkatkan  kesadaran  dan  peran serta  masyarakat  dalam  pembiayaan pembanguanan  yang  tercemin  dalam kepatuhan  membayar  pajak.Dunia  usaha semakin meluas dan perusahaan- perusahaan bermunculan, atas pengahasilan dari usaha tersebut pengusaha tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak.
Jadi  disisi  lain  masih  terlihat, pengetahuan  masyarakat  Indonesia  dan para  pengusaha  pada  khususnya  tentang perpajakan masih relatif rendah.
Sehingga  kepatuhan  masyarakat  akan pentingnya memenuhi kewajiban mambayar  pajak  pun  masih  jauh  dari
harapan.  Dalam  upaya  meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya memenuhi  kewajiban  membayar  pajak, maka  penulis  mencoba  menjelaskan salah satu jenis pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima dalam berbagai bidang usaha di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
Dari  berbagai  jenis  penghasilan, penulis  tertarik  akan  salah  satunya  yaitu penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan, karena dari
penghasilan  itu  mungkin  tidak  sedikit keuntungan yang diterima, dan
keuntungan  inilah  yang  akan  disebut penghasilan atas sewa yang akan menjadi Objek Pajak Penghasilan. Karena
pengenaan  pajak  atas  penghasilan  sewa ini bersifat final dan dari segi perpajakan, penghitungan dan pengenaannya berbeda dengan  pengenaan  Pajak  Penghasilan dari objek pajak lainnya.
2.    Permasalahan.
Untuk mengetahui apakah penerapan pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan pajak  penghasilan  pasal  4  ayat  (2)  atas persewaan  tanah  dan/atau  bangunan apartemen pada PT Pong Codan Indonesia  periode  tahun  2013  sudah sesuai  dengan  Undang-undang  No.  28 tahun  2007  dan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 5
Tahun 2002 tentang
Pembayaran  Pajak  Penghasilan  atas
Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan?
3.    Tujuan dan manfaat penelitian
Dari uraian latar belakang penelitian, dan melihat dari permasalahan yang akan ditulis  dalam  karya  jurnal,  adapun manfaat sebagai berikut;
3.2.Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  masukan-masukan yang bermanfaat  bagi  pihak manajemen  untuk menganalisa pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan atas penyewaan tanah
dan/atau  bangunan.  Apakah  telah  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5
Tahun 2002 pengakuan pendapatan yang dipakai  sekarang  telah  sesuai  dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. 3.3.Penulisan      ini  diharapkan  dapat memberikan  masukan-masukan yang bermanfaat  bagi  pihak-pihak  lain  untuk menambah  pengetahuan  sebagai  dasar acuan bagi penelitian selanjutnya.
4.    Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  penulis untuk  mendapatkan  informasi  atau  data adalah sebagai berikut: 4.1. Wawancara
Teknik memperoleh data dengan dilakukan  tanya  jawab  secara  langsung kepada  bagian  yang  terkait  mengenai objek  yang  berhubungan  dengan  laporan Pajak Penghasilan  Pasal 4 ayat (2). Agar mendapatkan  informasi  yang  akurat maka saya melakukan wawancara langsung  kepada  Staff  Pajak  PT  Pong Codan Indonesia.
4.2. Studi Pustaka
Dalam metode ini penulis
mengumpulkan  informasi  dari  berbagai sumber  yang  berkaitan  dengan  laporan yang penulis buat seperti dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penulisan,  dan  juga  buku–buku  yang terdapat  pada  perpustakaan  yang  telah menyediakan  laporan  dan  data  secara relevan yang berhubungan untuk laporan ini.
4.3. Observasi
Dalam  metode  ini  penulis  mencari informasi  dan  data  langsung  mengenai proses Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
5.    Istilah dan landasan teori.
5.1  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1)
5.2  Mardiasmo  (2013:  155)  mengartikan Pajak  Penghasilan  adalah  Pajak  yang dikenakan  terhadap  Subjek  Pajak  atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
5.3  Chairil  Anwar  Pohan  (2014:  370) Pengertian  Pajak  Penghasilan  Pasal  4 ayat (2)

## II.   PEMBAHASAN
Berdasarkan  kasus  yang  dibahas  oleh penulis  pada  PT  Pong  Codan  Indonesia ini,  pada  pelaksanaannya  mekanisme pemotongan,  perhitungan,  penyetoran dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Final  Pasal  4  ayat  (2)  dari  persewaan tanah dan bangunan dilakukan oleh pihak yang  menyewa  apartemen,  dalam  hal  ini
adalah  PT  Pong  Codan  Indonesia, sedangkan pihak yang yang menyewakan apartemen  adalah  Kam  Cheong  Loong. PT  Pong  Codan  Indonesia  selaku penyewa  memotong,  menyetor  dan melaporkan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto  nilai  persewaan  apartemen  yang  di bayarkan kepada pihak yang menyewakan  gedung,  dalam  hal  ini adalah  Kam  Cheong  Loong.  Dan membayar  biaya  Listrik,  service  charge kepada  pihak  pengelola  gedung,  dalam hal ini adalah PT. Makmur Jaya Serasi.
A. Pelaksanaan Perhitungan
Pemotongan  Pajak  Penghasilan Pasal  4 ayat  (2)  PT  Pong  Codan Indonesia.
Tabel 4.1

## Pajak Terutang
Bulan Biaya Sewa
Tarif Pajak Menurut PP
No. 5 Th.
2002
Pajak Terutang Tarif Pajak yang di terapkan di Pong
Codan Pajak Terutang
Januari
7.000.000 10% 700.000 10% 700.000 Februari 7.000.000 10% 700.000 10% 700.000 Maret 7.628.600 10% 762.860 10% 762.860 April 10.328.000 10% 1.032.800 10% 1.032.800 Mei 7.856.437 10% 785.644 10% 785.644 Juni 7.868.611 10% 786.861 10% 786.861 Juli 10.803.660 10% 1.080.366 10% 1.080.366 Agustus 14.283.334 10% 1.428.334 10% 1.428.334 September 7.965.150 10% 796.515 10% 796.515 Oktober 11.084.850 10% 1.108.485 10% 1.108.485 November 8.253.330 10% 825.333 10% 825.333 Desember 8.256.440 10% 825.644 10% 825.644 Total 108.328.412 10.832.842 10.832.842 Sumber : PT Pong Codan Indonesia, 2013
Penjelasan Tabel:
1. Masa  Pajak  bulan  Januari  tahun 2013
PT  Pong  Codan  Selaku  pihak  yang menyewa  apartemen  yang  diperuntukan
untuk  tempat  tinggal  karyawan  yang berasal  dari  Jepang  selama  berada  di Indonesia  melakukan  kontrak  sewa apartemen  dengan  Kam  Cheong  Loong selaku pihak yang menyewakan
apartemen dengan angsuran sewa sebesar Rp 7.000.000,-
Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang  dibayar  oleh  PT  Cong  Podan Indonesia.
10% x Rp. 7.000.000 = Rp 700.000,-
Jadi,  Pajak  yang  dipotong  oleh  PT  Cong Podan  Indonesia  untuk  masa  Januari 2013  atas  persewaan  Bangunan  terhadap
Kam Cheong Loong sebesar Rp 700.000.- dan sudah sesuai dengan PP no
5 tahun 2002.
Pencatatan Jurnal:
Saat Pemotongan Pajak:
Beban Sewa Rp 7.000.000
Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)
Rp    700.000
Kas Rp 6.300.000 Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)
Rp 700.000 Kas Rp 700.000
2. Masa  Pajak  bulan  Februari    tahun 2013
Pada  bulan  Februari  2013  PT  Pong Codan  Indonesia  membayar  angsuran apartemen dengan angsuran sewa sebesar Rp 7.000.000.-
Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia . 10% x Rp 7.000.000 = Rp 700.000.-
Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan  Indonesia  untuk  masa  Februari 2013  atas  Persewaan  Bangunan  terhadap Kam Cheong Loong sebesar Rp
700.000.- dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.
Pencatatan Jurnal:
Saat Pemotongan Pajak:
Beban Sewa  Rp 7.000.000
Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)
Rp    700.000
Kas Rp 6.300.000
Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)
Rp 700.000
Kas Rp 700.000

## 3. Masa Pajak bulan Maret  tahun 2013
Pada bulan Maret  2013 PT Pong Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan  angsuran  sewa  termasuk  biaya perawatan,  pemeliharaan,  keamanan  dan service charge sebesar Rp 7.628.600.- Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia.

## 10% x Rp 7.628.600 = Rp 762.860.-
Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan Indonesia untuk masa Maret 2013 atas  Persewaan  Bangunan  terhadap  Kam Cheong  Loong  dan  PT  Makmur  Jaya Serasi  sebesar  Rp  762.860.-  dan  sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002. Pencatatan Jurnal:
Saat Pemotongan Pajak:
Beban Sewa  Rp 7.628.600
Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)
Rp    762.860
Kas Rp 6.865.740
Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)
Rp 762.860
Kas Rp 762.860

## 4. Masa Pajak bulan April  tahun 2013
Pada  bulan  April    2013  PT  Pong  Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan  angsuran  sewa  termasuk  biaya perawatan,  pemeliharaan,  keamanan  dan service  charge  dan  tambahan  biaya lingkungan  yang  mencangkup  biaya listrik dan air sebesar Rp 10.328.000.- Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia . 10% x Rp 10.328.000 = Rp 1.032.800.- Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan  Indonesia  untuk  masa  April  2013 atas  Persewaan  Bangunan  terhadap  Kam Cheong  Loong  dan  PT  Makmur  Jaya Serasi  sebesar  Rp  1.032.800.-  dan  sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.
Pencatatan Jurnal:
Saat Pemotongan Pajak:
Beban Sewa  Rp 10.328.000
Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)
Rp 1.032.800
Kas Rp 9.295.200
Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)
Rp 1.032.800
Kas Rp 1.032.800

## 5. Masa Pajak bulan Mei  tahun 2013
Pada  bulan  Mei    2013  PT  Pong  Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan  angsuran  sewa  termasuk  biaya perawatan,  pemeliharaan,  keamanan  dan service charge sebesar Rp 7.856.437.- Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia . 10% x Rp 7.856.437 = Rp 785.644.-
Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan  Indonesia  untuk  masa  Mei  2013 atas  Persewaan  Bangunan  terhadap  Kam Cheong  Loong  dan  PT  Makmur  Jaya Serasi  sebesar    Rp  785.644.-  dan  sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002. Pencatatan Jurnal:
Saat Pemotongan Pajak:
Beban Sewa  Rp 7.856.437
Pajak Terutang pasal 4 ayat (2) Rp    785.644
Kas Rp 7.070.793
Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)
Rp 785.644 Kas Rp 785.644
6. Masa Pajak bulan Juni  tahun 2013
Pada  bulan  Juni    2013  PT  Pong  Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan  angsuran  sewa  termasuk  biaya perawatan,  pemeliharaan,  keamanan  dan service charge sebesar Rp 7.868.611.- Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia . 10% x Rp 7.868.611 = Rp 786.861.-
Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan  Indonesia  untuk  masa  Juni  2013 atas  Persewaan  Bangunan  terhadap  Kam Cheong  Loong  dan  PT  Makmur  Jaya Serasi  sebesar  Rp  786.861.-  dan  sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.
Pencatatan Jurnal:
Saat Pemotongan Pajak:
Beban Sewa  Rp 7.868.611
Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)
Rp    786.861
Kas Rp 7.081.750
Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)
Rp 786.861 Kas
Rp 786.861

## 7. Masa Pajak bulan Juli  tahun 2013
Pada  bulan  Juli    2013  PT  Pong  Codan Indonesia membayar angsuran apartemen dengan  angsuran  sewa  termasuk  biaya perawatan,  pemeliharaan,  keamanan  dan service  charge  dan  tambahan  biaya lingkungan  yang  mencangkup  biaya listrik dan air sebesar Rp 10.803.660.- Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia . 10% x Rp 10.803.660= Rp 1.080.366.- Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan  Indonesia  untuk  masa  Juli  2013 atas  Persewaan  Bangunan  terhadap  Kam Cheong  Loong  dan  PT  Makmur  Jaya Serasi  sebesar  Rp  1.080.366.-  dan  sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.
Pencatatan Jurnal:
Saat Pemotongan Pajak: Beban Sewa  Rp 10.803.660 Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)
Rp 1.080.366
Kas Rp 9.723.294
Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2) Rp 1.080.366 Kas Rp 1.080.366
8. Masa  Pajak  bulan  Agustus    tahun
2013
Pada  bulan  Agustus  2013  PT  Pong Codan  Indonesia  membayar  angsuran apartemen dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan  dan  service  charge  untuk karyawan serta tambahan sewa apartemen  untuk  relasi  dari  jepang sebesar Rp 14.283.334.-
Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia . 10% x Rp 14.283.334.- = Rp 1.428.334.-
Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan  Indonesia  untuk  masa  Agustus 2013  atas  Persewaan  Bangunan  terhadap Kam  Cheong  Loong  ,  PT  Makmur  Jaya
Serasi  dan  Than  Stenly  Granida  P. sebesar  Rp  1.428.334.-  dan  sudah  sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.
Pencatatan Jurnal: Saat Pemotongan Pajak: Beban Sewa  Rp 14.283.334 Pajak Terutang pasal 4 ayat (2) Rp   1.428.334
Kas Rp 12.855.000
Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)
Rp 1.428.334
Kas Rp 1.428.334
9. Masa  Pajak  bulan  September    tahun 2013
Pada  bulan  September  2013  PT  Pong
Codan  Indonesia  membayar  angsuran apartemen dengan angsuran sewa
termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge sebesar Rp 7.965.150.-
Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia . 10% x Rp 7.965.150.- = Rp 796.515.-
Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan  Indonesia  untuk  masa  September 2013  atas  Persewaan  Bangunan  terhadap Kam  Cheong  Loong    dan  PT  Makmur Jaya  Serasi  sebesar  Rp  796.515.-  dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002. Pencatatan Jurnal:
Saat Pemotongan Pajak:
Beban Sewa  Rp 7.965.150
Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)
Rp    796.515
Kas Rp 7.168.635
Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)
Rp 796.515
Kas Rp 796.515
10. Masa  Pajak  bulan  Oktober    tahun
2013
Pada  bulan  Oktober  2013  PT  Pong Codan  Indonesia  membayar  angsuran apartemen dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan  dan  service  charge  dan tambahan biaya lingkungan yang
mencangkup biaya  listrik dan air sebesar Rp 11.084.850.-
Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .

## 10% x Rp 11.084.850.-= Rp 1.108.485.-
Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong
Codan  Indonesia  untuk  masa  Oktober 2013  atas  Persewaan  Bangunan  terhadap Kam  Cheong  Loong    dan  PT  Makmur Jaya  Serasi  sebesar  Rp  1.108.485.-  dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002. Pencatatan Jurnal:
Saat Pemotongan Pajak:
Beban Sewa  Rp 11.084.850
Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)
Rp 1.108.485
Kas Rp 9.976.365 Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2) Rp 1.108.485 Kas Rp 1.108.485
11. Masa  Pajak  bulan  November    tahun 2013
Pada  bulan  November  2013  PT  Pong Codan  Indonesia  membayar  angsuran apartemen dengan angsuran sewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge sebesar Rp 8.253.333.-
Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia . 10% x Rp8.253.333.- = Rp 825.333.-
Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan  Indonesia  untuk  masa  November 2013  atas  Persewaan  Bangunan  terhadap Kam  Cheong  Loong    dan  PT  Makmur Jaya  Serasi  sebesar  Rp  825.333.-  dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002. Pencatatan Jurnal:
Saat Pemotongan Pajak:
Beban Sewa  Rp 8.253.333
Pajak Terutang pasal 4 ayat (2)
Rp    825.333
Kas Rp 7.428.000 Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)
Rp 825.333 Kas Rp 825.333
12. Masa  Pajak  bulan  Desember    tahun
2013 Pada  bulan  Desember  2013  PT  Pong Codan  Indonesia  membayar  angsuran apartemen dengan angsuran sewa
termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan dan service charge sebesar Rp 8.256.440.-
Maka Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dibayar PT Cong Podan Indonesia .
10% x Rp 8.256.440.-= Rp825.644.-
Jadi, Pajak yang di potong oleh PT Pong Codan  Indonesia  untuk  masa  Desember 2013  atas  Persewaan  Bangunan  terhadap Kam  Cheong  Loong    dan  PT  Makmur Jaya  Serasi  sebesar  Rp  825.644.-  dan sudah sesuai dengan PP no 5 tahun 2002.
Pencatatan Jurnal:
Saat Pemotongan Pajak: Beban Sewa Rp 8.256.440 Pajak Terutang pasal 4 ayat (2) Rp  825.644 Kas Rp 7.430.796 Saat Penyetoran Pajak:
Pajak Terutang Pasal 4 ayat (2)
Rp 825.644
Kas Rp 825.644

## B. Penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan
Tanah  dan  atau  Bangunan  pada  PT Pong Codan Indonesia.
Tabel 4.2 Penyetoran Pajak
Bulan
Tanggal Setor menurut Peraturan
Menkeu No. 80/PMK.03/2010 Tanggal Setor Pajak Keterangan Januari 11 Februari 2013 08 Februari 2013 Tidak Terlambat Februari 11 Maret 2013 08 Maret 2013 Tidak Terlambat
Maret 10  April 2013 09 April 2013 Tidak Terlambat April 10  Mei 2013 08 Mei 2013 Tidak Terlambat Mei 10 Juni 2013 10 Juni 2013 Tidak Terlambat Juni 10 Juli 2013 10 Juli 2013 Tidak Terlambat Juli 10  Agustus 2013 05 Agustus 2013 Tidak Terlambat Agustus 10 September 2013  06 September 2013 Tidak Terlambat September 10 Oktober 2013 07 Oktober 2013 Tidak Terlambat Oktober 11 November 2013 11 November 2013 Tidak Terlambat November 10 Desember 2013 09 Desember 2013 Tidak Terlambat Desember 10 Januari 2014 09 Januari 2014 Tidak Terlambat
Sumber : PT Pong Codan Indonesia, 2013
Penjelasan Tabel:
1. Masa  Pajak  bulan  Januari  tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.  Jadi  penyetoran  pajak  untuk masa  pajak  Januari  2013  paling  lama  di setor  pada  tanggal  11  Februari  2013, Penyetoran  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal  4  ayat  (2)  menggunakan  formulir Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  atas  nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran yang di isi rangkap 4 dengan peruntukkan sebagai berikut:
a. Lembar  1  untuk  PT  Pong  Codan
Indonesia
b. Lembar 2 untuk KPP melalui KPPN
c. Lembar  3  untuk  dilaporkan  oleh

## Wajib Pajak ke KPP
d. Lembar  4  untuk  Bank  Persepsi  atau
Kantor Pos dan Giro,Serta mencantumkan  kode  akun  pajak 411128  dan  kode  jenis  setoran  403. Penyetoran  PPh  Pasal  4  ayat  (2) oleh  PT  Pong  Codan  Indonesia dilakukan  pada  hari  Jum’at,  tanggal 08  Februari  2013  melalui  Kantor
Posdan Giro dengan jumlah pembayaran Rp 700.000,-
2. Masa  Pajak  bulan  Februari    tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  Jadi  penyetoran  pajak  untuk
masa pajak Februari 2013 paling lama di setor pada tanggal 11 Maret
2013.Penyetoran  PPh  Pasal  4  ayat  (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 08 Maret 2013 melalui  Kantor  Pos  dan  Giro  dengan jumlah pembayaran Rp 700.000,-
3. Masa Pajak bulan Maret  tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  Jadi  penyetoran  pajak  untuk masa  pajak  Maret  2013  paling  lama  di setor pada tanggal 10 April
2013.Penyetoran  PPh  Pasal  4  ayat  (2)
oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan
pada  hari  Selasa,  tanggal  09  April  2013 melalui  Kantor  Pos  dan  Giro  dengan jumlah pembayaran Rp 762.860,-
4. Masa Pajak bulan April  tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  Jadi  penyetoran  pajak  untuk masa  pajak  April  2013  paling  lama  di
setor pada tanggal 10 Mei 2013.Penyetoran  PPh  Pasal  4  ayat  (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan
pada  hari  Rabu,  tanggal  08  Mei  2013 melalui  Kantor  Pos  dan  Giro  dengan jumlah pembayaran Rp 1.032.800,-
5. Masa Pajak bulan Mei  tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  Jadi  penyetoran  pajak  untuk masa  pajak  Mei  2013  paling  lama  di setor pada tanggal 10 Juni
2013.Penyetoran  PPh  Pasal  4  ayat  (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada  hari  Senin,  tanggal  10  Juni  2013 melalui  Kantor  Pos  dan  Giro  dengan jumlah pembayaran Rp 785.644,-
6. Masa Pajak bulan Juni  tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  Jadi  penyetoran  pajak  untuk masa  pajak  Juni  2013  paling  lama  di setor pada tanggal 10 Juli 2013.Penyetoran  PPh  Pasal  4  ayat  (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan
pada  hari  Rabu,  tanggal  10  Juli  2013 melalui  Kantor  Pos  dan  Giro  dengan jumlah pembayaran Rp 786.861,-
7. Masa Pajak bulan Juli  tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2
yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya
dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  Jadi  penyetoran  pajak  untuk masa pajak Juli 2013 paling lama di setor pada tanggal 10 Agustus
2013.Penyetoran  PPh  Pasal  4  ayat  (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013 melalui  Kantor  Pos  dan  Giro  dengan jumlah pembayaran Rp 1.080.366,-
8. Masa  Pajak  bulan  Agustus    tahun
2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur
nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  Jadi  penyetoran  pajak  untuk masa pajak  Agustus 2013 paling lama di setor pada  tanggal 10 September
2013.Penyetoran  PPh  Pasal  4  ayat  (2)
oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada  hari  Jum’at,  tanggal  06  September
2013  melalui  Kantor  Pos  dan  Giro dengan jumlah pembayaran Rp 1.428.334,-
9. Masa  Pajak  bulan  September    tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.  Jadi  penyetoran  pajak  untuk masa  pajak  September  2013  paling  lama di  setor  pada  tanggal  10  Oktober 2013.Penyetoran  PPh  Pasal  4  ayat  (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 melalui  Kantor  Pos  dan  Giro  dengan jumlah pembayaran Rp 796.515.-
10. Masa  Pajak  bulan  Oktober    tahun
2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.Jadi  penyetoran  pajak  untuk masa pajak  Oktober 2013 paling lama di setor pada tanggal 11November
2013.Penyetoran  PPh  Pasal  4  ayat  (2) oleh PT Pong Codan Indonesia dilakukan pada  hari  Senin,  tanggal  11  November 2013  melalui  Bank  BJB  selaku  Bank Persepsi  dengan  jumlah  pembayaran
Rp1.108.485,- 11. Masa  Pajak  bulan  November    tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  Jadi  penyetoran  pajak  untuk masa  pajak  November  2013  paling  lama di setor pada tanggal 10 Desember 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2)  oleh PT
Pong  Codan  Indonesia  dilakukan  pada
Senin,  tanggal  09  Desember  2013 melalui  Bank  BJB  selaku  Bank  Persepsi dengan jumlah pembayaran Rp825.333,- 12. Masa  Pajak  bulan  Desember    tahun
2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang  dipotong  oleh  pemotong  pajak penghasilan  harus  disetor  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya dan  jika  tanggal  jatuh  tempo  Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan pada hari libur  termasuk  hari  Sabtu  atau  hari  libur nasional, Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  Jadi  penyetoran  pajak  untuk masa  pajak  Desember  2013  paling  lama di setor pada tanggal 10 Desember 2013. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) oleh PT Pong  Codan  Indonesia  dilakukan  pada Kamis,  tanggal  09  Januari  2014  melalui Kantor  Pos  dan  Giro  dengan  jumlah pembayaran Rp825.644,-
C. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan
Tanah  dan  atau  Bangunan  pada  PT
Pong Codan Indonesia .
Tabel 4.3 Pelaporan Pajak Bulan
Tanggal Lapor menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 Tanggal Lapor Pajak Keterangan Januari 20 Februari 2013 20 Februari 2013 Tidak Terlambat Februari 20 Maret 2013 20 Maret 2013 Tidak Terlambat Maret 22 April 2013 19 April 2013 Tidak Terlambat April 20 Mei 2013 21 Mei 2013 Terlambat Mei 20 Juni 2013 19 Juni 2013 Tidak Terlambat Juni 22 Juli 2013 15 Juli 2013 Tidak Terlambat Juli 20 Agustus 2013 20 Agustus 2013 Tidak Terlambat Agustus 20 September 2013 18 September 2013 Tidak Terlambat September 21 Oktober 2013 17 Oktober 2013 Tidak Terlambat Oktober 20 November 2013 18 November 2013 Tidak Terlambat November 20 Desember 2013 17 Desember 2013 Tidak Terlambat Desember 20 Januari 2014 20 Januari 2014 Tidak Terlambat Sumber : PT Pong Codan Indonesia, 2013 Penjelasan Tabel: 1. Masa  Pajak  bulan  Januari  tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No.
80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus
dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya.Jadi pelaporan pajak  untuk  masa  pajak  Januari  2013 paling  lama  di  laporkan  pada  tanggal  20 Februari  2013.  Pada  tanggal  20  Februari 2013  PT  Pong  Codan  melakukan pelaporan ke KPP PRATAMA Cileungsi dimana  PT  Pong  Codan  Indonesia terdaftar  dengan  menggunakan  formulir SPT  Masa  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  (kode formulir F.1.1.32.04) dengan cara mengisi  pada  angka  5.a  “Persewaan Tanah  dan/  atau  Bangunan:  Penyewa Sebagai  Pemotong  Pajak”  yang  di  isi rangkap  2  dengan  peruntukan  sebagai berikut:
a. Lembar 1 untuk KPP
b. Lembar  2  untuk  PT  Pong  Codan Indonesia sebagai Pemotong
Pajak (arsip Wajib Pajak).
2. Masa  Pajak  bulan  Februari    tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo.
PMK No. 184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan  pajak  untuk  masa  pajak Februari  2013  paling  lama  di  laporkan pada tanggal 20 Maret 2013dan PT Pong Codan melakukan pelaporan pada tanggal  20  Maret  2013  ke  KPP PRATAMA  Cileungsi  dimana  PT  Pong Codan Indonesia terdaftar.
3. Masa Pajak bulan Maret  tahun 2013
Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan  pajak  untuk  masa  pajak  Maret 2013  paling  lama  di  laporkan  pada tanggal  22  April  2013  dan  PT  Pong
Codan melakukan pelaporan pada
tanggal 19 April2013 ke KPP PRATAMA  Cileungsi  dimana  PT  Pong Codan Indonesia terdaftar. 4. Masa Pajak bulan April  tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus
dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan  pajak  untuk  masa  pajak  April 2013  paling  lama  di  laporkan  pada tanggal 20 Mei 2013dan PT Pong Codan melakukan keterlambatan pelaporan yaitu pada tanggal 21 Mei2013
dikarenakan kelalaian staf pajak PT Pong Codan  yang  lupa  melaporkan  Pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan.
5. Masa Pajak bulan Mei  tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No.
80/PMK.03/2010 jo.
PMK No. 184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan
berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan  pajak  untuk  masa  pajak  Mei 2013  paling  lama  di  laporkan  pada tanggal 20 Juni 2013 dan PT Pong Codan melakukan  pelaporan  pada  tanggal  19 Juni2013  ke  KPP  PRATAMA  Cileungsi dimana  PT  Pong  Codan  Indonesia terdaftar.
6. Masa Pajak bulan Juni  tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan
PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Jadi  pelaporan  pajak  untuk  masa  pajak Juni  2013  paling  lama  di  laporkan  pada tanggal 22 Juli 2013 dan PT Pong Codan melakukan  pelaporan  pada  tanggal  15 Juli2013  ke  KPP  PRATAMA  Cileungsi dimana  PT  Pong  Codan  Indonesia terdaftar.
7. Masa Pajak bulan Juli  tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan  pajak  untuk  masa  pajak  Juli 2013  paling  lama  di  laporkan  pada tanggal  20  Agustus  2013  dan  PT  Pong
Codan melakukan pelaporan pada
tanggal 20 Agustus2013 ke KPP
PRATAMA  Cileungsi  dimana  PT  Pong
Codan Indonesia terdaftar.
8. Masa  Pajak  bulan  Agustus    tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan  pajak  untuk  masa  pajak Agustus  2013  paling  lama  di  laporkan pada tanggal 20 September 2013 dan PT Pong  Codan  melakukan  pelaporanpada tanggal  18  September2013  ke  KPP
PRATAMA  Cileungsi  dimana  PT  Pong Codan Indonesia terdaftar.
9. Masa  Pajak  bulan  September    tahun
2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan  pajak  untuk  masa  pajak September  2013  paling  lama  di  laporkan pada  tanggal  21  Oktober  2013  dan  PT Pong  Codan  melakukan  pelaporan  pada tanggal 17 Oktober2013 ke KPP
PRATAMA  Cileungsi  dimana  PT  Pong Codan Indonesia terdaftar.
10. Masa  Pajak  bulan  Oktober    tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan  pajak  untuk  masa  pajak Oktober  2013  paling  lama  di  laporkan pada tanggal 20  November 2013 dan PT Pong  Codan  melakukan  pelaporan  pada tanggal  18  November2013  ke  KPP PRATAMA  Cileungsi  dimana  PT  Pong Codan Indonesia terdaftar.
11. Masa  Pajak  bulan  November    tahun 2013 Menurut Peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No.
184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan  pajak  untuk  masa  pajak November  2013  paling  lama  di  laporkan pada  tanggal  20  Desember  2013  dan  PT Pong  Codan  melakukan  pelaporan  pada tanggal  17  Desember2013  ke  KPP PRATAMA  Cileungsi  dimana  PT  Pong Codan Indonesia terdaftar.
12. Masa  Pajak  bulan  Desember    tahun
2013 Menurut Peraturan Menkeu No.
80/PMK.03/2010 jo.
PMK No. 184/PMK.03/2007  PPh  Pasal  4  ayat  2 yang telah dipotong dan disetorkan harus dilaporkan  ke  Kantor  pelayanan  pajak paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan
berikutnya  dan  jika  tanggal  jatuh  tempo Pelaporan  PPh  Pasal  4  ayat  (2) bertepatan  pada  hari  libur  termasuk  hari Sabtu  atau  hari libur  nasional,  Pelaporan PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dapat  dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi pelaporan  pajak  untuk  masa  pajak Desember  2013  paling  lama  di  laporkan pada  tanggal  20  Januari  2014  dan  PT
Pong  Codan  melakukan  pelaporan  pada tanggal 20 Januari2014 ke KPP
PRATAMA  Cileungsi  dimana  PT  Pong Codan Indonesia terdaftar.

## III. KESIMPULAN
Dari  semua  pembahasan  mengenai Pelaksaaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)  atas  Persewaan  Tanah  dan/atau Bangunan  Apartemen  yang  dilakukan oleh  PT  Pong  Codan  Indonesia  Periode Tahun 2013, penulis menyimpulkan :
Pelaksanaan
Pemotongan
dan
PenyetoranPajak  Penghasilan  Pasal  4
ayat  (2)  atas  Persewaan  Tanah  dan/atau Bangunan  Apartemen  yang  dilakukan oleh  PT  Pong  Codan  Indonesia  Masa Januari  sampai  dengan  Desember  2013, telah  memenuhi  ketentuan  peraturan perpajakan  yang  berlaku  sedangkan untuk Pelaporannya terjadi keterlambatan pelaporan  pada  masa  pajak  bulan  April 2015  yang  dilaporkan  pada  tanggal  21 Mei  2013  yang  seharusnya  dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Mardiasmo,  2013,  Perpajakan  (Edisi Revisi), Yogyakarta, ANDI.
Priantara, Diaz, 2012, Perpajakan
Indonesia  (  Edisi  Revisi  Dua).  Jakarta,
Mitra Wacana Media.
Pohan,  Chairil  Anwar,  2014,  Perpajakan Indonesia  Teori  dan  Kasus,  Jakarta, Mitra Wacana Media.
Sari,  Diana,  2013,  Konsep  Dasar Perpajakan, Bandung,  Refika Aditama.
Sudirman, Rismawati & Antong
Amirudin, 2012,  Perpajakan Pendekatan Teori  dan  Praktek,    Malang,  Empat  Dua Media.
Sumarsan,  Thomas,  2012,  Perpajakan Indonesia, Jakarta, PT Indeks.
Dokumen Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007
Tentang Perubahan Ke tiga Atas
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 Tentang  Perubahan  Ke  empat  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983
Tentang Pajak Penghasilan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun
1996 Tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010
Tentang Perubahan Nomor 184/PMK.03/2007  Tentang  Penentuan
Tanggal  Jatuh  Tempo  Pembayaran  dan Penyetoran  Pajak,  Penentuan  Tempat Pembayaran  Pajak,  dan  Tata  Cara Pembayaran,  Penyetoran  dan  Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
Keputusan Menteri Keuangan No.
120/KMK.03/2002  Tentang  Perubahan
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 394/KMK.04/1996  Tentang  Pelaksanaan Pembayaran  dan  Pemotongan  Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
Rahmat Mulyana. D dan Marmiah dari Fakultas Ekonomi
Universitas Ibn Khaldun Bogor