## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 : 1 – 15
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v13i2.4275 p-ISSN p-2477-5088
e-ISSN e-2716-2621

## Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Gubernur Di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur
Accountability in the Implementation of the Governor's Office Travel Accountability Letter in the Office of the Governor of East Java
Province
1 Aliefa Rizkya Ananda; Binti Azizatun Nafi’ah 2 1,2 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: arananye1@gmail.com
(Diterima: 07-Desember-2023; Ditelaah: 09- Desember-2023; Disetujui: 19- Desember-2023)

## ABSTRAK ( ABSTRACT )
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  penerapan  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Gubernur di Kantor Gubernur  Provinsi  Jawa  Timur.  Metode  kualitatif  dengan  teknik  purposive  sampling digunakan  untuk  mengeksplorasi  lebih  dalam  individu  yang  memiliki  pengetahuan terkait  topik  penelitian  ini.  Dengan  merujuk  pada  7  indikator  akuntabilitas  dari Mardiasmo (2018), yaitu perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan  komunikasi,  penilaian  kinerja,  dan  motivasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  penyelenggaraan  surat  pertanggungjawaban  tersebut  telah  melaksanakan akuntabilitas dengan cukup baik, meskipun masih terjadi keterlambatan pengajuan SPJ Perjalanan Dinas  Gubernur beserta  timnya.  Oleh  sebab  itu,  akuntabilitas  SPJ terhadap keuangan  daerah  membutuhkan  adanya  peraturan  dan  pengawasan  kinerja  para pegawai.  Dengan  adanya  pengawasan,  maka  sebagai  bentuk  pengendalian  terhadap perencanaan  yang  telah  dibuat  pada  peraturan.  Hal  tersebut,  tentunya  membutuhkan motivasi, komunikasi, dan koordinasi antar pegawai untuk terjalinnya efisiensi kinerja pegawai dalam pembuatan SPJ. Dengan demikian, integrasi indikator-indikator tersebut menjadi  satu  kesatuan  dalam  meningkatkan  akuntabilitas  pada  penyelenggaraan  SPJ Perjalanan Dinas tersebut.
Kata kunci : Akuntabilitas, Perjalanan Dinas, Keuangan Daerah, Pemerintahan Daerah

## A. PENDAHULUAN ( INTRODUCTION )
Negara diwajibkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar warganya dalam mencapai kesejahteraan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945  (Endah  K.  &  Vestikowati  E.,  2022).  Sejalan  dengan  hal  tersebut, penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  dibagi  menjadi  pemerintah  pusat  dan daerah.  Dalam  mencapai  kesejahteraan,  tentunya  pemerintah  pusat  maupun  daerah
harus selalu mengetahui bagaimana kondisi riil yang terjadi di lingkungan masyarakat. Terlebih  lagi,  di  tengah  era  globalisasi  banyaknya  ancaman  dan  peluang  yang  dapat mempengaruhi  penyelenggaraan  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  rutin melakukan  perjalanan  dinas  karena  adanya  kepentingan  terkait  negara  seperti kunjungan  kerja,  studi  komparasi,  membangun  konektivitas,  seminar,  diklat  dan berbagai kegiatan lainnya. Perjalanan dinas dapat dilakukan jika aparatur negara yang bersangkutan mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Terdapat 2 jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas dalam negeri yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  nomor  113/PMK.05/2012  tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan  Dinas  Luar  Negeri.  Berdasarkan  PMK  tersebut,  setiap  aparat  negara diwajibkan  mematuhi  prinsip  perjalanan  dinas,  yang  melibatkan  pelaksanaan  dengan selektif  hanya  untuk  kepentingan  yang  sangat  penting  dan  prioritas  terkait penyelenggaraan  pemerintahan,  ketersediaan  anggaran,  serta  kesesuaian  dengan pencapaian  kinerja  Kementerian  Negara/Lembaga.  Prinsip  tersebut  juga  menekankan efisiensi  penggunaan  anggaran  dan  akuntabilitas  dalam  memberikan  perintah pelaksanaan  perjalanan  dinas  dan  pembebanan  biaya  perjalanan  dinas  (Utomo  N.B., 2021).
Di  samping  itu,  adanya  tuntutan  untuk  mewujudkan  visi  misi  Indonesia  emas 2045  sebagai  satu  abad  kemerdekaan  dengan  mengedepankan  4  pilar  yaitu pengembangan  SDM  dan  penguasaan  IPTEK,  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan, pemerataan  pembangunan,  serta  pemantapan  ketahanan  nasional  dan  tata  kelola pemerintahan. Hal tersebut menjadi alasan bagi seluruh pemerintahan terus menguatkan konektivitas dengan pihak luar melalui perjalanan dinas demi menjaga kepercayaan dan memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat.  Akan  tetapi,  pelaksanaan perjalanan  dinas  menimbulkan  adanya  kebutuhan  pembiayaan  pada  pelaksana perjalanan  dinas  (ASN  maupun  non-ASN)  dalam  memenuhi  berbagai  kebutuhan kegiatan  tersebut  seperti  tiket  pesawat,  sewa  transportasi,  biaya  penginapan,  uang representasi, dan uang harian (Mahfudin, etc., 2018).
Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ)  Perjalanan  Dinas  menjadi  salah  satu  bentuk realisasi prinsip akuntabilitas. Sebab, apapun yang berkaitan dengan keuangan negara tentu  membutuhkan  pertanggungjawaban  yang  akurat  dan  akuntabel.  Sesuai  dengan pernyataan  Bachtiar  &  dkk  (dalam  Hunta  dkk  :  2000)  bahwa  di  dalam  pemerintahan, keuangan  Negara  yang  dikelola  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  amanat konstitusi  dalam  UUD  1945  pasal  ayat  (5).  Begitu  pentingnya  akuntabilitas  bagi pemerintah  terlebih  lagi  bersangkut  paut  dengan  keuangan.  Akuntabilitas  bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau atasan terhadap usaha mencapai tujuan tertentu  (Tamara  &  Konde,  2016).  Bagi  kalangan  pemerintahan,  akuntabilitas  menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Artinya suatu kewajiban memiliki konsekuensi berupa penghargaan  ataupun  sanksi.  Jika,  pemerintah  tidak  menerapkan  akuntabilitas  maka akan mempengaruhi kualitas kinerja dan menjadi peluang terjadinya maladministrasi. Indonesia telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam melakukan aktivitas
pemerintahan.  Sari  M,  dkk  (2018)  mengartikan  akuntabilitas  sebagai  kewajiban  untuk mempertanggung  jawabkan  apa  yang  telah  dilakukan  atau  tidak  dilakukan. Akuntabilitas  publik  adalah  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada masyarakat  dalam  mengelola  keuangan  berguna  bagi  peningkatan  kinerja  pemerintah dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik  (Gusliana  &  Palindri,  2020).  Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban seseorang pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pelayanannya kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, suatu instansi pemerintah mengetahui tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuannya. menurut Riady (2021) akuntabilitas memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan  terdiri  dari  enam  jenis  akuntabilitas  yaitu  Akuntabilitas  Fiskal  terkait  dengan pemanfaatan  hasil  penerimaan  pajak  dan  retribusi,  sementara  Akuntabilitas  Hukum terkait  dengan  pelaksanaan  yang  efektif  oleh  individu  yang  memiliki  amanah. Akuntabilitas  Program  mencakup  tindakan  pemerintah  dalam  mencapai  program- program  yang  telah  ditetapkan,  sedangkan  Akuntabilitas  Hasil  menitikberatkan  pada tingkat  efektivitas  hasil  suatu  program  dalam  memenuhi  harapan  dan  kebutuhan masyarakat.  Akuntabilitas  Kejujuran  terkait  dengan  tindakan  atau  upaya  untuk mencegah jabatan (abuse of power), dan Akuntabilitas Kebijakan fokus pada tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap setiap kebijakan yang diambil dalam  penyelesaian  DPR/DPRD  dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Akuntabilitas dapat diaplikasikan dengan mendorong agar seluruh pegawai di suatu organisasi swasta atau publik menyadari  dan memahami tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban mereka masing-masing (Dwiridotjahjono, 2009). Dalam konteks akuntabilitas keuangan daerah,  menurut  Mardiasmo  (2018)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  dapat  dikatakan berhasil  apabila  memenuhi  indikator  dari  akuntabilitas  keuangan  daerah  yaitu perencanaan,  pengendalian,  kebijakan  fiskal,  politik,  koordinasi  dan  komunikasi, penilaian kinerja, motivasi. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing indikator akuntabilitas keuangan :
1. Perencanaan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengukur tindakan yang akan diambil oleh pemerintah, besaran biaya yang diperlukan, dan hasil yang diharapkan dari belanja pemerintah.
2.  Pengendalian  berperan  sebagai  alat  untuk  menyusun  rencana  rinci  terkait pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
3.  Kebijakan  fiskal  bertujuan  untuk  menstabilkan  perekonomian  dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi
4.  Politik  melibatkan  keputusan  terkait  prioritas-prioritas  dan  kebutuhan keuangan yang berkaitan dengan prioritas tersebut.
5.  Koordinasi  dan  komunikasi  mengharuskan  informasi  dikomunikasikan  dan dikordinasikan ke seluruh bagian organisasi untuk pelaksanaan anggaran pemerintah.
6.  Penilaian  kinerja  dilakukan  berdasarkan  pencapaian  target  anggaran  dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7.  Motivasi  bertujuan  untuk  mendorong  manajer  dan  staf  agar  bekerja  dengan cara  yang  ekonomis,  efektif,  dan  efisien  dalam  mencapai  target  dan  tujuan  organisasi
yang telah ditetapkan.
Kewajiban  melaksanakan  akuntabilitas  tidak  hanya  berlaku  di  tingkat  pusat, namun juga di tingkat daerah. Bahkan, pada program Gubernur Khofifah yang bernama Nawa Bhakti Satya atau sembilan program kerja selama satu periode salah satunya Bhakti ke-8  yaitu  Jatim  Amanah.  Bhakti  tersebut  bermakna  bahwa  Gubernur  Khofifah berkomitmen  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  bersih,  efektif  dan  anti korupsi.  Dengan  menerapkan  prinsip  akuntabilitas,  maka  akan  menciptakan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang bersih. Oleh sebab itu, dalam pembuatan SPJ Perjalanan  Dinas  tentunya  harus  mengacu  dengan  peraturan  dari  Kementerian Keuangan salah satunya terkait   Batas pengajuan SPJ Perjalanan Dinas kepada Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)  yaitu  5  hari  kerja  setelah  melakukan  perjalanan  dinas (Kemenkeu, 2022).

## Grafik 2. Keterlambatan Pengajuan SPJ Perjadin Tahun 2023 Sumber : Dokumen Kredit SPJ Perjalanan Dinas, 2023
Akan tetapi, penyelenggaraan akuntabilitas di dalam lingkungan pemerintahan di Jawa Timur masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang menyimpang dari akuntabilitas, seperti di Kantor Gubernur Provinsi Jawa masih terdapat kasus ketidaksesuaian aturan yang berlaku dalam pembuatan SPJ perjalanan  dinas  Gubernur.  Realitanya  masih  banyak  berkas  SPJ  Perjalanan  Dinas Gubernur  Jawa  Timur  yang  mengalami  keterlambatan  pengajuan.  Berdasarkan  data rekapan dari Bagian Keuangan, dalam Triwulan I (periode bulan Januari – Maret) tahun 2023,  tercatat  sebanyak  86  berkas  SPJ  yang  mengalami  keterlambatan  pengajuan.  Hal tersebut disebabkan oleh tingginya intensitas kerja para Staf Gubernur. Para staf tersebut tidak hanya menyusun SPJ perjalanan dinas Gubernur, tetapi juga turut melaksanakan perjalanan  dinas  dalam  rangka  menyiapkan  berbagai  keperluan  Gubernur  selama perjalanan  dinas.  Terlebih  lagi,  adanya  hambatan  dalam  mengumpulkan  dokumen pendukung SPJ perjalanan dinas seperti tiket pesawat ataupun penginapan hotel. Tidak hanya keterlambatan yang menjadi permasalahan akuntabilitas terkait ketidaksesuaian dengan  peraturan,  tetapi  juga  adanya  biaya  tiket  pesawat  ataupun  penginapan  yang diajukan  dalam  SPJ  perjalanan  dinas  melebihi  pagu  anggaran.  Dari  permasalahan tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  tingkat  penerapan
akuntabilitas  dalam  pembuatan  SPJ  perjalanan  dinas  Gubernur  di  Kantor  Gubernur Provinsi Jawa Timur.

## B. METODE ( METHOD )
Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dalam pembuatan SPJ perjalanan dinas. Dalam  proses  menginterpretasikan  data,  peneliti  menerapkan  analisis  kualitatif  yaitu menganalisis hasil pemetaan data-data yang telah terkumpul. Untuk pengumpulan data primer melalui metode penelitian lapangan ( field method ) berupa observasi partisipasi dan wawancara mendalam (Zuchri Abdussamad, 2021).
Sebelum  melakukan  wawancara,  peneliti  menentukan  pengambilan  sampel sebagai sumber data penelitian. Teknik purposive sampling digunakan karena peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan, yaitu  informan yang paling menguasai tentang topik penelitian. Pihak tersebut seperti pegawai sub-bagian Keuangan maupun Pengelola  Dokumentasi  Gubernur,  membantu  dalam  mendapatkan  pemahaman  yang lebih  mendalam  tentang  bagaimana  alur  dan  akuntabilitas  dalam  pembuatan  SPJ perjalanan dinas Gubernur Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, peneliti juga melakukan observasi  atau  mengamati  secara  langsung  bagaimana  kondisi  yang  terjadi  selama pembuatan SPJ perjalanan dinas Gubernur di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Peneliti berupaya  memaksimalkan  dan  melengkapi informasi  yang kurang  didapatkan selama wawancara ataupun observasi, dengan melakukan penghimpunan data sekunder yang akurat seperti bersumber pada jurnal, buku, artikel berita atau dokumen penting lainnya untuk mendukung topik penelitian ini.

## C. HASIL DAN DISKUSI ( RESULT AND DISCUSSION )
Provinsi  Jawa  Timur  memiliki  29  Kabupaten  dan  9  Kota  dengan  jumlah penduduk sebanyak 41.416,407 jiwa. Ibukota dari provinsi tersebut yaitu Surabaya. Kota yang mendapat julukan sebagai Kota Pahlawan. Sejak tahun 1926, Provinsi Jawa Timur menempatkan pusat pemerintahan dan perekonomian daerah di kota tersebut. Surabaya menjadi  kota  penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  dipimpin  oleh  seorang Gubernur.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  Gubernur  diberikan  hak  ruang  kerja  yaitu Kantor Gubernur. Kantor tersebut berfungsi sebagai tempat untuk mengakomodir segala kebutuhan administrasi yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam melayani masyarakat. Dari catatan sejarah, Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur merupakan hasil rancangan arsitektur  Belanda  yang  bernama  W.  Lemci.  Tujuan  pemerintah  kolonial  Belanda mendirikan  gedung  tersebut  yaitu  sebagai  Gouverneurs  Kantoor  (kantor  gubernur), Residensi  Kantoor  (kantor  residen)  dan  CKC  di  tahun  1931.  Beberapa  kali  gedung tersebut  mengalami  perubahan  fungsi  semenjak  keberadaan  Kolonial  Jepang  di Indonesia.
Saat  ini,  Kantor  Gubernur  Provinsi  Jawa  Timur  diperluas  dengan  membangun gedung baru bertingkat delapan dan diberi nama Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dari  hasil  observasi  bahwa  Gubernur  yang  bertempat  di  Kantor  Gubernur  dibantu langsung  oleh  Wakil  Gubernur  sekaligus  Sekretaris  Daerah  Provinsi,  sehingga  kedua gedung tersebut menjadi satu kawasan untuk memudahkan koordinasi dalam melayani
administratif  Gubernur.  Gedung  Kantor  Gubernur  berlantai  dua  dan  terbagi  menjadi banyak ruang. Di lantai 2 terdapat ruang kerja gubernur, ruang kerja wakil gubernur, dan ruang kerja sekretaris daerah. Sedangkan, di lantai 1 berisi ruangan kerja untuk staf ahli gubernur, kepala biro umum, dan lainnya.
Pegawai  yang  bekerja  di  Ruang  Gubernur  melaksanakan  tugas  administratif gubernur yaitu membuat SPJ  Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Gubernur beserta timnya.  Perjalanan  dinas  yang  rutin  dilakukan  oleh  pegawai  untuk  membantu mempersiapkan  keperluan  dinas  Gubernur,  dan  adanya  kewajiban  para  pelaksana perjalanan  dinas  untuk  mempertanggungjawabkan  kegiatan  tersebut.  Dari  hasil observasi, peneliti memperkuat hasil penyajian data melalui proses wawancara dengan informan  yang  berkaitan  dengan  topik  dan  bersedia  untuk  memberikan  jawaban  dari beberapa  pertanyaan  tanpa  adanya  tekananan  atau  paksaan.  Kemudian,  jawaban  dari informan  yang  telah  diperoleh  oleh  peneliti  terkait  topik  penelitian  akan  dirangkum secara  menyeluruh  dan  ditinjau  dari  perangkat  pendukung  indikator  keberhasilan akuntabilitas.
1. Perencanaan Akuntabilitas Pada SPJ Perjalanan Dinas Gubernur beserta Tim Segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  keuangan  negara  tentu  membutuhkan persiapan  dan  perencanaan  yang  matang.  Tentunya  perjalanan  dinas  di  tiap  daerah menggunakan APBD untuk belanja pegawai. Gubernur Jawa Timur telah menetapkan kebijakan  dan  prosedur  yang  terstandarisasi  untuk  perencanaan  dan  pelaksanaan perjalanan  dinas  hingga  pertanggungjawabannya,  serta  prosedur  pengendalian  untuk mengatasi potensi deviasi atau ketidakpatuhan. Suatu instansi dapat dikatakan berhasil menerapkan  akuntabilitas,  dilihat  dari  kepatuhan  terhadap  aturan  atau  SOP  atau peraturan  yang  berlaku.  Oleh  sebab  itu,  pentingnya  keberadaan  SOP  di  dalam  suatu penyelenggaraan  pemerintahan.  Selama  proses  penelitian  ini,  peneliti  melihat penyelenggaraan  SPJ  Perjalanan  Dinas  Gubernur  mengacu  pada  Peraturan  Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas. Hal tersebut sesuai dengan hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bapak  Idrus  selaku  Pengelola  Dokumentasi Gubernur dan bertugas dalam pembuatan SPJ Perjalanan Dinas Gubernur serta timnya mengatakan bahwa:
“ Akuntabilitasnya dalam SPJ pertama harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, dan sesuai dengan peraturan. Kalau peraturan itu sudah ada sendiri di lingkup internal Provinsi Jawa Timur. Seinget saya  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 ” (wawancara pada tanggal 1 November 2023).
Peraturan  tersebut  yang  menjadi  alat  ukur  pencapaian  akuntabilitas  pada penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas Gubernur beserta timnya. Anggaran perjalanan dinas yang tersedia di Kantor Gubernur Jawa Timur dikelompokkan menjadi 4 periode yaitu Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April- Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember). Masing-masing periode tersebut memiliki pagu anggaran  yang  berbeda.  Dengan  demikian,  langkah  awal  dalam  perencanaan akuntabilitas pada SPJ perjalanan dinas Gubernur adalah penyusunan rencana anggaran yang  melibatkan  estimasi  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  tiap  periode,  dengan  merinci komponen-komponen seperti tiket pesawat, penginapan, dan transportasi.
Dari perencanaan tersebut, kemudian dapat dijadikan acuan dalam penyusunan SPJ  Perjalanan  Dinas.  Penyusunan  SPJ  Perjalanan  Dinas  digunakan  sebagai pertanggungjawaban  penggunaan  belanja  pegawai  seperti  uang  harian  dan  biaya transportasi.    Sebab,  dengan  menetapkan  ketentuan  dalam  rencana  anggaran  yang mencakup  rincian  yang  jelas  mengenai  pengeluaran  yang  diizinkan,  pembagian anggaran  per  triwulan,  dan  persyaratan  akuntabilitas  lainnya.  Dalam  Pergub  tersebut menyinggung secara keseluruhan terkait mekanisme perjalanan dinas hingga kewajiban pelaksana  untuk  membuat  pertanggungjawabannya.  Selain  itu,  juga  terdapat  aturan komponen batasan penggunaan biaya penginapan hotel, transportasi, uang harian, dan uang representatif yang diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan  TA  2024.  Begitupun  dengan  jawaban  dari  informan  Bapak  Idrus  yang mengatakan bahwa :
“ Untuk terkait pembiayaan seperti biaya penginapan gitu tergantung dengan kekuatan APBD  masing-masing  provinsi  atau  daerah,  dan  pastinya  sudah  diatur  di  dalam peraturan  menteri  keuangan.  Contoh  bukti  misal  Ibu  Gubernur  perjalanan  dinas  ke Bengkulu  menginap  bersama  timnya.  Batas  biaya  penginapan  di  sana  sebesar Rp2.140.000 untuk pejabat negara, sedangkan timnya misal seorang pegawai eselon IV maka  biaya  penginapan  yang  dikeluarkan  maksimal  Rp692.000 ”  (wawancara  pada tanggal 1 November 2023).
2. Pengendalian dalam Penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas Gubernur dan Tim Berbagai upaya Gubernur Jawa Timur dalam mencegah terjadinya defisit APBD. Mengingat,  banyaknya  kebutuhan  dan  belanja  pemerintah  daerah  untuk  menunjang kelancaran  mensejahterakan  masyarakat.  Pengendalian  penggunaan  keuangan  daerah menjadi salah satu upaya yang berperan penting.  Sebab, perencanaan  anggaran yang telah ditetapkan membutuhkan pengendalian terhadap belanja perjalanan dinas untuk menekankan penghematan keuangan daerah. Pengendalian belanja perjalanan dinas di Kantor Gubernur dengan melakukan pengawasan anggaran, pengauditan secara internal dan  eksternal,  membuat  laporan  pertanggungjawaban  yang  transparan,  dan mengadakan pelatihan/pendidikan bagi pegawai.
Sistem  pengawasan  yang  ketat  terhadap  anggaran  pada  SPJ  Perjalanan  Dinas melalui    mekanisme  persetujuan  dan  pemantauan  secara  berkala.  Selama  peneliti melakukan  observasi  di  Kantor  Gubernur  Provinsi  Jawa  Timur,  terlihat  adanya  tahap verifikasi  yang  dilakukan  berulang  kali  terhadap  SPJ  Perjalanan  Dinas  yang  bertugas untuk memverifikasi kelengkapan dokumen-dokumen di SPJ dan memastikan anggaran yang digunakan para pelaksana perjalanan dinas seperti biaya penginapan maupun tiket pesawat tidak melebihi pagu anggaran. Pembuatan SPJ Perjalanan Dinas diawali dengan adanya penyerahan laporan dokumen pendukung perjalanan dinas yang telah dilakukan oleh pelaksana kepada pembuat SPJ. Dokumen tersebut terdiri dari Surat Perintah Tugas, bukti  pembayaran  penginapan/tiket  pesawat/sewa  kendaraan  yang  dikeluarkan  oleh pihak ketiga selaku badan usaha perhotelan/bandara. Setelah, seluruh dokumen telah dilengkapi  maka  SPJ  mulai  disusun  dengan  melampirkan  Bukti  pembayaran penginapan/tiket pesawat/sewa kendaraan (jika menggunakan), Surat Perintah Tugas (SPT) yang sah, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) I yang telah ditandatangani oleh
pihak PA/KPA, SPPD II berupa lembar tiba yang bertandatangan pihak pejabat di tempat pelaksanaan dinas. lembar laporan perjalanan dinas, dan surat undangan.
Proses setelah SPJ Perjalanan Dinas telah selesai disusun oleh pembuat SPJ maka diserahkan kepada pihak verifikator bagian keuangan untuk diverifikasi kebenarannya. Jika,  terdapat  ketidaksesuaian  dengan  aturan  seperti  biaya  penginapan  hotel  melebih pagu  atau  penyerahan  SPJ  tersebut  terlambat  dari  batas  waktu  yang  telah  ditetapkan maka berkas tersebut ditolak dan kembalikan kepada pembuat SPJ untuk melampirkan surat  pernyataan  penyebab  terjadinya  melebihi  pagu  atau  keterlambatan  penyerahan berkas. Kemudian, pembuat SPJ menyerahkan kembali berkas yang telah direvisi kepada verifikator keuangan. Setelah disetujui kebenaran dan kelengkapannya, berkas tersebut kembali diambil oleh pembuat SPJ untuk segera diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis  Kegiatan  Bagian  Rumah  Tangga  agar  dibuatkan  Nota  Perjalanan  Dinas  (NPD) sekaligus penandatanganan lembar tiba. Kemudian, dilanjut dengan penyerahan ke KPA untuk penandatanganan SPJ pada NPD dan lembar tiba.
Tahap  selanjutnya,  yaitu  pembubuhan  tanda  tangan  dan  verifikasi  oleh  para pelaksana perjalanan dinas. Setelah itu, berkas yang telah ditandatangani oleh berbagai pihak bersangkutan akan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Biro Umum untuk diverifikasi dan disetujui. Jika telah disetujui, maka tahap berikutnya yaitu melakukan set berkas di mana mengelompokkan berkas menjadi 3 bagian. Setiap satu lembar  terdapat  3  warna  yaitu  warna  putih  sebagai  lembar  asli,  warna  pink  sebagai lembar  rekapan  untuk  bagian  keuangan,  dan  warna  kuning  sebagai  lembar  rekapan untuk pihak pembuat SPJ. Proses set berkas yang telah diselesaikan oleh pembuat SPJ akan  dilanjutkan  dengan  verifikasi  dan  disetujui  oleh  Koordinator  Bagian  Rumah Tangga.  Setelah  itu,  dilanjutkan  dengan  proses  pembuatan  Tanda  Bukti  Pengeluaran (TBP) di website SIPD. Tahap terakhir yaitu penyerahan kembali ke Bendara Pengeluaran (BP) untuk pencarian dana yang akan ditransfer langsung ke masing-masing rekening para pelaksana perjalanan dinas.
SPJ  Perjalanan  Dinas  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pelaksana  sekaligus pengguna  anggaran  belanja  perjalanan  dinas  diintegrasikan  menjadi  buku  laporan pertanggungjawaban  (LPJ)  tiap  tahunnya,  yang  sebagai  bentuk  rekapan  data  SPJ perjalanan  dinas  selama  setahun  dilaksanakan.  Selain  itu,  sebagai  bentuk  penerapan akuntabilitas publik dan transparansi informasi terkait SPJ perjalanan dinas. Penyediaan informasi  pertanggungjawaban  tersebut  telah  berjalan  dengan  baik,  sehingga memudahkan  auditor  dalam  memeriksa  validitas  berbagai  dokumen  SPJ  perjalanan dinas.
“ Untuk  laporan  SPJ  dilakukan  setahun  sekali  yang  dibukukan  dalam  buku  tahunan dimana  berisikan  rekapan  perjalanan  dinas  selama  kurang  lebih  satu  tahun.  Peran Bendahara di Biro Umum sebagai pembuat laporan keuangan tahunan. Pembuatan laporan SPJ  perjalanan  dinas  hanya  sebagai  arsipan  bagi  bendahara  saja ”  (wawancara  pada tanggal 1 November 2023).
Untuk meningkatkan akuntabilitas melalui pengendalian terhadap penggunaan anggaran  pada  SPJ  perjalanan  dinas,  terdapat  2  pihak  pengawasan  yaitu  pengawasan internal  dan  pengawasan  eksternal.  Pengawasan  internal  dilakukan  oleh  para
Inspektorat. Peran Inspektorat di Jawa Timur yaitu  mengadakan pemeriksaan di awal tahun  di  setiap  perangkat  daerah.  Sedangkan  ,  pengawasan  eksternal  dilakukan  oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua lembaga tersebut melakukan pemeriksaannya dengan cara memeriksa secara keseluruhan dari awal pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT)  hingga  pelaporan  pertanggungjawaban  perjalanan  dinas,  serta  mencocokkan kesesuaian  berkas  yang  ada  dengan  waktu  dan  tempat  pelaksanaannya  yang sesungguhnya,  dan  kelengkapan  dokumen  pendukung  SPJ  perjalanan  dinas  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kejanggalan maka pihak auditor akan memberikan  teguran.  Jika,  kejanggalan  tersebut  tergolong  berat  seperti  terjadinya pendobelan input maka adanya kewajiban untuk memperbaiki SPJ dan pengembalian dana kepada Bendahara.
Pengendalian  tidak  hanya  berfokus  pada  pengawasan,  namun  dengan memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  pihak  yang  terlibat  dalam penyelenggaraan  SPJ  Perjalanan  Dinas  Gubernur  beserta  timnya  di  Kantor  Gubernur Provinsi Jawa Timur. Memfasilitasi pegawai dengan pelatihan tersebut dapat menunjang dan meningkatkan pemahaman mengelola terhadap penggunaan anggaran pada belanja perjalanan dinas. Setiap setahun sekali, pegawai yang terlibat dalam penyelenggaraan SPJ  Perjalanan  Dinas  difasilitasi  bimbingan  ataupun  pelatihan  seperti  Bimbingan Teknologi (Bimtek) yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023. Bimbingan tersebut  berguna  bagi  pegawai  untuk  meningkatkan  keterampilan  teknologi  dalam menyelenggarakan SPJ Perjalanan Dinas, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada penginputan SPJ Perjalanan Dinas.

## 3. Kebijakan  Fiskal  Pada  Penyelenggaraan  SPJ  Perjalanan  Dinas  Gubernur  dan Timnya
Kebijakan fiskal yang mencakup alokasi dana untuk perjalanan dinas tidak hanya menjadi  instrumen  untuk  mencapai  stabilitas  ekonomi,  tetapi  juga  memiliki  implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan surat pertanggungjawaban menjadi semakin penting, tentunya hal tersebut tidak hanya mencerminkan efektivitas penggunaan dana publik, tetapi juga dampak ekonomi yang dapat dihasilkan melalui kegiatan perjalanan dinas.
Dengan memahami peran kebijakan fiskal dalam perjalanan dinas, menunjukkan peran akuntabilitas sebagai elemen kunci dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran terkait  perjalanan  dinas  dapat  dijelaskan  dan  dibuktikan.  Penting  untuk mempertimbangkan  mekanisme  pengawasan  dan  evaluasi yang  kuat. Dengan  adanya proses  audit  yang  transparan  dan  independen  terhadap  penggunaan  dana  perjalanan dinas,  dapat  memastikan  bahwa  setiap  pengeluaran  benar-benar  mendukung  tujuan pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Selain  itu,  pelibatan  pihak-pihak  terkait, seperti  lembaga  pemantau  kebijakan  fiskal  dan  masyarakat  sipil,  dapat  memperkuat integritas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Politik
Setiap  pemerintahan  daerah  terutama  Gubernur  Jawa  Timur  tentunya menginginkan terciptanya pembangunan yang merata untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan  tersebut  ditunjang  dengan  keputusan  politik  yaitu  Gubernur  Khofifah
memutuskan  untuk  memberikan  dukungan  dengan  menjalin  kolaborasi  dan memperkuat hubungan antarprovinsi/daerah yang menjadi prioritas strategis. Dengan adanya kolaborasi tersebut, biasanya Gubernur mengadakan bahkan menghadiri suatu audiensi atau kunjungan kerja melalui perjalanan dinas. Kegiatan tersebut dibantu oleh para  pegawai  yang  mendampinginya  untuk  memudahkan  kinerjanya.  Akan  tetapi, keputusan politik mempengaruhi alokasi anggaran yang diberikan untuk mendukung perjalanan  dinas.  Hal  tersebut  tentunya  membutuhkan  pertanggungjawaban  terhadap penggunaan  anggaran  sehingga  perlu  adanya  surat  pertanggungjawaban  perjalanan dinas yang akuntabel dan akurat.
Untuk  mendukung  keputusan  politik,  di  Kantor  Gubernur  Jawa  Timur diberlakukan  patuh  terhadap  peraturan  yang  berlaku  terutama  terkait  penggunaan keuangan  dan  ketepatan  waktu.  Anggaran  yang  telah  dialokasikan  untuk  perjalanan dinas,  tentunya  memiliki  pagu  anggaran  untuk  mengendalikan  pemborosan pembelanjaan.  Akan  tetapi,  di  Kantor  Gubernur  masih  terdapat  SPJ  Perjalanan  Dinas dengan  invoice    penginapan  hotel  atau  tiket  pesawat  yang  melebihi  harga  pada  pagu anggaran. Hal tersebut, penyelenggara SPJ Perjalanan Dinas diberikan kesempatan untuk melampirkan  surat  pernayataan  dengan  alasan  logis  dan  akurat  terkait  penyebab melebihi  pagu  anggaran  ataupun  keterlambatan  pengajuan  SPJ  kepada  bendahara pengeluaran. Surat pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti bahwa kelebihan pagu anggaran tersebut disebabkan karena harga penyedia penginapan ataupun tiket pesawat sedang melambung tinggi, dan keterlambatan pengajuan SPJ disebabkan oleh intensitas kerja yang tinggi sekaligus pembuat SPJ adalah pelaksana perjalanan dinas. Hal tersebut menjadi  pertangungjawaban  penyelenggara  kepada  negara  terhadap  belanja  daerah melalui pihak pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

## 5. Komunikasi dan Koordinasi
Komunikasi  dan  Koordinasi  dalam  penyelenggaraan  SPJ  Perjalanan  Dinas  di Kantor  Gubernur  Jawa  Timur  tercermin  dalam  transparansi  antara  pembuat  SPJ  dan pihak  travel.  Proses  komunikasi  yang  terbuka  dan  koordinasi  yang  baik  memastikan bahwa  setiap  detail  perjalanan,  termasuk  pemesanan  tiket  pesawat  dan  penginapan dapat dijelaskan secara akurat. Meskipun, selama pembuatan SPJ tersebut beberapa kali mengalami  kesalahan  penginputan  nama  kamar  hotel  yang  disebabkan  oleh miskomunikasi antara pembuat SPJ dengan pihak hotel. Bahkan, kurangnya komunikasi yang baik menyebabkan miskomunikasi antara pembuat SPJ dengan bagian verifikator keuangan. Hal tersebut dapat diatasi dengan saling komunikasi tiap yang dibutuhkan pada  dokumen-dokumen  pertanggungjawaban  perjalanan  dinas.  Untuk  memudahkan terciptanya  akuntabilitas  melalui  komunikasi  dan  koordinasi,  Bapak  Idrus  selalu mengupayakan  komunikasi  dengan  baik  dan  menyelesaikan  kesalahpahaman  secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, penerapan indikator ini tidak hanya memudahkan pelaksanaan perjalanan dinas tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pertanggungjawaban yang akuntabel.
6. Penilaian Kinerja
Penilaian  kinerja  suatu  pegawai  dapat  diukur  dan    dinilai  berdasarkan pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.
Pencapaian  target  anggaran  dan  efisiensi  pelaksanaan  anggaran  menjadi  salah  satu bentuk standar untuk menilai suatu kinerja pegawai. Sebab, standar sangat diperlukan dalam penilaian kinerja untuk mengidentifikasi secara jelas untuk memudahkan pegawai mengetahui dan melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pegawai dalam bekerja  (Rani  &  Mayasari,  2015).  Dengan  menerapkan  standar  penilaian  kinerja  pada pegawai,  maka  akan  menjadi  dorongan  motivasi  bagi  para  pegawai.  Hal  tersebut, menjadi bentuk respon atau umpan balik dari hasil selama berkerja.
Begitupun  penilaian  kinerja  yang  telah  dilakukan  di  Kantor  Gubernur berdasarkan  pencapaian  target  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dan  efisien  anggaran yaitu  dapat  menggunakan  anggaran  untuk  belanja  keperluan  perjalanan  dinas  tanpa melebihi  pagu  anggaran.  Selain  itu,  menyerahkan  SPJ  Perjalanan  Dinas  dengan dokumen-dokumen yang lengkap untuk menghindari kesalahpahaman. Oleh sebab itu, di Kantor Gubernur juga memberlakukan sistem reward dan punishment, yang bersifat secara kolektivitas bukan berdasarkan kinerja perindividu. Untuk contoh penghargaan yang biasanya diberikan seperti hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap LPJ dari SPJ Perjalanan  Dinas  dinyatakan  tidak  terdapat  kejanggalan  maka  instansi  tersebut mendapat  predikat  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP).  Sistem  pemberian  sanksi yang  berlaku  hanyalah  berupa  teguran  kecil  hingga  kewajiban  untuk  memperbaiki kebenaran dan  kelengkapan  SPJ  perjalanan  dinas.  Bahkan, sanksi  tersebut  dapat  lebih berat  dari  sekasar  teguran.  Sanksi  berupa  pemindahan  penugasan  bagi  PNS  atau pemecatan  bagi  Pegawai  Tidak  Tetap  (PTT)  jika  pihak  yang  bersangkutan  melakukan penyelewengan berat dari SOP yang berlaku.

## 7. Motivasi
Motivasi  kerja  dalam  suatu  instansi  pemerintahan  sangat  diperlukan  bagi pegawai.  Dengan  adanya  motivasi  memudahkan  terjadinya  pencapaian  target  kinerja salah satunya mencapai akuntabilitas yang baik. Sebab, apabila motivasi yang diberikan diterima dan diterapkan dengan baik maka akan memunculkan spirit untuk terus maju bersama  dan  loyal  terhadap  suatu  organisasi  (Maharani  et  al.,  2023).  Motivasi  yang diterapkan  pada  pegawai  di  Kantor  Gubernur  ditunjukkan  dengan  menghadirkan kemampuan dalam menyusun SPJ perjalanan dinas. Mereka tidak hanya berfokus pada pencatatan angka, tetapi juga menyajikan informasi secara jelas dan transparan. Motivasi tersebut  menjadi  dorongan  bagi  penyelenggara  SPJ  Perjalanan  Dinas  untuk mengupayakan  mengaplikasikan  akuntabilitas  secara  efektif  dengan  melakukan pengarsipan pertanggungjawaban sehingga memudahkan pelacakan dan dokumentasi belanja perjalanan dinas.
Selain itu, motivasi pegawai tercermin dalam penekanan pada tanggung jawab personal.  Pegawai  yang  menjadi  pihak  penyelenggara  SPJ  Perjalanan  Dinas  tentunya memahami  bahwa  akuntabilitas  bukan  hanya  kewajiban  institusional  saja,  tetapi  juga bentuk refleksi dari dedikasi mereka terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari penyelenggaraan SPJ perjalanan dinas Gubernur. Kesadaran akan dampak positif yang  dihasilkan  dari  akuntabilitas  menimbulkan  semangat  untuk  terus  meningkatkan kinerja dan pelayanan agar mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Dengan  demikian,  motivasi  pegawai  tidak  hanya  menjadi  pendorong  utama
dalam penyusunan SPJ perjalanan dinas, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.

## D. KESIMPULAN ( CONCLUSION )
Akuntabilitas dalam SPJ Perjalanan Dinas Gubernur di Kantor Gubernur Provinsi Jawa  Timur  melibatkan  perencanaan  anggaran,  pengendalian,  dan  mengevaluasi  dari segi kebijakan fiskal, politik, komunikasi dan koordinasi, penilaian kinerja, dan motivasi pegawai. Hal tersebut menjadi upaya untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam penggunaan belanja daerah agar perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak menyebabkan terjadinya defisit anggaran, sehingga tujuan memperkuat hubungan antarprovinsi/daerah dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur dapat tercapai.
Dari  hasil  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas penyelenggaraan SPJ Perjalanan Dinas dikategorikan cukup baik meskipun perlu untuk dievaluasi  dan  ditingkatkan  kembali.  Sebab,  masih  terdapat  kesalahan  dalam penginputan  nominal  pada  lembar  nota  perjalanan  dinas.  Selain  itu,  kurangnya komunikasi  antara  penyelenggara  SPJ  Perjalanan  Dinas  dengan  pihak  penyedia  travel seperti  kesalahan  penginputan  nama  kamar  hotel  atau  tidak  diberikannya  e-boarding pass  sehingga  terjadi  keterlambatan  penyerahan  invoice  kepada  penyelenggara  SPJ Perjalanan  Dinas.  Tentunya  hal  tersebut  menghambat  pencairan  dana,  sehingga menggunakan  surat  pernyataan  keterlambatan  pengajuan  SPJ  Perjalanan  Dinas.  Akan tetapi, dari surat pertanggungjawaban yang telah dibuat dan dicairkan akan dihimpun menjadi satu buku pelaporan sebagai arsipan perjalanan dinas selama satu tahun periode berjalan  agar  memudahkan  pihak  pengawas  untuk  menilai  bagaimana  kinerja  dan tingkat  penerapan  akuntabilitas  penyelenggaraan  SPJ  Perjalanan  Dinas  di  Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (Cet. Pertama). Syakir Media Press. Alfianika Maharani, D., Supriatin, D., & Puspitawati. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Hasta Pusaka Sentosa Purbalingga. Jurnal Media Ekonomi Dan Bisnis , 14 (1), 66 – 77.
Dwiridotjahjono,  J.  (2009).  Penerapan  Good  Corporate  Governance :  Manfaat  Dan Tantangan  Serta  Kesempatan  Bagi  Perusahaan  Publik  Di  Indonesia. Jurnal Administrasi Bisnis Unpar , 5 (2), 101–112.
Enceng, & EA, Y. T. (2018). Pengukuran kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Respository Universitas Terbuka , 1–13.
Endah,  K.,  &  Vestikowati,  E.  (2021).  Birokrasi  Pemerintahan  Dalam  Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal MODERAT , 7 (3), 648.
Hunta, A. A., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2021). Evaluasi Sistem dan Prosedur Penertiban Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Dinas Koperasi Kota Bitung. Jurnal EMBA , 9 (3), 1245–1256.
Indria Hangga Rani, M. M. (2015). Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi  Sebagai  Variabel  Moderasi. Akuntansi,  Ekonomi  Dan  Manajemen  Bisnis , 7 (2), 139–148.
Ismail, T. (2005). Modul 1 Keuangan Daerah. Universitas Terbuka , 1–51.
Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan  Daerah  Sebagai  Wujud
Implementasi  Perimbangan  Keuangan  Yang  Adil  Dan  Selaras. Kertha  Wicaksana , 12 (1), 76. https://doi.org/10.22225/kw.12.1.414.76-79
Mahfudin, M., Febrianto, A. M., Lestari, N. A., & Kusumawati, N. A. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) , 2 (1), 17.
https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art34
Mais,  R.  G.,  &  Palindri,  L.  (2020).  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Dalam  Mengelola  Keuangan  Desa. Jurnal  Akuntansi  Dan  Governance , 1 (1),  57. https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66
Mardiasmo. (2018). Akutansi Sektor Publik (Cet. Terbaru). Yogyakarta : Andi.
M.Khoirul  Machfuda,  N.  K.  (2021).  Analisis  Kualitas  Sumber  Daya  ManusiaTerhadap Ketepatan  Waktu  Laporan  SPJ  Pengeluaran. Jurnal  Economics  and  Sustainable Development , 6 (1), 53–63.
Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. Kinerja , 15 (2), 45. https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029 Tamara,  C.  A.,  &  Konde,  Y.  T.  (2016).  Pengaruh  akuntabilitas  publik  dan  transparansi publik  terhadap  mekanisme  pengelolaan  keuangan. Jurnal  Ilmu  Akuntansi Mulawarman , 1 (1), 1–11.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  (2022). Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6757 , 104172 , 1–143. Utomo,  N.  B.  (2021). Mendudukkan  Belanja  Perjalanan  Dinas .  P2p.Kemkes.Go.Id. http://p2p.kemkes.go.id/mendudukkan-belanja-perjalanan-dinas/
Vurry,  A.  N.,  Suwendra,  I.  W.,  &  Yudiaatmaja,  F.  (2018). ANALISIS  KEMAMPUAN KEUANGAN  DAERAH  DAN  TREND  PADA  PEMERINTAH  KABUPATEN BULELENG . 4 (2), 128–135.