Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Abd. Majid Mahmud *
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong
Naskah diterima: 20 Maret 2020; revisi: 1 Mei 2020; disetujui: 5 Juni 2020

## Abstrak
Investasi adalah segala bentuk kegiatan investasi baik oleh penanam modal dalam negeri dan penanam  modal  asing  untuk  melakukan  bisnis  di  wilayah  Republik  Indonesia.  Dalam  hal hukum  Islam,  atau  Investasi  Investasi  Tidak  ada  istilah  "mudharabah"  adalah  bentuk kerjasama  bisnis  dengan  modal  menyerahkan  uang  kepada  orang-orang  yang  berdagang sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Dari upaya ini melibatkan dua pihak. ada yang  punya  modal  tapi  tidak  bisa  berbisnis.  Dan  kedua,  mereka  yang  pandai  dalam  bisnis tetapi tidak memiliki modal. Melalui upaya ini, keduanya saling melengkapi.
Kata kunci: investasi, kegiatan bisnis, perspektif hukum
* Alamat korespondensi: Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong E-mail: majidabd@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Penanaman  modal  adalah  keseluruhan  kegiatan  manusia  dalam  usaha  untuk meningkatkan  nilai  modalnya  atau  paling  minimal  mempertahan  kan  nilai  modalnya,  baik modal dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak maupun modal berwujud atau tidak berwujud.
Undang-Undang  Nomor    25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  menjelaskan tentang pengertian Penanaman Modal dan Penananm modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal  asing  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia.    Penanaman modal  dalam  negeri  adalah  kegiatan  menanam  modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam  modal  dalam  negeri  dengan menggunakan  modal  dalam  negeri  dan  penanaman  modal  asing  adalah  kegiatan  menanam modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh penanam  modal  asing,  baik  yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Penanam  modal  adalah  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  melakukan  penanaman modal yang dapaterupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
Penanam  modal  dalam  negeri  adalah  perseorangan  warga  negara  Indonesia,  badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesi, sedangkan  Penanam modal asing adalah perseorangan warga  negara  asing,  badan  usaha  asing,  dan/atau  pemerintah  asing  yang  melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh  penanam  modal  yang  mempunyai  nilai  ekonomis.    Modal  asing  adalah  modal  yang dimiliki  oleh  negara  asing,  perseorangan  warga  negara  asing,  badan  usaha  asing,  badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh  pihak  asing,  sedangkan  Modal  dalam  negeri  adalah  modal  yang  dimiliki  oleh  negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
Dalam  istilah  hukum  Islam,  Investasi  atau  Penanaman  Modal    ada  disebut  dengan istilah  “ mudharabah” adalah  bentuk  kerjasama  usaha    dengan    menyerahkan  modal  uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak. ada pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kedua,  pihak  yang  pandai  berbisnis  namun  tidak  memiliki  modal.  Melalui  usaha  ini, keduanya saling melengkapi.
Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem ini adalah ijma’ ulama yang membolehkannya.
Diriwayatkan  dalam al-Muwaththa : “dari  Zaid  bin  Aslam,  dari  ayahnya  bahwa  ia menceritakan, “Abdullah dan Ubaidullah bin Umar bin Al-Khaththab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraq. Ketika mereka kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa al- Asy”ari, yakni gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai  tamu  dengan  suka  cita.  Beliau  berkata,  “Kalau  aku  bisa  melakukan  sesuatu  yang berguna buat kalian, pasti akan kulakukan.” Kemudian beliau me-lanjutkan, “Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan kukirimkan kepada Amirul Mukminin. Saya  me-minjamkannya  kepada  kalian  untuk  kalian  belikan  sesuatu  di  Iraq  ini,  kemudian kalian  jual  di  kota  Madinah.  Kalian  kembalikan  modalnya  kepada  Amirul  Mukminin,  dan keuntungannya kalian ambil.” Mereka berkata, “Kami suka itu.” Maka beliau menyerahkan uang  itu  kepada  mereka  dan  menulis  surat  untuk  disampaikan  kepada  Umar  bin  Al- Khaththab  agar  Amirul  Mukminin  itu  meng-ambil  dari  mereka  uang  yang  dia  titipkan. Sesampainya  di  kota  Madinah,  mereka  menjual  barang  itu  dan  mendapatkan  keun-tungan. Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar. Umar lantas bertanya, “Apakah setiap anggota  pasukan  diberi  pinjaman  oleh  Abu  Musa  seperti  yang  diberikan  kepada  kalian berdua?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau berkata, “Apakah karena kalian adalah anak- anak Amirul Mukminin sehingga ia memberi kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta keun-tungannya.”  Adapun  Abdullah,  hanya  membungkam  saja.  Semen-tara  Ubaidullah langsung  angkat  bicara,  “Tidak  sepantasnya  engkau  berbuat  demikian  wahai  Amirul Mukminin!  Kalau  uang  ini  berkurang  atau  habis,  pasti  kami  akan  bertanggung  jawab.” Umar  tetap  berkata,  “Berikan  uang  itu  semuanya.”  Abdullah  tetap  diam,  sementara Ubaidullah  tetap  membantah.  Tiba-tiba  salah  seorang  di  antara  sahabat  Umar  berkata, “Bagaimana  bila  engkau  menjadikannya  sebagai  investasi  modal  wahai  Umar?”  Umar menjawab, “Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi modal.” Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, se-mentara Abdullah dan Ubaidullah mengambil setengah keuntungan sisanya.”
Diriwayatkan juga dari al-Alla bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya uang sebagai modal usaha, dan keuntungannya dibagi dua.
Satu  hal  yang  logis,  bila  pengembangan  modal  dan  peningkatan  nilainya  merupakan  salah satu  tujuan  yang  disyariatkan.  Sementara  modal  itu  hanya  bisa  dikembangkan  melalui
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pemutaran  atau  perdagangan.  Sementara  tidak  setiap  orang  yang  mempunyai  harta  mampu berjual-beli.  Dan  tidak  setiap  yang  berkeahlian  dagang  mempunyai  modal.  Maka  masing- masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu bisnis penanaman modal ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan keduabelah pihak.

## DASAR HUKUM PENANAMAN MODAL
Sejak  Merdeka    Indonesia  telah  memberlakukan  beberapa    regulasi      dalam  bentuk perundang undangan kaitannya dengan penanaman modal antara lain :
1. UU. Penanaman Modal Tahun 1958
2. UU. Nasionalisasi Tahun 1959
3. UU No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.
4. UU No 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
5. UU  No  11  tahun  1970  Tentang  Perubahan  dan  tambahan  UU  no  1  Yahun  1967 Tentang PMA
6. UU  No  12  Tahun  1970  Tentang  Perubahan  dan  tabahan  UU  No  6  Tahun  1968 Tentang PMDN
7. UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Dalam prespektif hukum Islam investasi atau penanaman modal  dasar hukumnya adalah:
1. Al-qur’an
“ Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi;  dan  carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung .” [QS. Al jum’ah ayat 10]
“Tidak  ada  dosa  bagimu  untuk  mencari  karunia  (rezki  hasil  perniagaan)  dari  Tuhanmu. Maka  apabila  kamu  telah  bertolak  dari  'Arafat,  berdzikirlah  kepada  Allah  di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan- Nya  kepadamu;  dan  sesungguhnya  kamu  sebelum  itu  benar-benar  termasuk  orang-orang yang sesat .” [ QS. Al baqarah ayat :198]
2. Al-hadist
”Adalah  Abbas  bin  Abdul  Muththalib,  apabila  ia  menyerahkan  sejumlah  harta  dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang,  Jika mudharib melanggar  syarat2  tersebut,  maka  ia  bertanggung  jawab  menanggung  risiko.  Syarat-syarat yang  diajukan  Abbas  tersebut  sampai  kepada  Rasulullah  Saw,  lalu  Rasul
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
membenarkannya”.(HR  ath_Thabrani).  Hadist  ini  menjelaskan  praktek  mudharabah muqayyadah.
Dari  Abdullah  dan  ‘Ubaidullah,  keduanya  anak  Umar,  bahwa  keduanya  bertemu dengan  Abu  Musa  Al-Asy’ary  di  Basrah,  setelah  pulang  dari  perang  Nahawand.  Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota). Di perjalanan keduanya membeli  harta  benda  perhiasan,  lalu  menjualnya  di  Madinah,  sehingga  keduanya  mendapat keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya. Tetapi kedua  anaknya  berkata,”Jika  harta  itu  binasa,  bukankah  kami  yang  bertanggung  jawab menggantinya.  Bagaimana  mungkin  tak  ada  keuntungan  untuk  kami?”.  Maka  berkata seseorang  kepada  Umar,“Wahai  Amirul  Mukminin,  alangkah  baiknya  jika  engkau  jadikan harta itu sebagai qiradh”. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata,”Aku menjadikannya qiradh”. Umar mengambil separoh dari keuntungan (50 % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya).
Mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau mengetahui dan  mengakuinya.  Bahkan  sebelum  diangkat  menjadi  Rasul,  Muhammad  telah  melakukan Qiradh/  mudharabah.  Muhammad  mengadakan  perjalanan  ke  Syam  untuk  menjual  barang- barang milik Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.
Di samping dalil Qur’an dan dalil Hadist di atas, para ulama juga berlandaskan pada praktik  mudharabah  yang  dilakukan  sebagian  sahabat,  sedangkan  sahabat  lain  tidak membantahnya.  Bahkan  harta  yang  dilakukan  secara  mudharabah  itu  di  zaman  mereka kebanyakan  adalah  harta  anak  yatim.  Oleh  sebab  itu  berdasarkan  dalil  Qur’an,  Hadist,  dan praktik  para  sahabat,  para  ulama  fiqih  menetapkan  bahwa  akad  mudharabah  apabila  telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.

## 3. Ijma’
Imam Zailai  dalam  kitabnya Nasbu  ar-Rayah (4/13)  telah  menyatakan  bahwa  para  sahabat telah  berkonsensus  akan  legitimasi  pengolahan  harta  anak  yatim  secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal (454) “Rasulullah  saw.  telah  berkhotbah  di  depan  kaumnya  seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.
Indikasi dari hadist  ini adalah menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, apalagi mudharabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini, seandainya  harta  tersebut  diinvestasikan,  maka  zakatnya  akan  diambil  dari return  on
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
investment (keuntungan)  bukan  dari  modal.  Dengan  demikian  harta  amanat  tersebut  akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

## 4. Qiyas
Mudharabah  diqiyaskan  kepada  al-musyaqoh  (menyuruh  seorang  untuk  mengelola  kebun) selain diantara manusia ada yang miskin ada pula yang kaya, disuatu sisi lain banyak orang kaya  yang  tidak  dapat  mengusahakan  hartanya,  di  sisi  lain  tidak  sedikit  orang  miskin  yang mau  bekerja,  tetapi  tidak  memiliki  modal.  Dengan  demikian  adanya  mudharabah  ditujukan antara  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  kedua  golongan  diatas,  yakni  untuk  kemashalatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

## SYARAT SAHNYA PENANAMAN MODAL
Investasi dipandang sah menurut hukum Islam bila terpenuhinya tiga syarat/rukun yaitu:

## 1. Ada Subyek Penanaman Modal
Subyek  Penanaman  Modal  ada  dua  pihak,  kedua  pihak  di  sini  adalah  investor  dan pengelola  modal.  Keduanya  disyaratkan  memiliki  kompetensi  beraktivitas.  Yakni  orang yang  tidak  dalam  kondisi  bangkrut  terlilit  hutang.  Orang  yang  bangkrut  terlilit  hutang, orang  yang  masih  kecil,  orang  gila,  orang  ediot,  semuanya  tidak  boleh  melaksanakan transaksi ini. Dan bukan merupakan syarat bahwa salah satu pihak atau kedua pihak harus seorang  muslim.  Boleh  saja  bekerja  sama  dalam  bisnis  penanaman  modal  ini  dengan orang-orang  Yahudi  dan  Nashrani  yang  dapat  dipercaya,  dengan  syarat  harus  terbukti adanya  pemantauan  terhadap  aktivitas  pengelolaan  modal  dari  pihak  muslim  sehingga aktivitas tersebut terbebas dari riba dan berbagai bentuk jual beli yang berdasarkan riba.

## 2. Ada Kesepakatan Kedua Belah Pihak /Akad perjanjian
Akad perjanjian ini merupakan titik awal terjadinya bisnis ini sekaligus sebagai dasar dari penentuan besaran prosentasi pembagian keuntungan. Maka dari itu dalam akad perjanjian ini harus dilaksanakan dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan sehingga kedua pihak sama-sama ridho.

## 3. Ada Objek Penanaman Modal
Objek  transaksi  dalam  penanaman  modal  ini  tidak  lain  adalah  modal,  usaha  dan keuntungan.
a.  Modal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Syarat  modal  yang  bisa  digunakan  investasi  adalah  harus  merupakan  alat  tukar,  seperti emas,  perak  atau  uang  secara  umum.  Modal  ini  tidak  boleh  berupa  barang,  kecuali  bila disepakati untuk menetapkan nilai harga barang tersebut dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha.
Jadi  dalam  Mudharabah  disyaratkan  modal  yang  diserahkan  harus  diketahui  dan penyerahan  jumlah  modal  kepada  Mudharib  (pengelola  modal)  harus  berupa  alat  tukar seperti  emas,  perak  dan  satuan  mata  uang  secara  umum.  Tidak  diperbolehkan  berupa barang  kecuali  bila  ditentukan  nilai  barang  tersebut  dengan  nilai  mata  uang  ketika  akad transaksi,  sehingga  nilai  barang  tersebut  yang  menjadi  modal  mudharabah.  Contohnya seorang memiliki sebuah mobil toyota kijang lalu diserahkan kepada mudharib (pengelola modal),  maka  ketika  akad  kerja  sama  tersebut  disepakati  wajib  ditentukan  harga  mobil tersebut dengan mata uang, misalnya Rp 80 juta maka modal mudhorabah tersebut adalah Rp 80 juta.

## b.  Usaha
Usaha  pokok  dalam  penanaman  modal  adalah  di  bidang  perniagaan  atau  bidang-bidang terkait  lainnya.  Di  antara  yang  tidak  termasuk  perniagaan  adalah  bila  pengelola  modal mencari  keuntungan  melalui  bidang  perindustrian.  Bidang  perindustrian  tidak  bisa dijadikan lahan penanaman modal, karena itu adalah usaha berkarakter tertentu yang bisa disewakan.  Kalau  seseorang  menanamkan  modal  untuk  usaha  perindustrian,  maka penanaman  modal  itu  tidak  sah,  seperti  menanamkan  modal  pada  usaha  pemintalan benang  yang  kemudian  ditenun  dan  dijual  hasilnya.  Atau  untuk  usaha  penumbukan gandum, lalu setelah menjadi tepung diadoni dan dijual. Demikian seterusnya.
Hanya  saja  kalangan Hambaliyah berpandangan  bahwa  penanaman  modal  semacam  itu dibolehkan,  yakni  dengan  cara  menyerahkan  juga  alat-alat  perindustrian  ke  pengelola industri dengan imbalan sebagian dari keuntungan perusahaan. Hal ini dikiyaskan dengan muzaraah .  Mereka  yang  membolehkan  beralasan  bahwa  alat  itu  adalah  materi  yang dikembangkan melalui usaha, sehingga sah diikat dengan perjanjian usaha dengan imbalan sebagian  keuntungan  perusahaan.    Pengelola  modal  tidak  boleh  bekerjasama  dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama. Seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras, dan jual beli riba atau yang sejenisnya.

## c.  Keuntungan
Keuntungan  dalam  bisnis  ini  adalah  hak  kedua  belah  pihak,  yang  pembagiannya  harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan prosentase tertentu bagi investor  dan  pengelola  modal.  Yang  perlu  diingat,  prosentasi  ini  bukan  dari  modal tapi  dari  keuntungan.  Kesalahan  yang  sering  terjadi  adalah  investor  mendapatkan keunungan  dari  prosentase  modal.  Misalnya  10  %  dari  modal,  apalagi  ada  embel- embel perbulan. Ini jelas-jelas haram karena yang seperti ini termasuk  riba.
2. Keuntungan  dibagikan  dengan  prosentase  yang  sifatnya  merata,  seperti  setengah, sepertiga  atau  seperempat  dan  sejenisnya.  Kalau  ditetapkan  sejumlah  keuntungan pasti  (misalnya  5  juta)  bagi  salah  satu  pihak,  sementara  sisanya  untuk  pihak  lain, maka menurut kesepakatan ulama investasi ini tidak sah.
Dalam aturan hukum Islam, hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian dalam arti berkurangnya  modalnya.  Pengelola  modal  hanya  mengalami  kerugian  kehilangan  tenaga. Alasannya,  karena  kerugian  itu  adalah  ungkapan  yang  menunjukkan  berkurangnya  modal, dan  itu  adalah  persoalan  atau  tanggung  jawab  pemilik  modal.  Pengelola  tidak  memilik kekuasaan dalam hal itu, sehingga kekurangan modal hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, tidak oleh pihak lain. Untuk mengatasi kerugian ini ada dua opsi yang harus dilakukan yaitu  pemilik  modal  mengucurkan  dana  segar  sebesar  kerugian  tersebut  dan/  atau  kerugian ditutup dengan keuntungan selanjutnya.
Melihat permasalahan keuntungan seperti itu maka ada 3 hal yang harus diperhatikan
1. Keuntungan  dijadikan  sebagai  cadangan  modal.  artinya,  pengelola  tidak  berhak menerima  keuntungan  sebelum  ia  menyerahkan  kembali  modal  yang  ada.  Karena keuntungan  itu  adalah  kelebihan  dari  modal.  Kalau  belum  menjadi  tambahan,  maka tidak  disebut  keuntungan.  Kalau  ada  keuntungan  di  satu  sisi  dan  kerugian  atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu dengan  keuntungan  yang  ada,  kemudian  yang  tersisa  dibagi-bagikan  berdua  sesuai dengan kesepakatan.
2. Pengelola  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  sebelum  masa  pembagian.  Pengelola sudah  berhak  atas  bagian  keuntungan  dengan  semata-mata  terlihatnya  keuntungan tersebut.  Akan  tetapi  hak  tersebut  tertahan  sampai  adanya  pembagian  di  akhir  masa perjanjian.  Oleh  sebab  itu  tidak  ada  hak  bagi  pengelola  modal  untuk  mengambil bagiannya dari keuntungan yang ada kecuali dengan pembagian resmi akhir itu. Dan pembagian itu hanya dengan izin dari pemilik modal atau dengan kehadirannya.
Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian adalah sebagai berikut
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Bisa  jadi  terjadi  kerugian  setelah  itu,  sehingga  keuntungan  itu  digunakan  untuk menutupinya,  sebagaimana  telah  dijelaskan  fungsi  keuntungan  itu  sebagai  cadangan modal. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.
2. Pemilik  modal  adalah  mitra  usaha  pengelola,  sehingga  tidak  ada  hak  baginya  untuk mengambil  bagian  keuntungannya  tanpa  izin  dari  mitra  usahanya  itu  atau  tanpa kehadirannya.
3. Hak  mendapatkan  keuntungan  tidak  akan  diperoleh  salah  satu  pihak  sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut

## SYARAT-SYARAT DALAM PENANAMAN MODAL
Pengertian  syarat  dalam Al  Mudharabah adalah  syarat-syarat  yang  ditetapkan  salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan mudhorabah.
Syarat dalam Al Mudhorabah ini ada dua:
1.  Syarat  yang Shahih (dibenarkan)  yaitu  syarat  yang  tidak  menyelisihi  tuntutan  akad  dan tidak  pula  maksudnya  serta  memiliki  maslahat  untuk  akad  tersebut.  Contohnya  Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus dinegeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan. Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan  para  ulama  dan  wajib  dipenuhi,  karena  ada  kemaslahatannya  dan  tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian mudharabah .
2. Syarat yang fasad (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga:
a. Syarat  yang  meniadakan  tuntutan  konsekuensi  akad,  seperti  mensyaratkan  tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal  atau  dibawah  modalnya.  Syarat  ini  disepakati  ketidak  benarannya,  karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.
b. Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan mudhorabah kepadanya dari harta yang lainnya.
c. Syarat  yang  berakibat  tidak  jelasnya  keuntungan  seperti  mensyaratkan  kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk  pengelola  atau  menentukan  nilai  satuan  uang  tertentu  sebagai  keuntungan. Syarat  ini  disepakati  kerusakannya  karena  mengakibatkan  keuntungan  yang  tidak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal.

## BERAKHIRNYA PENANAMAN MODAL
Mudharabah adalah termasuk akad kerjasama penanaman modal yang diperbolehkan. Usaha  ini  berakhir  dengan  pembatalan  dari  salah  satu  pihak.  Karena  tidak  ada  syarat keberlangsungan  terus  menerus  dalam  transaksi  usaha  semacam  ini.  Masing-masing  pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Transaksi mudhorabah ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau idiot.
Imam  Ibnu  Qudamah  (wafat  tahun  620  H)  menyatakan:  “Al  Mudhorabah  termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak  -siapa  saja-,  dengan  kematian,  gila  atau  dibatasi  karena  ediot;  hal  itu  karena  ia beraktivitas  pada  harta  orang  lain  dengan  sezinnya,  maka  ia  seperti  wakiel  dan  tidak  ada bedanya  antara  sebelum  beraktivitas  dan  sesudahnya.  Sedangkan  Imam  Al  Nawawi menyatakan: Penghentian qiraadh boleh, karena ia diawalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi syarikat. Apabila terdapat keuntungan maka setiap dari kedua belah pihak boleh memberhentikannya  kapan  suka  dan  tidak  butuh  kehadiran  dan  keridoan  mitranya.  Apabila meninggal atau gila atau hilang akal maka berakhir usaha tersebut.
Imam Syafi’i menyatakan: “Kapan penilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan  dan  sesudahnya  dan  kapan  pengelola  ingin  keluar  dari  qiraadh  maka  ia  keluar darinya”.
Apabila  telah  dihentikan  dan  harta  (modal)  utuh,  namun  tidak  memiliki  keuntungan maka  harta  tersebut  diambil  pemilik  modal.  Apabila  terdapat  keuntungan  maka  keduanya membagi  keuntungan  tersebut  sesuai  dengan  kesepakatan.  Apabila  berhenti  dan  harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan, karena  hak  milik  kedua  belah  pihak.  Apabila  pengelola  minta  menjualnya  sedang  pemilik modal  menolak  dan  tampak  dalam  usaha  tersebut  ada  keuntungan,  maka  penilik  modal dipaksa  menjualnya;  karena  hak  pengelola  ada  pada  keuntungan  dan  tidak  tampak  decuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa.
Tampak  sekali  dari  sini  keadilan  syariat  islam  yang  sangat  memperhatikan  keadaan dua  belah  pihak  yang  bertransaksi  mudharabah.  Sehingga  seharusnya  kembali  memotivasi diri kita untuk belajar dan mengetahui tata aturan syariat dalam muamalah sehari-hari.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KESIMPULAN
Mudharabah atau penanaman modal disini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak: pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.
Usaha ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan  terus  menerus  dalam  transaksi  usaha  semacam  ini.  Masing-masing  pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Transaksi mudhorabah ini juga bisa berakhir  dengan  meninggalnya  salah  satu  pihak  transaktor,  atau  karena  ia  gila  atau  idiot. Disyariatkannya penanaman modal oleh   Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal  ini  dibolehkan.  Dasar  hukum  dari  sistem  jual  beli  ini  adalah  ijma'  ulama  yang membolehkannya.  Ibnu  Taimiyah  menyatakan:  Mudharabah  (adalah  transaksi  yang)  sudah masyhur  dikalangan  bangsa  Arab  jahiliyah  apalagi  pada  bangsa  Quraisy,  karena  umumnya perniagaan  jadi  pekerjaan  mereka.  Rasulullah  Shallallahu’alaihi  Wasallam  sendiri  pernah berangkat membawa harta orang lain sebelum kenabian sebagaimana telah berangkat dalam perniagaan harta Khadijah. Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan kebanyakannya dengan  sistem  mudharabah  dengan  Abu  Sufyan  dan  selainnya.  Ketika  datang  islam Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam menyetujuinya dan para sahabatpun berangkat dalam perniagaan  harta  orang  lain  secara  mudharabah  dan  beliau  Rasulullah  Shallallahu’alaihi Wasallam tidak melarangnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat) Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal . UU No 25 Tahun 2007,  L.N. No 67 Tahun 2007, T.L.N. No 4724.
Indonesia,  Undang-undang  Penanaman  Modal  asing.  UU  No.  1  Tahun  1967,  L.N.  No.1. Tahun 1967, T.L.N. 46.
Depaartemen Agama Republik Indonesia. Al’ Quran dan Terjemahan , , CV Pustaka Agung Harapan, Jakarta. 2006.
Terjemahan Hadits Shahih Bukhhari, CV Toha Putra, Semarang, 1986.
Dhaniswara  K.Harjono. Hukum  Penanaman  Modal.  Tinjauan  Terhadap  Pemberlakuan  UU No 25 Tahun 2007 , Rajawali Pers,  Jakarta, 2007. Ismail  Suny. Tinjauan  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Penanaman  Modal  Asing  dan Kredit Luar negeri. : Pradnya Paramita, Jakarta, 1967. Muhammad Daud Ali. Hukum Islam suatu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.