Korespondensi: Jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Gedung A Lt.3 Jl.Veteran, MalangJawa Timur Email: imron@ub.ac.id

## Praktik Akumulasi Lebenswelt Sebagai Basis Strategi BUM

## Desa yang Berkelanjutan
Ahmad Imron Rozuli 1 1 Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya.

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 7 No. 2 Tahun 2021
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.3
Abstract. in  line  with  the  emergence  of  constitutional  frameworks  that  are  designed  to improving village development, there has been a significant increase in the presence of village economic  institutions  such  as  BUM  Desa  in  Indonesia.  Yet,  this  institutional  emergence quantitatively is not always followed by the increasing of quality and professional management of  economic  resource  for  the  welfare  of  local  communities.  Specific  factor  such  as  weak empowerment, corrupt behavior of local elites and low capacity of resource management are still challenges faced in order to strenghthen the capacity of village economic institutions and in  order  to  create  a  sustainable  BUM  Desa.  Based  on  local  development  experience  at Gondowangi  Village,  in  Wagir  District,  Malang  Regency,  this  study  intend  to  explain  what sociological scholarship called as a lebenswelt (community knowledge) which serves as a main basis for village development planning and sustainable BUM Desa maintanance strategies. This research  uses  a  qualitative  descriptive  method  combined  with  the  perspective  of communicative action theory which promoted by Jurgen Habermas. This research argue that there  is  three  important  factors  influence  the  success  of  the  practice  of  accumulating community  knowledge  in  village  development  planning,  namely,  first:  the  leadership  factor, secondly: mapping problems and potentials based on community participation, and third: the invovement of external group that can encourage innovation in the local communities.
Keywords: Village; Development; BUM Desa; Lebenswelt ; Sustainable
Abstrak. Sejalan  dengan  lahirnya  beberapa  kerangka  konstitusional  yang  berorientasi  pada peningkatan pembangunan desa, telah terjadi peningkatan yang  signifikan terhadap kehadiran kelembagaan  ekonomi  desa  seperti  BUM  Desa    di  Indonesia.  Akan  tetapi,  peningkatan kelembagaan  secara  kuantitatif  tersebut  ternyata  tidak  selalu  diikuti  oleh  kehadiran pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  yang  berkualitas  dan  profesional  bagi  kesejahteraan masyarakat  desa.  Lemahnya  pemberdayaan,  perilaku  koruptif  elit  desa,  dan  rendahnya kapabilitas  sumber  daya  pengelola  kerap  menjadi  tantangan  tersendiri  yang  dihadapi  dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi desa dan menghadirkan BUM Desa yang berkelanjutan.  Dengan  merujuk  pada  pengalaman  pembangunan  Desa  Gondowangi,  di Kecamatan  Wagir,  Kabupaten  Malang,  penelitian  ini  bermaksud  menjelaskan  mengenai penggunaan lebenswelt atau  basis  pengetahuan  masyarakat  yang  berfungsi  sebagai  basis utama  perencanaan  dalam  upaya  pembangunan  desa  dan  strategi  pemeliharaan  BUM  Desa yang  berkelanjutan. Adapun  penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan perspektif  teori  tindakan  komunikatif  yang  diperkenalkan  Habermas.  Sebagai  hasilnya, penelitian  ini  menemukan  tiga  fakor  penting  yang  mempengaruhi  keberhasilan  praktik akumulasi pengetahuan warga dalam perencanaan pembangunan desa, yakni pertama, faktor kepemimpinan,  kedua  pemetaan  masalah  dan  potensi  yang  berbasis  partisipasi  masyarakat, dan  yang  ketiga,  pelibatan  kelompok  eksternal  yang  dapat  membantu  mendorong  lahirnya inovasi di masyarakat
Kata Kunci: Desa; Pembangunan; BUM Desa; Lebenswelt; Berkelanjutan
Received: 15/07/2021            Revised: 09/08/2021             Accepted: 30/08/2021

## PENDAHULUAN
alah satu upaya yang dapat ditempuh dalam mewujudkan kemandirian ekonomi  desa  adalah  melalui  penguatan  kapasitas  kelembagaan ekonominya.  Lahirnya  UU  Desa  No.  6  Tahun  2014  telah  memberikan amanat  konstitusional  dalam  hal  keleluasan  bagi  desa  untuk  mengelola pembangunan di tingkat desa secara partisipatif. Hal  ini bisa  diaktulisasikan  dalam dua perspektif, yaitu melestarikan nilai-nilai masyarakat adat yang diimbangi dengan tata kelolah pemerintahan desa administratif yang demokratif, serta pemberian hak- hak adat dalam mengelolah potensi sumberdaya yang dimilikinya.
Berdasarkan  hal  itu,  pada  tahun  2015  lalu  Kementerian  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan,  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran    Badan Usaha Miliki Desa. Peraturan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa  melalui  mekanisme  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa). Kehadiran BUM Desa diharapkan untuk bisa menampung seluruh kegiatan ekonomi yang  berada  di  desa.  Harapannya,  terjadi  peningkatan  perekonomian  desa  melalui pemanfaatan  potensi-potensi  di  sektor  barang  dan  jasa  yang  ada  di  desa  bagi kesejahteraan  masyarakat.  Lebih  lanjut,  pada  tahun  2021  ini    pemerintah  secara khusus  juga  telah  mengeluarkan  kerangka  konstitusional  yang  lebih  kuat  melalui kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tentang BUM Desa. Kehadiran PP ini sendiri  adalah  dalam  rangka  memperkuat  kapasitas  dan  memperluas  kewenangan kerja  dari  BUM  Desa,  dengan  salah  satu  contoh,  menjadikannya  sebagai  entitas berbadan  hukum  yang  memungkinkan  mereka  menjalin  kerja  sama  dengan  badan hukum  lainya  hingga  melakukan  peminjaman  ke  perbankan.  Aturan  tersebut  juga telah  menjamin  bila  BUM  Desa  sebagai  badan  hukum  tidak  lagi  dapat  dibubarkan namun hanya dihentikan usaha. Demikian dengan itu dapat dipahami seiring dengan semakin  meningkatknya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  BUM  Desa  maka pembahasan mengenai perkembanganya pun juga dirasa semakin penting.
Secara  umum  Indonesia  saat  ini  memiliki  jumlah  desa  sebesar  83.820  yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Sementara terkait keberadaan BUM Desa di Indonesia  tercatat  mengalami  lonjakan  yang  cukup  signifikan  dimana    pada  tahun
S
2019 lalu tercatat berjumlah 50.1999 unit. Kondisi ini menunjukkan bila baru sekitar 59% desa yang telah mendirikan BUM Desa dari total keseluruhan jumlah desa yang ada. Meskipun belum semua desa yang telah berhasil mendirikan BUM Desa, jumlah tersebut telah mencerminkan adanya peningkatan terutama secara kuantitatif pada beberapa  tahun  terakhir  bila  dibandingkan  dengan  jumlah  BUM  Desa  pada  tahun 2014 lalu yang hanya berjumlah 1.022 dari seluruh Indonesia. Sebagai upaya penataan kelembagaan  ekonomi  desa  pendirian    BUM  Desa  merupakan  suatu  langkah  yang penting, mengingat   penataan kelembagaan ekonomi  melalui pengembangan unit- unit usaha sama halnya dengan mendorong percepatan akselerasi aktifitas ekonomi dalam bingkai profit.
Namun  demikian,    kendati  secara  kuantitatif  BUM  Desa  mengalami peningkatan  masih  terdapat  persoalan  kerap  dihadapi  terutama  dalam  hal peningkatan kapasitas ekonomi. Sejumlah persoalan masih membayangi baik dalam upaya menghadirkan BUM Desa secara institusi  maupun dari segi pengelolaan BUM Desa secara profesional. Beberapa misalnya terkait aspek kepedulian maupun pola pikir  warga  desa  yang  dianggap  menjadi  faktor  penghambat  upaya pembangunan desa  seperti  kehadiran  BUM  Desa  (Pradani,  2020;  15).    Selain  itu  tantangan  juga muncul pada aspek yang lebih bernuansa struktural, temuan Forum Indonesia untuk Transparannsi Anggaran (FITRA) pada 2019 lalu mengonfirmasi bila adanya potensi penyelewengan  anggaran    untuk  kegiatan  BUM  Desa  dimana  sebanyak  1.670  dari 2.188 BUM Desa yang tidak berjalan tetapi tetap mendapat kucuran anggaran dari APBDesa (tempo.co, 2019). Hal ini sejalan dengan fakta bahwa sepanjang 2015-2019 terdapat  setidaknya    1.371  laporan  pengaduan  kasus  dana  desa  dengan  putusan pengadilan sebanyak 252 kasus dan melibatkan 214 tersangka dari unsur kepala desa.
Beberapa  persoalan  tersebut  selain  menjadi  tantangan  yang  terus  dihadapi dalam  konteks  upaya  menghadirkan  BUM  Desa,  disisi  lain  juga  menggambarkan tentang  masih  rendahnya  kesadaran  akan  pengelolalan  aset,  dan  lemahnya pengontrolan    oleh  pihak  terkait  dalam  mengunggulkan  pola-pola  pemberdayaan masyarakat  berbasis  lokal.  Sehingga  yang  terjadi  adalah  kehadiran  kelembagaan ekonomi cenderung menjadi instrumen yang mendukung kekuasaan di ranah desa, alih-alih  berjalan ideal dengan keterlibatan penuh masyarakat lokal. Sejumlah aset
yang    seharusnya  dapat  dikelola  dan  menjadi  peluang  usaha  masyarakat  justru menjadi sebatas aset pribadi untuk kepentingan oknum tertentu.
Adapun  artikel  ini  bermaksud  menjelaskan  mengenai  pola  pengelolaan  BUM Desa,  sebagaimana  pengalaman  yang  dilakukan  di  Desa  Gondowangi,  Kabupaten Malang, yang cukup berhasil memanfaatkan aspek pengetahuan personal atau yang dikenal juga sebagai konsep lebenswelt sebagai basis perubahan sosial utamanya dan dengan  itu  pula  mampu  menciptakan  strategi  pemeliharaan  BUM  Desa  secara berkelanjutan.    Menggunakan  perspektif  konsep  lebenswelt  dan  konsensus  yang diperkenalkan  oleh  Jurgen  Hubermas,  dimana  dijelaskan  bila  lebenswelt  memiliki fungsi sebagai suatu basis kognitif komunikasi.  Hal itu ditafsirkan bahwa dalam suatu tindakan  rasional  komunikasi  terdapat  aspek  pengetahuan-pengetahuan  yang dimiliki  aktor  yang  membantu  menciptakan  dialog  melalui  komunikasi  verbal (Hardiman,  1993,  p.  38).  Melalui  itu,    artikel  ini  menjelaskan  tentang  bagaimana pengetahuan  warga    (lebenswelt)  yang  meliputi  pengetahuan  dalam  bidang  seni, pertanian, tari, agama, nilai-nilai leluhur, dan pengetahuan terkait tata kelola air dapat terakumulasi dalam satu perencaanaan sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan BUM Desa.
Sejumlah studi berkaitan dengan BUM Desa sebelumnya sudah cukup banyak dilakukan  oleh  beberapa  akademisi.  Beberapa  yang  terbaru  misalnya,  artikel  yang dilakukan oleh Nurul Aeni, dimana selain mendeskripsikan gambaran secara umum BUM  Desa  yang  terdapat  di  Kabupaten  Pati    juga  melakukan  identifikasi  sejumlah permasalahan yang kerap melingkupi kinerja dari BUM Desa  (Aeni, 2020). Studinya berhasil  menemukan  bila  terdapat  hambatan  dalam  upaya  pengembangan  BUM Desa,  dimana  umumnya  isu  yang  dihadapi  adalah  seputar  persoalan  keterbatasan modal atau aset, dan administrasi maupun pelaporan yang tidak cukup tertib.
Lebih  lanjut mereka juga menunjukkan bila banyak dari keberadaan BUM Desa ternyata  belum  memberikan  dampak  positif  terhadap  masyarakat  desa.  justru sebaliknya masih banyak BUM Desa yang dirundung dengan persolaan kelembagaan yang belum stabil, pengelolaan dan pengembangan usaha yang belum kuat, hingga legalitas  BUM  Desa  yang  belum  kuat. Studi  mereka    sekaligus  menyimpulkan  bila beberapa  persoalan  tersebut  sebenarnya  berakar  pada  sejumlah  latar  belakang
diantaranya  keterbatasan  kapasitas  pengelola  BUM  Desa,  pengaruh  politik  desa, rendahnya  dukungan  dari  pemerintahan  desa  hingga  pemilian  usaha  yang  belum cukup berbasis potensi yang dimiliki desa.
Studi lainya pada area kajian ini cukup didominasi oleh pengalaman sejumlah BUM  Desa  yang  cukup  berhasil  karena  dikelola  secara  profesional.  Sebagaimana paparan Kinasi Dkk melalui pengalaman BUM Desa “Mekar Sari” yang selain berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Morosari, juga yang terpenting hal itu telah menjadikan desa Morosari sebagai desa yang mandiri sehingga tidak banyak bergantung pada Dana Desa (DD) maupun Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  (Kinasih,  2020).    Penelitian  ini  juga  menjelaskan  bila beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dari  kehadiran  BUM  Desa tersebut  adalah  adanya  inovasi  dalam  memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki  desa. Selain itu, pengelolaan yang profesional juga memungkinkan BUM Desa melakukan pembentukan unit-unit usaha lain yang secara tidak langsung dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar sekaligus meningkatkan daya produksi.
Beberapa permasalahan tentang BUM Desa juga dijelaskan melalui artikel yang dilakukan oleh Rony Jaya dan Mhd Rafi (2018). Studinya yang membahas mengenai BUM Desa Rampak Maju Jaya, Kampung Rempak, Kecamatan Sabakauh, Kabupaten Siak  ini  menemukan  sejumlah  hambatan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  BUM Desa.  Hasil  penelitianya  menemukan  setidaknya  terdapat  lima  hal  yang  menjadi faktor penghambat pengelolaan BUM Desa di wilayah tersebut, diantaranya adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang memiliki keterbatasan terhadap pengalaman bentuk-bentuk usaha yang berdampak pada stagnasi unit usaha BUM Desa (Jaya & Rafi, 2018) . Selain itu, hambatan juga berasal  dari  faktor  komunikasi  yang  tidak  efektif  dan  keterbatasan  beberapa  arus informasi  di  seputar  elit  desa,  kemudian  adanya  perbedaan  penafsiran  regulasi tentang  BUM  Desa  dari  para  pengelola,  rendahnya  partisipasi  dan  dukungan masyarakat  secara umum  hingga persoalan skala dan jangkauan usaha yang masih terbatas.
Selain  banyak  mengeksplorasi  sejumlah  faktor  yang  bersifat  institusional maupun kultural dari pengembangan BUM Desa, studi dengan tema ini juga diisi oleh
sejumlah  temuan  yang  lebih  memberi  penekanan  pada  basis  politik  dari pemerintahan  desa.  Sebagaimana  artikel  yang  dilakukan  yang  secara  khusus membahas  mengenai  sikap  politik  pemerintahan  desa  dalam  mendukung pengembangan  kewirausahaan  desa  (Djunandi,  2020).  Studi  yang  mengambil pengalaman  pada  Desa  Jatimukti,  Kabupaten  Sumedang,  Jawa  Barat  tersebut kemudian menemukan bila sikap politik pemerintah desa menjadi aspek yang penting dalam  menentukan  keberhasilan  perkembangan  kewirausahaan  desa  termasuk  di dalamnya  pengelolaan  kelembagaan  ekonomi  desa  seperti  BUM  Desa.  Kurangnya sikap politik pemerintah  desa, hingga belum stabilnya struktur pemerintahan desa pada  akhirnya  membuat  potensi  kewirausahaan  masyarakat  belum  dapat  dikelola dengan baik.
Berdasarkan  sejumlah  studi  tersebut,  dapat    diketahui  bila  belum  terdapat artikel  yang  secara  khsusus  mencoba  melihat  perkembangan  pengelolaan kelembagaan  ekonomi  berupa  BUM  Desa  yang  menekankan  pada  aspek pengetahuan  warganya  ( lebenswelt )  sebagai  basis  utamanya.  Sehingga  studi  ini memiliki  kebaruan  untuk  menjelaskan  peran  penting  dari  bagaimana  sebenarnya pemanfaatan pengetahuan warga menjadi bagian penting dan  menentukan dalam proses  perencanaan  suatu  BUM  Desa.  Studi  ini  menunjukkan  bila  melalui  adanya praktik akumulasi lebenswel t yang diterapkan oleh aktor perubahan, yang dalam hal ini  adalah  sosok  Kepala  Desa,  dapat  berfungsi  membantu  terjadinya  konsensus diantara  warga  desa  dalam  menciptakan  strategi  pemeliharaan  BUM  Desa  secara berkelanjutan. Lebih lanjut studi ini juga sekaligus menjelaskan bila faktor lebenswelt atau pengetahuan warga dapat menjadi suatu basis sosial utama dari terjadinya suatu perubahan  sosial (social  engineering) yang  dalam  hal  ini  dapat  diterapkan  dalam kegiatan pemberdayaan melalui BUM Desa.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  jenis  penelitian kualitatif  dengan    penjabaran  secara  deskriptif.  Pemilihan  metode  kualitatif  untuk memahami  fenomena  pengelolaan  BUM  Desa  berbasis  pengetahuan  warga Lebenswelt  ini  didasarkan  pada  pemahaman  bila  salah  satu  fungsi    dari  metode
kualitatif itu sendiri adalah untuk meneliti fenomena secara mendalam dan digunakan untuk  lebih  memahami  setiap    fenomena  yang  sampai  sekarang  belum  banyak diketahui (Moleong, 2018).
Sumber  data  penelitian  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dengan teknik observasi lapangan dan wawancara lapangan. Adapun penentuan informan dalam studi ini dilakukan secara purposive. Informan yang dipilih sebagai narasumber utama studi ini  adalah individu-individu dan kelompok (agen) yang dianggap sebagai pelaku  yang  berperan  penting  dalam  kegiatan  BUM  Desa    di  Desa  Gondowongi, Kecamatan  Wagir,  Kabupaten  Malang.  Lebih  detail,  informan  tersebut  adalah meliputi  Kepala Desa Gondowangi,  Kepala Urusan Pemerintahan, Pengelola PAM- Desa,  Pengelola  Bank  Sampah,  Pengelola  Balai  Ekonomi  Rakyat  (BALERA), perwakilan  dari  Karang  Taruna  desa,  Ketua  Kelompok  Tani,  dan  beberapa  warga biasa desa setempat.
Selain menggunakan data primer,  studi ini  juga menggunakan data sekunder dimana  data  didasarkan  pada  sejumlah  dokumen  penting  dari  Kantor  Desa Gondowangi yang berkaitan dengan laporan kegiatan tahunan, laporan kegiatan tri wulan, dan kegiatan  yang telah masuk dalam Rencana Kerja Desa (RKPDes). Data- data  tersebut  membantu  peneliti  mendapatkan  informasi  terkait  bagaimana sebenarnya  kegiatan  BUM  Desa  beriringan    dengan  dokumen  tertulis  RPJMDes jangka menengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Kepemimpinan di Desa Gondowongi
Desa Gondowongi merupakan desa yang berada di Kabupaten Malang, suatu desa yang dahulu cukup banyak memiliki permasalahan baik secara sosial maupun ekonomi  di  antara  warganya.  Pada  dekade  90’an  atau  lebih  tepatnya  tahun  1999 , desa  ini  kerap  mengalami  permasalahan  sosial,  yang  diantaranya  berupa  konflik perebutan  air  oleh  petani,  permasalahan  sampah,  dan  rendahnya  tingkat kepercayaan warga desa terhadap pemerintah setempat.
Kondisi  tersebut  sesungguhnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  beragam  faktor, salah  satunya  adalah  mengenai  kepemimpinan  pemerintah  desa.  Sebagaimana
diketahui aspek kepemimipin yang dalam hal ini ditunjukkan oleh sosok kepala desa merupakan satu hal yang paling krusial. Bahkan semangat UU No.6  Tahun 2014 dapat ditafsirkan telah menempatkan kepala desa bukan lagi semata sebagai kepanjangan tangan  pemerintah  pusat  atau  daerah,  namun  langsung  sebagai  pemimpin masyarakat  (Eko  &  Dkk,  2014,  p.  158).  Hal  tersebut  diartikan  bila  kehadiran  kepala desa dituntut harus mengakar dekat dengan masyarakat  yang sekaligus melindungi, mengayomi,  dan  melayani  warga  masyarakat.  Pentingnya  peran  kepala  desa  itu dibuktikan  melalui  pengaruhnya  yang  cukup  beragam,  mulai  dari    peningkatan partisipasi  masyarakat  (Supriadi,  2020)  pembangunan  desa  secara  umum  (Justar, 2020);  (Alaslan,  2020)  maupun  berkaitan  dengan  aspek  pendukung  seperti  para efektifitas kinerja dari para pendamping desa (Endrekson, 2021).
Terkait  persolan  kepemimpinan,  utamanya  dalam  upaya  pembangunan  desa terdapat tiga model yang cukup populer.  Pertama, model kepemimpinan regresif, model ini lebih menandakan pengaruh kepemimpinan yang problematis atau bahkan dapat  dikatakan  kepemimpinan  yang  justru  memicu  kemunduran  atas  upaya pembangunan  yang  justru  diharapkan  terjadi.  Kedua,  model  kepemimpinan konservatif-inovatif,  kepemimpinan  ini  lebih  digambarkan  sebagai  kepemimpinan yang  tidak  banyak  melakukan  perubahan  bagi  desa  kendati  pemimpin  juga  tidak melakukan  upaya  yang  kontraproduktif  terhadap  pembangunan.  Model  ini  dapat dibayangkan  bila  pemimpin  hanyak  melakukan  fungsi  pemerintahan  yang  bersifat formalitas tanpa melakukan perubahan yang berarti bagi  masyarakat desa. Ketiga, adalah  model  kepemimpinan  baru  yang  disebut  sebagai  tipe  inovatif-progresif, dimana  model  kepemimpinan  lebih  menampilkan  suatu  kepemimpinan  yang  pro terhadap  perubahan,  mereka  (para  pemimpin)  tidak  saja  memliki  gagasan  yang mencerahkan  terhadap  pengelolaan  desa  tapi  juga  mampu  mendorong  kesadaran baru  untuk perubahan masyarakat desa secara luas (Eko & Dkk, 2014, p. 159).
Secara  histroris,  tepatnya  pada  tahun  1983  Desa  Gondowangi  sempat mengalami  kondisi  kepemimpinan  yang  menimbulkan  suatu  batas  pemisah  antara lembaga desa dengan anggota masyarakat. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh proses politik dalam ajang pemilihan kepala desa yang secara kuat dilandaskan pada aspek ketokohan atau kharismatik. Masih kuatnya budaya politik yang berisifat tradisional
kala itu menguatkan pola hubungan sosial yang bersifat struktural dan tokoh sentris sehingga sifat dari sebagian besar masyarakat cenderung menerima begitu saja apa yang menjadi ketentuan pemimpin di desa. Pada saat itu kohesi sosial yang terdapat di Desa Gondowangi sebenarnya menunjukkan kondisi yang ideal, dimana umumnya masih mempertahankan nilai-nilai gotong royong, keguyuban, aktivitas cangkruk’an masih  cukup  dipelihara.    Akan  tetapi,  modal  berharga  berupa  kohesi  sosial  yang cukup mapan tersebut belum dimanfaatkan secara komunal  dari pihak pemerintah desa  atau  dalam  hal  ini  pemimpin.  Justru  sebaliknya,  relasi  masyarakat  dengan pemerintah  desa  setempat  cenderung  bersifat  vertikal  sebab  kuatnya  nilai-nilai masyarakat  desa  tentang  rasa  hormat  terhadap  pemimpin  (Sekdes,  wawancara pribadi,  2020).  Kondisi  ini  menampilkan  hubungan  sosial  yang  bersifat  antara masyarakat yang tunduk dan cenderung pragmatis.  Masyarakat selalu menerima apa yang  menjadi  keputusan  pemimpin  yang  dengan  hal  itu,  berdampak  pada  sikap partisipasi  masyarakat yang rendah terhadap pembangunan desa.
Pola kepemimpinan desa Gondowangi yang demikian, berikut dengan kondisi masyarakatnya, terus bertahan hingga setidaknya dalam beberapa tahun dan periode kepemimpinan baru. Adanya Perubahan desain kelembagaan dalam pemilihan kepala desa, dimana sebelumnya Kepala Desa dipilih berdasarkan sistem penunjukkan dan kemudian  berubah  menjadi  pemeilihan  secara  langsung  oleh  masyarakat    yang dimulai  sejaktahun  1983    ternyata  tidak  juga  banyak  mengubah  kondisi pembangunan  bagi  masyarakat  desa.    Kepemimpinan  desa  kala  itu  tercatat  masih diwarnai oleh banyak sengkarut pengelolaan yang cukup mengecewakan. Mulai dari persoalan  program  yang  belum  merepresentasikan  kebutuhan  masyarakat  luas, pelaksanaan  program  yang  tidak  akuntabel  dan  transparan  dan  ruang  partisipasi publik (musyawarah) yang masih terbatas oleh kalangan tertentu.
Sebagai  puncaknya,    pada    periode  kepemimpinan  di  tahun  2003,  relasi pemimpin  dengan masyarakat yang sebelumnya relatif stabil kendati  tidak banyak perubahan yang berarti, sempat menjadi tegang.  Terjadi demonstrasi oleh kelompok warga  Gondowangi  kepada  kepala  desa  yang  pada  saat  itu  yang  dianggap bermasalah  dalam  menangani  sejumlah  pengelolaan  sumber  daya  desa.  Beberapa misalnya, kepala desa tidak cukup cakap dalam memecahkan persoalan pengairan,
bahkan dianggap abai yang pada akhirnya memicu konflik antar petani lokal kala itu. Selain itu, adanya pungutan liar dengan wacana pembangunan balai desa maupun berkaitan dengan pajak bumi bangunan.
Titik  balik  bagi  Desa  Gondowangi  terjadi  setidaknya  pada  periode  2014-2019. Melalui  ajang  pemilihan  kepala  desa  tahun  2013,  terpilih  sosok  Danis  Setya  Budi sebagai  kepala  desa  baru.  Latar  belakang  pencalonan  Danis  sebagai  kepala  desa dapat disebut cukup unik karena ia maju dengan diusulkan langsung oleh warga desa. Dengan  membawa  visi  utama    “Mengembalikan    Peran  Pemerintahan  Desa  Pada Masyarakat dengan Meman faatkan Aset Desa Gondowangi”, Danis juga menjanjikan sejumlah  program  kerja  yang  dianggap  representatif  terhadap  kebutuhan  yang diperlukan  desa.  Beberapa  diantaranya  adalah  pembenahan  tata  kelola  pengairan desa untuk para petani, pengembangan usaha warga melalui pemanfaatan sampah hingga  pendirian  lembaga  ekonomi  yang  dapat  bermanfaat  bagi  warga  desa Gondowangi.
Kemenanagan  sosok  Danis  sebagai  kepala  desapun  menjadi  harapan  baru untuk perubahan yang ada di Desa. Setidaknya hal tersebut terlihat dari keterangan sejumlah  warga  bila  kemenanganya  menjadi  sumber  utama  perubahan  tata  kelola desa,    tata  kelola  aset  yang  dimiliki  desa,  dan  menejemen  solusi  yang  mampu menjawab  permasalahan  yang  dihadapi  warga  selama  ini.    Singkatnya, kepemimpinan dari Kepala Desa yang baru tersebut telah mampu mengembalikan posisi  desa    di  tengah  masyarakat,  dimana  dengan  itu  masyarakat  tidak  lagi membatasi  dirinya  dengan  pemerintah.  pemimpin    desa  berhasil  mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam segala  kegiatan desa baik secara sosial, ekonomi  maupun budaya (Tiyem, wawancara pribadi, 2020).
Hal ini tak terlepas dari langkah-langkah strategis yang diambil oleh sosok Danis sebagai kepala desa dimana ia mencoba menguatkan wacana tentang “Desa adalah warisan dari  leluhur” kepada  seluruh  masyarakat  desa  Gondowangi.  Wacana tersebut langsung disampaikan oleh kepala desa kepada setiap dusun dan warganya, ia  langsung  melebur  ditengah  masyarakat,  terlibat  dalam  kegiatan  cangkru’an, terlibat dalam kegiatan karang taruna, terlibat dalam tahlilan, pos jaga malam, dan kegiatan warga lainya. Cara ini pun berhasil menggeser citra pemerintah desa, warga
tidak  lagi  merasa  ada  batasan  dengan  para  pemangku  pemerintah  desa,  dengan demikian  partisipasi warga dalam kegiatan menjadi cukup tinggi. Komunikasi yang terbuka dengan para pejabat desa terutama pada pemimpinnya telah memungkinkan apirasi dari masyarakat desa terserap dengan baik dan menjadi pertimbangan utama bagi kepala desa untuk membuat program. Dengan hal itu, terjalin sinergitas antara warga secara langsung dengan pemerintah untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
Tabel 1. Susunan Kepala Desa Gondowangi
Nama Kepala Desa Periode Bpk. Tamsir - Bpk Tirto Rejo - Bpk. Karnah - Bpk Kasiam (Matsoleh) - Bpk Tasrip - Bpk. Salimo 1945-1980 Bpk. Subagio 1983-2000 (Proses pemilihan) Bpk. Purwoto 2001-2005 (pengecualian) Ibu. Sri Astutik 2007-2013 Bpk. Danis Setya Budi N. 2013-sekarang
Sumber: diolah,( http://www.desagondowangi.com/kepala-desa ), 2021
Sejumlah  uraian  di  atas  telah  menunjukkan  bila  terdapat  dinamika kepemimpinan  yang  sebelumnya  turut  mempengaruhi  upaya  pembangunan  Desa Gondowangi.  Sebagaimana  dijelaskan  beberapa  model  kepemimpinan  desa  yang diperkenalkan  oleh  Sutoro  Eko  (2014),  dapat  disebut  bila  Desa  Gondowangi mengalami beberapa model  kepemimpinan. Pada fase awal, dimana relasi pemimpin dengan  masyarakat  masih  cenderung  bersifat  tradisional  yang  menjunjung  nilai ketokohan,  model  kepemimpinan  demikian  dapat  disebut  sebagai konservatif – involutif dimana sosok kepala desa  hanya bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati  kekuasaan  yang  dominatif    dan  yang  paling  ditekankan  adalah  tidak berupaya  melakukan  perubahan.  Perubahan  desain  kelembagaan  pemilihan  yang
sempat terjadi pada periode-periode berikutnya tidak menjamin  kondisi lebih baik, kepemimpinan  Desa  Gondowangi  justru  mengalami  krisis.  Pengalaman  sengkarut pengelolaan  pada  periode  awal  2000  an  menunjukkan  kondisi  desa  yang  sempat dipimpin oleh model regresif dimana kepemimpinannya menimbulkan sejumlah hal yang problematis yang tidak menghendaki partisipasi dan cenderung anti terhadap perubahan.  Fase  terakhir  barulah  terdapat  kepemimpinan  baru  yang  berkarakter inovatif-progresif di Desa Gondowongi yang ditandai dengan memberikan kesadaran baru terhadap masyarakat, memberikan nilai-nilai baru terhadap perubahan dan yang terpenting  mampu  menggerakan  seluruh  elemen  masyarakat  untuk  turut berpartisipasi.
Dengan demikian, pengalaman Desa Gondowongi menunjukkan bila kehadiran pemimpin  dengan  karakter inovatif-progresif menjadi  salah  satu  prasyarat  utama untuk menciptakan pra kondisi terhadap pembangunan desa yang ideal. Pemimpin yang dapat berkomitmen membenahi pelayanan publik, mengelola kebijakan secara demokratis dan mampu membangkitkan emansipasi lokal dalam pembangunan desa menjadi fondasi penting dalam membangun kelembagaan desa, termasuk dalam hal ini terkait BUM Desa.

## Mengakumulasi Pengetahuan Warga Sebagai Basis Inovasi BUM Desa
Bagian ini kemudian akan mengelaborasi lebih jauh bentuk konkrit kepemimpin inovatif  progresif  yang  ditunjukkan  oleh  pemimpin  desa  dengan  mempraktikkan pemanfaatan lebenswelt yang  dimiliki  oleh  warga.  Sebagaimana  telah  disinggung pada  bagian  sebelumnya,  konsep lebenswelt  (dunia  kehidupan)  secara  sederhana dapat  dipahami  sebagai  suatu  pengetahuan  yang  terdapat  dalam  suatu  tindakan komunikatif.  Lebenswelt    atau  dunia  kehidupan  juga  dipahami  sebagai  jaringan kerjasama-kerjasama  yang  dimungkinkan  lewat  komunikasi  (Noor,  2012,  p.  72). Kerjasama-kerjasama ini inilah yang memungkinkan integritas dan stabilitas sebuah masyarakat.  Melalui hal itu, dalam penjelasan bagian ini menguraikan  bagaimana akumulasi  terhadap  lebenswelt  tersebut  dipraktikan  dalam  proses  pembangunan desa  Gondowangi.    Sebagaimana  Habermas  (2007)  menjelaskan  bila  Lebenswelt sangat  erat  kaitanya  dengan  struktur  dan  sistem  sosial  yang  berada  dalam masyarakat  itu  sendiri.  Adapun  yang  dimaksud  struktur  lebenswelt  adalah  latar
belakang  pengetahuan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  segala  aspek  yang meliputi pontesi desa berikut persoalan yang dihadapinya.
Pemanfaatan lebenswelt oleh kepala desa Gondowangi berawal dari kesadaran antara pihak pemerintah dan warga, bahwa mereka mempunyai potensi yang bisa dimanfaatkan  dalam  pengembangan  kelembagaan  ekonomi  lokal.  Yaitu  kegiatan dalam  sektor  pertanian  dan  penguatan  nilai-nilai  kebudayaan,  seperti  gugur  desa, selamatan hasil panen, serta acara selamatan bagi tokoh utama Gondowangi yang telah  meninggal  yaitu  Mbah  Dilem.    Salah  satu  unsur  lebenswelt  dalam  hal  ini berkaitan  degan  bagaimana  warga  desa  mampu  memiliki  pengetahuan  atas permasalahan  yang  dihadapi  maupun  potensi  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk mengatasi hal tersebut. Berkaitan dengan itu,  masyarakat Desa Gondowongi mampu mengidentifikasi keduanya sebagaimana tabel berikut;
Tabel 2. Pengetahuan Warga terhadap Permasalahan dan Potensi yang dimiliki Permasalahan Potensi Irigasi air pertanian Sumber air sungai Dem Harga panen potensi pertanian yang masih rendah Luas lahan pertanian bagian utara desa Konsepsi balai desa yang cenderung dianggap kalangan elit Masyarakat memiliki nilai-nilai gotong royong  dan kepedulian Belum terkoordinasinya organisasi masyarakat  dan tepat Terdapat semangat kolektif yang dimiliki oleh masyarakat
Sumber: diolah penulis dari data primer , 2021.
Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa masalah dan potensi yang dimiliki  oleh  Gondowangi  terletak  pada  sektor  pertanian,  pemuda,  dan  budaya masyarakat.  Strategi  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  Gondowangi  ialah  dengan beberapa tahapan, yaitu: langkah awal yang ia lakukan untuk menyelesaikan masalah utama  adalah  dengan  mengatasi  persoalan  konsepsi  warga  yang  menganggap bahwa balai desa adalah milik pemerintah desa. Sehingga ia mencari cara bagaimana agar keberadaan balai desa merupakan wadah masyarakat untuk mengembangkan secara bersama- sama.  Dalam  hal  ini,  seiring  menggelorakan  wacana  “Desa  Adalah Leluhur yang Perlu Dijaga Bersama” kepala desa melakukan pendekatan face to face terhadap warga dan meningkatkan pelayanan publik dengan tidak mengenal waktu
dan  tempat.    Di  tahun  pertama  kepemimpinannya,  kades  melakukan  kunjungan kesetiap  rumah  warga  dan  membawa  stempel  jika  ada  warga  yang membutuhkannya.  Akhirnya  cara  ini  diterima  oleh  warga,  secara  pelan-pelan kemudian warga sudah mulai aktif mengunjungi balai desa dan menerima kehadiran kepala desa yang baru.
Langkah  kedua  ialah  menyelesaikan  masalah  terkait  dengan  penguatan kelembagaan kelompok dan organisasi  masyarakat seperti petani, pemuda  karang taruna,  pengangguran,  dan  kelompok  keagamaan.  Strategi  yang  diterapkan  oleh kades Gondowangi adalah dengan cara memaksimalkan Omah Budaya dan Konsep Balai  Ekonomi  Rakyat  (Balera).  Pihak  desa  dan  aparatur  desa  memberikan kepercayaan kepada kelompok pemuda (karang taruna dan agama), caranya adalah pihak desa memberikan amanah dan posisi kepada pemuda sebagai panitia utama. Para kelompok pemuda yang diberikan peluang, mereka langsung berinisiasi untuk mengeluarkan  inovasi-inovasinya  untuk  mengembangkan  potensi  lokal.  Kades memberikan kelonggaran kepada panitia, namun dengan syarat tidak terlepas dari konsep besar terkait dengan “wisata budaya dan agro” melalui penguatan kelompok tani dan memunculkan seni-seni lokal.
Konsep wisata budaya yang diterapkan adalah dengan cara memeriahkan acara selamatan  desa  dengan  mengaktrasikan  nilai  tradisional  terkait  dengan  selamatan desa  “babat  alas”,  kemudian  disusulkan  dengan  rangkaian  gugur  desa,  nonton bareng dengan warga terkait dengan film-film budaya, serta atraksi seni musik yang dilakoni  oleh  pemuda-pemuda  Gondowangi.  Diluar  kegiatan  tersebut,  kepala  desa menerapkan  nilai-nilai  kepada  pemuda  dan  warga,  agar  setiap  ada  kegiatan keagamaan seperti tahlilan, waisyak, idul fitri,  dan hari besar lainnya semua warga harus berpartisipasi.
Selain itu, kepala desa juga melihat adanya potensi yang dapat dimanfaatkan dalam  menangani  masalah  lain,  seperti  persoalan  sampah  di  desa.  Dalam  hal  ini, kepala  desa  menggunakan  strategi  merekrut  pemuda-pemuda  yang  tidak  bekerja untuk  memanfaatkan  pengelolaan  sampah.  Pemuda  yang  menganggur  pada umumnya  mereka  yang  sering  nongkrong  dijalan,  alasan  kades  memilih  pemuda tersebut  ialah  mencari  pemuda  yang  mau  bekerja  dan  tidak  malu,  apapun
pekerjaannya yang penting terbangun komitmen dan kerjasama antar pemuda dan warga. Capaian yang dibangun oleh pemuda tersebut berupa pengelolaan sampah yang  dimasukkan  dalam  BUM-Des,  dimana  jangkauannya  saat  ini  sudah  mampu memiliki  nasabah/pengguna  sejumlah  600  KK.  Tidak  hanya  itu,  dalam  kurun waktutiga tahun berlangsung program ini juga memberikan kemajuan bagi BUM Desa terutama  terkait  dampak  ekonomi  dimana  mereka  berhasil  mengumpulkan keuntungan yang dapat dibagi secara adil ketika  momen tertentu seperti misalnya menjelang  Hari  Raya.    Dampak  secara  luas  jua  dirasakan  masyarakat  desa  yang berkaitan  dengan  kebersihan  kampung  dan  irigasi  sawah.  Warga  merasa  banyak terbantu  dengan  adanya  pengelolaan  sampah  yang  bisa  menjadikan  irigasi  dan kebersihan  kampung  bisa  lebih  terawasi.  Secara  tidak  langsung,  keberlanjutan kegiatan ini juga telah memberikan peluang kerja bagi pemuda pengelolah sampah, mereka  semakin  akrab  dan  diterima  oleh  masyarakat  tidak  seperti  di  awal  yang cenderung dianggap pengganggu ketentraman.
Startegi  kepala  desa  yang  mengidentifiksi  persoalan  desa  berdasarkan pengetahuan warga dan memberikan solusi sesuai persoalan yang dihadapi itu juga terlihat  dalam  isu  mengenai  prolem  persawahan  dimana    para  petani  mampu mendirikan Lumbung Desa yang megatur harga khusus tengkulak dan pasar. Pada pertengahan tahun 2019, desa Gondowangi pendapatkan bantuan dari Kementrian Desa sebesar 1,3 Miliyar untuk menguatkan pola kelembagaan pertanian yang sudah dibuat, bahkan rencana fisiknya pemerintah gondowangi akan membuat pipa saluran air  berdiameter  5  Meter.  Terdapat  pula  rencana  fisik  yang  akan  dilakukan  oleh pemerintah  Gondowangi  ialah  jaringan  pipa  yang  akan  dibuat  akan  mengairi persawahan  bagian  utara  dan  selatan.  Sehingga  mampu  menghidupkan  kembali kawasan  persawahan  bagian  selatan  yang  cenderung  tidak  produktif  karena kekurangan  air.  Sedangkan  persawahan  bagian  utara  tinggal  menguatkan tatakelolah  pembagian  air  oleh  kelompok  tani  sekitar.  Saat  ini,  pemerintah Gondawangi  hanya  menunggu  pencairan  dari  Kementerian  Desa  untuk merealisasikan program yang telah direncanakan tersebut.
Demikian, penjabaran di atas menunjukkan sejumlah hal penting dalam proses peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa, seperti BUM Desa, sebagaimana
yang ditunjukkan pengalam Desa Gondowangi. Beberapa hal tersebut ialah, pertama bahwa  upaya  perubahan  sosial  masyarakat  desa  untuk  menciptakan  sekaligus meperkuat kelembagaan BUM Desa dirasa akan lebih efektif dengan memperhatikan karakter  kepemimpin  lokal.    Hal  ini  dimaksudkan  memberi  penekanan  bagaimana pola  kepemimpinan  yang  diberikan  dapat  memberikan  peluang  dan  kesempatan pada  masyarakat  khususnya  bagi  pemuda  maupun  petani.  Dengan  kemampuan mengakumulasi  pengetahuan  masyarakat  secara  langsung  terkait  permasalahan maupun  potensi  yang  dimiliki,  secara  tidak  langsung  pemimpin  tidak  terkesan memberikan perubahan secara  t op down atau program yang semata bersumber dari pemerintah  desa.  pola  demikian  akan  membantu  mengurai  batas-batas  antara pemerintah desa dengan warga yang biasa menjadi hambatan dalam mengupayakan pembangunan desa.
Kedua, berkaitan dengan upaya menumbuhkan tanggungjawab sosial terhadap potensi yang dimiliki. Hal ini menekankan tentang kapasitas pemerintah desa dalam memunculkan kesadaran lalu mendorong masyarakat dalam mengambil peran atau tanggungjawab dalam mengelola potensi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. proses ini mengandaikan bila masyarakat dapat merumuskan secara kolektif upaya- upaya dalam menagani persoalan yang dihadapi.  Tidak berhenti disitu,  masyarakat juga  dituntut  merencanakan  langkah-langkh  strategis  sesuai  dengan  kesepatan kolektif yang mereka tentukan sebelumnya. Ini mengasumsikan bila pembangunan dapat  dilaksanakan  secara bottom  up tanpa  adanya  intervensi  yang  banyak  dari pemerintah  desa.  Hal  ini  menggambarkan  bila  kunci  utama  dalam  pembangunan desa, sebagaimana di Desa Gondowongi bukan pada program besar, tapi pendekatan yang  digunakan.  Ketiga,  terkait  penanaman  nilai  pembangunan  tidak  dilakukan langsung oleh pemerintah desa, melainkan dilakukan oleh kader-kader pilihan yang dianggap  berkompeten  untuk  mensosialisasi  secara soft dan bottom  up .  Dengan begitu, ukuran tercapainya perubahan di masyarakat ialah berlangsungnya hubungan timbal-balik dalam sektor ekonomi dan sosial. Sehingga warga sebagai pelaku juga sebagai sasaran untuk merasakan hasil demi kesejahteraan masyarakat setempat.

## Menggagas BUM Desa yang Berkelanjutan
Bekerjanya aspek lebenswelt juga tercermin melalui beberapa wujud program BUM  Desa,  hal  ini  berkaitan  dengan  bagaimana  pemerintahan  desa  berhasil memainkan peran untuk membangun kesepakatan yang didasari oleh kondisi-kondisi riil atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh desa maupun wacana yang berkembang di masyarakat gondowongi seperti  persoalan  penurunan volume  debit air, sampah, pertanian maupun UMKM. Dalam hal ini, keberhasilan sejumlah progaram tersebut tidak  semata  digali  atas  pengetahuan  warga  terkait  permasalahan-permasalahan yang  dihadapi,  namun  juga  inovasi  yang  berasal  dari    pengalaman  pimimpin  atau dalam    hal  ini  kepala  desa  yang  kemudian  dikembangkan    di  desa  tersebut. Sebagaimana keterlibatannya dalam Balai Kampung Nuswantara (BKN) yang menjadi agenda dari Asosiasi kepala desa di Indonesia,  kepala desa kemudian menerapkan pola yang sama untuk Desa Gondowangi. Penerapan pola tersebut berupa strategi memunculkan ide dan menyusupkan ide kepada masyarakat. Hal yang menarik disini ialah bagaimana sebenarnya kepala desa bisa menumbuhkan keterlibatan pemuda, warga,  dan  tokoh  masyarakat.  Meskipun  ide  tersebut  berasal  dari  kades,  namun kenyataannya  seakan-akan  dimulai  oleh  warga  sendiri.  Cara  yang  dilakukan  ialah dengan  menggerakkan  perangkat  desa  yang  lainnya,  melakukan  pendekatan  dan mengajak  kerja  bersama  dengan  warga  setempat.  Penyusupan  ide-ide  terhadap warga  diibaratkan  pemberian  stimulus,  kemudian  direspon  oleh  warga  dan  dikaji bersama untuk menjalankan programnya (Slamet, wawancara pribadi 2021).  Adapun hal itu dilakukan dengan tujuan mendorong kelancaran kegiatan BUM Desa.
Adapun  terdapat  beberapa  kegiatan    yang  berada  pada  ruang  lingkup penyelenggaraan  BUM  Desa  Gondowangi.  Beberapa  kegiatan  ini  didesain  untuk memastikan keberlanjutan BUM Desa  dan terutaama bagi kesejahteraan masyatakat desa, sebagaiman berikut;

## a. Balai Ekonomi Rakyat (BALERA)
BUM Desa BALERA merupakan kegiatan yang mengarah pada unit usaha rakyat atau kewirausahaan. Tujuannya adalah agar bisa mewadahi segala bentuk produksi yang dimiliki oleh warga, misalkan mulai dari  jenis makanan, kuliner, buah-buahan, minuman,  dan  lain  sebagainya.  Untuk  mencapai  target  utama,  maka  anggotanya
berupaya mengembangkan jaringan dan publikasi pemasaran hasil produksi warga sekitar. Mereka juga menawarkan sistem paket,  atau disebut dengan kotak menu. Maksudnya adalah para anggota yang berhasil memasarkan dan menarik konsumen, telah menyediakan satu paket jenis makanan ataupun minuman sesuai dengan menu yang dipesan oleh konsumen. Mereka akan langsung menemui para pedagang atau home industri yang mempunyai komoditas sesuai dengan permintaan pasar.  Adapun proses  pemasaran  sejumlah  komiditas  yang  ditawarkan  dilakukan  dengan memanfaatkan internet, melalui platform media sosial seperti instagram, whatsApp, line, hingga blog. Hal ini menandakan bila penetrasi e-commerce dalam mendukung peningkatan  ekonomi  desa,  seperti  program One  Village  One  Product (OVOP)  juga telah  dilakukan.  sebagaimana  diketahui  bila  penggunaan  teknologi  atau pemanfaatan  internet  untuk  mendukung  peningkatan  ekonomi  desa  merupakan sesuatu yang sangat penting pada era ini (Purnama, 2018).
BALERA  juga  mempunyai  kegiatan  kesenian  dan  kebudayaan  yang  berusaha untuk mewadahi potensi bagi anak kecil ataupun usia remaja. Mereka bekerjasama dengan  beberapa  kampus  ternama  sepert  Universitas  Negeri  Malang  (UM), Universitas  Brawijaya  (UB),  dan  Universitas  swasta  lainnya.  Kegiatan  pengabdian masyarakat  dan  KKN  menjadi  faktor  pendorong  berlangsungnya  kegiatan kebudayaan setempat. BALERA sebagai wadah penggerak pemuda yang ahli dalam bidang kesenian dan kebudayaan loka. Pemuda menjadi penggeraknya, ide-ide dan pelaku praktis acaranya dilakukan oleh kalangan pemuda. Berlangsungnya BALERA saat  ini  menjadi  ruang  publik  bagi  pemuda  dan  remaja,  keterlibatan  mereka  tidak hanya  ada  pada  sesi  acara  saja.  Ide  ataupun  diskusi  yang  berlangsung  diantara mereka  membantu  kegiatan  BUM  Desa  menemukan  cara-cara  pendekatan  yang baru.  Seperti  dibukanya  ruang  cangkru’an  bagi  pemuda,  secara  langsung  telah mengaktifkan kegiatan – kegiatan diskusi sekaligus membuka iklim yang mendukung adanya usaha-usah  kecil dari masyarakat sekitar.
Berdasarkan  hal  ini,  terlihat  bila  selain  memastikan  solidaritas  antara  warga tetap  terjaga,  upaya  yang  bersifat  penetrasi  teknokratis  dengan  melibatkan pemanfaatan teknologi dan pelibatan pihak eksternal seperti perguruan tinggi juga menjadi satu stimulus yang determinan untuk memastikan keberlanjutan BUM Desa.

## B. Penggunaan Air  Minum Desa (PAMdes)
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  dalam  pembahasan  di  awal,  bahwa persoalan air tidak hanya saja terjadi dalam sektor pertanian saja,  melainkan pada sektor  kebutuhan  domestik  rumah  tangga.  Kegiatan  pengelolahan  air  ini  bermula sejak tahun 2004, atas gerakan swadaya masyarakat jaringan air pun bisa terealisasi, meskipun pada waktu itu hanya beberapa KK yang menggunakan. Tidak tersedianya alat pengukur penggunaan air (master meter)  mempersulit hitungan beban setiap bulannya, sehingga pada masa itu seluruh konsumen pembayarannya disamaratakan secara keseluruhan. Masalah yang terjadi ketika tidak menggunakan alat pengukuran volume  air  ialah  masyarakat  tidak  bisa  mengontrol,  warga  secara  bebas menggunakan air semaunya mereka. Sehingga volume air yang tersedia  tidak bisa mencukupinya, banyak keluhan dari konsumen/pelanggan bahwa jaringan air yang mereka pakai tidak sekencang di awal pemakaian. Hal ini bertambah pelik mengingat semakin  bertambahnya  penduduk  Desa  Gondowangi  akan  mempersempit  ruang- ruang  desa,  khusunya  penggunaan  lahan  warga.  Pola  pemukiman  warga  pada awalnya  mempunyai  halaman  dan  terpencar-pencara,  saat  ini  tidak  lagi  demikian. Jarak rumah satu dengan yang lainnya berdempetan atau sekitar 1-2 meter, hal ini mengakibatkan  penurunan  volume  air  sumur  yang  mereka  gunakan.  Persoalan  air kemudian  tidak  hanya  berkaitan  dengan  urusan  pertanian  semata,  tapi  juga domestik.
Penjelasan  disini  berkaitan  tentang  bagaiamana  pengelolaan  persoalan  air dapat diintegrasikan dengan unit usaha BUM Desa, yang secara tidak langsung selain memberikan solusi terhadap permasalahan warga juga memberi penguatan terhadap kelembagaan  ekonomi  secara  berkelanjutan.    Langkah  pertama  yang  dilakukan adalah  penambahan  infrastruktur  yang  berfungsi  memperbesar  bukan  saja  daya tampung  air,  namun  jangkauannya  kepada  masyarakat  desa.    Namun  yang  lebih penting, adanya perubahan sistem pembiayaan untuk kalangan yang memanfaatkan sumber  daya  air  tersebut.    Hal  itu  pertama-pertama  dilakukan  dengan  cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Ini dilakukan dengan wujud pengiriman beberapa pengurus PAM des untuk melakukan pelatihan menejemen air di  Jakarta  dan  Surabaya.  Dengan  hal  tersebut,  harapannya  dapat  meningkatkan
kapasitas anggota dan memberikan ide-ide baru terkait alternatif solusi masalah yang sering terjadi. Berdasarkan hal itu terdapat perubahan pengelolaan yang dirasakan seperti  sistem  pembiyaan  yang  telah  menggunakan online, terbentuknya  peta jaringan  air  yang  mempermudah    mengantisipasi  kebocoran  dan    sistem  yang  idel untuk menjaga kualitas layanan.
Tim pengurus PAMDes mengeluarkan aturan terkait besarnya harga perkubik air, yaitu khusus keluarga, swasta dan sosial. Bagi pengguna dari kalangan keluarga besaran  air  perkubik  Rp.500  (lima  ratus  rupiah),  sedangkan  bagi  kalangan  swasta seperti  kegiatan  home  industri,  perusahaan,  perkantoran,  dan  lainnya  sebesar Rp.1000 (seribuh rupiah). Bagi tempat-tempat peribadatan seperti mushola, mesjid, gereja, dan pura tidak dikenakan biaya pengguna air. Hal ini telah disepakati bersama dalam kegiatan rapat antara pengurus PAMDes dan warga pengguna air minum. Saat ini jumlah pengguna air sebanyak 1036 KK (seribu tiga pulah enam) yang tersebar di empat  dusun  yaitu;  Dusun  Gedangan,  Dusun  Rekesan,  Dusun  Wiloso,  dan  Dusun Pohbener.
Pelaksanaan kegiatan PAM-Des Gondowangi yang berlangsung saat ini, berada pada  tingkat  klaim  kebenaran  dan  ketepatan.  Hal  ini  dapat  diukur  bagaimana sebenarnya tim PAM-Des dan Pemerintah desa saling berkolaborasi untuk menjaga kebutuhan  yang  paling  tepat  dan  menertibkan  sikap  warga  agar  dapat  mengikuti aturan atau norma-norma yang telah disepakati bersama. Misalkan besaran harga air permeter  sebesar  Rp.  500  rupiah,  dan  adanya  denda  jika  terlambat  membayar bulanan air. Pelayanan yang sigap dan tanggap menjadi prinsip tim PAM-Des, mereka langsung  merespon  secara  cepat  jika  terjadi  kendala-kendala  kebocoran  pipa, pemasangan  pipa,  dan  complain  dari  warga  jika  tidak  sesuai  antara  debit  dan pemakian sehari-hari.

## C. Pengelolan Sampah
Pada awal pembuatan program pengelolaan sampah melalui beberapa proses yaitu;  musyawarah  dengan  RT,  Kasun,  dan  perwakilan  Keluarga.  Musyawarah  ini bertujuan  mendapatkan  dukungan  ataupun  legitimasi  dari  tokoh  masyarakat, mengindetifikasi  titik/kawasan  yang  sering  mengalami  permasalahan  sampah,  dan sebagai  proses  sosialisasi  akan  diadakannya  kegiatan  pengelolaan  sampah.  Pada
tahap  awal  tidak  semuanya  mendukung  adanya  kegiatan  tersebut,  terutama  dari pemerintah  desa  yang  lama.  Mereka  menganggapnya  bahwa  yang  dilakukan  oleh Karang  Taruna  suatu  hal  tidak  mungkin  dan  kurang  kerjaan,  sehingga  bantuan- bantuan  dari  pemerintah  desa  belum  pernah  diberikan.  Akhirnya  untuk  mengatasi respon  tersebut,  ketua  karang  taruna  memasukkan  proposal  dibeberapa  lembaga pemerintah kabupaten, seperti lingkungan hidup, DPRD, dan organisasi sosial lainya. Pihak karang taruna juga memanfaatkan dana swadaya masyarakat, anggaran yang terkumpul digunakan menyewa lahan.
Selanjutnya  karang  taruna  tetap  merealisasikan  kegiatan  tersebut,  meskipun pada waktu itu banyak kendalanya. Jumlah peminat atau konsumen sebanyak 50 KK yang  berada  di  Dusun  Rekesan.  Mereka  setuju  besarnya  nominal  perbulannya sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dalam satu bulan.  Proses pembuatan besarnya jumlah penarikan, penarikan sampah di setiap rumah, dan lainnya diperoleh dari hasil musyawarah  antara  karang  taruna  dan  perwakilan  RT,  Dusun,  dan  warga.  Sesuai dengan kesepakatan, karang taruna juga membentuk tim pengelola sampah. Di awal operasional program, aktivitas tim pengelola sampah setiap hari harus mendatangi ke rumah warga untuk mengambil tong sampah, kemudian di tumpuk dan di bakar. Belum  ada  proses pemilahan  organik  dan  anorganik,  tim  pengelolah  menargetkan hanya menjaga kebersihan sampah tingkat rumah tangga dan irigasi air. Hasil iuaran bulanan dari konsumen dibagikan untuk upah tim pengelolah, sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu bulannya (Nomo, wawancara pribadi, 2021).
Kegiatan  ini  kemudian  dijadikan  salah-satu  BUM  Desa  Gondowangi,  untuk meningkatkan  kapasitas  anggota,  tim  pengelola  dilibatkan  dalam  pelatihan pengelolaan sampah dengan tujuan agar sampah yang terkumpul tidak lagi dibakar, melainkan dipilah dan dijual kembali ke pengepul sampah. Jumlah konsumen yang bertambah  dan  nominal  pembayaran  yang  mecapai  Rp.  8000  rupiah/KK  tentunya akan  merubah  besarnya  upah  yang  mereka  terima,  saat  ini  mereka  mendapatkan upah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah). Seluruh hasil iuran sampah dikelolah secara mandiri oleh tim, (75% dialokasikan untuk gaji dan 25% untuk perawatan dan penambahan  fasilitas).  Perkembangan  saat  ini  tim  pengelolah  sampah  telah
mempunyai  jaringan  dengan  pengepul,  selesai  mereka  mengumpulkan  sampah kemudian dipilah dan dijual ke pengepul. Hasilnya tetap dikumpulkan di kelompok, selanjutnya  akan  dibagi-bagi  sebagai  bentuk  penghasilan  tambahan  dan  kas kelompok. Pada saat lebaran, tim pengelolah juga mendapatkan THR dan gaji ke-13 selayaknya pegawai negeri. Hasil kas kelompok juga dibuat untuk kegiatan simpan- pinjam, tujuannya agar bisa merangsang kegiatan ekonomi mikro bagi anggota dan warga  sekitarnya.  Pada  tahun  2017  tim  pengelola  sampah  mendapat  bantuan  dari proponsi jawa timur terkait dengan pengembangan usaha dan pemenuhan fasilitas pendukung.
Demikian, kegiatan pengelolaan sampah saat ini manfaatnya dapat dirasakan oleh  banyak  pihak.  Baik  oleh  produsen  maupun  masyarakat  secara  luas,  mereka sudah merasakan beberapa dampak akan adanya program tersebut. Yaitu kebersihan halaman  lingkungan  rumah  bisa  terjaga  dan  tidak  mengganggu  aliran  irigasi  air sawah,  perilaku  warga  tidak  lagi  membuang  sampah  sembarangan,  mereka  telah terbiasa  membuat  sampah  rumah  tangga  disekitar  rumahnya  sendiri  dan  yang terpenting  mampu  meningkatkan  perekonomian  desa  dengan  menyerap  sejumlah tenaga kerja dari warga desa.

## KESIMPULAN
Di  dalam  konfigurasi  wacana  mengenai  perkembangan  BUM  Desa  yang sebelumnya telah banyak dilakukan oleh para ahli, studi ini setidaknya dapat mengisi penjelasan lain bila upaya pengembangan BUM Desa sangat dimungkinkan dilakukan dengan  memanfaatkan  basis  pengetahuan  masyarakat  lokal  itu  sendiri.  Hal  ini berangkat  dari  keyakinan  bahwa  lokalitas  yang  berasal  kesadaran  kolektif  akan sejarah dan dinamika sosial yang dimiliki masyarakat itu merupakan modal berharga yang sejatinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.  Bila penelitian  lain  sebelumnya  telah  banyak  didominasi  oleh  wacana  pengembangan BUM  Desa  melalui  penetrasi  yang  bersifat  teknokratis,  seperti  kebijakan  yang inovatif, penguatan kelembagaan masyarakat dan lain sebagainya, maupun semata melihat  pengaruh  politik  yang  didasari  perilaku  elit,  hasil  penelitian  ini    setidaknya melengkapi  penjelasan    lainnya  dengan  argumen  utama  bahwa  melalui  instrumen
yang  lebih  bersifat  sosiologis  seperti  pengakumulasian  pengetahuan  kolektif ( lebenswelt) masyarakat lokal atau yang didasarkan pada suatu tindakan komunikatif itu sendiri sesungguhnya juga dapat berperan penting untuk menghadirkan strategi yang cukup efektif dalam memastikan keberlanjutan BUM Desa.
Berdasarkan  pengalaman  pembangunan  di  desa  Gondowangi  Kabupaten Malang  sebagaimana  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya,  menunjukkan  bila pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau  penguatan terhadap BUM Desa dapat dilakukan dengan baik dengan memperhatikan sejumlah hal; pertama adalah memperhatikan model kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang inovatif-progresif menjadi salah satu prasyarat utama untuk menciptakan pra kondisi terhadap  pembangunan  desa  yang  ideal.  Melalui  kepemimpinan  yang  demikian, upaya-upaya perubahan dimungkinkan untuk mendapatkan ruang. Bukan hanya itu, kepemimpinan  yang  demokratis  juga  memberi  peluang  dorongan  terhadap masyarakat untuk aktif terlibat dalam menyusun agenda pembangunan termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan ekonomi BUM Desa.
Kedua, hadirnya  inovasi  kelembagaan  ekonomi  desa  atau  BUM  Desa  sangat bergantung tentang kemampuan masyarakat menyadari persoalan dan potensi yang dimilikinya  sendiri,  untuk  itu  pemerintah  desa  diharapkan  mampu  memberikan stimulus agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu strategis yang  dihadapi.  Dengan  itu,  agenda-agenda  perumusan  rencana  strategis  untuk pembangunan  dan  khususnya  untuk  peningkatan  BUM  Desa  lebih  representatif karena mewakili aspirasi warga desa secara langsung, alih-alih secara top down dari pemerintah desa. Ketiga , selain  memetakan potensi yang  dimiliki dan membangun basis perubahan berdasarkan hal itu, penguatan kelembagaan ekonomi BUM Desa secara berkelanjutan  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  instrumen-instrumen penting lainya, seperti penggunaan e-commerce yang menunjang industri atau usaha kecil  menengah  desa,  maupun  pelibatan  perguruan  tinggi  untuk  menciptakan ekosistem  sosial  yang  mendukung  terhadap  pembangunan  yang  berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat desa secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Aeni, N. (2020). Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Pati. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah 18 (2).
Alaslan, A. (2020). Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. Journal Adbispowe – STIA Saumlaki Vol.1 (1).
Djunandi,  Y.  (2020). Sikap  Politik  Pemerintah  Desa  Jatimukti  Dalam  Mendukung Pengembangan Kewirausahaan. Jurnal Transformative 7(1). DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.4
Eko, S., & Dkk. (2014). Desa Membangun Indonesia. Dokumen Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCES).
Endrekson, R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pendamping Desa  Program  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (P3MD)  Kota Prabumulih. Management Studies and Entepreneurship Journal Vol 2(2)., 178- 201.
Hardiman, B. (1993). Menuju Masyarakat Komunikatif. Yogyakarta: Kanisius. Jaya, R., & Rafi, M. (2018). Analisis Hambatan dalam Pengembangan BUM Desa Studi Kampung Rempak Kabupaten Siak. Jurnal El-Riyasah Vol.9(1). Justar,  A.  (2020). Kualitas  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Dalam  Pembangunan  di  Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai . Jurnal Ilmiah Pranata Edu Vol 2 (1).
Kinasih,  I.  e.  (2020). Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  memperkuat perekonomian Masyarakat. J urnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 1(1). Moleong,  L.  J.  (2018). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Noor,  I.  (2012). Identitas  Agama,  Ruang  Publik  dan  Post-Sekularisme:  Perspektif Diskursus Habermas . Jurnal Ilmu Ushuluddin Vol 1(1). p.61-87, 72.
Purnama, I. K. (2018). Penerapan E-Commerce untuk Penguatan UMKM Berbasis Konsep One  Village  One  Product  di  Kabupaten  Karangasem. S EWAGATI  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM ITS 2(2).
Supriadi,  D.  (2020). Kepemimpinan  Kepala  Desa  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa .  Jurnal  Ganec  Swara Vol.15 (1).
tempo.co. (2019). " Fitra Ungkap Persoalan Dana Desa dan Bumdes Apa Saja". Diakses pada 5 Juli 2021 melalui  https://nasional.tempo.co/read/1286342/fitra-ungkap- persoalan-dana-desa-dan-bumdes-apa-saja