Perlindungan Hukum  Terhadap  Pihak Yang  Beritikad  Baik  Dalam  Perjanjian Lisensi  Merek  Menurut  Undang Undang No 15 Tahun 2oo1 Tentang Merek
Oleh:

## Tajuddin Noor

## ABSTRAK
Lembaga  Lisensi  adalah  salah  satu  bagian yang  terpenting  dalam  pelaksanaan  Haki dibidang  Merek  Dagang  dan  Jasa.Kegiatan pelaksanaan  Perjanjian  Lisensi  Merek  di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor  15  Tahun  2001.Lisensi  adalah  izin yang  diberikan  oleh  pemilik  merek  terdaftar kepada  pihak  lain  melalui  suatu  perjanjian berdasarkan  pada  pemberian  hak  (  bukan pengalihan  hak)  untuk  menggunakan  merek tersebut,baik  untuk  seluruh  atau  sebagian jenis  barang  dan  /atau  jasa  yang  didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu.
Dalam Pemberian lisensi,Undang-Undang memberikan  perlindungan  hukum  kepada pihak  yang  beritikad  baik.  Ketentuan  ini merupakan  penerapan  asas  perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad baik.Perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang beritikad  baik  diatur  dalam  Pasal  48  Undang- Undang Merek Tahun 2001.
Kata  kunci :  Perlindungan  Hukum,Pihak  yang beritikad baik, Perjanjian Lisensi Merek

## ABTRACT

## License Institution is one of the most important
A  license agency  is one  of the most important parts  to  implement  HAKI  (Intellectual  Property Rights)  of  trademark  and  services.  The implementation of the brand licensing agreement  in  Indonesia  is  regulated  by  the Branding Act No. 15, 2001. License is a permit given  by  a  registered  brand  owner  to  other parties  with  an  agreement  based  on  the granting of rights (not transfer of rights) to use the  brand,  either  for  the  whole  or  part  of  the type  of  goods  and  /  or  services  that  are registered in certain time and conditions.
In  licensing,  the  law  provides  legal  protection to  those  who  are  well-liked.  This  provision constitutes  a  fundamental  application  of  legal protection  to  the  parties  concerned.  The  legal
protection  of  those  parties  is  regulated  in  the Branding Act, Article 48, 2001.
Keywords:  Legal  Protection,  Good-willed Parties, Brand Licensing Agreement

## A.PENDAHULUA N

## 1.  Latar belakang
Meningkatnya  arus  globalisasi  yang  terjadi pada  saat  ini  yang  diikuti  oleh  perkembangan teknologi  informasi  dan  transportasi  telah menjadikan  kegiatan  di  sektor  perdagangan dan  jasa  meningkat  secara  pesat  dan  bahkan telah  menempatkan  dunia  sebagai  pasar tunggal bersama
Perdagangan  barang  dan  jasa  adalah bagian yang sangat penting dari perekonomian suatu  Negara.  Pengalaman  dari  negara negara
maju
menunjukkan bahwa
perkembangan perekonomian mereka
sebagian  besar  dihasilkan  oleh  pesatnya pertumbuhan sektor barang dan jasa.
Pesatnya usaha usaha untuk memacu pertumbuhan  sektor  barang  dan  jasa  maka perlu dilakukan suatu jaminan dan perlindungan terhadap pemasaran dan pengaturan barang dan jasa. Salah satu faktor yang  mempengaruhi  kelancaran  barang  dan jasa  adalah  faktor  merek  yang  merupakan bagian  dari  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual (HAKI)
Dalam  undang  undang    Nomer  15 Tahun  2007  tentang  merek  yang  selanjutnya disingkat  undang  undang  merek  disebutkan bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan  konvensi  konvensi  internasional  yang telah  diratifikasi    Indonesia  peran  merek
menjadi  sangat  penting  terutama  dalam menjaga usaha persaingan yang sehat
Merek  dagang  dan  jasa  memegang peran penting karena dapat dikatakan majunya suatu  produksi  dari  suatu  barang  yang dihasilkan  dari  suatu  perusahaan  perusahaan dalam rangka memperluas dan mempertahankan  pasarnya.dalam  persaingan mencari pasar bagi suatu  produk usaha dapat ditemukan terjadi persaingan bisnis  atau trade competition  yang  cenderung  tidak  sehat  dan bahkan  melanggar  batas  batas  hukum  yang telah  ditentukan  didalam  peraturan  perundang undangan  yang  berlaku.  Bentuk  bentuk pelangaran  yang  terjadi  seperti  banyaknya pemalsuan  merek,  pembajakan,  penjiplakan dan  peniruan  merek  merek  asing  yang dipalsukan.
Perkembangan  hukum  di  Indonesia saat  ini  dirasakan  peningkatannya.  Hal  ini  di tandaidengan  gerakan  perlindungan  terhadap hak  atas  kekayaan  itelektual  pada  umumnya dan  merek  pada  khususnya  dengan  semakin majunya  teknologi  di  bidang  informasi  dan komunikasi  maka  hubungan  anatar  suatu Negara  dengan  Negara  lain  semakin  lancar pula, karena hampir tidak ada penghalang oleh jarak  dan  waktu,  kemajuan  ini  berpengaruh pula kewilayah Negara Indonesia
Di  Indonesia  dapat  dilihat  banyak orang  asing  yang  menanamkan  modalnya  di Indonesia  atau  dengan  memasarkan  barang- barang  produksinya  dengan  memakai  system lisensi.  Dengan  adanya  perjanjian  lisensi  ini maka  seseorang  dapat  memakai  merek  dari merek  terkenal  di  luar  negeri yang membuatnya di Indonesia dan memakai merek itu,  tetapi  tetap  dalam  pengawasan  tertentu
dari perusahaan (Pabrik) di luar negeri sebagai pemilik  merek  bersangkutan.  Mutu  dari produksi  dalam  negeri  yang  memakai  merek merek dari luar negeri harus diawasi sedemikian  rupa,  sehingga  merek,  kualiatas dan standard barang barang yang dimasukkan dalam  pasar  di  Indonesia  dan  dibuat    di Indonesia tetap terjamin adanya.
Melihat  hal  ini  besar  kemungkinan pemakaian  lisesnsi  akan  terus  bertambah  dari waktu  ke  waktu  mengingat  makin  banyaknya perusahaan  Indonesia  yang  membeli  lisensi keluar  negeri  untuk  mendapatkan  yang terkenal  dan  sudah  dikenal  dalam masyarakat sehingga  makin  menudahkan  pemasaranya  di dalam negeri

## 2.  Permasalahan
Berdasarakan
uraian yang telah dikemukakan  diatas,  maka  yang  menjadi pokok  permasalahan  dalam  penulisan    ini adalah :
1.  Bagaimana  pengaturan  perjanjian  lisensi merek  dalam  undang  undang  Nomer  15 Tahun 2015
2.  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap pihak  yang  beritikad  baik  dalam  perjanjian lisensi merek

## B.  HAK ATAS MEREK SEBAGAI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jika  di  telusuri  lebih  mendalam, Konsep Hak kekayaanIntelektual  meliputi
:
1.  Hak  milik  hasil  pemikiran  (Intelektual)
Melekat  pada  pemiliknya  bersifat tetap dan eksklusif
2.  Hak  yang  di  peroleh  pihak  lain  atas izin dari pemilik bersifat sementara”1
Pasal  503  KUH  Perdata  ditentukan  bahwa kebendaan  itu  adalah  benda  berwujud  dan tidak  berwujud.  Sedangkan  dalam  pasal  499 KUH  Perdata  ditentukan  Pula  bahwa  yang dinamakan  hak  kebendaan  adalah  tiap  tiap barang dan tiap tiap hak yang dimiliki oleh hak milik
Benda  tidak  berwujud  dalam  pasal  499 KUH  Perdata  disebut  dengan  hak  seperti  Hak Kekayaan Iintelektual .
Baik  benda  berwujud  maupun  benda  tidak berwujud  dapat  menjadi  objek  hak.  Sebagai benda  tidak  berwujud  disebut  hak  tidak absolute  atas  suatu  hak  dalam  hal  ini  hak kekayaan intelektual
Hak  kekayaan  intelektual  merupakan  hasil kegiatan  intelektual  (Daya  Cipta)  Manusia yang  di  ungkapkan  ke  dalam  suatu  bentuk ciptaan atau penemuan tertentu.
Kegiatan  intelaktual  terdapat  dalam  bidang ilmu  pengetahuan,  seni  dan  teknologi,  Hasil kemampuan  berfikir  manusia  merupakan  ide yang  kemudian  dijelmakan  dalam  bentuk ciptaan  atau  penemuan.Pada  ide  tersebut melekat  predikat  intelektual  yang  bersifat abstrak.Konsekwensinya hak kelayakan intelektual  menjadi  berpisah  dengan  material benda  jelmaannya.  Sebagai  contoh  dapat dikemukakan  bahwa  hak  merek  itu  adalah dibidang  ilmu  pengetahun  yang  disebut  hak kekayaan intelektual, sedangkan benda
material  bentuk  jelmaannya  adalah  merek
1 Abdul kadir Muhammad, kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, H4
yang  diletakkan  pada  barang  dan  jasa dagangan.
Merek  menjadi  salah  satu  bagian  dari  hak kekayaan  intelektual  yang  sangat  penting, karena  dengan  merek  dapat  mencegah terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat. Dengan  mereksuatu  produk  barang  atau  jasa sejenis dapat dibedakan asal usulnya , kualitas serta keterjaminan bahwa produk tersebut asli

## C. SEJARAH PENGATURAN MEREK DI INDONESIA.
Dalam Sejarah  Perudangan undangan merek  di  Indonesia  yaitu  sejak  masa  kolonial Belanda  sampai  setelah  Indonesia  merdeka terdapat beberapa peraturan perundang undangan tentang merek yang berlaku
1.  Reglemene industriele Eigendom (RIE)  Stb.  1912  No  545.    Pada  tahun 1912  Pemerintah  Hindia  Belanda Mengundangkan Reglemene
industriele  Eigendom  atau  Reglement milik  perindustrian  dengan  stadblaad 1912 No 545. Regleiment ini merupakan  duplikat  undang  undang merek Belanda. Hal ini sesuai dengan politik  konkordansi  yang  dianut  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  pada  saat ini.  Reglement  ini  dinyatakan  terus berlaku  setelah  Indonesia  merdeka berdasarkan  Pasal  II  aturan  Peralihan UUD 1945.
2.  Undang  undang  merek  nomer  21
tahun 1961 Sebagai Pengganti dan memperbaharui  hukum  merek  yang diatur  dalam  regleiment  industriele
Eigendon  stb  1912  No  545.  UUM  No
21  Tahun  1961  Banyak  mengandung kekurangan, sistem yang dianut adalah deklaratif sehingga perlindungan  utamanya  ditegakkan berdasarakan asas pemakaian
pertama
3.  Undang  undang  merek  Nomer  19 Tahun 1992
Memang jika dilihat UUM No, 19 tahun 1992  ini  ternyata  memang  banyak mengalami perubahan-perubahan yang  sangat  berarti  jika  dibandingkan dengan  UUM  No.  21  Tahun1961 antara  lain  adalah  mengenai  sistem Pendaftaran,  lisensi,  merek  kolektif dan Sebagainya2
4.  Undang  undang  merek  No  14  Tahun
1997 Perubahan kepada UUM No 14 Tahun 1997 didasarkan kepada pertimbangan pasal pasal dari perjanjian  intelektual  tentang  asfek asfek yang dikaitkan dengan
perdagangan dari Hak kekayaan intelektual  (TRIPS  GATT)  Pasal  pasal dari UUM tersebut memuat Perlindungan  atas  indikasi  geografis dan indikasi asal 5.  Undang  undang  merek  No.  15  Tahun 2001 Dalam Undang undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah proses administrative
2 Ok Saidin, Aspek hukum hak kelayakan intelektual PT. Raja Granfindo Persada, Jakarta, 2004 h. 332

## D. PERLINDUNGAN MEREK SECARA INTERNASIONAL.
Disamping  peraturan  perundangan  nasional tentang merek masyarakat juga terkait dengan peraturan  merek  yang  bersifat  Internasional seperti  pada  konvensi  Paris  Union  Yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan  pada  hak  milik  perindustrian  ( Paris  Convention  For  The  Protection  Of Industrial  Property  ).Mula-mula  konvensi  ini ditandatangani oleh 11
negara peserta.Kemudian anggotanya bertambah hingga pada tanggal 1 Januari 1976 berjumlah 82 orang termasuk Indonesia.
Ada  beberapa  peraturan  tentang  perlindungan merek secara internasional yaitu :
1.  Konvensi Nice,untuk penggolongan barang  dan  jasa  secara  Internasional  ( 1957),diubah di Stockholm 1967,dan Jenewa  (  1977).Penggolongan  secara Internasional ini berfungsi untuk
mempermudah perbandingan antara merek-merek  dagang  dan  karena  itu mempermudah  penelitian  kemungkinan persamaan  barang  yang  telah  terdaftar dalam kasus yang sama.
2.  Traktat  Pendaftaran  Merek  Dagang  (  TRT )-  1963,  traktat  ini  telah  dibuat  selama konferensi  WIPO  di  Wina  tanggal  12  Juli 1973.Traktat  pendaftaran  merek  dagang ini memungkinkan diperolehnya
pendaftaran  Internasional  dengan  satu permohonan saja.Pendaftaran tidak bergantung pada pendaftaran sebelumnya di negara asal.Permohonan dapat langsung  diajukan  ke  kantor  Internasional di Jenewa.
3.  Madrid  Agreement(  1891)  yang  telah direvisi di Stockholm tahun 1967.
Berdasarkan    ketentuan  pasal  1,2,dan  3
Madrid  Agement  berhubungan  dengan perjanjian  hak  Merek  Dagang  melalui pendaftaran Merek Dagang Internasional,yang berdasarkan pendaftaran  di  negra  asal.Dimana  yang menjadi anggota Madrid Agreement adalah  28  negara  anggota  dari  peserta Konvensi Paris.

## E..  PENGALIHAN HAK  ATAS MEREK.
Merek  terdaftar  adalah  kekayaan intelektual  yang  dianggap  sebagai  benda bergerak  tidak  berwujud.  Sebagai  benda kekayaan,  maka  secara  hukum  merek terdaftar  dapat beralih atau dialihkan baik seluruh  maupun  sebagian  kepada  pihak lain karena:
1. Pewarisan 2. Wasiat 3. Hibah 4. Perjanjian 5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Pengalihan  hak  atas  merek  terdaftar
didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan  untuk  memperoleh  manfaaat ekonomi atau keuntungan secara komersial.Pemilik Merek terdaftar mengalihkan  hak  atas  mereknya  dengan tujuan memperoleh royalty,sedangkan penerima  selaku  pemegang  hak  atas merek  terdaftar  bertujuan  memperoleh keuntungan  ekonomi  dari  produksi  dan atau  penjualan  barang  atau  jasa  yang menggunakan merek terdaftar yang bersangkutan.
Pengalihan  hak  atas  merek  terdaftar dengan  perjanjian  harus  dituangkan  dalam
bentuk  akta  perjanjian.  Pengalihan  hak  atas merek    terdaftar  disertai  dengan  dokumen- dokumen  pendukungnya  seperti  sertifikat Merek yang mendukung pemilikan hak tersebut. Pengalihan hak merek terdaftar wajib dimintakan  pencatatan  kepada  kantor  merek untuk  dicatat  dalam  daftar  umum  merek. Pengalihan  hak  atas  merek  terdaftar  yang telah  dicatat  oleh  kantor  merek  diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
Akibat  Hukum  pengalihan  hak  atas merek  terdaftar  berlaku  terhadap  pihak-pihak yang  bersangkutan  dan  pihak  ketiga  apabila telah dicatat dalam Daftar Umum Merek. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang bersangkutan  adalah  pemilik  merek  terdaftar dan  penerima  pengalihan  hak  atas  Merek Terdaftar.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan pihak ketiga adalah penerima lisensi.Penentuan bahwa akibat hukum tersebut  baru  berlaku  setelah  pencatatan dalam  Daftar  Umum  Merekyang  dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.
Pengalihan  hak  atas  merek  teradaftar dapat  disertai  dengan  pengalihan  nama  baik atau  reputasi  atau  lain-lainnya  yang  terkait dengan  Merek  terdaftar.Pengalihan  hak  atas merek  terdaftar  hanya  dicatat  oleh  Kantor Merek  apabila  disertai  pernyataan  tertulis  dari penerima bahwa merek tersebut akan digunakan  bagi  perdagangan  barang  atau jasa.

## F.  PENGATURAN  PERJANJIAN  LISENSI
MEREK DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

## 1. Pengertian Lisensi Merek
Lisenssi  adalah  suatu  bentuk  hak  untuk melakukan  satu  atau  serangkaian  tindakan atau  perbuatan  yang  diberikan  oleh  mereka yang  berwenang  dalam  bentuk  izin  tanpa adanya izin tersebut merupakan Suatu tindakan  yang  terlarang,  yang  tidak  sah,  yang merupakan perbuatan melawan Hukum3 Lisensi  adalah  suatu  bentuk  pemberian  izin oleh  pemilik Lisensi kepada penerima  Lisensi untuk  memanfaatkan  atau  menggunakan (Bukan  pengalihan  hak)  suatu  kekayaan  yang dipunyai  pemilik  lisensi  berdasarkan  syarat syarat  tertentu  dan  dalam  jangka  waktu tertentu  yang  umumnya  disertai  dengan imbalan berupa royalty4
Selanjutnya Ahmad Miru Menyatakan :
Lisensi  adalah  izin  yang  diberikan  oleh Pemilik  merek  terdaftar  pada  pihak  lain melalui  suatu  perjanjian  berdasarkan  pada pemberian  hak  atau  bukan  pengalihan  hak untuk  menggunakan  merek  tersebut  baik untuk  seluruh  ataupun  sebagian  jenis barang  dan  jasa  yang  di  daftarkan  dalam jangka waktu dan syarat tertentu5
Lisensi dapat dibagi dua macam yaitu
1.  lisensi  sukarela  adalah  pemegang  HaKI
memilih untuk memberikan
hak
berdasarkan  perjanjian  keperdataan  hak hak  ekonomi  kekayaan  intelektualnya pada  pihak  lain  sebagai  pemegang  lisensi untuk mengeksploitasinya .
3 Gunawan wijaya, Lisensi atau waralaba, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h 3
4 Tim Lindsey at.al. hak kekayaan intelektual suatu pengantar PT. Alumni Bandung, 2006, h 332 5 Ahmadi Miru, hukum merek cara-cara mudah mempelajari undang-undang merek,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h, 63
2.  lisensi  wajib  umumnya  merupakan  salah satu  cara  pemberian  ekonomi  yang diharuskan  perundang-undangan  tanpa memperdulikan apakah pemilik menghendakinya atau tidak

## 2. Perjanjian Lisensi atas Merek
Pengalihan  Merek  dengan  perjanjian lisensi  antara  lain  diatur  dalam  pasal  43  UUM Yang pada ayat (1)menyatakan :
pemilik merek terdaftar berhak memberikan  lisensi  kepada  pihak  lain dengan  perjanjian  bahwa  penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut sebagian  atau  seluruhnya  jenis barang atau jasa
Pemberian  lisensi  kepada  pihak  lain  harus dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  lisensi  dengan memakai  akta  Perjanjian.  Perjanjian  lisensi berlaku  di  seluruh  wilayah  negara  Republik Indonesia  kecuali  bila  diperjanjikan  lain  untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu  perlindungan  merek  terdaftar  yang bersangkutan.
Perjanjian  lisensi  wajib  di  dimohonkan pencatatannya  pada  Direktorat  Jenderal  HAKI dengan  dikenai  biaya  dan  akibat  hukum  dari pencatatan  perjanjian  lisensi  berlaku  terhadap pihak-pihak  yang  bersangkutan  dan  terhadap pihak  ketiga.Perjanjian  Lisensi  dicatat  oleh Direktorat  Jendral  HaKI  dalam  Daftar  Umum Merek  dan  diumumkan  dalam  Berita  Resmi Merek.
Dalam  perjanjian  lisensi  dapat  ditentukan dalam  perjanjian  penerima  lisensi  boleh memberikan  lisensi  kepada  orang  lain  artinya penerima lisensi dilarang melisensikan kepada pihak  lain  kecuali  ada  izin  dalam  perjanjian
lisensi yang memperbolehkan hal itu dilakukan.  Pasal  47  ayat  1  UUM  yang mengatur :
Perjanjian  lisensi  dilarang  memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak  langsung  dapat  menimbulkan akibat  yang  merugikan  perekonomian Indonesia  dan  memuat  pembatasan yang menghambat kemampuan
bangsa  Indonesia  dalam  menguasai dan  mengutamakan  teknologi  pada umumnya
Ini  berarti  walaupun  para  pihak  dimungkinkan untuk memuat klausul atau isi perjanjian lisensi yang  telah  disepakati  bersama  tetapi    tetapi terdapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang merek
3.  PerlindunganHukum  Terhadap  Penerima Lisensi Merek Yang Beriktikad Baik .
Selama  perjanjian  lisensi  berlangsung dapat saja terjadi pembatalan atas merek yang bersangkutan. Untuk ini undang-undang merek memberikan  perlindungan  hukum  bagi  yang beritikad  baik.  Perlindungan  hukum  diatur dalam pasal 48 undang-undang Merek yaitu
1.  Penerima lisensi  yang beritikad baik tetapi kemudian  merek  itu  dibatalkan  atas  dasar adanya  persamaan  dan  persamaan  pada pokoknya  atas  keseluruhannya  dengan merek  lain  yang  terdaftar  tetap  berhak melaksanakan  perjanjian  lisensi  tersebut sampai  dengan  berakhirnya  jangka  waktu perjanjian lisensi
2.  Penerima  lisensi  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  1  tidak  lagi  wajib  meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan
melainkan wajib
melaksanakan  pembayaran  royalti  kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan
3.  Dalam  hal  pemberi  lisensi  sudah  terlebih dahulu  menerima  royalti  secara  sekaligus dari  penerima  lisensi,  pemberi  lisensi tersebut  wajib  menyerahkan  bagian  dari royalti  yang  diterimanya  kepada  pemilik merek yang tidak dibatalkan yang besarnya  sebanding  dengan  sisa  jangka waktu perjanjian lisensi
Pengalihan  pembayaran royalti  dari pemilik merek  yang  dibatalkan  kepada  pemilik  merek yang  sah  dibatasi  hanya  terhitung  sejak dibatalkannya merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya  dengan  merek  yang  sudah lebih  dahulu  terdaftar  tersebut  karena  selama merek tersebut terdaftar maka selama itu pula diakui keabsahannya.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan berkaitan  dengan  Perlindungan  Hukum  bagi pihak  yang  beritikad  baik  dalam  Perjanjian Lisensi  Merek,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1.  Undang-Undang    Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek telah memberikan
pengaturan  kepada  salah  satu  bagian terpenting dalam kegiatan bisnis di Indonesia yaitu mengenai Lisensi.Perjanjian lisensi  dalam  pelaksanaannya  harus  dibuat dalam  bentuk  akta  perjanjian  baik  dalam bentuk  akta  autentik  maupun  akta  dibawah tangan.
2.  Pihak  yang  beritikad  baik  dalam  perjanjian lisensi merek mendapatkan
perlindungan  hukum  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  48  Undang-Undang Merek  Tahun  2001.  Pembatalan  merek yang  diperjanjikan  dalam  perjanjian  lisensi merek  tidak  akan  menghilangkan  hak  dan kewajiban  penerima  lisensi  sampai  dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdulkadir Muhammad,Kajian Hukum Ekonomi  Hak  Kekaaan  Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara-Cara Mudah Mempelajar Undang-Undang Merek,    PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2005
Gunawan  Wijaya,  Lisensi  atau  Waralaba,    PT Raja Grafindo Persada,  Jakarta 2004
OKSaidin,  Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ,  PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2004. Tim  Lindsay  et  al,  Hak  Kekayaan  Iintelektual Suatu Pengantar, PTAlumni Bandung,  2008 Perundang –Undangan.
Undang  Undang  Nomer  15  Tahun  2001 Tentang Merek