JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 1 Febuari 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745

## Eksistensi Kelembagaan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dalam Penolakan
Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Masyarakat Hukum Adat di

## Sumbawa.
Jasardi Gunawan 1 Irawansyah 2
12 Institut Ilmu Sosial dan Ilmu budaya Samawa Rea Email: Jasardi467pribadiku@gmail.com , Irawansyahparera13@gmail.com

## Abstrak
Lembaga  Adat  Tana  Samawa  (LATS)  merupakan  organisasi  kemasyarakatan  yang  dibentuk  untuk melestarikan  dan  mengembangkan  nilai-nilai  adat  dan  budaya  yang  secara  wajar  telah  tumbuh  dan berkembang didalam sejarah masyarakat hukum tana samawa. LATS mempunyai tujuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3  peraturan daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang  Lembaga  Adat Tana Samawa, bahwa  LATS  bertujuan  untuk:  melestarikan  dan  mempertahankan  nilai-nilai  budaya  Tau  Tana Samawa,  melindungi  dan  memelihara  harta  kekayaan  adat  istiadat  Tau  dan  Tana  Samawa  yang mempunyai  nilai  sejarah  baik  bergerak  dan  tidak  bergerak, melakukan  pegengembangan  budaya  dan adat  istiadat  Tau  dan  Tana  Samawa  yang  berencana,  terpadu  dan  terarah.  Adapun  tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam atas eksistensi kelembagaan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dalam penolakan rancangan peraturan daerah (ranperda) masyarakat hukum adat di Sumbawa,  dengan  melihat  peran  dan  fungsi  kelembagaan  LATS  serta  kewenangan  LATS  dalam memberikan  penolakan  terhadap  ranperda  masyarakat  adat.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriftif  kualitatif,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah,  obeservasi,  wawancara, dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data yang kongkrit yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh dalam penelitian ini adalah dianalisis dengan menggunakan analisis diskriftif kualitatif dan  hal-hal  termuan  di  lapangan.  Hasil  penelitian,  mengungkapkan  bahwa  keberadaan  kelembagaan LATS  sangat  menentukan  atas  terjadi  penolakan  dalam  pengesahan  rancangan  peraturan  daerah pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  adat  di  kabupaten  Sumbawa  yang  sebelumnya  ranperda merupakan  insiatif  komisi  I  DPRD  Kabupaten  Sumbawa.  Dimana  para  pandangan  fraksi  di  DPRD Kabupaten  Sumbawa  dalam  mengambil  keputusan  mengacu  kepada  Peraturan  daerah  No.9  Tahun 2015 Tentang LATS bahwa tidak boleh ada perda lain yang mengatur tentang adat. Bahwa sudah tidak ada  masyarakat  adat  lainnya  di  kabupaten  Sumbawa  hanya  lembaga  adat  Tana  Samawa  dari kecamatan Tarano sampai dengan kecamatan Sekongkang Sumbawa Barat. Dan pandangan fraksi lain mengacu  kepada  titah  Sultan  Sumbawa, Sultan  Kaharuddin  IV.  Sehingga  dalam  penolakan  ranperda pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  adat  di  kabupaten  Sumbawa  oleh  DPRD  Kabupaten Sumbawa  lebih  dominan  pada  mengacu  titah  sultan  Sumbawa  dan  Perda  No.  9  Tentang  LATS ketimbang  mengikuti  dari  kajian  sosiologis  dan  naskaha  akademik  dalam  draf  rancangan  peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat.

## Kata Kunci: Kelembagaan, LATS, Masyarakat Hukum Adat

## Abstract
(LATS)  is  a  community  organization  formed  to  preserve  and  develop  traditional and  cultural  values that  naturally  have  grown  and  developed  in  the  history  of  the  Tana  Samawa  legal  community.  LATS has  a  purpose  as  described  in  article  3  of  regional  regulation  no.  9  of  2015  concerning  the  Tana Samawa Traditional Institution, that LATS aims to: preserve and maintain the cultural values  of Tau Tana Samawa, protect and maintain  the Tau and Tana Samawa cultural assets which have historical values both movable and immovable, carry out cultural development and the planned, integrated and
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 1 Febuari 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
directed  customs  of  Tau  and  Tana  Samawa.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  more  about  the existence of the Tana Samawa Customary Institution (LATS) in rejecting the draft regional regulation (ranperda)  of  indigenous  peoples  in  Sumbawa,  by  looking  at  the  role  and  function  of  the  LATS institution  and  the  authority  of  LATS  in  rejecting  the  local  community  draft  regulation.  custom.  This study  uses  a  qualitative  descriptive  approach,  the  data  collection  techniques  used  are  observation, interviews, and documentation used to obtain concrete data related to research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative descriptive analysis and findings in the field.
The  results  of  the  study  revealed  that  the  existence  of  the  LATS  institution  was  very  decisive  for  the refusal to ratify the draft regional regulation for the recognition and  protection of indigenous peoples in  Sumbawa  district,  which  was  previously  an  initiative  of  Commission  I  DPRD  Sumbawa  Regency. Where the views of the factions in the Sumbawa Regency DPRD in making decisions refer to regional regulation  No.  9  of  2015  concerning  LATS  that  there  should  be  no  other  regional  regulations governing customs.
That  there  are  no  other  indigenous  peoples  in  Sumbawa  district,  only  the  Tana  Samawa  customary institution from Tarano sub-district to Sekongkang sub-district, West Sumbawa. And the views of other factions refer to the decree of the Sultan of Sumbawa, Sultan Kaharuddin IV. So that in the rejection of the regional regulation, the recognition and protection of indigenous peoples in Sumbawa Regency by the  Sumbawa  Regency  DPRD  is  more  dominant  in  referring  to  the  decree  of  the sultan  of  Sumbawa and  Regional  Regulation  No.  9  Regarding  LATS  instead  of  following  from  sociological  studies  and academic papers in the draft regional regulation on community recognition.
Keywords: Institutional, LATS, Customary Law Community

## PENDAHULUAN
Dua  Tahun  setelah  di  sahkannya Peraturan  Daerah  Tentang  Lembaga  Adat Tana  Samawa  (LATS)  pada  tahun  2015, kemudian adanyanya usulan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pengakuan Perlidungan dan pengakuan Masyarakat
Hukum  Adat  di  sumbawa  pada  Tahun  2017. Akan tetapi pada prosesnya, usulan
RANPERDA Masyarakat Hukum Adat mendapat  penolakan  yang  sangat  besar  dari tokoh-tokoh  serta  elit-elit  lokal  termasuk  dari kelompok  LATS  yang  di  dalamya  terdapat Sultan  Sumbawa  sebagai  penasehat  lembaga adat  tersebut.  Selain  itu,  penolakan  juga datang  dari  semua  fraksi-fraksi  di  DPRD Kabupaten  Sumbawa  yang  menentang  keras keberadaan-keberadaan  masyarakat  hukum adat di
kabupaten
sumbawa (https://www.suarantb.com/fraksi-di-dprd- sumbawa-tolak-bahas-raperda-adat/). Kelembagaan pada LATS di Kabupaten  Sumbawa  sangat  penting  dalam menjaga    tatanan  sosial  budaya  sumbawa.
Masyarakat  sumbawa  yang  sangat  terbuka tentu memiliki arti positif terhadap percepatan pembangunan daerah. Menerima semua golongan,  baik  etnis,  suku  dan  agama  tentu akan  memberikan  dampak  sosial  budaya dalam  kehidupan  sehari.  Walaupun  demikian, konflik agama  yang pernah terjadi antra Etnik masyarakat  Hindu  dan  Etnik  masyarakat sumbawa  pada  tahun  2009  memberikan pengaruh  yang  besar  terhadap  kehidupan sosial  masyarakat  sumbawa.  Sehinga  LAST yang  baru  di  Perdakan  pada  tahun  2015 memberikan  peran  penting  dalam  menjaga tatanan  sosial  masyarakat  Tau  dan  Tana Samawa.
Namun  hal  ini  tidak  berlaku  bagi masyarakat  hukum  adat  yang  berada  di kabupaten  Sumbawa  dalam  memperjuangkan hak-hak  perlindungan  dan  pengakuannya. Walaupun  telah  di  tolak,    Advokasi-advokasi tentang  keberadaan  dan  hak-hak  masyarakat hukum  adat  selalu  di  lakukan  oleh  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  selaku organisisasi  sosial  masyarakat  yang  fokus
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 1 Febuari 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
pada  masyarakat  adat  sampai  saat  ini. Penolakan  keberadaan  Masyarakat  Hukum Adat  oleh  LATS  tentu  bukan  tanpa  alasan yang  kuat.  Oleh  karena  itu  peneliti  sangat tertarik  untuk  melakukan  penelitian  ini  yang melihat  persoalan  dari  perfektif  kelembagaan LATS  dan  Masyarakat  Hukum  Adat  di Kabupaten Sumbawa.
Penelitian  ini  akan  fokus  menganalisa tentang  Eksistensi  Kelembagaan  Lembaga Adat Tana  Samawa (LATS) dalam  Penolakan Rancangan  Peraturan  Daerah  (RANPERDA) Masyarakat  Hukum  Adat  di  Sumbawa  .  Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  yaitu  :  observasi,  wawancara dan  dokumentasi  yang  digunakan  untuk memperoleh data yang kongkrit yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dalam  penelitian  ini  di  analisis  dengan menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  dari hal-hal temuan di lapangan penelitian. Adapun tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui lebih  mendalam  tentang  peran Penting Kelembagaan LATS dalam penolakan keberadaan  masyarakat  Hukum  adat  di Kabupaten  Sumbawa.  Penelitian  ini  juga diharapkan  dijadikan  referensi  untuk  kampus dan  masyarakat  secara  umum  yang  masih menjaga tatanan sosial budaya.

## TINJAUAN PUSTAKA Penelitain Terdahulu

## a) LATS
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumbawa
Nomor  9  Tahun  2015  menyebutkan  bahwa Lembaga  Adat  Tana  Samawa  yang  selanjutnya disingkat LATS adalah organisasi kemasyarakatan
yang dibentuk untuk melestarikan  dan  mengembangkan  nilai-nilai adat  dan  budaya  yang  secara  wajar  telah tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  sejarah masyarakat hukum Tana Samawa.
Permana  (2015)  menyebutkan  bahwa kelompok  bangsawan  lokal  membangkitkan semangat kerajaan dengan merevitalisasi Lembaga  Adat  Tana  Samawa  (LATS).  Dalam
dokumen resminya, LATS dimaksudkan sebagai aktor penengah yang memediasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan apakah kehadiran LATS dengan modal simboliknya mampu memperkuat  demokrasi  lokal  di  Sumbawa sebagai  penyeimbang  kepemimpinan  politik yang selama ini dimonopoli oleh birokrat.
Zuhri  (2016)  juga  berpendapat  bahwa Masyarakat  Sumbawa  dengan  filosofis  ” Kerik Salamat,  Tau  ke  Tana  Samawa ”,  memadukan nilai budaya (adat) dengan hukum Islam dalam makna  ada  pertalian  yang  utuh  antara  adat Sumbawa dengan hukum Islam, sehingga kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung dalam masyarakat  dan  budaya  Sumbawa,  dalam pernyataan resmi Lambaga Adat Tama Samawa (LATS) Adat tau samawa (masyarakat Sumbawa) adalah Adat barenti ko syara’ syara’ barenti  ko  Kitabullah ,  ini  mengandung  makna bahwa  masyarakat  Sumbawa,  memelihara (memegang  teguh)  agama,  maka  secara otomatis  juga  memelihara  (memegang  teguh) adat, begitu pula sebaliknya, memilihara agama mengandung arti memelihara alam dan seisinya,  dalam  konteks  keislaman  bahwa manusia  ditakdirkan  untuk  menjadi  khalifa, yang berkewajiban mengelola dan memakmurkan  bumi  (alam  semesta)  secara bertangung jawab. Sehingga setiap kegiatan dan aktivitas tau samawa (masyarakat/orang Sumbawa) atau siapapun yang berada pada tana samawa (wilayah Sumbawa) harus
dilaksanakan  dengan  mengedepankan  adat- istiadat  dan  nilai agama  tau  samawa (agama orang Sumbawa).
b) Teori Hukum Adat
Sejarah dalam penguasaan tanah, sebelum  lahirnya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, masyarakat hukum adat sudah hidup dalam pengusaan tata kelola kehidupan seindiri, baik  dalam  penguasaan  tanah,  dengan  sering diistilahkan  hak  petuaan,  tanah  adat,  atau  hak ulayat.  adanya  hak  ulayat  itu  tidaklah mengurangi  anggapan  yang  menyebut  hak milik  pribumi  ( inlandsch  bezitrecht )  sebagai hak  subjektif  tertinggi  atas  tanah.  Sebab
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 1 Febuari 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
melekatnya  hak  milik  pribumi  pada  hak  ulayat itu muncul dari
“ketentuan adat” ( adatregeling ).
Istilah  dan  definisi  masyarakat  adat masih  saja  terus  berlangsung.  Ada  beragam istilah  yang  digunakan,  bahkan  di  dalam peraturan  perundang-undangan  pun  digunakan berbagai  istilah  untuk  merujuk  sesuatu  yang sama atau yang hampir sama itu.
Mulai  dari  istilah  masyarakat  adat, masyarakat  hukum  adat,  kesatuan  masyarakat hukum  adat,  masyarakat  tradisional,  komunitas adat  terpencil,  masyarakat  adat  yang  terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.
Dari  berbagai  istilah  yang  ada,  istilah hukum  yang  paling  banyak  digunakan  adalah istilah  “Masyarakat  Hukum  Adat”.  Istilah masyarakat  hukum  adat  digunakan  sebagai bentuk    kategori  pengelompokkan  masyarakat yang disebut masyarakat hukum ( rechtsgemeenchappen )  yaitu  masyarakat  yang seluruh  anggota  komunitasnya  terikat  sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu  hukum  adat.  Istilah  ini  merupakan penerjemahan dari istilah Adat Rechtsgemenschaapen yang  dipopulerkan  oleh Pemikir  hukum  adat  seperti  Van  Vallenhoven dan Ter Haar.
Istilah  masyarakat  hukum  adat  juga mengandung  kerancuan  antara  “masyarakat- hukum adat” dengan “masyarakat hukum-adat”.
Yang  satu  menekankan  kepada  masyarakat- hukum  dan  yang  lain  menekankan  kepada hukum  adat.  Pada  pihak  lain,  kalangan  yang keberatan dengan penggunaan istilah “masyarakat  hukum  adat”  berargumen  bahwa “masyarakat  hukum  adat”  hanya  mereduksi masyarakat adat dalam satu dimensi saja,  yaitu hukum,  padahal  masyarakat  adat  tidak  saja tergantung  pada  dimensi  hukum,  melainkan juga  dimensi  yang  lainnya  seperti  sosial, politik,  budaya,  agama,  ekonomi  dan  ekologi. Seperti halnya pengertian dari;
a. Masyarakat hukum, Masyarakat  hukum  adalah  masyarakat yang  berkembang  dan  hidup  yang bergantung  pada  aturan-aturan  norma
kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri.
b. Masyarakat hukum adat, Masyarakat  hukum  adat,  masyarakat yang  hidup  dalam  kelompok  yang beranggota masyarakat itu sendiri, yang kehidupannya  sangat  bergantung  pada tatanan  nilai  historis  yang  berkembang didalamnya.
c. Wilayah adat, Wilayah adat merupakan wilayah kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  yang ditetapakn  oleh  masyarakat  adat  itu berdasarkan  partisipatif  secara  turun temurun yang tata kelolanya diatur oleh masyarakat adat secara kebersamaan.
d. Hutan adat, Hutan  adat  adalah  hutan  yang  berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

## c) Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat  Adat  menurut  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  adalah; Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu,    memiliki  sistem  nilai  dan  sosial budaya  yang  khas,  berdaulat  atas  tanah  dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus  keberlanjutan  kehidupannya  dengan hukum dan kelembagaan adat ( pasal10 ayat 2) tahun 1999.
Masyarakat  Adat  menurut    Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat  hukum  adat;    pasal  1  ayat  (1). Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia  yang  memiiki  karakteristik  khas, hidup  berkelompok  secara  harmonis  sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur  dan  atau  kesamaan  tempat  tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan  hidup,  serta  adanya  sistem  nilai yang  menentukan  pranata  ekonomi,  politik, sosial,  budaya,  hukum  danmemanfaatkan  satu wilayah tertentu secara turun temurun.
Selain  itu,  terdapat  juga  dokumen- dokumen pendukung seperti Buku yang di tulis Haris  (2020)  Tentang  Profil  Masyarakat  Adat Usal  Ponto  Ai  Padeng,  Anindita  (2020)  Profil
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 1 Febuari 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Cek  Bocek  Selek  Reen  Sury,  Anshori  (2020) Profil Masyarakat Adat  Bakalewang, Supriyadi (2020) Profil Masyakat Adat Pusu dan Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Adat.  Adanya  refrensi menguakan  tentang  keberdaan  masyarakat hukum adat di Sumbawa.
Kemudian, Maria (2020) juga berpendapat  bahwa  dalam  pasal  3  UU    No.5 Tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  pokok- pokok  agraria  (UUPA),  yang  sudah  pasti  di dalamnya  memuat  tentang  masyarakat  hukum adat  sebagai  subyek  hak  ulayat,  yang merupakan  pengakuan  bersyarat  itu,  belum ditindaklanjuti  dengan  peraturan  pelaksanaan yang  komprehensif  pasca  terbitnya  peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hal Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Terdapat  empat  (4)  jalur  tempuh Pengakuan  Masyarakat  Adat  Pasca  Putusan MK.35. di antaranya yaitu :
1. Jalur UU Kehutanan (Perda)
2. Jalur UU Desa Adat (Perda)
3. Jalur Permendagri 52/2014 (SK Bupati)
4. Jalur  Sertifikat  Komunal  (Permen  ATR No.19/2019)
d) Model Kelembagaan Baru (New Institusionalisme)
Menurut  Scott  (2008) b ahwa  lembaga adalah  sebagaian  hal  yang  didalamnya    yang berisi  tentang  normatif,  regulatif,  dan  kultural- kognitif.  Sehingga  LATS  yang  menjadi pedoman  bagi  sumber  daya  yang  menjalankan, dan  sekaligus  hambatan  untuk  pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga Adat Tau dan Tana  Samawa  dalam  menjaga  tatanan  sosial budaya di kabupaten sumbawa.
Sumber: W. Richard Scott (2008:79) Dari  Tabel  di  atas  menjelaskan  tentang bagaimana  instrumen  dari  kelembagaan  yang dikemukakan  oleh  Scott  dapat  terlaksana
dengan baik. Oleh karena itu instrumen tersebut yang  pada  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk penyusun  sebagai  dasar  dalam  melakukan analisis.  Kelembagaan  LATS    pada    satu- satunya  Lembaga  Adat  yang  di  akui  oleh Peraturan  daerah  kabupaten  Sumbawa.  Namun disisi lain, Keberdaan Masyarakat Hukum Adat juga  mendapatkan  penolakan,  oleh  karena  itu peneliti ingin meneliti dari perfektif kelembangaan
dengan memperhatikan instrumen  regulatif,  normatif  dan  kultural- kognitif pada lembaga adat tersebut.

## METODE Jenis Penelitian
Metode    yang    digunakan    dalam penelitian    ini    adalah    metode    penelitian deskriptif  kualitatif.    Metode    penelitian kualitatif   adalah   penelitian   yang   bermaksud untuk    memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,  dan  lain- lain.  Secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa, pada suatu konteks  khusus  yang  alami  dan  memanfaatkan bernagai metode alamiah.
Kerangka Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hadirnya  Lembaga  Adat  Tana  Samawa (LATS)  merupakan  sebagai  bentuk  jati  diri untuk  memperkuat  tatanan  nilai  kehidupan
Instrumen Regulatif Normatif Kultural-Kognitif
Sistem Simbolik Aturan dan Hukum Nilai dan harapan Kategori, tipikasi dan skema Sistem Relasi Sistem tatakelola dan sistem kekuasaan Sistem kewenangan Rezim Isomorfis structural,
Identitas Rutinitas Protokol dan SOP Kepatuhan pada tugas Scripts/ kesepakatan Artifact Mandat Kesepakatan berbasis nilai yang distandarisasi
Sitem nilai simbolik yang diproseskan
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 1 Febuari 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
sosial bagi masyarakat Sumbawa pada umumnnya.  Namun,  bagi  masyarakat  adat hadirnya  LATS  sangat  di  rugikan  keberadaan masyarakat adat di kabupaten Sumbawa. LATS hadir lewat peraturan daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang LATS adalah menjastifikasikan langsung  bahwa  tidak  ada  masyarakat  adat lainnya di kabupaten Sumbawa hanya masyarakat Sumbawa pada umumnya.
Hal  ini  bertentangan  sekali  dengan UUD  tahun  1945  pasal  18  B  ayat  2  tentang Negara  memberikan  perlindungan,  pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat  adat  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Sebagaimana  di  pertegas  dalam pasal  tersebut  adalah  Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  serta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam undang-undang.
AMAN  sebagai  organisasi  yang  fokus pada  perjuangan  masyarakat  adat  di  Nusantara termasuk  di  kabupaten  Sumbawa.  Temuan AMAN, telah menemukan keberadaan masyarakat  adat  di  kabupaten  Sumbawa, sepertihalnya  masyarakat  adat  Cek  Bocek Selesek  Reen  Sury,  masyarakat  adat  Pekasa, masyarakat  adat  Pusu,  dan  masyarakat  adat lainnya.  Selain  temuan  AMAN  dalam  bentuk profil masyarakat adat, AMAN juga
menemukan dalam bentuk keberadaan masyarakat adat yang sudah ada dalam berbagai peraturan  desanya,  peraturan  kepala  desanya dan  regulasi-regulasi  lainnya  yang  ada  di tingkat desa.Namun pada tataran lain, keberadaan masyarakat adat di tingkat kabupaten Sumbawa tidak dibenarkan keberadaannya  karena  sudah  ada  Lembaga Adat  Tanawa  Samawa  (LATS)  sebagai penopang  tertinggi  pemimpin  adat  Tana Samawa.
Tahun  2015-2017,  Aliansi  Masyarakat
Adat Nusantara Kabupaten Sumbawa mendorong lahirnya pengakuan dan
perlindungan masyarakat adat kabupaten
Sumbawa.  Rancangan  peraturan  daerah  ini menjadi  inisiatif  Komisi  I  DPRD  Kabupaten Sumbawa.  Namun  disaat  pembahasan  semua fraksi  di  DPRD  ikut  bersamaan  menolaknya. Termasuk  kelembagaan  Adat  Tana  Samawa (LATS)  yang  ikut  menolaknya.  Spikulan berbagai  penolakan  tidak  ada  alasan  yang  kuat diterima.  Karena  pada  proses  melahirkan naskah akademik, rancanngan peraturan daerah sampai  kepada  tahap  uji  publik  tidak  ada masalah,  baik  tokoh  masyarakat,  pemerintah daerah,  dan  perwakilan  DPRD  kabupaten Sumbawa  tidak  memberikan  penolakan  justru memberikan  masukan  kngkrit  dan  setuju hadirnya ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat  adat  di  kabupaten  Sumbawa. Namun,    disaat  pembahasan  memberikan pandangan  fraksi    menjadi  patokan  sandaran para  DPRD  kabupaten  Sumbawa  untuk  ikut menolak  keras  atas  lahirnya  peraturan  daerah tentang  masyarakat  adat  atau  keberadaan masyarakat  adat  di  Sumbawa.  Salahsatu  alasan DPRD  kabupaten  Sumbawa  dalam  pandangan fraksi bahwa keberadaan masyarakat adat sudah tidak ada lagi karena mengacu pada titah Sultan Sumbawa (LATS).

## DAFTAR PUSTAKA
Anindita,2020. Profil  Masyarakat  Adat  Cek Bocek  Selesek  Reen  Sury  dan  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Adat  Lombok : Bania Publishing Anshori,2020. Profil Masyarakat Adat Bakalewang  dan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Adat .Lombok : Bania Publishing Haris,2020. Profil Masyarakat Adat Usal Ponto Ai  Padeng  dan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Adat Lombok : Bania Publishing Maria,  2020. Negara  :  Sebuah  Masalah Masyarakat Adat .Yogyakarta : Lamalera
Moleong,  L.  J.  2012. Metodelogi  Penelitian Kualitatif  (Ed ).  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya
JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index Terakreditasi Sinta 6 ( No. SK: 164/E/KPT/2021 )
Vol. 7. No. 1 Febuari 2022 p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745
Permana.2015. Aristokrat  dan  Lembaga  Adat sebagai  Aktor  Penengah  (Intermediary Actors) di Kabupaten Sumbawa . Peneliti pada  Pusat  Penelitian  Politik    Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  , JURNAL  DESENTRALISASI  Volume 13, No.2, 2015 Salim,  Agus.  2006. Teori  dan  Paradigma Penelitian  Sosial. Yogyakarta:  Taira
Wacana
Scott,  W.R. Institutions  and  Organizations
(Ideas  and  Intrest)  Thisrd  Edition,
(Stanford  University: sage  Publictions,
2008), hlm 48
Supriaydi,2020. Profil  Masyarakat  Adat  Pusu dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat Lombok : Bania Publishing Zuhri,  Lahmudin.2016. Nilai  Lokal  Krik Salamat sebagai Asas dalam Pembangunan  Hukum  . Rechtidee. Fakultas  Hukum  Tronojoyo  Madura. Rechtidee,  Vol.  11.  No.  1,  Juni  2016. https://eco- entrepreneur.trunojoyo.ac.id/rechtidee/a rticle/view/1987 Internet : https://www.samawarea.com/2017/04/06/ranper da-pengakuan-dan-perlindungan- masyarakat-adat-ditolak/ diakses 1 Desember 2021 https://www.suarantb.com/fraksi-di-dprd- sumbawa-tolak-bahas-raperda-adat/ di akses 1 Desember 2021 Jurnal/makalah:
Naskah  akademik  dan  draf  Ranacangan peraturan daerah pengakuan dan perlindungan  masyarakat  adat  tahun 2015

## Peraturan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa  Nomor 9  Tahun 2015 Tentang LATS
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Putusan  MK  No.  35/PUU-IX/2012  Tentang Hutan Adat TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan  Agraria  dan    Pengelolaan Sumber Daya Alam.
TAP  MPR  No.  XVII/MPR/1998  tentang  Hak Azasi Manusia Piagam HAM.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 pasal 18 B ayat 2 .