## PERKEMBANGAN SISTEM  PERADILAN  PIDANA
Oleh : Supriyanto, SH.MHum

## Fakultas Hukum UNISRI

## ABSTRAK :
Sistem  peradilan  pidana  untuk  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  pakar  hukum pidana dan para ahli dalam “criminal justice science” di Amerika Serikat seiring dengan  ketidakpuasan  terhadap  mekanisme  kerja  aparatur  penegak  hukum  dan institusi  penegakan  hukum  yang  didasarkan  pada  pendekatan  hukum  dan ketertiban. Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana yakni Crime Control Model, Due Process Model,Family Model dan Integrated Model .
Kata Kunci : Sistem peradilan Pidana

## PENDAHULUAN
Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
Proses  yang  bekerja  secara  berurutan  tersebut  pada  dasarnya  menuju  pada  suatu  tujuan bersama  yang  dikehendaki.  Keseluruhan  proses  itu  bekerja  di  dalam  suatu  sistem,  sehingga masing-masing  lembaga  itu  merupakan  subsistem  yang  saling  berhubungan  dan  pengaruh mempengaruhi  antara  satu  dengan  yang  lain.  Dalam  sistem  peradilan  pidana  tersebut  bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey bahwa :
“Criminal    justice  can  function  systematically  only  to  the  degrees  that  each  segment  of  the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than  the  relationships  between  Police  and    prosecution,  Police  and  Court    Prosecution  and Corrections,    Corrections  and  law,  and  so  forth.  In  the  absence  of  functional  relationships between  segments,  the  criminal  justice  system  is  vulnerable  to  fragmentation  and ineffectiveness” ( M. Faal, 1991 : 25 ).
Jadi  fragmentasi dalam arti masing-masing subsistem bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan  antar  hubungan  diantara  sub-subsistem  yang  ada  harus  dihindari  bilamana diinginkan suatu sistem peradilan pidana yang efektif. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan
konsep  “Integrated  Approach”  dari  Hiroshi  Ishikawa  yang  antara  lain  menegaskan  bahwa komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (diversity ) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu  kekuatan  yang  utuh  (  unity  ),  yang  saling  mengikat.  Hiroshi  Ishikawa  dalam  hal  ini menyatakan bahwa:
“Criminal  justice  agencies  including  the  police,  prosecution,  judiciary  institution  should  be compared  with  a  chain  of  gears,  and  each  of  them  should  be  precise  and  tenacious  in maintaining good combination with each other” ( M Faal, 1991 : 26 )
Frank  Remington  adalah  orang  pertama  di  Amerika  Serikat  yang  memperkenalkan rekayasa  administrasi  peradilan  pidana  melalui  pendekatan  sistem  (  system  approach  )  dan gagasan  mengenani  sistem  ini  terdapat  dalam  laporan  Pilot  Proyek  Tahun  1958.  Gagasan  ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama  “Criminal Justice  System”.  Istilah  ini  kemudian  diperkenalkan  dan  disebarluaskan  oleh  The  President’s Crime Commision ( Romli Atmasasmita, 1996: 8 ).
Diagram skematik “Criminal Justice System” telah disusun oleh The Commision’s Task force  on  Science  and  Technology  di  bawah  pimpinan  Alfred  Blumstein.  Sebagai  ahli manajemen,  Blumstein  menerapkan  pendekatan  manajerial  dengan  bertopang  pada  pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam penanggulangan kejahatan  di  Amerika  Serikat  diperkenalkan  dan  dikembangkan  pendekatan  sistem  sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak  lagi  merupakan  instansi  yang  berdiri  sendiri  melainkan  masing- masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain (Atmasasmita, 1996 : 9 ).
Menurut Kadish, pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif,  manajemen  dan  sosial.  Ketiga  bentuk  pendekatan  tersebut  sekalipun  berbeda  tetapi tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain,  bahkan  ketiganya  saling  mempengaruhi  dalam menentukan  tolok  ukur  keberhasilan  dalam  menanggulangi  kejahatan.  Sementara  itu  Geoffrey Hazard  Jr.  juga  mengemukakan  adanya  tiga  pendekatan  dalam  sistem  peradilan  pidana  yaitu pendekatan  normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial (  Atmasasmita, 1996: 17- 18 ).
Pendekatan  normatif  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum  (  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan  )  sebagai  institusi  pelaksana  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  keempat  aparatur tersebut  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
Pendekatan administratif memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen  yang  memiliki  mekanisme  kerja,  baik  hubungan  yang  bersifat  horisontal  maupun yang  bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi  yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
Pendekatan  sosial  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  suatu  sistem  sosial  sehingga  masyarakat  secara  keseluruhan  ikut bertanggung  jawab  atas  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  keempat  aparatur  penegak  hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

## B. Model-Model Peradilan Pidana
Di  Amerika  Serikat,  berkembang  beberapa  model  dalam  rangka  penyelenggaraan peradilan pidana. Perlu dijelaskan di sini bahwa penggunaan model di sini bukanlah sesuatu hal yang  nampak  secara  nyata  dalam  suatu  sistem  yang  dianut  oleh  suatu  negara,  akan  tetapi merupakan  suatu sistem  nilai  yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana  di  berbagai  negara.  Pemahaman  tentang  model  penyelenggaraan  peradilan  pidana, khususnya  di  Amerika  Serikat  diperkenalkan  oleh  Herbert  L.  Packer.  Berdasarkan pengamatannya    dikatakan  bahwa  dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  di  Amerika  Serikat dikenal  dua  model  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  (  two  models  of  the  criminal process ) yaitu Due Process Model  dan Crime Control Model. Kedua  model  ini  dilandasi oleh Adversary Model ( Model perlawanan ) yang  memiliki  ciri-ciri :
a. Prosedur  peradilan  harus  merupakan  suatu  disputes  atau  combating  proceeding  antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
b. Judge  as  umpire  dengan  konsekuensi  bahwa  hakim  tidak  ikut  ambil  bagian  dalam “pertempuran”  (  fight  )  dalam  proses  pemeriksaan  di  pengadilan.  Ia  hanya  berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
c. Tujuan  utama  prosedur  peradilan  pidana  adalah  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul disebabkan terjadinya kejahatan;
d. Para  pihak  atau  kontestan  memiliki  fungsi  yang  otonom  dan  jelas.  Peranan  penuntut umum  adalah  melakukan  penuntutan,  peranan  terdakwa  adalah  menolak  atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya  disertai  bukti  yang  menunjang  fakta  tersebut.  Terdakwa  bertugas
menentukan  fakta-fakta  mana  saja  yang  akan  diajukan  di  persidangan  yang  akan  dapat menguntungkan  kedudukannya  dengan  menyampaikan  bukti-bukti  lain  sebagai penunjang fakta tersebut.
The Crime Control Model  didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana  adalah  semata-mata  untuk  menindas  perilaku  kriminal  (  criminal  conduct  ),  dan  ini merupakan  tujuan  utama  proses  peradilan,  karena  yang  diutamakan  adalah  ketertiban  umum  ( public  order  )  dan  efisiensi  (  Ansorie  Sabuan  dkk,  1990  :  6  ).  Proses  kriminal  pada  dasarnya merupakan  suatu  perjuangan  atau  bahkan  semacam  perang  antara  dua  kepentingan  yang  tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu ( terdakwa ). Di sini  berlakulah    apa    yang    disebut    sebagai      “presumption  of  guilt”  (praduga  bersalah)  dan “sarana  cepat”  dalam  pemberantasan  kejahatan  demi  efisiensi.  Dalam  praktek  model  ini mengandung  kelemahan  yaitu  seringnya  terjadi  pelanggaran  hak  asasi  manusia  demi  efisiensi. Oleh karena itu muncullah model yang kedua yang disebut Due Process Model.
Di  dalam  Due  Process  Model ini  muncul  nilai-nilai  baru  yang  sebelumnya  kurang diperhatikan,  yaitu  konsep  perlindungan  hak-hak  individual  dan  pembatasan  kekuasaan  dalam penyelengaraan  peradilan  pidana.  Proses  kriminal  harus  dapat  dikendalikan  untuk  dapat mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  sifat  otoriter  dalam  rangka  mencapai  maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah ( presumption of innocent ).
Kedua  model  yang  diperkenalkan  oleh  Packer  di  atas,  didasarkan  pada  pemikiran mengenai  hubungan  antara  negara  dan  individu  dalam  proses  kriminal  yang  menempatkan pelaku  tindak  pidana  sebagai  musuh  masyarakat  (  enemy  of  the  society  ),  sedangkan  tujuan utama  dari  pemidanaan  adalah  mengasingkan  pelaku  tindak  pidana  dari  masyarakat  (  exile
function  of  punishment    ).  Menurut  John  Griffiths  kedua  model  tersebut  secara  filosofis berlandaskan  pada  model peperangan  ( Battle Model )  serta pertentangan antara negara dengan individu  yang  tidak  dapat  dipertemukan  kembali  (  irreconciliable  disharmony  of  interest  ) sehingga  jika  terjadi  kejahatan,  maka  terhadap  si  pelaku  harus  segera  diproses  dengan menempatkannya sebagai obyek di dalam sistem peradilan pidana.
Sehubungan  dengan  model-model  sistem  peradilan  pidana  yang  dikemukakan  di  atas, Muladi mengemukakan pandangannya sebagai berikut :
Crime Control Model : tidak cocok karena model ini berpandangan bahwa tindakan yang bersifat represif sebagai yang terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana.
Due process model : tidak sepenuhnya menguntungkan karena sifat “anti-authoritarian values”.
Model  Family  atau  “Family  Model”  dari  Jhon  Griffiths  :  kurang  memadai  karena terlalu”offender  oriented”  karena  masih  terdapat  korban  (victim)  yang  memerlukan  perhatian serius (Muladi, 1995 :5).
Di  samping  ketiga  model  sistem  peradilan  pidana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dalam perkembangannya  saat  ini  terdapat  berbagai  usaha  untuk  mengembangkan  apa  yang  disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system. Menurut Muladi, makna  integrated  criminal  justice  system  ini  adalah  sinkronisasi  atau  keserampakan  dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :
1. Sinkronisasi struktural ( structural syncronization );
2. Sinkronisasi substansial ( substantial syncronization );

## 3. Sinkronisasi kultural ( cultural syncronization ).
Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara  lembaga  penegak  hukum,  sinkronisasi  substansial  adalah  keserampakan  dan  keselarasan yang  bersifat  vertikal  dan  horisontal  dalam  kaitannya  dengan  hukum  positif,  sedangkan sinkronisasi  kultural  adalah  keserampakan  dan  keselarasan  dalam  menghayati  pandangan- pandangan,  sikap-sikap  dan  falsafah  yang  secara  menyeluruh  mendasari  jalannya  sistem peradilan pidana (Muladi,1995 :1-2)
Dalam  model  sistem  peradilan  pidana  terpadu,  lembaga  atau  instansi  yang  bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada  hakikatnya  masing-masing  subsistem dalam  sistem peradilan pidana tersebut  saling  bekerjasama  dan  terikat  pada  satu  tujuan  yang  sama.  Hal  ini  bisa  terjadi  jika didukung    perundang-undangan  yang  memadai,  yang  memungkinkan  segenap  subsistem  dapat bekerja  secara  koheren,  koordinatif  dan  integratif.  Pengaturan  hukum  yang  tidak  memberikan jaminan  hubungan  antara  subsistem  seperti  disebutkan  di  atas,  akan  menyebabkan  terjadinya fragmentasi  dalam  penegakan  hukum  dan  mengarah  pada  “instansi  sentris”  yang  sangat  tidak memungkinkan  bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu.
Model  terpadu  dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  dapat  dikaji  dalam  sistem peradilan  pidana  di  Jepang  yang  memiliki  karakteristik  :  a.adanya  sistem  pendidikan  yang memadai dari para penegak hukum yang memungkinkan mereka memiliki pandangan yang sama dalam  melaksanakan  tugasnya.  Seleksi  untuk  menjadi  hakim,  jaksa,  dan  pengacara  dalam penyelenggaraan peradilan pidana dilaksanakan oleh organisasi pengacara di Jepang dan setelah mereka  lulus,  kemudian  masuk  dalam  pendidikan  yang  sama  yang  dikoordinasikan  oleh Mahkamah  Agung  Jepang;  b.  para  penegak  hukum  profesional  yang  dicapai  melalui  pelatihan
yang  baik  dengan  disiplin  yang  tinggi,  serta  terorganisir  dengan  baik;  c.  tujuan  yang  ingin dicapai  adalah  apa  yang  disebut  sebagai  “precise  justice”  atau  keadilan  yang  pas  (  tepat  ). Konsep “precise justice” ini tampaknya merupakan kritik orang Jepang terhadap model peradilan pidana  di  Amerika  Serikat  yang  menurut  mereka  hanya  mengejar  apa  yang  disebut  sebagai layman  justice  (  keadilan  orang-orang  awam  );  d.  adanya  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi akibat tingkat profesionalisasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Jepang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansorie Sabuan, Hukum Acara Pidana , Angkasa, Bandung, 1990.
Herbert L. Packer, The Limit of Criminal Sanction , California : Stanfords University Press, 1968.
M Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) , Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,
1995.
Romli  Atmasasmita,1996, Sistem  Peradilan  pidana  (Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme ), Binacipta, Bandung, 1996