Volume 6 Nomor 2 (2024)   2081 - 2100  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6954

## Analisis Kekuasaan Presiden dalam Proses Pembentukan Undang-Undang
Ditinjau dari Perspektif Trias Politica

## Tamara Yuldha, Husein Manalu
Prodi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa tamarayuldha1@gmail.com, hoeseinmanaloe@gmail.com

## ABSTRACT.
In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD RI), Article 20 paragraph (2) states that approved  bills  must  be  passed  by  the  President,  which  indicates  that  the  President  of  the  Republic  of Indonesia  has  a  role  in  the  discussion  of  laws.  In  the  United  States,  the  President  is not  involved  in  the discussion of the bill, but has the right of veto to reject the bill. This aims to prevent laws that are detrimental to  society.  However,  Article  22  of  the  1945  Constitution  has  created  a  debate  about  the  limits  of  the President's authority to form a Government Regulation in Lieu of Law (PERPU), especially in relation to the urgency that can be subjective.  The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasizes that the House of Representatives (DPR) has the main role in the legislative and supervisory functions. This study aims to explain the power of the President in the formation of laws, taking into account the principle of Trias Politica.  The  President's  authority  to  enact  PERPU  is  based  on  Article  22  paragraph  (1)  of  the  1945 Constitution, which authorizes the President in the face of compelling urgency. In addition, the process of promulgation through the promulgation stage is also emphasized by Law Number 15 of 2019 concerning the Formation of Legislation. The promulgation stage is one of the five steps in the formation of laws, after officially  becoming  a  law,  the  regulation  can  be  accessed,  known,  and  obeyed  by  everyone.  However,  in practice, every bill submitted by the Government usually passes the discussion stage with the DPR.

## Keywords: Presidential Authority, RUU, Trias Politica, DPR

## ABSTRAK.
Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945, Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  yang  disetujui  harus  disahkan  oleh  Presiden,  yang menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki peran dalam pembahasan undang-undang. Di  Amerika  Serikat,  Presiden  tidak  terlibat  dalam  pembahasan  RUU,  tetapi  memiliki  hak  veto  untuk menolak RUU tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah undang-undang yang merugikan masyarakat. Namun, Pasal 22 UUD RI 1945 telah menciptakan perdebatan tentang batasan kewenangan Presiden dalam membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), terutama terkait dengan kegentingan yang dapat menjadi subyektif. UUD RI 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  memiliki  peran  utama  dalam  fungsi  legislasi  dan  pengawasan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan kekuasaan Presiden dalam pembentukan undang-undang, dengan memperhatikan prinsip Trias Politica. Kewenangan Presiden untuk menetapkan PERPU didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD RI  1945,  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Presiden  dalam  menghadapi  kegentingan  yang memaksa. Selain itu, proses pengundangan melalui tahap pengundangan juga ditegaskan oleh Undang-
Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Pembentukan  Perundang-Undangan.  Tahap  perundangan merupakan salah  satu  dari  lima langkah  dalam pembentukan undang-undang, setelah  resmi menjadi undang-undang, peraturan tersebut dapat diakses, diketahui, dan dipatuhi oleh semua orang. Namun, dalam  praktiknya,  setiap  RUU  yang  diajukan  oleh  Pemerintah  biasanya  berhasil  lolos  dalam  tahap pembahasan bersama DPR.
Kata Kunci: Kewenangan Presiden, RUU, Trias Politica, DPR

## PENDAHULUAN
Negara  yang  baik  membutuhkan  Pemerintahan  yang  sah,  diakui,  berdaulat,  dan memiliki  kekuasaan  yang  sah  untuk  mengatur  rakyat.  Pemerintah  yang  berkuasa  harus mewakili  kehendak  rakyat  dengan  konsensus  dalam  pembukaan  UUD  Tahun  1945.  Dalam Pemerintahan  ternyata  UUD  Tahun  1945  pembentukan  suatu  undang-undang  yang  akan digunakan  sebagai  dasar  hukum.  UUD  Tahun  1945  telah  tegas  menyatakan  dalam  batang tubuhnya  bahwa  yang  dapat  melakukan  pembentukan  suatu  undang-undang  di  Indonesia adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR- RI)  (Bako,  1999).  Untuk  mengatur  agar  Pemerintahan  terlaksana  dengan  baik,  Indonesia memiliki Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Lembaga Eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga Legislatif yaitu DPR dan DPD, dan Lembaga Yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
Pada prinsipnya, distribusi kekuasaan dibagi ke dalam dua cara, yaitu secara horisontal ( horizontal-functional )  dan  secara  vertikal  ( verticalspatial ).  Secara  horisontal,  distribusi kekuasaan  dilakukan  menurut  fungsinya  (pemisahan  kekuasaan).  Secara  vertikal,  distribusi kekuasaan  dilakukan  menurut  tingkatnya.  Pembagian  ini  menunjukkan  pembedaan  antara fungsi-fungsi Pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif (Manan, 2006, p. 8). Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menganut konsep ini. (Djafar, Fawzia,
& dkk, 2021)
Konsep Trias  Politica diterapkan  di  Indonesia  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan demokrasi,  keadilan,  dan  supremasi  hukum.  Pemisahan  kekuasaan  dalam  konsep  ini  untuk mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  melindungi  hak  rakyat.  Dengan  adanya Trias Politica, setiap  cabang  Pemerintahan  memiliki  fungsi  dan  tanggung  jawab  sendiri  sesuai dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  supremasi  hukum.  Berdasarkan  UUD  Tahun  1945 perubahan  atas  lembaga-lembaga  negara  tersebut  memiliki  kekuasaannya  masing-masing yang berbeda, kekuasan Eksekutif yang dipegang Presiden, kekuasaan Legislatif yang dipegang DPR  bersama  Presiden,  dan  kekuasaan  Yudikatif  dipegang  oleh  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah Konstitusi, serta badan-badan peradilan lainya.
Dengan adanya gambaran dari sistem Pemerintah di atas, Penulis berpendapat bahwa Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan ( separation of power) yang tegas dalam penyelenggaraan Pemerintah  Negara Republik Indonesia.  (Indrati S., 2007, 2021). Baron de Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi ( functie ), dan tidak boleh  saling  mencampuri  dalam  arti  absolut  (mutlak).  Namun  konsepsi  yang  dikemukan tersebut  tidak  relevan.  Karena  hubungan  antar  cabang  kekuasaan  itu  tidak  mungkin  tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances. (Budiarjo M. , 2008).
Dalam  UUD  1945,  pasal-pasal  yang  mengatur  pembentukan  RUU  adalah  sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa UU sepenuhnya berada di wilayah DPR. Namun, ayat (2) menyatakan bahwa RUU harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mencapai persetujuan bersama. Ini menunjukkan adanya hak veto oleh Presiden jika tidak ada persetujuan, dan RUU tidak  dapat  dilanjutkan.  Pasal  20  ayat  (5)  berarti  RUU  yang  disetujui  harus  disahkan  oleh Presiden.
Hal  tersebut  memberi  penjelasan  bahwa  Presiden  Indonesia  masih  memiliki  peran dalam  pembahasan  undang-undang,  karena  Presiden  tetap  memiliki  kekuasaan  setara. Amandemen UUD 1945 memberikan kekuasaan legislasi tetap berada pada DPR dan Presiden dalam kedudukan setara. Padahal perubahan UUD 1945 yang tercakup dalam materi tentang DPR  yang  dimaksud  untuk  memberdayakan  DPR  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai lembaga  perwakilan  yang  dipilih  oleh  rakyat  untuk  memperjuangkan  aspirasi  dan kepentinganya. (Huda N. , 2008, p. 286). Menurut Ismail Sunny, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan  yang  mengenai  pelaksanaan  undang-undang.  Dikatakan  juga  bahwa  eksekutif menyelenggarakan  kemauan  negara.  Dalam  satu  negara  demokrasi,  kemauan  negara  itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang, (Sunny, 1977). Masalah muncul ketika lembaga  eksekutif  juga  menjadi  pembentuk  undang-undang,  dan  kedudukan  Presiden menimbulkan ketidakjelasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  perlu  ada  kejelasan  mengenai  batasan  kewenangan Presiden dalam membentuk PERPU sebagai upaya pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi abuse  of  power .  Secara  prakteknya  dalam  UUD  1945,  batasan  kewenangan  ini  bertitik  pada konsepsi  kata  “ hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa ”.  Namun  tidak  dipungkiri  bahwa konsepsi yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 22 tersebut membawa banyak perdebatan dari kalangan praktisi maupun ilmuwan hukum tentang batasan kewenangan Presiden dalam hal  pembentukan  PERPU.  Termasuk  problem  adanya  kontroversi  yang  timbul  dan  sulit dihindari  atas  diterbitkannya  suatu  PERPU  karena  minimnya  pengaturan  tentang
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2081 - 2100  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6954
pembentukan PERPU termasuk penjelasan mengenai “ hal ikhwal kegentingan yang memaksa ” yang masih bersifat sangat subyektif. (Arsil, 2018)
Dalam UUD 1945, DPR memiliki peran utama dalam legislasi dan pengawasan. Pasal 20 ayat  (1)  menyatakan  DPR  memiliki  kekuasaan  untuk  membuat  undang-undang,  sedangkan Pasal  5  ayat  (1)  sebelum  amandemen  memberikan  kekuasaan  tersebut  kepada  Presiden. Setelah amandemen, kekuasaan legislatif beralih dari Presiden ke DPR.
Terkait  tentang  adanya  kewenangan  eksekutif  yang  dimiliki  Presiden  sebagai pemegang  kekuasaan  menjalankan  Pemerintahan,  maka  dalam  penelitian  ini  penulis  ingin meneliti masalah kekuasaan Presiden di dalam pembentukan undang-undang yang dikaitkan dengan  adanya  konsep Trias  Politica, dengan  demikian  peneliti  akan  mengangkat  judul “Analisis  Kekuasaan  Presiden  dalam  pembentukan  Undang -undang  ditinjau  dari  Prespektif Trias  Politica ”.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memberikan  penjelasan tentang  kekuasaan  Presiden  dan  implikasinya  dalam  pembentukan  undang-undang  ditinjau dari perspektif Trias Politica.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma- norma  positif  di  dalam  sistem  Perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  kehidupan manusia. (Soekarso, 1994, pp. 96-97) selain itu jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Mamuji, 2013, p. 13). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka (bahan  sekunder)  atau  penelitian  hukum  perpustakaan  yang  secara  garis  besar  ditujukan kepada:  penelitian  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian terhadap  sinkronisasi  hukum,  penelitian  terhadap  sejarah  hukum,  dan  penelitian  terhadap perbandingan hukum. (Ediwarman, 2011).
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan- bahan pustaka yang ada kaitannya dengan kekuasaan Presiden dalam pembentukan undang- undang  dengan Trias  Politica. Hasil  dari  penumpulan  data  disajikan  dalam  bentuk  uraian- uraian  yang  tersusun  secara  sistematis,  artinya  data  sekunder  yang  diperoleh  akan dihubungkan  satu  dengan  yang  lain  dan  disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.
Terakhir  untuk  menganalisis  data  yang  diperoleh,  akan  digunakan  metode  analisis normatif,  merupakan  cara  menginterpretasikan  dan  mendiskusikan  bahan  hasil  penelitian berdasarkan  pada  pengertian  hukum,  norma  hukum,  teori-teori  hukum  serta  doktrin  yang berkaitan  dengan  pokok  permasalahan.  Norma  hukum  diperlukan  sebagai  premis  mayor, kemudian  dikorelasikan  dengan  fakta-fakta  yang  relevan  ( legal  facts )  yang  dipakai  sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan ( conclution ) terhadap permasalahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tatanan sistem Presidensial menghendaki pemisahan pemegang kekuasaan legislatif dengan  pemegang  kekuasaan  eksekutif  (Isra,  Pergeseran  Fungsi  Legislasi,  2018,  p.  56). Menurut  Alfred  Stefan  dan  Cindy  Skach,  sistem  Presidensial  murni  ( pure  Presidentialism ) merupakan  sistem  yang mutual  independence ,  sebab  pemegang  kekuasaan  legislatif  dan pemegang kekuasaan eksekutif mendapat mandat langsung dari pemilih atau konstituen (Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, 2018, p. 27). Dengan pemisahan tersebut, idealnya, dalam sistem Presidensial,  badan  legislatif  menentukan  agendanya  sendiri,  membahas  dan  menyetujui rancangan  undang-undang  pun  sendiri  pula.  Lembaga  legislatif  mengusulkan  dan memformulasikan  dan  dapat  bekerja  sama  dengan  eksekutif  dalam  merumuskan  legislasi, terutama pada saat partai politik yang sama berkuasa di kedua cabang Pemerintahan ini.
Meskipun kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di lembaga legislatif, eksekutif  dapat  mengusulkan  rancangan  undang-undang.  Biasanya  disampaikan  kepada anggota-anggota legislatif atau melalui partai politik (pendukung eksekutif) untuk diajukan di lembaga  legislatif.  Khusus  untuk  rancangan  anggaran  belanja  negara,  di  beberapa  sistem Presidensial, kekuasaan legislatif untuk mengubah rancangan undang-undang yang diajukan eksekutif  dibatasi  dan  Presiden  dapat  memaksa  lembaga  legislatif  untuk  melakukan  proses legislasi dalam kurun waktu tertentu. (Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, 2018, p. 57)
Secara  umum,  berdasarkan Governing  Systems  and  Executive-Legislative  Relations: Presidential,  Parliamentary,  and  Hybrid  Systems yang  dikeluarkan  oleh United  Nations Development Program , karakter fungsi legislasi dalam sistem Pemerintahan Presidensial adalah sebagai berikut:
1. Lembaga  legislatif  cenderung  memiliki  kekuasaan  yang  luas  untuk  mengubah undang-undang  apapun.  Keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  faktor  lainnya dapat menumpulkan kecenderungan ini;
2. Potensi ketegasan lembaga legislatif lebih besar pada sistem Presidensial, tetapi realisasi aktualnya tergantung kepada keberadaan kondisi-kondisi lainnya;
3. Lembaga  legislatif  pada  sistem  Presidensial  lebih  mungkin  untuk  memiliki spesialisasi  dan  komite  tetap  permanen  dan  subkomite  dengan  jumlah  staf profesional  untuk  membantu  penyusunan  draf,  pemeriksaan,  dan  pengubahan legislasi;
4. Melalui  sistem  komite,  lembaga  legislatif  memiliki  kekuasaan  yang  luas  untuk memanggil ahli, saksi, anggota kabinet, penasihat Presiden, dan sebagainya, untuk rapat dengar pendapat publik dan privat sebelum penyusunan undang-undang;
5. Presiden dapat mem-veto legislasi, yang dapat dikesampingkan dengan 2/3 suara dari legislator.
Dalam menyusun undang-undang, sebagai salah satu lembaga negara yang ditetapkan oleh  Undang- Undang  Dasar  sendiri,  tugas  kepresidenam  sangat  berat.  Konsep  “ President heavy ”,  dimana  tugas  penyelenggaraan  ketatanegaraan,  Pemerintahan  negara,  dan kesejahteraan rakyatnya mengedepankan sistem Presidensial yang tidak dapat dipisahkan dari pandangan partai politik tertentu.
Presiden  merupakan  produsen  hukum  terbesar,  karena  Presiden  paling  mengetahui banyak dan memiliki akses terluas, terbesar memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses  pembuatan  hukum.  Presiden  paling  mengerti  mengapa,  untuk  siapa,  berapa,  kapan, dimana, dan bagaimana peraturan tersebut dibuat. Presiden mempunyai keahlian serta tenaga ahli paling banyak memungkinkan proses pembuatan peraturan (Hamidi, Jazim, 2010, p. 88)
Setiap  RUU  yang  diajukan  oleh  Presiden  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  50  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (PPU) disusun  dan  dipertanggungjawabkan  oleh  Menteri  atau  Kepala  lembaga  Pemerintah  non departemen sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya. Dalam hal ini, klausul berikut mengatur lebih lanjut tata kerja antara Menteri dan Presiden. Ketentuan lain mengenai tata cara  penyusunan  rancangan  undang-undang  tersebut  di  atas  diatur  dalam  "Peraturan Presiden".
Selain  itu,  Presiden  memiliki  dua  fungsi  dalam  penyusunan  peraturan  perundang- undangan, yaitu kepala Pemerintahan dan kepala negara. Dengan demikian, Presiden dalam Menteri  Menkumham  pada  surat  kepresidenannya  untuk  menjabat  menyusun  RUU.  Istilah- istilah  yang  terkandung  dalam  konstitusi  secara  langsung  bergantung  pada  kewenangan Presiden, karena kepala Pemerintahan dapat memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membahas,  tetapi  dalam  rancangan  undang-undang  pada  tahap  persetujuan,  terdapat
rancangan  undang-undang  tingkat  1  yang  dibahas  oleh  DPR  dan  Presiden.  Dalam  hal  ini, Presiden  diwakili  oleh  para  menterinya.  Namun  pada  diskusi  horisontal  terkadang  terjadi deadlock atau situasi unsigned yang akan menjadi masalah dalam operasi sebenarnya. Idealnya, sebagai  kepala  Pemerintahan  Presiden,  menteri  legislatif  yang  mewakili  Presiden  harus memiliki visi dan misi agar tidak ada RUU yang ditandatangani. Dari segi norma, Pasal 20 (2) berlaku karena Presiden adalah kepala Pemerintahannya. (Ridwan M. , 1989, p. 80)
Secara normatif Konstitusi Indonesia Pasal 20 ayat (2) menetapkan bahwa kekuasaan tertentu  merupakan  pembagian,  dan  Presiden  diangkat  oleh  menteri-menteri  di  bawah kepemimpinannya.  Namun,  proses  pembahasannya  adalah  proses  politik.  Ketika  menteri diangkat untuk membahas undang-undang, menteri pada dasarnya menjabat sebagai Presiden. Dalam beberapa kasus, dia tidak bisa langsung berkonsultasi dengan Presiden. Suara menteri langsung bernegosiasi dengan Presiden. Harus ditetapkan bahwa setiap keputusan dalam rapat pembahasan harus didasarkan atas dasar Presiden (Maggalatung, 2016)
Prinsip  yang  terjadi  setelah  Amandemen  Keempat  tahun  1995  sampai  2002  adalah bahwa  kewenangan  membuat  undang-undang  ada  di  tangan  DPR  yang  sebelumnya  ada  di tangan  Presiden.  Oleh  karena  itu,  dari  segi  legislatif,  DPR  lah  yang  berkuasa,  kemudian Presiden, karena yang berkuasa adalah Presiden.
Dilihat  dari  bahasa  ketatanegaraan  sebenarnya  yang  dibutuhkan  adalah  siapa sebenarnya yang berhak membuat undang-undang atau RUU, yang pertama adalah DPR, yang kedua adalah Presiden, dan yang ketiga adalah DPD. Soal substansi atau bidang tertentu, dalam Pasal  20 ayat (2), meskipun praktik tersebut dibenarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tetaplah Presiden. Ini DPR, dan Presiden masih DPD. Sebab selama ini kajian dari perspektif kekuasaan Presiden itulah yang merupakan teori penyelenggaraan negara. Faktanya, menteri tidak memiliki legitimasi untuk membuat undang-undang, karena yang berwenang dari rakyat adalah  Presiden,  kemudian  DPR  dan  DPD,  dan  menteri  hanya  menuruti  Presiden  untuk membantu Presiden. Sejauh ini tidak ada masalah terkait otorisasi, karena proses review DPR tidak “ membahas arti diwakili oleh panitia atau panitia gabungan .” Ada lima pansus, legislatif atau badan anggaran, dan Presiden diwakili oleh menteri. Pasalnya, Presiden dan DPR adalah sebuah  institusi,  yakni mereka  menjadi  institusi  dengan  membahas  substansi  RUU  tersebut dalam  rapat  paripurna.  Keberadaan  Presiden  sendiri  sulit  dicapai  atau  dicapai,  karena tanggung  jawab  Presiden  sangat  penting  di  negara  Indonesia,  dan  Presiden  hadir  secara hukum, tetapi sebenarnya para menterinya hadir, seperti legitimasi yang tertuang dalam surat Presiden (Surpres). (Maggalatung, 2016, p. 87)
Dalam  hal  sahnya  undang-undang  terdapat  5  (lima)  tindakan  hukum  yang  dilakukan untuk  umum,  tindakan  hukum  itu  adalah  pengesahan  materiil,  pengesahan  formil, pengundangan, penerbitan dalam Lembaran Negara dan pemberlakuan (Asshiddiqie, Perihal
Undang-undang,  2010,  p.  291)  Jimly  Asshiddiqie  mengemukakan  ada  tiga  jenis  rancangan undang-undang  yang  dalam  proses  pembahasan  dan  rancangan  undang-undang  yang  telah mendapat persetujuan bersama oleh  DPR dan Pemerintah  yang telah  disahkan dalam rapat Paripurna DPR. (Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, 2010, p. 42)
Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 merupakan penegasan dari Rancangan Undang-Undang jenis ketiga  yang  telah  mendapatkan  persetujuan  bersama  antara  DPR  dan  Presiden.  Ketika rancangan  undang-undang  tidak  mendapat  persetujuan  bersama  antara  DPR  dan  Presiden, rancangan undang-undang tidak akan pernah dibawa ke persidangan seperti yang ditegaskan dalam  Pasal  20  ayat  (3)  UUD  1945.  Maka  rancangan  yang  telah  disetujui  bersama  tersebut secara  materiil  dapat  dikatakan  menjadi  final  karena  materinya  tidak  dapat  diubah  oleh siapapun. Sedangkan Pasal 20 ayat (5) merupakan pengesahan yang besifat administratif.
Secara garis besar dapat dipahami Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, hal ini dikarenakan ketika Presiden tidak mengambil sebuah sikap untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang pada  dasarnya  telah  disahkan  dalam  rapat  paripurna  yang  menandai  telah  tercapainya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Sehingga tidak ada alasan untuk Presiden untuk tidak  mengesahkan  rancangan  undang-undang,  pada  dasarnya  Presiden  yang  diwakili menterinya  telah  ikut  membahas  bersama-sama  Rancangan  Undang-Undang  tersebut. Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui dan disahkan merupakan Rancangan Undang- Undang  yang  telah  sah dalam  artian materiil  dan keberlakuannya  tinggal menunggu  waktu. Pengesahan yang dilakukan Presiden merupakan pengesahan yang bersifat formil.
Teori distribution of power menegaskan pemisahan kekuasaan tetap dijalankan namun dibarengi mekanisme  saling mengawasi  antara  cabang  kekuasaan  yang  satu  dengan cabang kekuasaan yang lain. Sebagaimana pendapat Dahlan Thaib, teori Trias Politica menghendaki checks and balances yang berarti antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain saling mengawasi dan saling menguji agar tidak saling melampaui kewenangannya masing- masing  (Thaib,  1993,  p.  20). Checks  and  balances akan  tercermin  dalam  lembaga-lembaga negara  yang  sederajat  dan  saling  mengimbangi,  yang  didasarkan  atas  dasar  pemisahan kekuasaan yang bersifat horisontal.
Dalam rangka melaksanakan prinsip check and balance , Presiden diberi kekuasaan untuk tidak mengesahkan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden. Pendapat itu tentu saja menimbulkan konsekuensi bahwa jika tidak ada pengesahan Presiden atas suatu RUU  maka  tentunya  tidak  akan  ada  proses  pengundangan.  Pengesahan  suatu  RUU  oleh Presiden sesungguhnya terkait erat dengan pengertian persetujuan bersama antara DPR dan Presiden  dalam  pembahasan  suatu  RUU.  Untuk  itu  diperlukan  pemahaman  yang  tepat  atas konsep tersebut.
Mengacu pada rumusan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, pengesahan Presiden atas suatu RUU telah secara nyata diabaikan. Pasal 20 ayat (5) melompati syarat formil suatu UU. Malahan ketentuan  itu  justru  menjadi  elemen  penyebab  tidak  terpenuhinya  syarat  formil  karena “menghalalkan” suatu undang -undang untuk diundangkan dan berlaku mengikat umum tanpa pengesahan Presiden.
Pada pasal 4 dan 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 memberikan jawaban atas permasalahan tersebut: Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 5 ayat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk  menjalankan  undang-undang  sebagaimana  mestinya.  Pasal  tersebut  memberikan penjelasan bahwa, selain selaku  kepala eksekutif Presiden mempunyai kewenangan sebagai penyelenggara  Pemerintahan,  Presiden  mempunyai  hak  dalam  peraturan  perundang- undangan  membentuk  peraturan  pelaksana  undang-undang  yang  diperlukan  untuk memperlancar kelangsungan Pemerintahan negara.
Pengesahan dan pengundangan suatu undang-undang oleh Presiden adalah perbuatan hukum  yang  terpisah.  UUD  1945  telah  memerintahkan  bahwa  pengundangan  itu  wajib hukumnya,  sementara  dasar  pengundangan  suatu  undang-undang  adalah  pengesahan Presiden. Setelah Presiden meneken baru diperintahkan pengundangannya ke dalam lembaran negara  agar  undang-undang  berlaku  mengikat  umum.  Kemandekan  alur  legislasi  tidak seharusnya  diantisipasi  dengan  ketentuan  yang  bertentangan  dengan  hukum  konstitusi terutama dalam hal pembentukan perundang-undangan.
Presiden  mempunyai  kekuasaan  di  bidang  peraturan  perundang-undangan  yang bervariasi, yaitu kekuasaan legislatif artinya Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada  DPR,  kekuasaan  reglementer  artinya  membentuk  peraturan  Pemerintah  untuk menjalankan  undang-undang  atau  menjalankan  peraturan  Pemerintah  pengganti  undang- undang,  dan  terakhir  kekuasaan  eksekutif  yang  didalamnya  mengandung  kekuasaan pengaturan dengan keputusan Presiden. (Sumali, 2003, p. 73)
Pada  umumnya  pembentukan  peraturan  perundangan  dibuat  dalam  keadaan  yang normal, namun pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam keadaan tidak normal.  Sebagai  peraturan  darurat,  Peraturan  Perundang-undangan  dikeluarkan  dalam  hal ihwal  kegentingan  yang  memaksa.  Dalam  praktik  kategori  hal  ihwal  kegentingan  yang memaksa mengandung arti luas yaitu tidak terbatas pada keadaan kegentingan atau memaksa, tetapi termasuk kebutuhan yang mendesak pula.
Mengenai  syarat-syarat  yang  perlu  diatur  dalam  keadaan  darurat  dapat  dibedakan menjadi  syarat  materiil  dan  syarat  formil.  Syarat  materiil  adalah  syarat  yang  menyangkut alasan  substantif  diberlakukanya  keadaan  darurat  yang  bersangkutan.  Sedangkan  Syarat formilnya meliputi (Asshiddiqie, Jimly, 2007, p. 357):
a. Bentuk  baju  hukum  penetapan  dan  pengaturan  mengenai  keadaan  darurat ditentukan  dalam  bentuk  Peraturan  Perundang-undang  sesuai  dengan  maksud UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, hanya Presiden yang berwenang menetapkan keadaan darurat.
b. Peraturan  perundang-undangan  tersebut  disahkan  dan  ditandatangani  oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara.
c. Peraturan  perundang-undangan  menentukan  dengan  jelas  ketentuan  undang- undang apa saja yang dikesampingkan berlakunya Perpu.
d. Perpu  menentukan  dengan  jelas  wilayah  hukum  berlakunya  dalam  wilayah Republik Indonesia.
Dengan  demikian,  dasar  pembentukan  Peraturan  perundang-undangan  oleh  Presiden didasarkan atas peristiwa tidak normal suatu negara yang berwujud keadaan darurat negara ( state of emergency ). Dan kandungan dari keadaan darurat negara menimbulkan kegentingan yang memaksa terdiri dari 3 syarat ialah adanya kebutuhan yang mendesak untuk bertindak ( reasonable  necessity ),  waktu  yang  tersedia  terbatas  sehingga  terjadi  kegentingan  waktu ( limited time ), serta tidak tersedianya alternatif lain untuk mengatasi keadaan tersebut.
Adapun  hal  yang  berkaitan  dengan  asas  peraturan  perundang-undangan  tentang  materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ialah (Pasal 6 ayat  (1)  UU  No  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan Perubahan atas UU No 10 Tahun 2004):
a. Asas  pengayoman  ialah  setiap  materi  muatan  harus  berfungsi  memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Asas kemanusian ialah setiap materi muatan harus mencerminkan perlindungan dan  penghormatan  hak  asasi  manusia  serta  harkat  dan  martabat  setiap  warga negara secara proporsional.
c. Asas kebangsaan ialah setiap materi muatan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa  Indonesia  yang  pluralistic  dengan  menjaga  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
d. Asas kekeluargaan ialah setiap materi muatan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Asas  kenusantaraan  ialah  setiap  peraturan  perundangan  senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan yang dibuat didaerah merupakan bagian dari sistem hukum.
f. Asas Bhineka Tunggal Ika ialah setiap materi muatan peraturan perundang harus memperhatikan keragaman penduduk.
g. Asas  keadilan  ialah  setiap  materi  muatan  peraturan  perundangan  harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.
h. Asas  kesamaan  ialah  kedudukan  dalam  hukum  dan  Pemerintahan  ialah  materi muatan peraturan perundangan tidak boleh berisi hal yang bersifat membedakan latar belakang seperti agama, ras, suku, golongan, gender, atau status sosial.
i. Asas ketertiban ialah setiap materi muatan peraturan perundangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Asas  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan  ialah  setiap  materi  muatan peraturan  perundangan  harus  mencerminkan  keseimbangan,  keserasian,  dan keselarasan  antara  kepentingan  individu  dan  masyarakat  dengan  kepentingan bangsa dan negara.
Dengan  demikian  pemenuhan  unsur,  asas,  maupun  prinsip  merupakan  aspek  yang penting,  karena  Peraturan  perundang-undang  setelah  dibentuk  oleh  Presiden  langsung diberlakukan  dan  mengikat  secara  umum  tanpa  menunggu  persetujuan  DPR.  Bila  keadaan negara  kembali  normal  Peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  Presiden  harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang.
Fungsi  pengaturan  terlihat  dalam  pembentukan  undang-undang  dengan  persetujuan DPR  sesuai  dengan  pasal  5  ayat  (1)  UUD  Tahun  1945,  pembentukan  Peraturan  Pemerintah berdasarkan pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) berdasarkan pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang merupakan peraturan  perundang-undangan  yang  disebut  secara  langsung  oleh  UUD  Tahun  1945 (Soeprapto, 2007). Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,  memiliki  kewenangan  untuk  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) menjadi Undang-Undang (UU), menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang- undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden (Asshiddiqie, Jimly, 2007, p. 340).
Kewenangan  Presiden  untuk  menetapkan  peraturan  perundang-undangan  didasarkan atas  ketentuan  Pasal  22  ayat  (1)  UUD  RI  Tahun  1945  yang  menentukan  bahwa  “ Dalam  hal
ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang ”.
Selain itu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 membagi 5 tahap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, serta pengundangan.
Pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap ini dilakukan persiapan RUU yang diinisiasi oleh DPR. Secara teknis, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Tata  Tertib  menjadi  payung  hukum  yang  mengatur  bagaimana pelaksanaan proseduralnya. Badan Pembantuan Penyiapan Usul Inisiatif DPR Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang membantu penyiapan suatu RUU. RUU Tata Cara  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  disiapkan  oleh  Tim  Asistensi  Badan Legislasi (BALEG).
Tahap  penyusunan.  Dilakukan  prakarsa  berdasarkan  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas). Penyusunan RUU yang didasarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa  dari  Presiden.  Menurut  Pasal  3  PP  No.  68  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara Mempersiapkan  Rancangan  Undang-Undang,  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang,  Rancangan  Peraturan  Pemerintah,  Dan  Rancangan  Peraturan  Presiden, ditemukan  ketentuan  bahwa  pemrakarsa  RUU,  dalam  keadaan  tertentu,  tetap  dapat mengajukan  RUU  yang  tidak  terdaftar  dalam  Prolegnas.  Hal  ini  dapat  dilakukan  setelah mendapat  izin  Prakarsa  dari  Presiden  dengan  disertai  penjelasan  mengenai  konsepsi pengaturan RUU yang akan diajukan.
Tahap  pembahasan.  Pembahasan  RUU  terkadang  tidak  hanya  melibatkan  DPR  dan Presiden,  kadangkala  dalam  topik  tertentu,  DPD  pun  ikut  berperan  dalam  tahap  ini. Pembahasan dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan. Pada tingkat pertama, dilakukan rapat komisi,  rapat  gabungan  komisi,  rapat  badan  anggaran,  ataupun  rapat  panitia  khusus. Selanjutnya pada pembahasan tingkat 2, dilakukan rapat paripurna. Umumnya pada tahap ini kesepakatan ditemukan.
Tahap pengesahan. Pasca didapatkan kesepakatan antara DPR dengan Presien atas RUU yang  telah  diajukan,  maka  tahap  selanjutnya  ialah  tahap  pengesahan.  Dalam  jangka  waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak RUU dinyatakan disepakati, maka RUU tersebut wajib disahkan dan dituangkan dalam kertas ke-Presidenan oleh Sekretariat Negara. Selanjutnya, RUU tersebut dikirimkan kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan dari Presiden sebagai UU, dan wajib ditandatangani dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2081 - 2100  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6954
Tahap pengundangan, Sebagai tahap terakhir, Rancangan Undang-Undang yang tadinya telah disahkan tersebut kemudian mengalami proses pengundangan. RUU yang telah disahkan tersebut  ditempatkan  pada  Lembaran  Negara  RI,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI,  Berita Negara RI, serta Tambahan Berita Negara RI. Pada tahap ini, RUU telah resmi menjadi undang- undang.  Dengan  resminya  menjadi  undang-undang,  setiap  orang  dapat  mengakses, mengetahui,  serta  mematuhi  peraturan  tersebut  sejak  undang-undang  tersebut  dinyatakan berlaku.
Sehingga  peneliti menganalisis  bagaimana  pentingnya  peran  lembaga  eksekutif,  yakni Presiden dan lembaga legislatif ialah DPR, dalam pembentukan undang-undang. Dalam tahap pengajuan, sesungguhnya tidak ada aturan formil yang mewajibkan bagi DPR untuk menerima Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Presiden. Dengan kata lain, sah-sah saja DPR menolak  RUU  usulan  Presiden.  Namun  begitu,  dalam  praktik  selama  ini,  setiap  Rancangan Undang-Undang  yang  diajukan  oleh  Pemerintah  berhasil  tembus  pada  tahap  pembahasan bersama dengan DPR.
Berdasarkan hal tersebut, mekanisme checks and balances antara lembaga legislative dan eksekutif  dalam  pembentukan  undang-undang  ditinjau  menurut  Pasal  20  ayat  (1)  sampai dengan  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  karena  di  dalam ketentuan  konstitusi  tersebut  sudah  mengatur  mengenai  tugas  dan  peran  antara  DPR  dan Presiden  dalam  pembentukan  undang-undang  yang  mencerminkan  adanya  prinsip  atau mekanisme checks and balances . Dalam ketentuan Pasal 20 UUD NRI 1945 tersebut, mengatur juga  mengenai  adanya  timbal  balik  peran  dan  tugas  antara  DPR  dan  Presiden,  maksudnya adalah dalam pembentukan undang-undang seperti yang diamanahkan dalam Pasal 20 ayat (2) menyatakan,  bahwa  setiap  Rancangan  Undang-Undang  dibahas  bersama  oleh  DPR  dan Presiden  untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama.  Hal  ini  mencerminkan  harus  adanya campur  tangan  dan  peran  dari  masing-masing  lembaga  dalam  tahap  pembahasan  tersebut untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Dalam  hal  Rancangan  Undang-Undang  itu  datang  dari  Pemerintah,  menurut  Pasal  47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah disiapkan oleh Presiden dengan diajukannya surat  Presiden  yang  biasa  disebut  dengan  “ ampres ”  (amanat  Presiden)  kepada  pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. istilah “ampres” ini sebenarnya berkembang dari kebiasaan lama di masa  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  dimana  kedudukan  Presiden  sangat  kuat  dan  dominan sehingga surat Presiden itu dianggap sebagai amanat yang tidak boleh dikhianati. Oleh karena itu,  penggunaan  istilah  “amanat  presiden”  itu  dapat  saja  ditafsirkan  seakan  mencerminkan arogansi  kekuasaan,  sehingga  sebaiknya  tidak  diteruskan  pengunaannya  dalam  praktik ketatanegaraan.  Namun,  sampai  sekarang  masih  saja,  dipakai  dalam  kebiasaan  praktik ketatanegaraan.
Dalam  Perancangan  Peraturan  Perundang-undangan,  Presiden  mempunyai  dua  fungsi yaitu sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Dalam surat kepresidenannya, Presiden dapat mengamanatkan Menteri terkait ataupun Menkumham. Nomenkaltur yang terdapat di Undang-Undang Dasar, langsung intensitasnya Presiden, karena sebagai Kepala Pemerintahan bisa  mengamanatkan  Presiden  untuk  melakukan  pembahasan,  tetapi  dalam  Rancangan Undang-Undang  dalam  tahapan  pengesahan  ada  Rancangan  Undang-Undang  pada  tingkat  1 dibahas oleh DPR dan Presiden dalam hal ini diwakili oleh Menteri-menterinya. tetapi pada saat pembicaraan  tingkat  1  terkadang  terjadi deadlock atau  tidak  ditandatangani  dan  menjadi masalah  dalam  tatanan  praktisnya.  Idealnya  sebagai  Kepala  Pemerintahan,  Presiden, seharusnya  Menteri-menteri  sebagai  pembentuk  undang-undang  yang  mewakili  Presiden, seharusnya sudah satu visi dan misi sehingga tidak ada Rancangan Undang-Undang yang tidak ditandatangani.  Secara  Normatif  sudah  efektif,  Pasal  20  Ayat  (2)  karena  Presiden  sebagai kepala Pemerintahannya.
Posisi  secara  normatif  secara  ketatanegaraan  pada  Pasal  20  ayat  (2)  itu  kekuasaan tertentu  merupakan  distribusi,  Presiden  mendelegasikan  kepada  Menteri  bawahnya.  Ketika Menteri  ditugasi  untuk  membahas  undang-undang  pada  dasarnya  Menteri  mengisi  posisi Presiden, secara langsung suara Menteri dan suara Presiden dalam hal kondisi tertentu tidak sempat  dikonsultasikan  ke  Presiden,  seharusnya  normatif  apapun  keputusan  yang  ada  di sebuah rapat pembahasan harus berdasarkan keputusan Presiden.
Pada hasil analisa peneliti terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) memang  tidak  mengatur  secara  eksplisit  adanya  hak  veto  Presiden,  tetapi  Presiden  dapat memberikan  sikap  dan  jawaban  pada  tahap  pembahasan  yang  diwakili  Menteri  yang merupakan pembantu Presiden tersebut. Hak veto sendiri merupakan hak Presiden dimana Presiden  dapat  menolak  suatu  rancangan  undang  undang  yang  telah  diusulkan  oleh  para pembuat undang undang (legislatif). Mengacu pada International Encyclopedia of Government and  Politic ,  hak  veto  merupakan  suatu  pertimbangan  kekuasaan  yang  penting  dalam memelihara sistem pemisahan kekuasaan Pemerintahan. Realitanya, meskipun Indonesia tidak memiliki  hak  veto,  Presiden  seringkali  meminta  DPR  untuk  menunda  pengesahan  di  rapat paripurna pada tahap pembahasan tingkat II.
Terkait Kekuasaan Presiden dalam pembuatan undang-undang pada Pasal 20 ayat (2) dapat  dilihat  dari  indikator  dalam  menetukan  kewenangan  Presiden  sempurna  atau  tidak sempurna sebagai berikut :
a. Indikator hukum tertulis (substansi)
Dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa. Konstitusi sebagai landasan hukumnya ialah hukum dasar yang tertulis,
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2081 - 2100  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6954
sedang  di  sampingnya  undang-undang  Dasar  itu  berlaku  juga  hukum  yang  tidak tertulis.
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kewenangan Presiden yaitu untuk  membahas  Rancangan  Undang-Undang  Bersama  dengan  DPR  untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dalam hal ini, kata “dibahas” diartikannya ialah dihadiri Presiden berarti Presiden harus ikut dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang.
Untuk  menyelidiki  hukum  dasar  suatu  negara,  tidak  cukup  hanya  menyelidiki pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  saja,  akan  tetapi  harus  menyelidiki  juga bagaimana praktiknya dan juga bagaimana suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar itu.
b.  Indikator kewenangan dan Tata Kerja lembaga negara kekuasaan Presiden
Kedudukan dan tugas-tugas Presiden memikul banyak kewenangan dan tanggung jawab.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dalam  upaya  untuk  mewujudkan  cita-cita  negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagaiman yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yakni, “…untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerndekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …”
Sebelum  amandemen  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945,  Presiden  meliki kekuasaan  penuh  terhadap  kabinet  dan  Menteri-menterinya  sebagaimana  diatur dalam Pasal 17 ayat (3), aturan ini memberikan kewenangan kepada semua Menteri yang diangkat oleh Presiden untuk memimpin departemen Pemerintahan. Namun, kenyataannya ada Menteri yang tidak memimpin departemen Pemerintahan.
Setelah  amandemen  kekuasaan  dan  kewenangan  Presiden  dihilangkan  dalam Pembentukan Undang-Undang, Presiden hanya melaksankan ketentuan-ketentuan yang berasal dari DPR. Kalaupun berwenang mengadakan peraturan dalam bentuk aturan  pelaksana.  maka  kewenangan  me ngatur  hanyalah  “ derivate ”  dan kewenangan yang lebih tinggi ada di tangan DPR. (Maggalatun, p. 87)
Pergeseran  kekuasaan  pembentukan  undang-undang  itu  dapat  dibaca  dengan adanya  perubahan  radikal  Pasal  5  Ayat  (1)  UUD  1945  dari  Presiden  memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Akibat dari pergeseran itu,  hilang  dominasi  Presiden  dalam  proses  pembentukan  undang-undang.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2081 - 2100  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6954
Perubahan ini penting artinya karena undang-undang adalah produk hukum yang paling dominan untuk menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam UUD 1945.
Perubahan  Pasal  5  ayat  (1),  memiliki  dasar  pemikiran  yang  kuat,  secara  logis memang  harus  demikian  adanya  guna  menghindari  implikasi  yuridis  berupa duplikasi  kekuasaan  kelembagaan  negara.  Pasal  5  ayat  (1)  memang  harus dirumuskan bahwa Presiden bukan sebagai pemegang kekuasaan, sebab Presiden sebagai  lembaga  yang  menjalankan  undang-  undang,  karena  itu  Presiden  dari perspektif  kekuasaan  tepat  diberikan  “Presiden  berhak  mengajukan  rancangan undang- undang  kepada  DPR”.  (Siahaan,  Politik  Hukum  Pembentukan  Undang - Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, 2012, p. 283)
c.    Indikator sarana atau fasilitas yang mendukung kewenangan Presiden
Pasal  17  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  “Presiden  dibantu  oleh  Menteri - menteri  negara”,  dalam  hal  ini,  Menteri  adalah  pembantu  Presiden,  Presiden mengangkat  dan  memberhentikan  Menteri-menteri  negara.  dalam  hal  ini pembentukan  undang-undang,  kedudukan  Menteri  tidak  bergantung  dari  pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. sehingga hal ini perlu adanya visi dan misi yang sama dalam pembahasan pembentukan undang-undang.
Menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  Dengan demikian setiap  produk  perundang-undangan  harus  mendapat  persetujuan  dari  DPR,  yang diperkuat dengan pasal 20 ayat (1) bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Akan tetapi, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa pasal- pasal dalam UUD 1945 terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multi tafsir).
Ini  dapat  terlihat  dari  kata  “ menghendaki  persetujuan  DPR ”  yang  selama  masa praamandemen sama sekali tidak terlihat akibat dari besarnya kekuatan Presiden dalam bidang legislatif yang memiliki hak untuk menolak suatu Rancangan Undang- Undang walaupun telah disetujui oleh DPR, dan apabila dilihat dari penjelasan Pasal 20  ayat  (1)  DPR  seakanakan  dipaksa  untuk  harus  menyetujui  setiap  RUU  dari Presiden. Hal ini dijelaskan oleh Pataniari Siahaan Sebagai berikut :
” Ketentuan ini sesungguhnya bersifat ambigu, karena dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, tergantung dari kepentingan yang menafsirkan. Apabila ditinjau dari sisi  DPR  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat,  berarti  tanpa  persetujuan  DPR  maka Presiden tidak dapat mengesahkan suatu rancangan undang-undang. Namun dari sisi
Presiden  diartikan  sebgai  suatu  keharusan  bagi  DPR  untuk  menyetujui  RUU  dari Presiden. Di dalam praktiknya yang berlaku adalah penafsiran yang kedua dari sisi Presiden.  Hal  itu  disebabkan  kedudukan  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan Pemerintahan negara, yang sekaligus juga adalah pemegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Sehingga disatu pihak kedudukan dan peran DPR diperlemah di lain pihak, kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, diperkuat oleh penjelasan pasal 20 UUD 1945, yang mengharuskan DPR memberikan persetujuan  kepada  tiap-tiap  RUU.  DPR  karenanya  tidak  mempunyai  pilihan  lain kecuali memberikan persetujuan atas RUU yang diajukan Presiden .” (Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, 2012)
Menurut Bagir Manan, terdapat tiga faktor penyebab mengenai kuatnya kedudukan dan peranan  Presiden  dalam  bidang  legislatif  (pembuat  undang-undang),  selain  terdapat  dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni :
1. Eksekutif  sebagai  pihak  yang  merumuskan  kebijaksanaan  dan  menjelaskan Pemerintahan,  maka  dengan  sendirinya  pemegang  kekuasaan  eksekutif  lebih mengetahui  dan  mengalami  secara  konkret  berbagai  undang-undang  yang diperlukan  pengaturannya,  yakni  untuk  menjalankan  kebiijaksanaan  dan penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Eksekutif lebih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tenaga yang memiliki keahlian untuk menyusun Rancangan Undang-Undang dan dalam negara kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  berisikan  memilih  anggota  DPR,  DPD, Presiden  dan  Wakil  Presiden,  anggota  DPRD  Provinsi,  dan  anggota  DPRD kabupaten/kota. (Medea, 2013, p. 40)
Sehingga menurut peneliti di dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden  dan  DPR  bersama-bersama  membahas  Rancangan  Undang-Undang,  sehingga  jelas Undang-Undang Dasar yang memang mengamanatkan langsung bahwa Presiden untuk terlibat langsung dan untuk membahas secara bersama-sama yakni DPR dengan Presiden. Keterlibatan Presiden mempunyai peran penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang. sehingga berakibat  lebih  kepada  tahap  pengesahan  yaitu  Presiden  harus  menandatangani  undang- undang tersebut yang sudah disahkan. tetapi dalam hal apabila Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak dapat hadir, maka Presiden dapat melimpahkan atau dapat diwakili oleh Menteri dengan persetujuan Presiden.
Dalam  hal  ini  kekuasaan  membentuk  undang-undang  telah  berada  di  DPR,  dalam  hal tertentu  Presiden  juga  diberikan  kekuasaan  dalam  menetapkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, derajatnya sama
dengan undang-undang. Dalam UUD 1945, kekuasaan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Disini dinyatakan bahwa tanpa persetujuan dari DPR, Presiden dapat saja menetapkan suatu Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU) karena alasan atau pertimbangan keadaan yang mendesak. Untuk selanjutnya, peraturan sementara itu  harus  diajukan  untuk  mendapatkan  persetujuan  DPR  dalam  jangka  waktu  sejak  Perpu diberlakukan.  Jika  kemudian  DPR  tidak  menyetujuinya,  Perpu  tersebut  harus  dicabut.  Akan tetapi, meskipun demikian, setidak tidaknya peraturan itu secara teoritis sudah dilaksanakan selama satu tahun. Kemungkinan bagi Pemerintah untuk menetapkan peraturan Pemerintah pengganti  undang-undang  ini,  dapat  dikatakan  merupakan  penyerahan  wewenang  yang bersifat legislatif.
Presiden  juga  mempunyai  kekuasaan  untuk  menetapkan  Peraturan  Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan sama sekali.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  dibuat  berdasarkan  perintah  tegas  dari  undang-undang (delegasi)  atau  berdasarkan  pertimbangan  Presiden  untuk  melaksanakan  suatu  undang- undang.  Menurut  Bagir  Manan,  dalam  hal  tidak  ada  perintah  tegas  dari  undang-undang, Presiden bebas memilih bentuk peraturan lain, kecuali apabila hal tersebut akan melanggar asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang baik atau pembatasan teknis lainnya, misalnya larangan pemuatan sanksi pidana. (Ghofar,  2009, p. 104) Pada hal  yang mengenai rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, hanya Presiden yang  mempunyai  kekuasaan  mengajukan  rancangannya.  DPR  dan  DPD  tidak  mempunyai kewenangan  untuk  mengajukan  rancangan  mengenai  hal  tersebut.  Bergesernya  kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, seharusnya tidak berarti  Presiden harus menerima begitu saja terhadap rancangan undang-undang yang telah diputuskan DPR.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Peneliti berpendapat bahwa dalam praktik, biasa terjadi di berbagai negara demokrasi sekalipun, sebagian besar rancangan undang-undang memang selalu berasal dari Pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut maka dalam perkembangan praktik, selalu terjadi bahwa rancangan undang-undang yang diajukan Presiden lebih banyak dibandingkan dengan yang dirancang dan diajukan DPR. Namun demikian, karena semangat reformasi sangat sarat dengan keinginan untuk memperkuat kedudukan dan peranan DPR, dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa DPR yang merupakan lembaga pembentuk undang-undang. Sedangkan Presiden seperti ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk lebih memperkuat DPR, Pasal 16 dan Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2011 menetukan pula bahwa perencanaan penyusunan undang-undang  dilakukan  dalam  suatu  Program  Legislasi  Nasional.  Melalui  mekanisme  ini,
peranan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dijamin tetap tidak akan menjadi nomor dua dalam proses perencanaan dan perancangan undang-undang.
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  mengatur kekuasaan  Presiden  di  bidang  Legislatif,  antara  lain  ketentuan  bahwa  pembahasan  setiap pembuatan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan secara bersama- sama  dengan  Presiden.  Untuk  menghindari  kontroversi  atau  kesalahpahaman  terhadap pembuatan undang-undang yang akan di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena  itu,  maka  disarankan  agar  DPR dan  Presiden  sebagai lembaga  pemegang  kekuasaan legislatif mempunyai sinergitas dan memiliki visi dan misi yang sama, sehingga terciptanya check and balances bagi kedua lembaga tinggi negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsil,  F.  (2018).  “Menggagas  Pembatasan  Pembentukan  dan  Materi  Muatan  PERPU:  Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan PERPU di Negara Presidensiil. Hukum dan Pembangunan, 8.
Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
Bako,  R.  S.  (1999).  Pengantar  Pembentukan  Undang-Undang  Republik  Indonesia.  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Djafar,  T.  M.,  Fawzia,  D.,  &  dkk.  (2021).  Sistem  Demokrasi  Pancasila  Edisi  Kedua.  Depok:
RajaGrafindo Persada.
Ediwarman.  (2011).  Metode  Penelitian  Hukum  (Panduan  Penulisan  Tesis  dan  Disertasi). Monograf, 94.
Ghofar, A. (2009). Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 dengan Delapan Negara Maju. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Gusmansyah,  W.  (2019).  Trias  Politica  dalam  Prespektif  Fikih  Siyasah.  Al  Imarah:  Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2).
Huda, N. (2008). UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: Rajawali Pers.
Indrati S., M. F. (2007, 2021). Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
Isra, S. (2018). Pergeseran Fungsi Legislasi. Depok: Rajawali Press.
Maggalatung,  A.  S.  (2016).  Desain  Kelembagaan  Negara  Pasca  Amandemen  Undang-Undang Dasar 1945. Bekasi: Gramata Publishing.
Mahfud MD, M. (2020). Politik Hukum di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2081 - 2100  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6954
Mamuji, S. S. (2013). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Medea, P. (2013). Kekuasaan Preisden RI dalam Bidang Legislatif setelah amandemen Undang- Undang Dasar tahun 1945. Jurnal Lex Administratum, 1(2).
Ridwan, M. (1989). Kedudukan Presiden Dalam UUD 1945. Jakarta: Haji Masagung.
Siahaan,  P.  (2012).  Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  Pasca  Amandemen  UUD 1945, Cetakan 1. Jakarta: Konstitusi Press.
Soekarso, V. M. (1994). Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta. Sumali. (2003). Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press.
Sunny, I. (1977). Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Jakarta: Aksara Baru.
Thaib,  D.  (1993).  Implementasi  Sistem  Ketatanegaraan  menurut  UUD  1945.  Yogyakarta:
Liberty.