Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/index
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Pendidik  Di  Wilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia
Endah Rantau Itasari 1*
1 Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.
*e-mail: endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id
Article history: Received 04 August 2020; Accepted 30 August 2020; Available online 31 August 2020

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh  negara  kepada  warga  negaranya  khususnya  di  wilayah perbatasan  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  berkenaan  dengan  hak pendidikan  yang  diterima  oleh  warga  negara  Indonesia.  Metode  penelitian yang digunakan ialah menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  hak-hak  warga  negara  Indonesia  khususnya tentang  hak  pendidikan  telah  diberikan  dalam  undang-undang  Republik Indonesia,  dan  diatur  di  dalam  undang-undang  hak  asasi  manusia  dimana setiap warga negara diberikan hak pendidikan dan hak pekerjaan di wilayah kedaulatan Indonesia, bahkan Bangsa Indonesia telah meratifikasi peraturan Internasional The Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1949, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)1966 dan dalam The Convention on The Rights of The Child 1989 yang seluruhnya memberikan  perlindungan  hukum  kepada  setiap  warga  negara  di  dalam memperoleh  pendidikan.  Jadi  pemerintah  pusat  wajib  memberikan  hak pendidikan  kepada  seluruh  warga  negara  yang  ada  di  wilayah  perbatasan tanpa terkecuali karena hal ini merupakan amanat konstitusi Indonesia.

## Abstract
This study aims to determine the legal protection provided by the state to its citizens, especially in the border region between Indonesia and Malaysia with regard to the right to education received by Indonesian citizens. The research method used is to use normative legal research. The results of the study show that  the  rights  of  Indonesian  citizens,  especially  regarding  the  right  to education,  have  been  given  in  the  laws  of  the  Republic  of  Indonesia,  and regulated  in  a  human  rights  law  where  every  citizen  is  given  the  right  to education  and  work  rights  in  the  sovereignty  of  Indonesia,  even  the  Nation Indonesia  has  ratified  the  Universal  Declaration  on  Human  Rights  (UDHR) 1949  International  regulations,  The  International  Covenant  on  Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 and in the 1989 Convention on The Rights  of  the  Child  which  all  provide  legal  protection  to  every  citizen  in getting an education.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
Kata Kunci:
Perlindungan hukum; Hak pendidikan; Wilayah perbatasan
Keywords:
Legal protection, Education rights, Border areas

## 1. Pendahuluan
Eksistensi hak atas pendidikan sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik di tingkat nasional  maupun  internasional  (Beiter.2005).  Khusus  di  Indonesia,  dinamika  politik  hukum nasional  mempengaruhi  pelaksanaan  hak  atas  pendidikan  yang  berasal  dari  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  dan  ketentuan-ketentuan  pokok hukum  hak  asasi  manusia  internasional  seperti  dalam  The  Universal  Declaration  on  Human Rights  (UDHR)  1949,  The  International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR)1966 dan dalam The Convention on The Rights of The Child 1989.
Dalam  Pembukaan  UUD  1945  ditegaskan  bahwa  salah  satu  tujuan  dibentuknya pemerintahan  Negara  Indonesia  adal ah  “untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.  Tujuan  ini kemudian dimanifestasikan melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945 dan dijabarkan lebih  lanjut  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  termasuk  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai lex specialis. Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  theInternational  Covenant  on  Economic, Social and Cultural Rights. Dalam ICESCR sendiri hak atas pendidikan khususnya diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
Hakekat  hak  atas  pendidikan  pada  tingkat  pendidikan  dasar,  sebagaimana  ditegaskan dalam  ICESCR,  merupakan  suatu  kondisi  tertentu  harus  diciptakan  oleh  negara  peratifikasi (Freeman;1992).  Aspek  substansi  pendidikan  dan  manajerial  penyelenggaraan  pendidikan merupakan elemen  dasar  dalam  Pasal  13  ICESCR  bagi  negara  untuk  menyediakan  pendidikan dasar bagi setiap orang. Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan, dan  aspek  penerimaan  dan  daya  penyesuaian  merupakan  segmen-segmen  hukum  (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap oleh negara untuk setiap saat dicapai dan  ditingkatkan  pemenuhannya  dalam  bidang  pendidikan,  khususnya  pendidikan  dasar  dan menengah (Eide;1995).
Indonesia  sebagai  pihak  pada  ICESCR  terikat  untuk  melaksanakan  ketentuan-ketentuan tersebut  berdasarkan  kewajiban-kewajian  internasional  yang  terkandung  didalamnya  (Santos Pais).  Bonanza  Perwira  Taihitu  memberikan  kerangka  argumentatif  bahwa  politik  hukum nasional  Indonesia  terhadap  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  hukum  hak  asasi  manusia internasional  tersebut  di  atas  antara  tahun  1990  sampai  dengan  akhir  tahun  2005  lebih cenderung  bersifat  sebagai  sebuah  pencitraan  nasional  di  forum  internasional  (Perwira Taihitu  ;2003).  Dengan  demikian,  kewajiban-kewajiban  dasar  dalam  ketentuan  tersebut dilaksanakan  untuk  lebih  menarik  simpati  luar  negeri  dari  pada  pemanfaatannya  untuk kepentingan nasional.
Menjadi menarik untuk dikaji apakah sifat dan tujuan politik hukum nasional di Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah setelah amandemen  UUD  1945.  Motivasi  tersebut  apakah  menjiwai  terhadap  implementasi  ICESCR menjadi suatu kajian yuridis yang kaya makna. Kajian yuridis tersebut terkait dengan 11 kluster temuan  permasalahan  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  (Kemdikbud  RI).  Salah  satu  kluster  permasalahan  tersebut adalah  permasalahan  pemenuhan  hak  anak  atas  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  wilayah perbatasan Indonesia dengan wilayah lainnya seperti dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Republic Demokratik Timor Leste (RDTL).
Dalam  tataran  normatif,  untuk  memastikan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  akan pendidikan  yang  layak,  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memastikan  penyedian  sistem pendidikan  dan  kurikulum  yang  memadai,  penyediaan  beasiswa,  penyediaan  sarana  dan prasarana yang memadai,  meningkatkan  kualitas  tenaga  pendidik  baik  guru  maupun  dosen  di perguruan  tinggi  (The  Right  to  Education;1999).  Menurut  kewajiban  yang  terkandung  dalam ICESCR,  sistem  pendidikan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  harus  dapat  menjangkau  semua warganegara, dapat diakses secara bebas tanpa diskriminasi dan secara ekonomi dan psikologis
dapat diterima, serta sifatnya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (Wringe, 2006).
Dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang ingin memulai pembangunan dari wilayah perbatasan  dan  wilayah  terluar  semestinya  kondisi  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  bagi masyarakat  di  wilayah  perbatasan  menjadi  salah  satu  prioritas.  Dengan  demikian  diperlukan sebuah  kajian  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  politik  hukum  dan  kebijakan  negara dalam  memenuhi  hak  atas  pendidikan  dasar  dan  menengah  bagi  masyarakat  di  perbatasan Kalimantan  Barat  dengan  Sarawak.  Analisis  situasi  dan  kebutuhan  terhadap  pemenuhan  hak atas  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  wilayah  perbatasan  negara  di  Provinsi  Kalimantan Barat perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan dalam pemenuhan hak atas pendidikan.
Pelaksanaan indikator-indikator tersebut akan menghasilkan akuntabilitas dan legitimasi yang dapat diterima khususnya dalam implementasi instrumen-instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Secara teoritis praktis, indikator legal pelaksanaan tersebut di atas  dapat  diukur  melalui  sistematisasi  pada  budaya  hukum  (legal  culture);  struktur  hukum (legal  structure)  dan  substansi  hukum  (legal  substance)  terhadap  upaya  pemenuhan  hak  atas pendidikan. Daya paksa berlakunya hukum akan memperoleh justifikasi legal, sosial dan politik sehingga  pemberlakuan  ini  dapat  digunakan  sebagai  referensi  bagi  pemenuhan  hak  atas pendidikan  dasar  dan  menengah  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  khususnya  di  Kalimantan Barat dengan Malaysia.

## 2. Metode
Dalam  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  yaitu  penelitian  yang bermaksud  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  mengenai  Perlindungan  Hukum Terhadap Warga Negara Untuk Memperoleh Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Indonesia dan  Malaysia.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  evaluatif  dan  preskriptif.  Dikatakan  penelitian evaluatif  karena  penelitian  ini  bermaksud  memberikan  analisis  yang  mendalam  terhadap perlindungan  hukum  warga  negara  Indoensia  untuk  memperoleh  hak  pendidikan  di  wilayah perbatasan, sedangkan penelitian preskriptif karena penelitian ini juga akan memberikan solusi yang  tepat  berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  serta  hukum  hak  asasi  manusia khususnya  di  bidang  pendidikan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  di  dalam  melakukan pemenuhan  hak  asasi  pendidikan  di  daerah  dan  kawasan  perbatasan  antara  Indonesia  dan Malaysia.  Dari  segi  tujuan,  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dan kepustakaan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statute  approach),  dan pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Pendekatan  undang-undang  digunakan  oleh peneliti untuk mengkaji atau menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan politik hukum nasional  Indonesia  atas  pemenuhan  hak  pendidikan  di  wilayah  perbatasan.  Kajian  terhadap peraturan  dilakukan  dari  peraturan  yang  tinggi  tingkatannya  sampai  pada  peraturan  yang paling rendah berdasarkan tata urutan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan konseptual  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengkaji  doktrin,  asas,  serta  konsep dalam ilmu ilmu hukum dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti  kaji.  Pendekatan  konseptual  diharapkan  melahirkan  argumentasi  hukum  yang  dapat memecahkan permasalahan dan isu hukum yang peneliti kaji terutama yang berkaitan dengan politik hukum nasional Indonesia atas pemenuhan hak pendidikan di wilayah perbatasan. Selain itu  juga  dilakukan  untuk  memberikan  jawaban  terkait  isu  hukum  yang  penulis  kaji  terutama berkaitan  dengan  pemenuhan  hak  pendidikan  di  wilayah  perbatasan  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip negara hukum dan berdasartkan konstitusi Bangsa Indonesia.
Sebagai  penelitian  hukum  normatif,  maka  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  melalui  studi  dokumen.  Oleh  karena  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini
bersumber  dari  data  sekunder  maka  alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi dokumen  yaitu  dengan  mempelajari,  menganalisis  dan  mengkaji  bahan  hukum  primer  dan sekunder yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Analisis data adalah uraian mengenai cara- cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan  masalah  penelitian.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  kepustakaan  yang berupa  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  digunakan  untuk  menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori.
Data  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatif  yang  artinya  analisis  ini  hendak mencari  kebenaran  berdasarkan  nilai  atau  kualitas  data  yang  diperoleh.  Untuk  melakukan analisis  secara  kualitatif  ini  melalui  tahap-tahap  sebagai  berikut:  (1)  mengumpulkan  data;  (2) data  yang  diperoleh  selanjutnya  dikelompokkan  sesuai  dengan  obyek  atau  variable  dalam penelitian, (3) data yang telah dikelompokkan tadi kemudian diuraikan dan dijelaskan, (4) data yang telah dijelaskan selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang  berlaku  untuk  melihat  kesesuaian  atau  sebaliknya,  dan  kemudian  dibandingkan,  dan  (5) menetapkan kesimpulan dan ius constituendum.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Pendidikan Dalam Hak Asasi Manusia
Penelitian  Pendidikan  adalah  hak  asasi  manusia  dan  telah  memperoleh  status  sebagai salah  satu  hak  asasi  yang  bersifat  fundamental  (Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  1948 ).Hak  atas  pendidikan  tersebut  merupakan  bagian  dari  hak ekonomi,  sosial,  dan  budaya,  yang pemenuhannya  merupakan  bagian  dari  kewajiban  negara  kepada  rakyatnya  (Charles  ;2009). Pada  prinsipnya,  setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mengikuti  pendidikan  dan menikmati  hasil-hasilnya  pada  semua  tingkatan  pendidikan  tanpa  diskriminasi.  Pemerintah harus  meletakkan  pendidikan  sebagai  hak  dan  menyebarluaskan  pemahaman  akan  hal  itu (diseminasi), memonitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaannya (monitoring dan evaluasi), dan  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  berdasarkan  dua  langkah  terdahulu  tersebut  secara nyata (adjudikasi) (Keppres Nomor 40 Tahun 2004 ).
Dilain  sisi,  Robert  McCorquodale  (2009)  menguatkan  asumsi  yuridis  bahwa  hak  atas pendidikan  dalam  sistem  hukum  internasional  memiliki  sifat  dasar  yang  memaksa  karena subyek-subyek  hukum  internasional,  khususnya  organisasi  internasional  secara  konsisten menempatkan  kewajiban  pemenuhannya  secara  imperatif  bagi  anggotanya.  Dasar argumentasinya  adalah  organisasi  internasional  memiliki  kewajiban  internasional  terhadap perlindungan HAM, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan 3 (tiga) argumen hukum,  yaitu:  (1).  Organisasi  internasional  tidak  boleh  bertindak  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  yang  dimiliki  oleh  anggotanya  terhadap  kewajiban  mereka  pada  instrumen perlindungan hukum HAM yang diterimanya, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan; (2). Organisasi  internasional  terikat  pada  hukum  kebiasaan  internasional  mengenai  perlindungan HAM sama seperti pada negara dan individu dalam memenuhi hak atas pendidikan yang telah menjadi  tujuan  utama  dari  pendiriannya;  dan  (3).  Kewajiban  hukum  perlindungan  HAM tersebut  telah  berkembang  ke  organisasi  internasional  secara  langsung.  Sebagai  contoh mutakhir  mengenai  status  hak  atas  pendidikan  dalam  sistem  hukum  internasional,  Deklarasi HAM  ASEAN  mengambil  ketiga  argumen  hukum  ini  sebagai  rasionalitas  dan  fakta  hukum pembentukan  norma  dan  mekanisme  pembentukan  hak  atas  pembangunan  (Heppy  Ratna ;2009).
Sejalan dengan kedua argumentasi hukum tersebut di atas, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa : “State Parties should ensure that their actions as members of international  organizatioions  take  due  account  of  their  rights  to  education.  Accordingly,  State parties  that  are  members  of  international  financial  institutions,  notably  the  International Monetary Fund, the World Bank, and regional development banks, should take steps to ensure that the right to education is taken into account in their lending policies, credit agreements and
other international measures”. Mudahnya, organisasi internasional teri kat terhadap kewajiban pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan dalam menjalankan fungsinya (Coomans and Kaminga  (eds);2001).  Selain  itu,  yurisprudensi  internasional  juga  menguatkan  argumentasi tersebut  di  atas  bahwa  organisasi  internasional  memiliki  kewajiban  pemenuhan  dan perlindungan  HAM  secara  langsung  berdasarkan  aplikasi  hukum  kebiasaan  internasional sebagai sebuah penghormatan atas Piagam PBB (Blokker and Schemers;2003).
Dalam perkembangan terkini, hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi dasar yang memungkinkan setiap manusia bisa berperan aktif dalam pembangunan. Dalam Preamble of  the  Declaration  on  the  Right  to  Development,  asas-asas  dasar  yaitu  partisipasi  dan  non diskriminasi  menjadi  dasar  utama  dalam  pengembangan  pendidikan  seseorang  berdasarkan kesamaan  dalam  hal    Negara  berperan dan  wajib  menyediakan pendidikan  bagi  semua  orang, menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan tanpa ada diskriminasi (Van Bueren;1998),  serta  berkewajiban  menghilangkan  hambatan-hambatan  dalam  akses memperoleh  pendidikan  baik  dalam  bidang  legislatif  dan  dalam  bidang  lainnya.  Transformasi efektif  nilai-nilai  HAM  dibidang  pendidikan  harus  didasarkan  pada  asas  ketersediaan (availibility), kesempatan memperoleh (accessability), asas penerimaan (acceptability) dan asas penyesuaian (adaptability) berdasarkan kondisi negara, lingkungan sosial dan interaksi kultural senyatanya,  sehingga  aplikasi  dari  penerapan  nilai-nilai  tersebut  dalam  pendidikan  justru menjadi  hak  asasi  manusia  yang  fundamental yang  eksistensinya  tidak dapat dikurangi  dalam keadaan apapun (non derogable right).

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Warga  Negara  Untuk  Memperoleh  Hak  Pendidikan  di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia
Dalam  konteks  legal,  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  merupakan  sesuatu  yang justisiabel bagi setiap orang untuk menerima, memperoleh dan menikmati pendidikan. Di lain pihak,  negara  berkewajiban  untuk  memenuhinya.    Kualitas  dan  kuantitas  pendidikan  wajib dipenuhi  oleh  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara.  Pemahaman  dalam  kerangka pemahaman  kolektif  bahwa  pendidikan  sebagai  sebuah  hak  akan  memposisikan  pendidikan sebagai  sebuah  kebutuhan  bersama  yang  akan  menentukan  masa  depan  bangsa  dan  Negara Indonesia.
Pendidikan  selain  merupakan  bagian  dari  hak  asasi,  di  sisi  lain  juga  merupakan prasyarat  bagi  pelaksanaan,  pemajuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  (Rodham;1973). Tingkat  pendidikan  dari  orang  perorang  dan  kolektif  sebagai  sebuah  bangsa  terbukti mempengaruhi  pemajuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Demikian  pula  terhadap pemenuhan dan pemajuan hak ekonomi sosial dan budaya, pendidikan menjadi prasyarat utama bagi perealisasiannya (Todd Landman;2006). Toleransi, kesadaran dan pengembangan manusia seutuhnya  menjadi  tujuan  penting  pendidikan  menurut  Komite  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya.  Disamping  itu,  hak  atas  pendidikan  di  setiap  tingkatan  juga  merupakan  sarana  yang paling  penting  untuk  menciptakan  suatu  kebudayaan  hak  asasi  yang  universal  (Van Bueren;1995).
Kewajiban  tersebut  berdasarkan  pada  aplikasi  prinsip-prinsip  dasar  pemajuan  dan perlindungan  terhadap  pilar-pilar  dasar  hak  asasi  manusia,  yaitu  kebebasan,  kesamaan  dan integritas.  Ketiga  dasar  tersebut  melahirkan  semangat  untuk  menghormati  (to  respect)  dan memenuhi  (to  fulfil)  terhadap  pemenuhan  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  berdasarkan  tiga kewajiban  utama  yaitu  kewajiban  pencapaian  hasil  (obligation  of  result),  kewajiban melaksanakan  kemauan  dalam  Konvensi  (obligation  of  conduct)  dan  kewajiban  pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut  secara  transparan  di  dalam pengambilan keputusan  (obligation transparent  assessment  of  progress)  terhadap  indikator  pemanfaatan  dan  pengunaan  sumber daya maksimal yang tersedia (maximum available resources).  Secara khusus, Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan kewajiban
untuk  “undertakes  to  take  steps,  to  the  maximum  of  its  available  resources,  with  a  view  to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant.
Terbukanya  akses  pendidikan  bagi  semua  warga  negara  merupakan  conditio  sine  qua non dihargainya nilai kebebasan dan keadilan. Selama masih ada warga negarayang tidak dapat memperoleh akses pendidikan, meski di tingkat paling dasar, negara merupakan instansi yang paling  bertanggung  jawab  atas  ketidakadilan  ini.  Tanpa  dijaminnya  kebutuhan  dasar  ini, partisipasi warga dalam iklim demokrasi yang memungkinkan terjadinya pergerakan sosial ke atas kian jauh dari harapan. Yang miskin akan semakin miskin, yang tak berdaya akan semakin terperdaya.  Dalam  masyarakat  demokratis,  politik  merupakan  ekspresi  kepercayaan  publik, berupa  amanah  untuk  menyejahterakan  warganya,  termasuk  peningkatan  kualitas  pendidikan dan penguatan civil society (terbukanya peluang yang sama bagi tiap warga untuk aktif secara politis). Tanpa usaha ini, politik berubah menjadi wahana penguasaan sumber-sumber alam dan sosial  bagi  kepentingan  segelintir  orang.  Karena  itu,  akses  pendidikan  bagi  semua  warga merupakan prioritas dasar sebab dengannya dijamin persamaan. Persamaan dalam mengenyam pendidikan memungkinkan tiap warga menghayati kebebasannya sehingga mereka mampu aktif berperan serta dalam kehidupan demokratif yang kian mengukuhkan martabat mereka sebagai manusia (Scot Colnan, 2008).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  penghapusan  diskriminasi  perlu  kiranya dilakukan dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mengenyam  pendidikan,  sehingga  sekolah  murah,  bahkan  gratis,  akan  tercipta  bagi  segenap rakyatnya tanpa terkecuali. Oleh karenanya pemerintah dituntut untuk bisa berlaku adil dengan memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk  menempuh  pendidikan (formal) dan mampu melindungi serta menjamin hak-hak warga negara terutama bagi mereka yang  secara  finansial  tidak  mampu  supaya  tetap  bisa  menempuh  pendidikan  yang  layak (Emanuel Sujatmoko;2006).
Pemerataan  pendidikan  merupakan  isu  paling  kritis  karena  berkait  erat  dengan  isu sensitif,  yakni  keadilan  dalam  memperoleh  akses  pendidikan  (Masenus  Arus,  2001). Memperoleh  pendidikan  yang  layak  merupakan  hak  asasi  setiap  warga  bangsa  yang  dijamin konstitusi  (Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perkara  Nomor    012/PUU-III/2005).  Maka, pemerintah  wajib  memberi  pelayanan  pendidikan  yang  baik  kepada  seluruh  masyarakat. Pendidikan  menurut  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif  mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Dengan  demikian, pendidikan  dapat  diartikan  baik  sebagai  proses  maupun  sebagai  tahap  khusus  dalam  proses tersebut.
Pada  mulanya,  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  masyarakat  dan  penduduk sebagai  bentuk  pemindahan  keterampilan-keterampilan  teknis  yang  diperlukan  untuk menjalankan  tugas  dalam  kehidupan  sehari-hari,  pemindahan  nilai-nilai  agama,  filosofi,  sosial dan budaya dari masyarakat dan penduduk tersebut kepada generasi yang lebih muda (Saksono, 2008).  Baru  setelah  munculnya  negara  modern,  pendidikan  dianggap  merupakan  sebuah masalah  publik  yang  pemenuhannya  merupakan  kewajiban  negara.  Pandangan  bahwa pendidikan  merupakan  kewajiban  negara  disepakati  baik  oleh  konsep  liberal  HAM  maupun konsep  sosialisme  HAM.  Dalam  pandangan  konsep  liberal  HAM,  kewajiban  negara  untuk memenuhi hak pendidikan diletakkan berdampingan dengan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua  dalam  memberikan  pendidikan  bagi  anak-anak  mereka  (Fajar  Susetyo  ;2010).  Kewajiban negara  dalam  hal  ini  adalah  lebih  pada  aspek  menjamin  bahwa  setiap  anak  menerima pendidikan yang cukup melalui pengaturan formal terhadap kurikulum sekolah-sekolah.
John Stuart Mill melukiskan hubungan antara kewajiban negara dan kewajiban orang tua dalam  pendidikan  tersebut  sebagai  berikut:“Jika  pemerintah  gigih  menuntut  hak  pendidikan yang  baik  bagi  setiap  anak,  maka  pemerintah  dapat  mengusahakan  sendiri  suatu  pendidikan
yang  baik.  Pemerintah  dapat  menyerahkan  kepada  para  orang  tua  kemungkinan  untuk memperoleh  pendidikan  di  mana  dan  sebagaimana  mereka  sukai  dan  merasa  puas  dengan membantu membayar uang sekolah anak-anak dari golongan yang lebih miskin dan membiayai seluruh  biaya  sekolah  mereka”  (Leo  Zwaak,  2001).  Sedangkan  dalam  pandangan  sosialisme, pemenuhan  hak  atas  pendidikan  merupakan  salah  satu  tugas  utama  negara.  Pengaruh  yang cukup  besar  dari  ideologi  sosialisme  terhadap  pemikiran  founding  fathers  Indonesia menyebabkan pandangan inilah yang diterima dan dirumuskan sebagai salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945.
Tujuan pendidikan adalah untuk memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan martabat  dan  kepribadiannya  secara  bebas  sehingga  secara  aktif  dapat  berpartisipasi  dalam suatu  masyarakat  yang  bebas  dan  mengupayakan  hidup  yang  toleran  dan  menghormati  HAM (Elsam,  2005).  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (Duham)  juga  mengakui  bahwa  tujuan dan  sasaran  pendidikan  mempunyai  kaitan  dengan  HAM.  Dalam  Pasal  26  ayat  (2)  Duham ditetapkan  bahwa:“Pendidikan  hendaknya  diarahkan  pada  pengembangan  kepribadian  secara penuh  dan  untuk  memperkuat  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan- kebebasan  dasarnya.  Pendidikan  tersebut  harus  memajukan  pemahaman,  toleransi,  dan persahabatan  di  antara  semua  bangsa,  kelompok-kelompok  agama,  dan  ras,  dan  hendaknya melanjutkan  kegiatan-kegiatan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  mempertahankan perdamaian” (Hermawan Bangun, 2006).
Sementara  ICESCR  dalam  Pasal  13  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  pendidikan:“…  harus diarahkan  pada  perkembangan  kepribadian  manusia  seutuhnya  dan  kesadaran  akan  harga dirinya,  dan  memperkuat  penghormatan  atas  hak-hak  asasi  dan  kebebasan  manusia  yang mendasarbahwa  pendidikan  harus  memungkinkan  semua  orang  untuk  berpartisipasi  secara efektif  dalam  suatu  masyarakat  yang  bebas,  meningkatkan  rasa  pengertian,  toleransi  serta persahabatan  antar  semua  bangsa  dan  semua  kelompok,  ras,  etnis  atau  agama,  dan  lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.”Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab (Diah  Harianti;2007).  Kesemua  tujuan  tersebut  hanya  dapat  dibentuk  dan  dikembangkan melalui  pendidikan  dasar  dan  menengah  sebagai  fondasi  bagi  pelaksanaan  dan  pencapaian tujuan pendidikan pada umumnya.
Pembagian  HAM  ke  dalam  3  generasi  yang  pertama  kali  dicetuskan  oleh  Karel  Vasak pada tahun 1979 memilah-milah HAM menjadi hak-hak sipil dan politik (generasi pertama), hak ekonomi, sosial dan budaya (generasi kedua), dan hak atas pembangunan atau hak solidaritas (generasi ketiga) (Bambang Indriyanto ;2004). Hak atas pendidikan, meskipun dalam beberapa aspek dapat dimasukkan dalam generasi pertama, namun kesepakatan untuk memasukkan hak atas  pendidikan  sebagai  salah  satu  jenis  hak  dalam  generasi  kedua.  Kesepakatan  untuk memasukkan  hak  atas  pendidikan  dalam  generasi  kedua  HAM  jelas  sekali  jika  kita  melihat pengaturan mengenai hal tersebut yang dimuat dalam ICESCR.
Sebagai salah satu jenis hak generasi kedua HAM, hak atas pendidikan tidak terlepas dari ciri-ciri  yang  melekat  pada  hak  ekonomi  sosial  dan  budaya.  Secara  klasik,  generasi  kedua dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: (a). Mencapai atau meraihnya dilakukan secara bertahap; (b). Campur tangan atau keaktifan negara sangat dituntut dalam pelaksanaannya; (c). Pelanggaran terhadapnya tidak bisa diajukan ke pengadilan; (d). Ketergantungan  pada sumber daya  yang  ada;  dan  (d).  Bersifat  ideologis.Meskipun  kesahihan  dari  ciri-ciri  klasik  sulit  untuk dipertahankan, namun secara umum pelaksanaan hak-hak generasi kedua HAM memang tidak terlepas dari hal tersebut. Dengan demikian jelas bahwa campur tangan negara.
Namun  ciri-ciri  di  atas  hanya  berupa  generalisasi  saja.  Kajian-kajian  mutakhir menunjukkan bahwa ciri-ciri tersebut tidak selalu sahih. Hak ekonomi, sosial dan budaya tidak
sepenuhnya merupakan  hak-hak  positif  karena  cukup  banyak  hak  yang  dikategorikan  sebagai hak  tersebut  menghendaki  negara  tidak  ikut  campur  dalam  hal  tersebut.  Sebagai  contoh misalnya  kebebasan  memilih  sekolah,  kebebasan  melakukan  riset,  dan  sebagainya  (Tanamas, 1999). Selain itu, meskipun hak-hak generasi kedua HAM mengakui pencapaian secara bertahap dan realitas keterbatasan sumber daya pada satu sisi, namun pada sisi yang lain ia menghendaki adanya  efek  segera,  dan  sama  dengan  hak  sipil  dan  politik,  pelanggaran  terhadap  ini  dapat diajukan  ke  pengadilan.  Sebagai  contoh  dapat  kita  lihat  gugatan  class  action  yang  dilakukan berkenaan dengan tidak dipenuhinya ketentuan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN oleh pemerintah.
Kewajiban  negara  berkaitan  dengan  HAM  adalah  untuk  melindungi,  memajukan, memenuhi dan menghormati. Berkaitan dengan hak atas pendidikan kewajiban negara tersebut berkaitan  dengan  segala  upaya  agar  hak  tersebut  dapat  dinikmati  oleh  semua  orang  tanpa diskriminasi atau memerangi semua ketidakadilan yang ada dalam mengakses dan menikmati pendidikan.  Kewajiban  negara  ini  dapat  diwujudkan  melalui  pembuatan  peraturan-peraturan ataupun  cara-cara  lain  untuk  memajukan  persamaan  kesempatan  dan  perlakuan  dalam pendidikan  sebagaimana ditetapkan  dalam  Konvensi  Melawan  Diskriminasi  dalam Pendidikan yang  disepakati  oleh  Konferensi  Umum  UNESCO  pada  tanggal  14  Desember  1960  (Stephen Parker ; 1991).
Pasal  13  dan  14  ICESCR  telah  menetapkan  kewajiban-kewajiban  internasional  yang mengikat  setiap  negara  yang  meratifikasi  kovenan  ini  pada  intinya  adalah  kewajiban  untuk memberikan  pendidikan  pada  setiap  orang  dan  pemenuhan  pendidikan  dalam  setiap  jenjang dengan  kemudahan  pada  obyek  pendidikan  seperti  penyelenggaraan  pendidikan  dasar  yang wajib  dan  cuma-cuma,  pengembangan  pendidikan  lanjutan  dan  pelaksanaan  komitmen melaksanakan  pendidikan  fundamental.  Kegagalan  negara  dalam  melaksanakan  salah  satu kewajiban  tersebut di  atas  merupakan  pelanggaran terhadap  hak-hak tersebut.  Selain  terkena pelanggaran  karena  tidak  menghormati  hak  tersebut,  negara  juga  dapat  dikatakan  telah melakukan  pelanggaran  karena  tidak  melakukan  perlindungan,  di  mana  negara  berkewajiban untuk  mencegah  pelanggaran  hak  atas  pendidikan.  Bahkan  seringkali,  negara  bukan  saja melakukan  pembiaran  terhadap  tindakan-tindakan  pelanggaran  namun  justru  negara  sendiri yang menjadi pelaku pelanggaran tersebut.

## 4. Simpulan dan Saran
P endidikan  merupakan  tanggung  jawab  masyarakat  dan  penduduk  sebagai  bentuk pemindahan  keterampilan-keterampilan  teknis  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  tugas dalam  kehidupan  sehari-hari,  pemindahan  nilai-nilai  agama,  filosofi,  sosial  dan  budaya  dari masyarakat dan penduduk tersebut kepada generasi yang lebih muda. Baru setelah munculnya negara modern, pendidikan dianggap merupakan sebuah masalah publik yang pemenuhannya merupakan  kewajiban  negara.  Kewajiban  negara  khususnya  Indonesia  untuk  memenuhi  hak pendidikan  di  wilayah  perbatasan  dengan  Malaysia  diletakkan  berdampingan  dengan kewajiban  yang  dimiliki  oleh  orang  tua  dalam  memberikan  pendidikan  bagi  anak-anak mereka. Kewajiban negara dalam hal ini adalah lebih pada aspek menjamin bahwa setiap anak menerima  pendidikan  yang  cukup  melalui  pengaturan  formal  terhadap  kurikulum  sekolah- sekolah. Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia untuk terus memberikan perlindungan  hukum  berkaitan  dengan  hal  pendidikan  warga  negara  yang  ada  di  wilayah perbatasan dengan Malaysia sehingga tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

## Daftar Pustaka
Baehr,  Peter,  Pieter  Van  Dijk,  Adnan  B.  Nasution,  Leo  Zwaak,  (2001),  Instrumen  Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Bambang Indriyanto, (2004), HAM Dalam Konteks Kurikulum Nasional Dan Lokal, Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan, Vol. 2 No. 3 Desember 2004.
Beitz, Charles, (2009), The Idea of Human Rights, Oxford University Press, 2009.
Biro  Hukum  dan  Organisasi  Setjen  Kemdikbud,  (2012),  “Monitoring  dan  Evaluasi  Pemenuhan Hak  Atas  Pendidikan  di  Indonesia  Tahun  2011”,  Biro  Hukum  dan  Organisasi  Setjen Kemdikbud.
Blokker and Schemers, (2003), International Institutional Law, Fourth Edition, Leiden. Bonanza Perwira Taihitu, (2003), “Penaatan Indonesia Pada Standar -Standar Hak Asasi Manusia Internasional”, Thesis Fisipol UI, Universitas Indonesia.
Budi  Hermawan  Bangun,  (2006),  Pengantar  Hukum  dan  HAM,  Fakultas  Hukum  Untan,
Pontianak.
Colin Wringe, (2006), Moral Education: Beyond the Teaching Rights and Wrong, Springer.
Committe on Economic, Social and Cultural Rights, General Comments 15: The Rights To Water”,
UN Doc. E/C.12/2002/II, 2002, para. 36.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment 13, The Right to Education (Art.  13),  08/12/99,  E/C.12/1999/10,  CESCR,  8  December  1999,  para  1;  pernyataan  ini didukung  oleh  the  World  Bank  in  Crying  Out  for  Change,  World  Bank  in  three  volumes (2002).
Coomans  and  Kaminga  (eds),  (2001),  Extraterritorial  Application  of  Human  Rights  Treaties, Antwerp,  2004,  hlm.  214  dan  Reinisch,  “Securing  the  Accountability  of  International Organizations”, 7 Global Governance.

## Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
Diah  Harianti,  (20 07),  “Presentasi  HAM  dan  KTSP,  Pelatihan  HAM  Bagi  Guru  Se  Propinsi Sumatera Barat, Padang, Juni 2007.
Elsam,  (2005),  “Ekspektasi  yang  Sirna”,  Laporan  Penegakan  HAM  2005,  Lembaga  Studi  dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta.
Emanuel  Sujatmoko,  et.  al,  Hak  Warga  Negara  untuk  Memperoleh  Pendidikan  Dasar,  dalam Jurnal  Hukum  dan  HAM  Bidang  Pendidikan  Vol.  4  No.  1  Juni  2006,  Biro  Hukum  dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
Gatut Saksono, (2008), Pendidikan yang Memerdekakan Siswa, Rumah Belaajar Yabinkas.
General Assembly Resolution 41/128 of 4 December 1986, see
<http://www.unhchr.ch/html.menu3/b/74.htm>,  United  Nations,  Human  Rights:  A Compilation of International Instruments (1993, Vol. I second Part).
Geraldine  Van  Bueren,  (1995),  The  International  law  on  the  Rights  of  Child,  the  World Declaration on Education for All. Heppy Ratna, AICHR dan Penguatan Perlindungan HAM di ASEAN,
http://news.antara.co.id/berita/1256362459/aichr-dan-penguatan-perlindungan-ham- di-asean,  2009;  dan  Human  Rights  Committee,  General  Comment  3,  Article  2,  para  1, Implementation  at  the  national  level  (Thirteenth  session,  1981),  Compilation  of  General Comments  and General  Recommendations  Adopted  by  Human  Rights  Treaty  Bodies,  UN Doc.  HRI/GEN/1/Rev.1  at  14  (1994),  University  of  Minnesota  Human  Rights  Library, http://www1.umn.edu/humanrts-/gencomm/hrcom13.htm.
Hillary Rodham, (1973), “Children Under the Law”,43 Harvard Educational Review. Ifdal  Kasim  dan  Johanes  Masenus  Arus,  (2001),  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya”,  E sai-Esai Pilihan, Elsam.
Keppres  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Rencana  Nasional  HAM  RI  dan  Peraturan  Presiden Nomor 23 tahun 2011 Tentang Aksi Nasional HAM tahun 2010-2015.
Klaus  Dieter  Beiter.  (2005),  The  Protection  of  the  Right  to  Education  by  International  Law, Martinus Nijhoff Publisher.
Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 1966.
Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  yang  termuat  dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  118,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
M Santos Pais, “A Human Rights Conceptual Framework for Children’s Rights”  dalam UNICEF Innovative Essay No.9.
M. Freeman, (1992), “The Limits of Children’s Rights, dalam The Ideologies of Children’s Rights. Manfred Nowak, “The Right to Education” dalam Asbjorn Eide (et.all),1995, Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook.
Muhammad  Joni  Zulchaina  Z.  Tanamas,  (1999),  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Phnom  Penh  Statement  on  the  Adoption of  the  ASEAN  Human  Rights  Declaration  (AHRD),  18 November 2012.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perkara  Nomor    012/PUU-III/2005  Mengenai  Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Robert  McCorquodale,  (2009),  International  Organizations  and  International  Human  Rights Law:  One  Giant  Leap  for  Humankind,  in  Kaiyan  Homi  Kaikobad  and  Michael  Bohlander, International  and  Power  Perspective  on  Legal  Order  and  Justice,  Martinus  Nijhoff Publishers.
Sc ot  Colnan,  (2008),  The  Effectiveness  of  Domestic  Human  Rights  NGO’s,  Martinus  Nijhoff Publisher, Leiden Boston.
Stephen Parker, (1991), “How Can Rights - Talk Help Children: An Academic Perspective”, dalam Phillip Alston and H. Brennen, The UN Children’s Con vention and Australia. Todd Landman, (2006), Studying Human Rights, Oxford University Press. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yosep  Adi  Prasetyo,  (2012),  “Hak  Ekosob  dan  Kewajiban  Negara”,  Pemerkuatan  Hak  Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, Holiday Resort Lombok, 28-31 Mei 2012.
Yuli  Fajar  Susetyo,  (2010),  “Pendidikan  Humanis”,  Modul  Pembelajaran  Penataran  Hak  Asasi Manusia  Bidang  Pendidikan  Se-Provinsi  kalimantan  Barat,  Biro  Hukum  Hukum  dan Organisasi Setjen Kemdikbud-UGM.