## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 293-298 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.458 https://djournals.com/arbitrase

## Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat
Nurul Setianingrum, Nur Hidayat * , Dina Sabrinatus Soleha
Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember, Jember Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia Email: 1 nurulsetia02@gmail.com, 2* nurhidayat01@uinkhas.ac.id Email Penulis Korespondensi: nurhidayat01@uinkhas.ac.id
Abstrak- Tujuan dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan  konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat dan implementasi teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam dalam skema dana non halal. Terdapat paradoks di kalangan masyarakat mengenai ketaatan perbankan syariah dalam menjalani transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam karena rendahnya pengetahuan masyarakat tersebut  akan  pemahaman konsep  Bank  Syariah.  Perdebatan  tersebut  muncul saat perbankan  melakukan  transaksinya  tidak seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah (masih terdapat unsur Riba, Gharar dan Maysir) sehingga timbul faktor keraguan nasabah pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan kebijakan denda di Bank Muamalat diperuntukan kepada seluruh nasabah yang tidak bertanggungjawab terhadap kewajiban angsuran pembiayaannya, nominal dari denda menyesuaikan besarnya pembiayaan yang diajukan nasabah. Praktek penetapan denda termasuk dalam kategori dana non halal tetapi dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Baitul Maal Muamalat (BMM). Hal ini sudah  sesuai  dengan  syariah  dilihat  dari  teori  dana  non  halal  selaras  dengan  aturan  DSN  MUI  serta  hadist  yang  menyebutkan  bahwa penambahan dari hutang merupakan riba.
Kata Kunci: Dana Non-Halal; Denda; Pembiayaan Bermasalah
Abstract -The purpose of this research is to describe the concept of determining fines for non-performing financing at Bank Muamalat. Besides analyzing the implementation of the theory of fines for non-halal financing in non-halal funding schemes. There is a paradox among the public regarding the observance of Islamic banking in driving financial transactions in accordance with Islamic principles. It caused a low level  of public  knowledge  of understanding the  concept  of  Islamic banking.  This  debate  arises when  banking  transactions  are  not completely in accordance with sharia principles (there are still elements of Riba, Gharar, and Maysir). Therefore customers' doubts arise in Islamic banking. This study uses a descriptive qualitative research method. The result of this study is the establishment of a fine policy at Bank Muamalat. It is intended for all customers who are not responsible for their financing installment obligations. The nominal fine adjusts the amount of financing proposed by the customer. The practice of setting fines is included in the category of non-halal funds but these funds are channeled back to the people in need through Baitul Maal Muamalat (BMM). This is in accordance with sharia, seen from the theory of non-halal funds in line with the MUI DSN rules and the hadith which states that the addition of debt is usury.
Keywords: Non-Halal Funds; Fines; Non-Performing Financing

## 1. PENDAHULUAN
Ikon  utama  masyarakat  dalam  memandang  Bank  syariah  yaitu  “bebas  dari  bunga  (Riba)”  akan  tetapi  terlepas  dari perkembangan  perbankan  syariah  tersebut  terdapat  sebuah  paradoks  dikalangan  masyarakat  mengenai  ketaatan  perbankan syariah dalam menjalani transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Perdebatan ini timbul dari praktik perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya tidak seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah dimana dengan ini maka dapat timbul faktor  keraguan  nasabah  pada  perbankan  syariah.  Ketentuan  syariah  yang  dimaksud  adalah  prinsip  keadilan  dan keseimbangan, kemaslahatan, universal, terbebas dari gharar, maysir, riba, zalim, riswah, serta obyek haram lainnya (Nafis, 2011). Akan tetapi jika dilihat dari laporan tahunan perbankan syariah, pendapatan yang diperoleh tidak hanya berasal dari pendapatan halal tetapi juga dari pendapatan non halal.
Sumber dana non halal yaitu hasil dari kegiatan transaksi seperti jasa giro dan denda yang diperuntukan untuk nasabah yang telat  membayar kewajiban angsuran pembiayaan, ini merupakan kegiatan transaksi  yang tidak sesuai  dengan prinsip syariah (Lenap et al., 2021). Dalam kegiatan transaksinya Bank menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah dengan dua sistem pembayaran yaitu pembiayaan dengan jangka waktu yang singkat/pendek dan pembiayaan dengan kurun waktu yang lama/panjang yang keduanya memiliki tingkat resiko yang sama yaitu tidak kembalinya dana yang diberikan sesuai dengan kesepakatan karena secara sengaja nasabah menunda pembayaran sehingga tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah ditentukan dan menyebabkan terjadinya kerugian.
Pendapatan non halal adalah dana yang didapatkan dari denda/ta’zir atas nasabah yang melanggar perjanjian (telat bayar)  dan  jika  pendapatan  ini  dimasukan  dalam  pendapatan  maka  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  pendapatan  non  halal (Sholihin,  2018).  Pendapatan  non  halal  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  pihak  lain  yang  tidak  menggunakan  prinsip syariah (Hisamuddin & Sholikha, 2014). Pendapatan non halal ini hanya ada dalam lembaga keuangan syariah karena konsep dasarnya  menggunakan  prinsip  syariah  sedangkan  pendapatan  non  halal  bersumber  dari  penerimaan  transaksi  yang bertentangan  dengan  prinsip  syariah  (Lenap,  2019).  Terdapat  dua  kriteria  sesuatu  menjadi  dilarang  untuk digunakan/dikonsumsi, yaitu: (1) Haram karena dzatnya yang najis seperti daging babi, minuman memabukkan dll;  (2) Haram

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 293-298 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.510 https://djournals.com/arbitrase
karena cara memperolehnya yang didapatkan dari kegiatan usaha yang tidak halal seperti riba, maysir, gharar (Mardani, 2012). Dalam  ketentuan  Otoritas  Jasa  Keuanagn  (OJK)  disebutkan  bahwa  yang  termasuk  transaksi  dilarang  dalam  kegiatan perbankan  syariah  yaitu  transaksi  yang  bertentangan  dengan  prinsip  islam  dengan  unsur  sebagai  berikut:  (1)  Maisir  yaitu mendapatakan sesuatu dengan tanpa kerja keras;  (2) Gharar adalah bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan; (3) Riba adalah pengambilan tambahan harta.
Pendapatan  non  halal  termasuk  dalam  kategori  riba  karena  tidak  sesuai  dengan  syariah  Islam  karena  diantaranya bersumber  dari  pendapatan  giro  dimana  Bank  syariah  ini  menempatkan  dananya  di  Bank  konvensional  sehingga  dari penempatan dana tersebut Bank syariah mendapatkan bunga dari jasa giro sebagai bentuk apresiasi Bank konvensial kepada Bank syariah karena telah menempatkan dananya di Bank konvensional. Pendapatan bunga dari jasa giro juga didapatkan dari penempatan dana pada Bank Indonesia, penempatan dana pada Bank Indonesia dapat berbentuk giro, sertifikat Bank Indonesia syariah, fasilitas simpanan Bank Indonesia syariah, dan lainnya (Muchlis & Hanafi, 2021).  Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK Nomor 109 yang menyebutkan bahwa pendapatan non halal adalah semua penerimaan yang dihasilkan dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya yaitu seperti pada penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank  konvensional.  Pendapatan  non  halal  terjadi  ketika  dalam  keadaan  terdesak  atau  kondisi  yang  tidak  diinginkan  oleh peraturan  syariah  karena  prinsipnya  yang  terlarang.  Oleh  kArena  itu  pendapatan  non  halal  tidak  boleh  diakui  sebagai pendapatan dari Bank syariah melainkan diakui sebagai dana kebajikan yang nantinya juga disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah (Lenap, 2019). Pendapatan non halal tidak boleh digunakan dalam kegiatan apapun, Sesuai dengan PSAK 101 tahun 2011 dana kebajikan bisa digunakan untuk keperluan dana kebajikan yang bersifat  produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk untuk masyarakat umum.
Denda merupakan sesuatu yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atas apa yang telah menjadi kesepakatan  dengan  pihak  Bank  yang  menimbulkan  kerugian  dan  denda  ini  bisa  berupa  sejumlah  uang  atas  kesepakatan bersama (Sudarsono, 2007). Bank hanya boleh memeberikan beban denda kepada nasabah yang memiliki niat sengaja untuk menunda  pembayaran  atas  pinjaman  yang  telah  diberikan  oleh  pihak  Bank  sehingga  membuat  ini  tidak  sesuai  dengan kesepakatan di awal akad dan dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak Bank. Penerapan denda ini harus secara jelas ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama  yang membahas mengenai  besarnya nominal  denda yang harus dibayar oleh  nasabar  wanprestasi.  Denda  atas  keterlambatan  pembayaran  nasabah  ini  harus  diterapkan  dengan  tujuan  untuk kedisiplinan nasabah dan bertanggungjawab atas apa yang menjadi kewajibannya karena sumber pembiayaan ini berasal dari berbagai sumber seperti dana investor ataupun dana dari pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan (Alimin & Fahlefi, 2020).
Sesuai  dengan fatwa DSN  MUI menyebutkan bahwa denda boleh dilakukan kepada nasabah sesuai dengan kriteria berikut:  (1)  Nasabah  yang  mampu  tetapi  dengan  sengaja  menunda  pembayaran  angsuran;  (2)    Nasabah  yang  tidak  bisa membayar kewajibannya karena adanya musibah yang diluar nalar atau perkiraan tidak boleh dikenakan sanksi; (3) Nasabah yang  mampu  tetapi  tidak  berkenan  untuk  membayar  angsurannya;  (3)  Sanksi  denda  ini  ditujukan  untuk  membentuk kedisiplinan nasabah dalam membayar kewajibannya; (4) Sanksi denda atas kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad (MUI, 2000).
Hasil  dari  denda  ini  digunakan  untuk  kegiatan  sosial.    Denda  tidak  termasuk  kategori  riba  karena denda  ini  bukan merupakan  penambahan  pendapatan  tetapi  denda  ini  mengguanakan  prinsip  ta’zir  yaitu  memberikan  beban  pembayaran dengan tujuan nasabah dapat lebih disiplin (Indira, 2021). Denda ini dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu : (1) Dana yang bersifat  haram,  ketika  dana  yang  dihasilkan  diakui  sebagai  pendapatan;  (2)  Dana  yang  bersifat  halal,  ketika  dana  yang dihasilkan tidak diakui sebagai pendapatan melainkan dialokasikan untuk dana kebijakan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan dalam KUHP denda dibagi menjadi 3, yaitu: (1) Pengeluaran yang telah ditanggung kreditur (Bank); (a) Kerugian pihak kreditur(Bank) karena kelalaian debitur(Nasabah); (b) Kerugian keuntungan yang telah dihitung kreditur(Bank)
Dengan ini Bank syariah membuat  kebijakan untuk  memberikan sanksi  yang dapat  memberikan efek jera terhadap nasabah  pembiayaan  bermasalah  dengan  sanksi  denda  yang  dikenakan  berupa  pembayaran  sejumlah  uang  yang  telah disepakati bersama (Muhammad, 2003). Pada hakikatnya penerapan denda pada Bank syariah tidak diperkenankan karena kelebihan  atas  hutang  termasuk  riba  sebagaimana  pada  zaman  jahiliyah  bahwasanya  seseorang  yang  berhutang  akan dikenakan  penambahan  pembayaran/denda  apabila  tidak  bisa  mengembalikan  hutang  sesuai  waktu  yang  telah  ditentukan (Adiwarman, 2013).
Fatwa  DSN-MUI  NO  17  disebutkan  bahwa  sanksi  denda  merupakan  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Syariah terhadap nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran angsuran. DSN juga memutuskan bahwa  dana yang berasal dari denda digunakan sebagai dana sosial, maka dengan adanya fatwa tesebut mengungkapkan bahwa DSN-MUI telah mengatur agar sistem riba pada praktik perbankan syariah semakin hilang dengan cara mengalokasikan untuk dana sosial dan kebajikan seperti yang dapat dilihat dalam laporan keuangan perbankan syariah bahwa dana non halal disajikan terpisah dari pendapatan halal (Sholihin, 2018).
Dengan  demikian  perbankan  syariah  harus  berhati-hati  dan  teliti  dalam  pengelolaan  dan  pendistribusian  dari penerimaan dana non halal diharuskan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat menepis keraguan masyarakat yang

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 293-298 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.510 https://djournals.com/arbitrase
memandang  bahwa  Bank  syariah  sebagai  lembaga  keuangan  yang  menyediakan  produk  serta  fasilitas  layanan  yang  telah sesuai  dengan prinsip  islam serta menambah keyakinan nasabah Bank syariah tersebut  untuk  percaya bahwa mereka tidak salah dalam memilih lembaga perbankan syariah sebagai transaksi keuangannya. Dari beberapa uraian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Untuk mengetahui bagaimana konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat.
2) Untuk mengetahui bagaimana teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam skema dana non halal.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh kebenaran dengan didukung berdasarkan teori-teori sehingga mendapatkan hasil penelitian yang bersifat luas dan dapat menggambarkan permasalahan  yang  diteliti  berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh  yang  kemudian  dianalisis  hingga  dapat  diambil  sebuah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan  deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menilai atau menggambarkan  sebuah  variabel  dengan  rinci  untuk  mencari  secara  menyeluruh  atau  mendalam  mengenai  variabel  yang diteliti tersebut (Sugiono, 2015).
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu meliputi: (1) Observasi, jenis metode observasi partisipatif dipilih dalam  penelitian  ini  karena  dalam  kegiatan  penelitian  peneliti  ikut  serta  dalam  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan. Terkait bagaimana konsep penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada  Bank Muamalat  KCP Banyuwangi  merupakan data  yang  ingin  diketahui  dari  teknik  ini;  (2)  Wawancara,  dalam  penelitian  ini  peneliti  memilih  teknik  wawancara semiterstruktur  karena  disini  peneliti  tidak  terpaku  pada  wawancara  yang  telah  dirancangkan.  Disini  peneliti  membuat rancangan  untuk  pedoman  saat  melakukan  wawancara  tetapi  pelaksanaan  wawancara  bersifat  terbuka  karena  tidak  harus terikat pada pedoman. Permasalahan yang terjadi pada saat wawancara mungkin akan lebih sedikit kemungkinannya dengan menggunakan pedoman wawancara ini, pedoman ini juga bisa digunakan untuk proses wawancara yang lebih sistematis. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in dept interview dimana dalam melakukan wawancara lebih bebas guna memperoleh jawaban lebih terbuka atas permasalahan yang ada. Dalam wawancara ini peneliti menggali data mengenai dana non halal dalam penetapan denda pada pembiayaan bermasalah Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Konsep Penetapan Denda
Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat berperan aktif serta protektif dalam penyaluran pembiayaan dikarenakan kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu resiko  perbankan karena tidak semua pembiayaan yang disalurkan berjalan dengan  lancar  karena  terdapat  hambatan  dalam  pengembalian  pembiayaan  tersebut  atau  bisa  dikatakan  pembiayaan bermasalah. Hasil wawancara menyebutkan:
“Yang  dikategorikan  pembiayaan  bermasalah  ini  misalkan  nasabah  mengalami  wanprestasi  atau  kendala  dalam pembayaran  kewajiban  angsurannya  baik  itu  dia menunggak  atau  melewati  tanggal  jatuh tempo  yang  sudah  disepakati  di awal”
Ketidaklancaran suatu pembiayaan selain faktor dari nasabah juga dapat disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari manajeman Bank itu sendiri yang tidak teliti dalam menjalankan tahapan prosedur pembiayaan (Frisliani, 2019). Hal ini terlihat dari hasil wawancara berikut:
“Banyak sekali yang menyebabkan nasabah tersebut  bermasalah atau menunggak diantaranya faktor internal  yaitu masalah keluarga, kegagagalan usaha atau  penurunan pendapatan dari usaha, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta faktor eksternal yaitu bencana atau musibah sehingga mempengaruhi pembayarannya di Bank Muamalat”.
Dari faktor-faktor tersebut tentunya akan berdampak terhadap pihak Bank yaitu  resiko pembiayaan yaitu NPF (Non Performing  Financing).  NPF  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  manajemen  bank  dalam mengelola  permasalahan  pembiayaan.    Jika  NPF  tinggi  maka  akan  ada  warning  dari  BI  dan  OJK  sehingga  pembiayaan bermasalah  ini  menjadi  konsen  perbankan  kalau  misalkan  nasabah  pembiayaannya  sudah  mulai  ada  kendala  pembayaran sehingga mengakibatkan adanya penurunan kualitas bayar dari nasabah itu sendiri.”
Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/24/DPBS, NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan .
Tabel 1. Kriteria Tingkat Kesehatan NPF Peringkat Nilai NPF Predikat 1 NPF < 2% Sangat Baik 2 2% ≤ NPF ≤ 5% Baik

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 293-298 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.510 https://djournals.com/arbitrase
3 5% ≤ NPF ≤ 8% Cukup Baik 4 8% ≤ NPF ≤ 12%  Kurang Baik 5 NPF ≥ 12% Tidak Baik
Pada annual report Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menyebutkan bahwa NPF Bank Muamalat masih dalam kategori Bank yang mencerminkan kinerja yang sehat karena rasio NPF nya kurang dari 5%.
Tabel 2. Annual Report Bank Muamalat
Tahun  Nilai NPF Predikat 2019 4,30 % Baik 2020 3,95 % Baik 2021 0,08 % Sangat Baik
Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat pada tahun 2019 dan tahun 2020  berada  di  bawah  5  %  (predikat:  Baik)  dan  pada  tahun  2021  berada  di  bawah  2  %  (predikat:  Sangat  Baik).  Hal  ini mencerminkan, pembiayaan bermasalah terus menurun, sehingga perolehan dari denda (pendapatan non halal) semakin kecil.
Bank  memiliki  kebijakan  denda  yang  diperuntukan  kepada  nasabah  pembiayaan  bermasalah  dengan  tujuan memberikan efek jera agar lebih disiplin:
“Denda itu diterapkan kepada semua nasabah pembiayaan, yang melewati batas jatuh tempo maka dia dikenakan denda dengan tujuan memberikan sedikit penekanan untuk bisa tertib dalam pembayaran angsurannya.”
Adapun fatwa DSN pada poin ke 4 menyebutkan bahwa denda ini merupakan sanksi untuk membentuk kedisiplinan nasabah pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip dari ta’zir, dimana ta’zir ini merupakan sanksi yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk membuat orang itu disiplin untuk melakukan kewajibannya (MUI, 2000).
Konsep atau mekanisme dari denda dilakukan dengan cara dipotong dari angsuran rekening nasabah dengan jumlah nominal yang mengikuti jumlah pembiayaan yang diajukan.
“Konsepnya itu didebet atau dipotong dari angsuran nasabah. Jika nasabah angsuran perbulannya dibayarkan setiap tanggal  10  dengan  angsuran  Rp.1.000.000,  seandainya  angsuran  baru  dibayarkan  tanggal  15  maka  akan  ada  denda keterlambatan  sebesar  Rp.50.000,-.  Dengan  ketentuan  yang  didebet  pertama  adalah  angsurannya  sebesar  Rp.1.000.000,- kedua didebet denda sebesar Rp 50.000,- ”.
Konsep denda yang diterapkan pada Bank Muamalat sifatnya Tiering (penetapan nisbah secara berjenjang/berbeda- beda mengikuti jumlah angsuran). Berdasarkan hasil dari dokumentasi laporan tahunan Bank Muamalat menyatakan bahwa hasil dari  penetapan denda ini diperuntukan sebagai  Dana Kebajikan  yang nantinya akan disalurkan untuk  kegiatan sosial sebagaimana yang tertulis dalam poin ke 6 pada Fatwa DSN-MUI menyatakan “Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial” (MUI, 2000). Sebagaimana hasil wawancara menyebutkan bahwa:
“Denda yang dibayarkan oleh nasabah atas keterlambatannya kepada Bank Muamalat tidak menjadi laba Bank, akan tetapi disalurkan menjadi Dana Sosial melalui Baitul Maal Muamalat (anak perusahaan BMI). Dana Sosial tersebut kemudian disalurkan ke kegiatan-kegiatan sosial”.
Jadi  nominal  yang  diperoleh  dari  denda  nasabah  ini  akan  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  kebajikan  yang  disalurkan dalam beberapa kegiatan seperti pada laporan BMM tahun 2020 yang menyalurkan dananya dalam kegiatan jaminan sosial muamalat, komunitas sehat muamalat, BMM Rescue , rumah berkah muamalat, pengadaan fasilitas umum, cikal muamalat, sarjana muamalat, tahfidz muamalat, muamalat solidary boarding school , dusun zakat muamalat, muamalat sahabat UKM, berbagi smartphone, infrastruktur, kafala IDB, kafala Hasene dan king Abdullah foundation (Muamalat, 2021). Sanksi denda ini dapat mempengaruhi ke arah yang positif kepada Bank Muamalat, selain itu dengan pengenaan kebijakan  sanksi denda, nasabah akan memiliki rasa tanggungjawab yang lebih atas kewajiban pembiayaan yang diajukan pada bank.

## 3.2 Teori Denda Dalam Skema Dana Non Halal
Dana non halal merupakan istilah yang digunakan untuk  pendapatan dari  Bank syariah yang diragukan kehalalannya atau tidak sesuai dengan prinsip Islam, sumber pendapatan dari dana non halal ini yaitu pendapatan giro dari Bank konvensional dan  sanksi  denda  pada  Bank  Syariah.  Kebijakan  denda  yang  diterapkan  diawasi  oleh  Badan  Pengawas  Syariah  yang merupakan perwakilan dari DSN-MUI dengan tugas untuk mengawasi kegiatan perbankan syariah.
Praktek penetapan denda ini juga sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dalam hadits riwayat an-Nasa’i Rasulullah juga menyinggung terkait dengan praktek denda ini.
َم ْزَع ِهِلِبِإ َرْطَش َواَهوُذ ِخآ َاَّنِإَف َىبأ  ْنَم َواَهُرْجأ ٌهَلَفاًر ِجَتْؤُماَهاَطْعَأ  ْنَماهِباَس ِح  ْنَع ٌلِبإ ُق َّرَفُي هاور(اَنّب َر ِتاَم َزَع  ْنِم ٌة )ئاسنلا
“Siapa  yang  membayar  zakat  untanya  dengan  patuh,  akan  menerima  imbalan  pahalanya,  dan  siapa  yang  enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami”.(HR. An-Nasa’i).

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 293-298 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.510 https://djournals.com/arbitrase
Hadits tersebut menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah penerapan denda sudah ada dan membolehkan atas kebijakan denda karena tujuan dari denda ini tidak lain untuk mencegah dari sebuah pelanggaran dan memberikan konsekuensi terhadap kelalaian dari janji yang telah disepakati.
Dalam  penelitian  disebutkan bahwa nasabah  yang melakukan pembiayaan  termasuk dalam kategori  mampu karena telah ada survei sebelumnya, sehingga permintaannya dikabulkan. Akan tetapi ada yang membedakan dari kebijakan denda tersebut  yaitu  jika  nasabah  yang  telat  membayar  tersebut  memang  mampu  sebelumnya  tetapi  ternyata  pas  dalam  proses pembayaran angsuran terdapat masalah ekonomi atau musibah yang menyebabkan nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban  membayar  angsuran  maka  hal  tersebut  bebas  dari  denda.  Nasabah  pada  awal  pengajuan  pembiayaan  hingga disetujui oleh komite pembiayaan, pada akad telah disebutkan mengenai kebijakan denda ini hingga nominal penetapannya secara rinci. Dengan demikian kebijakan denda ini sudah disetujui oleh kedua belah pihak.
Hasil  penerimaan  denda  ini  tidak  masuk  dalam  pendapatan  Bank  Muamalat  melainkan  untuk  dana  kebajikan  yaitu kepentingan sosial, seperti terlihat dalam tabel 3 berikut:
Tabel 3. Laporan Dana Kebajikan (dalam ribuan rupiah) Sumber Dana Kebajikan 2021 2020 2019 Denda - - 66.194 Pendapatan non-halal 637.176  360.556  523.923 Jumlah 637.176  360.556  590.117 Penggunaan Dana Kebajikan Sumbangan 637.176  360.556  590.117 Surplus 0 0 0 Dana kebajikan pada awal tahun 0 0 0 Dana kebajikan pada akhir tahun 0 0 0
Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  aturan  Dewan  Syariah  Nasional  mengenai  hasil  dari  denda  yaitu  diperuntukan  untuk kegiatan sosial atau dana sosial bukan masuk dalam pendapatan Bank Muamalat. Berikut kerangka konsep penetapan denda pada Bank Muamalat :

## Gambar 1. Konsep penetapan denda
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irfan  Harmoko  tentang  penetapan  denda  pada  pembiayaan bermasalah (Harmoko, 2019); (Frisliani, 2019); dan Al-Mustafa (Mustafa, 2020)

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Denda merupakan hukuman dalam bentuk uang yang harus diberikan atau dibayarkan karena tidak sesuai dengan perjanjian saat akad (Harmoko, 2019). Besaran denda telah disepakati bersama pada saat  terjadinya akad.   Pendapatan dari  denda tersebut  tidak masuk dalam sumber pendapatan bank, akan tetapi  dicatat dan dimasukkan dalam pendapatan Baitul Maal Muamalat (BMM) yang nantinya dana yang terkumpul disalurkan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kebajikan. Hal senada diungkapkan oleh Harmoko tentang penggunaan dana denda (dana non halal) pada perbankan syariah  (Harmoko, 2019); (Putri et al., 2021); (Sigit et al., 2021);  dan (Subhan, 2021). Hal ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari teori dana non halal, selaras dengan aturan DSN MUI serta hadist yang menyebutkan bahwa penambahan dari hutang merupakan riba.

## REFERENCES
Ahmad Ifham Sholihin, “Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah,” Sharianews.com. November 30,2018. Alimin, A., & Fahlefi, R. (2020). Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah.
Tsaqafah , 16 (1), 51. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.4006
Frisliani,  F.  (2019). Penerapan  denda  Bank  Muamalat  Palangka  Raya  dalam  perspektif  syariah  compliance .  http://digilib.iain- palangkaraya.ac.id/2377/
Harmoko,  I.  (2019).  ANALISIS  PENERAPAN  DENDA  KETERLAMBATAN  PEMBAYARAN  ANGSURAN  DALAM  AKAD

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 293-298 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.510 https://djournals.com/arbitrase
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000). Αγαη , 8 (5), 55. Hisamuddin, N., & Sholikha, I. H. (2014). Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Danan Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang. Ziswaf , 1 (1), 1–36.
Indira Retno Aryatie. “Bolehkah Bank Syariah Mengenakan Denda Karena Nasabah Telat Bayar?,” 2 Juni 2021 Karim, A.2013, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada Lenap,  I.  P.  (2019).  Pengungkapan  Pendapatan  Non-Halal :  Psak  109  Vs  Praktik. Jurnal  Aplikasi  Akuntansi , 3 (2),  94–116. https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45
Lenap,  I.  P.,  Karim,  N.  K.,  &  Sasanti,  E.  E.  (2021).  Pendapatan  Non-Halal,  Zakat,  Dewan  Pengawas  Syariah  dan  Reputasi  Perbankan Syariah di Indonesia. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) , 5 (1), 31–43. https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.312 Mardani, (2012), Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenada Media Group. Muamalat, B. M. (2021). Laporan Keuangan BMM Audited Tahun 2020 Publish .
Muchlis,  M.,  &  Hanafi,  K.  (2021).  Paradox  Transaksi  Non-Halal  Pada  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Manajemen , 4 (1), 39–53. https://doi.org/10.35326/jiam.v4i1.1055 MUI, D. (2000). Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Himpunan Fatwa DSN MUI . Muhammad.2003.Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pusat Study Ekonomi STIS Mustafa, M. Al. (2020). the Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah. AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah , 2 (2), 159–175. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.914 Nafis, M. C. (2011). Teori hukum ekonomi syariah .
Nasional-MUI, D. S. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. Dsnmui.or.Id , 021 , 1–8. https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view Putri, N., Syaharuddin, S., & Suhartono, S. (2021). Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review , 2 (1), 83–97. https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.20714 Rivai Veithzal dan Ariyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) Sholihin, Ahmad Ifham. 2018. Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah. sharianews.com.
Sigit, P., Saepudin, A., Bahri, S., & Purnama, Y. (2021). Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di  BMT  Purwakarta  Amanah  Sejahtera  (PAS). EKSISBANK:  Ekonomi  Syariah  Dan  Bisnis  Perbankan , 5 (1),  131–146. https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.113
Subhan. (2021). Pengungkapan Pendapatan Non Halal pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah ,
4 (1), 67. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.9690 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta:Rineka Cipta,2007). Sugiono, (2015), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta Sunan an-nasa'i bisyarhi al-hafidz Jaluddin as-suyuti / Imam Dasa'i, Jalaluddin As-Suyuthi, Imam As-Sanadi