Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2020
1 Endang Hermawan, 2 Ghinaya Bunga Pratiwi, & 3 Fitriyana Putri Fadhillah
1,2,3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: 1 endanghermawan918@gmail.com , , 2 ghinayabp@gmail.com,
3 fitriyanaputrif@gmail.com

## Abstrak
Melihat  lambatnya  penyerapan  anggaran  tentunya  akan  mencerminkan  kualitas  kinerja aparatur pemerintah, dan ini akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Melihat hal ini  peneliti  ingin  mengetahui  penyaluran  Tunjangan  Profesi  Guru  bagi  guru  madrasah  wilayah Kabupaten  Bandung  dalam  pencairannya  seringkali  terlambat  tidak  sesuai  dengan  yang direncanakan, mengindikasikan penyerapan anggaran kurang efektif. Serta mencoba menganalisis hasil  evaluasi  penyerapan  anggaran  dan  faktor  penyebab  upaya  dalam  mengatasinya.  Pada program Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tahun 2020. Metode penelitian yang di gunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  program  ini  sudah menerapkan  enam  dimensi  :  (1)  Efektivitas,  Efisiensi,  Kecukupan,  Perataan,  Responsivitas  dan Ketepatan. Namun pada indikator efektifitas  dan responsivitas masih kurang baik karena terkait dengan tidak proporsionalnya penyerapan anggaran menyebabkan responsivitas dari guru sebagai penerima tunjangan menjadi kurang baik. (2) Hambatan program ini yaitu Informasi tidak sampai kepada guru secera menyeluruh, Operator sekolah yang kurang andal dalam bidangnya dan Tidak sinkronnya data guru yang diinput. (3) Upaya mengatasinya yaitu memastikan informasi sampai kepada  guru,  peningkatan  kemampuan  operator  sekolah  serta  meningkatkan  pengawasan mengenai absen serta data guru yang di input secara online.
Kata Kunci : Evaluasi, Penyerapan Anggaran, Tunjangan Profesi Guru

## Abstract
Seeing  the  slow  absorption  of  the  budget  will  certainly  reflect  the  quality  of  the performance  of  the  government  apparatus,  and  this  will  have  an  impact  on  the  slow  economic growth. Seeing this, the researcher wants to know about the Teacher Professional Allowance for madrasa teachers in the Bandung Regency area in finding it often too late, not as planned, lacking in effectiveness. And try to analyze the results of the budget evaluation and the factors causing efforts  to  overcome  them.  In  the  Teacher  Professional  Allowance  program  at  the  Office  of  the Ministry  of  Religion,  Bandung  Regency  in  2020.  The  research  method  used  is  a  descriptive approach  with  data  collection  techniques  through  observation,  interviews,  and  documentation. The  results  of  this  program  research  have  implemented  six  dimensions:  (1)  Effectiveness, Efficiency,  Adequacy,  Care,  Responsiveness  and  Accuracy.  However,  the  indicators  of effectiveness and responsiveness are still not good because they are related to the disproportionate budget absorption causing the responsiveness of teachers as allowances to be less good. (2) This Barrier Program, namely Information does not reach the teacher as a whole, school operators
who are not reliable in their fields and the teacher data is not in synchrony being inputted. (3) Efforts to overcome this are ensuring information reaches teachers, increasing the ability of school operators  and  increasing  supervision  regarding  absenteeism  and  teacher  data  being  inputted online.
Keywords: Evaluation, Budget Absorption, Teacher Professional Allowance

## A. PENDAHULUAN
Lambatnya  penyerapan  anggaran  tentunya  mencerminkan  kualitas  kinerja  aparatur pemerintah,  dan  tentunya  akan  berdampak  pada  lambatnya  pertumbuhan  ekonomi  (Suparman, 2021)  dalam  (Juana,  2021).  Dalam  rangka  mempercepat  pembangunan  dan  mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan anggaran yang terencana yang berdampak signifikan  terhadap  arus  perekonomian  nasional.  Bagaimana  pun,  penyerapan  anggaran  pada kementerian/lembaga  memberikan  dampak  signifikan  bagi  penggerak  perekonomian  Indonesia dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah.
Kurangnya  target  dalam  penyerapan  anggaran  dapat  mengakibatkan  hilangnya  manfaat pengeluaran, karena tidak semua dana yang telah dialokasikan terpakai. Dalam hal ini pemerintah diharuskan  untuk  menggunakan  anggaran  dengan  mendahulukan  program  yang  telah diprioritaskan terlebih dahulu, maka dari itu alokasi anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien  guna  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  tersedia  untuk  membiayai  kegiatan  strategis. Sebagai  lembaga  pemerintah,  Kementerian  Agama  tentunya  mendapat  prioritas  dalam menjalankan  pemerintahannya.  Secara  khusus,  Tunjangan  Profesi  Guru  merupakan  salah  satu keluaran  prioritas  Kementerian  Agama.  Tujuannya  untuk  mengembangkan  tingkat  kualitas pendidikan  agama  dan  mendukung  rencana  wajib  belajar  selamai  12  tahun.  Tentunya  hal  ini disebabkan  karena  guru  memegang  peranan  penting  dalam  perkembangan  pendidikan  suatu negara.
Selain itu, menurut hukum. Mengenai Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang- undang  No.  14  Tahun  2005  dan  Undang-undang  No.  20  tahun  2003,  dimana  pemerintah berkewajiban memberi kemudahan untuk para tenaga pengajar untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah memberikan tunjangani profesi kepada guru dengan pendidik bersertifikat yang ditunjuk oleh penyelenggara pendidikan dan / atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi atau TPG yang diberikan kepada guru setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru.
Menurut  Undang-undang  Dasar  1945  dan  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang sistem pendidikan nasional, anggaran pendidikan harus paling sedikit 20% dari APBN. Anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan ditransfer ke berbaga daerah. Besarnya anggaran pendidikan kemungkinan besar akan memicu penyimpangan menurut Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.
Sejak tahun anggaran 2008, Kementerian Agama telah mengalokasikan Tunjangan Profes Guru  untuk  guru  agama,  dan  nominal  alokasi  anggaran  TPG  untuk  guru  PNS  mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun ternyata jika kita lihat fenomena yang terjadi di tahun 2019 dan tahun 2020 mengenai realisasi anggaran Tunjangan Profes Guru yang dikaji di setiap bulannya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung seperti yang tertera pada tabel dibawah ini,
penyerapan  anggaran  tersebut  masih  dapat  dikatakan  kurang  proporsional,  mengapa  dikatakan demikian  karena  seperti  yang  dikatakan  oleh  Pejabat  Perencana  di  Kantor  Kemenag  tersebut idealnya realisasi anggaran di setiap Triwulannya itu merata dengan capaian sebesar 25% pada masing-masing  Triwulannya.  Sementara  yang  terjadi  pada  penyerapan  anggaran  dibawah, Triwulan I tidak terjadi penyerapan anggaran sama sekali, dan terjadi penumpukan anggaran pada Triwulan IV.
Tabel 1. Realisasi Anggaran TPG Guru Non PNS Program Pendidikan Islam Tahun Anggaran
2019 & 2020 Tahun Anggaran 2019 2020 Uraian /Bulan Realisasi Anggaran Koreksi Progres Berdasarkan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Koreksi Progres Berdasarkan Realisasi Anggaran Januari Rp 0,- 0% Rp 0,- 0% Februari Rp 0,- 0% Rp 0,- 0% Maret Rp 0,- 0% Rp 0,- 0% Jumlah/Triwulan 0% 0% April Rp 19.374.591.200,- 24,81 % Rp19.963.069.300,- 23,24 % Mei Rp 7.321.629.500,- 9,38 % Rp 6.788.883.800,- 7,90 % Juni Rp 9.658.800,- 0,01 % Rp 0,- 0% Jumlah/Triwulan 34,20% 31,14% Juli Rp 13.263.995.600,- 16,99 % Rp 13.458.896.200 ,- 15,67 % Agustus Rp 54.038.800,- 0,07 % Rp 587.811.700,- 0,68 % September Rp 12.807.199.000,- 16,40 % Rp 13.512.459.200 ,- 15,73 % Jumlah/Triwulan 33,45% 32,08% Oktober Rp 7.136.012.000,- 9,14 % Rp  6.744.099.700,- 7,85 % November Rp 6.777.535.600,- 8,68 % Rp  8.940.748.700,- 10,41 % Desember Rp 11.345.595.300,- 14,53 % Rp 13.494.886.900 ,- 15,71 % Jumlah/Triwulan 32,35% 33,97% Pagu 78.090.848.000 85.906.959.000 Jumlah 78.090.255.800,00 83.490.855.500,00

## Sumber: Kementrian Agama Kab. Bandung (diolah oleh peneliti)
Berdasarkan data realisasi anggraran diatas, jika dilihat berdasarkan fenomena yang marak mengenai  penyerapan  anggaran  sekurang-kurangnya  terdapat  dua  sudut  pandang  yang  sedikit berbeda.  Pandangan  pertama,  penyerapanianggaran  tersebut  dibandingkan  dengan  realisasi anggaran pada akhir tahun. Contohnya realisasi anggaran instansi tertentu pada akhir tahun bernilai 92%  dan  dikatakan  penyerapannya  rendah.  Sedangkan  pandangan  kedua  menyoroti ketidakproporsionalitasnya penyerapan anggaran. Mengapa dikatakan tidak proporsional? Karena berdasarkan dari komentar-komentar para pengamat, realisasi anggaran sebesar 50% pada akhir triwulan III dikatakan terjadi penyerapan anggaran  yang rendah (Halim, 2014). Tidak termasuk kedalam penerima bantuan PKH, BPNT, dan bantuan Kartu Pra Kerja.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Mengacu  pada  hasil  observasi  sebelumnya  dengan  salah  satu  guru  penerima  tunjangan profesi guru di bawah naungan Kemenag Kab. Bandung, terdapat beberapa kendala yang mereka rasakan  terkait  proses  pencairan  TPG  tersebut.  Diantaranya  tenggang  waktu  pencairan  yang terkadang lambat, ataupun tunjangan yang tidak cair dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah ditanyakan lebih lanjut lagi, kepada pihak Kemenag Kab. Bandung yang mempunyai wewenang dalam  pencairan  TPG  ternyata  persoalan  tersebut  terjadi  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  hal, diantaranya  karena  telat  pengisian  absen  secara  online, human  error ,  dan  juga  miskomunikasi antara guru dan pegawai kantor kemenag tersebut.
Kabid Satker Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kab. Bandung juga menyatakan hal serupa, bahwasannya tingkat penyerapan anggaran yang tidak proporsional dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi, tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang ada di Kantor Kemenag itu sendiri, tetapi faktor kelengkapan dokumen ataupun human error pada guru  itu  sendiri  juga  dapat  menghambat proses  pencairan  anggaran  yang  sudah  terprogramkan. Artinya,  sumber  permasalahan  timbul  baik  dari  pihak  internal  maupun  eksternal.    Dimana  hal tersebut tidak jarang menjadi penghambat bagi proses penyerapan anggaran itu sendiri, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penyerapan anggaran Tunjangan Profesi Guru.
Atas  dasar  hal-hal  tersebut  rumusan  masalah  yang  diajukan  dalam  kajian  ini  yaitu mengenai permasalahan kurang proporsionalnya tingkat penyerapan anggaran Tunjangan Profesi Guru  yang  dinilai  realisasi  anggaran  di  setiap  triwulannya  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  sudah direncanakan,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  keterlambatan  serapan  anggaran  sehingga pencairan tunjangan yang seharusnya diterima oleh para guru menjadi terlambat. Maka rumusan pertanyaan  penelitian  ( research  question )  dari  penelitian  ini  yaitu  (1)  Bagaimana  evaluasi keterlambatan penyerapan anggaran Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung pada Tahun 2020. (2) Apa faktor penyebab serta upaya dari keterlambatan penyerapan Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tahun 2020.
Tujuan dari penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui bagaimana evaluasi keterlambatan penyerapan anggaran Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung pada Tahun 2020 dan faktor apa yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran tersebut terjadi serta apasaja upaya yang dapat mengatasinya.
Maka dari itu, masalah ini merupakan permasalahan yang cukup serius karena menyangkut hajat hidup banyak orang, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan apasaja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kab.  Bandung, khususnya pada program Tunjangan Profesi Guru pada tahun 2020 yang terserap tidak proporsional, dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  judul  “Evaluasi  Keterlambatan  Penyerapan Anggaran  Tunjangan  Profesi  Guru  Di  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung  Tahun 2020 ”.

## B. KAJIAN PUSTAKA Evaluasi Kebijakan
Mengacu  kepada  konsep  (Wirawan,  2011)  dalam  mendefinisikan  evaluasi  yaitu  sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek  evaluasi,  meniainya  dengan  membandingkannya  dengan  indikator  evaluasi  dan  hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Evaluasi mempunyai definisi
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
yang   beragam, Dunn (2003) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat  disamakan dengan penaksiran(appraisal), pemberian angka (rating)dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk   menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih   spesifik, evaluasi berkenaan dengan   produksi informasi mengenai nilai atau   manfaat hasil kebijakan”.
Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur  keberhasilan  program  atau  kebijakan  publik  tersebut.  Dikarenakan  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  maka  pembahasan  dalam  penelitian  ini  berhubungan  dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh Dunn (2003) untuk setiap kriterianya. Kemudian dimensi dan indikator evaluasi dapat dilihat dari: (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Pemerataan, (5) Responsivitas, (6) Ketepatan.
Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  evaluasi  adalah  proses  yang  mengukur  dan memberi  nilai  secara  obyektif  dan  valid,  seberapa  besar  manfaat  pelayanan  yang  telah  dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien. Evaluasi juga merupakan sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan.
William  N.dunn  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  suatu  rangkaian  pilihan- pilihan  yang  saling  berhubungan  yang  dibuat  oleh  lembaga  atau  pejabat  pemerintah,  seperti pertahanan  keamanan,  energy,  kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan  masyarakat,  kriminalitas, perkotaan  dan  lain-lain  (Pasolong,  2008).  Mengacu  kepada  pendapat  Suparman  (2017) bahwasannya: “Evaluasi  kebijakan,  setidaknya  memiliki  dua  tugas  utama  yaitu  untuk  menilai sejauhmana  program  mencapai  tujuan  atau  dampak  yang  diinginkan  ataukah  tidak  dan  untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”.

## Evaluasi Penyerapan Anggaran
Dalam organisasi sektor publik anggaran adalah instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang memainkan peran penting. Berbeda dengan sektor bisnis, anggaran merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh warga negara untuk informasi, masukan, kritik dan debat. Menurut  Halim  (2014)  penyerapan  anggaran  adalah: “Secara  umum  istilah  evaluasi  dapat disamakan dengan penaksiran(appraisal), pemberian angka (rating)dan penilaian (assessment), kata-kata  yang  menyatakan  usaha  untuk      menganalisis  hasil  kebijakan  dalam  arti      satuan nilainya.  Dalam  arti  yang  lebih      spesifik,  evaluasi  berkenaan  dengan      produksi  informasi mengenai nilai atau   manfaat hasil kebijakan”.
Menurut  Halim  (2014)  Terkait  rendahnya  tingkat  penyerapan  anggaran,  terdapat  dua pandangan, yaitu tingkat penyerapan anggaran yang bersangkutan dibandingkan dengan anggaran pada akhir tahun, dan tingkat penyerapan anggaran yang tidak proporsional. Berdasarkan pendapat Halim (2014) dalam bukunnya terdapat hal-hal yang menjadi penyebab penyerapan anggaran yang kurang proporsional untuk instansi verikal seperti objek penelitian yang dikaji dalam penelitian disini  yaitu  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung  yang  termasuk  ke  dalam  Instansi Vertikal.  Faktor-faktor  tersebut  diantaranya  yaitu:  (1)  Penganggaran  dan  Dokunen  Pelaksaan Anggaran, (2) Peraturan, Petunjuk Pelaksanaan dan Panitia Pengadaan, (3) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan, (4) Pelaksanaan Kegiatan.
Pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran dilaksanakan menggunakan evaluasi formatif yaitu  penilaian  terhadap  realisasi  penyerapan  anggaran  selama  proses  kegiatan  dilaksanakan.
Evaluasi  dilaksanakan  secara  berkala  (per  bulan, triwulan,  semester).  Sedangkan diakhir tahun, dilaksanakan dengan evaluasi sumatif, yaitu penilaian realisasi penyerapan anggaran selama satu tahun anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, bahwasannya evaluasi proses yang dilakukan adalah untuk  melihat  seberapa  jauh  kegiatan  yang  dilaksanakan  sudah  terlaksanan  sesuai  rencana (Suparman et al., 2018) .
Evaluasi  penyerapan  anggaran  dilakukan  melalui  penilaian  data  kinerja  dan membandingkannya  dengan  output  yang  diharapkan,  outcome  ataupun  dampak.  Evaluasi penyerapan  anggaran  dilaksanakan  untuk  memperoleh  rumusan/kesimpulan  tentang  identifikasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan cara penyelesaiannya dan rekomendasi/tindakan/kebijakan.

## Tunjangan Profesi Guru
Tunjangan  profesi  guru  merupakan  tunjangan  yang  diberikan  kepada  guru  dan  dosen pemegang  sertifikat  mengajar  sebagai  pengakuan  atas  profesionalisme  mereka.  Sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku, bahwasannya tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan seperti: (1) Sertifikat pendidik yang telah divalidasi, (2) Beban kerjanya sebagai  guru  terpenuhi,  (3)  Sertifikat  pendidik  yang  dimilikinya  sesuai  dengan  apa  yang diajarkannya, (4) Termasuk dalam guru tetap yang terdaftar di departemen, (5) Maksimal usia 60 tahun, (6) Hanya terikat pada instansi pendidikan tempat ia bertugas.
Tunjangan profesi akan diberikan pada awal tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru dari jurusan. Tunjangan profesi guru diberikan kepada guru PNS dan non PNS (TPG Non PNS).  Bagi  guru  PNS jabatan fungsional, gaji TPG sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS  yang bersangkutan. Sementara itu, menurut Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008, guru tetap non-PNS yang memiliki ijazah pendidikan tetapi belum menjadi guru fungsional dapat memperoleh tunjangan profesi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru.
Di Kementerian Agama, guru non-PNS yang berhak mendapatkan tunjangan profesi antara lain adalah guru madrasah dan guru pendidikan agama di sekolah. Sumber pendanaan pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS dilakukan oleh DIPA  Kementerian Agama Provinsi dan / atau DIPA  Kementerian  Agama  Bupati  /  Kota.  Sesuai  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  43  Tahun 2014, pembayaran tunjangan profesi guru non PNS Kementerian Agama ditetapkan oleh KPA di masing-masing satuan kerja terkait.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  menurut  Silalahi  (2012)  dapat  dikonstruksi  sebagai  satu  strategi penelitian  yang  biasanya  menekankan  kata-kata  daripada  kuantifikasi  dalam  pengumpulan  dan analisis  data,  menekankan  pada  induktif  untuk  hubungan  antara  teori  dan  penelitian,  yang tekanannya pada penempatan penciptaan teori (generation of theory) . Sejalan dengan hal tersebut berpendapat bahwasannya pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan  yang  tidak  diperoleh  oleh  alat-alat  prosedur  statistik  atau  alat-alat  kuantifikasi lainnya  dan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif:  ucapan  atau  tulisan  dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri (Suparman, 2019).
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menyajikan satu gambar yang terperinci tentang  satu  situasi  khusus,  setting  sosial,  atau  hubungan. “Penelitian  deskriptif  bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau  frekuensi adanya hubungan mengemukakan bahwa tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat” (Silalahi, 2012).
Informan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan teknik purposive sampling, dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, informan yang dipilih  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  para  pejabat  bagian  perencana  madya,  pejabat  bagian bendahara  pengeluaran,  kepala  begian  pendidikan  madrasah  di  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Bandung  dan  beberapa  guru  penerima  Tunjangan  Profesi  Guru  di  bawah  naungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Informan dipilih karena dipandang mereka mempunyai kompetensi,  memiliki  pengetahuan  luas  dan  mampu  menjelaskan  keadaan  sebenarnya  tentang obyek penelitian untuk mendapatkan data  yang spesifik tentang  Evaluasi Penyerapan Anggaran TPG di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  studi  lapangan  yang  berisi  wawancana serta  observasi  yang  dilakukan  secara  langsung  maupun  secara  online  oleh  peneliti.  Teknik pengumpulan data kedua menggunakan teknik Penelitian kepustakaan dilaksanakan melalui cara menelaah  berbagai  teori  yang  berkaitan  dengan  penyusunan  penelitian  ini,  contohnya  kita mendapatkan data dari berbagai sumber (seperti buku dan jurnal ilmiah)  yang berupa kapasitas sumber  daya  manusia,  penyerapan  anggaran,  dan  tunjangan  profesi  guru.  Adapun  operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
Tabel 2. Operasional Variabel
Kajian Aspek Kajian Parameter Sumber Evaluasi  Penyerapan Anggaran  Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian  Agama Kab.  Bandung  Tahun 2020 Efektifitas Adanya hasil yang telah dicapai 1. observasi 2. Wawancara Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai  hasil  yang dicapai. 1. observasi 2. Wawancara Kecukupan Seberapa  jauh  hasil yang  telah  tercapai dapat memecahkan masalah. 1. observasi 2. Wawancara Perataan Adanya manfaat distribusi merata kepada kelompok masyarakat. 1. observasi 2. Wawancara Reponsivitas Adanya hasil yang memuatpreferensi/nilai kelompok  dan  dapat memuaskan. 1. observasi 2. wawancara Ketepatan Adanya hasil yang dicapai bermanfaat 1. observasi 2. Wawancara
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur  kegiatan  yang  terjadi  secara  bersamaan,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan/verivikasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Dimensi Efektivitas
Efektivitas  menunjukkan  keberhasilan  dari  segi  tercapai  tidaknya  sasaran  yang  telah ditetapkan.  Jika  hasil  kegiatan  semakin  mendekati  sasaran,  berarti  semakin  tinggi  pula efektivitasnya. Berdasarkan petunjuk teknis pembayaran Tunjangan Profesi Guru terdapat prinsip efektifitas  yang  berarti  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  telah  ditetapkan  dan  dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Maka dari itu, jika realisasi dari program pemberian Tunjangan Profesi Guru ini dapat dikatakan efektif apabila hasil  akhirnya  rapat  mencapai  tujuan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya.  Sedangkan  apabila realisasinya rendah, maka program Tunjangan Profesi Guru pun dapat dikatakan belum efektif.
Berikut  adalah  hasil  wawancara  dengan  Soni  Sonjaya,  S.  Sos,  M.  Si.  Bagian  Perencana Madya  pada  sub  bagian  tata  usaha  kantor  Kemenag  Kab.  Bandung  pada  Hari  Senin,  4  Januari 2021: “program TPG ini, jika dilihat secara realisasinya saja disetiap tahunnya memang sudah dapat  dikatakan  efektif  karena  telah  mencapai  lebih  dari  angka  95%.  Tapi,  jika  dilihat  lebih detailnya lagi, karena TPG ini kan menyangkut hajat perut banyak orang maka kita perlu teliti lebih dalam lagi. Seharusnya pencairan tunjangan ini terjadi di setiap bulannya. Tetapi ternyata penyerapan  anggaran  disetiap  triwulannya  saja  terkadang  tidak  efektif.  Terkadang  ada  yang realisasinya  0  adapula  yang  diatas  rencana.  Jadi  sering  terjadi  penumpukkan  di  akhir  tahun. Maka  dapat  dikatakan  bahwa  program  ini  sudah  efektif  tetapi  kurang  proporsional  saja  jika dilihat realisasinya disetiap triwulannya.”
informan lain Bagus Jatmika Hasanuddin, ST bagian Bendahara Penerimaan/Pengeluaran sub bagian tata usaha kantor Kemenag Kab. Bandung   mengatakan pada hari Senin, 5 juli 2021 mengatakan bahwa: “program tpg yg di luncurkan oleh kementerian agama sudah cukup efektif karena realisasinya rata-rata disetiap tahunnya sudah mencapai lebih dari 95% dan juga tpg ini ntuk  memotifasi  guru  agar  lebih  professional  dalam  mengajar  kepada  anak  didiknya  sehingga dapat meningkatkan kualitas didik peserta didik.”
Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2) Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif.
3) Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif.
4) Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif.
5) Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.
Dari  penjelasan  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  efektivitas  program  Tunjangan Profesi  Guru  di  Kantor  Kementerian  Agma  Kabupaten  Bandung  Tahun  anggaran  2020  dapat
dikatakan sudah efektif dengan realisasi sebesar 97%, tetapi dengan perbandingan antara realisasi dengan target anggaran pada tahun 2020 disetiap triwulannya memiliki presentase yaitu 25%, pada tahun tahun 2020 triwulan I tidak terjadi pencairan yaitu 0%, pada triwulan II mengalami kenaikan menjadi 31,14 %, pada triwulan III yaitu sebesar 32,08% dan pada triwulan IV 33,97%. Dalam 4 triwulan  tahun  di  tahun  2020  program  Tunjangan  Profesi  Guru  di  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Bandung  dapat  dikatakan  kurang  efektif  karena  persentase  kurang  proporsional  di setiap triwulannya yang disebabkan karena terjadi penumpukkan pencairan di akhir tahun.

## Dimensi Efisiensi
Efisiensi menunjukkan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.  Henry  (1988)  mengemukakan  bahwasannya  evaluasi  efisiensi  pada  dasarnya mempersoalkan berapa perbandingan antara input atau sumber daya yang digunakan oleh program dengan outputnya atau apa layanan yang diterima oleh kelompok sasaran. Sejalan dengan hal ini, untuk mngetahui efisiensi dari program pemberian Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan pada pelaksaan program Tunjangan Profesi Guru.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sony Sonjaya selaku pejabat madya bidang perencanaan  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung  pada  hari  Rabu,  4  Januari 2021: “program kebijakan TPG dengan realisasi sudah sesuai dan diantara rencana dan realisasi program  kebijakan  TPG  tersebut  tidak  surplus  atau  terjadi  kelebihan  dana  dari  yang  sudah direncanakan.  Kalaupun  mungkin  terjadi  kelebihan  dana  pada  beberapa  triwulan  yang  diatas 25%  itu  karena  membayar  tunggakan  pada  triwulan  sebelumnya  yang  tidak  terjadi  pencairan sama sekali. Jadi jika diakumulasikan dalam satu tahun, tetap presentasenya dibawah 100%, tidak ada surplus. Artinya, jika dilihat dari sisi penghematan biaya, TPG ini sudah cukup efisien karena kita tidak pernah mencapai lebih dari yang telah dianggarkan.”
Berdasarkan realita yang peneliti amati dari laporan realisasi anggaran maupun di lapangan bahwa  program  Tunjangan  Profesi  Guru  tahun  2020  dapat  dikatakan  efisien  karena  dalam  segi penganggaran Kantor Kemneterian Agama Kabupaten Bandung telah melakukan efisiensi dengan menerapkan  beberapa  usaha  dalam  mencapai  target  realisasi  yang  diinginkan.  Selain  itu,  bila dilihat dari data laporan realisasi anggaran, realisasi belanja langsung tidak melebihi dari target anggaran yang ditargetkan

## Dimensi Kecukupan
Mengacu  kepada  pendapat  Dunn  (2003)  mengatakan  bahwa  kecukupan (adequacy) berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektivitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau kesempatan  yang  menumbuhkan  adanya  masalah.  Dari  pendapat  diatas  dapat  diketahui  bahwa kecukupan memiliki  hubungan  efektivitas  yang  memprediksi jauh tidaknya  alternatif  kebijakan yang ada, dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam meyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  guru  penerima  Tunjangan  Profesi  Guru  yaitu  ibu Nanung  Siti  M.  S.  Pd.I  pada  tanggal  18  Juni  2021  beliau  mengatakan  bahwa: “ya,  sebagai penerima  tunjangan  ini  tentunya  sudah  sangat  membantu,  karena  honor  yang  saya  terima  di sekolah tidak terlalu besar, maka dengan adanya tunjangan ini tentunya sangat membantu para guru yang memiliki pendapatan rendah. Apalagi bagi guru honorer tentunya tunjangan ini sangat membantu sekali. Karena berdasarkan keluhan dari teman0teman saya terkadang ada pula guru yang  hanya  bergantung  kepada  tunjangan  ini  saja.  Mereka  tidak  mendapatkan  honor  dari
sekolahnya  dikarenakan  mungkin  sekolahnya  sedang  memprioritaskan  para  guru  yang  tidak mendapatkan tunjangan ini” .
Maka dari itu, sesuai dengan tujuan pemberian Tunjangan Profesi ini yaitu bertujuan salah satunya  meningkatkan  kesejahteraan  guru,  dapat  dikatakan  program  ini  sudah  cukup  berhasil. Dalam hal ini semua upaya yang dilakukan oleh Kantor Kemneterian Agama Kabupaten Bandung untuk  mewujudkan  program/kegiatan  dari  Tunjangan  Profesi  Guru  sesuai  dengan  sasaran  yang telah ditargetkan dinilai sudah mencukupi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberian Tunjangan Profesi Guru. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa yang mengelola TPG ini sudah melakukan  upaya  yang  maksimal  baik  dari  sisi  anggaran  maupun  dalam  pelaksanaannya  agar anggaran bisa terrealisasi.

## Dimensi Perataan
Pada  dimensi  perataan,  Dunn  (2003)  mengatakan  bahwa: “Perataan  yaitu  adanya  biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda”. Maka dari itu, tunjangan  ini  hanya  diditribusikan  kepada  mereka  yang  memenuhi  kualifikasi  tertentu,  tidak sembarang  diberikan  guru  yang  tidak  memenuhi  kualifikasi.    Berdasarkan  hasil  pengamatan peneliti  bahwa  biaya  atau  anggaran  merata  kepada  kelompok  masyarakat  tidak  berlaku  pada anggaran tunjangan profesi guru, karena tunjangan profesi guru ini hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi harus menjamin bahwa pemberian bantuan ini tepat sasaran, waktu, jumlah dan tepat penggunaan. Yang dimaksud tepat penggunaan dalam hal ini  adalah  bahwa  tunjangan  profesi  berdampak  pada  tercapainya  tujuan  tunjangan  profesi. Sasarannya  yaitu  guru  madrasah,  kepala madrasah,  dan  pengawas  yang  berstatus  PNS  maupun tidak  dengan  persyaratan  tertentu.  Diantaranya  adalah  memiliki  sertifikat  pendidik,  memenuhi beban kerja, dll.

## Dimensi Responsivitas
William N. Dunn mengemukakan bahwa: “Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis  yang  dapat  memuaskan  semua  kriteria  lainnya  (efektivitas,  efisiensi,  kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003).
Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, presfensi dan nilai dari kelompok-kelompok  tertentu  terhadap  kriteria  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan  dan  kesamaan. Tetapi pada prosesnya pencairan Tunjangan Profesi masih mendapatkan beberapa respon kurang baik  dari  pihak  penerima  tunjangan  dikarenakan  ketidakjelasan  waktu  pencairannya,  sehingga menghambat kepada mereka yang menggantungkan hidupnya hanya pada tunjangan tersebut.
Tunjangan Profesi harus memberikan manfaat untuk meningkatkan profesionalitas guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kegiatan peningkatan profersionalitas tersebut meliputi  kegiatan pengembangan diri, penelitian, dll. Belanja pegawai yang dibayarkan oleh masing-masing guru, kepala  dan  pengawas  dari  tunjangan  profesinya  untuk  kegiatan  peningkatan  profersionalitas dilaporkan setiap semesternya kepada atasan langsung.

## Dimensi Ketepatan
Dapat diketahui bahwa ketepatan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga bisa dilihat apakah dapat memecahkan masalah tersebut atau justru malah menimbulkan masalah yang lain. Maka dari itu, jika dilihat berdasarkan tujuaan utama pemerintah memberikan tunjangan profesi
kepada guru adalah untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut guna memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan sehingga guru tersebut dapat dikatakan sebagai guru yang profesional.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  guru  penerima  Tunjangan  Profesi  Guru  yaitu  ibu Nanung Siti M. S. Pd.I pada tanggal 18 Juni 2021 beliau mengatakan bahwa: “tentunya dengan adanya  kebijakan  ini,  maka  gurupun  mendapatkan  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi seperti  halnya  jam  kerja  yang  ditambah,  juga  sebelum  guru  tersebut  mendapatkan  sertifikasi, mereka diberi pendidikan terlebih dahulu dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, misalnya selama 6 bulan penuh mereka diharuskan mengikuti program pelatihan di universitas yang telah ditetapkan.  Dengan  adanya  persyaratan  tersebut  setidaknya  dapat  membekali  guru  dengan menjadikannya guru yang lebih profesional lagi”.
Pada  kriteria  ketepatan,  bersadarkan  yang  peneliti  amati  sudah  sangat  tepat  program pemberian  ini  diberikan  dalam  mewujudkan  keprofesionalan  guru  dan  meningkatkan  prestasi belajar anak, juga meningkatkan kesejahteraan guru sesuai dengan tujuan program kebijakan ini.
Faktor  Penghambat  dalam  Evaluasi  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2020
Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat bendahara bagian pengeluaran sub tata usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung bahwasannya persyaratan yang diberikan oleh  guru  kepada  lembaga  tidak  lengkap  seperti  s35  yaitu  absen  online  dan  s36  yaitu  surat keputusan analisis penerima tunjangan. Biasanya terjadi karena informasi yang tidak tersampaikan secara  menyeluruh  kepada  guru,  atau  juga  kendala  sedikit  ada  di  guru,  dengan  jumlah  guru  yg sangat banyak kadang informasi tidak sampai kepada guru secera menyeluruh.
Berbeda  dengan  pendapat  operator  sekolah,  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  guru penerima Tunjangan Profesi Guru yaitu ibu Ella Chasifah. S. Pd. Selaku guru juga operator sekolah pada tanggal 18 Juni 2021 beliau mengatakan bahwa: “yang menjadi penghambat kepanapa ada guru mislkan yang protes tunjangannya tidak cair, kadang yang saya alami, selain persyaratan absen guru tersebut yang kurang, atau persyaratan administrasi lainnya yang kurang, ada juga miss komunikasi antara guru dan operator sekolah misalkan, dulu sekolah tersebut dibawah saya yang menanganinya, tetapi ternyata mereka ingin mengganti operator sendiri, sehingga operator yang  baru  terkadang  masih  belum  paham  mengenai  sistematikanya  karena  tidak  terkadang SIMPATIKA itu suka error juga. Karena kalau sekarang sistemnya itu input data absen langsung satu sekolah, tidak satu satu guru lagi. Jadi kalau misalkan yang bermasslahnya hanya satu orang dalam satu sekolah tersebut, maka guru lainpun yang ada di sekolah tersebut ikut kena imbasnya. Ya itu, tunjangannya jadi tidak cair, misalkan”.
Maka dari itu, berdsarkan hasil wawancara diatas, yang menjadi faktor penghambat dalam proses pencairan Tunjangan Profesi Guru tahun 2020 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten bandung adalah:
1) Informasi  tidak  sampai  kepada  guru  secera  menyeluruh,  karena  jumlah  guru  yang  sangat banyak.  Maka  dari  itu  terkadang  ada  persyaratan  yang  tidak  lengkap  dan  juga  guru  yang menerima tunjangan, telat mengisi absen yang di input secara online oleh operator masing- masing sekolah.
2) Operator sekolah yang kurang andal dalam bidangnya, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat pada tersendatnya proses pencairan.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
3) Faktor penghambat terakhir, penyaluran tunjangan bagi guru tidak jarang menemui masalah. Masalah itu misalnya tidak sinkronnya data guru yang diinput operator sekolah dengan yang ada  pada  Simpatika.  Tidak  samanya  data  yang  ada  menyebabkan  data  menjadi  tidak  valid hingga  berakibat  pada  tidak  tercantumnya  nama  guru  penerima  tunjangan  dalam  Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang terbit setiap semester. Apabila nama guru tidak tercantum dalam SKTP, maka pemerintah tidak berwenang menyalurkan tunjangan tersebut.
Upaya dalam Mengatasi Hambatan Evaluasi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2020
1) Kejelasan  informasi  mengenai  pencairan  harus  benar-benar  tersampaikan  merata  kepada semua  guru,  misalkan  dengan  menyampaikannya  melalui  media  whatsapp  ataupun  media online lainnya yang sering dipakai oleh kalangan guru penerima tunjangan.
2) Sebaiknya  para  pengawas  sekolah  senantiasa  selalu  mengingatkan  untuk  para  guru  input absen secara online tersebut. ataupun cara pengisian absensi secara online dapat dibuat lebih mudah dan simpel.
3) Operator sekolah harus yang benar-benar profesional. Tidak jarang di sekolah-sekolah kecil hanya mengandalkan guru  yang mungkin sedikit mengerti mengenai sistem komputerisasi. Tetapi tidak memahami betul mengenai sistem yang digunakan dalam program ini.
4) Persoalan terakhir sebenarnya dapat diatasi, salah satunya melalui peran aktif guru yang ikut memantau  data  yang  diinput  operator  sekolah  pada  Simpatika.  Guru  sebenarnya  memiliki cukup waktu untuk mengecek ke-valid-an data sebelum Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)  diterbitkan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  setiap  satu semester.  Data  yang  sama  dan  valid  berarti  meminimalisasi  masalah  saat  penyaluran tunjangan.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  peneliti  tulis  mengenai  evaluasi penyerapan  anggaran  Tunjangan  Profesi  Guru  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bandung Tahun 2020 dapat disimpulkan dengan mengacu kepada enam dimensi menurut  Dunn (2003)  diperoleh  kesimpulan  bahwa  evaluasi  penyerapan  anggaran  Tunjangan  Profesi  Guru  di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tahun 2020 sudah baik, terbukti dengan sudah menerapkan enam dimensi mengenai evaluasi, yaitu sebagai berikut:
1. Efektivitas,  terkait  dengan  pelaksanaan  pemberian  Tunjangan  Profesi  Guru  di  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung per satu Triwulannya masih kurang proporsional dengan penyerapan anggaran di awal triwulan 0% dan penumpukkan di akhir triwulan sebesar 38%, termasuk kedalam kategori kurang efektif.
2. Efisiensi,  terkait  dengan  pelaksanaan  pemberian  Tunjangan  Profesi  Guru  di  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung  sudah  melakukan  efisiensi  sejak  dalam  proses penganggaran  karena  dari  tahun  2015-2020  realisasi  belanja  langsung  tidak  melebihi  dari target anggaran yang telah ditetapkan.
3. Kecukupan,  terkait  dengan  pelaksanaan  pemberian  Tunjangan  Profesi  Guru  di  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung  sudah  mencapai  sasaran  anggaran  yang  telah ditargetkan dan mencukupi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberian tunjangan
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
ini,  hanya  saja  dalam  proses  pencairan  disetiap  bulannya  yang  mengalami  keterlambatan. Sesuai  dengan  tujuan  pemberian  Tunjangan  Profesi  ini  yaitu  bertujuan  salah  satunya meningkatkan kesejahteraan guru, dapat dikatakan program ini sudah cukup berhasil.
4. Perataan, terkait dengan pemberian Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sudah merata kepada guru yang memang sudah memenuhi kriteria dan mendapat nilai baik dengan manfaat dari pencapaian hasil yang dirasakan oleh guru sebagai penerima layanan dan pemerintah sebagai penyedia layanan.
5. Responsivitas,  terkait  dengan  pelaksanaan  pemberian  Tunjangan  Profesi  Guru  di  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sebenarnya sudah sangat membantu guru dengan adanya program ini karena dapat menambah pendapatan mereka, tetapi kendalanya ada dalam tahap  pencairan  yang  tidak  jelas  waktunya  sehingga  menyebabkan  perekonomian  mereka tersendat.
6. Ketepatan,  terkait  dengan  pelaksanaan  pemberian  Tunjangan  Profesi  Guru  di  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung  sudah  tepat  karena  berdasarkan  tujuaan  utama pemerintah  memberikan  tunjangan  profesi  kepada  guru  adalah  untuk  meningkatkan kompetensi  guru  tersebut  guna  memperbaiki  kualitas  dan  mutu  pendidikan  sehingga  guru tersebut dapat dikatakan sebagai guru yang profesional.
Adapun hambatan dalam pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru adalah Informasi tidak  sampai  kepada  guru  secera  menyeluruh,  Operator  sekolah  yang  kurang  andal  dalam bidangnya  dan  Tidak  sinkronnya  data  guru  yang  diinput.  Upaya  mengatasinya  yaitu  selalu berupaya  untuk  memastikan  informasi  sampai  kepada  guru,  peningkatan  kemampuan  operator sekolah  serta  meningkatkan  pengawasan  mengenai  absen  serta  data  guru  yang  di  input  secara online.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage publications.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua (Terjemahan) (Kedua). Gajah Mada University Pers.
Engkus, E. (2020). Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai melalui E-Warong. Jurnal Penelitian Komunikasi , 23 (1).
Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik . Salemba Empat.
Henry, N. (1988). Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan. Terjemahan: Luciana D. Lontoh . Rajawali.
Juana, Tedi., Suparman,N,Tri Sakti F.(2021). Responsiveness of Local Government Anticipating Industrialization Impact on The Environmnet in  Subang Regency. Jurnal Magister Administrasi
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Publik. Vol. 1 (2), pp. 112-121. DOI:https:// doi.org/10.31629/jmap.v1i2.3668
Pasolong, H. (2008). Kepemimpinan Birokrasi . CV Alfabeta.
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial . PT. Refika Aditama.
Suparman,  N.  (2017).  Evaluasi  Kebijakan  Pendelegasian  sebagian  Kewenangan  Bupati  kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Subang Tahun 2015. Politik Indonesia Indonesian Political Science Review 2 , 2 .
Suparman,  N.,  Engkus,  E.,  Syamsir,  S.,  Fadjar,  F.,  &  Mubarok,  M.  (2019).  Implementasi Kebijakan  Pemungutan  Pajak  Hotel  Atas  Rumah  Kos  Di  Kota  Bandung. Kolaborasi :  Jurnal Administrasi Publik , 5 (3), 304–318. https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2787
Suparman, N., Sakti, F. T., & Engkus, E. (2018). Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area , 6 (2), 122. https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1781
Wirawan. (2011). Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi . Raja Grafinder.