## KONTROVERSI PEMBANGUNAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG MENURUT TINJAUAN HUKUM
Antonius Sepsia Melando 1 , Brezillya Anggraini Winardi 2 , Tito Tirto Wicahyo 3 , Pramana Ardiansyah 4 1,2,3,4 Universitas Tulungagung Email: antoniussepsia@gmail.com

## ABSTRACT
The problem regarding the existence of waste in the Tulungagung Regency area, until now has been classified as having no end and beginning, there are always cases of pollution every day, at every time, in every condition. This is due to inappropriate waste management by the government, and the lack  of  public  awareness  of  waste  management.  This  study  uses  a  normative  juridical  research approach. Which aims to discuss how the implementation of laws and regulations regarding waste management and environmental management for the construction of Temporary Shelters in several places  in  Tulungagung  Regency.  Based  on  the  results  of  this  study,  it  can  be  concluded  that  the construction  of  temporary  shelters  in  Tulungagung  is  still  not  in  accordance  with  the  laws  or regulations. This can be seen from the negative impacts caused by the existence of temporary shelters. Keywords: Temporary shelter, trash, laws

## ABSTRAK
Persoalan  mengenai  adanya  sampah  di  wilayah  Kabupaten  Tulungagung,  sampai  saat  ini tergolong  tidak  ada  ujung  dan  pangkalnya,  selalu  ada  bentuk  kasus  pencemaran  disetiap  harinya, disetiap waktu, disetiap kondisi. Hal tersebut  disebabkan karena pengelolaan sampah yang kurang tepat oleh pemerintah, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Yang bertujuan untuk membahas  mengenai  bagaimana  implementasi  dari  undang-undang  dan  peraturan  mengenai pengelolaan  sampah  dan  pengelolaan  lingkungan  terhadap  pembangunan  Tempat  Penampungan Sementara yang ada dibeberapa tempat di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) di Tulungagung masih belum sesuai dengan Undang Undang atau peraturan yang mengatur. Hal ini dapat dilihat dari adanya dampak dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya tempat penampungan sementara (TPS).
Kata Kunci : Tempat Penampungan Sementara, Sampah, Undang Undang

## PENDAHULUAN
Permasalahan  lingkungan  semakin  hari  semakin  bertambah  banyak  dan  beragam dampaknya.  Semakin  meningkatnya  populasi  manusia,  juga  akan  berdampak  pada peningkatan intensitas permasalahan lingkungan. Karena sifat manusia yang angkuh dan acuh dapat memperburuk kerusakan lingkungan.
Permasalahan  mengenai  lingkungan,  yang  paling  sering  kita  ketahui  atau  paling familiar dan dapat kita temui di lingkungan sekitar kita yaitu mengenai sampah. Sampah yang merupakan hasil limbah dari aktivitas manusia dapat menimbulkan dampak kerusakan yang cukup besar bagi lingkungan. Sampah atau limbah yang dihasilkan manusia dapat mencemari
lingkungan  serta  menyebabkan  dampak  yang  bisa  berakibat  fatal,  seperti  halnya  bencana alam banjir yang terjadi akibat penumpukan sampah di sungai, timbulnya berbagai penyakit akibat  dari  adanya  pengelolaan  sampah  yang  kurang  baik  seperti  membangun  tempat penampungan  sampah  sementara  (TPS)  di  area  yang  padat  penduduk.  Tercemarnya lingkungan  juga  akan  mengganggu  sistem  alami  dari  lingkungan  tersebut,  komponen  yang terdapat pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak (I.M.A. Permadi, 2013) . TPS biasanya digunakan untuk pengumpulan sampah dan proses pemindahan sampah yang akan diangkut oleh truk ke TPA, TPS juga berfungsi langsung sebagai pengomposan (Riduan, 2021 : 35) .
Persoalan mengenai adanya sampah di wilayah Kabupaten Tulungagung, sampai saat ini tergolong tidak ada ujung dan pangkalnya, selalu ada bentuk kasus pencemaran disetiap harinya, disetiap waktu, disetiap kondisi (Dewi et al., 2022) . Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan sampah yang kurang tepat oleh pemerintah, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat  terhadap  pengelolaan  sampah  tersebut.  Padahal  jika  pengelolaan  sampah menggunakan  model  pengelolaan  sampah  yang  tepat  serta  menerapkan  prinsip-prinsip dalam aturan-aturan yang telah ada, maka lingkungan sekitar dapat terjaga serta masyarakat terhindar dari berbagai penyakit.
Dibeberapa  tempat  di  daerah  Kabupaten  Tulungagung  ada  beberapa  tempat  yang area tempat penampungan sampah sementaranya masih berdekatan dengan area yang ramai penduduk,  bahkan  bersebelahan  dengan  TPS  tersebut.  Hal  ini  tentu  dapat  menimbulkan dampak  yang  membahayakan  terhadap  kesehatan  bagi  penduduk  disekitar  TPS  tersebut. Merujuk pada pasal 4 UU No.8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa “Pengelolaan  sampah  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan  kualitas lingkungan…”.  Dari  pasa l  tersebut  kita  dapat  mengetahui  serta  menyimpulkan  bahwa pengelolaan sampah, terutama pada tempat pembuangan sementara dibeberapa daerah di Kabupaten  Tulungagung  masih  kurang  tepat,  karena  tempatnya  yang  terlalu dekat dengan pemukiman  penduduk  dimana  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  masalah  kesehatan  dan kelestarian  lingkungan,  juga  tidak  adanya  sarana  untuk  pemilahan  sampah  menjadikan sampah tercampur dan menyebabkan bau yang tidak sedap yang berdampak pada lingkungan sekitarnya.
Seharusnya  pembangunan  tempat  penampungan  sementara  (TPS)  di  Tulungagung harus berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Undang-undang atau
peraturan dibuat atas dasar kepentingan tertentu. Sama halnya dengan undang-undang dan peraturan  mengenai  pengelolaan  sampah,  peraturan  mengenai  sampah  dibuat  atas  dasar untuk  melindungi  kepentingan  umum  dan  meciptakan  lingkungan  dan  masyarakat  yang sehat, seperti yang di amanatkan pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi dari undang-undang dan peraturan mengenai pengelolaan sampah dan  pengelolaan lingkungan terhadap pembangunan Tempat Penampungan Sementara yang ada dibeberapa tempat di Kabupaten Tulungagung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian yang  menganalisis  penerapan  teori  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dengan pengumpulan  data  melalui  literatur  dan  melukakan  wawancara  dengan  narasumber, pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkut  paut  dengan  permasalahan  (isu  hukum)  yang  sedang  dihadapi,  sehingga penelitian  ini  nantinya  dapat  memberikan  arahan  teori  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan terhadap suatu masalah dalam peristiwa hukum, khususnya dalam hal penerapan peraturan  perundang-undangan  mengenai  hukum  lingkungan  terhadap  pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) yang ada dibeberapa tempat di Tulungagung.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tempat  Pembuangan  Sementara  (TPS)  adalah  tempat  sebelum  sampah  diangkut  ke tempat pendaur ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Istilah TPS  (tempat  pembuangan  sementara)  muncul  pertama  sekali  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan  menteri  lingkungan  hidup  dan  menteri  pekerjaan  umum  yang  merupakan peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah.    Tempat  Pembuangan  Sementara  (TPS)  adalah  tempat  lokasi  sebelum  sampah
diangkut  ke  tempat  pendaur  ulang,  pengelolaan,  dan  /atau  tempat  pengelolaan  sampah terpadu.
Dalam pembangunan TPS terdapat berbagai polemic dalam masyarakat, maka dari itu untuk pembangunan TPS diperlukan keserasian dan keseimbangan antara kebijakan Institusi Kebersihan  dan  Pemerintah  dengan  pendapat,  keinginan  dan  perilaku  masyarakat  yang menjadi  pengguna  TPS  tersebut  yang  juga  disesuaikan  dengan  Standar  Nasional  Indonesia yang berlaku sehingga akan diperoleh wadah TPS yg ideal (Faisal Rahman, Dian Rahayu Jati, 2017) .
Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Mengenai Pengelolaan Sampah Khususnya pada Pembuatan atau Pembangunan TPS
Di  era  yang  semakin  hari  semakin  berkembang  pesat,  manusia  bereksperimen  dan berusaha  menciptakan  hal-hal  yang  baru,  demi  mempertahankan  hidupnya.  Contohnya seperti bereksperimen membuat suatu usaha makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang nantinya  akan  digunakan  dan  mungkin  dijual  demi  mendapatkan  keuntungan  dan  dapat bermanfaat  bagi  hidupnya.  Dari  eksperimen  dan  usaha  tersebut  muncul  permasalahan lingkungan  yang  dihadapi,  yaitu  mengenai  limbah  atau  sampah  yang  dihasilkan  dari eksperimen  tersebut.  Oleh  karena  itu  pemerintah  membuat  suatu  kebijakan  mengenai pengelolaan sampah demi melestarikan lingkungan.
Di Indonesia sudah memberikan secara khusus aturan mengenai pengelolaan sampah ini, didasarkan pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”,  pemerintah  membuat  beberapa  peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan. Berikut beberapa undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan terutama pada pengelolaan sampah.
• Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah
• Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2012  tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Dalam  undang-undang  tersebut  mengatur  mengenai  tata  cara  pengelolaan  sampah, fasilitas-fasilitas  penunjang  dalam  menangani  banyaknya  sampah  yang  dihasilkan  oleh manusia.  Seperti  pembangunan  tempat  penampungan  sampah  sementara  (TPS).
Pembangunan tempat penampungan sampah sementara tidak bisa hanya dibangun dengan seenaknya,  ada  regulasi  yang  mengatur  bagaimana  seharusnya  TPS  ini  dibangun  supaya memenuhi tujuan dari pengelolaan sampah itu sendiri yang termuat dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  jo.    Pasal  2  PP  No.  81  Tahun  2012  tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Peraturan Pemerintah, 2012) . Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa “Pengelolaan sampah bertujuan untuk  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan  kualitas  lingkungan  serta  menjadikan sampah sebagai sumber daya”.
Pembangunan  TPS  juga diatur  dalam pasal  20  ayat  (4)  Permen  Pekerjaan  Umum  No. 03/PRT/M/2013  tentang  Penyelenggaraan  Prasarana  dan  Sarana  Persampahan  dalam Penanganan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga,  yang berbunyi (Kementerian Pekerjaan Umum, 2013) :
Penyediaan TPS harus memenihi kriteria teknis :
a. Luas TPS sampai dengan 200 m2;
b. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah;
c. Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
d. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
e. Lokasinya mudah diakses;
f. Tidak mencemari lingkungan;
g. Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
h. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
Selain  dari  beberapa  peraturan  diatas,  ada  juga  peraturan  daerah  Kabupaten Tulungagung yang mengatur mengenai pembangunan TPS ini, yaitu Perda No. 19 Tahun 2010 (Perda, 2010) . Dalam pasal 21 ayat 2 dijelaskan bahwa “TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah dan terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan kein dahan lingkungan.” Dan pada pasal 21 ayat 3 disebutkan bahwa “TPS berkapasitas sekurang-kurangnya 6 m 3 .”
Dalam  proses  pembangunan  TPS  seharusnya  memperhatikan  peraturan-peraturan yang telah dibuat dan disepakti diatas, karena hal tersebut menyangkut pada kepentingan
banyak orang, terutama masyarakat yang berada di area TPS tersebut. Serta sebagai bahan pertimbangan pengaruhnya terhadap lingkungan disekitarnya.

## Dampak Pembangunan TPS di Beberapa Tempat di Daerah Tulungagung
Saat ini kota-kota yang penduduknya sangat padat, menghadapi kendala yang sangat besar  untuk  mengefektifkan  pengelolaan  sampah,  diantanya  yang  paling  sulit  yaitu pengumpulan, pemindahan, pengangkutan serta pembuangan akhir (Soma, 2010 : 30) . Maka dari  itu  tujuan  pembangunan  tempat  penampungan  sementara  merupakan  gagasan  yang baik untuk menanggulangi masalah sampah yang semakin hari semakin meningkat. Dengan adanya  TPS  ini  menimbulkan  berbagai  dampak,  baik  dampak  positif  dan  negatif.  Dampak positifnya  masyarakat  akan  lebih  mudah  membuang  sampah.  Namun,  jika  tidak  dikelola dengan benar, maka adanya TPS ini akan menimbulkan dampak negatif yang sangat serius bagi kehidupan mahluk hidup dan lingkungan hidup (Rafly et al., 2022 : 902) .
Kebiasaan  membuang  sampah  sembarangan  hampir  dilakukan  disemua  kalangan masyarakat, tidak hanya warga miskin, bahkan yang berpendidikan tinggi pun melakukannya. Ini  sangat  menyedihkan  karena  minimnya  pengetahuan  tentang  sampah  dan  dampaknya. Perilaku  buruk  ini  semakin  menjadi  karena  minimnya  sarana  kebersihan  yang  mudah dijangkau  oleh  masyarakat  ditempat  umum (Suartika,  2011  :230) .  Pembangunan  TPS  di Tulungagung  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat.  Adanya  TPS  tersebut  menjadikan masyarakat mudah untuk membuang sampah. Masyarakat yang dulunya membuang sampah di  sungai,  sekarang  mereka  membuang  sampah limbah  rumah tangga  dibeberapa  titik TPS yang  ada  di  Tulungagung.  Hal  tersebut  dapat  memberikan  dampak  terhadap  kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan alam, dan mencegah bencana yang dapat ditimbulkan dari tumpukan sampah di sungai seperti banjir.
Namun  timbul  masalah baru  akibat  adanya  TPS tersebut, hal tersebut terjadi  karena pengelolaan sampah yang tidak benar. Tidak hanya pengelolaannya saja, pembangunan yang tidak  didasarkan aturan-aturan  yang  telah dibuat,  juga  dapat  menimbulkan  permasalahan, karena sebuah aturan dibuat pasti sudah ada penelitian sehingga dapat meminimalisir resiko dan dampak lingkungan setelah sebuah TPS itu dibangun dan difungsikan. Ketersediaan TPS juga sering menimbulkan masalah bagi masyarakat seperti akibat penimbunan sampah yang terlalu lama di TPS berpotensi untuk mencemari badan air dan mencemari tanah (Riska Wani E.P.P.A, Lismawati, 2021 : 71) .
Seperti  pembangunan  TPS  di  beberapa  tempat  di  Tulungagung  yang  mengakibatkan pencemaran di lingkungan sekitarnya, karena pembangunan TPS tersebut tidak memenuhi kriteria dalam aturan yang telah tercantum pada peraturan perundang-undangan yang ada. Adanya  TPS  tersebut  malah  membawa  masalah  yang  serius.  Akan  tetapi  masyarakat  tidak menghiraukannya. Masyarakat sekitar masih belum paham dan mengerti mengenai dampak yang  timbul  akibat  menumpuknya  sampah  di  TPS  tersebut.  Ada  juga  masyarakat  yang mengerti akan bahayanya dampak penumpukan sampah di TPS tersebut, namun tetap tidak menghiraukannya,  karena  mereka  tidak  ada  pilihan  lain.  Tempat  tinggal  dan  usaha  yang mereka  miliki  sudah  terlanjur  tumbuh  dan  besar  ditempat  itu,  dan  mereka  tidak  memiliki tempat lain untuk tinggal.
Berikut  dampak  yang  timbul  akibat  pencemaran  lingkungan  yang  disebabkan  oleh pembangunan  TPS  dibeberapa  tempat  di  Tulungagung  yang  tidak  memenuhi  syarat  dan kriteria yang diatur dalam undang-undang :
a. Terganggunya keseimbangan lingkungan
Pencemaran lingkungan akibat dari adanya TPS yang tidak memenuhi syarat dan kriteria  yang  diatur  dalam  undang-undang  akan  otomatis  merusak  suatu keadaan  yang  pada  awalnya  baik  menjadi  kurang  baik.  Banyak  pihak  yang terganggu,  bukan  hanya  manusia  saja  namun  juga  binatang  hingga  tumbuh- tumbuhan.
b. Mengganggu dan merusak estetika
Pembangunan TPS yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yang diatur dalam undang-undang  dengan  membangun  TPS  di  depan  Rumah  Makan  sebagai contohnya,  akan  merusak  sebuah  estetika  lingkungan  yang  seharusnya  orang yang  makan  dapat  dengan  tenang  menikmati  makanannya,  menjadi  sedikit dirusak ketenangan tersebut akibat pemandangan sampah yang menumpuk di TPS tersebut.
c. Berkurangnya kesuburan tanah
Penurunan  kesuburan  tanah  disebabkan  oleh  banyaknya  sampah  anorganik yang  tidak  terurai  oleh  tanah  dan  akibatnya  sedikit  demi  sedikit  tanah  akan kehilangan  kesuburannya  serta  produktivitas  tanah  akan terganggu (Suartika, 2011 : 210) .

## d. Meningkatnya pertumbuhan virus dan bakteri
Membuang  sampah  sembangan  ke  TPS  tanpa  diakut  atau  dibakar  akan menimbulkan  membusuknya  sampah  tersebut  dan  menimbulkan  lahirnya berbagai virus dan bakteri yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah virus yang dapat menimbulkan penyakit ISPA yang dapat menyebar melalui polutan akibat sampah yang membusuk.
e. Terjadinya lubang ozon
Salah  satu  dampak  akibat  pencemaran  limbah  yang  ada  pada  TPS  adalah menimbulkan menipisnya lapisan ozon (Rafly et al., 2022 : 912) . Jika semakin menipis,  lapisan  ini  akan  berlubang.  Lapisan  ozon  sangat  membantu  untuk melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet secara langsung. Jika lapisan ini sampai  berlubang,  maka  akan  menyebabkan  sinar  ultraviolet  menyinari  bumi secara langsung. Sinar ultraviolet sangat berbahaya, dikarenakan sinar ini dapat menimbulkan  berbagai  macam  penyakit,  seperti  kanker  kulit,  mematikan binatang-binantang laut dan sebagainya.
f. Menimbulkan sumber penyakit dan keracunan
Dampak yang terakhir yang ditimbulkan oleh sampah yang berada di TPS yang tidak  memenuhi  syarat  dan  kriteria  yang  ditentukan  undang-undang  adalah munculnya  bibit  penyakit  atau  keracunan.  Kita  masyarakat  mengonsumsi tumbuhan  berupa  hasil  pertanian  atau  hewan  (ikan  di  sungai  citarum)  yang tercemar  akan  adanya  sampah  tersebut,  maka  masyarakat  akan  mengalami keracunan atau sampah meninggal dunia, jika tidak demikian, hal terkecil yang terjadi adalah lahirnya bibit penyakit yang cukup serius.
Masyarakat sekitar TPS yang sadar akan dampak negatif dari TPS tersebut sebenarnya ingin  sekali  ada  tindakan  dari  pemerintah  setempat.  Mereka  ingin  pindah  ke  tempat  yang memiliki  jarak  cukup  dengan  TPS  tersebut,  agar  mereka  dapat  hidup  dengan  sehat  dan terhindar dari serangan berbagai penyakit. Namun mereka tidak ada pilihan selain menetap ditempat tersebut karena di jaman sekarang jikalau kita berindah tempat dan akan membuat rumah lagi dan membeli tanah lagi, harga tanah saat ini sangat mahal.
Maka  dari  itu  pemerintah  daerah  Kabupaten  Tulungagung  atau  pemerintah  desa setempat  seharusnya  ketika  akan  melakukan  sebuah  pembangunan  TPS  ditinjau  terlebih
dahulu,  apakah pembangunan tersebut  sudah  memenuhi  kriteria  yang  ada dalam  undang- undang. Karena pembangunan TPS selain berdampak positif juga dapat berdampak negatif untuk  masyarakat  di  sekitarnya.  Serta  masyarakat  setempat  juga  harus  ikut  berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan mengurangi barang-barang yang dapat menghasilkan limbah, terlebih yang menghasilkan limbah yang sulit terurai.
Namun hingga saat ini belum ada aturan khusus mengenai ganti rugi atas dampak dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan TPS.

## KESIMPULAN
Di Indonesia sudah memberikan secara khusus aturan mengenai pengelolaan sampah ini, didasarkan pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”,  pemerint ah  membuat  beberapa  peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan. Berikut beberapa undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan terutama pada pengelolaan sampah.
• Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah
• Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2012  tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Dengan adanya TPS ini menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif dan negatif. Dampak  positifnya  masyarakat  akan  lebih  mudah  membuang  sampah.  Masyarakat  yang dulunya membuang sampah di sungai, sekarang mereka membuang sampah limbah rumah tangga  dibeberapa  titik  TPS  yang  ada  di  Tulungagung.  Hal  tersebut  dapat  memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan alam, dan mencegah bencana yang  dapat  ditimbulkan  dari  tumpukan  sampah  di  sungai  seperti  banjir.  Namun,  jika  tidak dikelola dengan benar, maka adanya TPS ini akan menimbulkan dampak negatif yang sangat serius bagi kehidupan mahluk hidup dan lingkungan hidup. Berikut dampak yang timbul akibat pencemaran  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  pembangunan  TPS  dibeberapa  tempat  di Tulungagung yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yang diatur dalam undang-undang :
1. Terganggunya keseimbangan lingkungan
2. Mengganggu dan merusak estetika
3. Berkurangnya kesuburan tanah
4. Meningkatnya pertumbuhan virus dan bakteri
5. Terjadinya lubang ozon
6. Menimbulkan sumber penyakit dan keracunan
Seharusnya  pembangunan  tempat  penampungan  sementara  (TPS)  di  Tulungagung harus berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Undang-undang atau peraturan dibuat atas dasar kepentingan tertentu. Sama halnya dengan undang-undang dan peraturan  mengenai  pengelolaan  sampah,  peraturan  mengenai  sampah  dibuat  atas  dasar untuk  melindungi  kepentingan  umum  dan  meciptakan  lingkungan  dan  masyarakat  yang sehat, seperti yang di amanatkan pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik d an sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Namun hingga saat ini belum ada aturan khusus mengenai ganti rugi atas dampak dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan TPS.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  R.  S.,  Surjanti,  Widowati,  &  Permata  Sari,  I.  (2022). Perspektif  Hukum  Regulasi Penggelolaan Sampah . 6 (1), 1 – 13. Faisal Rahman, Dian Rahayu Jati, U. K. (2017). Evaluasi Wadah Tempat Pembuangan Sementa Berdasarkan Konsep Perilaku Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan SungaiJawi Dalam) . I.M.A. Permadi, R. R. M. (2013). Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya Penanggulangannya di Kota Denpasar . 1 .
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  (2013).  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Prasarana  Dan  Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia , 35. Peraturan Pemerintah. (2012). PP No. 81 Tahun 2012 . Perda. (2010). Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 .
Rafly,  M.,  Putra,  H.,  &  Priyana,  P.  (2022).  Upaya  Penanggulangan  Tempat  Penampungan Sementara  Di  Dusun  Kaum  Jaya  Serta  Dampak  Yang  Timbul  Bagi  Lingkungan  Dan Masyarakat. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 9 (2), 898 – 915. Riduan,  A.  (2021). Penanganan  dan  Pengelolaan  Sampah  (Studi  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan) . Bintang Pustaka Madan. Riska  Wani  E.P.P.A,  Lismawati,  Y.  A.  P.  (2021). Perilaku  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Sampah (Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi) . Penerbit Adab. Soma, S. (2010). Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan . IPB Press.
Suartika.  (2011).  Penanganan  Sampah  Secara  Swadaya  Di  Desa  Pakraman  Celuk,  Sukawati, Gianjar. Jurnal Bumi Lestari .