Ikesma: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Vol. 17, No. 1, Maret  2021 e-ISSN: 2684-7035; DOI: 10.19184/ikesma.v17i1.22441
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN (KBKP) DI KABUPATEN JEMBER

## IMPLEMENTATION OF A CAPITATION PAYMENT POLICY BASED ON FULFILLMENT OF SERVICE COMMITMENTS (KBKP) IN JEMBER DISTRICT
Christyana Sandra*, Yennike Tri Herawati, Ni’mal Baroya, Sulistiyani, Prehatin Trirahayu Ningrum, Kurnia Ardiansyah Akbar, Andrei Ramani
Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, Jl. Kalimantan no.37 68121 Jember, Jawa Timur, Indonesia *email: csandra@unej.ac.id

## Abstract
Capitation based on fulfillment of service commitments (KBKP) is one of the payment systems in the national health insurance program to improve effective and efficient services. The assessment through KBKP  indicators  which  included  the  number  of  contact  rates,  the  ratio  of  non-specialist  outpatient referrals, the ratio of prolanis participants and one additional indicator namely home visits. However, the implementation of this policy has several problems that can hinder the achievement of targets. This study  uses  the  Implementation  Research  method.  This  research  discusses  various  implementation problems  in  various  contexts  where  data  collection  was  carried  out  qualitatively  (independent interview) and quantitative (secondary data analysis). Evaluation of the implementation of the KBKP since  2016  shows  that  there  are  still  many  challenges  and  obstacles  so  that  BPJS  Kesehatan  issues technical instructions related to KBKP. The purpose of the preparation of the technical guidelines is to provide  a  joint  guide  to  the  implementation  of  capitation  payments  based  on  meeting  service commitments in primary health care. The local government is known to be less involved in the KBKP policy; there are no policies that support the KBKP policy at the district level. Achievement of the target indicators set out in the KBKP regulations is difficult to reach by the primary health care, especially in the contact rate indicator and prolanis. Difficulty in achieving the contact rate indicator target because health workers at the primary health care did not have the time to enter data on healthy contact and ill contact in the P Care application. The KBKP policy can also improve the quality of primary health care services because the primary health care must improve infrastructure so that the 145 diagnoses can be completed.
Keyword : Capitation, KBKP Policy, Implementation Research

## Abstrak
Kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan (KBKP) merupakan salah satu sistem pembayaran dalam program jaminan kesehatan nasional pada puskesmas untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien sehingga mutu layanan yang diberikan dapat terjaga. Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten yang menjalankan kebijakan tersebut, namun diketahui terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Penilaian  terhadap  puskesmas  melalui  KBKP  dilihat  berdasarkan  pencapaian indikator  yang  meliputi  angka  contact  rate,  rasio  rujukan  rawat  jalan  non  spesialistik,  rasio  peserta prolanis dan 1 indikator tambahan yaitu kunjungan rumah. Namun pelaksanaan kebijakan ini terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target. Penelitian ini menggunakan metode Riset Implementasi. Riset ini membahas berbagai masalah implementasi dalam konteks yang beragam dimana  pengambilan  datanya  dilakukan  secara  kualitatif  (indepth  interview)  dan  kuantitatif  (analisis data sekunder). Evaluasi pelaksanaan KBKP tahun 2016 menunjukkan masih banyaknya tantangan dan hambatan sehingga BPJS Kesehatan mengeluarkan petunjuk teknis terkait KBKP. Tujuan penyusunan petunjuk  teknis  tersebut  adalah  memberikan  panduan  bersama  pelaksanaan  pembayaran  kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan di FKTP. Pemerintah daerah diketahui kurang terlibat dalam kebijakan  KBKP  tersebut,  tidak  terdapat  kebijakan  yang  mendukung  kebijakan  KBKP  di  tingkat
kabupaten. Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam regulasi KBKP masih sulit dicapai oleh puskesmas khususnya pada indikator contact rate, pencapaian target indicator contact rate hanya 15 puskesmas (30%). Pencapaian indikator rujukan non spesialistik yang telah ditetapkan dalam regulasi KBKP  selalu  dapat  dicapai  oleh  puskesmas  (100%),  namun  indikator  prolanis  target  pencapaiannya hanya  38  puskesmas  dari  50  puskesmas  yang  dapat  mencapai  (76%).  Sulitnya  pencapaian  target indikator contact rate karena petugas kesehatan di puskesmas tidak sempat meng-entry data kontak sehat dan kontak sakit pada aplikasi P Care. Diketahui KBKP dapat meningkatkan kepuasan peserta karena memaksa puskesmas untuk meningkatkan contact rate dengan peserta JKN dan merasa di ‘spesial’kan dengan  program  prolanis.  Kebijakan  KBKP  juga  dapat  meningkatkan  mutu  pelayanan  puskesmas karena puskesmas harus meningkatkan sarana prasarana agar 145 diagnosis tersebut dapat diselesaikan. Kata Kunci : Kapitasi, Kebijakan KBKP, Riset Implementasi

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  dari  tahun  1992 hingga  kini  belum  mampu  mewujudkan tercapainya  peserta  program  jaminan  sosial bagi  seluruh  penduduk  Indonesia  ( Universal Coverage ) (Kemenkes RI, 2013) . Falsafah dan dasar  negara  Pancasila  terutama  sila  ke  5 mengakui  hak  asasi  warga  atas  kesehatan.  Hal ini juga termaktub dalam UUD 1945 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. UU No 36 tahun 2009 menegaskan setiap orang mempunyai hak yang sama  dalam  memperoleh  akses  atas  sumber daya  di  bidang  kesehatan  dan  memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu  dan terjangkau.  Sebaliknya  setiap  orang  juga mempunyai  kewajiban  turut  serta  dalam Program Jaminan Kesehatan (Peraturan Presiden RI, 2013).
Untuk  mewujudkan  komitmen  institusi di  atas,  pemerintah  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  jaminan  kesehatan  masyarakat melalui  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) sejak  1  Januari  2014.  Dengan  diterbitkannya UU  No  24  Tahun  2011,  pelaksanaan  Jaminan Kesehatan  Nasional  dikelola  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  bidang kesehatan, selanjutnya produk hukum lain telah diterbitkan  sebagai  upaya  menjawab  kendala yang muncul dari penyelenggara dan pengguna layanan  (Kemenkes  RI,  2013).  Pelayanan kesehatan  di  era  JKN  diharapkan  menjadi terstruktur  dan  berjenjang,  peserta  yang memerlukan  pelayanan  kesehatan  pertama- tama  harus  memperoleh  pelayanan  kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Bila peserta  memerlukan  pelayanan  kesehatan tingkat  lanjutan,  harus  dilakukan  melalui rujukan  oleh  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan  medis  (Presiden  RI,  2013).
Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, saat ini telah diterapkan pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan  Komitmen  Pelayanan  (KBKP) yang  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2016. Penerapan  pembayaran  KBKP  sudah  mulai dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan No HK.02.05/III/SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun 2016  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Pembayaran  Kapitasi  Berbasis  Pemenuhan Komitmen  Pelayanan  pada  FKTP  (Maramis, Mandagi and Wowor, 2019).
Kapitasi merupakan besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  kepada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis  dan  jumlah  pelayanan  kesehatan  yang diberikan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  kapitasi  yang  diterima  oleh  setiap puskesmas berbeda. Perbedaan jumlah kapitasi yang  diterima  oleh  puskesmas  tidak  hanya disebabkan oleh perbedaan jumlah pada peserta yang terdaftar dalam puskesmas tersebut, tetapi juga  karena  hasil  kredensialing  maupun rekredensialing  yang  dilakukan  oleh  BPJS Kesehatan  (Dewi,  Hardy  and  Sugianto,  2019). FKTP  terdiri  dari  Puskesmas,  praktik  dokter, praktik  dokter  gigi,  Klinik  Pratama,  Rumah Sakit  Kelas  D  Pratama,  dan  seluruh  fasilitas kesehatan  yang  setara.  Kapitasi  berbasis pemenuhan komitmen pelayanan adalah penyesuaian  besaran  tarif  kapitasi  berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati bersama  (BPJS  Kesehatan,  2014).  Hal  ini berarti  bahwa  FKTP  dapat  menerima  kapitasi secara  maksimal  ketika  berhasil  memenuhi
indikator pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan.
Indikator  yang  menjadi  penilaian  dalam pembayaran  kapitasi  berbasis  pemenuhan komitmen pelayanan antara lain Angka Kontak (AK),  Rasio  Rujukan  Rawat  Jalan  Kasus  Non Spesialistik  (RRNS),  Rasio  Peserta  Prolanis Rutin Berkunjung (RPPB), dan Rasio Kunjungan  Rumah  (RKR)  ke  FKTP  (BPJS Kesehatan,  2015).  Puskesmas  di  Jember berjumlah  50  Puskesmas.  Berpegang  pada keseluruhan  data  dan  uraian    di  atas,  serta berpegang  pada  hasil  observasi  awal  dimana adanya  keluhan  dari  puskesmas  terutama  dari klinik  swasta  terkait  sulitnya  mencapai indikator  tersebut  sehingga  akan  berpengaruh terhadap  jumlah  pembayaran  kapitasi  yang dibayarkan  oleh  BPJS  Kesehatan  pada puskesmas dan klinik swasta. Puskesmas  yang dapat mencapai semua indikator KBKP selama tahun  2018  hanya  7  puskesmas  dari  50 puskesmas.  Penulis  bermaksud  menganalisis bagaimana  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  di Kabupaten  Jember  dan  permasalahan  apa  saja yang timbul diakibatkan kebijakan tersebut.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode Riset Implementasi. Riset implementasi adalah bidang  studi  yang  berkembang  dengan  akar dibanyak  disiplin  dan  tradisi  penelitian.  Riset ini  membahas  berbagai  masalah  implementasi dalam konteks yang beragam dimana pengambilan datanya dilakukan secara kualitatif  ( indepth  interview )  dan  kuantitatif (analisis  data  sekunder)  (Peters,  Tran  and Adam, 2013). Data secara kualitatif didapatkan dengan  melakukan  wawancara  mendalam terhadap kepala puskesmas di 10 puskesmas di Kabupaten  Jember  sedangkan  data  kuantitatif didapatkan dengan mengumpulkan data sekunder  terkait  pencapaian  target  KBKP  di Kabupaten  Jember  dan  khususnya  di  10 puskesmas  yang  menjadi  tempat  penelitian. Dalam  banyak  hal,  keberagaman  konteks adalah  kekuatan  yang  besar  dari  riset implementasi,  selain  memanfaatkan  sumber- sumber  yang  berbeda,  membawa  berbagai prespektif  dan  menawarkan  wawasan  multi sektoral  namun  juga  menghadirkan  beberapa tantangan taksonomi yang jelas dari jenis yang terkadang  dihindari  oleh  para  akademisi (Siswanto, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  era  JKN-KIS,  kualitas  pelayanan kesehatan  yang  diberikan  oleh  puskesmas sangatlah  penting,  mengingat  puskesmas merupakan  ujung  tombak  dalam  memberikan pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai gatekeeper pelayanan  kesehatan.  Bila  kualitas puskesmas  tidak  ditingkatkan,  angka  rujukan akan  terus  meningkat,  sehingga  bisa  terjadi penumpukan  pasien  di  rumah  sakit  (Peraturan Kemenkes  RI  dan  BPJS  Kesehatan  nomor  2, 2017). Kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan  (KBKP)  merupakan  salah  satu sistem  pembayaran  dalam  program  jaminan kesehatan  nasional  pada  puskesmas  untuk meningkatkan  pelayanan  yang  efektif  dan efisien  sehingga  mutu  layanan  yang  diberikan dapat  terjaga.  Penerapan  KBKP  ini  dinilai berdasarkan  rata-rata  pencapaian  indikator komitmen  pelayanan  di  puskesmas  selama  3 (tiga)  bulan  dan  menjadi  dasar  pembayaran kapitasi  3  (tiga)  berikutnya  (Widaty,  2017). Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten yang  menjalankan  kebijakan  tersebut,  namun diketahui  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan kebijakan tersebut.
Penilaian  terhadap  puskesmas  melalui KBKP dilihat berdasarkan pencapaian indikator yang  meliputi  beberapa  aspek.  Pertama  adalah angka kontak yang merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan  pelayanan  primer  di  puskesmas oleh  peserta  berdasarkan  jumlah  peserta  JKN (per  nomor  identitas  peserta).  Indikator  kedua adalah rasio rujukan rawat jalan non spesialistik untuk  mengetahui  kualitas  pelayanan  di puskesmas, sehingga sistem rujukan terselenggara  sesuai  indikasi  medis  dan kompetensi  puskesmas.  Selanjutnya  yang menjadi  indikator  ketiga  adalah  Rasio  Peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis)  rutin  berkunjung  ke  puskesmas,  yang merupakan indikator untuk mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan puskesmas terhadap  peserta  prolanis.  Indikator  tambahan yaitu  kunjungan  rumah.  Bagi  puskesmas  yang sudah memenuhi persyaratan untuk menerapkan KBKP namun dalam jangka waktu paling  lama  3  (tiga)  bulan  sejak  kebijakan ditetapkan namun belum menjalankan penerapan KBKP, pembayaran kapitasi diberikan  sebesar  90%  dari  norma  kapitasi (Maramis, Mandagi and Wowor, 2019).
Penelitian ini menjawab sejumlah pertanyaan  dalam  tujuan  yang  terkait  dengan pelaksanaan  KBKP  di  Kabupaten  Jember khususnya di 10 puskesmas.
Isi  dan  Tujuan  Kebijakan  Pembiayaan Kapitasi  Berbasis  Komitmen  Pelayanan (KBKP).
Berbagai  jenis  pengukuran,  standar  dan upaya  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan telah  tersedia  dan  terus  berkembang.  Salah satunya  adalah  dengan  metode  pembayaran berbasis  komitmen  pelayanan,  dimana  metode ini merupakan salah satu konsep strategis yang paling  banyak  dibahas,  bahkan  berbagai kalangan  di  Amerika  sejak  tahun  2003  telah mendorong agar pembayaran berbasis komitmen pelayanan atau pay for performance menjadi  prioritas  utama  nasional  dan  program asuransi medicare .
Dalam rangka meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  pada penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional  salah  satunya  dilakukan  penerapan pembayaran  kapitasi  berbasis  pemenuhan komitmen  pelayanan.  Pembayaran  kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP  telah  mulai  dilaksanakan  pada  tahun 2016  (Peraturan  Kemenkes  RI  dan  BPJS Kesehatan nomor 2, 2017).
Berdasarkan  hasil  evaluasi  pelaksanaan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan  tahun  2016,  terdapat  adanya tantangan dan masukan yang didapatkan untuk perbaikan pelaksanaan kapitasi berbasis pemenuhan  komitmen  pelayanan.  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  dilakukan  pengembangan pelaksanaan  kapitasi  berbasis  pemenuhan komitmen  pelayanan  tahun  2017  yang  akan diberlakukan  bagi  seluruh  puskesmas,  klinik pratama,  praktik  mandiri  dokter,  dan  rumah sakit  kelas  D  pratama,  sehingga  pelaksanaan dan  penerapan  kapitasi  berbasis  pemenuhan komitmen  pelayanan  di  FKTP  berjalan  efektif dan efisien (Peraturan Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan nomor 2, 2017).
Tujuan  penyusunan  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Pembayaran  Kapitasi  Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah :
1. menjelaskan  perubahan  dalam  persiapan, pelaksanaan,  penilaian  hingga  monitoring dan  evaluasi  pembayaran  kapitasi  berbasis pemenuhan komitmen pelayanan di FKTP.
2. Memberikan panduan bersama bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan pembayaran  kapitasi  berbasis  pemenuhan komitmen pelayanan di FKTP.
Ketersediaan Kebijakan Pembiayaan Kapitasi  Berbasis  Komitmen  Pelayanan (KBKP) di Tingkat Kabupaten Pelaksanaan KBKP di kabupaten mengacu  pada  Peraturan  Bersama  Sekretaris Jenderal  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan Nomor  HK.01.08/III/980/2017  Tahun  2017
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  Pembayaran  Kapitasi  Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Peraturan Kemenkes  RI  dan  BPJS  Kesehatan  nomor  2, 2017).  Namun  saat  diwawancara,  seluruh informan  mengetahui  keberadaan  regulasi tersebut namun belum membaca dan memahami  kecuali  yang  terkait  dengan indikator  pemenuhan  KBKP  seperti  yang tertulis dalam kutipan berikut :
“Ohhh  kalo  UU  nya  ndak  apal  aku  dan peraturannya di BPJS juga ada tapi yaitu ndak apal...” (TW, 55 tahun)
“Itu ada aku lupa dijelaskan waktu rapat tiap bulan dengan BPJS selalu ditampilkan” (HS, 46 tahun)
Seluruh puskesmas berkomitmen
melaksanakan kebijakan tersebut demi mendapatkan  kapitasi  secara  penuh  walau terdapat berbagai macam hambatan.
Pemerintah  daerah  diketahui  kurang  terlibat dalam kebijakan KBKP tersebut, tidak terdapat kebijakan yang mendukung kebijakan KBKP di tingkat  kabupaten.  Hal  ini  dimungkinkan disebabkan  karena  tidak  ada  komunikasi  yang baik  antara  pemerintah  daerah  dan  BPJS Kesehatan. Hal tersebut dikutip dalam pernyataan berikut :
“Pemerintah daerah tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan  KBKP.  Yang  mengevaluasi itu BPJS karena memang hal itu kebutuhan BPJS  untuk  membayar  kapitasi.  Dinas Kesehatan  tidak  pernah  memonitor,  kita hanya  diajak  diskusi  saja  tiap  3  bulan sekali” (IT, 42 tahun).
“Jadi monev ini selalu dilaksanakan tiap 3 bulan dengan pihak bpjs untuk mengetahui kendala  kendala  pada  tiap  indikator  dan indikator mana yang belum tercapai” (HP, 34 tahun).
Pernyataan  tersebut  mengkonfirmasi bahwa pemerintah daerah juga tidak melakukan monitoring  dan  evaluasi  terkait  pelaksanaan kebijakan KBKP. Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa  monitoring  merupakan  suatu  kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi,  termasuk  juga  perilaku  atau  kegiatan tertentu  dengan  tujuan  agar  semua  data masukan  atau  informasi  yang  diperoleh  dari hasil  pengamatan  tersebut  dapat  menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan (Peraturan Presiden  RI,  2006).  Sedangkan  menurut Mustofa,  evaluasi  adalah  proses  menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program (Mustofa, 2012).
Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan
Kapitasi  Berbasis  Komitmen  Pelayanan (KBKP) di Kabupaten Jember
Hasil  studi  evaluasi  penerapan  kapitasi berbasis  pemenuhan  komitmen  di  Kabupaten Jember  pada  bulan  Juli-September  2018 menunjukkan  bahwa  secara  umum  puskesmas telah  berkomitmen  dalam  mencapai  target indikator KBKP namun dalam pelaksanaannya masih  terjadi  berbagai  hambatan.  Pencapaian target  indikator  yang  telah  ditetapkan  dalam regulasi  KBKP  masih  sulit  dicapai  oleh puskesmas  khususnya  pada  indikator contact rate ,  pencapaian  target  indicator contact  rate hanya  15  puskesmas  (30%).  Pencapaian indikator  rujukan  non  spesialistik  yang  telah ditetapkan  dalam  regulasi  KBKP  selalu  dapat dicapai  oleh  puskesmas  (100%),  namun indikator  prolanis  target  pencapaiannya  hanya 38  puskesmas  dari  50  puskesmas  yang  dapat mencapai (76%).
Sulitnya  pencapaian  target  indikator contact  rate karena  petugas  kesehatan  di puskesmas  tidak  sempat  meng-entry  data kontak  sehat  dan  kontak  sakit  pada  aplikasi  P Care.  Program  yang  ada  di  puskesmas  sangat banyak terutama program kesehatan masyarakat sedangkan staf ada sangat terbatas, kesibukan  dengan  penyelesaian  program- program  tersebut  menyebabkan  staf  merasa tidak ada waktu untuk memasukkan data kontak
sehat  dan  kontak  sakit  ke  aplikasi  P  Care.  Hal tersebut dikutip dari pernyataan berikut :
“Yang susah dicapai itu angka kontak bu, karena  kelemahan  di  puskesmas  ini kegiatan mencatat nya yang kurang. Trus males memasukkan ke P Care bisa karena lupa  password,  P  Care  down,  atau memang  waktunya  gak  ada.  Kegiatan  di puskesmas  kan  tidak  hanya  UKP  tapi UKM  itu  yang  menyita  waktu” (AF,  38 tahun).
“Nah  dari  tiga  indikator  itu  kami  sudah dua  yang  mencapai  target  artinya  zona kami  aman.  Yang  pertama  yang  terkait dengan  kontak  rate  itu  yang  kami  belum mencapai target. Itu karena perhitungannya  memang  banyak  ternyata ya  kami  sudah  targetkan  sudah  kami hitung kayaknya masuk tapi ternyata tidak masuk berarti dan itupun mungkin kurang sedikit-sedikit  karena  kami  mencapai 140%  yang  seharusnya  150%  jadi  ya  itu seharusnya  tinggal  sedikit  malah  tidak masuk belum pernah ke aman. Ya mungkin inilah  kami  dalam  proses  untuk  penguat itu” (ERP, 58 tahun)
Pernyataan  tersebut  mengkonfirmasi bahwa  kegiatan entry data  menjadi  beban tambahan  bagi  petugas  puskesmas.  Beberapa puskesmas  membuat  kebijakan  secara  mandiri yang  diberlakukan  di  puskesmasnya  masing- masing  agar  hambatan  peng-entry-an  data kontak sehat dan kontak sakit ke aplikasi P Care dapat  diatasi.  Salah  satu  kebijakan  yang diterapkan oleh puskesmas adalah mewajibkan setiap staf yang ada di puskesmas untuk setiap hari meng-entry data ke aplikasi P Care secara bergantian. Hal tersebut terbukti dapat meningkatkan target pencapaian contact rate di puskesmas  tersebut.  Hal  tersebut  termaktub dalam pernyataan berikut :
“Sebenarnya  tidak  berat  ya  bu.  Setelah rata  semua  staf  mempunyai  kewajiban memasukkan  data  ke  P  Care  ternyata hanya  butuh  waktu  10  menit  dalam  1 bulan.  Jadi  data  itu  direkap  dulu,  staf harus  mencatat  di  buku  masing-masing. Kemudian tiap 1 bulan sekali wajib duduk di  depan  P  Care  10  menit  untuk memasukkan data tadi ke P Care” (AF-IU, 38 tahun).
Keluhan  tersebut  berbeda  dengan  yang terjadi  di  klinik  swasta,  pencapaian  ke  3 indikator  plus  1  indikator  tambahan  selalu tercapai.  Indikator  kunjungan  rumah  justru dapat  membantu  indicator contact  rate karena dapat  menaikkan  angka  kunjungan  sehat  yang dilaksanakan oleh puskesmas.
Efektifitas  Kebijakan  Pembiayaan  Kapitasi Berbasis  Komitmen  Pelayanan  (KBKP)  di Kabupaten Jember
Kebijakan  KBKP  jika  dianalisis  melalui pencapaian  target  indikator  maka  dapat disimpulkan  kebijakan  tersebut  belum  dapat dikatakan  efektif  dapat  dilaksanakan  dengan baik oleh puskesmas. Namun kebijakan KBKP ini  diketahui  dapat  meningkatkan  kepuasan peserta  karena  memaksa  puskesmas  untuk meningkatkan contact rate dengan peserta JKN dan  merasa  di  ‘spesial’kan  dengan  program prolanis.  Hal  tersebut  termaktub  dalam pernyataan berikut :
“Jelas  dapat  meningkatkan  kepuasan peserta  apalagi  prolanis,  karena  pasien merasa  dikhususkan.  Jadi  pasien  punya fasilitas khusus salah satunya pemeriksaan lengkap  berkala  yang  difasilitasi  BPJS. Ada  kegiatan  refreshing  juga  untuk prolanis. Untuk angka kontak juga begitu, karena  kebijakan  ini memaksa  puskesmas untuk meningkatkan angka kontak dengan peserta” (EL-IU, 32 tahun).
Kebijakan
KBKP juga dapat
meningkatkan  mutu  pelayanan  puskesmas  dan meningkatkan kepuasan pasien karena puskesmas harus meningkatkan sarana prasarana  agar  145  diagnosis  tersebut  dapat diselesaikan (Ulandari, S dan Yudawati, 2019).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  terkait KBKP  tersebut  sebagian  besar  puskesmas  di Kabupaten Jember tidak dapat mencapai target indikator contact rate . Kedua indikator lainnya (rasio  rujukan  dan  prolanis)  sebagian  besar puskesmas  dapat  mencapai  target  tersebut. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan  kebijakan  KBKP  di  Kabupaten Jember.  Salah  satu  hambatan  adalah  tidak adanya  keterlibatan  pemerintah  daerah  terkait
pelaksanaan  kebijakan  KBKP  ini  sehingga pemerintah  daerah  sama  sekali  tidak  ada komunikasi  dan  koordinasi  dengan  BPJS Kesehatan.

## Saran
Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu harus  ada  keterlibatan  pemerintah  dalam pelaksanaan kebijakan KBKP sehingga terbangun komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jember dan  BPJS  Kesehatan,  Pemerintah  daerah bekerja sama dengan dinas kesehatan dan BPJS perlu  menyusun  kebijakan  secara  menyeluruh di seluruh puskesmas terkait upaya pencapaian target contact  rate yang  telah  terbukti  efektif dapat  meningkatkan  target  pencapaian contact rate . Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dapat melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  secara berkala agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dan memastikan seluruh puskesmas di Kabupaten  Jember  dapat  mencapai  seluruh target indikator.

## DAFTAR PUSTAKA
1] BPJS  Kesehatan  (2014)  ‘INA  CBGs Membuat  Biaya  Kesehatan  Lebih  Efektif Edisi VIII’, BPJS Kesehatan .
2] BPJS  Kesehatan  (2015)  ‘Peraturan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan Nomor  2  Tahun  2015  tentang  norma penetapan besaran kapitasi dan pembayaran kapitasi  berbasis  pemenuhan  komitmen pelayanan  pada  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama’.
3] Dewi,  N.  M.  .,  Hardy,  I.  P.  D.  .  and Sugianto,  M.  .  (2019)  ‘GAMBARAN PENCAPAIAN  INDIKATOR  KAPITASI BERBASIS’, Prosiding  Sintesa ,  pp.  161– 172. doi:
http://dx.doi.org/10.36002/snts.v0i0.832. 4] Kemenkes  RI  (2013) Panduan  Sosialisasi JKN . Jakarta: Kemenkes RI. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
5] Maramis,  J.  V.  F.,  Mandagi,  C.  K.  F.  and Wowor,  R.  (2019)  ‘Analisis  Pencapaian Indikator  Kapitasi  Berbasis  Komitmen (Kbk) Terhadap Pembayaran Dana Kapitasi Di  Puskesmas  Wawonasa  Kota  Manado’, Kesmas , 7(4).
Available at: http://www.ejournalhealth.com/index.php/ kesmas/article/view/892.
6] Mustofa,  M.  L.  (2012) Monitoring  dan Evaluasi . UIN-Maliki Press.
7] Peraturan Kemenkes RI dan BPJS
Kesehatan  nomor  2  (2017)  ‘Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan Nomor  Hk.01.08/Iii/980/2017  Tahun  2017 Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Pembayaran  Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama’.
8] Peters,  D.  H.,  Tran,  N.  T.  and  Adam,  T. (2013) Implementation Research in Health: A Practical Guide , WHO . Edited by W. H. Organization.
9] Presiden, P. (2006)

## PERATURAN
PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA
NOMOR  39  TAHUN  2006  TENTANG TATA  CARA  PENGENDALIAN  DAN EVALUASI  PELAKSANAAN  RENCANA PEMBANGUNAN . Jakarta: Presiden RI.
10] Presiden RI (2013) ‘Peraturan presiden  no 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan’. Jakarta: Presiden RI.
11] Siswanto  (2019)  ‘Metodologi  Riset  untuk Mengawal  Kebijakan’, Buletin  Penelitian Sistem Kesehatan , 22(2), pp. 137–145. doi: 10.22435/hsr.v22i2.2050.
12] Ulandari,  S  dan  Yudawati,  S.  (2019) ‘ANALISIS  KUALITAS  PELAYANAN,
SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN TERHADAP
KEPUASAN  PASIEN’, Ilmiah Ilmu
Kesehatan , 7(2), pp. 39–53.
13] Widaty,  D.  (2017)  ‘Analisis  Pemenuhan Indikator Pembayaran Kapitasi pada Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  di Surabaya’, Jurnal  Administrasi  Kesehatan Indonesia , 5(2), p. 111. doi: 10.20473/jaki.v5i2.2017.111-116.