History: Received  : 25 Mei 2023 Revised  : 10 Juni 2023 Accepted  : 23 Juli 2023 Published : 31 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 1052 - 1057 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3243

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN JUDI (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 152/ PID. B/ 2021/ PN KRG)
Warsino 1) , Bintara Sura Priambada 2)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia 1)
Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, Indonesia 2)
Corresponding Author : warsino.dosen@gmail.com 1) , bintara.sp@gmail.com 2)

## Abstrak
Perbuatan  yang  merugikan  hak  bukan  hanya  terhadap  hak  orang  lain,  namun  juga  terhadap  hak  diri sendiri.  Kejahatan  dilaksanakan  tanpa  memandang  jenis  kelamin,  status,  ataupun  usia  karena  menurut Jeremy Bentham, kejahatan ada dan dilakukan karena adanya dorongan dari manusia itu sendiri untuk berbuat  kejahatan.  Judi  memberikan  permasalahan  sosial  karena  akibat  yang  ditimbulkan  berdampak buruk bagi negara dan generasi bangsa. Taruhan pada dasarnya adalah demonstrasi yang bertentangan dengan standar yang ketat, bermoral, baik, dan sah. Di Indonesia, hukum pidana didasarkan pada KUHP atau  dikenal  juga  dengan  KUHP.  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  melakukan  judi  berdasarkan  putusan  nomor:  152/ Pid.  B/  2021/  PN  KRG  diatur  dalam  pasal  303  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang berisikan tentang perjudian atau dalam hal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain permainan taruhan  akan dikenakan pidana penjara paling lama satu dekade atau denda paling banyak 25 juta rupiah.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Perjudian, Pertimbangan Hakim

## Abstract
Actions that harm the rights not only of other people's rights, but also of one's own rights. Crimes are committed regardless of gender, status or age because according to Jeremy Bentham, crimes exist and are committed because of the  urge  from  humans  themselves  to  commit  crimes.  Gambling  causes  social  problems  because  the  consequences have a negative impact on the country and the nation's generations. Betting is essentially a demonstration against strict, moral, good and legal standards. In Indonesia, criminal law is based on the Criminal Code or also known as the  Criminal  Code.  Criminal  liability  for  perpetrators  of  criminal  acts  that  provide  opportunities  for  people  to gamble  based  on  decision  number:  152/  Pid.  B/  2021/  PN  KRG  is  regulated  in  article  303  paragraph  (1)  of  the Criminal Code which contains gambling or providing opportunities for people to play betting games, they will be subject to imprisonment for a maximum of one decade or a fine of a maximum of 25 million rupiah.
Keywords: Crime, Gambling, Judge's Consideration

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  dengan  posisi  ke  11  dalam  indeks  kejahatan  Negara  Asia 2020. Indonesia mempunyai nilai indeks kejahatan sebesar 46.97 dan indeks keamanan sebesar  53.03.  Meskipun  Indonesia  sendiri  adalah  negara  hukum  namun  hal  tersebut tidak  mampu  menghalangi  kejahatan  untuk  terus  berkembang  beriringan  dengan perkembangan manusia dan masyarakat itu sendiri (Sitio et al., 2019).
Kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan hak orang lain yang sejak dahulu kala,  manusia  telah  melakukannya.  Perbuatan  yang  merugikan  hak  bukan  hanya terhadap hak orang lain, namun juga terhadap hak diri sendiri. Kejahatan dilaksanakan tanpa  memandang  jenis  kelamin,  status,  ataupun  usia  karena  menurut  Jeremy Bentham,  kejahatan  ada  dan  dilakukan  karena  adanya  dorongan  dari  manusia  itu sendiri untuk berbuat kejahatan (Atmasasmita, 2004).
Salah  satu  kejahatan  yang  semakin  memburuk  dari  waktu  ke  waktu  dan  memiliki banyak atensi adalah perjudian. Hal tersebut disebabkan karena pengaturan perjudian di  berbagai  negara  berbeda-beda.  Thailand,  Amerika  Serikat,  Singapura,  China,  dan Afrika  Selatan  adalah  beberapa  contoh  negara  yang  melegalkan  perjudian  dan menggunakan perjudian sebagai tempat wisata atau hiburan bagi warga lokal ataupun warga asing untuk mendapatkan keuntungan dari judi. Sebaliknya, Indonesia termasuk negara  yang  tidak  memperbolehkan  perjudian  karena  nilai  dan  norma  serta  adanya budaya dari zaman dahulu yang melarang perjudian (Susanti, 2021).
Awalnya  perjudian  merupakan  permainan  untung-untungan  yang  sudah  ada  sejak zaman  dahulu  kala.  Diperkirakan  usia  permainan  taruhan  ini  sudah  mencapai  4.000 tahun  dan  pertama  kali  dikenal  dengan  nama  liubo.  Berjudi  bisa  memberikan keuntungan  yang  sangat  besar  namun  juga  bisa  memberikan  kerugian  yang  sangat besar (Ali, 2009).
Judi  memberikan  permasalahan  sosial  karena  akibat  yang  ditimbulkan  berdampak buruk  bagi  negara  dan  generasi  bangsa.  Seseorang  yang  sering  bermain  judi  atau menjadi  kecanduan  dalam  bermain  judi  akan  menjadi  malas  dalam  belajar  ataupun bekerja  karena  merasa  uang  yang  akan  dihasilkan  dari  judi  sangat  besar  tanpa  harus bekerja  keras.  Selain  itu  judi  juga  memberikan  dampak  negatif  bagi  tabungan  atau pengaturan uang seseorang karena mereka yang telah kecanduan akan judi akan terus mencoba  menghabiskan  uangnya.  Judi  adalah  sesuatu  yang  bertentangan  dari  agama ataupun norma kesusilaan.
Perjudian  di  Indonesia  bukan  sesuatu  yang  baru  daalam  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Perjudian  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  zaman  kerajaan  jawa  ataupun kerajaan  yang  ada  di  luar  jawa  dengan  berbagai  macam  bentuk.  Taruhan  pada dasarnya  adalah  demonstrasi  yang  bertentangan  dengan  etika,  agama,  standar  moral atau standar yang sah (Ali, 2009).
Pengaturan  mengenai  larangan  perjudian  telah  diatur  dalam  pasal  303  buku  kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan serta  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974.  Aturan  tersebut  sudah  jelas
menetapkan jika Indonesia melarang segala bentuk perjudian.
Jumlah  kasus  perjudian  yang  terjadi  di  Indonesia  sendiri  mempunyai  jumlah  yang sangat  banyak.  Tindak  pidana  perjudian  merupakan  perbuatan  pelanggar  hukum paling berturut-turut di Indonesia setelah pembobolan pada tahun 2021. Jumlah kasus perjudian di Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 10.931 kasus, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 12.842 kasus.
Sedangkan  jumlah  kasus  perjudian  yang  telah  terdaftar  pada  pengadilan  negeri Karanganyar  berjumlah  sebanyak  21  kasus.  Jumlah  tersebut  merupakan  jumlah  yang cukup banyak. Hal tersebut menandakan jika tindak pidana perjudian masih terus ada dan terus berkembang beriringan dengan berkembangnya kehidupan manusia.
Perjudian  bisa  terjadi  dikarenakan  adanya  beberapa  faktor.  Seperti  adanya  faktor budaya perjudian dalam lingkungan masyarakat, faktor ekonomi, ataupun faktor dari adanya  penyedia  tempat  perjudian  yang  bisa  menyediakan  tempat  untuk  berjudi sehingga  masyarakat  tertarik  untuk  sekadar  mencoba  ataupun  memainkan  perjudian dalam bentuk apapun.
Permainan judi yang sering kali dilakukan dan penyediaan tempatnya juga sangat di daerah  Karanganyar  adalah  Judi  Cap  jie  kia.  Para  pemain  judi  Cap  jie  kia  hanya memerlukan uang Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 10.000 untuk menjadikannya taruhan, mereka bisa memasang satu angka yang diinginkan. Selain itu perjudian Cap jie kia ini termasuk perjudian yang mempunyai semacam birokrasi sendiri dan mampu menebar jaringan  kegiatan  sedemikian  rupa  sehingga  berjangkauan  luas  ditambah  dengan pengelolaan yang terorganisir dan tertutup untuk menghidari upaya-upaya penegakan hukum  melalui  berbagai  cara,  sehingga  para  pemain  dari  judi  Capjiekia  ini  merasa aman.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  yang  akan  dibahas  yakni Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Yang  Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Melakukan Judi Berdasarkan Putusan Nomor : 152/ Pid. B/ 2021/ PN KRG.

## METODOLOGI PENELITIAN
Strategi  pemeriksaan  yang  digunakan  adalah  Regulasi  Eksplorasi  Sah,  yaitu eksplorasi  halal  yang  dilakukan  dengan  menganalisis  bahan  pustaka  atau  informasi pilihan.    Penelitian  survei  yuridis  persetujuan  terhadap  pelaku  tindak  pidana demonstrasi  yang  memberikan  peluang  kepada  individu  untuk  bertaruh,  sehingga penjajakan  semacam  ini  bersifat  mengatur  (Soerjono,  1986).  Metode  pengumpulan bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  eksplorasi  ini  adalah  studi  tertulis  dan dokumentasi.  Proses  pencarian  dan  pengorganisasian  secara  sistematis  hasil  catatan dan  bahan  yang  dikumpulkan  guna  meningkatkan  pemahaman  atas  segala  sesuatu yang dikumpulkan dan memungkinkan untuk menyajikan apa yang ditemukan adalah proses  penggunaan  teknik  analisis  bahan  hukum  dengan  metode  analisis  kualitatif dalam  penelitian  hukum  ini.  Dari  bahan-bahan  dan  informasi  tersebut  kemudian
dilakukan  pemeriksaan  terhadap  pilihan-pilihan  juri  yang  dihubungkan  dengan demonstrasi-demonstrasi  kriminal  yang  memberikan  potensi  peluang  bagi  individu untuk bertaruh (Gunawan, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  yang  dilandasi  keluasan  untuk  melakukan  suatu  tindakan  berdasarkan rasa percaya diri dan pertimbangan adalah diskresi kepolisian. Jadi ketika kehati-hatian diterapkan tidak lepas dari pengaturan yang sah namun kehati-hatian masih dilakukan dalam sistem yang sah.
Penjahat  dibagi  menjadi  beberapa  kategori  sesuai  dengan  pedoman  pencantuman KUHP, yaitu:
a. Pleger/dader atau pelaku
b. Doenpleger atau orang yang menyuruh melakukan
c. Medepleger atau prang yang turut serta
d. Uitlokker atau orang yang menganjurkan
Sedangkan pembantu atau medeplichtige adalah:
a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan
Menurut Eddy O.S. Hiariej, Simons menyatakan bahwa “Bij de leer der deelneming worden  gemenlijk  twee  voormen  van  deelneming  onderscheiden,”  atau  “inklusi biasanya  terbagi  menjadi  dua  bentuk  inklusi,”  “inklusi  yang  berdiri  sendiri”  dan “inklusi  yang  tidak  berdiri  sendiri”.  Partisipasi  yang  berdiri  sendiri  mengandung  arti bahwa  setiap  tindakan  partisipan  dalam  melakukan  suatu  tindak  pidana  mendapat evaluasi atau kualifikasinya masing-masing, dan setiap tindakan partisipan dievaluasi secara  independen.  Sebaliknya,  dapat  tidaknya  seorang  partisipan  dihukum berdasarkan peranannya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan apakah perbuatan  tersebut  merupakan  tindak  pidana  atau  bukan  merupakan  persoalan keikutsertaan yang tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya.
Perjudian  terencana  melibatkan  pengambilan  risiko  pada  sesuatu  yang  bernilai dengan menyadari bahwa ada risiko dan ekspektasi tertentu yang terkait dengan acara permainan,  kompetisi,  dan  acara  yang  tidak  ada  hasil  atau  tidak  pasti.  Perjudian, menurut  G.W.,  adalah  mempertaruhkan  barang-barang  berharga  atau  uang  dengan harapan  memperoleh  keuntungan  dari  spekulasi  spekulatif.  Setiap  penjudi dilatarbelakangi  oleh  ekspektasi  keuntungan  atau  kemungkinan  menang  (Bawengan, 1977).
Ada pula yang menolak perjudian karena meyakininya merupakan perbuatan setan atau dosa yang haram. Di masyarakat lain, respons terhadap perjudian sangat berbeda. Namun,  beberapa  orang  menerimanya  dan  bahkan  menganjurkan  untuk menggunakannya  sebagai  sumber  pendapatan  tradisional,  sementara  yang  lain bersikap netral (Bassar, 1986).
Pertaruhan  dalam  KUHP  diatur  dalam  Pasal  303  KUHP  dan  Pasal  303  bis  ayat  1 KUHP  yang  menyatakan  bahwa  pertaruhan  merupakan  perbuatan  yang  dilarang. Sementara itu, ketentuan pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:
1) Dengan pidana penjara paling lama satu dekade atau denda paling berat sebesar 25  juta  rupiah,  akan  ditolak  siapa  pun  yang  tidak  mempunyai  hak  istimewa untuk:
a. Menjamin  penghidupan  dengan  sengaja  memberikan  atau  memberikan kesempatan  untuk  bertaruh,  atau  dengan  sengaja  ikut  campur  dalam  usaha taruhan.
b. Dengan  sengaja  memberikan  peluang  perjudian  publik  atau  campur  tangan dalam  bisnis  untuk  tujuan  tersebut,  terlepas  dari  apakah  ada  perjanjian  atau metode  untuk  menggunakan  peluang  tersebut  turut  main  judi  sebagai pencaharian.
2) Apabila  orang  tersebut  benar-benar  bersalah  karena  melakukan  perbuatan  salah itu ketika berada dalam keadaannya, maka ia dapat dikeluarkan dari kedudukan itu.
3) Ketika  setiap  permainan  didasarkan  pada  harapan  untuk  menang,  maka  itu dianggap  perjudian  karena  harapan  itu  semakin  kuat  seiring  dengan  pengaruh kecerdasan dan rutinitas pemain. Hal  ini mencakup  taruhan, khususnya taruhan pada hasil kompetisi atau permainan lain, yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengambil bagian dalam kompetisi atau permainan tersebut, serta taruhan yang tersisa.
Sesuai pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian dinyatakan  bahwa  semua  demonstrasi  kriminal  dalam  pertaruhan  adalah  perbuatan salah. Perjudian tersebut pada dasarnya merupakan perbuatan salah yang bertentangan dengan  etika  Islam,  etika  Pancasila,  dan  agama  Islam.  Hal  ini  juga  menimbulkan ancaman  terhadap  penghidupan  dan  eksistensi  masyarakat,  bangsa,  dan  negara. Perjudian  adalah  penyakit  sosial  dan  kejahatan  yang  sulit  diberantas  dari  generasi  ke generasi.
Moral  dan  mentalitas  masyarakat,  khususnya  generasi  muda,  terkena  dampak negatif  ketika  perjudian  digunakan.  Perjudian  harus  dibatasi  pada  lingkungan  sekecil mungkin, dan pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengekangnya. Maka dari itu  penting  untuk  mengatur  segala  jenis  demonstrasi  kriminal  perjudian  sebagai pelanggaran, dan bahaya penindasan dari disiplin yang saat ini aktif masih tidak tepat dan tidak menyurutkan semangat para pelakunya (Bawengan, 1977).
Tabung  Surono  yang  berperkara  Pawiro  Dikromo  berdasarkan  pilihan  nomor 152/Pid. B/2021/PN KRG terbukti melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) KUHP yang melarang  perjudian  atau  dengan  sengaja  membiarkan  masyarakat  umum  melakukan kegiatan  perjudian.  Terdakwa  Surono  terancam  hukuman  maksimal  sepuluh  tahun penjara atau denda paling banyak 25 juta rupiah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  kejahatan  memberikan  peluang kepada  masyarakat  umum  untuk  berjudi  berdasarkan  keputusan  nomor:  152/  Pid. B/2021/PN  KRG  diatur  dalam  pasal  303  ayat  (1)  KUHP  yang  berbunyi,  barangsiapa berjudi  atau  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  berjudi  dengan sengaja, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh tahun. lima juta rupiah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A.  (2009).  Menguak  teori  hukum  (legal  theory)  dan  teori  peradilan (judicialprudence)  termasuk  interpretasi  undang-undang  (legisprudence). Jakarta: Kencana , 1 .
Atmasasmita,  R.  (2004). Sekitar  Masalah  Korupsi:  Aspek  nasional  dan  aspek  internasional . Mandar Maju.
Bassar,  M.  S.  (1986).  Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  di  dalam  KUHP. Bandung:  Remaja Karya .
Bawengan, G. W. (1977). Masalah kejahatan dengan sebab dan akibat . Pradnya Paramita. Gunawan, I. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik . Bumi Aksara.
Sitio,  G.,  Firdaus,  E.,  &  Ferawati,  F.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Orang  Yang Menyediakan Tempat Perjudian Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum  Resor  Samosir  Provinsi  Sumatra  Utara. Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM) Bidang Ilmu Hukum , 6 (2), 1–15.
Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum . UI Press, Jakarta.
Susanti,  R.  (2021).  Judi  Online  Dan  Kontrol  Sosial  Masyarakat  Pedesaan:  Online Gambling  and  Social  Control  of  Rural  Communities. ETNOREFLIKA:  Jurnal Sosial Dan Budaya , 10 (1), 86–95.