Volume 19 Issue 2 October 2021, pages: 275-288
Identifikasi Tingkat Kekumuhan Pada Kabupaten Langkat Dengan Metode AHP (Analytical Hierarcy Process)

## Identification of Slum Level in Langkat Regency by AHP
(Analytical Hierarcy Process) Method

## Yunita Syafitri Rambe
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area Department, Faculty University Email: yunirambe@staff.uma.ac.id
DOI: https://doi.org/10.20961/arst.v19i2.51478 Received: May 24,2021 Revised: October 25,2021 Accepted: October 26,2021 Available online: October 30,2021

## Abstract
Problems that occur in an urban level of uneven service facilities and infrastructure especially in the urban  suburbs.  This  is  also  the  case  in  Langkat  Regency.  The  existence  of  these  settlements  is classified into squatters or slums that grow unplanned on unlicensed state land. The purpose of the research is to identify the slums, using the AHP method, starting from the collection of primary and secondary data, field observations, interviews and documentation, which are then assessed against the criteria that have been set. The final result of the weighting resulted in the classification of the level of slums in the village. It is hoped that the results of this study can be useful for other research.
Keywords : Slum Area; Langkat Regency; AHP

## 1. PENDAHULUAN
Timbulnya arus urbanisasi yang meningkat setiap tahunnya menimbulkan banyak masalah seperti susahnya mendapatkan pekerjaan, tidak meratanya  pertumbuhan  perkotaan  sehingga dalam beberapa titik perkotaan akan membentuk  ruang-ruang  permukiman  kumuh. Pada  Kabupaten  Langkat  sebagai  wilayah penelitian  dilihat  dari  RPJMD,  isu  yang dirasakan  pada  beberapa  tahun  terakhir  yaitu adanya permasalahan permukiman kumuh. Hal ini menjadi salah satu isu utama pembangunan yang  cukup  menjadi  polemic.  Dikatakan demikian  karena  peanganan  permukiman kumuh  sudah  dijalankan  dari  beberapa  tahun lalu,  tetapi  perkembangan  pembangunan terhadap  permukiman  kumuh  tidak  terlihat
perbandingan perrkembangan kawasan kumuh dan  munculnya  kawasan-kawasan  kumuh  bar uterus  terjadi  setiap  tahunnya.  Ini  menjadi sumber  masalah  dalam  suatu  kota.(Stabat, n.d.) Sehingga diperlukannya suatu strategi agar  keberlanjutan  sebuah  kota  menjadi lebih  baik  lagi.  Tujuan  dari  penelitian  ini untuk  dapat  mengidentifikasi  titik-titik kumuh  pada  kabupaten  Langkat  yang selanjutnya dilakukan analisis dan penilaian  tingkat  kekumuhan  berdasarkan kriteria  yang  ada.  Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  dasar  dan prioritas penanganan Kawasan.
Dilain sisi di bidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara
ekonomi  pada  umumnya  termasuk  golongan masyarakat  berpenghasilan  rendah,  yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi  kedisiplinan  dan  ketidaktertiban dalam  berbagai  tatanan  sosial  masyarakat. Permasalahan permukiman kumuh pada Kabupaten  Langkat  semakin  berkembang  ke setiap  daerah  sehingga  perkembangan  ruang kota  tidak  sesuai  dengan  fungsi  aslinya,  yang mengakibatkan  munculnya  kantung-kantung permukiman  pada  lahan-lahan  yang  tidak sesuai  dengan  peruntukkannya  (squatters), tingkat  kepadatan  bangunan  yang  tinggi, kualitas  bangunan  dan  kualitas  sarana  dan prasarana  yang    tidak  memenuhi  syarat standar  pelayanan  minimal  (SPM)  perkotaan pada  beberapa  kawasan  permukiman  di Kabupaten Langkat.
Berdasarkan  UU  Nomor  1  Tahun  2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwasannya Permukiman kumuh adalah suatu kawasan  dengan  bentuk  hunian  yang  tidak berstruktur,  tidak  berpola  (misalnya  letak rumah  dan  jalannya  tidak  beraturan,  tidak tersedianya  fasilitas  umum,  prasarana  dan sarana  air  bersih,  MCK)  bentuk  fisiknya  yang tidak  layak  misalnya  secara  reguler  tiap  tahun kebanjiran.  (Zulkarnaini  et  al.,  2019).  UN Habitat dalam Slum Almanac (2015)
mendefinisikan  permukiman  kumuh  sebagai permukiman  informal  dengan  ciri  perumahan semi permanen, padat, tidak memiliki akses air, sanitasi  dan  keamanan  yang  baik.  Hal  ini menyebabkan  penduduk  yang  lahir  di  daerah kumuh  mempunyai  standar  hidup  tidak membaik  dari  waktu  ke  waktu.  Permukiman kumuh  di  negara  berkembang  saat  ini  juga dianggap  sebagai  bentuk  jebakan  kemiskinan bagi mayoritas penduduk mereka (Marx et al., 2013)
Menurut  Khomaruddin  (1997)  dalam  tesis lingkungan  permukiman  kumuh  didefenisikan sebagai  (1)  lingkungan  yang  berpenghasilan padat  dengan  500  orang  per  hektar,  Kondisi social  ekonomi  masyarakat  rendah,  jumlah rumahnya  sangat  padat  dan  ukuran  dibawah standar, sarana dan  prasarana  tidak  memenuhi standar  Kesehatan,  tanah  yang  dipakai  untuk membangun  hunian  bukanlah  tanah  pribadi melainkan  tanah  milik  pemerintah  ataupun orang lain. (Kasus et al., 2006)
Menurut David Drakakis Smith dalam May I  (2014)  slum  area  atau  area  kumuh  adalah lingkungan permukiman yang abash, legal dan permanen  tetapi  kondisi  fisik  terhadap lingkungan semakin memburuk karena kurang terpelihara,  umur  bangunan  yang  semakin lemah,  ketidakperduliaan  masyarakat,  atau terbagi-bagi  menjadi  unit  perkarangan  rumah kamar  yang  semakin  mengecil.  (Istikasari  & Khadiyanto, 2014)
Menurut  Basri  (2010),  tidak  semua  pada Kawasan  kumuh  dihuni  oleh  masyarakat miskin.  Dalam  hal  ini,  yang  mencirikan Kawasan  dikatakan  kumuh  dapat  dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Kawasan  tersebut  tidak  atau  kurang terlayani  dengan  infrastruktur  pendukung kawasan  seperti  jaringan  jalan,  drainase, saluran  limbah  dan  lain-lain,  sehingga kawasan  tersebut  cenderung  mengalami degradasi; dan
2. Hunian  di  kawasan  tersebut  secara  kasat mata  terlihat  tidak  layak  huni  yang ditandai  dengan  kurangnya  ventilasi maupun  pencahayaan,  disamping  mutu material  bangunannya  yang  tidak  layak dijadikan  sebagai  bahan  bangunan  untuk sebuah hunian.
Untuk mengetahui kantung-kantung permukiman kumuh, terlebih dahulu mengetahui komponen baik terhadap bangunan  dan  sarana  prasarana  terhadap lingkungannya. Terdapat 7 komponen Kawasan  permukiman  kumuh,  yaitu  (Ilmy  & Budisusanto, 2017)
Tabel 1. Komponen Permukiman Kumuh
NO PARAMETER SUB KRITERIA 1 Kondisi  Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Tingkat Kepadatan Bangunan Ketidaksesuaian  dengan Peryaratan Teknis Bangunan 2 Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan 3 Ketidaktersediaan  Akses Aman Air Minum
Kondisi Penyediaan Air Minum Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 4 Kondisi  Drainase Lingkungan Ketidakmampuan mengalirkan limpasan Air Ketidaksediaan Drainase Ketidakterhubungan dengan system drainase Tidak terpeliharanya drainase Kualitas konstruksi Drainase 5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Sistem  Pengelolaan  Air limbah tidak sesuai standart teknis Prasarana  dan  Sarana Pengelolaan  Air  Limbah tidak sesuai standart teknis 6 Kondisi Pengelolaan Persampahan Prasarana  dan  sarana persampahan tidak sesuai standar teknis Sistem engelolaan Persampahan tidak sesuai standart teknis Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana 7 Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran
Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016
Masalah  yang  terkait  dengan  kualitas lingkungan  hidup  masyarakat  kota,  meliputi aspek  fisik  seperti  kualitas  udara,  air,  tanah; kondisi  lingkungan  perumahannya  seperti kekumuhan,  kepadatan  yang  tinggi,  lokasi yang  tidak  memadai  serta  kualitas  dan keselamatan bangunannya; ketersediaan sarana  dan  prasarana  serta  pelayanan  kota lainnya;  aspek  sosial  budaya  dan  ekonomi seperti  kesenjangan  dan  ketimpangan  kondisi antar  golongan  atau  antar  warga,  tidak tersedianya  wahana  atau  tempat  untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan sosial budaya,  seperti  untuk  berinteraksi  dan menyampaikan aspirasi-aspirasi sosial budayanya; serta jaminan perlindungan hukum dan keamanan dalam melaksanakan
kehidupannya.  Kohesi  sosial  dan  kesetaraan merupakan faktor penting dalam kualitas hidup di perkotaan.(Ahaliki, 2020).

## 2. METODE
Pada  penelitian  ini,  metodologi  yang digunakan  adalah  jenis  metode  deskriptif dengan  cara  melakukan  survey  lapangan  baik dengan  pengambilan  data  sekunder  dan  data primer dari pihak terkait dan masyarakat. Selain itu  untuk  menambah  keakuratan  data  yang diperoleh maka dilakukan wawacara, observasi, survey  lokasi  dan  studi  dokumentasi  sebagai data  awal  dasar  pengelompokkan  identifikasi berdasarkan  tinjauan  teori  dan  peraturan perundangan.
Lokasi penelitian berada pada Kabupaten  Langkat  yang  terdiri  dari  21 Kecamatan  dan  91  Kelurahan.  Di  setiap Kecamatan  tersebar  Kawasan  kumuh  dengan persentase kekumuhan berbeda-beda. Dari hasil analisis terhadap sarana dan prasarana terdapat 6  Kecamatan.  Sehingga  penelitian  yang  akan dilakukan terhadap 6 Kecamaatan yang berada di Kabupaten Langkat.
Gambar 1. Sebaran Kumuh Kabupaten Langkat Sumber: Kotaku, Kab. Langkat
Sistem  teknik  pengambilan  keputusan dalam penelitian menggunakan metode analisis hierarki proses (AHP) yang merupakan metode yang  tepat  digunakan  karena  pada  AHP menggunakan multicriteria yang dibandingkan
dengan alternatif, sehingga mengurangi kesubjektifan  dalam  penentuan  bobot  kriteria. (Sastanti & Fibriani, 2019)
Pemilihan  metode  ini  juga  dilakukan karena  metode  ini  mempunyai  struktur  yang berhirarki  untuk  menjaga  konsekuensi  dari kriteria  yang  di  pilih  sampai  kepada  kriteria yang paling dalam, analisis ini juga salah satu sistem  teknik  pengambilan  keputusan  yang dapat dipahami, tidak kaku mudah disesuaikan untuk  berbagai  masalah.  Dalam  metode  AHP pada  penelitian  ini,  Langkah-langkah  yang dilakukan  adalah  menentukan  tujuan  utama, dilanjutkan  dengan  kriteria  atau  faktor,  sub kriteria  atau  sub  faktor  dan  kemungkinan adanya  alternatif-alternatif  pada  tingkatan. (Komunikasi et al., 2019)
Penilaian  perbandingan  berpasangan (pair-wise  comparison )  berdasarkan  skala penilaian  satu  sampai  dengan  lima  disertai adanya nilai tengah diantara nilai ganjil dengan menghasilkan  nilai  bobot  faktor (weight Factor) dan  nilai  faktor  evaluasi (evaluation factor) ,  dimana  nilai  bobot  alternatif  yang tertinggi  ( weight  score )  maka  nilai  bobot tersebut merupakan prioritas (Khoirunnisa dkk, 2013).
Pada  penelitian  ini,  tahapan  metode AHP yang dilakukan dengan melakukan survey lapangan dan survey literatur yang berasal dari jurnal  dan  buku  kajian  terhadap  Kawasan kumuh. Proses yang dilakukan dalam penelitian dengan  menggunakan  wawancara  pada  tiap Kabupaten dengan jumlah responden 70% dari jumlah KK yang berada di Kecamatan dengan kategori  rumah  kumuh.    terhadap  narasumber dalam  hal  ini  Pihak  Bappeda  kabupaten Langkat  yang  memberikan  arahan  terhadap kabupaten  nilai  kekumuhan  tertinggi.  Arahan ini  menjadi  dasar  dalam  penelitian  untuk dilakukannya survey lapangan dengan melakukan  pengukuran  secara  satelit  dan wawancara terhadap masyarakat setempat.
Data yang diperoleh akan dilakukannya perhitungan dengan metode AHP dengan perbandingan terhadap teori permukiman kumuh dan UU No 1 tahun 2011 dengan  melihat  kriteria  penilaiaan  terhadap  7 unsur  yaitu  Kondisi  Bangunan  Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air  Minum,  Kondisi  Drainase  Lingkungan,
Kondisi  Pengolahan  Air  Limbah,  Kondisi Pengelolaan  Sampah,  dan  Kondisi  Proeksi Kebakaran.
Dengan  hasil  pengamatan  lapangan, wawancara dan studi yang dilakukan terhadap buku dan dinas terkait, maka indicator Kawasan kumuh  akan  di  lakukan  penilaian  dengan metode  AHP  melalui  nilai  scooring  yang  ada dengan  membagi  penilaian  kualitas  dari  baik sampai  buruk  dengan  persentase  0  –  100% dengan nilai 0 sampai 5. Lalu akan diakumulasi dengan  menggunakan  perhitungan  yang  sudah dibuat.    Sehingga  akan  muncul  total  nilai kekumuhan  yang  diklasifikasikan  dari  kumuh ringan,  berat  dan  sedang.  Hasil  dari  analisis diperoleh  perhitungan  dari  subkriteria  setiap indicator melalui penilaian yaitu:
Kualitas Baik (0%-25%)                 : Nilai 0 Kualitas Cukup (26%-50%)            : Nilai 1 Kualitas Kurang Baik (51%-75%)  : Nilai 3 Kualitas Buruk (76%-100%)           : Nilai 5
Setelah  mendapatkan  nilai  terhadap kategori  pada  setiap  Kawasan  kumuh  pada Kecamatan, maka akan dilakukan penjumlahan dari setiap nilai untuk mendapatkan nilai akhir dengan kategori
71-95 : Kumuh Berat
45-70 : Kumuh Sedang
19-44 : Kumuh Ringan
Penentuan  penangananan  juga  dengan  melihat status  legalitas  lahan  yang  digunakan  sebagai variabel  pokok  dalam  perencanaan  pola penanganan  kawasan  kumuh  dan  tipologi kawasan kumuh. (Crysta & Budisusanto, 2018).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis dan temuan Tingkat kekumuhan  suatu  lingkungan  permukiman dapat  diukur  dengan  melihat  pada  indikator- indikator  yang  ada  dan  signifikan  terhadap terjadinya  kondisi  kumuh  pada  suatu  lokasi. Penilaian lokasi berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan merupakan tahapan untuk menilai lokasi permukiman kumuh sesuai dengan Peraturan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun  2016  tentang  Peningkatan  Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh,  di  dalam  mendapatkan  klasifikasi tingkat kekumuhan dan daftar urutan (rangking) permukiman kumuh (PUPR, 2016).
Dari  kawasan-kawasan  yang  memiliki indikasi tersebut kemudian dinilai berdasarkan kriteria  dan  indikator  penentuan  urutan kawasan  prioritas.  Adapun  penilaian  Kawasan perkumuhan,  dinilai  dari  beberapa  kategori antara lain:

## 1.  Kondisi  Bangunan  Dan  Kepemilikan Lahan
Tingkat  kekumuhan  dari  sisi  kondisi bangunan, meliputi 2 katagori yaitu keteraturan dan  kepadatan  bangunan  yang  dinyatakan dalam  bentuk  persentase.  Sementara  dari kepemilikan  lahan  pada  semua  Kecamatan kumuh  di  kabupaten  Langkat  bernilai  negatif, karena tidak memiliki status kepemilikan lahan yang  jelas.  Kecamatan  Tanjung  Pura , nilai ketidateraturan  bangunan  mencapai  60%  dan tingkat  Kepadatan  Bangunan  23-25%  unit/ha. Kecamatan  Secanggang,  Jumlah  bangunan yang ada di Desa Selotong 71 unit dengan luas kawasan 1,8 ha. Jaring Halus 744 unit dengan luas  kawasan  13,11  Ha  dan  Kwala  Besar berjumlah 310 bangunan dengan luas kawasan sebesar  5,86  Ha.  Dari  sudut  ketidakerturan bangunan  berkisar  71-75%  dan  tingkat kepadatan bangunan antara 39-53% unit/ha.
Kecamatan  Brandan  Barat,  Jumlah bangunan yang ada di Desa Perlis sebanyak 923 unit,  dengan  luas  kawasan  sebesar  19,51  Ha, dan  Kelantan  berjumlah  sebanyak  295  unit rumah,  dengan  luas  wilayah  teridentifikasi kumuh  sebesar  4,7  Ha.  Kecamatan  Gebang, Jumlah  bangunan  yang  ada  di  Desa  Kwala Gebang  berjumlah  397  unit  dengan  luas kawasan  sebesar  15,32  Ha,  dan  Pasar  Rawa berjumlah  sebanyak  109  unit  rumah,  dengan luas wilayah teridentifikasi kumuh sebesar 3,7 Ha. Untuk tingkat keteraturan bangunan di dua desa  tersebut  di  lihat  dari  arah  orientasi bangunan  terhadap  jalan  yang  ada  dan kesamaan arah muka bangunan setiap rumahnya.  Dari  hasil  observasi  lapangan, terlihat  keteraturan  bangunan  di  dua  desa masing  umumnya  sudah  memiliki  kesamaan orientasi  muka  bangunan,  atau  sekitar  40% bangunan  masih  kurang  teratur.  Kecamatan Pangkalan Susu, Jumlah bangunan yang ada di Desa Beras Basah berjumlah sebanyak 776 unit
rumah,  dengan  luas  wilayah  teridentifikasi kumuh  sebesar  12,6  Ha.  Untuk  tingkat keteraturan  bangunan  dari  hasil  observasi lapangan, terlihat keteraturan bangunan di Desa Beras Basah masing kurang memiliki kesamaan orientasi  muka  bangunan,  yang  teratur  hanya rumah yang berada di sekitar jalan lingkungan yang ada atau masih kurang memiliki kesamaan orientasi.  Dengan  nilai  presentase  60% bangunan masih kurang teratur.
Kecamatan  Pematang  Jaya,  Jumlah bangunan  yang  ada  di  Desa  Serang  Jaya  Hilir berjumlah sebanyak unit 84 rumah, dengan luas wilayah teridentifikasi kumuh sebesar 4,88 Ha, dengan  demikian  tingkat  kepadatan  bangunan adalah 17 unit/ha. Nilai keteraturan bangunan di Desa Serang Jaya Hilir masih kurang memiliki kesamaan  orientasi  muka  bangunan,  yang teratur hanya rumah yang berada di sekitar jalan lingkungan  yang  ada,  dengan  nilai  70% bangunan masih kurang teratur. Kecamatan Sei Lepan, Untuk kriteria bangunan ada 3 indikator yang  dijadikan  permasalahan  kumuh  yaitu Ketidakteraturan Bangunan, Kepadatan Bangunan,  dan  Bangunan  yang  tidak  sesuai dengan  persyaratan  teknis  bangunan.  Dari  3 indikator ini, adapun yang menjadi permasalahan bangunan di kelurahan Sei Bilah dan  Sei  Bilah  Timur  bahwasannya  ketidak teraturan  bangunan  memiliki  persentase  yang cukup  tinggi  di  kelurahan  Sei  Bilah  dan  Sei Bilah  Timur,  sedangkan  untuk  kepadatan bangunan  yang  ada  dapat  dikatakan  masih rendah dan bangunan yang kondisi tidak sesuai dengan  persyaratan  teknis  bangunan  di  2 kelurahan persentasenya lebih dari 50%.
Gambar 2. Gambaran Analisis Kondisi Bangunan Sumber: Hasil Survey
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 19 (2) October 2021: 275-288

## 2. Kondisi Jalan Lingkungan
Parameter  kekumuhan  pada  kondisi jalan  dilihat  dari  cakupan  pelayanan  dan  jenis konstruksi jalan yang ada. Kecamatan Tanjung Pura dua desa yaitu Desa Pematang Cengal dan Bubun,  seluruh  kawasan  permukiman  telah dilayani  oleh  jaringan  jalan,  namun  kondisi perkerasan  jalan  yang  belum  memadai, umumnya  masih  berkonstruksi  tanah/tanpa perkerasan.  Dengan  demikian  wajah  kawasan ini tampak kurang baik.
Kecamatan  Secanggang,  pada  ke  tiga desa  tersebut,  seluruh  kawasan  permukiman telah  dilayani  oleh  jaringan  jalan  dengan kondisi perkerasan tanah dan beton. Perkerasan jalan  beton  terdapat  di  dua  desa  yaitu  Jaring Halus  dan  Kwala  Besar,  sedangkan  Desa Selotong umumnya tanah. Kecamatan Brandan Barat,  seluruh  kawasan  permukiman  telah dilayani  oleh  jaringan  jalan  dengan  kondisi jalan  tanah,  papan  dan  beton.  Kecamatan Gebang,  pada  ke  dua  desa  tersebut,  seluruh kawasan  permukiman  telah  dilayani  oleh jaringan  jalan  dengan  kondisi  jalan  tanah  dan beton.
Kecamatan Pangkalan Susu, pada Desa Beras  Basah  tersebut,  seluruh  kawasan permukiman  telah  dilayani  oleh jaringan jalan dengan  kondisi  jalan  tanah,  papan,  aspal  dan beton.  Kecamatan  Pematang  Jaya,  Pada  Desa Serang  Jaya  Hilir  tersebut,  seluruh  kawasan permukiman  telah  dilayani  oleh jaringan jalan dengan  kondisi  jalan  tanah.  Kecamatan  Sei Lepan,  cakupan  pelayanan  jalan  lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang tidak sesuai persyaratan teknis.
Gambar 3. Gambaran Analisis Jalan Lingkungan Sumber: Hasil Survey

## 3. Kondisi Penyediaan Air Minum
Pada  tiap  Desa  di  setiap  Kecamatan kondisi air bersih dan air minum yang tersedia sudah  aman,  dengan  indikator  tidak  berbau, tidat  berwarna,  dan  tidak  berasa.  Selain menggunakan  sumur  bor,  masyarakat  juga memanfaatkan air yang bersumber dari PDAM dan air minum bersumber dari air kemasan isi ulang yang dikelola oleh masyarakat setempat.
Sementara pada Kecamatan Sei Lepan di  kelurahan  Sei  Bilah  dan  Sei  Bilah  Timur permasalahan  air  minum  yang  layak  untu dikonsumsi menjadi permasalahan serius untuk segera  ditangani.  Dikarenakan  persentase terpenuhinya kebutuhan air minum yang masih sangat  rendah  dan  permasalahan  air  minum terjadi  dikarenakan  lokasi  wilayah  kelurahan yang  dekat  pantai  sehingga  sedikit  banyaknya menyulitkan masyarakat untuk dapat mengakses air minum yang layak.
Gambar 4 . Gambaran Analisis Penyediaan Air Minum Sumber: Hasil Survey 4. Kondisi Drainase Lingkungan Kondisi  drainase  lingkungan  terdiri dari 5 bagian yaitu diantaranya ketidakmampuan  drainase  untuk  mengalirkan limpasan  air,  ketidaktersediaan  drainase, ketidakterhubungan  drainase  dengan  system drainase perkotaan, tidak terpeliharanya drainase,  dan  kualitas  konstruksi  drainase.
Secara  umum  area  yang  tidak  mampu mengalirkan  limpasan  air  di  kecamatan  ini 60%,  dengan  kondisi  drainase  yang  kurang terpelihara. Dibeberapa lokasi terjadi genangan
bila  hujan  turun  dengan  kedalam  genangan sekitar 30 cm selama 2 jam.
Kondisi  drainase  di  tiga  desa  tersebut tidak  tersedia,  karena  umumnya  berada  pada daerah  pinggir  sungai  dan  rawa.  Kondisi drainase  di  dua  desa  tersebut  sangat  minim, karena  umumnya  berada  pada  daerah  pinggir laut  dan  rawa.  Ada  beberapa  lokasi  kawasan yang sudah dibangun drainase dengan konstruksi  beton,  namun  belum  tersambung secara  keseluruhan  dengan  system  drainase setempat. Umumnya kondisi konstruksi drainase tanah dengan kedalam sangat dangkal karena sedimentasi.
Kondisi  drainase  di  dua  desa  tersebut sangat  minim,  sehingga  sering  mengalami genangan  kalau  hujan  dengan  ketinggian genangan lebih dari 10 cm. Umumnya kondisi konstruksi drainase tanah dengan dalam sangat dangkal  akibat  sedimentasi  umumnya  berada pada daerah pinggir laut dan rawa, seperti pada Desa  Serang  Jaya  Hilir.  Ada  beberapa  lokasi kawasan yang sudah dibangun drainase dengan konstruksi  beton,  dan  hampir  semua  sudah tersambung  secara  keseluruhan  dengan  sistem drainase  setempat.  Dan  Kelurahan  Sei  Bilah dan  Sei  Bilah  Timur  nilai  indikator  ketidak mampuan  mengalirkan  limpasan  air  yang nilainya  rendah  (di  bawah  50%)  sedangkan  4 indikator lainnya nilainya semua di atas 50%.
Gambar 5. Gambaran Analisis Drainase
Lingkungan Sumber: Hasil Survey

## 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Sistem  pengelolaan  air  limbah  di desa Pematang  Cengal  dan  Desa  Bubun  belum
memenuhi  standar  teknis  yang  dipersyaratkan oleh  kementerian.  Pada  daerah  yang  tidak berada pada kawasan pinggir sungai atau rawa, sistem  pengelolaan  limbah  menggunakan tangki  septik  sederhana,  namun  yang  berada pada daerah rawa atau tepi sungai, menggunakan sistem jamban.
Sistem  pengelolaan  air  limbah  di kawasan  kumuh  Kecamatan  Secanggang, Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Gebang, Kecamatan  Pangkalan  Susu  menggunakan sistem  setempat  yaitu  tangki  septik  rumah tangga dan sistem MCK komunal, serta jamban pada rumah yang berada pada daerah rawa dan pinggir  sungai.  Untuk  Desa  Jaring  Halus  dan Kwala Besar, Pemerintahan Kabupaten Langkat  sudah  menyediakan  MCK  namun masih terbatas dan kondisinya ada yang sudah tidak terawat lagi.
Untuk  kriteria  air  limbah  masyarakat ada  2  indikator  di  dalamnya  untuk  mengukur parameter  kekumuhan  suatu  wilayah  yaitu: sistem  pengelolaan  air  limbah  tidak  sesuai persyaratan  teknis  dan  prasarana  dan  sarana pengelolaan  air  limbah  tidak  sesuai  dengan persyaratan  teknis.  Permasalahan  air  limbah masyarakat d kelurahan Sei Bilah dan Sei Bilah Timur menyumbangkan persentase yang cukup besar  untuk  kekumuhan  yang  terjadi  di  2 kelurahan  ini.  Permasalahan  yang  terjadi  pada pengelolaan  air  limbah  masyarakat  di  2 kelurahan ini berpusat pada sistem pengelolaan air limbah masyarakat dan juga terkait dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
Gambar 6. Gambaran Analisis Pengelolaan Air Limbah Sumber: Hasil Survey
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 19 (2) October 2021: 275-288
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan sampah di kawasan kumuh pada semua Desa di semua Kecamatan belum memiliki system pengelolaan yang baik dan  terorganisir.  Pengelolaan  sampah  hanya dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  dengan sistim  bakar,  dan  buang  ke  sungai  atau  rawa. Untuk  itu,  kondisi  lingkungan  sangat  kurang baik,  sehingga  perlu  penanganan  yang  lebih baik dan terencana dengan konsep 3 R.
Pada  kriteria  persampahan  terdapat  3 indikator  di  dalamnya  yaitu  prasarana  dan sarana  persampahan  tidak  sesuai  dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standard teknis, dan  tidak  terpeliharanya  sarana  dan  prasarana pengelolaan  persampahan. Pada  kelurahan  Sei Bilah  dan  Sei  Bilah  Timur,  permasalahan sampah  yang  berhasil  didata  bahwasannya penyebab  kekumuhan  masih  minimnya  sarana dan  prasarana  persampahan  yang  bisa  diakses oleh  masyarakat  di  2  kelurahan  tersebut sehingga hal iniah yang membuat permasalahan sampah  menjadi  persoalan  utama  kekumuhan di kelurahan Sei Bilah dan Sei Bilah Timur.
Gambar 7. Gambaran Analisis Persampahan Sumber: Hasil Survey

## 7. Kondisi Proteksi Kebakaran
Kriteria proteksi kebakaran terdiri dari
2  indikator  yaitu  ketidak  tersediaan  prasarana proteksi  kebakaran  dan  ketidak  tersediaan sarana  proteksi  kebakaran.  Kondisi  proteksi kebakaran  di  kawasan  kumuh  di  seluruh  Desa semua Kecamatan Kabupaten Langkat baik dari prasarana  maupun  sarana  proteksi  kebakaran ini tidak tersedia. Hal ini sangat membahayakan
jika terjadi kebakaran, karena tidak ada sarana yang  dapat  diandalkan  untuk  pemadaman  api, hanya  mengandalkan  alat  sederhana  yang  ada berupa  ember-ember  dari  rumah  tangga  yang ada, dan sumber airnya berasal dari sumur dan sungai.  Untuk  itu  perlu  pengadaan  sarana  dan prasarana  proteksi  kebakaran  minimal  APAR (alat pemadam api ringan) berupa racun api.
Gambar 8. Gambaran Analisis Proteksi Kebakaran Sumber: Hasil Survey
Hasil  survey  yang  dilakukan  dalam  6 Kecamatan  terhadap  identifikasi  kawasan kumuh,  maka  dapat  digambarkan  Kawasan kumuh berada pada peta di bawah ini:
1. Kecamatan Tanjung Pura Berdasarkan  data  Profil  Kumuh  lokasi kawasan kumuh tersebar di 2 Desa yaitu di Desa Pematang Cengal dan Bubun. Untuk jumlah  lokasi  kumuh  yang  ada  di Kecamatan  Tanjung  Pura  terdapat  3  titik lokasi kumuh. Sementara berdasarkan data rekapitulasi pendataan rumah layak huni di
Desa Pematang Cengal terdapat 1.996 unit rumah yang layak huni dan 99 unit rumah tidak  layak  huni,  kemudian  untuk  Desa Bubun terdapat 806 rumah layak huni dan tidak terdapat di desa tersebut rumah yang tidak layak huni.
Gambar 9. Peta Sebaran Lokasi Kumuh
Kec. Tanjung Pura
Sumber: Hasil Analisis
2. Kecamatan Secanggang Memiliki  luas  231.19  Ha  dengan  jumlah penduduk  sebesar  68.390  jiwa  dan kepadatan penduduknya 295.82 jiwa/ Ha.
Gambar 10. Peta Sebaran Lokasi Kumuh Kecamatan Secanggang Sumber: Hasil Analisis
3. Kecamatan Brandan Barat Luas  area  89.80  Ha  dengan  jumlah penduduk  sebesar  22.949  jiwa  dan kepadatan penduduknya 255.56 jiwa/ Ha.
Gambar 11. Peta Sebaran Lokasi Kumuh Kecamatan Brandan Barat Sumber: Hasil Analisis
4. Kecamatan Gebang
Luas 178.49 Ha dengan jumlah penduduk sebesar  44.526  jiwa  dan  kepadatan penduduknya 249.46 jiwa/ Ha.
Gambar 12. Peta Sebaran Lokasi Kumuh Kecamatan Gebang Sumber: Hasil Analisis
5. Kecamatan Pangkalan Susu
Memiliki  luas  151.35  Ha  dengan  jumlah penduduk  sebesar  43.486  jiwa  dan kepadatan penduduknya 287.32 jiwa/ Ha.
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 19 (2) October 2021: 275-288
Gambar 13. Peta Sebaran Lokasi Kumuh Kecamatan Pangkalan Susu Sumber: Hasil Analisis
6. Kecamatan sei Lepan Ada  2  kelurahan  yang  menjadi  lokasi kumuh  di  kecamatan  Sei  Lepan  yaitu: kelurahan Sei Bilah dan Sei Bilah Timur.
Gambar 14. Peta Sebaran Lokasi Kumuh Kecamatan Sei Lepan Sumber: Hasil Analisis
Hasil  penilaian  dengan  metode  AHP dengan melakukan perbandingan dan penilaian terhadap  indicator  permukiman  kumuh  dapat dilihat  pada  tabel  2  pada  lampiran. Hasil identifikasi menunjukkan kawasan penanganan kumuh prioritas terbagi dalam 3 kawasan yaitu:  Kawasan  Prioritas  1  (P1):  Kelurahan Sei Bilah, Kelurahan Sei Bilah Timur,
Desa Perlis, Desa Kelantan
 Kawasan  Prioritas  2  (P2):  Desa
Pematang Cengal dan Bubun.  Kawasan  Prioritas  3  (P3):  Desa Selotong, Desa Jaring Halus, dan Desa
Kwala Besar
 Kawasan Prioritas 4 (P4) : Desa Beras Basah
 Kawasan Prioritas 5 (P5) : Desa Serang Jay Hilir
 Kawasan Prioritas 6 (P6) : Desa Kwala Gebang dan Desa Pasar Rawa

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil identifikasi, pengolahan data yang  dilakukan  terhadap  6  Kecamatan  yang menjadi  prioritas  bahwasannya  terdapat  13 kawasan  yang  menjadi  prioritas  Kawasan kumuh  dilihat  dari  7  indikator  kumuh  yaitu Kondisi  bangunan,  kondisi  jalan  lingkungan, kondisi  penyediaan  air  minum,  kondisi drainase,  kondisi  pengelolaan  air  limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran. Indikator  ini  juga  melihat  pertimbangan  lain dengan  melihat  legalitas  lahan  kepemilikan. Penilaian  dari  7  indikator  tersebut  akan dikategorikan dalam tingkat kekumuhan berat, kumuh  sedang  dan  kumuh  ringan.  Masing- masing  nilai  diantara  56-68  dengan  kategori kumuh sedang. Nilai kekumuhan tertinggi ada pada  Kawasan  Sei  Bilah  dengan  nilai  70,  sei bilah  utara  68,  selotong,  serang  jaya  hilir  67, perlis, klantan dengan nilai 65, kwala besar nilai 64, Kwala gebang nilai 63, bubun dengan nilai 62, pasar rawa nilai 61, pematang cenggal nilai 59, jarring halus nilai 56, dan beras basah nilai 48.
Nilai  tersebut  akan  diperbandingkan dengan  aspek  pertimbangan  lainnya  yaitu
legalitas  lahan  penduduk.  Sehingga  didapat tingkat  perioritas  1  yaitu  Sei  Bilah,  Sei  Bilah Timur,  Prioritas  2  Pematang  cenggal,  Bubun, Prioritas 3 yaitu Selotong, Jaring Halus, Kwala Besar,  Prioiras  4  Beras  Basah,  Prioritas  5 Serang Jaya Hilir, Perlis, Kelantan, dan Serang Jaya Hilir dan Prioritas 6 yaitu Kwala Gebang dan Pasar Rawa.
Hasil  penilaian  tehadap  kawasan kumuh ini, disarankan  dapat membantu dalam penelitian lanjutan terhadap penanganan Kawasan kumuh terhadap lingkungannya.

## REFERENSI
Ahaliki, B. (2020). Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting . 2 (2). https://doi.org/10.37905/jji.v2i9.7308 Crysta, E. A., & Budisusanto, Y. (2018). ANALISIS
TINGKAT  KEKUMUHAN  DAN  POLA PENANGANANNYA PADA LOKASI
PERMUKIMAN  (Studi  Kasus:  Kelurahan
Keputih,  Surabaya). Geoid , 13 (2),  109.
https://doi.org/10.12962/j24423998.v13i2.36 81 Ilmy, H. F., & Budisusanto, Y. (2017). Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan menggunakan Metode  AHP  (Analytical  Hierarcy  Process). Jurnal Teknik ITS , 6 (1), 19–21. https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i1.215
10
Istikasari, M., & Khadiyanto, P. (2014). Identifikasi Permukiman  Kumuh  Di  Pusat  Kota  Jambi Identification of Slums Area in the Center of Jambi City. Jurnal Ruang , 2 (4), 301–310.
Kasus, S., Pancuran, K., & Oleh, T. D. (2006). Eny Endang Surtiani MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN  WILAYAH  DAN  KOTA PROGRAM PASCA SARJANA-
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG . Komunikasi,  M.,  Lingkungan,  T.,  Kumuh,  P., Mutaqin, Z., Persada, C., & Suroso, E. (2019). Jurnal Presipitasi Prioritas Penentuan Peningkatan Kualitas Lingkungan . 16 (2), 22–
32.
Marx,  B.,  Stoker,  T.,  &  Suri,  T.  (2013).  The economics of slums in the developing world. Journal  of  Economic  Perspectives , 27 (4),
187–210. https://doi.org/10.1257/jep.27.4.187 PUPR. (2016). No 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh .
Sastanti,  S.  Y.,  &  Fibriani,  C.  (2019).  Analisis Tingkat  Permukiman  Kumuh  Menggunakan Metode  AHP  Berbasis  SIG  pada  Kota Magelang. Jurnal  Nasional  Teknologi  Dan
Sistem Informasi , 5 (1), 69–78. https://doi.org/10.25077/teknosi.v5i1.2019.69 -78
Stabat,  P.  K.  (n.d.). RPPJMD  Kabupaten  Langkat 2014-2019 .
Wijaya,  D.  W.  (2016).  Perencanaan  Penanganan
Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan  Kualitas  Infrastruktur  pada
Kawasan  Pemukiman  Kumuh  di  Kota Malang). Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik , 2 (1),
1–10.
https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01. 1
Zulkarnaini,  W.  R.,  Elfindri,  E.,  &  Sari,  D.  T.
(2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Permukiman  Kumuh  di  Kota  Bukittinggi. Jurnal Planologi , 16 (2), 169. https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5047
Tabel 2. Hasil Penilaian Berdasarkan Identifikasi Kawasan Kumuh
No Aspek Kriteria Persentase Indikator & Parameter Nilai Lokasi Permukiman Kumuh S ei Bil a h S ei Bil a h Tim u r
Per li s K ela n ta n Pem a ta n g Ce n g a l Bu b u n S elo to n g J a rin g H a lu s K wa la Be sa r Be ra s Ba sa h S er a n g J a y a
H il ir
K wa la G eb a n g Pa sa r Ra w a 1 Kondisi Bangunan Tingkat memiliki Keteraturan Bangunan 76%-100 % 5 5 5 5 51%-75 % 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25%-50 % 1 1 1 Tingkat Kepadatan 75%-100% 5 51%-75% 3
Bangunan Tidak sesuai Ketentuan 25%-50% 1 Ketidaksesuaia n dengan Persyaratan Teknis Bangunan 76-100% 5 51-75% 3 3 3 3 25%-50% 1 1 1 1 1 2 Kondisi Jalan Lingkung an Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 76%-100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51%-75% 3 3 3 25%-50% 1 1 1 1 Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan 76%-100% 5 5 5 51%-75% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25%-50% 1 1 1 1 3 Kondisi Penyediaa n Air Minum Ketersediaan Akses Aman Air Minum 76%-100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51%-75% 3 3 3 3 25%-50% 1 Tidak Terpenuhinya Kebutuhan  Air Minum 76%-100% 5 5 5 51%-75% 3 3 3 3 25%-50% 1 1 1 1 1 1 1
1 1 4 Kondisi Drainase Ketidakmamp uan Mengalirkan Limpasan Air 76%-100% 5 5 51%-75% 3 3 25%-50% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ketidaktersedi aan Drainase 76%-100% 5 5 5 5 5 51%-75% 3 3 3 3 3 3 3 3 25%-50% 1 Ketidakterhub ungan  dengan Sistem Drainase Perkotaan 76%-100% 5 5 5 5 5 51%-75% 3 3 3 3 3 3 3 3 25%-50% 1 1 1 Tidak Terpeliharanya Drainase 76%-100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51%-75% 3 3 3 3 25%-50% 1 Kualitas Konstruksi Drainase 76%-100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51%-75% 3 3 3 3 25%-50% 1 5 Kondisi Pengelola an Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak  Sesuai Standar Teknis 76%-100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51%-75% 3 3 3 25%-50% 1 1 1 Prasarana  dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak  Sesuai dengan Persyaratan Teknis 76%-100% 5 5 51%-75% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25%-50% 1 1 1
6 Kondisi
Pengelola an Persampa han (F) Prasarana  dan Sarana Persampahan pada lokasi perumahan dan permukiman Tidak  Sesuai dengan Persyaratan Teknis 76%-100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51%-75% 3 25%-50% 1 1 1 1 Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak  Sesuai Standar Teknis 76%-100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51%-75% 3 25%-50% 1 1 Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 76%-100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51%-75% 3 3 25%-50% 1 1 1 7 Kondisi Proteksi Kebakara n (G) Ketidaktersedi aan  Prasarana Proteksi Kebakaran 76%-100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51%-75% 3 3 25%-50% 1 Ketidaktersedi aan Sarana Proteksi Kebakaran 76%-100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51%-75% 3 3 25%-50% 1 SUBTOTAL 7 0 6 8 6 5 6 5 5 9 6 2 6 7 5 6 6 4 4 8 6 7 6 3 6 1
Tabel 3 . Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan
N o Kawasan Jumlah nilai penilaian kriteria dan
indikator kekumuh an Tingkat kekumuhan Jumlah nilai aspek pertim bangan lain
Pertimbangan lain Legalitas lahan
Klasifikasi Skala prioritas Ku muh b er a t Ku muh sed a n g Ku muh r in g a n T in g g i S ed a n g R en d a h L eg a l T id a k l eg a l (71- 95) (45- 70) (19- 44) (11- 15) (6- 10) (1- 5) Nilai (+) Nila i (-) 1 Sei Bilah 70 X 11 X X B2 Prioritas 1 2 Sei  Bilah Timur 68 X 11 X X B2 Prioritas 5 3 Perlis 65 X 9 X X B4 Prioritas 5 4 Kelantan 65 X 7 X X B4 Prioritas 2 5 Pematang Cengal 59 X 7 X X B4 Prioritas 2 6 Bubun 62 X 7 X X B4 Prioritas 3 7 Selotong 67 X 9 X X B4 Prioritas 3 8 Jaring Halus 56 X 11 X X B2 Prioritas 3 9 Kwala Besar 64 X 11 X X B2 Prioritas 4 10 Beras Basah 48 X 11 X X B2 Prioritas 5
Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 19 (2) October 2021: 275-288
11 Serang Jaya Hilir 67 X 7 X X B4 Prioritas 6 12 Kwala Gebang 63 X 7 X X B4 Prioritas 6 13 Pasar Rawa 61 X 7 X X B4
Prioritas 1