## ANALISIS DETERMINAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT BERUPA DANA ALOKASI KHUSUS  PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU

## Abdul Azis Laitupa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia (nyongazis@gmail.com)

## ABSTRACT
Implementation of regional autonomy in Indonesia provides the right and authority for the government to explore its potential and improve its financial performance to meet the needs and services. This study was to observe the effect of the independent variable is economic growth that is proxied by the PDRB, the original income (PAD) and the number of population on the dependent variable is the Special Allocation Fund (DAK) in Ambon City, Central Maluku and Southeast Maluku regency in Maluku province from the year 2003-2013. the method used in this research is panel data regression. The results showed that there is significant influence of the independent variable, economic growth is proxied  by the PDRB, revenue (PAD) and the number of population on the amount of central government assistance in  the form  of  general allocation  funds in  Ambon City,  Central  Maluku and  Southeast Maluku District  in  the Province Maluku.
Keywords : PDRB, PAD, DAK JEL Classification: F43, H71, H76

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dipandang  sebagai  suatu  proses multidimensional yang  mencakup  berbagai  perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi  nasional,  di  samping  tetap  mengejar akselerasi  pertumbuhan  ekonomi,  penanganan ketimpangan pendapatan antar daerah, serta pengentasan kemiskinan.  Pada  hakekatnya,  pembangunan  harus mencerminkan  perubahan  total  suatu  masyarakat  atau penyesuaian  sistem  sosial  secara  keseluruhan  tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan  yang  serba  “lebih  baik”,  secara  material maupun spiritual.
Sedangkan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola  sumberdaya-sumberdaya  yang  ada  dan membentuk  suatu  pola  kemitraan  antara  Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan  kerja  baru  dan  merangsang  perkembangan kegiatan ekonomi dan atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah  tersebut.  Tujuan  utama  dari  setiap  upaya Pembangunan  Daerah  adalah  untuk  meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah
(Arsyad Lincolin, 1999).
Dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  pembangunan ekonomi daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah harus diberikan kebebasan untuk bertindak sebagai koordinator sekaligus  fasilitator  utama  sesuai  fungsi  dan  perannya dalam  menetapkan  setiap  kebijakan  dan  atau  strategi- strategi baru bagi pembangunan di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan  mengingat  sejak  masa  orde  baru  seluruh perencanaan  Pembangunan  Daerah  terkesan  cukup sentralistik  sehingga  kadang  hasil-hasil  pembangunan  di daerah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang  Otonomi  Daerah  merupakan  kebijakan  yang dipandang  sangat  demokratis  dan  memenuhi  aspek desentralisasi  yang  sesungguhnya  dan  desentralisasi  itu sendiri  mempunyai  tujuan  untuk  lebih  meningkatkan kesejahteraan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat, pengembangan  kehidupan  berdemokrasi,  keadilan, pemerataan,  dan  pemeliharaan  hubungan  yang  serasi antara emerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar daerah (Mutiara Maimunah 2006).
Pertumbuhan  ekonomi  terkait  erat  dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  untuk  nasional  dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dalam  hal  ini  perekonomian  dikatakan  tumbuh  dan berkembang  bila  mengalami  pertumbuhan  atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya atau perkembangan yang baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada  tahun – tahun  berikutnya  (adanya  pertumbuhan output) . Perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun bukan saja disebabkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi tetapi juga oleh kenaikan harga-harga.
Oleh  karena  itu,  pengaruh  perubahan  harga-harga terhadap  nilai  PDRB  selama  tahun  penelitian  harus dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung PDRB  menurut harga  konstan  (PDRB  riil).  Di  mana, PDRB riil berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2000.  Selain  itu,  pertumbuhan  ekonomi  akan memberikan  spirit  kepada  pemerintah  dan  masyarakat untuk  melakukan  pembangunan  ekonomi  dengan mengelola  segala  potensi  sumber  daya  sehingga  dapat menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  meningkatkan kegiatan ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Hal  ini,  menggambarkan  bahwa  pertumbuhan ekonomi tak terlepas dari peran penduduk. Dimana ketika suatu  daerah  memiliki  jumlah  penduduk  banyak diidentifikasi adanya aktivitas ekonomi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan daerah yang hanya memiliki sedikit jumlah penduduk.
Idealnya, untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap berjalannya sebuah Pemerintahan Daerah yang baik ( Good Governance ), maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja daerah bagi kepentingan publik khususnya belanja modal bagi sektor pendidikan, kesehatan,  transportasi  dan  atau  infrastruktur  yang tercermin dari realisasi anggaran belanja daerah, di mana alokasi  belanja  modal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik, namun yang terjadi selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Darwanto dan Yulia Yustikasari 2007).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  salah  satu sumber  penerimaan  daerah  yang  harus  dipacu pertumbuhannya,yang  masuk  dalam  kategori  penerima PAD  adalah  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Bagian Laba  Usaha  Daerah  dan  Pendapatan  Daerah lainnya.Jumlah  PAD  yang  cukup  besar  akan  sangat
berperan  dalam    rencana  peningkatan  kemandirian Pemerintah  Daerah  untuk  tidak  selalu  tergantung  dari Pemerintah Pusat.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah  di Indonesia selama ini sumber pembiayaan pembangunan yang  berasal  dari  Pemerintah  Pusat  masih  memiliki proporsi  yang  cukup  besar  di  kebanyakan  daerah, karena sebagian besar pengeluaran Pemerintah Daerah sekitar  dua  per  tiganya  dibiayai  dari  bantuan  dan sumbangan atau transfer dana dari Pemerintah Pusat.
Masalah  keuangan  daerah  timbul  karena keterbatasan  dana  yang  dapat  dihimpun  oleh Pemerintah  Daerah yang bersumber dari PAD untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dalam  rangka membangun    daerahnya.    Konsekuensinya  adalah sumber  penerimaan  daerah  yang  lain  yaitu  Transfer Pemerintah    Pusat  (DAU,  DAK,  DBHP,  Hibah) mempunyai  prosentasi  yang  relatif  besar  terhadap Total  Penerimaan  Daerah. Hal  ini  juga  terjadi  di Propinsi  Maluku,  khususnya  pada  Kabupaten  Kota yang menjadi yang menjadi objek penelitian.
Salah  satu  ukuran  kemampuan  daerah  untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  dapat  dicapai  oleh daerah tersebut.  Dengan Pendapatan Asli Daerah yang relatif  kecil  akan  sulit  bagi  daerah  tersebut  untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dari tahun ke tahun mengalami  peningkatan  tetapi  disertai  dengan  besarnya tingkat  ketergantungan  terhadap  Transfer  Pemerintah Pusat.

## LANDASAN TEORITIS

## Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  berasal  dari  kata  “autonomy” dimana  “auto”  artinya  sedia  dan  “nomy”artinya  aturan atau undang - undang, jadi autonomy artinya hak untuk mengatur  dan  memerintah  daerah  sendiri  atas  inisiatif sendiri  dan  kemampuan    sendiri  dimana  hak  tersebut diperoleh dari pemerintah pusat. Dalam ketentuan umum undang - undang no.22 tahun 1999 dan yang di ubah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, pengertian  otonomi daerah  adalah  pemberian  kewenangan  yang  luas,  nyata dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah  secara proporsional  yang  diwujudkan  dengan  pengaturan, pembagian dan pemamfaatan sumberdaya nasional serta serta  perimbangan    keuangan  pusat  dan  daerah  sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta  masyarakat, pemerataan  dan  keadilan  serta  potensi  dan
keanekaragaman  daerah    yang  dilaksanakan  dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.
Dari  pengertian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa otonomi  daerah  adalah    kewenangan  daerah  otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat    sesuai  dengan  peraturan  perundang  - undangan.

## Desentralisasi
Menurut  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU Nomor 33 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan Pemerintahan  Daerah Pasal  1  ayat  8,  “Desentralisasi adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.” (Undang-Undang nomor 32 tahun tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 2004).

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  fiskal  secara  singkat  dapat  diartikan sebagai  suatu  proses  distribusi  anggaran  dari  tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih  rendah,  untuk  mendukung  fungsi  atau  tugas pemerintahan  dan  pelayanan  publik  sesuai  dengan banyaknya  kewenangan  bidang  pemerintahan  yang dilimpahkan (Saragih, 2003).
Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  daerahnya  sendiri tanpa  menggantungkan  diri  dengan  Pemerintah  Pusat. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1, “Kebutuhan  fiskal  Daerah  merupakan  kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar  umum.  “(Undang– Undang  Otonomi  Daerah 2004).
Keuangan Daerah dan Struktur APBD Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, mangatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Definisi  keuangan  daerah  adalah  kemampuan Pemerintah  Daerah  untuk  mengawasi  daerah  untuk
mengelola  mulai  dari  merencanakan,  melaksanakan, mengawasi,  mengendalikan,  dan  mengevaluasi  berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka  pelaksanaan  asas  desentralisasi,  dekosentrasi  dan tugas  pembantuan  di  daerah  yang  diwujudkan  dalam bentuk  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).
Ketika membicarakan pengelolaan keuangan daerah, tidak dapat dilepas pisahkan dari pembahasan mengenai APBD.  Oleh  karena  itu,  pembahasan  mengenai manajemen keuangan daerah bertolak dari pembahasan APBD  yang  merupakan  program  kerja  Pemerintah Daerah dalam satuan angka. (Halim dan Damayanti, 2007) . Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  selanjutnya disebut APBD menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang  perimbangan  keuangan  daerah  adalah  rencana keuangan  tahunan  Pemerintahan  Daerah  yang  dibahas dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan  ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Menurut Halim  dan  Damayanti anggaran  adalah sebuah rencana yang di susun dalam bentuk kuantitatif dalam  satuan  moneter  untuk  satu  periode  dan  dalam jangka  waktu  satu  tahun  sedangkan  penganggaran merupakan  tahap  aktivitas  yang    mempunyai  arti  dan peran  penting  dalam  siklus  perencanaan  dan pengendalian,  di  mana  penganggaran  itu  sendiri  adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu.
Sesuai  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah  serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

## Anggaran Pendapatan Daerah
Anggaran  pendapatan  daerah  meliputi  semua penerimaan uang melaluirekening kas umum daerah, yang menambah  ekuitas  dana,  merupakan  hak  daerahdalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yangdirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,  kelompok,  jenis,  obyekdan  rincian  obyek pendapatan. Uraiannya sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
1) Pajak Daerah;
2) Retribusi Daerah;
3) Lain-lain PAD yang sah.
b. Pendapatan Transfer :
1) Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan :
2) DAU adalah Dana Alokosi Umum
3) DAK adalah Dana Alokasi Khusus
4) Transfer Pemerintah Propinsi berupa dana bagi hasil pajak dan sumber daya   alam.
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, yaitu berupa dana hibah, dana darurat, lain – lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

## Anggaran Belanja Daerah
Anggaran belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah  Daerah  pada  suatu  periode  anggaran  yang meliputi  semua  pengeluaran  dari  rekening  kas  umum daerah  yang  mengurangi  ekuitas  dana,  merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,  kegiatan,  kelompok,  jenis,  obyek  dan  rincian obyek  belanja.  Belanja  daerah  terdiri  dari  belanja administrasi  umum  (belanja  aparatur  daerah),  belanja pelayanan publik, dan pembiayaan daerah.

## Transfer Pemerintah Pusat KeDaerah
Berbagai  literatur  ilmu    ekonomi  publik  dan keuangan negara menyebutkan beberapa alasan perlunya dilakukan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke daerah. Pertama, untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Di banyak  negara,  Pemerintah  Pusat  menguasai  sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama negara yang bersangkutan. Pemerintah Daerah hanya menguasai sebagian  kecil  sumber-sumber  penerimaan    negara. Kekurangan    sumber    penerimaan    daerah    relatif terhadap  kewajibannya  ini  akan  menyebabkan dibutuhkannya  transfer  dana  dari  Pemerintah  Pusat  ke Pemerintah Daerah.
Kedua,  untuk  mengatasi  ketimpangan  fiskal horizontal.  Kemampuan  daerah    untuk  menghimpun pendapatan    sangat    bervariasi,    tergantung    kepada kondisi daerah bersangkutan yang memiliki kekayaan sumber  daya alam  atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah.
Ketiga, perlunya dilakukan transfer dana dari pusat ke daerah  adalah  adanya  kewajiban  untuk  menjaga tercapainya  standar  pelayanan  minimum  di  setiap daerah,  antara  lain  penyediaan  layanan  kesehatan  dan pendidikan,  penyediaan  infrastruktur,  dan  pengentasan masyarakat  dari  kemiskinan.  Daerah-daerah  dengan sumber daya yang sedikit memerlukan bantuan (subsidi) agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu.
Keempat, untuk mengatasi  persoalan yang timbul dari  menyebar  atau melimpahnya  efek  pelayanan  publik ( inter-jurisdictional  spill-over  effects ). Beberapa jenis pelayanan publik di suatu wilayah memiliki “efek menyebar” (atau eksternalitas)  ke  wilayah-wilayah  lainnya,  misalnya universitas, jalan raya penghubung antar daerah.  Namun tanpa adanya  manfaat (dalam  bentuk: pendapatan) yang berarti dari proyek-proyek tersebut, biasanya Pemerintah Daerah  enggan  untuk  berinvestasi  di  sini.  Karena  itu Pemerintah  perlu  memberi  semacam  insentif  atau menyerahkan sumber-sumber keuangan agar pelayanan- pelayanan publik tersebut dapat terpenuhi di daerah.
Kelima,  untuk  stabilisasi,  alasan  ini  jarang dikemukakan.  Transfer  dana  dapat  ditingkatkan  oleh pemerintah ketika aktivitas perekonomian sedang lesu, di saat lain dikurangi manakala perekonomian booming . Selain itu transfer ini dimaksudkan agar  Pemerintah Daerah terdorong untuk secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya,  sehingga  hasilnya  menyamai    atau bahkan melebihi  kapasitasnya.
Dengan  kata  lain,  transfer  dimaksudkan sebagai“sarana  edukasi”  bagi    pemerintah    daerah. Pemerintah daerah akan mendapat transfer jika upayanya dalam  menggali  sumber-sumber  penerimaan  yang menjadi  kewenangannya  sama    atau    melebihi kapasitasnya.  Sementara  daerah  tidak  akan  mendapat transfer  apabila  menghasilkan  penerimaan  yang  lebih rendah dari kapasitas fiskalnya.
Pengertian  DAK  diatur  dalam  Pasal  1  angka  23 Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Keuangan  Pusat  dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa:
“Dana  Alokasi  Khusus,  selanjutnya  disebut DAK  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas nasional . ” DAK  tidak  dapat  digunakan  untuk  mendanai administrasi  kegiatan,  penyiapan  kegiatanfisik,  penelitian, pelatihan,  dan  perjalanan  dinas3  seperti  pelaksanaan penyusunan  rencana  dan  program,  pelaksanaan  tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis.
Untuk  menyatakan  komitmen  dan  tanggung jawabnya, daerah penerima wajib mengalokasikan dana
pendamping  dalam  APBD-nya  sebesar  minimal 10% dari jumlah DAK yang diterimanya. Untuk daerah dengan  kemampuan  fiskal  tertentu  tidak  diwajibkan menyediakan dana pendamping yakni daerah yang selisih antara  Penerimaan  Umum  APBD  dan  belanja pegawainya  sama  dengan  nol  atau  negatif.4  Namun, dalam pelaksanaannyatidak ada daerah penerima DAK yang  mempunyai  selisih  antara  Penerimaan  Umum APBD  dan belanja pegawainya sama  dengan  nol atau negatif.

## METODOLOGI PENELITIAN Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek atau lokasi penelitian  sekaligus  juga  merupakan  populasi  adalah Provinsi Maluku meliputi satu kota dan dua kabupaten induk  sebelum  pemekaran  yakni,  Kota  Ambon, Kabupaten  Maluku  Tengah  dan  Kabupaten  Maluku Tenggara dengan periode pengamatan adalah dari Tahun 2003-2013.
Metode Analisis
Dalam  penelitian  ini,  alat  analisis  yang  digunakan adalah  model  regresi  data  panel  dengan  menggunakan metode Common  Effect  Model  (CEM),  Fixed  Effect  Model (FEM) dan Random  Effect  Model  (REM) yang nantinyamelalui  proses  analisis  yang  mendalam  akan diketahui model mana yang paling tepat untuk digunakan dalam  mengestimasi  bentuk  persamaan  regresi  dan pengolahannya menggunakan alat bantu software Eviews dengan model/bentuk persamaan sebagai berikut :
Y dak = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 +  e                             (1) Di mana Y dak =  DAK X 1 = PDRB X 2 = PAD
X 3 = Populasi e   = error Pemilihan Model Panel

## Uji Chow (Uji F Statistik)
Uji F  digunakan  untuk  mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) lebih  baik  dari  model  regresi  data  panel  tanpa variabel  dummy  dengan  melihat  residual sum  of  squares (RSS).  Adapun  uji  F  statistiknya  adalah  sebagai  berikut : (Widarjono, 2007)
𝐹 = 𝑅𝑆𝑆 1 𝑅𝑆𝑆 2 /𝑚 (𝑅𝑆𝑆 2 )/𝑛 − 𝑘 (2)
Keterangan : RSS1 adalah residual sum of squares teknik tanpa variabel dummy RSS2 teknik fixed effect dengan variabel dummy. m adalah jumlah retriksi n adalah jumlah observasi k adalah jumlah parameter dalam fixed effect

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di Provinsi Maluku
Perumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tengah dari tahun ke tahun (203-2013) menunjukan adanya tren peningkatan  walaupun  tidak  sebesar  Kota  Ambon, peningkatan ini dikarenakan adanya fokus dari pemerintah daerah terhadap komoditi unggulan  di sektor pertanian seperti  cengkih,  pala,  coklat,  damar    dan  juga  sector perikanan  berupa  ikan  tuna,  ikan  kering,  rumput  laut, sehingga  sumbangannya  terhadap  peningkatan perekonomian  Kabupaten  Maluku  tengah  cukup signifikan.
Pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Maluku Tenggara dari tahun ke tahun berfluktuasi karena pada periode penelitian (2003-2013) banyak sekali perusahaan – perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perikanan hengkang  keluar  sehingga  berdampak  pada perekonomian  daerah  seperti  tercermin  pada  tabel  1 dibawah ini:
Tabel (1). Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2003 – 2013 Tahun PDRB ADHK (juta) Kota Ambon Mal. Tengah  Mal. Tenggara 2003 1,189,655.25 448,040.21 268,253.39 2004 1,257,863.18 464,833.61 278,999.02 2005 1,335,961.80 483,928.67 288,160.95 2006 1,421,960.47 508,158.21 302,848.98 2007 1,511,618.89 534,169.02 317,950.73
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 AMBON TENGAH
TENGGARA
2008 1,600,882.70 561,764.00 199,786.00 2009 1,690,271.09 592,946.00 209,890.00 2010 1,802,667.73 621,693.00 221,873.00 2011 1,924,720.32 662,425.00 235,445.00 2012 2,089,901.53 712,571.70 252,454.35 2013 2,198,557.00 749,987.91 670,465.56

## Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kemampuan  keuangan  daerah  mencerminkan berhasil atau  tidaknya suatu daerah  dalam menjalankan otonomi  di  daerahnya.  Jika  kemampuan  keuangan daerahnya  sangat  baik  maka  pelaksanaan  otonomi  di daerah tersebut berhasil dilaksanakan. Sebaliknya apabila ketergantungan  fiskalnya  sangat  tinggi  maka  daerah tersebut kurang berhasil dalam melaksanakan otonomi di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang menjadi objek penelitian  dari  tahun  ke  tahun  menunjukan  tren peningkatan  karena  daerah  berupaaya  keras  untuk menggali  sumber – sumber  penerimaan  baru  untuk mendukung pembangunan di daerah.
Di  Kota  Ambon,  PAD  dari  tahun  selalu  mengalami peningkatan  yang  besar,  hanya  pada  tahun  2011 mengalami  penurunan  sebesar  4,07  persen  dari  tahun sebelumnya. Di Kabupaten Maluku Tengah Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan, hanya pada tahun  2012  mengalami  penurunan  yang  cukup  besar yakni hampir sebesar 100 persen sedangkan di kabupaten Maluku tenggara perkembangan pendapatan asli daerah dari tahun ke  tahun cendrung  berfluktuasi  dikarenakan pemerintah  daerah  belum  cepat  tanggap  dalam mengidentifikasi sektor – sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan  potensi  pendapatan  asli  daerah  seperti yang terlihat pada grafik 1 dibawah ini:
Grafik (1). Perkembangan PAD Kabupaten/Kota

## Perkembangan Dana Alokasi Khusus
Dengan    adanya  desentralisasi  fiskal  dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menggelola pemerintahan dan  sumber – sumber  penerimaannya  sendiri  dengan memanfaatkan  kekayaan  sumberdaya  alam  yang dimilikinya  sehingga  dari  aspek  pendapatan  daerah dirasakan    cukup  untuk  membiayaai  atau  semua pengeluaran  atau  belanja  daerah  dalam  rangka desentralisasi.
Namun dalam kenyataannya selama ini, pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih membutuhkan bantuan
pemerintah  pusat  untuk  membiayai  pengeluaran  yang dilakukan seperti tercermin dari transfer pemerintah pusat berupa  DAU,  DAK,  DBHP  dan  Hibah.  Dalam penelitian  ini,  fokus  utama  terhadap  besarnya  transfer pemerintah pusat adalah berupa Dana Alokasi Khusus kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Dibawah ini  merupakan  grafik  perkembangan  transfer  Dana Alokasi  Khusus  Pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Maluku:
0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 DAK_AMBON DAK_MALRA DAK_MALTENG
Grafik (2). Perkembangan Transfer DAK Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku 203-2013
Hasil Uji Statistik Setelah kita melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya akan dilakukan statistik yakni uji t, uji F, dan uji R2, dimana kesemuanya  ini  bertujuan  untuk  memeriksa  dan  atau menguji apakah koefisien regresi yang secara statistik tidak sama dengan nol dan jika itu terjadi (koefisien slope = 0) maka  dapat  dikatakan  bahwa  variable  bebas  tidak berpengaruh  terhadap  variable  terikat.  Uji  statistik  akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
Uji t
Dengan membandingkan antara nilai thitung dengan ttabel dengan derajat kebebasan n – k ( jumlah observasi dikurangi  jumlah  parameter  termasuk intercept dalam model). Apabila nilai thitung lebih besar daripada ttabel, maka  nilai  thitung  berada  pada  daerah  penolakan  H0 sehingga  keputusannya  H0  ditolak  dan  Ha  diterima. Dengan derajat kebabasan n – k atau (33 – 4 = 29) dan α 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 1.699127.  Untuk lebih jelasnya  tentang  besarnya  nilai  statistik  bagi  model individual pada regresi data panel, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel (2). Hasil Uji t Untuk Model Regresi Fixed Effect
Dirinci sesuai Kabupaten/Kota Variabel t hitung Proba bilitas t Tabel Kesimpul an Ln PDRB  3.3442 85 0.0038  1.6991 27 signifikan Ln PAD - 10.730 55 0.0000  1.6991
27 signifikan Ln Penduduk 2.5527 63 0.0206  1.6991 27 signifikan

## Uji Determinasi ( R-square)
Untuk melihat kualitas model empiris digunakan uji koefisien  determinasi  (R 2 ).  Nilai  koefisien  determinasi mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  terikat  serta  pengaruhnya secara general. Semakin  besar nilai R 2 (mendekati 1) berarti variabel-variabel  bebas  memberikan  hampir  semua informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi variabel terikat.   Dari hasil estimasi regresi  panel model fixed efek di atas, diperoleh nilai R 2 sebesar 0.949755 dan
nilai Adjusted R 2 sebesar  0.905421. Artinya,  model yang digunakan  mampu  menjelaskan  variasi  variable  terikat sebesar 90,54% dan sisanya 9,46% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  untuk  melihat pengaruh  variabel  independen  yaitu  pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB, Pendapatan Asli
daerah (PAD) dan jumlah penduduk terhadap variabel terikat yaitu Dana Alokasi Khusus pada Kota Ambon, Kabupaten  Maluku  Tengah  dan  Kabupaten  Maluku Tenggara  di  Provinsi  Maluku  menunjukan  jika pendapatan  asli  daerah  itu  meningkat  maka  jumlah transfer/bantuan  pusat  berupa  Dana  Alokasi  Khusus akan menurun sesuai dengan nilai koofisien yang bernilai negatif yang artinya bila Pendapatan Asli Daerah  naik maka jumlah bantuan pusat berupa Dana Alokasi Khusus semakin menurun.
Sedangkan jumlah penduduk memiliki nilai koofisien adalah  positif  yang  menunjukan  bahwa  jika  jumlah penduduk itu bertambah maka bantuan pemerintah pusat berupa  Dana  Alokasi  Khusus  juga  akan  semakin menigkat.  Sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  yang diproksi  dengan  PDRB  memiliki  nilai  koofisien  adalah positif.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  dengan  semakin meningkatnya  aktifitas  ekonomi  di  daerah,  dibutuhkan lebih  banyak  bantuan pusat  untuk membiayai semakin besarnya pengeluaran yang dilakukan.

## Implikasi
1) Bagi  pemerintah    propinsi  Maluku,  hasil  ini memberikan  informasi  empiris  bahwa  besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai pembagunan atau menyediakan barang publik sangat berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di propinsi  Maluku,  dengan  demikian  pemerintah propinsi  Maluku  semestinya  dapat  melakukan optimalisasi belanja, khususnya pada belanja rutin yang dilakukan  secara  efisien  dan  efektif  agar  anggaran selebihnya  dapat  dikususkan  kepada  belanja pembangunan sehingga memberikan multiplier efek yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
2) Pemerintah  Propinsi  Maluku  perlu  lebih meningkatkan produktivitas  investasi publik melalui jenis investasi yang mempunyai pengembalian bersih terbesar dan bersifat komplementer terhadap investasi swasta,  dengan  cara  menggunakan  teknik-teknik perhitungan yang lazim digunakan dalam perhitungan evaluasi proyek namun dengan menambahkan biaya- biaya serta manfaat-manfaat sosial.
3) Karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukan saja memerlukan dana dari pemerintah pusat maupun  pendapatan  asli  daerah,  maka  pemerintah Propinsi  Maluku  sebaiknya  dalam  mengeluarkan peratauran  perundang – undangan  terkait  dengan investasi  yang  menciptakan  iklim  bisnis  perlu  dikaji sedemikian  rupa,  agar  investor  tidak  enggan berinvestasi di Propinsi Maluku .

## DAFTAR REFERENSI
Abdul Halim. (2001). Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi  Pertama.  UPP  AMP  YKPN. Yogyakarta Abdul Halim dan Theresia Damayanti. (2007). Pengelolaan Keuangan  Daerah;  Seri  Bunga  Rampai  Manajemen Keuangan Daerah . Edisi Kedua. UPP-STIM YKPN, Yogyakarta
Akhmad, Hidayatno.   dan Martina Navratilova.(2005).
“ Design  of  Knowledge  Management    System  to Support The Performance of DKI Jakarta Regional Planning Board ”. Jurnal Teknologi ,. No.1 Ahmad, Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta Arsyad,  Lincolin.  (1999). Pengantar  Perencanaan  dan Pembangunan  Ekonomi  Daerah. BPFE,  UGM, Yogyakarta
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku berbagai  terbitan.
Dwirandra.  (2008). “ Efektivitas  dan  Kemandirian Keuangan  Daerah  Otonom  Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 2006 ” . Jurnal Ilmiah. Jurusan Akuntansi.
Gideon,  T.  B.  Susilo  dan    Priyo    Hari    Adi.    (2007).
“ Analisis  Kinerja Keuangan Anggaran  Pendapatan dan    Belanja    Daerah    Sebelum    dan    Sesudah Otonomi Daerah (Studi  Empiris  di  Propinsi  Jawa Tengah) ”. paper  disajikan  pada  Simposium Nasional Akuntansi I Surabaya.
Gujarati,  Damodar.  (2004). Basic  Econometric. The McGrow Hill Companies Inc. New York.
Harya,  Kuncara  Wiralaga.  (2005). “ Pengaruh  Transfer antar Pemerintah terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah,  Pertumbuhan  Ekonomi,  dan  Disparitas Pendapatan  Regional,  Kota  dan  Kabupaten  di Indonesia 1998-2003 ”. Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Kuncoro,  Haryo.  (2000). “ Pengaruh  Transfer  Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia ”. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 9, Juni : 47-63. Manan, Bagir. (1994). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia . Rajawali Pers. Jakarta Michael P. Todaro. (2000), Economic Development . Seventh Edition, Ney York University. Addison Mesley.
Kuncoro,  Mudrajad.  (2004). Otonomi  &  Pembangunan Daerah. Erlangga, Jakarta Santoso, Rokhedi P. (2003). “ Analisis Pinjaman Sebagai Potensi  Pembiayaan  Pembangunan  Daerah:  Studi

## Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta
”. Jurnal  Ekonomi Pembangunan. Volume VIII, No. 2, 147-158. Saragih,  Juli  Panglima.  (2003). Desentralisasi  Fiskal  dan Keuangan  Daerah  dalam  Otonomi. Ghalia  Indonesia, Jakarta. Sriyana,  Jaka.  (1999). “ Hubungan  Keuangan  Pusat Daerah,  Reformasi  Perpajakan  dan    Kemandirian Pembiayaan  Pembangunan    Daerah ” . Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. ANDI, Yogyakarta.
Tambunan, Tulus. (2003). Perekonomian Indonesia. Cetakan Pertama, Ghalia  Indonesia, Jakarta. Widarjono,  Agus. (2007). Ekonometrika Teori dan Aplikasi , Edisi Kedua, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta. Widyoworo,  Maduseno. (2003). “ Analisis Kemandirian Fiskal  di  Era  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  di Provinsi Sulawesi Tengah) ”.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.