## Jurnal Akuntansi dan Governance
http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago

## Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah
Muhammad Ramzi Misykaat*, Siti Hartinah
Universitas Muhammadiyah Jakarta * ramzimisykaat20@gmail.com

## Informasi Artikel A B S T R A C T
Terima     23/01/2022 This study aims to empirically prove the determinants of taxpayer compliance  in  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs).  This study  employs  quantitative  approach  with  survey.  Primary  data was  collected  using  a  questionnaire  given  to  SMEs  in  LTC
Glodok Hayam Wuruk. Data were analyzed using SmartPLS. The results  of  this  study  indicate  that  the  application  of  Government Regulation  no.  23  of  2018  has  a  positive  and  significant  impact on  taxpayer  compliance;  Taxpayer  awareness  has  a  significant positive  effect  on  Taxpayer  compliance;  and  the  firmness  of  tax sanctions  has  a  positive  and  significant  impact  on  MSME taxpayer compliance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  membuktikan  secara  empiris  determinan kepatuhan  wajib  pajak  Usaha  Menengah  Kecil  Mikro  (UMKM). Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan metode survei. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner yang  diberikan  kepada  pelaku  UMKM  di  LTC  Glodok  Hayam Wuruk.  Data  dinalisis  menggunakan SmartPLS .  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  23 Tahun  2018  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  WP;  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kepatuhan  WP;  dan  sanksi  perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM .
Revisi      17/02/2022 09/06/2022 Disetujui 05/07/2022 DOI: 10.24853/jago.3.1.45-57 Keyword: Government Regulations No. 23 of 2018, Taxpayer Awareness, Tax
Sanction Firmness, MSME Taxpayer Compliance.
Kata Kunci: Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

## PENDAHULUAN
Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system ; wajib pajak (WP) memiliki kendali penuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Riadita & Saryadi, 2019). Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  sikap  untuk  memenuhi  kewajiban  dalam  perpajakan berupa  perhitungan,  pembayaran  dan  pelaporan  pajak  sebagai  bagian  dari  kontribusi pembangunan negara (Wahyudi, 2019).
Akibat  seluruh  kendali  ada  pada  WP  maka  kepatuhan  pajak  tidak  pernah  tercapai secara  optimal.  Tabel  1  memperlihatkan  bahwa  sepanjang  tahun  2016–2020  realisasi kepatuhan  pajak,  yaitu  perbandingan  antara  jumlah  pemilik  NPWP  dengan  WP    yang melaporkan  SPT  selalu  tidak  pernah  tercapai.  Tidak  tercapainya  target  kepatuhan  WP dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti  belum  adanya  kesadaran  WP  dalam memenuhi  kewajiban  pajaknya;  dan  lemahnya  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang perpajakan sehingga timbulnya  persepsi  negatif  masyarakat  terkait pajak yang dianggap
sebagai  beban  yang  harus  dihindari  (Fitria,  2017).  Persepsi  negatif  masyarakat  terhadap pajak  juga  timbul  karena  banyaknya  korupsi  pajak  yang  dilakukan  pegawai  pajak  yang menyalahgunakan jabatannya (Irawan, 2020). Selain itu, sanksi ringan kepada pelanggar pajak  baik  kepada  WP  maupun  fiskus  juga  menimbulkan  persepsi  negatif.    Mereka menganggap  sanksi  yang  diberikan  efek  jera  sehingga  jika  WP  maupun  fiskus  terus menerus melanggar maka tidak akan merugikan mereka.
Tabel 1
Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Periode SPT Tahunan Wajib Pajak Terdaftar wajib SPT Wajib pajak yang melaporkan SPT Realisasi kepatuhan wajib pajak Target Kepatuhan Wajib Pajak 2016 20.165.718 12.249.793 60,75% 72,5% 2017 16.598.887 12.047.967 72,58% 75% 2018 17.653.046 12.551.444 71,10% 80% 2019 18.334.683 13.394.502 73,06% 85% 2020* 19.000.000 12.481.644 65,69% 80%
sumber : DJP (2021)
Khususnya  kepada  pelaku  UMKM,    pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai kebijakan  untuk  mendorong  kepatuhan  perpajakan.  Kebijakan  pajak  yang  penting  bagi pelaku  UMKM  adalah  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  46  tahun  2013  dengan tarif  pajak  1%  dari  peredaran  usaha.  Selanjutnya,  tahun  2018  pemerintah  mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif lebih rendah yaitu  0,5%  dari  omset  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  pelaku usaha  UMKM.  Regulasi  ini  sangat  penting  karena  UMKM  merupakan  sektor  penting sebagai  penopang  perekonomian  nasional.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  data  Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tahun 2018 mengumumkan bahwa jumlah pelaku UMKM  yang  terdata  mencapai  64,2  juta  atau  99,99%  dari  jumlah  pelaku  usaha  di Indonesia  dengan  kontribusi  terhadap  perekonomian  nasional  yang  diukur  melalui  PDB sebesar 61,1% (Sasongko, 2020). Jumlah pelaku UMKM dan kontribusi  yang diberikan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberlakukan pajak bagi UMKM agar kepatuhan pajak  di  Indonesia  meningkat  dari  berbagai  sektor  usaha.  Perbandingan  jumlah  UMKM terdaftar dan patuh membayar pajak terlihat pada Tabel 2

## Tabel 2
Jumlah UMKM yang Terdaftar dan Patuh Membayar Pajak
Tahun Jumlah UMKM Terdaftar Jumlah UMKM Patuh Membayar Pajak 2016 61,65 Juta 1,45 Juta 2017 62,92 Juta 1,5 Juta 2018 64,2 Juta 1,88 Juta 2019 65,5 Juta 2,31 Juta 2020 67 Juta 2,3 Juta
Berdasarkan Tabel 2, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah UMKM di Indonesia. Direktorat  Jenderal  Pajak  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2020,  di  Indonesia  total UMKM  yang  terdaftar  meningkat  sekitar  67  juta  yang  tersebar  di  berbagai  daerah. Peningkatan  UMKM  dalam  beberapa  tahun  terakhir  diharapkan  mampu  memberi
kontribusi yang sangat besar pada pendapatan negara (Dwitrayani, 2020). Namun, Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa jumlah UMKM yang cukup besar tidak sebanding dengan UMKM yang patuh membayar dan melaporkan pajaknya.
Sejumlah  studi  berupaya  mencari  faktor-faktor  yang  dapat  mendorong  kepatuhan pajak.  Pertama,  terkait  pelonggaran  tarif  pajak.  Noviana  et  al.  (2020);  Meikhati  & Kasetyaningsih  (2019)  menjelaskan  bahwa  penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018 berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  WP.  Akan  tetapi,  Suryandari  &  Endiana (2021) mendapati bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh signifikan. Hal  ini  berarti,  pelonggaran  tarif  pajak  dan  kepatuhan  WP  belum  memperlihatkan  hasil yang konsisten.
Kedua,  kesadaran    WP  juga  menjadi  kunci  yang  dapat  menentukan  kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat menimbulkan sikap patuh dan menimbulkan perilaku bijaksana.  Namun,  hasil  penelitian  tentang  kesadaran  WP  juga  tidak  konsisten.  Studi Alfina & Diana (2021), Alifa (2019) dan Nugroho (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Di  sisi  lain,  studi Septirani  &  Yogantara  (2020)  dan  Hapsari  &  Kholis  (2020)  menjelaskan  bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Ketiga,  ketegasan  sanksi  pajak,  terutama  untuk  kalangan  UMKM,  mampu mempengaruhi  kepatuhan  WP.  Sanksi  perpajakan  berfungsi  agar  mereka  lebih  patuh terhadap  undang-undang perpajakan  (Lende et al., 2021). Sanksi perpajakan merupakan cara  yang  dimaksudkan  agar  wajib  pajak  atau  fiskus  tidak  melakukan  pelanggaran perpajakan  (Mardiasmo,  2018).  Semakin  tegas  sanksi  pajak  untuk  WP  yang  tidak melapor  atau  yang  telat  melapor  dapat  membuat  efek  jera.  Akibatnya,  WP  tidak  ingin mengulangi  kesalahan  dan  kepatuhan wajib pajak pun ikut meningkat.  Stufi  Hasanah et al. (2020), Hamsi et al. (2021), dan Widodo (2021) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Sedangkan  penelitian  Maxuel  & Primastiwi (2021), Noviana et al. (2020), dan Lazuardiniet al. (2018) menunjukan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap kepatuhan WP.
LTC  Glodok  Hayam  Wuruk  merupakan  pusat  perdagangan  kebutuhan  alat  teknik, safety ,  elektrik,  dan  elektronik  yang  memiliki  nilai  transaksi mencapai  miliaran  rupiah atau  bahkan  triliunan  rupiah  setiap  tahun  ( https://ltc-glodok.com ,  2022).  Sebagian  besar adalah UMKM. Ini menandakan bahwa potensi pajak dari pelaku usaha UMKM di LTC Glodok  Hayam  Wuruk  sangat  besar  dan  perlu  diteliti  lebih  lanjut  dari  sisi  kepatuhan perpajakannya.  Penelitian  ini  bertujuan  membuktikan  secara  empiris  determinan kepatuhan WP pelaku UMKM di LTC Glodok Hayam Wuruk.

## KAJIAN LITERATUR

## Teori Atribusi
Teori  atribusi  yang  diutarakan  Heider  (1958)  memiliki  arti  kerangka  konseptual yang mampu mengungkap atau menguraikan dan memprediksi perilaku individu (Putri & Setiawan, 2017). Menurut Ayem & Nofitasari (2019) teori atribusi mencoba mendeteksi apa  yang  menyebabkan  suatu  hal  dapat  terjadi  baik  yang  disebabkan  secara  eksternal maupun  internal.  Sikap  yang  diakibatkan  secara  internal  merupakan  perilaku  yang dipercayai  berasal  dari  individu  yang  bersangkutan,  sedangkan  yang  diakibatkan  oleh
eksternal  dapat  dilihat  dari  sebab-sebab  luar  seperti  dipaksa  untuk  bersikap  karena keadaan (Robbins & Judge, 2015).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  sejauh  mana  perlakuan  ataupun  tindakan  dari wajib  pajak  pada  hal  melakukan  kewajiban  pada  perpajakannya  yang  tertuang  pada peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  telah  ada  (Arifin,  2015).  Kepatuhan wajib pajak ialah sikap untuk menunaikan kewajiban perpajakan yang harus ditaati oleh wajib  pajak  berdasarkan  isi  ketentuan  di  dalam  peraturan  perpajakan  yang  berlaku (Septriliani & Ismatullah, 2021).

## Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018
Usaha  Pemerintah  hingga  mampu  menciptakan  kepatuhan  wajib  pajak  terkhusus wajib  pajak  UMKM  ialah  dengan  mencetuskan  PP  No.  23  tahun  2018  tentang  Pajak penghasilan  yang  sudah  diterapkan  tanggal  1  Juli  2018  menggantikan  Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.  Perubahan penting pada PP No. 23 tahun 2018 adalah pengenaan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% yang sebelumnya sebesar 1% (Noviana et  al.,  2020).  Menurut  Sularsih  (2018)  dengan  diterapkan  PP  No.  23  Tahun  2018  ini diharapkan dapat menutupi beban operasional yang sepanjang ini harus ditanggung oleh pelaku  UMKM  semakin  meningkat;  dapat  meningkatkan  subjek  pajak  baru;  dan  dapat memberikan  kesempatan  WP  UMKM  untuk  lebih  sadar  pajak  sehingga  memiliki pengaruh besar untuk negara.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  ialah  sikap  yang  tumbuh  dari  dalam  diri  seseorang  sehingga  mampu memahami realita, seperti bagaimana mereka beretika dan bertindak terhadap kenyataan. Kesadaran juga memiliki pengaruh yang sangat penting untuk WP karena keberadannya dapat memotivasi WP untuk berperan aktif berkontribusi untuk negara (Nugroho, 2020). Kesadaran  pajak  dapat  tercipta  apabila  seseorang  telah  memahami  pentingnya  pajak untuk pembangunan negara, dan adanya sosialisasi mengenai pentingnya pajak sehingga mampu menciptakan pandangan positif WP terhadap fungsi pajak.

## Ketegasan Sanksi Perpajakan
Sanksi  perpajakan  ialah  peraturan  yang  tertuang  pada  perundang-undangan perpajakan  yang  harus  ditaati  wajib  pajak  maupun  fiskus,  sanksi  perpajakan  yang  tegas menjadi  salah  satu  upaya  pencegahan  yang  akan  membuat  WP  atau  fiskus  tidak  lagi melanggar  norma  perpajakan  (Mardiasmo,  2018).  Sanksi  perpajakan  di  Indonesia terdapat  menjadi  dua  macam  yang  mencakup  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana. Peraturan  sanksi  ini  tertuang  pada  peraturan  UU  Nomor  28  tahun  2007  Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

## HIPOTESIS

## Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018  sudah  dirasakan  oleh  para  pelaku  UMKM. Menurut  pelaku  UMKM  mereka  puas  dengan  adanya  PP  No.  23  Tahun  2018  terkait penurunan  tarif  PPh  final  yang  sebelumnya  1%  jadi  0,5%,  namun  masih  terdapat beberapa  pelaku  UMKM  yang  belum  sepenuhnya  memahami  detail  secara  teknis (Stevanny  &  Prayudi,  2021).  Dalam  teori  atribusi  penerapan  PP  No.  23  tahun  2018
dikategorikan  termasuk  faktor  eksternal,  yaitu  sesuatu  yang  datang  dari  luar  berupa peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa WP untuk patuh. Berdasarkan penelitian yang  dilakukan  Noviana  et  al.  (2020)  dan  Meikhati  &  Kasetyaningsih  (2019) membuktikan  bahwa  penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan WP.
H 1 ∶ Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP UMKM
Kesadaran  WP  ialah  situasi  bahwa  mereka  memiliki  pemahaman  yang  mendalam dan  melakukan  kewajibannya  secara  benar.  Apabila  kesadaran  dapat  tercipta  maka diyakini  mampu  membuat  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat.  Namun  realitanya  hingga sampai sekarang terdapat masyarakat yang belum menyadari akan kewajiban melaporkan dan membayar pajak (Widjaja & Subardjo, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Alfina  &  Diana  (2021),  Widjaja  &  Subardjo  (2018),  Alifa  (2019),  Tambun  &  Barokah (2019)  dan  Nugroho  (2020)  membuktikan  hasil  penelitian  kesadaran  wajib  pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
H 2 ∶ Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP UMKM Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP UMKM
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  WP  dan  fiskus  harus  mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini merupakan cara untuk mencegah para wajib  pajak  atau  fiskus  membuat  pelanggaran  terhadap  peraturan  perpajakan (Mardiasmo, 2018). Apabila sanksi yang diterima WP yang abai terkait melaporkan atau membayar pajak tidak tegas, maka kepatuhan WP dapat menurun. Berdasarkan penelitian Hasanah et  al., (2020),  Hamsi et al. (2021), dan Widodo et al.  (2021) mendapati bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.
H 3 ∶ Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP UMKM

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode  survei.  Dengan beberapa  indikator  pada  variabel  dalam  Tabel  3,  data  primer  diperoleh  dengan  cara menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha di Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok Hayam  Wuruk  yang  berlokasi  di  Jakarta  Barat.  Jumlah  populasi  sebanyak  3000 pengusaha UMKM yang menjalankan usaha di LTC Glodok Hayam Wuruk baik berupa Perseroan  Terbatas  (PT),  Commanditaire  Vennotschap  (CV),  Firma  dan  Perseorangan (Customer  Relation  LTC  Glodok,  2021).  Teknik  pengambilan  sampel  berupa purposive sampling dengan  kriteria  responden  memiliki  NPWP  dan  yang  bersangkutan  memiliki pendapatan usaha atau omzet tidak lebih dari 4,8 miliar dalam rentang waktu satu tahun. Perhitungan  Sampel  penelitian  menggunakan  rumus  Slovin  dengan  tingkat  kesalahan sebesar  10%  sehingga  didapatkan  jumlah  sampel  berjumlah  97  responden  yang memenuhi kriteria peneliti.
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  analisis  berupa  SmartPLS. Adapun teknik analisis data yang dilakukan berupa statistik deskriptif dengan merancang model struktural berupa pengujian Path Coefficient, R Square, Q Square, F Square , dan Goodness of Fit ; dan model pengukuran yang terdiri dari Uji  Validitas, Uji Realibilitas,
dan Uji Multikolinearitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis.
Tabel 3 Operasional Variabel Penelitian No Variabel Indikator 1 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 1 Mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak  ke KPP 2 Mengisi SPT dengan benar dan jelas 3 Menghitung pajak terutang dengan benar 4 Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu 5 Membayar tunggakan pajak Sumber: Chairil (2017) 2 Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X 1 ) 1 Memberikan kemudahan wajib pajak yang menjalankan usaha 2 Tarif yang dikenakan dikenakan menguntungkan wajib pajak yang menjalankan usaha 3 Mengetahui  PP23  merupakan  pengganti dari PP46 4 Mengetahui tarif yang dikenakan 5 Sosialisai terkait peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 Sumber: Setiawan (2019) 3 Kesadaran Wajib Pajak (X 2 ) 1 Mengetahui  adanya  undang-undang  dan ketentuan perpajakan yang berlaku 2 Mengetahui  bahwa  pajak  merupakan bentuk  kontribusi  pembangunan  fasilitas negara 3 Mengetahui  bahwa  pajak  sebagai  bentuk pengabdian negara 4 Adanya  kepercayaan  masyarakat  terhadap penggunaan uang pajak 5 Mengetahui  jika  tidak  membayar  pajak akan merugikan negara Sumber : Fitria (2017) 4 Ketegasan Sanksi Perpajakan (X 3 ) 1 Memahami  peraturan  sanksi  perpajakan yang berlaku 2 Sanksi  yang  tegas  sebagai  sarana  untuk mendidik wajib pajak 3 Sanksi  yang  dikenakan  harus  tegas  tanpa toleran 4 Sanksi  yang  dikenakan  harus  sesuai dengan  besar  kecilnya  pelanggaran  yang dilakukan 5 Penerapan  sanksi  harus  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku Sumber: Ariesta (2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  dianalisis  berasal  dari  jawaban  97  responden  pelaku  UMKM menjalankan usaha di LTC Glodok Hayam Wuruk. Responden terdiri dari 62 orang laki- laki  (64%)  dan  35  orang  (36%)  perempuan.  Berdasarkan  distribusi  usia  pelaku  usaha terdapat  1  orang  (<  25  tahun),  27  orang  (25-35  tahun),  55  orang  (36-45  tahun,  dan  15 orang (>45 tahun). Keseluruhan responden telah memiliki NPWP dan memiliki omzet  ≤ 4,8  Miliar.  Hasil  penelitian  sudah  memenuhi  uji  validitas  dan  reliabilitas  sehingga peneliti berfokus pada pembahasan sebagai berikut.

## Gambar 1 Model Pengukuran (Outer Model)
Berdasarkan Gambar 1, nilai outer loadings dari masing-masing indikator variabel tidak  terdapat  nilai  dibawah  0,5.  Hal  ini  berarti  bahwa  nilai  korelasi  atau outer  model dengan variabel telah dapat memenuhi convergent validity secara keseluruhan.

## Gambar 2 Model Struktural (Inner Model)
Berdasarkan  Gambar  2  yang  diperoleh  dari  hasil  bootsrapping  dengan  SmartPLS, yang  mana  masing-masing  variabel  independen  memiliki  nilai inner  model terhadap
variabel dependen. Variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki nilai inner model terhadap  kepatuhan  WP  UMKM  sebesar  3.511;  variabel  kesadaran  WP  memiliki  nilai inner  model terhadap  kepatuhan  WP  UMKM  sebesar  2.852;  variabel  ketegasan  sanksi perpajakan memiliki nilai inner model terhadap kepatuhan WP UMKM sebesar 6.442. Tabel 4 Koefisien Determinasi
R Square R Square Adjusted Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0,569 0,555
Berdasarkan Tabel 4, peneliti memperoleh hasil bahwa nilai R Square pada variabel dependen  kepatuhan  WP  UMKM  ialah  sebesar  0,569  atau  56,9%.  Nilai  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dipengaruhi  variabel  independen sebesar  56,8%  dan  sisanya  sebesar  43,1%  dipengaruhi  variabel  lain.  Artinya,  R Square pada variabel dependen memiliki kriteria moderat karena melebihi 0,33.
Pada  penelitian  ini  melakukan  pengujian  secara  simultan  dengan  membandingkan nilai F-Statistik dan F-Tabel. Hasil F-Statistik diperoleh senilai 30,36 dimana lebih besar dibandingkan  dengan  F-Tabel  yang  hanya  bernilai  2,14.  Ini  dapat  diartikan  bahwa penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018,  kesadaran  WP,  dan  ketegasan  sanksi  perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP UMKM.
Selanjutnya,  hasil  uji  hipotesis  dilakukan  berdasarkan  hasil  uji  t  pada  Tabel  5 menunjukan output pengujian hipotesis sebagai berikut:
Tabel 5
Hasil Uji t Original Sample (O) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0,295 0,084 3,511 0 Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0,195 0,068 2,852 0,005 Ketegasan Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0,492 0,076 6,442 0

## Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  Terhadap  Kepatuhan  WP UMKM
Nilai  t-statistik  sebesar  3,511 ≥ t-tabel  (1,66)  dan  0,10 ≥ P-value  0,000  diartikan bahwa  hipotesis  diterima.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut  maka  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Peneliti menggunakan teori atribusi, dikarenakan  teori  ini  sangat  relevan  pada  penelitian  ini  sehingga  dinilai  mampu menjelaskan  sebab-akibat  dari  kepatuhan  WP  yang  dapat  dipengaruhi  oleh  kebijakan pemerintah  yang  secara  hukum  mengikat  dan  memaksa  masyarakat  untuk  patuh  berupa penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018  sebagai  pengaruh  eksternal  kepatuhan  WP.  Hasil
penelitian  ini  serupa  dengan  temuan  Noviana  et  al.  (2020)  dan  Meikhati  & Kasetyaningsih  (2019)  yang  mendapati  bahwa  penerapan  PP    No.  23  Tahun  2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.

## Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP UMKM
Nilai t-statistik sebesar 2,852 ≥ t-tabel (1,66) dan 0,10 ≥ P-value 0,005 diartikan bahwa  hipotesis  diterima.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut  maka  peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan  WP UMKM. Peneliti menggunakan teori atribusi, dikarenakan teori ini sangat  relevan pada  penelitian ini sehingga dinilai mampu menjelaskan sebab akibat dari  kepatuhan  WP  dipengaruhi  dari  berbagai  persepsi.  Kesadaran  wajib  pajak dikategorikan  sebagai  atribusi  internal.  Seorang  WP  yang  memiliki  pemahaman  yang mendalam  maka  akan  sadar  dengan  pentingnya  pajak  untuk  negara.  Peneliti menggunakan  teori  atribusi,  dikarenakan  teori  ini  sangat  relevan  pada  penelitian  ini sehingga  dinilai  mampu  menjelaskan  sebab  akibat  dari  kepatuhan  WP  dipengaruhi  dari berbagai  persepsi  serta  memberikan  penilaian  terhadap  pajak  itu  sendiri,  lalu  diri sendirinya yang akan membuat keputusan untuk bersikap patuh atau tidak patuh dengan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan  Alfina & Diana (2021), Widjaja & Subardjo (2018), Alifa (2019), Tambun & Barokah (2019) dan Nugroho (2020) yang mendapati  bahwa  kesadaran  WP  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan WP UMKM.

## Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Nilai t-statistik sebesar 6,442 ≥ T-tabel (1,66) dan 0,10 ≥ P-value 0,000 diartikan bahwa  hipotesis  diterima.  Artinya,  ketegasan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  WP  UMKM.  Berdasarkan  teori  atribusi,  mampu  menjelaskan  sebab akibat dari kepatuhan WP dari faktor eksternal yaitu dengan variabel sanksi perpajakan. Apabila sanksi perpajakan tegas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka wajib pajak akan merasa dirugikan dan akan membuat WP akan lebih memilih patuh atau taat  terhadap  pajak  dibanding  mendapatkan  sanksi.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian terkini yang dilakukan oleh (Hasanah et al., (2020), Hamsi et. al (2021), dan Widodo, et al. (2021) dimana sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil secara simultan didapati bahwa penerapan PP No. 23 tahun 2018, kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan  secara  simultan  terhadap  kepatuhan  WP  UMKM,  dengan  kontribusi  sebesar 56,9%; sebesar 43,1% dijelaskan variabel lain. Secara parsial penerapan PP No. 23 tahun 2018,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  ketegasan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.
Keterbatasan  penelitian  adalah,  pertama,  nilai  R-Square  masih  tergolong  moderat (sedang).  Kedua,  responden  sebanyak  97  orang  masih  relatif  terbatas  sehingga  belum mampu  menggambarkan  secara  keseluruhan  kepatuhan  WP  UMKM  di  LTC  Glodok Hayam  Wuruk  sehingga  belum  dapat  digeneralisasi.  Penelitian  ini  berimplikasi  pada bentuk-bentuk  edukasi  yang  perlu  diberikan  kepada  pelaku  UMKM  tentang  kewajiban
pajak dan tata cara memenuhi kewajiban pajak mereka.
Saran  penting  adalah, pertama, pemerintah  terutama  fiskus  harus  memberikan edukasi  tentang  kewajiban  perpajakan  bagi  para  pelaku  UMKM. Kedua, pemerintah maupun  fiskus  perlu  lebih  transparan  dan  akuntabel  dalam  memanfaatkan  penerimaan pajak  untuk  pembangunan  negara  sehingga  menimbulkan  kesadaran  dan  kepercayaan membayar  pajak. Ketiga, sanksi  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  maupun  para pelanggar  pajak  harus  sesuai  dengan  jenis  pelanggaran  yang  dilakukan  dan  diberikan secara tegas,  agar menjadi  efek jera bagi  para pelanggar. Keempat, peneliti  selanjutnya perlu menguji area dan sampel yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfina,  Z.,  &  Diana,  N.  (2021).  Pengaruh  Insentif  Perpajakan  Akibat  Covid-19,
Pemahaman  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , 10(04). Ariesta,  R.  P.  (2017). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Semarang  Candisari .  Universitas  Negeri Semarang.
Arifin,  A.  F.  (2015).  Pengaruh  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan,  kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. Perbanas Review , 1 (01).
Ayem,  S.,  &  Nofitasari,  D.  (2019).  Pengaruh  Sosialisasi  PP  No.  23  Tahun  2018, Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan,  dan  Biaya  Kepatuhan  terhadap Kemauan  Membayar  Pajak  Pada  Wajib  Pajak  UMKM. Jurnal  Akuntansi  Dan Governance Andalas , 2 (2), 105–121. Chairil,  P.  (2017). Pembahasan  Komprehensif  Pengantar  Perpajakan  Teori  dan  Konsep Hukum Pajak . Jakarta: Mitra Wancana Media.
Dwitrayani,  M.  C.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  E-billing  System,  E-filling  System  dan Penurunan  Tarif  Pajak  Penghasilan  Final  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pelaku UMKM Di Kota Denpasar. Jurnal Riset Akuntansi JUARA, 10(2), 150–163.
Farouq, S. (2018). Hukum Pajak Di Indonesia (Edisi 1). Jakarta: Kencana. Diakses Dari Https://Books. Google. Co. Id/Books .
Fitria,  D.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JABE (Journal of Applied Business and Economic) , 4 (1), 30–44.
https://ltc-glodok.com. (2022). Latar Belakang. Diakses melalui https://ltc- glodok.com/about-us/latar-belakang.
Irawan,  A.  (2020).  Pengaruh  Insentif  Perpajakan  Akibat  COVID-19,  Pemahaman Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Yang Terdaftar  di  KPP  Pratama  Malang  Utara).  Prisma  (Platform  Riset  Mahasiswa Akuntansi), 1(6), 114–125.
Lende,  A.,  Yuesti,  A.,  &  Bhegawati,  D.  A.  S.  (2021).  Pengaruh  Kemanfaatan  NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) , 3 (1), 253–266. Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi 2018 . Penerbit Andi. Meikhati,  E.,  &  Kasetyaningsih,  S.  W.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  PP  23  Tahun  2018 Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  UMKM. Prosiding  Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS , 50–59.
Noviana,  R.,  Afifudin,  A.,  &  Hariri,  H.  (2020).  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Tarif  Pajak,
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kabupaten  Sampang). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , 9 (04).
Nugroho,  V.  Q.  (2020).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi (JIRA) .
Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18 (2), 1112–1140.
Riadita, F. A., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis , 8 (2), 105–113.
Robbins,  S.  P.,  &  Judge,  T.  A.  (2015). Perilaku  Organisasi  (Edisi  16)(Salemba  Empat, Ed) . Jakarta: Pearson Education, Inc.
Sasongko,  D.  (2020).  UMKM  Bangkit,  Ekonomi  Indonesia  Terungkit.  Diakses  melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi- Indonesia-Terungkit.html.
Septriliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. JAE  (JURNAL  AKUNTANSI  DAN EKONOMI) , 6 (1), 92–102.
Setiawan,  T.  (2019).  Analisis  Persepsi  Wajib  Pajak  Pelaku  UMKM  Terhadap  Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. International Journal of Social Science and Business , 3 (4), 463–472.
Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman  Perpajakan,  dan  Kepercayaan  pada  Pemerintah  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 11 (1), 115–123.
Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan pajak UMKM di Kota Malang. JAMSWAP , 3 (3), 1–8.
Suryandari,  N.  N.  A.,  &  Endiana,  I.  D.  M.  (2021).  Peran  Karakter  Auditor  Terhadap Kualitas Audit. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 13 (1), 113–121. https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.113-121
Wahyudi, A. T. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  Terhadap  Pemilik  Umkm  Yang  Berada  Di Kabupaten Bangkalan) . STIE Perbanas Surabaya.
Widjaja,  W.  A.,  &  Subardjo,  A.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan  Perpajakan, Ketegasan Sanksi, dan  Tax Amnesty  Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 7 (10).
Widodo,  A.,  &  Muniroh,  H.  (2021).  Pengaruh  Penurunan  Tarif  PPH,  Pelayanan  Pajak, Serta  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Fokus  Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi , 16 (1), 58–78. DJP. (2021). Laporan Tahunan DJP Tahun 2020. Diakses melalui https://pajak.go.id/id/tahunan-page.
Lampiran: No Variabel Kode Pernyataan Skala Likert 1 2 3 4 5 STS  TS  KS  S SS 1 Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PPP) PPP01 Saya merasa bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 memberikan  kemudahan  bagi para pelaku usaha PPP02 Saya merasa bahwa pengenaan tarif  PP  23  tahun  2018  sangat menguntungkan  para  pelaku usaha PPP03 Saya mengetahui bahwa PP 23 Tahun 2018 merupakan pengganti  dari  PP  46  Tahun 2013 PPP04 Saya  mengetahui  tarif  PPh Final  pada  PP  23  tahun  2018 dikenakan sebesar 0,5% PPP05 Saya  mendapatkan  sosialisasi terkait  penerapan  peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 2 Kesadaran Wajib Pajak (SWP) SWP01  Saya mengetahui adanya undang-undang  dan  ketentuan perpajakan yang berlaku SWP02  Saya sadar bahwa pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara SWP03  Saya sadar bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara dan dapat dipaksakan SWP04  Saya sadar dan percaya penggunaan  uang  pajak  tidak akan  di  salahgunakan  oleh fiskus maupun pemerintah SWP05  Saya  sadar  apabila  membayar pajak  tidak  sesuai  dengan tagihan  pajak  maka  akan merugikan negara 3 Ketegasan Sanksi Perpajakan (KSP) KSP01 Saya  mengetahui  peraturan sanksi perpajakan yang berlaku KSP02 Pengenaan  sanksi  yang  berat merupakan  salah  satu  sarana mendidik wajib pajak KSP03 Pengenaan sanksi kepada wajib  pajak  sudah  tegas  tanpa toleran KSP04 Pengenaan  sanksi  diberikan harus  sesuai  dengan  jenis
KSP05 Pengenaan sanksi sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 4 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWP) KWP01   Saya  telah  mendaftarkan  diri sebagai wajib pajak KWP02  Saya  mengisi  SPT  dengan benar dan jelas KWP03  Saya menghitung pajak terutang  dengan  benar  sesuai ketentuan  perpajakan  yang berlaku KWP04  Saya menyampaikan SPT selalu tepat waktu KWP05  Saya selalu membayar tunggakan  pajak  penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan