Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 67-87
Tinjauan Maq ā shid Syari’ah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh

## Nor Mohammad Abdoeh
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Email: abduhiainsalatiga@gmail.com

## Abstract
Waqf is part of the teachings of Islam which aims to realize public welfare. Seeing the reality on the ground sometimes the assets represented are not in accordance with the purpose of waqf, even ironically the waqf property is  neglected.  Seeing  this  phenomenon  as  Nadzir  who  was  given  the mandate to manage waqf property must provide a concrete and maslahah solution. Not a few ruislagh be the final solution for waqf property that no longer provides benefits. As for the formulation of the problem, What are the views of the ulama towards ruislagh? How does the maqāsidu shari'ah view  differences  of  opinion  in  the  matter  of  ruislagh?  This  research approach with a normative approach, namely by approaching the problem under  study  by  looking  at  whether  it  is  in  accordance  with  applicable norms  and  is  in  accordance  with  the  principles  of  Islamic  law  that  is benefit.  The  conclusion  in  this  paper  is  that  essentially  ruislagh  is permitted when in an emergency and the purpose of ruislagh is solely to protect endowment property so that the instrumentation is in accordance with the purpose of waqf.
Kata Kunci : Ruislagh , Waqf, Maslahah .

## Abstrak
Wakaf merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang betujuan untuk mewujudkan  kesejahteraan  umum.  Melihat  kenyataan  di  lapangan terkadang  harta  yang  diwakafkan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  wakaf, bahkan ironisnya harta wakaf terbengkalai. Melihat fenomena demikian sebagai Nadzir yang diberi mandat untuk  mengelola harta wakaf harus memberikan  solusi  yang  kongkrit  dan maslahah .  Tidak  sedikit ruislagh menjadi solusi akhir bagi harta benda wakaf yang tidak lagi memberikan
manfaat.  Adapun  rumusan  masalahnya, Bagaimana  pandangan  ulama terhadap ruislagh ?  Bagaimana maqāsidu  syari’ah memandang keperbedaan  pandangan  dalam  hal ruislagh ?  Pendekatan  penelitian  ini dengan  pendekatan  normatif,  yaitu  dengan  mendekati  masalah  yang diteliti  dengan  melihat  apakah  hal  itu  sesuai  menurut  norma  yang berlaku  dan  sudah  sesuai  dengan  asas  hukum  Islam  yaitu  kemaslahatan. Kesimpulan  dalam  tulisan  ini  bahwa  hakekatnya ruislagh diperbolehkan ketika  dalam  keadaan  darurat  dan  tujuan ruislagh semata-mata  untuk melindungi harta benda wakaf agar pentasarufannya sesuai dengan tujuan wakaf.
Kata Kunci : Ruislagh , Wakaf, Maslahah .

## Pendahuluan
Wakaf  merupakan  ajaran agama Islam yang  bernuansa spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya sebuah  kemaslahatan,  guna  kepentingan  umum  yang berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  pengkajian  terhadap  konsep wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi di  masyarakat. 1 Wakaf  dalam  agama  Islam  sejatinya  sejalan dengan apa yang dikemukaan di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu  salah  satu  tujuan  dibentuknya  pemerintahan  negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. 2 Keberadaan wakaf sebagai bagian ajaran agama Islam membuktikan, bahwa Islam memperhatikan  atas  masalah-masalah  kemasyarakatan dan  kehidupan  manusia  di dunia.  Wakaf  merupakan  sektor sukarela  dalam  ekonomi  Islam  yang  berfungsi  sebagai  aset kontruksi  pembangunan  ekonomi  untuk  kesejahteraan  umat manusia. Sehingga dalam program wakaf, menganjurkan untuk masyarakat  yang  mampu  membantu  yang kurang  mampu, yakni dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola dan
1 Mukhlisin  Muzarie, Hukum  Perwakafan  dan  ImplikasinyaTerhadap Kesejahteraan Masyarakat, Cet- Ke I, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010). hlm. 4.
2 Kamaruddin, “Hukum Wakaf dan Perkembangannya”, al-Adl Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial , hlm. 39
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 67-87
hasilnya  dimanfaatkan  untuk  kebutuhan  umum,  bahkan  bisa dialokasikan dalam membina mereka yang perlu uluran tangan. 3
Pada  dasarnya  perjanjian  tukar  menukar  adalah perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban keadan kedua belah pihak. Perjanjian tukar menukar  diatas  dalam  pasal  1541  sampai  dengan  pasal  1546 KUH  perdata.  Hakekatnya  perjanjian  tukar  menukar  bersifat konsensual  yaitu  suatu  perikatan  yang  telah  terjadi  pada  saat tercapainya  kata  sepakat  antara  pihak-pihak  yang  membuat perjanjian  dengan  kata  lain  perjanjian  itu  sudah  sah  dan mempunyai  kekuatan  hukum  atau  akibat  hukum  sejak  saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak tersebut. 4
Dalam  sejarah  agama  Islam,  wakaf   telah  berkontribusi khususnya  dalam  kegiatan-kegiatan ekonomi,  sosial,  dan kebudayaan  dalam  masyarakat  Islam.  Dari  wakaf  juga    telah banyak  memfasilitasi  para  pelajar  dan mahasiswa  dalam penelitian  dan  pendidikan. 5 Wakaf  juga  telah  menjalankan sebagian  dari tugas-tugas khususnya dalam  institusi pemerintah. Tidak sedikit buku yang ditulis atau diterjemahkan dengan didanai oleh wakaf. Selain itu juga wakaf  telah banyak membantu perkembangan ilmu medis 6
Akan tetapi walau sepanjang sejarah Islam, wakaf  telah berkontribusi  khususnya  dalam pembangunan  masyarakat muslim, banyak dijumpai di lapangan bahwa pengelolaan wakaf tidak  selalu mencapai  hal  yang  diharapkan.  Banyak
3 Musyfikah  Ilyas,  “Istibdal  Harta  Benda  Wakaf  Perspektif  Hukum Islam” Jurnal Jurisprudentie, Volume  3 Nomor  2  Desember 2016, hlm. 139
4 Renny  N.S.  Koloay,  “Dampak  Positif  dan  Negatif  dalam  Tukar Guling Barang Milik Negara” Jurnal Ilmu Hukum, Vol.Iii/No.9/Agustus /2016 , hlm . 39 5 Atep Hendang Waluya, “ Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer” Mi sykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat , hlm. 50.
6 Mannan, M.A. Sertifikat Wakaf  Tunai . (Jakarta: Ciber-PKTTIUI, TT). hlm. 31-32
penyelewengan  terhadap  harta  wakaf  dan  tidak  sedikit  harta wakaf yang tidak produktif bahkan terbengkalai tidak terurus. Adapun  faktor yang  menyebabkan  terjadinya  penyelewengan dalam  pengeloaan  wakaf,  salah  satunya  adalah  kurangnya pemahaman tentang fikih wakaf. 7
Sebagai institusi keagamaan yang berfungsi melahirkan paham ajaran ideologis yaitu sebagai ajaran tauhid yang segala sesuatu berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan, di samping berfungsi ubudiyah juga berfungsi sebagai sosial. Oleh karena  itu  wakaf  sebagai  salah  satu  usaha  mewujudkan  dan memelihara hablun min Allah dan hablun min-nas. 8
Dari  kekekalan  suatu  benda  wakaf    maka  akan mendapatkan  suatu  pahala  yang  terus  mengalir  karena kebermanfaatannya  benda  tersebut  dapat  di  manfaatkan  oleh kalangan  orang banyak dan dalam waktu yang lama. 9 Dengan sifat kemanfaatannya dalam waktu yang lama, maka barang itu tidak  akan  cepat  musnah  dan  rusak.    Adapun  hal  lain  yang cukup  penting  untuk  diperhatikan  adalah  bahwa  pengelolaan wakaf  secara  profesional  dan  bertanggung  jawab  oleh Nadzir baik  yang  perorangan  maupun  yang  berbadan  hukum  akan meningkatkan  kepercayaan  publik  dan  juga  akan  kesadaran masyarakat untuk berwakaf 10
Pada  zaman  sekarang  ini  banyak  kasus ruislagh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, apabila hal ini dilegalkan begitu  saja  tanpa  melihat  batasan  dan  prosedur  melakukan ruislagh, maka orang akan sewenang-wenang dalam
7 Ibid.
8 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Panduan  Pemberdayaan  Tanah Wakaf  Produktif  Strategis  di  Indonesia, (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 8.
9 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 72-73.
10 Ibid, hlm. 49.
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 67-87
melakukannya.  Seperti  misalnya  memindahkan  masjid ketempat  lain  tanpa  adanya  prosedur  yang  menaunginya. Perbedaan pendapat dikalangam ulama mazhab terjadi tentang boleh dan tidaknya ruislagh dalam harta wakaf. Hal ini menjadi tugas  para  ulama,  cendekiawan  untuk  memberikan  gambaran dan solusi yang terbaik dalam mengatasi masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang dibahas lebih lanjut. Pertama, Bagaimana pandangan ulama terhadap ruislagh . Kedua, Bagaimana maqāsidu  syari’ah memandang keperbedaan pandangan dalam hal ruislagh?

## Pengertian Ruislagh
Kata tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  disebut  juga  tukar  lalu  yang  berarti  bertukar  barang dengan tidak menambah uang. 11 Kemudian dikarenakan hukum positif bangsa Indonesia masih merupakan warisan dari kolonial Belanda  maka  tukar  guling  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan kata ruilslagh yang berarti tukar guling yang didasarkan atas persetujuan pemerintah. 12
Istibdal berasal  dari  kata  badala,  dalam  kamus  Al Munawwir dikatakan badala yabdulu badlan : merubah, baddala al syaia :  mengganti, tabaddala :  berubah, istabdala :  menggantikan 13 . Istibdal menurut bahasa adalah menjadikan sesuatu menempati tempat sesuatu yang lain. Dalam wakaf yang dimaksud istibdal adalah  mengganti  harta  yang  diwakafkan  dengan  yang  lain karena ada kemaslahatan atau memang mesti diganti. 14
11 Tim  Redaksi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 1217.
12 Ibid ., hlm. 966.
13 A.  W.  Munawwir, Kamus  Al  Munawwir. (Surabaya:  Pustaka
Progresif, 1997). hlm. 66
14 Nazih  Hammad, Mu’jam    Al  Musthalahat  Al  Maliyyah  Wa  Al Iqtishadiyyyah , (Damaskus: Darul Qalam, 2008). hlm. 51.
Penukaran  tanah  wakaf  merupakan  salah  satu  upaya nazhir  dalam  memproduktifkan  tanah  wakaf  yang  dikelola. Dengan  penukaran  tanah  wakaf  diharapkan  tanah  penukar dapat  lebih  produktif,  hingga  memberikan  hasil  yang  dapat dirasakan  manfaatnya  oleh  penerima  wakaf  atau  masyarakat. Untuk  melakukan  penukaran,  nazhir  perlu  melakukan  kehati- hatian,  agar  keputusan  penukaran  yang  diambilnya  tidak mengakibatkan kerugian atau hilangnya tanah wakaf tersebut. 15
Dalam KUHPerdata. sebagaimana pasal 1541 kata tukar guling  disebut  dengan  tukar  menukar  yang  mempunyai  arti suatu  persetujuan,  dengan  mana  kedua  belah  pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara bertimbal  balik,  sebagai  gantinya  atas  suatu  barang. 16
Selanjutnya  dikarenakan  penulis  mengadakan  penelitian  yang berhubungan  dengan  bahasa  lain  yakni  bahasa  Arab,  maka dalam  Arab  kata  tukar  guling  disebut  dengan  kata istibdal ( ) yang berasal dari fi’il mujarrod (kata kerja murni) badala
( )  ,  kemudian  mendapat  tambahan alif,  sin dan ta’ sebagai tanda  dari fi’il  tsulasi  mazid (kata  kerja  dengan  tambahan  tiga huruf). 17
Kata  tukar  guling  menurut  istilah fuqaha ’  meskipun secara  langsung tidak  terdefinisikan  secara  eksplisit,  namun secara implisit tetap tersebutkan, di antaranya adalah:
1. Menurut  Imam  Syarqawi  kata istibdal (tukar  guling)  dalam masalah  wakaf  adalah  mengganti mauquf (barang  wakaf) yang dinisbatkan dengan kerusakan, yang kemudian diganti
15 Ahmad Furqon, “ Penukaran Tanah Wakaf  Masjid Agung Semarang dalam  Perspektif  Fikih  Istibdal” Ijtihad,  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan Kemanusiaan, Vol. 17, No. 1 (2017), pp. 39-60, doi : 10.18326/ijtihad.v17i1, hlm. 39
16 Sudarsono, Kamus Hukum , (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 509.
17 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Al-‘Ishri , (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2000), hlm. 92.
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 67-87
dengan  benda  lain  yang  lebih  baik  ini  didasarkan  atas ungkapan beliau dalam kalimat:
18
2. Sedangkan menurut salah satu penerus mazhab Hanafi yakni Ibnu ‘Abidin  kata istibdal berarti  mengganti  suatu  benda wakaf  satu  dengan  yang  lain,  hal  ini  didasarkan  atas ungkapan berikut ini:

## Macam-macam Ruislagh
Para  fuqaha  telah  membahas  instrument-instrumen investasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan wakaf, diantaranya  dengan  menggunakan  instrument istibdal .  Dalam pelaksanaannya istibdal bisa terjadi dengan beberapa model:
1. Pengganti Sejenis
Istibdâl wakaf  dengan  harta  benda  pengganti  yang  sejenis.
Contoh  tanah  wakaf  ditukar  dengan  tanah  wakaf,  tanah wakaf  yang  di  atasnya  ada  bangunan  masjid  harus  ditukar dengan tanah wakaf yang di atasnya ada masjid. 20

## 2. Pengganti Tidak Sejenis
Istibdâl wakaf  dengan  harta  tidak  sejenis.  Contoh  menukar tanah wakaf dengan bangunan. Seperti yang pernah terjadi di Aceh.  Tanah  seluas  4.831  M²  yang  terletak  di  Desa  Kute Lintang  kecamatan  Bukit  Kabupaten  Bener  Meriah  Provinsi D. I. Aceh. Nazhir menjual tanah wakaf tersebut seharga Rp.
18 Imam Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi, Juz 2, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr), t.th., hlm. 178. 19 Ibnu Abidin , Radd al-Muhtar , Juz 6, (Beirut Lebanon: Dar al Kutub al ‘Amaliyah) , t.th., hlm. 583 -584. 20 Fahruroji, Tukar  Guling  Tanah  Wakaf  Menurut    Fikih  dan  Peraturan Perundang-undangan , (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), Cet. Ke-1hlm. 93
45.000.000,00 dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membangun mushola di tiga desa. 21

## 3. Parsial
Istibdâl wakaf  parsial,  yaitu  menjual  sebagian  tanah  wakaf, dan  uang  hasil  penjualannya  digunakan  untuk  membiayai pengembangan sisa dari tanah wakaf yang tidak dijual. 22

## 4. Kolektif
Istibdâl wakaf kolektif yaitu menjual aset wakaf yang sudah tidak  produktif,  dengan  satu  aset  wakaf  yang  produktif. Contoh  yang  terjadi  di  Singapura,  MUIS  Menggunakan instrument  istibdal  dalam  mengembangkan  tanah  wakaf, yaitu dengan menukar 20 tanah wakaf yang nilainya rendah, dan hasilnya sedikit menjadi tanah wakaf yang bernilai tinggi dan hasilnya banyak.
Itulah beberapa instrument Istibdâl yang  dikembangkan sekarang.  Seluruh  model Istibdâl di  atas  bertujuan  untuk menjadikan  harta  benda  wakaf  lebih  bermanfaat  dan  tetap produktif. Istibdal merupakan suatu tindakan hukum mengubah harta  benda  wakaf dari  awalnya  harta diwakafkan.  Karena ini merupakan  tindakan  hukum,  akan  menimbulkan  konsekuensi hukum, maka bagaimana tindakan istibdal ini dari segi hukum Islam ataupun hukum positif.
Pandangan  Ulama’  Tentang  Tukar  Guling (Ruilslagh)

## terhadap Tanah Wakaf
Dengan tidak adanya nash yang sharih (jelas) baik dari Al- Qur’an  ataupun  Al -Hadits  dari  yang  berisi  larangan  ataupun diperbolehkannya  dari  adanya  tukar  guling  terhadap  tanah wakaf,  maka  dalam  hal  ini  menjadi  wilayah ijtihad bagi  para
21 Isnawati,  Bolehkah  Jual  Harta  Wakaf,  (Jakarta:  Rumah  Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11.
22 Fahruroji, Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut  Fikih dan Peraturan Perundang-undangan, hlm. 108
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 67-87
ulama’ fiqh untuk memberikan hukum sehingga memunculkan hukum yang berbeda.
Menurut pandangan Hasan Abdullah Al-Amin
bahwasannya  pelaksanaa  tukar  menukar  guling  dalam  wakaf ialah  mengeluarkan  atau  melepaskan  harta  benda  wakaf  dari pihak  yang  diberi  wakaf  atau  penerima  wakaf  dengan  cara menjualnya  dan  membeli  harta  benda  lain  yang  statusnya kemudian  menjadi  wakaf  sebagai  penggantinya.  Dalam faktanya tukar menukar guling dalam istilah fikih lebih dikenal dengan ibdal dan istibdal yang mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, ibdal waqf yaitu mengeluarkan atau melepaskan harta benda  wakaf  dari  pihak  yang  diberi  wakaf  (penerima  wakaf) dengan  cara  menjualnya.  Kedua, istibdal  waqf yaitu  membeli harta  benda  lain  yang  statusnya  sebagai  wakaf  penggantinya. Pengertian ibdal dan istibdal  al-waqf tersebut  menegaskan kemungkinan penukaran mauquf (harta benda wakaf). Caranya ialah menjual mauquf yang tidak produktif dan menjual mauquf yang  tidak  produktif  dan  membeli  harta  benda  lain  yang statusnya sebagai wakaf penggantinya. 23
Dalam  persoalan  tukar  guling/ ruislagh ini  para  Ulama’ Mazhab  mempunyai  pandangan  yang  berbeda  sebagian  tidak memperbolehkan dan ada yang memperbolehkan.

## Pendapat Ulama yang Tidak Memperbolehkan
Sebagian  ahli  fiqh  berpendapat  tidak  boleh istibdal  al- waqf. Pendukung  pendapat  ini  terdapat  dalam  setiap  mazhab empat.  Mayoritas ahli  fiqh mazhab  Maliki  membagi istibdal  al- waqf kepada dua bagian, yaitu: (a) semasa Wā qif masih hidup, berpendapat  waqif  msih  boleh  melakukan istibdal  al-waqf pada benda tidak bergerak yang sudah rusak. (b) setelah Wāqif dan
23 Muh.  Anwar  Ibrahim, Al-Awqaf,  Jurnal  Wakaf  dan  Ekonomi  Islam ,
(Badan Wakaf Indonesia, 2009), hlm. 19
Nāazhir wafat.  Mazhab  Maliki  berpendapat,  tidak  boleh melakukan istibdal al-waqf, khususnya masjid. 24
Untuk soal ini, ahli fiqh mazhab Syafi’i membagi mauquf menjadi  dua  bagian,  masjid  dan  selain  masjid.  Mazhab  Syafi’i berpendapat tidak boleh melakukan istibdal al-waqf pada masjid, meskipun telah runtuh dan tidak dapat dibangun kembali. Jadi tidak boleh menjualnya, meskipun telah runtuh dan tidak dapat dibangun  kembali.  Sementara  untuk  selain  masjid,  ahli  fiqh mazhab Syafi’i berbeda pendapat. Ada yang berpendapat boleh melakukan istibdal  al-waqf pada  wakaf  selain  masjid,  apabila tidak berguna lagi sama sekali. 25
Dalam  persoalan  ini  sebenarya  Imam  Syafi’i  pada dasarnya  hampir  sama  dengan  Imam  Malik  yakni  melarang adanya tukar guling tanah wakaf kecuali dalam keadaan darurat seperti  telah  rusaknya  sebuah  masjid  dan  diperlukan  adanya pergantian  seperti  juga  adanya  kepentingan  umum  yang menyebabkan tanah wakaf harus diganti di tempat yang lain. 26
Nawawi mengatakan, jika manfaat mauquf tidak ada lagi, karena  suatu  hal  yang  tidak  ada  jaminannya  (gantinya),  maka fungsinya sebagai wakaf tidak lenyap. Contohnya, wakaf pohon yang  kering  atau  roboh  karena  angin  atau  banjir  atau  lainnya dan  tidak  dapat  dikembalikan  ke  tempatnya  semula  sebelum kering. 27
Meskipun  begitu,  dalam  mazhab  Syafi’i  terdapat kecenderungan  mendukung  upaya  perlindungan  upaya perlindungan atas tujuan wakaf, dengan cara melakukan hal-hal yang  dapat  melanjutkan  wakaf,  seperti  menyewakan  pohon yang  sudah  kering  tersebut  atau  lainnya,  demi  melanjutkan
24 Hasan Abdullah Al-Amin, Mukaddimah ( ة قلحلا عئاقو ) hlm. 19 dan 448
25 Ibid.
26 Imam Syafi’i, al ‘Umm juz 5 , ( Beirut Lebanon : Dar al Fikr), t.th., hlm. 65 27 Nawawi, Mughni  Al-Muhtaj (Beirut  :  Dar  al-kutub  al-Islamiy)  III. hlm. 549
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 67-87
status  wakaf  pada  harta  benda  wakaf.  Namun,  para  ahli  fiqh Syafi’i  berpegang  teguh  pada  petunjuk  Rasulullah SAW  yang melarang menjual dan menghibahkan harta benda wakaf. 28

## Pendapat yang Memperbolehkan
Sebagian  Fuqaha  berpendapat  bahwa istibdal  al-waqf adalah hukumnya boleh. Pendukung pendapat ini juga terdapat dalam setiap mazhab empat. Mazhab Hanafi berpendapat boleh lakukan  istibdal  al-waqf  pada  wakaf  benda  tidak  bergerak. Mereka membagi istibdal-al-waqf atas tiga bagian: Pertama, wakif sendiri  mensyaratkan  pengganti  mauqufnya  dilakukannya sendiri  atau  dilakukan  orang  lain,  atau  dilakukannya  bersama orang lain. Penggantian mauquf dalam keadaan seperti ini boleh dilakukan.  Kedua,  wakif  tidak  mensyaratkan  penggantin mauqufnya, baik tidak mensyaratkannya atau ia diam saja. Akan tetapi  mauqufnya,  dalam  keadaan  sudah  tidak  dapat dimanfaatkan  sama  sekali.  Yang  dimaksud  dalam  kondisi  ini yaitu  sudah  tidak  mengahasilkan  sesuatu  sama  sekali,  atau masih menghasilkan sesuatu, akan tetapi hasilnya tidak cukup untuk  membayar  biayanya.  Maka  penggantian mauquf dalam keadaan  seperti  ini  boleh  dilakukan.  Ketiga,  wakif  tidak mensyaratkan penggantian mauqufnya. Akan tetapi mauqufnya,  secara  umum  masih  menghasilkan  sesuatu.  Dan gantinya  lebih  bermanfaa.  Penggantian  wakaf  dalam  keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan. Demikian menurut pendapat yang  terkuat.  Pendukung  mazhab  Hanafi  tidak  mensyaratkan penggantian mauquf harus dalam keadaan darurat. Arti darurat disini  ialah  sudah  tidk  dapat  dimanfaatkan  sama  sekali.  Jadi secara  umum,  mazhab  Hanafi  menetapkan  istibdal  al-waqf sebagai hak waqif, jika waqif mensyaratkan pelaksanaan istibdal tersebut dilakukannya sendiri.
28 Muh. Anwar Ibrahim, “Al - Awqaf”, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam . hlm. 20
Hal  ini  serupa  dengan  apa  yang  dikemukakan  Ibnu ‘Abidin  memperbolehkan  adanya  tukar guling  terhadap  tanah wakaf.  Bahkan  memberikan  banyak  kelonggaran  dalam  tukar guling  tanah  wakaf,  dengan  mensyaratkan  harus  ada  tanah pengganti  yang  baru  atau  tanah  yang  lama  dijual  kemudian diganti  dengan  yang  lain.  Menurut  Ibnu  ‘Abidin  pergantian benda  wakaf  dimungkinkan  terjadi  dalam  tiga  hal,  yakni:  1) Karena wakif mensyaratkan  dengan  memperbolehkan  bagi dirinya atau orang lain untuk menukar benda wakaf tersebut. 2) Karena wakif tidak  mensyaratkan  hak  untuk  menjual  dan mengganti benda wakaf bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, namun  dikemudian  hari  ternyata  benda  wakaf  itu  tidak bermanfaat lagi.  Maka  dalam  hal ini  benda  wakaf  boleh dijual atau  diganti  dengan  benda  lain  yang  sama.  Namun  terlebih dahulu  disurvei  oleh  hakim  dengan  melihat  adanya mashlahah yang  menyebabkan  tanah  tersebut  harus  ditukar  guling  3) Karena wakif juga tidak mensyaratkan bagi dirinya ataupun bagi orang  lain  untuk  menukar  guling  dan  benda  wakaf  masih berfungsi  dengan  maksimal.  Namun  ada  benda  lain  yang mendatangkan manfaat lebih baik dan lebih banyak dari benda wakaf awal. 29
Sementara  bagi  ulama  mazhab  Maliki,  hanya  sebagian kecil  yang  memperbolehkan  istibdl  al-waqf  pada  benda  tidak bergerak yang sudah rusak. Begitu pula dengan ulama mazhab Syafi’i  hanya  sebagian kecil yang  memperbolehkan istibdal  al - waqf meskipun dilakukan dalam keadaan darurat. Diperbolehkannya adanya tukar guling dalam keadaan darurat menurut  Imam  Malik,  didasarkan  atas  asas  dari  benda  wakaf baik bergerak ataupun tidak, yakni adanya manfaat pada masa yang akan datang. Seperti halnya masjid yang telah rusak dan roboh  sehingga  sukar  memakmurkannya  boleh  dijual  dan
29 Ibnu Abidin , Radd al-Muhtar , Juz 6 (Beirut Lebanon :Dar al Kutub al ‘Amaliyah, t.th.), hlm. 583 -584.
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 67-87
dibelikan perkara baru yang sama. 30 Demi keberlangsungannya dari  manfaat  benda  wakaf,  maka  harus  dijual  dan  digantikan dengan barang yang baru, sehingga manfaat dari benda wakaf masih bisa dirasakan di masa mendatang.
Menurut  Nawawi,  ada  harta  benda  wakaf  yang  tidak bermanfaat. Arti tidak bermanfaat ialah tidak digunakan sesuai syarat yag ditentukan wakif. Meskipun demikian, ia tidak boleh dijual  dan  dihibahkan  sesuai  hadis  Rasulullah  SAW.  Namun demikian,  Nawawi  menekankan  perlu  adanya  upaya melestarikan status wakaf yang melekat pada harta benda yang tidak  bermanfaat  tersebut  dengan  cara  menyewakannya  dan sebagainya.  Dalam  mazhab  Syafi’i  berkembang  juga  pendapat yang  akhirnya  memperbolehkan  menjualnya  mauquf  (harta benda wakaf) yang tidak bermanfaat lagi.
Ada  yang  berpendapat,  harta  benda  wakaf  yang  tidak dapat  dimanfaatkan  sesuai  syarat  yang  ditetapkan  oleh  wakif boleh dijual, karena tidak dapat dimanfaatkan sesuai syarat yang ditetapkan  waqif.  Cara  menggunakan  hasil  penjualan  harta benda wakaf tersebut dengan dibelikan harta benda wakaf lagi sebagai pengganti.
Al-Ramli  mengutip  pendapat  yang  berembang  pula dikalagan ahli fiqh pendukung mazhab Syafi’i. Ia mengatakan, seandainya  ada  hewan  wakaf  yang  halal  dimakan  sudah diambang maut, maka boleh disembelih, jika kematiannya dapat dipastikan,  karena  darurat.  Apakah  pemerintah  boleh melakukan apa yang dipandangya maslahat pada daging hewan tersebut  atau  pemerintah  menjual  dagingnya  kemudian menggunakan  hasil  penjualannya  untuk  membelikan  hewan yang sejenis, untuk dijadikan wakaf pengganti.
Ada dua pendapat. Ibnu al-Maqri mendukung pendapat pertama,  yaitu  boleh  melakukan  apa  yang  dipandangnya
30 Muhammad  Abu  Zahroh, Al-Waqfu, (Beirut  Libanon:  Dar  al-Fikr, 1971). hlm. 161
maslahat pada daging hewan tersebut. Sementara pengarang al- Anwar, memperbolehkan memilih salah satu pendapat tersebut. Inti  penjelasan  Nawawi  dalam  bukunya  yang  berjudul  ar- Roudloh  ialah  tidak  boleh  menjual  hewan  tersebut  dalam keadaan masih hidup. Tapi al-Mawardi salah seorang penganut mazhab  Syafi’i berpendapat,  boleh  menjual  hewan  tersebut dalam  keadaan  masih  hidup.  Kedua  pendapat  tersebut  dapat diselaraskan  dengan  menyesuaikannya  dengan  kemaslahatan. Dari  penjelasan  tesebut,  jelas  bahwa  dikalangan  ahli  fikih mazhab
Syafi’i sendiri telah tumbuh pand angan memperlakukan  harta  benda  wakaf  atas  dasar  kemaslahatan, sehingga  kemungkinan  melakukan  jual  beli  mauquf  terbuka luas dikalangan ahli fiqh mazhab Syafi’i
Sedangkan  mazhab  Hanbali  berpendapat,  boleh melakukan  istibdal  al-waqf,  apabila  tidak  bermanfaat  lagi, meskipun  masjid.  Caranya  ialah  menjual  mauquf  yang  tidak bermanfaat lagi, meskipun masjid. Kemudian mengunakan hasil penjualannya  untuk  membelikan  barang  yang dapat  dijadikan wakaf lagi kepada penerima wakaf benda tidak bergerak yang telah dijual tadi. Tampaknya prinsip yang ditetapkan para ahli fiqh  mazhab  Hanbali  tentang  istibdal  al-waqf  mudah dilaksanakan.
Di sisi yang lain Imam Hambali juga memberikan sedikit kelonggaran  tentang  diperbolehkannya  menjual  benda  wakaf dan menggantinya dengan benda baru yang sama karena benda wakaf  tersebut  tidak  bisa  berfungsi  dengan  maksimal. Dicontohkan  seperti  terlalu  kecilnya  sebuah  masjid  dibanding dengan jamaah yang ada. Karena itu perlu dicarikan tanah yang luas sehingga seluruh jamaah dapat tertampung. 31
Perbedaan pandangan dalam Islam ini memang menjadi sebuah  keniscayaan,  itu  disebabkan  karena  dalil-dalil syari’at
31 Imam  Hambali, al  Muqna’,  ( Beirut  Lebanon:  Dar  al  Kutub  al ‘Alamiyah, t.th)., hlm. 164.
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 67-87
menurut dalalahnya (penunjukannya) pada dasarnya terbagi dua, yakni qath’iyyah dan dhanniyyah.  Qath’iyyah adalah  hukum- hukum  yang  sudah  pasti,  tegas  dan  jelas  dan  tidak  membuka kemungkinan  bagi  umat  Islam  untuk  berbeda  pendapat  di dalamnya.  Sedangkan dhanniyyah adalah  hukum-hukum  yang belum  pasti,  belum  tegas  dan  masih  mengandung  kesamaran, sehingga membuka kemungkinan untuk berbeda pendapat. 32
Dari  pendapat  para  Imam  Mazhab  mengenai  tukar guling terhadap tanah wakaf jelas membolehkan adanya tukar guling  terhadap  tanah  wakaf  meskipun  dengan  berbagai persyaratan  yang  berbeda-beda.  Persyaratan  dan  perbedaan tersebut  dikarenakan  mempertimbangkan  banyak  hal  yang kesemuanya akan bermuara pada mashlahah . Untuk selanjutnya, setidaknya  dapat  diambil  pemahaman  bahwa  tukar  guling terhadap  tanah  wakaf  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan sembarangan.  Artinya,  harus  mempertimbangkan  syarat, keadaan dan uji kelayakan adanya tukar guling tersebut.
Analisis Maqāsid Asy-Syari’ah Terhadap Ruislagh
Konsep kemaslahatan dalam ruislagh sangatlah berkaitan erat  dengan maqāsid  asy-syari’ah ,  karena  dalam  pengertian sederhana, maslahat merupakan sarana untuk merawat maqāsid asy-syari’ah .  Contoh  konkrit  dari  maslahat  ini  adalah perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer yaitu:
1. Perlindungan agama
2. Perlindungan jiwa .
3. Perlindungan akal.
4. Perlindungan keturunan dan
5. Perlindungan harta benda . 33
32 Abdul Wahab Khlmaf, Ilmu Ushulul Fiqh, ( Beirut Libanon: Dar al- Fikr, , t.th.), hlm. 43-46.
33 Pada dasarnya maqasid syari’ah menurut Syatibi ini di bagi menjadi 3,  yaitu:  (1)  Kebutuhan  primer  (dhoruriyyah),  (2)  kebutuhhan  sekunder (Hajjiyah),  dan  (3)  kebutuhan  pelengkap  (Tahsiniyyah).  Berkenaan  dengan
Peranan maslahat dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab Al- Qur’an dan Sunnah sebagai sumber  Islam  sangatlah  memperhatikan  kemaslahatan. 34 Dari ketentuan maqāsid  asy-syari’ah ,  secara  tidak  langsung,  bahwa ketetapan dalam ruislagh adalah  untuk mewujudkan kemaslahatan  umum  dan  melindungi  harta  benda  si  pewakaf dari kalangan-kalangan yang berkepentingan dalam memfungsikan  harta  wakaf  tersebut  dan  di  takutkan kepentingan itu jauh dari nilai kemaslahatan.
Hal ini berdasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi:
Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan  yang khusus, maka  kemaslahatan  yang  bersifat  umum  harus  didahulukan, karena  dalam  kemaslahatan  umum  itu  terkandung  pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya. 36
Dari pernyataan ini sudah menjelaskan bahwa salah satu tujuan atau bahkan syarat berlakunya syari ’at bagi pemelukanya adalah mampu untuk memahami ajaran yang diberlakukan dan Maqāshid  syari’ah sebagai  penjelas/jembatan  pemaham  antara syari’at  dan masyarakat.  Oleh karena  sebab-sebab  itulah  maka pertimbangan maqāsid  syariah perlu  dipahami  dan  dimengerti dengan seksama sesuai aturan yang berlaku didalamnya.
Dhoruriyyah tersebut, beliau membagi lagi menjadi 5, yaitu: menjaga (1) agama, (2) jiwa, (3) harta, (4) keturunan, dan (5) akal. Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syathibi, Al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syari’ah, (Mesir: Maktabah at- Tijāriyah al -Kubro, 1973 M/1332 H), jilid 2, hlm. 20.
34 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 259.
35 Abi  Ishaq  Ibrahim  ibn  Musa  ibn  Muhammad  al-Lakhmi  asy- Syathibi, Al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syari’ah, hlm. 302. 36 H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Prakti s, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 67-87
Dari  penjelasan  sebelumnya  terlihat  jelas  bahwasanya ulama  memperbolehkan  adanya  tukar  guling (ruilslagh) terhadap  tanah  wakaf  ketika  darurat.  Ulama  mazhab memperbolehkan  adanya  tukar  guling  dengan  berbagai pertimbangan sebagaimana dalam penjelasan berikutnya yakni: 1. Karena wakif mengisyaratkan dengan memperbolehkan bagi dirinya atau orang lain untuk menukar benda wakaf tersebut.
Pergantian  pada  kemungkinan  pertama  inilah  yang diperbolehkan menurut qaul (perkataan) yang shahih, bahkan dikatakan telah menjadi kesepakatan (ittifaq) dalam mazhab Hanafi.
2. Karena wakif tidak  menyatakan  hak  untuk  menjual  dan mengganti  benda  wakaf,  namun  dikemudian  hari  ternyata benda  wakaf  itu  tidak  bermanfaat  lagi.  Maka  dalam  hal  ini benda  wakaf  boleh  dijual  atau  diganti  dengan  benda  lain yang sama. Dalam kasus yang kedua ini diperbolehkan jika terlebih  dahulu  mendapatkan  ijin  dari  hakim  yang  telah mengadakan  observasi  tentang  kelayakan  terhadap  benda wakaf untuk ditukar guling, dikarenakan adanya kemaslahatan;
3. Karena wakif juga tidak menyatakan dan benda wakaf masih berfungsi  dengan  maksimal.  Namun  ada  benda  lain  yang mendatangkan  manfaat  lebih  baik  dan  lebih  banyak  dari benda wakaf awal. Untuk kemungkinan yang ketiga ini tidak diperkenankan menurut qaul yang mukhtar (dipilih). 37
Dari penjelasan di atas setidaknya memberi kemudahan bagi seorang wakif ataupun bagi nadzir untuk mengadakan tukar guling  terhadap  benda  wakaf  karena adanya maslahah .  Hal tersebut  dilakukan  guna  mengekalkan  dari  tanah  wakaf sekaligus mengekalkan manfaat dari wakaf yakni benda dapat digunakan dalam jangka panjang. Karena apabila tanah wakaf
37 Muhammad  Yasin, Al-fawaid  al-Jiniyyah ,  (Beirut  Libanon:  Dar  al- fikr), 1997, hlm. 583-585.
tersebut  tidak  ditukar  guling  maka tanah  wakaf  tersebut  akan sia-sia serta terbengkalai.
Misalnya  sebuah  yayasan  pendidikan  yang  berada  di tengah  keramaian  pasar  maka  tidak  akan  kondusif  untuk difungsikan dengan maksimal. Karena siswa-siswa yang belajar pasti  akan  terusik  dengan  hiruk-pikuk  keramaian  pasar  serta bau sampah yang ditimbulkan dari sekitarnya. Akan lebih baik lagi  apabila  yayasan  pendidikan  tersebut  dipindahkan  ke samping  pasar  ataupun  tempat  lain  yang  lebih  kondusif  dari tempat yang semula.
Dari  analisa  penulis  terhadap  pendapat  ulama  mazhab dalam proses tukar guling, maka tidak boleh dilakukan dengan sembarangan  setidaknya  ada  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi yakni:
1. Tersedianya  tanah  atau  lahan  baru  sebagai  pengganti.  Jika lahan  yang  pertama  dijual  maka  hasil  dari  penjualan  lahan pertama tadi, dibelikan lahan baru sebagai penggantinya.
2. Tersedianya izin dari wakif bagi dirinya ataupun untuk orang lain untuk melakukan tukar guling;
3. Tersedianya maslahah yang  memperbolehkan  tukar  guling dilaksanakan.
Dari  penjelasan  diatas  penulis  memandang  bahwa Ijithad yang dilakukan  ulama mazhab  sangatlah  dekat  dengan konsep maqosid asy- syari’ah yang dipopulerkan oleh Abu Ishaq as-Syatibi.  Konsep  maqosid  asy- syari’ah  sangatlah memiliki dampak yang cukup baik di dalam konsep ruislagh khususnya perlindungan terhadap harta ( ) si pewakaf. Perlindungan ini  tidak  lain  untuk  menjadikan  harta  yang  telah  diwakafkan supaya  dapat  dikelola  dengan  baik,  produktif  dan  bermanfaat bagi kepentingan umum.

## Kesimpulan
Bahwa tidak jelasnya aturan ruislagh di dalam Al- Qur’an dan  Hadis,  maka  dalam  hal  ini  menjadi  wilayah  para  ulama
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 67-87
untuk  berijtihad untuk  memberikan  solusi  hukum  sehingga memunculkan  pendapat  hukum  yang  berbeda  ada  yang membolehkan  ada  juga  yang  melarang.  Para  Ulama memperbolehkan ruislagh ketika  dalam  keadaan  darurat, dengan pertimbangan bahwa tujuan wakaf yang sejatinya untuk kebermanfatan  kepentingan  umum  lebih  diprioritaskan daripada  sekedar  membiarkan  harta  wakaf  yang  terbengkalai tanpa  adanya  kemanfaatan.  Hal  ini  sangat  jelas  dari  sisi maslahah,    perlindungan  terhadap  harta  benda  wakaf  harus sangat  diperhatikan  dengan  memperhatikan  tujuan  wakaf  itu sendiri.

## Daftar Pustaka

## Buku
A.  W.  Munawwir, Kamus  Al  Munawwir, Surabaya:  Pustaka
Progresif, 1997.
Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, cet.  ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Beirut Libanon: Dar al-
Fikr, , t.th.
Abi  Ishaq  Ibrahim  ibn  Musa  ibn  Muhammad  al-Lakhmi  asy- Syathibi, Al-Muwāfaqāt  fi  Usūl  asy-Syari’ah, Mesir: Maktabah at- Tijāriyah al -Kubro, 1973 M/1332 H.
Atabik  Ali  dan  Ahmad  Zuhdi  Muhdlor, Kamus  Al-‘Ishri , Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2000. Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Panduan  Pemberdayaan  Tanah Wakaf  Produktif  Strategis  di  Indonesia, Jakarta:  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Islam Departemen Agama RI, 2006.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Paradigma  Baru  Wakaf  di Indonesia, (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
Fahruroji, Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut  Fikih dan Peraturan Perundang-undangan ,  (Tangerang:  Pustaka  Mandiri,
2016), cet. ke-1.
H.  A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Prakti s, cet. ke- 3 Jakarta: Kencana, 2006.
Ibnu Abidin , Radd al-Muhtar , Juz 6, Beirut Lebanon: Dar al Kutub al ‘Amaliyah , t.th.
Imam  Hambali, al  Muqna’, Beirut  Lebanon:  Dar  al  Kutub  al
‘Alamiyah, t.th.
Imam Syafi’i, al ‘Umm juz 5 , Beirut Lebanon : Dar al Fikr), t.th., . Imam Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi, Juz 2, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th.
Isnawati,  Bolehkah  Jual  Harta  Wakaf,  Jakarta:  Rumah  Fiqih
Publishing, 2018.
Muhammad Abu Zahroh, Al-Waqfu, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1971.
Muhammad Yasin, Al-fawaid al-Jiniyyah , Beirut Libanon: Dar al- fikr, 1997,
Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan ImplikasinyaTerhadap Kesejahteraan  Masyarakat, Cet-  Ke  I,  Jakarta:  Kementrian Agama RI, 2010.
Mannan,  M.A. Sertifikat  Wakaf    Tunai ,  Jakarta:  Ciber-PKTTIUI,
TT.
Nawawi, Mughni Al-Muhtaj , Beirut : Dar al-kutub al-Islamiy, III. Nazih  Hammad, Mu’jam    Al  Musthalahat  Al  Maliyyah  Wa  Al Iqtishadiyyyah , Damaskus: Darul Qalam, 2008.
Sudarsono, Kamus Hukum , Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

## Jurnal dan Artikel
Ahmad  Furqon,  “ Penukaran  Tanah  Wakaf    Masjid  Agung Semarang dalam Perspektif Fikih Istibdal” Ijtihad, Jurnal
Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, 67-87
Wacana  Hukum  Islam  dan  Kemanusiaan, Vol.  17,  No.  1 (2017), pp. 39-60, doi : 10.18326/ijtihad.v17i1. Atep  Hendang  Waluya, “ Istibdal  Wakaf  dalam  Pandangan Fukaha  Klasik  dan  Kontemporer” Jurnal Mi sykat  Al-
Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat . Kamaruddin,  “Hukum  Wakaf  dan  Perkembangannya”, Al-Adl
Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial .
Muh.  Anwar  Ibrahim, “ Al-Awqaf ”,  Jurnal  Wakaf  dan  Ekonomi
Islam , Badan Wakaf Indonesia, 2009.
Musyfikah  Ilyas,  “Istibdal  Harta  Benda  Wakaf  Perspektif Hukum Islam” Jurnal Jurisprudentie, Volume  3 Nomor  2 Desember 2016.
Renny N.S. Koloay, “Dampak Positif dan Negatif dalam Tukar Guling  Barang  Milik  Negara” Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.Iii/No.9/Agustus /2016 .