## UPAYA PEMERINTAH DAERAH KUDUS DALAM PENCEGAHAN STUNTING
Muhammad Husni Mubaroq 1 , Abdul Wachid 2
Prodi Kesehatan Masyarakat, Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus Email : emhusni.mubaroq@gmail.com

## ABSTRAK
Stunting merupakan salah satu masalah yang banyak dialami oleh penduduk di Indonesia, untuk saat ini Indonesia menempati posisi peringkat ke lima di dunia untuk  permasalahan  stunting  pada  anak.  Stunting  lebih  dikenal  dimasyarakat dengan  tubuh  dengan  kondisi  pendek,  Stunting  diartikan  sebagai  gangguan pertumbuhan  fisik  dan  otak  yang  dialami  oleh  anak  anak.  Karakteristik  stunting antara lain tinggi yang yang tidak sebanding jika dibandingkan dengan anak anak dengan  usia  yanbg  sebaya,  penyebab  stunting  adalah  penyakit  kronik  yang disebabkan  masalah  nutrisi  yang  dikonsumsi  oleh  anak  anak.  Pada  1000  hari pertama sejak kelahiran merupakan waktu rawan terjadi stunting, kejadian stunting banyak dipengaruhi  oleh faktor faktor  antara  lain  adalah faktor  sosial,  ekonomi, faktor kadar asupan makanan, infeksi, faktor status Y gizi, faktor penyakit menular, faktor  kekurangan Y mikro  nutrient  dan Y faktor Y lingkungan . Penelitian  ini  berjenis penelitian deskriptif dan kajian pustaka. Stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor terhadap  angka  kejadian  stunting  pada  anak,  angka  kejadian  stunting  secara langsung  banyak  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  penyakit  infeksi  dan  faktor kurangnya kadar asupan gizi yang baik ditinjau dari kualitas maupun kuantitasnya. Pemerintah  kabupaten  Kudus  telah  melakukan  upaya  pencegahan  stunting malalui  kebijakan  yang  tertulis  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  9  Tahun  2021 tentang  Peran  Desa/keluarahan  dalam  Penurunan  stunting  secara  Terintegrasi. Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dan implementasinya secara ideal dilakukan dengan koordinasi yang baik baik terkait aturan  teknis  pada  ditingkat  pusat  dan  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota  sampai pelaksana  sebagai  garda  terdepan.  Untuk  Diseminasi  informasi  dan  advokasi memerlukan  koordinasi  teknis  pada  stake  holder  lintas  sector  dan  pemangku kepentingan lain pada tingkatan yang sama. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan  perlu  membuat  kebijakan  tentang  akses  pangan  bergizi,  akses mendapatkan air bersih dan sarana sanitasi serta perlu melakukan monitoring dan evaluasi  dan  memperkuat  suvailans  gizi  sehingga  dapat  menanggulangi permasalahan gizi yang dialami oleh masyarakat
Kata Kunci : Stunting, Kebijakan

## ABSTRACT
Stunting is one of the citizen problems in Indonesia. Now, Indonesia ranks fifth in the  world  for  stunting  problems  in  children,  Stunting  is  better  known  in  the community with a short body, Stunting is defined as a physical and brain growth disorder experienced by children. The characteristics of stunting include a height that  is  not  comparable  to  children  of  the  same  age,  the  cause  of  stunting  is  a chronic disease  caused  by  nutritional problems  consumed  by  children.  The first 1000  days  after  birth  is  a  time  prone  to  stunting,  the  incidence  of  stunting  is
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat ITEKES Cendekia Utama Kudus
influenced  by  many  factors  including  social,  economic,  food  intake  levels, infections,  nutritional  status,  infectious  disease,  micronutrient  deficiency,  and environmental  factors.  This  research  is  a  descriptive  research  and  literature review.  Stunting  is  influenced  by  various  factors  on  the  incidence  of  stunting  in children,  the  incidence  of  stunting  is  directly  influenced  by  multiple  factors  of infectious diseases and factors of lack of nutritional intake levels both in terms of quality and quantity. The Kudus district government has tried to prevent stunting through a policy written in Regent Regulation No. 9 of 2021 concerning the Role of Villages  in  Integrated  Stunting  Reduction.  The  policy  is  in  line  with  Presidential Regulation Number 42 of 2013 and its implementation is ideally carried out with good coordination both related to technical regulations at the central level and at the  provincial,  district,  and  city  levels  to  the  implementers  as  the  front  line. Information dissemination and advocacy require technical coordination with cross- sector clarity and other stakeholders at the same level. The role of the government as a policy maker is to make policies on access to nutritious food, access to clean water  and  sanitation  facilities,  as  well  as  monitoring  and  evaluation  and strengthening nutrition  surveillance  so that  it  can  overcome nutritional  problems experienced by the community.
Keywords : Stunting, Policy

## LATAR BELAKANG
Angka  kejadian  stunting  di  Indonesia  pada  saat  ini  masih  tinggi terbukti  dengan  peringkat  kejadian  stunting  pada  balita,  Indonesia menempati ranking lima di dunia 4 . Salah satu penyebab stunting adalah gizi buruk  terutama  jika  terjadi  dalam  waktu  jangka  panjang.  Kondisi  stunting dapat  terjadi  disebabkan  oleh  malnutrisi  pada  ibu  hamil  atau  pada  masa pertumbuhan pada anak. Ciri-ciri yang paling umum terjadi pada anak yang mengalami  stunting  adalah  tubuh  dengan  tinggi  yang  lebih  pendek dibandingkan dengan anak pada usia sebayanya. Pada 1000 hari pertama sejak kelahiran merupakan waktu rawan terjadi stunting, kejadian stunting banyak dipengaruhi oleh faktor faktor diantaranya Sosial ekonomi, asupan gizi, penyakit menular, status gizi, penyakit menular, defisiensi mikronutrien, lingkungan. 5 Organisasi  Kesehatan  Dunia (WHO)  mendefinisikan stunting sebagai suatu kondisi pada anak di bawah usia lima tahun yang menderita tinggi badan tidak proporsional 6 .
Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan oleh Calder et al (2004) faktor  keturunan  hanya  menyumbang  sebanyak  15%  pada  kejadian stunting, faktor dominan yang menjadi penentu penyebab kejadian stunting adalah  masalah  asupan  gizi,  hormon  pertumbuhan  serta  terjadinya penyakit yang berulang. Dampak stunting dapat berdampak jangka pendek dan  jangka panjang.  Dalam jangka pendek,  stunting dapat  melemahkan kekebalan anak dan membuatnya lebih rentan terserang penyakit. Dalam jangka  panjang,  stunting  menyebabkan  penurunan  fungsi  kognitif  dan motorik.  Jika  stunting  tidak  segera  diatasi  maka  akan  berdampak  pada kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  di  masa  depan.  Dalam  kondisi seperti  ini,  pemerintah  Indonesia  melakukan  upaya  untuk  berinvestasi dalam  penyediaan  pangan  bagi  masyarakat 7 .  Menurut  laporan  Pusat Konsensus Kopenhagen dan Laporan Gizi Global  2014, setiap dolar yang diinvestasikan  dalam  nutrisi  dapat  menghasilkan  tiga  puluh  dolar  dalam peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi.
Berinvestasi  pada perbaikan gizi  dapat  membantu mengatasi  kemiskinan
dan meningkatkan PDB suatu negara hingga 3% per tahun. Dalam kasus di Indonesia,  yang  termasuk  dalam laporan  ini,  setiap  dolar  yang
diinvestasikan  untuk  mengurangi  stunting melalui intervensi spesifik dengan cakupan  minimal Y 90% Y manfaat  setara  dengan  empat  puluh delapan dolar. Negara-negara berkembang yang mengalokasikan seratus dolar  untuk  menyediakan  mikronutrien,  suplemen  gizi,  obat Y cacing,  dan obat diare dapat mengurangi masalah gizi kronis sebesar 36% 8 .
Akibat  dari  kekurangan  gizi  pada  waktu  yang  lama  dan  seribu  hari pertama pada kehidupan bayi akan menimbulkan kegagalan pertumbuhan. Ciri  umum  kejadian  stunting  adalah  tubuh  terlihat  lebih  pendek  jika dibandingkan dengan anak usia sebayanya. Menurut data dari UNICEF tiga dari  sepuluh  anak  balita  mengalami  stunting 9 .  Dengan  jumlah  penduduk 800.000  orang,  prevalensi  angka  stunting  di  Kabupaten  Kudus  cukup menggembirakan.  Pada  2022  berdasarkan  ePPGBM  mencapai  5,85%. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 19%. Kabupaten Kudus menetapkan target ambisius penurunan stunting sampai 4 persen di 2023, lalu di 2024 menetapkan target zero stunting 10 . Indonesia termasuk zona  belum  aman  dikarenakan  presentase  stunting  per  tahun  2022 presentase  stunting  berada  pada  21,68%,  yang  artinya  angka  kejadian stunting masih ditemukan pada balita di wilayah pelosok negeri termasuk juga di kabupaten Kudus 11 .
Sebagai  upaya  penanggulangan  kejadian  stunting  perlu  adanya kepedulian  dan  aksi  nyata,  salah  satu  upaya  adalah  dari  sisi  normativ. Pemerintah kabupaten kudus telah melakukan upaya tersebut yaitu dengan mengeluarkan  regulasi  berupa  Peraturan  Bupati  Nomor  9  Tahun  2021 tentang  Peran  Desa/Kelurahan  dalam  Penurunan  Stunting  Secara Terintegrasi 12 .  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  bahan  kajian  adalah implementasi  kebijakan  tersebut,  karena  pada  kenyataannya  kebijakan yang  telah  dihasilkan  apabila  tidak  dilaksanakan  secara  langsung  maka peraturan  tersebut  hanya  akan  menjadi  sebuah  dokumen  catatan  yang tidak  bernilai.  Sudah  barang tentu  masyarakat  meyakini  bahwa  kebijakan
berupa  peraturan  bupati  dikeluarkan  sebagai  solusi  dalam  hal  ini  yaitu permasalahan stunting.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  berjenis  penelitian  deskriptif.  Metode  penelitian deskriptif  dimaknai  sebagai  prosedur  yang  menganalisis  dengan menjelaskan  serta  menggambarkan  subjek  atau  objek  dalam  penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya 13 . Metode deskriptif merupakan suatu  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  objek, suatu set kondisi ,ssuatu sistem pemikiraan ataupun suatu kelas peristiwa pada  masa  sekarang.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena yang  diselidiki 14 .  Studi  pustaka  adalah  istilah  lain  dari  kajian  pustaka, tinjauan  pustaka,  kajian  teoritis,  landasan  teori,  telaah  pustaka  (literature review),  dan  tinjauan  teoritis.  Penelitian  kepustakaan  adalah  penelitian yang  dilakukan  hanya  berdasarkan  atas  karya    tertulis,  termasuk  hasil penelitian  baik  yang  telah  maupun  yang  belum  dipublikasikan.    Dalam penelitian  studi  literatur,  peneliti  tidak  perlu  ke  lapangan,  mencari responden,  atau  melakukan  eksperimen  di  laboratorium,  dikarenakan semua data yang dibutuhkan ada dalam pada sumber pustaka yang telah dicari untuk dijadikan bahan penelitian 15 . Pada riset pustaka  penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research  design)  akan  tetapi  sekaligus  memanfaatkan  sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian 16 .

## HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN
a.   Penyebab Stunting
Faktor  stunting  tidak  hanya  dikarenakan  oleh  faktor  gizi  buruk  yang dialami  oleh  ibu  hamil  dan  anak  balita  tetapi  juga  banyak  faktor  multi
dimensi diantaranya sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi, status gizi, penyakit menular, kekurangan mikro nutrient dan lingkungan. Pada seribu hari pertama sejak kelahiran merupakan waktu rawan terjadi stunting untuk itu  perlu  dilakukan  upaya  maksimal  sebagai  intervensi  untuk  mengurangi prevalensi kejadian stunting. Beberapa faktor penyebab terjadinya stunting diantaranya adalah; praktik pengasuhan anak yang kurang memperhatikan kesehatan, termasuk masih rendahnya tingkat pengetahuan ibu mengenai kesehatan  dan  gizi  sebelum  masa  kehamilan  dan  pada  masa  kehamilan serta  setelah  melahirkan.  Dari  sisi  kesediaan  fasilitas  kesehatan  di Indonesia bagi ibu hamil adalah masih terbatasnya layanan kesehatan ibu hamil pada ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), terbatasnya layanan Post Natal Care dan pembelajaran dini  tentang  asupan  yang  berkualitas,  masih  kurangnya  akses  rumah tangga/keluarga  ke  tersediaan  makanan  yang  bergizi,  kurangnya  akses pada air bersih dan sanitasi 17 .
Faktor  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kejadian  stunting  secara langsung  dipengaruhi  oleh  penyakit  infeksi  dan  kurangnya  asupan  yang bergizi  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas.  Faktor  faktor  yang  secara tidak  langsung  mempengaruhi  kejadian  stunting  antara  lain  adalah  faktor sosial ekonomi yaitu pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga. Selain faktor  tersebut  terdapat  faktor  multidimensi  penyebab  kejadian  stunting antara  lain  adalah  terbatasnya  layanan  kesehatan  seperti  layanan kesehatan  ibu  hamil  pada  ANC-Ante  Natal  Care  (pelayanan  kesehatan untuk ibu selama  masa kehamilan), terbatasnya layanan Post Natal Care dan pembelajaran dini tentang asupan yang berkualitas 9 .
b.   Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting
Upaya  pencegahan  stunting  telah  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten Kudus,  khususnya  melalui  penerbitan  Peraturan  Daerah  Kudus Nomor O 9 O Tahun 2021. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022,  terdapat  19  kasus  stunting  di  Kabupaten  Kudus.  Dari  hasil  sampel 659 anak, ditemukan 127 anak  stunting. Pada tahun 2021, angka kejadian
stunting pada sampel 300 anak adalah 17,6. Melihat data tersebut, angka kejadian stunting meningkat sebesar 1,4% pada tahun 2021 hingga 2022 10 . Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Rincian data stunting berdasarkan wilayah kecamatan Kabupaten Kudus No Kecamatan Jumlah stunting 1 Kec. Kaliwungu (Puskesmas Kaliwungu dan Puskesmas Sidorekso) 348 ) 2 Kec. Kota C Kudus V (Puskesmas N Wergu
Wetan, A Puskesmas V Purwosari, dan Puskesmas B Rendeng) 97 3 Kec. C Jati ( Puskesmas V Jati dan
Puskesmas B Ngembal N Kulon) 111 4 Kec. B Undaan (Puskesmas U Undaan J dan Puskesmas U Ngemplak) 231 5 Kec. Y Mejobo (Puskesmas Y Mejobo dan Pukesmas U Jepang) 360 6 Kec. Jekulo ( Puskesmas U Jekulo dan Puskesmas T Tanjungrejo) 149 7 Kec. T Bae (Puskesmas T Bae dan Puskesmas R Dersalam) 82 8 Kec. R Gebog (Puskesmas G Gribig dan Puskesmas G Gondosari) 1.176 9 Kec. R Dawe (Puskesmas E Dawe dan Puskesmas R Rejosari) 626 Sumber: Dinas T Kesehatan T Kabupaten Y Kudus
Implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Peran Desa/ Kelurahan dalam Penanggulangan Stunting Secara Terpadu akan dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten Kudus yaitu :
1.  Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus
2.  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Y (PMD Kabupaten Kudus 3.  Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (DKK)
4.  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,
Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana  (P3AP2KB)
Kabupaten Kudus,
5.  Kepala Desa di Kabupaten Kudus.
Implementasinya kebijakan  tersebut  adalah  pembentukan Tim
Percepatan Pencegahan  Stunting (TPPS) Kabupaten Kudus, Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Kudus.
Analisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Peran Desa/ Kelurahan dalam Penurunan Stunting:

## Tabel 2. Implementasi Kebijakan tentang Stunting
No Pelaku Kebijakan PERBUP No. 9 Tahun 2021 Peran dalam Implementasi Kebijakan 1 Bupati Kudus Menetapkan Peraturan 2 Kepala Y Dinas Y Pemberdayaan Y dan Y Masyarakat (PMD) Perumus Y Peraturan 3 Kepala Y Bappeda Y Kudus 1.  Tim Y Percepatan Pencegahan Y Stunting Kabupaten Y Kudus (TPPS) 19 2.  Tim Y Audit Y Kasus Stunting Y (AKS) Kabupaten Y Kudus 19 4 Kepala Y Dinas Y Kesehatan Y Kabupaten Y Kudus Membuat Y inovasi Y pada program  posyandu Y remaja dan kelas Y stunting 19 5 Kepala Y Dinas Y Sosial Y P3AP2KB Kabupaten Y Kudus Menjadi Y penggerak Y Tim
Pendamping Y Keluarga Y (TPK) di Y Kabupaten Y Kudus dan Y membentuk Y Data informasi Y Keluarga Berencana (DAIKEREN) 19 6 Kepala Y Desa Membentuk Y Konvergensi Pencegahan Y Stunting Y
(KPS), Y Rumah Y Desa Sehat Y (RDS), Y dan Y Kader
Pembangunan Y Manusia
(KPM) 19 .

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Bupati  Kudus  bersama  dengan  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  dan Masyarakat  (PMD)  menetapkan Peraturan Bupati Nomor  9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/  Kelurahan  dalam Penurunan Stunting secara Terintegrasi bersama,  merujuk  peraturan  tersebut  dibentuk    Tim Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Kudus Y (TPPS)  dan Tim Audit Kasus Stunting (AKS) Kabupaten Kudus  yang  menjadi  salah  satu
pioner bagian tersebut  adalah  Kepala Bappeda Kudus,  kemudian Kepala
Dinas  Kesehatan Kabupaten Kudus  bertugas  membuat  inovasi  upaya pencegahan  stunting  melalui  program posyandu remaja dan kelas stunting. V Kepala Dinas Sosial  P3AP2KB Kabupaten Kudus bertugas menjadi penggerak Tim Pendamping Keluarga  (TPK)  di  seluruh  wilayah
Kabupaten  Kudus  dan  membentuk  Data  Informasi  Keluarga  Berencana (DAI KEREN). Kemudian Kepala Desa bertugas  membentuk Konvergensi Pencegahan  Stunting  (KPS),  Rumah  Desa  Sehat  (RDS),  dan  Kader Pembangunan Manusia (KPM).

## Saran
a.  Pelaksanaan  Peraturan Presiden  Nomor 42  Tahun 2013  perlu dilakukan  dengan  koordinasi  yang  kuat  pada  tingkat  pusat  dan diperlukan peraturan teknis dan non teknis yang jelas sehingga dalam pelaksanaan  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  tidak  terjadi multitafsir.  Sosialisasi  dan  advokasi  informasi  harus  dilakukan  oleh departemen sebagai pelaksana teknis kepada pemangku kepentingan lintas  industri  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  pada  tingkat  yang sama.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  yang  bersifat  holistik  dan saling terintegrasi
b.  Perlu  adanya  kebijakan  dalam  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi secara  berkala  terhadap  akses  terhadap  makanan  bergizi,  air  bersih dan sanitasi.
c.  Memperkuat  pemantauan  gizi  masyarakat  untuk  memastikan identifikasi dini masalah gizi yang terjadi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kementerian  Kesehatan.  2018.  Situasi  Balita  Pendek  (Stunting)  di Indonesia. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan ISSN 2088- 270 X
2. UNICEF. Improving child nutrition:The achievable imperative for global progress. New York: UNICEF; 2013.
3. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Peran Desa/Kelurahan  Dalam  Penurunan  Stunting  Secara  Terintegrasi.” JDIH  BPK  Republik  Indonesia.  Last  modified  2022.  Accessed November 5, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188186/perbup-kab-kudus- no-9-tahun-2021
4. Kementerian  Kesehatan.  2018.  Situasi  Balita  Pendek  (Stunting)  di Indonesia. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan ISSN 2088- 270 X
5. Haryani, Siti, D. (2021). Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat  Dengan  Komunikasi  Informasi  Dan  Edukasi  Di  Wilayah Desa  Candirejo  Kecamatan  Ungaran  Barat  Kabupaten  Semarang. Jurnal Pengabdian Kesehatan, 4(1), 30 –39.
6. Rahayu, C. & A. Y. S. (2020). Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru “New Normal” Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di  Kabupaten  Pandeglang.  Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia  : Jkki, 09(03), 136 –146.
7. Nurkharistna,  M.,  Jihad,  A.,  Ernawati,  E.,  Nugroho,  H.  A.,  Aisah,  S., Rejeki,  S.,  Setyowati,  D.,  &  Novitasari,  N.  (2021).  Cegah  Stunting Berbasis  Teknologi  ,  Keluarga  ,  Dan  Masyarakat.  Saluta:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 31 –36.
8. Rafly  Henend  Pratama,  Detiya  Ramadhani,  Anggi  Atma  Yohana, Aisyah Faradilla, Aulia Putri Anggraini, Reza Safitri, Olyvia, Alfin Piter Paturahman,  Aditya  Syahputra,  Muhammad  Alif  ,Upaya  Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting, IJOSC, Agustus Vol 2 No 2 (2022)
9. Kementerian  Kesehatan.  2018.  Cegah  Stunting  itu  Penting.  Warta KESMAS Edisi 02122018
10. Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.  “Hasil  Survei  Status  Gizi
Indonesia (SSGI) 2022” (2023): 1–7 11.  Media  Center  BKKBN.  2024  Kudus  Menuju  Zero  Stunting  di  2024. Diakses tanggal 28 Febuari 2024 https://www.bkkbn.go.id/posts/b965b98d-fcfa-4554-abef- 388e7c055d68-kudus-menuju-zero-stunting-di-2024
12.  Biro  Komunikasi  dan  Pelayanan  Publik,  Kementerian  Kesehatan RI.2023. Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%.
25 Januari 2024 https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke- 216-dari-244/
13. ____“Peraturan  Bupati  Nomor  9  Tahun  2021  Tentang  Peran Desa/Kelurahan  Dalam  Penurunan  Stunting  Secara  Terintegrasi.” JDIH  BPK  Republik  Indonesia.  Last  modified  2022.  Accessed November 5, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188186/perbup-kab-kudus- no-9-tahun-2021
14.  Wantu, F. M. & J. H. (2020). Model Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting Di Desa Suka Makmur
Kecamatan  Patilanggio  Kabupaten  Pohuwato.  Jurnal  Pengabdian Hukum & Humaniora, 1(1), 1 –12.
15.  Andarwulan, S., Iswati, R. S., Rihardini, T., & Anggraini, D. T. (2020). Penerapan  Teknologi  Deteksi  Dini  Stunting  Sebagai  Upaya Peningkatan Status Gizi Anak Di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya. Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 1(3), 364 –374.
16.  Kustin. (2021). Peningkatan,,Pemberdayaan Keluarga,,Dalam Upaya Pencegahan Stunting,,Melalui Taman,,Gizi Di Kelurahan Sumbersari Kabupaten  Jember.  Indra:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, 2(1), 30 –36.
17.  Lestari,  A.,  &  Hanim,  D.  (2020).  Edukasi  Kader  Dalam  Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Mondokan Kabupaten  Sragen.  Agrihealth:  Journal  Of  Agri-Food,  Nutrition  And Public Health, 1(1), 7 –13.
18.  Saputri,  R.  A.  (2019).  Upaya  Pemerintah  Daerah  Dalam Penanggulangan  Stunting  Di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2(2), 152 –168.
19.  Bupati Kudus. Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/153/2022 Tentang Pembentukan  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  Kabupaten Kudus. Indonesia: JDIH Kabupaten Kudus, 2022
20.  Bappeda Kabupaten Kudus. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  Penelitian  Dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 Tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten  Kudus  Tahun  2022-2024.  Indonesia:  Dinas  Sosial P3AP2KB Kudus, 2022.
21.  ____Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  40  Tahun  2022  Tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa Tahun Anggaran 2023. Indonesia: JDIH Kabupaten Kudus, 2022
22. ____“Peraturan  Bupati  Nomor  9  Tahun  2021  Tentang  Peran Desa/Kelurahan  Dalam  Penurunan  Stunting  Secara  Terintegrasi.” JDIH  BPK  Republik  Indonesia.  Last  modified  2022.  Accessed November 5, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188186/perbup-kab-kudus- no-9-tahun-2021
23.  Awaludin.  (2017).  Analisis  Bagaimana  Mengatasi  Permasalahan Stunting Di Indonesia ? Public Health Nutrition, 60