EVALUASI INPUT KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN SIAK
Wazni 1) , Zulfa Harirah MS 2) , dan Ramlan Darmansyah 3)
1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Riau
1,2,3 Jl. HR. Soebrantas km 12.5 Panam, Pekanbaru E-mail : wazni@lecturer.unri.ac.id 1) , zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id 2) , ramlan.darmansyah0367@student.unri.ac.id 3)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengevaluasi  input  kebijakan  pariwisata  di  Kabupaten  Siak  yang  mengusung pengembangan  pariwisata  berbasis  kearifan  lokal.  Ide  dasar  dari  tulisan  ini  berangkat  dari  kegelisahan  dalam  mengamati fenomena  pengembangan  pariwisata  berbasis  kearifan  lokal  yang  dianggap  kuno,  tidak  menarik  dan  tertinggal.  Terlebih dalam  era  globalisasi,  kekhawatiran  akan  pudarnya  kearifan  lokal  yang  dikelilingi  oleh  budaya  barat  dan  budaya  lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi kearifan lokal. Namun berbeda yang terjadi di Kabupaten Siak, kearifan lokal justru menjadi daya tawar dalam kebijakan pariwisata. Sehingga menjadi penting untuk melacak penguatan kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata Kabupaten Siak dari sisi input kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan  studi  kasus.  Melalui  teori  evaluasi  kebijakan  Stufflebeam,  penelitian  ini  fokus  untuk  menganalisis input evaluation mengingat  aspek  input  menjadi  kunci  kesuksesan  sebuah  kebijakan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kebijakan  pengembangan  pariwisata  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dukungan  input  kebijakan  berupa  sumber  daya  manusia, sarana  dan  prasarana,  rencana  strategis  pengembangan  pariwisata  serta  dukungan  anggaran.  Di  Kabupaten  Siak,  sumber daya manusia yang bekerja pada Dinas pariwisata masih terbatas secara kualitas dan kuantitas. Pengembangan pariwisata di Kabupaten  Siak  juga  dihadapkan  pada  situasi  belum  optimalnya  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  komunikasi  dan informasi  sebagai  salah  satu  sarana  pemasaran  dan  promosi  pariwisata.  Dilihat  dari  regulasi,  Kabupaten  Siak  memiliki keunggulan  regulasi  melalui  visi  daerah  yang  berorientasi  pada  kebudayaan  dan  pariwisata,  tersedianya roadmap kebudayaan  melayu  dan  PERDA  yang  mengatur  tentang  bahasa  dan  pakaian  melayu.  Sedangkan  dari  aspek  pendanaan, penyerapan  anggaran  pada  Dinas  Pariwisata  masih  belum  maksimal  disebabkan  oleh  keterbatasan  sumber  daya  aparatur yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Pariwisata,  Kearifan Lokal,  Budaya Melayu,

## 1. PENDAHULUAN
Kekayaan  kultural  Kabupaten  Siak  menjadi  daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Hal itu terlihat dari jumlah wisatawan yang datang di Kabupaten Siak selalu bertambah.  Interaksi  antar  pelaku  pariwisata  merupakan modal  utama  dalam  pengembangan  pariwisata  berbasis budaya melayu. Pada dasarnya konsep wisata berbudaya melayu  merupakan  mengintegrasikan  nilai  keislaman kedalam  seluruh  aspek  kegiatan  wisata.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  budaya  melayu  menjadi  budaya  yang begitu  erat  disandangkan  dengan  agama  Islam. Pariwisata berbudaya melayu diwujudkan dalam berbagai  sektor,  seperti  busana  melayu,  permainan rakyat,  rumah  makan,  transportasi,  dll.  Nilai  halal  dan haram  menjadi  tolak  ukur  utama  bagi  setiap  pelaku pariwisata.
Kajian  mengenai  kearifan  lokal  dan  pariwisata bukanlah  hal  baru  yang  belum  pernah  diteliti sebelumnya.  Kearifan  lokal  merupakan  warisan  budaya secara turun temurun, namun saat ini mulai pudar akibat tergerus  arus  budaya  globalisasi  (Hariyanto,  2015). Beberapa  penelitian  lain  telah  berupaya  memetakan keterkaitan  antara  kearifan  lokal  dan  pengembangan pariwisata.  Harus  diakui  bahwa  budaya  dan  kearifan
lokal  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah  dapat  menjadi potensi  unggulan  pariwisata  (Rahmi,  2016).  Setiap daerah tentu saja berkepentingan dalam memajukan daya tarik wisata karena mampu menggerakkan ekonomi lokal yang bersifat kerakyatan (George, 2010). Pada saat yang sama,  merawat  kearifan  lokal  juga  menjadi  upaya  untuk menjaga aset-aset wisata (Bullen & Love, 2011).
Pariwisata  berbasis  budaya  cenderung  menjual karakteristik  khas  dari  bentuk  dan  fungsi  bangunan bersejarah. Namun persoalan di beberapa kawasan wisata berbasis  cagar  budaya  adalah  masalah  kerusakan  fisik (Sahubawa,  Antariksa,  &  F.Usman,  2010).  Selain  faktor kondisi fisik, kondisi lingkungan di sekitar tempat wisata juga  berpengaruh  dalam  mendukung  daya  tarik  wisata (Shankar, 2015). Sehingga keterlibatan semua stakeholders  baik  Pemerintah,  Swasta  dan  masyarakat mutlak dibutuhkan dalam pengembangan wisata (Caraba, 2011).  Termasuk  kaitan  antara  kearifan  lokal  dan kebijakan  publik.  Pentingnya  kebijakan  publik  yang melindungi  “kekhasan  kearifan  lokal”  perlu  dilakukan agar  tidak  berbenturan  dengan local  wisdom (Sumada, 2017).
Persaingan  di  era  global  yang  semakin  ketat menjadikan identifikasi terhadap semua faktor daya tarik
wisata  penting  untuk  dilakukan  (Adi  &  Saputro,  2017). Pada  tataran  praktik  banyak  ditemui  realita  bahwa pariwisata  berbasis  kearifan  lokal  masih  sangat  terbatas untuk  dipromosikan.  Penyebabnya  beragam,  mulai  dari kinerja implementator belum maksimal, pendekatan top- down yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat,  hingga  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan politik yang justru menghalangi pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal (Jupir, 2013).
Kultur  masyarakat  memiliki  pengaruh  terhadap perkembangan  wisata  di  daerahnya.  Pengembangan pariwisata  yang  baik  tidak  hanya  berorientasi  pada keuntungan  semata,  melainkan  perlu  menaruh  perhatian besar  pada  budaya  setempat  (Karim,  2010).  Dalam  era globalisasi, subjek kearifan lokal perlu dilindungi namun tetap  mampu  mengakomodasi  tuntutan  globalisasi ekonomi  (Irianto,  2016).  Kekhawatiran  terhadap  subjek kearifan  lokal  dapat  mengalami  modifikasi  budaya, dimana  barang-barang  budaya  menjadi  komoditas  yang diperjual  belikan  melalui  industri  budaya  sehingga dikemas  berbeda  dari  nilai-nilai  kearifan  lokal  aslinya (Suneki, 2012).
Di  era  modernisasi  saat  ini,  keberagaman  daya  tarik wisata  dapat  disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman, salah satunya adalah dengan menyajikan beragam atraksi wisata  yang  mendukung  eksistensi  dan  keunikan  dari sebuah  tempat  wisata  (Rogerson  &  Merwe,  2016). Atraksi wisata yang ditampilkan dapat dipadukan dengan kearifan lokal sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat  sekitar.  Sehingga  diperlukan  inovasi  dan kreativitas  yang  menunjukkan  kekhasan  yang  dapat membedakan  dengan  tujuan  wisata  daerah  lainnya (Bialostocka, 2014).
Selain penelitian diatas, penelitian lain yang mencoba menyoroti  pariwisata  di  Kabupaten  Siak  juga  telah banyak  dilakukan.  Penelitian  sebelumnya  tentang pariwisata  di  Kabupaten  siak  lebih  diarahkan  pada branding “Siak the Truly Malay” .  Salah  satunya  adalah penelitian  yang  membuktikan  bahwa  kegiatan branding ditujukan untuk memperkenalkan Local Branding “Siak the  Truly  Malay” (Artis,  2016).  Strategi  dalam mempromosikan city  branding tersebut  tertuang  dalam event-event  pariwisata  berbudaya  melayu  (Rosadi  & Medayanti,  2019),  memasarkan  objek  dan  produk budaya  melayu  melalui  berbagai  saluran  komunikasi baik  situs  online,  media  elektronik,  koran  lokal  dan publikasi lainnya (Salam & Nurjanah, 2019).
Kekayaan  kultural  yang  dimiliki  masyarakat  Riau menjadi daya tarik  sendiri bagi para  wisatawan. Melalui budaya  melayu  yang  sarat  dengan  nilai  lokal  dan keislaman,  pariwisata  di  Riau  memiliki  kekhasan  dan keunikan  di  bandingkan  daerah  lain.  Di  sisi  lain, derasnya  arus  globalisasi  justru  tetap  menjadikan Kabupaten  Siak  bertahan  dengan  kearifan  lokalnya.  Di titik inilah urgensi penelitian ini dilakukan.
Tidak  mudah  menghadirkan  sebuah  kebijakan  yang bisa  diharapkan  membawa  dampak  yang  diinginkan  di masyarakat,  mengingat  bervariasinya  tuntutan  yang
harus  diakomodir  dalam  sebuah  kebijakan.  Kebijakan publik  dituntut  untuk  menyatu  dengan  kearifan  lokal yang  ada  di  masyarakat.  Kearifan  lokal  merupakan  nilai yang  diaktualisasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan mencerminkan  jati  diri  masyarakat.  Harus  diakui  bahwa kearifan  lokal  menjadi “local  genius ”  yang  menjadi kekayaan  luar  biasa  suatu  bangsa.  Sehingga  tak  heran jika  kearifan  lokal  tidak  semata-mata  dijunjung  sebagai upaya  menjaga  keharmonisan  hubungan  manusia  tetapi juga  sebagai  sebuah  simbol  pengabdian  kepada  sang pencipta.
Dalam era demokratisasi,  pro dan kontra atas sebuah kebijakan  adalah  lumrah  adanya.  Sebab,  demokrasi menyediakan  ruang  bagi  siapa  saja  untuk  melakukan kontrol  atas  berjalannya  kekuasaan.  Dalam  banyak  hal sistem demokratis memang tumbuh dengan implementasi good  governance .  Dalam  hal  ini,  kesejajaran  ide keduanya  dapat  dilihat  dari  perlunya  menghadirkan aspek  partisipasi,  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam relasi antara rakyat dalam pelaksanaan good governance (Santoso, 2010). Sehingga tata kelola kebijakan dapat di jabarkan sebagai kebijakan yang lahir dibuat pemerintah adalah dari rakyat dan untuk rakyat.
Kebijakan publik niscaya membentuk lingkungannya sebagai  sebuah  sistem,  baik  sosial,  ekonomi  politik  dan budaya.  Hubungan  timbal  balik  antara  kebijakan  dan lingkungan  terjadi  ketika  kebijakan  menyalurkan masukannya pada lingkungan sekitar dan pada saat yang sama  atau  saat  yang  lain  lingkungan  juga  membatasi perilaku  pembuat  kebijakan.  Ini  menunjukkan  simbiosis mutualisme  antara  kebijakan  dan  lingkungan  sekitar. Menurut  Robert  Eyestone,  kebijakan  publik  merupakan hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya  (Alam,  2012). Lingkungan  kebijakan terdiri dari dua variabel yaitu variabel kebudayaan politik dan variabel sosial ekonomi.
Pada  dasarnya  pengembangan  pariwisata  saat  ini telah  mengalami  pergeseran  ke  arah  pariwisata  yang berbasis  komunitas  dan  bersandar  pada  nilai  kearifan lokal. Namun di sisi lain, pembangunan pariwisata tidak akan pernah terlepas dari tuntutan dan mobilitas regional, nasional  hingga  global.  Dalam  era  globalisasi  saat  ini, semboyan  “ think  globally  act  locally ”  dapat  menjadi jurus  ampuh  menghadapi  tantangan.  Dimana  berfikir secara global namun bertindak secara lokal akan menjadi benteng diri agar tidak terbawa arus kemajuan yang bisa saja menyesatkan.
Kenyataan  dalam  melakukan  upaya  pelestarian budaya  di  era  globalisasi  masih  menyisakan  banyak kendala.  Secara  kasat  mata  barangkali  pariwisata meningkatkan jumlah wisatawan asing namun di sisi lain ada kearifan lokal yang mulai tergerus. Salah satu contoh terjadi  di  Bali,  dimana  sektor  pariwisata  sudah  terbukti mampu  mendongkrak  dan  menjadi  penggerak  roda perekonomian masyarakat Bali. Namun di sisi yang lain, dampak dari pengembangan pariwisata tersebut menyebabkan  Bali  menjadi  bebas  (Balquini,  2010). Dilihat  dari  sisi  internal,  rasa  cinta  dan  bangga  terhadap
budaya  asli  masih  rendah.  Hal  ini  menjadi  salah  satu penyebab  kearifan  lokal  tidak  dapat  bersaing  dengan budaya lain. Sedangkan sisi eksternal banyak dipengaruhi  oleh  media  dan  semakin  mewabahnya budaya  modern  dari  luar  yang  merasuk  ke  sendi-sendi masyarakat.
Pariwisata  berbasis  sejarah  dan  budaya  berbeda dengan  wisata  yang  menyuguhkan  panorama  perairan laut  kepulauan  bak  sepenggal  surga  dunia.  Destinasi wisata  dengan  sejuta  keindahan  alam  baik  dataran maupun  lautan  selalu  menjadi  primadona.  Hal  ini  tentu saja  menyisakan  pekerjaan  rumah  bagi  wisata  berbasis sejarah  dan  budaya  lokal  untuk  segera  berbenah. Ditengah  pusaran  arus  globalisasi  yang  menuntut  serba canggih  dan  menarik,  maka  wisata  sejarah  dan  budaya bisa  jadi  tidak  menarik  jika  tidak  dikelola  dengan  bijak. Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  berhasrat  untuk  melacak eksistensi  kearifan  lokal  pada  kebijakan  pariwisata  di Kabupaten Siak di tengah arus globalisasi. Perlu ditelisik lebih  dalam  bagaimana  dukungan  input  mempengaruhi eksistensi  dari  budaya  melayu  itu  sendiri  bertahan  dan menjadi kekuatan dalam merumuskan kebijakan pariwisata Kabupaten Siak.

## 2. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu:
1. Cakupan  permasalahan  tulisan  ini  terletak  pada eksistensi kearifan lokal pada kebijakan pengembangan pariwisata menemui tantangan pada era globalisasi.  Oleh  sebab  itu,  evaluasi  input  kebijakan menjadi  penting  untuk  dianalisis  mengingat  eksistensi budaya melayu akan dipengaruhi oleh dukungan input kebijakan
2. Batasan-batasan penelitian ini hanya berfokus pada sisi input  dengan  melacak  sumber  daya  manusia,  sarana dan  prasarana  dan  rencana  strategis  pengembangan pariwisata  serta  dukungan  anggaran  yang  ada  untuk menyukseskan  pelaksanaan  kebijakan  pariwisata  di Kabupaten Siak.
3. Rencana  hasil  yang  didapatkan  akan  diarahkan  untuk menemukan  bagaimana  kondisi  real  sumber  daya manusia  yang  ada  pada  pengembangan  pariwisata  di Kabupaten  Siak  sehingga  menjadi  dukungan  atau justru  menjadi  penghambat  pelaksanaan  kebijakan. Selain itu tulisan ini juga akan menghasilkan elaborasi temuan  dari  sisi  rencana  strategis  pemerintah  dan anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pelaksanaan kebijakan  pengembangan  pariwisata  berbasis  kearifan lokal.

## 3. BAHAN DAN METODE
Pada  bagian  ini  akan  disajikan  kerangka  teori sebagai  bahan  kajian  dan  metode  penelitian  yang digunakan sebagai berikut:

## 3.1 Evaluasi Kebijakan CIPP
Seringkali  kebijakan  publik  dikaji  hanya  karena kebijakan tersebut dinilai bermasalah di  permukaan atau terbukti mempunyai masalah pada prosesnya perumusannya, atau implementasinya bahkan evaluasinya.  Penelitian  kebijakan  publik  memiliki kecenderungan  untuk  mengonfirmasi  runtutan  proses teknis  dan  prosedural  dengan  fakta  di  lapangan  sebagai justifikasi  bahwa  kebijakan  publik  tersebut  bermasalah. Padahal,  kebijakan  publik  adalah  sebuah  kajian  yang punya  dimensi  luas,  dapat  dilihat  dari  kacamata  politis, antropologi,  sosiologis  dan  ekonomis.  Sehingga  perlu melihatnya  dari  banyak  sisi  ketimbang  sisi  administrasi dan yuridisnya saja.
Pembahasan  mengenai  permasalahan  publik  pun tidak  ada  habisnya  karena  setiap  individu  memiliki kepentingan  yang  berbeda-beda.  Kepentingan  yang berbeda-beda  tersebut  membuat  pihak-pihak  yang berkepentingan ( stakeholders ) bersuara dan ikut “menitipkan” suaranya. Proses tawar-menawar ( bargaining )  antar  aktor  pembuat  kebijakan  dengan menggunakan  kebebasan  dan  kewenangannya  bukan  hal yang  tabuh  untuk  dilakukan,  dan  bahkan  kebebasan  dan kewenangan tersebut sering disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan  kepentingan  rakyat,  melainkan  untuk kekuasaan ( power ) (Anggara, 2014) .
Harus  diakui  bahwa  kebijakan  publik  adalah  tata kelola publik, bukan sekadar tata kelola negara. Sehingga tata kelola atau governance merupakan proses yang akan berkenaan dengan sistem politik yang dianut oleh sebuah negara  dan  bagaimana  negara  bertindak  dalam  aturan main  yang  telah  dibuat.  Indonesia  adalah  salah  satu negara  yang  mengalami  proses  demokratisasi  dalam sistem politiknya. Pada saat yang sama berlangsung pula perubahan  besar  terhadap  tata  kelola  pemerintahannya. Sehingga  keduanya  hadir  dalam  momentum  yang  relatif hampir bersamaan.
Dalam  proses  evaluasi  kebijakan  publik  tentu  tidak dapat  dilepaskan  dari  standar  penilaian  tertentu  yang menjadi  pedoman  dalam  mengevaluasi  kebijakan Pengembangan  beberapa  indikator  dalam  evaluasi kebijakan  dimaksudkan  untuk  menghindari  timbulnya bias  serta  sebagai  pedoman  ataupun  arahan  bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi tolak ukur  dalam  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  suatu kebijakan  publik.  Bahwasanya  evaluasi  memberi informasi  yang  valid  dan  dapat  dipercaya  mengenai kinerja  kebijakan,  yaitu  seberapa  jauh  kebutuhan,  nilai, dan  kesempatan  telah  dapat  dicapai  melalui  tindakan publik.  Dapat  dikatakan  bahwa  evaluasi  merupakan tahap  akhir  dari  proses  kebijakan  sebelum  kebijakan dihentikan atau dikaji ulang (Abidin, 2012).
Salah  satu  model  evaluasi  kebijakan  adalah  model CIPP  yang  dikemukakan  oleh  Stufflebeam.  Stufflebeam menjelaskan  bahwa  evaluasi  kebijakan  merupakan  “ a study design and conducted to assist some audience and to asses an object’s merit and worth ”  Salah  satu  model evaluasi kebijakan adalah model CIPP yang
dikemukakan oleh Stufflebeam. Stufflebeam
menjelaskan  bahwa  evaluasi  kebijakan  merupakan  “ a study design and conducted to assist some audience and to asses an object’s merit and worth ”. Dalam kajiannya mengenai  evaluasi,  Stufflebeam  mengajukan  pandangan mengenai  model  CIPP  yang  merupakan  singkatan  dari context evaluation, input evaluation, process evaluation, and  product  evaluation. Model  CIPP  ini  merupakan pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan.
“......  CIPP  stands  for  evaluations  of  an entity’s  context,  input,  process,  and  product.  Context evaluation assess needs, problems, assets and opportunities  to  help  decisions  makers  define  goals  and priorities  and  help  broader  group  of  user  judge  goals, priorities  and  outcomes.  Input  evaluations  assess alternative  approaches,  competing  action  plants  and budgets  for  their  feasibility  and  potential  cost- effectiveness  to  meet  targeted  needs  and  achieved goals..”
Awalnya model CIPP digunakan untuk mengevaluasi program  pendidikan.  Namun  hingga  kini,  model  CIPP telah  digunakan  untuk  menganalisis  berbagai  bidang kajian.  Ruang  lingkup  model  CIPP  terdiri  atas  4 komponen, yaitu context, input, process, and product . Dalam  tulisan  ini,  penulis  akan  fokus  pada  evaluasi input  sebab  menjadi  faktor  penentu  keberhasilan pelaksanaan  sebuah  kebijakan.  Evaluasi  input  bertujuan untuk  memberikan  informasi  dalam  memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Melalui evaluasi input, maka akan  diperoleh  gambaran  mengenai  sumber  daya  dan strategi  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan. Informasi  tersebut  akan  bermanfaat  dalam  menunjang terwujudnya  efektifitas  sebuah  program  kebijakan. Evaluasi input memberikan gambaran dalam menentukan sumber  daya  yang  ada,  alternatif  yang  dapat  diambil, rencana serta strategi yang harus digunakan.
Komponen  evaluasi  masukan  ini  terdiri  atas:  a) sumber  daya  manusia,  b)  sarana  dan  prasarana  serta sumber daya pendukung lainnya, c) dana atau anggaran, d) prosedur dan aturan yang diperlukan

## 3.2 Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  yang lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi   dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan  di    lapangan  atau  data-data  yang  ditemukan. Metode  kualitatif  adalah  cara  mengkaji  kualitas-kualitas kehidupan keseharian yang mencakup rentang luas, yaitu
from  life’s  action  and  narratives  to  its  sign, circumstances  and  sense  of  reality. Melalui  pendekatan studi  kasus,  penelitian  ini  berusaha  menggambarkan, menjelaskan  dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa, aktivitas,  kepercayaan,  persepsi  dan  pemikiran  secara individual dan kelompok.
Dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  berbagai  data yang  diperoleh  melalui  pengamatan  yang  saksama, mencakup  deskripsi  dalam  konteks  yang  detail  disertai hasil  wawancara  yang  mendalam  dan  hasil  analisis dokumen. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh langsung  dari  informan  penelitian  dengan  proses wawancara  yang  dijadikan  objek  penelitian.  Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan  teknik purposive .  Penelitian  ini  dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi.
Hal  terakhir  yang  dilakukan  adalah  analisis  data terhadap  temuan  substantif  maupun  temuan  formal. Analisis  data  menjadi  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi  kode/tanda,  dan  mengategorikan  data  sehingga diperoleh temuan yang sesuai dengan masalah yang ingin dijawab.  Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan dan  dokumentasi,  dengan  cara  mengorganisasikan  data ke  dalam  kategori,  menjabarkannya  ke  dalam  unit-unit, melakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  memilih mana  yang  penting  untuk  dipelajari  dan  membuat kesimpulan.  Dengan  begitu,  data  akan  mudah  dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

## 4. PEMBAHASAN
Perkembangan  zaman  dan  masuknya  arus  globalisasi telah  membawa  pertumbuhan  dan  perkembangan  pada berbagai  sektor.  Salah  satu  pengaruh  yang  nyata dirasakan  ialah  daerah  yang  terkenal  dengan  budaya tradisional  melayu  yaitu Kabupaten Siak. Pada awalnya, budaya  melayu  menjadi  dasar  dalam  melaksanakan aktivitas  masyarakat  baik  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan pembangunan.  Masyarakat  setempat  masih  memegang adat istiadat seperti  tidak  membangun rumah  yang lebih tinggi  dibandingkan  istana  dan  mempertahankan  atap “Salaso  Jatuh  Kembar”.  Namun  seiring  waktu,  aspek modernitas  semakin  menggiurkan    hingga  mengaburkan unsur budaya melayu (Putra & Astuti, 2017).
Meskipun  demikian,  promosi  mengenai  budaya melayu  yang  lekat  dengan  Kabupaten  Siak  tidak  dapat begitu  saja  dihilangkan.  Justru  dalam  pengembangan pariwisata,  Kabupaten  Siak  secara  tegas  mengangkat budaya  melayu  sebagai  daya  tarik  wisata.  Terbukti  dari Visi  Kabupaten  Siak  yaitu  “Terwujudnya  Kabupaten Siak  yang  Maju  dan  Sejahtera  dalam  Lingkungan Masyarakat  yang  Agamis  dan  Berbudaya  Melayu  serta Menjadikan  Kabupaten  Siak  sebagai  Tujuan  Pariwisata di Sumatera”.
Kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten Siak  mengacu  pada  UU  No  10  tahun  2009  tentang Kepariwisataan  dan  UU  No  11  Tahun  2010  tentang Cagar Budaya. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang bertujuan untuk menumbuhkan  ekonomi  masyarakat,  maka  Pemerintah Kabupaten  Siak  mendorong  kemajuan  destinasi  wisata untuk  dikunjungi  berbagai  wisatawan.  Dinas  Pariwisata Kabupaten  Siak  merupakan  salah  satu  SKPD  yang menyusun dan menetapkan rencana strategis (Renstra) di bidang pariwisata. Renstra berisi dokumen yang memuat visi  ,misi,  tujuan,  sasaran  kebijakan,  program  prioritas, termasuk juga permasalahan yang sedang dihadapi dunia pariwisata dan penyelesaiannya.
Pengembangan  sektor  pariwisata  Kabupaten  Siak dilaksanakan melalui program-program yang disesuaikan dengan  tantangan  dan  harapan  di  era  pasar  bebas. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak tidak dapat dilepaskan  dari    sumber  daya  manusia  di  Dinas Pariwisata  Siak  sebagai  pelaksana  utama  kebijakan pariwisata Kabupaten Siak.

## 4.1 SDM Dinas Pariwisata Kabupaten Siak
Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengembangan Pariwisata,  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  siak  mengakui bahwa  keterbatasan  utama  mereka  adalah  kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang kepariwisataan dan  latar  belakang  pendidikan  formal  di  bidang pariwisata.  Sumber  daya  manusia  memiliki  peranan penting  dalam  mendukung  pencapaian  keberhasilan sebuah  pembangunan  bangsa.  Secara  sederhana  dapat dikatakan  bahwa,  semakin  tinggi  kualitas  sumber  daya manusia  maka  akan  semakin  besar  peluang  untuk memperoleh keberhasilan di berbagai sektor.
Sumber  daya  manusia  yang  berdaya  saing  tinggi merupakan  salah  satu  kunci  keberhasilan  di  era globalisasi. Salah satu indikator daya saing sumber daya manusia  dilihat  dari  pendidikannya.  Berdasarkan  data dari  Renstra  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Siak  2017- 2021, jumlah  pegawai  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Siak adalah 139 orang, terdiri dari 54 orang PNS dan 85 orang pegawai honorer, seperti pada gambar 1.

## Gambar 1. Komposisi PNS dan Honorer Dinas Pariwisata Kabupaten Siak
Permasalahan  mendasar  yang  dihadapi  adalah  masih terbatasnya  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia pengelola.  Dari  data  diatas,  penjabaran  tingkat pendidikan  untuk  pegawai  yang  berstatus  PNSdan honorer  dapat  dilihat  pada  tabel  1  yang  bersumber  dari Renstra  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Siak  tahun  2017- 2021.  Dari  54  orang  PNS  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Siak, dapat diketahui bahwa pegawai yang berpendidikan SMA/SMK  sederajat  paling  tinggi  komposisinya. Pegawai yang berpendidikan sarjana baik D3 maupun S1 ternyata  bukan  berasal  dari  jurusan  di  bidang kepariwisataan.
Harus diakui bahwa daya saing sumber daya manusia bidang pariwisata di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Negara lain. Rendahnya daya saing tersebut  dapat  dilihat  dari  ketimpangan  antara  proporsi sumber  daya  manusia  di  level  operasional  dengan sumber  daya  manusia  pada  level  manajemen,  pemikir dan  perencana.  Salah  satu  penyebabnya  adalah pendidikan dan keterampilan di SMK maupun universitas lebih  memprioritaskan pada pelatihan praktis dibandingkan  dengan  pembekalan  keilmuan  guna menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  berkompetensi tinggi.
Hal ini tentu saja menjadi kendala yang sangat berarti dalam  mengembangkan  pariwisata  di  dinas  Pariwisata sebagai  pelaksana  kebijakan  pariwisata.  Sedangkan  85 orang  tenaga  honorer,  hanya  beberapa  pegawai  yang menduduki  tugas  sebagai  administrasi  kantor  yang berpendidikan D3. Sisanya berpendidikan mulai dari SD, SMP  dan  SMA.  Ini  menunjukkan  bahwa  dalam  hal pendidikan  tenaga  honorer  di  Dinas  Pariwisata  juga memiliki  pendidikan  yang  minim,  seperti  terlihat  pada tabel 1.

## Tabel 1. Tingkat Pendidikan PNS di Dinas Pariwisata Kabupaten Siak
Beberapa catatan dalam pengembangan  sumber  daya pariwisata yang masih menjadi pekerjaan rumah di Dinas Pariwisata adalah
1. Kualitas  dan  kuantitas  SDM  bidang  pariwisata masih belum mencukupi
2. Kebutuhan  SDM  dalam  rangka  pembangunan pariwisata  pada  jangka  pendek,  menengah  dan jangka  panjang  masih  belum  teridentifikasi  dengan baik
No Pendidikan Jumlah 1 Strata Dua 8 Orang 2 Strata Satu 19 Orang 3 Diploma (D3) 2 Orang 4 SMA/SMK 20 Orang 5 SMP - 6 SD 5 Orang JUMLAH 54 Orang
1 4  11
38 85 Eselon II Eselon III
Eselon IV Pelaksana
Honorer
3. Pengembangan  dan  peningkatan  daya  saing  SDM dalam  menghadapi  tantangan  nasional,  regional maupun internasional belum maksimal
4. Kebijakan  pemerintah  dalam  pengembangan  SDM pariwisata belum sinkron

## 4.2 Sarana dan Prasarana
Selain  faktor  sumber  daya  manusia,  keberhasilan pembangunan  kepariwisataan  juga  ditentukan  oleh sarana  prasarana,  ketersediaan  fasilitas  teknologi informasi  yang  sesuai  dengan  tuntutan  zaman,  serta dukungan  finansial,  kemitraan  dan  kelembagaan.  Pada praktiknya, pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak menghadapi  beberapa  kendala  dalam  hal  sarana  dan prasarana,  diantaranya  yaitu  terbatasnya  sarana  dan prasarana  di  daerah  tujuan  wisata,  seperti  galeri,  taman, budaya dan gedung kesenian yang belum fungsional.
Pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Siak  juga dihadapkan  pada  situasi  belum  optimalnya  kesiapan pemerintah  untuk  bersaing  di  pasar  global.  Hal  itu dibuktikan  dengan  minimnya  pemanfaatan  kemajuan teknologi  komunikasi  dan  informasi  sebagai  salah  satu sarana  pemasaran  dan  promosi  pariwisata.    Sehingga berpengaruh pada kualitas dan kuantitas jumlah investasi di  bidang  pariwisata  yang  masih  rendah.  Berikut disajikan  tabel  kebutuhan  sarana  dan  prasarana berdasarkan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP)  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Siak tahun 2018.

## Tabel 2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana umum Pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak
Sarana & Prasarana Pariwisata Kebutuhan Aksesibilitas - Sarana  alat  transportasi baik  darat  maupun sungai - Prasarana  penghubung  seperti  bandara  dan dermaga
- Kemudahan  transportasi  dalam  informasi rute, jadwal, dan reservasi moda Prasarana Umum - Listrik - Air bersih - Telkom - Pengelolaan Limbah Fasilitas Umum - Keamanan - Perbankan/atm/ money changer
- Parkir
- Rumah Ibadah - Sanitasi Fasilitas Pariwisata - Akomodasi - Rumah makan
- Informasi layanan wisata
- Keimigrasian
- Pusat souvenir
- Papan informasi dan penunjuk arah
- Panggung pagelaran
- Pedestrian
Memang  tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  tantangan yang  harus  dihadapi  dalam  pengembangan  pariwisata masih  ada.  Berdasarkan  data  dari  Dinas  Pariwisata Kabupaten Siak, beberapa tantangan tersebut diantaranya yaitu:
1. Meningkatnya  daya  saing  kepariwisataan  dari daerah lain
2. Investasi  yang  ada  belum  berorientasi  pada pemberdayaan sumber daya lokal
3. Pengaruh  negative  dari  kebudayaan  asing  yang berkembang di masyarakat
4. Infrastruktur dan fasilitas wisata dan ekonomi kreatif belum mendukung
5. Rendahnya dukungan dari organisasi profesi, pelaku kebudayaan dan dunia usaha
6. Terjadinya kesenjangan pembangunan antar kawasan wisata
7. Sinergisitas  antara  eksekutif  dan  legislative  dalam melaksanakan kebijakan pembangunan wisata masih belum optimal dilakukan
4.3 Rencana  Strategis  Pengembangan  Pariwisata Kabupaten Siak
Keragaman tradisi daerah wisata telah menjadikan  Kabupaten  Siak  sebagai  salah  satu  destinasi wisata  yang  kaya  dengan  berbagai  bentuk  dan  dimensi tujuan wisata, seperti seni rupa, seni budaya, pertunjukan dan upacara tradisional. Pengembangan seni, budaya dan tradisi  memiliki  peranan  penting  dalam  meningkatkan apresiasi  masyarakat  terhadap  keragaman  budaya  dan memiliki sikap adaptif terhadap pengaruh budaya global yang  positif  bagi  kemajuan  sebuah  daerah.  Jika  dilihat berdasarkan  hasil  pengukuran  kinerja  sasaran  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Siak  tahun  2018,  keseluruhan indikator  dan  target  kinerja  sasaran  strategis  dinilai “sangat  baik”.  Penilaian  itu  didasarkan  pada  empat sasaran strategis yang ditetapkan.
1. Meningkatnya promosi pariwisata Kabupaten Siak Hal  pertama  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pariwisata selaku pelaku utama pengembangan pariwisata Kabupaten  Siak  adalah  melakukan  promosi  pariwisata. Bukan  saja  bertujuan  untuk  mengenalkan  destinasi pariwisata,  tetapi  juga  sebagai  langkah  menumbuhkan kesadaran  wisatawan  terkait  nilai-nilai  yang  terkandung dalam sebuah objek wisata
Kabupaten  Siak  sudah  memiliki  modal  di  bidang regulasi  dan  program  dalam  melakukan  pengembangan kebudayaan.    Salah  satunya  adalah  melalui  visi  daerah yang  berorientasi  pada  kebudayaan  dan  pariwisata, tersedianya  roadmap  kebudayaan  melayu  dan  PERDA yang mengatur tentang bahasa dan pakaian melayu.
Untuk melihat pencapaian sasaran promosi pariwisata di Kabupaten Siak, dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Pencapaian Sasaran Promosi Pariwisata Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Meningkat nya Promosi Pariwisata Jumlah Wisatawan 220.000 orang 387.038 orang Lama  Tinggal Wisatawan 1 Hari 1 Hari Jumlah PAD Retribusi sektor Pariwisata Rp 1.000.000.0 00 Rp 1.486.262.00 0 Jumlah Event 13 event 11 event Jumlah Promosi  pada media cetak 4 kali 4 kali Jumlah promosi  pada media elektronik 3 kali 3 kali Jumlah kerja sama pariwisata yang terjalin 5 dokumen perjanjian 11 dokumen perjanjian Berdasarkan  tabel  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata
Kabupaten Siak tahun 2018, rata-rata pencapaian kinerja sebesar  100%.  Pencapaian  tersebut  diperoleh  dengan dukungan  dari  kegiatan  pengembangan  jaringan  kerja sama promosi pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata  nusantara  di  dalam  dan  luar  negeri,  serta melakukan pengadaan bahan promosi.
Meskipun  tabel  diatas  menunjukkan  pencapaian promosi  pariwisata  sebesar  100%,  namun  promosi pariwisata  ini  masih  memiliki  banyak  keterbatasan. Selama  satu  tahun,  target  promosi  baik  media  cetak maupun  elektronik  terbilang  sangat  sedikit  hanya  3 hingga 4 kali. Padahal promosi pariwisata di era modern seperti  saat  ini  telah  bergeser  melalui  promosi  digital atau e-tourism .    Promosi  secara  digital  dapat memanfaatkan  website,  media  sosial,  dan  aplikasi lainnya.  Proses  promosi  ini  terbilang  efektif  untuk menyasar  wisatawan  di  era  industry  4.0  yang mengandalkan informasi wisata dari media sosial. Selain itu,  promosi  seperti  ini  terbilang  murah  dibandingkan dengan promosi konvensional.
Namun  promosi  yang  memanfaatkan  teknologi informasi  dan  komunikasi  ini  masih  belum  dapat maksimal  dilakukan  oleh  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Siak.  Hal  itu  diakui  pula  oleh  Bapak  Aris  Darma, S.I.Kom  selaku  Kasubag.  Humas  di  Kantor  Bupati Kabupaten Siak bahwa:
“Promosi  pariwisata  Kabupaten  Siak  masih  belum maksimal  dilakukan.  Hal  itu  dikarenakan  promosi kurang  memanfaatkan  teknologi  informasi  secara
komprehensif  sebagai  sarana  pemasaran  dan  promosi pariwisata.” (Wawancara pada tanggal 12 Juni 2020)
2. Meningkatnya  Daya  Saing  Destinasi  dan  Industri
Pariwisata Pariwisata menjadi salah satu yang mampu meningkatkan  penerimaan  daerah.  Sehingga  wajar  jika daerah  yang  memiliki  potensi  wisata  berusaha  untuk meningkatkan  daya  saing  destinasi  dan  industri pariwisata. Upaya yang dapat  dilakukan untuk menumbuh  kembangkan  industry  pariwisata  adalah dengan  menyiapkan  sarana  akomodasi  yang  memadai, promosi pariwisata, kemudahan perjalanan, mengupayakan  produk  baru  di  objek  wisata  (Walu  & Bagus, 2018).
Berkembangnya  sektor  ini  dapat  membawa  dampak yang  cukup  besar  terhadap  industri  lain  di  sekitarnya, seperti hotel, rumah  makan, biro travel, hingga UMKM. Perilaku  masyarakat  yang  ramah  turis  dan  objek  wisata yang  dikemas  secara  menarik  merupakan  wujud kecerdasan  pariwisata.  Dilihat  dari  daya  saing  destinasi dan  industri  pariwisata  Kabupaten  Siak  dengan membandingkan  capaian  realisasi  dari  target  yang  telah ditetapkan seperti pada tabel 4.
Tabel 4. Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata Jumlah destinasi pariwisata yang baik dan  berdaya saing 5 destinasi 5 destinasi Jumlah industri pariwisata yang baik dan  berdaya saing 10  industri pariwisata 10  industri pariwisata Berdasarkan  tabel  4,  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kabupaten  Siak  tahun  2018,  dapat  diketahui  bahwa sasaran  Dinas  Pariwisata  dalam  meningkatkan  daya saing  pariwisata  dan  industri  pariwisata  menunjukkan capaian  sebesar  100%.  Capaian  daya  saing  pariwisata yang  ditampilkan  oleh  Dinas  Pariwisata  menunjukkan capaian  sangat  baik  yaitu  100%.  Namun  jika  ditelaah kembali,  dari  sekian  banyak  objek  wisata  yang  ada  di Kabupaten  Siak,  ternyata  hanya  5  objek  wisata  yang berdaya  saing  tinggi.  Realita  ini  justru  menunjukkan bahwa sesungguhnya daya tawar objek wisata kabupaten Siak masih banyak yang belum sesuai dengan standar.

## 3. Produktivitas dan Akses Ekonomi Kreatif
Pengembangan  pariwisata  selalu  berkorelasi  dengan pengembangan  ekonomi  kreatif  masyarakat.  Sebagai daerah  yang  menjadi  tujuan  wisata,  hadirnya  karya  seni rupa dan ekonomi kreatif di lokasi objek wisata menjadi sebuah bentuk penguatan sektor pengembangan pariwisata.  Keberhasilan  pengembangan  pariwisata ditentukan oleh dukungan banyak pihak termasuk pelaku seni rupa dan ekonomi kreatif.
Pengembangan  ekonomi  kreatif  yang  dilakukan  oleh Kabupaten  Siak  bekerja  sama  dengan  Badan  Ekonomi Kreatif  (Bekraft)  pusat  dan Bandung  Creative  City Forum (BCCF).  Kerja  sama  ini  penting  mengingat BCCF  merupakan  salah  satu  komunitas  yang  diakui UNESCO  dalam  mengembangkan  ekonomi  kreatif. Sedangkan  Bekraft  juga  tertarik  untuk  mengembangkan ekonomi  kreatif  di  Siak  selain  di  Bandung  dan Bojonegoro.    Ada  sekitar  16  sektor  di  Siak  yang dikembangkan  oleh  pengrajin  Siak.  Pada  tahun  2018, jumlah  produktivitas  dan  pemanfaatan  sarana  prasarana yang  digunakan  sebagai  akses  ekonomi  kreatif  dapat dilihat pada tabel 5.

## Tabel 5. Produktivitas dan Akses Ekonomi Kreatif
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Meningkatnya produktivitas dan akses ekonomi kreatif Jumlah  sarana dan prasarana yang dibangun 5 sarana dan prasarana 5 sarana dan prasarana %  sarana  dan prasarana  yang dimanfaatkan 95% 95% Tabel diatas menunjukkan data mengenai peningkatan  produktivitas  dan  akses  ekonomi  kreatif yang  dilihat  dari  sarana  dan  prasarana  yang  mampu dimanfaatkan.  Pencapaian  ini  dikatakan  sangat  baik sebab  dalam  menjalankan  program  ekonomi  kreatif masyarakat  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  yang telah  disediakan  pemerintah.  Sebagai  salah  satu kabupaten  yang  menjalin  kolaborasi  secara  nasional melalui Bekraf, objek wisata yang ada di Kabupaten Siak memiliki kesempatan untuk memperoleh stimulus dalam mengembangkan  produk  UMKM  agar  dapat  berdaya saing nasional hingga internasional.

## 4.4 Dukungan Anggaran
Pencapaian  sasaran  diatas  tidak  dapat  dilepaskan dari  dukungan  finansial  yang  sudah  dianggarkan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) sebesar Rp 20.936.816.733,- pada tahun 2018. Jumlah ini terdiri  dari  Rp  5.151.502.033,-  yang  digunakan  untuk belanja  tidak  langsung  seperti  gaji  dan  tunjangan pegawai  dan  untuk  belanja  langsung  sebesar  Rp 17.035.314.700,-  yang  digunakan  untuk  membiayai kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pariwisata Kabupaten Siak. Diketahui bahwa program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak terdiri  dari  1  urusan,  3  program  dan  38  kegiatan. Penyerapan  anggaran  pada  Dinas  Pariwisata  masih belum  maksimal  disebabkan  oleh  keterbatasan  sumber daya  aparatur  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  kegiatan, keterbatasan  sarana  dan  prasarana  serta  adanya  kegiatan yang tidak dilaksanakan.

## 5. KESIMPULAN
Eksistensi kearifan lokal pada kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak tidak terlepas dari dukungan input  yang ada.  Berkaca  pada  pesona  pariwisata  yang  ditampilkan di  Kabupaten  Siak,  maka  budaya  melayu  menjadi  daya tarik  utama  pada  pengembangan  pariwisata.  Ditambah lagi  pada  aspek  konteks  masyarakat  setempat  yang mendukung  pelaksanaan  kebijakan  pariwisata  berbasis kearifan lokal. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal di bidang pariwisata Kabupaten Siak masih terbukti eksis di tengah  tuntutan  dan  tantangan  di  era  globalisasi.  Aspek ini  menjadi hal fundamental dari aspek input dan proses yang  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  sebuah kebijakan.  Dukungan  input  tersebut  terdiri  atas  kualitas sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana  yang disediakan  serta  rencana  strategis  pengembangan pariwisata.

## 6. SARAN
Penelitian  mengenai  kebijakan  publik  berbasis kearifan lokal selalu menarik untuk ditelisik.  Agar dapat mengoptimalkan  pengembangan  kebijakan  pariwisata berbasis  kearifan  lokal  Dinas  Pariwisata  perlu  menjalin koordinasi secara intensif dengan Lembaga Adat Melayu Riau selaku pengontrol kebudayaan melayu di Kabupaten Siak. Oleh sebab itu, penelitian ke depan juga perlu  melihat  sinergisitas  antar  lembaga  dalam mendukung  keberhasilan  kebijakan  berbasis  kearifan lokal sebagai bagian dari input kebijakan pengembangan pariwisata.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Abidin, S. Z. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
Adi, S. W., & Saputro, E. P. (2017). Potensi Daya Tarik Wisata  Sejarah  Budaya. Seminar  Nasional  Riset Manajemen  &  Bisnis:Perkembangan  Konsep  dan Riset  e-Business  di  Indonesia ,  (pp.  744-749). Surakarta.
Alam, S. (2012). Analisis Kebiajakan Publik: Kebijakan
Sosial Perkotaan sebagai Sebuah Kajian Implementatif. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 82.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Artis.  (2016).  Branding  "Siak  The  Truly  Malay"  oleh Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Siak. Komunikasiana Vol 1 Nomor 1 , 10-20.
Balquini,  d.  (2010). Pariwisata  Berkelanjutan  dalam Pusaran Krisisi Global. Bali: Udayana Press.
Bialostocka,  O.  (2014).  Using  the  Past  to  Build  the
Future:  A  Critical  Review  of  The  Liberation Heritage  Route  Project  of  South  Africa. Africa Insight 44(2) , 94-107.
Bullen,  P.,  &  Love,  P.  (2011).  Adaptive  reuse  of Heritage Building. Structural Survey 29(5) , 411-421. Caraba,  C.  (2011).  Communist  Heritage  Tourism  and Red Tourism: Concept, Development and Problems. Cina Continents 1(1) , 29-39.
George,  E.  (2010).  Intangible  Cultural  Heritage, ownership,  copyright,  and  tourism. International Journal  of  Culture,  Tourism,  and  Hospitality Research 4(4) , 376-388.
Hariyanto,  L.  O.  (2015). Materi  Paparan  Sadar  Wisata dan  Sapta  Pesona. Bandung:  Dinas  Pariwisata Provinsi Jawa Barat.
Irianto,  A.  M.  (2016).  Komodifikasi  Budaya  di  Era Ekonomi Global Terhadap Kearifan Lokal. Theologia Vol 27 Nomor 1 , 213-236.
Jupir, M. M. (2013). Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis  Kearifan  Lokal  (Studi  di  Kabupaten Manggarai  Barat). Journal  of  Indonesian  Tourism and Development Studies Vol 1 No 1 , 28-36.
Karim, A. B. (2010). Pariwisata:Antara Tuntutan Industri dan  Kearifan  Lokal. Jurnal  Karsa  Vol  XVIII  No  2 , 147-159.
Putra,  F.  A.,  &  Astuti,  P.  (2017).  Kebijakan Pengembangan  Area  Permukiman  Melayu  Modern di  Siak  Sri  Indrapura,  Provinsi  Riau. Seminar Nasional  Perencanaan  Pembangunan  Inklusif  Desa Kota (p. 33). Padang: Pasca Unand.
Rahmi,  S.  A.  (2016).  Pembangunan  Pariwisata  dalam Perspektif Kearifan Lokal. Reformasi Vol 6 No 1 .
Rogerson, C., & Merwe, V. D. (2016). Heritage Tourism in  The  Global  South  :  Development  impact  of  the Cradle  of  Humankind  World  Heritage  Site,  South Africa. Local Economy 31(1-2) , 234-248.
Rosadi,  S.,  &  Medayanti,  M.  D.  (2019).  Strategi  City Branding  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Siak dalam  Peningkatan  Daya  Tarik  Pariwisata. Jurnal Wedana Volume V No 2 , 16-20.
Sahubawa,  A.,  Antariksa,  &  F.Usman.  (2010).  Kawasan Bersejarah Kota Tua Hindia Belanda di Bandaneira, Maluku. Arsitektur e-Journal 3(1) , 1-13. Salam,  N.  E.,  &  Nurjanah.  (2019).  Komunikasi Pariwisata  Budaya  dalam  Mempromosikan  City Branding  "Siak  the  Truly  Malay". Profesi  Human Vol 4 No 1 , 134-152. Santoso,  P.  (2010). Modul  Pembelajaran  Analisis Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Polgov  Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM.
Shankar, S. (2015). Impact of Heritage Tourism in India : A case Study . International Journal of Innovative Research  in  Information  Security  (IJIRIS)  6(2) ,  59- 61.
Stufflebeam, D. (2003). The CIPP Model for Evaluation. In  T.  Kellaghan,  &  D.  S.  (eds), International Handbook  of  Educational  Evaluation (pp.  31-62). Dorrdrecht: Kluwer Academic Publisher.
Sumada,  I.  M.  (2017).  Peranan  Kearifan  Lokal  dalam Perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol VII No 1 , 117-124.
Suneki,  S.  (2012).  Dampak  Globalisasi  terhadap Eksistensi  Budaya  Daerah. Jurnal  Ilmiah  Civis  Vol 21 No 1 , 307-319.
Walu,  K.  J.,  &  Bagus,  N.  (2018).  Analisis  Peran  Dinas Pariwisata  dalam  Pengembangan  Pariwisata  Kota Baru. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Vol  8 Nomor 3 .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menguapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Riau selaku pemberi Hibah Penelitian dalam skema Penelitian Dosen Muda