Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 1, Agustus 2021, hlm. (118-127) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Indonesia dalam Pelaksanaan Test Covid-19 Ditinjau dari International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights (ICESCR)

## Shantika Hasintongan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten E-mail: shantikahsamosir09@gmail.com

## Danial
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten E-mail: bontobangun@gmail.com

## Surya Anom
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten E-mail: barzahku@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11411
Info Artikel |Submitted : 30 Mei 2021
|Revised : 23 Juli 2021 |Accepted : 04 Agustus 2021
How  to  cite  :  Shantika  Hasintongan,  Danial,  Surya  Anom, “ Tanggung  Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak  Atas Kesehatan Masyarakat Indonesia  dalam Pelaksanaan  Test  Covid-19  Ditinjau  dari  International  Covenant  On  Economic, Social, And Cultural Rights (ICESCR) ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021 )”, hlm. 118-127.

## ABSTRACT
The right to health is part of human rights. Health is closely related to everyday human life. The availability of health services and medicines, a clean and healthy environment, and other matters related to health are vital factors for human survival. In the COVID-19 pandemic situation, health is a basic need for all levels of society. The problems are, how the state's responsibility to fulfill the right to health in the conditions of the COVID-19 pandemic for the Indonesian people and how to fulfill the right  to  health  for  the  Indonesian  people  in  implementing  the  COVID-19  Test  in  terms  of  the International Covenant On Economic, Social , And Cultural Rights (ICESCR).
This  research  uses  Juridical-Normative  by  using  the  type  of  normative  legal  research  data which is divided into primary legal materials,  secondary  materials and tertiary legal  materials. The research  analysis  of  this  writing  uses  Descriptive-Qualitative  and  in  collecting  research  data  this research is obtained through library research and data access through journals, and the Internet.
The results of this research are, first, the State has shown forms of responsibility in fulfilling the right to health in the conditions of the COVID-19 pandemic to the Indonesian people. providing test  kits  to detect  the  transmission  of  COVID-19  from  several  countries  at  varied  and unaffordable rates  for  the  public,  issuing  a  package  of  rules  as  formal  legitimacy  for  handling  COVID-19,  and giving orders to all people to comply with 3M, namely wearing masks,  Wash your hands and keep your distance. Second, the fulfillment of the right to health for the Indonesian people in implementing the  COVID-19  test  has  not  been  fulfilled  by  the  State.  The  application  of  the  nominal  cost  of  the COVID-19 test is expensive, varied, and unaffordable for every element of society.
Keywords : Human Right, Right to Health, COVID-19, ICESCR

## ABSTRAK
Hak  atas  kesehatan  merupakan  bagian  dari  HAM.  Kesehatan  berkaitan  erat  dengan kehidupan  manusia  sehari-hari.  Ketersediaan  layanan  kesehatan  dan  obat-obatan,  lingkungan yang  bersih  dan  sehat,  serta  hal-hal  lain  terkait  dengan  kesehatan  adalah  faktor  yang  vital  bagi keberlangsungan  hidup  manusia.  Dalam  situasi  pandemi  COVID-19,  kesehatan  menjadi kebutuhan  dasar  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat.  Masalahnya  adalah  bagaimana  bentuk tanggung  jawab  negara  dalam  memenuhi  hak  atas  kesehatan  dalam  kondisi  pandemi  covid-19 terhadap  masyarakat  Indonesia  dan  bagaimana  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  terhadap masyarakat  Indonesia  dalam  pelaksanaan  Tes  COVID-19  ditinjau  dari International  Covenant  On Economic, Social, And Cultural Rights (ICESCR).
Penelitian penulisan ini menggunakan Yuridis-Normatif dengan menggunakan jenis data penelitian  hukum  normatif  yang  terbagi  menjadi  bahan  hukum  primer,  bahan  sekunder  serta bahan  hukum  tersier.  Analisis  penelitian  penulisan  ini  menggunakan  Deskriptif  Kualitatif  dan dalam  mengumpulkan  data  penelitian  penulisan  ini  didapatkan  melalui  studi  kepustakaan  dan pengaksesan data melalui Jurnal, maupun Internet.
Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pertama,  Negara  telah  menunjukkan  bentuk- bentuk tanggung jawabnya dalam memenuhi hak atas kesehatan dalam kondisi pandemi COVID- 19  terhadap  masyarakat  Indonesia.  menyediakan  alat-alat  tes  untuk  mendetekasi  penularan COVID-19 dari beberapa negara dengan tarif yang variatif dan tidak terjangkau bagi masyarakat, menerbitkan satu paket aturan sebagai legitimasi formil penanganan COVID-19, dan memberikan perintah kepada seluruh masyarakat untuk wajib mematuhi 3M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak.  Kedua, pemenuhan hak atas kesehatan terhadap masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan Tes COVID-19 belum terpenuhi  oleh Negara. Penerapan biaya tes COVID-19 dengan nominal yang mahal, variatif, dan tidak terjangkau bagi setiap elemen masyarakat. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak atas Kesehatan, COVID-19, ICESCR

## Pendahuluan
Hak  atas  kesehatan  merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia  (HAM).
Kesehatan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari.
Ketersediaan  layanan  kesehatan  dan obat-obatan, lingkungan yang bersih dan sehat,  serta  hal-hal  lain  terkait  dengan kesehatan  adalah  faktor  yang  vital  bagi keberlangsungan hidup manusia. 1
Tanggung  jawab  negara  dalam memenuhi  hak  atas  kesehatan  warga negaranya telah diakui dalam instrumen internasional maupun nasional. Universal Declaration  of  Human  Right yang  lahir pada 10 Desember 1948 merupakan titik awal  hak  atas  kesehatan  dinyatakan sebagai  bagian  dari  HAM. 2 Pemenuhan hak  atas  kesehatan  rakyat  selanjutnya menjadi  perhatian  WHO  yang  berdiri pada  tanggal  7  April  1948.  Pembukaan Konstitusi  WHO memperjelas,  “ The enjoyment of the highest attainable standar of health  is  one  of  the  fundamental  rights  of every  human  being  without  distinction  of race,  religion,  political  belief,  economic  or social conditions ”.
Berkembang pada HAM generasi kedua, yaitu ditandai dengan ditetapkanny a  International  Convenant  on Economic,  Social,  and  Cultural  Rights (ICESCR) dan International  Convenant  on Civil  and  Political  Rights (ICCPR) . Pada UDHR  1948,  perwakilan  dari  berbagai negara  sepakat  untuk  mendukung  hak- hak  yang  terdapat  di  dalamnya  " as  a common  standard  of  achievement  for  all peoples  and  all  nation "  yang  kemudian pada  tahun  1976,  ICESCR disetujui Majelis  Umum  PBB  dan  dinyatakan
1 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat,
Buku  Saku  Hak  Atas  Kesehatan (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2019). hlm. 1 2 Rico  Mardiansyah,  “Dinamika  Politik Hukum  Dalam  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan Di Indonesia,” Veritas et Justitia 4, no. 1 (2018):
231, https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2 918. 1
berlaku. 3 Sampai  kepada  instrumen nasional terdapat; Undang-Undang Dasar  RI  1945,  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang Jaminan Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,
Permasalahan  baru  dalam  hak atas  kesehatan  dilihat  sejak  awal  tahun 2020,  hampir  semua  negara  di  dunia mengalami  hal  yang  sama  yaitu menghadapi  virus  yang  disebut  dengan virus  Corona  atau  COVID-19.  Virus  ini mulai  menyebar  ke  beberapa  Negara, dimana  awalnya hanya berada  di  China tepatnya di kota Wuhan. 4 Hingga saat ini COVID-19 telah menjadi wabah penyakit yang sangat serius bahkan WHO menilai bahwa  COVID-19  dapat  dikategorikan sebagai  pandemi  karena  WHO  telah menilai  wabah  ini  sepanjang  waktu  dan sangat prihatin dengan tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan  dan  oleh  tingkat kelambanan yang mengkhawatirkan. 5 Dalam  menghadapi  pandemi COVID-19,  Pemerintah  Indonesia  telah melakukan  dan  mengambil  beberapa kebijakan  dalam  menanggulangi  rantai penyebaran  virus  COVID-19  ini.  Akan tetapi  sampai  saat ini  pemerintah  masih belum  maksimal  dalam  menerapkan kewajibannya yaitu penanganan hak atas kesehatan  bagi  masyarakat  Indonesia dimasa  pandemi  COVID-19.  Sistem
3 Satya  Arinanto, Hak  Asasi  Manusia Dalam  Transisi  Politik  Di  Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018). hlm. 77-78.
4 Puti  Yasmin,  “Puti  Yasmin.  Asal  Usul Virus  Corona  Berasal,  Dari  Mana  Sebenarnya?,” news.detik.com, n.d.,
https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal- usul-virus-corona-berasal-dari-manasebenarnya. Diakses pada 15 Juli 2020 pukul 20.04 WIB
5 WHO,  “WHO  Director-General’s Opening  Remarks  at  the  Media  Briefing  on COVID-19  -  11  March  2020,” Who.Int ,  2020. Diakses  pada  tanggal  16  Juli  2020  Pukul  00.25 WIB
kesehatan  di  Indonesia  sangat  tidak memihak  kepada  masyarakat.  Hal  ini dapat  terlihat  dari  sistem  pembayaran jasa  per  pelayanan  ( fee  for  service )  yang diterapkan  di  Indonesia,  meskipun pelayanan  tersebut  di  sediakan  di Rumah  Sakit  publik.    Biaya  tes  untuk menguji  seseorang  terinfeksi  COVID-19 atau  tidak,  masih  relatif  mahal  dan bervariatif.  Padahal,  situasi  seperti  saat ini,  kesehatan  menjadi  kebutuhan  dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.
Bahkan  data  dari  Worldometers menunjukkan,  jumlah  COVID-19  di Indonesia  termasuk  dalam  15  terendah jika dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia. Worldometer
memberikan  perhitungan  jumlah  tes COVID-19  di  Indonesia  dan  negara  lain per 1 juta orang. Hasilnya, per tanggal 24 Agustus  2020  menunjukan  jumlah  tes COVID-19 di Indonesia belum memadai dikarenakan  jumlah  spesimen  yang diperiksa  berjumlah  2.056.166,  diambil dari 1.173.369 orang.
Negara  yang  merupakan  aktor sentral  dalam  memegang  tanggung jawab utama dalam pelaksanaan kebijakan  yang  berdasarkan  hukum internasional atau perjanjian internasional dimana hak atas kesehatan dilindungi.    Sudah  selayaknya  hak  atas kesehatan  dihormati  dan  dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu hak yang mendasar.
Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas  kesehatan  yang  dimiliki  oleh seluruh  warga  negara  sejalan  dengan apa  yang  dinyatakan  oleh  WHO  yaitu negara  dalam  hal  ini  pemerintah mempunyai  tanggung  jawab  terhadap kesehatan dari warga negaranya. Menurut  WHO, government  has  a responsibility  for  the  health  of  their  people which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures."
Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  dimana penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ) dengan  menelaah  semua  undang- undang, regulasi, konvensi yang bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang sedang ditangani.  Dilakukan juga telaah terhadap  asas-asas  hukum,  kaidah- kaidah hukum dan bahan hukum primer dan  sekunder  sepanjang  bahan-bahan tersebut  mengandung  kaidah-kaidah hukum. 6
Dalam penelitian ini sumber data yang  digunakan  adalah  sumber  data sekunder dan teknik untuk mengumpulkan data penelitian
dilakukan  melalui  studi  kepustakaan dan  pengaksesan  data  melalui  Jurnal, maupun Internet.
Penelitian  ini  dianalisis  dengan menggunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu  teknik  yang  menggambarkan  dan menginterprestasikan  bahan  hukum yang telah terkumpul untuk memperoleh  gambaran  umum  dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Test COVID-19 di Indonesia Tanggung  jawab  negara  ( state responsibility ) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang  bersumber  dari  doktrin  para  ahli hukum  internasional.  Tanggung  jawab negara timbul bila  terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan  perjanjian  internasional maupun  berdasarkan  pada  kebiasaan internasional. 7
6 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) (Jakarta: Grasindo  Gramedia  Widiasarana  Indonesia, 2005). hlm. 62.
7 Andrey  Sujatmoko, Tanggung  Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia,
Tanggung  jawab  negara  dan  hak atas  kesehatan  adalah  hal  yang  tidak dapat  dipisahkan.  Bentuk  tanggung jawab negara dalam hak atas kesehatan, terdapat tiga, yaitu: 8 1. Tanggung jawab untuk menghormati  akses  setara  ke pelayanan kesehatan yang tersedia dan  tidak  menghalangi  individu atau  kelompok  dari  akses  mereka ke pelayanan yang tersedia
2. Tanggung jawab untuk melindungi dengan melakukan langkah- langkah dibidang perundang- undangan  dan  upaya  untuk menjamin  warga  untuk  memiliki akses yang setara dalam pelayanan kesehatan.
3. Tanggung jawab memenuhi dengan menyediakan layanan bagian  secukupnya  dari  dana kesehatan  yang  tersedia  dan menyediakan  layanan  kesehatan yang diperlukan.
Cita-cita warga negara untuk
menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila terciptanya kondisi dimana setiap warga negara  dapat  menikmati  baik  hak  hak ekonomi,  sosial  dan  budayanya  yang dimana,  hak  atas  kesehatan  menjadi bagian di dalamnya.
ICESCR  yang  merupakan  instrumen HAM  internasional  yang  dianggap sebagai  hukum  kebiasaan  internasional, melalui  pengakuan  dalam  konvensi  dan deklarasi  lain  serta  melalui  hukum  dan yurisprudensi  nasional.     Negara-negara di dunia berkomitmen untuk
merealisasikan  hak  asasi  manusia termasuk realisasi progresif (pemenuhan maju)  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya, dari  semua  orang  melalui  ratifikasi beberapa  perjanjian  HAM  internasional
Timor  Leste  Dan  Lainnya (Jakarta:  Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005). hlm. 28
8 Komisi  Untuk  Orang  Hilang  dan Korban  Tindak  Korban  Kekerasan  (KONTRAS), JKN Hak Atas Kesehatan Dan Kewajiban Negara (Jakarta: Kontras, 2020). hlm. 1
yang  mengatur  soal  hak  sosial  dan ekonomi.
Hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya yang terdapat dalam ICESCR adalah hak yang memiliki sifat ekonomi, sosial, atau budaya,  dimana  hak-hak  tersebut berkaitan  dengan  realisasi  kebutuhan dasar  manusia  dan  termasuk  hak subsisten atau hak-hak dasar.
Dengan  melihat  ICESCR  tersebut, maka hak kesehatan terdapat dalam hak jaminan perlindungan, dan hak kehidupan  yang  layak  bersanding dengan hak kesehatan. Secara lebih rinci dalam  poin  ketiga,  yakni  hak  atas kehidupan  yang  layak  dan  kesehatan, berupa hak atas standar kehidupan yang layak  bagi  diri  dan  keluarga;  hak  bebas dari kelaparan; hak atas standar tertinggi pemenuhan  fasilitas  kesehatan  fisik  dan mental  termasuk  penurunan  angka kematian bayi perkembangan anak yang baik, perbaikan fasilitas kesehatan dalam dunia industri, dan pencegahan penyebaran penyakit endemik menular. Hak atas kesehatan bukanlah sekedar rakyat  tidak  sakit  atau  mengalami gangguan  kesehatan  yang  secara  fisik maupun mental saja. Namun juga untuk memastikan rakyat memperoleh kehidupan yang sehat dan kondisi  yang mendukungnya.
Hak  atas  kesehatan  dalam  ICESCR termaktub dalam Pasal 12:
1. Negara  Pihak  dalam  Kovenan  ini mengakui  hak  setiap  orang  untuk menikmati  standar  tertinggi  yang dapat  dicapai  atas  kesehatan  fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan
diambil  oleh  Negara  Pihak  pada Kovenan  ini  guna  mencapai perwujudan  hak  ini  sepenuhnya, harus  meliputi  hal-hal  yang diperlukan untuk mengupayakan: a. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan  tingkat  kelahiran- mati  dan  kematian  anak  serta perkembangan anak yang sehat;
b. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c. Pencegahan,  pengobatan  dan pengendalian  segala  penyakit menular,  endemik,  penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
d. Penciptaan kondisi-kondisi yang  akan  menjamin  semua pelayanan  dan  perhatian  medis dalam hal sakitnya seseorang. Pasal 12 ICESCR tersebut menjelaskan  dan  menyebutkan  poin- poin  tentang  tanggung  jawab  negara yang  kemudian  menjadi  kewajiban  bagi negara-negara  Pihak  Kovenan  dalam memenuhi  hak  atas  kesehatan  warga negaranya  dalam  setiap  situasi  maupun kondisi. Pandemi COVID-19 di Indonesia  menjadi  bagian  dari  situasi dan kondisi tersebut. COVID-19
sekarang  adalah  keadaan  darurat kesehatan  masyarakat  global  yang menimbulkan  tantangan  yang  belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan kerentanan  baru,  dan  memperburuk kerentanan yang sudah ada.
Selain  itu,  dalam  memberikan tangung jawab negara untuk menyediakan perawatan kesehatan, telah  kembali  diamanahkan  dalam Komentar  Umum  No.  14  ICESCR,  yang terdapat  Prinsip  Aksesibilitas.  Prinsip Aksesibilitas  ini  menegaskan  fasilitas kesehatan,  barang  dan  jasa,  harus  dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi, dalam jurisdiksi Negara. Prinsip  Aksesibilitas  memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu:
1. Tidak diskriminasi
Fasilitas kesehatan,barang dan jasa harus  dapat  diakses  oleh  semua, terutama oleh masyarakat yang marginal atau  masyarakat  yang  tidak  terlindungi oleh  hukum  dan  dalam  kehidupan nyata,  tanpa  diskriminasi  dengan  dasar apapun juga.
Diskriminasi  berarti  pembedaan, pengecualian,  atau  pembatasan  apapun
yang  dibuat  dasar  dari  berbagai  alasan yang  memiliki  efek  atau  tujuan merugikan atau meniadakan pengakuan, kenikmatan  atau  pelaksanaan  hak  atas kesehatan  sebagai  HAM  dan  kebebasan fundamental.
Ini terkait dengan marjinalisasi spesifik kelompok penduduk  dan  umumnya  merupakan akar dari struktur fundamental ketidaksetaraan  dalam  masyarakat.  Hal ini  dapat  membuat  kelompok-kelompok tersebut lebih rentan mengalami kemiskinan dan mendapatkan kesehatan yang buruk. Tidak mengherankan jika kelompok  yang  terpinggirkan  seringkali mengalami  masalah  kesehatan  yang tidak proporsional.
Misalnya, penelitian telah menunjukkan  bahwa,  di  beberapa masyarakat,  etnis  minoritas  kelompok dan  masyarakat  adat  menikmati  lebih sedikit  layanan  kesehatan,  lebih  sedikit informasi  kesehatan  perumahan  yang memadai  dan  air  minum  yang  aman, dan  anak-anak  mereka  memiliki  angka kematian  yang  lebih  tinggi  dan menderita  malnutrisi  yang  lebih  parah daripada populasi umum.
Diskriminasi  semakin  berdampak ketika  terdapat  diskriminasi  ganda, seperti diskriminasi atas dasar dari jenis kelamin  dan  ras  atau  asal  kebangsaan atau  usia.  Misalnya  di  banyak  tempat perempuan  adat  menerima  lebih  sedikit layanan  kesehatan  dan  reproduksi  dan informasi,  dan  lebih  rentan  terhadap kekerasan  fisik  dan  seksual  daripada populasi umum.
2. Akses secara fisik Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus  dapat  terjangkau  secara  fisik dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok  yang  rentan  atau  marginal, misalnya etnis minoritas atau masyarakat  terasing,  perempuan,  anak- anak, penyandang cacat, dan orang yang mengidap HIV / AIDS.
Aksesibilitas  juga  berarti  bahwa pelayanan  kesehatan  dan  faktor-faktor
penentu  kesehatan,  misalnya  air  minum sehat dan fasilitas sanitasi yang memadai dapat dijangkau secara fisik, termasuk di daerah  pinggiran,  lebih  jauh  lagi aksesibilitas mencakup akses ke bangunan-bangunan  bagi  penyandang cacat.
3. Akses  ekonomi  (terjangkau  secara ekonomi).
Fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus  dapat  terjangkau  secara  ekonomi bagi  semua.      Hal  ini  dikarenakan  pada kenyataannya  akses  untuk  menikmati kesehatan  tidak  bisa  dipisahkan  dengan pembiayaan  kesehatan.  Biaya  kesehatan ialah  besarnya  biaya  yang  harus disediakan  untuk  menyelenggarakan dan  atau  memanfaatkan  berbagai  upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan,  keluarga,  kelompok  dan masyarakat.  Sehingga  dalam  prinsip  ini secara  tegas  menyatakan  bahwa  dalam hak atas kesehatan harus terjangkau bagi semua masyarakat.
4. Akses informasi Akses  informasi  aksesibilitasnya mencakup  hak  untuk  mencari  dan menerima  atau  membagi  informasi  dan ide9  ,  mengenai  masalah-  masalah kesehatan  namun  akses  informasi  sama dengan hak kerahasiaan data kesehatan.
Prinsip Aksesibilitas dalam ICESCR  yang  terdapat  dalam  Komentar Umum  No.  14  merupakan  kunci  bagi setiap  negara-negara  pihak  ICESCR dalam  memenuhi  hak  atas  kesehatan warga negaranya dalam situasi  maupun kondisinya apapun.
Namun, permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan minimnya eksistensi Prinsip Aksesibilitas yang dalam pemenuhan hak atas kesehatan.
Pelaksanaan  hak  atas  kesehatan  di Indonesia  dapat  tergolong  diskriminasi. Hal  ini  dapat  kita  ketahui  adanya pembedaan  dalam  mengakses  tes COVID-19.
Kita dapat melihat kenyataannya, biaya  tes  COVID-19  tergolong  mahal sehingga  tidak  dapat  diakses  setiap masyarakat  secara  merata.  Pemerintah Indonesia  memang  telah  menawarkan pemeriksaan  gratis  di  rumah  sakit, namun  hanya  bagi  orang-orang  yang pernah  berhubungan  dengan  kasus positif  atau  yang  telah  mengunjungi daerah berisiko tinggi dan menunjukkan gejala  COVID-19.  Orang  yang  datang dengan  gejala  tetapi  tidak  memiliki riwayat  kontak  tidak  memenuhi  syarat untuk tes gratis.
Meskipun prioritas tersebut dapat  dimengerti  mengingat  sumber daya  negara  yang  terbatas,  hal  itu  juga menyebabkan akses yang tidak setara ke pengujian.  Akses  yang  tidak  setara  ke pengujian dapat menyebabkan diagnosis terlambat  dan  kematian  yang  dapat dicegah  karena  COVID-19  yang  tidak terdeteksi di antara orang miskin.
Bahkan,  menurut  catatan  portal data  Statista,  angka  tes Indonesia  10.660 per  satu  juta  orang  di  mana  menjadi yang  paling  rendah  mengadakan  tes COVID-19  di  antara  30  negara  dengan jumlah  kasus  COVID-19  terbanyak, ditambah  China.  Hal  itu  juga  diakui pemerintah.  Juru  bicara  Satuan  Tugas Penanganan COVID-19 Wiku
Adisasmito  pernah  mengatakan  jumlah tes  COVID-19  di  Indonesia  baru mencapai  35,6%  dari  standar  yang ditetapkan  Badan  Kesehatan  Dunia (WHO)  yaitu  1:1000  penduduk  per minggu.
Tes  COVID-19  di  Indonesia sendiri terdapat tiga macam yaitu:
1. Rapid Test Antigen . Antigen merupakan  suatu  zat  atau  benda asing, misalnya racun, kuman, atau virus, yang dapat masuk ke dalam tubuh.  Sebagian  antigen  dapat dianggap  berbahaya  oleh  tubuh, sehingga  memicu  sistem  imunitas untuk  membentuk  zat  kekebalan tubuh  (antibodi). Reaksi ini merupakan  bentuk  pertahanan
alami  tubuh  untuk  mencegah terjadinya  penyakit.  Rapid  test antigen  untuk  dilakukan  dengan mengambil  sampel  lendir  dari hidung  atau  tenggorokan  melalui proses  swab.  Untuk  memberikan hasil yang lebih akurat, pemeriksaan  rapid  test  antigen perlu  dilakukan  paling  lambat  5 hari  setelah  munculnya  gejala
COVID-19.
2. Rapid Test Antibody . Setelah antigen terdeteksi,  sistem  imun  akan memproduksi antibodi untuk memusnahkannya. Keberadaan antibodi untuk membasmi COVID-
19 bisa dideteksi melalui rapid test antibodi.  Jenis  rapid  test  antibody untuk  COVID-19  ini  merupakan jenis  rapid  test  yang  paling  awal muncul.  Namun,  jenis  tes  ini memiliki  tingkat  akurasi  yang rendah dalam mendeteksi keberadaan  COVID-19  di  dalam tubuh.  Inilah  sebabnya  rapid  test antibody  tidak  layak  digunakan sebagai metode pemeriksaan untuk mendiagnosis  penyakit  COVID-19.
Hasil  pemeriksaan  rapid  test antibody  untuk  COVID-19  dibaca sebagai reaktif (positif) dan nonreaktif (negatif). 3. Polymerase  Chain  Reaction (PCR). PCR  adalah  jenis  pemeriksaan untuk  mendeteksi  pola  genetik (DNA  dan  RNA)  dari  suatu  sel, kuman,  atau  virus,  termasuk COVID-19  (SARS-CoV-2).  Hingga saat  ini,  tes  PCR  merupakan  tes yang direkomendasikan oleh Badan  Kesehatan  Dunia  (WHO) untuk  mendiagnosis  COVID-19. Tingkat akurasi PCR cukup tinggi, tetapi pemeriksaan ini membutuhkan  waktu  yang  cukup lama hingga hasilnya keluar, yaitu sekitar  1 – 7  hari.  Tes  PCR umumnya  perlu  dilakukan  pada orang  yang  mengalami  gejala COVID-19,  seperti  batuk,  pilek,
demam, terganggunya indra penciuman,  serta  sesak  napas, khususnya  jika  orang  tersebut memiliki  riwayat  kontak  dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Mengenai  biaya  tarif  tes  COVID- 19,  Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes) telah mengeluarkan Surat Edaran dalam menentukan  batas  biaya  tarif  untuk setiap jenis tes COVID-19.
1. HK.  02.02/I/3713/2020  tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction dengan menentukan  tarif  PCR  sebesar Rp900.000,-  di  dalam  dan  luar
Pulau Jawa.
2. HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan  Rapid  Tes  Antigen-
Swab  dengan  menentukan  tarif Rapid  Tes  Antigen-Swa  sebesar Rp250.000,-  untuk  di  dalam  Pulau Jawa  dan  Rp275.000  untuk  di  luar
Pulau Jawa. 3. HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan  Rapid  Tes  Antibodi dengan  menentukan  tarif  Rapid Tes  Antibodi  sebesar  Rp150.000  di dalam dan luar Pulau Jawa.
Dengan upaya tersebut, pemerintah  setidaknya  telah  membuat suatu  penetrasi  yang  berfokus  terhadap biaya  tes  yang  cukup  tinggi  dan  sulit diakses  oleh  sebagian  masyarakat. Namun hal ini bukan berarti pemerintah telah  berhasil  dalam  melakukan  upaya penanganan  pandemi  secara  maksimal, karena  secara  praktiknya  beberapa layanan  kesehatan  masih  menawarkan layanan  ini  dengan  harga  yang  tinggi dan bervariasi.
Media  asing  yang  berbasis  di Australia,  Sydney  Morning  Herald (SMH) menghubungi 14 rumah sakit dan klinik swasta di Jakarta dan di Bali untuk memastikan tarif PCR yang dianggap tes paling  akurat  untuk  saat  ini  untuk mengetahui terinfeksi tidaknya si pasien
pada COVID-19. Menurut laporan SMH, rumah sakit yang disurvei termasuk  RS Columbia  Asia,  RS  Gading  Pluit,  RS Pertamina,  RSCM  Kencana,  dan  RS MRCCC Siloam memungut biaya sekitar Rp2.500.000    hingga  Rp3.500.000    untuk tes PCR.
Rumah  Sakit  MRCCC  Siloam,  di Jakarta  Selatan,  mengenakan  biaya sekitar  Rp9.000.000  untuk  hasil  yang dikembalikan dalam 24 jam, dan hingga sekitar  Rp20.000.000  untuk  hasil  dalam 12  jam.  Demikian  pula,  Siloam  Kebon Jeruk di Jakarta Barat mengenakan biaya sekitar Rp6.000.000 untuk
mengembalikan  hasilnya  dalam  24  jam, sedangkan  rumah  sakit  swasta  RSCM Kencana  memungut  biaya  sekitar Rp7.700.000  untuk  dua  tes  PCR,  tes darah  dan  rontgen  thorax.  Di  Bali, Rumah  Sakit  Universitas  Udayana
(Unud) memungut biaya sekitar
Rp1.400.000  juta  untuk  tes  PCR  dan rumah  sakit  swasta  Siloam  mengnakan biaya sekitar Rp3.500.000.
Dengan  melihat  penerapan  tarif biaya  test  COVID-19  tersebut  menjadi bukti bahwa masih banyak Rumah Sakit maupun Klinik yang dalam menentukan tarif biaya tes COVID-19 variatif, bahkan melampaui  batas  yang  telah  ditentukan Kementerian Kesehatan. Dengan adanya biaya  tes  COVID-19  sudah  sangat memberatkan masyarakat, khusnya masyarakat  miskin  yang  bahkan  tidak mempu  memberanikan  diri  untuk mencari  tahu  bahwa  dirinya  terjangkit COVID-19 atau tidak melalui tes COVID, apalagi  dengan  biaya-biaya  melampaui batas tarif yang telah ditentukan.
Biaya  tes  COVID-19  yang  mahal dan  tidak  terjangkau  bagi  masyarakat membuat  mereka  mendapatkan  tagihan medis  yang  dapat  mendorong  mereka lebih  jauh  ke  dalam  kemiskinan. Akibatnya, orang yang mengalami gejala enggan  menjalani  pemeriksaan  karena telah  terbayang  akan  tagihan  medisnya yang mahal.
Tidak  tersedianya  pemeriksaan gratis COVID-19 tentu berimplikasi pada adanya  kesenjangan  sosial  dalam kesehatan.  Biaya  dengan  nominal  yang tidak  murah,  orang-orang  yang  mampu mengakses tes tersebut dengan kemauannya  sendiri  hanya  orang-orang yang  mampu  secara  finansial.  Hal  ini tentu  tiak  sejalan  dengan  prasyarat mengenai  hak  atas  kesehatan  yang tercantum  dalam  Komentar  Umum ICESCR,  di  mana  didalamnya  telah disebutkan  bahwa  fasilitas  kesehatan, barang  dan  jasa,  harus  dapat  diakses oleh  tiap  orang  tanpa  diskriminasi, dalam jurisdiksi Negara.
Berdasarkan  penjelasan  dari  fakta yang  ada,  maka  seharusnya  dapat diahami  bahwa  problem  ketimpangan akses  kesehatan  di  Indonesia  merupakan persoalan fundamental yang harus segera dibenahi. Bagaimanapun, melakukan pemerataan  akses  kesehatan  di  seluruh wilayah adalah sebuah keharusan.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap masyarakat Indonesia
dalam pelaksanaan  tes  COVID-19  tidak  sejalan dengan  prinsip-prinsip  mengenai  hak atas  kesehatan  yang  tercantum  dalam Komentar Umum ICESCR.
Pemerintah Indonesia harus menerapkan dan memberlakukan pengujian  atau  tes  COVID-19  massal secara  gratis  tidak  bersyarat  sebagai prioritas tertinggi untuk semua yurisdiksi di seluruh Indonesia. Pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan  alat-alat  kesehatan  yang dibutuhkan  dalam  situasi  ini,  seperti ketersediaan  masker  dan  pembersih tangan.

## Daftar Pustaka
Arinanto,  Satya. Hak  Asasi  Manusia Dalam  Transisi  Politik  Di  Indonesia . Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Tata
Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Korban Kekerasan (KONTRAS). JKN Hak Atas Kesehatan  Dan  Kewajiban  Negara . Jakarta: Kontras, 2020. Lembaga  Bantuan  Hukum  Masyarakat. Buku  Saku  Hak  Atas  Kesehatan . Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2019.
Mardiansyah,  Rico.  “Dinamika  Politik Hukum  Dalam  Pemenuhan  Hak Atas  Kesehatan  Di  Indonesia.” Veritas et Justitia 4, no. 1 (2018): 231. https://doi.org/https://doi.org/10 .25123/vej.v4i1.2918.
Puti  Yasmin.  “Puti  Yasmin.  Asal  Usul Virus  Corona  Berasal,  Dari  Mana
Sebenarnya?”  news.detik.com,  n.d. https://news.detik.com/berita/d- 4966701/asal-usul-virus-corona- berasal-dari-manasebenarnya. Soekanto,  Soerjono. Penelitian  Hukum
Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) . Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
Sujatmoko,  Andrey. Tanggung  Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM:
Indonesia,  Timor  Leste  Dan  Lainnya . Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005. WHO. “WHO Director - General’s Opening  Remarks  at  the  Media Briefing  on  COVID-19  -  11  March 2020.” Who.Int , 2020.