## Wajah Hukum

## Analisis Pemilihan Serentak Kepala Daerah 2024 Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia

## Muhammad Muslih, Kemas Abdul Somad, Warfian Saputra
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence: muslih.ubr@gmail.com, walfian.saputra@unbari.ac.id
Abstrak. Pemilihan  serentak  kepala  daerah  jika  dilihat  secara  sepintas  merupkan  solusi  dari  ketidak  idealan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang jumlahnya relatif banyak dan berulang,  nemun jika dicermati secara mendalam masih dapat didiskusikan secara detail tentang sisi negatif dari kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan terdapat  sebagaian kepala daerah  yang  masa  jabatanya  harus dikurangi, dengan demikian  bertentangan dengan beberapa  norma  hukum (UU). Guna  mendalami dan  mendiskusikan  masalah tersebut tulisan  ini  menggunakan metode  penelitian  yang  bersifat  kepustakaan  dengan  pendekatan  konsep  dan  perundang-undangan,  sedangkan analisisnya  bersifat  kualitatif.  Teori  atau  ajaran  yang  digunakan  sebagai  alat  analisisnya  adalah  teori,  ajaran tentang  konsep  Negara  hukum.  Dari  beberapa  temuan  ternyata  kebijakan  pemilihan  serentak  kepala  daerah berpotensi  melanggar HAM dan  yang pasti secara de facto kepala daerah  yang dikurangi  masa  jabatanya telah dirugikan,  diperlakukan  tidak  setara  dengan  kepala  daerah  yang  lain,  dengan  demikian  kebijakan  pemilihan serentak kepala daerah tidak berbanding lurus dengan semangat dan spirit konstitusi.
Kata Kunci : Pemungutan suara serentak, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum
Abstract.  Simultaneous  regional  head  elections,  if  seen  at  a  glance,  are  a  solution  to  the  non-ideal  nature  of holding relatively large and repeated regional head elections, but if we look closely we can still discuss in detail the  negative  side  of  this  policy.  This  is  because  there  are  some  regional  heads  whose  term  of  office  must  be reduced,  thereby  contradicting  several  legal  norms  (UU).  In  order  to  explore  and  discuss  this  problem,  this paper  uses  a  library  research  method  with  a  conceptual  and  statutory  approach,  while  the  analysis  is qualitative. The theory or teachings used as an analytical tool are theories, teachings about the concept of the rule of law. From several findings, it turns out that the policy of simultaneously electing regional heads has the potential to violate human rights and what is certain is that de facto regional heads whose terms of office have been  reduced  have  been  disadvantaged,  treated  unequally  to  other  regional  heads,  thus  the  policy  of simultaneously  electing  regional  heads  is  not  directly  proportional  to  the  enthusiasm  and  spirit  of  regional heads constitution.
Keywords: Simultaneous voting, Human Rights, Rule of Law.

## PENDAHULUAN
Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dimulai sejak 18 tahun yang lalu  (tahun 2005), jika diasumsikan  jumlah  daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  seperti  saat  ini 1 maka  pemilihan  kepala daerah  diselenggarakan  548  kali  setiap  5  tahun  dengan  asumsi  hanya  1  putaran  pemilihan  (UU memungkinkan  lebih  dari  1  putaran  pemilihan).  Dengan  demikian  sebelum  adanya  kebijakan pemilihan  serentak  tahun  2015)  telah  dilakukan  1096  kali  pemilihan,  dengan  berbagai  permasalahan dan dampaknya.
Mengingat  penyelenggaraan  pemilu  yang  demikian  ini  dipandang  sebagai  penyelenggaraan pemilu  yang  kurang  efektif  dan  efisien,  karena  dianggap  boros  dan  menyebabkan  pemilih  menjadi jenuh. Gambaran tentang besarnya biaya penyelenggaraan pemilu penulis contohkan untuk pemilihan gubernur  Jawa  Timur  tahun  2008  menelan  biaya  1  triliun  rupiah,  Oleh  karena  dapat  dibayangkan biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia. Sedangkan mengenai  kejenuhan  pemilih  dapat  dilihat  dari  tingkat  partisipasi  pemilih  dalam  penyelenggaraan pemilu  selama  ini.  Partisipasi  masyarakat/  pemilih  dalam  pemilihan  kepala  daerah  Tahun  2015 sebesar 69,06 % sedangkan  untuk pemilihan  kepala daerah tahun 2020 khususnya gubernur rata-rata
1 https://www.infojabodetabek.com/daftar-jumlah-kabupaten-kota-di-setiap-provinsi-di- indonesia/#:~:text=Saat%20ini%20ada%20514%20kabupaten,provinsi%20yang%20ada%20di%20Indonesia, Diakses tanggal 30 Oktober 2023.
69,67  %,  untuk  bupati,  77,52  %  sedangkan  untuk  walikota  69,04  % 2 dengan  demikian  secara matematis jika dirata-ratakan seluruhnya sebesar 72,07 %.
Gambaran  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  yang  demikian  akhirnya  membawa  kepada suatu  kebijakan  penyederhanaan  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  secara  serentak  nasional. Melalui  pemilihan  kepala  daerah  serentak  nasional  ini  diharapkan  akan  tercipta  efektivitas  dan efisiensi  biaya/anggaran,  memperkecil  frekwensi  terjadinya  konflik  horizontal  dan  lain-lain. Kebijakan  pemilihan  kepala  daerah  serentak  ini  bukan  tanpa  tantangan,  sekaligus  memberikan konsekuensi logis yang lain salah satunya adalah banyak kepala daerah yang masa jabatannya belum habis, tetapi harus sudah dilakukan pemilihan kembali.
Pasal 60 UU No 32 Tahun 2014 (pemerintahan daerah) dan pasal 162 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 (pemilihan gubernur, buati dan walikota) mengatur bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun.  Akan  tetapi  dengan  kebijakan  pemilihan  serentak  kepala  daerah  sebagaimana  diatur  dalam pasal 201 ayat (7 dan 8) UU No 10 Tahun 2016 ini mengakibatkan banyak kepala daerah yang masa jabatannya  terpotong  (hak  hukumnya  dilanggar)  hal  ini  tentu  menimbulkan  permasalahan  hukum tersendiri.
Indonesia  yang  sejak  awal  berdirinya  telah  menegaskan  diri  sebagai  negara  hukum  melalui penjelasan  UUD  45  dan  dalam  perkembangannya  pernyataan  sebagai  Negara  hukum  bukan  lagi  di penjelasan melainkan masuk kedalam pasal, yakni pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 hasil amandemen.

## METODE PENELITIAN

## 1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan, artinya semua data dan info yang digunakan dalam tulisan ini diperoleh dari berbagai informasi yang berasal dari buku, hasil penelitian, berita,  maupun sumber lain yang tidak berasal dari data primer.

## 2. Pendekatan
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  tyulisan  ini  adalah  pendekatan  konsep,  perundang-undangan, sedangkan  keberadaan  kasus  dalam  tulisan  ini  hanya  sebagai  pendukung  guna  memperjelas  alur fikir  dan  berbagai  uarain  yang  dikemukakan  dalam  karya  ini  dengan  analitis  yang  bersifat kualitatif.
3. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini fokus pada masalah kebijakan Negara terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak  yang  berpotensi  merugikan  hak  beberapa  kepala  daerah.  Kebuijakan  tersebut  akan dilanalisis  menggunakan  ajaran  Hak  Asasi  Manusia,  teori  Negara  Hukum  dan  juga  Konstitusi Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemilihan Kepala Daereah
Pasal  1  ayat  (2)  UUD 1945  hasil  perubahan  mengatur  bahwa  kedaulatan  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang  Undang  Dasar.  Selanjutnya  UUD  45  mengatur  impelemantasi kedaulatan  rakyat  khususnya  terkait  dengan  pemilihan  kepala  daerah  diatur  dalam  pasal  18  ayat  (4) bahwa  gubernur  bupati  dan  walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten  dan  kota  dipilih  secara  demokratis.  Pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  saat  ini  diatur dengan  UU  No  10  Tahun  2016,  dimana  sebelumnya  telah  UU  pemilihan  kepala  derah  telah mengalami beberapa kali pergantian dan perubahan.
Jabatan  publik  Gubernur,  dan  Bupati  atau  Walikota  merupakan  amanah  yang  berisi  beban tanggung  jawab.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  pejabat  p  ublik  tersebut  di  atas  tidak  boleh menduduki jabatannya tanpa batas karena itu peraturan perundang-undanang di Indonesia membatasi masa  jabatan  setiap  jabatan  publik,  dan  untuk  melakukan  pergantaiannya  digunakan  mekanisme pemilihan kepala daerah sebagai instrumenya. Secara teoritis proses pergantian pejabat atau pimpinan suatu  daerah/negara  terbagi  dalam  2  kelompok  besar  yakni  pola  yang  dilakukan  oleh  negara-negara otoritarian  dan  praktek  yang  diselenggarakan  oleh  nagara-negara  demokratis.  Negara-negara otoritarian  dalam  pergantian  pejabat/pimpinan  ditentukan  oleh  sekelompok  orang  saja,  bahkan  tidak
2 https://nasional.kompas.com/read/2021/01/03/14024961/partisipasi-pemilih-pilkada-2020-meningkat- 7-persen-ini-kata-kpu, Diakses tanggal 30 Oktober 2023.
jarang  berpuncak  pada  pada  satu  tangan  saja.  Sedangkan  negara-negara  yang  mepraktekkan demokrasi  pergantian  pejabat  pemerintahannya  baik  eksikutif  maupun  legislatif  ditentukan  oleh rakyat  secara  langsung  melalui  mekanisme  pemilihan  secara  periodik.  Oleh  karenanya  pemilihan kepala daerah diakui sebagai sebuah momentum sekaligus arena untuk mewujudkan kehendak rakyat, dengan  demikian  pemilihan  umum  sebagai  “hajatan”  untuk  melakukan  pergantian  pemerintahan secara berkala dengan damai.
Joseph  Schumpeter  mendefinisikan  demokrasi  sebagai  sebuah  metode  politik,  dimana  warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin politik yang berkompetisi meraih suara. Pada  pemilihan  berikutnya  warga  negara  dapat  mengganti  wakil/  politisi  yang  mereka  dipilih sebelumnya.  Kemampuan  untuk  memilih  diantara  pemimpin-pemimpin  politik  pada  masa  pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi 3 .
Seymour  M.  Lipset,  sebagaimana  dikutip  oleh  Georg  Sorensen 4 menegaskan  bahwa  semakin kaya  suatu  bangsa,  semakin  besar  peluang  negara  tersebut  untuk  melangsungkan  demokrasi.  Pada negara  yang  sudah  modern  dan  mampu  memberikan  kesejahteraan  pada  rakyatnya  selalu  disertai dengan sejumlah faktor yang kondusif mendukung terwujudnya demokrasi, seperti tingkat pendidikan yang  relatif  tinggi.  Robert  Dahl  juga  menegaskan  bahwa  banyak  analisis  empiris  yang  mendukung pernyataan  Lipset,  bahwa  semakin  tinggi  tigkat  sosial  ekonomi  suatu  negara  akan  semakin  mungkin bagi negara tersebut untuk menjadi demokratis. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan demokrasi yang baik/ ideal sebagaimana dimaksudkan oleh para pemikir dan penganjur gerakan demokrasi akan dapat mewujud jikalau kemampuan ekonomi masyarakatnya telah mapan.
Sebagai negara hukum seperti diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka seluruh aktifitas termasuk pemilihan  kepala daerah didasarkan pada UU No. I Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016.

## Negara Hukum Indonesia
Konsep Negara Hukum sebagaimana diinisiasi oleh Imanuel Kant sebenarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan pemikiran para pendahulunya seperti Jhon Locke (konsep HAM), atau mirip  dengan  pemikiran  Montesqueieu  tentang  Trias  Politika,  atau  juga  sama  semangatnya  dengan pemikiran  Jean  Jaques  Rousseau  tentang  Kedaulatan  Rakyat.  Gagasan  para  ahli  tersebut  terdapat “benang merah” yang mengubungkannya, yakni berusaha mengurangi dan mengantisipasi terjadinya penyalah-gunaan  kekuasaan  penguasa  yang  absolud,  dengan  demikian  pemikiran  para  tokoh  di  atas sebetulnya  tidak  anti  kekuasaan  absolud,  sepanjang  dilaksanakan  dengan  baik  dan  melindungi masyarakat dengan baik pula.
Beberapa  ahli  memberikan  batasan  tentang  negara  hukum  seperti  Abu  Daud  Busroh  dan Abubakar  Busro 5 menegaskan  bahwa  negara  hukum  adalah  negara  yang  berlandaskan  hukum  dan menjamin  keadilan  bagi  warganya,  artinya  segala  kewenangan  dan  tindakan  aparatur  negara  diatur oleh  hukum,  dengan  demikian  akan  mencerminkan  keadilan  bagi  pergaulan  hidup  warganya.  Lebih jauh  dijelaskan  bahwa  konsep  Negara  hukum  liberal 6 yang  digagas  oleh  Imanuel  Kant  megandung dua  indikator  penting  yakni  perlindungan  HAM  dan  Pemisahan  Kekuasaan.    Dengan  pemisahan kekuasaan, akan memungkinkan terlindunginya HAM. Tuntutan yang sama juga dilakukan oleh kaum borjuis liberal di Perancis, yang menghasilkan dua macam hak yakni Hak Yuridis dan Hak Politik. 7 Setelah  dipraktekkan,  negara  hukum  gagasan  Imanuel  Kant  berkembang  pesat  dan  pada giliranya  konsep  tersebut  mendapat  koreksi  dari  berbagai  pihak  sesuai  dengan  perkembangan
3 George  Sorensen,  Demokracy  and  Democratization,  Process  and  Prospects  a  Changing  world,  Alih Bahasa I Made Krisna, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 14.
4 Ibid , hal 42.
5 Abu daud Busroh dan Abubakar Busro, 1991, Asas-asas Hukum Tata Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, hal  110.  Lihat  dan  bandingkan  dengan  Andi  Mustari  Pide,  1999,  Pengantar  HTN,  Edisi  Revisi,  Gaya  Media Pratama, Jakarta, hal 46.
6 Konsep Imanuel Kant mengenai negara hukum liberal dimaksudkan untuk menentang keWENANGAN Raja yang sangat luas dan absolud.
7 Hak yuridis di antaranya adalah hak-hak dasar yang terletak dalam lapangan hukum perdata dan hukum pidana.  Sedangkan  hak  politik    diantaranya  adalah  hak  memilih  dan  dipilih.  Tujuan  Revolusi  Perancis  untuk mewujudkan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan ( liberte, egalite dan fraterite ) ketiga hal tersebut bisa dicapai melalui hak memilih dan dipilih.
pemikiran dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Koreksi dan penyempurnaan konsep negara hukum salah satunya dari Friedrich Julius Stahl yang menggambarkan elemen-elemen yang harus ada dalam negara hukum 8 adalah sebagai berikut: a. Adanya Jaminan atau Hak Dasar Manusia.
b. Adanya Pembagian Kekuasaan.
c. Pemerintah Berdasarkan Peraturan Hukum.
d. Adanya Peradilan Adminsitrasi Negara.
Pemikiran FJ Stahl tentang negara hukum masih mendahulukan aspek formalnya, untuk itu ia mengalami perkembangan menuju negara hukum yang menyelenggarakan kemakmuran rfakyatnya.
Konsep  negara  hukum  dari  kelompok  negara  Anglo  Saxon  dipelopori  oleh  Albert  Van  Dicey yang biasa disebut dengan the rule of law. A V. Dicey merumuskan dalam 3 elemen penting, yakni a. Supremasi  of  law ,  prinsip  bahwa  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  Negara  adalah  hukum (kedaulatan hukum).
b. Equality  before  the  law adalah  prinsip  bahwa  kesamaan  bagi  kedudukan  di  depan  hukum  untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusya sebagai pejabat negara.
c. Constitution  based  Individual  right .    Sebagai  negara  hukum,  maka  hukum  memiliki  kedudukan yang  tertinggi.  Guna  menghindari  kesewenang-wenangan  penguasa  terhadap  warganya,  maka kekuasaan  harus  tunduk  pada  hukum.  Oleh  karenanya  “hukum”  sebagai  nilai  dan  kondisi  yang ingin  diwujudkan  hukum  harus  menjadi  tujuan  hukum  itu  sendiri,  hukum  tidak  boleh  hanya dijadikan  sebagai  sarana  (instrumen).  Hubungan  hukum  dan  kepentingan  rakyat  merupakan  dua hal  yang tidak terpisahkan, kalau dipisahkan  maka kepentigan rakyat  akan dirusak oleh penguasa yang tidak terikat oleh hukum. 9
Perkembangan  pemikiran  tentang  konsep  negara  hukum  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Padmo Wahyono 10 ,  dimana  rumusan  ciri-ciri  negara  hukum  seperti  yang  dikemukakan  oleh  F.J.  Stahl  dan A.V.  Dicey  tersebut    dikaji  kembali  oleh International  Commition  of  Jurist pada  saat penyelenggaraan  konfrensi  di  Bangkok  tahun  1965  dan  merumuskan  ciri-ciri  negara  hukum  sebagai berikut :
a. Perlindugan  konstitusional,  artinya  selain  menjamin  hak-hak  indifidu,  konstitusi  harus  pula menentukan cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
c. Pemilihan umum yang bebas.
d. Kebebasan menyatakan pendapat.
e. Kebebasan berserikat, berorganisasi dan beroposisi.
f. Pendidikan kewarganegaraan
Berangkat  dari  pemikiran  Wolfgang  Friedmann  tentang  teori  hukum,  Bernard  L  Tanya menjelaskan bahwa sejatinya teori hukum merupakan pergulatan manusia dalam menata diri di tengah “sistem  situasi-nya”  sebagai  kelompok  yang  selalu  membutukan  orde  (tertib  hidup)  di  situ  manusia bergulat dengan ketegangan antara dirinya dan “kekuasaan-kekuasaan” yang ada disekitarnya, dimana kekuasaan  tersebut  datang  dari  Alama  raya,  dari  lingkungan  Ilahi,  dari  pola-pola  sosial  atau  bahkan dari  perubahan  sosial  dan  lain-lain. 11 Hal  yang  demikian  juga  terjadi  pada  tahap  pekembangan pelaksanaan konsep negara hukum.
Negara  hukum  pada  umunya  mengacu  kepada  pemikiran  hukum  posituf,  bahkan  menurut Imanuel  Kant  bahwa  hukum  adalah  negara  itu  sendiri.  Artinya  apapun  yang  dilakukan  oleh  negara berarti identik dengan pelaksanaan hukum di wilayah negara tersebut berdaulat.  Implementasi negara hukum  yang  didasarkan  pada  pemikiran  hukum  posistif  berimplikasi  pada  bentuk  negara  hukum formal,  dimana  negara  hukum  masih  mendahulukan  aspek  formalnya,  sehingga  wujud  yang  bisa dicapai  adalah  persamaan  aspek  politik  dan  sosial,  penyelenggaraan  yang  berkaitan  dengan  masalah ekonomi,  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  masih  dilakukan  secara  sama,  artinya  masih
8 Abdul Aziz Hakim, op-cit, hal 10.
9 Abdul Aziz Hakim, op-cit, hal 10.
10 Wahyono,  Menggugat  Superioritas  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Pemilu, dalam  Satya Arinanto  dan  Ninuk Triyanti, Editor, Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Rajawali Pers Jakarta, 2009, hal 256.
11 Ibid .
memungkinkan  terjadiya  kompetisi  bebas  antara  yang  kuat  dan  yang  lemah,  sehingga  akan menciptakan  ketidak  adilan  bagi  sebagian  masyarakat  atas  masyarakat  yang  lain. 12 Seiring  dengan kritik  terhadap  positivisme  hukum  oleh  berbagai  aliran  hukum  pada  giliranya  model  negara hukumpun  mangalami  evolusi  dari  negara  hukum  formal  ke  negara  hukum  material.  Perkembangan selanjutnya  adalah  bahwa  cara  berhukum  (Indonesia)  sebagai  wujud  operasional  negara  hukum  pun bergerak seiring dengan munculnya pemikiran hukum progresif.
Satjipto  Rahardjo 13 sebagai  penggagas  pemikiran  hukum  progresif  menjelaskan  bahwa  hukum progresif  merupakan  konsep  cara  berhukum  yang  berbeda  dengan  cara  berhukum  positif  legalistik yang selama ini digunakan. Cara berhukum positif-legalistik semata-mata didasarkan pada penerapan undang-undang,  hakim  tidak  perlu  berfikir  keras  dalam  menemukan  keadilan,  melainkan  cukup dengan  menarik garis lurus antara dua titik, yakni pasal dalam undang-undang dan fakta yang terjadi di lapangan.
Cara  berhukum  progresif  selalu  dimulai  dari  teks.  Guna  menemukan  keadilan  yang  seadil- adilnya  hakim  tidak  berhenti  pada  mengeja  teks  itu  saja,  melainkan  terus  berupaya  dengan kreativitasnya,  pemahaman  akan  nilai-nilai,  empati  dan  keberanian  untuk  memperjuangkan terwujudnya  keadilan  yang  sebenarnya,  meskipun  kadang-kadang  berbeda  dengan  bunyi  teks  pasal dalam  undang-undang  yang  bersangkutan.  Hukum  progresif  disandarkan  pada  asumsi  dasar 14 hubungan antara hukum dan manusia yang ditegaskan dengan prinsip bahwa i). hukum adalah untuk manusia,  dan  tidak  untuk  dirinya  sendiri.  ii).,  bahwa  hukum  selalu  berada  dalam  status law  in  the making . iii). hukum adalah institusi yang bermoral, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Konsekuensi  dari  pandangan  bahwa  hukum  untuk  manusia  dan  bukan  manusia  untuk  hukum, maka jika terdapat ketidak sesuaian antara hukum dengan subjeknya maka hukumnya-lah yang harus disesuaikan.  Demikian  juga  dengan  hukum  selalu  dalam  proses  menjadi,  hal  ini  menggambarkan bahwa  hukum  tidak  pernah  berhenti  bergerak,  dan  selalu  berubah  sesuai  dengan  perkembangan zaman 15 .  Dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  sejak  dulu  hukum  selalu  mejadi  bahan  refleksi,  dan  tidak bertolak  dari  titik  nol,  artinya  pemikiran  hukum  selalu  merupakan  perkembangan  lebih  lanjut  dari pemikiran  hukum  sebelumnya.  Pada  kesempatan  lain  Satjipto  Rahardjo 16 ,  menegaskan  bahwa perubuhan  hukum  tersebut  tidak  selalu  “meniti”  jalur  yang  logis  dan  runtut,  tetapi  kadang-kadang melompat dan bersifat revolusioner.
Prinsip  dan  karakter  hukum  progresif  di  atas  jika  dihubungkan  dengan  konsep  negara  hukum Indonesia menurut UUD 1945 hasil amandemen manampakkan spirit yang sama, bukan hanya spirit, bahkan  amandmenen  UUD  1945  yang    telah  memberikan  “koreksi”  sekaligus  memberikan “penguatan” untuk penegakan hukum yang khas  Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara merumus ulang  konsep  negara  hukum  sebagaimana  bunyi  pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  yang  diadopsi  dari penjelasan umum UUD 1945, dengan menghilangkan kata-kata rechtsstaat dalam perumusan Negara Hukum Indonesia. Penghapusan kata rechtsstaat dalam perumusan negara hukum Indonesia, menurut Mahfud  MD,  memberikan  konsekuensi  logis  bahwa  konsep  negara  hukum  Indonesia  mengandung niali-nilai  prismatik,  yang  menggabungkan  secara  integratif  nilai-nilai  baik  dari  beberapa  konsep negara  hukum,  seperti rechtsstaat,  rule  of  law dan  sekaligus  pengakuan  niali-nilai  spiritual  dari hukum agama 17 .
Dinamika  masyarakat  yang  demikian  tinggi  menyebabkan  parmasalahan  dalam  kehidupan sehari-hari  juga  mengalami  peningkatan  kerumitan  yang  signifikan.  Hal  ini  kadang-kadang menyebabkan  keberadaan  hukum  (undang-undang)  sebagai  pedoman  dan  berperilaku  sering  tidak mampu  menyelesaikan  permasalahan  yang  semakin  kompleks.  Hukum  tertulis  (sebagai  indikator utama  nilai  kepastian  hukum)  diterima  dan  diletakkan  dalam  rangka  menegakkan  keadilan,  oleh karena  itu  jika  ada  hukum  tertulis  yang  menghalang-halangi  keadilan  dapat  ditinggalkan.  Pemikiran
12 Abdul Aziz Hakim, op. cit, hal 19.
13 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif;  Aksi  bukan  Teks, dalam Memahami  Hukum  dari  Konstruksi sampai Implementasi , Editor  Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 3.
14 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa, op. Cit, halaman 30-31)
15 Theo  Huijbers,  dalam  Satjipto  Rahardjo,  Membangun  dan  Merombak  Hukum  Indonesia,  Sebuah Pendekatan Lintas Sejarah.  Genta Publishing Yogyakarta, 2009.
16 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa op. cit, hal 61.
17 Moh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, op. cit, halaman 52.
ini  berbanding  lurus  dengan  pemikiran  Gustav  Radbruch  yang  mengajarkan  bahwa  jika  terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan maka keadilan lebih diutamakan.  Hal ini seperti dikatakan oleh  Ronald  Dworkin  bahwa  hakim  dalam    membuat  putusan  tidak  hanya  mengeja  teks  undang- undang (textual reading) , melainkan menggali moral di belakangnya (moral reading) . 18

## Pemungutan  suara  serentak  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  dalam  Perspektif Negara Hukum
Pemungutan suara serentak pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diatur dalam pasal 201 UU No 10 Tahun 2016 telah mengurangi masa jabatan para kepala daerah yang seharusnya mereka  menduduki  jabatanya  selama  5  tahun,  tetapi  dengan  adanya  kebijakan  pemungutan  suara serentak tersebut menjadi berkurang. Adapun penguranganya bervariatif, yakni:
a. kepala  daerah  yang  masa  jabatanya  berakhir  tahun  2015  dan  sampai  bulan  Juni  Tahun  2016 pemungutan suaranya dilakukan desember 2015
b. kepala  daerah  yang  masa  jabatanya  berakhir  tahun  2018  dan  Tahun  2019  pemungutan  suaranya dilakukan desember 2018
c. Pemungutan    suara    serentak    nasional    dalam Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan      Wakil      Bupati,      serta      Walikota      dan      Wakil  Walikota      di      seluruh      wilayah Negara   Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024
Sehubungan  dengan  akan  dilaksanakannya  pemungutan  serentak  nasional  bulan  November 2024 ini menyebabkan  kurang lebih 270 kepala daerah jabatanya menjadi berkurang, karena mereka dipilih  Tahun  2020.    dengan  demikian  kebijakan  pemungutan  suara  serentak  kepala  daerah  tidak hanya akan merugikan para kepala daerah yang dipilih tahun 2020 dan harus berakhir di tahun 2024, melainkan juga telah merugikan para kepala daerah yang masa jabatanya habis sampai juni 2016 dan harus  berakhir  di  bulan  Desember  2015,  begitu  juga  dengan  kepala  daerah  yang  masa  jabatanya berakhir Tahun 2019, harus diakhiri pada desember 2018.
Yang  perlu  difahami  sejatinya  yang  dirugikan  bukan  hanya  pasangan  kepala  daerahnya  saja yang harus mengakhiri masa jabatan sebelum waktunya, tetapi juga berimplikasi pada jajaran pejabat struktural  yang  menjadi  pelaksana  teknis  yang  menjalankan  kebijakan  para  kepala  daerah  tersebut, dan  tidak  mustahil  rakyat  juga  ikut  dirugikan  pelaksanaan  program-program  untuk  mereka  menjadi terganggu dan tidak berjalan sesuai tahapan yang semestinya.
Terkait  dengan  hal  tersebut  di  atas  maka  dapat  kita  fahami  mengapa  beberapa  fihak berkeberatan  dengan  kebijakan  pemilihan  kepala  daerah  serentak.  Hal  ini  terbukti  adanya  beberapa gugatan pengujian UU No 10 Tahun 2016 ke pada Mahkamah Konstitusi. Gugatan dimaksud terkait dengan  adanya  sebagaian  warga  Negara  yang  merasa  hak  dan  kepentingannya  dilanggar  oleh kebijakan pemilihan serentak ini, yang secara teknis bahwa pasal yang digugat adalah pasal 201 ayat (7)  yang  menyatakan  bahwa  kepala  daerah  yang  dipilih  tahun  2020  menjabat  samapi  tahun  2024. Terhadap  gugatan  tersebut  MK  telah  memberikan  putusannya  dalam  perkara  No  18-PUU-XX/2022 dengan  menolak  permohonan  penggugat  dan  menyatakan  bahwa  pengurangan  masa  jabatan  kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 201 UU No 10 tahun 2016 tidak bertentangan dengan HAM dan pengurangan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan pasal 28J ayat (2) UUD 1945 19 .
Terhadap  hal-hal  yang  terkait  dengan  kebijakan  pemilihan  kepala  daerah  serentak  yang mengakibatkan  berkurangnya  masa  jabatan  bagi  sebagian  kepala  daerah  menurut  analisis  penulis sebagai berikut:
a. Adanya  pertentangan  pengaturan  masa  jabatan  kepala  daerah  dalam    Pasal  162  ayat  (2)  yang menyatakan  bahwa  masa  jabatan  kepala  daerah  5  tahun,  tetapi  dalam  pasal  201  ayat  (1,  4  dan  7) justru  diatur  berbeda  (menjadi  4  tahun).  Secara  yuridis  formal  kedua  pasal  ini  sah  dan  memiliki kekuatan  hukum  mengikat,  karena  memang  dirancang  demikian  dan  disetujui  oleh  DPR  dan Presiden dengan bukti bahwa UU No 10 Tahun 2016 ini disahkan pada tanggal 16 Juli 2016 dan diundangkan  melalui  Lembaran  Negara  Tahun  2016  No  130.    Namun  secara  keilmuan  hukum (moral)  tidak  demikian,  dengan  mengingat  pendapat  Lon  F  Fuller,  bahwa  hukum  itu  merupakan instrument/  alat  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu (purposeful  enterprice) oleh karenya  untuk  menghindari  kegagalan  usaha  mewujudkan  tujuan  hukum  tersebut  (Lon  F  Fuller)
18 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif; Aksi bukan Teks , Ibid, halaman 3.
19 https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8459_1650431216.pdf
sebagaimana  dikutip  oleh  Satjipto  Rahaardjo 20 mengemukakan  8  prinsip  legalitas  dalam  satu peraturan, dimana salah satunya adalah “diantara peraturan tidak boleh terdapat pertantangan satu sama  lain”.  Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  jika  suatu  peraturan  terdapat  pertentangan  dengan peraturan  lain  (tidak  singkron)  maka  akan  menghambat  tingkat  keberhasilan.  Ketidak  singkronan norma  pemilihan  kepala  daerah  serentak  ini  mewujud  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan, seperti pertentangan pasal 60 UU No 23 Tahun 2014 dengan pasal 201 ayat (7) UU No 10  Tahun  2016,  bahkan  dalam  satu  peraturan  atau  undang-undang  yang  sama  terjadi  ketidak singkronan  norma (pasal 162 dan pasal 201 ayat (7) UU No 10 Tahun 2016). Realiras seperti ini tentu  mengakibatkan  sistem  hukum  yang  kurang  baik,  pada  gilirannya  akan  mendapatkan perlawanan  dan  menimbulkan  pertentangan  diantara  masyarakat  dalam  menyikapi  pemilihan kepala  dareah  serentakTahun  2024  yang  akan  dating,  dan  hal  tersebut  terbukti  digugatnya konstitusionalitas pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 oleh beberapa fihak. b. MK  melalui  putusannya  No  18-PUU-XX/2022,  menolak  permohonan  pemohon  dan  dalam pertimbangan  hukumnya  menyatakan  bahwa  pengurangan  masa  jabatan  kepala  daerah sebagaimana diatur dalam pasal 201 UU No 10 tahun 2016 tidak bertentangan dengan HAM dan pengurangan  tersebut  dapat  dibenarkan  berdasarkan  pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945.  Penulis berpandapat bahwa konstitusionalitas pasal 201 UU No 10 Tahun 2016 dengan mendasarkan pada keberadaan  pasal  28J  ayat  (2)  masih  dapat  diperdebatkan,  mengapa  ?  karena  pasal  28J  ayat  (2) menyatakan bahwa Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan  serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Terhadap  masalah  di  atas,  penulis  sepakat  bahwa  pengurangan  masa  jabatan  tersebut  telah ditetapkan  dengan  UU  No  10  Tahun  2016,  namun  mempertahankan  konstitusionaltas  pasal  201 tersebut  dengan  mendasarkan  pasal  28J  ayat  (2)  tampak  kurang  tepat.  Mengapa  ?  penggunaan Pasal  28J  ayat  (2)  sebagai  “alasan  pembenar”  dalam  pelanggaran/  meniadakan  atau  membatasi hak dan kebebasan seseorang terasa kurang relevan dengan konteks pemilihan kepala daerah ini. Mengkaji dan membahas  tentang maksud dan tujuan dirumuskannya norma pasal 201 UU No 10 Tahun  2016,  ternyata  tidak  “tersambung”  dengan  aturan  dalam  pasal  28J    ayat  (2)  UUD  1945 dengan  kata  lain  bahwa  sejatinya  problematika  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah    ini  tidak terakomodir  dalam  pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945.  Jika  dikatakan  bahwa  pemungutan  suara serentak  dengan  mengurangi  masa  jabatan  sebagian  kepala  daerah  dimaksudkan  untuk  menjamin pengakuan,  penghormatan  dan  hak  kebebasan  orang  lain.  Apakah  ada  orang  lain  yang  dirugikan kehormatannya, hak dan kebebasannya jika pemungutan suara itu tetap dilakukan menunggu masa jabatanya cukup 5 tahun ?
Dengan demikian pasal 28 J ayat (2) semacam instrument “exit permit” sebagai solusi/jalan keluar dari situasi dimana jika hak dan kebebasan seseorang mengganggu/ melanggar hak dan kebebasan orang  lain  maka  pemilik  hak  dan  kebebasan  “pertama”  tersebut  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap pembatasan  yang  ditetapkan    oleh  Negara  dengan  undang-undang.  Masalahnya  jika  pelaksanaan Sampai  dititik  ini  penulis  sepakat  dan  setuju  bahwa  pasal  201  UU  No  10  tahun  2016 konstitusional.  Akan  tetapi  perlu  diingat  bahwa  pasal  28J  ayat  (2)  ini  keadaan  yang  dapat membatasai dan mengurangi hak dan kebebasan orang lain bersifat limitatif (dibatasai pada hal-hal tertentu  saja).  Pertama,  pembatasan  tersebut  dimaksudkan  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain,  kedua,  bahwa  kondisi  yang  ingin  dicipatan melalui  pembatasan  tersebut  harus  dihubungkan  dengan  masalah  moral,  keagamaan,  keamanan dan  ketertiban  umum.  Pertanyaannya  adalah,  Apakah  ada  orang  lain  yang  dirugikan kehormatannya, hak dan kebebasannya jika pemungutan suara itu tetap dilakukan menunggu masa jabatanya cukup 5 tahun ?
Apakah jika pemungutan suara serentak dilakukan setelah masa jabatanya cukup 5 tahun ada moral yang terlanggar atau nilai agama yang ternodai, atau keamannya terganggu atau bahkan ketertiban umum tidak terjamin?
20 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat,  Angkasa Bandung, 1980, hal  78.
Dari  asumsi  jawaban  atas  kedua  pertanyaan  diatas,  dapat  menggambarkan  bahwa  pasal  28J  ayat (2)  UUD  1945  tidak  cukup  kuat  arguimentasinya  untuk  digunakan  sebagai  “pembenaran”  dan mendukung konstitusionalitas pasal 201 ayat (1, 4 dan 7) UU No10 Tahun 2016 yang merugikan sebagaian kepala daerah karena masa jabatannya tidak cukup 5 tahun.
Dengan  demikian  penulis  tidak  sependapat  dengan  kebijakan  pengurangan  masa  jabatan  kepala daerah  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dengan  demikian  penulis  tetap  berpendapat  bahwa keberadaan  pasal  201  ayat  (1,4,7  dan  8)  telah  melanggar  HAM  para  kepala  daerah  yang  masa jabatannya harus dikurangi.
c. dilihat  dari  aspek  Yuridis,  bahwa  UUD  1945  hasil  perubahan  juga  mengatur  dan  menjamin  Hak Asasi  Manusia  dalam  hal  perlindungan  hukum,  kepastian  hukum  yang  adil  dan  persamaan perlakukan  dihadapan  hukum.  terkait  dengan  masalah  hilangnya  masa  jabatan  bagi  para  kepala daerah  yang  dipilih  melalui  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2020  juga  terjadi  pada  kepala  daerah yang masa jabatanya habis di bulan Juni 2016 tetapi pemilihan kepala daerahnya dimajukan bulan desembar  2015,  demikian  juga  dengan  kepala  daerah  yang  masa  jabatanya  habis  ditahun  2019 tetapi  pemilhannya  dimajukan  pada  desember  2018). Hal  ini  tentu  merugikan  para  kepala  daerah sebagaimana dimaksud di atas. Oleh karenanya  dapat dikatakan sebagai penyimpangan Pasal 28 D UUD  1945,  ironisnya  penghilangan  masa  jabatan  ini  justru  dilakukan  oleh  Negara  melalui  pasal 201 ayat (7) UU NO 10 Tahun 2016.
d. Ajaran Negara Hukum baik yang dikembangkan oleh Imanuel Kant  dalam konsep Negara hukum liberal, Friedrich Julius Stahl dalam rechtsstaat maupun oleh Albert Van Decay dalam the rule of law dan lain lain ahli, menekankan bahwa dalam Negara hukum harus ada perlindungan terhadap Hak Asasi manusi, sejatinya Indonesia sebagai Negara hukum telah mendeklair hak asasi manusia tersebut  dalam  pasal  28,28A  s/d  28  J  UUD  1945.  Namun  dalam  konteks  pelaksanaan  pemilihan kepala  daerah  serentak  ini  HAM  hanyalah  jargon    dan  tidak  diimplementasikan  dalam  kebijakan hukum, meskipun secara jelas dan tegas (eksplisit)  pasal  201 ayat (7) mangatur bahwa Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  hasil Pemilihan  tahun  2020  menjabat  sampai  dengan  tahun  2024,  akan  tetapi  dapat  dimakanai  bahwa kepastian hukum pasal tersebut diatas tidak berkeadilan melainkan kepastian hukum yang otoriter, karena demi efisiensi dan penguatan system pemerintahan presidensial kebijakan pemilihan kepala daerah  serentak  harus  melanggar  HAMnya  para  kepala  daerah.  Terkait  efisiensi  anggaran  dan dananya  dapat  dialihkan    untuk  kepentingan  pembangunan  yang  lain,  ini  masih  debatebel, mengapa ? karena tidak efektifnya anggaran bukan karena salah teknis dalam memilih pembiayaan kegiatan  melainkan  justru  karena  tindak  pidana  korupsilah  yang  dominen  menyebabkan  tidak efektifnya  pembelanjaan  APBN,  bukan  karena  pembiayaan  pemilihan  kepala  daerah  yang berulang-ulang  akan  tetapi  lebih  diakibatkan  oleh  perilaku  koruptif.  Secara  teoritis  bahwa kewajiban melindungi atau melaksanakan perlindungan HAM adalah Negara,  dan Indonesia telah mengadopsinya  ke  dalam  pasal  8  UU  No  39  Tahun  1999  tentang  HAM  dimana    Perlindungan, pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  terutama  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah.  (meskipun  terjadi  perbedaan  istilah  antara  Negara  dan  pemerintah,  akan  tetapi maksudnya sama. Karena pemerintah dapat dimaknai sebagai operator Negara pada masa/ periode rezim tertentu).
e. A.V Decay dalam merumuskan negara hukum (the rule of law) mensyaratkan adanya prinsip Equality  before  the  law yang  mewajibkan  adanya  kesamaan  kedudukan  di  depan  hukum  untuk semua  warga  negara,  baik  selaku  pribadi  maupun  statusya  sebagai  pejabat  negara.  Hal  ini  jika dihubungkan  dengan  pemungutan  suara  kepala  daerah  serentak  2024  yang  berimplikasi  pada pengurangan  masa  jabatan  bagi  sebagian  (tidak  semua)  kepala  daerah  di  Indonesia.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  telah  terjadi  perlakuan  yang  tidak  sama  (berbeda)  terhadap  270  kepala daerah  yang  dipilih  pada  Tahun  2020,  bahkan  pengurangan  masa  jabatan  juga  terjadi  pada  saat pemilihan kepala daerah Tahun 2015 dan Tahun 2018.
Kebijakan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demikian ini  tentu  tidak sesuai  dengan syarat Negara hukum sebagaimana diajarkan oleh A.V. Decay dalam the rule of law .
Perlu  diketahui  bahwa  Negara  Indonesia  dalam  menetapkan  kriteria  Negara  hukum  yang  akan diterapkan  di  Indonesia  telah  mengadopsi  kedua  ajaran/konsep  Negara  hukum  baik  dari  ajaran rechtstaat-nya  FJ.  Stahl  maupun  ajaran the  rule  of  law dari  A.V  Decay.  Hal  ini  tercermin  dalam UUD 1945.
Asas  pemilihan  umum  LUBER  JURDIL  juga  digunakan  sebagai  asas  pemilihan  kepala  daerah, asas ini meski dimaksudkan untuk pelaksanaan teknis pemilihan, tetapi juga mengikat untuk nilai- nilai  umum  yang  dijadikan  sebagai  dasar  kebijakan  pemilihan.  Kebijakan  mengurangi  masa jabatan  sebagaian  kepala  daerah  merupakan  tindakan  yang  tidak  jujur  dan  tidak  adil.  Dan  pada akhirnya ananlisisnya akan klembali kepada pelanggaran HAM, perlakuan diskriminatif.

## SIMPULAN
Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  No  18-PUU-XX/2022  menolak  gugatan  PUU  terkait pengurangan masa jabatan kepala daerah dalam UU No 10 Tahun 2016, pengurangan masa jabatan ini karena  ada  kebijakan  pemilihan  serentak  kepala  daerah,  namun  demikian  menurut  penulis  bahwa kebijakan  pemilihan  kepala  daerah  serentak  yang  diawali  dengan  pengurangan  masa  jabatan  kepala daerah  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  201  UU  No  10  Tahun  2016  tetap  mengandung  “siatuasi” pelanggaran  HAM.  Hal  ini  disebabkanpertama,  bahwa  secara  empiris  terdapat  perlakuan  berbeda antara  kepala  daerah  yang  satu  dengan  kepala  daerah  yang  lain;  kedua  argumentasi  untuk mengkonstitusionalkan  pasal  pasal  201  di  atas  dengan  menggunakan  pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945 mengandung kelemahan, karena konteksnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini berbeda dengan implikasi  sebagaiman  dimaksud  dalam  Pasal  28J  ayat  (2)  tersebut.  Dengan  demikian  pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak selama ini secara hukum bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Aziz Hakim Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. Abu  daud  Busroh  dan  Abubakar  Busro,  1991, Asas-asas  Hukum  Tata  Negara ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, cetakan ketiga,
Andi Mustari Pide, Pengantar HTN, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta 1999.
Jimly  Asshiddiqie,  Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis,  PT  Buana  Ilmu    Populer,  Kelompok Gramedia,   Jakarta, 2009
George  Sorensen,  Demokracy  and  Democratization,  Process  and  Prospects  a  Changing  world,  Alih Bahasa I Made Krisna, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
Muhammad Tahir  Azhary,  Negara Hukum,  Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke 4. 2010.
Moh  Mahfud  MD,  2011, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen,  Konstitusi, Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980,
______________, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Sejarah. Genta Publishing Yogyakarta, 2009.
______________, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia , Genta Publishing Yogyakarta. 2009.
Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Editor, Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Rajawali Pers Jakarta, 2009.

## Peraturan Perundang-Undangan
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

## Buku
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemilihan_umum_kepala_daerah_di_Indonesia_2020 https://nasional.kompas.com/read/2021/01/03/14024961/partisipasi-pemilih-pilkada-2020-meningkat- 7-persen-ini-kata-kpu https://www.infojabodetabek.com/daftar-jumlah-kabupaten-kota-di-setiap-provinsi-di- indonesia/#:~:text=Saat%20ini%20ada%20514%20kabupaten,provinsi%20yang%20ada%20di %20Indonesia.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8459_1650431216.pdf