E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Volume 08, Nomor 02, Agustus 2021

## Penerapan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Sudah Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Camat Batui Kabupaten Banggai
Implementation of the Presentation of the Budget Realization Report in accordance with PP No. 71 of 2010 at the Batui Sub-district Office,
Banggai Regency

## Fitriani
Universitas Muhammadiyah Luwuk
(*) Email Korespondensi: nengfitry6@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  penerapan  penyajian  laporan  realisasi  anggaran  sudah sesuai  PP  Nomor  71  Tahun  2010  pada  Kantor  Camat  Batui  Kabupaten  Banggai.  Analisis  data  yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan analisis  deskriptif, data di peroleh dari  wawancara  dan  studi lapangan.,  Penelitian  ini  dilaksankan  di  Kantor Camat    Kabupaten  Banggai.  Berdasarkan  hasil  peneliatian terlihat  bahwa  data  laporan  keuangan  dan  realisasi  anggaran  di  Kecamatan  Batui  sudah  mencapai  target yang telah disepakati serta  mengalami peningkatan dari anggaran  yang telah ditetapkan, Laporan Realisasi Anggaran  yang disajikan oleh SKPD  Kecamatan Batui  menyajikan  Laporan  yang  sudah  sesuai  dengan  PP Nomor  71  Tahun  2010  dimana  biaya  yang  ditampilkan  dalam  LRA  adalah  Pendapatan,  Belanja,  ransfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan SiLPA/SiKPA.
Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran

## Abstract
This study aims to determine whether the implementation of the presentation of the budget realization report is in accordance with PP No. 71 of 2010 at the Batui District Office of Banggai Regency. Analysis of the data used in  this  study  using  descriptive  analysis,  data  obtained  from  interviews  and  field  studies.  This  research  was carried out  at  the Banggai  District  Head  Office. Based on the  results of  the  research, it  can be  seen that  the financial report data and budget realization in Batui District have reached the agreed target and have increased from the budget that has been set, the Budget Realization Report presented by the Batui District SKPD presents a  report  that  is  in  accordance  with  Government  Regulation  No.  The  costs  displayed  in  the  LRA  are  Income, Expenditures,  transfers,  surplus/deficit,  financing  receipts,  financing  expenditures,  net  financing  and SiLPA/SiKPA.
Keywords: Budget Realization Report
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Volume 08, Nomor 02, Agustus 2021

## PENDAHULUAN
Setiap Negara memiliki standar akuntansi  sebagai  acuan  dalam  pembuatan laporan keuangan. Sesuai undang-undang yaitu Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No.17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara,  dan  UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setelah  mengalami  proses  yang  panjang, Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang telah  lama  dinantikan  oleh  berbagai  pihak telah  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2005  tanggal  13  Juni  2005 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PP SAP)  dan  PP  No.71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005.
Setiap  negara  pasti  membutuhkan pemerintahan  yang  baik  atau  yang  sering disebut  Good  Governance.  Good  Governance merupakan suatu bentuk keberhasilan pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  untuk membangun negara sebagaimana yang mereka kehendaki.  Untuk  menghasilkan  pemerintahan yang  baik  dan  bersih  maka  perlu  diterapkan konsep  Good  Government  Governance  (tata kelola  pemerintahan  yang  baik)  secara  nyata. Good  Government  Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkanoleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance  berpendapat  bahwa  pemerintahan di  Indonesia  mempunyai  tanggung  jawab dalam  menerapkan  standar Good  Government
Governance (tata  kelola  pemerintahan  yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Marini & Marina, 2019).
Menanggapi  paradigma  baru  tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah  seluas-luasnya  yang  bertujuan  untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur  rumah  tangganya  sendiri  agar berdaya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.  Penyelenggaraan  otonomi  daerah dilaksanakan  dengan  memberikan  otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah  yang  diwujudkan  dengan  adanya pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan  serta adanya  perimbangan  keuangan  antara  pusat dan daerah (Agustini, 2011).
Seiring  dengan  reformasi  di  bidang keuangan  negara,  maka  perlu  dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan
negara  dapat  berjalan  dengan  baik.  Salah  satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan  yang  tersedia  bagi  berbagai  pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing- masing.  Perubahan  di  bidang  akuntansi pemerintahan  yang  paling  dinginkan  adalah adanya standar akuntansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan (Dewan Standar Akuntansi  Keuangan  IAI,  2017)  Sedangkan pengertian  laporan  keuangan (Harahap, 2015) Laporan  keuangan  menggambarkan  kondisi keuangan  dan  hasil  usaha  suatu  perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
Perubahan dalam pengelolaan keuangan  daerah  harus  tetap  berpegang  pada prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah (anggaran)  yang  baik.  Menurut    (Kuswandi, 2016)  Keuangan    Daerah  adalah  semua  hak dan  kewajiban  daerah  yang    dapat  dinilai dengan  uang  dan  segala  sesuatu  berupa  uang dan barang yang dapat dijadikan milik   daerah yang      berhubungan      dengan    pelaksanaan hak      dan  kewajiban  tersebut.  (Abdul  Halim, 2012)  menyatakan  bahwa  Semua  hak  dan kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, juga  segala  satuan  baik  berupa  uang  maupun barang,  yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah sepanjang  belum  dimiliki  atau  dikuasai  oleh negara  atau  daerah  yang  lebih  tinggi  serta pihak-pihak  lain  sesuai  ketentuan  peraturan perundangan yang berlaku.
Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan  untuk  memberikan  kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya  harus  mengacu  pada  PSAP. Penerapan  PSAP  harus  dilaksanakan  agar  ada kesamaan  akuntansi  di  semua  pemerintahan wilayah  Indonesia,  baik  itu  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh (Utomo,  2016)  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Nomor  02  Tentang  Laporan Realisasi  Anggaran  Berdasarkan  PP  No.  71 Tahun  2010  Di  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Gresik menunjukan bahwa Laporan  realisasi  anggaran  pada  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Gresik  telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang  disebut  SIMDA.  Penyajian  laporan realisasi  anggaran  di  Dinas  Pekerjaan  Umum secara  keseluruhan  telah  sesuai  dengan  PSAP No.  2,  dengan  menyajikan  struktur  laporan
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Volume 08, Nomor 02, Agustus 2021
realisasi  anggaran,  periode  pelaporan,  dan  isi laporan realisasi anggaran.
Penelitian  yang  dilakukan  (Fitria  Ayu Lestari,  Niu  Herman  Karamoy,  2014)  tentang Analisis  Penerapan  PP  No.  71  Tahun  2010 Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah  Kota  Mobagu  menunjukan  bahwa DPPKAD    Kota    Kotamobagu    belum menerapkan    PP    No.71  Tahun    2010    tetapi telah  sesuai  dengan  PP No.24  Tahun 2005. SAP  berbasis  kas  menuju  akrual,    menyajikan 2  laporan    keuangan    yaitu    neraca    dan laporan    realisasi    anggaran    sedangkan    SAP berbasis    akrual    menyajikan  6  laporan keuangan  yang  terdiri  atas   neraca,  laporan realisasi    anggaran,    laporan    operasional, laporan    perubahan  ekuitas,      laporan perubahan      SAL  dan  catatan  atas  laporan keuangan.  Sehingga  diharapkan  pada  tahun selanjutnya, DPPKAD Kota Kotamobagu telah menerapkan  PP  No.71  Tahun  2010  dan mengadakan sosialisasi serta bimbingan teknis untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Paidi, 2019)  Analisis  Penerapan  Pernyataan  Standar Akuntansi  Pemerintah  (PSAP)  Nomor  02 Tentang  Laporan  Realisasi  Anggran  (Studi kasus  Pada  Kantor  Kepala  Desa  Amplas Kecamatan  Percut  Sei  Tuan)  menunjukan bahwa  secara  keseluruhan  penyajian  laporan realisasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah    (PP)  Nomor  71  Tahun    2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis  Akrual  telah  dinilai  baik.  Namun dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan realisasi anggaran Kantor Kepala Desa Amplas
tidak  menyajikan  pos-pos  transfer,  tidak menyajikan  pos-pos  pengeluaran  pembiayaan, tidak melakukan pemindahan saldo lebih/kurang    anggaran  ke  laporan    perubahan saldo    anggaran,    tidak  transaksi    mata    uang asing  ke  mata  uang  rupiah  dan    tidak menyusun laporan neraca berbasis akrual yang diatur  dalam  PSAP  Nomor  02  PP  Nomor  71 tahun 2010.
Penerapan PSAP No.02 tentang
Laporan  Realisasi  Anggaran  dijelaskan  dalam Permendagri  Nomor  23  Tahun  2007  tentang
Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah disebutkan pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah    yang memerintahkan    untuk  memeriksa  apakah laporan  keuangan  SKPD  yang  terdiri  atas laporan realisasi  anggaran, neraca,  dan catatan atas  laporan  keuangan  serta  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  terdiri  atas  laporan realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus  kas, dan  catatan  atas  laporan  keuangan  yang  telah disusun  berdasarkan  proses  akuntansi  dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta tepat waktu.

## METODE
Analisis  data  adalah  pengolahan  data yang  diperoleh  dengan  aturan-aturan  yang sesuai  dengan  pendekatan  penelitian.  Analisis data ini dilakukan dengan tujuan dalam rangka penarikan kesimpulan. Analisis data digunakan secara  deskriptif.  Yaitu  Penerapan  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  02 tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada  Kantor  Kecamatan  Batui  Kabupaten Banggai.

## HASIL
Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Batui Keterangan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - - - - - - - - - - - - Yang Dipisahkan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Total Pendapatan - - - Belanja Operasi : Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Total Belanja Operasi Rp. 114.680.000 Rp. 389.679.400 Rp. 504.359.000 Rp. 113.640.000 Rp. 321.650.400 Rp. 435.290.000 Rp. 1.040.000 Rp. 68.029.000 Rp. 69.069.000
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Volume 08, Nomor 02, Agustus 2021
Belanja Modal :
Peralatan & Mesin Gedung & Bangunan Aset Tetap Lainnya Total Belanja Modal Rp. 130.899.400 Rp. 525.941.300 Rp. 189.650.500 Rp. 846.491.200 Rp. 128.495.350 Rp. 520.580.000 Rp. 201.400.000 Rp. 850.475.350 Rp. 2.404.050 Rp. 5.361.300 Rp. 11.749.500 Rp. 19.514.850 Total Belanja Rp.1.350.850.200 Rp. 1.285.765.000 Rp. 88.583.850 Sumber : Kecamatan Batui, 2017
Laporan  Realisasi  Anggaran  Pada Kecamatan  Batui  hanya  terdapat  kegiatan belanja  saja  yang  terdiri  dari  belanja  pegawai dan  belanja  barang  dan  jasa  yang  termasuk dalam  kategori  belanja  operasi  sedangkan belanja modal terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya, karena SKPD Kecamatan Batui tidak memungut  Pendapatan  Asli  Daerah.  Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebaiknya menyajikan  informasi  realisasi  pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan
pembiayaan
yang masing-masing
diperbandingkan  dengan  anggarannya  dalam satu  periode  tertentu  (PSAP  no.2).  dalam pengertian  kerangka  konseptual  akuntansi pemerintahan,  laporan  realisasi  anggaran menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi,  dan pemakaian  sumber  daya  ekonomi  yang dikelola  oleh  pemerintah  pusat/daerah,  yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran  dan  realisasinya  dalam  satu  periode laporan.
Informasi  ini  dapat  dianalisis  dengan melihat  (a)  selisih  antara  anggaran  dengan realisasinya;  (b)  rasio-rasio  antar  rekening, misalnya rasio total belanja terhadap pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak  langsung,  belanja  langsung  terhadap total  pendapatan,  belanja  langsung  terhadap PAD dan sebagainya.
Dalam  PP  Nomor  71  Tahun  2010, unsur  yang  dicakup  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran  seharusnya  terdiri  dari  :  1)
Pendapatan,  yaitu  seperti  Pendapatan  Asli Daerah, Pendapatan Retribusi
Daerah,
Pendapatan Hasil Kekayaan Yang Dipisahkan dan  Lain  –  Lain  PAD  yang  sah.  2)  Belanja, yang  terdiri  dari  belanja  operasi,  belanja modal  dan  belanja  tak  terduga.  3)  Transfer, yaitu  seperti Dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil  sumber  daya  alam,  dana  alokasi  umum, dana  alokasi  khusus,  dana  otonomi  khusus, dana  penyesuaian,  pendapatan  bagi  hasil pajak,  dan  pendapatan  bagi  hasil  lainnya.  4) Surplus/defisit  LRA.  5)  Pembiayaan,  seperti penerimaan  pembiayaan  dan  pengeluaran pembiayaan    Sisa  lebih/kurang  pembiayaan anggaran.
Terlihat  dari  hasil  penelitian  dan  data laporan keuangan dan realisasi Kecamatan
Batui  sudah  mencapai  target  yang  telah disepakati  serta  mengalami  peningkatan  dari anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Kinerja keuangan  terlihat  cukup  berhasil  karena hampir  mendekati  presentase  pencapaian  atas realisasi tidak begitu jauh dari yang dianggarkan.
Laporan  Realisasi  Anggaran  yang disajikan  oleh  SKPD  Kecamatan  Batui menyajikan  Laporan  yang  sudah  sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dimana pos –  pos  yang  ditampilkan  dalam  LRA  adalah Pendapatan  dan  Belanja,  yang  setidaknya  di miliki oleh Laporan Realisasi Anggaran, tanpa adanya pos transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan SiLPA/SiKPA.
Dalam  penyajian  laporan  keuangan Pemerintah  daerah  di  pengaruhi  oleh  faktor  – faktor pendukung diantaranya adalah :

## Sumber Daya Manusia
Menurut  (Hamali,  2016)  Manajemen sumber  daya  manusia  merupakan  suatu pendekatan      yang    strategis    terhadap keterampilan,    motivasi,    pengembangan    dan manajemen  pengorganisasian  tenaga  kerja. Dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan keuangan  terutama  laporan  realisasi  anggaran dibutuhkan  sumber  daya  manusia  atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung yang dipergunakan dalam penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan sehubungan  dengan  aplikasi  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah  yang  merupakan  program tersendiri,  sangat  dibutuhkan  pegawai  yang mengerti  dengan  baik  dan  dapat  menjalankan secara benar program aplikasi tersebut.
Karena sistem aplikasi tersebut merupakan sistem yang baru, maka Pemerintah  Daerah  mempersiapkan  pegawai melalui  program  pelatiha,  modul  pelatihan disusun  oleh  Badan  Akuntansi  Keuangan Negara  Departemen  Keuangan  RI  dan  setiap provinsi  telah  ada  palikasi  Sistem  Informasi Keuangan Daerah. Pelatihan dilakukan kepada pegawai yang bekerja khusus dalam penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan tersebut.
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Volume 08, Nomor 02, Agustus 2021
Jumlah  pegawai  yang  diisyaratkan mengikuti  pelatihan  paling  sedikit  sesuai dengan  jumlah  komputer  dengan  aplikasi sistem Informasi Keuangan Daerah. Kemampuan  pegawai  untuk  dapat  memahami program aplikasi tersebut dan dapat menjalankannya  dengan  benar  tergantung pada  kualitas  pegawai  yang  bersangkutan. Seorang pegawai akan lebih mudah dan  cepat mengenal  program  aplikasi  tersebut  jika  telah mengerti dasar-dasar pengoperasioan komputer  atau  lebih  mahir  menggunakan aplikasi komputer.

## Perangkat Pendukung
Teknologi  informasi  adalah  gabungan antara  teknologi  komputer  dan        teknologi
telekomunikasi    (Kadir,  2013)  Teknologi komputer    adalah    teknologi    yang berhubungan    dengan    komputer,  termasuk peralatan-peralatan    yang    berhubungan dengan    komputer  seperti    printer,    pembaca sidik  jari,  bahkan    CD    ROM,    sedangkan teknologi    telekomunikasi    adalah  teknologi yang  berhubungan  dengan  komunikasi  jarak jauh  (Kadir,  2013).  Perangkat  pendukung utama  yang  dibutuhkan  dalam  penyusunan dan penyajian laporan  keuangan atau  Laporan Realisasi
Anggaran dalah perangkat pendukung  teknis.  Perangkat  pendukung teknis adalah perangkat keras berupa komputer.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa Penyajian  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pada Kecamatan  Batui,  sudah  sesuai  dengan  PP Nomor  71  Tahun  2010 Yaitu  andal,  dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dilihat dari Penyajian  Laporan  Realisasi  Anggaran  telah sesuai  dengan  PP  Nomor  71  Tahun  2010, yaitu belanja diakui pada saat kas dikeluarkan. Dilihat  dari  pengukuran  penyajian  Laporan Realisasi  Anggaran  telah  sesuai  dengan  PP Nomor  71  Tahun  2010,  yaitu  menggunakan mata  uang  rupiah  sebesar  nominal  kas  yang dikeluarkan.

## SARAN
Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi  referensi  bagi  peneliti  selanjutnya untuk  melakukan  penelitian  yang  lebih mendalam terkait Penerapan Penyajian Laporan  Realisasi  Anggaran  Sesuai  PP Nomor.  71  Tahun  2010.  Selain  itu  diharapkan bagi  peneliti  selanjutnya  mampu  mengangkat tema  Perbedaan  Penyajian  Laporan  Keuangan Antara  PP  24  Tahun  2005  dan  PP  No  71 Tahun  2010,  Sehingga  dapat  mendukung keakuratan  dan  kelengkapan  hasil penelitian yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  (2012). Akuntansi  Sektor PublikAkuntansi Keuangan Daerah (keempat). salemba empat.
Agustini, F. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan . Madenatera.
Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  IAI. (2017). Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK) . Ikatan Akuntan Indonesia.
Fitria  Ayu  Lestari,  Niu  Herman  Karamoy,  S.
T.  (2014).  Analisis  Penerapan  PP.  No  71 Tahun  2010  Dalam  Penyajian  Laporan Keuangan  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Mobagu.
EMBA , 2 , 4. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/ar ticle/view/6461 Hamali.  (2016). Pemahaman  manajemen sumber  daya  mausia .  Center  for  Academic Publishing Servive.
Harahap,  S.  S.  (2015). Analisis  Kritis  Atas Laporan  Keuangan (1st–10th  ed.).  Rajawali Pers.
Kadir,  A.  dan  T.  C.  T.  (2013). Pengantar
Teknologi  Informasi (edisi  Revi).  CV.  Andi Offset. Kuswandi, A. (2016). Manajemen
Pemerintahan Daerah . UNISMA.
Marini,  Y.,  &  Marina,  N.  (2019).  Pengaruh Good  Corporate  Governance  Terhadap  Nilai Perusahaan. Jurnal  Humaniora :  Jurnal  Ilmu Sosial,  Ekonomi  Dan  Hukum , 1 (1),  7–20. https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.37 Paidi. (2019). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02  Tentang  Laporan  Realisasi  Anggaran (Studi  Kasus  pada  Kantor  Kepala  Desa Amplas  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan. [UIN Sumatra Utara]. http://repository.uinsu.ac.id/7864/ Rajindra, Rajindra, Guasmin, G., &
Burhanuddin, B. (2020). Financial Performance  Analysis  of  Shares  Returns  in Cosmetics and Household Purposes
Companies  (Studies  on  companies  listed  on the Indonesian Stock Exchange). International Journal  of  Health,  Economics,  and  Social Sciences (IJHESS) , 2 (4), 196–204.
Rajindra,  Rajindra,  &  Anggraeni,  R.  N. (2019).  Costly  Fees,  Men’s  Participation  in Family  Planning  Declines. International
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Volume 08, Nomor 02, Agustus 2021
Journal  of  Health,  Economics,  and  Social Sciences (IJHESS) , 1 (1), 5–8.
Utomo,  R.  dan  C.  E.  (2016).  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Di Dinas
Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Gresik. Jurnal
Fakultas Ekonomi , 05 , 155–165.