Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021

## MERANCANG DAN MENERAPAKAN MULTIKULTURALISME AGAMA DI INDONESIA
Oleh:
Adi Sudrajat
Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
adi.sudrajat@unisma.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  tentang  multikulturalisme  sebagai  sebuah  wacana  dan  kebijakan yang  dirancang  dan  diterapkan  di  Indonesia. Lahirnya  demokrasi  pasca  orde  baru  telah memberikan  harapan  baru  bagi  ekspresi  identitas  yang  sebelumnya  mengalami penindasan. Sedangkan  selama  itu  literatur  tentang  multikulturalisme  berfokus  pada perbedaan  etnis  dan  ras  saja,  artikel  ini  berusaha  mengkaji  lebih  luas  cakupan  istilah dengan  memasukkan  perbedaan  agama,  dan  lebih  jelasnya  multikulturalisme agama. Dengan pembahasan sebagai berikut: memahami dan menerapkan multikulturalisme  di  Indonesia, menjelaskan  perbedaan  multikulturalisme  Barat  dengan keberagaman di Indonesia (kebhinnekaan atau kemajemukan), heterogenitas (keberagaman)  dan  kesatuan  dalam  keberagaman  (Bhinneka  Tunggal  Ika), dan  terakhir, menjelaskan  konsep  multikulturalisme  yang  diperluas  untuk  mengakomodasi  multi- religiusitas.
Kata kunci : Rancangan, Penerapan, Multikulturalisme Agama

## A. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  lahir  dalam  sebuah  peristiwa  simbolik  yang  terjadi  pada  tahun 1928  ketika  anak-anak  muda  dari  berbagai  penjuru  nusantara  berkumpul  untuk mengucapkan  sumpah  yang  dikenal  dengan Sumpah  Pemuda atas  dasar  satu  tanah,  satu bangsa  dan  satu.  bahasa. Sebagai  salah  satu  negara  paling  beragam  di  dunia, mempersatukan  Indonesia  sebagai  satu  bangsa,  Lebih  lanjut,  pembangunan  bangsa  di Indonesia  merupakan  proyek  bersama  yang  belum  selesai,  yang  sering  menemui kontestasi dari berbagai identitas primordial. 1
Ideologi  negara Pancasila memainkan  peran  penting  dalam  penyatuan  berbagai kelompok  agama,  etnis,  dan  bahasa  di  Indonesia. Prinsip  pertama  dari  ideologi  tersebut menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan menjanjikan lingkungan yang aman bagi berkembangnya  agama,  dengan  harapan  agama  akan  memainkan  peran  publik  dalam mendefinisikan dan memelihara etika sosial. 2 Pancasila bisa dielu-elukan sebagai arketipe bagi  beragam  masyarakat  di  nusantara  untuk  membayangkan  diri  mereka  sebagai
1 Banadict Anderson, Imagined communities , London & New York: Verso, 2006
2 Yudi  Latif, Negara  paripurna:  Historitas,  rasionalitas,  dan  aktualitas  Pancasila .  Jakarta:  Kompas Gramedia, 2011
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
bangsa. Meminjam  gagasan  Charles  Taylor  tentang  imajinasi  sosial, 3 yang  dia  sebut sebagai  cara  Orang  membayangkan  eksistensi  sosialnya  dalam  kaitannya  dengan keberadaan  sesamanya, Pancasila merupakan  perwujudan  imajiner  sosial  modern  orang Indonesia. Imajiner  sosial  ini  mengusulkan  tatanan  sosial  ideal  yang  dapat  menentukan bagaimana  anggota  komunitas  moral  harus  hidup. Karena  setiap  komunitas,  dan  bisa dibilang  setiap  individu,  terjerat  dalam  jaringan  imajinasi  sosial  yang  berbeda-beda  dan diperebutkan,  akan  selalu  ada  penolakan,  dalam  tingkat  yang  berbeda-beda,  terhadap setiap  perintah  untuk  menyesuaikan  diri. Dengan  demikian, Pancasila,  meskipun merupakan khayalan sosial yang penting, dapat diterima dan ditolak. Akibatnya, idealisme kerukunan etnis dan agama yang tergabung dalam ideologi negara dan dicanangkan dalam semboyan  nasional Bhinneka  Tunggal  Ika,  yang  pada  waktunya  harus  direalisasikan  di lapangan melalui intervensi negara dan kelembagaan. 4
Pada tataran ideologis, Pancasila mengartikulasikan landasan filosofis dan cita-cita luhur  bangsa,  namun  pada tatarannya jauh  dari  refleksi  realitas  sosial  bangsa Indonesia. Ini sebagian karena penyalahgunaan ideologi nasional ini oleh pemerintah Orde Baru. Pluralitas etnis dan agama tidak pernah ditangani secara serius pada masa Orde Baru Suharto  (1966–1998). Rezim  secara  resmi  melarang  wacana  publik  tentang  perbedaan sosial,  atau  SARA  (perbedaan  etnis,  agama,  ras  dan  antar  kelompok). Untuk memanfaatkan Pancasila untuk  kepentingan  politik,  ideologi  dipromosikan  sebagai  satu- satunya  dasar  bagi  semua  organisasi  massa  dan  kelompok  sosial-politik. 5 Wacana dominan  kemudian  adalah  agar  orang  Indonesia  berasimilasi  menjadi  identitas  nasional yang  didefinisikan  negara,  berdasarkan  interpretasi  rezim  terhadap Pancasila untuk kepentingannya  sendiri. Para  penentang  rezim  dengan  mudah  dicap  sebagai  anti- Pancasila,  yang  membenarkan  penganiayaan  mereka. Semangat  pluralisme  yang  dianut oleh  ideologi  nasional  itu  justru  menjadi  alat  utama  rezim  otoriter  yang menindas. Mengingat  manipulasi Pancasila oleh  pemerintah  Orde  Baru,  ideologi  tersebut memudar dengan jatuhnya Suharto pada tahun 1998.
Sebagai bagian tak terpisahkan dari proses demokratisasi, wacana multikulturalisme muncul di Indonesia pasca pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998.
3 Charles Taylor, A secular age . Cambridge & London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007, hlm.171
4 Chang  Yau  Hoon, Pancasila  and  the  Christians  in  Indonesia:  A  leaky  shelter?  Asian  Culture ,  37, 2013, h.29-46.
5 Michael Morfit, Central government and local development in Indonesia , Oxford: Oxford University Press, 1986, h.42
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Namun  demikian,  pencabutan taktik senjata  kuat dari  atas  ke  bawah  yang diterapkan selama  32  tahun  pemerintahan  Orde  Baru  yang  tak  berkesudahan,  misalnya  dalam kebebasan  untuk  mengekspresikan  keragaman  etnis  dan  agama,  juga  berarti  terbukanya pintu  bagi  tantangan  antar-komunal. Berbagai  episode  kekerasan  etnis,  agama  dan komunal  meletus  di  seluruh  Indonesia. 6 Pancasila mulai  goyah  dalam  menghadapi ideologi  individualistik  dan  kelompok  baru,  serta  kontestasi  imajinasi  sosial  dan  agama yang muncul dengan kuat selama era Reformasi.
Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  mengundang  diskusi  kritis  tentang kemungkinan  merancang  dan  menerapkan  multikulturalisme  yang  sesuai  dengan Indonesia. Ini  mempertimbangkan  bahasan-bahasan  berikut:  memahami  dan  menerapkan multikulturalisme  di  Indonesia, menjelaskan  perbedaan  multikulturalisme  Barat  dengan keberagaman di Indonesia (kebhinnekaan atau kemajemukan), heterogenitas (keberagaman)  dan  kesatuan  dalam  keberagaman  (Bhinneka  Tunggal  Ika), dan  terakhir, menjelaskan  konsep  multikulturalisme  yang  diperluas  untuk  mengakomodasi  multi- religiusitas.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kajian  pustaka.  Subjek  kajian  membahas tentang  filsafat  pendidikan  Islam  dalam  pembelajaran  yang  holistik.  Kajian  pustaka  atau studi pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.
Selain  itu  penelitian  yang  dilakukan  melalui  pengumpulan  data  pustaka,  atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi,  jurnal  ilmiah,  koran,  majalah,  dan  dokumen).  tulis  ilmiah  ini  dilaksanakan untuk  menemukan  berbagai  teori,  hukum,  dalil,  prinsip,  atau  gagasan  yang  digunakan untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Multikulturalisme dalam Krisis?
Selama dekade terakhir, multikulturalisme sebagai kebijakan telah diserang di seluruh  Eropa  dan  di  Australia. 7 Banyak  pemimpin  negara  Eropa  telah  menyatakan multikulturalisme  sebagai  kegagalan. Misalnya,  dalam  memperingati  ulang  tahun
6 Chang Yau Hoon, Assimilation, multiculturalism, hybridity: The dilemmas of ethnic Chinese in post- Suharto Indonesia, Asian Ethnicity , 7, 2006, h.149–166. doi:10.1080/14631360600734400
7 Gregory  Noble, Lines  in  the  sand:  The  Cronulla  riots,  multiculturalism  and  national  belonging . Sydney: Institute of Criminology Press, 2009.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
pertama  pemboman  London,  surat  kabar  Inggris, Daily  Mail,  bahkan  sampai menerbitkan  tajuk  utama  bahwa  Multikulturalisme  sudah  mati. 8 Serangan  balik terhadap multikulturalisme dipicu oleh kepanikan moral, serta kegagalan Eropa untuk mengintegrasikan  imigran  Muslimnya. Seperti  yang  dikatakan  Malik  dengan  tepat, Target  sebenarnya  dari  banyak  kritik  ini,  bagaimanapun,  bukanlah  multikulturalisme tetapi imigrasi dan imigran - terutama Muslim. 9
Untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  komprehensif  tentang  kritik  di  balik serangan  balik  terhadap  multikulturalisme,  Vertovec  dan  Wessendorf  telah menguraikan klaim-klaim berikut oleh para kritikus: 10
a. Multikulturalisme adalah satu doktrin - para kritikus telah menghomogenkan multikulturalisme sebagai ideologi tunggal dan tetap, sehingga lebih mudah untuk dikutuk.
b. Multikulturalisme menahan perdebatan - kritikus berpendapat bahwa multikulturalisme menciptakan suasana di mana kebenaran politik telah membuat subjek yang berkaitan dengan ras dan agama tabu dan tak tersentuh.
c. Multikulturalisme  telah  memupuk  keterpisahan  dan  menolak  nilai-nilai  umum  - kritikus  mengklaim  bahwa  multikulturalisme  mendorong  pemisahan  etnis, penolakan terhadap nilai-nilai bersama dan kurangnya integrasi sosial.
d. Multikulturalisme  menyangkal  masalah  -  kritikus  berpendapat  bahwa multikulturalisme menolak untuk mengakui masalah sosial yang berkaitan dengan imigran dan etnis minoritas.
e. Multikulturalisme mendukung praktik tercela - kritik menyerang multikulturalisme  atas  dasar  relativisme  budaya  yang,  kata  mereka,  mendukung perlakuan yang sama terhadap semua budaya, dan mengasumsikan bahwa semua aspek dari setiap budaya adalah baik.
f. Multikulturalisme  menyediakan  tempat  berlindung  bagi  teroris  -  kritikus memanfaatkan  faktor  ketakutan  dan  wacana  terorisme  dalam  serangan  mereka terhadap multikulturalisme.
8 Daily  Mail, Multiculturalism  is  dead,  say  academics ,  7  July  2006.,    http://www. dailymail.co.uk/news/article-394566/Muticulturalism-dead-say-academics.html
9 Kenan Malik, Assimilation’s failure, terrorism’s rise . The New York Times, 2011
10 Steven  Vertovec,  &  Susanne  Wessendorf, The  multiculturalism  backlash:  European  discourses, policies and practices . London: Routledge, 2010.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Sebagai  hasil  dari  reaksi  balik  ini,  istilah  multikulturalisme  telah  diganti dengan istilah keanekaragaman. Memiliki Keragaman dan Inklusi menjadi slogan baru di  banyak  struktur  dan  industri  perusahaan  di  mana  perbedaan  budaya,  agama,  etnis, kemampuan fisik, gender dan seksualitas dihargai dan diakui. 11
Meskipun beberapa kritik multikulturalisme yang diuraikan di atas valid, orang harus memperhatikan konteks sosial ekonomi tempat kritik tersebut dikembangkan. Sampai  batas  tertentu,  kritik  merefleksikan  kecemasan  tentang perbedaan  agama  yang  disebabkan  oleh  migrasi,  dan  bisa  dibilang  merupakan  reaksi yang didasarkan pada ketidakmampuan untuk menahan kecemasan.
Sebagai  model  yang  dirancang  bagi  masyarakat  migran  di  Barat  seperti Kanada,  Australia,  dan  Amerika  untuk,  pertama  dan  terutama,  dengan  beragam  latar belakang  dan  budaya  migran  baru,  multikulturalisme  mengistimewakan  ras,  budaya, dan  etnis. Karena  demokrasi  liberal  ini  cenderung  menjunjung  tinggi  prinsip sekularisme  di  mana  agama  dan  politik  dipisahkan  dalam  lingkungan  yang  berbeda, wacana  agama  secara  khusus  tidak  ada  dalam  kebijakan  multikulturalisme mereka. 12 Sementara  menurut  Peter  Berger,  kini  telah  diganti  gagasan  sekularisasi dengan  pluralisasi,  yang  menunjukkan  bahwa  negara  atau  individu  dapat menjadi  sekuler dan  beragama,  pengabaian  agama  dalam  wacana  multikulturalisme masa  kini  masih  mencerminkan  paradigma  lama. 13 Para  sarjana  seperti  Levey, Werbner,  mengakui  bahwa  model  multikulturalisme  separatis  gagal  memenuhi tuntutan  warga  beragama  untuk  pengakuan  dan  akomodasi  karena  budaya  menjadi eufemisme  untuk  agama. Namun  demikian,  dengan  semakin  banyaknya  migran Muslim  di  Eropa  dalam  beberapa  dekade  terakhir,  bersamaan  dengan  peningkatan religiusitas  dan  semangat  beragama  di  banyak  belahan  dunia,  tuntutan  untuk pengakuan  dan  akomodasi  agama  tidak  dapat  lagi  diabaikan. Oleh  karena  itu,  dalam beberapa  tahun  terakhir  diskusi  tentang  multikulturalisme  telah  bergeser  dengan memperhitungkan beragam identitas agama dalam negara sekuler. 14
11 Steven  Vertovec,  &  Susanne  Wessendorf, The  multiculturalism  backlash:  European  discourses, policies and practices. London: Routledge , 2010, hlm.18-19
12 Geoffrey  Brahm  Levey  &  Tariq  Modood, Secularism,  religion  and  multicultural  citizenship , Cambridge: Cambridge University Press, 2009, h.24
13 Peter  Berger,  Further  thoughts  on  religion  and  modernity, Society, 49,  2012,  h.313–316.  doi: 10.1007/s12115-012-9551-y
14 Lori G. Beaman, Reasonable accommodation: Managing religious diversity . Vancouver: University of British Columbia Press, 2012.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Stuart  Hall  dengan  tepat  menunjukkan  bahwa  masalah  sebenarnya  dari multikulturalisme  terletak  pada  kenyataan  bahwa  “isme”  cenderung  mengubah multikulturalisme  menjadi  doktrin  politik. Padahal,  kritik  terhadap  multikulturalisme yang  dirangkum  di  atas  dibangun  dengan  asumsi  bahwa  multikulturalisme  adalah doktrin  tunggal. Penting  untuk  diingat  bahwa  multikulturalisme  bukanlah  kebijakan satu ukuran untuk semua, tetapi merupakan pekerjaan yang sedang berjalan. Ini adalah konsep  cair  yang  mencakup  banyak  sekali  wacana,  kebijakan,  dan  praktik. Kritikus cenderung  menghomogenkan  konsep  tersebut  menjadi  “isme”  tunggal  untuk  dengan mudah  mendiskreditkan  ideologi  bersama  dengan  para  pendukungnya,  yaitu  kaum liberal dan aktivis minoritas. 15
Malory  Nye  mengatakannya  sebagai  berikut:  ini  bukan  'kegagalan multikulturalisme'  tetapi  lebih  merupakan  kegagalan  untuk  mengembangkan  konteks multikulturalisme  secara  efektif…. 16 Untuk  beradaptasi  dengan  politik  identitas  baru di  dunia  yang  semakin  mengglobal  dan  kompleks,  multikulturalisme  harus  fleksibel dan  dapat  ditempa. Alih-alih  mengutuk  multikulturalisme  sebagai  kegagalan,  wacana harus  diartikulasikan  kembali  dan  dirumuskan  kembali  Wieviorka  sesuai  dengan konteks  sosial-budaya  dan  politik-ekonomi  saat  ini  dari  masyarakat  tertentu  seperti Indonesia. 17 Jenis  baru  multikulturalisme  yang  lebih  inklusif,  akan  memberikan pertimbangan  serius  pada  agama,  dan  perlu  memfasilitasi  keterbukaan  dan  dialog antarbudaya  atau  antaragama. 18 Kerangka  baru  multikulturalisme  agama  yang  akan dibahas di bawah ini.

## 2. Multikulturalisme Agama untuk Indonesia
Tepat  sebelum  rezim  Suharto  runtuh  pada  tahun  1998,  Persaingan  diskursif antara  asimilasi,  multikulturalisme,  dan  subjektivitas  kepemilikan  bersyarat  belum terjadi di Indonesia. Sejauh ini aturan wacana asimilasi. Kemungkinan berkembangnya multikulturalisme masih jauh.  Jelas tidak menyangka bahwa jatuhnya Soeharto  tidak  hanya  akan  mengakhiri  asimilasi  ideologi  Orde  Baru,  tetapi  juga membuka  ruang  baru  bagi  kebangkitan  politik  identitas  di  seluruh  Indonesia. Salah
15 Steven  Vertovec,  &  Susanne  Wessendorf, The  multiculturalism  backlash:  European  discourses, policies and practices . London: Routledge, 2010, hlm. 6-7
16 Malory  Nye,  The  challenges  of  multiculturalism. Culture  and  Religion ,  8,  2007,  h.  109–123. doi:10.1080/14755610701458915
17 Michel  Wieviorka,  Multiculturalism:  A  concept  to  be  redefined  and  certainly  not  replaced  by  the extremely  vague  term  of  interculturalism. Journal  of  Intercultural  Studies ,  33,  2012,  225–231.  doi:10.10 80/07256868.2012.649530
18 Pnina Werbner, Multiculturalism from above and below: Analysing a political discourse. Journal of Intercultural Studies, 33, 2012, 197–209. doi:10.1080/07256868.2012.649527
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
satu  perubahan  besar  dalam  kebijakan  pemerintah  pasca  Suharto  adalah ditinggalkannya  kebijakan  asimilasi. Selama  dekade  terakhir  ini,  para  sarjana  telah membahas  kegunaan  multikulturalisme  dalam  konteks  Indonesia,  terutama  mengacu pada  urgensi  penerapan  pendidikan  multikultural  (misalnya  Ujan, 19 Tilaar, 20 dan Yaqin, 21 ). Meskipun  tidak  dapat  dikatakan  bahwa  Indonesia  secara  konsisten menerapkan  kebijakan  multikulturalisme,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan telah  berupaya  serius  untuk  mempromosikan  multikulturalisme  di  sekolah  melalui kurikulum  baru  yang  diterapkan  pada  2013:  pencantuman  eksplisit  kata multikulturalisme  dalam  Tujuan  mata  pelajaran  seperti  Studi  Kewarganegaraan  dan Antropologi  menunjukkan  relevansi  mutlak  multikulturalisme  di  Indonesia,  dan menunjukkan  pengakuan  internal  yang  kuat  akan  kebutuhan  untuk  mempromosikan multikulturalisme  di  antara  anak-anak,  generasi  masa  depan  Indonesia. Lebih  lanjut, organisasi  seperti  Wahid  Institute  dan  Ma'arif  Institute,  yang  didirikan  oleh  mantan pemimpin dari dua organisasi Muslim arus utama terbesar - NU dan Muhammadiyah - dengan gencar mempromosikan multikulturalisme;
Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, arti dan tujuan politik multikulturalisme bervariasi di antara kelompok kepentingan yang berbeda. Ruang publik yang dinamis di  era  Reformasi  telah  memungkinkan  munculnya  suara-suara  yang  sebelumnya tertindas. Memanfaatkan  suasana  baru  demokrasi,  kelompok  marginal  seperti  etnis Tionghoa,  komunitas  LGBTIQ  dan  sejumlah  kelompok  agama  minoritas  yang  tidak diakui  secara  formal  oleh  negara  menuntut  pengakuan  atas  identitas  dan haknya. Meskipun tidak ada kebijakan atau pedoman yang jelas dari negara Indonesia untuk  melembagakan  multikulturalisme  (kecuali  pendidikan  multikultural),  proses demokratisasi telah memungkinkan tuntutan tersebut. Dari semua kelompok minoritas, etnis  Tionghoa  di  negara  ini  paling  diuntungkan  dari  proses  Reformasi,  karena  kita menyaksikan pembubaran tindakan diskriminatif resmi dan pemulihan hak budaya dan kewarganegaraan  mereka. 22 Hal  ini  juga  karena,  dari  semua  suku  bangsa,  etnis
19 Ata Ujan Andre, Multikulturalisme: Belajar hidup bersama dalam perbedaan , Jakarta: Indeks. 2009.
20 Tilaar,  H.  A.  R. Multikulturalisme:  Tantangan  global  masa  depan  dalam  transformasi  pendidikan nasional . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
21 M.  Ainul  Yaqin, Pendidikan  multikultural:  Cross-cultural  understanding  untuk  demokrasi  dan keadilan , Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
22 22 Chang  Yau  Hoon, Chinese  identity  in  post-Suharto  Indonesia:  Culture,  politics  and  media. Brighton & Portland: Sussex Academic Press, 2008.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Tionghoa  termasuk  yang  paling  terpinggirkan  dalam  hal  hak  budaya,  bahasa  dan kewarganegaraan. 23
Meski demikian, optimisme tentang multikulturalisme di Indonesia tidak boleh dilebih-lebihkan. Beberapa pemimpin Indonesia memiliki keraguan tentang multikulturalisme karena memunculkan ketakutan lama akan federalisme, relativisme, dan perpecahan. Lebih  lanjut, pendukung multikulturalisme terbatas pada  masyarakat sipil  yang  baru  berkembang,  dan  wacana  multikulturalisme  diperkenalkan  sebagai bagian  tak  terpisahkan  dari  proses  demokratisasi  dan  desentralisasi  pasca- Suharto. 24 Wacana  publik  tentang  multikulturalisme  masih  terbatas  pada  surat  kabar utama berbahasa Inggris. Seperti yang diamati Lyn Parker, gagasan multikulturalisme masih  terdengar  asing  di  Indonesia; istilah  lokal  seperti  kemajemukan  (pluralitas), keragaman (Heterogenitas) dan kebhinnekaan (keanekaragaman) lebih diutamakan. 25 Raihani melakukan observasi serupa berdasarkan penelitian etnografinya tentang pendidikan multikultural di pesantren di Indonesia. Dia mencatat bahwa multikulturalisme adalah kata baru bagi banyak responden, terutama pelajar. 26
Ada  dua  isu  utama  tentang  relevansi  multikulturalisme  bagi  Indonesia yaitu: Yang  pertama  terkait  dengan  sifat  dan  asal  mula  multikulturalisme,  yang dipandang  sebagai  paham  individualis  yang  muncul  di  Barat  untuk  menghadapi pendatang dan budaya mereka. Para sarajana berpendapat bahwa walaupun Indonesia memiliki  keragaman  etnis,  namun  bukan  merupakan  masyarakat  migran. Lebih  jauh lagi,  karakter  komunalnya  berarti  multikulturalisme  tidak  berlaku  di  Indonesia. Hal kedua  yang  mereka  angkat  adalah  bahwa  paham-paham  lokal  tentang  keberagaman, termasuk  ideologi  negara Pancasila dan  semboyan  nasional Bhinneka  Tunggal  Ika , sudah  cukup  untuk  mengakomodasi  perbedaan  dan  melindungi  hak-hak  berbagai agama dan kelompok budaya untuk hidup berdampingan secara harmonis.
Berkaitan  dengan  pertanyaan  kesesuaian  multikulturalisme  dengan  konteks Indonesia,  perlu  disadari  bahwa  meskipun  wacana  dan  kebijakan  multikulturalisme bersumber  dari  Barat,  tidak  berarti  eksklusif  hanya  di  Barat. Multikulturalisme  juga
23 Dewi Anggraeni, Does multicultural Indonesia include its ethnic Chinese? Wacana , 13, 2011, h. 256– 278.
24 Burhanuddin, Mencari akar kultural civil society di Indonesia . Ciputat: Indonesian Institute for Civil Society, 2003.
25 Lyn  Parker  &  Chang  Yau  Hoon,  Secularity,  religion  and  the  possibilities  for  religious  citizenship. Asian Journal of Social Sciences , 41, 2013, 150–174. doi:10.1163/15685314-12341296
26 Raihani, Creating multicultural citizens: A portrayal of contemporary Indonesian education. London & New York: Routledge, 2014.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
bukan merupakan formula yang ditetapkan yang dapat dialihkan ke masyarakat mana pun. Stuart  Hall  mengingatkan  kita  bahwa  "Seperti  halnya  masyarakat  multi-budaya yang  berbeda,  ada  multikulturalisme  yang  sangat  berbeda" 27 Dengan  kata  lain, multikulturalisme  bukanlah  sekumpulan  doktrin  baru; sebaliknya,  ini  adalah  sebuah proses,  yang  “selalu  kontekstual  dengan  tempat  dan  pengalaman  budaya tertentu. 28 Masyarakat  non-Barat  memiliki  sejarah  tantangan  pluralis  mereka  sendiri dan  kebutuhan  mereka  sendiri  untuk  merancang  formula  yang  bermakna  untuk resolusinya. Oleh  karena  itu,  kontekstualitas  perlu  diakui  dalam  setiap  diskusi multikulturalisme  di  luar  Barat. Pertanyaan  yang  lebih  berguna  untuk  ditanyakan adalah  apakah  Indonesia  memiliki  tiga  prasyarat  untuk  multikulturalisme  yang diidentifikasi oleh Kymlicka: demografi imigran, kesadaran hak dan demokrasi. Bagaimana minoritas / mayoritas dan pribumi / non-pribumi dikategorikan di Indonesia? 29
Demografi  Indonesia,  meski  berbeda  dengan  masyarakat  migran  di  negara- negara seperti AS, Australia, dan Singapura, tidak kalah beragam. Meskipun imigrasi dari negara lain jarang terjadi di Indonesia, kebijakan transmigrasi, terutama di bawah Orde Baru, telah menghasilkan komunitas yang beragam. Aspirasi para pemukim baru ini  untuk  mengekspresikan  identitas  mereka  pada  saat  yang  sama  saat  mereka memantapkan diri sebagai komunitas yang layak secara sosial, ekonomi dan ekologis tidak ditujukan oleh negara, karena hanya tertarik untuk menyebarkan budaya nasional yang  homogen. 30 Dengan  demokrasi  dan  kesadaran  hak  yang  berkembang,  Indonesia perlu  mengatur  kerangka  multikulturalisme  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan konteks  demografisnya. Kerangka  baru  ini  juga  harus  mempertimbangkan  apa  yang oleh  Goh  disebut  sebagai  multikulturalisme  pascakolonial,  atau  kebutuhan  untuk menantang struktur ras dan kelas yang diberlakukan oleh penjajah. 31
Lebih  jauh,  multikulturalisme  adalah  wacana  global,  yang  telah  menarik perhatian di Asia karena negara-bangsa mencari cara untuk mengakomodasi populasi
27 S. Hall, Conclusion: The multicultural question , London: Zed Books, 2000, hlm.210
28 Malory  Nye,  The  challenges  of  multiculturalism, Culture  and  Religion ,  8,  2007,  h.  109–123. doi:10.1080/14755610701458915
29 Will  Kymlicka, Multicultural  citizenship:  A  liberal  theory  of  minority  rights. Oxford:  Oxford University Press, 1995.
30 Brian  A.  Hoey,  Nationalism  in  Indonesia:  Building  imagined  and  intentional  communities  through transmigration. Ethnology , 42, 2003, h.109–126.
31 Daniel P. S. Goh (Ed.), Race and multiculturalism in Malaysia and Singapore , London & New York: Routledge, 2009.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
yang  semakin  beragam  dan  kompleks  di  tengah  kekuatan  globalisasi  migrasi  dan demokratisasi. 32
Penerapan  kerangka  multikulturalisme  global  di  Indonesia  tidak  dimaksudkan untuk mengutamakan wacana Barat melainkan untuk memahami keadaan budaya dan sosiologis  yang  membuat  tanggapan  yang  berbeda  terhadap  masalah  pluralisme  dan kewarganegaraan menjadi mungkin. 33
Untuk  meluncurkan  rancangan  multikulturalisme  di  Indonesia,  artikel  ini mengemukakan tiga pertimbangan:
a. Multikulturalisme  harus  menjaga  keseimbangan  antara  persatuan  dan keragaman. Ien  Ang  berpendapat  bahwa  gagasan  bangsa  multikultural  yang bersatu  -  bersatu  dalam  keanekaragaman  adalah  konsep  yang  ambigu  dan paradoks secara inheren, dan bahwa ketegangan antara persatuan dan keragaman tidak  pernah  dapat  diselesaikan. 34 Akan  tetapi Nye  berpendapat  bahwa multikulturalisme  bukanlah  kebalikan  dari  nasionalisme  karena  sebagai  suatu kebijakan,  multikulturalisme  menyangkut  masalah  dan  proses  yang  tertanam dalam konstruksi dan pembangunan identitas nasional. 35
b. Multikulturalisme  harus  memberikan  ruang  untuk  mengakui  lintas  batas  budaya dan  hibriditas. Alih-alih  menjadi  tampilan  dari  pilihan  individu  monokultural, menjadi  multikultural  adalah  tentang  pengakuan  keberadaan  pengaruh  budaya yang  berbeda  dalam  setiap  individu. Selain  itu,  pemahaman  multikulturalisme pada  level  mikro”individu  ini  juga  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  level  makro sosial,  terutama  dalam  akomodasi  negara  tidak  hanya  terhadap  keberadaan kelompok  etnis  yang  berbeda  tetapi  juga  keberagaman  dalam  setiap  kelompok etnis. 36
c. Multikulturalisme perlu memasukkan agama. Poin ini akan dibahas lebih lanjut di bawah.
32 Will  Kymlicka, Multicultural  citizenship:  A  liberal  theory  of  minority  rights .  Oxford:  Oxford University Press, 1995.
33 Robert  W.  Hefner  (Ed.), Politics  of  multiculturalism:  Pluralism  and  citizenship  in  Malaysia, Singapore, and Indonesia , Hawaii: University of Hawaii Press, 2001, hlm.4
34 Ien  Ang, On  not  speaking  Chinese:  Living  between  Asia  and  the  West .  London  &  New  York: Routledge, 2001.
35 Malory  Nye,  The  challenges  of  multiculturalism. Culture  and  Religion ,  8,  2007,  h.  109–123. doi:10.1080/14755610701458915
36 Chang Yau Hoon, Assimilation, multiculturalism, hybridity: The dilemmas of ethnic Chinese in post- Suharto Indonesia. Asian Ethnicity , 7, 2006, h. 149–166. doi:10.1080/14631360600734400
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Isu kedua yang diangkat dalam kutipan di atas menyangkut kecukupan ideologi lokal  yang  ada. Sebagai  landasan  filosofis  Indonesia,  tidak  diragukan  lagi bahwa Pancasila dan Bhinneka  Tunggal  Ika adalah  gagasan  berjasa  yang  mewakili inklusivitas  dan  keberagaman  Indonesia. Namun,  kedua  ideologi  tersebut  jauh  dari mencerminkan realitas sosial Indonesia. Berakhirnya Orde Baru telah melihat Pancasila terdemistifikasi. Dengan  serbuan  ide-ide  baru  yang  menyertai  arus globalisasi  dan informasi ke masyarakat  lain seperti kebangkitan Islamisme di  Timur Tengah  dengan  Arab  Spring.  Pancasila kini  menjadi salah  satu  pilihan  di  pasar ideologis  demokrasi. Reformasi  tampaknya  telah  memberikan  kebebasan  demokrasi kepada  rakyat  Indonesia,  tetapi  ruang  ini  juga  memberi  ruang  bagi  kelompok- kelompok  agama  garis  keras,  radikal  dan  eksklusif  untuk  tumbuh. Hasilnya  adalah meningkatnya intoleransi agama dan kekerasan antaragama.
Intoleransi  beragama  sedang  meningkat  di  Indonesia. 37 Meskipun  Indonesia telah  membuat  langkah  besar  dalam  mengkonsolidasikan  pemerintahan  yang  stabil dan  demokratis  setelah  lima  dekade  pemerintahan  otoriter,  negara  ini  sama  sekali bukan  benteng  toleransi. Hak-hak  agama  dan  etnis  minoritas  terus  menerus  diinjak- injak. Meskipun Konstitusi Indonesia melindungi kebebasan beragama, peraturan yang melarang penodaan agama dan dakwah secara rutin digunakan untuk  menuntut ateis, Bahais,  Kristen,  Syiah,  Sufi,  dan  penganut  agama  Ahmadiyah.  Pada  tahun  2010, Indonesia memiliki lebih dari 150 peraturan bermotif agama yang membatasi hak-hak minoritas. 38
Tidak  terbayangkan  bagi  kaum  minoritas  untuk  membayangkan  hidup  di negara  berpenduduk  Muslim  terbesar  ini  tanpa  perlindungan  dari  nilai-nilai  netral agama  yang  diatur  dalam Pancasila dan  Konstitusi,  tetapi  juga  jelas  bahwa  prinsip- prinsip yang diuraikan dalam ideologi nasional dan Konstitusi telah tidak diamati atau dihormati oleh negara itu sendiri.
Bukan  berarti Pancasila telah  kehilangan  relevansinya  di  Indonesia. Bahkan, menanggapi tumbuhnya radikalisme di Indonesia, aktivis lintas agama, pemuka agama dan  akademisi  kini  menyerukan  kepada  negara  dan  masyarakat  Indonesia  untuk merebut  kembali,  menghidupkan  kembali Pancasila. 39 Ada  pula  usulan  di  Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghidupkan
37 Benedict Rogers, Indonesia’s rising religious intolerance. The New York Times , 21 May 2012.
38 Andreas Harsono, No model for Muslim democracy, The New York Times , 21 May 2010
39 Franz Magnis Suseno, Back to Pancasila ideals: Why? The Jakarta Post , 1 June, 2011.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
kembali ideologi Pancasila melalui  seni,  budaya  dan  pendidikan,  dengan  cara  yang berbeda  dengan  zaman  Orde  Baru. Upaya  tersebut  menandakan  harapan bahwa Pancasila kembali  teraktualisasipada  akhirnya  dapat  menyatukan  kembali masyarakat,  mengembalikan  nilai  toleransi  dan  menjunjung  tinggi  penghormatan terhadap  perbedaan  dalam  masyarakat  multikultural  Indonesia. Saya  berpendapat bahwa tata kelola multikulturalis penting untuk mengelola keragaman Indonesia. Lebih  khusus  lagi,  corak  multikulturalisme  ini,  yang  saya  sebut multikulturalisme  agama,  harus  memperhatikan  agama  secara  serius,  dan  pada  saat yang  sama,  menggabungkan  dan  melengkapi  ideologi  lokal  yang  ada, khususnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Multikulturalisme  agama, sebagaimana  digunakan  dalam  artikel  ini,  terutama berkaitan  dengan  ketidakcukupan  mode  multikulturalisme  saat  ini  dalam mengakomodasi  agama  minoritas. Sementara  pengertian  multikulturalisme  terutama berkaitan  dengan  budaya,  pluralisme  terutama  difokuskan  pada  agama. Namun, pluralisme  diperdebatkan  dalam  bidang  agama  karena  dianggap  berasosiasi  dengan liberalisme,  sekularisme,  dan  relativisme. Dengan  beban  seperti  itu,  dan  juga  dengan kurangnya  struktur  formal  dan  pemerintahan,  multikulturalisme  agama  yang diadvokasi  dalam  pasal  ini  mengharuskan  negara  dan  agama  untuk  berperan  aktif dalam mendorong toleransi dan hidup berdampingan secara harmonis.
Multikulturalisme  agama  berfokus  pada  pemerintahan  dan  membutuhkan keterlibatan  dinamis  negara  untuk  melindungi  penduduk  beragama,  terutama  agama minoritas. 40 Para  ahli  semakin  setuju  bahwa  beberapa  bentuk  manajemen multikulturalisme  negara  diperlukan  agar  kebijakan  dapat  berjalan. Misalnya,  Nye berpendapat  bahwa  manajemen  dan  tata  kelola  multikulturalisme  diperlukan,  untuk memastikan  bahwa  ada  penghormatan  yang  luas  dan  efektif  terhadap  keragaman, sementara  pada  saat  yang  sama  ada  elemen  kohesi  dan  identitas  Bersama,  landasan bersama  di  mana  masyarakat  dan  bangsa  bekerja  sebagai  lebih  dari  sekumpulan keanekaragaman. 41 Sayangnya,  demokratisasi  dan  desentralisasi  di  Indonesia  belum mengarah pada kebijakan publik yang universal, kreatif dan inklusif untuk keragaman
40 Augie Fleras, The politics of multiculturalism: Multicultural governance in comparative perspective , New York, NY: Palgrave Macmillan. 2009, h.22
41 Tariq  Modood,  Moderate  secularism,  religion  as  identity  and  respect  for  religion. The  Political Quarterly , 81, 2010, h.  4–14. doi:10.1111/j.1467-923X.2010.02075.x
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
budaya dan agama. 42 Faktanya, Indonesia telah berjuang untuk menahan faksionalisme dan kekerasan komunal dan agama sejak tahun-tahun terakhir rezim otoriter Presiden Suharto dan pembukaan ruang publik secara tiba-tiba setelah kejatuhannya. Selain itu, negara  diam  di  tengah  meningkatnya  iklim  intoleransi  agama  dan  contoh-contoh kekerasan terhadap minoritas yang mengkhawatirkan. 43 Sejauh ini, berbagai deklarasi resmi penghormatan dan penghargaan untuk keragaman budaya tetap retorika kosong, yang telah menyebabkan wacana publik.
Bryan  Turner  mengambil  pandangan  kritis  tentang  politik  pengakuan  yang merayakan  keragaman  dengan  mengorbankan  kesetaraan  dan  keadilan. Dia berpendapat  bahwa  ketegangan  antara  identitas  transnasional  dari  agama  neo- fundamentalis (Kristen, Muslim, Yahudi tetapi juga Hindu dan Buddha) dan identitas kewarganegaraan  berbasis  negara  harus  diselesaikan  dengan  pembentukan  sebuah kerangka  hukum  dan  politik  umum,  yaitu  kewarganegaraan. Karenanya,  Parker  dan Hoon  memperjuangkan  kewarganegaraan  beragama  di  Indonesia,  yang  menyerukan pemerintah  proaktif  yang  secara  eksplisit  mengintervensi  pihak  minoritas,  untuk melindungi  hak  konstitusional  mereka  atas  kebebasan  beragama. Kewarganegaraan lebih  dari  sekedar  status  hukum  atau  kategori  administratif; ini  mencakup  praktik politik,  serta  mode  partisipasi  dalam  kehidupan  publik. Keanggotaan  dan  partisipasi dalam organisasi keagamaan non-pemerintah dan lembaga keagamaan dapat dianggap sebagai tindakan kewarganegaraan beragama. 44
Dua  prinsip  penting  dapat  diadaptasi  dari  Kymlicka  bekerja  pada kewarganegaraan  multikultural:  (1)  negara  harus  dilihat  sebagai  milik  yang  setara dengan semua warga negara, dan (2) individu harus dapat mengakses institusi negara, dan  berpartisipasi  secara  penuh  dan  setara  sebagai  warga  negara  dalam  kehidupan politik,  tanpa  harus  menyangkal  mereka  identitas  agama. 45 Negara  adalah  pemain kunci  dalam penegakan tatanan moral  melalui supremasi hukum  sehingga persamaan hak  dapat  dinikmati  oleh  semua  warga  negara,  namun  peran  negara  dalam menegakkan perdamaian dan stabilitas tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia,
42 Tod Jones, Indonesian cultural policy in the reformed era. Indonesia , 93, 2012, h. 147–176.
43 International Crisis Group, Indonesia: “Christianization” and intolerance. Asia Briefing No. 114, 24 November, 2010, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/ indonesia/B114-indonesia- christianisation-and-intolerance.aspx
44 Lyn  Parker  &  Chang  Yau  Hoon,  Secularity,  religion  and  the  possibilities  for  religious  citizenship. Asian Journal of Social Sciences , 41, 2013, h. 150–174. doi:10.1163/15685314-12341296
45 Will  Kymlicka ,  Multicultural  citizenship:  A  liberal  theory  of  minority  rights ,  Oxford:  Oxford University Press, 2010.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
seperti  yang  sering  terjadi  pada  rezim  Suharto. Oleh  karena  itu,  negara  perlu menerapkan pluralisme  yang wajar agar toleransi  terhadap perbedaan dapat  didorong dan  kekuatan  politik  yang  memaksa  tidak  digunakan  untuk  memaksakan  kepatuhan pada non-Muslim. 46
Sementara fungsi negara sangat penting untuk menerapakan multikulturalisme yang  dilembagakan,  peran  ini  dapat  menjadi  paradoks:  di  satu  sisi,  negara  dapat mencegah  permusuhan  dan  kekerasan  dengan  menjaga  kerukunan  agama  dan  ras. Di sisi  lain,  multikulturalisme  negara  seringkali  memperkuat  batasan  ras  dan  agama dalam  upaya  menjaga  kerukunan,  dengan  mencegah  terjadinya  interaksi  organik  dan hibriditas  antar  kelompok. Di  Indonesia,  paradoks  tata  kelola  multikultural  terlihat ketika  Kementerian  Agama  yang  dibentuk  untuk  mengatur  urusan  agama,  dalam banyak  kesempatan  telah  membatasi  kebebasan  beragama; dan,  di  sisi  lain,  ketika polisi  gagal  menegakkan  hukum  dan  ketertiban  dalam  menghadapi  kekerasan komunal,  dan  sistem  hukum  gagal  memberikan  keadilan  bagi  korban  kekerasan agama. 47 Kuncinya  adalah  menjaga  keseimbangan  antara  keterlibatan  negara  dalam memastikan perlindungan hak-hak minoritas dan toleransi perbedaan di ruang publik, sementara  pada  saat  yang  sama  memberikan  ruang  bagi  partisipasi  sipil  dan pemupukan lintas budaya secara organik di antara warga negara.

## D. KESIMPULAN
Artikel  ini  telah  mencoba  menjelaskan  konsep-konsep  yang  berbelit-belit  dari multikulturalisme,  pluralisme  dan  agama,  serta  cara-cara  mereka  saling  terkait  dan berpotongan, yang seringkali berantakan, berbaur, dan kompleks. Ini telah menghadirkan kasus untuk wacana global multikulturalisme untuk secara serius dianggap sebagai praktik kebijakan  di  Indonesia. Dengan  mengakui  kebungkaman  yang  mencolok  tentang  agama dalam  teori  multikulturalisme,  yang  secara  konvensional  mengistimewakan  ras,  budaya dan  etnis,  artikel  tersebut  mengusulkan  multikulturalisme  agama  sebagai  alternatif konseptual  dari  pluralisme  agama. Multikulturalisme  agama  mempromosikan  gagasan negara aktif yang melindungi agama minoritas dan memasukkan Pancasila yang inklusifideologi  nasional  dalam  kerangka  kerjanya. Konsep  ini  dapat  menghindari beban  dan  stigma  bahwa  pengertian  "pluralisme  agama",  namun  mendorong  batas-batas
46 Catriona McKinnon, & Dario Castiglione, The culture of tolerance in diverse societies: Reasonable tolerance , Manchester & New York: Manchester University Press, 2009.
47 Pnina Werbner, Multiculturalism from above and below: Analysing a political discourse. Journal of Intercultural Studies , 33, 2012, h. 197–209. doi:10.1080/07256868.2012.649527
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
teori  multikulturalisme  yang  ada  untuk  memasukkan  identitas  agama  dan  agama minoritas. Sementara  isi  substantif  tentang  bagaimana  multikulturalisme  agama  dapat dilembagakan  berada  di  luar  cakupan  diskusi  saat  ini,  dapat  diharapkan  bahwa multikulturalisme  agama  dapat  dipromosikan  melalui  pendidikan  dan  kegiatan  lintas agama,  di  mana  keterlibatan,  pemahaman,  perjumpaan  dan  dialog  yang  dapat  diterapkan dengan baik.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, Banadict, Imagined communities , London & New York: Verso, 2006 Andre,  Ata  Ujan, Multikulturalisme:  Belajar  hidup  bersama  dalam  perbedaan ,  Jakarta: Indeks. 2009.
Ang, Ien, On not speaking Chinese: Living between Asia and the West . London & New York: Routledge, 2001.
Anggraeni,  Dewi,  multicultural  Indonesia  include  its  ethnic  Chinese? Wacana ,  13,  2011,  h. 256–278.
Berger, Peter, Further thoughts on religion and modernity, Society, 49, 2012, h.313–316. doi: 10.1007/s12115-012-9551-y
Brahm Levey, Geoffrey & Modood, Tariq, Secularism, religion and multicultural citizenship , Cambridge: Cambridge University Press, 2009,
Burhanuddin, Mencari  akar  kultural  civil  society  di  Indonesia .  Ciputat:  Indonesian  Institute for Civil Society, 2003.
Daily  Mail, Multiculturalism  is  dead,  say  academics ,  7  July  2006.,    http://www. dailymail.co.uk/news/article-394566/Muticulturalism-dead-say-academics.html Fleras,  Augie, The  politics  of  multiculturalism:  Multicultural  governance  in  comparative perspective , New York, NY: Palgrave Macmillan. 2009,
G.  Beaman,  Lori, Reasonable  accommodation:  Managing  religious  diversity .  Vancouver: University of British Columbia Press, 2012.
Goh  D.  P.  S.  (Ed.), Race  and  multiculturalism  in  Malaysia  and  Singapore ,  London  &  New York: Routledge, 2009.
H.  A.  R.,  Tilaar, Multikulturalisme:  Tantangan  global  masa  depan  dalam  transformasi pendidikan nasional . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004. Hall, S., Conclusion: The multicultural question , London: Zed Books, 2000,
Harsono, Andreas, No model for Muslim democracy, The New York Times , 21 May 2010 Hefner,  R.  W.    (Ed.), Politics  of  multiculturalism:  Pluralism  and  citizenship  in  Malaysia, Singapore, and Indonesia , Hawaii: University of Hawaii Press, 2001,
Hoey,  B.  A.  Nationalism  in  Indonesia:  Building  imagined  and  intentional  communities through transmigration. Ethnology , 42, 2003, h.109–126.
Hoon, Chang Yau, Assimilation, multiculturalism, hybridity: The dilemmas of ethnic Chinese in post-Suharto Indonesia, Asian Ethnicity , 7, 2006, h.149–166. doi:10.1080/14631360600734400
Hoon,  Chang  Yau, Chinese  identity  in  post-Suharto  Indonesia:  Culture,  politics  and  media. Brighton & Portland: Sussex Academic Press, 2008.
Hoon, Chang Yau, Pancasila and the Christians in Indonesia: A leaky shelter? Asian Culture , 37, 2013, h.29-46.
International  Crisis  Group,  Indonesia:  “Christianization”  and  intolerance.  Asia  Briefing  No. 114,  24  November,  2010,  http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/ indonesia/B114-indonesia-christianisation-and-intolerance.aspx
Jones, Tod, Indonesian cultural policy in the reformed era. Indonesia , 93, 2012, h. 147–176.
Kymlicka, Will, Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Latif,  Yudi, Negara  paripurna:  Historitas,  rasionalitas,  dan  aktualitas  Pancasila .  Jakarta: Kompas Gramedia, 2011
Magnis Suseno, F, Back to Pancasila ideals: Why? The Jakarta Post , 1 June, 2011.
Malik, Kenan, Assimilation’s failure, terrorism’s rise . The New York Times, 2011 McKinnon,  Catriona  &  Castiglione,  D. The  culture  of  tolerance  in  diverse  societies: Reasonable tolerance , Manchester & New York: Manchester University Press, 2009.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Modood,  Tariq,  Moderate  secularism,  religion  as  identity  and  respect  for  religion. The Political Quarterly , 81, 2010, h.  4–14. doi:10.1111/j.1467-923X.2010.02075.x Morfit,  Michael, Central  government  and  local  development  in  Indonesia ,  Oxford:  Oxford University Press, 1986,
Noble,  Gregory, Lines  in  the  sand:  The  Cronulla  riots,  multiculturalism  and  national belonging . Sydney: Institute of Criminology Press, 2009. Nye, Malory, The challenges of multiculturalism, Culture and Religion , 8, 2007, h. 109–123. doi:10.1080/14755610701458915
Parker,  Lyn  &  Hoon,  Chang  Yau,  Secularity,  religion  and  the  possibilities  for  religious citizenship. Asian Journal of Social Sciences , 41, 2013, 150–174. doi:10.1163/15685314-12341296
Raihani, Creating multicultural citizens: A portrayal of contemporary Indonesian education.
London & New York: Routledge, 2014.
Rogers,  Benedict,  Indonesia’s  rising  religious  intolerance. The  New  York  Times ,  21  May 2012.
Taylor,  Charles, A  secular  age .  Cambridge  &  London:  The  Belknap  Press  of  Harvard University Press, 2007,
Vertovec,  Steven,  &  Wessendorf,  Susanne, The  multiculturalism  backlash:  European discourses, policies and practices . London: Routledge, 2010.
Werbner,  Pnina,  Multiculturalism  from  above  and  below:  Analysing  a  political  discourse.
Journal of Intercultural Studies, 33, 2012, 197–209.
doi:10.1080/07256868.2012.649527
Wieviorka, Michel, Multiculturalism: A concept to be redefined and certainly not replaced by the  extremely  vague  term  of  interculturalism. Journal  of  Intercultural  Studies ,  33, 2012, 225–231. doi:10.10 80/07256868.2012.649530
Yaqin,  M.  Ainul, Pendidikan  multikultural:  Cross-cultural  understanding  untuk  demokrasi dan keadilan , Yogyakarta: Pilar Media, 2005.