## ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI PULAU LOMBOK
I Made Suardana Ni Nyoman Yuliati Randy
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram Email: imade_suar@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  the  effectiveness  and  contribution  of  the implementation  of government  regulation number  46  year  2013 on  tax  revenue  in  the  tax  service office  on  the  Lombok  island.  Penelitian  using  a  quantitative  approach,  where  the  subject  of research focused on the tax office on the Lombok island. Data analysis in this research use multiple regression.The  resulting  model  and  significance  test  found  that  the  level  of  effectiveness  and contribution  rate  of  application  of  Government  Regulation  no.  46  year  2013  partially  and simultaneously  have  a  significant  influence  on  tax  revenue  in  three  tax  offices  on  the  Lombok island.
Keywords: Tax Receipts, Level of Effectiveness, Contribution Level

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang  sangat  penting  untuk membangun  dan  memperbaiki  infrastruktur  maupun  meningkatkan  perekonomian  negara.  Setiap tahun pemerintah berusaha untuk  memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara  karena  semakin  tinggi  tingkat  penerimaan  pajak  maka  semakin  tinggi  kemampuan  negara membiayai  pembangunan  dan  sebaliknya  jika  semakin  kecil  penerimaan  pajak  maka  semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011).
Di tahun 2013, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan terkait pengenaan tarif perpajakan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pada 1 Juli 2013 dikeluarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Wajib  Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dimaksud dalam aturan ini adalah wajib pajak yang peredaran bruto  usahanya  tidak  melebihi  Rp4.800.000.000  atau  lebih  kepada  wajib  pajak  pada  sektor  usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  peran  serta  wajib  pajak  pada  sektor  UMKM  dalam  pembiayaan  negara  dan pembangunan  nasional,  sehingga  dapat  berimbas  pada  penerimaan  perpajakan  dari  sektor UMKM.Akan tetapi, setelah tiga tahun lebih pasca peraturan ini diterapkan, muncul wacana untuk merevisi pajak final untuk peredaran bruto tertentu yang dimuat di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  2013  ini.Penerimaan  pajak  tahun  2015dari  Wajib  Pajak  orang  pribadi  non  karyawan  atau yang  melakukan  kegiatan  usaha  hanya  berkisar  9  triliun  rupiah,  padahal  penerimaan  pajak  Wajib Pajak  orang  pribadi  karyawan  mencapai  120  triliun  rupiah.  Hal  ini  bisa  disimpulkan  bahwa penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  ini  belum  efektif  dan  belum  bisa memberikan kontribusi yang diharapkan ke penerimaan negara yang berasal dari pajak.
Dari  fenomena  tersebut  penulis  ingin  meneliti  tingkat  efektivitas  dan  kontribusi    penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  serta  pengaruhnya  terhadap  penerimaan  pajak  dan pertumbuhan  wajib  pajak  sektor  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.    Dalam  penelitian  ini,  penulis tertarik  meneliti  penerimaan  pajak  dan  pertumbuhan  wajib  pajak  sektor  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  pada  kantor  pelayanan  pajak  yang  berada  di  Pulau  Lombok.  Pemilihan  lokasi  di  Pulau
Lombok  dikarenakan  sesuai  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  2015-2019, Bappenas  menjadikan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  menjadi  salah  satu  dari  lima  daerah  yang menjadi pusat investasi di luar Pulau Jawa yang berfokus pada Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat,  Kabupaten  Lombok  Utara,  dan  Kabupaten  Lombok  Tengah  (Kawasan  Metropolitan Mataram  Raya)  dengan  fokus  pada  sektor  pariwisata  dan  .  Berdasarkan  uraian  yang  telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  Terhadap  Penerimaan  Pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  di  Pulau  Lombok”.  Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Apakah  tingkat  efektivitas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  berpengaruh secara  parsial  terhadap  penerimaan  pajak  pada  kantor  pelayanan  pajak  di  Pulau Lombok?
2. Apakah  tingkat  kontribusi  penerimaan  pajak  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  penerimaan  pajak  pada  kantor pelayanan pajak di Pulau Lombok ?
3. Apakah  tingkat  efektivitas  dan  tingkat  kontribusi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  penerimaan  pajak  pada  kantor pelayanan pajak di Pulau Lombok?

## KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS Kajian Pustaka
Menurut  Undang-undang  Nomor  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009,  pajak  adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Adapun  menurut  Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) pajak diartikan sebagai sejumlah iuran yang dibayarkan ke kas negara oleh rakyat dengan tidak adanya timbal balik langsung yang berdasarkan undang–undang dan dapat dipaksakan.

## Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  mengatur  tentang  pengenaan  pajak  final terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto  tertentu.Kriteria  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut.
1. Merupakan  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dan/atau  badan  serta  tidak  merupakan  bentuk  usaha tetap.
2. Memiliki  peredaran  usaha  tidak  melebihi  Rp4.800.000.000  yang  diperoleh  dari  usaha,  tidak termasuk penghasilan yang berasal dari:
a. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
b. perdagangan  atau  jasa    yang  menggunakan  sarana  atau  prasarana  yang  dapat  dibongkar pasang, baik menetap ataupun tidak;
c. perdagangan  atau  jasa  yang  menggunakan  sebagian  atau  seluruh  tempat  untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan;
d. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial;
e. Wajib  Pajak  badan  yang  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  setelah  beroperasi  secara komersial  memperoleh  peredaran  bruto  melebihi  Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar delapan ratus juta rupiah).
Besarnya tarif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1% dari  dasar  pengenaan  pajak.  Dasar  pengenaan  pajak  di  sini  dihitung  dari  jumlah  peredaran  bruto setiap bulannya dan disetor setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.
Penentuan  pengenaan  pajak  penghasilan  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013  ini  adalah  peredaran  bruto  tahun  sebelumnya.  Dalam  hal  peredaran  bruto  kumulatif  suatu bulan  telah  mencapai  Rp4.800.000.000,  maka  pada  tahun  pajak  yang  bersangkutan  Wajib  Pajak tetap  menggunakan  tarif  pajak  penghasilan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 46  Tahun 2013 dan baru tahun setelahnya Wajib Pajak menggunakan tarif pajak penghasilan terkait.

## Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  adalah  usaha  yang  dilakukan  orang  perorangan  atau badan usaha dengan peredaran tertentu. Usaha mikro yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal  Rp300.000.000  dalam  setahun,  usaha  kecil  yakni  usaha  yang  mempunyai  peredaran bruto  lebih  dari  Rp300.000.000  sampai  dengan  Rp2.500.000.000  dalam  setahun  dan  usaha menengah  yakni  usaha  yang  mempunyai  peredaran  bruto    lebih  dari  Rp  2.500.000.000  sampai dengan Rp50.000.000.000 dalam setahun.

## Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Mahmudi  (2005:92)  mengatakan  bahwa  hubungan  antara  masukan  dengan  tujuan,  yang bisa  digambarkan  dengan  semakin  besar  kontribusi  masukan  terhadap  pencapaian  tujuan,  maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut.Jadi bisa disimpulkan bahwa efektivitas erat  hubungannya  dengan  perbandingan  antara  realisasi  ataupun output dengan  target  atau  tujuan yang  telah  ditetapkan,  sehingga  untuk  mengukur  suatu  efektivitas  dapat  dengan  membandingkan realisasi dengan target .

## Kontribusi Penerimaan Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Menurut  Kamus  Ekonomi  Guritno  (1992:76)  dalam  Adhayani,  dkk  (2015)  kontribusi adalah  sesuatu  yang  diberikan  dengan  pihak  lain  yang  mempunyai  tujuan  secara  bersama-sama. Jadi  bisa  disimpulkan  bahwa  kontribusi  adalah  sesuatu  yang  dibayarkan  atau  diberikan  kepada suatu entitas/perkumpulan/organisasi tertentu sebagai bagian untuk menyumbang sesuatu, sehingga suatu kontribusi dapat diukur menggunakan perbandingan besarnya iuran yang dibayarkan terhadap total iuran yang diterima.

## Hipotesis
Sesuai  dengan  rumusan  masalah,  dasar  teori  dan  beberapa  tinjauan  terhadap  penelitian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut.
H a1 : Terdapat pengaruh  secara parsial antara tingkat efektivitas penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap  penerimaan  pajak  pada  kantor pelayanan pajak di Pulau Lombok
H a2 : Terdapat pengaruh secara parsial antara tingkat efektivitas penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap  penerimaan  pajak  pada  kantor pelayanan pajak di Pulau Lombok secara parsial
H a3 : Terdapat pengaruh secara simultan antara tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap  penerimaan  pajak  pada  kantor pelayanan pajak di Pulau Lombok secara simultan.

## METODE PENELITIAN Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek  penelitian  adalah  tiga  kantor  pelayanan  pajak  pratama  yang  ada  di  Pulau  Lombok. Kantor  pelayanan  pajak  yang  ada  di  Pulau  Lombok  tersebut  dan  wilayah  kerja  administrasinya sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  206.2/PMK.01/2014 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Pajaka  dalah  sebagai berikut.
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

## Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  kuantitatif.  Data  kuantitatif  berupa  data  statistik  jumlah target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  per bulan, jumlah  realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan, jumlah wajib  pajak yang melakukan pembayaran  pajak  pajak  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  serta  jumlah  wajib pajak yang terdaftar.Data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini merupakan data sekunder yang  didapatkan  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Mataram  Barat,  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Mataram  Timur  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Praya.  Penulis  tidak  melakukan
pengolahan  data  dan  hanya  menerima  data  sesuai  permintaan  penulis  dari  sumber.  Hal  ini  sesuai dengan  pengertian  data  sekunder  menurut  Sekaran  (2015:65)  bahwa  data  sekunder  adalah  data yang bukan dikumpulkan oleh penulis melainkan dari orang lain di mana bisa berasal dari internal atau eksternal suatu entitas, internet, dokumen ataupun informasi yang dipublikasi. Apabila melihat dari dimensi waktunya, data tesrbut adalah data runtut waktu ( time series ).
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  dokumentasi dimana  peneliti  mengumpulkan  data  dengan  cara  pencatatan  dan  penelahaan  terkait  data  dalam dokumen  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Sumber-sumber  dokumen  tersebut  telah dijelaskan sebelumnya, yaitu berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Mataram  Timur,  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Praya.  Peneliti juga  melakukan  studi  pustaka  untuk  mendapatkan  buku,  jurnal  atau  literatur  lain  yang  terkait dengan penelitian ini. Data-data yang didapatkan diharapkan dapat dipergunakan sebagi informasi dalam penelitian ini, yang akan diolah terlebih dahulu oleh penulis.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian  ini adalah penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46  Tahun  2013,  target  penerimaan  pajak  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013, jumlah  Wajib  Pajak  yang  melakukan  pembayaran  pajak  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013,  jumlah  Wajib  Pajak  Terdaftar  dan  penerimaan  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Mataram  Barat,  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Mataram  Timur  dan  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Praya. Penulis tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan seluruh populasi. Definisi Operasional
1. Penentuan Tingkat Efektivitas
Tingkat efektivitas akan ditentukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terkait  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  dengan  target  penerimaan pajak  terkait  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  sesuai  dengan  definisi efektivitas yang telah dibahas pada Bab Landasan Teori.
Realisasi Penerimaan PP No.46 Tahun 2013 Efektivitas  =                                                                                         x 100 %
Target Realisasi Penerimaan PP No.46 Tahun 2013
2. Penentuan Tingkat Kontribusi
Tingkat kontribusi akan ditentukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak terkait  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  dengan  penerimaan  pajak secara keseluruhan sesuai dengan definisi kontribusi yang telah dibahas pada Landasan Teori.
Kontribusi  =   Realisasi Penerimaan PP No.46 Tahun 2013 x 100%

## Realisasi Penerimaan Pajak Secara Keseluruhan

## Metode Analisis Data
Metode  pengujian  yang  digunakan  adalah  pengujian  hipotesis  penelitian  menggunakan rumus  regresi  linier  berganda  sebelum  menuangkan  dalam  rumus  regresi,  penulis  melakukan  uji asumsi klasik untuk menguji penyebaran dari variabel yang akan diuji. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah sebagai berikut, sesuai dengan Ghozali (2016).
1. Uji normalitas, untuk menguji apakah terjadi distribusi normal pada variabel pengganggu atau residual. Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis  grafik dan analisis statistik.  Analisis grafik  dilakukan  dengan  melihat  grafik  histogram  di  mana  hal  tersebut  membandingkan  data observasi  dengan  distribusi  yang  mendekati  distribusi  normal  serta  grafik normal probability plot yang  membandingkan  distribusi  kumulatif  dari  distribusi  normal.  Jika  distribusi  data residual normal, maka grafik akan selaras membentuk sebuah pola mirip lonceng pada grafik histogram.
2. Uji  multikolinieritas,  untuk  menguji  apakah  ada  korelasi  antar  variabel  bebas  karena  model regresi yang baik, tidak ada korelasi antar variabel bebas.
3. Uji heteroskedastisitas, untuk menguji apakah dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lain terdapat ketidaksamaan variance . Uji ini akan dilakukan dengan menggunakan uji Park .
4. Uji  autokorelasi,  untuk  menguji  apakah  terdapat  korelasi  kesalahan  pada  periode  yang  diuji dengan periode sebelumnya. Uji ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson dimana uji tersebut digunakan  untuk  autokorelasi  tingkat  satu  ( first  order  autocorrelation )  dengan  syarat  adanya intercept atau  konstanta  dalam  model  regresi  dan  tidak  ada  variabel  lagi  di  antara  variabel bebas.
Persamaan analisis regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut. Y=   α + β1X1 + β2X2  +ε
Di mana: Y =  Penerimaan Pajak α = Intercept β 1 =  Koefisien efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 X 1 =  Efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 β 2 =  Koefisien kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 X 2 =  Kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ε = Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Hasil Penelitian
Berdasarkan  data-data  yang  penulis  peroleh  dari  tiga  kantor  pelayanan  pajak,  yaitu  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Mataram  Barat,  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Mataram  Timur,  dan Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Praya  diperoleh  data  berupa  realisasi  penerimaan  pajak  terkait Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  dan  target  penerimaan  pajak  terkait  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dari masa pajak Juli 2013 hingga masa pajak Desember 2015, serta realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dari tahun pajak 2011 hingga tahun pajak 2015. Data-data  yang  telah  diperoleh  dari  ketiga  kantor  pelayanan  pajak  tersebut  diolah  oleh  penulis untuk  menentukan  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  dan  tingkat  kontribusi  penerimaan  pajak  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun 2013, serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak menggunakan rumus yang telah penulis bahas sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  2013  sejak  berlakunya  peraturan  pemerintah  ini  yaitu  masa  pajak  Juli  2013  hingga  masa pajak  Desember  2015  mengalami  fluktuasi,  artinya  terjadi  kenaikan  dan  penurunan  besarnya penerimaan  pajak  terkait  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013.  Realisasi penerimaan  pajak,  baik  terkait  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  ataupun secara  keseluruhan,  merupakan  angka  yang  didapatkan  dari  aplikasi  Sistem  Informasi  Direktorat Jenderal  Pajak  masing-masing  kantor  pelayanan  pajak.  Penentuan  target  penerimaan  pajak  terkait penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  didasarkan  pada  indikator  kinerja  pada masing-masing  kantor  pelayanan  pajak  dikarenakan  Direktorat  Jenderal  Pajak  tidak  menentukan target  pencapaian  terkait  hal  tersebut,  tetapi  diserahkan  kepada  kepala  kantor  pelayanan  pajak masing-masing

## Tingkat Efektivitas dan Tingkat Kontribusi
Tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami fluktuasi. Rata-rata tingkat efektivitas yang didapatkan dari hasil pengolahan  data  adalah  58,61%.  Apabila  mengacu  pada  Keputusan  Kementerian  Dalam  Negeri Nomor  690.900.327  Tahun  1996,  maka  tingkat  efektivitas  ini  termasuk  dalam  kriteria  tidak  baik. Tingkat  efektivitas  paling  rendah  terjadi  pada  masa  pajak  Juli  2013  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Praya sebesar 6,24% dengan kriteria tidak baik, sedangkan tingkat efektivitas paling tinggi terjadi  pada  masa  pajak  September  2015  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Mataram  Barat sebesar 90,52% dengan kriteria baik.
Sama halnya seperti tingkat efektivitas, tingkat kontribusi penerimaan pajak terkait Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  pun  mengalami  fluktuasi.  Rata-rata  tingkat  fluktuasi  yang didapatkan  dari  hasil  pengolahan  data  adalah  1,19%  dengan  kriteria  tidak  baik.  Tingkat  fluktuasi
paling rendah terjadi pada masa pajak Juli 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya sebesar 0,00002%  dengan  kriteria  tidak  baik,  sedangkan  tingkat  fluktuasi  paling  tinggi  terjadi  pada  masa pajak  Februari  2015  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Mataram  Timur  sebesar  3,05%  dengan kriteria  tidak  baik.Rincian  tingkat  efektivitas  dan  kontribusi  penerapan  Peraturan  Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya tersaji dalam Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Tingkat Efektivitas dan Tingkat Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Tiga Kantor Pelayanan Pajak di Pulau Lombok
Bulan Tahun Mataram Barat Mataram Timur Praya Tingkat Efektivitas Tingkat Kontribusi Tingkat Efektivitas Tingkat Kontribusi Tingkat Efektivitas Tingkat Kontribusi Jul 2013 7,47% 0,00% 6,36% 0,00% 6,24% 0,00% Agu 2013 15,46% 0,05% 14,35% 0,02% 14,23% 0,01% Sep 2013 27,08% 0,46% 25,97% 0,82% 25,85% 0,40% Okt 2013 33,26% 0,50% 32,15% 0,46% 32,03% 0,24% Nov 2013 36,41% 0,73% 35,30% 0,55% 35,18% 0,25% Des 2013 40,41% 0,43% 39,30% 0,48% 39,18% 0,21% Jan 2014 47,39% 1,31% 46,28% 0,97% 46,16% 0,63% Feb 2014 52,79% 1,61% 51,68% 1,37% 51,56% 0,80% Mar 2014 68,52% 0,97% 67,41% 1,61% 67,29% 1,09% Apr 2014 58,68% 1,34% 57,57% 2,31% 57,45% 1,90% Mei 2014 53,84% 1,30% 52,73% 1,78% 52,61% 0,70% Jun 2014 58,19% 1,13% 57,08% 1,22% 56,96% 0,75% Jul 2014 67,39% 0,96% 66,28% 1,38% 66,16% 0,88% Agu 2014 72,79% 1,08% 71,68% 1,90% 71,56% 0,93% Sep 2014 88,52% 1,05% 87,41% 1,72% 87,29% 1,31% Okt 2014 78,68% 1,25% 77,57% 2,07% 77,45% 1,10% Nov 2014 73,84% 1,47% 72,73% 1,75% 72,61% 1,12% Des 2014 78,19% 0,86% 77,08% 0,86% 76,96% 0,45% Jan 2015 49,39% 1,99% 48,28% 1,58% 48,16% 1,18% Feb 2015 54,79% 2,70% 53,68% 3,05% 53,56% 1,13% Mar 2015 70,52% 2,62% 69,41% 2,22% 69,29% 1,88% Apr 2015 60,68% 2,04% 59,57% 2,11% 59,45% 2,30% Mei 2015 55,84% 1,84% 54,73% 2,45% 54,61% 0,52% Jun 2015 60,19% 1,61% 59,08% 1,48% 58,96% 1,01% Jul 2015 69,39% 1,26% 68,28% 1,12% 68,16% 0,48% Agu 2015 74,79% 1,58% 73,68% 2,12% 73,56% 0,46% Sep 2015 90,52% 1,75% 89,41% 2,98% 89,29% 0,83% Okt 2015 80,68% 1,26% 79,57% 1,82% 79,45% 0,96% Nov 2015 75,84% 1,32% 74,73% 1,48% 74,61% 0,97% Des 2015 80,19% 0,85% 79,08% 0,94% 78,96% 0,72%
Sumber: KPP Pratama Mataram Barat, KPP Pratama Mataram Timur, dan KPP Pratama Praya (Diolah Penulis)

## Analisis Regresi Linier Berganda
Sebelum  meregresi  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat,  penulis  terlebih  dahulu melakukan  uji  asumsi  klasik  untuk  menguji  penyebaran  variabel,  seperti  yang  telah  dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dari pengujian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut.
1. Uji Normalitas
Dari hasil  uji  normalitas didapatkan  gambar  grafik Histogram , grafik Normal P-P Plot of  Regression  Standardized  Residual ,  dan  hasil  pengujian  statistik  terkait  uji  normalitas  dari persamaan  regresi  .Hasil  Output  Program  SPSS  Terkait  Uji  Normalitas.  Dapat  dilihat  dari grafik Histogram ,  bahwa  distribusi  data  membentuk  suatu  bentuk  menyerupai  lonceng. Kemudian  dari  grafik Normal  P-P  Plot  of  Regression  Standardized  Residual ,  dapat  dilihat bahwa  persebaran  data  berada  di  sekitar  garis  diagonal  sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa distribusi  data  adalah  normal.  Selain  itu,  dari  uji  statistik  menggunakan  uji  statistik  non
parametric Kolmogorov-Smirnov didapatkan  nilai Asymp.Sig.  (2-tailed) sebesar  0,154.  Nilai ini lebih besar dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.
2. Uji Multikolinieritas Dari  hasil  uji  multikoliniearitas  didapatkan  nilai  dari Tolerance sebesar  0,973  untuk tingkat  efektivitas  dan  0,973  untuk  tingkat  kontribusi  serta VIF sebesar  1,028  untuk  tingkat efektivitas dan 1,028 untuk tingkat kontribusi dengan tingkat kolonearitas yang dapat ditolerir sebesar  0,95.  Dapat  disimpulkan  dari  hasil  uji  multikolinearitas,  di  mana  nilai Tolerancei > 0,10  dan  nilai VIF <  10  untuk  kedua  variabel  bebas,  bahwa  tidak  terdapat  adanya multikolinearitas antar variabel bebas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Dari  hasil  uji  heteroskedastisitas  didapatkan  nilai  signifikansi  dari  masing-masing variabel bebas, yang sebelumnya telah diregresikan terhadap variabel lnRES_2sqr (lnU 2 t) dari nilai  residual  RES_2  (Ut),  sebesar  0,067  untuk  tingkat  efektivitas  (VBX1)  dan  0,094  untuk tingkat kontribusi (VBX2). Dapat disimpulkan dari hasil uji heteroskedastisitas, di mana nilai signifikansi tingkat  efektivitas > 0,05 dan signifikansi tingkat kontribusi > 0,05, bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, untuk variabel tingkat  efektivitas (VBX1) nilai  |t hitung | < t tabel  (0,025;  87) yaitu  |1,853|  <  1,991dan  untuk  variabel  tingkat  kontribusi  (VBX2)  nilai  |t hitung |  < t tabel  (0,025;  87) yaitu  |1,691|  <  1,991 Dataset dan  hasil  pengujian  heteroskedastisitas  yang dilakukan penulis menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS.
2. Uji Autokorelasi
Dari  hasil  uji  autokorelasi  didapatkan  nilai  dari Durbin-Watson adalah  sebesar  0,364. Kemudian  setelah  membandingkan  nilai Durbin-Watson (dw)  yang  telah  diperoleh  dengan Durbin-Watson  Test  Bound ,  diperoleh  nilai  batas  atas  (du)  sebesar  1,709  dengan  k=2  dan n=90. Dari pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat autokorelasi dalam persamaan tersebut.Oleh karena itu, penulis melakukan pengobatan autokorelasi.Pengobatan autokorelasi menggunakan Cochrane-Orcutt  Estimation ,  yaitu  suatu  prosedur  dalam  ekonometrika  yang menyesuaikan  sebuah  model  linier  untuk  permasalah  dalam  autokorelasi  (Cochrane  dan Orcutt,  1949).Dalam  pengobatan  autokorelasi,  penulis  melakukan  langkah-langkah  sebagai berikut.
a. Meregresi persamaan untuk mencari nilai residual RES_1 dari persamaan( µ t ) .
b. Mentransformasikan nilai residual RES_1 tersebut menggunakan fungsi lag pada aplikasi SPSSuntuk  mendapatkan Lag RES_1  ( µ t-1 ). Lag adalah  nilai  suatu  variabel  pada  kasus sebelumnya (IBM Knowledge Center).
c. Meregresikan µ t-1 terhadap  residual  RES_1  di  mana  residual  RES_1  sebagai  variabel terikat  dan µ t-1 sebagai  variabel  bebas  tanpa  menggunakan intercept (α)  untuk  mencari unstandardized coefficients ( ρ) .Kemudian, diketahui bahwa nilai ρ = 0,806 (Lampiran 10 pada  Hasil  Output  Program  SPSS  Terkait  Nilai Unstandarized  Coeffisients /ρ)  dan persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut.
d. Mentransformasikan  variabel  logaritma  natural  penerimaan  pajak  (lnY),  tingkat efektivitas (X 1 ), dan tingkat kontribusi (X 2 ) menggunakan fungsi lag sehingga didapatkan Lag lnY (lnY t-1 ), Lag X1(X 1(t-1) ) , dan Lag X2(X 2(t-1) ).
e. Mengalikan ρ dengan  lnY t-1 ,  X 1(t-1), dan  X 2(t-1) sehingga  didapatkan  RhoLaglnY  ( ρ lnY t-1 ), RhoLaglnX1 ( ρ X 1(t-1) ), dan RhoLaglnX2 ( ρ X 2(t-1) ). f. Mengurangkan nilai lnY, X 1, dan X 2 dengan ρ lnY t-1, ρ X 1(t-1) , dan ρ X 2(t-1) dan meregresikan hasil pengurangan tersebut. lnY - ρ lnY t-1 sebagai variabel terikat, serta X 1 - ρ X 1(t-1) dan X 2 - ρ X 2(t-1) sebagai variabel bebas untuk mencari variabel baru VBlnY (lnY*), VBX1 (X 1 *), dan VBX2 (X 2 *). Persamaan regresi baru yang dihasilkan adalah sebagai berikut. lnY* = α + β1X1*+ β2X2*+ ε
Dari  hasil  persamaan  regresi  tersebut  diperoleh  nilai  dw  sebesar  2,071  deng  du  = 1,709, k = 2, n = 90, dan 4-du = 2,291. Dapat disimpulkan dari hasil uji autokorelasi, di mana  nilai  dw>  du  dan  nilai  dw<4  –  du,  bahwa  tidak  terdapat  adanya  autokorelasi. Dataset dan  hasil  pengujian  autokrelasi  yang  dilakukan  penulis  menggunakan  aplikasi pengolahan  data  SPSS  disajikan  dalam  Lampiran    pada  Hasil  Output  Program  SPSS Terkait Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi.
Setelah melakukan uji asumsi klasik, penulis melakukan analisis regresi linier berganda. Dari hasil pengujian analisis linier berganda diperoleh nilai intercept (α) sebesar 4,534 dengan koefisien efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (β 1 ) sebesar 2,071 dan koefisien kontribusi  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  (β 2 )  sebesar  -  42,015. Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut.
Y = 4,534+ 2,071X1 – 42,015X2  +ε
Dari  persamaan  ini  dapat  kita  interpretasikan  bahwa  apabila  terjadi  kenaikan  satu  unit variabel  X 1 (tingkat  efektivitas)  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan,  maka  akan  menyebabkan kenaikan varaibel Y (penerimaan pajak) sebesar 2,071%. Koefisien bernilai positif artinya variabel X 1 (tingkat  efektivitas)  dan  variabel  Y  (penerimaan  pajak)  mempunyai  hubungan  positif  di  mana kenaikan  variabel  X 1 (tingkat  efektivitas)  akan  menyebabkan  kenaikan  variabel  Y  (penerimaan pajak).  Sedangkan  jika  terjadi  kenaikan  satu  unit  variabel  X 2 (tingkat  kontribusi)  dengan  asumsi variabel lain konstan, maka  akan menyebabkan penurunan varaibel Y (penerimaan pajak) sebesar 42,015%.  Koefisien  bernilai  negatif  artinya  variabel  X 2 (tingkat  kontribusi)  dan  variabel  Y (penerimaan pajak) mempunyai hubungan positif di mana kenaikan variabel X 2 (tingkat kontribusi) akan menyebabkan penurunan variabel Y (penerimaan pajak).
Analisis Goodness of Fit Penulis  melakukan  pengujian goodness  of  fit untuk  menguji  kelayakan  model.  Adapun pengujian  ini,  seperti  dijelaskan  di  bab  sebelumnya,  menggunakan  tiga  metode  yaitu  uji  simultan model, uji koefesien regresi, dan koefisien determinasi. Berikut disajikan hasil pengujian goodness of fit yang telah dilakukan penulis.
1. Uji Koefisien Regresi (Uji t)
Berdasarkan  uji  statistik  yang  dilakukan,  diperoleh  nilai  t hitung untuk  variabel  tingkat efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X 1 ) sebesar 6,716.Adapun nilai  t tabel  (0,025;  86) adalah  sebesar  1,991.Penentuan  t tabel  (0,025;  86) dilakukan  denganmencari nilainya di dalam  Tabel Distribusi Nilai t tabel yang tertera pada  Lampiran .Kemudian  nilai  sig yang didapatkan penulis adalah 0,000.
Kemudian, untuk nilai t hitung variabel tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  (X 2 )  adalah  sebesar  -5,054  dengan  nilai  sig  sebesar  0,000.  Nilai  t tabel (0,025;  86) ,  setelah  mencari  dalam  Tabel  Distribusi  Nilai  t tabel pada  Lampiran,  diperoleh  sebesar 1,991.  Penulis  menggunakan  aplikasi  pengolahan  data  SPSS  dalam  mengolah  data  terkait pengujian  simultan  model  sebagaimana  tersaji  dalam  Lampiran  pada  Hasil  Output  Program SPSS Terkait Uji Multikolonearitas, Penentuan Koefisien Persamaan Regresi, dan Uji t.
2. Uji Simultan Model / Uji Kelayakan Model (Uji F) Berdasarkan  uji  statistik  yang  dilakukan,  diperoleh  nilai  F hitung sebesar  30,567.  Adapun nilai F tabel  (2;  87) adalah  sebesar 3,10. Penentuan F tabel  (2;  87) dilakukandenganmencari nilainya di dalam  Distribusi  Tabel  Nilai  F0,05  – Degrees  of  Freedom  for  Nominator yang  tertera  pada Lampiran  .  Kemudian  nilai  sig  yang  didapatkan  penulis  adalah  0,000.  Penulis  menggunakan aplikasi  pengolahan  data  SPSS  dalam  mengolah  data  terkait  pengujian  simultan  model sebagaimana tersaji dalam Lampiran Hasil Output SPSS Terkait Uji F.
3. Koefisien Determinasi Berdasarkan  data  keluaran  aplikasi  SPSS,  diperoleh  nilai  koefisien  determinasi
( adjusted R square / adjusted R 2 ) sebesar 0,402.Data keluaran aplikasi SPSS tersebut disajikan dalam  Lampiran    pada  Hasil  Output  SPSS  Terkait  Uji  Autokorelasi  dan  Koefisien Determinasi.
Pengaruh  Tingkat  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Terkait  Penerapan  Peraturan  Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Secara Parsial
Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat efektivitas penerimaan pajak terkait  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  (X 1 )  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  (Y).Pengaruh  tingkat  efektivitas  tersebut  dalam  hal  ini memiliki arah positif terhadap penerimaan pajak.Hal ini terbukti pada.hasil uji t di mana t hitung yang didapatkan  lebih besar daripada  t tabel yaitu 6,716>1,991. Selain itu, nilai sig model regresi sebesar 0,000 di mana lebih kecil daripada α (taraf signifikansi yang digunakan) sebesar 0,05 yaitu 0,000< 0,05.
Nilai  koefisien  efektivitas  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  (β 1 ) sebesar  2,071  dan  bertanda  positif  (+).  Oleh  karena  itu,  dapat  dianalogikan  bahwa  apabila  nilai efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan, maka akan  meningkatkan  penerimaan  pajak  secara  keseluruhan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Mataram  Barat,  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Mataram  Timur,  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Praya. Demikian juga apabila  yang  terjadi sebaliknya, apabila nilai efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami penurunan, maka penerimaan pajak secara keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Mataram Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya juga akan mengalami penurunan.
Hasil  penelitian  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Kaimuddin  (2014)  dan Adhayani  (2015).Kaimuddin  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  signifikan  terkait penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap  jumlah  penerimaan  pajak UMKM.Kemudian  Adhayani  juga  menyatakan  bahwa  tingkat  efektivias  penerapan  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  secara  parsial  terhadap penerimaan pajak.
Pengaruh  Tingkat  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Terkait  Penerapan  Peraturan  Pemerintah Nomor 46Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Secara Parsial
Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kontribusi penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak.Pengaruh tingkat kontribusi tersebut tersebut dalam hal ini memiliki arah positif terhadap  penerimaan  pajak.Hal  ini  terbukti  pada.hasil  uji  t  di  mana  t hitung yang  didapatkan  lebih besar  daripada  t tabel yaitu  5,054>1,991 . Selain  itu,  nilai  sig  model  regresi  sebesar  0,000  di  mana lebih  kecil  daripada  α  (taraf  signifikansi  yang  digunakan)  sebesar  0,05  yaitu  0,000<  0,05.  Nilai koefisien  kontribusi  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  (β 2 )  sebesar  -42.015 dan  bertanda  negatif  (-).  Oleh  karena  itu,  dapat  dianalogikan  bahwa  apabila  nilai  kontribusi penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  mengalami  peningkatan,  maka  akan menurunkan  penerimaan  pajak  secara  keseluruhan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Mataram Barat,  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Mataram  Timur,  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Praya. Demikian juga apabila yang terjadi sebaliknya, apabila nilai kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  mengalami  penurunan,  maka  penerimaan  pajak  secara keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Mataram Timur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya akan mengalami peningkatan.
Hasil  penelitian  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Adhayani  (2015)  yang menyatakan  bahwa  tingkat  kontribusi  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 mempunyai pengaruh yang signifikan negatifsecar a parsial terhadap penerimaan pajak.
Pengaruh Tingkat Efektivitas dan Tingkat KontribusiPenerimaan Pajak Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Secara Simultan
Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  simultan,  tingkat  efektivitas dan tingkat kontribusi penerimaan pajak terkait penerapan Peraturan Pemerintah  Nomor 46 Tahun 2013, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini terbukti dari uji F di mana  F hitung yang didapatkan lebih besar daripada F tabel (2, 87) yaitu 30,567>3,10. Selain itu, nilai sig model regresi sebesar 0,000 di mana lebih kecil daripada α (taraf signifikansi yang digunakan) sebesar 0,05 yaitu 0,000< 0,05.
Dari nilai koefisien determinasi ( adjusted R 2 ) yang senilai 0,402, dapat kita simpulkan bahwa besarnya variasi penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh tingkat efektivitas (X 1 ) dan kontribusi (X 2 )
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 40,2%. Sedangkan, sebesar 59,8% dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  termasuk  ke  dalam  model  regresi.Besarnya  koefisien determinasi ini menjelaskan terkait effect size dari tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kseimpulan sebagai berikut.
1. Tingkat  efektivitas  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  di  tiga  kantor  pelayanan  pajak  di  pulau Lombok. Hal ini disimpulkan dari hasil uji t tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi terhadap penerimaan pajak dengan hasil:
 t hitung >t tabel (0,025; 86) =6,716> 1,991; sig< 0,05 = 0,000< 0,05
2. Tingkat  kontribusi  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  di  tiga  kantor  pelayanan  pajak  di  pulau Lombok. Hal ini disimpulkan dari hasil uji t tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi terhadap penerimaan pajak dengan hasil:
 t hitung >t tabel  (0,025;  86) =  5,054>  1,991  (nilai  t hitung bernilai  negatif  artinya  mempunyai  arah berlawan dengan penerimaan pajak);
 sig< 0,05 = 0,000< 0,05
3. Tingkat  efektivitas  dan  tingkat  kontribusi  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  di  tiga  kantor pelayanan pajak di pulau Lombok. Hal ini disimpulkan dari hasil uji F tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi terhadap penerimaan pajak dengan hasil:
 F hitung > F abel (2; 87) =30,567> 3,10;
 sig< 0,05 = 0,000< 0,05.
Adapun  sebesar  40,2%  dari  variasi  variabel  penerimaan  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  tingkat efektivitas  dan  tingkat  kontribusi  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam persamaan.

## Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, penulis memberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut.
1. Perubahan  tarif  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  akan  menurunkan penerimaan  pajak  oleh  karena  itu  penurunan  tarif  ini  harus  diperkuat  dengan  kegiatan ekstensifikasi  dan  intensifikasi  perpajakan  khususnya  untuk  sektor  UMKM  sehingga penerimaan  pajak  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  ini  tidak  senantiasa mengalami penurunan juga.
2. Keberhasilan  penurunan  tarif  pajak  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak  secara  keseluruhan.  Untuk  itu,  pemerintah  harus  mengantisipasi  hal  tersebut  dengan menguatkan penerimaan pajak dari sektor lain, seperti PPh pasal 25, PPh pasal 23, ataupun PPh pasal 22.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhayani, M., Kusumah, R. W. R. 2015.Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi , 1(1), 35-56.
Cochrane,  D.  dan  Orcutt,  Guy  Henderson.  1949.  Application  of  Least  Squares  Regression  to Relationships Containing Auto- Correlated Error Terms. Journal of the American Statistikal Association . 44(245), 32-61.
Corry,  Astry.  2014.  Pengaruh  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2013  Terhadap Tingkat  Pertumbuhan  Wajib  Pajak  UMKM  dan  Penerimaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 2(2).
Direktorat  Tenaga  Kependidikan.  2008. Pendekatan,  Jenis,  dan  Metode  Penelitian  Pendidikan . Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
Galton, F., Dickson, J. D. Hamilton. 1886. Family Likeness in Strature. Proceedings of The Royal Society of London , 40, 42-72.
Gedeian, Arthur G. 1991. Organization Theory and Design .Denver: University of Colorado.
Ghozali,  Imam.  2016. Aplikasi  Analisis  Multivariete  dengan  Program  IBM  SPSS  23 .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Gujarati  N.  Damodar.  2004. Basic  Econometrics  Fourth  Edition .  Singapura:  McGraw-Hill Incorporation.
Hakim,  F.,  Nangoi,  Grace  B.  2015.  Analisis  Penerapan  PP.  No.  46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA , 3(1), 787-795.
Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah . Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Harian Kontan. 2016. Tarif PPh Final Pengusaha UMKM Akan Diturunkan .http://www.fptaxconsultant.com/fp/?mod=berita&page=show&stat=&id=14720 &q=&hlm=23. 15 Oktober 2016 (18.03)
Insukindro.1998.  Sindrum  R 2 dalam  Analisis  Linear  Runtut  Waktu. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Indonesia , 13(4), 1-11.
Kaimuddin,  Sabriani  Riyanti.  2014.  Efektivitas  penerapan  PP.  No.  46  Tahun  2013  Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM. Jurnal Penelitian Universitas Malang .
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  690.900.327  Tahun  1996  tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi . Jakarta: Erlangga.
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Manopo,  Soraya  Gabriel.  (2015).  Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Sarang Burung  Walet  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Minahasa. Jurnal  EMBA , 3(3), 896-905.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009 . Yogyakarta: Andi Offset.
Nasir,  Muhammad.  2015. Bappenas  Jadikan  NTB  sebagai  Pusat  Investasi  di  Luar  Jawa . https://pesonalombokntb.blogspot.co.id/2015/02/bappenas-jadikan-ntb-sebagai-pusat.html. 15 Oktober 2016 (19.03).
Pearson, K., Lee, A. 1903. On The Laws of Inheritance. Biometrika , 2, 357-462.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  107/PMK.011/2013  tentang  Tata  Cara Penghitungan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak  yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.30 Juli 2013.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 984. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  206.2/PMK.01/2014  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Pajak.17  Oktober  2014.Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1894. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari Semua  Usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto
Tertentu.12  Juni  2013.Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013  Nomor  106. Jakarta.
Pujiasih,  R.,  Wardani,  D.  K.  2014.  Analisis  Potensi,  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Jurnal Akuntansi , 2(2), 43-54.
Punonoo,  Sofyan  M.  2015. Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerapan  Peraturan  Pemerintah Nomor 46  Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Gorontalo. (Studi Kasus pada KPP Pratama Gorontalo) .http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/viewFile/14550/13881. 4
November 2016 (19.52).
Rahmayanti,  Fetty  N.,  Darminto,  Za  Zahroh.  2015.  Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  PPh Non  Migas  dan  PPN  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Tahun  2011  –  2013  (Studi  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut). Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 1(1), 1-12.
Sekaran, Uma. 2015. Reasearch Methods for Business . Jakarta: Salemba Empat.
Soemitro, Rochmat. 2001. Pajak Bumi dan Bangunan . Bandung: Rafika Aditama.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  42/PJ/2013  tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 2 September 2013. Jakarta.
Tim  Penyusun.  2008. Kamus  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional
Tjiali.  2015.  Analisis  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bitung. Jurnal EMBA . 3(4).369-376.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  sebagaimana  telah  Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir  dengan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009.25  Maret  2009.Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. 23September 2008. Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 4893. Jakarta.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah.4 Juli 2008.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.