Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) DOI: https://doi.org/10.20884/1.jutif.2023.4.1.657 Vol. 4, No. 1, Februari 2023, hlm. 49-55 p-ISSN: 2723-3863 e-ISSN: 2723-3871

## INTEGRATED POPULATED SERVICES SYSTEM USING AGILE APPROACH
Agus Qomaruddin Munir *1 , Evrita Lusiana Utari 2 , Desty Ervira Puspaningtyas 3 , Bayu Indra Wahyudi 4
1 Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia
2,4 Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia
3 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia Email: 1 agusqmnr@respati.ac.id , 2 evrita_lusiana@yahoo.com , 3 desty_puspaningtyas@respati.ac.id , 4 bayu@gmail.com
(Naskah masuk: 23 Oktober 2022, Revisi : 31 Oktober 2022, diterbitkan: 10 Februari 2023)

## Abstract
The significant  and uneven population growth  in Indonesia  in  each region  triggers problems for implementing development. The government has tried to overcome various population problems, one of which is using electronic media to record and update population biodata in population administration in Indonesia, namely establishing a Population Administration Information System (SIAK). The goal is that all people can be recorded and recorded accurately  in  the  SIAK  database  and  have  a  Population  Identification  Number  (NIK)  which  is  helpful  as  a reference for the government in providing public services to the community, one of which is population services at the village level. Kelurahan is a government agency under the sub-district, led by the village head. Kelurahan consists of  several  RW, and each RW consists of several  RT. For this reason, a government  agency requires a system that can assist and facilitate agency devices, so a system is needed, namely a population information system in the Village. This study aims to make an Integrated Population Information System at the Kalurahan level. The Population  Information  System  includes  data  services  for  new  residents,  birth  data,  death  data,  moving  data, arrival date, and marriage data. The information system is accessed using mobile devices that have easy access for residents. The software development method used is a serial waterfall which starts from the system's planning, analysis,  design,  and  implementation  process.  The  output  of  this  research  is  an  applicative  work  for  using research-based  information  technology  to  assist  population  services  where  the  Integrated  Population  Service System can be accessed using a mobile application. Digitized data can be used as a basis for information retrieval, one of which is the opportunity to make efforts to facilitate population services through the information collected.
Keywords : Integrated Information System, Population, Village.

## SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODE PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK AGILE

## Abstrak
Pertambahan penduduk di Indonesia yang besar dan tidak merata disetiap wilayahnya memicu permasalahan bagi pelaksanaan  pembangunan.  Pemerintah  telah  berupaya  mengatasi  berbagai  permasalahan  kependudukan  salah satunya memanfaatkan media elektronik untuk melakukan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk dalam administrasi kependudukan di Indonesia yakni membentuk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Tujuannya agar semua masyarakat  dapat  terdata dan tercatat secara akurat dalam database SIAK  dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berguna untuk acuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat salah satunya adalah pelayanan kependudukan yang ada pada tingkat Kalurahan. Kelurahan adalah suatu instansi pemerintahan dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah. Kelurahan terdiri dari beberapa RW dan setiap RW terdiri dari beberapa RT. Untuk itu suatu instansi pemerintahan membutuhkan adanya  sistem  yang  mampu  untuk  membantu  serta  memudahkan  perangkat  instansi,  maka  diperlukan  sebuah sistem, yaitu sistem informasi kependudukan di Kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembuatan Sistem Informasi Kependudukan Terintegrasi yang berada ditingkat Kalurahan. Sistem Informasi Kependudukan yang  dibuat  meliputi  pelayanan  data  permohonan  warga  baru,  data  kelahiran,  data  kematian,  data pindah,  data datang, dan data nikah. Sistem informasi diakses menggunakan perangkat seluler yang memiliki kemudahan akses bagi  warga,  metode  pengembangan software yang  digunakan  adalah Agile  Development meliputi perencanaan, implementasi, pengujian, dokumentasi, deployment dan pemeliharaan perangkat lunak. Luaran dari penelitian ini adalah  karya  aplikatif  untuk  pemanfaatan  teknologi  informasi  berbasis  riset  yang  digunakan  untuk  membantu pelayanan  kependudukan  dimana  Sistem  Pelayanan  Kependudukan  Terintegrasi  dapat  diakses  menggunakan
50 Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) , Vol. 4, No. 1, Februari 2023, hlm. 49-55
aplikasi mobile .  Data  yang  terdigitalisasi  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pengambilan  informasi  salah  satunya adalah peluang upaya kemudahan dalam pelayanan kependudukan melalui informasi yang terkumpul.
Kata kunci : Kalurahan, Kependudukan, Sistem Informasi Terintegrasi.

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945  berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan pengakuan status hukum atas peristiwa kependudukan  maupun  peristiwa  penting  yang dialami penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Upaya  perlindungan  dan  pengakuan  status hukum  atas  peristiwa  kependudukan  senantiasa dikembangkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah. Pengembangan  salah  satu  sistem  yang  berbasis E- government di wilayah Kabupaten Sleman dilakukan secara  terarah  dan  berkelanjutan.  Pademi  Covid-19 tentunya merubah perilaku masyarakat dan pemangku  kepentingan  di  tingkat  pusat  dan  daerah. Salah  satu  perubahan  perilaku  masyarakat  adalah dengan  mengurangi  aktifitas  kontak  langsung  antar warga [1]. Pelayanan terhadap fasilitas pemerintahan juga  mengalami  perubahan  akibat  dampak  yang ditimbulkan  karena  pandemi.  Dalam  hal  ini pengelolaan data secara digital dan pengelolaan data secara  virtual  menjadi  sangat  penting.  Pada  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang ada di  wilayah  kerja  Kabupaten  Sleman  sudah memberikan fasilitas pelayanan secara online melalui website namun  demikian  ada  beberapa  persyaratan yang  mengharuskan  penduduk  untuk  datang  ke kantor Dukcapil.
Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat,  pindah  datang  untuk  menetap,  tinggal terbatas,  serta  perubahan  status  orang  asing  tinggal terbatas  menjadi  tinggal  tetap.  Peristiwa  Penting antara  lain  kelahiran,  lahir  mati,  kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan,  dan  pengesahan  anak,  serta  perubahan status  kewarganegaraan  dan  ganti  nama  merupakan kejadian  yang  harus  dilaporkan  karena  membawa implikasi  perubahan  data  identitas  atau  surat keterangan  kependudukan  [2].  Untuk  itu,  setiap Peristiwa  Kependudukan  dan  Peristiwa  Penting memerlukan  bukti  yang  sah  untuk  dilakukan pengadministrasian  dan  pencatatan  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  (Kemenpan  RB  Tahun 2020).    Beberapa  permasalahan  lain  diantaranya  1) Kurangnya  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  di wilayah tempat tinggal penduduk dalam pelaksaanaan pendataan penduduk pendatang. 2)Mekanisme  atau  alur  pelayanan  admistrasi kependudukan yang tidak sesuai prosedur. 3)Rendahnya  kesadaraan  masyarakat  pendatang untuk  lapor  diri.  4)Ketiadaan  alur  pengaduan  yang jelas terkait permasalahan dalam pelayanan administrasi  kependudukan.  Perlu  adanya  sebuah
alternatif  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut sehingga  pemerintah  senantiasa  meningkatkan  mutu pelayanannya.
Peningkatan  mutu  pelayanan  sebuah  sistem pelayanan  perlu  dilakukan  sehingga  mempermudah kinerja  penyelenggara  pelayanan  dan  meningkatkan kualitas  pelayanan  aparat  yang  menjadi  sistem terintegrasi  dan  terdigitalisasi  secara  elektonik. Standar  pelayanan  secara  elektronik  tentunya  sesuai dengan standar pelayanan administrasi kependudukan yang tertuang dalam amanat Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan  tertib  administrasi  kependudukan  serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Dari sisi kepentingan  penduduk,  administrasi  kependudukan memberikan  pemenuhan  hak-hak  administratif, seperti  pelayanan  publik  serta  perlindungan  yang berkenaan  dengan  dokumen  kependudukan  untuk semua masyarakat tanpa kecuali.
Salah  satu  alternatif  adalah  dengan  merancang sistem  pelayanan  kependudukan  dapat  digunakan untuk  melayani  proses  permohonan  warga  berupa KTP  Elektronilk,  Kartu  Keluarga,  Akta  Kelahiran, Kartu  Identitas  Anak,  Akta  Nikah/Cerai,  Akta Kematian,  Akta  Perubahan  Nama,  Surat  Pindah Alamat,  Akta  Pengakuan  Anak,  Akta  Pengesahan Anak  dengan  mengurangi  kontak  langsung  pada dinas  terkait  guna  mengurangi  risiko  penyebaran Covid-19.  Selain  itu  upaya  pemantauan  laju (aselerasi)  data  kependudukan  dapat  terkontrol dengan baik [3].

## 2. METODE PENELITIAN
Sebelum  membahas  mengenai  penggunaan metode,  perlu  pembahasan  penelitian  sebelumnya yang  sudah  pernah  dilakukan.  Beberapa  penelitian terkait, misalnya penelitian tentang Sistem Administrasi  Kependudukan  ditingkat  Kelurahan berbasis desktop di  wilayah  Seranau,  Kotawaringin Timur  [4],  di  wilayah  Kabupaten  Sumedang  Jawa Barat [5] dan di wilayah Sidoarjo [6]
Penelitian  lain  tentang  Sistem  Administrasi Kependudukan tingkat RT dan RW berbasis website pada wilayah antara lain, di Sukanagara, Tasikmalaya,  Jawa  Barat  [7]  di  Cihanjuang, Bandung, Jawa Barat [8], di Garut, Jawa Barat [9], di Pondok  Kacang  Timur, Tangerang  Selatan  [10]  dan di  Tulungagung  Jawa  Timur  [11].  Selain itu  Sistem Administrasi  Kependudukan  di  tingkat  Kecamatan untuk khusus untuk kepengurusan permohonan KTP dan SKCK berbasis website di wilayah Marangkayu, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur [12]. Selain itu penelitian terkait Sistem Administrasi Kependudukan
Agus Qomaruddin Munir, dkk, Integrated Populated Services System Using … 51
berbasis mobile dilakukan  pada  wilayah  Kalurahan Begangan,  Semarang  Timur  namun  terbatas  pada permohonan  Kartu  Keluarga  (KK)  baru  [13]. Penelitian sebelumnya membahas tentang pelayanan administrasi  kependudukan  baik  pada  tingkat  desa, kalurahan  dan  kecamatan  dengan  perkembangan plaftform aplikasi  berbasis desktop dan  berbasis website namun  demikian  sesuai  dengan  latar belakang  permasalahan  yang  diangkat  efisiensi proses pengajuan administrasi kependudukan  sangat perlu  dikembangkan  pada  saat  ini  dimana  aplikasi mobile dan platform media  sosial  pendukung komunikasi antar masyarakat seperti whatsapp dapat berperan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan efektifikas kinerja aparat sipil negara.
Metode Agile Development merupakan metode pengembangan  inkremental  yang  berfokus  pada pengembangan  yang  cepat,  perangkat  lunak  yang dirilis secara bertahap, mengurangi overhead proses, dan menghasilkan kode berkualitas tinggi dan dalam proses  pengembangan  yang  melibatkan  pelanggan secara langsung, salah satu penerapannya yaitu pada [14]  pada  pengembangan software monitoring kesehatan  masyarakat.  Metode  ini  yang  digunakan dalam  proses  pengembangan  perangkat  lunak penelitian. Tahapannya adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Tahapan Agile Development System (Office of the Government Chief Information Officer, 2015)
Sedangkan  gambaran  umum  pengembangan sistem  pelayanan  kependudukan  terintegrasi  adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Gambaran Umum Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan Terintegrasi

## Penjelasan  gambaran  umum  sistem  pada
Gambar 2 adalah sebagai berikut:
1) User  Account, merupakan user yang melakukan  instalasi  terhadap  aplikasi,  dimana aplikasi dibedakan berdasarkan level user yaitu user dan administrator . 2) Sistem Pelayanan
Kependudukan  Terintegrasi,  merupakan  aplikasi yang  dapat  memberikan  pelayanan  secara  digital terhadap user yang  menginginkan  kepengurusan administrasi kependudukan. 3. Database Management  System  Database  management  system digunakan  untuk  melakukan  pengolahan  dan penyimpanan  data  kependudukan . 4) Firebased , Firebased  digunakan  sebagai  penyimpanan  data penelitian misalnya: data administrasi kependudukan. 5)  Server, server digunakan  untuk  menyimpan seluruh data penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian  kegiatan  penelitian  tentang  Sistem Pelayanan Kependudukan Terintegrasi.
Selanjutnya  untuk  mendapatkan  luaran  dari setiap  tahapan  proses  penelitian  dibuat  kerangka berpikir.  Terdapat  beberapa  proses  dan  tahapan penelitian  dalam  membuat  Sistem  Pelayanan Kependudukan  Terintegasi  dengan  membuatnya  ke dalam kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian  dibagi  menjadi  4  tahapan  yaitu  (1) Penentuan  Input  Data  Penelitan,  (2)  Pengujian Validitas  Dokumen  Kependudukan,  (3)  Validitas
Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  dan  (4) Penyusunan  Notifikasi  sebagai  tanda  jika  dokumen selesai  diproses.  Adapun  kerangka  kerja  penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Kerangka Berpikir Penelitian
Sistem  Pelayanan  Kependudukan  Terintegrasi dihubungkan  melalui  kontak whatsapp untuk mempermudah kepengurusan administrasi kependudukan dengan mendapatkan kode notifikasi. Metode  pengembangan Agile software dilakukan dengan tahapan yaitu 1) Perencanaan,
2)Implementasi,  3)  Pengujian,  4)  Dokumentasi,  5)
Deployment dan 6) Pemeliharaan Perangkat Lunak.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Perencanaan
Pada  tahap  perencanaan  ini  dilakukan  dengan membuat  perancangan  sistem  berupa use  case diagram, activity diagram  dan sequence diagram untuk memudahkan dalam implementasi software .
A. Use Case Diagram Use case diagram pada Gambar 4 terdiri dari 3 aktor yaitu penduduk, admin dan petugas verifikator. Penduduk  sebagai  user  memiliki  fasilitas  berupa pembuatan akun dan layanan kependudukan. Admin memiliki otoritas pada verifikasi akun baru dan akun verifikator dari pihak kaluarahan. Verifikator (village officer) memiliki otoritas pada pemeriksaan keabsahan  dokumen  yang  diupload  untuk  proses lebih lanjut.
Gambar 4. Use Case Diagam Sistem Informasi Pelayanan
Kependudukan Terintegrasi

## B.
Activity Diagram Pada gambar 5 activity diagram menggambarkan alur kerja ( workflow ) atau aktivitas dari suatu sistem atau proses bisnis atau menu dalam perangkat lunak. Penekanan dalam diagram aktivitas adalah menggambarkan aktivitas sistem atau aktivitas yang  dapat  dilakukan  sistem,  bukan  apa  yang  dapat dilakukan  aktor. Activity  diagram pada  Sistem Pelayanan Kependudukan Terintegrasi adalah sebagai berikut:

## C. Sequence Diagram
Pada gambar 6 menunjukkan keterkaitan antara aktor dan sistem. Sistem meberikan feed back berupa informasi ketika aktor melakukan aktifitas pada tiap- tiap menu yang ditampilkan.
Gambar 6. Sequence Diagram Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan Terintegrasi
Beberapa  menu  pilihan  layanan  fasilitas  yang digunakan  sebagai  pilihan  aktor  untuk  digunakan sesuai  dengan  kebutuhan  dari  aktor  tersebut. Misalnya  seorang  aktor  memilih  layanan  untuk penerbitan  KTP  Elektronik  maka  akan  muncul informasi  ( feed  back )  dari  sistem  berupa  syarat  dan ketentuan  untuk  penerbitannya,  sedangkan  untuk menu  kependudukan  yang  lain  memiliki  syarat  dan ketentuan  yang  lain  sesuai  dengan  kebutuhan  aktor dan kebutuhan layanan kependudukan yang diperlukan.

## 3.2. Implementasi Program
Pada  bagian  ini  dibahas  tentang  implementasi program  pada  penelitian  yang  sudah  dilakukan. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan Permohonan KTP Elektronik.
Pada Gambar 7 merupakan form  permohonan KTP  Elektronik.  KTP  Elektronik  merupakan dokumen  identitas  kependudukan  yang  sah,  pada sistem  pelayanan  kependudukan.  Pada  form  ini pengguna  melakukan  input  nomor  kartu  keluarga, nama,  jenis  kelamin,  alamat,  tanggal  lahir,  status perkawinan,  hubungan  keluarga,  kewarganegaraan, pekerjaan, pendidikan dan pas foto. Isian data harus lengkap dan proses selanjutnya pemohon menunggu verifikasi  data  oleh  admin  (kalurahan)  untuk diterbitkan  surat  pengantar  ke  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil.  Informasi  keberhasilan  status permohonan diberitahukan melalui whatapps messenger.
2. Pelayanan  Permohonan  Pembuatan  Kartu
Keluarga. Form pelayanan permohonan kartu keluarga ada pada Gambar  8 .  Pada  form  permohonan  Kartu Keluarga  pengguna  melakukan  input  NIK,  nomor kartu keluarga, nama lengkap, alamat, nomor telpon, jumlah  anggota  keluarga  dan upload bukti  kartu keluarga lama (sebelumnya).
Gambar 8. Fitur Pembuatan Kartu Keluarga
3. Pelayanan Permohonan Akta Kelahiran.
Form permohonan  Akta  Kelahiran  merupakan form yang  digunakan  untuk  permohonan  penerbitan akta kelahiran, pengguna harus melakukan input data berupa  nomor  kartu  keluarga,  nama,  tempat kelahiran,  hari  lahir  jenis  kelamin,  provinsi, kabupaten,  kecamatan,  desa,  tanggal,  jam,  berat badan,  panjang  badan,  dokter,  data  ibu,  data  ayah, data  saksi-1,  data  saksi-2  dan upload bukti  untuk masing-masing  data. Form pelayanan  permohonan akta kelahiran ada pada Gambar 9 .
Gambar 9. Fitur Pembuatan Akta Kelahiran
4. Pelayanan Permohonan Akta Kematian.
Form pelayanan permohonan akta kematian ada pada Gambar  10 . Form permohonan  untuk  akta kematian  pada  pemerintah  desa/kalurahan  harus diinputkan  data  berupa  NIK  jenazah,  nama  jenazah, jenis  kelamin,  agama,  tempat  lahir,  tanggal  lahir, umur,  alamat,  tanggal  kematian,  tempat  kematian, sebab kematian, anak ke, dokter yang menerangkan, nomor  katu  keluarga,  data  ayah,  data  ibu,  data pelapor,  saksi-1  dan  dokumen  identitas  asli  untuk diupload ke sistem sebagai bahan validasi.
Gambar 10. Fitur Permohonan Akta Kematian
5. Pelayanan Kartu Identitas Anak.
Pada Gambar  11 merupakan  fitur  yang digunakan  untuk  pelayanan  permohonan  Kartu Identitas Anak (KIA). KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik  serta  sebagai  upaya  memberikan perlindungan  dan  pemenuhan  hak  konstitusional warga  negara.  Penerbitan  KIA  juga  mendorong
54 Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) , Vol. 4, No. 1, Februari 2023, hlm. 49-55
kemandirian  anak,  pengakuan  negara  kepada  anak, juga bisa setara dengan negara lain. Form pelayanan permohonan kartu identitas anak terdiri dari inputan nik,  nama,  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  alamat pemohon,  golongan  darah,  nomor  kartu  keluarga, nama  kepala  keluarga,  agama,  alamat  dan  lampiran dokumen  akta  kelahiran,  kartu  keluarga,  KTP elektronik dan pas photo.
Gambar 11. Fitur Permohonan Kartu Identitas Anak
6. Pelayanan Pindah/Datang Penduduk.
Surat  keterangan pindah  datang digunakan sebagai  dasar  proses  perekaman  dalam  basis  data kependudukan,  perubahan  kartu  keluarga  bagi kepala/anggota  keluarga  yang  tidak  pindah  dan proses  penerbitan  KK/KTP  pada  alamat  baru. Form input  pindah/datang  berupa  nomor  kartu  keluarga, nama  kepala  keluarga,  alamat,  data  kepindahan, alasan  pindah,  tujuan  alamat,  status  kartu  keluarga yang pindah alamat, seperti pada Gambar 12 .
Gambar 12. Fitur Permohonan Pindah/Datang.

## 3.3. Testing Aplikasi Menggunakan Black Box
Test
Pengujian aplikasi dilakukan dengan
menggunakan  Metode Blackbox  Testing yang
memiliki  tujuan  bahwa  program  yang  digunakan telah  sesuai  dengan  fungsionalitas  sistem  salah satunya  pada  [15]–[17].  Metode Black  Box adalah cara  mencoba  program  yang  telah  dibuat  dengan mencoba  memasukkan  data  pada  setiap  form. Pengujian  ini  diperlukan  untuk  mengetahui  apakah program  berjalan  sesuai  dengan  yang  syarat  dan ketentuan software yang  telah  digunakan.  Hasil pengujian Black  Box pada  sistem  informasi kependudukan terintegrasi adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Pengujian Sistem Informasi Kependudukan Terintegrasi Materi Tes Output Validasi % Skor Klik untuk unggah syarat layanan dokumen E-KTP Sistem mampu menunjukkan display menu layanan E-KTP dan respon. Y 100 Klik untuk unggah syarat dokumen  Kartu Keluarga Tampilan menu layanan pembuatan  Kartu Keluarga dan respon Y 100 Klik untuk unggah syarat dokumen Akta Kelahiran Tampilan menu layanan pembuatan  Akta Kelahiran dan respon Y 100 Klik untuk unggah syarat dokumen Akta Kematian Tampilan menu layanan pembuatan  Akta Kematian dan respon Y 100 Klik untuk unggah syarat dokumen  Kartu Identitas Anak Tampilan menu layanan pembuatan  Kartu Identitas Anak dan respon Y 100
Klik untuk unggah syarat
dokumen pindah/datang Tampilan menu layanan pembuatan dokumen pindah/datang dan respon Y 100

## 4. KESIMPULAN
Sistem  Informasi  Kependudukan  Terintegrasi adalah  aplikasi  berbasis  mobile  yang  menyediakan kemudahan  input,  verifikasi  dan  output  kepada pengguna  untuk  memperbarui  data  demografis. Sistem Informasi Kependudukan Terintegrasi berbasis online lebih ramah bagi pengguna  dan dapat diakses  secara  luas  di  seluruh  wilayah  Indonesia ataupun pada lokasi lain dibelahan dunia. Pada paper ini prototype sistem  yang  dapat  memberikan feed back melalui  verifikasi  kebenaran  data  yang diusulkan  selain  itu  ke  depan  dapat    dikembangkan fitur  prediksi  atribut  demografis  yang  tidak bergantung  pada  informasi  pribadi  dan  perilaku  apa pun  dan  dengan  penerapan  sistem  ini  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  akan  lebih  mudah dalam perencanaan kebijakan perekonomian nasional serta  kebijakan  terkait  data  kependudukan  di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada Universitas Respati Yogyakarta yang telah memberikan  dukungan  pendanaan  melalui  skim Penelitian  Hibah  Internal  Perguruan  Tinggi  Tahun 2022 No. 04/Pen/Hibah.Int/PPPM/VI/2022.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] W.  Wardhana  and  M.  Kejora  Timur, “Analisis  Kebijakan  Publik  Mengenai Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia,” Journal of Politics and Policy , vol. 3, no. 2, pp.  141–156,  2021,  [Online].  Available: https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/ view/41/36
[2] D.  Male,  J.  Brostoff,  david  B.  Roth,  and  I.
Roitt, “Undang-Undang Administrasi Kependudukan,” 2006.
[3] D. Samways, S. Baillie, K. Dennings, and R. Ricciardi,  “The  Journal  of  Population  and Sustainability Vol. 6 No. 1 2022,” vol. 6, no. 1, 2022.
[4] S.  Y.  Nurcahyanti,  “Sistem  Informasi Pendataan  Penduduk  Desa  Ganepo  Berbasis Dekstop,” Unda ,  pp.  1–8,  2017,  [Online]. Available:
http://jurnal.unda.ac.id/index.php/Jpdf/articl e/download/89/83
[5] A.  Ripa’i,  “Penerapan  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi  Menuju Single Identity Number  di  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sumedang Provinsi  Jawa  Barat,” Jurnal  Dukcapil ,  vol. 6, no. 1, pp. 67–85, 2018.
[6] H. C. Wahyuni and M. Astuti, “Perancangan
Sistem  Informasi  Kependudukan  Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan   Di  Desa  Gelam,  Kab Sidoarjo,” Peduli , vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2018,
[Online].
Available: http://peduli.wisnuwardhana.ac.id/index.php /peduli/article/view/43
[7] E. Dewi, S. Mulyani, R. A. Wiyono, and J. T.
Informatika,  “Sistem  Informasi  Warga (Simwarga)  Tingkat  Rt/Rw  Berbasis  Web,”
Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat (SNPMas) , pp. 447–454, 2019.
[8] Y.  G.  Sugiarta et  al. ,  “Aplikasi  Data Kependudukan Berbasis Web di RT 04, RW 03, kampung Karang Sari, desa Cihanjuang,”
Prosding  Seminar Penelitian &  Pengabdian Kepada  Masyarakat  2019 ,  vol.  2019,  pp. 216–222, 2019.
[9] A.  Kusumawati,  tacbir  hendro  Pudjiantoro, and D. Nursantika, “27-34 Ani Kusumawati Dkk 8 Hal,” Sistem Informasi Kependudukan
pada kecamatan kadungora kabupaten garut , vol. 2017, 2017.
[10] W.  D.  Septiani,  “Sistem  Informasi Pengelolaan  Data  Penduduk  (Studi  Kasus: RT/RW Kelurahan Pondok Kacang Timur),”
Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Dan  Teknologi
Komputer , vol. 4, no. 1, pp. 23–28, 2018.
[11] Y. Liafitri, F. Teknik, U. Nusantara, P. Guru, R.  Indonesia,  and  U.  N.  P.  Kediri, “Perancangan  Sistem  Informasi  Pengolahan
Data  Kabupaten  Tulungagung  Berbasis
Website,” Artikel Skripsi Universitas nusantara PGRI kediri , pp. 1–12, 2016.
[12] M. Wati and E. Despahari, “Sistem Informasi Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Dan Catatan  Sipil  Kelurahan  Di  Kecamatan Marangkayu  Kutai  Kartanegara,” Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI) , vol. 2, no. 1, p. 47, 2018, doi: 10.30872/jurti.v2i1.1379.
[13] H.  Sunardi,  Listiyono,  “Rancang  Bangun Sistem  Informasi  Kependudukan  Berbasis Android  (  Studi  Kasus  Kependudukan  di Kelurahan  Bugangan  Kecamatan  Semarang Timur  ),” Jurnal  Teknologi  Informasi DINAMIK , vol. 21, no. 2, pp. 111–123, 2016.
[14] A. A. Putro, A. A. Rumanti, and A. F. Rizana, “Perancangan  Sistem  Informasi  Manajemen Data  Warga  Untuk  Monitoring  Kesehatan Masyarakat  Dalam  Tingkat  Rw  Dengan Metode  Scrum  (  Studi  Kasus :  Dusun Wonokambang ) Design of Community Data Management Information System for
Community Health Monitoring At Haml,” e- Proceeding of Engineering : , vol. 8, no. 5, pp. 8116–8127, 2021.
[15] T.  Desyani,  S.  Mulyati,  E.  Kurnianto,  K. Kamaludin, N. Afifah, and S. N. I. Fauziah, “Pengujian  Black  Box  menggunakan  teknik Equivalence Partitions pada Aplikasi  Sistem Pemilihan  Karyawan  Terbaik,” Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi , vol.
5, no. 2, p. 110, 2022, doi:
10.32493/jtsi.v5i2.17578.
[16] K.  Yuliawan,  G.  Prayitno,  S.  Wijono,  Y.  J. Prasetyo, and S. Trihandaru, “Android-Based Educational  Game:  Recognition  Of  Papua Endemic Animals,” Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) , vol. 3, no. 4, pp. 889– 896, 2022, [Online]. Available:
https://doi.org/10.20884/1.jutif.2022.3.4.319
[17] F. A. Veren, E. Suharto, P. Studi, I. Rekam, P. Piksi, and G. Bandung, “INFORMATION SYSTEM  DESIGN  COMPLETENESS  OF FILLING OUT,” vol. 3, no. 4, pp. 877–887, 2022.