ISSN 2548-3501 (online)
Edited by:
Eny Maryanti
Reviewed by:
Rahmawati
*Correspondence: Santi Rahma Dewi santirahma.d@gmail.com
Received: 12 April 2019 Accepted: 15 Juni 2019 Published: 31 Juli 2019
Citation: SRD, KS and SB (2019) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kabupaten Sidoarjo. Journal of Accounting Science. 3:2. doi: 10.21070/jas.v3i2.2779

## Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kabupaten Sidoarjo
Santi Rahma Dewi*, Kukuh Sinduwiatmo, Sarwenda Biduri
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
This study aims to find out how the board's knowledge about the budget in implement- ing regional financial supervision (APBD). This research was conducted with qualitative methods by presenting elements of questions regarding the board's knowledge of bud- get and regional financial supervision. Methods of gathering information using interviews and documentation to members of the Sidoarjo Regency council.The results of this study indicate that board members understand the process of determining the budget carried out by the executive, so that they can supervise and control the implementation of the APBD in Sidoarjo Regency. And expect follow-up from the executive on recommenda- tions that have been given by the legislature where so far there has been no follow-up done.
Keywords: Budget Knowledge, Regional Financial Supervision
Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dewan ten- tang anggaran dalammelaksanakan pengawasan keuangan daerah (APBD).Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menyajikan unsur-unsur pertanyaan menge- nai pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Metode pengumpulan informasi dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi kepada anggota dewan Kabupaten Sidoarjo.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggota dewan memahami proses penentuan anggaran yang dilaksakan oleh eksekutif, sehingga dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan APBD di Kabupaten Sidoarjo. Dan mengharapkan adanya tindak lanjut dari eksekutif atas rekomendasi yang telah diberikan legislatif dimana selama ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan.
Keywords: Pengetahuan Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah
111 Juli 2019 | Volume 3 | Issue 2

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari kin- erja pemerintah. Pemerintah berusaha mewujudkan pemer- ataan kesejahteraan terutama tentang fiskal dengan mem- pertahankan aspek keuangan yang dikelola dan bersumber dari pendapatan pajak serta beberapa sumber-sumber lainnya. Dalam pencapaian keseimbangan pemerintah harus mampu menyelaraskan proses politik untuk berbagai kepentingan masyarakat.
Sesuai dengan peraturan PP No. 58/2005 pemerintah telah membuat aturan sesuai dengan tuntutan masyarakat yaitu kepala daerah harus melakukan pertanggungjawaban (akun- abilitas) dalam laporan keuangan daerah yaitu neraca daerah, arus kas dan realisasi anggaran. Seiring dengan muncul- nya gerakan reformasi yang membawa perubahan terhadap kehidupan politik di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu yang terdampak dari perubahan ini adalah adanya desentral- isasi keuangan dan otonomi daerah.
Implikasi positif yang muncul dari berlakunya Undang- Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak dari DPRD, diharapkan bahwa DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat, yang kemudian akan diadopsi ke dalam berba- gai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).
Secara umum, sesuai dengan Undang-Undang No 17 pasal 69 yang menjelaskan fungsi lembaga legislatif yaitu: “(1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran, dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja ekseku- tif).”
Dari berbagai informasi yang didapatkan bahwa dalam setiap tahun anggaran sering terjadi ketidak sesuaian antara pemerintah dengan dewan dalam perumusan anggaran dan sering terjadinya tarik ulur antara dewan dengan pemerintah untuk menentukan rencana anggaran, maka perlu ada pengka- jian apakah anggota dewan telah memahami segala hal tentang anggaran agar bisa mencapai kata sepakat dalam penentuan RAPBD.
Oleh karena itu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan solusi atas adanya suatu perencanaan, penyusunan dan pengendalian yang transparan dan akunt- abel. Oleh karenanya dalam penelitian ini dititikberatkan pada fungsi dewan sebagai fungsi pengawasan anggaran. Permasala- hannya adalah apakah dewan dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawasan lebih disebabkan pengetahuan dewan ten- tang anggaran ataukah lebih disebabkan karena adanya per- masalahan lain.

## Keuangan Daerah
Pengertian dari keuangan daerah menurut pasal 1 PP No 105 tahun 2000 adalah “semua hak dan kewajiban daerah yang
ada dalam kerangka penyelengaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan nominal uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewa- jiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.”
Dari pengertian tentang keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama den- gan “pengertian keuangan negara di mana negara dianologikan dengan daerah. Hanya saja di dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban suatu daerah yang dapat dinilai dengan uang.Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah berhubungan dengan adanya pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya terdapat dalam batas-batas kewenangan daerah” ( Ichsan ( 1997 )

## Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
“Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan kegiatan dalam mengetahuianggaran dan kemampuan dewan dalam kegiatan menyusun anggaran (RAPBD/APBD), pemeriksaan serta kegiatan identifikasi terhadap pemborosan anggaran atau kegagalan, dan kebocoran anggaran “( Yudoyono ( 2002 ) ). Kemampuan dalam melaksanakan tugas mempunyai hubun- gan yang sangat erat bagi anggota dewan berkaitan den- gan tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan dan tingkat keahliannya. Oleh karena hal itu, peningkatan kemampuan seorang aparatur selalu diarahkan pada arah pendidikan serta pelatihan serta bertujuan dalam memerluas pengalaman aparatur melalui studi banding ke tempat lainyang mempun- yai pengalaman lebih. Tujuan yang ingin dicapai melalui pen- didikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia terdapat padapengembangan dan peningkatan berbagai unsur sebagai berikut: a.Bertujuan dalam kegiatan pengembangan dan pelak- sanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang aparatur pemer- intah, sehingga mampu memenuhi standar yang telah diten- tukan untuk suatu tugas tertentu dan dapat mengambil keputu- san secara mandiri dan professional dengan berbagai pertim- bangan tertentu.b.Bertujuan dalam pelaksanan yang berkai- tan dengan kegiatan yang berkaitan degan peningkatan moti- vasi, sikap disiplin, kejujuran, etos kerja, dan rasa tanggung jawab yang didasari oleh kesadaran masing-masing kepedu- lian individu.c.Bertujuan dalam merubahan sikap dan peri- laku yang akan mengarah pada perkembangan sikap keter- bukaan, sikap melayani serta perilaku mengayomi politik seba- gai tugas dan tanggung jawab utamanya. Dalam usaha pen- ingkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah, semua anggota dewan/DPRD harus mempunyai pengetahuan secara detail mengenai keseluruhan struktur dan proses anggaran.
Pengetahuan anggota dewan mengenai mekanisme ten- tang anggaran bersumber dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari berbagai latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diikuti oleh anggota setiap dewan. Pembinaan /seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh setiap anggota dewan akan meningkatkan pemahaman
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan hanya sekedar suatu proses administrasi, akan tetapi juga meru- pakan proses politik. Pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh setiap anggota dewan.Adapun fungsi penganggaran menyarankan bagi setiap anggota DPRD untuk selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan proses anggaran secara masal dengan pihak eksekutif.Adapun fungsi pengawasan DPRD menjelaskan secara detail men- genai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan kinerja pihak eksekutif dalam pelaksanaan APBD.Dalam keadaan ter- tentu anggota DPRD disarankan secera paksa untuk mempun- yai keterampilan dalam membaca anggaran serta mempunyai kemampuan yang berkaitan denganproses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

## Pengawasan Keuangan daerah
Pengawasan berdasarkan Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemer- intah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa “pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan dari peraturan perundang- undangan yang berlaku”.
Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dapat berupa pengawasan secara langsung maupun tidak lang- sung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung akan dilakukan secara pribadi dengan cara ,melakukan tindakan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di lokasi pekerjaan dan meminta secara langsung laporan dari pelak- sana dengan cara inspeksi. Sedangkan tindakan pengawasan tidak langsung akandilakukan dengan cara mempelajari lapo- ran yang telah diterima dari para pelaksana. Pengawasan secara preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum peker- jaan akandimulai. Pengawasan secara represifakan dilakukan melalui post-audit dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).
Yudoyono ( 2002 ) mengatakan “ bahwa apabila DPRD dapat menggunakan hak- haknya secara tepat, melaksanakan segala tugas dan kewajibannya secara efektif serta men- empatkan kedudukannya secara proposional apabila setiap anggota mempunyai dasar pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi tentang teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebi- jakan publik, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibu- tuhkan oleh anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah dimana salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.Dengan mengetahui tentang dasar anggaran diharapkan anggota dewan akan dapat melakukan deteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.”
“Adanya beberapa perubahan paradigma anggaran di era reformasi yang menuntut adanya partisipasi masyarakat (pub- lik) dalam keseluruhan siklus anggaran.Untuk dapat mencip-
takan akuntabilitas kepada publik diperlukan partsipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pen- gawasan anggaran” ( Rubin ( 1996 ) . Achmadi et al. ( 2002 ) menyebutkan bahwa “suatu partisipasi masyarakat meru- pakansalah satu kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi tersebut akan menyangkut aspek pen- gawasan dan aspirasi.Pengawasan yang dimaksudkan di sini termasuk pengawasan yang dilakukan terhadap pihak ekseku- tif melalui pihak legislatif.”
Peranan anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam melakukan advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan dewan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, partisipasi oleh masyarakat diharapkan akandapat meningkatkan fungsi pen- gawasan.
Selain adanya partisipasi akuntabilitas dan masyarakat dalam siklus anggaran , transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi diban- gun di atas dasar arus informasi yang bebas dimana,seluruh proses pemerintahan ,lembaga-lembagadan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipan- tau.

## Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dalam Pengawasan Keuangan Daerah
“Setiap anggota dewan harus memiliki pengetahuan dasar yang cukup dalam halkonsepsi teknis penyelenggaraan pemer- intahan dan kebijakan publik, karenaDPRD juga harus mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secaraproporsional”.( Coryanata ( 2007 ) .Dalam penelitian Pramita and Andriyani ( 2010 ) , membuktikan bahwa “pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)”
Berkaitan dengan beberapa permasalahan yang telah muncul, maka penelitian ini diharapkan dapat mem- berikan informasi tentang bagaimana pengetahuan dewan akan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah(APBD).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuali- tatif deskripstif., dimana peneliti akan melakukan perbandin- gan antara informasi dari informan sesuai dengan objek peneli- tian
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi berkaitan dengan fokus penelitian. Lokasi penelitian ini ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo

## Sumber Data
Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan sam- pel pada pendekatan kualitatif yang lebih tepatnya merupakan sumber dats pada situasi sosial. Sumber data yang dipergu- nakan difokuskan kepada informan, dimana informan dipilih sesuai dengan kasus yang diangkat untuk studi yang sifatnya mendalam ( Sukmadinata ( 2007 )

## Sampel Penelitian
Dengan metode pengambilan sample acak. Sesuai degan ruang lingkup penelitian, maka objek penelitian juga dibatasi bahwa informan yang emberikan informasi merupakan orang yang kompeten yang ada dalam lingkungan anggota Dewan Kabu- paten Sidoarjo

## Prosedur Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang memer- lukan waktu selama 1 tahun. Dalam metode penelitian ini menyampaikan secara terperinci, mencakup garis besar pen- dekatan penelitian, metode dan prosedur pengumpulan data serta analisis yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.
Tahap pertama peneliti adalah mencari latar belakang per- masalahan serta rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, kemudian setelah itu peneliti menen- tukan objek penelitian serta menentukan informan kunci terkait yang sanggup memberikan informasi untuk menun- jang penelitiannya. Tahap selanjutnya, pengumpulan informasi yang dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi untuk mencari semua informasi yang terkait den- gan rumusan masalah serta yang menjadi fokus penelitian, sehingga peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Melakukan uji keabsahan data melalui uji kredibili- tas data dengan cara triangulasi tes yaitu mengkombinasikan antara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data selama di lapangan penelitian menurut Miles and Huberman ( 1984 )
Tahap analisis data dalam tahapan ini peneliti melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada inter- pretasi data-data yang diperoleh sebelumnya.Peneliti men- ganalisis data yang didapatnya kemudian menyusun lapo- ran. Laporan yang didapat selama proses penelitian yang sudah direduksi tersebut, diolah kembali sehingga bisa disusun dengan runtut dan baik menghasilkan sususan pembahasan penelitian yang dianggap sesuai. Sehingga akan mendapatkan kesimpulan dari seluruh informasi dan pendukung yang telah
dikumpulkan.Penelitian ini dilakukan di DPRD Kabupaten Sidoarjo.Obyek penelitian ini adalah para Anggota Dewan Per- wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Instrumen penelitian Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di Kabupaten Sidoarjo pada Tabel 1 dan Tabel 2
[Table 1 about here.]
[Table 2 about here.]

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data diperoleh dengan dua cara yaitu
1. Dokumentasi: Teknik dokumentasi pada penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dari catatan- catatan, laporan-laporan, serta dokumen-dokumen yang terdapat di DPRD terkait APBD dan pelaporannya.
2. Wawancara: Wawancara dengan beberapa pertanyaan yang mewakili penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan di DPRD Kabupaten Sidoarjo, dengan melakukan wawancara mendalam kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dan anggota Komisi C Badan Anggaran. Didapatkan hasil sebagai berikut:

## Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
Dengan pertanyaan yang menyangkut tentang pengetahuan dewan tentang anggaran yaitu :
1. Pengetahuan dewan tentang metode penyusunan RAPBD.
Penjelasan dari narasumber pertama tentang metode dan tahapan penyusunan APBD sangat lengkap dan jelas serta hal penyusunan dan perancangan diatur dalam Peraturan Daerah. Dijelaskan bahwa penyusunan APBD ini meru- pakan implementasi dari rencana pembangunan daerah selama setahun akan tapi dalam baju besarnya itu melak- sanakan RPJM selama 5 tahun pemerintahan daerah/salah seorang pimpinan di daerah kabupaten atau kota. Jadi dalam menyusun anggaran APBD tahunan ini pedoman RPJM kemudia dilakukan tahapan-tahapan melalui musyawarah desa, kemudian di tingkat kecamatan dilanjutkan ke kabu- paten selanjutnya kemudian Rencana Kerja Unit Pelayanan Daerah kemudian menjadi RKPD . Dalam penyusunan ini, dari tahun 2018 kabupaten Sidoarjo sudah menggu- nakan e-planning, jadi sudah tidak lagi secara manual maupun offline. Setiap usulan harus masuk melalui sis- tem.Apabila suatu usulan masuk ke dalam sistem secara tiba-tiba muncul juga tidak diperbolehkan dimana usulan harus ada di RKPD.
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
RKPD tidak menjadi wilayah pengawasan dewan juga dikare- nakan RKPD merupakan wilayah pengawasan pemerinta- han daerah yangkemudian RKPD dibahas oleh pemerintahan dan tim anggaran dengan DPRD dan Badan Anggaran, dan kemudian nanti menjadi kebijakan umum anggaran uang dan menyusun Plafon Priorita Anggaran Sementara. Hal tersebut disusun setelah membahas RKPD bersama tim anggaran dan badan anggaran menuju KUA BPAS. Setelah menyusun KUA BPAS ditetapkan bersama, menyusun Perda APBD dibahas lagi menjadi APBD, bahwa apa yang ada di APBD harus ada di KUA BPAS dan harus ada di RKPD. Setelah disepakati jadi APBD maksimal 30 November 2019 (untuk periode 2019 – 2020) masih menjadi rancangan Perda. APBD masih di eval- uasi oleh gubernur,selama 2 minggu. Akhir desember sudah muncul hasil evaluasinya, kemudian dikembalikan ke DPRD untuk di bahas kembali apa-apa yang menjadi rekomendasi pemerintah provinsi, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan muncul di hasil evaluasi tersebut. Setelah hasil eval- uasi dari Pemda DPRD maka akan muncul nomor registrasi, maka itu resmi menjadi perda yang di Undangkan untuk satu tahun kedepan..sistemnya buttom up juga top down untuk hasil evaluasinya. Disamping itu usulan lebih besar keterse- diaan anggaran di APBD masih 5,2 triliun, tapi kalau diusu- lan bisa sampai 9 triliun, nanti munculnya di Plafon Prioritas Anggaran Sementara.
Anggaran yang telah dimasukkan dalam di e-planning yang kemudian akan dibahas oleh DPRD akan terdapat koreksi yaitu dihapuskan atau dipangkas dan akan dibuat dalam ben- tuk katalog
Untuk penjelasan dari narasumber kedua menjabarkan bahwa APBD disusun oleh eksekutif, bagaimana cara menyususn eksekutif itu melalui beberapa tahap, mulai dari musyrik balai desa dibawa ke musyrik kecamatan, kemudian kabupaten dan kemudian dirapatkan disini oleh eksekutif ter- masuk juga bagaimana menyerap aspirasi dari seluruh ele- men masyarakat dan tokoh semuanya. Setelah itu dimulai dari mulai bulan Februari sampai maret, setelah jadi sebuah konsep yang baku bagi eksekutif. Nah dalam bentuk KUAB- PAS kebijakan umum anggaran dalam bentuk kebijakan secara global itu disodorkan ke kami di DPR. Nah di DPR itu kami bahas kebijakan-kebijakan umumnya, apa saja yang harus dilakukan eksekutif kedepannya/tahun selanjutnya, setelah itu kami kembalikan lagi, kalau sudah selesai dibahas dan dige- dok/diparipurnakan (diputuskan kebijakan umum) baik pla- fon pendapatannya maupun plafon belanjanya belum tatanan teknisnya. BUPR atau membentulkan jalan aspal tahun ini berapa, misalny 100 milliyar disepakatkan 100 miliyar, dis- epakatkan 200 miliyar ya 200 miliyar, belum sampai dibawa kedaerah di mana saja 200 miliyar ini, setelah itu dikembalikan ke eksekutif, kemudian eksekutif memulai kebijakan umum itu dan mendetilkan RAPB melalui dariyang saya ceritakan tadi mulai dari balai desa sampai ke kabupaten. Nah kalau sudah selesai dalam bentuk buku dibawa lagi ke DPR sini kemudian dibahas panjang lebar oleh kami satu persatu dan biasanya dibahas oleh badan anggaran dan badan anggaran melibatkan
komisi-komisi, karena detilnya mereka yang tahu, kegiatan ini memakan waktu yang panjang bisa sampai 3 bulan dan mara- ton, karena disidoarjo APBD sampai 5,5 Triliun, sehingga kita harus rapat secara detil dan jitu dalam menentukan kebijakan- nya. Setelah itu secara singkat langsung diparipurnakan maksi- mal bulan november harus selesai untuk dikirim ke gubernur, dan yang mengirimkan eksekutif.
Dari kedua narasumber sangat memahami bagaimana eksekutif melakukan penyusunan RAPBD, mulai dari rapat perencanan, penganggaran dan pengendalian akan tetapi ada perbedaan informasi bahwa dalam perencanaan narasumber pertama menjelaskan sudah memakai siste yaitu e-planning sedangkan narasumber kedua menjelaskan masih memakai kertas atau manual.

## Pengetahuan dewan tentang pelaksanaan APBD yang sesuai dengan kebijakan
Informasi dari narasumber pertama mengenai kesesuaian tentang pelaksanaan dengan kebijakan adalah bahwa untuk melakukan kegiatan pembangunan daerah fisik maupun non fisik selama setahun anggaran itu tetap acuannya adalah APBD, persediaan anggarannya juga APBD kecuali menggu- nakan dana-dananya untuk CSR bisa menggunakan dana non APBD yang pertanggung jawabannya berbeda dengan per- tanggungjawaban APBD. Untuk pengawasannya untuk APBD mungkin belum bisa dilakukan semuanya.Ada yang karena gagal lelang.Dalam rangka pengawasan lebih pada pengawasan kebijakannyaa, tidak pada teknis, Cuma adakalanya dewan harus secara teknis untuk meluruskan sesuatu yang tidak pada aturannya. Kemudian juga ada evaluasi triwulan,dengan mengundang semua Dinas-dinas sesuai dengan satuan kerja masing-masing komisi, dilakukan evaluasi serapan anggaran- nya telah mencapai berapa persen begitu pula prosentase perencanaannya. Akan dilakukan dalam tiap tiga bulan, itu merupakan ranah pokok DPRD melalui pengawasan APBD. Disamping itu ada sidak dalam setiap sektor pembangunan daerah.
Sedangkan narasumber kedua memberikan jawaban bahwa identifikasi tersebut tidak dapat dilakukan karena melanggar peraturan dan kebijakan yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

## Pengetahuan dewan ketika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan.
Menurut narasumber pertama kebocoran memang relatif bisa dikatakan jarang berani dilakukan hal-hal seperti itu karena rawan sekali, yang dimaksud kebocoran menurut dewan adalah pelaksanaan yang tidak tepat, contohnya anggaran pen- gentasan kemiskinan data yang disampaikan eksekutif kepada DPR tidak valid. Ada yang seharusnya menerima tapi tidak menerima, ada yang seharusnya tidak menerima karena sudah mampu tapi tetap tercatat di data terpadu, itu yang kami
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
anggap kebocoran, tapi secara regulasi mereka berhak men- dapatkan karena nama mereka masih tercantum di basis data terpadu. Jadi kebocoran bagi legislatif adalah kurang akurat- nya perencanaan eksekutif sehinggapelaksanaan menjadi tidak tepat sasaran.
Sedangkan menurut narasumber kedua kesalahan peng- gunaan ada namun bukan wilayah kejaksaan atau penegak hukum. Menurut legislatif biasanya bukan penyelewengan, karena ada rapat triwulan jika terjadi ketidak sesuaian dengan lapangan atau tidak sesuai dengan apa yang disepakati bersama akan dihentikan bersama-sama dan dilibatkan di BPK. Sering terjadi, begitu sebaliknya apabila sudah disepakati tapi tidak dijalankan oleh eksekutif nanti menjadi uang silpa dan hal tersebut merupakan motif politik.

## Pengetahuan dewan dalam melakukan identifikasi kegagalan dalam pelaksanaan.
Penjelasan narasumber pertama tentang identifikasi kegagalan pelaksanaan yang dilakukan legislatif adalah dengan mengun- dang publik ataupun pihak yang berkepentingan dan berke- naan langsung dengan program pemerintah.Sebagai dasar RAPBD namun tidak semuanya terealisasi.Tapi tentunya tidak hanya melalui riset, tapi juga perjalanan anggota dewan dise- tiap masing-masing daerah dengan interaksi langsung kepada masyarakat melalui proposal-proposal dari masyarakat yang mana kadang-kadang merasa jenuh melakukan pengajuan kepada pemerintah, itu juga dimungkinkan.

## Pengawasan Keuangan Daerah
Dalam pengawasan keuangan daerah narasumber pertama menyatakan kekhawatirannya dengan pembangunan daerah di Sidoarjo, DPRD Sidoarjo agak malu dengan Surabaya dan Mojokerto (terutama jalannya, Q-red). Walaupun sebenarnya DPRD nya sudah agresif akan tetapi pemerintah daerah- nya dalam dinas-dinas terkait kadang enggan membelanjakan anggarannya karena takut diperiksa dan lain sebagainya. Les- gislatif sudah sampaikan ke Pemerintah daerah dan Pemkab Sidoarjo sudah mulai sejak tahun 2018 melakukan pengecoran jalan didaerah Krian, Krembung dan di Porong. Akan tetapi anggaran yang belum disesuaikan. Sehingga DPRD mencoba mendorong eksekutif untuk melakukan penyesuaian sehingga meskipun anggaran terbatas tapi harus tepat dalam menyusun anggaran, sasaran juga tepat dan pelaksanaan juga tepat.
Untuk pengawasannya yang kurang adalah dalam fak- tor kualitas, dimana dengan anggaran yang seharusnya dapat melaksanakan pembangunan jalan dengan kualitas bagus, akan tetapi diberikan kualitas yang tidak sesuai,dimungkinkan masih ada oknum yang berupaya mengambil keuntungan. Dalam hal ini DPRD sudah sering mem-warning ataupun memberikan peringatan yang cukup keras agar tidak ada penyalahgunaan anggaran ataupun ketidaksesuaian.
Dalam perencanaan anggaran terkadang terdapat peruba- han, walaupun perubahan ini bahkan jarang terjadi. Faktor-
faktor yang menyebabkan terjadi perubahan antara lain adanya peningkatan PAD, adanya perubahan target baru, peruba- han rencana baru yang mengakibatkan perubahan keuangan. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 2017 dimana anggaran telah disepakati dalam rapat paripurna dan telah dituangkan dalam Perda ternyata terdapat ketidaksesuaian, dengan kon- disi APBD sudah ditetapkan sudah ada nomor registrasinya. Maka DPRD akan menyerahkan pada pemerintah pusat untuk melakukan kaji ulang atas ketidaksesuain.
Sedangkan perubahan anggaran hampir tiap tahun ada, tapi juga pernah tidak ada perubahan, sehingga anggaran itu tidak wajib. Perubahan anggaran itu terjadi disebabkan tiga faktor, yang pertama yaitu peningkatan pendapatan, kemu- dian ada perubahabntarget maupun kuantitas yang harus dis- elesaikan kemudian penambahan sebuah perencanaa baru, itu bisa dimungkinkan perubahan anggaran keuangan, akan tetapi revisi anggaran penah terjadi di tahun 2017 ketika APBD sudah ditetapkan ternyata apa yang tertulis di Perda itu tidak sama dengan apa yang disepakati pada paripurna, ada yang terselip entah sengaja atau tidak kemudian men- jadi persoalan, APBDnya sudah ditetapkan, sudah ada nomor regestrasinya, sudah sah untuk dilaksanakan tapi pada sisi tahapan penyusunan anggaran itu merupakan pelanggaran, itu kalau tidak dilaksanakan adalah pelanggaran admin, tapi kalau sudah dilaksanakan itu pidana tipikor (memaksukkan anggaran tanpa pembahasan) akhirnya itu dilakukan konsul- tasi ke Kementerian dalam negeri jadi harus ada surat kesepa- katan antara DPR dan Pemerintah daerah bahwa kesepakatan tidak akan menyerap anggaran yang diselipkan itu, itu juga sudah termasuk revisi. Kemudian juga terjadi tanpa ada pem- bahasan ada di romawi 7, disitu ada 274 miliyar yang kami anggap tanpa pembahasan.Jadi harus saling hati-hati.Kalau anggaran itu di ajukan berarti juga harus dibahas tanpa pem- bahasan yaa itu di anggap penumpang gelap.
Untuk anggaran yang dimasukkan tanpa pembahasan dis- epakati untuk tidak digunakan pada periode tersebut, sehingga mengakibatklan nilai silpa yang besar, karena antara legis- latif dan eksekutif sama-sama untuk salimng mengingatkan akan penggunaan dana tersebut. Jika legislatif keras makan akan dilaporkan , pemerintah daerah juga harus hati-hati, pada akhirnya 84 miliyar ditambah 247 tidak dibelanjakan dan silpa tahun berikutnya sangat besar, kemudian dipakai untuk peri- ode berikutnya tapi melalui pembahasan.jadi setelah pemer- intahan menggunakan APBD selama bulan maret, maksimal satu bulan kedepan itu pemerintah diberikan waktu untuk untuk menyampaikan laporan keterangan pelaksanaan APBD, jadi disambung dengan LKPJ Bupati terhadap APBD tahun sebelumnya. Kemudian akan dibahas selama 1 bulan, akan muncul rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan ditahun berikutnya. Rekomandasi tersebut bisa keras, bisa sedang dan bisa pelan, yang paling penting adalah mengawal rekomandasi itu benar-benar dilaksanakan/diperbaiki atau tidak.Seringkali rekomendasi-rekomendasi tapi tidak ada tindak lanjut.
Kemudian setiap tahun adan temuan BPK, contohnya di pasar Krian ada aset Pemerintah yang dikuasai oleh pihak
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
swasta tapi pelaporannya tidak muncul (padahal mungkin ada biaya sewa. Itu setiap UPD pasti ada temuan BPK.Itu mempen- garuhi status kita WTP atau tidak.Di dua tahun terakhir ini ada temuan BPK setelah mendapat LHP BPK itu wajib di bahas di DPRD. Kemudian direkomendasikan lagi melalui inspektorat, Bupati melalui rekomendasi DPR bahwa ini harus ditindak lanjuti tapi yaa begitu, UPD itu rata-rata yang jadi kepala dinas seringkali kurang tiga tahun sudah pensiun, biasanya ingin pensiun khusnul khotimah jadi agak takut mengambil kebi- jakan, karena yang diinginkan orang pensiun kan pensiun yang sejuk, itu yang menjadi kendala saat ini. Ada juga temuan yang sudah dikerjakan oleh desa kemudian masuk masuk peren- canaan daerah juga, itu agak berbahaya.
Revisi anggaran itu tidak diperbolehkan selain di KA BAK, di perbolehkan cuma setahun sekali itupun harus sangat daru- rat atau perintah dari pemerintah pusat. dari dan prosesnya sama seperti menyusun anggaran, kalo cuma satu item ya tidak bisa, sia-sia saja.Sehingga dari bupati itu diserahkan ke kami DPRD dlam rapat paripurna dan setelah itu dibahas melalui pansus/tim khusus, satu bulan dan setelah itu men- jadi rekomendasi sehingga terlihat indikasi bahwa bupati kerja apa tidak, mencapai target atau tidak, manfaat atau tidak, dis- itu terlihat tapi masalahnya itu dalam hasil paripurna dima- sukkan kelemari dan tidak dibaca lagi oleh bupati, itu tidak apa. Tidak ada undang-undang-untuk menyatakan apa yang kami
rekomendasikan harus ditindak lanjuti.

## KESIMPULAN
Dari hasil penggalian informasi dari narasumber maka dapat disimpulkan bahwa anggota dewan sangat mema- hami bagaimana prosedur dalam perencanaan dan penetapan anggaran yang dilakukan dari tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa hingga mengerucut ke kabupaten. Dengan menggunakan sistem yang disebut sebagai e-planning. Dalam rangkaian perencanaan dan penetapan anggaran tersebut pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat selalu dilibatkan, sehingga akan mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.
Dengan pengetahuan akan anggaran tersebut, maka anggota dewan dapat melakukan pengawasan dan pengen- dalian terhadap pelaksanaan APBD dalam setiap periode, dim- ulai setiap triwulan dan akan dilakukan rekomendasi atas hasil kinerja pemerintah atas periode tersebut, yang sayangnya hasil rekomendasi tersebut belum ada tindak lanjut dari pemerin- tah.
Ucapan Terima Kasih Peneliti ucapkan terima kasih atas kesediaan anggota dewan Komisi C yang berkenan untuk melakukan wawancara dan memberikan informasi yang cukup akurat.

## REFERENCES
Achmadi, A., Mahmuddin, M., Rusmiyati, S., and Wibisono, S. (2002). Good Gov- ernance dan Penguatan Instistusi Daerah. Masyarakat Transparansi Indonesia . Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebi- jakan Publik Sebagai Pemoderating hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). In Simposium Nasional Akuntansi X . Ichsan, M. R. (1997). Administrasi Keuangan Daerah: Pengelolaan dan Penyusunan APBD (Malang,: Brawijaya Universty Pers).
Miles, M. B. and Huberman, A. (1984). Analisis Data Kualitatif. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).
Pramita, Y. D. and Andriyani, L. (2010). Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan. In Simposium Nasional Akuntansi XIII .
Rubin, I. (1996). Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990.
Journal Public Budgeting & Finance . Sukmadinata, N. S. (2007). Metode penelitian pendidikan (Bandung: Remaja Ros- dakarya).
Yudoyono, B. (2002). Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerin- tah Daerah. http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.
Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2019 , and . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or repro- duction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copy- right owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

## LIST OF TABLES
1 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2 Pengawasan Keuangan Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
TABLE 1 | Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran No Pernyataan 1 Bagaimana cara penyusunan dan mekanisme dalam penyusunanAPBD? 2 Bagaimana pemahaman saudara dalam pelaksanaan APBD yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif ? 3 Bagaimana saudara mampu identifikasi terhadap kesesuaian Anggaran dan pelaksanaan APBD 4 Bagaimana saudara mampu mengidentifikasi pemborosan maupun kegagalan dalam proyek?
TABLE 2 | Pengawasan Keuangan Daerah
No Pernyataan
1 Seberapa jauh keterlibatan saudara dalammemberikanmasukan saatpenyusunan arah dan kebijakan umum APBD
2 Apakah saudara melakukan analisis politik dalam rangkapenyusunan APBD?
3 Apakah aspirasi masyarakat menjadi dasar saudara dalam rangka menyusun APBD?
4 Bagaimana keterlibatan saudara dalam pengesahan APBD?
5 Apakah saudara dapat menjelaskan tentang APBD yangtelah disyahkan?
6 Apakah menurut saudara pengesahan APBD sudahmemenuhi azaz transparansi?
7 Sejauh mana keterlibatan saudara dalam memantau pelaksanaanAPBD?
8 Bagaimana keaktifan saudara dalam melakukan evaluasi terhadaplaporan triwulanan yang dibuat eksekutif?
9 Jika terdapat revisi yang diajukan oleh eksekutif apakah saudara akan menanyakanalasan adanya revisianggaran?
10 Apakah saudara akan meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yangdisampaikan Bupati/Walikota?
11 Apa yang saudara lakukan jika dalam LPJ APBD terjadikejanggalan?
12 Apakah ada kejanggalan yang ditemui dalam LPJ APBD dan apa yang dilakukan?