## ANALISIS KINERJA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI ERA-PANDEMI COVID-19
Oleh:

## Lutfia Rizkyatul Akbar
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI
Email:
Lutfiarizkyatul@gmail.com

## ABSTRAK
Peneliti  ingin  menganalisis  apa  saja  tantangan  yang  sedang  dan  akan  dihadapi dalam  penerimaan  pajak  dan  bagaimana  cara  Direktorat  Jendral  Pajak  dalam optimalisasi penerimaan pajak di era pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperoleh peneliti dari data sekunder  yang  berhubungan  dengan  tema  penelitian  yang  didapatkan  dari  data resmi Direktorat Jendral Pajak, Kementrian Keuangan, dan data sekunder lainnya. Hasil  penelitian  ini  adalah  kinerja  DJP  masih  rendah  yang  tergambar  dari penerimaan pajak di negara Indonesia selama lima tahun belum mampu mencapai target,  kepatuhan pajak  yang diukur melalui  pelaporan SPT Tahunan juga masih jauh dari target , serta tax ratio yang selama lima tahun terakhir cenderung diangka yang  sama  dan  tidak  megalami  peningkatan.  Beberapa  strategi  DJP  dalam optimalsiasi  penerimaan  pajak  adalah  sebagai  berikut Pertama, Ekstensifikasi pemerintah  harus  segera  menerapkan  pajak  digital  di  era  pandemi  Covid-19  ini. Kedua, Pajak  Bandara  Bebas  untuk  Memulihkan  Sektor  Pariwisata. Ketiga, pemberian insentif pajak.
Kata Kunci: optimalsiasi penerimaan pajak, pandemi Covid-19

## ABSTRACT
This research aims to analyze what are the challenges currently and will be faced in tax revenue and how the Directorate General of Taxes in optimizing tax revenue during the Covid-19 Pandemic. The study used a qualitative approach with data collection  techniques  obtained  by  the  author  from  secondary  data  related  to  the research theme obtained from official data from the Directorate General of Taxes, Ministry  of  Finance,  and  other  secondary  data.  The  results  of  this  study  are  the performance  of  the  DGT  is  still  low  as  reflected in  the  tax  revenue  in  Indonesia which for 5 years has not been able to reach the target, tax compliance as measured by the annual SPT reporting is also still far from the target and the tax ratio which for the last 5 years tends to be calculated the same and not increasing. Some of the DGT's  strategies  in  optimizing  tax  revenue  are  as  follows:  First,  government expansion  must  immediately  implement  digital  taxes  in  the  era  of  the  Covid-19 pandemic.  Second,  Free  Airport  Tax  to  Restore  the  Tourism  Sector.  Third, providing tax incentives.
Keywords: optimization of tax revenue, Covid-19 pandemic

## A. PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  tengah  terjadi  di  seluruh  dunia  menjadi  tantangan ketahanan ekonomi, tak terkecuali di Indonesia. Berubahnya tatanan perekonomian negara  juga  mengakibatkan  berubahnya  kinerja  suatu  instansi,  tak  terkecuali Direktorat Jendral Pajak sebagai lembaga pemungut pajak negara. Sudah delapan bulan  sejak  hadirnya  wabah  virus  Covid-19  membuat  berbagai  sektor  usaha mengalami kerugian, kinerja fiskus juga menjadi terbatas dengan adanya work from home. Penerimaan pajak yang masih menjadi tulang punggung perekonomian dan berkontribusi  besar  terhadap  APBN  juga  turut  terkena  dampaknya.  Berikut  tabel penerimaan pajak di Indonesia:

## Tabel 1. Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020* Target 1.355,20 1.283,60 1.424 1.577,60  1.198,82 Realisasi 1.105,97 1.151,03 1.313,33  1.332,60 720,62 Capaian 82% 90% 92% 84% 62,61% *Penerimaan 2020 masih Januari-September 2020
Sumber : (DDTC, 2020b)
Berdasarkan tabel 1 di atas menggambarkan bahwa penerimaan pajak tahun 2020 masih jauh dari target yaitu 62,61% di bulan September 2020. Data realisiasi semester  1/2020,  rasio  kepatuhan  formal  wajib  pajak  badan  masih  rendah  yaitu 11,46juta  dari  19  juta  wajib  pajak  yang  menyampaikan  SPT  Tahunan  (DDTC, 2020a).  Pandemi  Covid-19  memberi  dampak  yang  cukup  signifikan  dalam penurunan penerimaan pajak di Indonesia.
Salah satu  penerimaan negara yang terbesar yaitu pajak sedang mengalami hambatan,  maka  opsi  pemerintah  yang  lain  adalah  utang.  Utang  luar  negeri Indonesia tercatat sebesar US$ 409,7 miliar pada bulan juli 2020. Angka itu setara dengan Rp 6.003 triliun rupiah. Hal ini tergambar dalam tabel di bawah ini:
Sumber: (Data, 2020)

## Gambar 1. Utang Indonesia
Berdasarkan Gambar 1 tergambar bahwa utang luar negeri negara Indonesia selama  tiga  tahun  terakhir  mengalami  kenaikan  yang  sangat  signifikan.  Utang merupakan  pinjaman  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  karena  pembiayaan  atau belanjanya  lebih  banyak  daripada  penerimaannya.  Sehingga  utang  merupakan langkah yang ditempuh karena sumber penerimaan tidak mencukupi atau rendah. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa yang dikutip dari (Putra, 2020) mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh DJP dalam penerimaan pajak adalah meliputi turunnya tarif pajak penghasilan atau PPh Badan yang berawal dari tarif sebesar 25 persen menjadi tarif 22 persen, harga komoditas  yang  cukup  rendah,  perubahan  struktur  perekonomian  negara  dan adanya  perkembangan  transaksi  elektronik  pula  menjadi  tantangan  dalam meningkatkan penerimaan negara, dunia usaha (pelaku usaha) terdampak Covid-19 yang  menyebabkan  pelaku  usaha  mengalami  kerugian,  ekstensifikasi  dan intensifikasi pajak yang terhambat sehingga menyebabkan kepatuhan pajak belum optimal karena bekerja dari rumah ( work from home). Tax  ratio menjadi  tolak  ukur  atau  patokan  dasar  kinerja  otoritas  pajak dibanyak  negara  di  seluruh  dunia. Tax  ratio menggambarkan  baik  dan  tidaknya otoritas perpajakan dalam memungut pajak di suatu negara. Indonesia tergolong ke dalam lower  middle  income  countries yang  berarti  kepatuhan  pajaknya  masih rendah. Tax  ratio menggambarkan  bahwa  kemampuan  otoritas  pajak  atau  fiskus dalam  mencari  peluang  dan  menggali  potensi  wajib  pajak  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  belum  optimal.  Kondisi  ekonomi  yang  merosot,  penerimaan pajak yang jauh dari target penerimaan pajak, tax ratio yang tertinggal dari negara-
negara  tetangga,  serta  adanya  pandemi  Covid-19  ini,  peneliti  ingin  menganalisis apa saja tantangan yang sedang dan akan dihadapi dalam penerimaan pajak dan apa strategi  Direktorat  Jendral  Pajak  dalam  optimalisasi  penerimaan  pajak  dikala Pandemi Covid-19.

## B. KAJIAN LITERATUR

## Analisis Kinerja
Kinerja  yang  disampaikan  Bernadin  dan  Russel  yang  dikutip  oleh  (Triadi, 2013)  adalah outcome yang  dihasilkan  dari  fungsi  suatu  pekerjaan  tertentu  atau kegiatan  selama  periode  tertentu.  Kinerja  juga  didefinisikan  sebagai  hasil  dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas, kriteria efektivitas, dan  efisiensi.  Hasil  yang  didapat  oleh  seseorang  maupun  organsisasi  dengan mengacu tujuan suatu organisasi dapat diartikan pula sebagai kinerja. Kinerja juga dapat dilihat atau diukur dari kuantitas dan kualitas outcome, serta goals. Mahsun yang dikutip oleh (Lasfika, 2020) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/  program.  Kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam mewujudkan planning suatu organisasi. Analisis kinerja diperlukan untuk melihat seberapakah realisasi yang sudah dicapai dari target atau tujuan suatu organisasi. Dalam penelitian ini tentang optimalisasi penerimaan pajak dikala pandemi Covid- 19, sehingga peneliti ingin menganalisis bagaimana kinerja pemungut pajak yaitu Direktorat  Jendral  Pajak.  Kinerja  yang  disampaikan  oleh  Bernadin  dan  Russel menjadi  pedoman  peneliti  dengan  melihat  kualitas,  kriteria  efektivitas,  efisiensi, serta seberapa pencapaian DJP dalam penerimaan pajaknya.

## Administrasi dan Kebijakan Pajak
Administrasi pajak adalah lembaga yang menangani dan  yang bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak di suatu negara. Menurut Mansury sebagaimana dikutip oleh (Rosdiana Haula, 2012) mengatakan bahwa administrasi pajak adalah suatu  instansi  yang  mempunyai  wewenang  dan  tanggungjawab  untuk penyelenggaraan  pemungutan  pajak  di  Indonesia,  orang-orang  yang  terdiri  dari pejabat  dan  pegawai  yang  bekerja  pada  suatu  instansi  perpajakan  melaksanakan kegiatan  pemungutan  pajak,  serta  proses  kegiatan  penyelenggaraan  pemungutan pajak  yang  baik,  sehingga  mampu  mencapai  target  dan  sasaran  yang  telah ditentukan  dalam  kebijakan  perpajakan  dan  berdasarkan  sarana  hukum  yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan secara efisien.
The  Doha  Declaration  yang  dikutip  oleh  (Kommer,  2011)  juga menyampaikan terdapat empat elemen untuk meningkatkan sistem pajak di negara- negara  berkembang: Increasing  tax  revenue  by  modernizing  tax  system (Meningkatkan  penerimaan  pajak  dengan  memodernisasi  sistem  perpajakan), Improving  the  effectiveness  and  efficiency  of  tax  collection (Meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  pengumpulan  pajak), Broadening  of  tax  base (Perluasan basis  pajak), Effectively  combating  tax  evasion (Melawan  penggelapan  pajak).
Sumber daya manusia (SDM)  juga menjadi tolak ukur suatu kinerja administrasi pajak. Administrasi pajak memegang peranan penting karena tidak hanya berfungsi
sebagai  perangkat laws  enforcement, tetapi  juga service  point yang  memberikan pelayanan prima dan pusat informasi kepada masyarakat.
Kebijakan yang disampaikan oleh Thomas R. Dye yang dikutip oleh (Kamilia et al., 2014) adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengorganisasikan  konflik  yang  terdapat  dalam masyarakat sehingga tercipta hasil yang membuat kehidupan tampil berbeda dari sebelumnya.  Pajak  menurut  Mansury  yang  dikutip  oleh  (Rosdiana  Haula,  2012) bahwa kebijakan pajak dalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan tax base, penentuan  subjek  pajak,  penentuan  subjek  pajak  yang  dikecualikan, penentuan  objek  pajak  dan  pengecualian  objek  pajak,  serta  penentuan  besarnya pajak yang terutang, dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban yang terutang.  Teori administrasi  dan kebijakan pajak yang dikemukakan  di  atas dapat  membantu  peneliti  menganalisis  bahwa  Direktorat  Jendral  Pajak  sebagai Administrator  pajak  bertugas  untuk  meningkatkan  penerimaan  yang  berfungsi sebagai law enforcement dan service point kepada masyarakat. DJP juga bertugas sebagai  pembuat  kebijakan  pajak  yang  diharapkan  dapat  menunjang  penerimaan negara dan menstabilkan ekonomi dikala pandemi Covid-19.

## Fungsi Negara dan Pajak
Negara memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan  regulasi.  Adanya  pandemi  Covid-19  menyebabkan  berbagai  permasalahan perekonomian  yang  berdampak  pada  penerimaan  pajak.  Negara  hadir  dengan menjalankan berbagai fungsinya yaitu stabilisasi dan regulasi. Menurut Musgrave yang  dikutip  (Rosdiana  Haula,  2012)  fungsi  stabilisasi  dapat  dilakukan  dengan menggunakan kebijakan anggaran sebagai alat untuk menjaga agar tingkat tenaga kerja tetap tinggi, tingkat stabilitas harga pasar layak, pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan mempertimbangkan dampaknya bagi perdagangan dan keseimbangan pembayaran.
Berbagai macam fungsi pajak, salah satunya adalah pembangunan ekonomi (Rosdiana  Haula,  2012)  mengatakan  bahwa  pajak  dapat  dijadikan  sebagai instrumen  untuk  mendistorsi  aktivitas  ekonomi  tertentu  yang  tidak  diharapkan pemerintah.  Pilihan  untuk  memilih  antara  insentif  ataupun  disinsentif  selaras dengan  penentuan  pemerintah  mana  sektor  yang  harus  dikembangkan  dan sebaliknya.  Kebijakan  insentif  harus  didesain  dengan  program  pemmbanguanan ekonomi nasional. Berdasarkan deskripsi dari fungsi negara dan pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dan negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain, negara harus  hadir  dengan  berbagai  kebijakan  yang  tepat  dalam  penanganan  ekonomi bangsa melalui kebijakan pajak.
Penerimaan  pajak  berdasarkan  penelitian  Hutagaol  yang  dikutip  dari (Desideria,  2019)  bahwa  sumber  penerimaan  yang  dapat  diperoleh  secara  terus- menerus  dan  dapat  dikembangan  secara  optimal  sesuai  dengan  kebutuhan pemerintah  dan  kondisi  masyarakat.  Negara  harus  hadir  untuk  menyelesaikan permasalahan  ekonomi  di  tengah  masyarakat.  Pajak  dan  negara  menjadi  satu kesatuan  memberi  solusi,  sehingga  penerimaan  pajak  dapat  optimal.  Penerimaan pajak  menjadi  tulang  punggung  perekonomian  negara,  mengakibatkan  DJP mempunyai tugas yang cukup besar dalam menjalankan perannya.

## Optimalisasi Penerimaan Pajak
Optimilalisasi  penerimaan  pajak  di  tengah  pandemi  Covid-19  menjadi tantangan oleh negara, namun negara  harus tetap menjalankan fungsinya sebagai pembuat  stabilisasi  dan  regulasi.  Pengumpulan  pajak  juga  membutuhkan cost  of collection , mengutip (Cheisviyanny, 2020) terdapat biaya pengumpulan pajak yaitu meliputi  biaya  gaji  pegawai  pajak,  biaya  penyelenggaraan  pemeriksaan,  sengket apajak, biaya pengadaan dan perawatan IT, baya pelaksanaan program perpajakan. Optimalisasi penerimaan pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk  membuat  penerimaan  pajak  menjadi  lebih  baik  dari  segi  kualitas  dan kuantitas.  Optimalisasi  penerimaan  pajak  menurut  Nurmantu  yang  dikutip  oleh (Valensky,  2018)  memiliki  beberapa  faktor  yang  menentukan  keberhasilan  yaitu kejelasan undang-undang perpajakan, tingkat pendidikan wajib pajak, kualitas dan kuantitas  petugas  pajak,  strategi  pengadministrasian  pajak  dalam  organisasi. terpenuhi  jika  seluruh  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  seluruh objek pajak milik wajib pajak dilaporkan seluruhnya kepada fiskus, seluruh objek pajak tidak terlepas dai pengamatan, pemeriksaan, dan hitungan fiskus.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ingin  menganalisis  apakah  penerimaan  pajak dapat  optimal  dikala  pandemi  Covid-19.  Optimal  digambarkan  sebagai keberhasilan dari segi kualitas dan kuantitas. Sehingga peneliti akan menganalisis data  penerimaan  pajak  (segi  kuantitas)  dan  data  kepatuhan  wajib  pajak  dalam pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  yang  dianalisis  dari  segi  kualitas.  Analisis kinerja DJP dalam optimalisasi penerimaan pajak Covid-19 dapat dilakukan dengan melihat  realisasi  dari  target  penerimaan  pajak  di  Indonesia,  dan  apa  saja  strategi yang dilakukan oleh DJP dalam mengoptimalkan penerimaan dikala pandemi.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Cresswell yang dikutip oleh (Hafidz Al Faruqi, 2016), peneliti adalah instrumen utama penelitian, mencakup  penelitian  lapangan,  peneliti  menekankan  sikap  deskriptif,  prosesnya bersifat  induktif  sehingga  peneliti  membangun  abstraksi  dan  konsep  detail  yang diperoleh dari penelitannya. Teknik  analisis data  kualitatif meliputi reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Peneliti  mengguankan  tipe  data time series dimana peneliti menggunakan satu objek namun terdiri dari beberapa waktu periode tahunan. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh penulis  dari  data  sekunder  yang  berhubungan  dengan  tema  penelitian  yang didapatkan  dari  data  resmi  Direktorat  Jendral  Pajak,  Kementrian  Keuangan,  dan data sekunder lainnya. Data sekunder berupa data penerimaan pajak di Indonesia Tahun 2016-2020, data utang di Indonesia, data kepatuhan wajib pajak tahun 2014- 2018, tax ratio Indonesia tahun 2015-2019.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kinerja DJP dalam Penerimaan Pajak
Analisis kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam penerimaan pajak di tengah pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di Indonesia pada bulan Maret Tahun 2020. Pandemi  Covid-19  telah  merubah  tatanan  perekonomian,  mengubah  strategi
pemerintah  dalam  penerimaan  pajak.  Target  dari  penerimaan  pajak  juga  telah diturunkan sebagai dampak dari pandemi ini. Realisasi penerimaan yang mulanya setiap tahun meningkat, ditahun pandemi ini juga dikhawatirkan akan menurun. Hal ini  diakibatkan  para  pelaku  usaha  yang  menjadi  subjek  pajak  telah  banyak terdampak.  Hal  ini  menjadi concern dan  perhatian  peneliti  bagaimana  kinerja pemungut pajak di Indonesia dalam hal ini yaitu Direktorat Jendral pajak. Kinerja menurut Bernadin dan Russel yang dikutip oleh (Triadi, 2013) adalah outcome yang dihasilkan  dari  fungsi  suatu  pekerjaan  tertentu  atau  kegiatan  selama  periode tertentu. Outcome dari pemungut pajak dalam menilai keberhasilan kinerja secara tidak langsung digambarkan dengan realisasi penerimaan pajaknya. Fungsi pajak yang  paling  utama  adalah  sumber  pendapatan  negara.  Ini  terbukti  di  negara Indonesia, pajak menyumbang 720,62 triliun rupiah hingga bulan September tahun 2020.  Sumbangan  tersebut  menjadi  sumbangan  penerimaan  terbesar  dari  seluruh penerimaan negara lainnya. Penerimaan pajak juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut hasil dari kinerja DJP dalam optimalisasi penerimaan pajak, berikut tabelnya:

## Tabel 2. Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020* Target 1.355,20 1.283,60 1.424 1.577,60  1.198,82 Realisasi 1.105,97 1.151,03 1.313,33  1.332,60 720,62 Capaian 82% 90% 92% 84% 62,61% *Penerimaan 2020 masih Januari-September 2020
(DDTC, 2020b)
Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui bahwa penerimaan pajak selama lima tahun belum mencapai target. Jika dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi maka dengan tidak tercapainya realisasi atas target yang ada, kinerja DJP masih belum baik. Sejalan dengan target yang masih jauh dari target, kepatuhan wajib pajak di Indonesia  juga  masih  tergolong  rendah.  Sumber  perpajakan  dinilai  aman,  karena derajat  kemandirian  negara  paling  tinggi  dan  terhindar  dari  intervensi-intervensi negara lain atau lembaga-lembaga pemberi pinjaman. Sedangkan yang dimaksud pajak itu murah adalah suatu negara tidak dibebani dengan kewajiban membayar bunga sebagaimana kewajiban pada obligasi. Dan pajak itu sumber berkelanjutan berarti sumber sumber pemungutan pajak berada pada setiap aktivitas masyarakat. Nurmantu sebagaimana dikutip oleh (Rahayu, 2010) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dideskripsikan sebagai keadaan-keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi  semua  kewajiban  perpajakannya.  Kepatuhan  pajak  dapat  diartikan melalui  beberapa  hal  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  mendaftarkan  diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran  tunggakan  pajak.  Kepatuhan  pajak  di  Indonesia  dari  tahun  ketahun juga  mengalami  trend  kenaikan  dari  segi  jumlah  kepatuhan  pembayaran  pajak, namun  dari  pembanding  jumlah  total  wajib  pajak  tetap  tergolong  sangat  rendah. Penerimaan  pajak  sangat  bergantung  dari  kepatuhan  pajak  masyarakat,  jika
kepatuhannya membaik, maka penerimaan juga akan megalami kenaikan. Berikut data kepatuhan pajak yang ada di Indonesia:
Tabel 3. Data Kepatuhan SPT Tahunan 2014 hingga 2018
Jenis Wajib Pajak Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 (per 13/12/2018) Badan 552,740 681,488 706,798 774,188 845,683 OP Non Karyawan 641,923 846,086 935,055 1,208,723 1,775,937 OP Karyawan 9,657,686 9,445,376  10,607,940  10,065,056 9,841,286 Total 10,852,349  10,972,950  12,249,793  12,047,967 12,462,906 Sumber: (Pajak, 2018)
Berdasarkan  dari  dua  tabel  yaitu  penerimaan  pajak  dan  data  kepatuhan pelaporan SPT di atas bahwa sama-sama mengalami trend kenaikan. Penerimaan pajak meningkat dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT juga meningkat. Di tahun  2020  Wajib  Pajak  terdaftar  sekitar  19  juta  wajib  pajak,  dan  yang  sudah melapor adalah 11,5 juta wajib pajak. Angka tersebut jika dipersentasekan adalah sebesar  60,34%  jumlah  wajib  pajak  yang  taat  pajak.  Angka  tersebut  tergolong rendah dan kepatuhan wajib pajak dikategorikan rendah.
Realisasi penerimaan pajak yang jauh dari target, kepatuhan pajak yang masih tergolong rendah, tergambar pada tax ratio Indonesia yang selama lima tahun masih diangka yang sama dan tidak ada peningkatan kecuali di tahun 2018. Hal ini dapat diketahui dari tabel berikut ini:
Tabel 4. Tax ratio Tahun 2015-2019 di Indonesia Tahun Realisasi 2015 10,7% 2016 10,3% 2017 10,9% 2018 11,5% 2019 10,7% Sumber: Dioleh Peneliti (2020)
Berdasarkan tabel 4 tax ratio di atas dapat tergambar bahwa kinerja otoritas pajak sebagai pemungut pajak masih rendah. Penerimaan perpajakan di Indonesia yang  selama  lima  tahun  belum  mampu  mencapai  target,  kepatuhan  pajak  yang diukur  melalui  pelaporan  SPT  Tahunan  juga  belum  dapat  mencapai  target  yang seharusnya, tax  ratio yang  selama  lima  tahun  terakhir  cenderung  diangka  yang sama  dan  tidak  megalami  peningkatan. Tax  ratio yang  rendah  juga  dapat menggambarkan  penerimaan  pajak  di  Indonesia  masih  jauh  dari  target  dan kepatuhan  pajaknya  juga  masih  tergolong  sangat  rendah.  Hal  ini  dapat  diketahui
bahwa kinerja DJP ebagai pemungut pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak harus ditingkatkan dan membutuhkan strategi dalam mengoptimalkannya.

## Strategi Kinerja DJP dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era Pandemi Covid-19
Kinerja penerimaan pajak sudah dipaparkan di atas dengan menggambarkan tabel  penerimaan  dan tax  ratio. Penerimaan  pajak  di  tahun  2020  hingga  bulan September  masih  sangat  rendah.  Pandemi  Covid-19  telah  menjadi  hambatan  dan tantangan  dari  perekonomian  negara  Indonesia.  DJP  sebagai  pemungut  pajak merupakan  instansi  yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  dalam  pemungutan pajak.  Mengingat  pajak  adalah  penyumbang  terbesar  APBN  negara  ini,  maka langkah  optimalisasi  penerimaan  harus  menjadi  fokusan  agar  keuangan  negara dapat stabil dan baik. Mengutip dari (Rosdiana & Irianto, 2012), unsur-unsur yang ada  dalam  definisi  pajak  terdiri  dari,  pemungutan  pajak  dapat  dipaksakan,  pajak dipungut berdasarkan undang-undang, tidak mendapat imbalan langsung, dan pajak digunakan  untuk  menjalankan  fungsi  negara.  Unsur-unsur  tersebut  ada  dalam pemungutan  pajak,  namun  pada  akhirnya  pajak  berfungsi  untuk  negara  yang bertujuan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Indonesia  merupakan  negara  demokrasi  yang  dalam  pemungutan  pajaknya harus  bersifat  adil  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat.(Rosdiana  &  Irianto,  2012) menjelaskan  bahwa  gagasan  demokratisasi  perpajakan  menjadi  penting  untuk dikembangkan karena berberapa alasan. Pertama, semakin terbukanya iklim politik di Indonesia dan perkembangan pasar bebas. Kedua, meningkatnya kesadaran suatu masyarakat  dalam  kewajiban  perpajakan  sehingga  meningkatnya  tuntutan transparasi  dalam  pengelolaan  pajak  oleh  pemungut  pajak. Ketiga, menguatnya sistem ekonomi yang demokratis. Berdasarkan dari paparan di atas dapat diketahui bahwa  dalam  pelaksanaan  demokrasi  perpajakan  membutuhkan  keterlibatan  dan partisipasi masyarakat sebagai pendukung kebijakan pemerintah sebagai kewajiban dalam membayarkan pajaknya.
Beberapa strategi DJP dalam optimalsiasi penerimaan pajak adalah sebagai berikut: Pertama, Ekstensifikasi. Berbagai masalah penerimaan pajak menghambat perekonomian  negara,  hal  ini  harus  mendorong  usaha  pemerintah  untuk  mencari sumber baru atau objek baru. E-commerce yang saat ini tengah mengalami kenaikan trend  di  dunia,  terlebih  adanya  pandemi  Covid-19  yang  mendorong  masyarakat untuk bekerja dari rumah, beraktivitas di rumah, berbelanja dari rumah. Beberapa tahun  terakhir,  pemerintah  belum  dapat  menangkap  dan  belum  memiliki  strategi yang  tepat  untuk  menangkap  peluang  penerimaan  pajak  di  sektor  digital  ini. Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  dengan  Nomor 48/PML.03/2020  tentang  Pengenaan  PPN  atas  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik  atau  PMSE  yang  merupakan  turunan  Undang-undang  Nomor  2  tahun 2020.  Melalui  PMK  ini  DJP  akan  dapat  memungut  PPN  PMSE  yang  selama  ini tidak dapat memungut walaupun bertransaksi di Indonesia. Beberapa platform yang sudah ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut pajak adalah Amazon, Google, Netflix, Spotivy,  Facebook,  Tiktok,  Skype,  JD.ID,  Shopee,  dan  Zoom.  Penerapan  pajak digital ini diharapkan untuk mendongkrak penerimaan pajak dikala pandemi Covid- 19 ini.
Kedua, Pajak  Bandara  Bebas  untuk  Memulihkan  Sektor  Pariwisata. Pemeintah membuat peraturan dengan menghapus biaya yaitu biaya Pelayanan Jasa Penumpang  Pesawat  Udara  atau airport  tax di  13  bandara  untuk  mendorong pemulihan  sektor  pariwisata  dan  penerbangan. Airport  tax mempunyai  arti  salah satu  dari  jenis  pajak  yang  dibebankan  atau  dikenakan  kepada  penumpang  ketika mereka  berada  di  Bandara. Airport  tax dikenakan  dan  dimasukkan  langsung kedalam harga tiket yang dijual oleh maskapai. Dengan dibebaskan airport tax akan menurunkan  harga  tiket  pesawat  penumpang  sehingga  diharapkan  dapat membangkitkan pertumbuhan semua sektor usaha penyokong pariwisata, terutama UMKM.
Ketiga, pemberian  insentif  pajak.  Pembangunan  ekonomi  dapat  dilakukan dengan memberikan insentif pajak, fasilitas pembebasan, menurunkan tarif pajak, dan  fasilitas  lainnya  yang  mengurangi  beban  pajak  masyarakat.  Upaya  tersebut dinilai  sebagai  cara  dari  pemerintah  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi masyarakat.  Salah  satu  upaya  yang  diberikan  dibidang  perpajakan  adalah pemberian insentif PPh kepada pelaku usaha kecil dan menengah, berupa PPh Final para  pelaku  UMKM  ditanggung  oleh  pemerintah.  Dalam  rangka  mendorong ekonomi  dan  keberlanjutan  UMKM  di  Indonesia,  pemerintah  menanggung  PPh final UMKM sebesar tarif yaitu 0,5% dari omzet atau penghasilan bruto. Insentif ini diberikan dalam  rangka melaksanakan fungsi  pemerintah sebagai pembangun ekonomi yang berkelanjutan. Wajib pajak UMKM tidak perlu lapor dengan surat keterangan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  tahun  2018,  sebagai  gantinya  hanya perlu  lapor  realisasi  usahanya  melalui  pajak.go.id  sebagai  monitoring  dari pemerintah.
Upaya  pemberian  insentif  yang  kedua  adalah  pembebasan  PPh  Pasal  22 impor. Langkah ini ditempuh oleh pemerintah guna mendorong para pelaku usaha dapat bersaing didunia internasional. Dengan adanya pembebasan salah satu pajak yaitu PPh Pasal 22 impor, diharapkan bisnis dalam negeri akan lebih ringan cost dalam produksi barang dan jasa. Realsiasi pemanfaatan insentif adalah sebesar 7,33 triliun rupiah.
Insentif  yang  ketiga  adalah  adanya  diskon  angsuran  PPh  Pasal  25  sebesar 50%. Insentif diskon angsuran pajak ini dimanfaatkan dengan jumlah yang terbesar diantara  insentif  yang  lain.  Realisasi  insentif  diskon  angsuran  adlaah  Rp  10,19 triliun  rupiah.  Angka  tersebut  dikatakan  terbesar  karena  nebyumbang  71%  dari alokasi 14,4 triliun rupianh. Diskon yang diberikan juga mengalami kenaikan dari 30%  menjadi  50%.  Hal  ini  diberikan  oleh  pemerintah  agar  wajib  pajak  tidak terbebani di tengah pandemi ini.
Restitusi  salah  satu  pajak  yaitu  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  akan dipercepat prosesnya oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan berjalannya roda bisnis usaha pelaku usaha di Indonesia. Insentif restitusi ini 3,16 triliun. Pemerintah mengharapkan bahwa dengan insentif ini keuangan para pelaku bisnis dapat stabil, sehingga bisnis akan tetap berjalan, produksi barang dan jasa dapat terus berlanjut, minimnya karyawan yang akan dirumahkan.

## E. SIMPULAN
Penerimaan  pajak  di  Indonesia  yang  selama  lima  tahun  belum  mampu mencapai target. Di tahun 2020 di bulan September penerimaan pajak di Indonesia adalah  720,62  triliun  rupiah  dari  target  1.198,82  triliun  rupiah.  Data  kepatuhan pajak yang diukur melalui pelaporan SPT Tahunan juga masih jauh dari target yang seharusnya. Di tahun 2020 Wajib Pajak terdaftar sekitar 19 juta wajib pajak, dan yang  sudah  melapor  adalah  11,5  juta  wajib  pajak.  Angka  tersebut  jika dipresentasekan adalah sebesar 60,34% jumlah wajib pajak yang taat pajak. Angka tersebut  tergolong  rendah  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dikategorikan  rendah. Tax ratio yang  selama  5  tahun  terakhir  cenderung  diangka  yang  sama  dan  tidak megalami  peningkatan.  Hal  ini  dapat  digambarkan  bahwa  kinerja  DJP  dalam penerimaan  pajak  harus  ditingkatkan  dan  membutuhkan  strategi  dalam mengoptimalkan penerimaan pajaknya.
Beberapa strategi DJP dalam optimalsiasi penerimaan pajak adalah sebagai berikut Pertama, Ekstensifikasi pemerintah harus segera menerapkan pajak digital di  era  pandemi  Covid-19  ini. Kedua, Pajak  Bandara  Bebas  untuk  Memulihkan Sektor  Pariwisata. Ketiga, pemberian  insentif  pajak.  Beberapa  strategi  yang diharapkan  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak  ini  harus  segera  dijalankan sehingga  penerimaan  pajak  negara  dapat  bertambah  dan  dapat  menstabilkan perekonomian. Pelaksanaan startegi perpajakan ini membutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai pendukung pemerintah sebagai warga negara yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. In JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal) (Vol. 4, Issue 1). https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/821
Data, K. (2020). Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp 5.843 T per Juni 2020 | Databoks . KataData.Com. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/14/utang-luar-negeri- indonesia-naik-jadi-rp-5843-t-per-juni-2020
DDTC.  (2020a). Rasio  Kepatuhan  Formal  WP  Rendah,  DJP  Masih  Berupaya Capai  80% .  DDTC.Com.  https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-formal- wp-rendah-djp-masih-berupaya-capai-80-23799
DDTC.  (2020b). Tren  Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Satu  Dekade Terakhir . DDTC.Com. https://news.ddtc.co.id/tren-target-dan-realisasi- penerimaan-pajak-satu-dekade-terakhir-18772
Desideria, E. & N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari  Wajib  Pajak  Badan  Tahun  2016-2017. Jurnal  Multiparadigma AKuntansi , I (2), 355–363.
Hafidz  Al  Faruqi.  (2016). Analisis  strategi  optimalisasi  pendapatan  asli  daerah melalui peningkatan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Banyuwangi = Analysis of local revenue optimization strategies through an increase of tax entertainment revenues in Banyuwangi [Universitas Indonesia]. http://lib.ui.ac.id/detail?id=20430130&lokasi=lokal
Kamilia, G., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Administrasi, D. I., Studi, P., & Negara, A.  (2014). UNIVERSITAS  INDONESIA  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PAJAK  ROKOK  (  STUDI  PADA  AKTIVITAS  PEMERINTAH  PUSAT DALAM MEMPERSIAPKAN PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK ) UNIVERSITAS  INDONESIA  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PAJAK ROKOK  (  STUDI  PADA  AKTIVITAS  PEMERINTAH  PUSAT  DALAM MEMPERSIAP [Universitas Indonesia].
http://lib.ui.ac.id/detail?id=20385968&lokasi=lokal
Kommer,  A.  M.  dan  V.  van.  (2011). Handbook  for  Tax  Administrations: Organizational  Structure  and  Management  of  Tax  Administrations. The Netherlands.
Lasfika,  Y.  (2020).  Analisis  kinerja  pegawai  Sekretariat  Direktorat  Jenderal Imigrasi  =  Analysis  of  employees  performance  at  Sekretariat  Direktorat Jenderal Imigrasi / Yudhitia Lasfika [Universitas Indonesia]. In Universitas Indonesia . http://lib.ui.ac.id/detail?id=20413471&lokasi=lokal
Pajak,  D.  J.  (2018). Laporan  Kinerja  Tahun  2018  |  Direktorat  Jenderal  Pajak .
Pajak.Go.Id. https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2018
Putra, I. (2020). Tantangan Berat DJP untuk Dongkrak Penerimaan Pajak di 2020- 2021 | merdeka.com . Merdeka.Com.
https://www.merdeka.com/uang/tantangan-berat-djp-untuk-dongkrak- penerimaan-pajak-di-2020-2021.html
Rahayu, N. (2010). Regulatory Evaluation of Foreign Investment Tax Avoidance Practices. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 7 (1), 61–78.
Rosdiana  Haula,  E.  S.  R.  (2012). Pengantar  ilmu  Pajak,  Kebijakan  dan Implementasi di Indonesia . PT Raja Grafindo Persada.
Triadi,  R.  (2013).  Analisis  kinerja  pegawai  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana Nasional Pusat = Analysis of employees performance at National
Population  and  Family  Planning  Board  [Universitas  Indonesia].  In Universitas Indonesia . http://lib.ui.ac.id/detail?id=20330622&lokasi=lokal#parentHorizontalTab2 Valensky, N. (2018). Analisis mewujudkan cooperative compliance pada industri e-commerce  sebagai  upaya  optimalisasi  penerimaan  pajak  penghasilan  = Analysis  to  achieve  cooperative  compliance  in  e-commerce  industry  as  an effort  of  income  tax  optimalization  [Universitas  Indonesia].  In Universitas Indonesia . http://lib.ui.ac.id/detail?id=20472855&lokasi=lokal