## IMPLIKASI PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)
Nastangin IAIN SALATIGA Email : nastangin62 @ gmail.com

## ABSTRACT
Divorce  is  the  broke  of  marriage  bonds  between  husband  and  wife  with  Court decisions, and there was a reason that among husband and wife can’t be a harmonious life  as  couple  again.  The  divorce  can  be  done  if  there  was  a  strong  reason  of  it.  The purpose of this research aims to find out the reasons for divorce in the Religious Court of  Salatiga.  The  main  question  that  will  be  answered  through  this  research  is  the judgment and legal basis of the judge in deciding the case of divorce because one of the couple is apostate. This research uses a normative approach that is a study based on a legal provision. The purpose of this research is to know how the judge in deciding the case  and  what  the  legal  consequences.  The  conclusion  of  this  research  is  to  find  out about the case of divorce because one of the couple is apostate.
Keywords : Marriage , Divorce , Apostate

## ABSTRAK
Perceraian  adalah  putusnya  ikatan  perkawinan  antara  suami  isteri  berdasarkan putusan  pengadilan,  dan  ada  cukup  alasan  bahwa  mereka  tidak  dapat  hidup  rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila alasan yang  kuat  sesuai  ketentuan  hukum  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975.  Penelitian  ini  merupakan  upaya  untuk  mengetahui  alasan  perceraian  di Pengadilan Agama Salatiga. Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini  adalah  apa  pertimbangan  dan  dasar  hukum  hakim  dalam  memutus  perkara perceraian karena salah satu pihak murtad, dan apa akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  normatif  yaitu  suatu  penelitian  yang  didasarkan  pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memutus perkara tersebut dan  apa  akibat  hukumnya.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  ingin  mengetahui perihal tentang perkara perceraian karena salah satu pihak murtad.
Kata kunci : Perkawinan, Perceraian, Murtad

## PENDAHULUAN
Akad perkawinan dalam hukum Islam adalah bukan perkara perdata semata, melainkan  ikatan  suci  (mitsaqan  ghalidzan)  yang  terkait  dengan  keyakinan  dan keimanan  kepada  Allah.  Dengan  demikian  ada  dimensi  ibadah  dalam  perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik. 1
Langgengnya  kehidupan  perkawinan  merupakan  suatu  tujuan  yang  sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga  meninggal  dunia,  agar  suami isteri bersama-sama  dapat  mewujudkan  rumah tangga  tempat  berlindung,  menikmati  naungan  kasih  sayang  dan  dapat  memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. 2
Jika  ikatan  antara  suami  istri  sedemikian  kokoh  dan  kuat,  maka  tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekannya dibenci oleh  Islam,  karena  dianggap  merusak  kebaikan  dan  menghilangkan  kemasalahatan antara  suami  istri. 3 Namun  demikian  kenyataan  hidup  membuktikan  bahwa memelihara  kelestarian  dan  kesinambungan  hidup  bersama  suami  istri  itu  bukanlah perkara  yang  mudah  dilaksanakan,  bahkan  dalam  banyak  hal  kasih  sayang  dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis,  biologis,  ekonomi,  perbedaan  kecenderungan,  pandangan  hidup,  dan sebagainya  sering  muncul  dalam  kehidupan  rumah  tangga  bahkan  dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya. 4
Sebenarnya  suami  istri  itu  mempunyai  kewajiban  untuk  selalu  memelihara hubungan  perkawinan  dengan  baik.  Dalam  pada  itu  bahwa  pergaulan  suami  istri adalah pergaulan yang yang paling rapat dan erat. Tentu saja pergaulan yang seerat dan  serapat  itu  membutuhkan  kasih  sayang,  persesuaian  pendapat,  serasa  dan sekemauan,  dan  berlapang  dada. 5 Muculnya  pandangan  hidup  yang  berbeda  antara suami  dan  istri,  timbulnya  perselisihan  pendapat  antara  keduanya,  berubahnya
1 Nuruddin Amir dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 205.
2 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 6 (Bandung: PT Al-Ma‟Arif, 1980), h. 7.
3 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84.
4 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh jilid Dua (Jakarta: Departemen Agama, 1983), h. 220.
5 Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi, Fiqh Munakaht II (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 3.
kecenderungan hati pada masing-masingnya memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga  yang  merubah  suasana  harmonis  menjadi  percekcokan,  persesuaian  menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan. 6
Dengan  melihat  hal  tersebut,  bahwa  perceraian  itu  walaupun  diperbolehkan oleh  agama,  tetapi  pelaksanaanya  harus  berdasarkan  suatu  alasan  yang  kuat  dan merupakan  jalan  terakhir  (darurat)  yang  ditempuh  oleh  suami  istri,  yaitu  apabila terjadi  persengketaan  antara  keduanya  dan  telah  diusahakan  jalan  perdamaian sebelumnya,  tetapi  tetap  tidak  dapat  mengembalikan  keutuhan  kehidupan  rumah tangga tersebut. 7
Dari  pemaparan  di  atas,  penyusun  sangat  tertarik  untuk  mengkaji  konsep lebih  lanjut  lagi  tentang  pengajuan  gugat  cerai  istri  kepada  suaminya  yang  sudah murtad ke Pengadilan Agama. Kemudian mengenai kasus tersebut istri  (Islam) yang mengajukan  gugat  cerai  atas  suaminya  dakarenakan  suaminya  telah  murtad, sebagaimana  dalam  putusan  Nomor.  0356/pdt/.G/2011/PA.SAL.  atas  gugatan  dari “AB” terhadap suaminya yang telah murtad berinisial “CD” dan pada akhirnya akan dibahas  mengenai  putusan  dari  Pengadilan  Agama  atas  pengajuan  dari  gugat  cerai tersebut karena suami murtad. Adapun yang akan penulis teliti adalah pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad, serta akibat hukumnya.

## PEMBAHASAN

## PENGERTIAN PERKAWINAN
Ta ‟ rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan  kewajiban  serta  tolong  menolong  antara  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang bukan mahram. Perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku  Nabi  Muhammad  SAW.  Selain  itu  perkawinan  juga  merupakan  kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. 8

## Firman Allah SWT:
6 Loc.Cit , Direktorat... h. 220.
7 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , h. 84.
8 Sosroatmodjo, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 33.
ْ نِم َو ْ ِْهِتاَيآ ْ ْ نَأ ْ َْقَلَخ ْ ْ مُكَل ْ ْ نِم ْ ْ مُكِسُف نَأ ْ اًجا َو  زَأ ْ اوُنُك سَتِل ْ اَه يَلِإ ْ َْلَعَج َو ْ ْ مُكَن يَب ْ ًْةَّد َوَم ْ ًْةَم ح َر َو ْ َّْنِإ ْ يِف ْ َْكِلَذ ْ ْ تاَيلآ ْ ْ م  وَقِل ْ َْنو ُرَّكَفَتَي 9
Artinya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya, dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” .
Kemudian  selain  itu  perkawinan  juga  dapat  diartikan  merupakan  suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. 10
1. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan. 11
a. Rukun nikah
1) Mempelai laki-laki
2) Mempelai perempuan
3) Wali
4) Dua orang saksi
5) Shigat ijab kabul
Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang  mengadakan  dengan  yang  menerima  akad.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  syarat  perkawinan  ialah  syarat  yang  bertalian  dengan  rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.
b. Syarat Nikah 12
1) Syarat Suami
a) Bukan mahram dari calon istri
b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
c) Orangnya tertentu, jelas orangnya
d) Tidak sedang ihram
2) Syarat Isteri
a) Tidak  ada  halangan  syarak,  yaitu  tidak  bersuami,  bukan  mahram, tidak sedang dalam iddah
b) Merdeka, atas kemauan sendiri
9 Q.S. Ar-rum: 21.
10 Harjono, Anwar, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), h. 221.
11 Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.
12 Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.
c) Jelas orangnya
d) Tidak sedang dalam ihram
3) Syarat Wali
a) Laki-laki
b) Baligh
c) Sehat akalnya
d) Tidak dipaksa
e) Adil
f) Tidak sedang dalam ihram
4) Syarat Saksi
a) Laki-laki
b) Baligh
c) Sehat akalnya
d) Adil
e) Dapat melihat dan mendengar
f) Bebas, tidak dipaksa
g) Tidak sedang dalam mengerjakan ihram
h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.
Adapun  syarat-syarat  sighat  (bentuk  akad)  hendaknya  dilakukan  dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.  Sighat  itu  hendaknya  terikat  dengan  batasan  tertentu  supaya  akad  itu  bisa berlaku.  Misalnya,  dengan  ucapan  “saya  nikahkan  engkau  dengan  anak  perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab “ya saya terima” akad ini sah dan berlaku. 2. Dasar Hukum Nikah
Hukum  nikah  (perkawinan),  yaitu  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara manusia  dengan  sesamanya  yang  menyangkut  penyaluran  kebutuhan  biologis  antar jenis,  dan  hak  serta  kewajiban  yang  berhubungan  dengan  akibat  perkawinan tersebut. 13 Di dalam undang-undang perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 juga  dijelaskan  bahwa  “perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. 14

## 3. Tujuan Perkawinan
13 Tihami dan Sahrani, Fiqh Munakahat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 8.
14 Pasal 2, Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Zakiyah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:
a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. Memenuhi  hajat  manusia  menyalurkan  syahwatnya  dan  menumpahkan  kasih sayangnya
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
d. Menumbuhkan  kesungguhan  untuk  bertanggung  jawab  menerima  hak  serta kewajiban,  juga  bersungguh-sungguh  untuk  memperoleh  harta  yang  kekayaan halal
e. Membangun  rumah  tangga  untuk  membentuk  masyarakat  yang  tenteram  atas dasar cinta dan kasih sayang.

## PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM
Secara  bahasa  talak  (perceraian)  bermakna  melepas,  mengurai,  atau meninggalkan; melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi  seperti  tali  pengikat  perkawinan. 15 Menurut  istilah  syarak  talak  ialah: “ Melepas  tali  perkawinan dan  mengakhiri  hubungan  suami  istri ”.  Perceraian adalah  kata- kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah Fiqh yang berarti bubarnya nikah. 16
Oleh  karena  itu,  jiwa  peraturan  tentang  perceraian  dalam  hukum  Islam senantiasa  mengandung  pendidikan,  yakni  pendidikan  untuk  tidak  mempermudah perceraian.  Moral  Islam  menghendaki  untuk  menjadikan  perkawinan  sesuatu  yang berusia kekal dan abadi untuk selama hidup. Hanya kematian sajalah hendaknya satu- satunya sebab yang menjadi alasan bagi berpisahnya laki-laki dan wanita yang sudah menjadi satu kesatuan sebagai suami istri. 17
Allah SWT berfirman:
اًحْلُص اَمُهَ نْ يَ ب اَحِلْصُي ْنَأ اَمِهْيَلَع َحاَنُج لاَف اًضاَرْعِإ ْوَأ اًزوُشُن اَهِلْعَ ب ْنِم ْتَفاَخ ٌةَأَرْما ِنِإَو ُسُفْ نلأا ِتَرِضْحُأَو ٌرْ يَخ ُحْلُّصلاَو
ْنِإَو َّحُّشلا اًيرِبَخ َنوُلَمْعَ ت اَِبِ َناَك ََّللَّا َّنِإَف اوُقَّ تَ تَو اوُنِسُْتُ
18
15 Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi, Fiqh Munakaht II , h. 19.
16 Harjono, Anwar, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya , h. 234.
17 Ibid .  h. 235.
18 Q.S. An-Nisa: 128.
Artinya: Dan jika seorang weanita khawatir akan Nusyu’z atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar- benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya  kikir,  Dan  jika  kamu  bergaul  dengan  isterimu  secara  baik  dan  memelihara dirimu (dari Nusyu’z dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .
Allah SWT berfirman:
وُمُتْ يَ تآ اَِّمِ اوُذُخَْتَ ْنَأ ْمُكَل ُّلَِيَ لاَو ٍناَسْحِِبِ ٌحيِرْسَت ْوَأ ٍفوُرْعَِبِ ٌكاَسْمِإَف ِنَتََّرَم ُقلاَّطلا اَميِقُي لاَأ اَفاََيَ ْنَأ لاِإ اًئْ يَش َّنُه
َِّللَّا َدوُدُح اَميِقُي لاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَف َِّللَّا َدوُدُح
َدوُدُح َّدَعَ تَ ي ْنَمَو اَهوُدَتْعَ ت لاَف َِّللَّا ُدوُدُح َكْلِت ِهِب ْتَدَتْ فا اَميِف اَمِهْيَلَع َحاَنُج لاَف
َنوُمِلاَّظلا ُمُه َكِئَلوُأَف َِّللَّا 19
Artinya: “Talaq  (yang  dapat  dirujuki)  dua  kali.  Setelah  itu  boleh  rujuk  lagi  dengan cara  yang  ma’ruf  atau  menceraikan  dengan  cara  yang  baik.  Tidak  halal  bagi  kamu mengambil  kembali  dari  sesuatu  yang  tidak  kamu  berikan  kepada  mereka,  kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa  keduanya  (suami  isteri)  tidak  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah,  maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.  Itulah  hukum-hukum  Allah,  maka  janganlah  kamu  melanggarnya. Barangsiapa  yang  melanggar  hokum-hukum  Allah  mereka  itulah  orang-orang  yang zalim” .

## HUKUM PERCERAIAN
Hukum talak dalam Islam ada empat yaitu 20 :
a. Wajib
Yaitu  jika  suami  telah  bersumpah  tidak  akan  lagi  menggauli  istrinya hingga  masa  tertentu,  sedangkan  ia  juga  tidak  mau  membayar  kafarah, sehingga pihak istri teraniaya karenanya. 21
b. Sunnat
19 Q.S. Al-Baqarah: 229.
20 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 6 , h. 9.
21 Saleh Hasan, Kajian fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 320.
Yaitu  apabila  suami  tidak  sanggup  lagi  membayar  dan  mencukupi kewajibannya  (nafkahnya),  atau  perempuan  tidak  menjaga  kehormatan dirinya. 22
c. Haram
Yaitu  jika  dilakukan  tanpa  alasan  yang  dibenarkan,  sedangkan  istri dalam keadaan haid atau suci, padahal sebelumnya telah ia gauli. 23
d. Makruh
Yaitu  jika  suami  menjatuhkan  talak  kepada  isteri  yang  saleh  dan berakhlak  yang  baik,  karena  hal  demikian  bisa  mengakibatkan  isteri  dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan kemudaratan.
1. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  dijelaskan  mengenai  sebab- sebab  putusnya  perkawinan  ini  yang  tercantum  dalam  pasal  116  yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 24
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah  satu  mendapatkan  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah  satu  pihak  mendapatkan  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  ketidakrukunan  dalam rumah tangga.
22 Rasyid dan Sulaiman, Fiqh Islam (Bandung: CV Sinar Baru, 1986), h. 402.
23 Saleh Hasan, Kajian fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer , h. 320.
24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011).

## 2. Akibat perceraian
Di dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian di atur dalam pasal 156 dan pasal 157 yaitu: 25
a. Anak  yang  belum  mumayyiz  berhak  mendapatkan  hadhonah  dari  ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
c. Apabila  pemegang  hadhanah  tidak  dapat  menjamin  keselamatan  jasmani dan  rohani  anak,  meskipun  biaya  nafkah  dan  hadhanah  telah  dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan  hak  hadhanah  kepada  kerabat  lain  yang  mempunyai  hak hadhanah pula.
d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
e. Bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai  hadhanah  dan  nafkah  anak, Pengadilan Agama  memberikan  putusannya  berdasarkan huruf  (a),  (b),  (c) dan (d).
f. Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya menetapkan  jumlah  biaya  untuk  memelihara  dan  pendidikan  anak-anak yang tidak turut padanya.
Dalam  KHI  pasal  157  “harta  bersama  dibagi  menurut  ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97, yaitu: 26
1) Pasal 96
25 Pasal 156 dan 157. Kompilasi Hukum Islam.
26 Pasal 96 dan 97. Kompilasi Hukum Islam.
a. Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  separoh  harta  bersama  menjadi  hak pasangan yang hidup lebih lama.
b. Pembagian  harta  bersama  bagi  seorang  suami  atau  istri  yang  istri  atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai  adanya kepastian matinya yang  hakiki  atau  matinya  secara  hukum  atas  dasar  putusan  Pengadilan Agama.
2) Pasal 97 yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua  dari  harta  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.

## MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
a. Murtad sebagai Alasan Perceraian Menurut Islam
Murtad ( riddah ) dari segi bahasa berarti ruju ‟ (kembali). Menurut istilah riddah adalah  orang  yang  kembali  dari  agama  Islam,  pelakunya  disebut  murtad.  Yakni  ia secara  berani  menyatakan  kafir  setelah  beriman.  Murtad  (riddah)  adalah  kembali  ke jalan  asal.  Disini  yang  dikehendaki  dengan  murtad  adalah  kembalinya  orang  Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan. 27
Allah SWT berfirman:
ْ نَم َو ْ ِْغَت بَي ْ َْر يَغ ْ ِْملا سلإا ْ اًنيِد ْ ْ نَلَف ْ َْلَب قُي ْ ُْه نِم ْ َْوُه َو ْ يِف ْ ِْة َر ِخلآا ْ َْنِم ْ َْني ِرِساَخ لا
28
Artinya: “Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi” .
Seharusnya  konseptualisasi  perbuatan  murtad  yang  ada  di  dalam  Al-qur ‟ an maupun  As-sunnah  dipertemukan  dengan  pendekatan  komplementatif  dan kontradiktif.  Artinya  kalau  perbuatan  murtad  hanya  ditujukan  kepada  keyakinan dirinya sendiri, tanpa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk murtad, kondisi negara  sedang  damai,  serta  orang  lain  tidak  terganggu  dengan  kemmurtadan  orang tersebut. Maka baginya tidak ada sanksi di  dunia, melainkan hanya ada sanksi  yang bersifat ukhrawi. 29
27 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 6 , h. 168.
28 Q.S. Ali-Imran: 85.
29 Munajad dan Makhrus, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 163.
Dalam  hal  ini  Imam  Syafi ‟ i  mempunyai  dua  pendapat  yaitu  pendapat  yang pertama mengatakan bahwa  bila  ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir, maka ia  tidak dapat diterima kecuali  masuk Islam atau ia  dibunuh. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa bila apabila ada orang kafir pindah ke agama lainnya  yang  juga  kafir  tetapi  sepadan  kualitasnya  lebih  tinggi,  maka  menurut pendapat Imam Syafi ‟ i ini setuju terhadap hal seperti itu. 30
Jika  orang  Islam  bertindak  murtad  atau  berpindah  agama  maka  terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga:

## 1). Hubungan Perkawinan
Jika  suami  atau  istri  murtad,  maka  putuslah  hubungan  perkawinan  mereka. Karena  riddahnya  salah  satu  dari  suami  istri  merupakan  suatu  hal  yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami istri yang murtad itu bertaubat  dan  kembali  lagi  ke  dalam  Islam,  maka  untuk  mengadakan  hubungan perkawinan  seperti  semula,  mereka  haruslah  memperbaharui  lagi  akad  nikah  dan mahar.
2). Hak Waris
Orang  murtad  tidak  boleh  mewarisi  harta  peninggalan  kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Dan  bila  ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam.
3). Hak Kewaliannya
Orang  yang  murtad  tidak  mempunyai  hak  kewalian  terhadap  orang  lain,  ia tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya.
b. Murtad sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang di Indonesia.
Murtad dijadikan alasan perceraian artinya jika salah pihak keluar dari agama  Islam,  maka  suami  atau  istri  dapat  mengajukan  permohonan  cerai kepada Pengadilan. 31
Kemudian, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai sebab- sebab  putusnya  perkawinan  ini  yang  tercantum  dalam  pasal  116 32 yaitu:  perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
30 Ibid., h. 163.
31 Nuruddin Amir dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata di Indonesia , h. 222.
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  dua  tahun  berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Jadi  sudah  jelas  bahwa  apabila  salah  satu  pihak  murtad  yang menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga  sesuai dalam  pasal  tersebut  di  atas,  maka  murtad  bisa  dijadikan  alasan  suatu perceraian.
Sedangkan  akibat  hukum  perceraian  dengan  alasan  pindah  agama menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah  sama  halnya  dengan perceraian  dengan  alasan  yang  lain.  Perkawinan  yang  telah  putus  dengan alasan  pindah  Agama  atau  murtad  mempunyai  beberapa  akibat  hukum sebagai berikut : Terhadap status perkawinan, terhadap hak dan kewajiban pemeliharaan anak, terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.

## ANALISIS HASIL PUTUSAN HAKIM
Suatu  perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  harus  berakhir  dengan  adanya suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang
32 Pasal 116. Kompilasi Hukum Islam.
oleh  hakim,  diucapkan  di  persidangan  yang  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau menyelesaikan  suatu  perkara  antar  pihak.  Dan  akhirnya  Pengadilan  Agama  Salatiga mengadili perkara No: 0356/pdt.G/2011/PA.SAL dengan putusan :
1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba ‟ in sughra tergugat
3. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Salatiga  untuk  mengirimkan salinan  putusan  ke  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Suruh,  Kabupaten Semarang  dan  Kantor  urusan  Agama  Kecamatan  Susukan,  Kabupaten Semarang serta Kantor urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga
4. Menghukum  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).
Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman  bahwa  “Pengadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Pasal  16 ayat  1  Undang-Undang  No.4  Tahun  2004  menyebutkan  bahwa  :  “Pengadilan  tidak boleh  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang diajukan  dengan  dalil  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib untuk  memeriksa  dan  mengadilinya”  artinya  bahwa  Hakim  mengetahui  hukum (objektif),  artinya  bahwa  Hakim  karena  jabatannya  bertugas  menemukan  dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa. 33
Selain  itu  berdasarkan  Pasal  20  undang-undang  No.3  Tahun  2006  tentang Kekuasaan  Kehakiman  “semua  putusan  Pengadilan  hanya  sah  dan  mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. 34
Mengenai  isi  putusan  Pengadilan  menurut  Pasal  25  Undang-Undang  No.3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :
a. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
b. Setiap  putusan  Pungadilan  ditandatangani  oleh  hakim  yang  memutus  dan panitera yang ikut serta bersidang.
33 Pasal 4. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman.
34 Pasal 4. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman.
c. Penetapan,  ikhtisar  rapat  permusyawarahan,  dan  berita  acara  pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.
Penulis  berpendapat  bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  yang  dimaksudkan diatas  adalah  bentuk  pertanggung  jawaban  dari  putusannya  terhadap  masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Salatiga No: 0356/pdt.G/2011/PA.SAL dirasakan sangat objektif untuk memutuskan suatu perceraian yang di akibatkan oleh peralihan agama atau murtad.
Di  dalam  gugatan  penggugat  yaitu  pada  bagian  petitum  memohon  kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
1).  Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2).  Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi
3).  Menetapkan jatuh talak satu khul ‟ i tergugat kepada penggugat dengan iwad berupa uang sebesar Rp. 10.000,-
4).  Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Salatiga  telah  mengadili  dan  memberi putusan  atas  apa  yang  digugat  atau  dituntut  oleh  penggugat,  yang  menjadi pertimbangan hakim adalah bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat, keterangan saksi  dari  orang  yang  masih  ada  hubungan  keluarga  dengan  penggugat  serta keterangan dari penggugat dan tergugat sendiri bahwa suami istri  antara penggugat dengan tergugat pada awalnya rumah tangganya hidup rukun sebagaimana layaknya suami  istri  dengan  baik,  telah  berhubungan  badan  (ba ‟ da  dukhul)  dan  keduanya bertempat  tinggal  bersama  di  rumah  orang  tua  tergugat  selama  1  tahun,  kemudian tinggal dirumah kontrakan selama 1 tahun, terakhir bertempat tinggal ditempat rumah kediaman selama 11 tahun 8 bulan dan dikaruniai seorang anak yang bernama “SW”, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat. Dan akhirnya kebahagiaannya dan keharmonisannya itu luntur dikarenakan tergugat kembali ke agamanya tersebut.
Dengan  pertimbangan  tersebut,  maka  hakim  mengadili  dan  memutuskan bahwa:
a) Mengabulkan gugatan penggugat
b) Menjatuhkan talak satu ba ‟ in sughra tergugat
c) Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Salatiga  untuk  mengirimkan salinan  putusan  ke  Kantor  urusan  Agama  Kecamatan  Suruh,  Kabupaten
Semarang  dan  Kantor  urusan  Agama  Kecamatan  Susukan,  Kabupaten Semarang serta Kantor urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga
d) Menghukum  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).
1. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Terhadap Perceraian karena Salah Satu Pihak Murtad
Dalam  kasus  ini  penggugat  beragama  Islam  dan  tergugat  beragama  Kristen. Perkawinan  keduanya  telah  dilangsungkan  di  KUA  kecamatan  Susukan,  Kabupaten Semarang sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 183/25/VII/95 tertanggal 21 Juli  1995.  Dalam  Undang-Undang  Nomor.1  Tahun  1974  Pasal  2  dikatakan  bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah  apabila  dilakukan  sesuai  hukum  agamanya  atau  kepercayaannya,  disini  terlihat terdapat adanya penundukan terhadap suatu hukum.
Apabila suatu perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka haruslah dilihat  berdasarkan  hukum  apa  mereka  tunduk  pada  saat  melangsungkan perkawinan.  Apabila  perkawinan  ini  dilangsungkan  berdasarkan  hukum  Islam  dan dilakukan  di  hadapan  petugas  pencatat  nikah  (PPN),  maka  segala  hal  yang  terjadi setelah  perkawinan  itu  berlangsung  maka  semua  permasalahan  tersebut  haruslah diselesaikan sesuai  hukum Islam dan hal  ini  menjadi  wewenang Pengadilan Agama. Karena  Pengadilan  Agama  adalah  suatu  Pengadilan  yang  diperuntukkan  bagi  umat Islam  dalam  memecahkan  suatu  persoalan  atau  masalah.  Begitu  juga  jika  terjadi perkawinan  secara  Islam  (perkawinan  dilangsungkan  di  KUA),  namun  adakalanya perkawinan yang telah berlangsung lamanya kemudian salah seorang baik suami atau istri  pindah  agama/murtad,  maka  kewenangan  untuk  menangani  permasalahan tersebut  menjadi  wewenang  Pengadilan  Agama  (berdasarkan  penundukan  hukum pertama kali melangsungkan perkawinan).
Murtadnya  salah  satu  pihak  ini  baik  suami  atau  istri  maka  harus  dapat dibuktikan di depan Pengadilan Agama. Suatu perkara perceraian karena murtadnya salah satu pihak baik istri  maupun suami  tentunya berakibat pada jatuhnya putusan pengadilan  terhadap  adanya  tuntutan  baik  gugatan  cerai  dari  pihak  istri  terhadap suami  yang  murtad  ataupun  permohonan  talak  dari  suami  akibat  murtad  si  istri.
Putusan Hakim Pengadilan (dictum) tentunya berdasarkan apa yang di tuntut. Namun putusan tersebut kadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, karena kadang putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian.
Namun inti dari suatu dictum adalah apakah hakim dapat memutuskan suatu perkawinan  itu  oleh  karena  adanya  perceraian  atau  talak  serta  memutuskan perkawinan  oleh  karena  dibatalkan  dan  masalah  pemeliharaan  anak  (kedudukan anak) ataupun masalah pembagian harta (harta benda dalam perkawinan), perwalian ataupun masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.
Dalam  hal  ini  perkara  perceraian  yang  disebabkan  salah  satu  pihak  beralih Agama  (murtad),  maka  hakim  dalam  memutuskan  perkara  ini  berdasrkan  dalil gugatan penggugat yang telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf h  Kompilasi  Hukum  Islam 35 yang  menyatakan  salah  satu  alasan  suatu  perceraian disebabkan  karena  ada  salah  satu  pihak  murtad  yang  apabila  menimbulkan  ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dan hakim dalam pertimbangannya juga berdasarkan kitab Ath Thalaq hal 39 yang artinya :
“Jika  seorang  istri  menggugat  suami  agar  diceraikan  dari  suami,  karena  ada  alasan (madharat) maka jika alasan (madharat) itu terbukti walau hanya satu kali, menurut pendapat yang masyhur, Hakim dapat menceraikan istri dari suaminya dengan jatuh talaq bain sughra”.
Dalam  kasus  murtadnya  seseorang  baik  dari  pihak  suami  ataupun  istri  yang mana  perkawinannya  telah  berlangsung  lama  dan  telah  dikaruniai  keturunan,  maka putusan yang paling tepat adalah perceraian atau penjatuhan talak, menurut penulis putusan ini lebih tepat karena berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang  dilahirkan,  anak  tetap  mendapatkan  hak  mewaris  dari  ibu  bapaknya.  Lain  hal bila  putusan  yang  dijatuhkan  adalah  putusan  pembatalan  perkawinan.  pembatalan berarti mengembalikan kepada kondisi semula yaitu kembali kepada keadaan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
Dalam  hal  pertimbangan  hukum  dan  hakim  dalam  putusannya No:0356/pdt.G/2011/PA.SAL  sudah  tepat  dimana  hakim  dalam  pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penggugat “AB” menggugat “CD” untuk menceraikan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan menyatakan perkawinannya putus
35 Pasal 116. Kompilasi Hukum Islam.
karena  perceraian.  Salah  satu  pihak  yang  dapat  menjadi  penyebab  putusnya  atau berakhirnya  suatu  perkawinan  adalah  apabila  salah  seseorang  dari  pasangan  suami istri  itu  telah  keluar  dari  agama  Islam  atau  dengan  kata  lain  telah  murtad.  Adapun untuk  memutuskan  hubungan  perkawinan  itu  maka  hakim  Pengadilan  Agama Salatiga,  mengabulkan  gugatan  penggugat  dengan  menyatakan  talak  satu  ba ‟ in tergugat kepada penggugat.
2. Analisis  Akibat  Hukum  Perceraian  karena  Salah  Satu  Pihak  Murtad  di Pengadilan Agama Salatiga No: 0356/pdt.G/2011/PA.SAL
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  hakim  yang  menangani perkara ini Drs. H. Noerhadi M.H. bahwa akibat hukum perceraian karena salah satu pihak  murtad  sama  halnya  dengan  akibat  hukum  perceraian  yang  lain,  karena sebenarnya murtad hanya menjadi alasan perceraian saja, menurut pendapat penulis itu  benar,  karena  setelah  putusnya  hubungan  perkawinan  antara  penggugat  dan tergugat tersebut hak-hak istri dan anak terjamin atau dapat terpenuhi.
Maka  dari  itu  bahwa  seorang  suami  masih  mempunyai  kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian tersebut. Maka perceraian ini dapat menimbulkan beberapa akibat hukum sebagai berikut:
a. Putusnya Ikatan Perkawinan
Putusnya perkawinan di Pengadilan dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu cerai talak dan cerai gugat yang keduanya sudah dijelaskan dalam bab II. Dalam kasus ini putusnya  perkawinan  kedua  pasangan  disebabkan  cerai  gugat  yaitu  cerai  yang diajukan oleh pihak istri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat tejadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. 36

## b. Berlakunya Masa Iddah bagi Perempuan
Setiap peceraian mengakibatkan adanya iddah bagi seorang istri, menurut KHI ada  beberapa  ketentuan.  Dalam  pasal  153  ayat  2  “waktu  tunggu  bagi  seorang  janda ditentukan sebagai berikut: 37
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla dukhul, waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari.
36 Pasal 114. Kompilasi Hukum Islam.
37 Pasal 153. Kompilasi Hukum Islam.
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih  haid  ditetapkan  3  (kali)  suci  dengan  sekurang-kurangnya  90 (sembilan  puluh)  hari,  dan  bagi  yang  tidak  haid  ditetapkan  90 (sembilan puluh) hari.
c. Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian  sedang  janda  tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
d. Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  sedang  janda  tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
Dari  pasal  tersebut  di  atas  sudah  jelas  bahwa  dalam  perkara  ini pihak tergugat masa iddahnya sudah sesuai pada masa iddah huruf (b).
c. Hak Asuh Anak
Dari pernikahan tersebut antara pihak penggugat dan tergugat dalam perkara ini sudah memiliki satu oarang anak yang berusia 16 tahun. Setelah adanya perceraian ini  anak  tersebut  dalam  pemeliharaan  ibunya.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  98 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 38
1) Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri  atau  dewasa  adalah  21 tahun,  sepanjang  anak  tersebut  tidak  bercacat  fisik  maupun  mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2) Orang  tuanya  mewakili  anak  tersebut  mengenai  segala  perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3) Pengadilan  Agama  dapat  menunjuk  salah  seorang  kerabat  terdekat yang  mampu  menunaikan  kewajiban  tersebut  apabila  kedua  orang tuanya tidak mampu.
d. Nafkah Anak
Di  dalam  perkara  ini,  semenjak  berpisahnya  kedua  belah  pihak  antara penggugat  dan  tergugat  suami  tidak  pernah  memberi  nafkah  kepada  istri  dan anaknya.  Kemudian,  setelah  adanya  perceraian  ini  suami  berkewajiban  memberikan nafkah  atau  biaya  hidup  untuk  anaknya  yang  masih  berusia  16  tahun.  Pemberian nafkah  ini  masih  wajib  bagi  suami  tersebut  karena  anak  belum  dewasa  (berusia  21 tahun),  hal  ini  dijelaskan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  156  pada  huruf  (d) yang  berbunyi  :  semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggungan  ayah
38 Pasal 153. Kompilasi Hukum Islam.
menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 39
Adapun akibat hukum talak ba ‟ in sughra ialah sebagai berikut:
1. Putusnya ikatan perkawinan
2. Antara  suami  dan  istri  tidak  dapat  hidup  bersama  selayaknya  masih ada ikatan perkawinan seperti dahulu
3. Salah  satu  pihak  tidak  lagi  menjadi  ahli  waris  lainnya  apabila  salah satu pihak meninggal dunia
4. Istri  dapat menuntut sisa pembayaran maskawin yang belum dibayar suami
5. Suami  dapat  mengawini  isrti  yang  dulu  tersebut  dengan  akad  nikah yang baru tanpa harus si perempuan kawin dulu dengan laki-laki lain
6. Apabila suami merujuknya ia masih memiliki sisa hak talak.

## KESIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam memutus perkara Kasus Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad di Pengadilan  Agama  Salatiga  Perkara  Nomor.  0356/pdt.G/2011/PA.SAL. Hakim mempunyai beberapa pertimbangan dan dasar hukum, yaitu:
a. Pertimbangan
Keluarga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat keluar dari  agama  Islam  dan  sebelumnya  mediasi  telah  dilakukan  akan  tetapi hasilnya gagal.
b. Dasar hukum
Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  alasan  perceraian.  Sebagai salah satu alasan perceraian disebut dalam pasal tersebut huruf (h) yang menyatakan bahwa peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam  rumah  tangga. Kemudian Hakim  mengambil  pendapat  ahli  yang dijadikan pendapat sendiri yang termuat dalam kitab At-Thalak hal 39.
2. Akibat  hukum  perceraian  karena  salah  satu  pihak  murtad  sama  halnya dengan akibat perceraian yang lain, oleh karena itu perceraian tersebut dapat
39 Pasal 156. Kompilasi Hukum Islam.
menimbulkan  beberapa  akibat  hukum  yaitu: Pertama ,  mengakibatkan putusnya  hubungan  perkawinan. Kedua, masih  berlakunya  masa  iddah  bagi bekas  istri. Ketiga, mengenai  masalah  pemeliharaan  anak. Keempat ,  seorang ayah  masih  berkewajiban  memberikan  nafkah  kepada  anaknya  sampai dewasa (usia 21 tahun).

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Ilmu Fiqh jilid Dua . Jakarta: Departemen Agama, 1983.
Harjono. Anwar,  Hukum  Islam  Keluasan  dan  Keadilannya .  Jakarta:  PT  Bulan  Bintang, 1987.
Munajad, dan Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia . Yogyakarta: Teras, 2009. Nuruddin  Amir,  dan  Azhari  Akmal  Tarigan. Hukum  Perdata  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana, 2006.
Rasyid, dan Sulaiman. Fiqh Islam . Bandung: CV Sinar Baru, 1986. Saleh Hasan. Kajian fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2008.
Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah jilid 6 . Bandung: PT Al-Ma ‟ Arif, 1980. Sosroatmodjo. Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi. Fiqh Munakaht II . Yogyakarta: Teras, 2009. Tihami, dan Sahrani. Fiqh Munakahat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam . Bandung: Citra Umbara, 2011.
Wasman,  dan  Wardah  Nuroniyah. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia .  Yogyakarta: Teras, 2011.