## 68

## ANALISIS HUKUM  STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN
Oleh
Muliadi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu muliadi.rusmana@gmail.com

## Abstrak
Warga  negara  merupak an  salah  satu  unsur  dari  negara  yang  harus  dipenuhi  untuk   bisa disebut  sebagai  sebuah  Negara,  Indonesia  secara  tegas  tidak   menerapk an  status k ewarganegaraan  ganda  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang Kewarganegaraan,  k ecuali  pada  anak   dalam  k ondisi  tertentu  atau  yang  disebut  dengan prinsip  Kewarganegaraan  ganda  terbatas.  Yang  dimak sud  dengan  terbatas  disini adalah bahwa  terhadap  anak -anak   hasil  k awin  campur  diberik an  batas  wak tu  terak hir  sampai berusia  21  tahun  untuk   memilih  salah satu k ewarganegaraan yang dimilik i yaitu memilih antara  berk ewarganegaraan  Indonesia  atau  berk ewarganegaraan  asing.  (2)  Wacana penerapan  k ewarganegaraan  ganda  memerluk an  k ajian,  pandangan,  dan  masuk an  dari pak ar. Kalaupun harus ada revisi terhadap Undang -Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia harus tetap menganut sistem k ewarganegaraan tunggal, buk an k ewarganegaraan ganda, k arna k ewarganegaraan ganda tidak memberik an k epastian huk um bagi  masyarak at,  disamping  itu  k ewarganegaraan  ganda  juga  lebih  banyak   berdampak negatif bagi bangsa dan Negara Indonesia
Kata Kunci : Kewarganegaraan Ganda
A. Pendahuluan
Masalah status kewarganegaraan merupakan masalah yang sangat penting jika  dikaitkan  dengan  eksistensi  suatu  negara. 1 Karena warga negara merupakan salah  satu  unsur  dari  negara  yang  harus  dipenuhi  untuk  bisa  disebut  sebagai sebuah Negara. 2 Di sisi lain status kewarganegaraan merupakan hak konstitusional setiap  individu  sebagaimana    disebutkan  dalam  Pasal  28D  ayat  (4)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.
Hal  senada  juga  disebutkan  didalam  Pasal  15  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Deklarasi  Universal  Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan DUHAM) menyebutkan  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas  sesuatu  kewarganegaraan,  dan
1 Hadidjojo  dan  Soejono, Kewarganegaraan  Indonesia ,  Yogyakarta,  Jajasan  BP Gajah  Mada, 1999,  Hlm 39
2 Lihat Pasal 1 Konvensi Montevideo  1993

## 69
tidak  seorang  pun  dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak  hanya  untuk  mengganti  kewarganegaraannya”.  Dari  ketentuan  ini  dapat dipahami  bahwa  dalam  mendapatkan    suatu  kewarganegaraan  telah  menjadi hak dasar  bagi  setiap  individu,  termasuk  bagi  mereka  yang  berniat  mengganti kewarganegaraan sebelumnya.
Tidak  ada  seorang  pun  atau  sebuah  organisasi    manapun  yang  bisa semena-mena  melakukan  pencabutan  atau  pelarangan  terhadap  seseorang  untuk memperoleh  status  kewarganegaraan  tertentu. 3 Prinsip  yang umum dipakai untuk pengaturan kewarganegaraan sampai saat ini adalah prinsip “ ius soli ” yaitu prinsip yang  mendasarkan  diri  pada  pengertian  hukum  mengenai  tanah  kelahiran,  dan prinsip “ius  sanguinis” yaitu  prinsip  yang  mendasarkan  diri  pada  hubungan darah. 4
Berdasarkan prinsip “ ius soli ” seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum  suatu  negara,  secara  hukum  dianggap  memiliki  status  kewarganegaraan dari  negara  tempat  kelahirannya  itu.  Prinsip  ini  salah  satunya  dianut oleh United State  Of  America (U.S.A)  dan  sebagian  besar  negara  di  Eropa.  Sedangkan berdasarkan  prinsip  “ ius  sanguinis ”  seseorang  yang mempunyai pertalian darah dengan  orang  tua  dari  negara  tertentu,  secara  hukum  dianggap  sebagai  warga Negara mengikuti kewarganegaraan orang tuanya meskipun ia lahir di negara lain. Salah  satu  negara  yang  menganut  prinsip  ini  adalah  Indonesia. 5 Dalam  era globalisasi    seperti  saat  ini,  kita  menyaksikan  banyak  sekali  penduduk  suatu negara  yang  berpergian  keluar  negeri,  baik  karena  direncanakan  dengan  sengaja ataupun  tidak.  Bahkan  dapat  pula  terjadi,  karena  alasan  untuk  mempermudah urusan  administrasi  disuatu  Negara  tempat  tujuan,  seseorang  sengaja  untuk menetap  bahkan  menjadi  warga  Negara  dimana  tempat  tujuannya  tersebut,  agar dapat diperlakukan  sama dengan warga Negaranya sehingga dalam hal pengurusan apapun lebih  mudah.
Dalam  hal,  negara    tempat    asal    seseorang    dengan  Negara    tempat ia menetap  atau  menjadi  warga  Negara  menganut  sistem  kewarganegaraan  yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang  bersangkutan  memiliki  sistem  yang  berbeda,  maka    dapat    terjadi  keadaan yang  menyebabkan  seseorang  menyandang  status  kewarganegaraan  ganda  atau sebaliknya malah menjadi  tidak berkewarganegaraan sama sekali ( stateless ). 6
3 Harsono, Hukum  Tata  Negara  Perkembangan  Pengarturan  Kewarganegaraan , Yoyakarta,  Liberty, 1992, hlm  3
4 Ramly  Hutabarat, Laporan  Akhir    Pengkajian  Hukum  Tentang  Masalah Hukum Dwi  Kewarganegaraan, Departemen  Kehakiman  dan  HAM  RI  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, Jakarta,  2004, hlm 1
5 Ibid. hlm 2
6 Koerniatmanto  Soetoprawiro, Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian
Indonesia . Jakarta.  PT Gramedia  Pustaka  Utama,  1996, hlm 9

## 70
Sebagaimana  kasus  yang  terjadi  pada  Pengangkatan  Archandra  Tahar sebagai  Menteri  Negara  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  pada  akhir  Juli  2016 menuai  polemik.  Dikarenakan  Archandra  Tahar  diduga  memiliki  status kewarganegaraan  ganda,  yaitu  Amerika  Serikat  dan  Indonesia.  Berdasarkan  hal tersebut,  Presiden  Joko  Widodo telah memberhentikan dengan  hormat Archandra Tahar dari jabatan Menteri Negara Energi dan Sumber Daya  Mineral pada tanggal 20  Agustus  2016. 7 Selain  Archandra  Tahar,  perkara  status  kewarganegaraan ganda  juga  menimpa  Gloria  N.  Hamel  yang  berstatus  kewarganegaraan  ganda yakni  Perancis  dan Indonesia karena merupakan anak hasil pernikahan campuran dan  masih  berusia  di  bawah  18  tahun.  Gloria  pada  awalnya  tidak  diperbolehkan bergabung  sebagai  anggota  Pasukan  Pengibar  Bendera  (Paskibra)  pada  hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2016 di Istana Negara. 8
Permasalahan  kewarganegaraan  ganda  Archandar  Tahar  dan  Gloria  N. Hamel  mempunyai  kemiripan,  yaitu  sama-sama  memiliki  2  (dua)  status kewarganegaraan.    Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang Kewarganegaraan, Indonesia secara tegas tidak mengenal  status kewarganegaraan ganda  ataupun  tanpa  kewarganegaraan.  Kewarganegaraan  ganda yang diberikan kepada  anak  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang Kewarganegaraan merupakan suatu pengecualian. Kewarganegaraan ganda hanya dimungkinkan  sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c, d, h, dan l serta Pasal 5 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  yang  menyebutkan  sebagai  berikut:  (1)  Anak  yang  lahir  dari perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara  asing,  (2)  Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia, (3) Anak yang lahir di luar perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  warga  negara  asing  yang  diakui  oleh seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia  sebagai  anaknya  dan  pengakuan  itu dilakukan  sebelum  anak  tersebut  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum kawin,  (4)  Anak  yang  dilahirkan  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat  anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutanm,  (5)  Anak  Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang  sah,  belum  berusia  18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah  oleh  ayahnya  yang  berkewarganegaraan  asing  tetap  diakui  sebagai  Warga Negara Indonesia, serta (6) Anak Warga Negara  Indonesia  yang belum  berusia 5
7 Harris Y. P. Sibuea, Wacana Penerapan Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia, Majalah  Info Singkat  Hukum, Vol. VIII, No. 16/II/P3DI/Agustus/2016.  Hlm 1
8 Suryana, Indonesia Kewarganegaraan Ganda di akses di http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160817_indonesia_kewargane garaan_ganda tanggal 7 November 2016

## 71
(lima)  tahun  diangkat    secara  sah  sebagai    anak  oleh  warga  negara  asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
Kasus kewarganegaraan ganda yang menimpa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar dan Anggota Paskibraka Gloria N. Hamel membuat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  mempertimbangkan  untuk  merevisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Rencana revisi atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dituangkan dalam Program Legislasi Nasional 2014-2019 dengan pemrakarsa DPR yang akan memasukan  kewarganegaraan  ganda  untuk  diterapkan  di  Indonesia.  Hal  ini dilakukan  untuk  mengakomodasi  talenta-talenta  pemuda  Indonesia  yang berkewarganegaraan asing.

## B. Pembahasan
1. Pengaturan  kewarganegaraan  ganda dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Warga    Negara  atau  kewarganegaraan  merupakan  salah  satu  unsur konstitutif  keberadaan atau eksistensi suatu negara, warga negara merupakan salah satu  hal  yang  bersifat  prinsipal  dalam  kehidupan  bernegara,  tidak  mungkin  ada negara  tanpa  warga  negara,  begitu  juga  sebaliknya 9 .  Kewarganegaraan menunjukkan  hubungan  hukum  atau  ikatan  secara  timbal  balik  antara  negara dengan  warga  negara.  Kewarganegaraan  merupakan  dasar  yang  sangat  penting bagi negara untuk menentukan siapa warga negara dan orang asing.
Penentuan status kewarganegaraan dilakukan berdasarkan asas kewarganegaraan  yang  diterapkan  dalam  suatu  Negara.  Harus  disadari  bahwa setiap  Negara  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  asas  kewarganegaraan  ini terkait  dengan  penentuan  persoalan  kewarganegaraan  seseorang.  Asas kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah  yang  menjadi  warga  negaranya 10 .  Pasal  26  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  NRI  1945) menyebutkan bahwa :
“(1)yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang  bangsa    lain  yang  disahkan  dengan  undang-undang sebagai warga negara.
(2)Penduduk  ialah  warga  negara  Indonesia  dan  orang  asing  yang bertempat tinggal  di Indonesia.
9 Eka  Martiana  Wulansari, Konsep  Kewarganegaran  Ganda  Tidak  Terbatas  (Dual Nasionality)  Dalam  Sistem  Kewarganegaraan  Di  Indonesia ,  Jurnal  RechtsVinding  online, Media Pembinaan  Hukum Nasional, 2010, hlm 1
10 Koerniatmanto  Soetoprawiro, Op.Cit. hlm 10

## 72
(3)Hal-hal  mengenai  warga  negara  dan  penduduk  diatur  dengan  undang- undang”
Kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyebutkan bahwa:
“Yang  menjadi  Warga  Negara  Indonesia  adalah  orang-orang  bangsa Indonesia  asli  dan  orang-orang  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan undang- undang sebagai warga Negara”.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  menurut  penulis  bahwa  pada  dasarnya kewarganegaraan  merupakan  sebuah  tanda  (identitas)  yang  menunjukan  adanya suatu  ikatan  berupa  hubungan  hukum  antara  seorang  warga  negara  (individu) dengan  negara.  Hubungan  hukum  tersebut  kemudian  menimbulkan  akibat  hukum yang berupa munculnya  hak dan kewajiban konstitusional  warga negara.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  hak  konstitusional  menurut  ( constitutional right )  menurut  Jimly  Asshiddiqie  adalah  hak-hak  yang  dijamin  di dalam dan oleh UUD  1945  (konstitusi). 11 Siapapun  dia  jika  diakui  secara  sah  sebagai  warga negara  secara  yuridis  memiliki  hak  konstitusional  ( constututional  right )  yang dijamin  dalam konstitusi  sebuah negara.
Permohonan  pewarganegaraan  ini  bisa  diajukan  oleh  setiap  orang    asing yang  ingin  memperoleh  status  kewarganegaraan  Indonesia  kepada  presiden melalui  menteri  selama  yang  bersangkutan  telah  memenuhi  persyaratan  tertentu yang  ditentukan  oleh  Undang-undang.  Adapun  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  kewarganegaraan  yang menyebutkan bahwa:
1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah republik  Indonesia  paling  singkat  5  tahun  berturut-turut  atau  paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat  berbahasa  Indonesia serta mengakui dasar Negara pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
5. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  karena  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
6. Jika  dengan  memperoleh  kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  tidak menjadi  berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai  pekerjaan dan penghasilan tetap.
11 Jimly  Asshiddiqie, Hak  Konstitusional  Di  Indonesia, di  akses  di http://elsiusaragae.blogspot.com/2010/08/hak-konstitusional-di-indonesia.html, tanggal  20 Januari   2017

## 73
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara.
Lebih lanjut  Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun  2007  tentang  tata  cara  memperoleh,  kehilangan,  pembatalan,  dan memperoleh  kembali  kewarganegaraan  Republik  Indonesia    menyebutkan bahwa proses pewarganegaraan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:
a) Permohonan  diajukan  di  Indonesia  oleh  pemohon  secara  tertulis  dalam Bahasa  Indonesia  di  atas  kertas  bermaterai  cukup  dan  sekurang- kurangnya memuat:
1. Nama lengkap
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Jenis kelamin
4. Status perkawinan
5. Alamat tempat tinggal
6. Pekerjaan
7. Kewarganegaraan asal
Permohonan harus dilampiri dengan:
a. Fotokopi  kutipan  akte  kelahiran  atau  surat  yang  membuktikan kelahiran pemohon  yang disahkan oleh pejabat.
b. Fotokopi kutipan akte perkawinan/surat talak/perceraian, atau kutipan akte  kematian  istri/suami  pemohon  bagi  yang  berusia  belum  18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh pejabat.
c. Surat  keterangan  keimigrasian  yang  dikeluarkan  oleh  kantor imigrasi yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  pemohon  yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tingal di wilayah negara RI  paling  singkat  5  (lima)  tahun  berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
d. Fotokopi  kartu izin  tinggal  tetap yang disahkan oleh pejabat.
e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
f. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia.
g. Surat  pernyataan  pemohon  mengakui  dasar  Negara  pancasila  dan UUD NRI Tahun 1945 .
h. Surat  keterangan  catatan  kepolisian  yang  wilayah  kerjanya  meliputi tempat tinggal  pemohon.
i. Surat  keterangan  dari  perwakilan  Negara  pemohon  bahwa  dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
j. Surat  keterangan  dari  camat  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat tinggal  pemohon  bahwa  pemohon  memiliki  pekerjaan  dan/atau berpenghasilan tetap.

## 74
k. Bukti  pembayaran  uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas Negara.
l. Pas  foto  pemohon  terbaru  berwarna  ukuran  4x6  (empat  kali  enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
b) Permohonan  disampaikan  kepada  pejabat  yang  wilayah  kerjanya meliputi  tempat  tinggal  pemohon  untuk  dilakukan  pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya.
c) Selanjutnya  pejabat  melakukan  pemeriksaan  substantif  permohonan dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal permohonan  diterima.  Dalam  hal  ini,  aka  nada  2  macam  kondisi  yang akan  dihadapi  oleh  si  pemohon. Permohonan akan dikembalikan kepada pemohon  jika  dianggap  tidak  memenuhi  persyaratan  substantif  dalam waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  pemeriksaan substantif  selesai  dilakukan.  Bila  permohonan  dinyatakan  memenuhi persyaratan  substantive  maka  akan  diteruskan  kepada  menteri  paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
d) Setelah  berkas  diterima,  maka  menteri  akan  melakukan  pemeriksaan substantive  dan  meneruskan  permohonan  yang  disertai  dengan pertimbangan  kepada  presiden  dalam  waktu  paling  lama  45  hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat. Dan dalam hal jika  diperlukan,  menteri  dapat  meminta  pertimbangan  dari  instansi terkait.  Instansi  terkait  yang  dimintai  pertimbangan  oleh  menteri  dapat memberikan  pertimbangannya  secara  tertulis  paling  lambat  14  hari terhitung  dari  tanggal  permintaan  pertimbangan  oleh  menteri  diterima. Jika dalam waktu yang dimaksud sebagaimana dalam pernyataan di atas, maka instansi terkait dianggap  tidak berkeberatan.
e) Permohonan  yang  telah  melalui  pemeriksaan  subtstantif  yang  diterima oleh  presiden  dari  menteri  juga  akan  mendapati  2  macam  kondisi dikabulkan  atau  ditolak  dalam  waktu  paling  lambat  45  hari  terhitung sejak  tanggal  permohonan  diterima  dari  menteri.  Jika  permohonan dikabulkan, presiden menetapkan keputusan presiden dan
memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pemohon  dengan  tembusan kepada  pejabat  dalam  waktu  paling  lambat  14  hari  terhitung  sejak tanggal  keputusan  presiden  ditetapkan.  Petikan  dari  keputusan  presiden akan disampaikan kepada pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya  disampaikan  kepada  menteri, pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.
f) Selanjutnya,  pejabat  memanggil  pemohon  secara  tertulis  untuk mengucapkan  sumpah  atau  menyatakan  janji  setia  dalam  waktu  paling lambat  3  bulan  terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan keputusan

## 75
presiden  dikirim  kepada  pemohon.  Pemohon  memenuhi  pemanggilan pengucapan  sumpah  atau  mengucapkan  janji  setia  dan    dilakukan dihadapan pejabat dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Jika pemohon tidak memenuhi  pemanggilan  dengan  alasan  yang  sah,  pengucapan  sumpah atau  pernyataan  janji  setia  masih  dapat  dilakukan  dihadapan  pejabat selama  masih  dalam  batas  waktu  (45  hari).  Pengucapan  sumpah  atau pernyataan  janji  setia  ini  dibuatkan  berita  acaranya  dalam  4  (empat) rangkap:
1. Rangkap pertama untuk pemohon.
2. Rangkap kedua untuk disampaikan kepada menteri.
3. Rangkap  ketiga  disampaikan  kepada  Menteri  Sekretaris Negara.
4. Rangkap keempat disimpan  oleh pejabat.
Berita  acara  pengucapan  sumpah  atau  pernyataan  janji  setia rangkap  pertama  disampaikan  kepada  pemohon  dalam  waktu  paling lambat  14  hari  terhitung  sejak  tanggal  pengucapan  sumpah  atau pernyataan  janji  setia.  Jika  selama  dalam  batas  waktu  yang  ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 1 pemohon masih juga tidak memenuhi  pemanggilan secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan  janji  setia  oleh  pejabat  dengan  alasan  yang  sah,  maka keputusan  presiden  batal  demi  hukum.  Selanjutnya  pejabat  melaporkan keputusan  presiden  yang  telah  batal  demi  hukum  tersebut  kepada menteri  dengan  melampirkan  petikan  keputusan  presiden  yang bersangkutan.
g) Apabila dalam waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)  pemohon  tidak  dapat  mengucapkan  sumpah  atau  menyatakan  janji setia  sebagai  atau  yang  diakibatkan  oleh  kelalaian  pejabat,  pemohon dapat  mengucapkan  sumpah  atau  menyatakan  janji  setia  dihadapan pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  menteri,  (dilakukan  selambat-lambatnya 14  hari  terhitung  sejak  tanggal  menerima  laporan  mengenai  kelalaian pejabat  sebelumnya).  Pejabat  lain  yang  telah  ditunjuk  harus  memanggil pemohon  untuk  mengucapkan  sumpah  atau  menyatakan  janji  setia selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penunjukannya  oleh menteri.
h) Selanjutnya,  setelah  melakukan  pengucapan  sumpah  atau  menyatakan janji  setia,  pemohon  wajib  mengembalikan  dokumen  atau  surat-surat keimigrasian  atas  namanya  ke  kepada  kantor  imigrasi  yang  wilayah kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  pemohon  dalam  waktu  paling  lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.  Jika  dalam  hal  ini  pemohon  memiliki  anak  yg  dibawah  usia  18 tahun  atau  belum kawin, maka akan ikut memperoleh kewarganegaraan

## 76
pemohon,  dan pemohon juga harus mengembalikan dokumen atau surat- surat keimigrasian  atas nama anak ke kantor imigrasi yang sama.
i) Jika  permohonan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (1) dinyatakan  di  tolak,  maka  presiden  akan  memberitahukan  kepada menteri.  Permohonan  yang  ditolak  akan  diberitahukan  secara  tertulis oleh  menteri  kepada  pemohon  disertai  dengan  alasan  lewat  tembusan kepada  pejabat  dalam  waktu  paling  lambat  3  bulan  terhitung  sejak tanggal permohona diterima oleh menteri.
j) Selanjutnya,  bagi  pemohon  yang  disetujui  dan  telah  memperoleh kewarganegaraan RI akan diumumkan oleh menteri dalam Berita Negara Republik  Indonesia.  Pengumuman  dilakukan  setelah  berita  acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh menteri.
k) Dengan ini pemohon  resmi berkewarganegaraan Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia secara tegas tidak menerapkan status
kewarganegaraan  ganda,  kecuali  pada  anak  dalam  kondisi  tertentu  atau  yang disebut  dengan  prinsip Kewarganegaraan ganda terbatas. Yang dimaksud dengan terbatas  disini  adalah  bahwa  terhadap  anak-anak  hasil  kawin  campur  diberikan batas  waktu  terakhir  sampai  berusia  21  tahun  untuk  memilih  salah  satu kewarganegaraan  yang  dimiliki  yaitu  memilih  antara  berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing dan hal ini harus dinyatakan. 12
Pada  dasarnya  Indonesia  menganut  asas  atau  prinsip  kewarganegaraan tunggal  ( single  nasionality ). Prinsip ini telah dianut sejak Proklamasi 17 Agustus Tahun  1945  dengan  menerbitkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan,  dan  terakhir  di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan merupakan  suatu  lombatan  besar  dari undang-undang sebelumnya yakni Undang- Undang  Nomor  62  tahun  1958.  Meskipun  pada  prinsipnya  adalah  sama  yaitu kewarganegaraan  tunggal,  tetapi  dalam  undang-undang  ini  diperkenalkanlah prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-undang ini juga memperlihatkan adanya  penerapan  dua  asas    penentuan  status  kewarganegaraan  sebagaimana terlihat  dalam  ketentuan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  dimana  mereka  yang  belum  berusia  18  tahun  atau  belum menikah  dan  setelah  anak  tersebut  berusia  21  tahun,  maka  anak  tersebut  dapat memilih  kewarganegaraannya sesuai kehendaknya.
Aturan tersebut terlihat secara jelas diterapkannya konsep kewarganegaraa ganda  hanya  saja  terbatas  sebagaimana  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas.
12 Eka Martiana  Wulansari, Op.Cit. hlm 5

## 77
Penerapan  status  kewarganegaraan  ganda  terbatas  yang  dianur  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  dapat  disebut  sebagai sebuah  terobosan  untuk  mengatasi  problematika  yang  timbul  dalam  perkawinan campuran,  maupun  setelah  putusnya  perkawinan  campuran,  dimana  terdapat perbedaan  kewarganegaraan  orangtua  dan  anak-anak  hasil  perwakinan  itu  yang kerap membuat sang anak terlindungi  hak-haknya.
Terkait  dengan  persoalan  kewarganegaraan  ganda ini terdapat suatu kasus menarik terkait dengan persoalan kewarganegaran ganda ini yakni kasus Gloria N. Hamel  yang  berstatus  kewarganegaraan  ganda  yakni  Perancis  dan  Indonesia karena merupakan anak hasil pernikahan campuran dan masih berusia di bawah 18 tahun.  Gloria  pada  awalnya  tidak  diperbolehkan  bergabung  sebagai  anggota Pasukan  Pengibar  Bendera  (Paskibra)  pada  hari  kemerdekaan  Indonesia  17 Agustus 2016 di Istana Negara. 13
Menurut  penulis  bahwa  kasus  Pencoretan  Gloria  dari  peserta  Paskibraka adalah  bentuk  pelemahan  spirit  nasionalisme  yang  sudah  tertanam  di  hati  Gloria serta  anak-anak  Indonesia  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  campuran.  Meskipun negara  Indonesia  menganut  Kewarganegaraan  tunggal,  namun  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  kita  juga  mengatur  dwi kewarganegaraan  secara  terbatas,  khususnya  untuk  anak  usia  dibawah  18  tahun dan belum menikah.
Hal ini terlihat dari beberapa pasal yang mengatur tentang kewarganegaraan ganda terbatas sebagai berikut :
1. Pasal  4  huruf  c, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
2. Pasal  4  huruf  d, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. Pasal 4 huruf h,anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu  warga  negara  asing  yang  diakui  oleh  seorang  ayahWarga  Negara Indonesia  sebagai  anaknya  dan  pengakuanitu  dilakukan  sebelum  anak tersebut berusia 18 (delapanbelas)  tahun atau belum kawin;
4. Pasal  4  huruf  l  ,anak  yang  dilahirkan  di  luar  wilayah  negara  Republik Indonesia  dari  seorang  ayah  dan  ibu  Warga  NegaraIndonesia  yang karena  ketentuan  dari  negara  tempat  anaktersebut  dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
5. Pasal  5  ayat  (1)  ,Anak  Warga  Negara  Indonesia  yang  lahir  di  luar perkawinan  yang  sah, belum berusia 18 (delapan belas)tahun dan belum
13 Suryana, Indonesia Kewarganegaraan Ganda di akses di
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160817_indo nesia_kewargane garaan_ganda tanggal 7 November 2016

## 78
kawin  diakui  secara  sah  oleh  ayahnyayang  berkewarganegaraan  asing tetap diakui  sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Pasal  5  ayat  (2)  ,Anak  Warga  Negara  Indonesia  yang  belum  berusia 5(lima)  tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warganegara asing berdasarkan  penetapan  pengadilan  tetapdiakui  sebagai  Warga  Negara Indonesia.
7. Pasal 6 ayat (1) ,Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4huruf  c,  huruf  d, huruf  h,  huruf  l, dan Pasal 5 berakibatanak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih  salah satu kewarganegaraannya.
Dari  pasal-pasal  diatas  terlihat  bahwa  pada  dasarnya,  Undang-Undang Nomor.  12  tahun  2006  hanya  memberlakukan  kewarganegaraan  ganda  yang sifatnya terbatas. harusnya Menteri Sekretaris Negara dapat membaca secara teliti Undang-Undang Kewarganegaraan, dan paskibraka bukanlah pejabat negara. Dan ini  berbanding  terbalik  dengan  kasus  mantan  menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Archandra  Tahar  yang  menyangkut  status  kewarganegaraan  dan pengangkatannya  sebagai  Menteri  atau  pejabat  negara  yang  juga  diatur  oleh mekanisme perundang-undangan.
Pada  awalnya yang bersangkutan berstatus Warga Negara Indonesia yang kemudian  pindah  untuk  bekerja  di  Amerika  Serikat.  Dalam  hal  kepemilikan paspor  negara  Amerika  Serikat,  yang  bersangkutan  dapat  dikatakan  kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena berdasarkan Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor  12  tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  yang  menyebutkan  bahwa, “Warga  Negara  Indonesia  kehilangan  kewarganegaraannya  jika  yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau  surat  yang  dapat  diartikan  sebagai  tanda  kewarganegaraan  yang  masih berlaku dari negara lain atas namanya”.
Orang  yang  kehilangan  kewarganegaraan  Indonesia  dapat  memperoleh kembali kewarganegaraannya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa
“Seseorang  yang  kehilangan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dapat
memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur
pewarganegaraan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  sampai  dengan Pasal 18 dan Pasal 22”.
Permasalahannya,  untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia yang  hilang  hanya  dapat  dilakukan  melalui  permohonan.  Artinya  semua persyaratan  termasuk  jangka  waktu  bertempat  tinggal  di  Indonesia  juga  harus dipenuhi.  Berbeda  dengan  pewarganegaraan bagi orang asing yang belum pernah menjadi  WNI  yang  dimungkinkan  melalui  dua  cara,  yaitu  berdasarkan

## 79
permohonan  (Pasal  9)  dan  naturalisasi  (Pasal  20)  Undang-Undang  Nomor  12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan  orang  asing  yang  telah  berjasa  kepada  negara  Republik  Indonesia atau  dengan  alasan  kepentingan  negara  dapat  diberi  Kewarganegaraan  Republik Indonesia  oleh  Presiden  setelah  memperoleh  pertimbangan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia,  kecuali  dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
Dengan  demikian  solusinya  bukan  dengan  menerapkan  kewarganegaraan ganda,  melainkan  pemberian  kewarganegaraan  kembali  oleh  negara  tanpa  harus mengajukan  permohonan.  Hal  ini  yang belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
2. Implikasi  hukum  terhadap penerapan kewarganegaraan ganda di Indonesia
Perkembangan  globalisasi  ekonomi dan hubungan internasional yang sangat pesat dewasa ini telah mengakibatkan kemudahan terhadap arus perputaran antara warganegara suatu negara menuju negara lain dengan alasan politik, ekonomi, dan sebagainya.  Mereka  saling  berinteraksi  satu  sama  lain  sebagai  penduduk  suatu negara,  bahkan  ada  yang  mengikatkan  diri  dalam  suatu  perkawinan  hingga akhirnya menetap.
Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka jaminan status kewarganegaraan sangat  diperlukan  untuk  mengukuhkan  eksistensi  suatu  Negara  maupun warganegara  itu  sendiri.  Salah  satu  aspek  dari  jaminan  legalitas  status kewarganegaraan  tersebut  adalah  masalah  pewarganegaraan  bagi  warganegara asing yang berdomisili di suatu Negara tertentu dan berkeinginan untuk mengganti kewarganegaraannya.
Menjadi  tidak  bermasalah  apabila  perpindahan  dengan  maksud  menetap yang  diikuti  dengan  perpindahan  kewarganegaraan  hanya  menimbulkan  akibat hilangnya salah satu kewarganegaraan. Akan tetapi fenomena yang muncul adalah adanya  tuntutan  pemberlakukan    kewarganegaraan  ganda.  Tuntutan  ini menimbulkan  pertanyaan  mengenai  loyalitas  dan  kesetiaan  ( loyalty  and allegiance )  yang  biasanya  melekat  pada  konsep  kewarganegaraan. 14 Menyikapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai melakukan kajian-kajian dwi kewarganegaraan/kewarganegaraan ganda dari berbagai perspektif, seperti Hukum Tata  Negara,  Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian,  serta  Hukum Internasional.
14 Susi  Dwi  Harijanti, Dwi  Kewarganegaraan  dan  Politik  Hukum Kewarganegaraan  Indonesia ,  Disampaikan        dalam        acara        Diskusi      Penyusunan Konsep        Naskah        Akademik    dan      RUU      tentang  Kewarganegaraan  Ganda, diselenggarakan  oleh Sekretariat  Jenderal  DPR, Jakarta,  23 Oktober  2014. Hlm 3

## 80
Kewarganegaraan  ganda  dalam  konteks  globalisasi,  di  satu  sisi  dapat dipandang  sebagai  “ internal  globalization ”  (globalisasi  internal)  dimana  aturan- aturan  negara  bangsa  merespon  ikatan-ikatan berbagai warga negara lintas batas negara,  di  sisi  lain,  kewarganegaraan  ganda  juga  dapat  dipandang  sebagai  “ an incident  of  globalization ”  (kecelakaan  dari  globalisasi),  mengingat  berbagai persoalan  yang  berujung  pada  klaim  atas  kewarganegaraan  ganda  akibat migrasi internasional  yang  begitu  masif  dan  tak  terhindarkan  sehingga  berujung  pada persoalan hukum. 15
Tuntutan  kewarganegaraan  ganda  perlu  direspon  dengan cermat. Tuntutan ini  perlu  dimaknai  bahwa  komunitas  migran  atau  Indonesia  telah  membuka  diri kepada  “bangsa-nya”  (Indonesia),  untuk  menjaring  kembali  dan  memberdayakan berbagai  potensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  Indonesia  yang  “berpindah”  ke negara  lain.  Karena  persoalan keterbatasan kemampuan internal Indonesia dalam memberdayakan  SDM  potensial  di  dalam  negeri,  sebagian  WNI  menetap  di  luar negeri  demi  mendapatkan  penghidupan  dan  apresiasi  yang  lebih  baik  atas kemampuannya.  Padahal  mereka  tidak  pernah  merasa  melepas  ikatan kebangsaannya  dengan  Indonesia,  walaupun  menetap  di  luar  negeri  atau  bahkan telah berganti kewarganegaraan.
Negara  asal  perlu  mengupayakan  berbagai  tindakan  aktif  untuk  menjaring potensi  WNI  yang  berada  diluar  negeri  demi  kepentingan  negara  dan masyarakatnya. Artinya, tanpa upaya serius untuk memaintaince hubungan dengan WNI diluar negeri, termasuk dengan negara tempat tinggalnya, negara asal sangat mungkin  tidak  mendapatkan  apa-apa,  kecuali  berharap  semua  WNI  diluar negeri berkontribusi  secara sukarela bagi negara.
Namun  demikian,  Kewarganegaraan  Ganda  memudahkan  para  WNI  yang ada  di  luar negeri  untuk memelihara hubungan-hubungan dengan negara asalnya, dari  berbagai  hubungan  yang  bersifat  rasional,  seperti  transfer  ilmu pengetahuan, investasi  di  bidang  sektor-sektor  potensial,  hingga  hubungan  –  hubungan  yang bersifat emosional  dengan keluarga dan masyarakat asalnya.
Secara  umum,  pengaturan  kewarganegaraan    ganda  dalam  hukum kewarganegaraan  Indonesia  menjadi  penting  untuk  diakomodasi.  Bahkan  dari perspektif  hak  asasi  manusia  dalam  hukum  nasional,   kewarganegaraan ganda di Indonesia  mendapatkan  ruang  pengaturan yang lebih luas, mengingat jaminan hak atas kewarganegaraan dalam UUD NRI 1945, tidak dibatasi pada klaim atas “satu kewarganegaraan”,  namun  hak  untuk  memilih  kewarganegaraan.  Artinya,  pilihan satu  atau  dua  kewarganegaraan,  sangat  berkaitan  politik  hukum  nasional  kita untuk  merespon  globalisasi,  melindungi  hak  asasi  manusia,  termasuk mengantisipasi  implikasi  dari  migrasi  internasional,  sekaligus  memberdayakan sumber daya manusia Indonesia di luar negeri untuk  kepentingan nasional.
15 Ibid. hlm 6

## 81
Munculnya tuntutan  untuk  diterapkannya  kewarganegaraan  ganda menjadi  pertimbangan  bagi  Pemerintah  dan  DPR RI untuk melakukan perubahan terhadap  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan yang  menjadi  tuntutan  dari  masyarkat  yang  berada  diluar  negeri  untuk diterapkannya  kewarganegaraan  ganda  ( dual  nasionality )  ke  dalam  perubahan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia.
Walaupun  tuntutan  terhadap  kewarganegaraan ganda mulai meluas, namun sebagian  negara  selalu  mengkaitkan  pengakuan  tersebut  berdasarkan  “ikatan khusus”  terhadap negaranya. Artinya, pengakuan kewarganegaraan ganda sangat dimungkinkan  untuk  diberikan  dengan  kualifikasi  tertentu.  Kualifikasi  yang dimaksud  terkait  dengan  kriteria  subjek  yang  diakui  memiliki  kewarganegaraan Indonesia  dan secara simultan memiliki kewarganegaraan asing. oleh karena asas kewarganegaraan  yang  menjadi  dasar  hukum kewarganegaraan Indonesia adalah ius sangunis , maka pengakuan kewarganegaraan ganda harus didasarkan pada asas tersebut.  Artinya,  kewarganegaraan  ganda  hanya  dimungkinkan  bagi  orang  yang kewarganegaraan  asalnya  (sejak  kelahiran)  adalah  Indonesia  ( original acquisition ),  dan  kemudian  mendapatkan  status  kewarganegaraan  asing  di kemudian  hari,  termasuk  bagi  keturunannya  (generasi  kedua)  yang  sebelumnya telah dijamin oleh Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang Kewarganegaraan.
Dengan  demikian,  status  Kewarganegaraan  ganda  dikecualikan  bagi  orang asing  yang  mendapatkan  status  WNI  melalui perolehan kewarganegaraan secara derivatif  ( derivative  acquisition ),  seperti  naturalisasi  atau  karena  perkawinan campuran.  Penerapan  kewarganegaraan  ganda  memiliki  keungtungan  dan kerugian diantaranya yaitu
a. Keuntungan Kewarganegaraan Ganda
1. Meningkatkan  perekonomian  yaitu:  PDB  naik,  kemudahan  transaksi, investasi,  bisnis  dan mendorong pembangunan dan pengembangan.
2. Meningkatkan daya saing dan penerimaan Negara
3. Menciptakan lapangan kerja baru
4. Jembatan  untuk  infestasi,  negosiasi,  alih  teknologi  dan  pembangunan infrastuktur
5. Mendorong  peningkatan  hubungan  kerja  sama  antar  Negara  (Ekonomi, sosial,  Hukum)  Memudahkan  family reunion, sirkulasi asset dan pertukaran budaya (bahasa, aktifitas budaya, ide)
6. Memudahkan  family  reunion,  sirkulasi  asset  dan  pertukaran  budaya (bahasa, aktifitas budaya, ide)
7. Meningkatkan  potensi  SDM,  alih  kompetensi  dan  keterampilan  sehingga mengurangi  ketergantungan terhadap asing
8. Menjaga stabilitas  kawasan atau perdamaian internasional.

## 82
b. Kerugian Kewarganegaraan Ganda
1. Menimbulkan  Kewajiban Ganda (pajak dan Military  Service)
2. Masih bisa mendapatkan prilaku  yang berbeda (Hak politik  dan Sosial)
3. Kebingungan  dalam  mengimplementasikan  Hak  dan  Kewajiban  sebagai seorang warga Negara
4. Rendahnya partisipasi  social bagi kedua Negara
5. Mendorong keluarga atau kerabat untuk pindah/migrasi
6. Penurunan loyalitas  terhadap bangsa dan Negara
7. Memungkinkanya  tindakan  illegal  atau menghindari  hukum 16
Hikmahanto  J  uwana,  pakar  hukum  internasional  Universitas  Indonesia, menyatakan  bahwa  ada  beberapa  hal  yang  harus  dipertimbangkan  jika Indonesia ingin  menerapkan kewarganegaraan ganda. Salah satunya kewarganegaraan ganda seringkali  dimanfaatkan  oleh  seseorang  yang  melakukan  kejahatan  dan penghindaran  pajak. 17
Jika  wacana    perubahan  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  yang    di    dalamnya  akan  mengakui  status  kewarganegaraan ganda  sebagai  respons  dari peristiwa yang menimpa Archandra Tahar dan Gloria N.  Hamel  adalah  tindakan  terburu-buru  yang  tidak  melewati  proses  pengkajian terlebih  dahulu.  Wacana  penerapan  kewarganegaraan  ganda    memerlukan kajian,pandangan,  dan masukan dari  pakar.  Kalaupun harus ada revisi, Indonesia harus  tetap  menganut sistem  kewarganegaraan tunggal, bukan kewarganegaraan ganda.  Meski  hukum  harus  mengikuti  perkembangan  dunia  karena  dunia  sudah berubah, dengan memberikan hak-  hak  sosial,  ekonomi,  dan  hak  asasi manusia, kecuali hak politik.
Opsi  tidak  mengakomodir    wacana    kewarganegaraan  ganda  dalam peraturan perundang-undangan lebih  memberikan  kepastian  hukum  dalam    status kewarganegaraan  di  Indonesia. Walaupun hukum selalu merespons permasalahan sosial yang  terjadi dalam masyarakat, khususnya terhadap kasus kewarganegaraan ganda Archandra Tahar dan Gloria N. Hamel yang baru saja terjadi, namun bukan berarti hukum langsung mengakomodir permasalahan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Indonesia secara tegas tidak menerapkan status kewarganegaraan ganda di dalam Undang-Undang  Nomor  12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kecuali pada anak  dalam  kondisi tertentu atau yang disebut dengan prinsip Kewarganegaraan
16 Eka Martiana Wulansari, Op.Cit. hlm 9
17 Eka Martiana Wulansari, Op.Cit. hlm 4

## 83
ganda  terbatas.  Yang  dimaksud  dengan  terbatas  disini  adalah  bahwa  terhadap anak-anak hasil kawin campur diberikan batas waktu terakhir sampai berusia 21 tahun  untuk  memilih  salah  satu  kewarganegaraan  yang  dimiliki  yaitu  memilih antara berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing.
2. Wacana penerapan kewarganegaraan ganda memerlukan kajian, pandangan, dan masukan dari pakar. Kalaupun harus ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia harus tetap menganut sistem kewarganegaraan tunggal,
bukan kewarganegaraan ganda, karna
kewarganegaraan  ganda  tidak  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat, disamping itu kewarganegaraan ganda juga lebih banyak berdampak negatif bagi bangsa dan Negara Indonesia
2. Saran
Adapun  saran  yang dapat  penulis sampaikan yakni sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  pengaturan  yang  lengkap  didalam  Undang-Undang  Nomor  12 tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  yang  sesuai  dengan  perkembangan zaman  di  era  globlalisasi  seperti  sekarang  ini  tanpa  harus  merugikan kepentingan Negara Republik Indonesia
2. Sebaiknya  pemerintah  mengkaji  secara  mendalam  terkait  wacana  revisi Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  yang mengakomodir  kewarganegaraan  ganda  karena  kewarganegaraan ganda tidak memberikan kepastian hukum  kepada warga negara
Daftar Pustaka

## A. Buku-Buku
Eka  Martiana Wulansari, Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality)  Dalam  Sistem  Kewarganegaraan  Di  Indonesia ,  Jurnal RechtsVinding  online,  Media Pembinaan Hukum Nasional,  2010
Hadidjojo  dan Soejono, Kewarganegaraan Indonesia , Yogyakarta, Jajasan BP Gajah Mada, 1999.
Harsono, Hukum  Tata  Negara  Perkembangan  Pengarturan  Kewarganegaraan , Yoyakarta, Liberty, 1992
Harris Y. P. Sibuea, Wacana Penerapan Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia, Majalah Info Singkat Hukum,  Vol. VIII, No. 16/II/P3DI/Agustus/2016
Koerniatmanto  Soetoprawiro, Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian Indonesia . Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, 1996
Ramly Hutabarat, Laporan Akhir  Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Dwi Kewarganegaraan, Departemen  Kehakiman  dan  HAM  RI  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2004
Susi Dwi Harijanti, Dwi Kewarganegaraan dan Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia , Disampaikan    dalam    acara    Diskusi   Penyusunan    Konsep

## 84
Naskah        Akademik    dan      RUU      tentang  Kewarganegaraan  Ganda, diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR, Jakarta, 23 Oktober 2014
Situs Internet
Suryana, Indonesia Kewarganegaraan Ganda di akses di http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160817_indonesia_ kewarganegaraan_ganda tanggal 7 November 2016 Jimly Asshiddiqie, Hak Konstitusional Di Indonesia, di akses di http://elsiusaragae.blogspot.com/2010/08/hak-konstitusional-di- indonesia.html,  tanggal 20 Januari  2017 Suryana, Indonesia Kewarganegaraan Ganda di akses di http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160817_indonesia_ kewarganegaraan_ganda tanggal 7 November 2016