p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR

## ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Lidia Pratiwi (1) , Nuraisyiah (2) , Masnawaty S (3)
Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar e-mail: lidiapratiwi54@gmail.com , nuraisyiah@unm.ac.id , masnawaty.s@unm.ac.id
DOI: https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2245

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  the  transparency  and  accountability  of  village  financial management in Ajakkang village, Soppeng Riaja sub-district, Barru district. The variables of this research are transparency and accountability in village financial management which are analyzed  using  indicators  that  have  been  adapted  in  Minister  of  Home  Affairs  regulation number 20 of 2018 concerning village financial management. Respondents in this study were the village head, village secretary, village treasurer, BPD chairman and village community. Data  collection  was  carried  out  using  interview  and  documentation  techniques.  The  data analysis used is qualitative descriptive data analysis. The results of this research indicate that the principle of transparency  in village finances  management in Ajakkang village, Soppeng Riaja subdistrict, Barru district at the reporting stage was not fully achieved because there were indicators that  were  not  realized so that it  was  quite in accourdance with Minister of Home  Affairs  regulation  number  20  of  2018.  Meanwhile,  the  principle  of  accountability  in Ajakkang village, Soppeng Riaja sub-district, Barru district, it is also quite appropriate at the planning,  implementation,  administration  and  accountability  stages  in  Home  Affairs Regulation Number 20 of 2018.
Keywords: Transparency, Accountability of accountability for village Financial management

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Ajakkang  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru.  Variabel penelitian  ini  adalah  transparansi,  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang dianalisis  dengan  menggunakan  indikator  yang  telah  disesuaikan  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Informan  dalam penelitian  ini adalah kepala desa, sekertaris desa,  kepala urusan keuangan selaku bendahara desa, Badan Pengawasan Desa (Ketua BPD) dan masyarakat desa. Pengumpulan data dilakukan dengan  menggunakan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten  Barru  pada  tahap  Pelaporan  tidak  sepenuhnya  tercapai  karena  terdapat  indikator yang tidak terealisasi sehingga cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Ajakkang Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru  juga  cukup  sesuai  pada  tahap  Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban.
Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Jurnal Sains Riset (JSR) p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
1. Pendahuluan
Pada tahun 2014 yang lalu, Presiden Republik  Indonesia  ke  enam  Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Yang  berisi  tentang  aturan  dan kewenangan  yang  diberikan  kepada  desa.
Desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahan serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa.  Sejalan  dengan  itu  Presiden  Joko Widodo  merancang  Sembilan  Agenda Prioritas  atau  yang  disebut  dengan Nawacita yang pada point ketiga disebutkan bahwa  pemerintah  bertekad  membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Pada  sistem  pemerintahan  yang  ada dan  berlaku  pada  saat,  desa  mempunyai wewenang  yang  penting  dalam  membantu pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan pemerintahan,  termasuk  pembangunan. Dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good
Governance), dimana salah satu karakteristik  atau  unsur  utama  dari  Good Governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai bentuk  tanggungjawab  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan      yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban   yang   dilaksanakan secara periodik.
Salah satu upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan didesa  diantaranya  dengan  memberikan stimuli  dalam  bentuk  dana  pembangunan, yang  saat  ini  dikenal  dengan  Dana  Desa (DD).  Dana  desa  yang  bersumber  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara (APBN)  dilaksanakan  sebagai  amanat Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Filosofi  dana  desa  adalah upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat  dan  pemerataan  pembangunan sebagai  komitmen  pemerintah  untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sehingga pembangunan dapat merata sampai tingkat desa. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah membentuk  Undang-Undang  No  6  Tahun 2014 tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa, Undang-Undang inilah yang  menjadi  dasar  penguat  status daerah/desa sebagai lembaga pemerintahan dan diharapkan dapat memajukan masyarakat  untuk  bisa  memberdayakan masyarakat didesa.
Menurut  Permendagri  Nomor  20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ialah semua aktivitas yang mencakup perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan  desa.  Problematika  yang  erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan desa yaitu adanya tindak korupsi, penyelewengan  dan  penyalahgunaan  dana. Maka  dalam  mengelola  keuangan  desa, Pemerintah  Desa  diharapkan  menerapkan prinsip  transparan,  akuntabel,  partisipatif, sesuai  dengan  sistem  akuntansi  keuangan pemerintah.
Keuangan  desa  merupakan  hal  yang paling  penting  dalam  pemerintahan  desa. Peran  besar  dalam  pengelolaan  keuangan desa secara mandiri yang diterima oleh desa harus disertai dengan tanggungjawab yang besar  pula.  Oleh  karenanya,  pemerintah harus  menerapkan  prinsip  akuntabilitas dalam  tata  Kelola  pemerintahannya. Sehingga semua kegiatan dalam penyelenggaan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa  dan  pemangku  kepentingan  lainnya. Selain itu, dalam tata kelola
pemerintahannya  desa  dituntut  pula  untuk menerapkan  prinsip  transparansi  sehingga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan kebebasan  dalam mengakses
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
informasi  tentang  pengelolaan  keuangan desa.
Menurut Sujarweni (2006:45) Transparansi memberikan informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas  pertanggung-  jawaban  pemerintah dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang.
Akuntansi publik adalah prinsip yang menjamin  bahwa  tiap-tiap  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintahan  desa  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  seluruh lapisan  masyarakat  secara  terbuka.  Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi.  Salah  satu  pilar  tata  kelola tersebut adalah akuntabilitas.
Menurut Sujarweni (2006:56) Akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban (accountability)  merupakan  suatu  bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya  sudah  dilaksanakan  sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat  melalui  laporan  tertulis  yang informatif dan transparan.
Transparansi dan
Akuntabilitas menjadi tuntutan yang sangat penting dalam pengelolaan  keuangan  organisasi  nirlaba Menurut  Latrini  dan  Widhiyani  (2017) transparansi  dan  akuntabilitas  memiliki hubungan  yang  sangat  kuat  dan  saling berhubungan satu sama lain.
Desa  Ajakkang  Kecamatan  Soppeng Riaja  Kabupaten  Barru  merupakan  desa yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Pemerintah desa Ajakkang  memiliki  kewajiban  untuk menyajikan  laporan  keuangan  yang  telah ditetapkan atas anggaran dana desa. Namun dalam  hal  penyajian  keuangan  masih mengalami  kendala,  sehingga  masyarakat desa  Ajakkang  secara  umum  tidak
mengetahui  bagaimana  penyajian  laporan keuangan  anggaran  dana  desa  yang  telah dijalankan  oleh  aparatur  desa  sehingga masih  tidak  akuntabilitas.  Pada  tahap perencanaan  penggunaan  anggaran  dana desa  lebih  cenderung  pada  program  yang akan  dilaksanakan  dan  dibuat  oleh  kepala desa  sehingga  pada  saat  musyawarah rencana  pembangunan,  toko  masyarakat yang  hadir  kesanya  hanya  sebatas  untuk mendengar.
Desa Ajakkang adalah salah satu dari 40 desa yang ada di Kabupaten Barru. Pada tahun 2021, berdasarkan dokumen anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa disebutkan  bahwa  besaran  belanja  desa pada  Desa  Ajakkang  adalah  sebesar  Rp. 2.644.962.893,09. Pemberian dana ke desa yang  begitu  besar,  dan  jumlah  pelaporan yang  beragam  menuntut  tanggung  jawab yang  sangat  besar  pula  oleh  aparat pemerintah  desa,  khususnya  di  Desa Ajakkang  Kecamatan  Soppeng  Riaja Kabupaten Barru.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan  topik  “Analisis  Transparansi  dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan
Keuangan  Desa  di  Desa  Ajakkang Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten
Barru.
2. Metode Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian adalah kualitatif karena penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dan menggunakan analisis. Objek penelitian ini adalah Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja  Kabupaten  Barru.  Informan  dalam penelitian  ini  adalah  Desa  Ajakkang Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten Barru  dengan  mengambil  (5)  orang informan  yang  terlibat  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Dimana  informan  yang dimaksud  adalah  Kepala  Desa,  Sekertaris Desa,  Bendahara  Desa,  Ketua  BPD  dan Masyarakat Desa. Adapun Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
penelitian  ini  yaitu  wawancara  dan dokumentasi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif  yang  digunakan  terhadap pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Ajakkang  Kecamatan  Soppeng  Riaja Kabupaten  Barru  dengan  cara  melihat bagaimana  penerapan  akuntabilitas  dan transparansi  Pemerintah  Desa  terhadap Pengelolaan  Keuangan  desa  apakah  sudah sesuai  dengan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi  menurut  Peraturan  Dalam Negeri  No.20  Tahun  2018.  Adapun langkah-langkah  analisis  data  dalam penelitian  ini  yaitu  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  menarik kesimpulan dan verifikasi.
3. Hasil dan Pembahasan
a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 1. Tahap Perencanaan Perencanaan di Desa Ajakkang dimulai dengan pembuatan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan rencana pembangunan jangka pendek atau disebut Rencana Kerja
Pembangunan  Desa  (RKPDesa). RPJM disusun untuk memulai masa jabatan  kepala  desa  terpilih  paling lambat tiga bulan setelah pelantikan dilaksanakan.  Setelah  itu,  program yang  dimuat  dalam  RPJM  Desa periode 2017-2023 kemudian dijabarkan  dalam  RKP  Desa.  RKP Desa berisikan rencana dan rumusan  program  kerja  yang  akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ajakkang  dalam  satu  tahun.  RKP Desa  yang  telah  disusun  menjadi dasar pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ajakkang. Sebelum ditetapkan APBDesa  oleh  pemerintah  desa, maka  terlebih  dahulu  dilakukan Musyawarah Desa yang
dilaksanakan  oleh  Tim  Pengelola Anggaran yang telah dibentuk oleh
Kepala Desa Ajakkang. Berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan  di  Desa  Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten  Barru  menunjukkan bahwa  perencanaan  dana  desa  di
Desa Ajakkang dilaksanakan mulai dengan  sekretaris  desa  menyusun Rancangan  Peraturan  Desa  tentang APBDesa tahun berkenaan, dan ada bukti  fisik  yang  sah  bahwa  telah disampaikan kepada camat. Perencanaan  pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Ajakkang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat dalam forum Musyawarah Desa RKP Desa. 2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan pembiayaan desa  di  Desa  Ajakkang  merupakan proses penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas  desa  pada  Bank  yang  ditunjuk langsung  oleh  Bupati  Kabupaten Barru  yaitu  Bank  Sul-  Sel  Bar.Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran mengenai  bukti  pengeluaran  dan penerimaan kas menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2022.
Pembiayaan meliputi semua penerimaan  yang  perlu  dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima  kembali,  baik  pada  tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.  Dalam  pengelolaan keuangan  desa,  bendahara  desa menggunakan  buku  administrasi keuangan  desa  yaitu  buku  kas umum. Buku kas umum digunakan untuk  mencatat  semua  penerimaan dan  pengeluaran  rutin.  Untuk melampirkan laporan
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
pertanggungjawaban
dalam
realisasi  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  di  Desa  Ajakkang, bendahara  desa  melakukan  rekap dalam buku kas umum dan buku kas pembantu, ini sebagai bukti tertulis realisasi APBDesa.
Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan  bahwa  pelaksanaan pengelolaan  dana  desa  yaitu  kas masuk yang memuat semua pendapatan desa dan arus kas keluar yang  memuat  semua  pengeluaran belanja atas beban APB Desa yaitu dicatat oleh kaur keuangan ke dalam buku  kas  umum.  Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ajakkang  terkait  arus  kas  masuk telah  memuat  semua  pendapatan desa  baik  pendapatan  asli  desa, transfer  serta  pendapatan  lain  dan arus kas keluar telah memuat semua pengeluaran desa. Kaur keuangan di Desa  Ajakkang  telah  mencatat pengeluaran  anggaran  ke  dalam buku kas umum.

## 3. Tahap Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  di Desa  Ajakkang  merupakan  bagian dari  pengelolaan  keuangan  desa terkait proses administrasi pencatatan  kegiatan  keuangan  desa yang  dilakukan  kaur  keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.  Kaur  keuangan mencatat  setiap  penerimaan  dan pengeluaran dalam buku kas umum namun  tidak  ditemukan  bukti konkrit  yang  menjelaskan  bahwa desa  telah  melakukan  tutup  buku setiap  akhir  bulan  secara  tertib. Berdasarkan  hasil  dokumentasi terhadap  dokumen  menunjukkan bahwa kaur keuangan juga
membuat buku pembantu kas umum yang  terdiri  atas  buku  pembantu bank  dan  buku  pembantu  pajak, dimana  buku  pembantu  bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran  melalui  rekening  kas desa  dan  buku  pembantu  pajak merupakan  catatan  penerimaan potongan  pajak  dan  pengeluaran setoran  pajak,  yang  kemudian dilaporkan  oleh  bendahara  desa sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa  melalui  sekretaris  desa  setiap akhir bulan. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun 2018 menyebutkan bahwa penatausahaan  keuangan  dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana  fungsi  kebendaharaan dan  mencatat  setiap  pengeluaran dalam  buku  kas  umum  serta  wajib membuat bukupembantu kas umum yang  terdiri  dari  buku  pembantu bank  dan  buku  pembantu  pajak.
Penatausahaan pengelolaan
keuangan  desa  di  Desa  Ajakkang bagian  dari  pengelolaan  dana  desa terkait  administrasi  pencatatan kegiatan  keuangan  yang  dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana  fungsi  kebendaharaan. Kaur  Keuangan  di  Desa  Ajakkang telah  mencatat  semua  penerimaan dan  pengeluaran  dalam  buku  kas umum  dan  menyiapkan  buku pembantu  bank  serta  pembantu pajak.

## 4. Tahap Pelaporan
Dalam  tahap  pelaporan, kepala  desa  memiliki  kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan  tersebut  bersifat  periodik semesteran dan tahunanyang
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
disampaikan  ke  bupati/walikota. Laporan  semester  pertama  berupa laporan  realisasi  APBDesa  yang disampaikan  paling  lambat  pada bulan  Juli  tahun  berjalan  dan semester  akhir  disampaikan  paling lambat  pada  akhir  bulan  Januari pada tahun berikutnya.
Dalam  hal  ini  pemerintah Desa  Ajakkang  telah  menyusun laporan  realisasi  penggunaan  dana desa  semester pertama  dan  laporan semester  akhir  tahun  yang  dibuat oleh sekretaris desa namun tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa telah disampaikan  ke  bupati/walikota tepat  waktu  karena  pada  saat penelitian,  sekretaris  desa  hanya memberikan  dokumen  yang  baru dicetak pada hari penelitian dengan alasan pemerintah desa lupa tempat penyimpanan arsip dokumen tersebut.
Tahap pelaporan merupakan tahap  yang  harus  dijalankan  oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan  desa  di  mana  tahap  ini merupakan  tahap  yang  paling penting dikarenakan pelaporan akan menjadi syarat dilakukan pencairan dana  desa.  Dalam  pelaksanaannya, pelaporan  terkadang  dilaporkan tanpa melalui pemerintah kecamatan  akan  tetapi  dilaporkan secara  langsung  ke  pemerintah kabupaten kota.
5. Tahap Pertanggungjawaban
Sebagai wujud akuntabilitas yang merupakan asas dari pengelolaan  keuangan  desa,  maka segala bentuk pengeluaran dan desa harus dipertanggungjawabkan dengan  baik.  Pemerintah  desa Ajakkang  dalam  menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat  dengan  pemasangan
baliho  di  depan  kantor  Desa Ajakkang. Namun pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APB  Desa  Ajakkang tidak  mempunyai  bukti  konkrit bahwa  pemerintah  desa  sudah menyampaikan kepada bupati/walikota setiap tahun anggaran atau tidak. Tahap  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun 2018  menyebutkan  bahwa  laporan pertanggungjawaban merupakan bagian  akhir  tahun  anggaran. Laporan  realisasi  APB  Desa diinfromasikan  kepada  masyarakat melalui  media  informasi  yang paling  sedikit  memuat  laporan realisasi  kegiatan,  kegiatan  yang belum  selesai  dan  atau  tidak terlaksana,  sisa  anggaran,  dan alamat
pengaduan.
Pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Ajakkang disampaikan  kepada  masyarakat melalui pemasangan baliho di depan kantor desa.
b. Transparansi  Terhadap  Pengelolaan Keuangan  Desa  Pemerintah  Desa
Ajakkang Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel transparansi
dengan  menggunakan  rumus IKK  yang berpedoman  pada  indikator  yang  telah ditentukan  menurut  Peraturan  Menteri Nomor 20 Tahun 2018, dan kemudian di presentasikan.  Hasil  yang  ditemukan dalam  penelitian  ini  bahwa  pemerintah desa  Ajakkang  dalam  pengelolaan keuangan  desa  mencapai  100%.  Dari hasil  analisis  tersebut  bisa  diketahui bahwa pemerintah desa Ajakkang dalam menerapkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa  sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
2018.  Transparansi  adalah  prinsip keterbukaan  agar  masyarakat  desa mengetahui dan bisa mendapatkan akses informasi  tentang  keuangan  desa.  Asas yang  membuka  diri  terhadap  hak masyarakat untuk memperoleh informasi  yang  benar,  jujur,  dan perbuatan  tentang  penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan  ketentuan  peraturan perundang- undang.
Penerapan  transparansi  di  Desa Ajakkang  dalam  pengelolaan  dana desanya  ada  beberapa  indikator  yang belum  dijalankan  pemerintah  desa Ajakkang  dan  tidak  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20  Tahun  2018,  pencatatan  kas  masuk dan  kas  keluar  yang  dijalankan  belum bisa diliha oleh masyarakat umum terkait pengelolaan  keuangan  desa.  Bentuk transparansi  dalam  pemerintah  desa Ajakkang  terhadap  pengelolaan  dana desanya  yaitu  hanya  dengan  adanya papan informasi spanduk APBDesa yang dipasang  di  samping  kantor  desa Ajakkang.
4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru,  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan  prinsip  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  pada  tahap perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan akuntabel sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20  Tahun  2018.  Sedangkan  pada  tahap pelaporan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  tentang  pengelolaan  keuangan desa.  Dikarenakan  tidak  adanya  bukti ditemukan  yang  mendukung  dari indikator  tersebut  digunakan  sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat
akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di Desa Ajakkang “cukup baik”
berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Neheri Nomor 20 Tahun 2018.
Kedua,  dalam  penerapan  prinsip transparansi  pengelolaan  Keuangan Desa  di  Desa  Ajakkang  berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan keuangan  desa  sudah  terealisasikan dikarenakan  dengan  adanya  papan informasi  melalui  baliho/spansuk  yang telah  dipajang  disamping  kantor  desa Ajakkang.
Berdasarkan informasi-informasi yang  penulis  dapatkan  pada  saat pengumpulan data serta hasil penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan peningkatkan akuntabilitas pengelolaan      keuangan      desa,  maka pemerintah  Desa  Ajakkang  Kecamatan Soppeng  Riaja  Kabuapten  Barru  harus mengelola  keuangan  desa  berdasarkan perundang-undangan yang ditelah ditetapkan.
Untuk  meningkatkan  transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah DesaAjakkang  Kecamatan  Soppeng Riaja Kabupaten Barru perlu melakukan sosialisasi alokasi dan pergunakan dana pertahunnya kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban secara jelas agar dana desa tersebut dapat diketahui kegunaanya,
serta perlu
mensosialisasikan setiap kegiatan- kegiatan  yang  menyangkut  dana  desa melalui  media  seperti  sosial  media  dan website  desa  yang  dapat  diakses langsung  oleh  masyarakat,  karena kondisi  masyarakat  di  desa  Ajakkang saat ini sudah banyak yang menggunakan  media  alat  komunikasi elektronik. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya,  mampu  mengidentifikasi program- program yang telah dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa Ajakkang  Kecamatan  Soppeng  Riaja
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Kabupaten memberikan gambaran spesifik  mengenai  program-program yang  telah  direalisasikan  di  desa.
Terakhir,  indikator  yang  belum  sesuai dari  hasil  pembahasan  yaitu:  Tahap
Pelaporan.
Daftar Pustaka Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan Dana Desa. Skripsi. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis
Islam  Universitas  Islam  Negeri Walisongo Semarang.
Andini,  H.  (2018).  Penetapan  Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi  dalam  Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sinduharjo  Kecamatan  Ngaglik
Kabupaten  Sleman.  Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
Bustam, M. (2021). Analisis Akuntabilitas dan  Transparansi  Pemerintahan Desa  Terhadap  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  Belanja Desa  (APBDesa)  di  Kecamatan Larompong Selatan. Accounting, Transparency,  Village  Budget Management, 1-12.
Cindy,  A.  (2019).  Analisis  Akuntabilitas dan  Transparansi  Pengelolaan Keuangan  Desa  di  Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Skripsi Universitas Islam Riau PekanBaru. Febriani,  H.  (2016).  Analisis  Transparansi dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Desa  di  Kecamatan Wanasaba  Kabupaten  Lombok Timur. Jurnal Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha.
Garung,  C.  &  Ga,  L.  (2020).  Pengaruh Akuntabilitas  Dan  Transparansi Terhadap  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  Dalam Pencapaian  Good  Governance pada  Desa  Manulea,  Kecamatan Sasitamean,  Kabupaten  Malaka. Jurnal  Akuntansi:  Transparansi dan Akuntabilitas, Vol. 8, 19-27.
Ghozali  dan  Yanti.  (2018).  Analisis
Transparansi  dan  Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa pada  Tiga  Desa  di  Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Studi pada Desa Gunung Jati, Desa Kuripan, dan  Desa  Sukaraja).  Jurnal Akuntansi.  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Miftahuddin.  (2018).  Akuntabilitas  dan Transparansi  Pemerintah  Desa Terhadap  Pengelolaan  Dana
Desa  di  Desa  Panggungharjo Kecamatan  Sewon  Kabupaten Bantul. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Iznillah, M, Hasan, A, & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Desa  di  Kecamatan Bengkalis. Jurnal Akuntansi, Vol 7, 30-41. Jannah,  F.,  &  Ardiansyah,  E.  (2020). Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa (Studi Kasus Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa). Journal of Accounting, Finance and Auditing, Vol. 2, 119-124.
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Kartika,  &  Atmadja,  A.  (2022).  Analisis Transparansi  dan  Akuntabilitas Dalam  Pengelolaan  Keuangan Peturunan  Krama  Desa  Pada
Upacara Sabha Malunin Di Desa Bali Aga (Studi Kasus Pada Desa Pakraman  Pedawa).  JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan  Ganesha,  Vol:  13, 378-389. Muh Ridwan, Samsinar Anwar, Mukhammad Idrus.  (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Maccini Baji Kecamatan Batang
Kabupaten Jeneponto.JIA (Jurnal Ilmu  Akuntansi)  Universitas Negeri Makassar.
Ngakil,  I.,  &  Kaukab,  M.  (2020). Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  di
Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting  and  Technology (JEMATech), Vol. 3, 92-107.
Oktafiani, L, & Susanti, E. (2022). Analisis
Transparansi  dan  Akuntabilitas Dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa  Pada  Pemerintahan  Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, 24-34. Rinjani,  S.  (2020).  Analisis  Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa di  Desa  Wakan  Lombok  Timur.
Jurnal  Humanitas.  Universitas Hamzanwadi.
Risya,  U.  (2017).  Pengaruh  Transparansi dan  Akuntabilitas  Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Desa.
Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Ekonomi (Jurnal  Akuntansi,  Pajak  dan Manajemen) ISSN 2088-6969.
Rusrina,  R.  (2021).  Pengaruh  Nilai-Nilai Transparansi  dan  Akuntabilitas terhadap  Pengelolaan  Keuangan Sektor  Publik  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan. Pinisi Journal of  Art,  Humanity  &  Social
Studies, 1-9.
Siti,  R.  (2020).  Analisis  Transparansi  dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.
Sujarweni,  V.  (2015).  Akuntansi  Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa). (Mona, Ed.). Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Baru Press.
Temalagi,  S.,  &  Silooy,  R.  (2022). Akuntabilitas,  Transparansi  dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana  Desa  Untuk  Mewujudkan Good  Governance  pada  Desa  di Kecamatan  Pulau-Pulau  Aru
Kabupaten Kepulauan Aru. Accunting  Research  Unit  ARU Jounal ), Vol. 3, 39-53. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang  Desa  (UU  RI  No  6 Tahun 2014) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan
Desa
Wida, S. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Desa- Desa Kecamatan
p- ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR
Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Widyanti,  A.  (2017).  Akuntabilitas  dan Transparansi Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Sumberejo dan Desa Kandadung di Kecamatan Wanongan Kabupaten  Pasuruan.  Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Yuliastuti, V, Hartono, A., & Wijayanti, l. (2022).  Pengaruh  Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana  Desa.  Bussman  Journal:
Indonesia  Journal  of  Business and  Management,  Vol.  2,  502- 518.
Yusuf,  F,  Ali,  Y.,  &  Bouti,  S.  (2021).
Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Desa  Ombulo  Tango Kecamatan Tolangohula. Journal
Syariah  and  Accounting  Public, Vol. 4, 77-88.