## PENYITAAN ASSET TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA SERTA PERAMPASAN TANPA PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEBAGAI UPAYA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM
Irsyad Zamhier Tuahuns
Program Magister Hukum Pidana Universitas padjadjaran Jl. Banda No. 42 Bandung, Indonesia Email: Irsyad19002@mail.unpad.ac.id
Naskah Diterima: 09-11-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: ……………………………….
How to cite:
Tuahuns, Irsyad Zamhier., (2021). “Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 208-218

## Abstrak
Model civil forfeiture yang di terapkan di Negara Indonesia, karena civil forfeiture dasarnya mengunakan  pembalikan  beban  terhadap  pembuktian  serta  dapat  juga  untuk  melakukan penyitaan  yang  secara  cepat  dengan  adanya  dugaan  aseet  suatu  tindak  pidana.  Dalam civil forfeiture dalam  hal  gugatan  di  alamatkan  terhadap  asset  bukan  kepada  palaku  kejahatan tindak  pidana  korupsi  sehinga  para  tersangka  maupun  terdakwa  dalam  hal  mengenai  asset tetap  dapat  di  ambil  meski  para  tersangka  dan  terdakwa  telah  meninggal  dunia  atau  belum adanya proses melalui peradilan pidana. Ketentuan metode inilah maka di sebut sebagai non- conviction based asset forfeiture atau NCB sebgai perampasan asset tindak pidana kejahatan tipikor tanpa pemidanaan.
Kata Kunci : Perampasan asset tanpa pemidanaan

## Abstract
The  model  of  civil  plunder  which is  applied in  the   Indonesian  state  because  civil  forfeiture basically uses the reversal of the burden of proof and can also be used to quickly confiscate an  alleged  asset  with  a  criminal  act.  In  civil  forfeiture  thr  law  suit    is  directed  against assets,not  against  the  prepetrators  of  a  criminal  oct  of  corruption,  so  that  the  suspects  and defendants in the case of assets can be taken even thought the suspects and defendants have passed  away  or  there  has  been  no  process  throught  criminal  justice.  The  provisions  of  this method  are  referred  to  as  non-crime  based  asset  forfeiture  or  NCB  as  the  confiscation  of assets for the criminal act of corruption without punishment.
Keywords : Confiscation of assets without convition.

## PENDAHULUAN
Menurut  Eman  Suparman  tentang  korupsi  bahwa  korupsi  dapat  terjadi  di  mana  saja bahkan tidak di kalangan biokrasi pemerintahan atau dalam lingkung peradilan yang di sebut judicial  corruption, korupsi  dapat  terjadi  di  luar  dari  biokrat  pemerintahan  seperti  dalam partai  politik,lembaga  swasta,perusahaan  dan  sebagainya  (Eman  Suparman.  h.  211).  Komisi pemberantasan  korupsi  (KPK).  Indonesia  corruption  watch  atau  (ICW)  adanya  penilaian bahwa dalam penenganan kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum menurun

## Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
pada tahun 2019 ICW mencatat bedasarkan hasil pengamatan ada 271 kasus korupsi dengan jumal tersangka sekitar 580 tersangka dan jumlah kerugian mencapai Rp 8,04 triliun.
Mengenai  tindak  pidana  korupsi  serta  penegakan  hukum  yang  lemah  masyarakat internasional, bahwa kerugian Negara menjadi tidak stabilnya perekonomian pemabangunan. Dengan  lahirnya  UNCAC  atau United  Nations  Convention  Againt  of  Corruption ,  ketentuan yang  di  tuangkan  dalam  pasal  51  UNCAC  pada  tahun  2003  bahwa  mengenai  tindak  pidana korupsi perlu adanya perampasan asset dari suatu hasil kejahatan tanpa suatu pemidanaan.
Perampasan asset serta tanpa pemidanaan pidana Non Convenction Based (NCB) adalah merupakan bagian dari common law system tetapi dapat di terapkan di dalam civil law system mengenai  asset  tindak  pidana  korupsi.  Pasal  54  ayat  1  hurf  c  UNCAC  2003  mendorong berbagai  dari  negara  pihak  seperti common  law  system untuk  dapat  memberi  suatu pertimbangan  hukum  dalam  hal  pengembalian  asset  korupsi  dari  tindak  pidana  kejahatan tanpa melalui proses pidana atau peniadaan pidana dengan dasar bahwa pelaku tindak pidana telah meninggal (Muhammad Yusuf, 2013, h. 107-110).
Perampasan asset dari tindak pidana dan menghapusan suatu pemidanaan pidana telah di atur sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia  yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo . Undang-Undang No 20 Tahun 2001 pasal 38 ayat 5,pasal 38 ayat 6 serta pasal 38 B ayat 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Dalam persoalan mengenai ketentuan aturan yang belum  secara  langsung  mengenai  regulasi  terhadap  pelaku/tersangka  yang  melarikan  diri, tersangka atau terdakwa mengalami ganguan cara berfikir atau gila sehingga tidak terdapatnya ahli waris sebagai gugatan perdata yang pada prinsipnya adanya kebocoran keuangan Negara tetapi tidak di posiskan sebagai sita pidana dalam tindak pidana kejahatan korupsi.
Di  dalam  hal  pengaturan  yang  belum  memadai  sehinga  dapat  mempengaruhi  kestabilan hukum  dan  mempengaruhi  keuangan  Negara  yang  tidak  dapat  di  selamatakan  akibatnya kerugian  yang  sangat  besar  bagi  Negara.  Maka  perlu  adanya  suatu  kompilasi  hukum mengenai  pelaku  tindak  pidana  korupsi  prinsipnya  penyitaan  asset  keuangan  Negara  tindak pidana dari suatu tindak pidana koruspi tanpa suatu pemidanaan.
Kemudian  dengan  adanya  pendekatan  HAM  serta  pelaksanaanya  NCB asset  forfeiture juga  di  angap  sebgai  permasalahan  di  dalam  penerapanya,  mengenai  hak  milik  yang  pada prinsipnya  sangat  betentangan  dengan  asas  praduga  tidak  bersalah  ( presumption  of innoncence )  serta  mengenai  hak  dari  pada  terdakwa  yang  akan  memberi  suatu  keterangan yang  dapat  merugikan  terhadap  dirinya  atau  individual  di  saat  persidangan  ( non-self incrimination ). Terminologi HAM, ialah harta kepemilikan sebagai hak dasar bagi seseorang yang  tidak  dapat  di  kenakan  pidana  karena  indikasi  memiliki  harta  dan  benda  dalam memintanya untuk dapat menjelaskan di depan persidangan bahwa harta yang di miliki adalah harta yang di miliki berdasarka cara yang sah.
Kekhawatiran  itu  di  bantah  oleh  banyak  kalangan  bahwa  penyimpanan  terhadap  asas praduga  tidak  bersalah  mengenai  suatu  perkara  NCB asset  forfeiture tidak  ada  pertentangan atau  perselisihan  dengan  adanya  prinsip  dari  rule  of  law,  asalkan  dalam  prinsip  penerapan harus  bersandar  kepada  kasus  tertentu  atau  di  sebut  sebagai  “ in  particular  case ”.  Harbert  L Packer mengemukakan konsep terhadap praduga tidak bersalah itu adalah konteks yang patut adanya  indikasi  bersalah  serta  meminta  agar  dapat  membuktukan  secra  sah  tentang
kepemilikan  hartanya  yang  tidak  wajar  di  dapatkan  dengan  cara  yang  sah  sesuai  dengan ketentuan aseet yang illegal.
Adanya  beberapa  pendapat  yang  berkaitan  dengan  NCB  yaitu  asset  forfeiture  dengan HAM  juga  salah  satu  persoalan  yang  mendasar  terhadap  mekanisme  dari  NCB  atau  asset forfeiture  yang  wajib  di  atur  di  dalam  ketentuan  perundang-undangan.  Meski  demikian mengenai  ketiadaan  defenisi  yang  jelas  tentang  keterkaitan tentang  hal  demikian. Penerapan NCB  sebenarnya  telah  telah  selaras  dengan  bebrapa  konvensi  dalam  hukum  internasional yang  telah  di  ratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia,  seperti  konvensi  internasional  serta pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  terorisme  yang  di  atur  dalam  ketentuan  Undang- undang  No  6  Tahun  2006  dan  UNCAC  yang  telah  di  ratifikasi  melalui  ketentuan  Undang- Undang  No  7  Tahun  2006  yang  telah  memenuhi  dari  standart recommendations  financial action  task  force (FATF)  on  money  laundering  yang  pada  prinsipnya  penting  untuk  rezim terhadap perampasan asset tanpa suatu pemidanaan itu sendiri.
Terdapat  3  runag  lingkup  yang  wajib  di  penuhi  dalam  perampasan  asset  tanpa pemidanaan mengenai tindak pidana korupsi.
1. Tidak  mempunyai  bukti  untuk  dapat  membuktikan  unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi (Putusan bebas tidak dapat menghalangi upaya terhadap gugatan perdata) ketentuan pasal 32 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Tersangka meninggal dunia maka gugatan di tersukan kepada ahli warinsya ketentuan pasal 33 Tipikor
2. Terdakwa  meninggal  seterusnya  gugatan  di  teruskan  ke  ahli  warisnya  ketentuan  aturan pasal 33 UU Tipikor
3. Terdakwa  meninggal  dunis  sebelum  adanya  suatu  putusan  dari  pengadilan,  maka  selaku penuntut  umum  berdasarkan  dengan  ketentuan  alat  bukti  yang  ada  di  mintakan  untuk majelis  hakim  agar  mengenai  harta  serta  kekayaanya  yang  teridikasi  dalam  kasus  tindak pidana korupsi di rampat atau disita oleh Negara ketentuan di atur dalam perampasan yaitu pasal  79  UU  No  8  Tahun  2010  tentang  pecegahan  serta  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.
Praktik mengenai permasalahan dalam perampasan terhadap asset tindak pidana korupsi tanpa  suatu  pemidanaan  dalam  NCB asset  forfeiture di  Negara  Indonesia  dan  Negara  luar masih  tergolong  hal  yang  baru,  seperi  kasus  tindak  pidana  korupsi,  kasus  narkotika  meski begitu dalam persoalanya dan hal yang baru dalam penindakanya ada beberapa kasus pidana tentang  pencucian  uang  juga  sering  di  temukan  dalam  proses  persidangan  di  Indonesia, mengenai  putusan  NCB  asset  forfeiture  yang  ada  di  indonesia  maupun  Negara  luar mempunyai beberapa kesamaan serta perbedangan dari karakteristiknya. Mengenai perbedaan terlihat  mengenai  budaya  huku,social  masyarakat  dan  politik  pemerintah  yang  dapat mempengaruhi  terhadap  praktik  dari  NCB  asset  forfeiture  di  lingkup  suatu  Negara. Kesamaanya  terletak  pada  pengejaran  asset  Negara  yang  di  ambil  oleh  para  pelaku  tindak pidana.
NCB  serta  pertentangan  dengan illicit  enrichment dan unexplained  wealth ,  terminologi tersebut  sering  menjadi  kesalah  pahaman.  Ada  beberapa  contoh  yaitu  kebenyakan  terdakwa kehilangan  banyak  dana  akibat  mempertahankan  asset  yang  sudah  tersita  dengan  ketentuan pembuktian  terbalik.  Bahkan  ada  beberapa  kasus  Vincent  Costello  Case  di  Negara  amerika, petugas  keamanan  yaitu  kepolisian  menyita  uang  yang  di  bawah  terdakwa  hanya  persoalan
baju  terdakwa  bau  dari  ganja.  Besaran  dari  uang  yang  di  sitakan  sangat  besar  dari  dugaan tindaka pidananya.
Penerapan  NCB  atau  asset  forfeiture  sangat  di  perlukan  karena  kenyataanya  dalam praktik  lapangan  mengenai  penyitaan  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  lakukan  dengan cara-cara  yang  tertutup.  Praktik  NCB  asset  forfeiture  di  Negara  Indonesia  akan  dapat mengahasilkanya  suatu  kepastian  hukum  dan  mengenai  document  akan  di  publis  secara trancparancy,  serta  ada  kejalasan  mengenai  dat  factual  hukum  serta  dapat  mendukung  dari putusan pengadilan NCB asset forfeiture :
1. Fakta  hukum  serta  spesifikasi  asset    serta  lokasi  agar  transparancya  (nominal,rekening bank)
2. Peraturan yang relevan serta jenis dari tindak pidananya (mislanya dalam ketentuan NCB)
3. Procedural umum (yaitu beban pembuktian serta pihak yang keberatan terhdap putusan)
4. Persyaratan terhadap pemberitahuan, kepada pihak ke tiga dan keterangan apakah penuntut hadir
5. Implementasi hukum berdasarkan fakta
6. Korelasi asset pidana dengan dugaan tindak pidana yang diindikasi adanya tindak pidana, atau di hukum berdasarkan dengan adanya pelanggaran.

## METODE PENELITIAN
Penyusuanan  jurnal  ini  tentang  perampasan  asset  tanpa  pemidanaan  dalam  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  dasar  dalam  penelitian  ini  mengunakan  yuridis  normatif  selanjutnya penulis mengambil dari berbagai referensi sumber sekunder maupun primer yaitu:
1. Peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  perampasan  asset  tanpa pemidanaan
2. kasus  yang  di  tetapkan  nerdasrkan  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  di  Negara Indonesia
3. Pendapat serta para ahli hukum
Berlandaskan terhadap aturan nasional serta ketentuan internasional yang terkait dengan adanya  perampasan  asset  tindak  pidana  serta  peniadaan  pemidanaan  dengan  upaya  mengisi kekosongan hukum itu sendiri.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Perampasan  Aset  tanpa  pemidanaan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sesuai ketentuan dalam Undang-Undang
Tanpa  pemidanaan  terhadap  perampasan  asset  tindak  pidana  kejahatan  yang  di  muat dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001.  Aturan  tersebut  telah  di  atur  dalam  ketentuan  tehadap  perampasan  asset  tanpa pemidanaan  pidana  pada  prinsipnya  kedudukan  dalam  peniadaan  pidana  bergantung  kepada Hakim    dengan  maksud  mengabulkan  atas  gugatan  prosecutor  atau  jaksa  melalui  gugatan perdata  kepada  institusi  yang  menjadi  pihak  di  rugikan,  yaitu  tidak  mempunyai  suatu pembuktian yang begitu cukup untuk membuktikan melalui proses pidana, tetapi dalam kasus tersebut  Negara  telah  nyata  di  rugikan  dari  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  dan  kaitanya bahwa tersangka telah meninggal dunia pada awal penyidikan. Setelah adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap di ketahui bahwa tersangka yang meninggal masi mempunyai

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
asset yaitu harta dan benda yang di miliki sah dari terpidana di duga maupun patut di dugah yang belum terakomodir dalam penyitaan atau perampasan oleh Negara.
Penyidikan  terhadap  tersangka  yang  telah  meniggal  perlu  di  berhentikan  dalam pemeriksaanya maka berkas dari tersangka di serahkan kepada jaksa sebagai prosecutor atau pengacara  Negara  untuk  di  lakukanya  gugatan  keperdataan  yang  akan  di  serahkan  kepada lembaga atau instansi yang menjadi objek di rugikan. Mengenai hal yang di maksud tersangka yang  telah  meninggal  dunia  pada  saat  pemeriksaan  maka  penuntut  umum  menyerahkan salinan atau berkas acara sidang untuk melakukan gugatan kepada ahli warisnya.  Dalam hal putusan  kepada  tersangka  yang  berkekuatan  hukum  tetap  tetapi    putusan  tersebut  di identifikasi  tersangka  masi  memiliki  asset  dari  tindak  pidana  koruspi  maka  Negara  sebagai objek yang di rugikan dapat mengajukan perampasan asset melalui gugatan perdata.
Flecter  N.  Baldwin,Jr  NCB  sangat  signifikan  untuk  dapatkan  di  terapkan  di  Negara Indonesia berdasrkan civil forfeiture mengunakan pembuktian terbalik dapat melakukan suatu penyitaan  dengan  cepat  setelah  adanya  dugaan  tindak  pidana  kejahatan  dengan  asset  dari tindak  pidana.  Dalam  proses  gugatan  tersebut  di  alamatkan  kepada  tersangka  atau  terdakwa sekalipun  tersangka  atau  terdakwa  telah  meninggal  atau  belum  dapat  di  proses  dengan ketentuan hukum (Sudarto, 2017, h. 111).
Gugatan perampasan asset secara khususnya yang di ajukan dalam persolan putusan yaitu yang  telah  memiliki  kekutan  hukum  tetap  setelah  putusan  tersebut  terdapat  asset  yang  yang belum di rampas oleh Negara maka ada ketentuan sesuai pasal 38 b ayat ayat 2 maka gugatan perdata  dari  Negara  menitik  beratkan  kepada  harta  dan  benda  yang  dimiliki  oleh  terpidana yang  baru  terungkap  setelah  beralngsungnya  pemeriksaan  di  pengadilan,  mengenai  harta benda  yang  di  miliki  berasal  dari  suatu  tindak  pidana  korupsi  dan  hakim  belum mempergunakan  wewenangnya  dalam  permapasan  harta  dan  benda  yang  di  miliki  terpidana tersebut.
Beberapa  aturan  tindak  pidana  korupsi  yang  belum  terdapat  dalam  regulasi  Mahkama Agung  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  permohonan  serta  penaganan  harta  benda  kekayaan dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  atau  ketentuan  pidana  lainya.  Pasal  1  Perma  tersebut hanya  di  berlakukan  terhadap  ketentuan  permohonan  mengenai  harta  dan  kekayaan  yang  di ajukan  oleh  penyidik  sebagai  hal  atau  patut  di  sangka  atau  di  duga  bahwa  pelaku  tindak pidana  di  temukan.  Peraturan  Mahkamah  Agung  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2013 sebagai berikut:
Peraturan  dapat  berlaku  kepada  permohonan  serta  penanganan  harta  kekayaan  yang  di ajukan  oleh  penyidik  atau  jabatan  yang  di  berikan  kewenangan  oleh  Negara  untuk  penyidik hal yang di duga sebagai pelaku tindak pidana koruspi yang di atur sesuai ketentuan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  pencegahan  terhadap  pemberantasan  tindak  pidana pencucian uang.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang petunjuk dalam perkara tindak pidana dalam hal tersebut termuat mengenai tata cara dalam melakukan penyelesaian Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  027/A/JA/10/2014  yaitu pedoman  serta  pemulihan  asset  dari  tindak  pidana  setelah  terbitnya  Peraturan  Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2013. Dalam ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai:
1. Pelaku melarikan diri
2. Sakit permanen
3. Tidak diketahui letak keberadaanya tersangka
4. Telah meninggal dunia
5. Atau terdakwanya terlepas daru tuntutan hukum
Aset  perampasan  mengenai  perkaranya  seorang  terdakwa  tidak  dapat  di  sidangkan  atau terputus  sebagai  pihak  yang  bersalah  oleh  suatu  putusan  pengadilan  yang  di  maksud  adalah berkekuatan  hukum  tetap  setelah  putusan  tersebut  hasil  dari  penyelidikan  di  dapati  adanya asset  dari  tindak  pidana  maka  dapat  di  lakukan  oleh  Negara  yaitu  melalui  prosecutor  untuk melakukan  gugatan  secara  keperdataan  untuk  kepentingan  Negara  dalam  perampasan  asset dari tindak pidana tersebut.
Kasus hendra rahardja dalam konsep kasus ini adalah NCB asset forfeiture meski tidak di sampaikan secara khusus tetapi prinsip dari in absentia di gunakan pada kasus hendra rahrja walau  dalam  kasus  tersebut  terdapat  pertentangan  dengan  HAM  tetapi  hinga  akhir  sampai peninjauan  kembali  atau  (PK)  melalui  Mahkama  agung,  hakim  yang  menangani  perkara tersebut  bahwa penyitaan asset in absentia tetap di benarkan menurut putusan di pengadilan tinggi Jakarta.
Singkat kasus:
Dalam amar putusan terhadap perkara perdata atas nama hendra rahardja bahwa dapat di ketahui  majelis  hakim  menerima  dengan  cara  sesuai  proses  hukum  yaitu  penyidikan  yang terdapat  secara  in  absentia.  Berita  acara  dalam  hasil  penyidikan  berupa  in  absentia  dan prosesnya  menghadirkan  tersangka  dan  para  terdakwa  yang  secara  sah  menurut  ketentuan hukum.  Kemudian  pengadilan  Jakarta  sependapat  dengan  pengadilan  negeri  Jakarta  selatan bahwa  terdakwa  terdapat  kesalahan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  atau  Tipikor  dan memandang  sah  terhadap  terdakwa  diperiksa  serta  di  adilili  tanpa  kehadiran  dari  pada tersangka maupun terdakwa dalam proses persidangan. PN Jakarta tidak sependapatan dengan pemgunaan in abstenia dalam amar putusan pengadilan negeri Jakarta selatan dengan di ganti dengan frasa “tanpa hadirnya terdakwa” bahwa dalam perkembanganya istila dari in absentia di di sebutkan dalam produk legislasi tetapi di pakai dalam istila tidak hadir setlah dipanggil secra ketentuan hukum sah atau patut. Maka dalam makna tersebut menurut ketentuan dalam kedua  istila  tersebut  pemaknaan  yang  berbeda  tetapi  dengan  maksud  tujuan  yang  sama (Muhammad Yusuf, 2013, h. 131)
Perampasan  aset  dari  tindak  pidana  korupsi  serta  peniadaan  pemidanaan  dalam pemeberantasan tipikor untuk mencegah kekosongan hukum di Indonesia.
Undang-Undang Indonesia secara khusus telah mengatur mengenai perampasan asset dari pada  tindak  pidana  korupsi  dalam  hal  perampasan  asset  dari  tindak  pidana  hanya  di  atur  di dalam pasal 38 ayat (5), pasal 38 ayat (6) dan pasal 38 b ayat (2) mengenai Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor    20  Tahun  2001.  Ada  bebrapa  yang mempunyai beberapa permasalahan yang belum di atur dalam regulasi yaitu sebagai berikut:
1. Tersangka yang melarikan diri
2. Tersangka menjadi gila
3. Tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak di temukan Subjek  dalam  perampasan  asset  terhadap  pemidanaan  atau non-conviction  forfeiture NCB) asset forfeiture . Para pihak yang termasuk di dalam kepentingan dapat memiliki suatu
potensi  atas  dari  harta  atau  benda  dari  suatu  tindak  pidana  tersebut.  Para  pihak  yang menguasasi adalah keluarga, ahli waris atau pihak kreditur atau pihak yang di mohonkan yang mempunyai  kepentingan  dalam  hal  asset  tersebut  untuk  di  sita,  sehinga  dalam  proses penyitaan    atau  perampasan  kepada  pihak  yang  bertangunggungjawab  atas  harta  tersebut. Selain  itu  di  sampaikan  ke  pihak  masyarakat  luas  dengan  tindakan  NCB  agar  hal  yang  di maksudkan serta pihak ahli waris yang berkepentingan dapat mengajukan upaya perlawanan.
Permasalahan  hukum  yang  telah  di  jelaskan  di  atas  menjadi  suatu  hal  yang  kompliks dalam  ketentuan  serta  regulasi  yang  belum  di  atur  sehinga  tidak  dapat  di  selesaikan permasalahan  melalui  jalur  pidana,  pada  prinsipnya  proses  pidana  adalah  suatu  proses  in persona atau yang sesunguhnya melekat pada diri dari pelaku itu sendiri (Eva Achjani zulfa, 2020, h. 23). Kekosongan hukum adalah permasalahan terhadap perampasan asset dari suatu tindak pidana kejahatan, perampasan asset melalui hukum perdata perlu di reformulasikan ke dalam  aturan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001.  Seperti  dalam  hal  asset  dari  tersangka  tindak  pidana  yang  telah  meninggal  dunia  dan tidak  di  temuinya  ahli  waris  dari  pada  tersangka  atau  terdakwa  yang  di  sebut  sebagai  asset yang tidak bertuan yang di tujukan untuk jaksa atau prosecutor dalam mengajukan gugatan ke pengadilan sebgai asset penyitaan oleh Negara.
Penelusuran asset tanpa pemidanann dengan cara sesuai dengan NCB itu sendiri adalah:
1. Penelusuran asset
2. Pemblokiran penyitaan asset
3. Perampasan aseet
4. Permohonan perampasan asset
5. Prosedur pemanggilan
6. Pihak yang berwenang untuk mengadili
7. Berita acara prmrtiksaan di siding pengadilan
8. Proses pembuktian serta putusan pengadilan
9. Pengelolaan asset rampasan
10. Mekanisme pengelolaan
11. Ganti kerugian atau di sebut sebagai kompensasi
12. Memberikan perlindungan terhadap pihak ke 3 sesaui ketentuan hukum
13. Hubungankerjasama dalam internasional
Di dalam hal mengenai permasalahan dari hukum itu sendiri dalam pengemabalian atau perampasan asset secara perdata dalam ketentuan maka  seperti yang penulis jelaskan di atas bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri,tersangka menjadi gila,dan tidak ditemukanya ahli  waris  atau  ahli  waris  tersebut  tidak  diketemukan  sebagai  gugatan  keperdataan  dalam konteks  bahwa  Negara  mengalami  kerugian.  Kaitanya  dengan  ketentuan  dari  hukum  itu sendiri bahwa bukan hanya menitik beratkan kepada proses hukum hinga pemidanaan tetapi lebih bertujuan untuk dapat mengembalikan asset Negara yang di korupsi dan penyelamatan asset  Negara  dapat  di  tempuh  berdasarkan  ketentuan  pidana  serta  adminstrasi  dan keperdataan.
Non  covention  based sesuai  dengan  ketentuanya  tidak  selalu  bergantung  kepada  proses suatu peradilan tetapi dalam upaya pengajuan in rem dapat di lakukan tanpa menunggu dari suatu    proses  pidana  sehinga  pihak  yang  di  rugikan  objeknya  adalah  pemerintah mengalami
kerugian  dapat  mengajukan  inrem  dengan  ketentuan  bahwa  apabila  di  temukanya  suatu keadaan atau indikasi dari asset dari kekayaan yang di indikasi mencurigakan.
Mengenai putusan seorang hakim dalam hal gugatan inrem tidak menitikberetkan kepada putusan pidana melainkan sah atau tidaknya asset seseorang dan bukan sebagai bersalah atau tidaknya  tersangka  atau  terdakwa  dalam  melakukan  suatu  tindak  pidana  kejahatan  yaitu korupsi.
Ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku  di  indoneisa  yaitu  perampasan  asset  yang prinsipnya  merupakan  rangkaian  atau  bagian  dari  suatu  pidana  tambahan  seperti  asset rampasan tertentu dari suatu hasil tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan pasal 10 KUHP hal ini berlaku secara umum bagi suatu tindak pidana yang terjadi sesuai ranah hukum pidana di  Negara  Indonesia.  Dalam  hal  untuk  merugikan  terpidana  yang  terdapat  suatu  putusan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan tindak pidana koprupsi sehingga tidak mendaptkan hasil dari hasil tindak pidananya.
Asset dari perempasan tindak pidana kejahatan hanya berlandaskan pada ketentuan pokok yaitu  terdakwa  atau  tersangka  telah  terbukti  secara  sah  bersalah  atas  tindaknya  dalam melakukan  suatu  tindak  kejahatan  yaitu  tindak  pidana  korupsi  maka  dengan  putusan pengadilan asset hasil kejahatan dapat di rampas oleh Negara untuk di lakukan tindakan yang lain agar  barang  atau  asset  tersebut  dapat  di  sita  semestinya  untuk  mengembalikan  kerugian negara dengan cara di lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku (Marfuatul Latifa 2015 hlm 22)
Ketentuan  UNCAC  2003  dengan  ketentuan  dari  perampasan  asset  dari  pelaku  tindak pidana  yang  di  atur  dalam  pasala  54  huruf  c  “ Consider  taking  such  measures  as  may  be necessary  to  allow  confiscation  of  such  property  without  a  criminal  conviction  in  case  in which  the  offender  cannot  be  prosecuted  by  reason  of  death,  flight  or  absence  or  in  other appropriate cases ”.
Dalam hal mengenai kekosongan hukum seperti yang di tulis di atas di jelaskan sebagai istilah kasus-kasus yang di atur dalam pasal 54 huruf c UNCAC Tahun 2003, dalam hal untuk mengantisipasi  terhadap  kekosongan  hukum    dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan suatu reformulasi terhadap pasal 54 huruf c UNCAC Tahun 2003. Mengenai hal tersebut dalam gugatan dalam konteks asset  harus  wajib  di  ajukan  secara  terpisah  dan  tidak  terpegantung  pada  konteks  peradilan pidana  saja.  Wajib  dalam  konteks  pradilan  pidana  dan  perdata  melalui  gugatan  inrem  tidak secara  khusus  beragantung  pada  proses  peradilan  pidana  dalam  hal  perampasan asset  tindak pidana kejahatan.
Non convection based /asset forfeiture selalu mejadi persoalan dengan asas presumptionn of innocence principles atau asas praduga tak bersalah di atur dalam ketentuan:
1. Pasal 11 ayat 1 Declaration Universal of Human Rights: seseorang  yang di tuntut atau di sangka  dalam  melakukan  suatu  pelangaran  hukum  di  angap  tidak  di  nyatakan  sebagai seseorang yang bersalah, sampai pembuktianya di dalam pengadilan.
2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHP  butir  3  c  setiap  orang  yang  di tangkap  atau  di  periksa,di  tahan  wajib  tidak  di  angap  sebagai  pihak  yang  tidak  bersalah sampai adanya putusan pengadilan.

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
Persoalan  dengan  asas  presumptionn of  innocence  principles atau  asas  praduga  tak bersalah  maka  penulis  mengemukakan  mengenai  perampasan  asset  jaminan  dari  indikasi penyitaan  tindak  pidana  kejahatan  tidak  bergantung  terhadap  tidak  atau  salahnya  seorang terdakwa.  Selnjutnya  perampasan  asset  tanpa  pemidanaan  melangar  terhadap  property  right terhadap warga Negara? Menurut ketentuan yang di cantumkan dalam pasal 29 ayat 2 dalam Declaration Universal of Human Rights adalah pengaturan terhadap hak-hak serta kebebasan setiap individu dan setiap orang tunduk terhadap pembatasan-pemabatasan yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan dengan tujuan sebagai penghormatan terhadap hak-hak orang lain yang sesuai dengan syarat  beserta ketentuan yang adil.
Bagaimanakah  dengan  korupsi  itu  sendiri?  Korupsi  merupakan  suatu  tindakan  pidana yang merusak tatanan demokrasi serta merugikan sektor ekonomi dan infrastruktur, perbuatan tindak  korupsi  merupakan  suatu  hal  yang  merugikan  bagi  Negara  khusunya  Indonesia  serta merugikan kepentingan masyarakat secara umumnya (Baharudin lopa dan Moh Yamin, 1987, h.  6)  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  berhubungan  dengan  perbuatan  yang  mengambil sesuatu  hak  yang  bukan  kepunyaan  hak  sendiri.  Pengembalian  asset  dari  pelaku  merupakan suatu  hak  tiap  warga  Negara  yang  di  ambil  pelaku  untuk  kekeyaanya  secara  pribadi  yang tidak  sah  dan  khususnya  dapat  merusak  instrument  pemerintah  dan  masyarakat  pada umumnya.
Pasal  28  G  ayat  1  terhadap  perlindunagan  konstitusi    dalam  ketentuan  Undang-Undang dasar 1945 atas harta kekayaan atau (property) yang berada dalam penguasaan warga Negara dalam  penguasaan  asset  yang  secara  sah  menurut  hukum  positif  di  Indonesia.  Mengenai perlindungan  terhadap  konstitusi  Negara  terhadap  penguasaan  asset  dari  tindak  pidana kejahatan  secara  tidak  sah  maka  perampasan  asset  tindak  pidana  kejahatan  tanpa  di  dasari dalam  peniadaan  pemidanaan  bukan  berarti  suatu  pelangaran property  right terhadap  warga Negara. Mengenai NCB dalam ketentuan komnas hak azasi manusia pada tahun 1986 di eropa bahwa  penyitaan  asset  dari  tindak  pidana  kejahatan  korupsi  tidak  termasuk  sebagai  suatu pelangaran propert  right tidak  melangar  ketentuan  ham  karena  ketentuanya  masih  tetap konsisten  terhadap  asas  paraduga  tak  bersalah  atas  dari  dasar  harta  dan  benda  selama mengenai  perampasan  asset  tersebut  dapat  di  banding  susuai  dengan  upaya  hukum  di pengadilan secara objektif  (Luhut M.p. Pangribuan, 2016, h. 59).

## Perampasan  asset  tanpa  pemidanaan  sebagai  upaya  pemberian  keadilan  bagi  pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
Perampasan  asset  tanpa  pemidanaan  serta  menjaminya  suatu  keadilan  bagi  para  pelaku tindak pidana korupsi adalah hal yang substantive yang tidak berdasarkan secara fromil dalam memeberi keadilan pada masyarakat. Konsep keadilan itu sendiri adalah abstrak dan subjektif sesuai  dengan  individual  dari  masyarakat  itu  sendiri  (Achmad  Ali,  2012,  h.  223).  Kerugian yang di alami oleh Negara akibat dari adanya tindak pidana korupsi yang koruptif merupakan ketidak  adilan  bagi  Negara  jika  para  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  atau  korupsi mengemabalikan  uang  hasil  tindak  pidananya.  Jika  Negara  merampas  suatu  asset  kejahatan yang  mana  tidak  termasuk  dalam  tindak  pidana  maka  suatu  ketidak  adilan  bagi  Negara  dan jika  keberadaan  asset-aset  yang  tidak  sah  berada  pada  penguasaan  oleh  pihak  ke  tiga  dan Negara membiarkan itu adalah suatu hal yang di anggap tidak mencerminkan dari pada rasa keadilan.
Teori balance  probabilitiy  principles dalam  keseimbangan  atau  penyesuaian  Negara tidaklah melakukan sesuatu dengan apa yang di inginkanya saja dalam hal perampasan asset pelaku  tindak  pidana  kejahatan  atau  dalam  konteks  pihak  ke  ketiga  beretikah  buruk  dengan tujuan perampasan asset terhadap palaku kajahatan tanpa pemidanaan adalah suatu keadilan. Prinsip  perampasan  asset  hanya  berdasarkan  apabila  harus  adanya  proses  pembuktian  di dalam pengadilan yang mana asset yang di perkirakan adalah asset illegal dari pelaku tindak pidana  kejahatan.  Maka  selaku  pemilik  asset  yang  di  indikasi  kepunyaan  asset  illegal  harus membuktikan  secara  hukum  bahwa  assetnya  bukanlah  suatu  asset  dari  tindak  pidana kejahatan dalam tindak pidana korupsi.
Jika  terdapat  asset  yang  tidak  dapat  di  buktikan  secara  hukum  oleh  para  pelaku  tindak kejahatan korupsi ataupun dari pihak ke 3 maka di sebut sebagai asset tercemar. Dalam kaitan asset  yang  tidak  bertuan  dan  asset  tercemar  maka  wajib  untuk  di  rampas  oleh  Negara. Selanjutnya adalah asset yang tercemar yang pada dasarnya sebagai asset jaminan pada pihak terkait  seperti  bank  atau  pihak  lainya  berdasarkan  dengan  ketentuan  yaitu  grosse  atau  akta, setelah  prosedur  perampasan  telah  di  jalankan  maka  sesuai  ketentuan  Negara  wajib  untuk melakukan  terhadap  pemenuhan  prestasi  atau  yang  di  dasari  dengan  jumlah  hutang  para pelaku tindak pidana antara pihak bank dan pihak yang termasuk di dalamnya.
Menurut  Ramelan  NCB  asset  forfeiture  adalah  pengambilaihan  suatu  asset  melalui gugatan  serta  konsepnya  di  dasarkan  pada  “traint  doctrine”  yaitu  suatu  tindak  kejahatan pidana  yang  di  anggap  sebgai  “traint”.  Konsep  NCB  asset  forfeiture  sangat  menpunyai perbedaan  dengan  hubungan  gugatan  perdata  menganai  hal  serta  tujuan  yang  sama  yaitu menyita. Selain dari pada itu NCB asset forfeiture juga mengunakan suatu sitem yang di sebut pembuktian  terbalik  di  aman  pemilik  asset  harus  membuktikan  secara  sah  bahwa  assetnya merupakah legal dan sah.
Tantangan  serta  perampasan  asset  tanpa  pemidanaan  yang  di  hadapi  pemerinta  melalui non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture di Negara Indonesia) yaitu:
1. Perampasan asset tindak pidana kejahatn mengunakan in rem (perampasan perdata) sangat efektif tetapi dalam proses penegakan hukum hanya dapat menuntut pelaku tindak pidana melalui cara pidana (Grenberg, 2009).
2. NCB  asset  forfeiture  dalam  penegakan  hukum  pidana  dalam  pengadopsian  kenyataanya proses peradilan perdata lebih mengedepankan suatu kebenaran formil daripada kebenaran materil
3. Konsep  terhadap  perampasan  melalui  UNCAC  persoalan  terhadap  penyembunyian  asset tindak pidana kejahatan tersebut maka mengenai perkara perampasan asset in rem dapat di masukan dalam pengadilan tindak pidana korupsi.
Melalui  adanya  pendekatan  HAM  dalam  pelaksanaanterhadap  perampasan  asset  tanpa pemidanaan  atau  non-conviction  based  asset  forfeiture  NCB  menimbulkan  tentan implementasi  terhadap  hak  milik  karena  dalam  penetuan  tersebut  bertantangan  dengan  asas praduga  tidak  bersalah  atau  presumption  of  innocence)  Theodore  S.  Greenberg  mengenai kodisi  di  lapangan  terdapat  permasalahan  HAM  dengan  adanya  penerapan  NCB  asset forfeiture (Theodore S. Grenberg, 2009, h. 21) di antaraya adalah:
1. Pelangaran  mengenai  asas  ne  bis  in  idem  atau  doble  jeopardy  ketentuan  pasal  76  ayat  1 KUHP
2. Melangar Hak yang di miliki secara pribadi Ketentuan dalam hukum di Indonesia pasal 28 H ayat 4 UUD 1945
Di  dalam  penerapan  serta  perampasan  asset  tanpa  melalui  suatu  tuntutan  pidana  sangat betentangan dengan HAM dalam ketentuan pasal 28 H ayat 4 UUD 1945. Maka  pentingnya dalam  penegakan  serta  tujuan  dalam  perampasan  asset  dari  tindak  pidana  kejahatan  tidak menyalahi  dari  pada  prinsip  konstitusional.  Maka  yang  menjadi  acuan  adalah  jaksa  sebagai prosecutor atau pengacara Negara   yaitu  harus memiliki dugaan  yang kuat mengenai pelaku atau  tersangka  di  indikasi  mempunyai  asset  yang  tidak  sewajarnya.  Jika  penuntut  umum mecurigai tanpa pembuktian maka melangar prinsip dari pada konstitusional.
UNCAC  perampasan  asset  pelaku  kejahatan  melalui  jalur  pidana  serta  jalun  perdata  di bagi dalam 4 bagian yaitu:
1. Melalui menitik beratkan kepada lokasi penyimpanan asset tindak pidana kejahatan
2. Perampasan asset seusia ketetuam ban 1 pasal 2 huruf  UNCAC yaitu melarang mengirim, mentransfer sesuai penetapan pengadilan
3. UNCAC di artikan sebagai pencabutan asset kekayaan seseorang selamanya sesuai dengan ketentuan otoritas terkait
4. Penyerahan hasil sitaan kepada obej yang di rugikan yaitu pemerintah.
Dasar  hukum  pemeberlakuan  asset  tanpa  suatu  pemidanaan  menurut  buku  dari  world bank  tahun  2009  bahwa  asset  forfeiture  dapat  memiliki  unsur  kesamaan  selain  itu  yuridiksi yang di terapkan dalam civil law adalah hukum pidana sedangan terbalik dalam cammon law system mungunakan  hukum  perdata  yang  bersifat  luas  tetapi  memiliki  sumber  yang  sama penerapan NCB atau asset forfeiture pada faktanya dapat menyesuaikan dengan suatu sistem di suatu Negara.
Hukum Indonesia terhadap perampasan asset merupakan suatu bagian tambahan terhadap pidana  berupa  rampasan  harta  atau  benda  yang  berdasarkan  dengan  adanya  tindak  pidana yang  dapat  di  lakukan  sesuai  prosedur  hukum  yaitu  putusan  pengadilan  yang  memiliki kekuatan  hukum  tetap  ketentuan  dasar  dalam  pasal  39  KUHP  yang  mengatur  tentang ketentuanyan adalah:
1. Benda tagihan tersangka seluruh atau hanya sebagian
2. Harta benda yang di gunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana kejahatan
3. Benda yang dasarnya menghalangi atau di pergunakan untuk memperhambat
4. Benda yang di khususkan dalam melancarkan tindak pidana kejahatan
5. Benda yang memiliki keterkaitan Pasal 39 KUHP membatasi benda-benda yang dapat di sitakan
1. Benda yang mempunyai keterkaitan
2. Benda tidak terkait dalam tindakan pidana
3. Peristiwa pidana yang tidak dapat di sita oleh otoritas kewenangan yaitu penyidik
4. Penyidik dapat menyita benda yang terdapat keterkaitan untuk proses pencarian bukti.

## KESIMPULAN
Mengenai perampasan asset dari tindak pidana kejahatan atau tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan  ( non  convection  based ).  Dalam  ketentuan  yang  memuat  dari  pasal  54  hurf  c UNCAC  Tahun  2003  atas  keadaan  belum  di  temukanya  keadaan  tersangka  yang  melarikan diri,  tersangka  terdakwa  menjadi  gila.  Tidak  di  temukan  ahli  waris  untuk  upaya  gugatan
melalui perdata yang pada prinsipnya Negara telah mengalami kerugian akibata tindak pidana kejahatan.  Mengenai  hal  asset  tersebut  tidak  di  sertakan  pada  ketentuan  sitra  pidana  sesuai dengan  di  adopsinya  dalam  ketentuan  perundang-undangan  tindak  pidana  korupsi  dalam ketentuanya  Undang-Undang  No  31  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  No  20  Tahun  2001. Mengenai pengadopsian serta konsep perampasan asset tanpa pemidanaan ( convection based ). Dalam  ketentuan  terhadap  undang-undang  tipikor  yaitu  tindak  pidana  korupsi  merupakan suatu  kontribusi  serta  solusi  terhadap  pemberian  perlindungan  hukum  serta  menjaminya keadilan  dari  Negara  untuk  memperoleh  asset  tindak  pidana  kejahatan  yang  di  miliki  oelh terdakwa secara illegal.

## SARAN
Penggunaan  sistem  perdata  dalam  menangani  perkara  tindak  pidana  merupakan  suatu keputusan  yang  pragmatis  dari  kalangan  masyarakat  internasional  UNCAC  untuk penangulanggan  tindak  pidana  kejahatan,  khususnya  korupsi.  NCB  asset  forfeiture  dalam putusanya  hingga  kini  belum  adanya  keterkaitan  dengan  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi, maka  perlu  adanya  upaya  penerapan  sistem  NCB  atau  asset  forfeiture  dalam  pengusustan terkait kasus korupsi dalam upaya menstabilkan sistem keuangan suatu Negara dengan cepat akibat dari tindak pidana korupsi yang semakin merajalela, penguatan penegakan hukum dan prinsip terhadap perampasan asset yang transparansi dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Zulfa, Eva Achajani. (2010). Gugurnya Hak menuntut . Bogor: Gahalia Indonesia
Ali,  Achmad.  (2012). Menguak  terhadap  Teori  hukum  legal  theory  dan  toeri  peradilan (Judicial  prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
MS,  Bentino  Asdhie  Kodiyat  dan  Eza  Ista  Maulida  Sinaga.(2019).  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga NegaraMmelalui konstitusional Complaint. De Lega Lata Jurnal Ilmu Fakultas Hukum Umsu.4 (2). 160- 174.
Lopa, Bahariddin & Moh. Yamin. (1987). Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang- Undang  No.3  Tahun  1971)  Berikut  Pembahasan  Serta  Penerapanya  Dalam  Praktek. Bandung: PT. Alumni.
Lubis, Mhd.Teguh Syuhada. (2019). Pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada pada pihak ke tiga dalam penanganan perkara perdata. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 4(1). 42-53.
Moh,  Mahfud  MD,  dkk.  (2013), Dekonstruksi  dan  Gerakan  Pemikiran  Hukum  Progresif. Yogyakarta: Thafa Media.
Marfuatul  Latifa.  (2015).  Urgensi  Pembentuakn  Undag-Undang  Perampasan  Aset  Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. Jurnal Negara Hukum,Vol,6,No 1 .
M.P,  Pangribuan  Luhut.  (2016). Hukum  Pidana  Khusus  Tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi , Pencucian  Uang,  Korupsi  dan  Kerjasama  Internasional  serta  Pengembalian  Aseet. Depok: Pustaka Kemang.
Ramadhani, Rahmat. (2017). Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Setipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 2 (1). 225-270.
Suparman  Eman,  Agustus  2014.  Korupsi  Yudisial  (Judicial  Corruption)  dan  KKN  di Indonesia Padjadjaran. Jurnal Hukum,Vol 1,No 2 .
Yusuf,  Muhammad.  (2013). Merampas  Aset  Koruptor  Solusi  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia . Jakarata: Kompas.
United Nations Covention Againts Of Corruption 2003
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan  Mahkama  Agung  Nomor  1  Thaun  2013  Tentang  tata  cara  Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.