## KEDUDUKAN KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI BUDEL PAILIT YANG BERIMPLIKASI PADA PELAPORAN SECARA PIDANA SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Ridwan Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Profesi  kurator  mudah  dikriminalisasi  saat  menjalankan  profesinya  terkait masalah kepengurusan harta budel pailit. Kasus yang menimpa Kurator Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho adalah contohya.
Permasalahan  penelitian  ini  tentang  bagaimana  kedudukan  kurator  dalam melakukan eksekusi budel pailit yang berimplikasi pada pelaporan secara pidana dan permasalahan serta solusi yang dihadapi kurator dalam melakukan eksekusi budel  pailit  yang  berimplikasi  pada  pelaporan  secara  pidana  menurut  UU Kepailitan  dan  PKPU.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode penelitian yuridis normatif. Penelitian  ini  merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data meliputi  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumentasi  yang  kemudian  dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  kedudukan  kurator  dalam melakukan  eksekusi  budel  pailit  dapat  berimplikasi  pada  pelaporan  secara pidana  jika  dalam  menjalankan  tugasnya  kurator  terbukti  tidak  independen  dan mempunyai  benturan  kepentingan  dengan  debitor  atau  kreditor.  Ketentuan  ini diatur  dalam  Pasal  225  ayat  (2)  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Permasalahan  yang dihadapi  karena    Pasal  15  ayat  (3)  dan  Pasal  234  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan PKPU tidak menjelaskan mengenai perbuatan tidak independen apa yang dapat menyebabkan  seorang  kurator  dipidana.  Sebagai  solusinya,  UU  Kepailitan  dan PKPU  perlu  menentukan  kriteria  tolak  ukur  independensi  kurator.  Kesimpulan penelitian ini, sebagai profesi hukum yang independen, kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit selain terikat pada kode etik profesi kurator juga terikat  pada  KUHP.  Artinya,  KUHP  tetap  dapat  diberlakukan  sepanjang  kurator tersebut  memenuhi  unsur-unsur  dalam  tindak  pidana  yang  diduga  dilakukannya menurut KUHP.
Kata Kunci: kurator, eksekusi, pelaporan pidana

## ABSTRACT
The  curator  profession  is  easily  criminalized  when  carrying  out  his profession  related  to  bankruptcy  issues.  The  case  that  happened  to  Curator named Iskandar Zulkarnaen and Ali Sumali Nugroho was an example.
The  problem  of  this  research  is  how  the  position  of  the  curator  in executing bankruptcy has implications for criminal reporting and the problems and  solutions  faced  by  the  curator  in  executing  bankruptcy  that  have implications  for  criminal  reporting  according  to  the  Bankruptcy  and  PKPU Laws. The approach method used was a normative juridical research method. This  research  is  a  descriptive  analytical  study.  The  type  of  data  used  was secondary  data.  Data  collection  methods  include  literature  studies  and documentation studies which were analyzed qualitatively.
Based on the results of the research and discussion, the position of the curator in executing bankruptcy can have implications  for criminal reporting if in carrying out its duties the curator is proven not to be independent and has a conflict  of  interest  with  the  debtor  or  creditor.  This  provision  is  regulated  in Article  225  paragraph  (2)  Bankruptcy  and  PKPU  Laws.  The  problems  is Article 15 paragraph (3) and Article  234 paragraph (1)  of the Bankruptcy Act and  PKPU  do  not  explain  the  non-independent  actions  that  can  cause  a curator to be convicted. As a solution, the Bankruptcy Law and PKPU need to determine  the  benchmark  criteria  for  the  independence  of  the  curator. Conclusion of this study is, as an independent legal profession, the position of the curator in executing bankruptcy is not only bound by the code of ethics of the curator profession but also bound to the Criminal Code.  This  means that the Criminal Procedure Code can still be applied as long as the curator fulfills the elements in a criminal act allegedly according to the Criminal Code.
Keywords: curator, execution, criminal reporting

## I.  PENDAHULUAN
Secara kasat mata, tugas dan tanggung  jawab  kurator  sangatlah berat. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit  akan  menjadi  tugas  berat bagi  kurator  jika  tidak  didukung dengan kemampuan individual dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung jawabnya.
Meskipun  UU  Kepailitan  dan PKPU,  sudah  mengatur  dengan jelas  bagaimana  kewenangan  dan tugas  serta  tanggung  jawab  dari kurator, namun dalam kenyataannya melaksanakan tugas  sebagai  kurator  tidaklah sesederhana  yang  digambarkan dalam undang-undang. Hambatan- hambatan  yang  sering  dihadapi, diantaranya seperti:
a.  Tidak  diizinkan  oleh  debitor pailit atau dihalang-halangi untuk  memasuki  kantor  atau tempat kediamannya serta diancam  oleh  debitor  atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan  secara  pidana  telah memasuki  pekarangan  secara melawan  hukum  (Pasal  167 KUHP); b.  Dilaporkan  oleh  debitur  ke polisi  atas  dasar  memasukan keterangan palsu karena menolak  tagihan  kreditor  yang menurut  debitor merupakan kreditornya (Pasal 263 KUHP); c.  Dilaporkan  oleh  debitor  ke polisi karena melakukan pencemaran  nama  baik  atas pengumuman  kepailitan  yang dilakukan oleh kurator;
d.  Dilaporkan  oleh  debitor  ke polisi  atas  dasar  penggelapan karena telah melakukan
penjualan  harta  pailit  tanpa persetujuannya. 1 Berdasarkan contoh hambatan  yang  dihadapi  oleh kurator  tersebut,  diketahui  bahwa ternyata  kurator  dalam  melakukan eksekusi budel pailit dapat berimplikasi pada adanya pelaporan  secara  pidana  terhadap dirinya.  Kasus  yang  menimpa Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho adalah contohya.
Iskandar  Zulkarnaen  dan  Ali Sumali  Nugroho  adalah  kurator dari  PT.  Kymco  Lippo  Motor Indonesia  yang  dilaporkan  oleh salah  satu  kreditor  konkurennya yaitu PT. Metropolitan Tirta Perdana, dengan dugaan melakukan tindak pidana memalsukan  keterangan  palsu  ke dalam  akta  otentik  yaitu  akta  jual beli  harta  pailit. 2 Padahal  dalam pelaksanaan tugasnya, kurator telah  bertindak  sesuai  dengan  UU
Kepailitan dan PKPU yang menjadi dasar kewenangannya. Dalam  sidang  perkara  di Pengadilan Negeri Bekasi, penuntut umum mendakwa Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho dengan Pasal 266 ayat  (1)  KUHP  Jo.  Pasal  55  ayat (1)  ke  (1)  KUHP.  Dua  kurator  ini didakwa telah bekerjasama memberikan  keterangan  palsu  ke dalam akta otentik, yaitu
1 Freisy  Maria  Kukus,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Profesi  Kurator  Dalam Perkara Kepailitan”, Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, halaman 148.
2 ”Dilaporkan  ke  Polisi,  Eks  Kurator
Kymco  Minta  Perlindungan  AKPI”,  ( Online ), 29 Januari 2014, (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52 e871a8ae562/dilaporkan-ke-polisi--eks- kurator-kymco-minta-perlindungan-akpi, diakses tanggal 1 Mei 2018).
menyatakan sebidang tanah SHGB  Nomor  351  tidak  dalam sengketa yang dicantumkan dalam Akta  Jual  Beli  Nomor  No.01/2012. Padahal,  tanah  tersebut  dalam sengketa  dan  menurut  penuntut umum,  tindakan  kurator  yang menjual  sebidang  tanah  beserta bangunan  dalam  suatu  sengketa adalah  merupakan  tindak  pidana, sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  266  ayat  (1) KUHP  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP. 3 Berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Bekasi dalam amar putusannya menyatakan  Terdakwa  Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho,  tidak  terbukti  secara  sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan, oleh karenanya
Terdakwa  harus  dibebaskan  dari seluruh  dakwaan  Penuntut  Umum Pasal  266  ayat  (1)  KUHP  jo  Pasal 55  ayat  (1)  ke-1  KUHP. 4 Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan  para  kurator  menjual tanah dan bangunan tersebut telah memenuhi  ketentuan  hukum  yang berlaku. Untuk itu, Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho  demi  hukum  tidak  dapat dipersalahkan saat mereka melaksanakan  tugasnya  sebagai kurator.
Kasus lain yang serupa dialami oleh Kurator Jandri Onasis
3 Mahkamah  Agung,  ”Putusan  No.  1539 K/Pid/2014”,  ( Online ),  16  Maret  2015,  (http:// putusan.  mahkamahagung.  go.id/  putusan/ downloadpdf/
bb69b14ca 0425a
5a45391bb810086452/  ,  diakses  tanggal  1 Mei 2018), halaman 7-8.
4 Ibid ., halaman 9.
Siadari,  yang  dilaporkan  oleh  PT. Surabaya  Agung  Industri  Pulp  & Kertas  dengan  dugaan  melakukan tindak  pidana  turut  serta  membuat dan  mempergunakan  surat  palsu.
Dalam sidang perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jandri  Onasis  Siadari  didakwa melakukan  tindak  pidana  turut serta membuat dan mempergunakan surat palsu,
sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat  (1)  ke-1  KUHP. 5 Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam amar Putusannya Nomor 939/Pid.B/2014/PN. Sby,tanggal  23  Oktober  2014, menyatakan Terdakwa Jandri Onasis Siadari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana yang  didakwakan,  oleh  karenanya Terdakwa  harus  dibebaskan  dan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan,  kedudukan,  harkat serta martabatnya. 6
Berdasarkan  uraian  kasus beberapa  kurator  yang  tersangkut hukum  pidana  tersebut  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  ternyata profesi kurator mudah dikriminalisasi  saat  menjalankan profesinya terkait masalah kepengurusan  harta  budel  pailit. Kurator seringkali harus
5 Mahkamah  Agung,  “Putusan  No.  231 K/Pid/2015”,  ( Online ),  4  Juni  2015,  (https:// putusan. mahkamahagung.go.id/ putusan /downloadpdf/def1cb6211ab3 cdcd67c7df3 daf23a0c/pdf,  diakses  tanggal  1  Mei  2018), halaman 15.
6 Ibid ., halaman 16-17
berhadapan dengan kasus hukum, termasuk  tarik  menarik  dengan polisi saat melakukan sita terhadap budel pailit.
Dalam  prinsip equality  before the law memang tidak ada satupun individu yang kebal hukum, apapun profesinya ataupun jabatannya. Namun, yang membahayakan apabila terjadi bentuk-bentuk upaya “kriminalisasi” profesi yang disebabkan ketidakpahaman aparat penegak hukum, khususnya polisi,  kejaksaan  terhadap  tugas dan kewenangan profesi kurator.
Terkait  adanya  pengalaman empirik  terhadap  hambatan  dan risiko  profesi  kurator  tersebut, maka diperlukan penelitian tentang kedudukan kurator dalam melakukan  eksekusi  budel  pailit yang  berimplikasi  pada  pelaporan secara  pidana.  Pertanyaan  yang relevan  diajukan  disini  adalah bagaimana sesungguhnya kedudukan kurator dalam melakukan  eksekusi  budel  pailit yang  berimplikasi  pada  pelaporan secara pidana menurut UU Kepailitan  dan  PKPU.  Apakah kurator  dalam  perkara  kepailitan semata-mata hanya melaksanakan amanat  undang-undang,  dimana menurut Pasal 50 KUHP disebutkan  bahwa  “barang  siapa melakukan perbuatan untuk
melaksanakan  ketentuan  undang- undang tidak dipidana”.
Pertanyaan  lain,  apakah  UU Kepailitan dan PKPU yang menjadi dasar kewenangan kurator selama ini  sudah  cukup  mengatur  profesi kurator saat menjalankan
profesinya  yang  berimplikasi  pada pelaporan secara pidana. Idealnya, untuk menjamin kedudukan kurator
dalam  melakukan  eksekusi  budel pailit,  maka  antara  UU  Kepailitan dan  KUHP  harus  dijadikan  dasar pertimbangan Hakim dalam menghadapi  perkara  pelaporan kurator secara  pidana.  Untuk menjawab masalah itulah penelitian ini dilakukan.

## II.  PERUMUSAN MASALAH
Berpijak  dari  latar  belakang penelitian sebagaimana telah diuraikan  di  atas,  dalam  penelitian ini pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dirumuskan sebagai berikut: 1.  Bagaimana  kedudukan  kurator dalam melakukan eksekusi budel  pailit  yang  berimplikasi pada  pelaporan  secara  pidana menurut  Undang-Undang  No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2.  Bagaimana  permasalahan  dan solusi  yang  dihadapi  kurator dalam melakukan eksekusi budel  pailit  yang  berimplikasi pada  pelaporan  secara  pidana menurut  Undang-Undang  No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

## III.  PEMBAHASAN
A. Kedudukan  Kurator  Dalam
Melakukan  Eksekusi  Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Menurut  Undang-Undang  No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kaitannya dengan permasalahan  pertama  dalam penelitian  ini,  yaitu  tentang
bagaimana  kedudukan  kurator dalam melakukan eksekusi budel  pailit  yang  berimplikasi pada  pelaporan  secara  pidana menurut  UU  Kepailitan  dan PKPU, peneliti akan menguraikan  perkara  pidana atas  eksekusi  budel  pailit  yang dilakukan oleh Kurator Iskandar Zulkarnaen  dan  Ali  Sumali Nugroho  sebagaimana  dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1539 K/Pid/2014. Iskandar  Zulkarnaen  dan Ali  Sumali  Nugroho  adalah kurator  dari  PT.  Kymco  Lippo Motor Indonesia yang dilaporkan  oleh  salah  satu kreditor  konkurennya  yaitu  PT. Metropolitan Tirta Perdana, dengan dugaan melakukan tindak pidana memalsukan keterangan  palsu  ke  dalam akta  otentik  yaitu  akta  jual  beli harta  pailit. 7 Dalam  sidang perkara  di  Pengadilan  Negeri Bekasi,  Jaksa/Penuntut  Umum mendakwa Iskandar Zulkarnaen  dan  Ali  Sumali Nugroho  dengan  Pasal  266
ayat  (1)  KUHP  Jo.  Pasal  55 ayat (1) ke (1) KUHP.
Iskandar  Zulkarnaen  dan Ali  Sumali  Nugroho  didakwa telah bekerjasama  memberikan keterangan  palsu  ke  dalam akta  otentik,  yaitu  menyatakan sebidang  tanah  SHGB  No.351/ Sukaresmi tidak dalam sengketa  yang  dicantumkan dalam  Akta  Jual  Beli  Nomor 01/2012 (untuk selanjutnya disingkat AJB No.01/2012),
tanggal 16 Januari 2012.
7 ”Dilaporkan  ke  Polisi,  Eks  Kurator Kymco Minta Perlindungan AKPI”, op.cit .
Padahal,  tanah  tersebut  dalam sengketa dan menurut Jaksa/Penuntut Umum, tindakan  kurator  yang  menjual sebidang tanah beserta bangunan dalam suatu sengketa  adalah  merupakan tindak  pidana,  sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana dalam  Pasal  266  ayat  (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP. Berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri  Bekasi  dalam  amar putusannya menyatakan Terdakwa  Iskandar  Zulkarnaen dan  Ali  Sumali  Nugroho,  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan,  oleh  karenanya
Terdakwa  harus  dibebaskan dari  seluruh  dakwaan  Jaksa/ Penuntut Umum Pasal 266 ayat (1)  KUHP  jo  Pasal  55  ayat  (1) ke-1  KUHP.  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  tindakan para kurator menjual tanah dan bangunan tersebut telah memenuhi  ketentuan  hukum yang  berlaku,  oelh  sebab  itu
Iskandar  Zulkarnaen  dan  Ali Sumali  Nugroho  demi  hukum tidak  dapat  dipersalahkan  saat mereka melaksanakan tugasnya sebagai kurator. Dasar pertimbangan hukum  dari  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tentang  tidak  terbuktinya  unsur pasal  dakwaan  sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut  Umum  adalah karena Terdakwa dalam menjual  budel  pailit  berupa
tanah  dan  bangunan  SHGB No.351/Sukaresmi sebagaimana AJB No.01/ 2012 tanggal 16 Januari 2012, didasarkan atas perintah undang-undang. Selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi  Nomor  :  188/Pid.B/ 2014/PN.Bks tersebut, Jaksa/Penuntut  Umum  pada Kejaksaan Negeri Cikarang mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 25 Juli 2014. Terhadap kasasi  yang  diajukan  oleh Jaksa/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat bahwa  alasan  kasasi  Penuntut Umum  tidak  dapat  dibenarkan karena judex  facti tidak  salah menerapkan hukum dalam mengadili para terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi  yang  menyatakan  para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh menempatkan keterangan  palsu  ke  dalam suatu  akta  otentik  tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan  oleh  akta  itu”  dan karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.  Tidak  terdapat  cukup bukti  bahwa  para  terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu  ke  dalam  suatu  akta otentik  tentang  suatu  kejadian yang kebenarannya harus
dinyatakan  akta  tersebut  tidak terpenuhi  dari  perbuatan  para terdakwa.
Perbuatan  para  terdakwa selaku  Tim  Kurator  PT.  Kymco Lippo  Motor  Indonesia  (dalam pailit)  menjual  budel  pailit  yang ada, khususnya SHGB No.351/Sukaresmi telah dilindungi oleh ketentuan hukum  yang  berlaku,  yaitu
Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (2)
UU  tentang  Kepailitan  dan
PKPU. Jika ketentuan Pasal 29 dan  Pasal  31  ayat  (2)  tersebut dihubungkan dengan
keterangan  yang  dibuat  oleh para terdakwa, diketahui bahwa dalam  menjual  SHGB  No.351/
Sukaresmi  tanah  tersebut  tidak dalam  sengketa,  sehingga  PT.
Metropolitan Tirta Perdana selaku penggugat yang menggugat debitur yang perkaranya dalam upaya hukum  kasasi,  maka  seluruh rangkaian perkara perdata yang  sedang  berjalan  menjadi hapus.
Di  samping  itu,  perbuatan para  terdakwa  juga  dalam rangka  melaksanakan  Putusan Pengadilan No.25/Pailit/ 2010/PN.Jkt.Pst dan Penetapan No.25/Pailit/ 2010/PN.Niaga  Jkt  Pst  tentang Pengangkatan  Sita  Jaminan SHGB  No.351/  Sukaresmi  dan Pencoretan  dari  Daftar  Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi serta Penetapan No.25/ Pailit/2010/PN.Niaga  Jkt  Pst tentang  Pemberian  ijin  kepada Kurator  untuk  menjual  budel pailit  PT.  Kymco  Lippo  Motor Indonesia (dalam pailit). Melaksanakan putusan dan
penetapan  pengadilan  berarti sama  dengan  melaksanakan perintah  undang-undang  dalam
Pasal  50  KUHP.  Berdasarkan pertimbangannya tersebut, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Selanjutnya oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut  Umum  terhadap  para terdakwa  ditolak,  maka  para terdakwa tetap dibebaskan,
dan  biaya  perkara  dibebankan kepada Negara.
Perkara  Kurator  Iskandar Zulkarnaen  dan  Ali  Sumali Nugroho  yang  dikaji  dalam penelitian ini sebenarnya berawal dari perkara kepailitan, namun pada akhirnya memasuki ranah perkara pidana. Adanya perkara pidana yang menimpa Kurator Iskandar  Zulkarnaen  dan  Ali Sumali  Nugroho  tersebut  di atas, sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung  No.  1539  K/Pid/2014, memberikan gambaran ternyata  hukum  pidana  ada dimana-mana, termasuk hukum kepailitanpun  tidak  bebas  dari hukum pidana. Kenyataan- kenyataan  ini  pada  akhirnya kembali mempertanyakan tentang  eksistensi  kedudukan kurator  dalam  UU  Kepailitan dan  PKPU.  Dengan  kata  lain,
bagaimana  kedudukan  kurator dalam melakukan eksekusi budel  pailit  yang  berimplikasi pada  pelaporan  secara  pidana sebagaimana  yang  menimpa Kurator  Iskandar  Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho.
Menurut  UU  Kepailitan dan  PKPU,  meskipun  ditunjuk
oleh  pengadilan,  kurator  tetap diusulkan  oleh  pemohon  pailit.
Namun dalam bertugas, kurator tidak bertindak untuk kepentingan pemohon pailit melainkan  untuk  kepentingan budel  pailit.  Intinya,  kurator tidak melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditor  pemohon  pailit,  tetapi harus adil juga terhadap debitor.  Dalam  konteks  ini, maka kedudukan kurator dalam melaksanakan  tugasnya  harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan  dengan  debitor atau kreditor. Menurut Pasal 15 ayat (3) UU  Kepailitan  dan  PKPU, disebutkan bahwa dalam menjalankan  tugasnya  tersebut kurator harus independen dengan tidak mempunyai benturan  kepentingan  dengan debitor  atau  kreditor.  Dalam penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)
UU  Kepailitan  dan  PKPU, dikatakan bahwa yang dimaksud  dengan  “independen dan  tidak  mempunyai  benturan kepentingan” adalah kelangsungan keberadaan kurator  tidak  tergantung  pada debitur atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan  ekonomis  yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditor.
Ketentuan  Pasal  15  ayat (3)  UU  Kepailitan  dan  PKPU tersebut  sama  dengan  bunyi ketentuan  Pasal  234  ayat  (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan  bahwa  Pengurus yang  diangkat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  225
ayat  (2)  UU  Kepailitan  dan PKPU  harus  independen  dan tidak memiliki benturan kepentingan  dengan  debitor atau  kreditor.  Kurator  yang melakukan  pelanggaran  atas ketentuan  ini  dapat  dikenai sanksi  baik  pidana  maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Ketentuan  ini  diatur dalam  Pasal  234  ayat  (2)  UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan  ketentuan  Pasal 234  ayat (2) UU Kepailitan  dan
PKPU  tersebut,  kurator  dalam melakukan eksekusi budel pailit yang  terbukti  tidak  independen dapat berimplikasi pada adanya pelaporan secara pidana terhadap dirinya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan  Pasal  15  ayat  (3) dan  Pasal  234  ayat  (1)  UU Kepailitan dan PKPU, diketahui bahwa kedudukan kurator dalam  melakukan  pengurusan dan/atau  pemberesan  harta pailit  harus  independen  dan tidak mempunyai benturan kepentingan  dengan  debitor atau kreditor. Nilai-nilai independensi  pada  dasarnya berfungsi agar kurator terhindar dari penjatuhan sanksi pidana. Di samping harus independen, kedudukan Kurator  Iskandar  Zulkarnaen dan  Ali  Sumali  Nugroho  dalam melakukan eksekusi budel pailit merupakan sebuah profesi hukum. Sebagai profesi, kedudukan  Kurator  Iskandar Zulkarnaen  dan  Ali  Sumali Nugroho dalam melakukan
eksekusi  budel  pailit  terikat pada kode etik profesi kurator.
Secara  garis  besar,  ada  3 (tiga) hal yang mendasari suatu profesi yaitu pertama, based on knowledge ,  dan  bukan  atas dasar  common  sense.  Artinya, suatu  profesi  diperoleh  dari adanya proses belajar keilmuan secara berkesinambungan.
Kedua,  memiliki skill yaitu tidak sekedar  memiliki  pengetahuan, namun  pengetahuan  tersebut harus  didukung  oleh  suatu keahlian.  Ketiga,  terikat  oleh adanya  suatu  standar  moral,  di mana  hal  ini  berkaitan  erat dengan nilai-nilai etika.
Sebagai  sebuah  profesi, maka Kurator Iskandar Zulkarnaen  dan  Ali  Sumali Nugroho  akan  terikat  pada etika  moral.  Menurut  Bertens, moral juga membutuhkan hukum,  sebab  moral  akan mengawang  awang  saja  kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, seperti halnya yang  terjadi  dengan  hukum pidana  ada  larangan  jangan membunuh,  jangan  menipu, tidak  saja  merupakan  larangan moral, tapi perbuatan- perbuatan  itu  dilarang  juga menurut  hukum,  dan  orang yang  melakukannya  pun  juga harus  dihukum  dengan  tegas.
Hukum juga
mengatur konsekuensi-konsekuensi  lebih mendetail  dari  prinsip-prinsip moral. 8
Terkait dengan prinsip independensi, hal ini juga merupakan  bagian  dari  suatu standar  moral,  yang  harus
8 K. Bertens, Etika (Yogyakarta: Kanisius, 2015), halaman 32.
dijunjung  tinggi  oleh  profesi kurator. Adapun untuk menjamin  terjaganya  nilai-nilai moral berhubungan erat dengan  alasan  etik,  sehingga apabila  dikemudian  hari  terjadi pelanggaran etik, terlebih dahulu  perlu  dikaji  apakah pelanggaran  tersebut  identik dengan  pelanggaran  hukum, sebab hukum merupakan norma, sedangkan moral belum tentu merupakan norma hukum.  Pelanggaran  hukum dapat  dikenai  sanksi  hukum namun  pelanggaran  etik  belum tentu dikenai sanksi hukum. Independensi kurator dalam hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan  Pasal  15  ayat  (3) dan  Pasal  234  ayat  (1)  dan  (2) UU Kepailitan dan PKPU, dapat dimaknai  bahwa  kurator  tidak boleh dan tidak dapat diintervensi  oleh  apapun  baik oleh  debitor,  kreditor,  maupun individu-individu lainnya di dalam lembaga kepailitan ataupun di luar lembaga kepailitan. Independen juga mencerminkan integritas seorang kurator yang didalamnya  terkandung  nilai- nilai  antara  lain berakhlak mulia, amanah dalam menjalankan  jabatannya,  dapat bersikap  arif  dan  bijaksana dalam menghadapi realitas plural  di  antara  kepentingan debitor  dan  kreditor,  konsisten antara ucapan dan tanggungjawab yang diembannya,  taat  pada  nilai dan norma baik tertulis maupun tidak  tertulis  dan  tidak  kalah penting adalah selalu
berorientasi  pada  kepentingan terbaik  bagi  kepentingan  harta pailit. Selain itu, seorang kurator yang menyatakan kesediaannya  untuk  menerima tugas dan tanggungjawab mengurus  harta  debitor  pailit berdasarkan putusan pengadilan  niaga,  juga  harus memastikan  dirinya  bebas  dari benturan  kepentingan  baik  dari debitor maupun kreditor. Kurator juga memiliki kewajiban untuk  menghargai  setiap  hak dari pihak yang terkait sehubungan  dengan  perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap  harta  pailit,  dan  tidak kalah  penting  adalah  kurator harus menjaga perilakunya jangan sampai melakukan perbuatan tercela, yaitu mengambil  keuntungan  dari harta  pailit  secara  melawan hukum.
Lebih  lanjut,  independensi juga  terkait  erat  dengan  nilai- nilai  objektif  yang  seharusnya dijunjung  tinggi  oleh  kurator. Hal  ini  karena  posisi  kurator akan senantiasa berdiri diantara  2  (dua)  kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum debitor dan kepentingan hukum  kreditur.  Oleh  karena itu,  kurator  wajib  menjaga kepercayaan
yang telah diberikan  pengadilan,  debitur maupun  kreditur,  memegang teguh  kebenaran  dan  keadilan serta  mentaati  standar  profesi dan etika sesuai isi dan semangat  yang  melandasinya, serta menjaga hubungan
professional  yang  mengatur hubungan  kerja  dengan  pihak-
pihak  terkait  yaitu  debitor, kreditor  dan  hakim  pengawas. Selain  itu,  objektifitas  juga tercermin  dari  sikap  kurator yang  mampu  bertindak  adil,
tidak memihak dan tidak berprasangka atau bias. Kurator  haruslah  bebas  dari kepentingan atau pengaruh pihak lain. Meskipun hukum kepailitan pada dasarnya merupakan ranah hukum keperdataan. Namun, ada pihak-pihak tertentu yang justru menggunakan instrumen kepailitan  ini  untuk  mencari keuntungan  bagi  diri  sendiri. Terhadap  hal  ini,  KUHP  telah mengatur mengenai hal-hal apa saja yang merupakan penyimpangan  dari  kepailitan. Apabila  ada  pihak  yang  secara sengaja  melakukan  perbuatan sedemikian rupa untuk menghilangkan kewajiban- kewajiban  hukumnya  melalui kepailitan atau melakukan penyelewengan untuk mengambil  keuntungan  dari harta pailit, maka dalam konteks ini, peran hukum pidana  adalah  untuk  menjaga jangan sampai seseorang melakukan  suatu  perbuatan semata-mata hanya untuk mencari  keuntungan  melalui kepailitan. Sehubungan dengan kedudukan kurator sebagai sebuah  profesi  hukum,  maka seyogyanya tidak semua kesalahan yang dilakukan Kurator  Iskandar  Zulkarnaen dan  Ali  Sumali  Nugroho  perlu dipidana,  sebab  fungsi  hukum pidana  dalam  kepailitan  adalah
hanya sebagai pengawal norma,  yaitu  bertujuan  untuk mencegah  kurator  melakukan perbuatan tercela atau perbuatan  pidana,  sehingga sifatnya adalah ultimum remedium .  Namun  demikian, hukum  pidana  tetap  dapat diberlakukan sepanjang kurator tersebut memenuhi unsur- unsur  dalam  tindak  pidana yang diduga dilakukannya menurut hukum pidana. B. Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi Kurator dalam Melakukan  Eksekusi  Budel Pailit yang Berimplikasi pada Pelaporan Secara Pidana menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut  ketentuan  Pasal 72  UU  Kepailitan  dan  PKPU, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Pengertian  dan  ruang  lingkup kesalahan  atau  kelalaian  disini hendaklah  diberi  pengertian yang  jelas  dan  luas,  sebab  jika tidak  tentu  akan  menimbulkan permasalahan bagi kurator dalam  menjalankan  tugasnya, dalam  arti  ia  tidak  akan  dapat mengambil tindakan yang cepat karena dibayangi
adanya kesalahan  atau  kelalaian.  Oleh sebab  itu,  diperlukan  standar
penilaian yang dikeluarkan oleh sebuah asosiasi kurator.
Di  samping itu,  perlu ditekankan  bahwa  hendaknya tanggungjawab  kurator  baru dapat timbul jika dalam kesalahan baik berupa kesengajaan  ataupun  kelalaian itu  terdapat  unsur  kesengajaan atau adanya kecerobohan yang dilakukan  tanpa  pertimbangan yang  jelas. 9 Hal  ini  mengingat dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak  menjelaskan  mengenai perbuatan  tidak  independen apa  yang  dapat  menyebabkan seorang kurator dipidana. Sanksi pidana dalam Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan  dan  PKPU  hanya menentukan  apabila  terbukti tidak  independen,  kurator  akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan.  Namun,  Pasal  234 ayat  (2)  UU  Kepailitan  dan
PKPU tersebut, tidak menjelaskan  acuan  peraturan perundang-undangan apa yang dimaksud,  karena  Pasal  234 ayat  (2)  UU  Kepailitan  dan PKPU  hanya  menyebut  kata ‘tidak  independen’,  sementara
tolok ukur ketidak independenan yang dimaksudkan untuk dijatuhi pidana tidak ada. Suatu undang-undang apabila  akan  mengacu  kepada ketentuan  pidana  yang  lain, termasuk  dalam  hal  ini  KUHP, harus terdapat kesamaan
elemen  atau  unsur-unsur  dari norma  yang  diacu.  Menurut
9 Sunarmi, Hukum  Kepailitan (Jakarta: Softmedia, 2010), halaman 142.
pendapat  peneliti,  persoalan mengenai  independensi  bukan merupakan unsur dari perbuatan  pidana  dan  juga bukan merupakan norma hukum  yang  dapat  dipidana. Independensi merupakan sebuah  nilai,  yaitu  salah  satu nilai  yang  menjadi  standar moral yang masih harus diwujudkan dalam sebuah norma hukum. Selanjutnya, apabila ketentuan  Pasal  15  ayat  (3) dan  Pasal  234  ayat  (1)  dan  (2) UU Kepailitan dan PKPU dihubungkan dengan teori hukum  pidana,  maka  menjadi tidak  jelas  mengenai  kriteria perbuatan-perbuatan tidak independen yang dapat mengakibatkan seorang kurator dijatuhi pidana. Hal ini mengingat hukum pidana memiliki  batasan  yang  tegas untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu terpenuhi  3  (tiga)  unsur  dalam hukum  pidana,  pertama  adalah unsur  perbuatan pidana, kedua adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta yang ketiga adalah mengenai sanksi pidananya.
Sementara  itu  Pasal  15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) dan  (2)  dalam  UU  Kepailitan dan  PKPU,  tidak  menjelaskan unsur-unsur  perbuatan  yang termasuk  sebagai  perbuatan yang tidak independen. Pemaknaan independen ini menurut  peneliti  sebenarnya lebih  mengacu  kepada  nilai- nilai moral standar profesi yang harus  dijunjung  tinggi,  dan bukan merupakan unsur
tersendiri  dari  suatu  tindak pidana. Dalam konteks ini perlu diciptakan  suatu  persamaan persepsi  terkait  dengan  nilai- nilai independensi tersebut karena  dalam  UU  Kepailitan dan  PKPU  sendiri  terjadi  bias penafsiran, sehingga perlu dirumuskan  sebuah  tolok  ukur independensi, yang dapat dijadikan  pedoman  baik  bagi kurator  dalam  melaksanakan tugas  pemberesan  terhadap harta pailit, maupun bagi aparat penegak  hukum  (polisi,  jaksa, pengacara,  dan  hakim)  dalam hal  menangani  perkara  pidana yang melibatkan kurator. Kedudukan Kurator Iskandar  Zulkarnaen  dan  Ali Sumali Nugroho dalam melakukan eksekusi budel pailit merupakan sebuah profesi hukum. Sebagai profesi, kedudukan  Kurator  Iskandar Zulkarnaen  dan  Ali  Sumali Nugroho dalam melakukan eksekusi  budel  pailit  terikat pada  kode  etik  profesi  kurator.
Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya standar moral yang jelas tentang prinsip-prinsip independensi  terkait  dengan profesi  kurator  dalam  hukum kepailitan  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Pasal  15  ayat (3)  dan  Pasal  234  ayat  (1)  dan (2) UU Kepailitan dan PKPU.
Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  cara  merumuskan  dan menjabarkannya  dalam  kode etik  kurator  dan  UU  Kepailitan dan  PKPU.  Adanya  rumusan yang jelas tentang independensi  kurator,  di  satu sisi  dapat  dijadikan  pedoman bagi kurator dalam
melaksanakan tugas profesinya.  Sementara  itu  di sisi  lain  juga  berguna  bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim, adanya rumusan  yang  jelas  mengenai nilai –nilai  independensi  kurator dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pertanggung jawaban  pidana  kurator,  yaitu apakah perbuatan yang dilakukan  memenuhi  unsur- unsur  tindak  pidana.  Hal  ini sekaligus  sebagai  perwujudan dari asas hukum equality before  the  law ,  yaitu  setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

## IV. PENUTUP A.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan,  peneliti  dapat simpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1.  Kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit dapat berimplikasi pada pelaporan  secara  pidana  jika dalam  menjalankan  tugasnya kurator terbukti tidak independen  dan  mempunyai benturan  kepentingan  dengan debitor atau kreditor. Ketentuan ini diatur  dalam  Pasal 225 ayat (2)  UU  Kepailitan  dan  PKPU.
Kurator yang
melakukan pelanggaran  atas  ketentuan  ini dapat  dikenai  sanksi,  baik pidana  maupun  perdata  sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan. Sebagai profesi hukum yang independen, kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit selain  terikat  pada  kode  etik
profesi kurator juga terikat pada KUHP.  Artinya,  KUHP  tetap dapat  diberlakukan  sepanjang kurator tersebut memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang diduga dilakukannya menurut KUHP. 2.  Permasalahan  yang  dihadapi kurator dalam melakukan eksekusi  budel  pailit  yang berimplikasi  pada  pelaporan secara pidana diantaranya karena  UU  Kepailitan  dan PKPU: a. tidak mengatur secara  jelas  ruang  lingkup kesalahan atau kelalaian kurator;  b.  tidak  menjelaskan mengenai perbuatan tidak independen  apa  yang  dapat menyebabkan  seorang  kurator dipidana;  dan  c.  tidak  adanya norma hukum dalam pencantuman  sanksi  pidana. Sebagai solusinya, UU Kepailitan  dan  PKPU:  a.  perlu diberi  pengertian  yang  jelas tentang ruang lingkup kesalahan atau kelalaian kurator;  b.  perlu  menentukan kriteria tolok ukur independensi kurator;  c.  perlu  menyamakan unsur-unsur  dari  norma  hukum yang  ada  dalam  KUHP,  dalam hal  ini  perlu  diteliti  hubungan antara  tidak  independennya seorang  kurator  dengan  unsur kesalahan dalam hukum pidana. B.  Saran Berdasarkan simpulan tersebut,  maka  peneliti  mencoba memberikan saran sebagai berikut: 1.  Bagi Pemerintah, UU Kepailitan dan PKPU perlu direvisi, khususnya  pada  Pasal  234 ayat (2). Pasal 234 ayat (2) UU
Kepailitan  dan  PKPU  justru menimbulkan diskriminasi peraturan karena hanya ditujukan  kepada  kurator  atau pengurus saja. Padahal, norma dan  sanksi  hukum pidana ditujukan  kepada  setiap  orang yang  melakukan  tindak  pidana, tanpa  membedakan  profesi, maupun status sosial seseorang. 2.  Bagi  aparat  penegak  hukum, sehubungan dengan kedudukan kurator sebagai sebuah  profesi  hukum,  maka seyogyanya tidak semua kesalahan yang dilakukan kurator  perlu  dipidana,  sebab fungsi  hukum  pidana  dalam kepailitan bertujuan untuk mencegah  kurator  melakukan perbuatan  pidana,  sehingga sifatnya hanya sebagai ultimum remedium.  Di  samping  itu,
bukankah kurator dalam perkara kepailitan semata-mata hanya  melaksanakan  amanat undang-undang.  Oleh  sebab itu,  diharapkan  aparat  penegak hukum
sungguh-sungguh
mengkaji kebenaran dari setiap kasus  yang  melibatkan  kurator dalam perkara pidana.
3.  Bagi  masyarakat  atau  asosiasi kurator  perlu  membuat  standar moral yang jelas tentang prinsip-prinsip independensi dalam kode etik kurator. Hal ini untuk  memperjelas  kedudukan kurator  sebagai  profesi  hukum yang independen sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1)  dan  (2)  UU  Kepailitan  dan PKPU.  Adanya  rumusan  yang jelas tentang independensi kurator,  di  satu  sisi  dapat
dijadikan pedoman bagi kurator dalam melaksanakan tugas profesinya.

## DAFTAR PUSTAKA
a.  Buku-buku K.  Bertens. Etika .  Yogyakarta: Kanisius, 2015. Sunarmi. Hukum Kepailitan . Jakarta: Softmedia, 2010.

## b.  Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang  RI  Nomor  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat  dan  Tata  Cara Pendaftaran  Kurator  dan Pengurus.

## c.  Jurnal
Freisy Maria K ukus.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Profesi
Kurator  Dalam  Perkara Kepailitan”.  Lex  Privatum, Vol. III/No. 2/Apr- Jun/2015. d. Website ”Dilaporkan  ke  Polisi,  Eks  Kurator Kymco Minta Perlindungan AKPI”, ( Online ),  29  Januari  2014,
(http:// www. hukumonline.
com/
berita/baca/lt52e871a8ae5
62/  dilaporkan-ke-polisi-- eks-kurator-kymco-minta- perlindungan-akpi,
diakses  tanggal  1  Mei 2018).
Mahkamah  Agung.  ”Putusan
No.  1539  K/Pid/2014”, ( Online ), 16 Maret 2015,  http://  putusan. Mahkamah agung. go.id/ putusan/downloadpdf/b
b69b14ca0425a5a453
91bb810086452/pdf,di akses  tanggal  1  Mei
2018).
Mahkamah  Agung,  “Putusan
No.  231  K/Pid/ 2015”,
(Online),  4  Juni  2015, (https:// putusan. Mahkamah agung.go.id/ putusan/downloadpdf/d ef1cb6211ab3cdcd67c 7df3daf23a0c/pdf,
diakses  tanggal  1  Mei 2018).