## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MENDORONG KEMAJUAN PEMERINTAHAN DESA
Muhtar 1 , Nurhasan Hamidi 2 , Asri Diah Susanti 3*
Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Sebelas Maret Jalan Ir.Sutami 36A Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
1 muhtar66@staff.uns.ac.id 2 nurhasanhamidi@staff.uns.ac.id
3* asridiahsusanti@staff.uns.ac.id
Abstrak:  Kegiatan  pengabdian  ini  didasari  pentingnya  pengembangan  sumber  daya  manusia (SDM) pengelolaan keuangan daerah di tingkat desa, khususnya di Desa Singodutan, Kecamatan  Selogiri,  Kabupaten  Wonogiri.  Implementasi  undang-undang  dana  desa menjadi  tantangan  bagi  SDM  di  pemerintah  desa  dalam  hal  pengelolaan  keuangan guna  mewujudkan  pemerintah  desa  yang  akuntabel.  Fokus  kegiatan  pengabdian  ini adalah  peningkatan  kapasitas  aparat  Desa  Singodutan  pada  bidang  akuntansi  dan pengelolaan keuangan melalui program pelatihan intensif dan pendampingan dengan tujuan  pendalaman  tentang  proses  pengelolaan  keuangan.  Target  peserta  kegiatan pengabdian ini adalah seluruh personil aparat Desa Singodutan. Hasil pendampingan berupa  pembuatan  video  sebagai  alat  transparansi  pengelolaan  keuangan  desa, pendampingan  ke  badan  usaha  milik  desa  sebagai  solusi  peningkatan  kapasitas keuangan desa, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan desa.

## Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan.
Abstract:  This  community  service  activity  is  based  on  the  importance  of  developing  human resources  (HR)  in  financial  management  in  the  village,  especially  in  Singodutan, Selogiri, Wonogiri. The implementation of the village fund law is a challenge in terms of  financial  management  in  order  to  realize  an  accountable  village  government.  The focus of this activity is to increase the capacity of the Singodutan Village apparatus in the  field  of  accounting  and  financial  management  through  intensive  training  and mentoring programs with the aim of deepening the financial management process. The target participants for this service activity are all personnel of the Singodutan Village apparatus. The results of the assistance to make videos as a tool for transparency in village financial management, assistance to village-owned enterprises as a solution to increase  village  financial  capacity,  and  assistance  in  preparing  village  financial reports.
Keyword: accountability, village goverment, financial management.

## 1. P ENDAHULUAN
Pemerintahan desa telah mengalami perubahan yang besar dengan lahirnya Undang-undang (UU)  Nomor  6  Tahun  2014  sebagai  tonggak  baru  bagi  pemerintahan  desa  (Ismail,  Widagdo  & Widodo,  2017).  Kedudukan  pemerintahan  desa  menjadi  lebih  diakui,  sekaligus  memberikan payung  hukum  yang  kuat  terhadap  eksistensi  desa  (Yansen,  2014).  UU  Nomor  6  Tahun  2014 mengangkat  desa  menjadi  subjek  kepemerintahan,  yaitu  dari  sekedar  objek  pembangunan
sekarang  menjadi  subjek  pembangunan  (Setiawan,  Habodin  &  Wilujeng,  2017).  Regulasi  ini disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber  dari  APBN.  Desa  diberikan  alokasi  sumber  daya  finansial  berupa  dana  desa  untuk digunakan  sebaik-baiknya  bagi  pembangunan  desa.  Desa  akan  mempunyai  sumber  pendapatan berupa  Pendapatan  Asli  Desa,  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bahkan, Alokasi APBN untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro, 2014).
Namun demikian, meningkatnya sumber daya keuangan harus diikuti dengan pengeloalaan yang  memadai,  baik  dari  segi  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Dalam pemerintahan  desa,  pengelolaan  dana  desa  menjadi  isu  yang  krusial  dan  selalu  mendapatkan perhatian yang lebih, mengingat dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan desa. Menurut Permendagri  Nomor  113  tahun  2014,  pemerintah  desa  juga  wajib  menyusun  laporan pertanggungjawaban  berupa  yang  berupa  Anggaran,  Buku  Kas,  Buku  Pajak,  Buku  Bank,  dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Pada  praktiknya,  pengelolaan  dana  desa  tidak  luput  dari  isu.  Ismail,  et  al.  (2017) menyebutkan  adanya  anggapan  bahwa  kompetensi  aparat  desa  masih  belum  memadai.  Hal  ini memungkinkan  munculnya  risiko  pengelolaan  dana  desa  yang  timbul  dari  administrasi  yang kurang  memadai  (Yudianto  &  Sugiarti,  2018).  Terdapat  beberapa  isu  yang  dihadapi  oleh Pemerintah Desa Singodutan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu:
a. Keterbatasan  sumber  daya  manusia  di  bidang  penatausahaan,  keuangan,  dan  teknologi informasi;
b. Belum optimalnya peran Badan Perwakilan Desa (BPD);
c. Rendahnya penerapan teknologi informasi dalam penatausahaan desa yang dapat mendukung penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
d. Minimnya  kegiatan  peningkatan  kompetensi  aparat  desa  di  bidang  keuangan  yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang lebih tinggi;

## Pemerintahan Desa
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  yang  dimaksud  dengan  Desa  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa sendiri merupakan pihak yang mengatur  serta  menjalankan  suatu  kewenangan  dalam  sebuah  desa  (Sululing,  2017).  Dalam Sululing,  (2017)    keseluruhan  proses  atau  kegiatan  yang  meliputi  proses  pembentukan  atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain- lain  yang  terdiri  dari  berbagai  komponen  badan  publik  seperti  perangkat  desa,  badan permusyawaratan desa,  dan lembaga kemasyarakatan desa disebut dengan sistem pemerintahan desa.
Malahika,  Karamoy,  dan  Pusung  (2018)  menjelaskan  definisi  yang  hampir  sama  tentang pemerintah  desa  yaitu  sebuah  simbol  formal  keseluruhan  masyarakat  desa  yang  mengatur pelaksanaan  kegiatan  dan  urusan  pemerintahan  dan  badan  permusyawaratan  yang  di  pilih  oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.

## Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu  tahapan  dengan  tahapan  lainnya  (Sululing,  2017).  Lebihh  lanjut  Malahika,  Karamoy,  dan Pusung  (2018)  menjelaskan  siklus  tersebut  meliputi    4  tahap  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Secara detail penjelasan setiap tahapannay sebagai berikut.
a. Perencanaan adalah proses perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa. Perencaan merupakah tahapan awal untuk proses pengelolaan keuangan desa.
b. Pelaksanaan  adalah  realisasi  kegiatan  dari  perencanaan  yang  sudah  disusun sebelumnya.Pelaksanaan yang baik adalah menaati aturan desa atau aturan terkait.
c. Penatausahaan  merupakan  dokumentasi  kegiatan  pelaksanaan.  Proses  penatausahaan menghasilkan dokumen yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan.
d. Pelaporan  merupakan  tahap  terakhir  dari  siklus  pengelolaan  keuangan  desa.  Pelaporan  ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa bagi pihak yang berkepentingan.

## Akuntabilitas
Sululing (2017) menjelaskan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melakukan transparansi  dan  pertanggungjawaban  atas  kinerja  dan  tindakan  yang  dilakukan  kepada  pihak- pihak  yng  memberi  kewenangan.  Dalah  hal  pemerintah  desa  maka  akuntabilitas  ini  disajikan merupakan  kewajiban  Pemerintah  Desa  untuk  memenuhi  hak  masyarakat  sebagai  pemberi kewenangan.    Akuntabilitas  merupakan  sesuatu  yang  penting  untuk  menjamin  nilai  efisien, efektifitas,  reliabilitas  dan  prediktibilitas.  Suatu  akuntabilitas  bersifat  kongkrit  bukan  abstrak, diatur  dalam  sebuah  prosedur  atau  aturan-aturan  spesifik  hal  apa  saja  yang  harus dipertanggungjawabkan (Nafidah dan Anisa, 2017).

## Siskeudes
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.  Malahika, Karamoy, dan Pusung (2018) menjelaskan  bahwa  siskeudes  merupakan  aplikasi  yang  di  buat  oleh  BPKP  untuk  mmembantu pemerintah  desa  dalam  melakukan  pelaporan  keuangan  desa.  Aplikasi  ini  sangat  mudah  untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti.  Dengan  tampilan  yang  sederhana  membuat  aplikasi  ini  terlihat  sangat  sederhana namun sangat baik untuk digunakan.
Output  aplikasi  ini meliputi Rencana Pembangunan Jangka Manengah  Desa (RPJMDesa) dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa),  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa),  Dokumen  penatausahaan  Keuangan  Desa,  Laporan  realisasi  APBDesa,  Laporan
kekayaan  milik  Desa,  Laporan  realisasi  per  sumber  Dana  serta  Laporan  kompilasi  ditingkat Pemerintah Daerah. Rivan dan Maksum (2019) menyimpulkan bahwa penerapan sistem ini dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan  adanya  siskeudes  desa  mampu  mengelola  keuangan  desa  dengan  baik  sehingga  dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

## 2. M ETODE
Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan intensif diikuti dengan  kegiatan  pendampingan  guna  meningkatkan  kompetensi  aparat  Desa  Singodutan  dalam mengelola keuangan desa. Kegiatan pengabdian diawali dengan kunjungan lapangan tim pengabdi ke  Desa  Singodutan,  Kecamatan  Selogiri,  Kabupaten  Wonogiri  untuk  mencermati  kondisi  dan praktik  di  lapangan  yang  sedang  berlaku.  Kunjungan  ini  mencakup  kegiatan  diskusi  dengan perwakilan dari pejabat desa. Melalui kunjungan ini, diharapkan akan diperoleh gambaran awal mengenai pengelolaan keuangan Desa Singodutan dan mencermati gap-nya dengan praktik ideal. Dengan demikian, tim pengabdian juga dapat mengidentifikasi metode pelaksanaan pelatihan serta penyampaian materi pelatihan yang perlu ditekankan.
Tindak lanjut dari kegiatan pelatihan adalah pendampingan pengelolaan keuangan. Kegiatan berupa monitoring yang akan dilaksanakan secara berkala guna menjaga dan terus meningkatkan kualitas praktik-praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Singodutan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa program pengabdian masyarakat ini mampu membawa peningkatan pemahaman ilmu  pengetahuan  dan  praktik-praktik  yang  sehat  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Singodutan.

## 3. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Kunjungan  awal  dilakukan  oleh  tim  untuk  menggali  kondisi  lapangan.  Fakta    awal menujukkan prioritas permasalahan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Desa Singodutan sebagai berikut:
a. Aparat  Desa  Singodutan  belum  sepenuhnya  memahami  regulasi  yang  berlaku  dalam pengelolaan keuangan desa;
b. Aparat  Desa  Singodutan  belum  sepenuhnya  memahami  tentang  praktik-praktik  pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.
Dari temuan tersebut, tim mendiskusikan materi pelatihan yang sesuai.  Terdapat beberapa materi yang akan disampaikan pada kegiatan pengabdian ini yang terdiri dari:
a. Kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah desa di Indonesia;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan realisasinya;
c. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
d. Penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

## Gambar 1 Pelatihan di Desa Singodutan
Dengan pelatihan tersebut diharapkan tingkat pemahaman aparat desa akan meningkatkan yang secara langsung berdampak pada kualitas proses pengelolaan keuangan di Desa Singodutan menjadi  lebih  baik.  Tim  menyadari  bahwa  permasalah  tidak  akan  tertangani  dengan  pelatihan intensif, maka diperlukan sebuah monitoring untuk melihat efek dari kegiatan pengabdian yang dilakukan.  Monitoring  keberlanjutan  pelatihan  dengan  kegiatan  pendampinga.  Selain  untuk monitoring, pendampingan juga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan  pda  saat  pelatihan.  Permasalahan  tersebut  diantaranya  kurangnya  transparansi pengelolaan keuangan desa, belum berfungsinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan masih terdapat laporan keuangan yang belum dibuat oleh pemerintah Desa Singodutan.
Permasalahan  pertama  terkait  dengan  transparansi  pengelolaan  keuangan.  Masih  terdapat kecemburuan  sosial  sebagain  masyarakat  dari  pembangunan  desa.  Masyarakat  berpandangan bahwa  yang  diperbaiki  atau  dibangun  di  kawasan  tertentu  saja.  Setelah  ditelusur  ke  dokumen perencanaan,  sebenarnya  pembangunan  dilakukan  secara  adil  dan  merata  dalam  waktu  yang bertahap.  Isu  ini  mengemuka  karena  kurangnya  transparansi  tentang  perencanaan  ke  warga masyarakat. Tim mengusulkan untuk membuat media yang dapat diakses masyarakat luas. Media dapat berupa papan pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, gambar atau video yang bisa diakses melalui web Desa Singodutan.
Permasalahan kedua yaitu Optimalisasi Pengelolan Bumdes. Desa Singodutan mempunyai letak  yang  sangat  strategis  di  pintu  masuk  Kabupaten  Wonogiri.  Letak  strategiis  seharusnya peluang untuk kemajuan desa, terutama dari segi ekonomi. Bumdes sudah dibentuk sejak tahun 2016,  akan  tetapi  perannya  belum  optimal  untuk  mendukung  peningkatan  keuangan  desa. Permasalahan  Bumdes ini  belum lagi  ditambah  dengan terbitnya PP No  11 tahun 2021 tentang Budan Usaha Milik Desa dimana Bumdes harus mengatur ulang pengelolaanya.  Masalah pelik ini  dijawab  dengan  memberikan  solusi  pendampingan.  Pendampingan  dilakukan  dengan menerjunkan mahasiswa dalam program magang selama tiga bulan. Mahasiwa diterjunkan sebagai
konsultan  bumdes  yang  diarahkan  oleh  tim  pengabdi.  Dengan  adanya  pendampingan  ini diharapkan Bumdes lebih menyiapkan program agar sesuai dengan ketentuan yang baru dan sudah berlaku tersebut.
Permasalahan terakhir yaitu penyusunan laporan keuangan.  Dasar hukum penyusunan yaitu Permendagri 113 tahun 2014. Permen tersebut menyebutkan bahwa pemerintah desa juga wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa  yang berupa Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Di Desa Singodutan, Semua laporan tersebut sudah dibuat untuk tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Beberapa hal yang menjadi  kendala  pelaporan  adalah  terkait  sosialisasi  aturan  baru  yang  tidak  tepat  sasaran. Pemerintah  pusat  atau  daerah  sering  kali  tidak  mengundang  secara  spesifik  sehingga  informasi yang disampaikan pada aparat yang tidak sesuai. Di pemerintah desa sendiri belum ada prosedur yang  disusun  terkait  kewajiban sharing informasi  dengan  membuat  laporan  hasil  pertemuan sehingga sering terjadi kesalahan informasi. Kesalahan informasi ini berdampak pada pelaporan keuangan yang salah sehingga diperlukan revisi berkali-kali. Karena memberikan dampak krusial maka hal ini kami atasi dengan membuatkan prosedur terkait perjalanan dinas agar informasi bisa disampaikan ke pihak terkait.
Walaupun  kewajiban  pelaporan  di  dalam    Permendagri  sudah  disedikan  oleh  Desa Singodutan, kami juga memberikan pendampingan untuk penyusunan laporan keuangan yang lain yaitu Laporan Posisi Keuangan atau Neraca. Laporan ini sangat penting untuk mengidentifikasi aset, liabilitas, dan ekuitas Desa Singodutan. Dengan adanya laporan ini kita bisa melihat berapa jumlah aset Desa Singodutan, jumlah utang dan modalnya. Selain posisi, rasio keuangan bisa kita lihat  misalnya  bagaimana  kemampuan  Desa  Singodutan  melunasi  hutangnya  dengan  rasio likuiditas  dan  solvabilitas  atau  melihat  rasio  fleksibiltas.  Fleksibiltas  sendiri  mengukur kemampuan  dalam  hal  mengambil  berbagai  keputusan  yang  efektif.  Keputusan  efektif  tersebut adalah  dalam  hal  pengembangan  terkait  dengan  kondisi  keuangan.  Jika  kondisi  keuangan dikatakan tidak sehat, maka berbagai keputusan yang dapat diambil ini akan sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya aset yang dimiliki pada saat ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat fleksibilitas, maka akan semakin kecil resiko yang akan dihadapi.

## 4. P ENUTUP
Permasalahan  yang  dialami  oleh  Desa  Singodutan  yaitu  kurangnya  media  transparansi pengelolaan keuangan, pemahaman aparat desa terkait dengan kebijakan dan praktik pengelolaan dan manajemen bumdes. Kegiatan ini diharapkan menjadi solusi permasalahan tersebut. Kegiatan dilakukan dimulai dengan kegiatan survei awal pemetaan masalah, pelatihan, dan pendampingan.
Kegiatan pelatihan diharapkan meningkatkan pemahaman aparat desa akan meningkatkan kualitas  proses  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Singodutan  menjadi  lebih  baik.  Kegiatan pendampingan dilakukan untuk pembuatan media transparansi seperti video, penyusunan laporan keuangan dan manajemen bumdes. Dengan demikian, risiko dan potensi kerugian finansial yang mungkin  terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan  dapat  diminimalisasi  oleh  Pemerintah  Desa Singodutan.
Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini, Pemerintah Desa Singodutan diharapkan agar    mampu  menerapkan  pengelolaan  keuangan  yang  baik,  mulai  dari  penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan. Kesuksesan program ini dapat digunakan oleh tim pengabdian lain untuk dijadikan model pengabdian di daerah lain.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
1. Bapak Karsanto,S.E. selaku Kepala Desa Singodutan yang memberikan ijin dan memfasilitasi tim untuk melakukan Pengabdian di Desa Singoduta, Selogiri, Wonogiri.
2. Dr.  Sri  Sumaryati,  S.Pd.,  M.Pd.  selaku  Kepala  Prodi  pendidikan  Akuntansi  yang  telah megijinkan mahasiswa magang di Desa Singodutan dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
3. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

## D AFTAR P USTAKA
Brodjonegoro, B.P.S. (2014). Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa 2015 Jadi 20 Triliun .
Sekretariat
Negara Republik Indonesia, dapat diakses pada https://setkab.go.id/pemerintah-tambah-alokasi-dana-desa-2015-jadi-rp-20-triliun/
Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(2), 323-340.
Mahika,  Herman  Karamoy,  dan  Rudy  J  Pusung.(2018).  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4) :578- 583
Nafidah,  Nasehatun  dan  Nur  Anisa.(2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Kabupaten Jombang .Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (2)
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  49/PMK.07/2016  tentang Tatacara  Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa .
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN .
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Permendes  Nomor  4  Tahun  2015  tentang Pendirian,  Pengurusan,  Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes.
Rivan,  Arif  dan  Irfan  Ridwan  Maksum.  (2019).  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal  Administrasi  Publik  (Public  Administration Journal), 9(2): 92-100
Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(1), 1-16.
Sululing,  Siswadi.(2017).  Pelaporan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  sebagai  Salah  Satu Akuntabilitas Keuangan Desa. Jurnal Ekonomi/Volume XXII, No. 02: 314-332
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
Yansen, Y. (2014). Revolusi dari Desa (Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat). Jakarta: Elex Media Komputindo.
Yudianto,  I.,  &  Sugiarti,  E.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei  Pada Desa- Desa di  Wilayah Kecamatan Klari,  Kecamatan  Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 17(1).