## KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
Hamidah D ., M.Pd darmahamidah@gmail.com
Dosen Administrasi Pendidikan, STKIP Budidaya Binjai, Jl. Gaharu No. 147, Jatimakmur, Binjai Utara, Jati Makmur, Binjai, Kota Binjai, Sumatera Utara 20746

## ABSTRAK
Sistem  Pendidikan  Nasional  adalah  suatu  sistem  yang  berpadu  dari  semua  satuan  dan  kegiatan  pendidikan yang  berkaitan  satu  dengan  lainnya  untuk  mengusahakan  tercapainya  tujuan  pendidikan  nasional.  Seiring tuntutan  pembaharuan  pendidikan  di  Indonesia,  kebijakan  pendidikan  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan.  Dalam  ha  ini  kebijakan  pendidikan  di  pandang  melalui  segi  kebijakan  publik  yang  mana kebijakan  publik  adalah  kebijakan  yang  dibuat  oleh  negara  yaitu  berkenaan  dengan  lembaga  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif.  Pengambilan  keputusan  tentang  sistem  pendidikan  nasional  berhubungan  erat terhadap  kebijakan  publik,  yang  mana  kebijakan  publik  merupakan  ilmu  yang  relatif  baru  karena  secara historis  baru  muncul  pada  pertengahan  dasawarsa  1960-an  sebagai  sebuah  disiplin  yang  menonjol  dalam lingkup  administrasi  publik  maupun  ilmu  politik.  Persoalan  terpenting  yang  menjadi  sorotan  adalah kebijakan  pendidikan  merupakan  bagian  dari  kebijakan  publik.  Penulisan  yang  dilakukan  oleh  penulis  ini merupakan  penelitian  dalam  bentuk  diagnostik.  Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan  metode  doktrinal  (normatif),  penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  landasan  kebijakan publik dalam dunia pendidikan dan analisis kebijakan publik dalam bidang pendidikan.

## I. PENDAHULUAN
Istilah  kebijakan  (policy)  seringkali diterjemahkan  dengan  politik,  keputsan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepahaman; dan rencana strategis lainnya. Beragam pandangan tentang istilah  kebijkan,  Stephen  J.  Ball  (2012) menyatakan  policy  asa  text  and  discourse yang  menarik  untuk  dielaborasi.  Misalnya penggunaan  istilah  diberbagai  Negara  yang beragam  di  Inggris, policy berarti  kebijakan ; Latinpolitia,  berarti  politik;  Yunani,  polis berarti Negara, sanskrit, pur berarti kota; (Ali Imron,1996).
Ditelusuri  lebih  mendalam,  kebijakan dalam kamus besar bahasa inggris diartikan :
1) Plan of action esp. One made by government, business company, ecs ,
2) Wise,  sensible  conduct,  Dalam  an  englist reader’s dictionary .
Keragaman  pemahaman  dan  makna kebijakan di atas juga ditopang dari perbedaan asal kata kebijakan di Negara-negara di dunia, implikasinya  juga  pada  artikulasi  dan  konsep yang  bervarisi  tentang  kebijakan.  Ada  yang menyebut “policy” dalam sebutan kebijaksaan,  padahal  maknanya  berbeda dengan  kebijakan.  Dimana  kebijaksanaan mencerminkan kearifan seseorang, sedangkan kebijakan
merupakan aturan tertulis hasil keputusan resmi
organisasi.  Misalnya  kebijakan  didefenisikan sebagai:
1. Undang-undang
2. Peraturan pemerintah
3. Keputusan presiden
4. Keputusan mentri
5. Peraturan daerah
6. Keputusan bupati
7. Keputusan direktur.
Pakar lainnya kebijakan menjadi bagian dari perencanaan guna mempersiapkan seperangkat  keputusan  yang  berhubungan dengan biaya, personil, jadwal untuk mencapai tujuan  (gools)  yang  dilakukan  oleh  sejumlah aktor  terdiri  pimpinan,  bawahan,  lembaga pemerintah  atau  swasta  dalam  suatu  bidang atau  kegiatan  tertentu.  (Wahab,1997).  Dari beragamnya pemahaman tentang kebijakan dari berbagai  pakar  dan  tokoh  manajemen  di  atas, dapat ditarik benang merah  konsepsi kebijakan sebagai  aturan  atau  ketentuan  tertulis  dari keputusan    formal  lembaga  atau  organisasi yang  bersifat  terikat  guna  mencapai  tujuan institusi atau organisasi.
Pendidikan  merupakan  proses  interaksi manusiawi  yang  ditandai  keseimbangan  antara kedaulatan  subjek  didik  dengan  kewibawaan pendidik,  usaha  penyiapan  subjek  didik menghadapi  lingkungan  yang  mengalami perubahan  yang  semakin  pesat.  Pendidikan meningkatkan  kualitas  kehidupan  pribadi  dan masyarakat,  kiat  dalam  menerapkan  prinsip- prinsip  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  bagi pembentukan manusia seutuhnya.
Kebijakan  pendidikan  adalah  suatu penilaian  terhadap  sistem  nilai  dan  faktor- faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan  dalam  sebuah  lembaga  sebagai perencanaan  umum  untuk  panduan  dalam mengambil  keputusan,  agar  tujuan  pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.
Kebijakan  dibuat  mengacu  pada  paradigma baru pendidikan.
Kebijakan  adalah  suatu  ucapan  atau tulisan  yang  memeberikan  petunjuk  umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi
batas  dan  arah  umum  kepada  para  manajer untuk  bergerak.  Kebijakan  juga  berarti  suatu keputusan  yang  luas  untuk  menjadi  patokan dasar bagi pelaksaan manajemen.
Keputusan yang dimaksud telah dipikirkan  secara  matang  dan  hati-hati  oleh pengambil  keputusan  puncak  dan  bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram  atau  terkait    dengan  aturan-aturan keputusan  (Nurkolis,  2004).  Dipihak  lain menurut Slamet P.H (2005), kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan)  dan  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  bidang  pendidikan.  Dengan  demikian, kebijakan  pendidikan  berisi  keputusan  dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai.
Publik adalah sekelompok orang (individu) yang masing-masing memiliki kepentingan  dalam  hubungan  antar  manusia (sosiologis).  Istilah  publik  diserap  dari  bahasa inggris  public  yang  secara  etimologis  berasal dari  bahasa  latin,  publicus  yang  berarti  untuk orang for populicus. Populicus berasal dari kata populus berarti orang (people).
Kebijakan  publik  adalah  suatu  aturan yang  mengatur  kehidupan  bersama  yang  harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap  pelanggaran  akan  diberi  sanksi  sesuai dengan  bobot  pelanggaran  yang  dilakukan  dan sanksi  dijatuhkan  didepan  masyarakat  oleh lembaga  yang  mempunyai  tugas  menjatuhkan sanksi.  Serangkaian  tindakan/kegiatan  yang diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu dimana  terdapat  hambatan-hambatan  dimana kebijakan  tersebut  diusulkan  agar  berguna dalam  mengatasinya  untuk  mencapai  tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2008:7).
Kebijakan-kebijakan  yang  mengatur tentang pendidikan pun sudah banyak, sehingga memudahkan dan memeberikan ruang gerak bagi insan pendidikan di indonesia untuk terus  berinovasi  dan  membangun  pendidikan yang  berkarakter  sesuai  dengan  harapan
pendidikan  nasional.  Terdapat  banyak  faktor yang juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan  secara  umum,  beberapa  faktor tersebut  adalah  faktor  tujuan  pendidikan, pendidik,  peserta  didik,  alat  pendidikan  dan lingkungan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah sistem  yang tidak dapat  dijalankan jika salah  satu  sub  sistem  tersebut  memiliki permasalahan dan mengakibatkan tidak optimalnya  peran  setiap  sub  sistem  untuk mencapai tujuan yang telah dirancangkan.
Umumnya suasana dan proses pembelajaran,  apapun  kurikulumnya,  masih mengutamakan  proses  mendengar,  mencatat, dan  mnghafal  (rote  learning),  belum  sampai kepada  proses  pembelajaran  yang  diharapkan united  Nations  Educations,  Scientific  and Cultural Organization (UNESCO), yang terkenal  dengan  empat  pilar  belajar  yakni “learning  to  know,  learning  to  do,  learning  to live  together  and  learning  to  be”.  Sistem pendidikan nasional adalah sebuah sistem yang terpadu  dari  semua  satuan  dan  kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendiikan nasioanal. Seiring berjalannya tuntutan
pembaharuan pendidikan di indonesia,
kebijakan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Semenjak tahun 2003 telah diganti dengan undang-undang nomor 20 Tahun  2003,  yang  disyahkan  pada  tanggal  11 Juni  2003.  Dalam  pembukaan  Undang-undang Dasar  1945  alenia  keempat  menyebutkan bahwa  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa,” dalam  hal  ini  bangsa  mencakup  seluruh  warga negara  indonesia  baik  warga  yang  belajar  di sekolah-sekolah negeri, maupun yang belajar di sekolah  swasta  dalam  hal  ini  kebijakan pendidikan  merupakan  bagian  dari  kebijakan publik.
Harold  D  Laswell  mengatakan  bahwa kebijakan  publik  adalah  suatu  program pencapaian  tujuan,  nilai-nilai  dan  praktik-
praktik  yang  terarah.  Sedangkan  Carl  J Frederick  mengemukakan  bahwa  kebujakan publik  adalah  serangkaian  tindakan  yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu dengan  menunjukkan  hambatan-hanbatan  dan kesempatan-kesampatan  terhadap  pelaksaan usulan  kebijaksanaan  tersebut  dalam  rangka mencapai  tujua  tertentu.  Atau  ada  pula  David Easton  yang  mengatakan  bahwa  kebijakan publik  adalah  sebuah  proses  pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat  yang dilakukan oleh lembaga  yang berwenang seperti pemerintah.
Bila dikaitkan dengan sistem pendidikan nasional, sebenarnya proses panjang perjalanan sebelum membuat kebijakan publik termasuk masalah pendidikan harus memperhatikan tahap-tahap dalam proses pembuatan  kebijakan  publik,misalnya  para pihak  pembuat  kebijakan  terkait  dengan masalah  pendidikan  harus  melihat  realitas sosial,  kultural  dan  sebagainya.  Prinsip penyelenggaraan  pendidikan  yang  diatur  oleh undang-undang Sikdisnas  yang tertulis sebagai berikut.

## Pasal 4 Ayat (1)
Pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif dengan  menunjang  tinggi  hak  asasi  manusia, nilai  keagamaan,  nilai  cultural  dan  kemajuan bangsa.

## Pasal 4 Ayat (1)
Pendidikan  diselenggarakan  sebagai  suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat.
Kedua  prinsip  yang  tertuang  dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) di dalam Undang- Undang    Sistem    Pendidikan    Nasional (sikdisnas)  tersebut  di  satu  pihak  memperkuat terlaksananya  dasar  pendidikan  nasional  yaitu pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  di
pihak  lain  akan  dapat  dilaksanakannya  fungsi pendidikan  nasional  dan  pencapainya  tujuan pendidikan  nasional  sebagaimana  tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang sisdiknas, yaitu mengembangkan kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta  berkembangnya  potensi  peserta  didik menjadi manusia yang utuh.
Sebagaimana  kita  ketahui  pada  tahun 2016  ini  Indonesia  masuk  dalam  Masyarakat Ekonomi  Asia  (MEA),  yang  mana  pendidikan harus  mampu  mengembangkan  sumber  daya manusia  yang  dapat  menunjang  pembangunan Indonesia  sehingga  bangsa  ini  dapat  bersaing dengan  bangsa-bangsa  lain.  Sumber  daya manusia yang bermutu sedikitnya memiliki tiga komponen  yaitu,  “kemampuan  menguasai keahlian dan bidang ilmu teknoligi, kemmapuan  bekerja  secara  profesional  dan kemmapuan menghasilkan karya yang bermutu”.
Upaya “meningkatkan mutu pendidikan di  Indonesia  membutuhkan  kebijakan  yang tepat  dari  pemerintah,  ini  berarti  pemunculan kebijakan  itu  harus  dilandaskan  pada  orientasi tujuan yang kuat”. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan tidak hanya berbentuk undang-undang saja.
Persoalan  penting  yang  perlu  disorot adalah  apakah  kebijakan  pendidikan  bagian kebijakan  publik  atau  kebijakan  pendidikan sebagai kebijakan publik. Permasalahan tersebut  menjadi  penting  karena  berkaitan dengan memosisikan pendidikan dalam konteks  sektor-sektor  publik  yang  harus dikelola  secara  serius  danbesarnya  tingkat urgensi  bagi  pemerintah  didalam  menetapkan prioritas program-program pembangunan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penilian  yang bersifat  normatif  (doktrinal  ),yaitu  penelitian yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data sekunder  (pustaka).  Data  sekunder  terdiri  dari
bahan primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan di bidang sistem pendidikan  nasional.  Bahan  hukum  sekunder yang  terdiri  dari  liberatur  yang  menunjang, baik  jurnal  maupun  hasil  penelitian.  Dalam penelitian normatif, data yang telah terkumpul, baik  melalui  inventarisasi  bahan-bahan  primer maupun penyelusuran bahan sekunder, dilakukan  content  analysis  yang  kemudian diolah  menjadi  premis-premis  umum  tentang norma-norma  umum  dalam  sistem  kebijakan pendidikan  dalam  segi  kebijakan  publik. Selanjutnya  dianalisis  secara  deduktif  yaitu suatu penalaran yang berpangkal pada peristiwa  umum,  yang  kebenarannya  telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan  yang  bersifat  lebih  khusus. Penarikan  kesimpulan  yang  secara  deduktif mempergunakan  pola  berpikir  silogisme  yang tersusun  dari  dua  buah  pernyataan  (premis mayor  dan  premis  minor)  dan  sebuah kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN 1. Landasan Kebijakan Publik Dalam Kebijakan Pendidikan Merupakan suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, utamanya ilmuwan administrasi pendidikan untuk memahami studi mengenai  kebijakan  publik  (public  policy) khususnya  kebijakan  pendidikan  (educational policy). Kepentingan ini erat kaitannya dengan peran yang diharapkan dari ilmuwan administrasi  pendidikan,  tidak  saja  nantinya diharapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan  yang  berkualitas  apa  bila  ilmuwan administrasi  pendidikan  terlibat  dalam  proses pembuata  kebijakan  (policymaker)  akan  tetapi lebih  dari  sekedar  itu,  ilmuwan  administrasi pendidikan diharapkan memberikan peran yang besar  dalam  memberikan  koreksi  terhadap berbagai kesalahan-kesalahan (ketidak tepatan)
dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan oleh pemerintah  selama  ini.  Dengan  demikian  studi kebijakan  pendidikan  memberikan  dasar  yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan  profesi  sebagai  seorang analisis kebijakan pendidikan.
Pelaksaaan  dalam  upaya  meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan  di  segala  aspek  kehidupan  dan menyesuaikan dengan bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tangga 11 Juni 2003  telah  mengesahkan  Undang-undang Sisdiknas  Nomor  2  Tahun  1989.  Undang- undang Sisdiknas  Nomor 20 Tahun 2003  yang terdiri  dari  22  bab  dan  77  pasal  tersebut  juga merupakan  pengejawantahan  dari  salah  satu tuntutan  reformasi  yang  marak  sejak  tahun 1998.  Perubahan  mendasar  yang  dirancangkan dalam  Undang-undang  Sisdiknas  yang  baru tersebut  antara  lain  adalah  demokratisasi  dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat,  tantangan  globalisasi,  kesetaraan dan  keseimbangan,  jalur  pendidikan,  dan peserta didik.
Fuad  Ihsan  mendefinisikan  pendidikan nasional  adalah  sistem  kelembagaan  yang bertanggung  jawab  atas  pengembangan  dan pelestarian  sistem  kenegaraan  pancasila  dan kebudayaan nasional.
Pendidikan nasioanl berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat,  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Mah Esa, berakhlak mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab.
Pemerintah  (pusat)  dan  pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan,  serta  menjamin  terselenggaranya
pendidikan  bermutu  bagi  waraga  negara  tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekuensinya pemerintahan  (pusat)  dan  pemerintah  daerah wajib  menjamin  tersedianya  dana  guna terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga negara  yang  berusia  7-15  tahun  (pasal  11  ayat 2).  Itulah  sebabnya  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar  tanpa  dipungut  biaya,  karena  wajib belajar  adalah  tanggung  jawab  negara  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  (pusat), pemerintah  daerah,  dan  masyarakat(pasal  34 ayat 2).
Dengan adanya desentralisasi
penyelenggaraannya pendidikan dan pemberdayaan  masyarakat,  maka  pendanaan pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama antara  pemerintah  (pusat),  pemerintah  daerah, bertanggung  jawab  menyediakan  anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal  31 ayat  (4)  Undang-undang  Dasar  Negara  RI tahun 1945- (negara memprioritaskan anggaran pendidikan  sekurang-kurangnya  dua  puluh persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  serta  anggaran  pendidikan  nasional)- (pasal 46 ayata 2).
Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan, harus  dialokasi  minimal  20%  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  pada sektor  pendidikan,  dan  minimal  20%  dari anggaran  pendapatan  dan  belanaja  daerah (APBN)  (pasal  49  ayat  1).  Khusus  gaji  guru dan  dosen  yang  diangkat  oleh  pemerintah dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat 2).
Kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan  pendidikan  nasional,  negara seharusnya  bertanggung  jawab  secara  orisinil dan  bertanggung  jawab  secara  mutlak  dalam mewujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia  untuk mencerdaskan  rakyat  Indonesia.  Pendidikan nasioanal  adalah  pendidikan  yang  berdasarkan
Vol 9, No. 1, Maret 2020 e-ISSN 2620-9209
pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasioanal  indonesia  dan  tanggung  jawab terhadap tuntunan perubahan zaman.
Pembahasan mengenai masalah kebijakan  pendidikan  nasioanal  tentunya  tidak akan pernah terlepas dari pembahasan mengenai dimensi politik yang mengonstruknya.  Dapat  dikatakan  bahwa segala  kebijakan  pendidikan  pada  dasarnya merupakan  keputusan  politik.  Dapat  diambil kesimpulan  seacara  umum  bahwa  kebijakan pendidikan  memang  selalu  bernuansa  politik. Sistem  Pendidikan  yang  ditetapkan  melalui kebijakan  pendidikan  tersebut  sebenarnya adalah usaha-usaha pemerintah sebagai kelompok  elit  minoritas  yang  sedang  berkuasa di  sebuah  negara  untuk  melanggengkan  status kekuasaannya serta melestarikan hegemoni atas rakyat mayoritas yang  menjadi sasaran implementasi kebijakan tersebut.
2. Analisis  Kebijakan  Publik  Dalam  Bidang Pendidikan
Pengertian  pendidikan  yaitu  suatu proses pembelajaran pengetahuan, kemampuan serta  keterampilan  yang  dilihat  dari  kebiasaan setiap orang,  yang menjadi  bahan warisan dari orang  sebelumnya  hingga  sekarang.Disini dijelaskan bahwa pengertian pendidikan sangat dibutuhkan dalam penunjang pengetahuan serta penelitian ataupun pelatihan.
Analisis kebijakan merupakan cara atau prosedur  dalam  menggunakan  pemahaman manusia  terhadap  dan  untuk  memecahkan masalah-masalah kebijakan. Jadi analisis kebijakan pendidikan merupakan cara memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan-kebijakan tentang pendidikan menggunakan  pemahaman  yang  dimiliki  oleh manusia itu sendiri.
Menurut  Duncan  MacRae  analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi  rasional  dengan  menggunakan
fakta-fakta  untuk  menjelaskan,  menilai,  dan membuahkan  pikiran  dalam  rangka  upaya memecahkan masalah publik.
Salah  satu  esensi  kehadiran  kebijakan publik  (public  policy)  adalah  memecahkan masalah  yang  berkembang  di  masyarakat secara  benar.  Meskipun  demikian,  kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah secara tidak benar.
Analisis kebijakan publik (public policy analysis)  merupakan  upaya  untuk  mencegah kegagalan  dalam  pemecahan  masalah  melalui kebijakan  publik.  Oleh  karena  itu,  kehadiran analisis  kebijakan  berada  pada  setiap  tahapan dalam  proses  kebijakan  publik  (public  policy process).Analisis  kebijakan  publik  adalah  ilmu yang  menghasilkan  informasi  yang  relevan dengan  kebijakan  publik.  Produk  analisis kebijakan  publik  adalah  nasehat.  Kebijakan yang  diambil  akan  mempunyai  biaya  dan manfaat  sosial  tertentu.  Kebijakan  tersebut dapat  relatif  menguntungkan  suatu  kelompok dan relatif merugikan kelompok lainnya.
Analisis efesiensi pendidkan baik internal maupun eksternal, pendekatan analycentric  menganggap  bahwa  pendidikan dapat dianologikan sebagai suatu industri, yang mana  ouput  pendidikan  merupakan  fungsi  dari berbagai  faktor  input  pendidikan.  Sumbangan masing-masing input terhadap ouput pendidikan  dapat  diukur  secara  tepat  sehingga dimungkinkan  untuk  dilakukan  simulasi  yang mampu menghasilkan kesimpulan.
Secara kualitatif dari kebijakan pendidikan  pada  dasarnya  merupakan  proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga  dapat  melahirkan  gagasan/pemikiran mengenai  cara-cara  pemecahannya.  Masalah kebijakan  pendidikan  sendiri  bersifat  kualitatif sehingga  proses  pemahaman  tersebut  juga penuh dengan pemikiran yang bersifat kualitatif. Pemahaman terhadap masalah kebijakan  pendidikan  dilahirkan  dari  cara berpikir  deduktif,  cara  berpikir  yang  dimulai
dari  wawasan  teoritis  yang  dijabarkan  menjadi satuan konsep yang lebih operasional dan dapat dihubungkan dengan kenyataan.
Wawasan  teoritis  sendiri  tidak  berdiri sendiri karena sangat tergantung pada
subjekvitas seorang analis dalam
memperspektifkan kebijakan pendidkan. Perbedaan  wawasan  tidak  semata  disebabkan oleh  sifat  dan  jenis  masalah  kebijakan,  namun cenderung  diakibatkan  oleh  cara  pandang berlainan  atau perbedaan paradigma pemikiran atau filsafat pemikiran yang berlainan.
Kebijakan  pendidikan  di  Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem
Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:
1. Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan kesempatan  memperoleh  pendidikan  yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia  menuju  terciptanya  manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan  anggaran  pendidikan  secara berarti;
2. Meningkatkan  kemampuan  akademik  dan profesional  serta  meningkatkan  jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan  watak  dan  budi  pekerti  agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum,  berupa  diversifikasi  kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik,
penyusunan kurikulum yang berlaku 4. nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan  setempat,  serta  diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
5. Memberdayakan  lembaga  pendidikan  baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan
masyarakat  yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
6. Melakukan  pembaharuan  dan  pemantapan sistem  pendidikan  nasional  berdasarkan prinsip  desentralisasi,  otonomi  keilmuan dan manajemen;
7. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun  pemerintah  untuk  memantapkan sistem  pendidikan  yang  efektif  dan  efisien dalam  menghadapi  perkembangan  ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
8. Mengembangkan  kualitas  sumber  daya manusia  sedini  mungkin  secara  terarah, terpadu  dan  menyeluruh  melalui  berbagai upaya  proaktif  dan  reaktif  oleh  seluruh komponen  bangsa  agar  generasi  muda dapat  berkembang  secara  optimal  disertai dengan  hak    dukungan  dan  lindungan sesuai dengan potensinya;
9. Meningkatkan  penguasaan,  pengembangan dan  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  termasuk  teknologi  bangsa sendiri  dalam  dunia  usaha,  terutama  usaha kecil, menengah, dan koperasi.
Guna meningkatkan Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:
1. Memiliki tujuan pendidikan
Kebijakan  pendidikan  harus  memiliki tujuan,  namun  lebih  khusus,  bahwa  ia  harus memiliki  tujuan  pendidikan  yang  jelas  dan terarah  untuk  memberikan  kontribusi  pada pendidikan.
2. Memenuhi aspek legal-formal
Kebijakan  pendidikan  tentunya  akan diberlakukan,  maka  perlu  adanya  pemenuhan atas  pra-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan  sah  dan  resmi  berlaku  di  wilayah
tersebut.  Sehingga,  dapat  dimunculkan  suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.
3. Memiliki konsep operasional
Kebijakan  pendidikan  sebagai  sebuah panduan  yang  bersifat  umum,  tentunya  harus mempunyai  manfaat  operasional  agar  dapat diimplementasikan  dan  ini  adalah  sebuah keharusan  untuk  memperjelas  pencapaian tujuan  pendidikan  yang  ingin  dicapai.  Apalagi kebutuhan  akan  kebijakan  pendidikan  adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
4. Dibuat oleh yang berwenang
Kebijakan  pendidikan  itu  harus  dibuat oleh  para  ahli  di  bidangnya  yang  memiliki kewenangan  untuk  itu,  sehingga  tak  sampai menimbulkan  kerusakan  pada  pendidikan  dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator  pendidikan,  pengelola  lembaga pendidikan  dan  para  politisi  yang  berkaitan langsung  dengan  pendidikan  adalah  unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
5. Dapat dievaluasi
Kebijakan  pendidikan  itu  pun  tentunya tak  luput  dari  keadaan  yang  sesungguhnya untuk  ditindak  lanjuti.  Jika  baik,  maka dipertahankan  atau  dikembangkan,  sedangkan jika  mengandung  kesalahan,  maka  harus  bisa diperbaiki.  Sehingga,  kebijakan  pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi secara mudah dan efektif.
6. Memiliki sistematika
Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut  seluruh  aspek  yang  ingin  diatur olehnya.  Sistematika  itu  pun  dituntut  memiliki efektifitas,  efisiensi  dan  sustainabilitas  yang tinggi  agar  kebijakan  pendidikan  itu  tidak bersifat  pragmatis,  diskriminatif  dan  rapuh strukturnya  akibat  serangkaian  faktor  yang hilang  atau  saling  berbenturan  satu  sama lainnya.
Hal  ini  harus  diperhatikan  dengan cermat  agar  pemberlakuannya  kelak  tidak
menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian,  secara  eksternal  pun  kebijakan pendidikan  harus  bersepadu  dengan  kebijakan lainnya;  kebijakan  politik;  kebijakan  moneter; bahkan  kebijakan  pendidikan  di  atasnya  atau disamping  dan  dibawahnya,  serta  daya  saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
Adapun menurut Nanang Fattah, fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah:
1. Menyediakan  akuntabilitas  norma  budaya yang  menurut  pemerintahan  perlu  ada dalam pendidikan. Hal ini berkaitan dengan karakter  kepribadian  yang  sangat  beragam dan berbeda-beda.
2. Melembagakan  mekanisme  akuntabilitas untuk  mengukur  kinerja  siswa  dan  guru. Perlu  diupayakan  pendirian  suatu  lembaga independen  dan  mandiri  yang  bertugas khusus  untuk  melakukan  kegiatan  evaluasi dan pengawasan.
Sedangkan menurut Pongtuluran (1995:
7)fungsi kebijakan sebagai berikut:
1. Pedoman untuk bertindak. Hal ini mengungkapkan bahwa kebijakan
pendidikan  mempunyai  posisi  yang  sentral dalam  menentukan  suatu  acuan  dalam implementasi  program  pendidikan  serta sebagai  tuntutan  ke  mana  arah  sistem pendidikan akan tertuju dan berjalan.
2. Pembatas  prilaku.apabila  dikaitkan  dengan pendidikan  kebijakan  pendidikan  tidak dapat dilepas dari norma serta aturan dalam setiap tindakan yang diaktualisasikan berkaitan dengan aktivitas pendidikan.
3. Bantuan bagi pengambil keputusan. Kebijakan pendidikan disini adalah sebagai ujung tombak dalam mengambil  keputusan yang  tepat  dan  benar  setelah  melalui serangkaian  proses  perumusan  oleh  para pembuat kebijakan pendidikan.
Dalam  kaitan  dengan  pembahasan mengenai kebijakan pendidikan adalah sebagai kebijakan publik, maka dikemukakan beberapa prinsip, diantaranya :
1. Nilai-nilai  pendidikan  harus  mewarnai setiap  kebijakan  negara  dalam  berbagai bidang sehingga aspek-aspek kemanusiaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, pemerintahan pembangunan, keadilan hukum  mencerminkan  kaeadilan  suatu bangsa  yang  bermoral  dan  bermartabat. Jadi,  nilai-nilai  pendidikan  harus  berperan secara  proaktif  untuk  memasuki  semua bidang yang berkembang dalam masyarakat sejalan  dengan  era  globalisasi yang semakin  cepat  serta  memberikan  pengaruh yang besar.
2. Pendidikan  harus  terbebas  dari  intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Namun pada  kenyataannya  pendidikan  tidak  dapat dipisahkan  sebagai  alat  untuk  merayu masyarakat  secara  umum  untuk  perebutan kekuasaan.  Hal  tersebut  mengakibatkan penentuan  pembuat  kebijakan  pendidikan dalam  hal  ini  pemerintah  pusat  akan dipengaruhi  oleh  nuansa  politik  dan  sarat dengan kepentingn tertentu.
3. Nilai-nilai  pendidikan  harus  menjiwai sistem perpolitikan dan prinsip penyelenggaraan  negara  dan  tata  kelola pemerintahan.
Pendidikan berperan memberikan  masukan  berupa  penguasaan kompetensi  serta  aspek  keprofesionalitas dan  tidak  kalah  pentingnya  juga  harus mengubah moral dalam dunia perpolitikan.
4. Nilai-nilai  pendidikan  harus  menjadi  spirit yang  menjiwai  kepribadian  dan  budaya bangsa  yang  menjunjung  tinggi  Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan mempunyai peran penting  yang  bertugas  untuk  menyatukan dan  memberikan  keseimbangan  bahwa masing-masing individu meskipun memiliki  sifat  dan  prilaku  yang  berbeda yang dilatar belakangi kebudayaan mereka, tidak  menyurutkan  untuk  senantiasa  saling menghormati dan menghargai.
5. Pendidikan  harus  menjadi  garda  terdepan dari  suatu  proses  perubahan  dan  menjadi lokomotif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pendidikan merupakan pusat atau inti dari perkembangan serta pengembangan peradaban  berbagai  macam  bangsa  dengan cara mengubah pola pikir.
Kebijakan pendidikan meerupakan sebuah  kebijakan  publik,  oleh  sebab  ini  setiap program-program  dalam  dunia  pendidikan adalah program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada dalam pendidikan demi memenuhi  kewajiban  pemerintah  dalam  hal memberikan  pendidkan  bagi  setiap  warga negaranya,  sebuah  kebijakan  dibuat  untuk mencapai  suatu  pedoman  dalam  bertindak  dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan.  Pendidikan  merupakan  suatu kegiatan,  proses,  hasil  dan  ilmu  yang  pada dasarnya  merupakan  sebagai  usaha  sadar  yang dilakukan  manusia  guna  memenuhi  kebutuhan hidup.

## KAJIAN TEORI
Menurut  Dunn  (1994),  proses  analisis kebijakan  adalah  serangkaian  aktivitas  dalam proses  kegiatan  yang  bersifat  politis.  Aktivitas politis  tersebut  diartikan  sebagai  proses pembuatan  kebijakan  dan  divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung,  yaitu  (a)  penyusunan  agenda,  (b) formulasi  kebijakan,  (c)  adopsi  kebijakan,  (d) implementasi  kebijakan,  dan  (e)  penilaian kebijakan.  Proses  formulasi  kebijakan  dapat dilakukan  melalui  tujuh  tahapan  sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002):
a. Pengkajian  Persoalan.  Tujuannya  adalah untuk  menemukan  dan  memahami  hakekat persoalan  dari  suatu  permasalahan  dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
b. Penentuan  tujuan.  Adalah  tahapan  untuk menentukan  tujuan  yang  hendak  dicapai melalui  kebijakan  publik  yang  segera  akan diformulasikan.
c. Perumusan  Alternatif.  Alternatif  adalah sejumlah  solusi  pemecahan  masalah  yang mungkin  diaplikasikan  untuk  mencapai tujuan yang telah ditentukan.
d. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan  dan  kenyataan  persoalan yang  dihadapi  yang  diwujudkan  dalam hubungan  kausal.  Model  dapat  dibangun dalam  berbagai  bentuk,  misalnya  model skematik,  model  matematika,  model  fisik, model simbolik, dan lain-lain.
e. Penentuan  kriteria.  Analisis  kebijakan memerlukan  kriteria  yang  jelas  dan
konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang  ditawarkan.  Kriteria  yang  dapat dipergunakan  antara  lain  kriteria  ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
f. Penilaian  Alternatif.  Penilaian  alternatif dilakukan  dengan  menggunakan  kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran  lebih  jauh  mengenai  tingkat efektivitas  dan  kelayakan  setiap  alternatif dalam pencapaian tujuan.
g. Perumusan  Rekomendasi.  Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat  mencapai  tujuan  secara  optimal  dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil- kecilnya.

## IV. KESIMPULAN
1. Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terancam maka  pendidikan  haruslah memiliki pedoman dan petunjuk, pelaksanaan  pendidikan  perlu  adanya suatu  landasan  pendidikan,  salah  satunya landasan  kebijakan  pendidikan.  Landasan kebijakan  pendidikan  merupakan  suatu dasar atau acuan yang mendasari terjadinya  proses  pendidikan  landasan kebijakan  pendidikan  meliputi  landasan Idiil  berupa  pancasila  dan  landasan konstitusional undang-undang dasar 1945.
2. Prinsip dalam kebijakan pendidikan haruslah mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang (ekonomi,sosial,budaya,hukum,perdagang an,)  pendidikan  harus  terbebas  dari
intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan,  nilai-nilai  pendidikan  harus menjiwai  sistem  perpolitikan  dan  prinsip penyelenggaraan  negara  dan  tata  kelola pemerintahan, nilai-nilai pendidikan harus menjadi  spirit  yang  menjiwai  kepribadian dan  budaya  bangsa  yang  menjunjung tinggi  Bhineka  Tunggal  Ika,  pendidikan harus  menjadi  garda  terdepan  dari  suatu proses  perubahan  dan  menjadi  lokomotif perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
3. Karakteriatik  kebijakan  pendidikan  harus memiliki  tujuan,  namun  lebih  khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan  yang  jelas  dan  terarah  untuk memberikan  kontribusi  pada  pendidikan

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin  dan  Said  Zaina.  2006.  Kebijakan publik. Suara Bebas. Jakarta.
https://tesisdisertasi.blogspot.com/201
0/03/teori-kebijakan-publik.html .
Prihatin  Eka.  2014.  Teori  Administrasi Pendidikan. Alfabeta. Bandung.
Suparlan. 2013. Manajemen Berbasis Sekolah dari  Teori  sampai  Praktik.  PT  Bumi
Angkasa, Jakarta.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003: Tentang Sistem Pendidikan Nasional