## ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DESA TAHUN  ANGGARAN 2016  DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL

## Penta Widyartati, Marhamah, Edy Susanto
Program Studi Akuntansi, STIE SEMARANG

## ABSTRACT
The  village  income  and  expenditure  budget  is  the  responsibility  of  the  village management  holder  to  provide  information  on  activities  to  the  village  community  on  the management of village funds and the implementation of village program plans financed with village money in APBDesa contains income, expenditure and village financing.
Broadly speaking, the income of the village is divided into two, namely the Original Revenue  and  Transfer  Revenue.  The  Original  Revenue  consists  of  the  results  of  the  village and self-help businesses. Transfer revenues consist of village funds, tax and retribution fees, allocation  of  village  funds,  and  financial  assistance  from  both  provinces  and  districts. As  for  the  expenditure  is  divided  into  4  areas,  namely  the  field  of  administration  of  the village,  the  field  of  implementation  of  village  development,  the  field  of  village  community development,  and  the  empowerment  of  village  communities.  In  this  study  to  be  studied  is limited  only  to  the  implementation  of  village  development  and  empowerment  of  rural communities.
From the research results it is known that from the total use of funds for the field of development  and  community  empowerment,  the  allocation  of  funds  for  village  development amounted to Rp 8.207.305.895 or reached 96%,  far greater than for the field of community empowerment which only 4% or Rp. 323.528.405.
In  terms  of  Law,  it  is  found  that  there  is a  discrepancy  in the implementation  of  the village budget usage, in Chapter IX Law no. 6 year 2014 on Rural Development and Rural Area Development. In Chapter IX of Law No. 6, Part One of Village Development Article 78 paragraph  3  states  that  village  development  as  referred  to  in  paragraph  (2)  prioritizes togetherness, kinship and mutual cooperation in order to realize the mainstreaming of peace and  social  justice.  In  this  article  shows  that  development  is  principled  mutual  cooperation and kinship. But in practice and in the report of Revenue and Expenditure Budget Village still found labor point. This indicates a non-conformity with the principle of mutual cooperation as described in Chapter IX above.

## Keywords: Village Fund, APBDes, mutual cooperation

## ABSTRAK
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  adalah  pertanggungjawaban  dari  pemegang manajemen  desa  untuk  memberikan  informasi  tentang  segala  aktifitas  dan  kegiatan  desa kepada  masyarakat  desa  pemerintah  atas  pengelolaan  dana  desa  dan  pelaksanaan  berupa rencana-rencana  program  yang  dibiayai  dengan  uang  desa.  Dalam  APBDesa  berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
Secara garis besar, pendapatan desa dibagi menjadi dua, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil usaha desa dan swadaya. Pendapatan transfer terdiri dari dana desa, bagian pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan baik dari propinsi maupun kabupaten.
Sedangkan  untuk  belanja  dibagi  menjadi  4  bidang,  yaitu  bidang  penyelenggaraan pemerintah  desa,  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa,  bidang  pembinaan  masyarakat desa,  dan  bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dalam  penelitian  ini  yang  akan  diteliti dibatasi  hanya  pada  pelaksanaan  untuk  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat desa.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  dari  total  penggunaan  dana  untuk  bidang pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat, alokasi dana untuk pembangunan desa adalah sebesar  Rp  8.207.305.895  atau  mencapai  96%,  jauh  lebih  besar  daripada  untuk  bidang pemberdayaan masyarakat yang hanya 4% atau Rp. 323.528.405.
Dari  segi  Undang-undang,  ditemukan  adanya  ketidaksesuaian  pelaksanaan penggunaan  anggaran  desa  ini,  yaiatu  pada  Bab  IX  UU  No.  6  tahun  2014  tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pada Bab IX UU No, 6 Bagian Kesatu  Pembangunan  Desa  Pasal  78  ayat  3  menyatakan  bahwa  pembangunan  desa sebagaimana  dimaksud  ayat  (2)  mengedepankan  kebersamaan,  kekeluargaan  dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pada pasal ini menunjukkan bahwa pembangunan berprinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan. Tetapi  dalam  praktek  dan  di  dalam  laporan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  masih ditemukan point tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan prinsip kegotongroyongan yang diutamakan seperti pada bab IX di atas.
Kata kunci : Dana Desa, APBDes, kegotongroyongan

## Pendahuluan
Salah satu perubahan besar yang terjadi di desa-desa atau kelurahan di Indonesia pada tahun 2015 ialah mulai dikucurkannya dana desa sebagai realisasi dari berlakunya Undang Undang Desa  (UU  No  6  tahun  2014).  Pemerintah  telah  mengucurkan  dana  desa  sebanyak Rp.  20,70  trilyun  pada  tahun  2015  untuk  dikucurkan  kepada    74.093  desa. Tahun  anggaran 2016  jumlah  kucuran  dana  desa  justru  semakin  meningkat  yakni  menjadi  Rp.46,98  trilyun ( Kompas , 10 April 2016). Propinsi Jawa Tengah  pada tahun 2016 menerima kucuran dana sebanyak Rp. 5 trilyun, diperuntukan sebanyak  7.809 desa ( www.djpk.kemenkeu.go.id/web/ attachments/article/608/ DANADESA 2016 ).
Dari  dana  tersebut,  alokasi  untuk  Kabupaten  Kendal  adalah  sebesar  Rp.  166  milyar dengan alokasi yang berbeda-beda untuk setiap desanya tergantung dari kriterianya. Kriteria tersebut berdasarkan   luas desa, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan jangkauan desa atau letak geografis dari ibukota Kecamatan. ( http://jateng.tribunnews.com/2016/05/01/ alokasi-dana-desa-tahap-pertama-untuk-kendal-cair-sebesar-rp-164-miliar ).
Kucuran  dana  tersebut  dimaksud  untuk  mendukung  program  program  pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang  Undang  Desa. Dengan  kata  lain  dana  desa  dimaksud  untuk  menopang   upaya meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  melalui  program-program  yang  diperlukan  sesuai  dengan  masalah  dan
aspirasi  masyarakat  desa.  Diakui  atau  tidak  berlakunya  Undang  Undang  Desa  membawa perubahan besar bagi  tata kelola masyarakat maupun birokrasi desa.

## Masalah Penelitian
Berbagai masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  pelaksanaan  penggunaan  Dana  Desa    tahun  anggaran  2016    di  wilayah kecamatan Kabupaten Kendal untuk program
1) Pembangunan Desa
2) Pemberdayaan masyarakat desa
2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2016 bagi pembangunan desa untuk
1) Pengembangan potensi ekonomi lokal
2) Pemenuhan kebutuhan dasar
3) Pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara berkelanjutan
4) Pembangunan sarana prasarana desa
3. Bagaimana  pelaksanaan  penggunaan  dana  desa  tahun  anggaran  2016  untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan orientasi
1) Mendukung kegiatan ekonomi Badan Usaha Milik Desa
2) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa
3) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
4) Penyelenggaraan promosi kesehatan
5) Penyelenggaraan promosi pendidikan
4. Seberapa  besar  kesempatan  kerja  yang  tercipta  sebagai  implementasi    Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa    tahun  anggaran  2016  di  kelurahan-kelurahan  di  wilayah Kabupaten Kendal
5. Seberapa  besar  kesempatan  kerja  yang  tercipta  sebagai  implementasi    Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa    tahun  anggaran  2016  di  kelurahan-kelurahan  di  wilayah kabupaten Kendal yang dinikmati warga masyarakat desa setempat

## Kajian Teoritis
1. Pembangunan Desa
Pembangunan  desa  merupakan  upaya  pembangunan  yang  berorientasi  pada  upaya peningkatan  standar  hidup  yang  lebih  baik.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  kenyataan menunjukkan bahwa standar hidup di pedesaan terbukti masih lebih rendah dibanding dengan
standar hidup di perkotaan.  Pemerintahan Susilo  Bambang Yudoyono (2009 – 20014 )  telah memetakan dan menetapkan berbagai hal berkenaan dengan pembangunan perdesaan. Berkaitan dengan permasalahan yang pada umumnya dihadapi masyarakat pedesaan adalah
1) Terbatasnya  alternatif  lapangan  kerja.  Mayoritas    kegiatan  ekonomi  dan  mata pencaharian masyarakat desa adalah di sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung menurun.
2) Lemahnya  keterkaitan  kegiatan  ekonomi secara  struktural maupun  spasial.  Hal  tersebut tampak  dengan  kondisi  lemahnya  keterkaitan  antara  sektor  pertanian  (produk)  dengan sektor industri (pengolahan) dan sektor jasa
3) Tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan.
4) Rendahnya aset yang dikuasai  masyarakat desa
5) Rendahnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana
6) Rendahnya kualitas  SDM masyarakat pedesaan
7) Meningkatnya konversi lahan pertanian subur bagi peruntukan lain
8) Lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat desa
9) Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan.
Selanjutnya  Pemerintah SBY (2009 – 2014) telah menetapkan sasaran pembangunan pedesaan yakni:
1) Meningkatnya  peran  dan  kontribusi  kawasan  pedesaan  sebagi  basis  pertumbuhan ekonomi nasional
2) Terciptanya  lapangan  kerja  berkualitas  di  pedesaan  khususnya  lapangan  kerja  non- pertanian yang ditandai dengan pengurangan angka penggangguran terbuka
3) Meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat pedesaan  yang    ditandai  dengan  berkurangnya jumlah  penduduk  miskin  serta  meningkatnya  taraf  pendidikan  dan  kesehatan  terutama perempuan dan anak
4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan  permukiman
5) Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan.
Bertitik tolak dari permasalahan dan sasaran program pembangunan pedesaan tersebut, program pembangunan pemerintah SBY (2009 – 20014) terkait dengan pembangunan pedesaan menetapkan kebijakan sebagai berikut:
1) Mendorong    terciptanya    lapangan  kerja  berkualitas  di  pedesaan  dengan  merangsang pertumbuhan    aktivitas  ekonomi  non-pertanian  (industri  pedesaan  dan  jasa  penunjang), diversifikasi usaha pertanian.
2) Meningkatkan  promosi  dan  pemasaran  produk-produk  pertanian  dan  pedesaan  guna meningkatkan kontinuitas pasokan
3) Memperluas  akses  masyarakat,  terutama  kaum  perempuan  ke  sumber-  sumber  daya produktif
4) Meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  pedesaan  melalui  peningkatan  kualitas  baik sebagai insan maupun sebagai sumberdaya pembangunan
5) Meningkatkan  kesejahteraan  masysarakat  pedesaan  dengan  memenuhi  hak-  hak  dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan resiko kerentanan
6) Mengembangkan praktek- praktek budidaya pertanian dan usaha non- pertanian.
Selanjutnya ditetapkan program pembangunan pedesaan mencakup :
1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan 12 kegiatan pokok.
2) Program pengembangan ekonomi lokal dengan 13 kegiatan pokok
3) Program    terkait  dengan  peningkatan infrastruktur  pedesaan  dengan empat  (4)  kegiatan pokok
4) Program terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di pedesaan dengan 7 kegiatan pokok dan
5) Program  perlindungan  dan  konservasi  sumberdaya  alam  pedesaan  dengan  lima  (5) kegiatan pokok.
2. Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis UU Desa No 6 Th 2014
Masyarakat desa merupakan  bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki sejumlah hak. Mengenai hal ini UU Desa No 6 tahun 2014 telah menetapkan sejumlah hak masyarakat desa (Ps 68, UU 6 Th 2014) yakni:
1) Meminta  dan  mendapatkan  informasi  dari  Pemerintah  Desa  serta  pmengawasi  kegiatan pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
3) Menyampaikan aspirasi,  saran  dan  pendapat  lisan atau  tertulis  secara  bertanggng  jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
4) Memilih  dan  dipilih  dan  atau  ditetapkan  menjadi  kepala  desa,  perangkat  desa,  anggota Badan Permusyawaratan Desa atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa
Selanjutnya ditetapkan  pula dalam UU Desa mengenai perencanaan pembangunan Desa sebagaimana disebutkan pada Ps 79 UU No 6 tahun 2014 yakni:
1) Pemerintah  Desa  menyusun  perencanaan  Pembangunan  Desa  sesuai  kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/kabupaten
2) Perencanaan pembangunan desa tersebut  disusun secara berjangka meliputi
• Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Desa  untuk  jangka  waktu  enam (6) tahun
• Rencana  Pembangunan  tahunan  atau  disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPD) sebagai penjabaran RPJM-D untuk jangka waktu satu (1) tahun.
3) RPJMD dan RKPD merupakan pedoman dalam  penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
4) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa
5) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) (Ps 80 UU No 6 Th 2014)
6) Musrengbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa
7) Prioritas,  program,  kegiatan  dan  kebutuhan  Pembangunan  Desa  berdasar  penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
• Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasar kemampuan teknis dan sumberdaya lokal
• Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
• Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mekajuan ekonomi
• Peningkatan  kualitas  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakar  Desa  berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa
3. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Undang  Undang  Desa  No  6  tahun  2014  mengenai Pembangunan  Desa  dalam  mana  penyusunan  perencanaannya  melibatkan  masyarakat. Keterlibatan masyarakat tampak pada antara lain tahapan pelaksanaan Musrengbangdes.
Tahapan  Musrengbangdes  diawali  dengan  kegiatan  yang  dikenal  sebagai  Rembug Warga  (Petunjuk  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan,  kota  Semarang, 2014).
Dalam  Petunjuk  Pelaksanaan  Musrengbangdes  kota  Semarang  tahun  2014  terkait dengan Rembug Warga dapat dicatat hal-hal penting sebagai berikut:
1) Rembug  Warga  merupakan  forum  musyawarah  warga  di  tingkat  RW  sebagai  wadah melakukan  jajak    kebutuhan  bagi    penyiapan  usulan  kegiatan  pembangunan  tahunan  di tingkat kelurahan.
2) Kegiatan  Rembug  Warga  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan Musrengbangdes (kelurahan)
3) Peserta Rembug Warga adalah
• Unsur  kelurahan  dan Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (sebagai  Tim Pendukung dan nara sumber)
• Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
• Pengurus RT dan RW
• Tokoh masyarakat/ agama, perwakilan perempuan, perwakilan warga miskin
• Tokoh  pemuda
• Kepala sekolah swasta atau negeri yang ada di wilayah kelurahan
• Pengurus PKK, Pos PAUD, Posyandu dan Karangtaruna di tingkat RW
4) Musrengbangkel (Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan)
Mengenai Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan sebagaimana ditetapkan pada Petunjuk Pelaksanaan Musrengbangdes  Kota Semarang 2014 dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut :
Tujuan Musrengbangkel:
• Menampung  dan  membahas  kebutuhan  masyarakat  yang  diperoleh  dari  Rembug Warga di tingkat RW
• Menyepakati  prioritas  kebutuhan/masalah  yang  akan  dilaksanakan  sendiri  oleh anggaran kelurahan
• Menyepakati  usulan  prioritas  masalah  dan  kegiatan  yang  akan  diusulkan  ke Musrengbang  kecamatan  untuk  menjadi  kegiatan  SKPD  yang  dibiayai  melalui APBD (kota/provinsi) atau melalui mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial
• Memadukan dan mensinergikan perencanaan di tingkat kelurahan
Mengenai peserta ditentukan sebagai berikut. Peserta Musrengbang kelurahan terdiri dari unsur:
• Pemerintah kelurahan (Lurah, Sekretaris dan para Kasi)
• Delegasi RW
• Organisasi  Masyarakat Kelurahan
• Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masysrakat (LPMK)

## Metodologi
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  dimaksudkan untuk  mengeksplorasi  dan  klarifikasi  mengenai  suatu  fenomena  atau  kenyataan  sosial, dengan  jalan  mendeskripsikan  sejumlah  variabel  yang  berkenaan  dengan  masalah  yang diteliti.  Penelitian  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menguji  hipotesis  tertentu,  melainkan  lebih pada menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel, atau keadaan.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menggambarkan    tentang    pelaksanaan  anggaran belanja  desa  ini  dilakukan  di  wilayah  kabupaten  Kendal,  yaitu  di  desa-desa  yang  diambil secara  acak  di  empat  kecamatan,  yaitu  di  kecamatan  Boja,  kecamatan  Kaliwungu  Selatan, kecamatan  Gemuh  dan  kecamatan  Boja.  Pengumpulan  data  dilakukan  mulai  dari  tanggal  4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017.
Adapun  proses  pengumpulan  data  diawali  dengan  mengajukan  ijin  penelitian  ke Badan  Perencanaan  Penelitian  dan  Pengembangan  (Baperlitbang)  Kabupaten  Kendal.  Dari Baperlitbang  ijin  penelitian  diserahkan  ke  Kecamatan-kecamatan  yang  ditunjuk  untuk berkoordinasi,  mengajukan  ijin  dan  menentukan  desa-desa  yang  akan  dijadikan  objek penelitian.

## Pembahasan
Dari pengumpulan data yang dilakukan,  yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 19 data dari 19 desa tentang penggunaan anggaran desa yang terdiri dari 5 desa di kecamatan Kaliwungu Selatan, 6 desa di wilayah kecamatan Kendal, 5 desa di kecamatan Gemuh dan 3 desa  di  kecamatan  Boja.  Dalam  pengumpulan  data  diketahui  bahwa  desa-desa  di  wilayah kecamatan  Kendal  tidak  menerima  dana  berupa  kas.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  desa, kepala  desa  mengajukan  permohonan  yang  setelah  disetujui  akan  diberikan  berupa  barang yang dibutuhkan.
Dengan  mekanisme  seperti  itu  maka  kelurahan-kelurahan  di  wilayah  kecamatan Kendal  tidak  mempunyai  kebebasan  dalam  penggunaan  dana.  Karena  kelurahan-kelurahan tersebut  tidak  menerima  dana  berupa  kas,  sehingga  dalam  penelitian  ini  semua  kelurahan sampel  yang  berada  di  wilayah  kecamatan  Kendal  tidak  dimasukkan  sebagai  obyek  dalam penelitian  ini.  Sehingga  dari  19  sampel  yang  dikumpulkan,  hanya  10  desa  yang  dapat digunakan  sebagai  obyek  penelitian  yaitu  desa-desa  di  kecamatan  Boja,  kecamatan  Gemuh dan kecamatan Kaliwungu Selatan.
Dari  kecamatan,  penelitian  dilanjutkan  dengan  pengumpulan  data  ke  desa-desa  yang dituju  untuk  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  untuk  menjelaskan  pertanyaan- pertanyaan  yang  menjadi  variabel  dalam  penelitian.  Pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  penggunaan  Dana  Desa    tahun  anggaran  2016  di  wilayah kecamatan Kabupaten Kendal
Total penggunaan anggaran desa tahun anggaran 2016 pada desa-desa sampel untuk alokasi pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  adalah  Rp.  8.530.834.300  yang  tersebar pada beberapa desa sebagai berikut:
Tabel 1
Alokasi Dana Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pada Masing-masing desa No Kelurahan Kecamatan Alokasi Pembangunan Desa Alokasi pemberdayaan masyarakat desa Total 1 Magelung Kaliwungu Selatan 876.518.760 43.890.000 920.408.760 3 Sukomulyo Kaliwungu Selatan 707.954.154 17.000.000 724.954.154 6 Purwogondo Boja 750.777.831 25.000.000 775.777.831 7 Kaligading Boja 710.141.010 30.000.000 740.141.010 8 Bebengan Boja 1.030.485.465 51.720.000 1.082.205.465 9 Poncorejo Gemuh 823.463.534 17.500.000 840.963.534 10 Pucangrejo Gemuh 993.947.141 39.360.000 1.033.307.141 11 Cepokomulyo Gemuh 688.901.000 37.954.405 726.855.405 12 Krompaan Gemuh 820.602.829 7.270.000 827.872.829 13 Triharjo Gemuh 804.514.171 53.834.000 858.348.171 Total 8.207.305.895 323.528.405 8.530.834.300
Dari  susunan  data  dari  tabel  di  atas  maka  dapat  disajikan  dalam  tabel  distribusi  frekuensi sebagai berikut :
Tabel 5.2
Distribusi frekuensi Alokasi Dana Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Statistics PembangunanDesa Pemberdayaan Masyarakat Total N Valid 10 10 10 Missing 0 0 0 Mean 8,21E8 32352840,50 8,53E8 Median 8,13E8 33977202,50 8,34E8 Mode 688901000 a 7270000 a 724954154 a Minimum 688901000 7270000 724954154 Maximum 1030485465 53834000 1082205465 Sum 8207305895 323528405 8530834300
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Sedangkan akumulasi penggunaan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan seluruh desa sampel ditunjukkan dalam diagram sebagai berikut:

## Gambar 1
Alokasi penggunaan dana untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
Dari data-data tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa:
1) Pembangunan Desa
Dari  10  desa  sampel  penggunaan  dana  anggaran  desa  sebagian  besar  dialokasikan pembangunan desa, yang terdiri dari jalan, saluran irigasi, pembangunan talud, pembangunan gorong-gorong, dan lain-lain. Dari total penggunaan anggaran untuk pembangunan desa dan pemberdayaan  masyarakat  desa  sejumlah  Rp.  8.530.834.300,  96%  atau  Rp.  8.207.305.895 digunakan untuk pembangunan desa.
8.207.305.895 ; 96% 323.528.405 ; 4% Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa

## 2) Pemberdayaan masyarakat desa
Penyerapan  anggaran  untuk  alokasi  pemberdayaan  masyarakat  untuk  ke  10  desa  sampel sangat  kecil  karena  penggunaan  anggaran  pada  hampir  semua  desa  difokuskan  pada pembangunan sarana dan prasarana. Penggunaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat untuk  ke  10  desa  sampel  hanya  Rp.  323.528.405  atau  hanya  4%  dari  total  pengeluaran pembangunan dan pemberdayaan desa yang mencapai angka Rp.  8.530.834.300.  Penggunaan  dana  anggaran  untuk  pemberdayaan  tersebut  antara  lain digunakan  untuk  program  perencanaan  pembangunan  desa  yang  terdiri  dari  penyusunan RPJM  Desa  dan  RKP  Desa,  program  peningkatan  kader  pemberdayaan  masyarakat  desa, pelatihan teknologi tepat guna, pelatihan usaha dagang, peternakan dan pertanian, pemberian santunan  masyarakat  miskin  dan  yatim  piatu,  renovasi  rumah  warga  miskin,  program pelestarian budaya yang terdiri dari syukuran HUT RI, sedekah bumi, merti desa, tasyakuran hasil bumi, dan lain-lain.

## 2. Pelaksanaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2016 bagi pembangunan desa
Adapun  alokasi  penggunaan  dana  desa  bagi  pembangunan  tiap-tiap  desa  adalah  sebagai berikut:
Tabel 5.3 Alokasi Dana untuk Pembangunan Masing-masing Desa No Desa Kecamatan Pengembang an potensi ekonomi lokal Pemenuhan kebutuhan dasar Pemanfaatan sumber daya lingkungan berkelanjutan Pengembangan sarana prasarana desa Total pembangunan desa 1 Magelung Kaliwungu Selatan 876.518.760 876.518.760 3 Sukomulyo Kaliwungu Selatan 707.954.154 707.954.154 6 Purwogondo Boja 13.300.000 3.790.000 590.666.759 607.756.759 7 Kaligading Boja 258.750.000 193.683.510 257.707.500 710.141.010 8 Bebengan Boja 190.346.000 845.539.465  1.035.885.465 9 Poncorejo Gemuh 823.463.534 823.463.534 10  Pucangrejo Gemuh 2.300.000 993.947.141 996.247.141 11  Cepokomulyo  Gemuh - 688.901.000 688.901.000 12  Krompaan Gemuh 14.000.000 820.602.829 834.602.829 13  Triharjo Gemuh 26.210.165 804.514.171 830.724.336 Total 491.606.165 206.983.510 3.790.000  7.409.815.313  8.112.194.988
Dari data di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

## Tabel 5.4

## Distribusi Frekuensi Alokasi Dana untuk Pembangunan Desa
Statistics Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemanfaatan Sumber Daya Lingkungan Berkelanjutan Pengembangan Sarana Prasarana Desa Total Pembangunan Desa N Valid 10 10 10 10 10 Missing 0 0 0 0 0 Mean 49160616,50 20698351,00 379000,00 7,4098E8 8,1122E8 Median 1150000,00 ,00 ,00 8,1256E8 8,2709E8 Mode 0 0 0 2,58E8 6,08E8 Minimum 0 0 0 2,58E8 6,08E8 Maximum 258750000 193683510 3790000 9,94E8 1,04E9 Sum 491606165 206983510 3790000 7,41E9 8,11E9
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Sedangkan  alokasi  untuk  keseluruhan  dana  pembangunan  desa  ditunjukkan  dalam  diagram sebagai berikut:

## Gambar 2
Alokasi Dana untuk Pembangunan Desa
1) Pengembangan potensi ekonomi lokal
Pengembangan potensi ekonomi lokal pada desa-desa di wilayah kabupaten kendal ini masih terfokus pada pembangunan secara fisik yang berupa sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat  desa  dalam  melakukan  aktifitas  ekonominya.  Pembangunan  sarana  prasarana pendukung  ini  dilakukan  dalam  bentuk  pembangunan  dan  pemeliharaan  saluran  irigasi  dan pembangunan serta pemeliharaan kios desa. Pembangunan sarana dan prasarana ini dilakukan karena desa-desa yang menjadi sampel mayoritas penduduknya bermata pencaharian  petani.
491.606.165 ; 6% 206.983.510 ; 3% 3.790.000 ; 0% 7.409.815.3 13 ; 91%
Pengembangan potensi ekonomi lokal
Pemenuhan kebutuhan dasar Pemanfaatan sumber daya lingkungan berkelanjutan
Pembangunan  dan  pemeliharaan  kios  desa  dimaksudkan  untuk  memanfaatkan  lahan  milik desa yang letaknya strategis untuk perdagangan.
Selain pembangunan saluran irigasi dan pembangunan kios, pengembangan potensi ekonomi lokal  ini  dilakukan  dengan  membangun  fasilitas  berupa  sumur  artetis.  Sumur  artetis  yang dibangun  kemudian  dikelola  oleh  masyarakat.  Pendapatan  dari  sumur  artetis  itu  digunakan untuk operasional sumur artetis itu sendiri dan juga untuk menunjang pembangunan fasilitas serupa di wilayah desa yang bersangkutan.

## 2) Pemenuhan kebutuhan dasar
Dari  total  penggunaan  anggaran  untuk  pembangunan  desa  sebesar  Rp.  8.112.194.988  ini, 2,5%  atau  Rp.  206.983.510  diantaranya  digunakan  untuk  membangun  sarana  dan  prasarana untuk  mendukung  pemenuhan  kebutuhan  dasar.  Pembangunan  untuk  pemenuhan kebutuhan dasar  ini  dilakukan  dengan  membangun  dan  merenovasi  gedung  PAUD.  Pembangunan PAUD  ini  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  masyarakat  di  sekitar  lokasi khususnya  kebutuhan  akan  pendidikan  usia  dini.  Dari  pembangunan  sarana  ini  masyarakat sekitar  memperoleh  2  manfaat  sekaligus  yaitu  mempermudah  dan  memperpendek  akses masyarakat pada pendidikan anak usia dini, dan pada sisi lain juga dari pembangunan PAUD tersebut membutuhkan tenaga pendidik yang diambil dari warga sekitar.

## 3) Pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara berkelanjutan
Alokasi  dana  pembangunan  untuk  pemanfaatan  sumberdata  dan  lingkungan  secara berkelanjutan  untuk  semua  desa  sampel  sangat  kecil,  yaitu  hanya  mencapai Rp. 3.790.000 atau 0,05% dari total penggunaan anggaran untuk pembangunan. Penggunaan dana  untuk  pemanfaatan  sumberdaya  dan  lingkungan  ini  dialokasikan  untuk  pemeliharaan taman desa. Kecilnya penggunaan anggaran untuk pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan ini dikarenakan desa-desa masih memfokuskan dana anggaran untuk membangun sarana dan prasarana desa.

## 4) Pembangunan sarana prasarana desa
Dari semua alokasi anggaran untuk pembangunan desa tersebut, alokasi pembangunan untuk pemenuhan sarana dan prasarana desa merupakan alokasi yang terbesar yaitu mencapai 91% dari total anggaran pembangunan desa atau mencapai Rp. 7.409.815.313.
Pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa  ini  berupa  pembangunan  talud,  pembetonan  jalan, pembangunan  bronjong,  pengaspalan  jalan,  pemeliharaan  jalan,  dan  pembangunan  serta
perbaikan sarana di balai desa. Dari pembangunan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat memberikan  kemudahan,  kenyamanan  dan  keamanan  warga  dalam  melakukan  aktifitas sehari-hari.
3. Bagaimana  pelaksanaan  penggunaan  dana  desa  tahun  anggaran  2016  untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan orientasi
Alokasi  untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa  untuk  semua  desa  yang  menjadi  sampel sangatlah  kecil,  yaitu  hanya  4%  dari  total  dana  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan. Berikut  adalah  tabel  yang  menunjukkan  distribusi  penggunaan  dana  pemberdayaan  desa untuk masing-masing desa:

## Tabel 5.5
Alokasi Dana untuk Pemberdayaan Masing-masing Desa No Desa Mendukung kegiatan BUMDes (Ekonomi) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat Penyeleng- garaan promosi kesehatan Penyelenggaraan promosi pendidikan Lain-lain Total 1    Magelung 5.000.000 38.890.000 43.890.000 2    Sukomulyo 2.000.000 5.000.000 10.000.000 17.000.000 3    Purwogondo 5.000.000 20.000.000 25.000.000 4    Kaligading 5.000.000 25.000.000 30.000.000 5    Bebengan 5.000.000 46.720.000 51.720.000 6    Poncorejo 5.000.000 5.000.000 7.500.000 17.500.000 7    Pucangrejo 9.250.000 500.000 6.110.000 23.500.000 39.360.000 8    Cepokomulyo 6.019.154 5.000.000 26.935.251 37.954.405 9    Krompaan 5.000.000 2.270.000 7.270.000 10    Triharjo 2.804.000 5.000.000 46.030.000 53.834.000 Total 6.019.154 29.054.000 35.500.000 - 8.380.000 244.575.251 323.528.405
Distribusi frekuensi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 5.6

## Distribusi Frekuensi Alokasi Dana untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa
Statistics Mendukung Kegiatan BUMDes Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Penyeleng- garaan Promosi Kesehatan Penyelenggara- an Promosi Pendidikan Lain2 Total N  Valid 10 10 10 10 10 10 10 Missing 0 0 0 0 0 0 0 Mean 601915,40 2905400,00 3550000,00 ,00 838000,00  24457525,10  32352840,50 Median ,00 2402000,00 5000000,00 ,00 ,00  24250000,00  33977202,50 Mode 0 0 5000000 0 0 0 a 7270000 a Minimum 0 0 0 0 0 0 7270000 Maximum 6019154 9250000 5000000 0 6110000 46720000 53834000 Sum 6019154 29054000 35500000 0 8380000 244575251 323528405
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

## Gambar 5.3

## Alokasi Dana untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Mendukung kegiatan ekonomi Badan Usaha Milik Desa
Dari desa-desa sampel di wilayah kabupaten Kendal alokasi dana untuk mendukung kegiatan ekonomi  Badan  Usaha  Milik  Desa  ini  masih  sangat  kecil.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua desa  memiliki  usaha  sendiri  yang  dikelola  sebagai  BUMDes.  Dari  semua  sampel  yang dikumpulkan  tidak  ada  desa  yang  mempunyai  BUMDes  sehingga  tidak  ada  kegiatan  untuk mendukung kegiatan BUMDes tersebut. Kegiatan yang mendukung ekonomi yang dilakukan
6.019.154 ; 2% 29.054.000 ; 9% 35.500.000 ; 11% - ; 0%
8.380.00
0 ; 2% 244.575.251 ; 76%
Mendukung kegiatan BUMDes (Ekonomi) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat Penyelenggaraan promosi kesehatan
pada  desa-desa  sampel  hanya ada  pada  desa  Cepokomulyo  kecamatan  Gemuh.  Kegiatan  itu berupa pelatihan usaha dagang, peternakan dan pertanian. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan  akan  meningkatkan  semangat  berwiraswasta  pada  masyarakat.  Penggunaan anggaran  untuk  kegiatan  badan  usaha  milik  desa  ini  hanya  mencapai  1,8%  atau  Rp. 323.528.405 dari keseluruhan penggunaan pemberdayaan Rp. 323.528.405.

## 2) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa
Peningkatan  kualitas  proses  perencanaan  desa  di  sini  meliputi  penyusunan  RPJM  Desa  dan penyusunan RKP Des yang menyerap anggaran sebanyak Rp. 29.054.000 atau 9% dari total pengeluaran  untuk  pemberdayaan  masyarakat  Rp.  323.528.405.  Penyusunan  RKP  Desa  dan RPJM  Des  ini  berfungsi  untuk  merencanakan  pembangunan  desa  untuk  tahun  anggaran berikutnya  agar  pembangunan  tepat  sasaran  sesuai  dengan  prioritas  dan  kebutuhan masyarakat.

## 3) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
Dari  kelima    variabel  dalam  penelitian  ini  peningkatan  kapasitas  kelompok  masyarakat menyerap  dana  terbesar  di  antara  kegiatan  yang  lain.  Penyerapan  dana  ini  mencapai  Rp. 35.500.000  atau  11%  dari  total  pengeluaran  untuk  pemberdayaan  masyarakat  yang  sebesar Rp.  323.528.405.  Hanya  ada  satu  kegiatan  pemberdayaan  untuk  peningkatan  kapasitas kelompok masyarakat yang dilakukan oleh desa-desa sampel, yaitu untuk pembentukan dan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## 4) Penyelenggaraan promosi kesehatan
Dari semua desa sampel yang diambil tidak ada satu pun desa yang mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan promosi kesehatan.

## 5) Penyelenggaraan promosi pendidikan
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  di  bidang  promosi  pendidikan  ini  antara  lain  operasional PAUD,  operasional  TK,  pelatihan  teknologi  tepat  guna,  operasional  lembaga  keagamaan, pemberian  beasiswa  pada  anak  yang  kurang  mampu,  dan  pelatihan  pembuatan  pupuk  cair. Kegiatan-kegiatan untuk promosi pendidikan ini menyerap dana sebesar Rp. 8.380.000 atau 2,6% dari total pengeluaran untuk pemberdayaan masyarakat.
Penggunaan  dana  pemberdayaan  untuk  alokasi  kelima  variabel  hanyalah  mencapai  24,4% atau Rp. 78.953.154 dari total dana untuk pemberdayaan yang Rp. 323.528.405. Sedangkan yang  Rp.  244.575.251  atau  75,6%  nya  dialokasikan  pada  kegiatan  pemberdayaan  lain  lain diantaranya untuk kegiatan pemberian santunan kepada fakir miskin, pelestarian adat berupa kegiatan merti desa, tasyakuran hasil bumi, dan peringatan HUT RI.
4. Seberapa  besar  kesempatan  kerja  yang  tercipta  sebagai  implementasi    Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa    tahun  anggaran  2016  di  kelurahan-kelurahan  di  wilayah Kabupaten Kendal
Peningkatan  kesempatan  kerja  yang  tercipta  bagi  masyarakat  desa  setempat  sebagai implementasi  dari  penggunaan  anggaran  dan  belanja  desa  tahun  anggaran  2016  ini mengalami  peningkatan  khususnya  untuk  tenaga  kerja  langsung  yang  berhubungan  dengan pembangunan  sarana  dan  prasarana  tersebut.  Tenaga  kerja  langsung  yang  dimaksud  adalah tenaga kasar yang ikut membangun sarana dan prasarana. Sehingga peningkatan kesempatan kerja  signifikan  yang  tercipta  hanya  sementara,  karena  setelah  pembangunan  sarana  dan prasarana  berakhir,  maka  akan  berakhir  juga  masa  kerja  pekerja  kasar  tersebut.  Sedangkan untuk  kenaikan  tenaga  kerja  yang  kontinyu  tidak  ada  perubahan  yang  signifikan.  Karena untuk pembangunan sarana dan prasarana yang membutuhkan tenaga kerja diupayakan untuk memberdayakan masyarakat di desa yang bersangkutan.
Selain  dari  tenaga  kerja  yang  langsung  menangani  proyek  pembuatan  sarana  dan  prasarana ini,  peningkatan  juga  terjadi  pada  penjualan  bahan  bangunan  di  kelurahan-kelurahan  di wilayah kabupaten Kendal.
5. Seberapa  besar  kesempatan  kerja  yang  tercipta  sebagai  implementasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  tahun anggaran 2016 di kelurahan – kelurahan di wilayah kabupaten Kendal yang dinikmati warga masyarakat desa setempat
Sama seperti peningkatan penciptaan tenaga kerja di desa-desa di wilayah kabupaten Kendal, peningkatan  penciptaan  tenaga  kerja  di  desa  setempat  juga  tidak  mengalami  peningkatan yang  signifikan  terutama  untuk  tenaga  kerja  yang  kontinyu.  Hal  ini  dikarenakan  karena sarana  dan  prasarana  yang  dibangun  membutuhkan  tenaga  kerja  yang  tidak  banyak  untuk mengelola sarana dan prasarana yang telah dibangun tersebut.
Dari pembangunan PAUD hanya dibutuhkan tenaga kerja 4 orang pengajar dan untuk pengelolaan sumur artetis dibutuhkan 2 tenaga kerja untuk masing-masing sumur artetis yang dibangun.

## Penutup
1. Dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anggaran desa tersebut sebagian besar  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  sarana  dan  prasarana  secara  fisik. Dengan pembangunan sarana dan prasarana tersebut maka penduduk akan lebih mudah dalam  menjalankan  aktifitas  produktifnya  sehingga  produktifitas  meningkat.
Meningkatnya produktifitas akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.  Dari aktifitas- aktifitas  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  anggaran  desa  pada  desa-desa  sampel sebagian  besar  digunakan  untuk  aktifitas  non  produktif.  Sehingga  dana  yang  sudah dialokasikan  pada  suatu  sarana  dan  prasarana  tersebut  berhenti  hanya  pada  sarana tersebut,  dalam  arti  desa  tidak  mendapatkan  pengembalian  dana  dari  aktifitas-aktifitas yang  sudah  dilakukan.  Sedangkan  untuk aktifitas-aktifitas  pembangunan  yang lain  desa sangat  tergantung  dengan  kucuran  dana  dari  pemerintah.  Dari  aktifitas-aktifitas pembangunan sarana dan prasarana tersebut menciptakan lapangan kerja bagi penduduk pada saat terjadinya pembangunan. Penciptaan lapangan kerja tersebut berakhir pada saat berakhirnya pembangunan sarana dan prasarana tersebut.
2. Pada  Bab  IX  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  Pembangunan  Desa  dan  Pembangunan Kawasan  Perdesaan  Bagian  Kesatu  Pembangunan  Desa  Pasal  78  ayat  3  menyatakan bahwa  pembangunan  desa  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2)  mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian  dan  keadilan  sosial.  Pada  pasal  ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan berprinsip  kegotongroyongan  dan  kekeluargaan.  Tetapi  dalam  praktek  dan  di  dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih ditemukan point tenaga kerja. Hal ini  menunjukkan  adanya  ketidak  sesuaian  dengan  prinsip  kegotongroyongan  yang diutamakan seperti pada bab IX di atas.

## Daftar Pustaka
Suparmoko, M., 1997. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan . BPFE UGM. Yogyakarta.
Undang –undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Halim, Abdul. 2015. Auditing Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan Jilid 1. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
Halim, Abdul. 2015. Auditing Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan Jilid 2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta