## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pembuatan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

## Mohamad Yusuf Ramadhani S., Kholis Roisah
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: Daniramadhani0102@gmail.com

## Abstract
The  practice  of  working  agreements  for  a  specified  period  in  Indonesia  still  faces  many problems  and obstacles in the field. This raises the question of whether the implementation of PKWT is in accordance with  statutory  regulations  or  vice  versa.  The  purpose  of  writing  this  journal  is  to  determine  the implementation of the work agreement for a certain period of time made by the employer whether it is in accordance with statutory regulations or not. This research uses empirical normative research method. The results of this study, the researcher found that the practice of fixed-time working agreements in the field still contradicts existing laws and regulations. This is because the Manpower Law is still unable to accommodate the risk  if  one of  the  parties to  the  agreement  ends  the  working  relationship  unilaterally before the agreed period ends. This has led to confusion in the claim for compensation against the party who  canceled  the  agreement.  This  condition  is  not  conducive  to  creating  jobs  that  are  conducive  to protecting the rights of workers and employers themselves.

## Keywords: Employment agreement; Worker Rights; Contracting Principle

## Abstrak
Praktik Perjanjian n kerja untuk k waktu tertentu i (PKWT) di Indonesia masih menemui banyak permasalahan dan  hambatan  di  lapangan.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  apakah  pelaksanaan  PKWT  telah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  atau  sebaliknya.  Tujuan i dari  penulisan i jurnal  ini m yaitu untuk m mengetahui  penerapan  perjanjian n kerja  waktu n tertentu  yang g dibuat  pihak pemberi  kerja  apakah telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  atau  belum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian ini, Peneliti menemukan bahwa praktik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di lapangan masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dikarenakan UU Ketenagarkerjaan masih belum mampu mengakomodir mengenai resiko apabila salah satu pihak  dalam  perjanjian  mengakhiri  hubungan  kerja  secara  sepihak  sebelum  jangka  waktu  yang diperjanjikan berakhir. Hal ini menimbulkan carut marut dalam penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang membatalkan  perjanjian  tersebut  yang.  Kondisi  ini  tidaklah  kondusif  dalam  menciptakan  lapangan pekerjaan yang kondusif terhadap perlindungan hak-hak pekerja maupun terhadap pemberi kerja sendiri.
Kata Kunci: Perjanjian Kerja; Hak Pekerja; Asas Berkontrak

## A. PENDAHULUAN
Dalam i proses  perekrutan  kerja a di  suatu  perusahaan  pasti  terdapat  beberapa  tahap  yang  harus dilalui,  dan  tahap  akhir  dari  serangkaian  proses  tersebut  yaitu  dengan  penandatanganan  perjanjian.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Perjanjian i yang  dimaksud i adalah  perjanjian i yang  melibatkan i dua i pihak,  yaitu i pihak  pemberi i kerja dan n pihak  yang g melakukan  pekerjaan i sesuai  dengan i perjanjian  yang i diadakan.  Sebagai i dasar r dari hubungan n hukum  yang g dimaksud  adalah o perjanjian m kerja.  Sehingga i yang  dimaksud  ddengan hubungan i kerja  adalah s suatu  hubungan n yang m dilakukan .. oleh .. minimum i 2  (dua)  subyek i hukum mengenai i suatu i pekerjaan n (Wijayanti,  2006).  Subyek i hukum i yang g melakukan n hubungan m kerja adalah i pengusaha i atau  pemberi i kerja  dengan i pekerja/buruh.  Hubungan n kerja i merupakan  inti i dari hubungan n industrial.  Pada i dasarnya  hubungan n kerja  adalah  suatu  hubungan n yang  mengatur i dan memuat i hak  dan n kewajiban  antara i pekerja  atau i buruh  dan n pengusaha.  Dalam i konteks i hubungan kerja,  kewajiban i para  pihak k berlangsung i secara  timbal l balik.  Sebagaimana  yang i dinyatakan  oleh Bahder i Johan i Nasution  bahwa i kewajiban n pengusaha i merupakan n hak  dari  pekerja i atau i buruh,  dan sebaliknya a kewajiban i pekerja i atau  buruh i adalah  hak i pengusaha  (Nasution,  2004).  Oleh  karena  itu jika i terjadi  pelanggaran n kewajiban i yang i telah  diatur i peraturanperundang-undangan i atau i perjanjian kerja, a masing-masing pihak i dapat menuntut i pihak i lainnya.
Perjanjian i kerja  yaitu  suatu  perjanjian i yang  dibuat i antara i pekerja/buruh h (karyawan) i dengan pengusaha i atau  pemberi i kerja  yang g memenuhi i syarat-syarat i kerja,  hak i dan  kewajiban i para i pihak sebagaimana a yang i disebutkan i dalam i Pasal l 1 i ayat i (14)  Undang-Undang i Nomor  13  tahun  2003 Tentang i Ketenagakerjaan n (Djumialdi,  2010). Dalam  pembuatan i perjanjian i kerja,  hal  yang terpenting i yaitu i harus mencantumkan n jenis perjanjian i kerja untuk i pekerja atau u buruh.
Penelitian  ini  memfokuskan  kajianya  kepada  pembahasan  terhadap  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu (PKWT) dan menganalisa salah satu perjanjian kerja atau kontrak kerja yang dibuat oleh salah satu  perusahaan  swasta  dengan  menerapkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  dan  teori  serta  asas  hukum  kontrak  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu. Berdasarkan analisa penulis terhadap salah satu kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan swasta yaitu CDS  dan pekerja,  penulis  menemukan gap antara Das  Sollen dan Das  Sein dalam perjanjian  kerja untuk waktu tertentu (kontrak) yang dibuat oleh CDS dimana Das Sollen meliputiiUU No 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  tepatnya  pada  Pasal  61  ayat  (2)  sampai  dengan  ayat  (5)  dimana mengatur tentang pengalihan perusahaan yang disebabkan pengusaha meninggal, perusahaan dijual, diwaris atau hibah, tidak akan memengaruhi hubungan kerja. Sementara pada kenyataannya atau Das Sein nya di dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh CDS tepatnya pada pasal 3 poin 4 bertentangan dengan Pasal 61 ayat (2). Selain itu pada Pasal 3 perjanjian kerja tersebut tidak mengatur tentang ganti rugi  dalam  hal  apabila  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  mengakhiri  hubungan  kerja  sebelum

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam  perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  maka  pihak yang mengakhiri  hubungan  kerja  diwajibkan  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  lainnya  sebesar  upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003.
Karena  adanya i gap antara Das  Solen dan Das  Sein terkait  dengan  Perjanjian n Kerja i Waktu Tertentu i yang  dibuat t oleh  CDS,  maka a dari  penelitian  ini  meneliti  tentang  implementasi  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Perjanjian diatur didalam Pasal o 1313 Kitab Undang g Undang Hukum n Perdata yang menentukan bahwa  suatu  perjanjian  merupakan  suatu perbuatan hukum  antara  satu  subjek  hukum  perdata  yang mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  subjek  hukum  perdata  lainnya.  Hukum i perjanjian  merupakan hukum i yang  terbentuk k akibat  adanya i suatu  pihak  yang i mengikatkan  dirinya a kepada i pihak  lainn. Atau i dapat  juga a dikatakan  hukum n perjanjian  yaitu l suatu  hukum i yang o terbentuk  akibat i seseorang yang g berjanji kepada l orang lain n untuk melakukan n sesuatu i hal atau perbuatan. Untuk itu kedua a belah pihak k telah menyetujui i untuk melakukan i suatu i perjanjian tanpa a adanya paksaan a maupun keputusan i yang  hanya a bersifat  satu i pihak.  Teori  perjanjian  menjelaskan  bahwa  ada  4 syarat o sahnya i perjanjian yang g diatur di dalam n Pasal l 1320 KUH Perdata a (H.S, 2011)
Asas i kebebasan berkontrak i adalah  suatu i asas i yang i memberikan n kebebasan kepada a para pihak k untuk  membuat  ataupun  tidak  membuat  suatu  perjanjian,  membuat  ataupun  mengadakan perjanjian dengan  siapapunn,  menentukan  isi  dari  perjanjian pelaksanaan dan persyaratannya,  serta menentukan bentuk dari perjanjian itu sendiri bisa tertulis ataupun lisan (Miru, 2010).
Asas  ini  menerangkan  bahwa  kesepakatan i para  pihak i itu  mengikat i sebagaimana  layaknya undang-undang i bagi  para i pihak  yang g membuatnya.  Karena i adanya  janji i timbul  kemauan  bagi i para pihak . untuk saling n berprestasi, maka i ada kemauan n untuk saling g mengikatkan diri. Terjadinya o perbuatan  hukum n ditentukan  berdasarkan n kata i sepakat,  dengan i adanya  konsensus s dari para a pihak i itu,  maka a kesepakatan  itu i menimbulkan  kekuatan n mengikat  perjanjian n sebagaimana layaknya i undang-undang i ( pacta sunt servanda ) (Adole, 2010).
Asas i Konsensualisme  diatur  dalam i Pasal  1320 o ayat  (1)  KUH . Perdata.  Menurut  asas s ini perjanjian n harus didasarkan n pada konsensus i atau i kesepakatan . dari pihak-pihak m yang membuat i perjanjian.  Dengan i asas i konsensualisme,  perjanjian i dikatakan  telah h lahir i jika  ada i kata sepakat t atau  persesuaian i kehendak  diantara i para  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut. Berdasarkan n asas konsensualisme i itu, menganut paham bahwa a sumber kewajiban m kontraktual yaitu
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
dengan bertemunya kehendak k ( convergence of wills ) i atau konsensus i para pihak k yang membuat t kontrak.
Asas i itikad baik i diatur dalam i Pasal o 1338 ayat (3) KUH i Perdata.   Asas s itikad baik i merupakan asas s bahwa para a pihak, yaitu h pihak kreditur o dan debitur o harus melaksanakan n substansi perjanjian i berdasarkan kepercayaan n atau keyakinan n yang teguh h atau kemauan n baik dari o para pihak. Yang ditekankan dalam asas ini adalah kejujuran, kejujuran para pihak yang ada atau yang membuat perjanjian tersebut.
Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap permasalahan implementasi Undang-Undang o No 13 Tahun m 2003 tentang n Ketenagakerjaan terhadap i perjanjian n kerja  waktu i tertentu n yang  dibuat  oleh  CDS  dan  mengenai  penerapan  teori  dan asas hukum kontrak dalam m perjanjian kerja a waktu tertentu i yang dibuat o oleh CDS.
Adapun  telah  ada i beberapa  penelitian i atau  tulisan i sebelumnya  yang n juga  membahas i tentang Perjanjian i Kerja i Untuk i Waktu Tertentu i (PKWT).  Penelitian i yang i dilakukan oleh Yopi Ari Pratama, S.H  meneliti  tentang  implementasi perjanjian  kerja n waktu  tertentu  karyawan i perusahaan n di  PT. Busana i Mulya  Textile i Karanganyar  dan  Problematika  yang  muncul  dalam o perjanjian  kerja i waktu tertentu u pada i karyawan di PT. Busana Mulya Textile Karanganyar (Pratama, 2018).
Penelitian  yang  dilakukan oleh peneliti  yang  bernama  Fitriatus  Shalihah  yang  meneliti  tentng pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja kontrak dalam PKWT yang mana hasil penelitian yaitu belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  Undang-Undang  dan  rasa  keadilan.  (Shalihah,  2016).  Sedangkan penelitian  yang  dilakukannoleh  peneliti  Aurelia  Giani  mengkaji  tentang  Pertimbangan  Hakim Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 133/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta akibat hukum dari Putusan Hakim Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  133/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST terhadap status pekerja (Giani, 2017).
Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Terhadap  Pembuatan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan menggunakan pisau analisis berupa asas-asas berkontrak yang dianut di dalam KUH Perdata.

## B. METODE PENELITIAN m
Jenis  penelitian  yang g digunakan  dalam n penulisan  ini n yaitu  penelitian n normatif-empiris dimana menggunakan n studi kasus i normatif-empiris berupa a produk perilaku u hukum. Pokok i kajiannya  adalah i pelaksanaan  atau i implementasi  ketentuan n hukum i positif  dan n kontrak secara a faktual  pada a setiap  peristiwa a hukum  tertentu u yang  terjadi  dalam  masyarakat n guna mencapai tujuan n yang telah h ditentukan.  Dalam jurnal ini pokok kajiannya adalah Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu  (PKWT)  dari  CDS  dan  penulis  akan  menganalisa  dengan  Undang-Undang Ketenagakerjaan  serta  teori  dan  asas  asas  hukum  kontrak.  Bahan  hukum  yang  digunakan adalah i bahan hukum n yang i diperoleh melalui dari i buku kepustakaan, artikell, serta peraturan n perundang-undangan  yang g berkaitan  dengan  Perjanjian  Kerja n Waktu u Tertentu (PKWT).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Undang-Undang n No  13  Tahun n 2003  Terhadap  Perjanjian n Kerja  Waktu Tertentu Yang n Dibuat Oleh i CDS
Perjanjian n Kerja  diatur  di  dalam n Pasal  1 a ayat  (14) i Undang-Undang  No.13 Tahun i 2003 tentang i Ketenagakerjaan m yang n dimaksud  dengan i perjanjian  kerja m merupakan m perjanjian antara i pekerja/buruh n dengan  pengusaha i atau  pemberi i kerja  yang n memuat  syarat i kerja, i hak, dan i kewajiban  para a pihak.  Pada i dasarnya  perjanjian n kerja  hanya i dilakukan  oleh i kedua  belah pihak n yakni  pengusaha i atau  pemberi a kerja  dengan n pekerja  atau i buruh.  Mengenai n hal-hal apa i saja  yang g diperjanjikan  diserahkan n sepenuhnya  kepada i kedua  belah n pihak  yakni n antara pengusaha i atau  pemberi n kerja  dan  pekerja a atau i buruh.  Apabila o salah  satu o dari  para o pihak tidak n menyetujuinya  maka i pada  ketentuannya i tidak  akan i terjadi  perjanjian n kerja,  karena pada o aturannya  pelaksanaan i perjanjian  kerja n akan  terjalin n dengan  baik n apabila i sepenuhnya kedua i belah pihak o setuju tanpa a adanya i paksaan.
Undang-Undang n Nomor  13 i Tahun  2003  tentang n Ketenagakerjaan  membagi  pekerjaan menjadi n 2  jenis  yaitu i Perjanjian n Kerja  untuk k Waktu  Tertentu i (PKWT)  dan  Perjanjian n Kerja untuk n Waktu  Tidak n Tertentu(PKWTT)  (Tunggul,  2009).  Dalam n Pasal  56  ayat  (2) n UU Ketenagakerjaan o mengatur  bahwa a perjanjian  kerja a untuk  waktu u tertentu u didasarkan n atas jangka i waktu atau i selesainya suatu pekerjaan i tertentu. Berdasarkan .. Pasal .. 1 .. angka .. 1 Keputusan n Menteri n Tenaga m Kerja a dan n Transmigrasi i Republik m Indonesia m Nomor m KEP.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 100/MEN/VI/2004 Tentang m Ketentuan n Pelaksanaan n Perjanjian Kerja a Waktu u Tertentu (“Kepmenakertrans  100/2004”),  pengertian n Perjanjian n Kerja  Waktu u Tertentu i (“PKWT”) adalah  perjanjian n kerja  antara a pekerja  atau  buruh  dengan n pengusaha a untuk  mengadakan hubungan n kerja dalam i waktu tertentu i atau untuk k pekerjaan i tertentu.
Di  dalam  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  dibuat  oleh  CDS  dengan  salah  satu pekerjanya terdapat point-point atau  ketentuan  yang  menurut penulis  kurang  lengkap  dan ada yang  menyimpang dari  ketentuan yang sudah diatur  di dalam  UU Ketenagakerjaan.  Misalnya yaitu pada pasal 3 poin 4 yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak antara pihak pertama kepada pihak kedua jika Pihak Pertama dalam hal ini perusahaan berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk memperkerjakan Pihak Kedua akibat memburuknya  kinerja Perusahaan,  bunyi klausula ini dianggap bertentangan dengan pasal 61 ayat  (2)  sampai  dengan  ayat  (5)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  dimana  pasal  tersebut menyatakan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila adanya pekerja yang meninggal dunia, telah berakhirnya jangka waktu dari perjanjian kerja, terdapat putusan pengadilan atau penetapan dari lembagaa  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap, serta adanya keadaan ataupun n kejadian tertentu i yang dicantumkan n dalam perjanjian i kerja, peraturan o perusahaan,atau o perjanjian kerja o bersama yang g dapat menyebabkan i berakhirnya hubungan n kerja.
Kedua  yaitu  perjanjian  kerja  akan  berakhir  apabila  meninggalnya  pengusaha  atau beralihnya a hak  atas a perusahaan  yang i disebabkan n penjualan, i pewarisan, i atau  hibah.  Yang ketiga jika  terjadi  adanya  pengalihan m perusahaan maka m hak-hak  pekerja atau buruh i menjadi tanggung  jawab  pengusaha n baru,  kecuali i ditentukan i lain n dalam i perjanjian  pengalihan i yang tidak i mengurangi n hak-hak i pekerja/buruh. Ketiga, jika terdapat pengusaha, orang perseorangan meninggal i dunia, ahli waris i pengusaha dapat mengakhiri n perjanjian kerja setelah n merundingkan  dengan i pekerja/buruh.  Keempat,  jika  ada  pekerja  atau  buruh meninggal o dunia,  ahli  waris  dari  pekerja  ataupun  buruh  berhak n mendapatkan n hak-haknya sesuai i dengan  peraturan n perundang-undangan  yang n berlaku  atau n hak-hak  yang g telah i diatur dalam n perjanjian i kerja, peraturan n perusahaan, atau u perjanjian i kerja a bersama.
Pada a pasal 3 point 4  yang n ada di i dalam perjanjian n kerja  waktu u tertentu i CDS  dianggap masih terlalu ambigu untuk ditafsirkan dan n bertentangan i dengan pasal i 61  ayat i (2)  sampai (5) UU  Ketenagakerjaan,  seharusnya  lebih  dijabarkan  lagi  pada  kata  “Kondisi  yang  tidak

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
memungkinkan  akibat  memburuknya  kinerja  perusahaan”  yang  dimaksud  seperti  apa  karena menurut  pasal  61  ayat  (2)  sampai  (5)  UU  Ketenagakerjaan  walaupun  perusahaan  mengalami pailit atau dijual dan dipindah tangankan tidak akan mempengaruhi hubungan kerja.
Meskipun  ada  ketentuan  lain n dalam  perjanjian n pengalihan  yang i tidak  mengurangi i hak- hak k pekerja  atau  buruh.  Jika  pengusaha o orang  perseorangan n meninggal n dunia,  ahli n waris pengusaha n dapat  mengakhiri n perjanjian  kerja a setelah  merundingkan n dengan  pekerja  atau buruh.  Demikian n juga,  dalam i hal  pekerja  atau  buruh .. meninggal m dunia,  ahli m waris  pekerja atau  buruh n berhak  mendapatkan n hak-haknya i sesuai  dengan n peraturan n perundang-undangan yang i berlaku  atau i hak-hak  yang i telah  diatur g dalam  perjanjian n kerja,  peraturan n perusahaan, atau i perjanjian n kerja bersama i (Sunarno, 2009).  Tetapi dalam n pasal 3 point 4 perjanjian kerja tersebut penulis  berpendapat  bahwa  klausala  dalam pasal  tersebut kurang menjelaskan  secara spesifik  dan  tidak  mengatur  hak-hak  yang g akan  didapatkan n oleh  pekerja a jika a terdapat pemutusan i hubungan i kerja karena perusahaan pailit atau yang lainnya.
Selain itu pada Pasal 3 perjanjian kerja tersebut tidak mengatur tentang ganti rugi dalam hal  apabila i salah  satu m pihak  dalam m perjanjian  mengakhiri  hubungan m kerja m sebelum berakhirnya a jangka  waktu u yang  ditetapkan n dalam  perjanjian n kerja  waktu u tertentu,  maka pihak i yang  mengakhiri i hubungan  kerja m diwajibkan  membayar m ganti  rugi i kepada m pihak lainnya m sebesar  upah m pekerjaatau  buruh  sampai  dengan  batas  waktu m berakhirnya  jangka waktu i perjanjian  kerja m sebagaimana  yang g telah  diatur r dalam m Pasal  62 n UU  No.  13 i Tahun 2003  yang  menyatakan:  “Apabila  salah  satu  pihak  mengakhiri  hubungan  kerja  sebelum berakhirnya  jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1),  pihak  yang  mengakhiri  hubungan  kerja  diwajibkan  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak lainnya  sebesar  upah  pekerja/buruh  sampai  batas  waktu  berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian kerja.”
2. Penerapan Teori  Dan  Asas  Hukum  Kontrak n Dalam n Perjanjian n Kerja  Waktu i Tertentu Yang s Dibuat Oleh CDS.
Menurut  teori  perjanjian,  Perjanjian n dirumuskan  dalam n Pasal 1313  KUH  Perdata n yang menentukan n bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”.    Perjanjian n ini i merupakan
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
suatu i peristiwa  hukum n dimana  seorang g berjanji  kepada a orang  lain a atau  dua a orang g saling berjanji i untuk  melakukan n atau  tidak k melakukan i sesuatu. Teori perjanjian menjelaskan bahwa ada  4  (empat)  syarat n sahnya  perjanjian n yang  diatur n di .. Pasal  1320  KUH n Perdata  (Khakim, 2003)
Berdasarkan n Perjanjian  Kerja n Waktu  Tertentu i (PKWT)  CDS  telah  memenuhi  teori perjanjian  karena  perjanjian n tersebut sudah  memenuhi i syarat i sahnya  perjanjian i sesuai  dengan pasal 1313 KUHPerdata. Dalam suatu perjanjian haruslah ada i kesepakatan . kedua i belah i pihak. Hal ini dapat dilihat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) CDS merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dari perusahaan maupun dari pekerja hal ini dibuktikan dengan dibuatnya perjanjian tersebut dan terdapat kalusula-klausula atau pasal pasal yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak.
Suatu  perjanjian  juga  menuntut  adanya  kecakapan i untuk  melakukan i perbuatan i hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap (Soeroso, 2010) . Ukuran kedewasaan adalah telah  berumur  21  tahun  dan  atau  sudah  kawin.  Di  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT) CDS para pihak sudah cakap hukum dalam melakukan sebuah perjanjian cakap hukum disini para pihak sudah berumur lebih dari 21 tahun dan bisa melakukan tindakan hukum, maka perjanjian yang dilakukan tersebut bisa dianggap sah.
Suatu  perjanjian  haruslah  memperjanjikan  suatu i hal  tertentu.  Yang  dimaksud  suatu  hal atau objek tertentu (eenbepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi  pokok  kontrak  yang  bersangkutan.  Hal  ini  untuk  memastikan  sifat  dan  luasnya pernyataan-pernyataan  yang  menjadi  kewajiban  para  pihak.  Prestasi  tersebut  harus  bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Prestasi yang dimaksud menurut pasal 1234 KUHPer yaitu terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu. Di dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja waktu tertentu tersebut terdapat perjanjian mengenai pihak kedua atau pekerja  harus mengerjakan sesuatu yaitu sebagai desainer  dari  perusahaan  tersebut  dimana  dari  pekerjaan  yang  dilakukan  itu  pekerja  akan
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
mendapatkan prestasi berupa upah/gaji sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 perjanjian tersebut  yaitu  sejumlah  Rp.  1.500.000,00  dibayar  setiap  akhir  bulan.  Jadi  PKWT  tersebut memenuhi syarat yang ketiga ini.
Dalam  KUHPerdata  tidak  mengatur  mengenai  kuasa  halal  tetapi  didalam  Pasal i 1337 KUH i Perdata hanya i menyebutkan kausa yang e terlarang. Suatu i sebab bisa i diartikan terlarang i apabila bertentangan i dengan i UU, i kesusilaan, dan i ketertiban i umum. Jadi yang n dimaksud n sebab n yang n halal m adalah bahwa m isi m kontrak m tersebut m tidak bertentangan i dengan peraturan i perundang-undangan. Di syarat yang i ke empat ini sesuai dengan pembahasan  yang  pertama  bahwa  di  dalam i Perjanjian  Kerja i Waktu  Tertentu i (PKWT)  yang dibuat  oleh  CDS  ada  beberapa pasal di  dalam  perjanjian  yang  bertentangan  dengan  Undang- Undang i Ketenagakerjaan tepatnya pada pasal pasal 3 point 4 yang ada di dalam perjanjian i kerja waktu i tertentu CDS yang bertentangan dengan pasal i 61 ayat i (2) sampai dengan ayat (5) Undang- Undang i Ketenagakerjaan  sebagaimana  yang i telah  dijelaskan  di  dalam  pembahasan  rumusan masalah  yang  pertama.  Jadi untuk  syarat  yang  ke empat  ini penulis menilai  bahwa  perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh CDS belum sepenuhnya memenuhi syarat adanya kuasa halal dikarenakan pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian tersebut belum semuanya memenuhi syarat ini.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  Perjanjian i Kerja i Waktu i Tertentu i (PKWT)  yang i dibuat oleh i CDS  dengan i pekerja  sudah  memenuhi  teori  perjanjian  yang  tepatnya  pada  pasal  1313 KUHPer  tetapi  dalam  hal  syarat  sahnya  perjanjian  yang  telah  dijelaskan  diatas Perjanjian i Kerja i Waktu i Tertentu i (PKWT) yang dibuat oleh CDS belum sepenuhnya memenuhi ke  empat  syarat  tersebut  yaitu  pada  syarat  adanya  kuasa halal.  Selain  teori-teori diatas  Suatu perjanjian atau kontrak dapat dikatakan sudah baik jika memenuhi asas- asas i dalam i hukum i kontrak.  Yang  pertama  adalah  asas  kebebasan  berkontrak,  dimana para i pihak n yang  ada  di  Perjanjian i Kerja i Waktu i Tertentu  CDS  bersepakat  untuk  membuat perjanjian kerja yang dibuktikan dnegan dibuatnya perjanjian kerja tersebut tercantum di dalam pasal  7  angka  1  perjanjian  dan  isi  perjanjian  tersebut  ditentukan  oleh  kesepakatan kedua i belah i pihak h dan  dituangkan  di  dalam k perjanjian i yang  tertulis i dan  ditanda i tangani oleh i kedua belah i pihak.
Yang  kedua  adalah,  asas s mengikat d sebagai  undang-undang  ( Pacta i Sun  Survenda ). Menurut i asas  ini i kesepakatan  para a pihak a itu a mengikat m sebagaimana m layaknya  undang-
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
undang b bagi  para i pihak  yang i membuatnya.  Dan  perjanjian  kerja  ini  bersifat  mengikat  dan mempunyai i kekuatan hukum i yang sama i dan perjanjian i ini digunakan sebagai acuan bagi i kedua belah pihak k sebagaimana diatur dalam pasal 7 perjanjian tersebut.
Yang  ketiga  adalah  asas  konsensualisme  yang  diatur  dalam  Pasal l 1320  ayat l (1)  KUH Perdata.  Menurut  asas  ini  perjanjian  harus  didasarkan  pada  konsensus  atau  kesepakatan  dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang dibuat oleh CDS dan pekerja lahir karena ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.
Yang  keempat  adalah  asas i itikad i baik  yang  diatur  dalam i Pasal i 1338  ayat i (3) KUH i Perdata.  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  CDS  dibuat  atas  dasar  kepercayaan  dan keyakinan dari masing-masing pihak.
Jadi berdasarkan analisis penulis diatas terkait i dengan v asas-asas hukum n kontrak terhadap Perjanjian i Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang i dibuat oleh CDS sudah memenuhi ke empat asas tersebut tetapi meskipun sudah memenuhi ke empat asas tersebut masih terdapat penyimpangan dari substansi perjanjian itu sendiri sebagaimana yang telah di jelaskan oleh penulis diatas.

## D. SIMPULAN
Dari  pembahasan  rumusan  masalah  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Perjanjian n Kerja Waktu i Tertentu i yang i dibuat i oleh CDS dengan salah satu pekerjanya terdapat penyimpangan pada pasal  3  poin  4  yang  bertentangan  dengan  pasal i 61  ayat i (2)  sampai  dengan i ayat  (5)  Undang- Undang i Ketenagakerjaan  sebagaimana  yang i telah  dijelaskan  dalam  pembahasan  diatas.  Pasal  3 perjanjian  kerja  tersebut  tidak  mengatur  tentang  ganti  rugi  dalam  hal  apabila i salah  satu i pihak dalam i perjanjian mengakhiri i hubungan kerja i sebelum v berakhirnya jangka i waktu yang i ditetapkan dalam i perjanjian  kerja i waktu i tertentu,  sebagaimana  yang i telah  diatur i dalam  Pasal i 62  UU  No. 13 i Tahun 2003. Bahwa Perjanjian i Kerja Waktu i Tertentu i (PKWT) yang dibuat oleh CDS dengan pekerja sudah memenuhi teori perjanjian yang tepatnya pada pasal 1313 KUHPer tetapi dalam hal syarat sahnya perjanjian belum sepenuhnya diterapkan yaitu pada syarat adanya kuasa halal,  dan ke empat asas-asas hukum kontrak sudah diterapkan dalam perjanjian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adole, H. (2010). Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional . Bandung: PT Refika Aditama.
Djumialdi, F. (2010). Perjanjian Kerja . Jakarta: Sinar Grafika.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
H.S, S. (2011). Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta: Rajawali Pers.
Khakim, A. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Miru, A. (2010). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak . Jakarta: Rajawali Pers.
Nasution, B.  J.  (2004). Hukum  Ketenagakerjaan Kebebasan  Berserikat  Bagi  Pekerja . Bandung:  Bandar Maju.
Soeroso, R. (2010). Perjanjian Dibawah Tangan . Jakarta: Sinar Grafika.
Tunggul, S. H. (2009). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta: Harvavindo.
Wijayanti, A. (2006). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal:
Giani,  A.  (2017). Analisis Terhadap Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (Studi  Kasus:  Putusan  Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 133 /Pdt.Sus-Phi. Universitas Tarumanegara.
Pratama,  Y.  A.  (2018). Implementasi  Perjanjian  Kerjawaktu  Tertentu  Antara  Karyawan  Dengan Perusahaan Ditinjau Dari UU Ketenagakerjaan (Studi Pada Pt. Busana Mulya Textile Karanganyar) . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Shalihah,  F.  (2016).  Implementasi  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt)  Dalam  Hubungan  Kerja  Di Indonesia. Jurnal Selat , 4 No 1 , 24.
Sunarno. (2009). Beberapa Masalah Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Solusinya. Wacana Hukum , VIII No 2 , 21.

## Peraturan Prundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1999  tentang  Pengesahan  ILO  Convention  No.  111  Concerning Discrimination in  Respect  of Employment and  Occupation (Konvensi  ILO Mengenai  Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.