Community: volume 5, nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Di Kabupaten Aceh Timur
Yulina Astuti 1) , Krisniawati 2) , Muhammad Zulkarnain 3) , Arfriani Maifizar 4 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pase 1,2,3)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar 4) Email: yulina.astuti.ya@gmail.com 1) , krisniawati2892@gmail.com 2)
m.zulkarnain28@gmail.com 3) , arfrianimaifizar@utu.ac.id 4

## Abstract
The  study  was  conducted  with  the  aim  to  determine  the  effect  of  financial performance consisting of the ratio of independence, efficiency ratio and effectiveness ratio to the Human Development Index. The data used was obtained from the Central Statistics  Agency  and  the  Directorate  General  of  Fiscal  Balance  (DJPK)  of  the Ministry  of  Finance  of  the  Republic  of  Indonesia.  Methods  of  data  analysis  using multiple  linear  regression  equations,  coefficient  of  determination  test  (R2)  and statistical  tests  (t  test  or  partial  test  and  F  test  or  simultaneous  test).  The  results showed  that  51.7%  independence  ratio,  efficiency  ratio  and  effectiveness  ratio influenced  the  Human  Development  Index  in  East  Aceh  District  and  48.3%  were influenced  by  other  variables  not  included  in  the  estimation  of  this  study.  Then  the independence  ratio  has  a  positive  but  not  significant  effect  on  the  Human Development Index. The efficiency ratio has a positive but not significant effect on the Human Development Index. The effectiveness ratio has a positive but not significant effect  on  the  Human  Development  Index.  F  test  results  note  that  simultaneous independence ratios, efficiency ratios and effectiveness ratios have a significant effect on the Human Development Index in East Aceh District.
Keywords: Regional Financial Performance, Human Development Index.

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat  yang  sejahtera  secara  umum  diketahui  dari    pengukuran  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  dengan  tingkat  kualitas  secara  fisik  maupun  non  fisik. Kesejahteraan melalui Indeks Pembangunan Manusia berupa kualitas secara fisik yaitu dari tingkat kesehatan dengan angka harapan hidup dan Indeks Pembangunan  Manusia non  fisik  berupa  rata-rata  penduduk  yang  berpendidikan  atau  mengikuti  belajar  di sekolah  sehingga  dapat  mengenal  huruf  dan  dalam  istilah  statistik  yaitu  angka  melek huruf.  Kualitas  secara  non  fisik  lainnya  yaitu  adanya  kemampuan  ekonomi.  Jadi kesejahteraan  dari  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  melihat  tingkat  Indeks Pembangunan  Manusia.  Jadi  pembangunan  tidak  semata-mata  hanya  bangunan  akan
Community: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
tetapi  lebih  kepada  manusia  sebagai  objek  yang  harus  dibangun  dan  harus  sejahtera sehingga  nantinya  manusia  dapat  dijadikan  sebagai  subyek,  dan  masyarakat  dapat berkontribusi  bagi  kemajuan  suatu  daerah  tingkat  kabupaten  kota,  provinsi  dan kemajuan Negara.
Indek  Pembangunan  Manusia  memiliki  peran  yang  penting  untuk  mengetahui pembangunan  perekonomian,  melalui  kinerja  perekonomian  yang  berhasil  yang ditunjukkan  dari  peningkatan  kesejahteraan  (Mukarramah,  Yolanda  and  Zulkarnain, 2019),  kemudian  karena  pembangunan  yang  baik  dapat  dijadikan  sebagai  faktor produksi.  Dikatakan  sebagai  faktor  produksi  karean  adanya  pengetahuan  melalui pendidikan  yang  mencukupi  dapat  menciptakan  sumber  daya  manusia  dengan kemampuan  yang  baik,  serta  dengan  adanya  pendidikan,  dapat  memberi  kesempatan bagi mereka yang memiliki pendidikan dan kemampuan untuk pengelolaan peningkatan perekonomian.
Kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan gabungan dari lamanya hidup (kesehatan)  artinya  semakin  sehat  masyarakat  maka  semakin  makmur  dan  semakin mendukung  majunya  suatu  daerah.  Kemudian  semakin  tinggi  pendidikan  masyarakat maka  semakin  baik  pengetahuan  dan  semakin  makmur  masyarakat  yang  ditandai dengan  semakin  lama  masyarakat  mengenyam  pendidikan.    Indeks  Pembangunan Manusia juga  gabungan  dari  unsur  kemakmuran  dari  segi  perekonomian  atau  semakin tinggi  pendapatan  yang  diperoleh  sehing  semakin  tinggi  kemampuan  untuk  daya  beli. Untuk  itu  pemerintah  baik  tingkat  pusat,  provinsi  maupun  kabupaten  dan  kota  dalam memajukan  pembangunan  perlu  meningkatkan  kesehatan  masyarakatnya,  perlu meningkatkan  pendidikannya  dan  perlu  memberikan  kesempatan  untuk  meningkatkan pendapatan.
Perhatian  pemerintah  untuk  pembangunan  manusia  yang  diukur  dari  Indeks Pembangunan  Manusia  adakalanya  melalui  perencanaan  pembangunan  dan merealisasikannya  sehingga  dapat  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Melalui pengelolaan  keuangan  daerah  maka  diharapkan  setiap  pembangungan  yang  menjadi harapan  dan  dibutuhkan  masyarakat.  Mengelola  keuangan  daerah  yang  kurang maksimal  akan  memberikan  dampak  negatif  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia. Kinerja  pemerintah  suatu  daerah  menjadi  perhatian  terutama  kinerja  keuangan,  karena dengan  adanya  Anggaran  Pendapatan  dan  belanja  Daerah  yang  salah  satu  tujuannya adalah  memberikan  kesejahteraan  masyarakat.  Terdapat  berbagai  alat  ukur  mengenai kinerja  keuangan  daerah  diantaranya  berupa  rasio  keuangan  daerah.  Kinerja  keuangan pemerintah berdasarkan penelitian (Harliyani and Haryadi, 2016) terdiri dari rasi derajat desentralisasi  fiscal,  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah,  rasio  kemandirian  daerah, rasio  efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah,  rasio  Efisiensi  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Rasio Keserasian Belanja Langsung, sedangkan berdasarkan penelitian yang  dilakukan oleh  (Zulkarnain,  Astuti  and  Wiriani,  2019)  rasio  keuangan  daerah  hanya  melakukan perhitungan  dari  dua  rasio  yaitu  rasio  kemandirian  keuanggan  daerah  dan  rasio
Community: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
efektivias.  Sementara  penelitian  (Batafor,  2011)  terdapat  pengukuran  kinerja  berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi.
Kabupaten  Aceh  Timur sebagai  salah  satu  kabupaten  di  Aceh berdasarkan  data yang  diperoleh  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten  Aceh  Timur  dilihat dari  tingkat  harapan  hidup,  tingkat  melek  huruf  dan  tingkat  pendpatan  riil  perkapita, Aceh Timur dengan IPM masih rendah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan masih berada di posisi ke-18. Sementara Kabupaten Aceh Timur yang cukup luas terus melakukan  pembangunan  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Kemudian  kemampuan keuangan  daerah  ini  dalam  membangun  juga  masih  rendah  sekali,  berdasarkan  rasio kemandirian di tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 masih rendah sekali yaitu antara 1,6%  sampai  dengan  9%,  artinya  pemerintah  kabupaten  Aceh  Timur  masih  sangat membutuhkan  subsidi  dari  pemerintah  pusat,  sementara  pendapatan  asli  daerahnya masih  terlalu  kecil  untuk  membelanjai  pembangunan  daerah.  Sementara  kinerja keuangan berdasarkan tingkat efisiensi di tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sudah efisien  serta  kinerja  keuangan  berdasarkan  tingkat  efektivitas  di  tahun  2010-2015  di tahun 2010-2013 belum efektif dan ditahun 2014-2015 sudah efektif.
Berdasarkan  data  tersebut  terdapat  permasalahan  dimana  Indeks  Pembangunan Manusia  masih  rendah,  kemudian  kinerja  keuangan  berdasarkan  rasio  kemandirian, Kabupaten  Aceh  Timur  masih  sangat  rendah  tingkat  kemandiriannya  hanya  kinerja keuangan berdasarkan efisiensi dan efektivitas sudah baik. Untuk itu masalah penelitian ini  adalah  bagaimana  pengaruh  kinerja  keuangan  berdasarkan  rasio  kemandirian, efisiensi  dan  efektivitas  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  Aceh Timur.  Berdasarkan  permasalah  tersebut  maka  tujuan  penelitian  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  kinerja  keuangan  berdasarkan  rasio  kemandirian,  efisiensi  dan efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pengukuran  dengan  kesejahteraan  dengan  IPM  dikenalkan  oleh  organisasi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yaitu United  Nations  Development  Programme di tahun1990.  Dimana  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  ukuran  untuk melihat  perbadingan  atas  harapan  untuk  hidup,  melek  huruf  dapat  membaca  dan menjadi standar untuk semua negara di dunia serta adanya kemampuan layak hidup atas perekonomian  berupa  pendapatan  yang  dapat  memenuhi  kehidupan,  (Lestari  and Fitriyati,  2011). Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS  Aceh,  2015) terdapat  dua  hal esensial  atas  perubahan  Indeks  Pembangunan  Manusia  agar  lebih  akurat  alat  ukurnya yaitu  angka  melek  huruf  dan  Produk  Domestik  Brut  dengan  hitungan  berupa  rata-rata geometrik.
Kinerja  keuangan  daerah  dapat  dinyatakan  sebagai  segala  hak  serta  kewajiban dengan  kesesuaian  penilaian  uang,  serta  dapat  diukur  dengan  segala  satuan  lainnya,
Community: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
seperti dinilai dengan uang, unit barang-barang sebagai harta atau kekayaan dalam masa tertentu  atau  belum  diklaim  oleh  daerah  yang  tinggi  seperti  provinsi  atau  Negara maupun  oleh  daerah  yang  sama  sesuai  peraturan  undang-undang  yang  diterbitkan  dan berlaku, (Halim, 2007). Kinerja keuangan menjadi pengukuran keberhasilan yang dapat dicapai  oleh  satuan  kerja  dengan  standard  yang  telah  ditetapkan  oleh  masing-masing daerah.  Kinerja  keuangan  memiliki  indikator  yaitu input yang  merupakan  ukuran kinerja atas sumber dana, tenaga kera, teknologi, waktu dan material, kemudian output menjadi ukuran kinerja atas produk yang dikeluarkan berupa kesesuaian antara program atau  masukan,  indikator  ketiga outcome berupa  kinerja  atas  keberhasilan  yang  dicapai serta  indikator  keempat  benefit  yang  merupakan  ukuran  kinerja  atas  manfaat  yang dirasakan  penduduk  pada  satuan  kerja,  sehingga  kinerja  keuangan  menjadi  penting dalam  menilai  akuntabilitas  pelayanan  publik,  hal  ini  sesuai  dengan  pendapat (Mardiasmo, 2002) menyatakan mengukur kinerja keuangan bagi pemerintah di daerah dapat  dilakukan  dengan  perbaikan,  pengalokasian  sumber  daya  dan  memutuskan  serta perwujudan  dari  pertanggungjawaban  publik  dan  perbaikan  komunikasi  lembaga. Terdapat pengukuran kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio  efektivitas  (Halim,  2012).  Rasio  kemandirian  digunakan  untuk  mengukur kemandirian  daerah  dalam  membelanjai  daerahnya,  rasio  efisiensi  untuk  mengukur tingkat  efisiensi  dari  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  Pendapatan  Asli Daerah.  Sementara  tingkat  efektivitas  digukanakan  untuk  mengukur  seberapa  efektif daerah dalam merealisasikan tingkat anggaran.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  yaitu  menganalisis  Indeks Pembangunan  Manusia  yang  dipengaruhi  oleh  kinerja  keuangan  daerah  berupa  rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Data yang digunakan dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik dan    Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  Kementrian  Keuangan Republik  Indonesia.  Analisis  data  menggunakan  persamaan  regresi  linier  berganda (Sugiyono, 2011).
Y = a +b 1 X 1 +b 2 X 2 +b 3 X 3 Dimana:
Y = dependent variabel (Indeks Pembangunan Manusia)
a = konstanta b 1
= koefisien regresi rasio kemandirian
X 1 = Independent variabel (rasio kemandirian)
b 2 = koefisien regresi rasio efisiensi
X 2 = Independent variabel (rasio efisiensi)
b 3 = koefisien regresi
Community: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
X 3 = Independent variabel (rasio efektivitas)
Kemudian  dilakukan  analisis  lanjutan  berupa  koefisien  determinasi  (R 2 )  yang digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  independent  variabel  dapat  menjelaskan dependent  variabel.  Kemudian  dilakukan  uji  statistik  (uji  t  dan  uji  F)  untuk  menguji tingkat signifikan baik secara parsial maupun secara simultan, (Ghozali, 2009).

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  berupa  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018  di  tahun  2010  mengalami penurunan  akan  tetapi  di  tahun  berikutnya  terjadi  peningkatan  berkelanjutan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2009-2018 rata-rata Indeks Pembangunan  Manusia  adalah  sebesar  68,3%,  artinya  penduduk  atau  masyarakat  di Kabupaten  Aceh  Timur  memiliki  angka  harapan  hidup,  melek  huruf  dan  tingkat perekonomian  hanya  mencapai  sebesar  68,3%.  Sementara  di  tahun  penelitian  tersebut IPM terendah di tahun 2010  sebesar 67,9% dan tertinggi adalah di tahun 2009 sebesar 70,1%.  Selengkapnya  mengenai  indeks  pembangunan  manusia  tahun  2009-2018  dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut.
Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (%) tahun 2009-2018 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019
Temuan  dari  penelitian  untuk  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Aceh  Timur  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018  berupa  rasio  kemandirian keuangan  daerah  dengan  membandingkan  Pendapatan  Asli  Daerah  atas  penerimaan subsidi  dari  pemerintah  pusat,  provinsi  dan  pinjaman.  Kemudian  rasio  efisiensi  dapat diketahui  dengan  perbandingan  dari  biaya  untuk  memperoleh  Pendapatan  Asli  Daerah dengan  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah.  Selanjutnya  untuk  rasio  efektivitas  dapat diketahui dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan anggaran atau
66.5 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Community: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
target  Pendapatan  Asli  Daerah.  Kinerja  keuangan  daerah  dapat  digambarkan  sebagai berikut.
Gambar  4.2.  Rasio  Kemandirian,  Efisiensi  dan  Efektivitas  Kabupaten  Aceh  Timur Tahun 2009-2018
Sumber: DJPK Kemenkeu, 2019.
Berdasarkan  grafik  tersebut  dapat  diketahui  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  di  Kabupaten  Aceh  Timur  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018.  Tingkat kemandirian  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Aceh  Timur  masih  sangat  rendah  atau masih  berada  di  kategori  0-25%  “rendah  sekali”  dapat  dinyatakan  bahwa  Pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih sangat membutuhkan dana subsidi dari pemerintah pusat untuk  membangun  dan  memberikan  kesejahteraan  kepada  masyarakat  yang  ada  di Kabupaten Aceh Timur. Seiring dengan hasil tersebut dapat dinyatakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini  masih  sangat  rendah  sekali.  Dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018  rasio kemandirian  terendah  adalah  di  tahun  2010  hanya  1,6%  sementara  98,4%  lainnya adalah subsidi pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman daerah.
Grafik  4.2  juga  memberikan  informasi  bahwa  tingkat  efisiensi  tahun  2009 sampai dengan tahun 2018 secara umum sudah efisien, hanya terdapat satu tahun yaitu tahun  2010  tidak  efisien,  artinya  lebih  besar  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memungut Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah hal ini diketahui  dari  rata-rata  sebesar  91,6%,  artinya  dengan  pendapatan  Rp  1  maka  biaya yang  dikeluarkan  adalah  Rp  0,9.  Rasio  efisiensi  terbaik  adalah  ditahun  2017  yaitu dengan  persentase  76,8%  dan  tertinggi  rasio  efisiensi  atau  tidak  efisien  yang  melebihi 100% di tahun 2010 sebesar 100,8%.
0 20 40 60 80 100 120 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rasio Kemandirian (%) Rasio Efisiensi (%) Rasio Efektifitas (%)
Community: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Grafik 4.2. memberikan gambaran bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan di Kabupaten  Aceh  Timur  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018.  Berdasarkan  skala efektif  atau  tidak  efektif,  apabila  <  100  %  maka  tidak  efektif,  sama  dengan  100% artinya  efektif  berimbang  dan  >  100%  dapat  dinyatakan  efektif.  Hasil  hitung menunjukkan hanya di tahun 2014 dan tahun 2015 yang mencapai lebih dari 100% atau dinyatakan  efektif  atau  realisasi  lebih besar  dibandingkan  dengan  anggaran  atau  target yang  ditetapkan.  Kemudian  di  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2013  dan  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2018  masih  kurang  dari  100%  sehingga  masih  dinyatakan  tidak efektif  atau  masih  lebih  besar  anggaran  atau  target  yang  ditetapkan  dibandingkan dengan  realisasinya.  Rasio  efektif  terendah  adalah  ditahun  2010  dan  rasio  efektif tertinggi adalah ditahun 2014.
Berdasarkan  data  penelitian  yang  telah  di  peroleh  dan  dianalisis  maka  dapat diketahui secara statistik deskriptif pada tabel berikut:
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Keterangan Rasio Kemandirian (%) Rasio Efisiensi (%) Rasio Efektifitas (%) IPM (%) Jumlah 55,1 916,0 758,4 607,4 Rata-rata 5,51 91,6 75,84 60,7 Terendah 1,6 76,8 19,1 67,9 Tertinggi 11,8 100,8 109,2 68,4 Sumber: Data sekunder, diolah (2019)
Tabel  4.1  memberikan  gambaran  mengenai  kemandirian  keuangan  daerah Kabupaten  Aceh  Timur,  tingkat  efisiensi  keuangan  daerah  Kabupaten  Aceh  Timur, tingkat  efektivitas  keuangan  daerah  Kabupaten  Aceh  Timur  dan  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Kabupaten  Aceh  Timur  selama  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018. Tingkat  kemandirian  daerah  yang  diukur  dari  pendapatan  asli  daerah  dengan penerimaan  subsidi  pemerintah  pusat  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018 dengan  jumlah  55,1%,  sementara  rata-ratanya  hanya  sebesar  5,51  atau  dalam pengukurannya  termasuk  kategori  kemandirian  masih  sangat  rendah  atau  berada  di bahwa 25%. Diketahui pula tingkat kemandirian terendah di tahun 2009 sampai dengan tahun  2018  adalah  sebesar  1,6%  serta  tingkat  kemandirian  tertinggi  di  tahun  2009 sampai  dengan  tahun  2018  hanya  11,8%.  Angka  rasio  tersebut  memberikan  gambaran bahwa  dari  rata-rata,  nilai  terendah  sampai  dengan  nilai  tertinggi  belum  ada  yang mencapai  lebih  atau  sama  dengan  25%,  sehingga  dapat  dinyatakan  kemandirian  masih sangat  rendah.  Rendahnya  tingkat  kemandirian  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Timur  di tahun  penelitian,  menggambarkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Timur  masih sangat  membutuhkan  subsidi  dari  pemerintah  pusat.  Apabila  hanya  mengandalkan
Community: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
pendapatan  asli  daerah  maka  pemerintahan  tidak  akan  dapat  berjalan  atau  tidak  dapat membelanjai  segala  urusan  daerahnya,  terutama  belanja  pegawai  berupa  gaji  tenaga Aparatur  Sipil  Negara  di  daerah  dan  juga  belanja  pembangunan  daerah  berupa pengeluaran  untuk  kesehatan,  pengeluaran  untuk  pendidikan  serta  infrastruktur. Terlebih daerah Kabupaten Aceh Timur memiliki wilayah yang luas dan masih terdapat daerah-daerah  pedalaman  yang  perlu  dibangun  infrastrukturnya  (jalan,  bangunan  dan sosial).
Tingkat  efisiensi  keuangan  daerah  dapat  diketahui  dari  biaya  yang  dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Jumlah rasio efisiensi tahun 2009 sampai dengan 2018 adalah  916%  dengan  rata-rata  pertahun  adalah  sebesar  91,6%  dan  berdasarkan  tingkat efisiensi  adalah  sangat  efisien.  Hal  tersebut  dikarenakan  pendapatan  asli  daerah  lebih besar  bila  dibandingkan  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperolehnya. Diketahui pula tingkat efisiensi terendah antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah  sebesar  76,8%  dan  tertinggi  efisiensi adalah  sebesar  100,8%.  Dengan  demikian berdasarkan  tingkat  efisiensi  tertinggi  adalah  sebesar  100,8%  yang  menunjukkan perolehan  ini  yang  tidak  efisien,  karena  lebih  besar  biaya  yang  dikeluarkan dibandingkan dengan perolehan pendapatan asli daerah. Tidak efisiennya hanya terjadi di tahun 2010.
Tabel  4.1  juga  memberikan  gambaran  mengenai  kinerja  keuangan  daerah berdasarkan  tingkat  efektivitas  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018.  Tingkat efektivitas  keuangan  daerah  di  ketahui  berdasarkan  realisasi  pendapatan  asli  daerah dibandingkan  dengan  anggaran  pendapatan  asli  daerah.  Tingkat  efektivitas  dari  tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 jumlahnya adalah sebesar 758,4% atau rata-rata adalah sebesar  75,84%  dan  berdasarkan  hasil  ini  maka  tingkat  efektivitas  belum  efektif  atau masih berada dibawah 100%. Hal tersebut maka dapat diketahui bahwa anggaran yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Timur  masih  terlalu  besar  bila dibandingkan  dengan  realisasinya.  Tidak  efektif  juga  memberikan  gambaran  bahwa kinerja  masih  belum  maksimal  dalam  merealisasikan  anggaran  yang  telah  ditetapkan. Sementara  untuk  nilai  terendah  tingkat  efektivitas  adalah  sebesar  19,1%  dan  tertinggi tingkat  efektivias  adalah  sebesar  109,2%.  Nilai  tertinggi  ini  menggambarkan  bahwa masih ada yang efektif antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 yaitu di tahun 2014 dan tahun 2015.
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Kabupaten  Aceh  Timur  pada  tahun 2009  sampai  dengan  tahun  2019  secara  umum  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Indeks Pembangunan  Manusia  tahun  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018  dengan jumlah  683,3%  atau  bila  dirata-ratakan  adalah  sebesar  68,3%.  Tingkat  Indeks Pembangunan  Manusia  terendah  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018  adalah sebesar  67,9%,  sementara  tertinggi  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  Aceh Timur  adalah  68,4%.  Peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  Aceh
Community: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Timur  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2018,  berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik berdasarkan rilis data, membuktikan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Timur, untuk  mensejahterakan  masyarakatnya.  Indeks  Pembangunan  Manusia  juga memberikan  gambaran bahwa  terjadi peningkatan  harapan  hidup bagi  masyarakat  atau tingkat kesehatan yang semakin terjamin, yang dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur kesehatan yang semakin banyak dan merata disetiap daerah. Demikian  halnya  untuk  tingkat  pendidikan,  terdapat  terus  peningkatan  infrastruktur sekolah  sehingga  masyarakat  dapat  bersekolah  atau  mengenyam  pendidikan  terutama sesuai dengan acuan dari pemerintah yaitu pendidikan sampai dengan 9 tahun, serta bila perlu  melebihi  pendidikan  dasar  9  tahun.  Dengan  adanya  penambahan  sarana pendidikan sampai dengan ke daerah pedalaman di Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat  meningkatkan  pendidikan  masyarakat  dan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Sementara  untuk  perbaikan  perekonommia  melalui pemenuhan  kebutuhan hidup  dengan  rata-rata  pengeluaran  perkapita  juga  meningkat  sesuai  dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur.
Hasil perhitungan berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel terikan  dan  kinerja  keuangan  sebagai  variabel  bebas  (variabel  bebas  pertama  rasio kemandirian  keuangan  daerah,  variabel  bebas  kedua  rasio  efisiensi  dan  variabel  bebas ketiga rasio efektivitas) tahun 2009 sampai dengan tahun 2018, dilakukan analisis data dengan  menggunakan  persamaan  regresi  linier  berganda  yang  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  kinerja  keuangan  (rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio efisiensi  dan  rasio  efektivitas)  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia,  uji  koefisien determinasi  (R 2 )  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kemampuan  variabel  kinerja keuangan  (rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  efisiensi  dan  rasio  efektivitas) dapat  menjelaskan  variabel  terikatnya  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Sementara  uji statistik  (uji  t  dan  uji  F)  untuk  mengetahui  pengaruh  tingkat  signifikansi  dari  variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil hitung dengan SPSS sebagai berikut.
Tabel 4.2 Hasil Analisis Data Variabel B t – hitung t – signifikan Konstanta 56,300 2,090 0,416 R_kemandirian 0,001 0,631 0,999 R_efisiensi 0,221 0,243 0,737 R_efektivitas 0,326 1,340 0,228 R 2 (R Squared) 0,517 Predictors:  (Constan),  R_kemandirian  (X 1 ), R_efisiensi (X 2 ) dan R_efektivitas (X 3 ) Dependent Variabel: kinerja keuangan (Y) F hitung 4,143 F sig 0,010 Sumber: Data sekunder, diolah (2019)
Community: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui hasil hitung untuk persamaan regresi linier berganda  Y  =  56,300  + 0,001X 1 +  0,221X 2 +  0,326X 3 ,  dapat  dijelaskan bahwa  Indeks Pembangunan  Manusia  bernilai  positif  sebesar  56,300  pada  saat  kinerja  keuangan berupa  rasio  kemandirian,  rasio  efisiensi  dan  rasio  efektivitas  bernilai  konstan. Sementara  rasio  kemandirian  bernilai  positif  sebesar  0,001  dan  bila  rasio  kemandirian meningkat  satu  satuan  maka  akan  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Kabupaten  Aceh  Timur  sebesar  0,001  satuan  dan  variabel  rasio  efisiensi  serta  rasio efektivitas  bernilai  tetap.  Rasio  efisiensi  bernilai  positif  sebesar  0,221  dan  bila  rasio efisiensi  meningkat  satu  satuan  maka  akan  meningkatkan  Indeks  Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur sebesar 0,221 satuan dan variabel rasio kemandirian serta rasio efektivitas bernilai tetap. Rasio efektivitas bernilai positif sebesar 0,326 dan bila  rasio  efektivitas  meningkat  satu  satuan  maka  akan  meningkatkan  Indeks Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  Aceh  Timur  sebesar  0,326  satuan  dan  variabel rasio kemandirian dan rasio efisiensi bernilai tetap.
Hasil  uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  diperoleh  sebesar  0,517  atau  sebesar  51,7% variabel kinerja keuangan berupa rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi dan rasio efektivitas dapat menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur dan  sebesar    48,3%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  masuk  dalam  estimasi penelitian.
Hasil  uji  statistik,  uji  secara  parsial  (uji  t)  pada  variabel  rasio  kemandirian diperoleh  t  sig  >  α  5%  (0,999>0,05)  dan  dapat  dinyatakan  rasio  kemandirian berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten Aceh  Timur.  Tidak  signifikan  dikarenakan  nilai  rasio  kemandirian  keuangan  masih sangat terlalu rendah sehingga belum dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur. Pada variabel rasio efisiensi diperoleh  t  sig  >  α  5%  (0,737>0,05)  dan  dapat  dinyatakan  rasio  efisiensi  berpengaruh tidak  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  Aceh  Timur. Tidak  signifikan    dikarenakan  nilai  efisiensi  juga  berkaitan  dengan  pendapatan  asli daerah  yang  mana  nilai  perolehannya  juga  masih  terlalu  kecil.  Pada  variabel  rasio efektivitas  diperoleh  t  sig  >  α  5%  (0,228>0,05)  dan  dapat  dinyatakan  rasio  efektivitas berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten Aceh  Timur.  Tidak  signifikan    dikarenakan  nilai  efektivitas  juga  berkaitan  dengan pendapatan asli daerah yang mana nilai perolehannya juga masih terlalu kecil.

## 5. PENUTUP
Kesimpulan  dari  penelitian  yaitu  kesejahteraan  Masyarakat  melalui  kinerja keuangan  berupa  rasio  kemandirian,  rasio  efisiensi  dan  rasio  efektivitas  berpengaruh positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten Aceh  Timur.  Sementara  saran  yang  dapat  disampaikan,  untuk  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Timur  perlu  terus  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  manusia.  Peningkatan
Community: Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Indeks  Pembangunan  Manusia  dapat  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  kinerja keuangan  terutama  kemandirian  keuangan  daerah  yaitu  dengan  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan setiap potensi daerah di Kabupaten Aceh Timur.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Batafor,  G.  G.  (2011) Evaluasi  Kinerja  Keuangan  dan  Tingkat  Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata-Provinsi NTT . Udayana.
BPS Aceh (2015) Indeks Pembangunan Manusia .
Ghozali, Ii. (2009) Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Kedua . Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  (2007) Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Edisi  Revi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Halim, A. (2012) Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: YKPN.
Harliyani,  E.  M.  and  Haryadi  (2016)  ‘Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Jambi’, Jurnal  Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah , 3(3), pp. 129–140.
Lestari, P. and Fitriyati, D. (2011) ‘Pengaruh Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi’, Jurnal  Unesa .  doi: Universitas Negeri Semarang.
Mardiasmo (2002) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi.
Mukarramah, Yolanda, C. and Zulkarnain, M. (2019) ‘Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur’, Jurnal Samudra Ekonomika , 3(2), pp. 105–117. doi: https://doi.org/10.0123/jse.v3i2.1885.
Sugiyono (2011) Statistika untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Zulkarnain,  M.,  Astuti,  Y.  and  Wiriani,  E.  (2019)  ‘Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa’, Jurnal Samudra Ekonomika , 3(1), pp. 65–73.