## Jurnal Akuntansi & Manajemen
Vol 13 No.1, 2018, Hal: 1-16
Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota
Padang
SILVIA NINGSIH, AFRIDIAN WIRAHADI, AMY FONTANELLA
1 Program Studi Diploma IV Akuntansi Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email: silvianingsih84@gmail.com

## ABSTRAK
Anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  perencanaan  kinerja  tahunan  secara  terintegrasi  yang  menunjukkan hubungan  antara  tingkat  pendanaan  dan  hasil  yang  diinginkan  dari  program  tersebut,  sedangkan  konsep money  follow  program merupakan  pendekatan  penganggaran  yang  lebih  fokus  kepada  program/kegiatan yang  terkait  langsung  dengan  prioritas  daerah  serta  memberikan  dampak  langsung  bagi  masyarakat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dengan  konsep money follow  program dalam  perencanaan  dan  penganggaran  Pemerintah  Kota  Padang.  Penelitian  menggunakan pendekatan  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  data  anggaran  tahun  2017-2019.  Indikator  yang  digunakan dalam mengevaluasi anggaran berbasis kinerja yakni adanya penetapan strategi organisasi (visi, misi, tujuan, dan sasaran), adanya penetapan aktifitas, dan evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Padang  telah  menerapkan  anggaran  berbasis  kinerja  dengan  konsep money  follow  program dalam  kegiatan  perencanaan  dan  penganggaran.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya penetapan  strategi  organisasi  (visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran),  adanya  penetapan  aktifitas,  dan  adanya evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya.
Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Money Follow Program, Perencanaan dan Penganggaran

## ABSTRACT
Performance-based  budgeting  is  an  integrated  annual  performance  planning  that  shows  the relationship between funding levels and desired outcomes of the program, while the concept of money follow program is a budgeting approach that focuses more on programs / activities that are directly related to regional priorities and have a direct impact on the community . This study aims to evaluate the  performance-based  budget  implementation  with  the  concept  of  money  follow  program  in  the planning  and  budgeting  of  the  Padang  City  Government.  The  study  used  a  qualitative  descriptive analysis  approach  with  2017-2019  budget  data.  Indicators  used  in  evaluating  performance-based budgets are the establishment of organizational strategies (vision, mission, goals, and objectives), the establishment  of  activities,  and  evaluation  of  the  performance  of  the  previous  period.  The  results showed  that  the  Padang  City  Government  had  implemented  a  performance-based  budget  with  the concept  of  money  follow  program  in  planning  and  budgeting  activities.  This  can  be  seen  from  the determination of organizational strategy (vision, mission, goals and objectives), the establishment of activities, and the evaluation of the performance of the previous period.
Keywords : Performance Based Budgeting, Money Follow Program, Planning and Budgeting

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas bagi pemerintah daerah dalam  membuat  kebijakan  dan  peraturan  daerah.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  di Indonesia  yang  didasarkan  pada  Undang-Undang  (UU)  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah.  UU Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan landasan bagi
Pemerintah  Daerah  dalam  menjalankan  pemerintahan  di  daerahnya.  Pelaksanaan otonomi  daerah  dilakukan  dengan  melibatkan  pihak-pihak  terkait  yang  sesuai dengan  pemahaman  dan  kebutuhan  masyarakat  didaerah  tersebut,  tidak  terkecuali dengan pembangunan di berbagai sektor. Pelaksanaan otonomi daerah mewajibkan pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pembangunan  di  daerah  sesuai  dengan kebutuhannya.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017, pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya  yang  dimiliki  Daerah serta  meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan  publik dan  daya  saing  Daerah  sesuai  dengan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangannya.  Pembangunan  daerah  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  ada  di  daerah  tersebut  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014  pasan  25  dan  26.  Untuk  melaksanakan kegiatan  pembangunan  pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  membelanjakan dana  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  daerah.  Sehingga  dalam  proses pembangunan  tersebut  dibutuhkan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  efektif  dan efisien.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pengawasan  keuangan  daerah  (Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005).  Dalam melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah  pemerintah  daerah  harus  mengacu kepada  peraturan-peraturan  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah, peraturan  tersebut  salah  satunya  yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005.  Salah  satu  aspek  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu  aspek perencanaan  karena  kegagalan  dalam  merencanakan  sebuah  pengelolaan  sama halnya  dengan  merencanakan  sebuah  kegagalan  sehingga  tidak  tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif.
Selain  aspek  pengelolaan  keuangan,  tahapan  perencanaan  merupakan  suatu proses  untuk  menentukan  tindakan  masa  depan  yang  tepat  melalui  urutan  pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Bastian, 2006). Perencanaan pembangunan  daerah  disusun  untuk  menjamin  keterkaitan  dan  konsitensi  antara perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  dan  pengawasan.  Perencanaan pembangunan  terdiri  dari  perencanaan  pembangunan  jangka  panjang  daerah (RPJPD),  perencanaan  pembangunan  jangka  menengah  daerah  (RPJMD),  dan perencanaan  pembangunan  tahunan  daerah  yang  biasa  disebut  dengan  Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  (Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004).  Dalam melakukan perencanaan, proses penting yang perlu diperhatikan pemerintah daerah yaitu penyusunan anggaran. Karena perencanaan pembangunan ini harus didukung oleh ketersediaan dana yang cukup agar perencanaan tersebut dapat dilakukan.
Saat ini penyusunan penganggaran pemerintah daerah dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja ( performance based budgeting ). Anggaran berbasis kinerja (ABK)  merupakan  perencanaan  kinerja  tahunan  secara  terintegrasi  yang menunjukkan  hubungan  antara  tingkat  pendanaan  program  dan  hasil  yang diinginkan  dari  program  tersebut  (Bastian,  2006).  Anggaran  dengan  pendekatan kinerja  adalah system penganggaran  yang  mengutamakan  pencapaian  upaya  hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dalam anggaran  berbasis  kinerja  harus  memuat  standar  pelayanan  yang  diharapkan  dan perkiraan  biaya  satuan  komponen  kegiatan  yang  bersangkutan.  Dalam  proses
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, pendanaan harus merujuk kepada kebijakan pemerintah  pusat.  Salah satu kebijakan  pemerintah pusat  mulai  tahun  2014  terkait dengan anggaran berbasis kinerja yaitu konsep money follow program . Money  follow  program merupakan  pendekatan  pengganggaran  yang  lebih focus pada  program/kegiatan  yang  terkait  langsung  dengan  prioritas  nasional  serta memberikan  dampak  langsung  bagi  masyarakat. Money  follow  program diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas, realokasi dari program  kegiatan  yang  telah  cukup  mendapat  penekanan  pada  tahun-tahun sebelumnya,  dan  efisiensi  program/kegiatan non prioritas.  Penyusunan  anggaran berbasis kinerja dengan menggunakan pendekatan money follow program merupakan pendekatan  yang  baru  diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Indonesia,  termasuk  pemerintah  daerah  Kota  Padang.  Selama  ini  kegiatan perencanaan  penganggaran  didasarkan  pada  pendekatan money  follow  fuction . Pendekatan money follow fuction lebih  menegaskan  bahwa  pengalokasian  anggaran harus  berdasarkan  fungsi  masing-masing  unit  dalam  organisasi  pemerintah. Sedangkan pendekatan money follow program penganggaran berdasarkan pada bobot program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Mengingat  pendekatan  ini  baru  diterapkan  dan  keterbatasan  sumber  daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menerapkan pendekatan tersebut maka sangat  penting  dilakukan  penelitian  yang  terkait  dengan  penerapan  pendekatan money follow program dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran  di  pemerintah daerah  kabupaten/kota.  Kota  Padang  dipilih  sebagai  salah  satu  objek  penelitian  ini karena Kota Padang merupakan salah satu kota yang memiliki anggaran cukup besar, serta  Kota  Padang  memang  sudah  merencanakan  untuk  menerapkan  penyusunan anggaran  berbasis  kinerja  dengan  pendekatan money follow program. Kota  Padang merupakan  ibukota  dari  Provinsi  Sumatera  Barat.  Visi  Kota  Padang  berdasarkan RPJPD Kota Padang 2005-2025 yakni “Terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur”.
Dalam penetapan visi tersebut diperlukan perencanaan dan penganggaran yang baik  dalam  pembangunan. Dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Pemerintah  Daerah  Kota  Padang  selalu  berupaya  mencapai  tujuan  tersebut  dengan tidak meninggalkan tujuan yang akan dicapai dimasa datang. Upaya tersebut semata- mata ditujukan untuk mewujudkan kondisi daerah dan rakyatnya dalam kondisi lebih baik  dibandingkan  masa  lalu  dan  sekarang,  salah  satunya  yaitu  dengan  adanya pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan yang berkesinambungan akan meningkatkan kebutuhan akan dana. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja dengan  Konsep Money  Follow  Program dalam  Perencanaan  Penganggaran  Kota Padang”.

## KAJIAN TEORI
ANGGARAN BERBASIS KINERJA 1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut Governmental  Accounting  Standards Board (GASB),  defenisi  anggaran (budget)  adalah  rencana  operasi  keuangan  yang  mencakup  estimasi  pengeluaran yang  diusulkan,  dan  sumber  pendapatan  yang  diharapkan  untuk  membiayainya dalam  periode  waktu  tertentu.  Sedangkan  menurut  Bastian  (2016),  anggaran merupakan proses menilai perencanaan pendapatan dan belanja dalam suatu periode
tertentu.  Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun dan digunakan selama periode tertentu.
Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah  keluaran/hasil  dari  kegiatan/program  yang  akan  atau  telah  dicapai sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang terukur.  Menurut  Nanda  dan  Darwanis  (2016),  kinerja  merupakan  gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program, kebijakan dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  serta  visi  dan  misi  organisasi  yang  tertuang  dalam rencana strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja merupakan suatu proses  penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditentukan  sebelumnya  termasuk  informasi  atas  efisiensi  penggunaan  sumber  daya dalam menghasilkan  barang/jasa,  kualitas  barang/jasa,  hasil  kegiatan  dibandingkan dengan  maksud  yang  diinginkan.  Dari  pengertian  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  kinerja  merupakan  prestasi  kerja  yang  dicapai  dalam  melaksanakan  suatu kegiatan.
Anggaran  berbasis  kinerja  pada  dasarnya  merupakan  suatu  anggaran  yang berfokus  pada  hasil  yang  akan  dicapai.  Menurut  Direktorat  Pengawasan  dan Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah  (2005),  anggaran  berbasis  kinerja  merupakan metode  penganggaran  bagi  manajemen  untuk  mengaitkan  setiap  pendanaan  yang dituangkan  dalam  kegiatan-kegiatan  dengan  keluaran  dan  hasil  yang  diharapkan termasuk  efisiensi  dalam  pencapaian  hasil  dari  keluaran  tersebut.    Menurut  Nanda dan  Darwanis  (2016),  anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  sistem  penganggaran bagi  manajemen  untuk  mengaitkan  setiap  pendanaan  yang  dituangkan  dalam kegiatan-kegiatan  dengan ouput dan outcome yang  diharapkan  termasuk  efisiensi dalam  pencapain outcome dari output tersebut. Output dan outcome tersebut dituangkan didalam target kinerja yang telah dibuat pada setiap unit kinerja. Dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003,  anggaran  berbasis  kinerja  adalah  sistem penyusunan  anggaran  berdasarkan  pada  kinerja  atau  prestasi  kerja  yang  akan dicapai.

## 2. Prinsip dan Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja
Dalam menetapkan anggaran berbasis kinerja terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan.  Menurut  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (2005), prinsip dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:
1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
APBD  harus  dapat  menyajikan  informasi  yang  jelas  mengenai  tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau  proyek  yang  dianggarkan.  Anggota  masyarakat  memiliki  hak  dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat.  Masyarakat  juga  berhak  untuk menuntut  pertanggungjawaban  atas  rencana  ataupun  pelaksanaan anggaran tersebut.
2. Disiplin Anggaran
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan  belanja  yang  dianggarkan  pada  setiap  pos  anggaran merupakan  batas  tertinggi  pengeluaran  belanja.  Penggunaan  dana  pada setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

## 3. Keadilan Anggaran
Pemerintah  daerah  wajib  mengalokasikan  penggunaan  anggarannya dengan  adil  agar  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  komponen  masyarakat tanpa adanya diskriminasi didalam pemberian pelayanan.

## 4. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran
Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan azas efisiensi, tepat waktu dan  tepat  guna  serta  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dana  yang  telah disediakan  harus  dapat  dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  agar menghasilkan  peningkatan  dan  kesejahteraan  yang  optimal  untuk kepentingan stakeholders .
5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja
Penyusunan  anggaran  dengan  pendekatan  kinerja  mengutamakan  pada pencapaian  hasil  kerja  dari  perencanaan  alokasi  biaya  yang  telah ditetapkan.  Pencapaian  hasil  kerja  tersebut  harus  sama  atau  lebih  besar daripada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berdasarkan  prinsip-prinsip  tersebut  diatas  maka  tujuan  dari  penerapan  anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:
1. Menunjukkan  keterkaitan  antara  pendanaan  dan  prestasi  kinerja  yang akan dicapai ( directly linkages between performance and budget ).
2. Meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam  hal  pelaksanaan pengelolaan anggaran ( operational efficiency ).
3. Meningkatkan  fleksibilitas  dan  akuntabilitas  unit  dalam  melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran ( more flexibility and accountability ).

## 3. Tahapan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut  Nordiawan  (2006),  tahap-tahap  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)
Penetapan strategi organisasi merupakan cara pandang jauh kedepan yang memberikan  gambaran  tentang  suatu  kondisi  yang  akan  dicapai  oleh sebuah organisasi. Dari sudut pandang lain, visi dan misi organisasi harus dapat:
a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai
b. Memberikan arah dan focus strategi yang jelas
c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
d. Memiliki orientasi masa depan
e. Menumbuhkan seluruh unsur organisasi
f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi
2. Pembuatan Tujuan Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu  tahun  atau  yang  sering  diistilahkan  dengan  tujuan  operasional. Karena  tujuan  operasional  merupakan  turunan  dari  visi  dan  misi organisasi,  tujuan  operasional  seharusnya  menjadi  dasar  untuk  alokasi sumber daya  yang  dimiliki,  mengelola  aktivitas  harian,  serta  permberian penghargaan dan hukuman.
3. Penetapan Aktifitas
Penetapan  aktifitas  merupakan  hal  yang  mendasar  dalam  penyusunan anggaran,  karena  penetapan  aktifitas  dipilih  berdasarkan  strategi organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan.

## 4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Evaluasi  dan  pengambilan  keputusan  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  standar  buku  yang  telah  ditetapkan  oleh  suatu  organisasi atau dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit kerja untuk membuat kriteria-kriteria dalam menentukan peringkatnya.

## PENDEKATAN MONEY FOLLOW PROGRAM
Dalam  penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran  dalam  pemerintahan  disusun berdasarkan  prestasi  kerja  yang  akan  dicapai.  Hal  ini  diamanatkan  dalam  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dalam penyusunan RAPBN  dan  RKA-K/L,  pemerintah  wajib  menerapkan  anggaran  berbasis  kinerja. Pengalokasian anggaran dengan pendekatan fungsi atau yang dikenal dengan money follow  function ,  sebagai  salah  satu  prinsip  anggaran  berbasis  kinerja  merupakan pendekatan yang strategis dalam menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.  Namun Kontan (2016, September) menyebutkan bahwa pemerintah akan mempertajam  program  prioritas  pembangunan  pada  2017  dengan  menggunakan sistem  money  follow  program.  Pengalokasi  anggaran  tidak  lagi  berdasarkan  pada fungsi, melainkan berdasarkan program prioritas nasional.
Dalam  Majalah  Keuangan  Publik  (2016)  disebutkan  bahwa  ada  dua  alasan yang dikemukakan mengapa money follow fuction dianggap tidak tepat, yaitu:
1. Dianggap  menjadi  penyebab  terjadinya  inefisiensi  dalam  penganggaran, karena  melalui  pendekatan  ini  semua  fungsi-fungsi  pemerintahan  harus didanai  walaupun  tidak  semuanya  termasuk  dalam  program-program prioritas,  metode  yang  digunakan  adalah  tambah/kurang  sebesar persentase perubahan pagu berdasarkan data tahun sebelumnya
2. Melemahkan  koordinasi  antar  sektor-sektor  pembangunan,  karena banyaknya  program/  kegiatan  yang  jalan  sendiri-sendiri  (tidak terkoordinasi satu sama lainnya).
Konsep money  follow  function pada  prinsipnya  menegaskan  bahwa pengalokasian  anggaran  harus  berdasarkan  fungsi  masing-masing  unit  dalam organisasi pemerintah. Dengan tujuan untuk membangun konsep penganggaran yang efektif,  efisien,  dan  menjaga  kesinambungan  fiskal  melalui  upaya  peningkatan kualitas  belanja  ( quality spending ).  Dalam  konsep money follow function tidak  serta merta membagi anggaran pada semua unit/organisasi secara merata, tetapi tetap ada proses  penilaian  ( assessment )  terhadap  usul  sebuah  program/  kegiatan  yang  akan diusulkan  oleh  setiap  unit/organisasi.  Penilaian  tersebut  menyangkut  apakah program/  kegiatan  yang  diusulkan  termasuk  dalam  proses  prioritas  yang  harus didanai atau tidak serta bagaimana kontribusi dan dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan.
Sedangkan  dalam  konsep money follow program ditegaskan  bahwa  perlunya pendekatan  penganggaran  yang  berdasarkan  pada  bobot  program/kegiatan  sesuai dengan  tujuan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  dimana  program/kegiatan dikatakan  memiliki  bobot  yang  tinggi  jika  memberi  manfaat  yang  besar  kepada rakyat.  Melalui  pendekatan  ini  diharapkan  :  (1) adanya  skala  prioritas  alokasi  yang tinggi  pada  program-program  yang  memberikan  manfaat  yang  besar  kepada masyarakat;  (2)  program  dan  kegiatan  yang  akan  didanai  lebih  tegas  dan  jelas, sehingga  jelas  sasaran  yang  akan  dicapai  lebih  optimal  dan  teratur;  (3) mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antarprogram dan kegiatan. Dalam konsep money follow program juga ditegaskan bahwa adanya penilaian atas program-
program  yang  akan  diajukan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  menentukan program mana yang dapat memberikan manfaat besar untuk masyarakat.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaan  antara  konsep money  follow fuction dengan money follow program adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Perbedaan Pendekatan Money Follow Fuction dan Money Follow Program
No. Uraian Money Follow Function Money Follow Program 1. Perencanaan Alokasi Dimulai dari indetifikasi kebutuhan unit/K/L • Pelaksanaan tusi • Dukungan pada prioritas Dimulai dari penentuan program prioritas untuk diturunkan  pada  unit/K/L  yang terkait 2. Realokasi Anggaran Kaku  karena  sekat  organisasi dengan  sasarannya  masing- masing Lebih mudah dilakukan karena di  arahkan  untuk  pencapaian sasaran program 3. Pelaksanaan Anggaran • Penanggung  jawab  ada  di masing-masing unit • Berpotensi  tidak  terintegrasi satu  sama  lainnya  (kebijkan, spasial maupun urutan pembangunan) • Kabijakan lebih mudah diintegrasikan karena control pada program prioritas • Dapat  ditumjuk  penanggung jawab kegiatan yang bersifat lintas unit

## METODE PENELITIAN JENIS PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan mengumpulkan  data  bukan  berupa  angka-angka,  melainkan  data  yang  berasal  dari publikasi dokumen resmi lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian.

## LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN
Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini  peneliti  melakukan  penelitian  di  Kota  Padang.  Pemilihan  lokasi  ini  karena  Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan salah satu yang memiliki nilai anggaran untuk kinerja setiap tahunnya tergolong besar serta Pemerintah Kota Padang  sudah  merencanakan  untuk  penetapan  pendekatan money follow program untuk  tahun  anggaran  2017.  Oleh  karena  itu  lah  penelitian  mengenai  analisis penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dan money follow program dilakukan  di  Kota Padang. Adapun waktu penelitian dilakukan dari Juli sampai Agustus 2018.

## METODE PENGUMPULAN DATA
Moleong  (2014)  mengatakan,  sumber  data  utama  dalam  penelitian  analisis deskriptif kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti  dokumen-dokumen  dan  lain-lain.Penelitian  ini  menggunakan  data  primer dan  data  sekunder  sebagai  dasar  analisis.  Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh dari hasil kegiatan observasi di lapangan dan hasil focus discussion group (FGD)  yang  dilakukan  dengan  nara  sumber.  Sedangkan  data  sekunder  merupakan data  yang  penulis  peroleh  dari  Badan  Perencanaan  Daerah Kota  Padang  berupa  E- monev setiap OPD yang ada di Kota Padang. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pilih dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dokumentasi
Dokumentasi  berasal  dari  kata  dokumen,  yang  berarti  barang  tertulis,  metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.  Menurut  Arikunto  (1998:206)  metode  dokumentasi  merupakan  mencari  data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar, majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  lengger,  agenda,  dan  sebagainya.  Dibandingkan dengan  metode  lain,  metode  ini  tidak  begitu  sulit  artinya  apabila  ada  kekeliruan sumber datanya masih tetap atau tidak berubah.
2. Focus Group Discussion (FGD) Menurut Paramita dan Kristiana (2013) Focus Group Discussion (FGD) adalah bentuk diskusi  yang  didesain  untuk  memunculkan  informasi  mengenai  keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta. FGD  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  mengenai  persepsi  dan  pandangan peserta  terhadap  sesuatu,  tidak  berusaha  mencari consensu s  atau  mengambil keputusan  mengenai  tindakan  apa  yang  akan  diambil.  Dalam  FGD  ini topic diskusi ditentukan terlebih dahulu dan diatur secara berurutan sehingga FGD dapat berjalan dengan  lancar  sehingga  memudahkan  dalam  pengambilan  keputusan.  Dalam penelitian  analisis  perencanaan  dan  evaluasi  penganggaran  kota  Padang  ini dilakukan FGD untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam memecahkan topik perencanaan dan pengevaluasian.
FGD  yang  dilakukan  berupa  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang)  dan  Forum  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD).  Musrenbang merupakan  forum  antar  pemangku  kepentingan  dalam  rangka  menyusun  rencana pembangunan  daerah.  Dalam  kegiatan  Musrenbang  pihak-pihak  yang  diundang adalah  seluruh  OPD  yang  ada  dilingkungan  pemerintah  daerah  kota  Padang, organisasi-organisasi  yang  ada  di  kota  Padang,  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  selain itu  Musrenbang  juga  diikuti  oleh  anggota  DPRD.  Tujuan  diadakan  Musrenbang adalah untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi  dan  kesepakatan  terhadap  visi,  misi,  arah  kebijakan  dan  sasaran  pokok RPJPD.  Sedangkan  forum  OPD  merupakan  forum  yang  dilakukan  oleh  seluruh anggota  OPD  dilingkungan  pemerintah  daerah  khususnya  kota  Padang  untuk merumuskan  program  dan  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

## METODE ANALISIS DATA
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang pada dasarnya  menggambarkan  hasil  olahan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana adanya  dengan  penjelasan-penjelasan  yang  memadai  tanpa  bermaksud  membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Adapun analisis data yang akan penulis gunakan merujuk kepada pendekatan yang di cantumkan dalam Nordiawan (2006), diantaranya:
1. Penetapan strategi organisasi (visi, misi, dan tujuan) Pengukuran  terhadap  strategi  organisasi  dilihat  dari  adanya  visi,  misi,  dan  tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu untuk melihat adanya penetapan strategi  organisasi  terdapat  hubungan  antara  misi,  tujuan  dan  sasaran  yang  ingin dicapai oleh pemerintah daerah.
2. Pentapan aktifitas
Penetapan  aktifitas  terkait  anggaran  berbasis  kinerja  dengan  konsep money follow program dilakukan dengan melihat penetapan program prioritas daerah.

## 3. Evaluasi dan pengambilan keputusan
Evaluasi  dan  pengambilan  keputusan  dilakukan  dengan  mengukur  hasil  capaian kinerja  prioritas  daerah  dan  memberikan  peringkat  atas  capaian  yang  dihasilkan. Adapun untuk mengukur hasil capaian kinerja prioritas daerah dapat menggunakan rumus:
.................... (1)
Sedangkan  untuk  indikator  peringkat  capaian  kinerja  dapat  dinilai  menggunakan ketentuan berikut ini:
Tabel 2. Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
No. Interval  Nilai  Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 2 76% ≤ 90% Tinggi 3 66% ≤ 75% Sedang 4 51% ≤ 65% Rendah 5 ≤ 50% Sangat Rendah
Sumber: E-monev SKPD

## PEMBAHASAN
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program Dalam  hal  ini  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dinilai  dengan  menggunakan kriteria  yang  dicantumkan  dalam  buku  Nordiawan  (2006)  yaitu  dengan  melihat adanya  penetapan  strategi  organisasi  (terkait  visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran), penetapan aktifitas, dan evaluasi serta pengambilan keputusan.

## 1. Penetapan Strategi Organisasi
Dalam  hal  ini  Kota  Padang  sudah  melakukan  penetapan  strategi  organisasi  yang tergambar  dari  adanya  visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran.  Karena  hal  terpenting  dalam rumusan  kebijakan  pembangunan  adalah  kejelasan  mengenai  apa  yang  akan diwujudkan  dalam  lima  tahun  mendatang  ( impact )  berdasarkan  analisis  kinerja pembangunan  saat  ini,  serta  permasalahan  dan  isu  strategis  pembangunan  daerah yang  akan  ditangani  selama  lima  tahun  ke  depan.  Visi  merupakan  rumusan  umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi merupakan  rumusan  umum  mengenai  upaya-upaya  yang  akan  dilaksanakan  untuk mewujudkan visi. Adapun visi Kota Padang adalah “terwujudnya Kota Padang sebagai kota  pendidikan,  perdagangan,  dan  pariwisata  yang  sejahtera,  religius,  dan berbudaya”. Sedangkan misi, tujuan, da sasaran dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 3. Hubungan Misi, Tujuan Dan Sasaran Misi Tujuan Sasaran Misi 1: Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya saing. 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya saing tinggi. 1. Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan 2. Tercapainya peningkatan pemerataan pendidikan dan mendorong tumbuhnya sekolah kejuruan (vokasional). 3. Terjaganya kualitas moral dan akhlak pendidik dan peserta didik dari pengaruh lingkungan yang negatif. 4. Terciptanya peningkatan kesiapan SDM dalam menghadapi MEA. Misi 2: Menjadikan Kota Padang pusat perdagangan wilayah Sumatera Barat. 1. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat kegiatan perdagangan untuk wilayah pantai barat sumatera 1. Terciptanya peningkatan volume transaksi perdagangan dan jasa. 2. Terciptanya peningkatan kontribusi sector perdagangan dalam perekonomian Kota Padang. 1. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi 1. Terciptanya peningkatan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal. 2. Terciptanya peningkatan penerapan Iptek dan Inovasi. Misi 3: Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 1. Mewujudkan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan 1. Tercapainya peningkatan rata-rata lama tinggal wisata di Kota Padang. 2. Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan wisata nusantara dan mancanegara.
3. Tercapainya kondisi wisata yang nyaman dan berkesan. Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 1. Tercapinya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. 2. Berkurangnya tingkat kemiskinan.
3. Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Misi Tujuan Sasaran 2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh 1. Tercapainya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan usaha. 2. Tercapainya peningkatan kekuatan ekonomi kerakyatan. Misi 5: Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat, dan menghargai kearifan lokal. 1. Mewujudkan Kota Padang yang aman dan tanggap bencana. 1. Tersedianya informasi tentang Daerah Rawan Bencana. 2. Tercapainya peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana. 3. Tercapainya peningakatan kesiapsiagaan warga kota mengantisipasi penanggulangan bencana. 2. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang berkualitas 1. Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup. 2. Tercapainya peningkatan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem.
3. Tercapainya penurunan tingkat pencemaran udara dan air. 3. Mewujudkan infrastruktur yang ramah dan aman 1. Terwujudnya tata kelola sumber daya air dan drainase perkotaan yang berkualitas. 2. Tersedianya infrastruktur jalan raya yang aman. 3. Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman yang berkualitas. 4. Mewujudkan Kota Padang yang bersih dan indah 1. Terciptanya peningkatan system pengelolaan persampahan. 2. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau, Hutan Kota, Taman Kota, dan TPU. 5. Mewujudkan transportasi perkotaan yang lancar, aman, nyaman, dan murah. 1. Tersedianya pelayanan jasa angkutan kota yang cukup dan lancar keseluruh wilayah kota.
2. Terciptanya peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas. 6. Mewujudkan penataan ruang, bangunan dan perumahan yang serasi, selaras, 1. Terlaksananya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota.
Misi Tujuan Sasaran dan seimbang. 7. Mewujudkan penyediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan kota yang berkeadilan. 1. Tersedianya lahan untuk kebutuhan pembangunan kota yang sesuai peruntukannya. Misi 6: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. 1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. 1. Tercapainya peningkatan Perencanaan Pembangunan daerah dan Pengelolan Data 2. Tercapainya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih. 1. Tercapainya pengurangan tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dilingkungan birokrasi. 3. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang melayani 1. Terwujudnya pelayanan public yang berkualitas (prima).

## 2. Penetapan Aktivitas
Pemerintah  Kota  Padang  sudah  melakukan  penetapan  terhadap  aktifitas  priotitas daerahnya. Dalam penetapan anggaran berbasis kinerja dengan konsep money follow program maka  sangat  diperlukan  adanya  penetapan  aktifitas  yang  akan  dilakukan. Aktifitas  tersebut  menyangkut  dengan  aktifitas  prioritas  daerah  dan  aktifitas  lain selain  prioritas  daerah.  Adapun  aktifitas  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kota Padang adalah sebagai berikut:
a. Percepatan Pembangunan Sarana Perdagangan Kota dan Sentra Ekonomi
b. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan
c. Peningkatan  Infrastruktur/sarana  Prasarana  Perkotaan,  Transportasi Kota, Kerjasama Regional dan Internasional
d. Pengembangan  Industri  Pariwisata  dan  Kelautan  serta  Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing
e. Peningkatan  Penataan  Ruang  dan  Peningkatan  Pembangunan  Kawasan Perumahan Pemukiman Perkotaan
f. Peningkatan  dan  Pemerataan  Akses  dan  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan Masyarakat
g. Pembangunan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Mendorong Tumbuhnya Investasu  Daerah  Dalam  Rangka  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat dan Penurunan Tingkat Kemiskinan
h. Penataan  Lingkungan  Perkotaan  Yang  Hijau,  Berkelanjutan,  dan  Berbasis Mitigasi Bencana
i. Peningkatan  Penataan  Birokrasi  dan  Tata  Kelola  Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih untuk Peningkatan Pelayanan Publik
j. Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya

## 3. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Pemerintah  Kota  Padang  telah  melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  program prioritas, dimana hasil evaluasi dari setiap program prioritas adalah sebagai berikut:

## a. Percepatan Pembangunan Sarana Perdagangan Kota Dan Sentra Ekonomi
Untuk mendukung prioritas daerah melakukan percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi, pemerintah daerah Kota Padang telah mengalokasikan anggaran untuk 7 program yaitu:
a) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
b) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
c) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
d) Program kelengkapan Sarana dan prasarana pasar
e) Program sarana dan prasarana kebersihan pasar
f) Program pengembangan dan perluasan pangsa pasar
g) Program pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting
Tingkat capaian kinerja untuk ketujuh program ini secara fisik adalah 100% sedangkan capaian kinerja anggaran mencapai 98.36% dengan predikat kinerja sangat tinggi.

## b. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan
Prioritas daerah kota Padang yang kedua adalah peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan dengan sasaran prioritas meningkatkan dan meratanya mutu pendidikan. Untuk mencapai sasaran ini, telah dianggarkan 18 program, dimana kondisi sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2017 menunjukkan secara rata-rata tingkat capaian kinerja  fisik  adalah  98.82%  (sangat  tinggi)  dan  tingkat  capaian  kinerja  keuangan adalah 89.08% (tinggi). Program pendidikan politik masyarakat yang dilakukan oleh dinas  pemuda  dan  olah  raga  merupakan  program  dengan  tingkat  capaian  kinerja keuangan yang paling rendah yaitu 41.88% (capaian kinerja sangat rendah). Tingkat capaian  kinerja  kurang  dari  90%  juga  terjadi  pada  program  peningkatan  dan penegmbangan  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  dinas  pemuda  dan  olah  raga. Terdapat 2 kegiatan terkait dengan program ini yaitu pengelolaan, pengendalian dan pengawasan  retribusi  (realisasi  keuangan  74.06%)  dan  monitoring    validasi  data asset  (tingkat  capaian  87.36%).  Kondisi  ini  antara  lain  disebabkan  oleh  kurangnya tenaga  sumber  daya  manusia  untuk  mengisi  jabatan  fungsional  pada  OPD  Dinas pemuda dan olahraga.

## c. Peningkatan Infrastruktur/sarana prasarana perkotaan, transportasi, kota, kerjasama regional dan internasional
Hasil evaluasi sampai akhir triwulan IV menunjukkan secara rata-rata tingkat capaian kinerja fisik mencapai 98.42% (sangat tinggi) dan capaian kinerja keuangan 86.12% (tinggi). Program dengan tingkat capaian kinerja fisik paling rendah adalah program penyelesaian konflik-konflik pertanahan (78%). Sedangkan program dengan tingkat capaian  kinerja  keuangan  paling  rendah  adalah  program  penataan  penugasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (27.53%). Kedua program ini berada dibawah  tanggungjawab  DPRKPP.  Terkait  program  penataan  penugasan  pemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  yang  rendah  capaiannya  disebabkan  oleh adanya  pencanangan  program  PTSL  (pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap)  dari pemerintah  pusat  dengan  dana  APBNP  sehingga  biaya  sertifikat  sudah  digratiskan.
Hal  ini  menyebabkan  kegiatan  pemberian  sertifikat  tanah  hak  pakai  kepada masyarakat tingkat capaian kinerja keuangannya rendah.
d. Pengembangan Industri Pariwisata dan Kelautan serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing
Untuk mencapai sasaran prioritas daerah ini didukung oleh 10 program, dimana hasil evaluasi  capaian  kinerja  sampai  akhir  triwulan  IV  menunjukkan  seluruh  program sudah  mencapai  realisasi  fisik  100%  kecuali  untuk  program  peningkatan  kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritime kepada masyarakat (79.06%). Program ini berada  dibawah  lingkup  tugas  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  dengan  kegiatan peringatan hari nusantasra dan pemilihan putra/putri bahari.

## e. Peningkatan  penataan  Ruang  dan  Peningkatan  Pembangunan  Kawasan Perumahan Pemukiman Perkotaan
Meningkatnya  penataan  ruang  dan  peningkatan  pembangunan  kawasan perumahan  pemukiman  perkotaan  merupakan  sasaran  prioritas  pembangunan yang  kelima  dari  pemerintah  Kota  Padang.  Terdapat  12  program  yang dilaksanakan  untuk  mencapai  sasaran  prioritas  ini.  Dimana  hasil  evaluasi menunjukkan  bahwa  secara  kinerja  fisik  semua  program  telah  terealisasi  100% kecuali untuk program perencanaan tata ruang (83.87%). Namun secara kinerja keuangan  tingkat  capaian  kinerja  hanya  mencapai  80.37%  (tinggi).  Terdapat  4 OPD yang bertanggungjawab untuk mewujudkan prioritas daerah ini yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, DPRKPP dan BAPPEDA. Program dengan capaian kinerja keuangan rendah terjadi pada 3 program yaitu program lingkungan sehat perumahan, program pemberdayaan komunitas perumahan dan program pengelolaan areal pemakaman.

## f. Peningkatan  dan  Pemerataan  Akses  dan  Kualitas  Layanan  Kesehatan Masyarakat
Untuk  mencapai  sasaran  meningkat  dan  meratanya  akses  dan  kualitas  layanan kesehatan masyarakat telah dilaksanakan 23 program secara kolaboratif oleh RSUD dan  Dinas  Kesehatan.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  secara  rata-rata  tingkat  capaian kinerja fisik mencapai 97.89% (sangat tinggi) dan capaian kinerja keuangan 82.94% (tinggi). Realisasi keuangan yang rendah juga terjadi pada kegiatan penyediaan PMT bagi balita gizi buruk dan ibu hamil KEK (31.15%).

## g. Pembangunan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Mendorong Tumbuhnya Investasi Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Tingkat Kemiskinan
Untuk  mencapai  sasaran  prioritas  daerah  ini  dilakukan  43  program.  Dimana  hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja fisik secara rata-rata mencapai 99.99% dan realisasi keuangan mencapai 95.06%.

## h. Penataan Lingkungan Perkotaan yang Hijau, Berkelanjutan dan Berbasis Mitigasi Bencana
Untuk  mencapai  sasaran  prioritas  pembangunan  daerah  ini  telah  dilaksanakan  14 program. Hasil evaluasi sampai akhir triwulan IV menunjukkan realisasi fisik seluruh kegiatan telah mencapai 100%. Namun realisasi keuangan hanya mencapai 87.43%.
i. Peningkatan  Penataan  Birokrasi  dan  Tata  Kelola  Penyelenggaraan Pemerintahan  yang  Baik  dan  Bersih  untuk  Peningkatan  Pelayanan Publik
Untuk mencapai sasaran prioritas ini telah dilaksanakan 45 program. Secara rata-rata seluruh  program  telah  tercapai  100%  kinerja  fisiknya,  namun  realisasi  keuangan masih  terdapat  realisasi  49,78%  yaitu  untuk  program  peningkatan  pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

## j. Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya
Untuk  mencapai  sasaran  meningkatnya  pengamalan  agama  dalam  kehidupan masyarakat  yang  berbudaya  telah  dilakukan  8  program.  Secara  rata-rata  seluruh program  telah  tercapai  100%  kinerja  fisiknya,  namun  realisasi  keuangan  masih terdapat realisasi 65.35% yaitu untuk program pendidikan politik masyarakat yang dilakukan oleh OPD Dispora. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan jumlah ASN fungsional pada Dispora.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  anggaran  berbasis  kinerja  dengan  konsep money follow  program telah  diterapkan  di  Kota  Padang.  Hal  ini  terlihat  dengan  adanya penetapan  strategi  organisasi  dan  aktifitas  yang  didasarkan  pada  visi  dan  misi pemerintah  Kota  Padang.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  hasil evaluasi  telah  digunakan  sebagai  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  dan perencanaan untuk tahun berikutnya.
Penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  bagi  Pemerintah  Kota  Padang dengan  memberikan  bukti  bahwa  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dengan konsep money follow program yang dilaksanakan secara konsisten dapat bermanfaat untuk  tahapan  perencanaan  dan  penganggaran  pemerintah  daerah.  penelitian  ini hanya mengukur ketercapaian persentase capaian kinerja dari sisi fisik dan keuangan secara  deskriptif.  Namun  penelitian  ini  belum  menganalisis  efektifitas  pelaksanaan kegiatan.  Oleh  karena  itu  penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  menganalisis tingkat efektifitas kinerja pemerintah daerah.

## REFERENSI
(1) Bastian, I. (2016). Strategi Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
(2) Bastian, I. (2006). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.
(3) Kontan. (2016). “ Pemerintah Gunakan Money Follow Program ” ( http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-gunakan-money-follow- program akses tanggal 13 Agustus 2018. 1:20)
(4) Majalah Keuangan Publik. (2016).
Warta Anggaran Edisi 30.
( http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/Warta%20Anggaran% 2030.pdf akses 03 Agustus 2018. 16:36)
(5) Nanda,  R.  Darwanis.  (2016).  Analisis  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja Pada  Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1. No. 1
(6) Nordiawan, D. (2006). Akuntansi sektor publik. Jakarta. Salemba Empat
(7) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  86  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  serta Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(8) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah
(9) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah
(10) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional