## MENYOROTI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM
ASPEK EKONOMI (Sebagai Ciri Negara Kesejahteraan (Welfare State ))

## Rahma  Amir
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Email : : rahmaamir.raa@gmail.com

## Abstract
In  Islamic  view,  common  well-being  management  may  not  go  against  syariat Islam. To it, it is not possible in state that setting to terminological syariat Islam, E.g. do floozie localization as arena do adultery or concedes nauseating liquor sell or concedes gambling, since that conduct are prohibited conducts that prohibitted by Syariat Islam.   In Islamic view, people is entitled to welfare, and honor bound advance  common  welfare,  smartening  up  people  life,  even  active  deep  all  life aspect towards well-being all its citizen its state. Maybe no one state even at world it that don't program prosperity in economic area for its citizen. All politician make poverty  remove  as    central  issue  well  while  campaign  term,  and  also  after  as president or governance head. For state already go forward, well-being increasing problem  its  citizen,  must  not  miss  from  its  parent  plan,  beside  approaching  on another areas. But such, trick that sailed through by it can variably at each state. Keyword:  The right and obligation, Economic aspect,  Wellbeing state.

## Abstrak
Dalam  pandangan  Islam,  manajemen  kesejahteraan  bersama  mungkin  tidak bertentangan  dengan  syariat  Islam.  Untuk  itu,  tidak  mungkin  di  negara  yang menetapkan  syariat  Islam  terminologis,  Contoh  melakukan  pelokalan floozie sebagai arena melakukan perzinaan atau mengakui menjual minuman keras yang memualkan atau mengakui perjudian, karena perilaku itu adalah tindakan terlarang yang  dilarang  oleh  Syariat  Islam.  Dalam  pandangan  Islam,  orang  berhak  atas kesejahteraan,  dan  menghormati  terikat  kemajuan  kesejahteraan  bersama, membulatkan kehidupan orang, bahkan aktif dalam semua aspek kehidupan menuju kesejahteraan  semua  warga  negaranya  negaranya.  Mungkin  tidak  ada  negara bahkan di dunia ini yang tidak memprogram kesejahteraan di bidang ekonomi bagi warganya. Semua politisi menjadikan kemiskinan sebagai isu sentral dengan baik selama  masa  kampanye,  dan  juga  sebagai  presiden  atau  kepala  pemerintahan. Untuk  negara  yang  sudah  maju,  kesejahteraan  warga  negaranya  semakin meningkat. Tapi hal tersebut bisa berbeda-beda di setiap daerah.
Kata kunci: Hak dan kewajiban, Aspek ekonomi, Kondisi kesejahteraan.

## PENDAHULUAN
Dunia  Islam  sedang  memasuki  era  budaya    global    dengan    kemajuan teknologi  informatika  dan  kebangkitan  nasionalisme  dan  spiritual.  Budaya  global juga ditandai dengan  era  ekonomi     baru,     dan  posisi hukum  semakin diperlukan
untuk mengatur- nya. 1 Kondisi sosial ekonomi yang timpang dengan jurang pisah yang  dalam  antara  golongan  bermodal  dan  tenaga  pekerja,  telah  menyebabkan lahirnya gerakan revolusioner buruh yang merasa tidak puas dengan kea- daan yang tidak adil itu. Hal  itu  menyebabkan pemerintah negara mulai menyadari perlunya negara  atau  pemerintah  ikut  aktif  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Masyarakat    mulai mendesak agar negara,   dalam   hal   ini   pemerintah,   aktif dalam  segala  aspek  kehidupan  masyarakat. Pemerintah   negara   harus   mengatur keten- tuan  yang  menyangkut  kepentingan  umum, misalnya   menentukan   syarat- syarat   kerja yang  manusiawi, seperti adanya hak cuti, adanya jam istirahat, upah yang  layak  untuk  kehidupan,  jaminan  pensiun  dan  hari  tua,  serta      berbagai ketentuan      yang      bertujuan  untuk  menyejahterakan  masyarakat.  Pemerintah diwajibkan untuk meng- urusi tidak hanya pertahanan dan keamanan seperti halnya dalam negara hukum klasik, tetapi  juga  wajib  mengurusi  bidang-bidang kehidupan lainnya,  seperti  pendidikan,  kepemudaan,  perekonomian,  kesehatan,  lingkungan hidup,    kesenian,    kebudayaan  dan    sebagainya.    Pekerjaan    pemerintah  negara menjadi kompleks. Itulah ciri negara kesejahteraan ( welfare state). 2
Meskipun  demikian,  masalah  kemiskinan 3 hingga  kini  terus-menerus menjadi  masalah  yang  berkepanjangan  Penyelenggaraan      tugas      pemerintah dalam  segala   aspek  kehidupan   itu  adalah sebagian  dari  tugas  negara  hukum modern.  Penyelenggaraan  tugas  pemerintah  dalam  segala  aspek  kehidupan  itu adalah  sebagian  dari  tugas  negara  hukum  modern  (welfare  state),  yakni penyelenggaraan kesejahteraan umum. Negara kesejahteraan yang pemerintahnya
1 Budaya global  juga  antara  lain disemarakkan dengan  perkembangan  konsep “ekonomi Islam, yang merupakan ilmu tentang manusia yang menyakini nilai-nilai hidup Islam. Karena  ilmu ekonomi   Islam   merupakan  ilmu
2 Lihat  Utrecht,  Pengantar  Hukum  Administrasi,  hlm.  21;  Lihat  juga  Zallum,  Sistem Pemerintahan.., hlm. 3; Azhary, Negara Hukum, h. 107-8.
3 Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas  hidup  .  Kemiskinan  kadang  juga  berarti  tidak  adanya  akses  terhadap  pendidikan  dan pekerjaan yang  mampu  mengatasi  masalah  kemiskinan dan mendapatkan kehormatan  yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini  secara  subyektif  dan  komparatif,  sementara  yang  lainnya  melihatnya  dari  segi  moral  dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin. Satriadi dalam makalah Teori dan isu Ekonomi Politik Pembangunan https://www. facebook. com/.
aktif berusaha dalam rangka peningkatan kesejah-teraan warganya baru muncul di Dunia  Barat  pada  akhir  abad  ke-19  atau  awal  abad  ke-20,  sehingga  bila dibandingkan dengan  ajaran  Islam, agaknya kita  harus mengatakan Dunia Barat cukup ketinggalan. Dalam ajaran Islam, pemimpin satu kaum adalah pelayan dari kaum  itu,  sehingga  pemimpin  atau  pemerintah  Negara  Madinah  yang  ditata berdasarkan hukum Islam itu adalah pelayan dari rakyat Negara Madinah. Hal ini berarti  pula  bahwa  Negara  Madinah  adalah  negara  kesejahteraan  atau  negara hukum  modern, bukan negara hukum  klasik  yang lazim dikenal  dengan julukan negara  jaga  malam (nacbt-wakerstaat). Pemimpin  atau  pemerintah  sebagai pelayan  dari  kaumnya,  seperti  yang  diperintahkan  hadits  di  atas,  sangat  sejalan dengan perintah al-Quran ketika dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yakni pendapatan yang berasal dari zakat dan dibelanjakan atau dialokasikan untuk orangorang fakir, orang-orang miskin, penguruspengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang berutang, untuk jalan Allah  dan  untuk  orang-orang  yang  sedang  dalam  perjalanan  sebagaimana ketentuan dalam QS. at-Taubah/9 : 60 :
ِباَق ِ رلا  يِف َو  ْمُهُبوُلُق  ِةَفَّل َؤ ُمْلا َو  اَهْيَلَع  َنيِل ِماَعْلا َو  ِني ِكاَس َمْلا َو  ِءا َرَقُفْلِل  ُتاَقَدَّصلا  ا َمَّنِإ مي ِك َح  ميِلَع ُ َّاللَّ َو ۗ ِ َّاللَّ  َن ِم ًةَضي ِرَف ۖ  ِليِبَّسلا  ِنْبا َو ِ َّاللَّ  ِليِبَس يِف َو  َني ِم ِراَغْلا َو
Terjemahnya:  “Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang- orang  fakir,  orang-orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  muallaf  yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan budak), orangorang yang berutang untuk jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu ketetapan  yang  diwajibkan  Allah,  dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Bijaksana.” 4
Kalau dalam hadits  dan  al-Qur'an tersebut  adalah ketentuan normatifnya, maka dalam pelaksanaan praktiknya, dapat dilihat antara lain ketika terjadi musim paceklik di Negara Madinah pada Masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab,  seluruh  jajarannya  sibuk  mengurusi  rakyat  Madinah  yang  ditimpa kelaparan.  Secara  normatif,  kolektivisme  dalam  Islam  sudah  tampak  dalam penyaluran zakat kepada delapan golongan sebagaimana dalam QS. At-Taubah/9:
4 Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), h. 220.
60.  Kedelapan  golongan  yang  kepadanya  disalurkan  zakat  ini,  semua  bertujuan untuk kesejahteraan. Penyaluran zakat kepada orang-orang fakir, orang-orang fakir merupakan  orang-orang  yang  sengsara  hidupnya  dan  tidak  mempunyai  harta maupun tenaga untuk memenuhi penghidupannya, dengan pemberian penyaluran zakat  tersebut  adalah  usaha  mensejahterakan  mereka.  Sementara  zakat  yang diperuntukkan kepada amil atau pengurus zakat dapat dibandingkan dengan gaji pegawai karena dalam tugas pengurusan zakat itu banyak dan juga tidak mudah, maka  adalah  wajar  apabila  kepada  mereka  mendapat  bagian  dari  zakat  untuk kesejahteraan hidup mereka. Pemberian zakat kepada muallaf, orang-orang kafir yang  ada  harapan  masuk  Islam  yang  masih  lemah  imannya  juga  adalah  untuk mensejahterahkan mereka, dalam pandangan Islam kesejahteraan dalam arti lahir- bathin merupakan kekuatan dalam pengamalan ajaran-ajaran Islam.
Memerdekakan budak sebagai suatu bagian yang dibiayai dari zakat, adalah usaha untuk mensejahterakan mereka. Bahwasanya orang-orang  yang berada di bawah kekuasaan  orang  lain  secara  lahiriah  tentu  kehidupannya  tidak  sejahtera  juga secara psikologi budak itu merasa rendah diri karena statusnya yang tidak setara dengan  orang-orang  yang  merdeka.  Penyediaan  anggaran  yang  berasal  dari penyaluran zakat untuk memerdekakan budak juga untuk kesejahteraan manusia secara  umum.  Orang-orang  yang  berutang  karena  untuk  kepentingan  kebaikan demi kepentingan bersama bukan untuk suatu kemaksiatan juga dapat dibantu dari penyaluran zakat untuk membayar hutangnya. Karena orang yang berutang dalam keadaan  yang  kurang  sejahtera  Perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  untuk kemaslahatan bersama sesuai ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah swt. Ini adalah  orang-orang  yang  berada  fisabililla.  Misalnya  membuat  pusat-pusat kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit,  sekolah  dan  lain  sebagainya  demi  untuk kepen-tingan umat. Ibnu Sabil, adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat lalu mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Dengan penyaluran  zakat  sekaligus  memberikan  kesejahteraan  kepadanya. 5 Kepedulian Islam  terhadap  hak-hak  umatnya  akan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  hidup
5 Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan), Cetakan I (Yogyakarta: LKIS, 2010, h. 271-4
terutama  kepada  kaum  lemah;  fakir,  miskin,  anak-anak  yatim,  begitu  besar sehingga  berdasar-kan  kepada  beberapa  ayat  dalam  al-Qur‟an  dan  sunnah Rasulullah SAW.

## KEBEBASAN DARI KEADAAN KEMISKINAN
Dalam doktrin Barat yang individualis, kemakmuran ekonomi dapat dicapai antara lain kalau tiap individu berjuang untuk mencapai kemajuan, sehingga kalau masing-masing  bisa  memenuhi  kebutuhannya,  maka  keseluruhan  warga  pada akhirnya akan makmur pula. Titik utama perjuangan mereka adalah pemupukan dan pengumpulan modal atau kapital. 6
Dalam pespektif Islam miskin didefinisikan dari bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, sedang faqir dari kata  faqr  yang  pada  mulanya  berarti  tulang  punggung.  Faqir  adalah  orang  yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat  sehingga  "mematahkan"  tulang  punggungnya.  Sebagai  akibat  dari  tidak adanya  definisi  yang  dikemukakan  Al-Quran  untuk  kedua  istilah  tersebut,  para pakar  Islam  berbeda  pendapat  dalam  menetapkan  tolok  ukur  kemiskinan  dan kefakiran.  Sebagian  mereka  berpendapat  bahwa  fakir  adalah  orang  yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedang miskin adalah yang  berpenghasilan  di  atas  itu,  namun  tidak  cukup  untuk  menutupi  kebutuhan pokoknya. Ada juga  yang mendefinisikan sebaliknya,  sehingga menurut  mereka keadaan  si  fakir  relatif  lebih  baik  dari  si  miskin.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  Islam  memandang  bahwa  masalah  kemiskinan  adalah  masalah  tidak terpenuhinya kebutuhan  primer secara menyeluruh. Kemiskinan adalah problem
6 Bapak ekonomi Kapitalis Adam Smith membangun ajaran Kapitalisme dengan paradigma Laissez Faire. Menurut Adam Smith, setiap orang harus diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa campur tangan negara. Prinsip ini mendorong mekanisme dan transaksi ekonomi,  termasuk  hukum  perundang-undangan  tunduk  pada  prinsip  kebebasan  kepemilikan dengan nilai-nilai materialistis yang “hampa” agama (sekularisme). Dengan ini manusia terpancing meraup keuntungan sebesar-besarnya (profit oriented) tidak peduli bagaimana cara memperoleh dan apa  dampaknya  bagi  orang  lain  dan  lingkungan.  Adnan  Khan,  Kapitalisme  di  Ujung  Tanduk: Tinjauan atas Krisis Global, Krisis Minyak, Krisis Pangan dan Bagaimana Sistem Ekonomi Islam Mengatasinya  (The  Global  Credit  Crunch  and  The  Crisis  of  Capitalism),  cet.  I  (  Bogor:  Pustaka Thariqul  Izzah,2008),  h.  128.  Lihat  pula  Mansour  Fakih,  Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan Globalisasi (Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2002), h. 46.
sosial.  Bagi  kebanyakan  orang,  kemiskinan  merupakan  masalah  yang  cukup merisaukan. Ia dianggap sebagai penyakit sosial yang paling dahsyat dan menjadi musuh utama negara. 7 Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang dilihat dari kacamata dan sudut mana pun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai dengan  realitasnya.  Peradaban  Barat  Kapitalis,  pengembangan  sistem  ekonomi Kapitalis,  memiliki  gambaran/fakta  tentang  kemiskinan  yang  berbeda.  Mereka menganggap bahwasannya kemiskinan adalah ketidak-mampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Karena kebutuhan berkembang  seiring  dengan  berkembang  dan  majunya  produk-produk  barang ataupun jasa, maka mereka menganggap usaha pemenuhan kebutuhan atas barang dan jasa itu pun mengalami perkembangan dan perbedaan. Kemiskinan bukan saja dilihat sebagai fenomena ekonomi semata-mata, tetapi juga sebagai masalah sosial dan  politik.  Karena  dahsyatnya  bahaya  kemiskinan,  membasmi  kemiskinan dianggap  sebagai  jihad. 8 Secara  umum,  kemiskinan  mempunyai  empat  dimensi pokok, yaitu; kurangnya kesempatan (lack of opportunity); rendahnya kemampuan (low  of  capabilities) ;  kurangnya  jaminan (low-level  of  security) ;  dan ketidakberdayaan (low  of  capacity  or  empowerment). Lazimnya  kemiskinan diukur  dengan  garis  kemiskinan (poverty  line) .  Kemiskinan  tidak  saja mengakibatkan  penyakit  busung  lapar  (gizi  buruk),  atau  juga  penyakit  sosial, seperti penjaja sex komersial, gembel (pengemis) dan lain sebagainya, kemiskinan juga  mengakibat-kan  turunnya  harga  diri  individu  atau  kelompok  masyarakat. Secara  psikologis  orang  miskin  cenderung  lebih  sensitif,  gampang  tersinggung, kurang percaya diri  bahkan gampang emosi, sehingga kondisi  ini rawan  dengan berbagai  upaya  pemanfaatan  pihak  ketiga  yang  menggunakannya  sebagai  alat untuk  memancing  kerusuhan  di  sebuah  daerah,  intinya  kemiskinan  memiliki keterkaitan  cukup  erat  dengan  stabilitas  politik  dan  ekonomi  sebuah  daerah.
7 Berbeda  dengan  pandangan  Barat,  dalam  Piagam  Madinah,  konsep  yang  dianut  adalah kerjasama, tolong menolong, hal tersebut dapat dipahami dari ketentuan dalam pasal 11. Selanjutnya dalam pasal 15, menekankan jaminan atau perlindungan Allah swt terhadap orangorang lemah dan orang-orang mukmin sebagai penolong dan pembela terhadap sebagian lainnya. Juga pada pasal 37 yang juga menekankan harus adanya kerjasama dan tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga shahifah yang saling menasehati dan berbuat kebaikan. Muhammad Hamidullah, Introduction to Islam (Paris: Centre Culturel Islamique, 1969), h. 93.
8 Anwar Ibrahim, Sistem Politik (Jakarta: Lentera, 2001), h. 25.
Karena me-rupakan masalah pembangunan yang multidimensi, maka pemecahan kemiskinan  harus  melalui  strategis  yang  komperhensif,  terpadu,  terarah  dan berkesinambungan.  Dari  berbagai  literatur  yang  mengupas  tentang  konsep kemiskinan,  paling  tidak  ada  dua  macam  konsep  kemiskinan  yang  dapat  kita terima sebagai rujukan, yaitu; kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep pertama  kemiskinan  absolut  dirumuskan  dengan  membuat  ukuran  tertentu  yang kongkrit (a  fixed  yardstick). Ukuran  itu  lazimnya  berorientasi  kebutuhan  hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan). Masing-masing negara terlihat mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda -beda, sebab kebutuhan  hidup  dasar  masyarakat  yang  dipergunakan  sebagai  acuan  memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, maka konsep kemiskinan mengenal garis batas kemiskinan. Kemiskinan absolut juga dapat dilihat dari sejauhmana tingkat pendapatan  pen  duduk  miskin  tersebut  mampu  mencukupi  kebutuhan  pokoknya (basic  needs), yaitu  pangan,  sandang,  papan,  kesehatan  dan  pendidikan. Kemampuan  untuk  membeli  kebutuhan  pokok  ini  diequivalenkan  dengan  daya belinya (nilai uang). Mereka yang tidak mampu membeli kebutuhan pokok tertentu sesuai  standar  minimal  dianggap  berada  pada  posisi  dibawah  garis  kemiskinan. Konsep yang kedua kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan the idea of relative standart ,  yaitu  dengan  memperhatikan  dimensi  tempat  dan  waktu.  Dasar asumsinya adalah kemiskinan pada suatu daerah tertentu berbeda dengan daerah tertentu lain nya, dan kemiskinan pada saat tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan relatif lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan in term of  judgment  anggota  masyarakat  tertentu,  dengan  berorientasi  pada  derajat kelayakan  hidup.  Kemiskinan  relatif  dilihat  berdasarkan  persentase  pendapatan yang diterima oleh pendapatan lapisan bawah. Mereka yang berada pada lapisan bawah  dalam  stratifikasi  pendapatan  nasional  inilah  yang  dianggap  miskin Sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah  kemiskinan,  yaitu;  kemiskinan  dalam  perspektif  kultural (the  cultural perspective) dan  kemiskinan  dalam  perspektif  struktural  atau  situasional (the situasional  perspective) .  Masing-masing  perspektif  tersebut  memiliki  tekanan, acuan  dan  metodologi  tersendiri  yang  berbeda  dalam  menganalisa  masalah
kemiskinan.  Perspektif  kultural  mendekati  masalah  kemiskinan  pada  tiga  level analisis; individual, keluarga dan masyarakat. Pada level individual ditandai sifat yang  lazim  disebut  a  strong  feeling  of  marginality,  seperti;  sikap  apatisme, fatalisme, pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada level keluarga ditandai  oleh  jumlah  anggota  keluarga  yang  besar  dan  free  union  or  consensual marriages.  Kemudian  pada  level  masyarakat,  terutama  ditandai  oleh  tidak terintegrasinya secera efektif dengan insitusi-institusi masyarakat. Mereka sering kali  memperoleh  perlakuan  sebagai  obyek  yang  perlu  digarap  daripada  sebagai subyek  yang  perlu  diberi  peluang  berkembang.  Kemudian  perspektif struktural/situasional  masalah  kemiskinan  sebagai  dampak  dari  sistem  ekonomi yang  mengutamakan  akumulasi  kapital  dan  produk-produk  teknologi  modern. Penetrasi  kapital  antara  lain  mengejawantahkan  dalam  prog-ram  pembangunan yang  dinilai  lebih  mengutamakan  pertumbuhan (growth) dan  kurang memperhatikan  pemerataan  hasil-hasil  pembangunan (development) .  Program- program  tersebut  antara  lain  berbentuk  intensifikasi,  ekstensifikasi  dan komersialisasi  pertanian  untuk  menghasilkan  pangan  sebesar-besar  nya  guna memenuhi kebutuhan nasional dan eksport. Masalah kemiskinan yang terjadi saat ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  meningkatnya  jumlah  pengangguran.  Pada  masa krisis  ekonomi  ini,  bukan  saja  laju  pertambahan  angkatan  kerja  baru  tidak  bisa diserap  oleh  pasar  kerja,  melainkan  juga  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  di sektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur, baik itu yang menganggur penuh atau sama sekali tidak bekerja (open unemployment) maupun  setengah  menganggur  atau  bekerja  dibawah  jam  kerja  normal (under unemployment).

## PERMASALAHAN DASAR KEMISKINAN
Kemiskinan  adalah  “keadaan  dimana  terjadi  ketidakmampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan  ,  pakaian  ,  tempat  berlindung, pendidikan,  dan  kesehatan.  Kemiskinan  dapat  disebabkan  oleh  kelangkaan  alat pemenuh  kebutuhan  dasar,  ataupun  sulitnya  akses  terhadap  pendidikan  dan pekerjaan.  Selain  itu  kemiskinan  juga  dapat  terjadi  akibat  adanya
ketidakseimbangan  dalam  perolehan  atau  penggunaan  sumber  daya  alam  atau dengan  kata  lain  terjadi  dstribusi  produksi  yang  tidak  merata.  Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan  yang  lainnya  lagi  memahaminya  dari  sudut  ilmiah  yang  telah  mapan. Kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data dari www.bps.go.id angka kemiskinan di Indonesia mencapai angka 32,53 juta penduduk atau sekitar 14,15 % dari seluruh jumlah  penduduk  Indonesia,  kedengarannya  cukup  ironis,  Indonesia  yang  subur dengan  berbagai  kekayaan  alam,  mengapa  rakyat  miskin  begitu  banyak,  ada beberapa  hal  yang  menyebabkan  kemiskinan  yang  melanda  di  Indonesia  antara lain: 1. Kualitas sumber daya manusia Seorang manusia tidak akan menjadi miskin jika memiliki kualitas yang baik, memiliki keterampilan (skill), pendidikan yang bagus dan hal lain yang akan membuatnya menjadi seseorang yang dibutuhkan dan mempunyai  kemampuan,  di  Indonesia  perma-salahan  pendidikan  belum  teratasi sepenuhnya,  walaupun  anggaran  untuk  pendidikan  menjadi  perhatian  dan  sudah ditingkatkan ttetapi tetap saja masalah pendidikan masih belum bisa teratasi secara keseluruhan, hal  ini juga  yang menyebabkan masih  banyak penduduk  Indonesia yang  tidak  memiliki  kualitas  pendidikan  bagus,  maka  dari  itu  bagaimana  mau memiliki  kualitas  sumber  manusia  yang  bagus  jika  manusianya  tidak  memiliki pendidikan yang bagus.lalu bagaimana pula mau mengolah kekayaan alam yang begitu  melimpah  ini  jika  SDMnya  sendiri  tidak  mampu  mengolahnya  secara maksimal. 2. Sistem pemerintahan belum maksimal Salah satu penyebab lainnya dari  kemiskinan  adalah  dari  sitem  pemerintahan,  karena  jika  suatu  sistem pemerintahan bekerja dengan maksimal, maka pemerataan kesejah-teraan rakyat pun  akan  tinggi,  baik  itu  dari  pendapatan  perekonomian  rata-rata,  kualitas pendidikan dan lainnya yang merupakan faktor penentu kesejahteraan itu sendiri, lalu bagaimana dengan di Indonesia, mungkin kita semua sudah tahu bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, memang semua kebijakan terdengar bagus dan dirasa dapat  menanggulangi masalah kemiskinan tersebut, tapi dalam kenyataan  kebijakan  yang  dilahirkan  belum  mampu  diwujudkan,  karena  angka kemiskinan itu masih tinggi. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan belum
maksimal dijalankan. yang membuat anggaran untuk menanggulangi kemiskinan tidak  terealisasi  secara  maksimal  pula,  belum  lagi  kinerja  DPR  kita  yang  akhir- akhir ini melakukan hal-hal kontroversial yang dirasa tidak perlu oleh masyarakat, padahal  DPR  adalah  lembaga  legislatif  yang  sangat  berpengaruh  terhadap pemerintahan di Indonesia.

## BANYAKNYA JUMLAH PENGANGGURAN
Salah satu hal yang juga menyebabkan kemiskinan adalah pengangguran, seseorang  bisa  menjadi  miskin  jika  tidak  mampu  menghasilkan  sesuatu  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  dan  tingkat  pengangguran  di  Indonesia  bisa dibilang  cukup  tinggi,  berikut  kutipan  dari  http://koranindonesia.com.  Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  memproyeksikan  angka  pengangguran  pada 2009  naik  menjadi  9%  dari  angka  pengangguran  2008  sebesar  8,5%.  Kenaikan angka pengangguran disebabkan semakin merosotnya sumbangan sektor tradable dari 34,9% pada kuartal  II  2007 kemudian turun  menjadi  26,6% pada kuartal  II 2008. 9 Menurutnya, penurunan peran sektor tradable dalam pertumbuhan ekonomi memperlihatkan  terjadinya  proses  pelemahan  performa  sektor  tradable. Pertumbuhan  sektor  pertambangan  dan  galian  serta  industri  pengolahan mengalami penurunan, bahkan untuk sektor pertambangan dan galian mengalami pertumbuhan  yang  negatif.  Demikian  halnya  sektor  pertanian,  meski  tumbuh relatif baik,  tetapi  lebih  banyak didorong oleh pertumbuhan sub sektor tanaman bahan  makanan  dan  peternakan,  yang  nota  bene  lebih  mampu  menyediakan kesempatan  kerja,  justru  mengalami  pertumbuhan  yang  negatif,  masing-masing minus  5% dan minus  3%. 10 Begitu juga target  angka kemiskinan 12-14% pada 2009. Kalau turun 1% saja angka kemiskinan 15,4% pada 2008, berapa juta orang yang  harus  dikeluarkan  dari    kemiskinan.  Sementara,  penyerapan  tenaga  kerja besar-besaran  tidak  ada.  Karena  LIPI  menilai  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia pada  kuartal  II  2008  sebesar  6,4%  tidak  berkualitas  meski  angka  pertumbuhan
9 Kenaikan angka pengangguran 2009 karena penyerapan tenaga kerja dari sektor industri tumbuh negatif, kata Peniliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Latif Adam saat melakukan jumpa pers bertajuk Pertumbuhan Ekonomi Naik, Industri Stagnan di gedung LIPI, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2008 http://koranindonesia.com
10 Ibid
ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2007 yang  hanya  tumbuh  sebesar  6,3%.  Pasalnya,  sebagaimana  yang  terjadi  dalam beberapa tahun terakhir, motor penggerak pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2008  masih  tetap  terfokus  pada  sektor non  tradable dari  berita  tersebut  dapat disimpulkan  kalau  pengangguran  di  Indonesia  cukup  tinggi,  bahkan  mengalami peningkatan dari tahuntahun sebelumnya.

## STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Ada  dua  agenda  besar  yang  mesti  dilakukan  oleh  para  pengambil kebijakan,  baik  ditingkat  lokal,  maupun  regional  dalam  program  pengentasan kemiskinan  yaitu,  pertama;  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) melalui  pendidikan  dan keterampilan;  dan  kedua  pembangunan  ketenagakerjaan melalui  perluasan  lapangan  kerja  dan  serangkaian  program  pembangunan  padat karya.  Program  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dilakukan  melalui pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, yaitu mengembangkan budaya usaha  yang lebih  maju,  mengembangkan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) dan meningkatkan keterampilan keluarga dan kelompok miskin untuk melakukan usaha  ekonomi  rakyat  yang  produktif  atas  dasar  sikap  demokratis  dan  mandiri. Program  ketenagakerjaan  dilakukan  untuk  menyediakan  lapangan  kerja  dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Formula  yang  dapat  diterapkan adalah dengan membangun iklim investasi yang kondusif disemua tingkatan, baik lokal, regional maupun nasional. Sebagaimana yang kita pahami bahwa investasi sekecil apapun jika regulasi dan iklim investasi tidak kondusif dan rasional, maka jangan harap investasi akan datang. Maka solusinya adalah harus political will dari pemerintah        untuk  memperbaiki  iklim  investasi  se  rasional  mungkin.  Islam memandang kemiskinan itu sangat bisa mendekatkan kepada kekufuran, sehingga harus  diusahakan  untuk  dilenyapkan,  minimal  dikurangi.  Dalam  upaya mengentaskan  kemiskinan,  sumber  yang  paling  pokok  adalah  dari  zakat.  Selain kewajiban mengeluarkan zakat bagi kaum muslim yang mampu juga dianjurkan untuk bersedekah dan membelanjakan harta pada jalan Allah, yakni adanya pada
delapan ashnap bagi penerima zakat, termasuk menyantuni para fakir dan miskin. Ada terdapat  banyak jenis  zakat.  Zakat  itu meliputi  zakat  harta 11 zakat  fitrah. 12
Menurut  ulama  Mazhab  Maliki,  Imam  Ahmad  bin  Hambal,  Ibnu  Taimiyah  dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa zakat fitrah hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja. Berbeda dengan mazhab Syafi‟i yang berpendapat bahwa zakat fitrah juga selain untuk kedelapan golongan yang tersebut dalam QS. At-Taubah/9: 60, bukan  hanya  untuk  golongan  fakir  miskin  saja.  Selain  zakat  sebagai  salah  satu ketentuan  dalam  hukum  tentang  puasa,  adalah  1.  Bagi  perempuan  hamil  atau sedang menyusui anaknya; 2. Orang tua yang sudah tidak sanggup puasa; 3. Para pekerja betat seperti buruh; 4. Orang sakit bertahun-tahun dan tidak ada harapan akan  sembuh,  tidak  diwajibkan  berpuasa  tetapi  dibebani  kewajiban  untuk membayar fidyah berupa memberi makan untuk seorang fakir miskin  setiap hari. Jadi  selama  bulan  puasa  setiap  hari  masing-masing  memberi  makan  satu  orang fakir atau miskin. 13
Masih  berkaitan  dengan  bulan  Ramadhan,  apabila  ada  suami-istri  yang wajib  puasa,  melakukan  hubungan  suamiistri  siang  hari  pada  bulan  Ramadhan, maka  sanksi  atas  perbuatan  mereka  itu  adalah  :1.  Memerdekakan  budak,  2. Berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa terputus, 3. Memberi makan enam puluh orang miskin. 14 Dalam pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima, para jama‟ah  disunatkan  menyembelih  hewan  untuk  qurban.  Daging  hewan  kurban tersebut diperuntukkan bagi golongan yang miskin. 15 Selain dari beberapa faktor di atas yang bisa dijadikan sumber bantuan bagi kaum fakir miskin juga ada ganimah atau  harta  rampasan  perang  yang  juga  ada  diperuntukkan  bagi  anak-anak  yatim
11 Zakat  harta  meliputi  zakat  emas  dan  perak,  zakat  hasil  perdagangan  (tijarah),  zakat tumbuh-tumbuhan (nabat), zakat hewan, zakat logam (ma‟din), zakat benda-benda yang dihasilkan dari  laut.  Lihat  Muhammad  Alim,  Asas-asas  Negara  Hukum  Modern  dalam  Islam  (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan), Cetakan I (Yogyakarta: LKIS, 2010, h. 240.
12 Khusus zakat fitrah adalah sedekah harta yang dikeluarkan untuk memberikan kepada orang-orang yang berhajat, untuk mensucikan diri dan menutupi kekurangan-kekurangan yang telah terjadi  pada  puasa  dan  sebagai  manifestasi  bagi  kesempurnaan  nikmat  puasa  dan  kasih  sayang kepada fakir miskin. Muhammad Alim, 2010, h. 240
13 Lihat  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  Pedoman  Zakat  (Semarang:  Pustaka  Rizki Putra, t.t.), h. 100-1
14 Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Pua
15 Lihat Muhammad Hasbi AshShiddieqy, Pedoman Haji (Semarang: Pustaka Rizki Putra, t.t.), h. 207.
dan orangorang miskin. Kesemuanya merupakan suatu kepedulian Islam terhadap kaum miskin sebagai nsalah satu cara untuk mengentaskan dari kemiskinan.

## HAK ATAS KESEJAHTERAAN
Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak atas kesejahteraa  yaitu:  “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya,  bangsa  dan  masyarakat  dengan  cara  tidak  melanggar  hukum  serta mendapatkan jaminan sosial  yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang  layak  dan  berhak  mendirikan  serikat  pekerja  demi  melindungi  dan memperjuangkan kehidupannya” Berbeda dengan pandangan kaum sekuler yang melihat  kesejahteraan  sematamata  pada  aspek  pemenuhan  kebutuhan  duniawi. Pemikiran  kaum  sekuler  menganggap  manusia  sebagai  pusat  dan  ukuran segalanya;  antroposentris.  Dalam  perspektif  Islam,  kesejahteraan  bukan  hanya untuk  memenuhi  kebutuhan  duniawi,  namun  juga  pemenuhan  kebutuhan kebahagiaan di  akhirat.  Islam memandang Tuhan adalah ukuran segala-galanya; teorisentris. Maka dalam tolok ukur kesejahteraan manusia adalah kesejahteraan yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  ilahiyah  dan  insaniyah. 16 Tidak  sama  dengan falsafah golongan sekuler yang menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan fisik semata. Islam sangat menjaga keseimbangan kebutuhan mental dan fisik, rohani dan  jasmani.  Begitu  pula  untuk  mencapai  kesejahteraan  tersebut.  Barat mengandalkan pada kesejahteraan orang per orang secara individual, maka Islam menghendaki  mencapai  kesejahteraan  dengan  kebersamaan,  kolektif,  keadilan sosial  dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. 17 Dalam bidang ekonomi, satu  catatan  prestasi  yang  pernah  dicapai  tahap  ideal  yang  sebelumnya  belum pernah dicapai oleh negara manapun di dunia, termasuk negaranegara Barat dalam hal kesejahteraan masyarakatnya. Adalah Khalifah Umar bin Abdul Azis sebagai
16 Secara normatif, kolektifisme dalam Islam sudah tampak pada penyaluran zakat kepada delapan bagian sebagaimana tersebut dalam QS. At-Taubah/9: 60. Kedelapan bagian yang kepadanya disalurkan zakat, ini semua bertujuan untuk kesejahteraan Lihat Azhari, Negara Hukum (Jakarta: 2000), h. 107.
17 Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan) 2010, h. 240.
dokumen sejarah yang menakjubkan. Pada alinea keempat Pembukaan dan Pasal 28  c  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  1945,  Hak  atas  kesejahteraan  tidak  diatur dalam Universal Declaration of Human Rights, hak atas kesejahteraan diatur juga dalam pasal 17 c The Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Pasal 34 ayat (1)  UUD  1945  hasil  amandemen  keempat  disebutkan  bahwa  "fakir  miskin  dan anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara".  Perlindungan  hak-hak  anak  juga  diatur dalam  sejumlah  undang-undang  yang  terkait  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  UndangUndang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam. Namun dalam kenyataannya jumlah anak terlantar dan anak jalanan di Sumatera Utara semakin banyak  dan  implementasi  peraturan  perundang-undangan  tersebut  terhadap perlindungan  hak-hak  anak  belum  diterapkan  sebagaimana  mestinya,  baik terhadap anak terlantar di panti asuhan maupun terhadap anak terlantar yang turun ke jalan untuk mencari uang dengan cara memintaminta, tukang asongan, tukang semir sepatu, untuk memenuhi nafkah orang tuanya dan untuk biaya hidupnya.
Padahal  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  hasil amandemen  kedua  disebutkan  "setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi". Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji undang-undang perlindungan anak belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak- hak  anak,  hambatan-hambatan  dan  sebab-sebab  yang  terjadi  dalam  penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan peraturan dan undang-undang perlindungan anak terhadap hak-hak anak. Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas, dilakukan penelitian dalam bentuk preskriptif  analitis  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  yuridis sosiologis.  Dengan  demikian  rakyat,  berhak  atas  kesejahteraan  dan  pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, umat,  bahkan  harus  aktif  dalam  semua  aspek  kehidupan  ke  arah  kesejahteraan seluruh masyarakat. Simpulan Dalam Piagam  Madinah, konsep  yang dijalankan
adalah  sistem  kerjasama,  tolong  menolong.  Apabila  zakat  sebagai  salah  satu strategi  dalam pemenuhan hak atas kesejahteraan dibandingkan dengan pajak di negara-negara  lainnya,  yang  dari  padanya  sebagai  salah  sumber  anggaran pendapatan  suatu  negara.  Penggunaan  zakat  disamakan  dengan  belanja  negara, maka  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  negara  Madinah dengan mendasar pada QS. At-Taubah/9:60. Dari delapan golongan yang berhak mendapat anggaran belanja negara, urutan terdepan ditempati orang-orang fakir, sesudah  itu  orang-orang  miskin  dan  seterusnya.  Jadi  dalam  APBN  Negara Madinah dan lainnya pengentasan kefakiran dan kemiskinan termasuk dalam skala prioritas yang tinggi dengan perhatian yang cukup besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Shamad, Akad Mudharabah dalam Perbankan Syari‟ah, Yuridika, vol. 16,
No. 4, Juli – Agustus 2001.
Alim,  Muhammad,  Asas-asas  Negara  Hukum  Modern  dalam  Islam  (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan) Yogyakarta, LKIS, 2010.
Azhari, Negara Hukum, Jakarta: 2000
Ensiklopedia Hukum Islam Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
Fakih,  Mansour,  Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi,  Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2002.
Hamidullah, Muhammad, Introduction to Islam, Paris : Centre Culturel Islamique, 1969
Hasbi  Ash-Shiddieqy,  Muhammad,  Pedoman  Haji,  Semarang:  Pustaka  Rizki Putra, t.t
Hasbi  Ash-Shiddieqy,  Muhammad,  Pedoman  Puasa,  Semarang:  Pustaka  Rizki Putra, t.t.
Hasbi  Ash-Shiddieqy,  Muhammad,  Pedoman  Zakat,  Semarang:  Pustaka  Rizki Putra, t.t.
Khan, Adnan, Kapitalisme di Ujung Tanduk: Tinjauan atas Krisis Global, Krisis Minyak,  Krisis  Pangan  dan  Bagaimana  Sistem  Ekonomi  Islam Mengatasinya (The Global Credit Crunch and The Crisis of Capitalism),