## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TEKA RA NE’E DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN PARADO KABUPATEN BIMA-NTB
Syamsu Rizal, Supardin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : syamsurizal@uin-alauddin.ac.id , supardin@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita,  sebab  perkawinan  itu  tidak  hanya  menyangkut  wanita  dan  pria  bakal  mempelai  saja, tetapi  juga  orang  tua  kedua  belah  pihak,  saudara-  saudaranya,  bahkan  keluarga  mereka masing-masing.  Tulisan  ini  menganalisa  masalah Teka  Ra  Ne’e dalam  perkawinan  di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB. Jenis penelitian skripsi ini adalah Field Research Kualitatif yaitu suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek  yang  diteliti.  Bahwa  Hukum  Islam  memandang  pelaksanaan  adat Teka  Ra Ne’e yang ada  di  Kecamatan  Parado  Kabupaten  Bima-NTB  sesuai  dengan  Hukum  Islam.  Hal  ini dikarenakan  dalam  pelaksanaan  adat Teka  Ra  Ne’e lebih  banyak  memberikan  manfaat  bagi masyarakat ketimbang mudhoratnya. Dalam adat Teka Ra Ne’e terdapat hal-hal yang positif diantaranya:  tolong-menolong,  gotong-  royong,  menjalin  silaturrahmi,  serta  menjaga persatuan  dan  persaudaraan  antar  sesama.  Tulisan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan referensi dan menambah pengetahuan serta pemahaman baik kepada masyarakat awam, lebih- lebih kepada generasi milenial yang hidup di era globalisasi dengan teknologi yang semakin maju tentang adat Teka Ra Ne’e yang sesuai dengan tuntunan/perintah Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Hadits).
Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Perkawinan.

## Abstract
Marriage is one of the most important events in the life of our society, because marriage is not only about women and men going to the bride, but also parents of both parties, siblings, even their respective families. This paper  analyzes the issue of Teka Ra Ne'e in marriage in Parado District, Bima Regency, NTB. The type of this research is a qualitative field research that  is  a  study  in  which  the  author  conducts  research  directly  with  the  object  under  study. Whereas Islamic Law considers the implementation of the Teka Ra Ne'e adat in Parado Sub- District,  Bima-NTB  Regency  in  accordance  with  Islamic  Law.  This  is  because  in  the implementation of the Teka Ra Ne'e tradition there are more benefits for the community than the  mudhorat.  In  the  tradition  of  Teka  Ra  Ne'e  there  are  positive  things  including:  helping, building relationships, and maintaining unity and brotherhood among each other. This paper is  expected  to  be  a  reference  material  and  increase  knowledge  and  understanding  both  for people, especially for millennials who live in the globalization era with increasingly advanced technology about Teka Ra Ne'e customs that are in accordance with God's guidance / orders
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
(al- Qur'an) and His Messenger (Hadith). Keywords: Custom, Islamic Law, Marriage.

## A. Pendahuluan
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah  swt.  sebagai  jalan  bagi  makhluk-Nya  untuk  berkembang  biak,  dan  melestarikan hidupnya.1 Pernikahan tidak hanya berlaku pada makhluk Allah yang bernama manusia saja  tetapi  juga  berlaku  pada  makhluk-makhluk  Allah  yang  lain,  hal  tersebut  sesuai dengan firman Allah dalam QS Adz-Dzariyaat/51: 49.
َنو ُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِنْيَج ْو َز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِ لُك  ْنِم َو
Terjemahannya:  Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya  kamu mengingat kebesaran Allah. 1
Perkawinan  merupakan  institusi  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat.  Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Pasal  I  UU  Nomor  I Tahun 1974).
UU  Nomor  I  Tahun  1974  dan  hukum  Islam  memandang  bahwa  perkawinan  itu  tidak hanya dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan,  sedangkan  aspek  formal  adalah  menyangkut  aspek  administratif,  yaitu pencatatan  di  KUA  dan  catatan  sipil.  Asser,  Scholten,  Wiarda,  Pitlo,  Petit,  dan  Melis mengartikan  perkawinan  adalah:  “persekutuan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita yang  diakui  oleh  negara  untuk  hidup  bersama/bersekutu  yang  kekal”  (dalam  R  Soetojo Prawirohamidjojo, 1988: 35). 2
Dalam  hukum  adat  perkawinan  itu  bukan  hanya  merupakan  peristiwa  penting  bagi
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. 2; Jakarta: Cv. Pustaka Al- Kautsar, 2016), h. 522.
2 Salim, HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.61.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa  yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dengan  perempuan,  yang  membawa  hubungan  lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. 3
Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat  terjunjung  tinggi  tata  aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kitab  suci.  Masalah perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  prinsip  dalam  suatu  kehidupan masyarakat,  dan  sangat  dihormati  aturan  pelaksanaannya,  sehingga  pelaksanaan perkawinan  itu  sesuai  dengan  norma  dan  prinsip  yang  telah  disepakati  bersama.5  Dan hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh adat dalam masyarakat.
Masing-masing  suku  di  Indonesia  memiliki  tradisi  atau  kebudayaan  khas,  salah  satu unsur  budaya  yang  masuk  sekaligus  berpengaruh  dalam  kehidupan  masyarakat  adalah sistem perkawinan sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat.  Perkawinan  sebagai  salah  satu  unsur  kebudayaan  yang  berpengaruh  dalam kehidupan  masyarakat  membuat  perkawinan  menjadi  salah  satu  ritual  yang  cukup penting  bagi  masyarakat.  Budaya  perkawinan  dan  aturannya  yang  berlaku  pada  suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana  masyarakat  itu  berada.  Budaya  perkawinan  dan  aturannya  dipengaruhi  oleh pengetahuan,  pengalaman,  kepercayaan,  dan  keagamaan  yang  dianut  masyarakat bersangkutan. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama.
Menurut  Hilman  (2003:105)  perkawinan  adat  diberbagai  lingkungan  masyarakat  di Indonesia  pelaksanaannya  sangat  berbeda-beda,  hal  ini  dikarenakan  adanya  perbedaan adat  dan  bentuk  yang  dilakukan.  Setiap  lingkungan  masyarakat  mempunyai  cara-cara perkawinan tersendiri misalnya lingkungan masyarakat Minangkabau, Batak, Bali, Jawa,
3 St. Laksanto Utomo, Hukum Adat , Ed. 1 (Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 89.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
dan  Madura. 4 Seperti  halnya  adat Teka  Ra  Ne’e dalam  adat  perkawinan  di  Kecamatan Parado  Kabupaten  Bima,  yang  mana  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  sudah  turun temurun  dilakukan  dan  masih  dilaksanakan  oleh  masyarakat  sampai  dewasa  ini.  Adat Teka Ra Ne’e sama dengan simbol, mengandung makna yang mendalam.
Dalam Islam tidak mengatur secara detail tentang adanya acara semacam Teka Ra Ne’e dalam  suatu  hajatan  lebih  khusus  dalam  hal  pernikahan.  Tetapi  dalam  Islam  dikenal kaidah hukum atau ada istilah dalam fikih yang disebut dengan urf’. Urf yaitu kebiasaan atau  tradisi  dalam  masyarakat  yang  sudah  dilakukan  secara  turun  temurun  oleh masyarakat setempat. Tradisi atau urf’ dibagi menjadi dua yaitu: urf’ yang sesuai dengan hukum  Islam  dan urf’ yang  bertentangan  dengan  hukum  Islam. Urf’ yang  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam  inilah  yang  masih  dipertahankan  atau  boleh dilakukan.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi adalah  penelitian  lapangan  atau field  research yaitu  suatu  penelitian  dimana  penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mencari data secara langsung ke Kecamatan Parado Kabupaten Bima untuk melihat dari dekat  bagaimana  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Adat Teka  Ra  Ne’e. Metode  yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel  yang  berkenaan  dengan  masalah  dan  unit  yang  diteliti. 5 Adapun  metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatana sosiologis dan pendekatan syar’i.
Pendekatan  sosial/sosiologis,  yakni  pendekatan  yang  dilihat  secara  langsung  di  dalam pelaksanaan  adat Teka  Ra  Ne’e di  Kecamatan  Parado  Kabupaten  Bima-NTB,  dengan tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  tersebut.  Pendekatan  Syar’i,  yaitu
4 Erni Astuti dan Teddy Oswari, “ Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakata” (UG Jurnal vol. 10 No. 8, August 2016), h. 2.
5 Sanapiah Faisal  , Format-format Penelitian  Sosial:  Dasar-dasar  dan Aplikasi, Ed.  1  (Cet.   6;  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
pendekatan  terhadap  masalah  yang  diteliti  dengan  berpedoman  pada  norma-norma agama,  melalui  teks-teks  al-Qur’an,  al-Hadis  dan  kaidah-kaidah  fikih  serta  pendapat ulama yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pelaksanaan  Adat  Teka  Ra  Ne’e  dalam  Perkawinan  di  Kecamatan  Parado Kabupaten Bima-NTB
Tata  cara  pelaksanaan Teka  Ra  Ne’e dalam Nika  Ro  Neku (perkawinan)  di Kecamatan Parado hampir sama dengan masyarakat Bima pada umumnya. Hal ini dipertegas oleh pendapat informan Abdillah M. Saleh berikut: “Adat Teka Ra Ne’e dei  masyarakat  Mbojo,  khusus  na  di  Kecamatan  Parado  sara’a  lalona  hampir sarai labo ta rasa makalai dei hal ma kaitan angi na labo nika ro neku. Pala ma kabeda  na  ta  rasa  ndai  ta  ke  dua  kali  ku  Teka  Ra  Ne’e  na,  ederu  Teka  Ra  Ne’e Kalondo  Fare  labo  Teka  Ra  Ne’e  atau  biasa  pehe  ba  masyarakat  Parado  ederu Teka Ra Ne’e Ngaji, Sedangkan ta rasa makalai ka hanya sakali mpa ederu Teka Ra  Ne’e  mpoa  na.  Kalau  ru’u  Paroses  karawi  na  bunesi  wa’a  co’i,  akad  nikah, pesta nikah na dan lain-lain re sama sara’a”.
Artinya  “Adat Teka  Ra  Ne’e dalam  masyarakat  Bima,  khususnya  di  Kecamatan Parado  secara  keseluruhan  hampir  sama  dengan  desa  yang  lain  dalam  hal  yang berkaitan dengan pernikahan. Cuman yang membedakan kalau di kita ini dua kali dalam  melakukan Teka  Ra  Ne’e ,  yaitu Teka  Ra  Ne’e  Kalondo  Fare dan Teka  Ra Ne’e atau  biasa  masyarakat  Parado  menyebutnya  dengan Teka  Ra  Ne’e  Ngaji , sedangkan di desa yang lain hanya melaksanakan satu kali yaitu Teka Ra Ne’e saja.
Kalau  untuk  proses  pelaksanaan  seperti  membawa  mahar,  akad  nikah,  pesta pernikahan, dan lain-lainnya semuanya sama. 6
Pelaksanaan  adat Teka  Ra  Ne’e di  Kecamatan  Parado  dalam  hal  yang  berkaitan dengan Nika Ro Neku (perkawinan) memang agak berbeda dengan yang dilakukan
6 Abdillah  M.  Saleh  (51  tahun),  Guru  dan  Pengawas  Kemasyarakatan, Wawancara, Parado  08  Januari 2019.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
oleh daerah lain khususnya yang ada di kabupaten Bima. Dalam tardisi masyarakat Parado  pelaksanaan  Teka  Ra  Ne’e  ini  dibagi  dalam  dua  kegiatan.  Pertama  ialah Teka  Ra  Ne’e  Kalondo  Fare,  dimana  dalam  kegiatan  ini  masyarakat  dikhususkan untuk  membawa  padi  saja.  Kedua,  yaitu  Teka  Ra  Ne’e  atau  masyarakat  Parado biasa menyebutnya dengan Teka Ra Ne’e Ngaji, mengapa disebut demikian karena pada malam dilaksanakannya Teka Ra Ne’e akan dirangkaikan dengan pengajian.
Dalam  kegiatan  ini  masyarakat  dikhususkan  untuk  membawa  beras,  tetapi  bagi masyarakat yang tidak memiliki beras dapat menggantinya dengan uang, makanan, atau kue tradisional.
Dengan  demikian,  pelaksananan  adat  Teka  Ra  Ne’e  di  Kecamatan  Parado  sedikit memiliki perbedaan dengan pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e yang ada di desa lain, namun secara keseluruhan tata caranya masih sama. Adat Teka Ra Ne’e merupakan suatu  kegiatan  memberikan  bantuan  atau  sumbangan  kepada  keluarga  atau masyarakat  yang  sedang  melaksanakan  suatu  hajatan/kegiatan.  Dapat  berupa kegiatan  Nika  Ra  Neku  (perkawinan),  Suna  Ra  Ndoso  (khitanan)  maupun  Dou Made (orang meninggal).
Mayoritas  tokoh  agama  di  Kecamatan  Parado  sepakat  bahwa  adat  Teka  Ra  Ne’e sesuai dengan syari’at Islam dan mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al- Qur’an.  Adapun  landasan  hukumnya  dalam  al-Qur’an  antara  lain  terdapat  dalam QS Al-Maidah/5:2.
اوُن َواَعَت َو ىَلَع ِ رِبْلا ى َوْقَّتلا َو َل َو اوُن َواَعَت ىَلَع ِمْثِ ْلْا ِنا َوْدُعْلا َو ۚ اوُقَّتا َو ََّاللّ َّنِإ ََّاللّ ُديِدَش ِباَقِعْلا
Terjemahnya:  Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan- Nya. 7
Adapun  tafsir  ayat  diatas  menurut  M.  Quraish  Shihab  dalam  Tafsir  al-Misbah adalah: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan , yakni segala bentuk  dan  macam  hal  yang  membawa  kepada  kemaslahatan  duniawi  dan  atau
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 106.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
ukhrawi  dan  demikian  juga  tolong-menolonglah  dalam  ketakwaan,  yakni  segala segala upaya yang yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu. 8
Allah swt. juga berfirman dalam QS Al-Nahl/16:90.
ِنَع   ىَهْنَي َو   ىَب ْرُقْلا يِذ  ِءاَتيِإ َو  ِناَس ْح ِ ْلْا َو ِلْدَعْلاِب  ُرُمْأَي َ َّاللّ  َّنِإ َنو ُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكُظِعَي ۚ ِيْغَبْلا َو  ِرَكْنُمْلا َو  ِءاَش ْحَفْلا
Terjemahannya:  Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu dapat mengambil pelajaran. 9
Dari kutipan ayat diatas, dapat dipahami bahwa tolong-menolong dan memberikan bantuan kepada kerabat sangat dianjurkan oleh Allah swt. selama itu masih berada dijalur  yang  sesuai  dengan  perintah  Allah  dan  sebaliknya  tidak  menganjurkan umatnya saling membantu dalam hal yang tidak baik atau melanggar dari ketentuan yang telah Allah tetapkan.
Dalam adat Teka Ra Ne’e juga diberlakukan sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi.  Sanksi  ini  tidak  pernah  ada  sebelumnya,  akan  tetapi  hal  tersebut dipengaruhi  oleh  sistem  arisan  yang  berlaku  pada  beberapa  tahun  terakhir.  Hal tersebut seperti diungkapkan oleh informan Zainul Alimin berikut: “Sapoda kaina dei rawi teka ra ne’e ke, taho dei rawi nika ro neku, suna ra ndoso, labo rawi made tiwara sanksi na. Pala ede re wara kaina dei teka ra ne’e ma ntoi na, kalau ru’u ake waura wara sanksi ru’u dou doho ma wati batu ta rawi ede. Hal ede wara kai laina  karena  dou  doho  na  waura  kani  mena  mpa’a  arisan”, artinya:  Sebenarnya dalam  pelaksanaan Teka  Ra  Ne’e ini,  baik  dalam  kegiatan  perkawinan,  khitanan, maupun orang yang meninggal tidak ada sanksinya. Tetapi itu ada dalam Teka Ra Ne’e yang  lama,  kalau  untuk Teka  Ra  Ne’e sekarang  sudah  berlaku  sanksi  bagi masyarakat  yang  tidak  ikut  berpartisipasi  dalam  hal  tersebut.  Hal  tersebut  ada
8 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an , Vol. 3, Edisi Baru, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 13.
9 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 277.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin

## karena masyarakat sudah memberlakukan sistem arisan. 10
Sanksi  yang  berlaku  dalam Teka  Ra  Ne’e ini  berbentuk  sanksi  sosial,  artinya masyarakat akan menilai apakah sering terlibat dalam kegiatan tersebut atau tidak, jika  tidak  maka  masyarakat  juga  tidak  akan  terlibat  dalam  kegiatannya  dan begitupun sebaliknya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan diatas karena  adat Teka  Ra  Ne’e sekarang  cenderung  dijadikan  sistem  arisan.  Walaupun terjadi  perubahan,  namun  dalam  keseluruhan  tata  cara  pelaksanaan Teka  Ra  Ne’e itu  sendiri  masih  menggunakan  tata  cara  tradisional  dan  sikap  gotong-  royong dalam  masyarakat  masih  tetap  terjaga  dengan  baik,  seperti  mengumpulkan  kursi dari  rumah  ke  rumah,  mengambil  kayu  bakar,  membangun  tenda,  sampai  masak- memasak.
Adat Teka  Ra  Ne’e didalam  pelaksanaannya  juga  mempunyai  tujuan  ataupun makna  yang  tersimpan.  Hal  tersebut  dibuktikan  dan  dapat  dilihat  bagaimana masyarakat  khususnya  di  Kecamatan  Parado  merawat  dan  melestarikan  adat tersebut  sampai  saat  ini,  terlepas  daripada  perubahan  yang  terjadi.  Bukan  tanpa alasan  masyarakat  melestarikannya,  melainkan  masyarakat  meyakini  bahwa  ada banyak  tujuan  dan  makna  yang  terdapat  didalamnya.  Salah  satu  hal  positif  yang paling  menonjol  dalam  adat  ini  adalah  sikap  gotong-royong  antar  sesama masyarakat dan itu masih terpelihara dengan baik sampai dewasa ini. Adat Teka Ra Ne’e bukan  hanya  sebagai  sebuah  kegiatan  memberikan  bantuan  semata  oleh masyarakat  kepada  yang  mempunyai  kegiatan,  tetapi  juga  sebagai  wadah  untuk masyarakat menjalin silaturrahmi dan mempererat serta menjaga persaudaran.
Adapun mengenai pentingnya menjaga silaturrahmi, Allah swt. tegaskan dalam QS Al-Nisa/4:1.
اَي اَهُّيَأ ُساَّنلا اوُقَّتا ُمُكَّب َر يِذَّلا ْمُكَقَلَخ ْنِم ٍسْفَن ٍةَد ِحا َو َقَلَخ َو اَهْنِم اَهَج ْو َز َّثَب َو اَمُهْنِم َج ِر ًلا اًريِثَك ًءاَسِن َو ۚ اوُقَّتا َو ََّاللّ يِذَّلا َنوُلَءاَسَت ِهِب َماَح ْرَ ْلْا َو ۚ َّنِإ ََّاللّ َناَك ْمُكْيَلَع اًبيِق َر 10 Zainul Alimin (63 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Parado 09 Januari 2019.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
Terjemahannya:  Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki d an perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama- Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 11
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Adat Teka Ra Ne’e Dalam Perkawinan di
Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Sebelum lebih lanjut menentukan tinjauan hukum Islam tentang adat Teka Ra Ne’e, terlebih  dahulu  akan  dikemukakan  sorotan  hukum  Islam  tentang  adat,  mengingat Teka Ra Ne’e termasuk salah satu prosesi adat dalam rangkaian prosesi perkawinan masyarakat  di  Kecamatan  Parado  Kabupaten  Bima  pada  khususnya,  dan masyarakat Bima pada umumnya.
Adat dalam  Hukum  Islam  dikenal  dengan  istilah  al-‘urf  ( ف  9⁄²ا  ),  kata  ‘urf secara  etimologi  berarti  “sesuatu  yang  dipandang  baik  dan  diterima  oleh  akal sehat” 12 Sedangkan menurut istilah (terminologi) adalah sesuatu yang telah dikenal baik  oleh  orang  banyak  dan  telah  menjadi  tradisi  mereka,  baik  berupa  perkataan, atau  perbuatan,  atau  keadaan  meninggalkan.  Ia  juga  disebut  adat.  Sedangkan menurut  istilah  para  ahli  syara’,  tidak  ada  perbedaan  antara ‘urf dan  adat (kebiasaan). 13
Bahwa  apa  yang  disebut  dengan al-‘urf tidak  lain  adalah  hal  yang  terkait  dengan adat  dan  tradisi  yang  berlaku  pada  suatu  tempat  dan  menjadi  praktik  masyarakat secara luas, sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik  yang  berkenaan  dengan  ucapan,  perbuatan,  maupun  terkait  dengan  hal-hal yang tidak dapat dilakukan.
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 77.
12 Satria Effendi  M.  Zain, Ushul  Fiqh ,  Ed.  Aminuddin  Ya’qub.  Dkk,  Edisi  1  (Cet.  7;  Jakarta:  Kencana, 2017), h. 140.
13 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul  Fiqh , Ed. Joko Utama dan Muhammad Farid  (Cet. 1;  Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 123.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
Syari’at Islam mengakui ‘urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa  adat  (kebiasaan)  telah  memainkan  peranan  penting  dalam  mengatur lalulintas  hubungan  dan  tertib  sosial  di  kalangan  anggota  masyarakat.  Adat (kebiasaan) telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena  dirasakan  sesuai  dengan  rasa  kesadaran  hukum  mereka.  Adat  (kebiasaan) yang  tetap  sudah  menjadi  tradisi  dan  menyatu  dengan  denyut  kehidupan masyarakatnya.  Dalam  hal  yang  seperti  ini  adalah  satu  hal  yang  sulit  untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak akan mampu mengubah satu adat (kebiasaan) yang telah mendarah daging dikalangan masyarakat. 14
Diantara tujuan-tujuan umum syariah adalah merealisasikan serta mengoptimalkan kemaslahatan  dan  mencegah  serta  meminimalisir  kerusakan  dengan  segenap kemampuan,  juga  menghukumi  halal  atas  semua  yang  baik  dan  mengandung kemanfaatan,  serta  menghukumi  haram  atas  semua  yang  menjijikkan  dan mengandung kemudharatan, serta memberikan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya dan  mengenyahkan  kesulitan  atas  mereka. 15 Hukum  Islam  memerintahkan  kepada umatnya  untuk  melaksanakan  ajaran  Islam  secara  menyeluruh,  umat  Islam  tidak hanya  diperintahkan  untuk  melaksanakan  ajaran  agama  yang  berkaitan  dengan individu  kepada  Allah  swt.  saja,  tetapi  juga  diperintahkan  untuk  melaksanakan ajaran  Islam  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat.  Jadi,  hukum  Islam  tidak  hanya memerintahkan  kepada  manusia  untuk  berhubungan  dengan  Allah  ( hablum minallah ),  tetapi  juga  kepada  sesama  manusia  ( hablum  minannas ),  dan  kepada alam/lingkungan.
Dikalangan  ulama  ushul  terdapat  sejumlah  kaidah  yang  menjadi  pegangan  dalam mengamalkan al-‘urf tersebut, antara lain:
Artinya: “Pada dasarnya setiap sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang
14 Nourouzzaman  Shiddiq, Fiqh  Indonesia  “Penggagas  dan  Gagasannya” (Cet.1;  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1997), h. 123.
15 Yusuf  al-Qardlawiy, Sunnah,  Ilmu  Pengetahuan  dan  Peradaban, Penerjemah  Abad  Badruzzaman (Cet.1; Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 347.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
menunjukkan keharamannya”.
Kaedah tersebut didasarkan pada firman Allah, dalam QS Al-Baqarah/2:29.
ِءا َمَّسلا ىَلِإ   ى َوَتْسا َّمُث اًعي ِمَج  ِض ْرَ ْلْا يِف اَم ْمُكَل  َقَلَخ يِذَّلا  َوُه ميِلَع  ٍءْيَش  ِ لُكِب  َوُه َو ۚ ٍتا َواَمَس َعْبَس  َّنُها َّوَسَف
Terjemahannya:  Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan  segala  yang  ada  di  bumi  untuk kamu. 16
Sebagai bandingan dari kaedah diatas, adalah sebagai berikut:
Artinya:  “Pada  dasarnya  sesuatu  diharamkan,  sampai  adanya  dalil  yang membolehkannya”.
Walaupun  kedua  kaedah  tersebut  dari  segi  maknanya  bertentangan,  namun  dapat dikompromikan,  yaitu  dengan  jalan  meletakkan  dan  menggunakan  kaedah  sesuai dengan  proporsinya  (tempat  berlakunya).  Kaedah  pertama  lebih  tepat  digunakan dalam  masalah  muamalah  dan  keduniaan.  Sedang  kaedah  yang  kedua  adalah khusus dalam masalah ibadah. 17
Pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e dalam perkawinan, khitanan, dan pada orang yang meninggal  adalah  tetap  dipelihara  dan  dipertahankan,  karena  termasuk  salah  satu adat  (kebiasaan)  yang  dianggap  baik  dalam  rangkaian  proses  pelaksanaan  ketiga kegiatan  tersebut  khususnya  di  Kecamatan  Parado  Kabupaten  Bima-NTB,  serta secara  keseluruhan  pelaksanaannya  tidak  bertentangan  dengan  Hukum  Islam. Namun  masih  ada  hal-hal  yang  perlu  disempurnakan  dalam  ketiga  kegiatan tersebut, yaitu penggunaan sistem arisan harus dihilangkan sehingga tidak menjadi hutang bagi yang melaksanakan hajatan sehingga sejalan dengan syariat Islam.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
16 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 5.
17 Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Fiqih (Cet. 1; Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 25.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
Adat Teka Ra Ne’e yang disimbolkan dengan membawa padi/beras kepada keluarga yang  berhajat  secara  tidak  langsung  mengikuti  anjuran  agama  Islam  yang menganjurkan  untuk  saling  tolong-menolong  dalam  kebaikan  yaitu  meringankan beban bila ada sahabat, kerabat, ataupun keluarga yang tidak mampu. Karena salah satu  dalam  konsepsi  agama  Islam  adalah  saling  tolong  menolong  dalam  hal  yang baik dan jangan tolong-menolong dalam hal yang tidak baik. Hal tersebut merupakan anjuran  langsung  dari  Allah  swt.  melalui  kalam-Nya  (al-Qur’an)  dan  disampaikan oleh Rasul- Nya Muhammad (Hadits). Seperti halnya adat Teka Ra Ne’e yang saling tolong-menolong dalam hal yang baik.
Pelaksanaan adat Teka Ra Ne’e dalam perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB,  tetap  sejalan  dengan  Hukum  Islam,  meskipun  terdapat  hal-hal  yang perlu  disempurnakan.  Olehnya  itu  tradisi  ini  masih  dibolehkan  dan  tetap  dipelihara sampai  dewasa  ini,  serta  dilaksanakan  sebagai  budaya  daerah  dalam  rangkaian prosesi  adat  perkawinan  masyarakat  Bima  pada  umumnya  dan  masyarakat  di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB pada khususnya.
2. Saran
Agar  setiap  masyarakat  mempertahankan,  memelihara,  dan  menjaga  adat-  istiadat tersebut agar tetap lestari dan sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh agama Islam. Agar  masyarakat  Parado  pada  khususnya  tetap  mempertahankan  dan  melaksanakan adat Teka Ra Ne’e ini sampai kapan pun dan tentunya harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (sunnah).

## Daftar Pustaka
Buku:
Alimuddin. Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum  Terapan  Bagi  Hakim  Pengadilan Agama: Suatu Tinjauan Prospektif (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011). Amin  Suma,  Muhammad. Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam (Cet.  1;  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2004).
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
Azhar  Akmal  Tarigan  dan  Amiur. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  “Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI”. Edisi Pertama (Cet. 5; Jakarta: 2014).
Bin Ahmad, Hanbal. Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz III (Cet. VIII; Bairut: Dar al- Fikr, 1398/1978).
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Ed.  3  (Cet.  2;  Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
Effendi  M.  Zain,  Satria. Ushul  Fiqh, Ed.  Aminuddin  Ya’qub,  dkk,  Edisi  1  (Cet. 7;  Jakarta:
Kencana, 2017).
Faisal, Sanapiah. Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi , Ed. 1 (Cet. 6; Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003).
Ghozali,  Abdul  Rahman. Fiqh  Munakahat, Ed.  1  (Cet.  7;  Jakarta:  Prenada  media  Group, 2015).
HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
I,  Doi,  Abdul  Rahman. Perkawinan  Dalam  Syariat  Islam (Cet.  2;  Jakarta:  Rineka  Cipta, 1996).
Iqbal,  Muhammad. Hukum  Islam  Modern:  Dinamika  Pemikiran  Dari  Fiqh  Klasik  ke  Fiqh Indonesia (Cet. 1; Tangerang: Gaya Media Pertama, 2009).
Istiqamah. Hukum Perdata di Indonesia (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011). Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Cet.  2;  Cv.  Pustaka  Al-  Kautsar, 2006).
Laksanto Utomo, St. Hukum Adat, Ed. 1 (Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2017).
Manan,  Abdul. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Ed.  1  (Cet.  2;  Jakarta: Kencana, 2008).
Mardani. Hukum  Islam  di  Indonesia, Edisi  Petama  (Cet.  1;  Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2016).
Mudjib,  Abdul. Kaidah-kaidah  Fiqih (Cet.  1;  Jakarta:  Kalam  Mulia,  1994).  Idris  Ramulyo,
Mohd. Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
Muslim,  Nurcholis,  dkk. Kamus  Mbojo-Indonesia ,  Ed.  Revisi  (Cet.  3;  Mataram:  Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017).
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
Nazir, Mohammad. Metode Penelitian (Cet. 3; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). Adi, Rianto.
Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Ed.1; Jakarta: Granit, 2004).
Nur, Djamaan. Fiqih Munakahat (Cet. 1; Semarang: Dina Utama Semarang, 1993).
Oswari, Teddy dan Erni Astuti. “Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta”
(UG Jurnal Vol. 10 No. 8, Agustus 2016).
Poerdawarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesi, Ed. 3 (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
Rahman  Dahlan,  Abd. Ushul  Fiqh, Ed.  Achmad  Zirzis,  Edisi  1  (Cet.  4;  Jakarta:  Amzah, 2016).
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Ed. 1 (Cet. 6; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
SA,  Romli. Pengantar  Ilmu  Ushul  Fiqh  “Metodologi  Penetapan  Hukum  Islam” Ed.  Revisi (Cet. 1; Depok: Kencana, 2017).
Saleh  Ridwan,  Muhammad. Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional , ed. M. Tahir Maloko (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014). Shiddiq,  Nourouzzaman. Fiqh  Indonesia  “Penggagas  dan  Gagasannya”, Penerjemah  Abad Badruzzaman (Cet. 1; Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001).
Shihab,  M.  Quraish.  Tafsir  Al-Misbah:  pesan,  kesan,  dan  keserasian  Al-Qur’an,  Edisi  Baru (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009).
Simanjuntak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia, Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015).
Sohari  Sahrani  dan  Tihami. Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap, Ed.  1  (Cet.  4; Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
Suharti. “Tradisi  Kaboro  Co’i  Pada  Perkawinan  Masyarakat  Bima  Perspektif  Urf”  (Studi Fenomenologis  Pada  Masyarakat  Kecamatan  Monta  Kabupaten  Bima) Skripsi (Malang, Fak. Syariah dan Hukum UIN Malang, 2008).
Tahir  Maloko,  M. Dinamika  Hukum  Dalam  Perkawinan (Cet.  1;  Makassar:  Alauddin University Press, 2012).
Wahhab  Khallaf,  Abdul. Ilmu  Ushul  Fiqh ,  Ed.  Joko  Utama  dan  Muhammad  Farid  (Cet.  1;
Semarang: Dina Utama Semarang, 1994).
Websites:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB
Syamsu Rizal, Supardin
Malingi,  Alan. Tradisi  Teka  Ra  Ne’e , https://alanmalingi.wordpress.com (10  September 2018).
Ta, Anggha. Tradisi Bima-Saling Berbagi, https://thriyadi.blogspot.com (10 september 2018). Peraturan Perundang-Undangan:
Republik, Indonesia Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan