## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |19

## AGAMA, DEMOKRASI DAN TANTANGAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA

## RENDRA KHALDUN PAHRIZAL IQROM

## MUHKTAR TAYIB
Univesitas Islam Negeri Mataram

## University of Nahdlatul Wathan
Rendrakhaldul@gmail.com pahrizaliqrom@gmail.com muhtartayib@uinmataram.ac.id

## Abstrak
Negara  demokrasi  dikonotasikan  sebagai  suatu  cara  pandang  yang memberikan  kebebasan  kepada  setiap  orang  untuk  berpendapat, berpikir, berkarya hatta kebebasan dalam memeluk suatu agama dan ajaran tertentu menurut keyakinan mereka masing-masing. Indonesia dalam hal ini di sebut-sebut sebagai negara yang mengadopsi paham demokrasi  dalam  sistem  pemerintahan  yang  ‚ dilakoninya‛,  sehingga berimbas  pada  pola,  sistem  dan  ketetapan  yang  mampu  merangkul setiap  etnis,  budaya,  suku,  agama  dan  kepercayaan  setiap  warga negaranya, sebagaiman yang diamanatkan oleh UUD 45 dan pancasila sebagai dasar Negara. Kebebasan dalam beragama berimplikasi pada ‚agama  minoritas‛  dan  ‚agama  mayoritas‛.  Demokrasi  pancasila  pada dasarnya  sama  atau  sinoninm  dengan  demokrasi  lokal  seperti  yang yang telah dipraktekkan selama beberapa abad oleh suku-suku bangsa Indonesia,  yang  sekarang  masih  dapat  dijumpai  dalam  masyarakat yang  menggunakan  sistem  adat,  budaya,  agama  dan  demokrasi sehingga  terlihat  memiliki  dialektikanya  sendiri  dalam  bagan  yang utuh perbedaan basis empirik itu tidak akan menghalangi bertemunya dua  konsep,  antara  yang  non  empirik  dengan  yang  empirik  bahkan akan bertemu pada satu titik. Sebab, meski agama berdasarkan wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia. Lebih-lebih karena wahyu mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi.
Kata Kunci : Demokrasi, Agama, Politik

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Rendra Khaldun dkk... Agama dan Demokrasi.... . |20

## A. Pendahuluan
Istilah  demokrasi  banyak  dipakai  oleh  negara-negara  dalam menjalankan  sistem  pemerintahan  mereka.  Demokrasi  lazimnya dipahami  sebagai  keikutsertaan  rakyat  dalam  mengatur  jalannya pemerintahan  disuatu  negara  yang  berdaulat.  Hampir  setiap  negara dewasa ini menggaungkan diri sebagai negara yang demokratis, bahkan Korea Utara sekalipun yang oleh barat (baca: amerika dan sekutunya) – notabene komunis –  menaruh “ embel-embel”  demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya.
berbicara Indonesia, telah banyak sistem pemerintahan demokrasi yang “ diujicobakan”  selama masa kemerdekaan. Pada zaman Soekarno, Indonesia  pernah  menjadi  negara  demokrasi  presidensial,  demokrasi parlementer dan demokrasi liberal. Hingga orde lama tumbang berganti orde  baru,  Indonesia  berada  di  bawah  sistem  demokrasi  terpimpin, namun pada kenyataan banyak orang menilai zaman itu sebagai zaman otoriter.
Jika menilik ke belakang, sejak awal berdirinya negara Indonesia, pada sidang BPUPKI berdiri dua kubu yang “ alot”  mengajukan ideologi negara masing-masing. Kubu Islam bersikukuh dengan negara berdasar agama  Islam.  Di  sisi  lainnya,  kubu  nasionalis bertahan  dengan ideologi nasionalisme  dalam  mempersatukan  negara  dengan  banyak  ragam bahasa,  suku,  agama,  ras  dan  golongan.  Hingga  kemudian  tercapailah satu  “ kesepakatan”   yang  tertuang  dalam sebuah piagam  yang  oleh M. Yamin disebut sebagai Gentle agrements atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta ( Jakarta charters ).

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |21
Kesepakatan  tersebut  berlanjut  hingga  tujuh  kata  dalam  piagam Jakarta  dihapus,  sampai  saat  ini  kita  kenal  dengan  nama  pancasila. Dihilangkannya  tujuh  kata  “ dengan  kewajiban  menjalankan  syariat Islam  bagi  pemeluknya”   dalam  sila  pertama  pancasila  dinilai  oleh banyak  kalangan  juga  sebagai  bentuk  pengorbanan  besar  umat  Islam untuk  bangsa  ini.  Dan  juga  sebagai  bentuk  kesepakatan  umat  Islam untuk menjadikan demokrasi sebagai alat untuk menegakkan Indonesia.
Masyarakat  Islam  Indonesia  pada  masa  awal  sangat  memahami bahwa  demokrasi  adalah    sebagai  bentuk  kebebasan  setiap  warga negara  dalam  menjalankan  kegiatan,  memeluk  keyakinan,  bebas beribadah, dan berbagai kebebasan lainnya, yang kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai Islam, artinya setiap warga negara bebas melakukan apa saja  sepanjang  tidak  melanggar  ketentuan  syari’ at  Islam.  Jadi, demokrasi  yang  dipahami  adalah  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi norma-norma  agama  dan  pijakannya  pada  nilai-nilai  kemanusiaan religius,  dan    inilah  yang  memang  dipesankan  Islam  dalam  relasi sosialnya. 1
Ideologi  pancasila  yang  oleh  Soekarno  digali  dari  intisari kebudayaan  ibu  pertiwi,  diterima  sebagai  sebuah  cara  pandang  yang menjiwai  setiap  detak  jantung  bangsa  Indonesia.  Tak  hanya  sekedar simbol pemersatu namun juga sebagai way of life -nya bangsa Indonesia terlepas  dari  berbagai  macam  ideologi  yang  bertebaran  di  muka  bumi. Demokrasi Pancasila sebagai khas demokrasi Indonesia, pada dasarnya adalah  juga  menganut    prinsip  eksistensial  demokrasi  yang  ada
1 Syarifuddin  Jurdi,  Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia:  Pertautan  Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 485

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |22
dimanapun  di  dunia  ini.  Menurut  Hazarin,  demokrasi  pancasila  pada dasarnya sama atau sinoninm dengan demokrasi lokal seperti yang yang telah  dipraktekkan  selama  beberapa  abad  oleh  suku-suku  bangsa Indonesia, yang sekarang masih dapat dijumpai dalam masyarakat yang menggunakan sistem adat. 2
Namun,  gencarnya  prinsip  kebebasan  yang  seluas-Iuasnya (demokrasi barat) telah menabrak kandungan nilai-nilai luhur yang ada sebagai  derivatif  dari  wawasan  ideologis  Pancasila.  Jika  demokrasi liberal  dinyatakan  secara  kondisional  adalah  mengandung  sifat sekularistik,  lain  halnya  dengan  demokrasi  Pancasila  yang  bersifat religius,  dalam  arti  mengakui  nilai-nilai  ke-Tuhan-an  sebagai  nilai pembatas dari kehendak rakyat mayoritas. Tidak hanya itu, aspek nilai- nilai  universal,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  sebagai Conditioning bagi  implementasi  demokrasi  dalam  hidup  bernegara bangsa Indonesia. implementasi demokrasi juga tidak semestinya dapat merusak  persatuan  bangsa  Indonesia  yang  telah  membangun nation- state ini  dengan  susah payah,  melainkan  seharusnya  memperkuat  rasa persatuan  itu.  Walaupun  memang  harus  diakui  dampak  berlakunya budaya  demokratis  itu  melahirkan  tingkat  kompetisi  kolektif  dan individual  yang  semakin  tinggi  dan  dapat  berpuncak  pada  perpecahan bila kontfik tak dapat lagi dikendalikan.
Tantangan  kebudayaan  di  Indonesia  datang  dari  agama  yang menundukkan kebudayaan melalui sebuah proses pemberian legitimitas (proses  legitmasi).  Legitimitas  diberikan  bukan  sebagai  alat  penguat,
2 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna;  Respons  Intelektual Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi (1966-1993),  terj.  Drs.  Wahib  wahab, MA.  (  Yogyakarta:  Tiara  Wacana  Yogya,  2004),  cet.  Ke-2,  hal.  183.  Lihat  lebih  lanjut Hazairin, demokrasi pancasila, (jakarta: rineka cip-ta, 1990), edisi ke-6, hal. 15-17.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |23
tetapi sebagai alat pengerem dan/atau pengendali. Proses ini berfungsi melakukan  penyaringan  (penyempitan)  terhadap  hal-hal  yang dipandang  sesuai  atau  bertentangan  dengan  aturan-aturan  agama. Penyaringan  ini  bermakna  yang  “ diperbolehkan”   adalah  yang memperoleh legitimasi, sedangkan yang di luar itu, tidak diperbolehkan. Legitimitas agama di ruang publik awalnya bertujuan sebagai pengerem kebudayaan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam sudut pandang agama. Bila menilik kembali bagaimana Islam melarang perzinahan  untuk  mengagungkan  pernikahan  dan  pengembanan  tugas bersama dalam pemeliharaan anak, maka peran agama dapat mengubah kebudayaan  di  masyarakat  tertentu  yang  menganggap  perzinahan adalah hal yang wajar.
Persinggungan  demikian  sangat  meletihkan.  Maka  perlu  kiranya pemisahan  agama  dalam  konteks  budaya  dalam  arti  bahwa  pencarian solusi terhadap fenomena sosial perlu dikembalikan pada asas maslahat.

## B. Metodologi
Penelitian      ini      merupakan  penelitian  kepustakaan.  Metode penelitian  kepustakaan  merupakan  penelitian  yang  fokus  pada pencarian  data-data  tekstual  kemudian  ditafsi  kembali  dengan  cara diskriptif. Deskriptif dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi atau  area  populasi  tertentu  dalam  teks  yang  bersifat  faktual  secara sistematis dan akurat.

## C. Agama dan Demokrasi
Agama  dan  demokrasi  sangatlah  berbeda.  Agama  berasal  dari wahyu  tuhan  sedangkan  demokrasi  berasal  dari  pemikiran  manusia. Agama  dan  demokrasi  memiliki  dialektikanya  sendiri.  Perbedaan  basis

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |24
empirik  itu  tidak  akan  menghalangi  bertemunya  dua  konsep,  antara yang  non  empirik  dengan  yang  empirik  akan  bertemu  pada  satu  titik. Sebab, meski agama berdasarkan wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran  manusia.  Lebih-lebih  karena  wahyu  mengandung  nilai-nilai yang  mendorong  demokrasi.  Begitu  pula  ayat-ayat  tentang “ syuura” .
Kandungan  nilai  ajaran-ajaran  ini  jelas  mendukung  demokrasi. 3 Di dalam  al-Qur’ an  terdapat  pirinsip-prinsip  atau  nilai-nilai  yang  harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; kejujuran dan tanggungjawab, keadilan, persaudaraan, menghargai kemajemukkan  atau  pluralisme,  persamaan,  permusyarawatan, mendahulukan perdamaian, dan kontrol. 4
Baik  perilaku  keberagamaan  maupun  demokrasi,  sesungguhnya keduanya  merupakan  fenomena  dan  realitas  budaya.  Artinya,  yang menjadi  subjek  adalah  manusia.  Begitu  agama  diwahyukan  kepada manusia,  maka  ia  sudah  terlibat  dalam  proses  kompromi  dan  tawar- menawar  dengan  norma-norma  budaya  yang  melembaga  dalam kehidupan manusia. Karena itu, teori tentang ajaran agama yang murni dan ortodoks, tetapi agaknya absurd untuk mengklaim adanya fenomena dan  praktek  keberagamaan  yang  murni,  tanpa  terjadi  interaksi  dan akulturasi  dengan  nilai-nilai  budaya  lokal  dimana  agama  itu dipraktekkan. 5
3 M.  Imam  Aziz, Agama  Demokrasi  dan  Keadilan ,  (Jakarta  :  Gramedia  Pustaka Utama, 1993), hal.30
4 Masykuri  Abdillah  “ Negara  Ideal  Menurut  Islam  dan  Implementasinya  Pada Masa  Kini”   dalam  Komaruddin  Hidayat  (ed), Islam,  Negara,&  Civil  Society ,  (Jakarta: Paramadina, 2005). hal. 74.
5 Komaruddin  Hidayat, Tragedi  Raja  Midas;  Moralitas  Agama  dan  Krisis Modernisme , (jakarta : paramadina, 1998,) hal. 5

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |25
Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menerima demokrasi pancasila sebagai sistem politik negara selama tidak menyalahi konsep demokrasi  secara  universal  dan  tidak  menyalahi  sila-sila  dalam pancasila. Kedudukan serta fungsi pancasila dan UUD 45 itu bagi umat Islam di indonesia dapat dibandingkan, dengan kedudukan serta fungsi dokumen  politik  pertama  dalam  sejarah  Islam    (yang  kini  dikenal dengan  Konstitusi  Madinah)  bagi  umat  Islam  kota  yastrib  pada  masa- masa  awal  setelah  hijrah  nabi.  Bahkan  Konstitusi  Madinah  dianggap memuat pokok-pokok pikiran yang ditinjau dari sudut modern. 6
Menurut  nurcholis  madjid,  Islam  dan  demokarasi  Pancasila memiliki  persamaan  yaitu  dalam  sila  keempat  “ kebijaksanaan  dalam permusyarawatan” ,  merupakan  pepatah  atau  hikmah  yang  dijelaskan nabi  Muhammad  pangkal  kebijaksanaan  adalah  permsuyarawatan. 7
Lebih  lanjut  nucholis  majid  mengemukakan  bahwa  pilihan  umat  Islam kepada  ideologi  demokrasi  adalah  suatu  keharusan.  Bukan  hanya karena  pertimbangan  prinsipil  tetapi  juga  karena  fungsinya  sebagai aturan  politik  yang  terbuka. 8 sedangkan  menurut  Syarifuddin  Jurdi, meski  demokrasi  tidak  ditemukan  dalam  kosakata  poltik  Islam,  tapi sebetulnya  istilah  itu  secara  substansial  tidak  bertentangan  dengan Islam  dan  istilah  demokrasi  –   meminjam  istilah  afan  gaffar  –   dapat diterima secara positif oleh Islam sepanjang konsep itu diwarnai dengan
6 Nurcholis majid, Cita-Cita Politik Islam , (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 37 7 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna;  Respons  Intelektual Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi (1966-1993),  terj.  Drs.  Wahib  wahab, MA. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-2, hal. 187, Lihat juga nurcholis majid, in  search  of  islamic  roots  for  modern  plurasilme:  the  indonesian  ecperience , makalah seminat tetntang agama dan budaya pluraisme, di bellogio, italia, november 1993, hal. 1.
8 Nurcholis Majid, Cita-Cita Politik Islam , (jakarta: paramadina, 1999), hal. 44

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |26
nilai-nilai Islam. 9 Jadi, bukan hanya sekedar pertimbangan politik tetapi juga pertimbangan teologis yang menerima kesusaian Pancasila dengan Islam. 10
Umat  Islam  saat  ini  tidak  seharusnya  berada  dalam  ruang pertentangan hubungan Islam dengan demokrasi, akan tetapi, yang lebih penting  untuk  dilakukan  umat  Islam  dalam  pelaksanaan  demokrasi dengan  mengacu  kepada  ajaran  kemaslahatan,  keadilan,  ijtihad (kemerdekaan  berpikir),  toleransi,  kebebasan,  persamaan,  kejujuran serta  tanggung  jawab  dan  sebagainya.  Untuk  melihat  hubungan  Islam dengan demokrasi, setidaknya harus dilihat dari sisi sistem, dasar-dasar politik  dan  nilainya.  Akan  tetapi,  jika  demokrasi  didefinisikan  secara prosedural  seperti  yang  dipahami  dan  dipraktekkan  di  negara-negara Barat, maka demokrasi akan bertentangan (tidak sejalan) dengan ajaran Islam.
Tidaklah  mudah  mengaitkan  “ Islam  dengan Demokrasi” 11 akan tetapi  tidak  sedikit  muslim  yang  berpandangan  bahwa  Islam  sejalan
9 Syarifuddin   Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam   Indonesia:   Pertautan   Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 643
10 Masykuri Abdillah, Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi (1966-1993),  terj.  Drs.  Wahib  wahab, MA. ( Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-2, hal. 226
11 Jikalau dikaji dalam pendekatan normatif dan empiris; pada dataran normatif yang  mempersoalkan  nilai-nilai  demokrasi  dari  sudut  pandang  ajaran  islam. Sementara  dalam  dataran  empiris,  menganalisis  implementasi  demokrasi  dalam praktek politik dan ketatanegaraan.  ” Demokrasi pada sebagian sistem pemerintahan kita melarang didirikan partai-partai agama dan membiarkan pendiskreditan terhadap Islam  dan  kaum  muslimin.  Umat  Islam  dilarang  menerbitkan  surat  kabar  sebagai sarana mengemukakan pendapat atau untuk melakukan pembelaan diri. Bukan hanya itu,  mereka  pun  dihilangkan  karena  mendirikan  lembaga  politik  atau  partai  yang menampilkan  pendapat  mereka,  meski  sekedar  menangkis  orang-orang  yang menyerang  mereka  dalam  surat-surat  kabar  pemerintah  serta  propagandis  asing. Demokrasi membela hak orang munafik dan orang-orang yang tidak beragama, mereka

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |27
dengan  demokrasi.  Dalam  kaitannya  ini,  biasanya  sejumlah  prinsip- prinsip  Islam  dikemukakan,  ditafsirkan  dan  kemudian  disimpulkan bahwa  nilai-nilai  itu  merupakan  suatu  semanat  dengan  pandangan profetik Francis Fukuyama-demokrasi. 12 Prinsip umum yang ditawarkan didalamnya  adalah  keadilan  (‘ adl ),  persamaan  ( musawah ), musyawarah ( syura ) 13 , voluntarisme .
Sebagian  umat  Islam  menganggap syura sebagai  suatu  wadah konsulatif dan syura merupakan metode yang berhubungan erat dengan akidah  dan  syari’ at.  Prinsip  yang  di  bangun  sebagai  sebuah  kerangka dasar  dalam syura terletak  pada  pendirian  yang  menganggap  bahwa ketundukan  kepada  Allah  SWT  merupakan  sebuah  kemutlakan  dan tidak ada lagi yang harus dipatuhi selain daripada-Nya. Dengan cara ini, masyarakat Islam tetap terjaga dari ketundukan kepada kekuasaan dan hawa nafsu penguasa.
Hal  ini  barangkali  terkait  langsung dengan  banyaknya  penguasa modern  yang  telah  mendapat  mandat  dari  rakyat,  dengan  mandat tersebut  mereka  memiliki  kewenangan  dalam  membuat  hukum  dan mengatur  masyarakat  sesuai  keinginannya,  bahkan  tidak  sedikit
menguasai pusat-pusat informasi dan politik di bawah  perlindungan militer sehingga mereka senantiasa mampu memonopoli pusat-pusat kekuatan pers setemat” .
12 Lihat  Pemikiran  Bahtiar  Effendy  Dalam Wajah-Wajah  Islam  Liberal  di Indonesia , (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002), hal. 36. 13 Pada dasarnya syura merupakan gagasan politik utama dalam al-Qur’ an. Jika konsep  syura  ditransformasikan  dalam  kehidupan  modern  sekarang  maka  sistem politik  demokrasi  lebih  dekat  dengan  cita-cita  politik  qur’ ani,  sekalipun  tidak  selalu identik  dengan  praktek  demokrasi  barat.  Syura  bagi  sebagian  umat  Islam  dianggap sebagai lembaga politik yang paling penting untuk diadakan oleh negara-negara Islam ( daulah  Isamiyah ).Beberapa  gerakan  Islam  yang  menekankan  pada  tradisi  Islam periode awal ini terus memperjuangkan agar terbentuk kepemimpinan umat yang satu yang  bisa  menegakkan  nilai-nilai  Islam  di  atas  muka  bumi  ini.  Menurut  pendukung gagasan  ini  hanya  dengan  khilafah  Islamiyah  sistem syura dapat  terciptaLihat, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia , (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 222.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |28
diantara  mereka  yang  mengkhianati  rakyatnya.  Untuk  menghindari perilaku tiran para penguasa, syura merupakan jawaban atas kegalauan masyarakat modern saat ini.
Sering  dilupakan  bahwa  tidak  sekedar  mendakwahkan  perinsip- prinsip tersebut, akan tetapi juga yang lain- dan tidak semuanya mudah di  akurkan  dengan  elemen-elemen  dasar  kehidupan  yang  demokratis. Bahkan,  semua  itu  tergantung  bagaimana  orang  menafsirkan  prinsip- prinsip umum diatas yang secara taken for granted di anggap memiliki
“ kemiripan kekeluargaan”  dengan demokrasi.
Menurut  Affan  Gaffar,  kalanganIslamIndonesi  sangat  percaya  dan mengharapkan  demokrasi  sebagaimana  mestinya  karena  dengan demokrasi  maka Islamic  political  cause dapat  di  perjuangkan  sehingga dengan demikian kepentingan-kepentinganIslamdalam arti luas (sosial, ekonomi,  dan  politik)  akan  dapat  terlindungi  dengan  lebih  baik.  Affan Gaffar juga menyebut bahwa dalam kosakata politik, politikIslamsendiri sebenarnya  tidak  mengenal  istilah  demokrasi,  karena  istilah  ini diperkenalkan oleh Herodotus sekitar tigaribu tahun yang lalu di Mesir Kuno yang  kemudian berkembang oleh kalangan pemikir Yunani Kuno pada masa klasik. Istilah “ demokratia”  yang diperkenalkan pada masa klasik  di  Yunani  kuno  adalah  identik  dengan  institusi  pengambil keputusan yang besifat kolektif yang terdiri dari demos atau rakyat yang ada dalam polis .
Dalam  pemikiran  masyarakat  Yunani  kuno  sebuah  masyarakat yang  demokratik  haruslah  paling  tidak  mencakup  enam  hal, pertama, adanya  keharmonisan  dari  kepentingan  masyarakat polis.  Kedua, masyarakat polis haruslah  bersifat  homogen  yang  berkaitan  dengan

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |29
karakter mereka, jika tidak maka akan menimbulkan konflik yang sangat tajam  di  antara  mereka. Ketiga, masyarakatnya  tentu  tidak  saja  tidak terlampau  besar  untuk  menghindarkan  diri  dari  heterogenitas kepentingan.
Keempat, warga  masyarakat  punya  kebebasan  untuk  berkumpul dan  memutuskan  hukum  dan  kebijakan  bersama. Kelima, partisipasi masyarakat  tidak  dibatasi  baik  dalam  pembuatan  keputusan  maupun dalam administrasi  pemerintahan,  dan keenam,  polis tersebut  haruslah tetap  bersifat  otonom. 14 Sedangkan  demokrasi  sendiri  suatu  bentuk pemerintahan  yang  berkembang  pada  abad  delapan  belas  dan kesembilan  belas  di  Eropa  Barat  (laut).  Yang  demikian  itu,  menurut ilmuan  politik  konservatif  lainnya,  Samuel  P.  Huntington,  hanya  bisa tumbuh  karena  dukungan  “ siap,  nilai,  kepercayaan,  dan  pola-pola tingkah  laku  yang  berkaitan  dan  kondusif  bagi  perkembangan demokrasi.
Dari pernyataan di atas maka pertannyaan yang timbul, dapatkah Islam, sebagaimana agama mayoritas republik ini memberikan topangan budaya bagi perkembangan demokrasi? Disini jawbannya bisa afirmatif atau  negatif  artinya  memang  tidak  ada  jawaban  mutlak  dalam  hal  ini karena  semua  itu  tergantung  kepada  kaum  muslim  dalam  memahami ajaranIslamapakah  doktrin-doktrin  teologis  yang  ada  akan  dicarikan kesejajarannya dengan demokrasi atau tidak.
Segala  suatu  yang  terpenting  dari  hal  itu  adalah  bagaimana demokrasi  dipahami  oleh  komunitas  Islam,  dan  seperti  apa  pula  para
14 Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia;  Pertautan  Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 604.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |30
pendukung  demokrasi  pada  tingkat  global  melihat  praktek-praktek demokrasi  di  dunia  islam.  Robert  N  Bellah  mendeskripsikan  dinamika politik  masa  muhammad  sebagai  suatu  fenomena  demokratis,  tapi justru dipandang sebaliknya oleh banyak pihak-hata dikalangan muslim itu sendiri. 15
Menurut  Syafii  Maarif  yang  mengambil  dua  konsep  dari Mohammad  Iqbal  dan  Fazlur  Rahman  dalam  soal  pelaksanaan demokrasi  khususnya  pada  masa  orde  baru  di  Indonesi,  demokrasi pancasila  yang  dicanangkan  oleh  orde  baru,  sacara  teoritis  setidak- tidaknya  adalah  “ demokrasi  yang  dibimbing  oleh  nilai  pancasila  dan UUD  1945.  Sebagai  suatu  sistem  politik  demokratik,  seharusnya demokrasi  pancasila  lebih  longgar  dibandingkan  dengan  demokrasi terpimpin” ,  tetapi  “ pengalaman  selama  lima  belas  tahun  terakhir  ini menunjukkan  bahwa  harapan  semacam  ini  masih  sangat  jauh  dari kenyataannya,  pemegang  kekuasaan  sesudah  hancurnya  Soekarno  dan PKI  boleh  dikatakan  dimonopoli  oleh  elite  militer.  “ mungkin  dengan maksud  untuk  mengamankan  roda  pembangunan,  mereka  masih  sulit berlapang  dada  dalam  menghadapi  perbedaan  pendapat  dalam  isu-isu politik  penting” .  Demokrasi  pancasila  harus  bebas  dari  tekanan  dan ancaman.  Selain  itu,  demokrasi  pancasila  memerlukan  keteladanan dalam praktek dan bukan hanya sekedar teori-teori demokrasi:
Untuk mewujudkan demokrasi pancasila, segala macam tekanan dan  ancaman  harus  kita  buang  dari  budaya  politik  kita.  Demokrasi hanya  bisa  tegak  dengan  kokoh  bila  kita  siungguh-sungguh  membela dan  melaksanakannya.  Sikap  pura-pura  harus  kita  hindari.  Demokrasi
15 Lihat  Robert  N.  Bellah, Beyond  Belief;  Esei-Esei  Tentang  Agama  di  Dunia Modern , (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 210.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |31
memerlukan  contoh  dalam  praktik.  Bila  hanya  berteori  tentang demokrasi,  sedangkan  dalam  praktik  menampakkan  sikap  otoriter, berarti  bahwa  kita  telah  memberikan  contoh  hipokrit  kepada  generasi yang  sedang  tumbuh.  Jelas,  cara  itu  bukan  pendidikan  politik  yang bertanggung jawab. 16
Dalam  perkembangannya,  istilah  demokrasi  dikembangkan dalam  konteks  yang  paling  modern  dengan  sejumlah  indikator  seperti partai  politik,  kontrol  terhadap  pemerintah  dan  sebagainya.Dengan demikian,  masih  menurut  Afan  Gaffar,  Islamtidak  mengenal  kosa  kata demokrasi  sudah  pasti,  karena  dalam  politikIslamhanya  mengenal istilah musyawarah sebagai  fondasi  yang  utama  dalam  kehidupan politik.  Dengan  demikian  Islam  hanya  mengenal syura dan  bukan demokrasi, masalah ini telah ditegaskan al-Qur’ an.
Syura, kalau  ditelusuri  akan  ditemukan  dasar  pijakannya  dalam al-Qur’ an  sebagai  upaya  membangun  masyarakat  ideal,  masyarakat utama  atau  masyarakat  madani  ( civil  society ),  Allah  menyebut masyarakat  demikian  dengan  ungkapan,  “ Dan  segala  perkara  mereka (diselesaikan melalui sistem) musyawarah antara sesama mereka” . 17
Masa  depan syura menurut  Ashy  Syawi  tidak  relevan  dengan demokrasi yang dianut oleh Barat, karena syura tunduk kepada syari’ at seperti  halnya  umat  dan  negara  tunduk  kepadanya.Sementara demokrasi memberikan kekuasaan dan keddaulatan kepada negara dan
16 M.  Syafi’ i  Anwar, Pemikiran  dan  Aksi  Islam  Indonesia;  Sebuah  Kajian  Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru , (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 227.
17 Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia;  Pertautan  Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 616-617.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |32
menganggap  bahwa  negara  berkuasa  atas tasyr’ I  wadh’ I (hukum buatan  manusia)  secara  mutlak  dan  tidak  ada  kaitannya  dengan syari’ at. Syura hanya  berlaku  dalam  wilayah  kekuasaan  legislatif  dan yudikatif. Dalam hal kekuasaan negara (pemerintahan) syura ditiadakan terutama  dalam  sejarah  kepemimpinan  Islam,  Taufiq  Asy  Syawi mengatakan:
Peniadaan
syura dalam sejarah negara- negaraIslamhanyalah  terbatas  pada  bidang  politik  dan  pemerintahan. Sedangkan  di  bidang  legislatif  dan  fakih,  para  ulama  muslim  dan  ahli- ahli  ijtihad  mereka  tetap  melaksanakan syura dengan  bebas  tanpa campur tangan pihak penguasa” .

## A. Demokrasi Ala Pancasila
Ide-ide  demokrasi  modern  berkembang  dengan  ide-ide  dan lembaga dari tradisi pecerahan yang di mulai pada abad ke-16. Tradisi tersebut  adalah  ide-ide  sekulerisme  yang  diprakasai  oleh  Noccolo Machiavelli  (1469-1527),  ide Negara  Kontrak oleh  thomas  hobbes (1588-1967),  gagasan  tentang  konstritusi  negara  dan  liberalisme,  seta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan lembaga federal oleh john locke  (1632-1704),  yang  disempurnakan  oleh  Baron  De  Montesquieu (1689-1755),  yang  idenya  mengenai  pemisahan  kekuasaan  lembaga legislatif,  eksekutif,  dan  kontrak  sosial  yang  diperkenalkan  oleh  jean- jacques rousseau (1712-1778). 18
Indonesia  memiliki  demokrasinya  tersendiri  yakni  demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang didasarkan pada asas kekeluargaan
18 Masykuri Abdillah, Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi (1966-1993),  terj.  Drs.  Wahib  wahab, MA.  (  Yogyakarta:  Tiara  Wacana  Yogya,  2004),  cet.  Ke-2,  hal.  71-72.  Lihat  juga  cf., A. Apter, introduction to pollitical analisys, (cambrige dan massachusetts: wintrop Publiser, inc. , 1977), hal 75-89.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |33
dan  kegotongroyongan  yang  ditujukan  kepada  kesejahteraan  rakyat, yang  mengandung  unsur-unsur  berkesadaran  religius,  kebenaran, kecintaan  dan  budi  pekerti  luhur,  berkepribadian  Indonesia  dan berkesinambungan. 19 Istilah  demokrasi  pancasila  secara  resmi  muncul pada  tahun  1968,  melalui  ketetapan  MPRS  No.  XXXVII/MPRS/1968. Ketetapan  ini  tidak  menjelaskan  esensi  dan  mekanisme  demokrasi pancasila  secara  rinci.  Ia  hanya  menjelaskan  mekanisme  pembuatan keputusan melalui metode musytawarah mufakat.
Demokrasi Pancasila yang merujuk pada sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: Demokrasi yang didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan,  yang  dijiwai  oleh  Persatuan  Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  demikian  adalah  sebagai  konsekuensi bahwa  setiap  sila  Pancasila  adalah  dijiwai  oleh  sila  diatasnya  dan menjiwai  sila  dibawahnya.  Sebagaimana  yang  ditegaskan  oleh  Hatta mengenai pancasila bahwa “ di bawah sila yang pertama, sila Ketuhanan Yang  Maha  Esa ,  kelima  sila  itu  salingt  mengikat” . 20 jelas  sekali  bahwa demokrasi  Pancasila  sangatlah  berbeda  dengan  demokrasi  yang berkembang  di  Barat,  terutama  dalam  tataran  implementatif.  Sebab dalam  demokrasi  pancasila  masing-masing  sila  saling  mengikat  satu sama lain.
19 Mohammad  Hatta, Kebangsaan  dan  Kerakyatan, (Jakarta:  Penerbit  LP3ES, 1998), hal. 87 20 Ahmad  syafii  maarif, Islam  dan  Pancsila  Sebagai  Dasar  Negara;  Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituanute, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal, 160. Lihat juga Muhammad Hatta, Pengertian Pancasila, (Jakarta: Idayu Press, 1977), hal, 19-20.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |34
Demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kualitatif (musyawarah- mufakat)  baru  melalui  voting  (kuantitatif)  jika  memang  musyawarah tidak dapat terlaksana. Disamping dalam demokrasi Pancasila tidak ada ruang  untuk  oposisi,  karena  bertolak  pada  paradigma  bahwa pemerintah,  negara  dan  rakyat  adalah  satu  kesatuan,  sedangkan  pada demokrasi liberal (Barat) oposisi diberi tempat, karena memang mereka bertolak  dari  paradigma  bahwa  rakyat  dan  pemerintah/negara  adalah dua subyek yang saling berhadap-hadapan dan masing-masing eksis.
Dengan  demikian  demokrasi  Pancasila,  menjamin  kesetaraan rakyat  dalam  kehidupan  bernegara,  menjamin  tegaknya  hukum  yang berdasarkan nilai Pancasila serta menjamin hubungan harmonis antara lembaga tinggi negara, sehingga tidak ada salah satupun lembaga tinggi negara  yang  lebih  dominan  atau  tidak  akan  terjadi  hegemoni kewenangan  oleh  salah  satu  lembaga  tinggi  negara.  Demokrasi Pancasila,  tidak  mengutamakan  voting  dalam  mengambil  keputusan, melainkan  dengan  melalui  pertimbangan-pertimbangan  dari  semua pihak  yang  terkait,  oleh  karena  itu  prinsip  kebebasan  dan  kesetaraan, bermakna  disamping  bebas  menyampaikan  pemikirannya  juga  harus bersedia untuk mendengarkan dan adanya kesediaan untuk memahami fihak lain. Kebebasan individu dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. 21
Oleh  karena  itu,  Demokrasi  Pancasila  merupakan  jawaban  yang memang  sangat  diperlukan  oleh  bangsa  Indonesia,  terutama  dalam menyatukan  berbagai  kepentingan  yang  timbul  dalam  masyarakat heterogen, sehingga setiap kebijakan publik lahir dari hasil kesepakatan
21 Yudi  Latif ,    Negara  Paripurna;  Historisitas,  Rasionalitas  dan  Aktualitas Pancasila (Jakarta; Pustaka Gramedia, 2011), hal. 383

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |35
bukan  dipaksakan.    Demokrasi  Pancasila,  tidak  saja  menyangkut demokrasi  politik  melainkan  juga  demokrasi  dalam  bidang  sosial- budaya.

## B. Dampak Demokrasi Terhadap Kebudayaan
Manusia  adalah  makhluk  yang  mengubah natur menjadi cultur . 22 kebudayaan  merupakan  hasil  perkembangan  cara  hidup  manusia.  Dan kebudayaan  itu  senantiasa  berkembang.  Apa  yang  dahulu  dipandang pantas, sekarang barangkali tidak pantas lagi. Sebaliknya, apa yang pada masa silam tidak pantas, kini menjadi pantas.
Menurut  Koentjaraningrat,  kebudayaan  itu  mempunyai  paling sedikit tiga wujud. Pertama , Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari  ide-ide,  gagasan,  nilai-nilai,  norma-norma,  peraturan  dan sebagainya. Kedua , Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan  berpola  dari  manusia  dalam  masyarakat. Ketiga ,  Wujud kebudayaan  sebagai  benda-benda  hasil  karya  manusia. 23 Ketiga  wujud kebudayaan  itu,  dalam  kenyataan  kehidupan  masyarakat  tentu  tidak terpisah satu sama  lain.  Kebudayaan  ideal  dan  adat  istiadat    mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Baik pikiran- pikiran  dan  ide-ide,  maupun  pembaruan  dan  karya  manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. 24
Contohnya,  dahulu  guru  boleh  memukuli  muridnya,  bila  murid melakakuan  kesalahan.  Sekarang  guru  tidak  diperbolehkan  memukuli muridnya  bila  melakukan  kesalahan.  Bahkan    sekarang  murid  berani
22 M  Dawan  Rahardjo, Intelektual  Inteligesia  dan  Perilaku  Politik  Bangsa; Risalah Cendekawan Muslim. hal 186 23 Koentjaraningrat, Kebudayaan,  Mentalitas  dan  Pembangunan ,  (  Jakarta: gramedia. 1984) hal. 2-3.
24 Koentjaraningrat, Kebudayaan,  Mentalitas  Dan  Pembangunan ,(  Jakarta: gramedia. 1984) hal.7

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |36
memukuli  para  guru.  Ketundukkan  murid  kepada  guru  yang  dahulu dianggap  mutlak,  kini  menjadi  berkurang.  Sebab,  jika  guru  memukuli murid  mereka,  maka  guru  bisa  dituntut  ke  pengadilan.  Hal  seperti  ini tidak hanya di dalam lingkungan pendidikan –  antara murid dan guru – hal  semacam  ini  juga  terjadi  dalam  lingkungan  keluarga  –   anak  dan orangtua  –   bahkan  lebih-lebih  sekarang  orangtua  “ dijajah”   oleh anaknya.
Selain itu, derasnya arus globalisasi yang hampir tidak terbendung menyebabkan  kian  meningkatnya    ekspansi  budaya  Barat  yang berwujud  gaya  dan  budaya  hidup  baru  yang  tidak    semuanya  sesuai dengan adat istiadat dan kepribadian Indonesia. Misalnya, sekarang ini semakin  merebaknya  budaya  “ junk  food ” ,  makanan  isntan,  yang berimbas  pada  pemikiran  dan  gaya  hidup  yang  maunya  serba  instan, tidak  mau  bekerja  keras;  meluasnya  tayangan  televisi  yang menyebarkan gaya hidup durhaka, glamour, kekerasan dan hedonisme. Di  kalangan  remaja  merebak  “ prom  night ”   yang  membawa  pada pergaulan dan seks bebas remaja. Kemunculan berbagai pola dan gaya hidup  tersebut  dihawatirkan  semakin  melenyapkan  identitas kebudayaan Indonesia.
Akan  tetapi,  inilah  kebudayaan,  selalu  ada  unsur-unsur  yang menetap, tapi dengan fluktuasi-flluktuasi tertentu dari zaman ke zaman. Oleh  karena  itu,  perlu  kiranya  mengembalikan  nilai-nilai  kebudayaan Indonesia  yang  terkandung  dalam  pancasila  dengan  nilai-nilai kemanusiaan  universal.  Jadi,  bukan  pertentangan  tetapi  pertemuan antara  prinsip  demokrasi  dengan  wawasan  ideologis  berdasarkan Pancasila  (demokrasi  ala  Indonesia)  yang  menjadi  tujuan  dari  strategi

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |37
kebudayaan  Indonesia  dalam  bidang  politik.  Sehingga,  tidak  perlu  ada kekhawatiran adanya dampak gagasan demokrasi atau agama terhadap kebudayaan  Indonesia secara berlebihan.

## C. Kesimpulan
Dari  penjelasan  diatas,  kita  dapat  melihat  potret  dari  ideologi pancasila  yang  digali  dari  intisari  kebudayaan  ibu  pertiwi,  diterima sebagai  sebuah  cara  pandang  yang  menjiwai  setiap  detak  jantung bangsa  Indonesia.  Tak  hanya  sekedar  simbol  pemersatu  namun  juga sebagai way of life -nya bangsa Indonesia terlepas dari berbagai macam ideologi yang bertebaran di muka bumi.
Demokrasi  Pancasila  sebagai  khas  demokrasi  Indonesia,  pada dasarnya  adalah  juga  menganut    prinsip  eksistensial  demokrasi  yang ada  dimanapun  di  dunia  ini.  Demokrasi  pancasila  pada  dasarnya  sama atau  sinoninm  dengan  demokrasi  lokal  seperti  yang  yang  telah dipraktekkan  selama  beberapa  abad  oleh  suku-suku  bangsa  Indonesia, yang  sekarang  masih  dapat  dijumpai  dalam  masyarakat  yang menggunakan  sistem  adat,  budaya,  agama  dan  demokrasi  sehingga terlihat memiliki dialektikanya sendiri dalam bagan yang utuh sehingga terlihat  perbedaan  basis  empirik  itu  tidak  akan  menghalangi bertemunya dua konsep, antara yang non empirik dengan yang empirik akan  bertemu pada  satu titik.  Sebab,  meski  agama  berdasarkan  wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia.
Lebih-lebih  karena  wahyu  mengandung  nilai-nilai  yang mendorong  demokrasi.  Begitu  pula  ayat-ayat  tentang “ syuura” . Kandungan nilai ajaran-ajaran ini jelas mendukung demokrasi. Di dalam al-Qur’ an  terdapat  pirinsip-prinsip  atau  nilai-nilai  yang  harus

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022
Rendra Khaldun dkk...
Agama dan Demokrasi.... . |38
dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; kejujuran dan tanggungjawab, keadilan, persaudaraan, menghargai kemajemukkan  atau  pluralisme,  persamaan,  permusyarawatan, mendahulukan perdamaian, dan kontrol.

## References
Ahmad  syafii  maarif, Islam  dan  Pancsila  Sebagai  Dasar  Negara;  Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituanute, Jakarta: LP3ES, 1985 Bahtiar Effendy Dalam Wajah-Wajah Islam Liberal di Indonesia , Jakarta:
Teater Utan Kayu, 2002.
Koentjaraningrat, Kebudayaan,  Mentalitas  dan  Pembangunan ,    Jakarta: gramedia. 1984 Komaruddin  Hidayat, Tragedi  Raja  Midas;  Moralitas  Agama  Dan  Krisis Modernisme , Jakarta : Paramadina, 1998. Lihat Robert N. Bellah, Beyond Belief; Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern , Jakarta: Paramadina, 2000.
M.  Dawan  Rahardjo, Intelektual  Inteligesia  dan  Perilaku  Politik  Bangsa; Risalah Cendekawan Muslim,
M.  Imam  Aziz, Agama  Demokrasi  dan  Keadilan ,  Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama, 1993
M.  Syafi’ i  Anwar, Pemikiran  dan  Aksi  Islam  Indonesia;  Sebuah  Kajian Politik  Tentang  Cendikiawan  Muslim  Orde  Baru ,  Jakarta: Paramadina, 1995.
Komaruddin  Hidayat  (ed), Islam,  Negara,&  Civil  Society ,  Jakarta:
Paramadina, 2005.
Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna;  Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi , 1966- 1993.
Mohammad Hatta, Kebangsaan dan Kerakyatan, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998. Muhammad Hatta, Pengertian Pancasila, Jakarta: Idayu Press, 1977. Nurcholis Majid, Cita-Cita Politik Islam , Jakarta: Paramadina, 1999. Nurcholis  Majid, In  Search  Of  Islamic  Roots For  Modern Plurasilme:  The Indonesian  Ecperience ,  makalah  seminat  tetntang  agama  dan budaya pluraisme, di Bellogio, Italia, November 1993.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Rendra Khaldun dkk... Agama dan Demokrasi.... . |39
Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia;  Pertautan  Negara, Khilafah,  Masyarakat  Madani  dan  Demokrasi ,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.
Yudi  Latif ,    Negara  Paripurna;  Historisitas,  Rasionalitas  dan  Aktualitas Pancasila , Jakarta; Pustaka Gramedia, 2011.