## PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF NILAI KEADILAN

## Rajarif Syah Akbar Simatupang*
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara e-mail: rajarifsyahakbarsimatupang@umsu.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  unsur  yang  harus  ada  dalam  negara  hukum  dan  demokrasi  adalah perlindungan  hak  asasi  manusia,  termasuk  perlindungan anak,  yang akan  menentukan  masa depan  negara  Indonesia  dan  menjamin  generasi  penerus  memiliki  peraturan  yang  jelas. Menerima  hak  dalam  hal  ini  di  bawah  perlindungan  hukum.  Prinsip  perlindungan  anak merupakan prinsip tanpa kekerasan yang menitikberatkan pada kepentingan anak dan hak atas perlindungan  kehidupan,  kesejahteraan,  tumbuh  kembang  anak,  termasuk  anak  yang melakukan kejahatan. Penilitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem peradilan pidana anak digunakan  oleh  penegak  hukum  untuk  memutuskan  sanksi  pidana  terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam pemidaan anak. Namun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang  lingkup  Peradilan  Umum.  Dalam  menyelesaikan  prosedur  pengalihan  dan  keadilan restoratif  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  untuk  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Upaya  penyelesaian  menggunakan  metode  mediasi,  konsiliasi,  dan  restitusi secara bersamaan untuk menyatukan pihak dengan penyelesaian. Oleh karena itu, kasus anak yang  berkonflik  dengan  hukum  wajib  diusahakan  untuk  tidak  melibatkan  proses  peradilan. Sebaliknya, kasus tersebut dialihkan ke luar proses peradilan (non-litigasi).
Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana, Anak, Keadilan.

## Abstract
Protection of human rights, particularly child protection, is an essential component of a democratic and legal state. This will influence the destiny of the Indonesian state and ensure that  future  generations  have  clear  rules. In  this  case,  obtain  legally  protected  rights.  Child protection  is  a  peaceful  principle  that  prioritizes  the  rights  and  well-being  of  all  children, including  those  who  commit  crimes,  as  well  as  their  survival,  welfare,  and  growth  and development.  This  study  is  normative  legal  research,  which  means  it  looks  at  the  law  as  a foundation for norms. The preservation of human rights, particularly child protection, is an essential  component  of  a  democratic  and  legal  state.  This  will  influence  the  destiny  of  the Indonesian state and ensure that future generations have clear rules. In this case, obtain legally protected rights. Child protection is a peaceful principle that prioritizes the rights and well- being of all children
Keywords : Criminal Justice System, Children, Justice.

## A. Pendahuluan
Keadilan bagi anak Indonesia belum juga dapat disepakati. Persoalannya terdapat pada bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan saat ini suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan keinginan bagi manusia untuk  mendapatkan  suatu  kehidupan  yang  wajar,  terpenuhinya  hak-hak  mereka  dalam menjalani  kehidupan.  Dalam  menjalankan  kehidupan,  seseorang  tidak  lepas  dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan  karena  keadilan  adalah  milik  Tuhan  Yang  maha  Esa. 1 Asas  keadilan  terdapat dalam Sila Kelima Pancasila, sumber hukum Indonesia. Hukum adalah alat untuk mencapai keadilan. Keadilan dalam hukum merupakan keadilan yang dibutuhkan setiap orang agar dapat hidup dalam kerangka hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum harus mempunyai dasar untuk menegakkan  keadilan  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat  luas.  Banyak  persoalan  hukum, terutama  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  yang  dapat menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan. Peraturan perundang-undangan selalu  merupakan  kemauan  politik,  bukan  kemauan  masyarakat  pada  umumnya. 2 Rumusan Pancasila  dalam  deklarasi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menempatkannya  pada  tempat  yang  istimewa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kehidupan  berbangsa.  Konsep  konstitusi  sendiri  telah  disepakati  sebagai  “ the  system  of fundamental  principles  according  to  which  a  nation,  state,  corporation,  is  govern,  the document  is  embodying  these  principles ”.  Secara  umum  dinyatakan  bahwa  konstitusi merupakan  sistem  yang  berisi  prinsip-prinsip  mendasar  yang  mengatur  suatu  bangsa  dan negara, dokumen yang berisi prinsip-prinsip dasar. 3
Saat ini, perkembangan masyarakat mengikuti perkembangan hukum. Hukum pidana masih merupakan salah satu pilar hukum yang terus berkembang di Indonesia. Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah  sebuah  konsep  dalam  bidang  hukum  yang  masih  perlu  penjelasan  lebih  lanjut  untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”. 4
1 Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai  Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa,” DiH Jurnal Ilmu Hukum 13, No. 25 (2017).
2 Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
3 Hendra Wahanu Prabandani, “Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia),” IBLAM LAW REVIEW 2, No. 1 (2022).
4 Marwan  Effendy, Teori  Hukum  Dari  Pespektif  Kebijakan,  Perbandingan  Dan  Harmonisasi  Hukum  Pidana (Jakarta: Referensi ME Centre Group, 2014).
Salah  satu  unsur  yang  harus  ada  dalam  negara  hukum  dan  demokrasi  adalah perlindungan hak asasi manusia, termasuk  perlindungan anak, yang akan menentukan masa depan  negara  Indonesia  dan  menjamin  generasi  penerus  memiliki  peraturan  yang  jelas. Menerima hak dalam hal ini di bawah perlindungan hukum. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan  bahwa  manusia,  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa, dikaruniai hak asasi manusia yang menjamin eksistensi harkat dan martabatnya, oleh karena itu  hak  asasi  manusia  berlaku  bagi  umat  manusia  dilahirkan,  itu  bersifat  universal,  dan permanen. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi serta  tidak  boleh  diabaikan,  dibatasi  atau  dirampas  oleh  siapapun.  Di  Indonesia,  ketentuan dalam Undang-Undang Dasar diperlukan untuk melaksanakan perlindungan hak asasi manusia. Lebih  lanjut,  sebagai  negara  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  sudah  sepantasnya masyarakat Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung  dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Di dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal beberapa jenis pemidanaan. 5 Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis pemidanaan terdiri dari:
1. Pidana Pokok
a) Pidana mati;
b) Pidana penjara;
c) Pidana kurungan;
d) Pidana denda;
e) Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan
a) Pencabutan hak-hak tertentu;
b) Perampasan barang-barang tertentu;
c) Pengumuman putusan hakim.
Prinsip  perlindungan  anak  merupakan  prinsip  tanpa  kekerasan  yang  menitikberatkan  pada kepentingan anak dan hak atas perlindungan kehidupan, kesejahteraan, tumbuh kembang anak, termasuk  anak  yang  melakukan  kejahatan. 6 Oleh  karena  itu,  ketika  terdapat  anak  yang berkonflik dengan hukum, maka perlu adanya sistem peradilan pidana anak yang mempunyai mekanisme untuk menangani perkara anak di luar sistem peradilan pidana. Dengan lahirnya Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Nomor  11  Tahun  2012,  munculah  gagasan
5 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
6 Michael Freeman, A Commentary on The United Nations Covention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007).
mengenai  penyelesaian  perkara  anak  di  bawah  umur  yang  berkonflik  dengan  hukum  atau dikenal dengan istilah manufaktur atau proses pembuatan. 7 Dalam sistem peradilan pidana, hak asuh  anak  tidak  dapat  dipisahkan  dari  apa  yang  disebut  dengan  keadilan.  Latar  belakang terjadinya anak berkonflik dengan hukum begitu kompleks.  Oleh sebab itu penangananan yang memiliki keadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilakukan secara hati- hati dan khusus supaya mencegah timbulnya berbagai dampak buruk yang dialami oleh anak selama dalam proses hukum.

## B. Metode Penelitian
Suatu  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka menemukan  jawaban  atas  rasa  ingin  tahu  terhadap  suatu  permasalahan  yang  akan  diteliti, sehingga  dibutuhkan  sebuah  metode  ilmiah  untuk  menjawab  permasalahan-permasalahan dalam penelitian dimaksud. 8 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 9 Pokok kajian dalam penelitian  hukum  normatif  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  dalam  norma  atau  kaidah  yang berlaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang. Penelitian  normatif merupakan  jenis  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  artinya  penelitian  hukum  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau dokumen belaka. 10

## C. Pembahasan

## 1. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem  peradilan  pidana  anak  digunakan  oleh  penegak  hukum  untuk  memutuskan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum.  Kepentingan  terbaik  anak  harus  menjadi  prioritas  utama  dalam  pemidanaan  anak. Namun  menurut  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  Peradilan  Pidana  Anak  merupakan  bagian  dari  kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dilakukan bertujuan sebagai peradilan khusus, Peradilan Pidana
7 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restrorative Justice (Bandung: Refika Aditama, 2009).
8 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2021).
9 Rajarif Syah Akbar Simatupang, “Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi  Studi Di Polresta Deli Serdang,” Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social Sciences (JEHSS) 5, no. 2 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187.
10 Ismail Koto, Lila Pelita Hati, Afwan Syahril Manurung, “Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia,” Pharos Journal  of  Theology 105,  No. 2 (2024).
Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. 11 Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  mengatur  perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum serta ditegaskan pula di Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 antara lain seperti, perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, dan pemberian keadilan  di  muka  pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak  memihak,  dan  dalam  sidang  yang tertutup untuk umum. Hal ini perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  anak  korban  tindak  pidana,  guna  terwujudnya  sebagai implementasi nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. 12
Secara teoritis tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda di masing-masing negara sesuai  dengan  sudut  pandang  maupun  dasar  hukum  yang  dianut  oleh  negara  tersebut.  Ini dikarenakan  terdapat  tiga  kategori  terkaitan  dengan  Peradilan  Anak,  yaitiu  (1)  pembinaan individual, (2) retributive dan (3) restorative. 13

## 1. Pembinaan individual
Pembinaan individual menganggap sanksi tidak relevan, insidental, dan umumnya tidak  tepat.  Diukur  apakah  pelakunya  perlu  atau  tidak,  pencapaian  tujuan  sanksi ditunjukkan.  Fokus  utamanya  adalah  menemukan  pelaku  dan  membuat  solusi positif  untuk  masalah.  Pengembangan  individu  digunakan  oleh  sistem  peradilan pidana anak untuk melindungi masyarakat.
2. Retributif
Peradilan Pidana Anak hanya dapat menjatuhkan sanksi jika "apakah pelaku telah dijatuhi  pidana  dan  dengan  pemidanaan  yang  tepat,  pasti,  setimpal,  dan  adil". Seseorang  dapat  dipidana  dengan  penyekapan,  pengawasan  elektronik,  sanksi punitif, atau denda uang. Untuk melindungi masyarakat, "pengawasan" digunakan. "Apakah  pelaku  telah  ditahan"  atau  "apakah  residivis  telah  berkurang  dengan adanya  pencegahan  atau  penahanan"  adalah  kriteria  yang  digunakan  untuk menentukan "keberhasilan perlindungan masyarakat".
3. Restoratif
Korban dilibatkan oleh sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan "tujuan penjatuhan sanksi". Korban berhak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses
11 Nafi’ Mubarok, Sistem Peradilan Pidana Anak (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022).
12 Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, No. 1 (2019).
13 Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) , n.d.
Volume: 11, Nomor: 1, Juni 2024, Hal: 54-63
hukum.  Apakah  pelaku  telah  direstorasi,  kepuasaan  korban,  besarnya  ganti  rugi, kesadaran  pelaku  atas  perbuatannya,  jumlah  kesepakatan  perbaikan  yang  dibuat, kualitas  pelayanan  kerja  dan  keseluruhan  proses  yang  terjadi  adalah  indikator tercapainya "tujuan penjatuhan sanksi". Sebaliknya, sanksi dapat berupa restitusi, mediasi  pelaku,  pelayanan  korban,  restorasi  masyarakat  (pemulihan  kondisi masyarakat),  atau  denda  restorasi.  Menurut  paradigma  ini,  kehadiran  peradilan pidana  anak  dimaksudkan  untuk  memberikan  yang  terbaik  untuk  anak mempertahankan kepentingan masyarakat dan penegakkan keadilan. 14
Undang-undang sistem peradilan pidana anak memiliki tiga aspek penegakan hukum terdiri dari undang-undang sistem peradilan pidana anak: hukum pidana materil, hukum pidana formil,  dan  hukum  pidana  pelaksanaan.  Pertama,  aspek  hukum  pidana  materil  terlihat  dari peraturan  tentang  diversi,  batas  umur  pertanggungjawaban  pidana  anak,  dan  pidana  dan tindakan. Dalam proses penegakan hukum, sikap diversi merupakan pendekatan terbaik untuk setiap  Anak.  Ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  anak  lebih  menekankan  nilai  kepedulian  dan menjaga anak dari hal-hal yang dapat mempermalukan mereka di depan umum. Batasan umur juga penting karena belum siapnya mental anak dalam menangani situasi yang terjadi padanya. Selain itu, anak harus melalui proses pertumbuhan tanpa mengalami trauma karena kesalahan yang telah anak lakukan. 15 Kedua, aspek hukum pidana formil, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang  prosedur  beracara  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  sidang  di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan. Penerapan aspek ini tetap mengedepankan pada pemenuhan hak anak demi terhindarnya dari terjadinya tindakan diskriminasi pada anak. Maka bagi para pelaksana aparat penegak hukum untuk mengetahui dan  memahami  secara  utuh  tentang  prosedur  pelaksanaan  peradilan  dari  awal  sampai  akhir sesuai dengan ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Ketiga, aspek hukum pelaksanaan  pidana  yang  terlihat  dari  pengaturan  tempat  dan  hukuman  yang  diberikan.  Ada kemungkinan  bahwa  elemen  ini  dapat  diterapkan  melalui  tindakan  yang  tidak  menyakitkan bagi anak, yang akan memberikan nilai pendidikan dan perubahan serta memiliki efek sosial yang  baik.  Untuk  memberi  anak  kesempatan  untuk  berinteraksi  dengan  dunianya  dan memaksimalkan semua bakat dan potensi yang dimilikinya.
14 Muhamad Miswarik  Haris Dwi  Saputro, “Implementasi  Diversi  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” Journal Inicio Legis 2, No. 1 (2021).
15 Kayus  Kayowuan  Lewoleba,  “Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Dalam  Rangka  Mewujudkan Keadilan Restoratif,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 11, No. 2 (2023).
Volume: 11, Nomor: 1, Juni 2024, Hal: 54-63

## 2. Penerapan Nilai Keadilan Dalam Pelaksanaan Sistem Pidana Anak
Keadilan  merupakan  kondisi  kebenaran  ideal  secara  moral  mengenai  anak.  Menurut sebagian  besar  teori,  keadilan  memiliki  tingkat  kepentingan  yang  besar.  John  Rawls,  filsuf Amerika  Serikat  yang  dianggap  salah  satu  filsuf  politik terkemuka abad  ke-20,  menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan ( virtue ) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran  pada  sistem  pemikiran."  Hal  terpenting  dalam  usaha  pertimbangan  mengenai keadaan-keadaan di sekeliling keadilan itu dan suatu pilihan yang adil atas situasi oleh pihak- pihak yang berhadapan dengan keadaan tersebut. 16 Penyelesaian terbaik ataupun solusi untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai pelaku tindak pidana, selain itu diupayakan pula adanya peraturan internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak dan menetapkan standar perlakukan terhadap anak-anak dalam sistem peradilan pidana seperti seperti diantaranya adalah The Beijing Rules yang biasa digunakan sebagai standar minimum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai administrasi peradilan anak serta tertulis pada poin 1.4 Juvenile justice shall be conceived as an integral part of the national development process of each country, within a comprehensive framework of social justice for all juveniles, thus at the same time, contributing to the protection of the young and the maintenance of a peaceful  order  in  society . 17 Hak-hak  anak  didalam  penyidikan  wajar  mendapat  perhatian khusus demi peningkatan pembinaan dan mengembangkannya serta kesejahteran anak dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi seluruh anak, dengan demikian, pada saat bersamaan,  menyumbang  bagi  perlindungan  kaum  muda  dan  pemeliharaan  ketertiban  yang damai dalam masyarakat..
Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi untuk mencapai sebuah  keadilan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  menekankan  memperbaiki kerugian  yang  disebabkan  atau  diungkapkan  oleh  perilaku  kriminal.  Hal-hal  tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada  pelaku  pidana,  melainkan  bagaimana  pelaku  dapat  bertanggung  jawab  terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Selanjutnya bagaimana korban dapat memperoleh keadilan, sehingga  keadaan  dapat  pulih  seperti  semula. 18 Penerapan  Restorative  Justice  perlu  adanya kebijakan dari penegak hukum yang berwenang untuk melaksanakan diskresi dalam menilai
16 Saifuddin, “Access To Justice For Children,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 2011.
17 United Nations, “United Nationas Standarrd Minimum Rules for the Administration of Juvenle Justice (The Beijing Rules),” n.d., https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard- minimum-rules-administration-juvenile.
18 P.Pujiyono  Mahendra  Ridwanul  Ghoni,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, No. 3 (2020).
sebuah  perkara  anak  yang  masuk,  apakah  dapat  dilanjutkan  ataukah  dihentikan  (Undang- Undang No. 35 Tahun 2014). 19 Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu  dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan penegak  hukum  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan  tindakan  dengan mempertimbangkan  segi  keadilan  dan  kemanusiaan  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
Implementasi terpenuhi dalam paradigma keadilan pada restorative justice merupakan hal  terbaik  anak  pada  upaya  penyelesaian  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Dalam menyelesaikan  prosedur  pengalihan  dan  keadilan  restoratif  yang  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  untuk  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Upaya  penyelesaian menggunakan metode mediasi, konsiliasi, dan restitusi secara bersamaan untuk menyatukan pihak dengan model penyelesaian. Oleh karena itu, kasus anak yang berkonflik dengan hukum wajib  diusahakan  untuk  tidak  melibatkan  proses  peradilan.  Sebaliknya,  kasus  tersebut dialihkan ke luar proses peradilan (non-litigasi).

## D. Penutup
Dengan  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  ada  sekarang  ini  telah  sesuai  dengan Undang-Undang  yang  ada  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Dalam restorative  justice ,  pelaku  dan  korban berusaha  secara  aktif  untuk  mencapai  hasil  yang  paling  menguntungkan  anak.  Akan  tetapi perlunya dilakukannya sosialisasi terhadap penegak hukum pada penerapan restorative justice hal ini agar penegak hukum dapat melaknakan sistem peradilan pidana anak dengan baik guna memenuhi  nilai  keadilan  dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sesuai  dengan  tujuan  hukum perlindungan anak.
19 Maria Sri Iswari, “Keadilan Restorative Justice;  Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial,” Khidmat  Sosial,  Journal  of  Social Work  and  Social  Service 1,  No.  2 (2020).

## Daftar Pustaka
Buku:
Djamil. Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) , n.d.
Effendy, Marwan. Teori Hukum Dari Pespektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana . Jakarta: Referensi ME Centre Group, 2014.
Hamdan, M. Politik Hukum Pidana . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
Haris  Dwi  Saputro,  Muhamad  Miswarik.  “Implementasi  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” Journal Inicio Legis 2, no. 1 (2021).
Ibrahim,  Jonaedi  Efendi  dan  Johnny. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Jakarta: Kencana, 2021.
Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia:  Pengembangan  Konsep  Diversi  Dan Restrorative Justice . Bandung: Refika Aditama, 2009. Mubarok, Nafi’. Sistem Peradilan Pidana Anak . Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.
Salam, Burhanuddin. Filsafat Pancasilaisme . Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

## Karya Ilmiah:
Febriansyah,  Ferry  Irawan.  “Keadilan  Berdasarkan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Filosofis  Dan Ideologis BangsA.” DiH Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 25 (2017). Freeman,  Michael. A  Commentary  on  The  United  Nations  Covention  on  The  Rights  of  The Child Article 3: The Best Interest of The Child . Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007. Hambali,  Azwad  Rachmat.  “Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 13,  no.  1 (2019).
Ismail Koto, Lila Pelita Hati, Afwan Syahril Manurung, Anisa Suryani Siregar. “Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia.” Pharos Journal of Theology 105, no. 2 (2024). Iswari, Maria Sri. “Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial.” Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service 1, no. 2 (2020). Lewoleba,  Kayus  Kayowuan.  “Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Dalam  Rangka Mewujudkan  Keadilan  Restoratif.” Al-Mashlahah:  Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Pranata Sosial Islam 11, no. 2 (2023).
Mahendra  Ridwanul  Ghoni,  P.Pujiyono.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Melalui  Implementasi  Diversi  Di  Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020).
Prabandani, Hendra Wahanu. “Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia).” Iblam Law Review 2, no. 1 (2022).
Saifuddin. “ACCESS TO JUSTICE FOR CHILDREN.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 2011. Simatupang, Rajarif Syah Akbar. “Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi Di Polresta Deli Serdang.” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 5, no. 2 (2022).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Sumber Lainnya:
Nations,  United.  “United  Nationas  Standarrd  Minimum  Rules  for  the  Administration  of Juvenle  Justice  (The  Beijing  Rules),”  n.d.  https://www.ohchr.org/en/instruments- mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-administration- juvenile.