e-ISSN : 2621-4105

## MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

## Muhammad Habibi Miftakhul Marwa
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan habibi.marwa@law.uad.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep hukum perkawinan dan model penyelesaian perselisihan perkawinan untuk menghindari perceraian perspektif hukum adat dan hukum Islam. Prinsip utama dilakukan perkawinan adalah untuk  mewujudkan  kebahagiaan  selama-lamanya  bukan  sementara.  Perselisihan  rumah  tangga  yang  tidak  segera diselesaikan  menjadi  salah  satu  pemicu  terjadinya  perceraian.  Akibat  perceraian  akan  menimbulkan  problematika terhadap anak, harta selama perkawinan, dan status salah satu bekas suami-istri menjadi janda atau duda. Artikel ini secara  spesifik  fokus  menganalisis  bagaimana  konsep  perkawinan  dan  model  penyelesaian  perselisihan  perkawinan menurut  hukum  adat  dan  hukum  Islam.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  perbandingan (comparative  approach). Hasil penelitian  ini  adalah  (1)  Hukum  perkawinan  adat  berpedoman  pada  pandangan  hidup  masyarakat  adat  yang dicerminkan  pada  sistem  kekeluargaan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  tersebut.  Sedangkan,  pelaksanaan  hukum perkawinan Islam berdasarkan sumber hukum Islam. Perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Setiap terjadi perselisihan perkawinan dianjurkan  untuk segera  diselesaikan  supaya  tidak  mengganggu  keharmonisan  rumah  tangga  yang  dapat  mengakibatkan  putusnya perkawinan.  (2)  Model  penyelesaian  perselisihan  perkawinan  dalam  hukum  adat  dan  hukum  Islam  diutamakan diselesaikan  melalui  musyawarah  untuk  mufakat.  Mekanisme  pelaksanaan  musyawarah  untuk  damai  dalam  hukum adat  dilakukan  terlebih  dahulu  oleh  para  pihak  yang  berselisih  dibantu  keluarga.  Apabila  tidak  berhasil  dimintakan bantuan kepada tokoh adat dan kepala desa yang dianggap memilik kewenangan dan otoritas lebih dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan model penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum Islam ialah melalui musyawarah, mediasi dan mengangkat hakam.
Kata Kunci : Hukum Adat; Hukum Islam;  Perkawinan

## MODEL OF MARRIAGE DISPUTE SETTLEMENT PERSPECTIVE OF TRADITIONAL LAW AND ISLAMIC LAW

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the concept of marital law and the model of marital dispute settlement to avoid divorce from the perspective of customary law and Islamic law. The main principle of marriage is to realize happiness forever, not temporary. Domestic disputes that are not immediately resolved are one of the triggers for divorce. As a result of  divorce, it  will  cause  problems  for  children,  property  during  marriage,  and  the  status  of one of  the  former husband and wife being a widow or widower. This article specifically focuses on analyzing the concept of marriage and the model for resolving marital disputes according to customary law and Islamic law. The research method used is normative research with a statute approach and a comparative approach. The results of this study are (1) customary marriage law is guided by the view of life of indigenous peoples which is reflected in the family system that applies in that  society.  Meanwhile,  the  implementation  of  Islamic  marriage  law  is  based  on  Islamic  law  sources.  Marriage  in customary law and Islamic law is intended to create a happy and eternal family. Every time there is a marital dispute, it is recommended that it be resolved immediately so as not to disturb the harmony of the household which can result in  the  dissolution  of  the  marriage.  (2)  The  marital  dispute  settlement  model  in  customary  law  and  Islamic  law  is prioritized to be resolved through deliberation for consensus. The mechanism for implementing deliberation for peace in customary law is carried out first by the disputing parties with the help of their families. If it does not work, ask for assistance  from  traditional  leaders  and  village  heads  who  are  considered  to  have  more  authority  and  authority  in resolving disputes. While the model of settlement of marital disputes according to Islamic law is through deliberation, mediation and lifting of judges.
Keywords : Customary Law; Islamic Law; Marriage
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  ajaran  yang  bersifat  universal.  Beragam  suku,  agama, budaya,  dan  negara  memiliki  peraturan  mengenai  perkawinan.  Sistem  perkawinan  di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut UU  Perkawinan)  bersifat  pluralistik,  karena  memiliki  beragam  sistem  hukum perkawinan, seperti sistem perkawinan adat, sistem perkawinan barat, sistem perkawinan Islam,  dan  sistem  perkawinan  menurut  agama-agama  resmi  di  Indonesia.  Kondisi  ini dipengaruhi kebijakan politik hukum Hindia Belanda dengan diberlakukan Pasal 131 IS (Indische  Staatsregeling) tentang  penggolongan  pemberlakuan  hukum  untuk  masing- masing golongan penduduk, dan Pasal 163 IS tentang penggolongan penduduk. Sistem hukum  perkawinan  di  Indonesia  bersifat  unifikasi  sejak  diundangkan  UU  Perkawinan sebagai aturan induk atas keberagaman hukum perkawinan yang ada. 1
Rumusan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Pasal  1  UU  Perkawinan  menghendaki  perkawinan  dilangsungkan  untuk  mencapai kebahagiaan    yang  kekal  selamanya. 2 Sementara,  hukum  adat  menganut  prinsip perkawinannya sekali untuk dipertahankan selamanya atau sepisan sak lawase , sampai keken-kaken, ninen-ninen (sampai suami-istri menjadi kakek-kakek, nenek-nenek). 3
Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara suami-istri sejak dilangsungkan ijab-qabul. Pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat  materiil  maupun immaterial harus  dilakukan  secara  adil  dan makruf sehingga mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia secara permanent. 4 Hak dan kewajiban perkawinan  apabila  tidak  ditunaikan  dengan  baik  dapat  menimbulkan  perselisihan. Perselisihan kecil dalam rumah tangga menjadi salah satu sumber yang cukup signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian. 5 Data bulan Oktober 2019, 253 dari 483 kasus perceraian  di  Sidoarjo  didominasi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus menerus dalam keluarga. 6
Penelitian  Iqbal,  dkk  (2020),  pola  penyelesaian  sengketa  rumah  tangga  menurut hukum  adat  dapat  dilakukan  melalui  peradilan  adat  dengan  cara  mediasi  untuk mendamaikan  para  pihak  yang  berselisih.  Penyelesaian  perselisihan  seperti  melalui Peradilan  Adat  Gampong  Aceh  didasarkan  pada  spirit  Islam.  Tahapan  penyelesaian melalui adat dimulai dengan tahapan pelaporan pokok perkara, penerimaan laporan oleh
1 Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan , I (Bandung: Mandar Maju, 2017). Hlm. 7
2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara  Tahun  1975  Nomor  12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).
3 A  Suriyaman  Masturi  Pide, Hukum  Adat :  Dahulu,  Kini,  Dan  Akan  Datang  (Edisi  Pertama) ,  I  (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
4 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional , ed. 2 (Jakarta: Prenada Media, 2011). Hlm. 180
5 “Https://Www.Suarasurabaya.Net/Kelanakota/2019/Sebagian-Besar-Perceraian-Disebabkan-Perselisihan- Kecil/,” n.d. Diakses 1 Mei 2020
6 “Https://Radarsurabaya.Jawapos.Com/Read/2019/11/09/165158/Perselisihan-Jadi-Penyebab-Utama- Perceraian,” n.d. Diakses 1 Mei 2020
e-ISSN : 2621-4105
otoritas atau pemangku peradilan adat, persidangan, pembacaan putusan, dan pemberian sanksi. 7
Penyelesaian perselisihan pada masyarakat adat lebih mengedepankan musyawarah mufakat  untuk  damai,  menjunjung  tinggi  nilai  kebersamaan  secara  lahir-batin,  dan menjaga kepentingan komunal dibanding individual. Hal ini dipertegas dalam penelitian Marpemsory (2017), bahwa penyelesaian perselisihan perkawinan melalui peradilan adat dilakukan penuh kekeluargaan, biaya ringan, hasilnya lebih efektif. 8 Berbagai kelebihan menggunakan  penyelesaian  adat  tersebut  semata-mata  mengembalikan  hubungan keluarga supaya harmonis dan tujuan utama perkawinan dapat terwujud.
Menurut penelitian  Listamin B, dkk (2018), beberapa  faktor penyebab keretakan hubungan keluarga karena selingkuh, suami-istri tidak menunaikan hak dan kewajiban, pemabuk, penjudi, tidak menghargai orang tua, perbedaan derajat, dan suami atau istri meninggalkan rumah, mekanisme lain  yang dapat  digunakan dengan melibatkan tokoh adat dengan memberi nasehat kedua pasangan, melakukan pendekatan keluarga suami- istri,  mendamaikan  antar  keluarga,  sehingga  hubungan  keluarga  menjadi  harmonis kembali. 9
Menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat dan tokoh adat sebenarnya hanya bagian  kecil  saja  dari  konsep  penyelesaian  perselisihan  dalam  hukum  adat.  Mengingat masih  ada mekanisme lain  yang digunakan masyarakat sebelum diajukan ke Peradilan Adat  seperti  dimusyawarahkan  terlebih  dahulu  oleh  para  pihak  yang  berselisih, melibatkan pihak keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat (adat), hingga menghadirkan pemerintah desa.
Selanjutnya,  penelitian  Djuaini  (2016)  membahas  resolusi  konflik nusyuz oleh suami-istri  menurut  hukum  Islam. Nusyuz dapat  dipahami  sebagai  kedurhakaan  atau pertentangan dalam rumah tangga oleh suami kepada istri atau istri kepada suami yang menyebabkan  retaknya  hubungan  keluarga.  Hukum  Islam  memberikan  solusi penyelesaian  terhadap nusyuz istri , yaitu  suami  memberi  nasihat,  pisah  ranjang, melakukan tindakan tegas yang mendidik, dan mengangkat hakam atau juru damai. 10
Fokus  kajian  ini  membandingkan  model  penyelesaian  perselisihan  perkawinan yang  berlangsung  terus-menerus  yang  dapat  mengakibatkan  putusnya  perkawinan (perceraian). Keadaan semacam ini dalam hukum Islam disebut syiqaq. Jika penelitian sebelumnya fokus pada kasus nusyuz, sementara artikel ini mengambil kasus syiqaq yang merupakan perselisihan rumah tangga yang berlangsung lama dan sudah memuncak .
7 Muhammad  Iqbal,  Azhari  Yahya,  and  Husni  Kamal,  “Pola  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Rumah  Tangga Melalui  Peradilan  Adat  Gampong  Di  Aceh,” Jurnal  Geuthee:  Penelitian  Multidisiplin 3,  no.  1  (2020):  383–93, https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009.
8 Marpemsory,  “Penyelesaian  Sengketa  Perkawinan  Melalui  Peradilan  Adat  Di  Kecamatan  Tanjung Kemuning,” Qiyas 2, no. 1 (2017): 83–95.
9 Listamin, La Ode Monto, and Muh Asryad, “Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi  Di  Desa  Labone  Kecamatan  Lasaalepa  Kabupaten  Muna),” Neo  Society 3,  no.  2  (2018):  362–73, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52423/jns.v3i2.4023.
10 Djuaini  Djuaini,  “Konflik  Nusyuz  Dalam  Relasi  Suami-Istri  Dan  Resolusinya  Perspektif  Hukum  Islam,” Istinbath 15, no. 2 (2016): 255–80.
Perceraian  dalam  masyarakat  adat  merupakan  peristiwa  luar  biasa,  karena perbuatan  tersebut  tidak  disenangi  masyarakat  adat. 11 Islam  juga  menyatakan  bahwa perceraian  adalah  perbuatan  halal  yang  dibenci  Allah  Swt.  Dampak  perceraian  tidak hanya dirasakan pihak yang bercerai, tetapi juga terhadap anak, harta, bahkan terhadap keluarga  besar  kedua  mempelai.  Oleh  karena  itu,  mempertahankan  perkawinan  yang mendatangkan  kemaslahatan  jauh  lebih  baik  dari  pada  langsung  menempuh  jalur perceraian.
Penyelesaian  perselisihan  dalam  hukum  adat  dan  hukum  Islam  berangkat  dari sebuah  konsep  perkawinan  yang  keduanya  memiliki  tempat  pengaturan  tersendiri. Keduanya harus dipahami secara proporsional dan komprehensif supaya menghasilkan pemahaman yang baik, karena sejatinya perkawinan dan bentuk penyelesaian perselisihan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang bermartabat. Jika memahaminya secara  parsial  mengakibatkan  seolah  terjadi  kontradiksi  konsep  penyelesaian  sengketa perkawinan.  Penelitian  ini  bertujuan  membandingkan  dan  mendeskripsikan  konsep perkawinan serta model penyelesaian perselisihan perkawinan perspektif hukum adat dan hukum Islam.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan pendahuluan di atas artikel ini mengambil dua permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep perkawinan perspektif hukum adat dan hukum Islam?
2. Bagaimana  model  penyelesaian  perselisihan  perkawinan  perspektif  hukum  adat  dan hukum Islam?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah pustaka yang relevan  dengan  masalah  yang  dibahas. 12 Data  sekunder  yang  terdiri  dari  sumber  data primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut UU Perkawinan), Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  dan Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum Islam.  Sementara,  data  sekunder  berupa  buku,  jurnal,  dan  hasil  penelitian.  Data  yang terkumpul  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach) dan  pendekatan  perbandingan (comparative  approach), yaitu antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian perselisihan perkawinan.
11 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia , 2nd ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Hlm. 142
12 Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , I (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 154
e-ISSN : 2621-4105

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Perkawinan Perspektif Hukum Hukum Adat dan Hukum Islam
1.1. Konsep Perkawinan Perspektif Hukum Adat
Hukum adat sebagai aspek kebudayaan oleh masyarakat dijadikan pedoman hidup bagi  masyarakat  setempat.  Hukum  adat  diformulasikan  sebagai  aturan  yang  dibentuk tanpa melalui badan legislatif, pemberlakuannya  mempertimbangkan  kondisi psikologi masyarakat tanpa menghilangkan rasa keadilan, dan diberlakukan sanksi adat. Menurut Pide, ruang lingkup ilmu pengetahuan hukum adat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu hukum adat ketatanegaraan, hukum adat kewargaan, dan hukum adat delik (pelanggaran). Di antara bagian dari pada hukum adat kewargaan adalah hukum perkawinan adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan adat, cara pelamaran, upacara perkawinan, dan  putusnya  perkawinan. 13 Dari  definisi  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  perkawinan adat  mengatur  rangkaian  perkawinan  berdasarkan  hukum  adat  setempat  guna mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Adanya  perbedaan  aturan  hukum  perkawinan  yang  ada  di  Indonesia  karena beragam  adat  istiadat,  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  yang  sangat  plural. Perkawinan  adat  diselenggarakan  untuk  menentukan  sistem  kekeluargaan  yang didasarkan pada garis keturunan. Secara garis besar sistem masyarakat adat di Indonesia didasarkan  pada  sistem  keturunan  yang  terbagi  menjadi  tiga  sistem,  yaitu  sistem patrilineal (garis bapak), matrilineal (garis ibu), dan parental atau bilateral (garis bapak- ibu). 14
Mengingat  susunan  masyarakat  di  Indonesia  yang  berbeda-beda  berdampak terhadap  model  perkawinan  adat,  seperti  perkawinan  semenda,  perkawinan  bebas, perkawinan lari, perkawinan jujur, dan perkawinan campuran. Masih berlakunya berbagai macam  pernikahan  adat  tersebut,  karena  UU  Perkawinan  belum  mengatur  ketentuan seperti bentuk perkawinan, cara peminangan atau lamaran, upacara perkawinan, dan lain sebagainya. Selama praktik perkawinan adat  belum  diatur dan tidak melanggar hukum positif, berarti masyarakat diperbolehkan melaksanakan perkawinan adat yang berlaku di Indonesia. Perkawinan dalam hukum adat bukan hanya persoalan mempelai laki-laki dan perempuan (suami-istri) saja, tetapi menyangkut kepentingan keluarga dan masyarakat.
Perkawinan  adat  merupakan  satu  peristiwa  yang  dilakukan  oleh  individu  dapat berdampak  terhadap  kepentingan  orang  banyak.  Perkawinan  diusahakan  untuk  tetap dipertahankan guna meraih kebahagiaan keluarga sekaligus meneruskan tata nilai yang dijunjung tinggi masyarakat adat. Adanya perbedaan sistem kekerabatan masyarakat adat menjadikan  tujuan  perkawinan  juga  didasarkan  pada  sistem  yang  dianut  keluarga tersebut. Masyarakat yang menganut sistem patrilineal maka perkawinannya mempunyai tujuan  bagaimana  mempertahankan  garis  keturunan  dari  bapak.  Begitu  juga  sistem kekerabatan yang menarik garis ibu (matrilineal), maupun ibu dan bapak (parental), sama-
13 Pide, Hukum Adat : Dahulu, Kini, Dan Akan Datang (Edisi Pertama) . Hlm. 20-22
14 Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan . Hlm. 4-6
e-ISSN : 2621-4105
sama  menghendaki  supaya  sistem  kekerabatannya  tetap  dipertahankan  dalam perkawinan. 15
Masyarakat  adat  menganggap  perceraian  sebagai  problem  sosial-kemasyarakatan yang  merupakan  peristiwa  luar  biasa  sehingga  harus  dihindari. 16 Perkawinan  dalam konstruksi hukum adat dilangsungkan sekali dan dipertahankan untuk selama-lamanya, meskipun dalam kenyataan sehari-hari perkawinan yang diusahakan untuk dipertahankan berakhir perceraian dengan berbagai macam alasan. Prinsip mempertahankan perkawinan didasarkan pada sistem  kekerabatan masing-masing masyarakat adat. Termasuk bentuk pertanggungjawaban  setelah  putusnya  perkawinan.  Pada  masyarakat  yang  bersifat patrilineal,  terjadinya  perceraian  tidak  mengubah  tanggungjawab  kerabat  pihak  suami terhadap  orang  yang  ditinggal  mati.  Begitu  juga  dalam  masyarakat  matrilineal,  bahwa pertanggungjawaban  tetap  berada  di  pihak  ibu  terhadap  yang  ditinggalnya,  meskipun dapat diambil alih pihak keluarga suami manakala pihak ibu tidak memiliki kemampuan. Dalam  masyarakat  parental  atau  bilateral,  pertanggungjawaban  mengurus  dan memelihara  yang  ditinggalnya  berada  di  pihak  keluarga  suami  atau  keluarga  istri, tergantung keadaan dan kemampuan yang bersangkutan.

## 1.2. Konsep Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Islam
Perkawinan  dalam  bahasa  Arab  berasal  dari  kata al-nikah bermakna  bersetubuh, berkumpul, dan akad. 17 Perkawinan berhubungan erat dengan akad atau perjanjian antara laki-laki  dan  perempuan  sehingga  terikat  dalam  ikatan  perkawinan  sah.  Sejak dilangsungkan  akad  nikah  kedua  mempelai  yang  awalnya  haram  bersetubuh  menjadi halal. Keduanya kemudian dapat  berkumpul dan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi. Istilah hukum perkawinan Islam dalam khasanah hukum Islam disebut fiqh munakahat yang berarti seperangkat aturan yang bersifat amaliah furu’iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. 18
Pasal  2  KHI  memberikan  definisi  perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqan  ghaliidzan untuk  mentaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Rumusan  “akad  yang  sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidzan” dalam UU Perkawinan bermakna sebagai ikatan lahir- batin. Artinya, perkawinan tidak hanya berdimensi keperdataan melainkan juga bersifat transendensi (ibadah). Kemudian “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan  ibadah”  sebagaimana  UU  Perkawinan  adalah  penjelasan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Bagi  seorang  muslim  melangsungkan  perkawinan  bukan  saja  berdimensi dunia  melainkan  peristiwa  agama  yang  sakral  yang  berdampak  terhadap  kehidupan akhirat, bahkan menjadi bagian dari ibadah bagi yang mengerjakan. 19
15 Pide, Hukum Adat : Dahulu, Kini, Dan Akan Datang (Edisi Pertama) . Hlm. 23
16 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia . Hlm. 142
17 Anwar Rachman, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi , I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).Rachman, Thalib, and Muhtar.
18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan , 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media, 2007). Hlm. 1-5
19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
e-ISSN : 2621-4105
Substansi  Pasal  2  KHI  menegaskan  filosofis  perkawinan  Islam,  tanpa  mereduksi landasan  filosofi  UU  Perkawinan. 20 Landasan  filosofis  perkawinan  Islam  menyatakan perkawinan untuk mentaati perintah Allah Swt, menunaikan perkawinan sebagai ibadah, dan perkawinan merupakan ikatan  yang sangat kuat atau miitsaqan ghaliidzan. Tujuan perkawinan  Islam  telah  dinyatakan  Pasal  3  KHI,  yaitu  mewujudkan  kehidupan  rumah tangga yang sakinah (tenang, tentram dan bahagia) , mawaddah (rasa cinta yang bersifat jasmani) , dan rahmah (kasih  sayang  bersifat  rohani) , yaitu  keluarga  yang  diliputi  rasa saling cinta-mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama keluarga. 21
Perkawinan sebagai ibadah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ibadah lainnya.  Rukun  perkawinan  merupakan  hal  yang  harus  dipenuhi  pada  saat  perkawinan dilangsungkan,  sedangkan  syarat  perkawinan  merupakan  hal  yang  harus  dipenuhi sebelum  dan pada saat  perkawinan itu dilangsungkan. Secara  garis besar, unsur pokok atau  rukun  perkawinan  yaitu  calon  laki-laki,  calon  perempuan,  wali  nikah,  dua  orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali, serta qabul yang dilakukan oleh mempelai laki- laki. 22 Sementara  syarat  perkawinan  adalah  syarat  yang  berkaitan  dengan  rukun-rukun perkawinan,  yaitu  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dari  masing-masing  rukun perkawinan. Terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menjadikan perkawinan tersebut sah,  begitu  juga  sebaliknya  rukun  dan  syarat  yang  tidak  terpenuhi  menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah.
Hukum  perkawinan  menegaskan  asas  perkawinan  dilangsungkan  untuk  selama- lamanya  atau  asas  mempersulit  terjadinya  perceraian. 23 Maksudnya,  pelaksanaan perkawinan  yang  dilakukan  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  idealnya  untuk menggapai kebahagiaan yang bersifat kekal selamanya. Islam menetapkan bahwa akad nikah  diselenggarakan  secara  suci,  kokoh,  dan  berlangsung  untuk  selamanya  antara suami-istri. Hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt., :
ْا ٓوُنُك ۡسَتِ ل ا ٗج ََٰو ۡزَأ  ۡمُكِسُفنَأ  ۡنِ م مُكَل  َقَلَخ  ۡنَأ ٓۦِهِتََٰياَء  ۡنِم َو ِإ يِف  َّنِإ ًۚ ةَم ۡحَرَو ٗةَّدَوَّم مُكَنۡيَب َلَعَجَو اَهۡيَل ََٰذ ٖم ۡوَقِ ل  ٖتََٰيٓ َلَ  َكِل
َنو ُرَّكَفَتَي
Artinya: Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia  menciptakan pasangan-pasangan  untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. (Ar-Rum: 21).
Al Quran memang tidak secara tegas menganjurkan atau melarang perceraian. Hal ini berbeda dengan anjuran untuk melaksanakan perkawinan yang setidaknya terdapat 85 ayat  di  antara  600  ayat,  dan  tersebar  dalam  22  surat  dari  114  surat  dalam  Al  Quran. Namun,  Al  Quran  hanya  mengatur  manakala  perceraian  harus  terjadi,  maka  harus dilakukan  dengan  baik. 24 Menurut  hukum  Islam ,  p erkawinan  putus  dapat  dibenarkan
20 Abd Shomad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia , 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm. 275-277
21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
22 Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia :  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan . Hlm. 59-61
23 Djuaini, “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam.”
24 Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia :  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan . Hlm. 200
e-ISSN : 2621-4105
apabila tidak dapat dihindari lagi. Namun, dalam pelaksanaan perceraian jangan sampai dilakukan  secara  sewenang-wenang.  Ketentuan  perceraian  hanya  boleh  dilangsungkan ketika keduanya dalam keadaan yang dibenarkan sebagaimana diterangkan dalam surat At-Talaq ayat 1.
Perceraian merupakan suatu hal  yang halal, namun dihukumi makhruh (dibenci) Allah Swt. Sebagaimana hadist dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad Saw :
ق َلََّطلا ىَلاَعَت ِ َّاللَّ ىَلِإ ِل َلََحْلا  ُضَغْبَأ
Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)
Madzhab Hanafiah dan Madzhab Hanbali, mengatakan bahwa perceraian terlarang atau tidak dibolehkan kecuali darurat. Alasannya adalah Sabda Nabi Muhammad Saw : “ Allah  melaknat  tiap-tiap  orang  yang  suka  merasai  dan  bercerai.”.  Hadist  tersebut merupakan peringatan kepada umat manusia supaya jangan terlalu mudah menceraikan seorang  istri.  Islam  menempatkan  perceraian  ibarat  “pintu  darurat”  hanya  digunakan apabila sangat mendesak dan darurat serta dapat membahayakan diri dan keluarga. 25
Oleh karena itu, perceraian harus dipahami sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya telah ditempuh  oleh suami-istri  untuk  mempertahankan keutuhan rumah tangga. Maksud solusi akhir berarti telah dilakukan berbagai upaya untuk berdamai, baik melalui mediasi  maupun  pengangkatan hakam dari  kedua  belah  pihak  sebagaimana  diajarkan syariat.  Sehingga,  berdasarkan  tujuan  dan  asas  perkawinan,  perkawinan  harus dilangsungkan dan diusahakan untuk seumur hidup sampai salah satu meninggal dunia, di mana perceraian hanya menjadi jalan terakhir.
2. Model  Penyelesaian  Perselisihan  Perkawinan  Perspektif  Hukum  Adat  Dan Hukum Islam
2.1. Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat
Guna  memelihara  sebuah  keluarga  yang  harmonis  pada  masyarakat  tertentu  di Indonesia, maka dibentuk hukum adat untuk mengatur model penyelesaian apabila terjadi perselisihan  perkawinan. 26 Masyarakat  adat  bercorak  tradisional,  keagamaan, kebersamaan,  konkret  dan  visual,  terbuka  dan  sederhana,  dapat  berubah  dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah, dan mufakat. 27 Setiap terjadi perselisihan mekanisme penyelesaiannya disesuaikan dengan corak adat. Penyelesaian sengketa adat dimaksudkan  mewujudkan  hidup  damai permanent bagi  seluruh  masyarakat  dengan pendekatan persuasif sesuai adat masing-masing. Supaya tidak menimbulkan guncangan terhadap  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  yang  berkepanjangan,  ketika  terjadi perselisihan  maka  harus  segera  diselesaikan  sesuai  hukum  adat  yang  berlaku.  Dengan diselesaikan secara cepat dan tepat diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih seperti semula.
25 U.T.  Wijayanti,  “Analisis  Faktor  Penyebab  Perceraian  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Kabupaten Banyumas,” Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen 14, no. 1 (2021): 14–26, https://doi.org/https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14.
26 Listamin, Monto, and Asryad, “Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi Di Desa Labone Kecamatan Lasaalepa Kabupaten Muna).”
27 Pide, Hukum Adat : Dahulu, Kini, Dan Akan Datang (Edisi Pertama) . Hlm. 26
Masyarakat  adat  memiliki  tradisi  penyelesaian  sengketa  yaitu  berpegang  pada filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. 28 Penerapan prinsip kebersamaan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan  guna mencapai keharmonisan di masyarakat. Ini merupakan implementasi eksistensi manusia sebagai makhluk sosial (komunal) bukan makhluk individual. Setiap terjadi perselisihan yang dapat mengganggu kepentingan  komunal,  maka  harus  diselesaikan  secara  adat  yang  biasanya  disertai upacara-upacara ritual (supernatural).
Prinsip  kebersamaan  yang  dipegangi  masyarakat  adat  dalam  menyelesaikan perselisihan  memiliki  konsekuensi,  yaitu  para  pihak  harus  bersedia  mengorbankan kepentingan  pribadi  demi  kepentingan  bersama. 29 Menjunjung  tinggi  nilai-nilai  luhur yang  berkembang  dan  dipertahankan  dalam  masyarakat  adat  merupakan  kepentingan bersama yang harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Apabila terdapat anggota masyarakat yang tidak bersedia mengorbankan kepentingan dirinya untuk mewujudkan kepentingan bersama (adat), orang tersebut akan dinilai negatif oleh adat setempat, karena dianggap berani melawan nilai-nilai adat yang dipegangi masyarakat.
Penyelesaian sengketa adat ditentukan oleh nilai-nilai hukum adat, tokoh adat, dan kelembagaan  adat. 30 Nilai-nilai  hukum  adat  merupakan  kaidah  atau  norma  yang dipedomani masyarakat adat dalam berperilaku. Baik dan buruknya perilaku seseorang di masyarakat dapat dilihat dan dinilai dari pengamalan nilai-nilai adat tersebut. Seseorang dikatakan baik jika mampu mentaati dan menjaga nilai-nilai adat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, nilai-nilai adat oleh tokoh adat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas menyelesaikan perselisihan di masyarakat.
Tokoh adat merupakan sosok yang memiliki kharisma dan pemahaman hukum adat yang diperolehnya secara turun-menurun dari leluhurnya. Mereka yang bertindak sebagai penegak  terhadap  nilai-nilai  adat  apabila  ada  yang  melanggarnya.  Termasuk  yang dijadikan  pemimpin  yang  dituakan  oleh  masyarakat  dalam  penyelesaian  sengketa. Sedangkan  kelembagaan  adat  ialah  institusi  yang  memiliki  fungsi  untuk  menjaga  dan mempertahankan hukum adat dalam masyarakat. Melalui kelembagaan adat inilah tokoh adat memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan kewenangan untuk merawat dan menjaga nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat.
Selain  itu  masyarakat  hukum  adat  dalam  menyelesaikan  perselisihan  didasarkan pada  filosofi  dan  corak  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri,  yaitu  melalui  jalur musyawarah  dan  mufakat.  Jalur  ini  yang  diutamakan  dalam  menyelesaikan  sengketa, karena penyelesaiannya dibuat berdasarkan kesepakatan damai oleh kedua belah pihak tanpa  ada  yang  merasa  dirugikan  guna  mewujudkan  kedamaian  bagi  keseluruhan masyarakat  adat.  Inilah  bentuk  kepentingan  bersama  (komunal)  yang  dijunjung  tinggi dalam masyarakat adat. Penggunaan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa bukan berarti  meniadakan  peran  dan  proses  penyelesaian  perselisihan  melalui  peradilan  adat.
28 Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional . Hlm. 243
29 Listamin, Monto, and Asryad, “Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi Di Desa Labone Kecamatan Lasaalepa Kabupaten Muna).”
30 Listamin, Monto, and Asryad.
Penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah  maupun  peradilan  adat,  tetap  dijalankan menggunakan pendekatan musyawarah untuk mufakat.
Mekanisme  penyelesaian  perselisihan  perkawinan  pada  masyarakat  adat  secara musyawarah dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama. Penyelesaian antara pribadi, keluarga,  dan  tetangga.  Guna  mengembalikan  keseimbangan  keluarga  dan  sosial kemasyarakatan,  apabila  terjadi  perselisihan  perkawinan  yang  dialami  anggota masyarakat  adat,  maka  terlebih  dahulu  diselesaikan  oleh  pribadi  yang  bersangkutan. Kedua  belah  pihak  yang  berselisih  diminta  berdamai  untuk  menyelesaikan perselisihannya sebelum minta bantuan kepada pihak lain. Apabila perselisihan tersebut tidak  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan,  dilanjutkan  dengan mengadakan pertemuan antara keluarga para pihak yang berselisih dengan tujuan utama mengadakan perundingan untuk damai. Dalam sengketa perkawinan, guna menjaga aib keluarga biasanya pihak yang pertama kali membantu para pihak yang berselisih adalah orang  tua  atau  kerabat  dari  kedua  belah  pihak.  Karena  sejatinya  perkawinan  dalam masyarakat  adat  bukan  saja  urusan  pasangan  suami-istri  belaka,  tetapi  membawa kepentingan seluruh keluarga besar bahkan masyarakat adat ikut berkepentingan. Ketika terjadi perselisihan keluarga dan masyarakat adat ikut tanggung jawab, karena itu bagian dari kepentingan komunal. Para pihak yang berselisih juga dapat meminta bantuan kepada tetangga  yang  dianggap  memiliki  kemampuan  mendamaikan.  Manakala  pribadi  yang bersangkutan,  tetangga,  dan  keluarga  kedua  pihak  tidak  mampu  menyelesaikan perselisihan,  maka  diperlukan  bantuan  dari  yang  lebih  tinggi  tingkat  otoritasnya,  yaitu minta bantuan tokoh adat dari kedua pihak.
Kedua.  Penyelesaian  tokoh  adat  atau  kepala  adat.  Mengingat  dalam  perkawinan adat  juga  menyangkut  urusan  kerabat,  keluarga,  dan  masyarakat  adat,  ketika  terjadi perselisihan  keluarga  yang  dapat  mengganggu  kepentingan  bersama,  maka penyelesaiannya  dapat  dilanjutkan  kepada  tokoh  adat  atau  kepala  adat.    Mereka dihormati,  diyakini  dapat  menjaga  rahasia  dan  memiliki  kemampuan  menyelesaikan sengketa, sehingga dipercaya pihak yang berselisih untuk terlibat mendamaikan. Tokoh adat  memiliki  kewenangan  menyelesaikan  perkara  berkaitan  dengan  nilai-nilai  adat khususnya  yang  bersifat  kekerabatan.  Mereka  sebagai  penjaga  stabilitas  adat  dan berkewajiban menyelesaikan sengketa. Model penyelesaian perselisihan termasuk dalam perkawinan dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang diperankan oleh tokoh adat dalam  bentuk  mediasi,  negosiasi,  fasilitasi,  dan  arbitrase.  Tokoh  adat  kemudian  akan melangsungkan  pertemuan  atau  musyawarah  untuk  mufakat  guna  menyelesaikan perselisihan.  Penyelesaian  yang  ditempuh  para  pihak  yang  berselisih  dilakukan  secara kekeluargaan  dengan  berbagai  bentuk  penyelesaian  guna  mencari  jalan  keluar  yang terbaik  untuk  rukun  dan  berdamai  dengan  dibantu  oleh  tokoh  adat  sebagai  mediator, negosiator, fasilitator, dan arbiter. 31
31 Nur Intan, “Peran Pemuka Adat Sebagai Mediator Terhdap Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Pada  Masyarakat  Muna  Di  Sulawesi  Tenggara,” Melayunesia Law 2, no. 1 (2018): 1–10, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i1.5491.
Ketiga.  Penyelesaian  kepala  desa.  Penyelesaian  perselisihan  di  masyarakat  yang dilakukan kepala desa berkaitan dengan ketetanggaan masyarakat secara umum, bukan yang  bersifat  khusus  berdasarkan  pertalian  kekerabatan,  seperti  perkawinan.  Namun, kepala  desa  atas  permohonan  warga  masyarakat  dapat  terlibat  dalam  membantu menyelesaikan sengketa yang bersifat kekerabatan. Model penyelesaian yang dilakukan kepala  desa  sama  seperti  yang  dilakukan  tokoh  adat  yaitu  berusaha  mewujudkan kerukunan dan kedamaian melalui musyawarah antara dua pihak yang berselisih untuk mengembalikan  keseimbangan  sosial  di  masyarakat.  Bahkan  dalam  hal-hal  tertentu, antara kepala desa dengan tokoh adat umumnya bekerjasama sama untuk menyelesaikan perselisihan  sehingga  terwujud  kesepakatan,  kedamaian,  dan  kerukunan  antara  mereka yang  berselisih.  Tokoh  adat  bersama  aparatur  desa  bersama  masyarakat  membuat kesepakatan  mufakat,  sedangkan  sanksi  yang  ditetapkan  harus  ditaati  pelanggar  adat khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. 32
2.2. Model  Penyelesaian  Perselisihan  Perkawinan  Perspektif  Hukum  Perkawinan Islam
Islam  menghendaki  perkawinan  itu  dilakukan  untuk  waktu  selama-lamanya. Namun,  dalam  keadaan  tertentu  jika  perkawinan  tetap  dilangsungkan  justru  akan membawa mudarat, Islam memberikan jalan keluar dengan putusnya perkawinan sebagai jalan terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Maka, penting dilakukan beberapa usaha guna menghadapi perselisihan rumah tangga agar bahtera keluarga tetap terjaga.
Al Quran paling tidak memberikan tiga petunjuk untuk mengantisipasi terjadinya putusnya  perkawinan,  yaitu nusyuz istri, nusyuz suami,  dan syiqaq. Cara  menghadapi nusyuz istri (kedurhakaan istri terhadap suami), sebagaimana dalam surat  An-Nisa: 34, dilakukan dengan memberi peringatan dan pengajaran oleh suami kepada istrinya, pisah tempat  tidur,  dan  memukul  istri  dengan  pukulan  yang  mengandung  edukasi  bukan menyakiti. Nusyuz suami  (kedurhakaan  suami  kepada  istri  karena  meninggalkan kewajiban  terhadap  istrinya)  cara  mengatasinya  telah  dijelaskan  dalam  surat  An-Nisa: 128,  yaitu  dengan  melakukan  perdamaian (shulh) yang  menyelesaikan  masalah . Perdamaian  yang  dimaksud  adalah  perundingan  yang  membawa  kebaikan  bersama supaya tidak terjadi perceraian. Syiqaq (pertengkaran hebat suami-istri) yang tidak dapat diselesaikan  sendiri  oleh  keduanya,  maka  mekanisme  menyelesaikannya  sebagaimana surat An-Nisa:35, yaitu dengan mengutus juru damai (hakam). Penyelesaian perselisihan perkawinan  dalam  hukum  Islam  baik  di  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  dilakukan dengan musyawarah, mediasi, dan pengangkatan hakam.
1. Musyawarah
Konsep musyawarah dalam Islam merupakan landasan atas ditegakkannya prinsip kesamaan  hak  dan  kewajiban  dalam  kehidupan  manusia.  Musyawarah  untuk  mufakat termasuk  ajaran  Islam  yang  selalu  Allah  Swt  ingatkan  kepada  umat  muslim  ketika
32 Pide, Hukum Adat : Dahulu, Kini, Dan Akan Datang (Edisi Pertama) .
e-ISSN : 2621-4105
menghadapi  dan  menyelesaikan  masalah. 33 Prinsip  menyelesaikan  persoalan  keluarga melalui  musyawarah  menghendaki  proses  dialogis  antara  para  pihak  yang  berkonflik. Perintah musyawarah dalam Islam tertuang dalam firman Allah Swt, :
َّلٱ َو ۡيَب  َٰى َروُش  ۡمُه ُر ۡمَأ َو َة َٰوَلَّصلٱ ْاوُماَقَأ َو  ۡمِهِ ب َرِل ْاوُباَجَت ۡسٱ َنيِذ َنوُقِفنُي  ۡمُهََٰنۡق َز َر اَّمِم َو  ۡمُهَن
Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah  antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizeki yang kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy-Syura : 38).
Pelaksanaan  musyawarah  hendaknya  dilakukan  dengan  penuh  hikmah,  arif,  dan bijaksana,  sehingga  menghasilkan  keputusan  yang  menghadirkan  kemaslahatan  bagi semuanya.  Dengan  dilakukannya  penyelesaian  melalui  musyawarah  diharapkan  tetap terjalin persaudaraan dan kekeluargaan antara para pihak yang berselisih serta lebih dapat menjaga  hubungan  yang  baik  di  antara  para  pihak.  Ketika  penyelesaian  perselisihan melalui  musyawarah  tidak  tercapai  baru  kemudian  para  pihak  dapat  menempuh  upaya melalui jalur mediasi.
2. Mediasi
Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) serta kehadirannya diterima oleh pihak-pihak  yang bersengketa. 34 Mediator sebagai  pihak  ketiga  yang  dilibatkan  dalam  mediasi  bertugas  memfasilitasi  yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Mediasi dipandang mampu memberikan jalan keluar  atas  permasalahan  yang  dihadapi  para  pihak  yang  berselisih  karena  pendekatan yang digunakan adalah musyawarah mufakat untuk mencari win-win solution .
Mediasi awalnya dikenal dalam praktek penyelesaian sengketa bisnis 35 , meskipun dalam perkembangannya diterapkan dalam hukum keluarga. Istilah ”tidak ada mediasi tanpa  negosiasi”  memang  sering  dikembangkan  dalam  tradisi  mediasi  bisnis  dengan bargaining  position di mana masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya. 36
Namun,  mengedepankan  posisi  tawar  dalam  penyelesaian  perselisihan  perkawinan (perceraian)  kurang  tepat  untuk  diterapkan,  karena  yang  terjadi  bukan  menyelesaikan masalah  tetapi  justru  menambah  masalah.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  mediasi persoalan  keluarga  mediator  harus  mampu  menyeimbangkan  posisi  tawar  antara  pihak laki-laki  dan  perempuan  supaya  sejajar.  Mediasi  untuk  mengembalikan  keharmonisan keluarga seharusnya tidak ada siapa yang memiliki posisi kuat atau lemah, tetapi harus diposisikan setara atau sejajar. Karena fungsi mediasi dalam hukum keluarga supaya tidak
33 Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” Jurnal Al-Qadau :Peradilan Dan  Hukum  Keluarga  Islam 5, no. 2 (2018): 227–36, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104.
34 Neni Sri Imaniyati and Panji Adam Agus Putra, Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kaajian Hukum Bisnis Syariah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017). Hlm. 394
35 Imaniyati and Putra. Hlm. 394
36 Dedi Sumanto and Syamsinah, “Mediasi Dan Hakam Dalam Hukum Acara Peradilan Agama,” Al-Mizan 11, no. 1 (2015): 152–62.
e-ISSN : 2621-4105
terjadi perceraian, maka mediator harus berusaha menerapkan sama-sama menang bukan menang atau kalah.
Perdamaian  akan  membawa  kemanfaatan  besar  bagi  para  pihak  yang  berselisih dalam persoalan rumah tangga. Oleh karena itu, berbagai upaya perdamaian harus terus dilakukan secara optimal supaya tidak terjadi perceraian. 37 Kewajiban mendamaikan para pihak yang berselisih juga bagian ajaran Islam. Allah Swt : berfirman
َلَع  َحاَنُج  َلََف ا ٗضا َر ۡعِإ  ۡوَأ ا  زوُشُن اَهِلۡعَب  ۢنِم  ۡتَفاَخ ٌةَأ َر ۡمٱ  ِنِإ َو
ُح ۡلُّصلٱ َو ًۚا ٗحۡلُص اَمُهَنۡيَب اَحِل ۡصُي نَأ ٓاَمِهۡي
َخ ٞۗ ر ۡي
ِب َناَك َ َّللَّٱ َّنِإَف ْاوُقَّتَت َو ْاوُنِس ۡحُت نِإ َو  ًَّۚحُّشلٱ  ُسُفنَ ۡلَٱ ِت َر ِض ۡحُأ َو ِبَخ َنوُلَمۡعَت اَم ۡعَب  ۢنِم  ۡتَفاَخ ٌةَأ َر ۡمٱ ِنِإ َو  ا ٗري ۡوَأ ا  زوُشُن اَهِل
ۡيَخ ُح ۡلُّصلٱ َو ًۚا ٗحۡلُص اَمُهَنۡيَب اَحِل ۡصُي نَأ ٓاَمِهۡيَلَع َحاَنُج  َلََف ا ٗضا َر ۡعِإ َو ْاوُنِس ۡحُت نِإ َو  ًَّۚحُّشلٱ  ُسُفنَ ۡلَٱ ِت َر ِض ۡحُأ َو  ٞۗ ر
َّنِإَف ْاوُقَّتَت َنوُلَمۡعَت اَمِب َناَك َ َّللَّٱ ا ٗريِبَخ
Artinya :  Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian  yang sebenar- benarnya, dan perdamaian itu lebih baik  (bagi  mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya  kikir.  Dan  jika  kamu  bergaul  dengan  isterimu  secara  baik  dan  memelihara dirimu  (dari nusyuz dan  sikap  tak  acuh),  maka  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa : 128).
Mediasi  dalam  hukum  Islam  sepadan  dengan at-tahkîm (tahkim) yang  berarti kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada  pihak  ketiga (hakam). 38 Pelaksanaan  damai  dalam  Islam  menggunakan musyawarah  agar  segera  ditemukan  jalan  keluar  atas  perselisihannya,  termasuk  jika memilih menggunakan jalur mediasi. 39
Mediasi  dalam  sistem  hukum  Indonesia  didasarkan  pada  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan menyebutkan  bahwa  mediasi  merupakan  bagian  dari  hukum  acara  dalam  perkara perdata. 40 Meski  posisinya  tidak  dapat  dibandingkan  dengan  undang-undang,  PERMA merupakan kemajuan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  menganggap  mediasi  sebagai  alternatif penyelesaian sengketa. 41
Terhadap perkara perceraian hakim harus mengusahakan mediasi para pihak yang berselisih untuk berdamai supaya tidak cerai. Perintah melakukan mediasi untuk perkara perdata bersifat imperatif atau compulsory. Pihak yang berselisih wajib mengikuti proses mediasi dengan difasilitasi mediator. Bahkan proses litigasi dilarang dilanjutkan ke tahap berikutnya  sebelum  ada  pernyataan  tertulis  mediator  yang  menyatakan  proses  mediasi gagal mencapai kesepakatan damai. 42 Sebagaimana Pasal 3 PERMA No.1/2016 bahwa
37 Arne  Huzaimah,  “Urgensi  Integrasi  Antara  Mediasi  Dan  Hakam  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama,” Nurani 16, no. 2 (2016): 1–24, https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.931.
38 Ahmed Shoim El-Amin, “Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam,” Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman 2, no. 1 (2013): 21–30, https://doi.org/https://doi.org/10.52802/amk.v2i2.32.
39 H M Umar, “Hukum Islam: Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi,” Jurnal Literasuiologi 4, no. 2 (2020): 175–86.
40 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).
42 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan , Keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 250
e-ISSN : 2621-4105
hakim  yang  menangani  perkara  tetapi  tidak  memerintahkan  para  pihak  untuk  mediasi, berarti melanggar peraturan perundang-undangan. Mengingat mediasi bagian dari syarat formil  dalam  proses  acara  di  pengadilan,  jika  terdapat  putusan  hakim  yang  tidak menempuh mediasi dapat dinyatakan batal demi hukum.
Secara keseluruhan mediasi dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap pelaksanaan hasil mediasi. Tahap pra mediasi dilakukan hakim  dengan  menghadirkan  para  pihak.  Tahap  pelaksanaan  mediasi  dilakukan  oleh mediator  dan  para  pihak  untuk  merumuskan  bersama  proses  perdamaian.  Tahap pelaksanaan  yaitu  hasil  mediasi  ditandatangani  para  pihak  dan  mediator  kemudian dilaporkan  kepada  hakim.  Jika  mediasi  akan  dikeluarkan  akta  perdamaian,  tetapi  jika tidak berhasil sidang dilanjutkan kepada pokok perkara. 43 Kesepakatan dari mediasi sama seperti sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sehingga memiliki daya ikat yang kuat. Keberhasilan mencapai perdamaian kemudian dituangkan dalam akta perdamaian dan para pihak terikat untuk mentaati isi kesepakatan. Sebagaimana Pasal 130 ayat (2) HIR  bahwa  akta  perdamaian  dapat  mengakhiri  perkara  antara  para  pihak  dan  berlaku sebagai putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
Proses  mediasi  dalam  konteks  penyelesaian  perselisihan  perkawinan  memiliki kedudukan sangat penting guna mencegah terjadinya perceraian. Mediasi dapat dijadikan cara untuk mengembalikan hubungan suami-istri agar tercapai kebahagiaan selamanya, sehingga terwujud bangunan keluarga sakinah, Mawaddah, dan rahmah.
3. Pengangkatan Hakam
Manakala  terjadi  perselisihan  suami-istri  yang  meruncing  dan  dikhawatirkan menimbulkan  kehancuran  rumah  tangga,  menghadirkan  pihak  ketiga  sebagai hakam merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut . Perselisihan rumah tangga  yang  sangat  hebat  dalam  institusi  hukum  Islam  diistilahkan syiqaq. Hal  ini didasarkan firman Allah Swt, :
ا ٗمَكَح َو ۦِهِل ۡهَأ  ۡنِ م ا ٗمَكَح ْاوُثَعۡبٱَف اَمِهِنۡيَب َقاَقِش  ۡمُتۡف ِخ  ۡنِإ َو ِ م ُ َّللَّٱ ِقِ ف َوُي ا ٗحََٰل ۡصِإ ٓاَدي ِرُي نِإ ٓاَهِل ۡهَأ  ۡن َب َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ ٞۗٓاَمُهَنۡي
ا ٗريِبَخ ا ميِلَع Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan ( syiqaq ) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa: 35).
Hakam dihadirkan  sebagai  juru  damai  guna  menyelesaikan  perselisihan  rumah tangga yang tajam supaya kembali hidup rukun dan damai. Maka rumusannya menjadi, apabila  terjadi  perselisihan  yang  hebat  suami-istri (syiqaq), maka  diutus  penengah (hakam) yang bertugas mendamaikan (ishlah) para pihak yang berselisih.
Menurut Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama,
hakam adalah  orang  yang  ditetapkan  pengadilan  dari  pihak  keluarga  suami  atau  pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap syiqaq.” Para
43 Febri  Handayani  and  Syafliwar,  “Implementasi  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di Pengadilan Agama,” Jurnal Al-Himayah 1, no. 2 (2017): 227–50.
e-ISSN : 2621-4105
ulama memiliki pendapat  yang berbeda dalam menentukan posisi orang  yang diangkat sebagai hakam .  Kelompok  pertama  mengklaim  bahwa hakam diambil  dari  keluarga sebagai  wakil  suami-istri  dengan  alasan  kehormatan  istri  adalah  milik  suami  dan sebaliknya  kehormatan  suami  milik  istri.  Kelompok  kedua  menyatakan  kedudukan hakam sebagai  hakim  agar  dapat  mengambil  tindakan  yang  terbaik  untuk  kepentingan suami-istri yang sedang berselisih. 44
Menurut  Yahya  Harahap 45 ,  berdasarkan  ciri  dan  kewenangannya, hakam dalam khasanah hukum Islam disamakan dengan arbitrator (arbiter). Ciri keduanya dapat dilihat dari  cara  penyelesaian  sengketa  dilakukan  secara  sukarela,  dilakukan  di  luar  peradilan yang resmi, para pihak menunjuk hakam/ arbiter. Mahkamah arbitrase berwenang penuh menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  menjatuhkan  putusan  dan  sifat  putusan  final  dan mengikat.  Kewenangan  yang  demikian  itu  kelihatannya  merujuk  pada  konsep hakam yang  berasal  dari  institusi  pengadilan  sebagai  hakim,  bukan  dari  pihak  keluarga  yang tidak  diberikan  wewenang  untuk  memberikan  putusan.  Karena  hasil  keterangan  yang disampaikan  para hakam di  persidangan  akan  dijadikan  pertimbangan  dalam  putusan hakim. Hakam yang diangkat dan ditunjuk oleh hakim dipilih dari keluarga dengan diberi tugas  dan  kewenangan. 46 Mereka  bertugas  melakukan  usaha  penyelidikan  dan mendamaikan  kembali  suami-istri.  Apabila  terjadi dead  lock, maka hakam diberi kekuasaan untuk  melakukan tindakan lebih jauh  dari perdamaian, namun  tidak sampai menjatuhkan talak (suami menceraikan kepada istri) atau khulu’ (istri menggugat cerai suami), karena yang berhak menjatuhkan putusan hanya hakam dari hakim.
Pengangkatan hakam dari  keluarga  suami-istri  secara  jelas  dan  tegas  dinyatakan dalam  surat  An-Nisa  :  35.  Latar  belakangnya  karena  keluarga  sebagai  kerabat  dekat dianggap lebih mengetahui dan memahami kasus  posisi  yang sedang berselisih. Suami dan  istri  juga  cenderung  lebih  terbuka  untuk  mengungkapkan  permasalahan  keluarga yang sedang dialami di hadapan keluarga sendiri dari pada kepada orang lain. Sekaligus untuk  menjaga  kerahasiaan  keluarga.  Namun,  apabila  tidak  ada hakam yang  dapat diangkat dari keluarga dapat diangkat dari luar tanpa mengesampingkan faktor keluarga. Penyelesaian  perselisihan  perkawinan  menggunakan hakam dilakukan  setelah proses pembuktian, yaitu setelah hakim mendengar keterangan para pihak dari keluarga dan dituangkan dalam putusan sela. 47 Hal ini menunjukkan kalau pengangkatan hakam bagian  dari  hukum  penyelesaian  perselisihan  perkawinan  di  pengadilan  dengan  alasan syiqaq. Hasil musyawarah yang dilakukan hakam dalam proses mendamaikan pihak yang berselisih  kemudian  diserahkan  ke  pengadilan  untuk  dijadikan  dasar  hukum  majelis hakim  membuat  putusan.  Dengan  demikian, hakam yang  diambil  dari  keluarga  tidak
44 Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia :  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan . Hlm. 196
45 Harahap, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan . Hlm. 320
46 Dedi  Mulyadi,  “Peran  Dan  Fungsi  Hakam  Dalam  Perkawinan  Upaya  Menanggulangi  Syiqaq :  Analisis Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam) 1, no. 2 (2016): 29– 47, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.122.
47 Sumanto and Syamsinah, “Mediasi Dan Hakam Dalam Hukum Acara Peradilan Agama.”
e-ISSN : 2621-4105
memiliki kuasa menjatuhkan putusan yang mengikat selain hanya sebatas mendamaikan saja.
Menurut  Huzaimah,  praktik  pengangkatan hakam dalam  perkara  perceraiannya dengan  alasan syiqaq dianggap  berbelit-belit,  karena  telah  diadakan  proses  mediasi sebelum  tahap  pemeriksaan  perkara.  Mediasi  dan hakam secara  substansi  sama  yaitu mengupayakan  perdamaian  di  antara  para  pihak.  Supaya  tidak  dianggap  bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, maka diperlukan  integrasi  mediasi  dan hakam untuk  menyelesaikan  perselisihan  perkawinan karena  alasan syiqaq. 48 Sementara  Sumanto,  menawarkan  alternatif  untuk memberlakukan  salah  satu  saja.  Apabila  memakai  mediasi,  maka  prosesnya  harus mengakomodir  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam hakam .  Namun,  manakala  yang ditempuh adalah jalur hakam, maka proses hakam dianggap bagian mediasi. 49
Proses  mediasi  dan hakam dalam  penyelesaian  sengketa  rumah  tangga  di pengadilan karena alasan syiqaq tetap harus ditempuh semuanya. Dua proses perdamaian perkawinan tersebut sebagai upaya mengembalikan kehidupan keluarga yang rukun dan damai.  Paradigma  yang  digunakan  dalam  melihat  upaya  perdamaian  tersebut  bukan semata  efektif  atau  tidak  efektif,  melainkan  secara  normatif  perkawinan  dalam  Islam menganjurkan  untuk  menempuh  berbagai  langkah  untuk  mencari  jalan  keluar  agar perkawinan tetap bertahan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud.
Berdasarkan  penjelasan  model  penyelesaian  perselisihan  perkawinan  di  atas, semakin  jelas  bahwa  Allah  Swt  menghendaki  adanya  usaha  supaya  tidak  terjadi perceraian  antara  suami-istri.  Namun,  jika  tidak  ditemukan  kemungkinan  lain  dengan segenap usaha yang ada, maka perceraian dapat ditempuh sebagai alternatif terakhir.

## E. PENUTUP
Konsep perkawinan hukum adat didasarkan sistem kekeluargaan masyarakat yang berpijak  pada  sistem  keturunan  dengan  prinsip  nikah  sekali  untuk  selamanya.  Model penyelesaian  perselisihan  perkawinan  pada  hukum  adat  menggunakan  musyawarah mufakat yang merupakan filosofi dan corak masyarakat adat untuk mengembalikan nilai- nilai  adat  demi  terwujudnya  kepentingan  komunal  yang  dilakukan  para  pihak  yang berselisih, keluarga atau kerabat, tokoh adat, dan kepala desa. Sedangkan konsep hukum perkawinan Islam mengajarkan perkawinan dimaksudkan membentuk keluarga sakinah, mawaddah ,  dan rahmah berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Perceraian  dalam hukum  Islam  sebagai  alternatif  terakhir  ketika  segala  usaha  untuk  mengembalikan keharmonisan  rumah  tangga  mengalami  kegagalan.  Model  penyelesaian  perselisihan perkawinan  menurut  hukum  Islam  dilakukan  melalui  musyawarah,  mediasi,  dan mengangkat hakam.
48 Huzaimah, “Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama.”
49 Sumanto and Syamsinah, “Mediasi Dan Hakam Dalam Hukum Acara Peradilan Agama.”
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional . Edited by 2. Jakarta: Prenada Media, 2011.
Dahwal, Sirman. Perbandingan Hukum Perkawinan . I. Bandung: Mandar Maju, 2017. Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . I. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Djuaini, Djuaini. “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam.” Istinbath 15, no. 2 (2016): 255–80.
El-Amin, Ahmed Shoim. “Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam.” Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman 2, no. 1 (2013): 21–30. https://doi.org/https://doi.org/10.52802/amk.v2i2.32.
Handayani,  Febri, and Syafliwar. “Implementasi  Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” Jurnal Al-Himayah 1, no. 2 (2017): 227–50. Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata :  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan . Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. “Https://Radarsurabaya.Jawapos.Com/Read/2019/11/09/165158/Perselisihan-Jadi- Penyebab-Utama-Perceraian,” n.d.
“Https://Www.Suarasurabaya.Net/Kelanakota/2019/Sebagian-Besar-Perceraian- Disebabkan-Perselisihan-Kecil/,” n.d.
Huzaimah,  Arne.  “Urgensi  Integrasi  Antara  Mediasi  Dan  Hakam  Dalam  Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama.” Nurani 16, no. 2 (2016): 1–24. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.931.
Ilyas, Musyfikah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” Jurnal  Al-Qadau :Peradilan  Dan  Hukum  Keluarga Islam 5,  no.  2  (2018):  227–36.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- qadau.v5i2.7104.
Imaniyati,  Neni  Sri,  and  Panji  Adam  Agus  Putra. Hukum  Bisnis  Dilengkapi  Dengan Kaajian Hukum Bisnis Syariah . Bandung: PT. Refika Aditama, 2017. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (n.d.).
Intan, Nur. “Peran Pemuka Adat Sebagai Mediator Terhdap Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Pada Masyarakat Muna Di Sulawesi Tenggara.” Melayunesia Law 2, no. 1 (2018): 1–10. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i1.5491. Iqbal, Muhammad, Azhari Yahya, and Husni Kamal. “Pola Penyelesaian Sengketa Dalam
Rumah  Tangga  Melalui  Peradilan  Adat  Gampong  Di  Aceh.” Jurnal  Geuthee: Penelitian Multidisiplin 3, no. 1 (2020): 383–93. https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009.
Listamin, La Ode Monto, and Muh Asryad. “Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian
Melalui  Tokoh  Adat  (Studi  Di  Desa  Labone  Kecamatan  Lasaalepa  Kabupaten Muna).” Neo Society 3, no. 2 (2018): 362–73.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52423/jns.v3i2.4023.
Marpemsory. “Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Tanjung Kemuning.” Qiyas 2, no. 1 (2017): 83–95.
Mulyadi,  Dedi.  “Peran  Dan  Fungsi  Hakam  Dalam  Perkawinan  Upaya  Menanggulangi Syiqaq : Analisis Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Bil Dalil
e-ISSN : 2621-4105
(Jurnal Hukum Keluarga Islam) 1, no. 2 (2016): 29–47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.122.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan (n.d.).
Pide,  A  Suriyaman  Masturi. Hukum  Adat :  Dahulu,  Kini,  Dan  Akan  Datang  (Edisi Pertama) . I. Jakarta: Prenada Media Group, 2015. Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. Hukum Perkawinan Indonesia Dalam  Perspektif  Hukum  Perdata,  Hukum  Islam,  Dan  Hukum  Administrasi .  I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
Shomad, Abd. Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia . 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Simanjuntak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia . 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Sumanto, Dedi, and Syamsinah. “Mediasi Dan Hakam Dalam Hukum Acara Peradilan Agama.” Al-Mizan 11, no. 1 (2015): 152–62. Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia :  Antara  Fiqh  Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan . 2nd ed. Jakarta: Prenada Media, 2007. Umar, H M. “Hukum Islam: Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi.” Jurnal Literasuiologi 4, no. 2 (2020): 175–86.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara  Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) (n.d.).
Wijayanti, U.T. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas.” Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen 14, no. 1 (2021): 14– 26. https://doi.org/https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14.