## PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  merupakan  prosedur  untuk mewujudkan  kedaulatan  rakyat  yang  memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Pemilu merupakan  suatu  proses  memilih  orang-orang  untuk
mengisi jabatan politik, mulai  dari Presiden  dan  Wakil Presiden,  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  Walikota  dan  Wakil  Walikota,  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah

## PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN
Community Political Participation In Regional Head Election And Regional Head Election In Katingan District
Mambang * Rudi
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: mambang@umpalangkaraya.ac..id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan,  dan  menganalisis tentang  partisipasi  politik  masyarakat  pada  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  di Kabupaten Katingan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti  ingin  mendeskripsikan  tentang  bentuk  partisipasi  politik  masyarakat  dan pelaksanaan  sosialisasi  pada  pemilihan  umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  di  Kabupaten  Katingan.  Sumber  data  yaitu  komisioner  KPU  Kabupaten Katingan, PKK Katingan Hilir dan Masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Katingan.
Berdasarkan hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  masyarakat  sangat  antusias mengikuti kampanye, namun kurang antusias dalam memberikan hak suara. Kondisi ini  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial  ekonomi  yang  menyebabkan  politik transaksional dan masih kurangnya juga kesadaran politik masyarakat. Berdasarkan Hail  penelitian  ini  maka  disarankan  agar  KPU  Kabupaten  Katingan  bersama Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Katingan  terus  melakukan  sosialisasi  dan pendidikan politik bagi warga masyarakat sehingga pengetahuan, kesadaran politik, dan  partisipasi  politik  di  masyarakat  lebih  meningkat.  Selain  itu,  hendaknya melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan  politik  sehingga  lebih  efektif  dan  efisien,  serta  diharapkan  partisipasi aktif  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  pilkada  Kabupaten  Katingan  sebagai bentuk pesta demokrasi lima tahunan . Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat Pemilu Kepala Daerah Keywords : Participation Politics Community Elections Regional Head Accepted
Januari  2015

## Published
April 2015

## Abstract
This study aims to find out, describe, and analyze the community's political participation in the Regional Head General Elections in Katingan Regency. The research method used is  qualitative  descriptive.  The  researcher  wanted  to  describe  the  form  of  community political participation and the implementation of socialization in the general election of the  Regional  Head  and  Deputy  Regional  Head  in  Katingan  District.  Data  sources  are Katingan Regency KPU commissioner, Katingan Hilir PKK, and Community who have the right to vote in the Katingan Regency Election.
Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that  the  community  was  very enthusiastic  in  participating  in  the  campaign,  but  was  less  enthusiastic  in  giving  voting rights. This condition is influenced by socio-economic conditions that cause transactional politics and still lack of public political awareness. Based on the results of this study, it was  suggested  that  the  Katingan  Regency  KPU  together  with  the  Katingan  District Government continue to carry out socialization and political education for the community so  that  knowledge,  political  awareness,  and  political  participation  in  the  community increased.  In  addition,  it  should  involve  community  leaders  and  religious  leaders  in  the implementation  of socialization  and  political  education  so  that  it  is more  effective  and efficient,  and  it  is  expected  that  the  active  participation  of  the  community  to  play  an active role in the Katingan Regency election as a form of the five-year democratic party.
(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Untuk  mencapai  partisipasi  politik  masyarakat  yang maksimal,maka  diperlukan  penyebarluasan  informasi yang  berupa  sosialisasi  tentang  tahapan  pelaksanaan pemilu  kepada  calon  pemilih  khususnya  pemilih pemula.  Hal  ini  disebabkan  pemilih  pemula  baru mengikuti  dan  melakukan  Pemilu  untuk  pertama  kali sehingga  berlum  mengetahui  proses  dan  prosedur pemilu. Sosialisasi dimaksudkan untuk mengajak warga masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
Salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah yang telah melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  (Pilkada)  adalah  kabupaten Katingan pada tanggal 4 April 2013 yang lalu.
Kabupaten  Katingan  teridiri  dari  13  kecamatan,  161 kelurahan/desa,  dengan  jumlah  penduduk.  170.295 orang.  Berdasarkan  keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten  Katingan  Nomor:  13/KPTS/KPU- Kab/020.435821/II/2013  tendang  Penetapan  Jumlah Pemilih  Terdaftar  dan  Jumlah  Tempat  Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati katingan tahun 2013, jumlah pemilih tetap yaitu sebanyak 55.578 orang.
Dalam  pelaksanaan  Pilkada  di  Kabupaten  Katingan sebagai  penyelanggara  Pilkada  yaitu  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  Kabupaten  Katingan  untuk  kabupaten, 13  panitia  pemilihan  Kecamatan  (PPK)  untuk penyelenggaraan  di  tingkat  kecamatan,  161  Panitia Pemungutan  Suara  (PPS)  untuk  penyelenggara  di tingkat  kelurahan/desa  dan  340  Kelompok  Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk penyelenggara di TPS. Untuk  itu  diharapkan  bagi  masyarakat  yang  sudah terdaftar  sebagai  pemilih  tetap  dapat  berpartisipasi dalam  memberikan  hak  pilihnya  pada  Pilkada Kabupaten Katingan.
Pentingnya  pemilu  belum  seutuhnya  disadari  oleh seluruh  masyarakat  Kabupaten  Katingan.  Hal  ini terlihat  dari  indikasi:  (1)Warga/  masyarakat  terlihat masa bodoh dan tidak peduli terhadap penyelenggaraan  Pemilu;  (2)  Masyarakat  cenderung lebih  memeilih  bekerja  untuk  menafkahi  keluarha daripada memberikan hak suara; (3) Warga/masyarakat yang  memiliki  hak  suara  tidak  hadir  ke  Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara, dimana  darihasil  rekapitulasi  KPU  Katingan  jumlah masyarakat  yang  tidak  menggunakan  hak  suaranya sebesar 34,21% (39.820 orang).

## Partisipasi
Menurut  Scumpeter  (Damsar,  2010:24)  bahwa: “Partisipasi  politik  masyarakat  berkaitan  erat  dengan demokrasi  suatu  negara.  Dalam  negara  demokratis, kedaulatan  tinggi  berada  di  tangan  rakyat,  yang melaksanakan  melalui  kegiatan  bersama  untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan”.  Dengan  kata  lain,  partisipasi  langsung  dari masyarakat yang seperti ini merupakan pengejawantahan  dan  penyelanggaraan  kekuasaan politik  yang  absah  dan  oleh  rakyat.  Keikutsertaan masyarakat  dalamberpartisipasi  sangatlah  penting karena  teori  demokrasi  menyebutkan  bahwa masyarakat  tersebut  sangatlah  mengetahui  apa  yang mereka  kehendaki.  Hak-hak  sipil  dan  kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi  politik  warga,  sebab  partisipasi  merupakan esensi  dari  demokrasi.  Partisipasi  atau  keterlibatan masyarakat  dalam  berpolitik  merupakan  ukuran demokrasi suatu negara.
Sebagai proses dari transformasi politik, masyarakat mengharapkan agar Pilkada dapat menghasilkan Kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, Legitimate , dan peka terhadap  kepentingan  masyarakat,  bukan  Kepala Daerah yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau  golongannya  saja.  Bentuk  partisipasi  politik seseorang  dapat  dilihat  dengan  jelas  melalui  aktivitas-
aktivitas politiknya. Begitu juga dalam masyarakat dapat dilihat  dari  aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan  bersama oleh masyarakat.
Berdasarkan
pendapat Mas’oed dan McAndrews  (2001:47)  “Kegiatan  politik  konvensional adalah  bentuk  partisipasi  politik  yang  normal  dalam demokrasi modern sedangkan bentuk non konvensional  termasuk  beberpaa  yang  mungkin  legal maupun  yang  illegal,  penuh  kekerasan,  dan revolusioner.
Partisipasi politik menurut McClosky (Damsar, 2010:108) dapat  diar tikan sebagai “kegiatan - kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka  mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan [enguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses  pembentukan  kebijakan  umum”.  Pendapat McClosky  menekankan  partisipasi  politik  masyarakat berupa  kegiatan-kegiatan  sukarela  yang  dilakukan  oleh warga  Negara  serta  warga  negara  terlibat  dalam proses-proses politik.
Beberapa  kriteria  dari  pengertian  partisipasi politik menurut Ambardi (2009:288-290) adalah:
1. Menyangkut  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  diamati dan  bukan  sikap  atau  orientasi.  Jadi,  partisipasi politik hanya berhubungan dengan ha; yang bersifat objektif dan bukan subjektif
2. Kegiatan  politik  warga  negara  biasa  atau perorangan  sebagai  warga  negara  biasa  yang dilaksakan secara langsung (perantara)
3. Kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk  mempengaruhi pengambilan  keputusan  pemerintah,  baik  berupa bujukan  atau  dalam  bentuk  tekanan  bahkan penolakan  juga  terhadap  keberadaan  figur  para pelaku politik dan pemerintah.
4. Kegiatan  tersebut  diarahkan  kepada  upaya mempengaruhi pemerintah tanpa perduli efek yang akan timbul gagal atau berhasil.
5. Kegiatan  yang  dilakukan  dapat  melalui  prosedur yang  wajar  dan  tanpa  kekerasan  (konvensional)
maupun  dengan  cara  yang  diluar  prosedur  yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan.
6. Partisipasi  politik  adalah  kegiatan  seseorang  atau sekelompok  orang  untuk  ikut  serta  secara  aktif dalam  kehidupan  politik  seperti  memilih  pimpinan negara  atau  upaya-upaya  mempengaruhi  kebijakan pemerintah.

## Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat
Adanya  kebebasan  rakyat  dalam  menjalankan partisipasi  politik  menjadi  ukuran  untuk  melihat eksistensi  demokrasi  dalam  suatu  negara.  Ada  banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri, diataranya melalui pemberian  suara  ( voting  behavior ),  diskusi  politik, kegiatan  kampanye,  ikut  dalam  partai  politik,  dan  lain sebagainya.
Michael  Rush  dan  Philip  Althoff  (Damsar, 2010:185)  mengidentifikasi  bentuk-bentuk  partisipasi pollitik sebagai suatu tipologi politik. “Hirarki tertinggi dari partisipasi politik adalah menduduki jabatan politik atau  administratif.  Sedangkan  hirarki  yang  terendah dari  suatu  partisipasi  politik  adalah  orang  yang  apati secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik  apapun  secara  total.  Semakintinggi  hirarki partisipasi  politik  maka  semakin  kecil  kuantitas  dari keterlibatan orang- orang”.
Menurut
Surbakti (2003:74), bentuk partisipasi  diberdakan  menjadi  partisipasi  aktif  dan partisipasi pasif:
1. Partisipasi  aktif  mencakup  kegiatan  warga  negara mengajukan  usul  mengenai  suatu  kebijakan  umum, mengajukan  alternatif  kebijakan  umum  yang berbeda kepada pemerintah, mengajukan kritik dan saran  perbaikan  untuk  meluruskan  kebijaksanaan, membayar  pajak  dan  ikut  dalam  kegiatan  pemiliha pimpinan pemerintahan.
2. Partisipasi pasif berupa kegiatan mentaati peraturan pemerintah,  menerima,  dan  melaksanakan  begitu saja setiap keputusan pemerintah.

## Faktor  yang  Mempengaruhi  Partisipasi  Politik Masyarakat
Slamet  (Mardikanto  dan  Soebito,  2015:91) menyatakan  bahwa  tumbuh  dan  berkembangnya partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu :
1. Adanya
kesempatan
masyarakat untuk
berpartisipasi
2. Adanya  kemauan  yang  diberikan  kepada masyarakat
3. Adanya kemampuan
masyarakat untuk
berpartisipasi
Menurut  Easton  (Sastroatmojo,  2005:92-94) bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi politik masyarakat, yaitu:
1. Faktor Sosial Ekonomi
2. Faktor Politik, meliputi:
a. Komunikasi Politik
b. Kesadaran Politik
c. Pengetahuan  Masyarakat  Terhadap  Proses Pengambilan Keputusan
d. Kontrol Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik
3. Faktor Nilai Budaya

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif.  Peneliti  ingin  mendeskripsikan  tentang bentuk  partisipasi  politik  masyarakat  dan  pelaksanaan sosialisasi  pada  pemilihan  umum  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Katingan.  Sumber data  yaitu  komisioner  KPU  Kabupaten  Katingan,  PKK Katingan  Hilir  dan  Masyarakat  yang  memiliki  hak  pilih dalam Pilkada
Kabupaten Katingan. Dalam pengumpulan datanya, peneliti menggunakan observasi langsung, wawancara mendalam, FGD dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Partisipasi Politik Masyarakat
1. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Kampanye Menurut  ketua  KPU  Kabupaten  Katingan (Sapta Tjita,  S.Sos, 13 Mei 2015) bahwa kampanye merupakan  salah  satu  tahapan  dalam  Pemilihan Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah Kabupaten  Katingan.  Untuk  itu  diharapkan  setiap pasangan calon (paslon) untuk memberikan visi dan misinya  kepada  masyarakat  dengan  tetap  menjaga keamanan  dan  ketertiban.  Selain  itu,  diharapkan masyarakat  yang  mengikuti  kampanye  juga  harus menjaga  ketertiban  dan  keamanan  serta  tidak membawa  anak-anak  dalam  kampanye.  Hasil wawancara  dengan  masyarakat  (Yuliandhi,2015) menjelaskan  bahwa  partisipasi  politik  yang  mereka lakukan  untuk  ikut  kampanye  karena  mereka  suka terhadap  figur  yang  diusungnya  sehingga  mereka menghadiri kampanye untuk mendengarkan visi dan misi  pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten  Katingan.  Selain  itu  masyarakat menghendaki agar apa yang sekarang dikampanyekan  kelak  dapat  direalisasikan  bilamana mereka terpilih. Masyarakat sangat antusias untuk mengikuti kampanye terbuka terutama yang berusia muda.  Apalagi  dalam  kampanye  ini  juga  dihadirkan hiburan  musik,  sehingga  kampanye  semakin menarik dan semarak.
2. Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pemungutan Suara
Bahwa  mereka  yang  menggunakan  hak pilihnya  dengan  tujuan  untuk  memenangkan pasangan  calon  yang  dijagokan  agar  melakukan perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  sehingga masyarakat  lebih  sejahtera.  Selain  itu,  memberikan suara  merupakan  bentuk  kesadaran  sebagai  warga negara  yang  harus  ikut  mensukseskan  kegiatan pemerintah.
Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  Kabupaten  Katingan  tahun memberikan  gambaran  yang  nyata  tentang  bentuk partisipasi  politik  masyarakat  Kabupaten  Katingan yaitu:
1. Keikutsertaan beberapa warga sebagai Kelompok  Panitia  Pemungutan  Suara  (KPPS) yang  masing-masing  Tempat  Pemungutan  Suara (TPS)  8  orang  menjadi  anggota  KPPS  dan  2 orang menjadi hansip sebagai keamanan.
2. Keikutsertaan  beberpaa  warga  masyarakat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
3. Beberapa  warga  yang  menjadi  saksi  pada pemungutan suara
4. Beberapa  warga  masyarakat  yang  menjadi  tim sukses  dari  masing-masing  pasangan  calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan
5. Dalam pelaksanaan pemungutan suara partisipasi  politik  masyarakat  sebesar  60,46% yang tersebar di berbagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan
Menurut  ketua  KPU  Kabupaten  Katingan Sapta  Tjita,S.Sos  bahwa  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  memilih  yaitu  mencapai  60,46% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), ini mencerminkan bahwa  masyarakat  sudah  mulai  sadar  akan  arti penting ikut dalam pemilu.
Dengan  tingkat  partisipasi  yang  mencapai 60,46%  dalam  putaran  pertama  Pilkada  Bupati  dan Wakil  Bupati  Kabupaten  Katingan  menunjukan bahwa  masyarakat  telah  memberikan  partisipasi aktif  dalam  bentuk  Partisipasi  Konvensional  yaitu dengan  memberikan  hak  suara  dalam  Pilkada. Untuk  itu  diharapkan  KPU  Kabupaten  Katingan terus  melakukan  sosialisasi  guna  meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat  dalam  putaran  kedua Pilkada Kabupaten Katingan.
Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Partisipasi Politik Masyarakat
1. Faktor Sosial Ekonomi Faktor sosial-ekonomi turut mempengaruhi tingkat
partisipasi politik masyarakat.  Umumnya,  orang  yang  sejahtera  dan makmur  hidupnya  akan  lebih  aktif  daripada  orang yang  kurang  makmur,  laki-laki  akan  lebih  aktif daripada perempuan. Tetapi perubahan yang terjadi saat  ini  adalah  kelompok  etnis  yang  dominan  akan lebih  aktif  daripada  minoritas,  dan  orang  tua (kecuali  yang  sangat  tua)  akan  lebih  aktif  daripada anak-anak muda.
Bahwa  memilih  pasangan  calon  yang  satu dan yang lainnya adalah sama saja tergantung siapa sekarang  yang  mau  memberi  uang  atau  barang, bukan  hanya  janji-janji  saja.  Mereka  juga beranggapan  lebih  baik  ke  hutan  mencari  rotan daripada ikut pilkada tapi tidak dapat uang. Kecuali ada  pasangan  calon  yang  mau  mengganti  satu  hari jam kerjanya dengan uang.
Tingkat  sosial  ekonomi  masyarakat  juga berakibat  pada  mudahnya  terjadi money  politics dalam pilkada Kabupaten Katingan. Tidak jarang tim sukses  akan  membagi-bagiikan  uang  atau  barang untuk  mengganti  suara  mereka  dalam  pilkada. Kondisi  ini  terjadi  karena  masyarakat  berpikir praktis  bahwa  memilih  siapaun  sama  saja,  yang penting  mendapat  uang  atau  barang  yang  bisa dimanfaatkan  untuk  mencukupi  kebutuhan  sehari- hari.
2. Faktor Politik
Setiap aktivitas partisipasi politik masyarakat  cenderung  menggunakan  prinsip  siapa melakukan  apa,  dengan  apa,  dan  mendapat  apa. Setiap  aktivitas  tim  sukses  pasangan  calon  selalu berorientasi menarik dukungan sebanyak- banyaknya  dari  masyarakat.  Sedangkan  masyarakat berpandangan  bahwa  setiap  dukungan  yang diberikan harus ada imbalannya, baik berupa barang
maupun  uang,  seehingga  muncullah  Politik transaksional.  Dalam  faktor  politik  sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:
a. Komunikasi Politik
Merupakan  komunikasi  persuasi  yang  selalu dilakukan  oleh  pasangan  calon  Kepala  Daerah dan  Wakil Kepala  Daerah Kabupaten Katingan, partai  politik  dan  tim  sukses  untuk  mencapai tujuan politiknya.
Komunikasi  politik  yang  dilakukan  antara pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten Katingan dapat berupa:
1. Propoganda Politik
2. Public Relationship
3. Lobby Politik
4. Periklanan Politik
b. Kesadaran Politik Adalah  kesadaran  masyarakat  akan  haknya untuk  menggunakan  suaranya  dalam  Pilkada. Kesadaran  yang  berorientasi  pada  makna perubahan  dan  perbaikan  dibanding  hanya  untuk mendapatkan sekarung beras atau beberapa lembar uang  ratusan  ribu  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  hampir  mayoritas pemilih  di  Kabupaten  Katingan  masih  memilih pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati berdasarkan  orang  yang  sering  memberi  bantuan  , baik uang maupun bahan pangan kepada mereka. Ini berarti  bahwa  partisipasi  politik  masyarakat  telah menggunakan  partisipasi  praktis  dan  partisipasi transaksional.  Nilai  kesadaran  politik  masyarakat masih harus terus ditingkatkan dan harus diberikan pendidikan politik  sehingga tidak berorientasi pada kepentingan sesaat dan bersifat transaksional.
Kesadaran  politik  masyarakat  dapat  dibangun melalui  pendidikan  politik.  Melalui  pendidikan politik  diharapkan  kader-kader  anggota  partai politik  tersebut  akan  memperoleh  manfaat  atau kegunaan, diantaranya:
1. Dapat  memperluas  pemahaman,  penghayatan, dan  wawasan  terhadap  masalah-masalah  atau isu-isu yang bersifat politis.
2. Mampu  meningkatkan  kualitas  diri  dalam berpolitik  dan  berbudaya  politik  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. lebih  meningkat  kualitas  kesadaran  politik rakyat  menuju  peran  aktif  dan  partisipasinya terhadap  pembangunan  politik  bangsa  secara keseluruhan.
c. Pengetahuan Masyarakat
Partisipasi  politik  masyarakat  sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat. Bahwa mereka mengetahui pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati Katingan  dari  pamflet  atau  brosur  yang  dibagi- bagikan oleh tim sukses. Selain itu, mereka juga mengetahui  pasangan  calon  dari  acara  TVRI Kalimantan  Tengah  dan  juga  dari  media  massa seperti  Kalteng  Pos  dan  Tabengan.  Dengan mengetahui  profil  masing-masing  pasangan calon,  masyarakat  dapat  mengetahui  latar belakang  pasangan  calon  dan  visi  misi  pasangan calon  sehingga  dapat  menambah  keyakinan untuk memilih atau tidak memilihnya.
Pengetahuan  masyarakat  tidak  lepas dari  tingkat  dan  jenjang  pendidikan  yang dienyam oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan  maka  tingkat  pengetahuannya  pun semakin  tinggi.  Pengetahuan  masyarakat  sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat dan  akses  informasi  yang  diterima  masyarakat. Semakin  masuk  ke  pedalaman  Kabupaten Katingan  maka  akses  informasi  semakin  kecil karena  hanya  mengandalkan  informasi  dari media elektronik yaitu TV dan radio.
Perlu  adanya  pengetahuan  masyarakat terhadap  pemahaman  dan  pendidikan  politik sejak  dini.  Adapun  upaya  yang  bisa  dilakukan
untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan  tingkat  pendidikan  masyarakat dengan  cara  melanjutkan  ke  pendidikan formal  di  sekolah  mulai  jenjang  sekolah dasar sampai perguruan tinggi
2. Mengikut  pendidikan  informal  melalui pelatihan-pelatihan  dan  kelompok  belajar (kerja)
3. Peningkatan  aksesibilitas  informasi  melalui penyediaan layanan informasi masyarakat di tiap-tiap wilayah pedesaan maupun perkampungan
4. Penambahan sarana pendidikan baik gedung sekolah,  buku  bacaan,  dan  sarana pembelajaran.
5. Penambahan tenaga pendidik di pedalaman
6. Peningkatan kesejahteraan guru di pedalaman
d. Kontrol Masyarakat
Hasil  wawancara  dengan  masyarakat,  Yuliandhi menjelaskan bahwa untuk memilih pasangan  Calon Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  adalah dengan cara menilai perilaku dan prestasi pasangan calon.  Salah  satu  penyebab  munculnya  golongan putih  (Golput)  dalam  Pilkada  Kabupaten  Katingan adalah  akibat  dari  kontrol  masyarakat  (persepsi masyarakat),  karena  masyarakat  menilai  selama  ini antara  memilih  dan  tidak  memilih  sama  saja,  tidak ada  pengaruh  terhadap  kehidupan  sosial  ekonomi mereka.  Mereka  menganggap  memilih  tidak penting,  ikut  Pilkada  tidak  penting,  ikut  kampanye tidak penting karena tidak bisa langsung mengubah nasib mereka.
3. Faktor Nilai Budaya
Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang  terdiri  atas  pengetahuan,adat  istiadat, takhayul,  dan  mitos.  Semuanya  dikenal  dan  diakui oleh  sebagian  besar  masyarakat.  Budaya  politik tersebut  memberikan  alasan  rasional  untuk
menolak  atau  menerima  nilai-nilai  dan  norma  lain, termasuk untuk berpartisipasi dalam Pilkada.
Ada  tiga  hal  yang  terkait  dengan  nilai  budaya, yaitu:
1. Simbol-simbol,  slogan  atau  yang  lainnya  yang kelihatan kasat mata
2. Sikap,  tingkah  laku,  gerak-gerik  yang  muncul akibat slogan/moto terebut
3. Kepercayaan  yang  tertana,  ( believe  system) yang  mengakar  dan  menjadi  kerangka  acuan dalam  bertindak  dan  berperilaku  (tidak terlihat)

## KESIMPULAN
1. Partisipasi  politik  masyarakat  dalam  Pilkada Kabupaten  Katingan  dapat  dilihat  dari  dua  bentuk partisipasi,  yaitu  partisipasi  dalam  mengikuyi kampanye dan partisipasi dalam pemungutan suara.
Pada partisipasi dalam kampanye masyarakat sangat antusias  mengikuti  kampanye  masing-masing pasangan  calon  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah.  Sedangkan  partisipasi  dalam  pemungutan suara,  masyarakat  ikut  berpartisipasi  menjadi anggota KPPS, PPS, dan PPk serta memberikan hak suara  dalam  Pilkada  Kabupaten  Katingan  dengan tingkat partisipasi sebesar 60,46%.
2. Partisipasi  politik  masyarakat  dipengaruhi  oleh faktor sosial ekonomi yaitu mendorong munculnya politik  transaksional.  Kemudian  faktor  politik  yang berkaitan  dengan  komunikasi  politik,  kesadaran politik,  pengetahuan  masyarakat,  dan  kontrol masyarakat  menjadi  faktor  pendorong  bagi masyarakat  untuk  antusias  memberikan  hak suaranya. Sedangkan faktor nilai budaya dengan tipe budaya  politik  tradisional  menjadi  pegangan masyarakat dalam menentukan pasangan calon yang dipilih  dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Katingan

## REFERENSI
Anggara, Sahaya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : CV Pustaka Setia. Ambardi,  Kuskridho.  2009. Mengungkap  Politik  Kartel. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia Damsar.  2010. Pengantar  Sosiologi  Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hamdi,  Muchlis.  2014. Kebijakan  Public  Proses,  Analisis, dan Partisipasi . Bogor : Ghalia Indoneisa Mardikanto,
Totok
dan
Poerwoko Soebito.
2014. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Mas’oed, Mohtar dan MacAndrews. 2001. Perbandingan Sistem  Politik. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press. Mulyadi,  Deddy.  2014. Studi  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta . Winarno, Budi. 2014 . Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Caps. Yogyakarta. Widodo,    Joko.      2012. Analisis  Kebijakan  Publik. Malang : Media Nusa Creative