## AKTOR KRITIS PEREMPUAN DALAM PEMBAHASAN RUU PKS
DI DPR PERIODE 2014 – 2019
Arida Erwianti 1 , Risyah Aprimayanti 2
1 STKIP Kusuma Negara
2 Universitas Jenderal Achmad Yani Email: risyah014@gmail.com

## Abstract
Substantive representation of women members of the Indonesian legistilative assembly is defined as the presence of women representatives who bring women's interests into the policy formulation process. Through the implementation of the quota for women's candidacy  as  members  of  the  legislature,  the  number  of  women's  electability  in  the Indonesian  legistilative  assembly,  both  central  and  regional  in  general  elections  in Indonesia, has increased even though it has not yet reached the critical mass number to voice women's agendas or interests. This paper discusses the slow process of discussing the draft law (RUU) on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) in the Indonesian legistilative assembly for the 2014 – 2019 period, the pros and cons that occurred, and the role of women members of the Indonesian legistilative assembly in pushing for the ratification of the PKS Bill. The theory used is the representation theory of Hanna Pitkin, and the substantive representation of Celis and Childs which mentions the presence of critical actors or critical actors in substantive representations. The discussion of the PKS Bill  was  slow  and  accompanied  by  sharp  differences  of  opinion  both  within  the Indonesian legistilative assembly's factions and in the community. The study findings show that the presence of critical actors among women Indonesian legistilative assembly members  is  capable  of  advocating  for  women's  interests,  synergizing  with  women's movements outside the Indonesian legistilative assembly, and establishing cross-party collaboration in encouraging the discussion and ratification of the PKS Bill.
Keywords:  Critical  Actor,  Women  In  Indonesian  Legistilative  Assembly,  Political Representation, RUU PKS.

## Abstrak
Representasi  substantif  perempuan  anggota  DPR  diartikan  sebagai  hadirnya  wakil perempuan  yang  membawa  kepentingan  perempuan  dalam  proses  perumusan kebijakan. Melalui penerapan kuota pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif, jumlah keterpilihan perempuan di DPR, baik pusat maupun daerah dalam pemilihan umum di Indonesia, mengalami peningkatan meski belum mencapai angka massa kritis untuk  menyuarakan  agenda  atau  kepentingan  perempuan.  Tulisan  ini  membahas tentang  lambatnya  proses  pembahasan  rancangan  undang-undang  (RUU)  tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di DPR periode 2014 – 2019, pro kontra yang terjadi, dan peran perempuan anggota DPR dalam mendorong pengesahan RUU PKS. Teori yang dipakai adalah teori representasi dari Hanna Pitkin, dan representasi substantif dari Celis dan Childs yang menyebutkan hadirnya critical actors atau aktor kritis dalam representasi substantif. Pembahasan RUU PKS berjalan lambat dan disertai perbedaan pendapat yang tajam baik di internal fraksi-fraksi DPR dan di masyarakat. Temuan studi menunjukkan kehadiran aktor kritis di antara perempuan anggota DPR mampu bertindak mengadvokasi kepentingan perempuan, bersinergi dengan gerakan perempuan di luar DPR, dan menjalin kerja sama lintas partai politik dalam mendorong pembahasan dan pengesahan RUU PKS.
Kata Kunci: Aktor Kritis, Perempuan di DPR, Representasi Politik, RUU PKS

## SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol.4, No.2, Desember 2022.

## PENDAHULUAN
Rancangan  Undang-Undang  tentang  Penghapusan  Kekerasan Seksual  (RUU  PKS)  di  DPR  berjalan  dengan  lambat.  Anggota  DPR perempuan  yang  mengisi  kuota  gender  telah  hadir  sebagai  representasi deskriptif namun belum mampu mendorong pengesahan RUU PKS. Aktor kritis  sebagai  bentuk  representasi  substantif  di  DPR  dibutuhkan  untuk mendorong  pengesahan  RUU  PKS  tersebut.  RUU  PKS  memang  belum berhasil disahkan pada periode 2014 – 2019 dan baru disahkan pada tanggal 12  April  2022  dengan  penamaan  Undang-Undang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  (UU  TPKS)  dan  berlaku  sejak  9  Mei  2022. Pembahasannya  memang  harus  dimulai  dari  awal  karena  secara  teknis tidak bersifat carry over, namun mengapa pembahasan rancangan undang- undang ini berjalan lambat serta pro dan kontra yang mengiringinya tetap perlu  dan  menarik  untuk  dikaji.  Pada  periode  2014 – 2019,  di  antara sejumlah  anggota  DPR  perempuan  teridentifikasi  aktor  kritis  yang mendorong  RUU  PKS,  juga  terdapat  akademisi  dan  aktivis  perempuan yang berpihak pada korban kekerasan seksual dan kelompok rentan dan pembelaan itu terus  menerus digaungkan.  Gema dan semangat ini tetap ada setelah periode berikutnya dan akhirnya berhasil disahkan.
Tulisan ini bermaksud mengulas tentang penyebab lambatnya RUU PKS  dan  dalam  perjalanannya  menimbulkan  pro  dan  kontra,  padahal angka kekerasan seksual sangat tinggi. Perdebatan yang sangat tajam tidak hanya  di  DPR  tapi  juga  meluas  di  kalangan  masyarakat.  Di  sisi  lain, keterpilihan sejumlah perempuan anggota DPR yang mengisi kuota gender belum  sepenuhnya  berkontribusi  menghasilkan  kebijakan  yang berperspektif  gender.  Meskipun  telah  terdapat  sejumlah  perempuan anggota  DPR,  namun  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) berjalan lambat. Keterpilihan anggota  legislatif  perempuan  yang  mengisi  kuota  gender  belum sepenuhnya  berkontribusi  menghasilkan  kebijakan  yang  berperspektif gender  dan  belum  dapat  menjadi  etalase  publik,  yang  berarti  kehadiran perempuan  benar-benar  dapat  membawa  perubahan.  RUU  PKS  menjadi harapan  banyak  pihak  terutama  kelompok  rentan  agar  terdapat  payung hukum  yang  mengatur  tentang  kekerasan  seksual  secara  kompherensif. Namun perjalanan RUU PKS justru lambat dan berliku.
Pada  dasarnya,  melalui  kuota  gender  jumlah  keterpilihan perempuan di parlemen, baik pada DPR tingkat pusat dan tingkat daerah dalam pemilihan umum di Indonesia meningkat. Pada tahun 2014 tingkat keterpilihan  perempuan  mencapai  17%,  angka  ini  memang  stagnan  jika tidak  dikatakan  menurun  dibandingkan  periode  sebelumnya.  Namun dengan  demikian,  penerapan  kuota  gender  telah  mendorong  partisipasi
Received 2022-10-09 Revised 2023-01-16 Accepted 2023-01-16
perempuan dalam partai politik maupun politik elektoral, meskipun belum memenuhi angka massa kritis 30%. Kehadiran perempuan di DPR penting, sebagai  simbol  kehadiran  perempuan,  tetapi  representasi  atau keterwakilan  tidak  hanya  berbicara  soal  jenis  kelamin,  tetapi  juga representasi substantif yang menyuarakan agenda dan keberpihakan pada kepentingan perempuan.
Salah satu agenda dan kepentingan perempuan adalah memberikan jaminan  hukum  dan  rasa  aman  dalam  berbagai  bidang  kehidupan, termasuk terhindarkan dari kekerasan seksual. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2011 (Catahu), terdapat 119.107 kasus kekerasan yang ditangani  oleh  lembaga  pengada  layanan  sepanjang  tahun  2011.  Kasus kekerasan di dalam pernikahan (KDRT) masih menjadi kasus yang paling banyak ditangani oleh lembaga pengada layanan sebanyak 113.878 kasus (95,61%). Sebanyak 5.187 kasus (4,35%) terjadi di ranah publik, dan sisanya 42  kasus  (0,03%)  terjadi  di  ranah  negara.  Dari  113.878  kasus  di  ranah domestik, lebih dari 97% (110.468 kasus) adalah kekerasan terhadap istri, dan  ada  1.405  kasus  kekerasan  dalam  pacaran.  Teridentifikasi  bahwa  di dalam ranah domestik, kekerasan psikis paling  banyak dialami (103.691) dan berturut-turut jenis kekerasan ekonomi (3.222), kekerasan fisik (2.790), serta  kekerasan  seksual  (1.398).  Sementara  itu,  jenis  kekerasan  terhadap perempuan di ranah Negara ini mencakup kekerasan yang dilakukan oleh aparat (31 kasus), pengambilalihan lahan (6), pelayanan publik berkaitan dengan kewarganegaraan (2), penahanan (2), dan penembakan (1).
Komunitas-komunitas  di  Indonesia  sangat  tumbuh  pesat  seperti komunitas mahasiswa (KAMMI (2021), HMI (2018), IMM (2019) dan LDK (2022)),  komunitas  masyarakat  (2021),  ekonomi  (2022)  dan  lainnya.  Di ranah  komunitas,  kasus  kekerasan  seksual  adalah  yang  terbanyak  (57%, 2.937  kasus),  dan  ada  1.408  kasus  kekerasan  fisik  (1.408),  267  kekerasan psikis  (267).  CATAHU  2011  juga  mencatat  289  kasus  trafiking,  105 kekerasan yang dialami oleh pekerja migran dan 43 kekerasan di tempat kerja – yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam kategori kekerasan yang terjadi di ranah Komunitas  ini  termasuk:  pencabulan,  perkosaan,  percobaan  perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual, aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi, dan pornografi. Sebanyak 87 kasus dialami oleh perempuan dengan orientasi seksual sejenis dan transgender. Jenis kekerasan yang dialami mencakup pengusiran  sebanyak  80  korban  oleh  warga  setempat  (di  Jakarta), penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  warga  karena  orientasi  seksual  (5), penolakan  kepada  transgender  di  tempat  hiburan  (1),  dan  pelarangan berpacaran. Perempuan dalam usia antara 25 hingga 40 tahun adalah yang paling  rentan  kekerasan,  meskipun  data  yang  dihimpun  menunjukkan terdapat korban berusia 13 hingga 40 tahun (Komnas Perempuan, 2012).

## KERANGKA TEORI
Representasi  perempuan  di  DPR  selama  ini  lebih  banyak  dibahas berdasarkan  berapa  jumlah  perempuan  yang  terpilih.  Pada  pemilihan  di DPR,  peningkatan  jumlah  memang  dapat  menguatkan  keterwakilan perempuan,  akan  tetapi  peningkatan  ini  tidak  menjamin  dihadirkannya kepentingan perempuan di DPR. Kepentingan perempuan yang diwakili oleh perempuan didasarkan pada asumsi bahwa hanya perempuan yang dapat  memahami  pengalaman  khas  perempuan.  Maka  dari  itu  kuota gender  diharapkan  diisi  oleh  perempuan  untuk  menghadirkan kepentingan  perempuan.  Dalam  prakteknya,  perempuan  yang  duduk  di DPR  tidak  sepenuhnya  memenuhi  harapan  dalam  mendorong  produk kebijakan yang pro perempuan.
Bagaimana  seharusnya  kepentingan  perempuan  secara  substantif direpresentasikan di DPR? Nuri Suseno  (2014) mengawali  penjelasannya bahwa angka kritikal massa hampir tidak lagi relevan dalam menjelaskan apakah  kehadiran  perempuan  di  DPR  sebagai  hasil  pemilu  dapat memberikan perubahan. Dalam representasi substantif yang perlu dikaji, apakah  terdapat  critical  actors  dalam  critical  mass  ini,  sehingga  dapat memberikan  perubahan  dan  keterwakilan  substantif  dapat  dihadirkan. Sebab,  representasi  politik  dapat  dikatakan  demokratis  jika  kepentingan mereka yang diwakili atau terpengaruh dapat diakomodasi baik dalam pra pemilu, dalam pemilu dan juga setelah pemilu. Representasi substantif ini diperjelas  oleh  Celis  dan  Childs  (2008),  bahwa  untuk  mendorong representasi substantif tidak cukup dengan jumlah saja sebab representasi substantif  juga  berbicara  soal  relasi  kuasa  anggota  DPR  dengan  aliansi strategis seperti anggota masyarakat dan juga gerakan perempuan. Maka dari  itu  diperlukan critical  actors yang  dapat  menjadi  inisiator  untuk mengajak berbagai pihak dalam mendorong kebijakan pro gender.
Hanna Pitkin menjelaskan tentang bentuk-bentuk keterwakilan atau representasi  yaitu:  formal,  simbolis,  deskriptif,  substantif.  Keterwakilan formal  memiliki  fokus  di  tataran  aturan  hukum  tentang  prosedur bagaimana  wakil  dipilih  atau  diganti.  Keterwakilan  simbolis  diartikan sebagai menghadirkan meskipun tidak ada seperti bendera sebuah negara.
Sementara itu keterwakilan deskriptif diartikan dengan keterwakilan atau kesamaan  identitas  antara  yang  mewakili  dan  diwakili.  Representasi substantif  diartikan  sebagai  representasi  “ acting  for ”  yang  menunj ukkan bahwa  apa  yang  dilakukan  wakil  atas  nama  wakilnya  adalah  atas  dasar kepentingan yang diwakili. Melalukan advokasi serta bertindak atas nama yang diwakili (Pitkin 1967: 293).
Pemikir  feminis  berupaya  menjelaskan  mengenai  representasi substantif  perempuan  anggota  DPR.  Dalam  pandangan  pemikir  feminis, untuk  menghadirkan  representasi  substatif  maka  diperlukan  aktor  kritis atau “ critical actors ” yang dapat mengupayakan perubahan agar kebijakan dapat pro perempuan. Penelitian ini akan menggunakan konsep aktor kritis dalam menganalisis representasi substantif dari perempuan anggota DPR
periode 2014 – 2019. Celis dan Childs (2008) menjelaskan bahwa meskipun jumlah anggota DPR relatif kecil, namun dengan adanya aktor kritis dapat mendorong  dan  berkontribusi  pada  usulan-usulan  kebijakan  dan mendorong berbagai pihak untuk terlibat dalam penguatan kebijakan pro perempuan. Kerjasama antara perempuan anggota DPR  dengan jaringan perempuan di luar DPR dapat memperkuat argumen dan bersinergi.
Keterwakilan perempuan di DPR atau pemerintahan pada literatur politik  umumnya  diartikan  dengan  dua  cara  yaitu  secara  deskriptif  dan substantif  (Iwananga  2008:3).  Perspektif  deskriptif  mengartikan keterwakilan perempuan sebagai keberadaan fisik dan kesamaan identitas yang mewakili perempuan. Sedangkan perspektif substantif mengartikan keterwakilan perempuan berdasarkan substansi pengetahuan dan isi serta keberpihakan  yang  hendak  disampaikan  oleh  perempuan  sebagai  wakil dari  perempuan  yang  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  yang berbeda dari laki laki. Representasi substantif ini dapat terwujud manalaka terdapat  sejumlah  critical  actors  atau  aktor  kritis  yang  bertindak  secara kolektif  dan  mendorong  kebijakan  yang  berperspektif  gender  (Celis  dan Childs 2008).
Representasi substantif perempuan anggota DPR dalam mendorong RUU  PKS,  berarti  terdapat  sejumlah  aktor  kritis  dalam  sejumlah perempuan  anggota  DPR  yang  terpilih  dan  mengisi  kuota  gender  yang mampu  memahami  persoalan  mendasar  dan  melakukan  advokasi kepentingan  perempuan  dalam  RUU  PKS.  Dengan  demikian  dapat mendorong  gerak  kolektif  dan  bersinergi  dengan  berbagai  pihak  dan berkontribusi dalam mendorong pengesahan RUU PKS pada periode 2014 – 2019. Kehadiran aktor kritis sebagai bentuk representasi substantif yang diartikan  dengan  tindakan  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  yang diwakili ( acting for ). Tidak hanya persoalan mewakili jenis kelamin tertentu tetapi lebih dari itu yaitu mewakili kepentingannya.
No Partai Pemilu Caleg Presentasi Aleg 1 PDIP 200 35,71% 21 2 Partai Golkar 202 36,07% 16 3 Partai Demokrat 205 36,61% 13 4 Partai Gerindra 203 36,45% 11 5 PPP 214 39,05% 10 6 PKB 210 37,63% 10 7 PAN 207 36.96% 9 8 Partai Nasdem 226 40,43% 4 9 Partai Hanura 117 40% 2 10 PKS 191 38,82% 1
Tabel 1. Pencalonan dan Perolehan Suara Aleg Perempuan Periode 2014-2019
Sumber: Cakra Wikara, 2019
Tabel  di  atas  menunjukkan  pencalonan  anggota  legislatif perempuan  dan  perolehan  suara  di  DPR.  Pencalonan  perempuan  oleh semua partai berapa pada angka 35% - 40%, ini menunjukkan bahwa dalam perwakilan deskriptif perempuan telah dicalonkan. Namum, keterpilihan perempuan belum dapat mencapai 30% sebagai angka kritis. Pada tabel di atas jumlah perolehan suara terbesar diraih oleh PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

## METODE
Penelitian  ini  hadir  untuk  melengkapi  penelitian-penelitian sebelumnya  tentang  representasi  politik  perempuan  di  DPR,  khususnya representasi substantif perempuan anggota DPR  pada pembahasan RUU PKS,  yang  hingga  penelitian  ini  dilakukan  belum  terdapat  penelitian dengan topik tersebut. Representasi substantif hadir manakala perempuan anggota  DPR  yang  mengisi  kuota  gender  bertindak  untuk  kepentingan yang  diwakilinya.  Penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  penyebab perempuan  anggota  DPR  yang  belum  mampu  mendorong  pengesahan RUU  PKS  dan  sekaligus  mengidentifikasi  apakah  terdapat critical  actor sebagai representasi substantif di DPR yang diisi oleh anggota DPR terpilih periode 2014 – 2019.
Penelitian  ini  membutuhkan  informasi  mendalam  penyebab lambatnya proses RUU PKS dan bagaimana pro dan kontra yang terjadi. Informasi  mendalam  juga  dibutuhkan  untuk  mengetahui  representasi politik  perempuan,  dan  mengidentifikasi  aktor  kritis  dalam  perjalanan RUU  PKS.  Melalui  metode  kualitatif,  diperlukan  wawancara  mendalam dengan  perempuan  anggota  DPR  baik  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP) dan juga Partai Golongan Karya (Golkar) dan juga Partai Gerakan  Indonesia  Raya  (Gerindra)  sebagai  tiga  partai  terbanyak  yang berhasil  membawa  calegnya  ke  DPR  RI  pada  periode  2014 – 2019. Pengumpulan data juga dilakukan melalui data-data sekunder seperti dari media massa, televisi, artikel dan TV DPR yang dikelola oleh DPR RI serta forum-forum diskusi yang berbicara tentang RUU PKS. Dibutuhkan pula informasi dari gerakan-gerakan perempuan yang berada di luar DPR yang mendorong RUU PKS.
Wawancara  mendalam  juga  dilakukan  kepada  narasumber  yang dipilih  ( purposive  sampling ).  Pemilihan  narasumber  dengan  metode  ini didasarkan pada pertimbangan atau tujuan tertentu (Moleong, 2007: 330). Untuk  memberikan  gambaran  informasi  tentang  aktor  kritis  yang  lebih utuh, penulis mewawancarai anggota DPR pada peridoe 2014 – 2019 dan juga  periode  2019 – 2024.  Penulis  menemukan  bahwa,  muncul  sejumlah
anggota  legislatif  laki-laki  yang  menjadi  aktor  kritis  dalam  mendorong RUU PKS pada periode 2019 – 2024.
Tabel 2. Daftar Wawancara
No Institusi/Afiliasi Tanggal Wawancara dan Lokasi 1 Fraksi PDIP/Baleg 30 September 2021/Online 2 Fraksi PDIP 8 Oktober 2021/Online 3 Fraksi Partai Gerindra/Panja RUU PKS 22 September 2021/Online 4 Fraksi Partai Golkar/Panja RUU PKS 29 September 2021/di Gedung DPR 5 Komnas Perempuan 2015-2019 6 Oktober 2021/Online 6 DPR RI/ Ketua Panja RUU PKS 2019 - 2024  4 Oktober 2022/Online

## TEMUAN PENELITIAN
DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang-undang (UU) pada 12 April 2022, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  dan  mulai  berlaku  tanggal  9  Mei  2022. Pengesahan ini menjadi angin segar bagi seluruh elemen masyarakat yang menuntut keadilan atas kekerasan seksual, terutama setelah penggodokan UU  TPKS  di  Senayan  selama  enam  tahun  (Nurfaizah,  2022).    Inisiasi mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dimulai sejak  2012,  lalu.  Satu  dekade  kemudian,  RUU  ini  baru  resmi  disahkan menjadi UU setelah melalui berbagai pro kontra. Pro kontra muncul tidak hanya dari kalangan masyarakat tetapi juga di parlemen. Pengesahan ini dinilai  sebagai  ujung  tombak  perlindungan  korban  kekerasan  seksual, mengingat  selama  ini  belum  ada  sistem  pemidanaan  dan  penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual (Aryani, 2021). Maka dari itu, terobosan dalam RUU  TPKS hadir untuk penanganan kekerasan seksual secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab lambatnya proses RUU PKS di DPR dan mengetahui representasi politik perempuan  anggota  DPR  serta  mengidentifikasi  aktor  kritis  dalam pembahasan  RUU  PKS.  Hasil  penelitian  diuraikan  di  bawah  sebagai berikut:
1. Lambatnya proses pembahasan RUU PKS di DPR periode 2014 - 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, kondisi perempuan anggota
DPR  yang  tidak  semuanya  memiliki  perspektif  gender  dan keberpihakan  dalam  RUU  PKS  ini.  Kedua,  perbedaan  pandangan mengenai  berbagai  definisi  dan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dalam RUU PKS. Perbedaan pandangan ini juga tidak hanya di DPR tetapi  juga  di  masyarakat,  akademisi,  organisasi  masyarakat, mahasiswa hingga media. Kondisi ini juga terkait dengan tahun politik 2019  yang  cukup  membuat  keterbelahan  di  masyarakat  akibat  dari perbedaan pilihan politik. Anggota DPR yang dianggap pro RUU PKS dianggap mendorong perzinaan hingga melegalisasi LGBT, sehingga dukungan  terhadap  RUU  PKS  tentu  berpengaruh  terhadap  citra diri terutama  anggota  DPR  yang  kembali  berkontestasi  di  pileg.  Tahun politik ini juga membuat masa persidangan DPR menjadi lebih singkat. Kondisi  ini  juga  turut  berkontribusi  memperlambat  proses pembahasan RUU PKS.
2. Terdapat aktor kritis yang mendorong RUU PKS, anggota DPR yang teridentifkasi  sebagai  aktor  kritis  berusaha  untuk  menghadirkan kepentingan perempuan dalam RUU PKS. Selain itu aktor kritis juga melakukan  sinergi  dengan  masyarakat  sipil  dan  juga  gerakan perempuan  dengan  komunikasi,  dialog  dan  bagi  informasi  untuk memperkuat substansi RUU PKS.

## PEMBAHASAN
Lambatnya  Pembahasan  RUU  PKS;  Perspektif  Gender  di  DPR, Perbedaan Pandangan dan Tahun Politik 2019
Penyebab lambatnya pembahasan RUU PKS adalah karena adanya konfigurasi  politik  yang  terjadi  antar  fraksi.  Polemik  muncul  lebih tepatnya dikarenakan ada pihak yang sepakat dan tidak sepakat, selain itu  juga  pemahaman  yang  tidak  sama  antar  tiap  penerima  undang- undang tersebut (Kinandita, 2017). Sejak 2019, memang RUU PKS sudah memberikan  banyak  respon  baik  positif  maupun  negatif  termasuk  dari kaum  perempuan  sendiri.  Poin  utama  dari  perdebatan  adalah  sexual consent,  marital  rape  dan  juga  soal  pemidanaan.  Penolakan  terhadap paradigma sexual  consent dalam  kekerasan  seksual  dikhawatirkan  akan melegalkan zina dan bertentangan dengan nilai-nilai yang  tumbuh dan berkembang  di  negara  Pancasila.  Ekspresi  dukungan  dan  penolakan tersebut dapat ditelusuri baik dalam mimbar akademik berupa  seminar dan  sebagainya  termasuk  perdebatan  di  media  sosial  (Zulfiko,  2022). Perdebatan  tentang  paradigma  sexual  consent  ini  mesti  didudukkan dalam posisi proporsional dan sesuai dengan kontkes, yang dalam RUU PKS berarti persetujuan, bukan sesuatu yang mengarah pada seks bebas.
Tabel 3. Fraksi yang Pro dan Kontra RUU PKS di DPR (2014 – 2019)
No Pro RUU PKS Kontra RUU PKS Fraksi Alasan Fraksi Alasan 1 Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP Perlu membangun suatu sistem hukum yang menyeluruh mengenai kekerasan seksual, selama ini ada kekosongan hukum terkait kekerasan seksual Fraksi PKS Berpotensi melegalkan perzinaan, karena tidak dianggap kekerasan jika dilakukan atas dasar suka sama suka RUU PKS tidak melindungi kelompok tertentu, tetapi melindungi setiap orang dari kekerasan seksual baik itu laki-laki, perempuan, orang dengan disabilitas anak di bawah umur dan kelompok rentan lainnya Pemerkosaan dalam pernikahan ( marital rape) , dapat berpotensi mengkriminalisasi pasangan, terutama suami. Dalam pernikahan tidak ada yang namanya marital rape Kekerasan seksual ini problem bangsa, tidak bisa dibiarkan 2 Fraksi Partai Golkar dan Praksi PAN Secara umum sikap fraksi setuju RUU PKS, sebagai bentuk perlindungan terhadap kekerasan seksual, namun banyak catatan terkait judul dan substansi RUU PKS RUU PKS akan menyuburkan perilaku LGBT Salah satu anggota fraksi yaitu Endang Maria Astuti, tidak menyetujui judul RUU PKS karena hanya fokus pada 'kekerasan' bukan pada kejahatannya RUU PKS mengakomodasi paham liberal, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat
Tabel  di  atas  menunjukkan  gambaran  fraksi  yang  pro  dan  kontra  di DPR,  beserta  alasannya. Secara umum hampir  seluruh fraksi menyetujui RUU PKS, dan hanya Fraksi PKS yang dengan tegas menolak. Fraksi PDIP, Fraksi  Partai  Gerindra,  Fraksi  PKB,  Fraksi  Partai  Demokrat,  serta  Fraksi PPP mendukung  RUU  PKS dengan alasan yang  sama. Sedangkan  Partai Golkar  dan  PAN  memberikan  banyak  catatan  pada  RUU  PKS  ini.  Sikap penolakan dan berbelitnya respon anggota DPR seolah mengabaikan fakta bahwa rancangan undang-undang ini sudah mendesak. Longgarnya sanksi selama  ini  membuat  pelaku  kekerasan  seksual  seperti  tidak  ada  jeranya, dan kasus-kasus baru bermunculan.
Pada  umumnya  masyarakat  hingga  sebagian  besar  anggota  DPR menganggap  bahwa  kekerasan  yang  terjadi  di  ranah  privat  bukanlah bagian  dari  perbincangan  publik,  sehingga  kekerasan  seksual  di  ranah privat kurang relevan untuk dipersoalkan secara hukum yang merupakan
ranah publik. Dikotomi antara privat dan publik telah lama dipersoalkan sebagai sesuatu yang bias gender (Tambunsari dan Widiantini, 2021: 9). Jika ditelusuri,  akar  kekerasan  seksual  di  ranah  publik  merupakan perpanjangan  dari  akar  kekerasan  seksual  di  ranah  privat.  Penyebabnya adalah dominasi akibat perbedaan ciri biologis (Firestone 1972). Mansour Faqih  menyebutkan  bahwa  perbedaan  biologis  yang  merupakan  sesuatu hal  yang  terberi  (kodrat)  telah  menciptakan  peran  gender,  sesuatu  yang dikonstruksi dalam waktu yang lama dan dianggap sebagai sesuatu yang semestinya. Untuk memahami kondisi ini, harus terlebih dahulu dibedakan antara kata gender dan seks . Kata “gender” diserap dari kata Bahasa Inggr is, dan  tidak  ada  pembedaan  secara  jelas  antara seks dan gender . Seks (jenis kelamin) merujuk pada ciri-ciri biologis yang melekat pada manusia seperti laki-laki  yang  memiliki  jakun  dan  menghasilkan  sperma.  Sedangkan perempuan memiliki rahim, mengalami menstruasi dan dapat melahirkan. Ciri-ciri tersebut adalah sesuatu yang melekat dan terberi serta tidak dapat dipertukarkan.  Sedangkan  konsep gender, adalah  konsep  yang  melekat pada  laki-laki  dan  perempuan  seperti  sifat  perkasa,  kuat  rasional sedangkan perempuan memiliki sifat lemah lembut, dan penuh perasaan. Padahal  sifat-sifat  itu  bisa  dipertukarkan  misalnya  laki-laki  yang  lembut dan  perempuan  yang  rasional.  Konsep  gender  ini  kemudian tersosialisasikan  melalui  proses  yang  panjang,  dibentuk,  dikontruksi bahkan dikuatkan oleh tafsir agama dan negara.
Perbedaan ini tidak masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan. Akan tetapi, perbedaan yang dikontruksi ini dianggap sebagai kodrat laki- laki dan kodrat perempuan. Ketidakadilan ini dapat terjadi baik pada laki- laki  dan  perempuan  akibat  peran  gender  yang  dianggap  sesuatu  yang pakem  dan  tidak  bisa  dipertukarkan.  Ketidakadilan  ini  berbentuk peminggiran  dan  menempatkan  perempuan  sebagai  pihak  yang  harus dipimpin dan diayomi akibat karena tidak  serasional laki-laki. Selain itu posisi perempuan yang dianggap lebih tepat pada wilayah domestik. Maka tidak heran di lingkup terkecil seperti rukun tetangga (RT), hanya laki-laki yang  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Perempuan  sendiri acapkali merasa bahwa dia harus dipimpin. Berbagai izin seperti sekolah ke luar negeri juga harus diperoleh dari suami. Pada tataran negara dan pembuat  kebijakan,  jumlah  antara  laki-laki  dan  perempuan  tidak berimbang,  seperti  anggota  DPR  yang  hingga  hari  ini  belum  mencapai angka  massa  kritis  30%.  Kondisi-kondisi  ini  mengakibatkan  perempuan bisa terpinggirkan dari keputusan-keputusan politik.
Mengungkapkan  ketidakadilan  dan  masalah  perempuan  ini seringkali  berhadapan  dengan  sikap  resisten  baik  dari  laki-laki  dan  juga perempuan.  Menurut  Mansour  Faqih,  hal  ini  terjadi  karena memepertanyakan ketidakadilan ini berarti mempersoalkan sesuatu yang telah  mapan  dan  mengakar.  Mempertanyakan  posisi  perempuan  berarti mempertanyakan hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi dan
melibatkan individu yang selama ini memperoleh privilese. Selain itu kata gender masih dianggap sebagai sesuatu yang asing, sehingga menguraikan konsep  gender  adalah  tantangan  sendiri  (Mansour  Faqih,  2020:  3-17). Berbicara  soal  gender  juga  selalu  dianggap  sebagai  upaya  untuk menumbuhkan  perlawanan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  terlebih isitlah-istilah ini datang dari luar seperti Barat, seperti halnya pendekatan feminis  yang  sangat  erat  digunakan  dalam  menganlisis  permasalahan gender ini. Sikap perlawanan terhadap gender maupun feminis ini disebut sebagai inferioritas hisotris dan Irasionalisme melihat Barat. Ada anggapan bahwa  jika  datang  dari  Barat  maka  hal  itu  layak  untuk  dicurigai  dan ditentang  seperti Human  Rights ataupun  berbagai  konvensi  tentang  anti diskriminasi  terhadap  perempuan,  sikap  ini  sebenarnya  tidak  mendasar padahal dalam komite CEDAW sendiri banyak pemikir dan feminis yang datang  dari  negara  Islam  seperti  Naela  Gabr  dari  Mesir,  Tamader  Al- Rammah  dari  Saudi  Arabia  dan  Nahla  Haidar  dari  Lebanon  (Komnas Perempuan, 2021).
Perjuangan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan sejatinya pernah sangat  maju  di  Indonesia.  Di  era  sebelum  kemerdekaan  Gerakan Perempuan  begitu  progresif  dalam  mendukung  kemerdekaan  dan kesetaraan.  Gerakan  Perempuan  juga  mewarnai  ide-ide  kebangkitan bangsa.  Seperti  organisasi  pertama  perempuan  di  Hindia  yaitu  Poetri Mardika, yang mengusung isu kemajuan perempuan Indonesia ke dalam gerakan  mereka  (Erwianti,  2017:  42).  Sejarah  juga  mencatat  bagaimana kongres  pertama  organisasi-organisasi  perempuan  pada  tahun  1928 mengisyaratkan  tentang  cita- cita  dan  “Kewajiban  dan  Cita -Cita  Putri Indonesia”  dalam  konteks  kebangsaan,  ini  berarti  penegasan  bahwa perempuan dapat berperan bersama dalam mendorong kemajuan. Gerakan perempuan  yang  progresif  juga  melahirkan  tokoh-tokoh  perempuan pembaharu seperti Maria Ullfa dan SK Trimurti. Maria Ullfa adalah tokoh yang berjasa dalam perlindungan perempuan melalui hukum perkawinan. Upaya  ini  memang  dilakukan  sebagai  refleksi  atas  pengalaman ketidakdilan  dalam  keluarganya.  Maria  Ullfa  berani  mendobrak  tradisi yang  melemahkan  perempuan  dalam  perkawinan  dan  perjuangan  ini membuahkan hasil dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Maria Ullfa gencar menyuarakan agar taklik-taklik dalam akta pernikahan dibacakan oleh mempelai pria saat pernikahan dilangsungkan (Andriasanti, 2017: 79).
Gerakan  perempuan  kemudian  dilemahkan  pada  masa  Orde  Baru dengan sistematis. Peran peremuan direduksi menjadi sangat domestifik. Negara  berperan  untuk  menempatkan  perempuan  dalam  posisi-posisi yang dianggap luhur yaitu menjaga keluarganya. Pembentukan organisasi seperti  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  juga  telah menempatkan perempuan dalam wilayah domestik dan harus dipimpin. Jika  pada  zaman  Orde  Baru  peminggiran  perempuan  dilakukan  oleh negara  dengan  domestifikasi  dengan  konsep  ibuisme,  maka  setelah
reformasi  saat  keran  demokrasi  dibuka  begitu  lebar  dan  Gerakan  Islam politik juga mendapatkan ruang, posisi perempuan kemudian ditentukan dan dikontruksi lewat dalil dan tafsir agama. Pada masa ini ibuisme secara pelan  dan  pasti  menyerap  doktrin  agama.  Posisi  perempuan  seperti perempuan harus menjaga dan menutup dirinya agar tidak menimbulkan fitnah  (menimbulkan  ketertarikan  secara  seksual)  bagi  laki-laki  atau bagaimana  mempersiapkan  dan  memantaskan  diri  untuk  memasuki pernikahan. Perempuan ideal digambarkan sebagai perempuan patuh dan istri  yang  sholeh  dan  siap  dipoligami.  Peminggiran  ini  didasarkan  oleh konservatisme agama, peminggiran ini serupa dengan yang dilakukan oleh Orde Baru meskipun Orde Baru menolak poligami ( Historia.id , 2018).
Di dalam pernikahan ini pula posisi perempuan ditempatkan harus patuh  pada  suami  sebagai  seorang  isteri  dan  sebagai  anak  harus  berada dalam posisi pendampingan ayah atau anggota keluarga laki-laki lainnya. Perempuan  tidak  berada  pada  posisi  berdiri  sendiri,  tetapi  harus  selalu ditopang dengan yang lain. Maka dari itu peminggiran perempuan pada masa ini dilakukan melalui tafsir agama (Andriasanti, 2017: 162). Sejarah pelemahan posisi dan gerakan perempuan ternyata berimbas pada respon terhadap  kekerasan  seksual  hari  ini.  Kekerasan  seksual  yang  terjadi  di ranah  privat,  dianggap  sebagai  bukan  perbincangan  publik  sehingga permasalahan  kekerasan  seksual  hari  ini  yang  kerap  tidak  dipersoalkan juga bagian dari dominasi tersebut. Analisis gender inilah yang kemudian absen dalam pembahasan RUU PKS di DPR.
Pembahasan  RUU  PKS  juga  bersinggungan  dengan  tahun  politik. Pada tahun 2019, pilpres (pemilihan presiden) dan juga pileg (pemilihan DPR) dilakukan secara serentak. Ada dua hal yang memengaruhi sehingga RUU  PKS  semakin  bertambah  lambat  pembahasannya.  Pertama,  masa sidang yang singkat pada tahun 2019. Kedua, isu politik yang beredar dan memengaruhi RUU PKS ini. Pada tahun 2019, pilihan politik masyarakat masih sangat terbelah seperti halnya pada pilpres 2014. Meskipun isu – isu rasisme  tidak  separah  pada  tahun  2014,  tapi  tetap  saja  berbagai  isu-isu lainnya  muncul  dalam  kontestasi  politik  ini.  Perbincangan  tentang  RUU PKS juga semakin mengemuka di masyarakat menjelang pilpres (pemilihan presiden) dan dikaitkan dengan isu politik. Pendukung RUU PKS dianggap sebagai pemilih pasangan calon No 1 Jokowi Ma’ruf dan yang menentang RUU PKS dianggap sebagai pemilih pasangan calon no 2 Prabowo Sandi (Rohmah 2018: 65).
Tabel. 4 Pro Kontra RUU PKS di Masyarakat No Pihak yang Pro Pihak yang Kontra Unsur/Afiliasi Alasan Afiliasi Alasan
1 Akademisi Sulistyowat i Irianto (Guru Besar UI) RUU PKS selalu dianggap ide feminis dari Barat dan liberal, padahal feminisme diartikan sebagai konsep atau kesadaran untuk mengoreksi ketimpangan Euis Sunarti (Guru Besar IPB) Dapat melegalkan perzinaan, karena tidak mengatur larangan tentang perzinaan dan pelacuran, didasari oleh pemikiran liberal yaitu feminisme Endah Triastuti (Dosen UI) Endah menyoroti media dalam menggiring opini publik untuk menolak RUU PKS, hal itu menjadi kontraproduktif Maimon Herawati (Dosen UNPAD) Dapat melegalkan perzinaan, menggalang dukungan menolak RUU PKS lewat petisi online 2 Ormas
Jaringan Kerja Program Legislasi (JKPL) Sebagai payung hukum untuk mengisi kekosongan hukum soal kekerasan seksual, darurat kekerasan seksual, negara mesti hadir Aliansi Cinta Keluarga (AILA) RUU PKS dapat menyuburkan prilaku LGBT, melegalkan perzinaan, tidak sesuai dengan nilai- nilai agama Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) KUPI RUU PKS sebagai payung hukum dan instrumen membangun peradaban bangsa yang lebih baik 3 Organisasi Mahasisw a BEM UI Sebagai payung hukum untuk mengisi kekosongan hukum soal kekerasan seksual SALAM UI (Lembaga Dakwah Kampus) RUU PKS dapat melegalkan perzinaan, LGBT, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama
4 Media Massa tirto.id, Media Indonesia, Kompas Dalam pemberitaannya baik tirto dan Media Indonesia memberitakan respon positif terkait RUU PKS, tirto.id bahkan menggelar seminar tentang urgensi pengesahan RUU PKS Republika Republika memuat sejumlah surat dari pembaca yang membedah RUU
PKS dari pandangan aktivis agama. Dalam penulisan berita tersebut, penulisnya menegaskan bahwa RUU PKS merupakan kamuflase dari pelegalan LGBT dan mendorong melegalkan prostitusi dan hubungan seks bebas 5 Media Online Nu.or.id Memberitakan "Tidak benar RUU PKS mendukung seks bebas" (dalam penelitian Rohmah, 2018) Voa- Islam.com Memberitakan "Mahasiswa Hindu pun Menolak RUU PKS", “Waspada Bahaya RUU PKS, Upaya Legalisasi Zina dan
Penyimpangan Seksual” (dalam penelitian Rohmah
2019)
Tabel  di  atas  menunjukkan  pihak-pihak  yang  pro  dan  kontra pengesahan  RUU  PKS  beserta  masing-masing  argumennya.  Perbedaan pendapat  ini  dapat  kita  simak  di  kalangan  akademisi,  organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, media massa dan media online. Isu- isu yang dibahas terutama pihak yang kontra memang cukup sensitif dan di sisi  anggota  DPR  yang  berusaha  membangun  citra  menjelang  pemilihan legislatif. Sistem politik yang ada memang mensyaratkan perolehan suara terbanyak dalam setiap kontestasi seperti pilpres dan juga pileg, sehingga setiap yang  berkontestasi akan berhitung sedemikian rupa dan berusaha memperoleh suara terbanyak. Kondisi ini memang dipandang memiliki sisi yang  begitu  ironis,  dan  memengaruhi  suasana  dalam  DPR  sendiri, meskipun  secara  prinsip  wakil-wakil  di  DPR  adalah  wakil  rakyat  yang mewakili  kepentingan  yang  diwakilinya,  tetapi  perhitungan  dan kepentingan politik juga tidak bisa diabaikan.
Hingga  Februari  2019  RUU  PKS  belum  juga  dibahas  DPR,  bahkan diprediksi akan dibahas setelah pemilihan umum yang digelar pada April 2019.  Meskipun  belum  masuk  pembahasan,  RUU  PKS  telah  memiliki Panitia  Kerja  (Panja)  dan  telah  melakukan  beberapa  kali  Rapat  Dengar Pendapat  (RDPU).  Hasil  RDPU  ini  telah  masuk  berbulan-bulan
sebelumnya  ke  Komisi  VIII  DPR  RI  tapi  memang  belum  dibahas  dan menunggu antrean beberapa RUU sebelumnya seperti RUU Pekerja Sosial. Selain  itu  belum  ada  masukan-masukan  dari  fraksi  lain  dan  juga  Daftar Inventaris Masalah/DIM ( Media Indonesia , 2019). Pada 26 Agusutus 2019, RUU PKS akhirnya dibahas di DPR, akan tetapi menimbulkan kritik karena tidak  dihadiri  oleh  semua  fraksi  di  Komisi  VIII  DPR  RI  dan  adanya larangan bagi masyarakat untuk menyaksikan rapat tersebut. Ketua Panja Marwan  Dasopang  juga  mengatkan  bahwa  ada  kekhawatiran  RUU  PKS tidak  bisa  selesai  pada  periode  ini  dikarenakan  belum  rampungnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Koordinator Jaringan  Kerja  Program  Legislasi,  Ratna  Batara  Murti  menilai  DPR  tak serius membahas RUU PKS (tirto.id. 2019).
Aktor  kritis  dalam  pembahasan  RUU  PKS  2014 – 2019;  Advokasi Kepentingan Perempuan dan Sinergi dengan Jaringan Perempuan
Aktor kritis yang teridentifikasi dalam pembahasan RUU PKS periode 2014 – 2019  yaitu  Diah  Pitaloka  (PDIP),  Gusti  Putri  Agung  (PDIP)  dan Rahayu Saraswati (Gerindra). Representasi substantif ketiga aktor kritis ini dapat  terlihat  dalam  tiga  hal,  pertama,  menghadirkan  perspektif  gender dalam  pembahasan  RUU  PKS.  Kedua,  advokasi  dan  keterhubungan dengan  konstituen.  Ketiga,  sinergi  dengan gerakan  masyarakat  sipil  dan gerakan  perempuan  di  luar  DPR.  Latar  belakang  sebagai  aktivis perempuan  dan  juga  kader  partai,  menjadikan  ketiga  anggota  DPR  ini memiliki  pemahaman  yang  lebih  menyeluruh  dalam  menyuarakan  hak perempuan  dan  mendorong  RUU  PKS.  Sebagai  kader  partai,  mereka memahami visi dan misi partai terkait advokasi perempuan dan memiliki perangkat dan keterampilan politik dalam proses legislasi. Posisi strategis yang dimiliki dua aktor kritis Diah Pitaloka dan Rahayu Saraswati dalam partai  cukup  memberi  kontribusi  dan  keberpihakan  partai  dalam mendorong  RUU  PKS.  Rahayu  Saraswati  berujar  bahwa  sejak  awal posisinya di dalam partai sudah istimewa, sebagai ponakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dirinya mengaku menggunakan posisi itu menembus hambatan kultural untuk mendorong advokasi perempuan. Gusti Agung Putri memiliki waktu yang lebih singkat di DPR karena baru bergabung dalam PAW (Pergantian Antar Waktu). Ketiga aktor kritis ini memiliki  kesamaan  yaitu  sama-sama  kader  partai,  aktif  dalam  advokasi perempuan sebelum menjadi kader partai.
Diah  Pitaloka  memiliki  pengalaman  pendampingan  di  PEKKA (Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga)  dari  tahun  2001 – 2010. PEKKA  merupakan  sebuah  program  pemberdayaan  perempuan  yang menyasar  perempuan-perempuan  janda  yang  menjadi  kepala  keluarga. Program  ini  melakukan  pendampingan  agar  janda  dapat  berdaya  dan mendapatkan haknya. Begitupun dengan Rahayu Saraswati
Djojohadikusumo, yang mendirikan Yayasan Parinama Astha pada tahun 2012.  Sebuah  yayasan  yang  menentang  perdagangan  manusia  ( human
trafficking ). Anggota DPR lainnya yang mendrong RUU PKS yaitu I Gusti Putri  Agung  Astrid  yang  pernah  menjadi  Direktur  Eksekutif  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan juga konsultan dan evaluator Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan. I Gusti Putri Agung Astrid juga turut memperjuangkan sejumlah kebijakan di antaranya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih melindungi hak warga dan hak perempuan (Tempo, 2014).
Menghadirkan  persepktif  gender  dalam  pembahasan  RUU  PKS ditempuh  melalui  berbagai  dialog  dan  edukasi  baik  dengan  sesama anggota DPR dan juga di luar DPR. Isu mengenai LGBT yang diusung oleh RUU PKS dibantah oleh ketiga aktor kritis ini bahwa tidak diakuinya LGBT di  negara  kita,  maka  semestinya  tidak  perlu  dikhawatirkan  lagi,  justru perdebatan tentang LGBT di dalam pembahasan RUU PKS hanya menjadi kontraproduktif. Ketiganya juga berpendapat bahwa pembahasan tentang seksualitas  baru  hadir  di  DPR  dan  merupakan  bentuk  terobosan  dalam perundang-undangan.  Tingginya  angka  kekerasan  seksual  mendorong untuk membuat suatu mekanisme hukum yang melindungi dan berpihak pada  korban,  maka  dari  itu  negara  harus  hadir  dan  mengatur  tentang kekerasan seksual ini.
Aktor kritis juga membangun komunikasi dengan konstituen dengan beragam kepentingan. Gusti Putri Agung menyerap berbagai aspirasi dan kepentingan yang beragam baik laki-laki dan perempuan dan kepentingan tersebut  tidak  berbenturan  selama  disandarkan  pada  amanat  konstitusi. Sebagai  perwakilan  dari  Bali  yang  dikenal  sebagai  tempat  wisata,  Gusti Putri  Agung  bersama  sejumlah  jaringan  aktivis  perempuan  di  Bali mendeklarasikan  dukungan  untuk  mendorong  pengesahan  RUU  PKS, karena Bali bisa cukup rentan dengan kasus-kasus perdangan manusia dan kekerasan seksual. Sejumlah perempuan di daerah konstiten Diah Pitaloka dan Rahayu Saraswati juga menyatakan dukungan terhadap pengesahan RUU PKS.
Diah  Pitaloka  dan  Rahayu  Saraswati  juga  sejak  awal  sudah membangun  komunikasi  bersama-sama  mendorong  RUU  PKS  untuk masuk  prolegnas  agar  dapat  disahkan.  Jalinan  kerjasama  antara  Diah Pitaloka  dan  juga  Rahayu  Saraswati  menunjukan  adanya  solidaritas  dan kerjasama lintas partai antara dua anggota DPR yang juga pernah terjadi saat kebijakan afirmatif pertama kali dilakukan (Margret, 2019: 24). Belum berhasilnya aktor kritis dalam mendorong RUU PKS pada periode 2014 – 2019  disebabkan  oleh  suara  penolakan  RUU  PKS  yang  lebih  dominan, sedangkan banyak perempuan anggota DPR lainnya kurang bersuara dan seolah tak punya sikap dalam RUU PKS ini baik mendukung atau bahkan menolak.  Kondisi  ini  tentu  sangat  disayangkan  mengingat  keterpilihan mereka  karena  mengisi  mandat  kuota  gender  dan  diharapkan  dapat menyuarakan  kepentingan  perempuan  dalam  berbagai  produk  legislasi serta berbagai kebijakan.
Selain  perempuan  anggota  DPR  yang  mendorong  RUU  PKS,  di  luar DPR juga terdapat aktor-aktor yang berupaya untuk mendorong RUU PKS. Ratna Batara Munti yang merupakan Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi  Pro  Perempuan  (JKP3),  mendorong  agar  publik  dapat berkontribusi hingga mengkritisi RUU PKS, bukan hanya membicarakan yang di luar dari RUU PKS, namun yang lebih penting adalah substansi serta  tujuannya.  Menurut  Ratna  Batara  Munti,  RUU  PKS  merupakan terobosan  dalam  prosedur  hukum  yang  memperhatikan  nasib  dan pengalaman  korban.  Dalam  RUU  PKS,  hak-hak  korban  mesti  mendapat pengakuan  dan  pemenuhan  kebutuhan  seperti  pendampingan,  layanan psikologis hingga kesehatan. Hadirnya RUU PKS yang berspektif korban juga  diarahkan  untuk  mengubah  stigma  masyarakat  umum  terhadap korban  kekerasan  seksual,  bahwa  mereka  adalah  korban  dan  bukan  aib (Kompas, 2019).
Selain  dari  Jaringan  Kerja  Program  Legislasi  Pro  Perempuan, masyarakat  sipil  yang  juga  mendorong  RUU  PKS  datang  dari  forum keagamaan yaitu Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Dukungan yang datang dari forum keagamaan ulama perempuan ini dapat menjadi pembanding  atas  penolakan  RUU  PKS  yang  selalu  disandarkan  atas ketidaksesuaian dengan nilai agama Islam. Respon KUPI menjadi semacam alternatif dalam melihat tafsir Islam yang lebih kontekstual dan humanis, transformatif serta dapat menjawab persoalan kekerasan seksual hari ini.
Perjuangan  keterwakilan  dan  menyuarakan  agenda  perempuan  di Indonesia menemui berbagai tantangan dan hambatan. Mulai dari regulasi pemilu hingga keterbatasan kapasitas dari politisi atau perempuan anggota DPR.  Keterbatasan  yang  dihadapi  tersebut  muncul  baik  dalam keterampilan politik dan penguasaan substansi hingga sistem sosial yang sangat patriarki (Seotjipto 2005: 191-193). Maka dari itu, menurut Soetjipto (2005)  salah  satu  cara  mengatasi  hambatan  dan  tantangan  tersebut  yaitu dengan  penguatan  jejaring  dengan  sesama  politisi  perempuan  dan  juga gerakan masyarakat sipil atau gerakan perempuan di luar DPR.
Penguatan  jejaring  dengan  sesama  politisi  ini  yang  coba  dilakukan oleh  perempuan  anggota  DPR  untuk  mendorong  RUU  PKS.  Komnas Perempuan  merupakan  salah  satu  pihak  yang  digandeng  untuk  bekerja sama  dan  berkomunikasi  dalam  rangka  penguatan  argumen  dalam mendorong  RUU  PKS.  Alasannya  karena  RUU  PKS  telah  menjadi rancangan  undang-undang  inisiatif  DPR,  dan  RUU  PKS  ini  memang disusun  berdasarkan  penelitian,  kajian  dan  catatan  tahunan  Komnas Perempuan. Selain itu anggota DPR juga bersinergi dengan Forum Pengada Layanan (FPL), KUPI, Koalisi Gerakan Perempuan Disabilitas dan Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, LBH APIK. Meskipun bentuk kerjasama dengan ketiga lembaga terakhir masih berupa komunikasi dan masukan dan dukungan percepatan pembahasan RUU PKS.
Pada periode 2019 – 2024, pembahasan RUU PKS harus dimulai dari awal karena tidak bersifat carry over. Terdapat perbedaan mencolok dalam upaya mendorong RUU PKS pada periode ini. Ketua Panja RUU PKS yang sekaligus  Wakil  Ketua  Badan  Legislasi  DPR  RI,  Willy  Aditya  muncul sebagai aktor kritis yang mendorong RUU PKS. Willy Aditya yang berasal dari  Partai  Nasdem  adalah  pengusul  utama  RUU  PKS  ini.  Selain  nama Willy  Aditya  terdapat  nama  Taufik  Basari  dari  partai  yang  sama. Perwakilan  kepentingan  perempuan  memang  tidak  berdasarkan  jenis kelamin  saja,  melainkan  mewakili  kepentingan  perempuan  dan  itu  bisa dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan.  Selain  nama-nama  tersebut,  di perode  2019 – 2024  memunculkan  nama  lama  seperti  Diah  Pitaloka  dari PDIP  yang  kembali  terpilih  dan  juga  Luluk  Hamidah  dari  Partai Kebangkitan  Bangsa. Dalam  perjalanan  pengesahan  RUU  PKS  (disahkan dengan nama UU TPKS) Willy Aditya tidak menampik untuk berstrategi agar rancangan undang-undang ini dapat disahkan, mengingat tajamnya perdebatan pada periode sebelumnya. UU TPKS menjadi tonggak dalam perundang-undangan  kita  di  Indonesia  dan  menegaskan  bahwa  negara tidak pernah mengaminkan kekerasan seksual.

## SIMPULAN
Representasi  deksriptif  memang  dapat  mendorong  representasi substantif,  namun  tidak  menjadi  jaminan.  Representasi  substantif dikatakan hadir dalam ruang legislasi manakala perempuan anggota DPR bertindak  berdasarkan  kepentingan  yang  diwakilinya  serta  melakukan advokasi  dan  mendorong  upaya-upaya  untuk  kepentingan  perempuan (Pitkin,  1967).  Anggota  DPR  yang  teridentifkasi  sebagai  aktor  kritis berusaha untuk menghadirkan kepentingan perempuan dalam RUU PKS, di  tengah  perdebatan  yang  tajam.  RUU  PKS  berjalan  lambat  disebakan perspektif  gender  yang  nyaris  absen  di  DPR.  Perbedaan  pandangan  dan juga sikap anggota DPR dalam merespon RUU PKS ini juga dapat dianalisis dengan kerangka perspektif gender, bahwa dukungan hingga penolakan anggota DPR terhadap RUU PKS ini, terkait dengan pemahaman gender.
Lambatnya  proses  pembahasan  RUU  PKS  ini  juga  bersinggungan dengan tahun politik. Pemilihan presiden dan legislatif yang dilaksanakan serentak  pada  tahun  2019  juga  berimbas  pada  masa  persidangan  yang menjadi lebih singkat. Tahun politik 2019 juga menjadikan RUU PKS larut dalam  isu-isu  yang  diperdebatkan  dan  dikaitkan  dengan  keterbelahan dalam  pilpres,  seperti  pendukung  RUU  PKS  yang  diisukan  pendukung calon  presiden  tertentu,  begitupun  dengan  yang  menolak  RUU  PKS, dianggap pendukung calon presiden lainnya. Sebagai rancangan undang- undang yang menuai pro dan kontra, hal ini turut memengaruhi sikap dari anggota  DPR  dalam  membangun  citra  mereka  terutama  yang  ingin  ikut dalam  kontestasi  politik,  ini  dikarenakan  kebutuhan  untuk  memperoleh suara saat pemilihan nantinya.
Keterpilihan  perempuan  anggota  DPR  periode  2014 – 2019  yang terdiri  dari  pengusaha,  politisi,  aktivis,  selebriti  dan  juga  afiliasi  dengan politik  kekeluargaan.  Untuk  afiliasi  politik  kekeluargaan  memang mengundang  sejumlah  kritik  dan  catatan  karena  dianggap  sebagai peranjangan tangan kekuasaan hingga proses kaderisasi yang buruk dalam partai.  Sedangkan  keterpilihan  aktivis  ataupun  kader  partai  jauh  lebih sedikit.  Proses  pencalonan  hingga  keterpilihan  perempuan  telah menunjukkan  representasi  deksriptif  dengan  hadirnya  97  legislator perempuan. Perempuan anggota DPR ini kemudian terlibat dalam proses pembahasan RUU PKS. Dari sejumlah anggota DPR yang terlibat terutama dalam Komisi VIII DPR RI yang bertugas membahas RUU PKS, dan juga di Panja  RUU  PKS  serta  Baleg,  hanya  terdapat  sejumlah  kecil  perempuan anggota DPR yang aktif dan mendorong RUU PKS ini yaitu Diah Pitaloka dan Gusti Putri Agung dari Fraksi PDIP, serta Rahayu Saraswati dari Fraksi Gerindra.  Nama-nama  tersebut  teridentifkasi  sebagai  critical  actors  atau aktor kritis meskipun untuk Gusti Putri Agung baru duduk di DPR pada tahun 2018 melalui pergantian antar waktu (PAW).
Aktor kritis yang teridentifkasi tersebut berupaya untuk mendorong agar  RUU  PKS  ini  dapat  disahkan.  Aktor  kritis  ini  setidaknya  memiliki pandangan dan cara berpikir berperspektif gender sehingga dalam proses legislasi  RUU  PKS  ini  aktor  kritis  mengupayakan  agar  RUU  PKS  dapat masuk ke dalam program legislasi nasional. Kemudian dalam Panja RUU PKS juga diperlukan upaya serta strategi untuk memulai pembahasan RUU PKS. Aktor kritis ini juga menjalin sinergi dengan gerakan perempuan di luar DPR. Kerjasama ini dilakukan untuk memperkuat substansi dari RUU PKS  tersebut,  data-data  dari  gerakan  perempuan  dan  Organisasi Masyarakat  Sipil  (OMS)  dapat  memperkuat  argumen  dalam  mendorong RUU PKS. Sinergi antara aktor kritis dan juga gerakan perempuan dapat menguatkan proses advokasi terhadap gerakan perempuan melalui forum dialog yang terhubung melalui bagi informasi. Aktor kritis juga menjalin komunikasi  dengan  konstituennya  terlebih  untuk  di  daerah  pemilihan yang  dianggap sangat membutuhkan undang-undang tentang  kekerasan seksual seperti di daerah wisata. Aktor kritis ini juga menunjukkan adanya kerjasama lintas partai dalam mendorong suatu kebijakan.
RUU PKS pada periode 2014 – 2019 memang belum disahkan dan baru  berhasil  disahkan  pada  periode  setelahnya.  Mengingat  urgennya persoalan  kekerasan  seksual  di  Indonesia,  keberadaan  UU  TPKS diharapkan  oleh  berbagai  kalangan  agar  mampu  memberi  perlindungan terhadap  korban.  Pelaksanaan  atas  undang-undang  itu  berarti  juga penegakan the rule of law. Arah dari rumusan pelaksanaannya pun harus memberikan  jaminan  kemudahan  dan  cakupan  yang  lebih  luas  dalam memberi  perlindungan  terhadap  korban.  The  rule  of  law  dalam  arti material  bertujuan  melindungi  warga  masyarakat  terhadap  tindakan sewenang-wenang dari penguasa sehingga memungkinkan manusia untuk
mendapatkan martabatnya sebagai manusia. Artinya, undang-undang itu harus  memberi  jaminan  bagi  warga  masyarakat  untuk  memperoleh keadilan  sosial,  yaitu  suatu  keadaan  dengan  warga  masyarakat mendapatkan  penghargaan  yang  wajar  dari  golongan  lain,  sementara setiap golongan tidak merasa dirugikan kegiatan golongan lainnya (Aditya, 2022).
UU  TPKS  kini  telah  disahkan,  besar  harapan  semua  pihak  agar implementasi  undang-undang  dapat  berjalan  dengan  tepat.  Terutama aparat di lapangan yang mesti memiliki kemauan dan praktek kognisi serta standing position sesuai dengan semangat yang ada dalam undang-undang ini.  Pemahaman  menyeluruh  dan  pandangan  yang  luas  menjadi  bekal utama  bagi  pihak  yang  mengimplementasikan  undang-undang  ini  di lapangan.    Dengan  demikian  sebagai  anak  bangsa  kita  dapat  merasakan rasa aman dari berbagai ancaman kekerasan seksual.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  kolaboratif  dengan  penulis kedua  yang  merupakan  aktifis  dalam  bidang  politik.  Terimakasih  kami sampaikan kepada segenap narasumber yang menjadi donatur data-data hingga terselesaikannya tulisan ini.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Penelitian  dilakukan  kolaborasi  sebagai  penulis  pertama  adalah Arida Erwianti dan Risyah Aprimayanti sebagai penulis kedua.

## REFERENSI
Abisono.  (2014).  Dari  Representasi  Simbolik  Menuju  Representasi Substantif: Potret Representasi-Konstituensi dan Komunikasi Politik Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah.  Yogyakarta:  Institute  for Research and Empowerment
Amalia, Luky Sandra. (2009). Marjinalisasi Perempuan Dalam Politik Pada
Pemilu 2009. Jurnal Masyarakat Indonesia Edisi Khusus, LIPI Press
Andriasanti, Lelly. (2018). Ibuisme Islam Politik dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Jurnal Perempuan Vol.3 No 23
Anggraeni,  Suardana.  (2021).  Analisis  Perbandingan  Hukum  Pelecehan Seksual di Tempat Kerja “quid pro Quo” di Indonesia d an Malaysia.
Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 3
Arivia, Gadis. (2006). Feminisme: Sebuah Kata Hati. Jakarta: Kompas. Aryani, Andi Sri Ratu (2021). Analisis  Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  (TPKS).  (Najwa)  Jurnal  muslimah  dan Studi Gender, Vol. 1, No. 1, Januari 2021, pp. 30-49
Aspinall  dan  White.  (2019).  Mengapa  Perempuan  yang  cakap  kalah? Hambatan  Keterwakilan  Politik  Perempuan  di  Indonesia.  New Mandala.
Bustomi,  A.  (2018).  Komparasi  Peran  Kurikulum  Pengkaderan  PMII  dan
IMM UIN Sunan Kalijaga dalam Pembentukkan Karakter Mahasiswa.
At- Ta’lim : Media Informasi Pendidikan Islam , 17 (2), 261.
https://doi.org/10.29300/attalim.v17i2.1417
Bustomi, A. (2019). Peran Kurikulum Pengkaderan Imm Uin Sunan Kalijaga Dalam  Pembentukan  Karakter  Mahasiswa. Jurnal  Dimensi  Pendidikan Dan Pembelajaran , 7 (2), 122. https://doi.org/10.24269/dpp.v7i2.1799
Bustomi,  A.  (2021).  Implikasi  Organisasi  Mahasiswa  Kesatuan  Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Dalam Membentuk Karakter Melalui  Daurah  Marhalah  I. Nizham , 9 ,  129.  https://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/4313/2541 Bustomi,  A.,  Ilmudinulloh,  R.,  &  Isroani,  F. (2022). Character  Education  in Lembaga Dakwah Kampus . 11 (02), 85 – 96.
Bustomi, A., & Novia, E. (2021). Dusun Jetis Kabupaten Sleman . 1 (1), 1 – 19.
Childs  dan  Krook.  (2008).  Critical  Mass Theory  and  Women’s  Political Representation.  Political Studies Vol 56
Dietz,  Mary  G.  (2003).  Current  Controversies  in  Feminist  Theory.  Annu. Rev. Polit Sci. pp. 399
Erwianti,  A.  (2017).  Kartini,  Literasi  dan  Seni.  Dalam  Mozaik  Pemikiran Pendiri Bangsa 35 – 50 Jakarta: Megawati Institut
Fakih,  Mansour,  (2020).  Analisis  Gender  dan  Transformasi  sosial. Yogyakarta: Insist Press
Fitria, I., Kasanah, U., Isnafitriagmailcom, E., & Bustomi, A. (2022). Sunday Morning Market : Efforts to Increase Cadger ’ s Income in Sharia Economic Perspective . 4 , 75 – 90.
George, A.L., & Bennet, A. (2005). Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge Massachusetts: MIT Press Margret, Anna. (2019). Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis. Jurnal Perempuan Vol. 24 No.2
Philips, Anne. (1995). The Politics of Presence. Oxford
Pitkin, H. (1967).  The  Concept of Representation. Berkeley: University of California Press
Rohma,  Zakiya  Fatihatur.  (2018).  Konstruksi  RUU  PKS  dalam  Framing Pemberitahuan  Media  Online.  Jurnal  Komunikasi  dan  Penyiaran Islam
Tambunsaribu dan I Widiantini. (2021). Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  di Indonesia. Jurnal Perempuan Vol 26 No.2 Agustus 2021