## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Halaman 119-131

## HAKIKAT HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL DARI FATWA DSN MUI TENTANG PASAR MODAL SYARIAH
Ahmad Rifai 1 , Muhammad Rafi Siregar 2 Iwan Setiawan 3
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1 , Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 2 , UIN Sunan Gunung Djati Bandung 3
Email : rifai395@gmail.com 1 ,mrsiregar@ibm.ac.id 2 ,iwansetiawan@uinsgd.ac.id 3

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  Ketetapan  Ekonomi  DSN-MUI  dari  segi  dalil hukum  dan  implikasi  sosial  dan  hukumnya.  Dari  82  fatwa  tersebut,  17  di antaranya dibahas, antara lain: perbankan, asuransi, pasar modal, dan fatwa gadai, namun  penulis  lebih  fokus  pada  pasar  modal  syariah.  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  seperangkat  konsep  teoritis  dan/atau  hukum  yang  membahas pokok permasalahan hukum dari pendekatan konseptual, yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa fatwa DSN selalu mengacu  pada  Al-Qur'an  dan  hadits,  dan  terkadang  pada  ijmak,  qiyas,  dan pendapat  ulama.  Namun  di  sisi  lain,  harus  dicatat  bahwa  fatwa  ini  terlalu mengesankan  untuk  "mengkonfirmasi"  instrumen  perbankan  tradisional  apa  pun melalui  penggunaan hlah dan akad  murakkab yang  dilarang  oleh  Nabi.  Studi  ini juga  menemukan  dampak  keputusan  DSN  terhadap  peraturan  perundang- undangan pemerintah.
Kata Kunci: DSN-MUI, Fatwa, Hukum Islam, Pasar Modal Syariah.

## Abstract
This  article  discusses  the  DSN  MUI  Economic  Decree  from  the  perspective  of legal  arguments  and  its  social  and  legal implications.  Of  the  82  statutes,  the  17 that  will  be  discussed  include:  Banking,  Insurance,  Capital  Markets  and Mortgage  Statutes,  but  the  author  focuses  more  on  Islamic  capital  markets.  A collection  of  theories  and/or  legal  concepts  that  are  the  subject  of  legal  issues from the conceptual approach is used as a method of analysis, the results of which are presented in the form of a qualitative description. The study found that DSN fatwas always refer to the Quran and Hadith, and sometimes to Ijmak, Qiyas, and the opinions of scholars. On the other hand, however, it should be noted that these fatwas  are  too  impressive  to  provide  "confirmation"  to  traditional  banking instruments  through  the  use  of  hlah  and  akad  murakkab  prohibited  by  the Prophet. This study also identifies the impact of DSN mandates on state laws and regulations.
Keywords: DSN-MUI, Fatwa, Islamic Capital Market, Islamic Law.

## A. Pendahuluan
Fatwa (fatāwā) di  Indonesia  merdeka  modern  tidak  dikeluarkan  oleh  Mufti resmi,  karena  jabatan  seperti  itu  tidak  ada,  atau  oleh  individu  muftis  karena mereka  cenderung  untuk  Bersama  orang  lain  untuk  mengeluarkan  fatwa  secara kolektif.  Melainkan  dikeluarkan  oleh  panitia  dari  berbagai  ormas  Islam  seperti Majlis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU), dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia, disingkat MUI). 1 Sementara dua  komite  pertama  milik  modern  dan  tradisional  bahasa  Indonesia  yang  ketiga secara umum dipandang sebagai konvergensi atau konfederasi unsur modern dan tradisional  karena  anggotanya  terdiri  dari  perwakilan  Muhammadiyah  dan organisasi  Nahdlatul  Ulama.  Itu  Fatwa  Panitia  MUI  dibentuk  pada  tahun  1975 bersamaan  dengan  berdirinya  MUI  itu  sendiri  dan  telah  mengeluarkan  sejumlah 185  fatwa  pada  berbagai isu  seperti  ritual,  keluarga, medis,  sosial,  ekonomi,  dan bahkan  politik.  Sejak  1999,  MUI  telah  membentuk  panitia  lain  dengan  tugas khusus untuk mengeluarkan fatwa tentang masalah ekonomi Islam (Syariah) yang disebut  Dewan  Syariah  Nasional  disingkat  DSN. 2 Hal  ini  disebabkan  adanya kebutuhan  mendesak  yang  ditimbulkan  oleh  kemunculan  dan  perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia  sejak awal tahun 1990-an. 3
Apakah  ada  DSN  di  organ  MUI  tentu  menjadi  pertanyaan  Apakah  suatu produk  hukum  berupa  fatwa-fatwa  mengikat  secara  hukum  bagi  banyak  pihak, khususnya  para  ahli  hukum.  Secara  hukum  formal,  DSN  Syariah  bersifat mengikat karena secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang apabila  dilanggar  akan  dikenakan  sanksi.  Namun,  lembaga  tersebut  tidak  sesuai sebagai  lembaga  yang  mengeluarkan  produk  hukum  yang  memiliki  kekuatan hukum dan mengikat secara hukum bagi pelanggarnya. Ini karena lembaga DSN itu sendiri bukan lembaga nasional atau pemerintah. 4
Sudut pandang ini merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam. Bagian dari ajaran  dan  mekanisme  islam  yang  terbaik  untuk  para  umat.  Jika  ekonomi tradisional  dipisahkan  dari  ajaran  agama,  maka  ekonomi  Islam  adalah  inti  dari ajaran  Islam,  yaitu  aqidah,  syariah  dan  akhlak. 5 Oleh  karena  itu,  ekonomi  Islam merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dan  pokok  dalam  ekonomi  islam.  Setiap ketaatan  pada  aturan  ini  adalah  ketaatan  kepada  Allah  dan  merupakan  tindakan ibadah. karena itu, penerapan sistem ekonomi Islam adalah ibadah. 6
1 Dhea  Rizky  Amalia,  "Strategi  Pengembangan  Eksistensi  Pasar  Modal  Syariah  Dalam Kajian Islam". Oikos: Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis , Vol. 3 No.1 (2019), 59, 23–35.
2 Ahyar  Ari  Gayo  and  Ade  Taufik,  Irawan,  "Perkembangan  Bisnis  Perbankan  Syariah (Hukum Perspektif Perbankan Syariah)", Rechtsvinding , Vol.1 No.1 (2009), 257–75.
3 Dewan Syariah Nasional MUI, ‘Himpunan Fatwa Perbankan Syariah’, 2019, p. 986.
4 Barlinti,  Yeni  Salma.  "Urgensi  Fatwa  Dan  Lembaga  Fatwa  Dalam  Ekonomi  Syariah". Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 42, No.1 (2012).
5 Muhammad  Harfin  Zuhdi,  ‘Prinsip  Ekonomi  Syari’ah :  Mudharabah,  Wadi’ah  & Murabahah Dalam Kjks’.
6 M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia". Instinbath : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam , Vol.18 No.2 (2019), h. 50.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah adalah salah satu bentuk ibadah Bagian dari sistem ekonomi Islam dengan ciri dan nilai-nilai yang dipusatkan  pada  amar  ma'ruf  nahi  mungkar,  yang  berarti  mengerjakan  apa  yang benar dan meninggalkan apa yang dilarang, yang dapat dilihat dari segi ekonomi ilahiyah;  ekonomi  akhlaq,  ekonomi  manusia  (kemanusiaan  sebagai  khalifah  di bumi) dan ekonomi keseimbangan (adil dunia dan akhirat). 7
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  ekonomi  tersebut  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  dalam  hal  alasan  hukum  dan dampaknya  terhadap  masyarakat  terutama  pada  bagaimana  sejumlah  undang undang  dan  peraturan  pemerintah  telah mengadopsinya.  fatwa.  Ini  penting  untuk mendapatkan  pemahaman  tentang  validitas  dan  dampak  dari  itu  fatwa  pada masyarakat. Sejak didirikan pada tahun 1999, DSN telah mengeluarkan sekitar 82 fatwa  pada  isu-isu  ekonomi  Islam  mulai  dari  tabungan  di  bawah  skema muḍārabah  dan  wadī'ah,  murabahah,bai'  al  salam,musyarakah,ijarah,wakālah, kafālah,  awālah ,  brankas,  emas, rahn ,  letter  of  credit,  kartu  kredit  syariah,  jual beli  kembali,  dan lain  sebagainya. 8 Beberapa  58  di antaranya  fatwa  dikhususkan untuk  masalah  perbankan  Islam,  10  fatwa  ke  pasar  modal  syariah,  6  fatwa  ke asuransi  syariah,  3  fatwa  untuk  obligasi  Islam,  3  fatwa  untuk  gadai  syariah,  dan satu  untuk  kredit  syariah.  Artikel  ini  akan  membatasi  pemeriksaan,  sebagai contoh,  hanya  beberapa  fatwa tentang  perbankan  syariah,  asuransi  syariah,  pasar modal syariah, dan masalah gadai syariah. 9

## B. Metode Penelitian
Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu “sejenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.  Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan  informasi  hukum  sekunder dilakukan  dengan  cara  penelitian  kepustakaan.  Metode  analisis  yang  digunakan adalah  perangkat  teori  dan/atau  konsep  hukum  yang  merupakan  pokok permasalahan  hukum  dari  pendekatan  konseptual,  yang  hasilnya  disajikan  dalam bentuk deskripsi kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pasar Modal: Pengertian, Fungsi dan Sejarah Perkembangan
Pasar  modal  adalah  bagian  dari  lembaga  keuangan.  Selain  itu,  Hugh  T.
Patrick  &  U  Tun  mendefinisikan  pasar  modal  menjadi  tiga  jenis,  yaitu  pertama, pasar modal dalam arti luas adalah keseluruhan sistem keuangan, termasuk semua perantara  keuangan  seperti  bank  umum  dan  surat  berharga.  Kedua,  dalam  arti
7 Zuhdi.
8 Aidil Novia, "Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)", Tsaqafah:  Jurnal  Peradaban  Islam , Vol.12 No.1 (2016), h. 79.
9 Nur Hidayah, ‘Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia’, Al-’Adalah , 10.1 (2011), 13–24.
menengah, pasar modal umumnya didefinisikan sebagai semua pasar modal yang terorganisir, termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, tabungan hipotek, dan deposito berjangka satu tahun dalam transaksi kertas.  Ketiga, pasar modal dalam arti  sempit  adalah  pasar  di  mana  saham  dan  obligasi  diperjualbelikan  dengan menggunakan  jasa  penjamin  emisi,  termasuk  pialang. 10 Sesuai  pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang lembaga perdagangan efek seperti bursa efek.  Juga,  kata  Dahlan  Siamat,  terkait  dengan  pasar  modal,  yang  merupakan forum  tempat  diadakannya  transaksi  efek  yang  dikenal  dengan  bursa  efek. Kemudian  dari  undang-undang  no.  nomor  berkas.  Surat  Edaran  Nomor  8  Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penawaran umum atas transaksi efek, perusahaan dan lembaga yang tercatat di bursa, serta profesi yang berkaitan dengan efek. 11
Berdasarkan  pengertian  dan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa pasar modal merupakan salah satu bentuk kegiatan lembaga keuangan bukan bank sebagai  sumber  pembiayaan  bagi  pengembangan  dan  perluasan  usaha.  Acara  ini terutama untuk perusahaan yang membutuhkan banyak modal dan menggunakannya untuk waktu yang lama. 12
Pihak  yang  membutuhkan  modal  cepat  dan  dalam  jumlah  besar  umumnya lebih  berharap  dan  sangat  membutuhkan  modal  dari  investor,  atau  tidak  perlu menunggu  lama  modal  dari  operasional  perusahaan.  Dengan  demikian,  fungsi keuangan juga dapat dilihat  pada fungsi dan peran pasar modal itu sendiri dalam menyediakan dana investor untuk disalurkan oleh anggota sektor defisit. Investor tidak  harus  ikut  serta  secara  langsung  dalam  kepemilikan  aset  riil  yang dipersyaratkan oleh emiten saat memberikan dana kepada emiten. 13
Emiten  memanfaatkan  modal  dengan  menerbitkan  surat  berharga  berupa saham  dan  obligasi  melalui  pasar  modal.  Saham  dan  obligasi  sendiri  merupakan bentuk  surat  berharga  yang  biasanya  diperdagangkan  di  pasar  modal,  namun memiliki  pola  atau  bentuk  yang  berbeda.  Saham  menunjukkan  kepemilikan perusahaan  penerbit,  dan  anggota  pemegang  saham  ini  dapat  menentukan  arah kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berhak atas bagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan menderita kerugian, maka secara tidak langsung pemegang saham juga ikut menanggung risikonya. 14
Sedangkan  obligasi  adalah  surat  utang  jangka  panjang  dengan  bunga  tetap,
10 Anna  Nurlita,  "Investasi  Di  Pasar  Modal  Syariah  Dalam  Kajian  Islam", Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , Vol. 17 No.1 (2015), 1–20.
11 Qari Imtinan, "Investasi Di Pasar Modal Syariah", Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah" , Vol 1 No.1 (2018), 107–28.
12 Mohamad Toha, Agnes Cahyatria Manaku, and Muhammad Afif Zamroni, "Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia", Jurnal Al-Tsaman , 2.1 (2020), 135–44.
13 Indah  Permatasari,  "Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Saham  Pada  Pasar  Modal Syariah", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE , 120.11 (2015), 259.
14 Herlina  Yustati,  "Efektivitas  Pemanfaatan  Sistem  Online  Trading  Syariah  Dalam Meningkatkan  Investor  Saham  Di  Pasar  Modal  Syariah", Syi`ar  Iqtishadi :  Journal  of  Islamic Economics, Finance and Banking , 1.2 (2017), 107–22.
yang  ditanggung  oleh  kantor  atau  perusahaan  yang  menerbitkan  obligasi  selama penggunaan  dana  obligasi.  Jika  seseorang  telah  membeli  satu  atau  lebih  surat berharga  yang  diperdagangkan  di  pasar  modal,  berarti  orang  tersebut  telah memasukkan  dana  yang  dimilikinya  secara  langsung  ke  dalam  struktur permodalan  perusahaan.  Investor  yang  menginvestasikan  uangnya  pada  sekuritas dapat  memperoleh  keuntungan  berdasarkan  risiko  yang  mereka  ambil  dalam berinvestasi pada sekuritas tersebut. 15
Berdasarkan jenis transaksinya, aktivitas pasar kapital bisa dibedakan menjadi dua  bagian,  yaitu  pasar  perdana  serta  pasar  sekunder.  Pasar  perdana  merupakan penjualan atau penjualan pertama sekuritas yg terjadi sesaat sebelum perdagangan pasar  sekunder.  waktu  ini,  sertifikat  diperdagangkan  di  harga  penerbitan,  serta perusahaan atau tempat kerja menerbitkan saham di pasar dan lalu mengumpulkan uang  dengan  menjual  sekuritas  mirip  saham  serta  obligasi.  Pasar  sekunder  ialah penjualan  surat  berharga/sertifikat  selesainya  pasar  perdana  tutup.  di  pasar  ini, sekuritas diperdagangkan dengan kurs.
Jika  kita  melihat  sejarah,  pertumbuhan  atau  perkembangan  bursa  efek indonesia,  dimulai  dengan  pendudukan  Belanda  di  Indonesia  pada  tahun  1912 dengan  nama Vereniging  Voor  de  Effectenhandel .  Tujuan  dari  kasus  ini  adalah untuk  mengumpulkan  sejumlah  dana  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  dari bisnis Perkebunan Kolonial Belanda. 16
Terjadinya  Perang  Dunia  II  mempengaruhi  perkembangan  kegiatan  pasar modal, dan kegiatan pasar modal segera terhenti. Juga, ketika Indonesia memasuki era  kemerdekaan,  pada  tanggal  1  September  1951,  Pasal  13  Undang-Undang Keadaan Darurat No. 5 tentang Bursa Efek kemudian ditetapkan menjadi Undang- Undang  Bursa  No.  5.  13.  Nomor  15  Tahun  1952.  Sejak  awal  era  orde  baru, pemerintah  terus  memperhatikan  pertumbuhan  dan  perkembangan  pasar  modal. 14  Pada  tanggal  10  Agustus  1977,  Otoritas  Pasar  Modal  (BAPEPAM)  dibentuk. Pada  tahun  1991  berubah  menjadi  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  sekarang menjadi  Badan  Pengawas  Pasar  Modal,  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Selanjutnya, pasar modal secara historis mengalami  beberapa  deregulasi,  seperti  paket  Oktober  1988  (Pakto)  dan  paket Desember 1988 (Pakdes). 17
Kita  dapat  melihat  bahwa  perjalanan  sejarah  terkait  pasar  modal  sangat strategis  dan  menjadi  kebutuhan  untuk  eksis  di  Indonesia.  Meski  mengalami pasang surut, berbagai kebijakan yang diterapkan atau dijalankan oleh pemerintah telah  membuat  lembaga  tersebut  tetap  eksis  dan  terus  berperan  sebagai  tulang punggung  perekonomian  dan  keuangan  negara.  Hal  ini  karena  pasar  modal menyediakan sumber pendanaan jangka panjang, menciptakan atau memungkinkan modal sebagai investasi yang dapat menciptakan dan memperluas kesempatan  kerja,  serta  mengembangkan  kegiatan  ekonomi.  Analisis  dan  kritik terhadap  spekulasi  dan  kegiatan  bisnis  yang  berorientasi  kepada money  based
15 Imtinan.
16 Gayo and Taufik, Irawan.
17 Gayo and Taufik, Irawan.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Halaman 119-131
activities. 18

## 2. Perkembangan Fatwa tentang Masalah Ekonomi
Lembaga  keuangan  syariah  mulai  muncul  di  Indonesia  dengan  berdirinya lembaga perbankan syariah Bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Hal ini dimungkinkan dengan dimasukkannya pasal dalam Undang Undang Perbankan  Nasional  Nomor  7  Tahun  1992  yang  mengatur  bahwa  a.  sistem perbankan  dapat  diselenggarakan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil.  Dua  tahun kemudian,  pada  tahun  1994,  sebuah  perusahaan  asuransi  syariah  didirikan bernama  Takaful  Indonesia,  dan  pada  tahun  1997  sebuah  lembaga  pasar  modal syariah didirikan dan mulai beroperasi. Masing-masing lembaga keuangan syariah ini  memiliki  dewan  pengawas  syariah  sendiri  untuk  memastikan  keislaman produknya, yang pada gilirannya memicu perlunya pembentukan DSN di tingkat nasional  pada  tahun  1999  untuk  memberikan  keseragaman  pedoman  (melalui fatwa) tentang status hukum berbagai produk dan transaksi di lembaga keuangan Islam yang baru didirikan tersebut Jumlah lembaga keuangan Islam tumbuh pesat. Tiga  lembaga  perbankan  syariah  yang  ada  di  tingkat  pusat  dengan  jumlah  84 cabang pada tahun 2001 meningkat menjadi 11 lembaga di tingkat pusat dengan jumlah  1.215  cabang  di  seluruh  Indonesia  pada  tahun  2010. 19 Peningkatan  pesat serupa  juga  terjadi  pada  Unit  perbankan  syariah  pada  bank  konvensional  yang jumlahnya hanya tiga dengan 12 cabang pada tahun 2001 meningkat menjadi 23 dengan  262  cabang  pada  tahun  2010.  Per  Januari  2012,  statistik  menunjukkan peningkatan  lebih  lanjut.  Jumlah  lembaga  perbankan  syariah  di  tingkat  pusat meningkat menjadi 12 lembaga dengan sekitar 1.435 cabang di seluruh tanah air. Jumlah  unit  perbankan  syariah  di  bank  konvensional  meningkat  menjadi  24  unit dengan  378  cabang.  Jumlah  perusahaan asuransi  syariah  juga  meningkat  dari  11 perusahaan pada tahun 2003 menjadi 42 pada tahun 2011. 20
Di  pasar  modal,  perkembangan  lebih  lanjut  dicatat:  penciptaan  pasar  modal syariah  pada  tahun  1997,  diikuti  dengan  penciptaan  Jakarta  Islamic  Index  pada tahun  2002,  yang  keanggotaannya  meningkat  menjadi  30  perusahaan  pada tahun 2008.  Peningkatan  pesat  jumlah  Lembaga  keuangan  syariah  di tingkat  pusat  dan cabang-cabangnya  di  provinsi  dan  kabupaten  di  seluruh  Indonesia  juga  telah meningkatkan permintaan untuk lebih fatwa pada isu-isu ekonomi yang lebih luas untuk  memastikan  kepatuhan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Seperti disebutkan  sebelumnya,  pada  pertengahan  2012  ada  sekitar  82  fatwa  tentang masalah ekonomi yang dikeluarkan oleh DSN. 21
18 Tuti  Alawiyah  and  Rozi  Fery  Setiyaningsih,  "Analisis  Syariah  Online  Trading  System (SOTS)  Atas  Kinerja  Indeks  Saham  Syariah  Indonesia  Selama  Pandemi  Covid-19  Di  Pasar Modal", Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi , Vol. 7 No.1 (2021), 13–22 .
19 Imtinan.
20 Hidayah.
21 Nurlita.

## 3. Fatwa Pasar Modal Syariah
Fatwa DSN di pasar modal berkaitan dengan dua instrumen utama: investasi dan  obligasi,  yang  masing  masing  DSN  telah  menerbitkan  lebih  dari  satu  fatwa. Pertama  fatwa  tentang  investasi  diterbitkan  pada  18th  April  2001  (fatwa  No. 20/2001)  di  mana  dikatakan  bahwa  penanaman  modal  dapat  dilakukan  sesuai dengan prinsip-prinsip Islam jika dirancang di bawah muḍārabah skema di mana investor adalahsāḥib al-māldan manajer investasi adalah agen mereka (wakīl āḥib al-māl).  Keuntungan  dibagikan  kepada  investor  berdasarkan  kesepakatan  antara investor  dan  manajer  investasi.  Itu  fatwa  juga  menetapkan  kondisi,  aturan,  dan prosedur secara rinci bagaimana agar tetap sesuai dengan prinsip prinsip Islam. Itu Fatwa  Mengutip  kurang  lebih  ayat-ayat Al-Qur'an  dan  Hadits  yang  telah  dikutip untuk  itu  fatwa  pada  rekening  giro,  tabungan,  dan  deposito  yang  dibahas sebelumnya.  Pada  tanggal  4  Oktober  2003,  yang  lain  fatwa  dikeluarkan  (fatwa No. 40/2003) tentang pasar modal. Tidak jelas mengapa DSN merasa perlu untuk mengeluarkan  fatwa  untuk  efek  dan  argumen  yang  sama  sementara  yang sebelumnya  sudah  tersedia.  Mungkin  karena  pada  tahun  2003  DSN  baru  saja menandatangani  Memorandum  of  Understanding  (MOU)  dengan  otoritas  pasar modal  tentang  pelaksanaan  investasi  berdasarkan  prinsip  syariah.  Itu  fatwa  Juga mengacu  pada  rekomendasi  seminar  obligasi  syariah  yang  diselenggarakan  pada 14-15 Maret 2003 di Jakarta. 22
Kelompok lain fatwa di pasar modal berkaitan dengan obligasi. Pada tanggal 14  September  2002,  DSN  mengeluarkan  fatwa  (fatwa  No.  32/2002)  yang menyatakan  bahwa  obligasi  konvensional  berdasarkan  bunga  dilarang  dalam Islam.  Obligasi  dapat  dilakukan  untuk  memenuhi  prinsip-prinsip  Islam  jika didasarkan  pada  bagi  hasil  yang  dapat  dilakukan  di  bawah  skema:  muḍārabah, musyarakah, murābaḥah, salam, istisna', dan ijarah. Itu fatwa dikeluarkan sebagai tanggapan  atas  surat  dari  perusahaan  sekuritas  PT.  AAA  Sekuritas  No.  Ref: 08/IB/VII/02 tanggal 5 Julith, 2002 meminta fatwa pada obligasi syariah (Obligasi Syariah). Argumen untuk fatwa terdiri dari referensi sejumlah ayat Alquran (surat al-Mā'idah  [5]:  1,  al-Isrā'  [17]:  34,  dan  alBaqarah  [2]:  275),  dua  Hadis  (satu diriwayatkan  oleh  alTirmidzi  dan  yang  lainnya  oleh  Ibn  Mājah  disebutkan sebelumnya),  dan  empat  teori  hukum  Islam.  Tidak  Ijma  Atau  qiyas  disebutkan. Pada  hari  yang  sama,  DSN  juga  mengeluarkan  yang  lain  fatwa  pada  obligasi (fatwa  No.33/2002)  di  bawah  skema  khususmuḍārabahbahwa  skema  tersebut sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam  sebagai  pemegang  (pembeli)  obligasi bertindak  sebagaisāḥib  al-māl  dan  perusahaan  yang  menerbitkan  obligasi sebagaimuḍārib.  Itu  fatwa  juga  membuat  referensi  ke  sebelumnya  fatwa  tidak. 7/2000  sederhanamuḍārabah  (qira)transaksi.  Ayat  Ayat  Al-Qur'an,  Hadits,  dan teori-teori  hukum  Islam  yang  dimaksud  juga  sama  dengan  ayat-ayat  sebelumnya fatwa (fatwa No. 32/2002) dengan referensi tambahan untuk ijma dan pandangan ulama  klasik  dan  modern.  Pada  tanggal  4  Maret  2004,  lagi  lagi  fatwa  pada
22 Ahyar  A.  Gayo,  “Hukum  Tentang  Kedudukan  Fatwa  Mui  Dalam  Upaya  Mendorong Pelaksanaan  Ekonomi  Syariah”.  Penelitian  Hukum  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Halaman 119-131
obligasi  (fatwa  No.  41/2004)  diterbitkan  sebagai  tanggapan  atas  surat  dari  PT. Mandiri  Sekuritas  No.  062/MS/DIR/II/04  meminta  fatwa  pada  obligasi  Islam berdasarkan  ijarah  skema.  Seperti  yang  diminta,  kali  ini  fatwa  prihatin  dengan obligasi hanya di bawah ijarah skema. Alasannya karena sebelumnya fatwa pada obligasi denganmuḍārabahSkema itu tidak cukup untuk menanggapi kemungkinan lain menjual obligasi dalam prinsip-prinsip Islam. 23
Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam fatwa di pasar modal, DSN secara konsisten  mengacu  pada  beberapa  ayat  Al-Qur'an  dan  Hadis  yang  relevan  serta teori-teori  hukum  Islam;  hanya  pada  kesempatan  referensi  dibuat  untuk  ijma', qiyas, dan pandangan ulama klasik dan modern.
4. Identifikasi Dampak Sosial-Hukum Hukum Pasar Modal Syariah
Fatwa adalah pendapat hukum Islam di satu sisi, dan di sisi lain mereka juga aturan  dan  hukum  dalam  hak  mereka  sendiri.  Sebagai  aturan,  maka  fatwa  dapat dipelajari  dari  sudut  pandang  sosiologis.  Dalam  sosiologi,  aturan  dan  hukum adalah  produk  dari  perubahan  sosial  dan  pada  saat  yang  sama  juga  berdampak pada  perubahan  sosial.  Kini  saatnya  beralih  ke  tugas  kedua  tulisan  ini  yaitu mengkaji  dampak  sosio-legal  dari  fatwa,  terutama  tentang  bagaimana  fatwa  dari DSN  telah  diadopsi  oleh  atau  diserap  ke  dalam  undang-undang  dan  peraturan pemerintah.  Hanya  sedikit  fatwa  akan  diperiksa  di  sini  melalui  contoh. Bagaimanapun,  kami  hanya  menyebutkan  sekitar  17  dari  82  fatwa  DSN  telah dikeluarkan. Dalam konteks ini, Barlinti telah melakukan studi mendalam tentang masalah ini dan beberapa temuannya akan disajikan di sini. 24
Studi  Barlinti  menemukan  bahwa  status  dan  peran  DSN  Fatwa  dapat diidentifikasi  dalam empat  bidang.  Pertama,  merupakan  pedoman  prinsip-prinsip ekonomi  Islam  bagi  masyarakat  Muslim  pada  umumnya;  kedua,  merupakan pedoman bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melekat pada setiap lembaga  keuangan  syariah  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip syariah; ketiga, mereka merupakan pedoman bagi manajemen lembaga keuangan Islam  untuk  memastikan  bahwa  produk  dan  layanan  mereka  sesuai  dengan prinsip-prinsip Islam; dan keempat, merupakan pedoman yang harus diadopsi dan diserap dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. 25
Sebagai  pedoman  bagi  masyarakat,  fatwa  dari  DSN  banyak  dibaca  di  media dan  dipelajari  oleh  para  sarjana.  Terkadang  beberapa  orang  membuat  referensi tentang  fatwa  saat  mereka  melakukan  transaksi  bisnis  sehari-hari  mereka.  Adlin Sila menemukan bahwa dampak dari fatwa DSN. Hal ini sangat terasa di kalangan lembaga  keuangan  mikro  di  desa-desa.  Pertumbuhan  jumlah  bank  syariah  dan lembaga  keuangan  lainnya  dalam  satu  dekade  terakhir  merupakan  indikasi
23 "Dalil-Dalil  Hukum  Yang  Digunakan  Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  Nomor  40  /  Dsn-Mui  /  X  /  2003  Tentang  Pasar  Modal  Syariah  Praktik  Sehari- Hari Bagi Individu Maupun Kelompok Masyarakat Dalam". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No.2 (Oktober 2020), 117-129.
24 MUI.
25 Yeni  Salma  Barlinti,  Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  dalam  Sistem  Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
pengaruh DSN fatwa dalam memberikan pedoman prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk pengelolaan lembaga-lembaga tersebut. 26
Untuk  memastikan  bahwa  fatwa  dari  fungsi  DSN  sebagai  pedoman  bagi anggota  DPS,  Dewan  Pertimbangan  Islam  yang  melekat  pada  setiap  Lembaga keuangan  syariah,  empat  langkah  telah  disepakati  antara  komunitas  ekonomi syariah.  Pertama,  untuk  rekrutmen  anggota  dewan,  lembaga  keuangan  syariah membutuhkan  rekomendasi  DSN.  Kedua,  telah  disepakati  bahwa  calon  anggota DPS  harus  memiliki  sertifikat  pelatihan  dari  DSN  untuk  memastikan  kecukupan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ketiga, anggota DPS diharapkan  untuk  menginformasikan  DSN  setiap  semester  tentang  saran  yang mereka  tawarkan  kepada  manajemen  dan  masalah  mereka  hadapi  di  lembaga keuangan  mereka.  Keempat,  anggota  DPS  diundang  ke  pertemuan  tahunan  yang diselenggarakan oleh DSN untuk mendapatkan informasi terbaru fatwa.
Pada  adopsi  fatwa  oleh  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah,  Barlinti menemukan  bahwa  Peraturan  Bank  Sentral  no.  7/46/PBI/2005  telah  sepenuhnya mengadopsi  fatwa  dari  DSN  no.  1,  2,  dan  3  tahun  2000  yang  telah  dibahas sebelumnya,  serta  fatwa  No.7/2000  dan  15/2000.  Peraturan  Bank  Sentral mengatakan bahwa giro dan tabungan dapat berbentuk transaksi muḍārabah atau wadī'ah . Dalam muḍārabah transaksi, pasal 4 dan 5 Perpres tersebut menyebutkan bahwa bank bertindak sebagai muḍārib dan pelanggan bertindak sebagai sāḥib al- māl , sedangkan keuntungan harus ditentukan terlebih dahulu berdasarkan proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak sāḥib al-māl dan muḍārib . Dalam wadī'ah transaksi,  pasal  3  Peraturan  mengatakan  bahwa  uang  nasabah  adalah  deposito yang  dapat  ditarik  setiap  saat  dan  tidak  ada  keuntungan  atau  hadiah  yang  dapat dijanjikan  di  muka.  Tentang  rekening  deposito,  pasal  5  Perpres  tersebut menyebutkan  harus  berupa  transaksi  muḍārabah  dimana  pelanggan  adalah sāḥib al-māl dan bank adalah muḍārib , sedangkan keuntungan didasarkan pada proporsi yang  disepakati  oleh muḍārib dan sāḥib  al-māl terlebih  dahulu  pada  saat pembukaan rekening.
Peraturan  Bank  Sentral  no.  7/46/PBI/2005  juga  telah  mengadopsi  fatwa  dari DSN  no.  7/2000  tentang  kredit  atau  pembiayaan.  Pasal  6  Perpres  tersebut menyebutkan bahwa dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan dengan skema muḍārabah , bank bertindak sebagai sāḥib al-māl dan pelanggan bertindak sebagai muḍārib .  Semua  kondisi  dan  aturan  sebagaimana  diatur  dalam  fatwa  No.  7/2000 diadopsi dalam pasal tersebut. Pasal 9 Peraturan Bank Sentral tentang Pembiayaan telah  mengadopsi  fatwa  dari  DSN  no.  4/2000  pada  skema  m urabahah ,  di  mana semua  aturan  dan  kondisi  yang  ditetapkan  dalam  fatwa  dimasukkan  kedalam artikel  termasuk  pengenalan  konsep wakālah .  Pasal  15  Peraturan  Bank  Sentral mengatur  bahwa  pembiayaan  juga  dapat didasarkan  pada  skema: ijarah di  mana semua aturan dan peraturan ditetapkan oleh fatwa dari DSN no. 9/2000 diadopsi. Penggunaan  istilah  dan  konsep muḍārabah , wadī'ah,  wakālah ,  dan ijarah dalam
26 Adlin  Sila,  “Institusionalisasi  Syariah  Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM):  Studi Sosiologis  BMT  Di  Cipulir  Dan  Bq  Di  Banda  Aceh”,  Jakarta:  Diserasi  Universitas  Indonesia, 2009.
Peraturan  Bank  Sentral  tersebut  merupakan  bukti  adanya  dampak  sosial  hukum dari fatwa dari DSN. 27
Memang, adopsi Islam yang paling penting prinsip ekonomi ditandai dengan diundangkannya  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah.  Pada mulanya  penerapan  perbankan  syariah  di  Indonesia  hanya  didasarkan  pada ungkapan  yang  sangat  singkat  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  menyatakan  bahwa  bank  boleh  beroperasi dengan “asas bagi hasil”, tanpa mempersyaratkan apa yang dimaksud. oleh frasa. Kemudian,  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  1992  frasa  “asas  bagi hasil”  diartikan  sebagai  bagi  hasil  berdasarkan  syariah  dalam  menentukan besarnya  keuntungan  bagi  bank.  Selanjutnya,  dalam  Undang  Undang  Nomor  10 Tahun  1998,  frasa  yang  digunakan  diubah  menjadi  “perbankan  berdasarkan prinsip  syariah”,  yang  disyaratkan  dalam  Pasal  1.12  UU  tersebut  berarti  sesuai dengan transaksi berdasarkan syariah seperti muḍārabah, musyarakah, murabahah, danijarah.  Dalam  UU  no.  21  Tahun  2008,  frasa  “bank  (beroperasi)  berdasarkan prinsip  syariah”  diubah  lebih  lanjut  menjadi  “perbankan  syariah”  dan  yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah “prinsip-prinsip hukum Islam tentang kegiatan  perbankan  berdasarkanfatwa  diterbitkan  oleh  lembaga  yang  berwenang menerbitkan  fatwa  tentang  Syariah.”  Dalam  Pasal  26  UU  No.  21  Tahun  2008 selanjutnya  dikualifikasikan  bahwa  lembaga  yang  berwenang  menerbitkan  fatwa adalah  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  Majelis  Indonesia  ulama  di  mana  DSN merupakan bagiannya. 28
Barlinti  juga  sangat  detail  dalam  membuktikan  pengaruh  dari  fatwa  DSN tentang  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pasar  Modal.  Cukuplah  dikatakan  bahwa Surat  Keputusan  Badan  Penanaman  Modal  Departemen  Perbendaharaan  No. 130/BL/2006 memiliki semangat dan tata cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.  Dalam  Pasal  1  keputusan  tersebut  diatur  bahwa  prinsip  syariah  di  pasar modal yang dimaksud di sini adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan pasar modal yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. fatwa DSN yang telah ditetapkan  dengan  keputusan,  atau  tidak  bertentangan  dengan  keputusan  atau peraturan pemerintah lainnya. 29
Pada adopsi tersebut fatwa dari DSN oleh aturan pemerintah tentang asuransi, Barlinti menemukan bahwa sifatnya lambat dan bertahap. asuransi islam mungkin yang paling tidak diatur. Penyebutan prinsip-prinsip Islam pada asuransi dibuat di sana-sini,  tetapi  tidak  ada  yang  komprehensif.  Namun,  DSN  berhasil menyiasatinya  dengan  mencapai  kesepakatan  dengan  pemerintah  bahwa  setiap izin pendirian perusahaan asuransi syariah harus disertai dengan persyaratan untuk juga  membentuk  dewan  penasihat  syariah  dan  perekrutan  anggotanya  harus
27 Soleh  Hasan  Wahid,  "Pola  Tranformasi  Fatwa  Ekonomi  Syariah  DSN-MUI  Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Ahkam: Jurnal Hukum Islam , Vol. 4 No.2 (2016), 171-198.
28 Kharis  Fadlullah  Hana,  ‘Dialektika  Hukum  Trading  Saham  Syariah  Di  Bursa  Efek Indonesia’, TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law , 1.2 (2018), 148.
29 Yeni Salma Barlinti.,
memiliki  persyaratan.  rekomendasi  DSN.  Dengan  kesepakatan  ini,  DSN  dapat memastikan  bahwa  semua  perusahaan  asuransi  syariah  baru  akan  mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini kemudian diperkuat dengan pencantuman Pasal 3 dalam  Keputusan  Menteri  Perbendaharaan  No.  422/KMK.06/2003  yang menyebutkan  bahwa  promosi  setiap  produk  perusahaan  asuransi  syariah  harus memiliki endorsement DSN. 30
Pembahasan  di  atas  telah  menunjukkan  bahwa  fatwa  DSN  telah  diadopsi secara  penuh  atau  sebagian  oleh  berbagai  peraturan  pemerintah.  Beberapa peraturan  pemerintah  mengamankan  diri  mereka  sendiri  dengan  mengatakan bahwa  semua  fatwa  dari  DSN  dikonsultasikan  oleh  semua  lembaga  keuangan ekonomi  Islam  dalam  bisnis  mereka.  Ketua  DSN,  KH  Ma'ruf  Amin,  mengklaim hingga  Juni  2011  sebanyak  43  fatwa  dari  DSN  telah  diadopsi  secara  penuh  oleh berbagai peraturan pemerintah. 31

## D. Kesimpulan
Pembahasan  di  atas  telah  menunjukkan  bahwa  fatwa  DSN  dikeluarkan sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  akan  pedoman  prinsip ekonomi  syariah.  Dalam  kebanyakan  kasus,  DSN  harus  menyatukan  sejumlah skema  Islam  (al-'uqūd  al-murakkabah  atau  beberapa  kontrak)  untuk  membentuk alternatif  instrumen  perbankan  konvensional  tunggal.  Ini  bisa  menjadi  latihan yang  berisiko,  karena  dapat  dengan  mudah  jatuh  ke  dalam  peringatan  Nabi Muhammad  tentang  larangan  praktik  semacam  itu,  meskipun  skema  individu merupakan  al-'uqūd  al-murakkabah  mungkin  sah.  Isu  yang  dipertaruhkan  di  sini adalah  legalitas  versus  moralitas,  di  mana  seseorang  menawarkan  sesuatu  yang tampaknya  dan  secara  lahiriah  legal,  tetapi  secara  moral  itu  hanya  menawarkan persetujuan  untuk  setiap  instrumen  ekonomi  yang  ada  yang  diperjuangkan  oleh sistem perbankan konvensional.
Dampak  DSN  fatwa  pada  perubahan  sosial  telah  jelas  diidentifikasi.  Teori dalam  sosiologi  hukum  bahwa  hukum  adalah  instrumen  rekayasa  sosial  terbukti benar, terutama ketika hukum itu dirumuskan dan digali dari norma-norma sosial yang  ada.  Prinsip  bagi  hasil  atau  bagi  hasil  sudah  diterapkan  dalam  banyak transaksi  oleh  masyarakat  Indonesia,  jauh  sebelum  fatwa  dari  DSN  dikeluarkan. Oleh  karena  itu,  sekali  fatwa  DSN  tentang  masalah  ekonomi  Islam  berdasarkan prinsip  bagi  hasil  yang  dikeluarkan,  mereka  mudah  diterima  oleh  masyarakat. Masyarakat  umum  menerima  mereka  sebagai  pedoman  dalam  urusan  bisnis sehari-hari mereka. Para anggota dewan penasehat Islam dan manajemen lembaga keuangan  Islam  bahkan  mengambilnya  fatwa  lebih  serius.  Selain  itu,  beberapa undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  telah  mengadopsi  DSN  fatwa  dalam keputusan  mereka.  Ini  memang  dampak  langsung  dari  itu  fatwa  yang  pada gilirannya  akan  memberikan  efek  menetes (trickle  down  effect )  kepada masyarakat  luas,  termasuk  pada  lembaga  lembaga  informal  dan  ekonomi  mikro. Tapi ini juga perlu studi lebih lanjut.
30 DSN-MUI.
31 Ma’mur.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Halaman 119-131

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal:
Abdad,  M.  Zaidi.  "Signifikansi  Fatwa  DSN  MUI  Terhadap  Perkembangan Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia". Instinbath :  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi Islam , Vol.18 No.2 (2019), 425–50.
Alawiyah,  Tuti,  dan  Rozi  Fery  Setiyaningsih.  "Analisis  Syariah  Online  Trading System  (SOTS)  Atas  Kinerja  Indeks  Saham  Syariah  Indonesia  Selama Pandemi Covid-19 Di Pasar Modal". Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi , Vol. 7 No.1 (2021), 13–22.
Amalia,  Dhea  Rizky.  "Strategi  Pengembangan  Eksistensi  Pasar  Modal  Syariah Dalam  Kajian  Islam". Oikos:  Jurnal  Ekonomi  Manajemen  &  Bisnis ,  Vol.  3 No.1 (2019). 23–35.
Barlinti,  Yeni  Salma.  "Urgensi  Fatwa  Dan  Lembaga  Fatwa  Dalam  Ekonomi Syariah". Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 42, No.1 (2012). Gayo,  Ahyar  Ari,  dan  Ade  Taufik,  Irawan.  "Perkembangan  Bisnis  Perbankan Syariah (Hukum Perspektif Perbankan Syariah)". Rechtsvinding , Vol.1 No.1 (2009), 257–75.
Hana,  Kharis  Fadlullah.  "Dialektika  Hukum  Trading  Saham  Syariah  Di  Bursa Efek Indonesia". TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law , Vol. 1 No.2 (2018), 148.
Hidayah, Nur, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia". Al-’Adalah , Vol. 10 No.1 (2011), 13–24. Imtinan, Qari. "Investasi Di Pasar Modal Syariah". Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah , Vol.1 No.1 (2018), 107–28.
Ma’mur,  Jamal.  "Peran  Fatwa  MUI  Dalam  Berbangsa  Dan  Bernegara  (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)". Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial , Vol. 5 No.2 (2018), 41–52. Masrina.  "Dalil-Dalil  Hukum  Yang  Digunakan  Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40 / Dsn-Mui / X / 2003 Tentang Pasar  Modal  Syariah  Praktik  Sehari-Hari  Bagi  Individu  Maupun  Kelompok Masyarakat Dalam". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No.2 (Oktober 2020), 117-129.
Novia,  Aidil,  "Kontribusi  Fiqh  Legal  Maxim  Dalam  Fatwa-Fatwa  Ekonomi Syariah  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)", Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam , Vol.12 No.1 (2016), 79-104. Nurlita,  Anna.  "Investasi  Di  Pasar  Modal  Syariah  Dalam  Kajian  Islam", Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , Vol. 17 No.1 (2015), 1– 20.
Permatasari,  Indah.  "Perlinndungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Saham  Pada  Pasar Modal  Syariah". Journal  of  Geotechnical  and  Geoenvironmental Engineering ASCE , 120.11 (2015), 259.
Toha,  Mohamad  Agnes  Cahyatria  Manaku,  dan  Muhammad  Afif  Zamroni,
"Perkembangan  Dan  Problematika  Pasar  Modal  Syariah  Di  Indonesia".

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Halaman 119-131
Jurnal Al-Tsaman , Vol. 2 No.1 (2020), 135–44.
Wahid,  Soleh  Hasan.  "Pola  Tranformasi  Fatwa  Ekonomi  Syariah  DSN-MUI Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia". Ahkam:  Jurnal Hukum Islam , Vol. 4 No.2 (2016), 171-198.
Yustati, Herlina. "Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan  Investor  Saham  Di  Pasar  Modal  Syariah". Syi`ar  Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking , 1.2 (2017), 107–22.

## Disertasi, Penelitian:
Ahyar  A.  Gayo,  “Hukum  Tentang  Kedudukan  Fatwa  Mui  Dalam  Upaya Mendorong  Pelaksanaan  Ekonomi  Syariah”.  Penelitian  Hukum  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
Barlinti, Yeni Salma, ‘Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
Sila,  Adlin,  ‘Institusionalisasi  Syariah  Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM): Studi Sosiologis BMT Di Cipulir Dan Bq Di Banda Aceh’, Jakarta: Diserasi Universitas Indonesia, 2009.