Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/PID.B/LH/2019/PN PTI)
Desy Komaria, Arrum Budi Leksono Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia desykomaria@gmail.com, arrumbudi@gmail.com

## Abstract
As stated in the relevant law, Mining is part or all of the stages of activity in the context of research, management and exploitation of minerals or coal which includes general investigations, exploration, feasibility  studies,  construction,  mining,  processing  and/or  refining,  or  development  and  /  or utilization, transportation and sale, as well as post-mining activities. The research method used is a normative  research  method  that  focuses  on  library  research  to  obtain  secondary  data  from  legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the applicable provisions or laws and regulations. The results of the study show that the basis for the consideration of the panel of judges in deciding the case number Decision Number 30/Pid.B/LH/2019/PN Pti is based on the legal facts that were revealed at trial in the form of statements of witnesses, documentary evidence, and the statement of  the  accused  associated  with  appropriate  evidence,  the  elements  in  the  article  as  indicted  by  the public  prosecutor,  namely  Article  158  in  conjunction  with  Article  37  of  Law  Number  4  of  2009 concerning Mineral and Coal Mining, all of these elements have been fulfilled.
Keywords: Business License, Mining, Panel of Judges
 Alamat korespondensi:
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia desikomaria@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Metode  adalah  proses,  prinsip  serta  tata  cara  dalam  memecahkan  suatu  masalah,  sedangkan penelitian  merupakan  pemeriksaan  yang  dilakukan  dengan  hati-hati,  tekun,  serta  tuntas  mengenai suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.  Dengan kata lain, metode penelitian merupakan suatu  proses,  prinsip  serta  tata  cara  untuk  memecahkan  gejala  atau  masalah  yang  dihadapi  dalam melakukan  suatu  penelitian. 1 Jenis  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  dalam penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  normatif merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum  dari  sisi  normatifnya. 2 Menurut  Soerjono  Soekanto  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 3

## II. METODE PENELITIAN
Metode  adalah  proses,  prinsip  serta  tata  cara  dalam  memecahkan  suatu  masalah,  sedangkan penelitian  merupakan  pemeriksaan  yang  dilakukan  dengan  hati-hati,  tekun,  serta  tuntas  mengenai suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.  Dengan kata lain, metode penelitian merupakan suatu  proses,  prinsip  serta  tata  cara  untuk  memecahkan  gejala  atau  masalah  yang  dihadapi  dalam melakukan  suatu  penelitian. 4 Jenis  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  dalam penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  normatif merupakan  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum  dari  sisi  normatifnya. 5 Menurut  Soerjono  Soekanto  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peratur.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan hukum terkait izin penambangan dalam persfektif hukum positif.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  Pasal  33  ayat  (3)  dinyatakan bahwa  ‚bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Implikasi  dari  penerapan  Pasal  33  ayat (3)  ini  adalah  memberikan  wewenang  penuh  kepada  Negara  untuk  menguasai,  memiliki  dan mengatur pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tidaklah serta merta dimaknai sebagai sumber daya alam adalah milik Negara. Akan tetapi, Negara bertugas untuk mengatur keadilan, keberlanjutan dan fungsi  sosial  sumber  daya  alam  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  rakyat.  Bahwa  tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam ini adalah untuk menghilangkan pemusatan penguasaan oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  atas  sumber  daya  alam,  yang  dikhawatirkan  akan mengancam tercapainya kesejahteraan rakyat dan hilangnya fungsi sumber daya alam. 6
Izin  Usaha  Pertambangan  (Selanjutnya  disingkat  IUP),  yang  berasal  dari  terjemahan  bahasa inggris  adalah  mining  permit. 7 Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  Minerba  menjelaskan  bahwa:  Izin  Usaha  Pertambangan  adalah  izin  untuk  melaksanakan usaha pertambangan. Ada dua unsur terpenting dalam izin usaha pertambangan yaitu:
b. Adanya izin
c. Usaha  Pertambangan  Izin  adalah  pernyataan  atau  kesepakatan  yang  memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan usaha penambangan. 8
1 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI press. 1998.hlm.6
2 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMM Press, 2007), hlm.57.
3 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudja,  2001,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat),  Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14
4 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI press. 1998.hlm.6
5 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMM Press, 2007), hlm.57.
6 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 6
7 Salim HS, 2014, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.108.
8 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pasal 1 angka 6 UU Minerba tentang Usaha Pertambangan atau mining business yaitu: Usaha Pertambangan  adalah  kegiatan  dalarn  rangka  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi tahapan  kegiatarl  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstrultsi,  penambangan, pengolahar: dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. 9
Perizinan  pertambangan  minerba  tertuang  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral  dan  Batubara  (Revisi  UU  Minerba).    Dalam  ayat  (1)  tersebut  ditegaskan  bahwa  usaha pertambangan  dilaksanakan  berdasarkan  perizinan  dari  pemerintah  pusat.  Izin  ini  pada  ayat  (2) diberikan melalui nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin. Menurut ayat (4) perizinan ini  dapat  didelegasikan  kewenangannya  dari  pusat  ke  daerah.  Perihal  jenis-jenis  perizinan  diatur dalam ayat (3), yakni;
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
f. Izin Penugasan;
g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
i. IUP untuk Penjualan.
Dalam Pasal 36 (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
b. Operasi  Produksi  yang  meliputi  kegiatan  Konstruksi,  Penambangan,  Pengolahan  dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
Pasal 39 IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:
a. profil perusahaan;
b. lokasi dan luas wilayah;
c. jenis komoditas yang diusahakan;
d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
e. modal kerja;
f. jangka waktu berlakunya IUP;
g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
h. perpanjangan IUP;
i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
j. kewajiban  membayar  pendapatan  negara  dan  pendapatan  daerah,  termasuk  kewajiban  iuran tetap dan iuran produksi;
k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP. Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  adalah  wujud  tertib  administrasi  terkait  manajemen  usaha dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan kepada badan usaha nasional, kemudian swasta, dan badan usaha asing, serta koperasi. 10
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor. 30/Pid.B/LH/2019/PN Pti.
a. Duduk Perkara 11
Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 terdakwa Bambang Rubiyanto Bin Ganjar Su sedang bekerja pada program proyek untuk pembuatan jalan pertanian Dana Desa Kalimulyo Kecamatan Jakenan  Kabupaten  Pati  untuk  pembuatan  jalan  Pertanian  Desa  dengan  menggunakan  1  unit Excavator merk Komatsu warna kuning, kemudian didatangi saksi Sri Asih Binti Sudarman yang
9 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
10 Zen Lutfulloh, Wahyu Donri, Akibat hukum penerbitan surat izin usaha pertambangan (IUP) pada kekayaan alam kepaulauan Sangihe dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 47 No. 2, November 2021
11 Putusan  Nomor 30/Pid.B/LH/2019/PN
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menyampaikan  bahwa  memiliki  lahan/  tanah  selu  as  kurang  lebih  2.25  Hektar  di  lokasi persawahan Dukuh Dringo  Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, namun tanahnya hanya  bisa ditanami  tebu/  tidak  produktif,  dan  menanyakan  kepada  terdakwa  apakah  lahannya dapat  dilakukan  penataan  lahan  sehigga  dapat  dijadikan  sawah  untuk  dapat  ditanami  padi, kemudian terdakwa Bambang Rubiyanto Bin Ganjar Su menyampaikan bahwa lahan milik saksi Sri  Asih  Binti  Sudarman  tersebut  dapat  terdakwa  lakukan  penataan  menjadi  sawah  tanpa mengeluarkan  biaya  dengan  cara  tanah  hasil  pengerukan/  penambangan  tersebut  terdakwa  jual secara umum kepada masyarakat dan perizinannya menjadi  tanggung jawab terdakwa Bambang Rubiyanto Bin Ganjar Su;
Bahwa selanjutnya terdakwa Bambang Rubiyanto Bin Ganjar Su sejak tanggal 4 September 2018  mulai  melaksanakan  kegiatan  pengerukan  (penambangan)  dengan  menggunakan  1  (satu) unit  Excavator  merk  Komatsu  warna  kuning  yang  disewa  dari  saksi  Sukamdi  Bin  Sadin, pengerukan  /  penambangan  tanah  di  persawahan  Dukuh  Dringo  Desa  Sidoarum  Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tersebut dilakukan dengan cara terdakwa sebagai pengelola / penanggung jawab bertugas sebagai bagian penjualan dan penarikan uang hasil penjualan material tanah urug tersebut, selaku Operator Excavator adalah saudara Paridin  yang bertugas melakukan operasional penambangan  pengerukan  material  tan  ah  urug  dengan  menggunakan  1  (satu)  Unit  Excavator serta  menaikan  material  hasil  penambangan/  tanah  urug  ke  atas  bak  dump  truck  /  Truck  dan selaku  selaku  Bagian  Pencatat  Ritase  (cheker)  adalah  Susilo  Utomo  yang  berugas  melakukan pencatatan untuk dump truck yang keluar dari lokasi penambangan  yang mengangkut tanah  urug hasil  penambangan,  kemudian  hasil  pencatatan  tersebut  setiap  harinya  dilaporkan  kepada terdakwa Bambang Rubiyanto;
Bahwa  penambangan  tanah  urug  dengan  menggunakan  1  unit  alat  berat/  Excavator  Merk Komatsu  warna  kuning  di  lokasi  Dukuh  Dringo  Desa  Sidoarum  Kecamatan  Jakenan  Kabupaten Pati  tersebut  terdakwa  jual  secara  umum  kepada  warga  masyarakat  sekitar  Desa  Sidoarum Kecamatan Jakenan  Kabupaten  Pati  dengan  harga  per  1  (satu)  rit/  truck  material  tanah  urug sebesar  Rp.100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  sampai  dengan  Rp.130.000,-  (seratus  tiga  puluh  ribu rupih) dan setiap hari rata rata menghasilkan 80 (delapan puluh) Rit tanah urug;
Bahwa  selanjutnya  pada  hari  Senin  tanggal  24  September  2018,  Alfian  F.  Numairi,  S.H. dan  Bibit  Aris  Yulianto,  S.H.  yang  adalah  anggota  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda Jawa  Tengah  sewaktu  melakukan  pemeriksaan  terhadap  kegiatan  penambangan  di  Dukuh Dringo  Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yang dilakukan terdakwa Bambang Rubiyanto  tersebut,  ternyata  terdakwa  tidak  mempunyai  Izin  Usaha  Pertambangan,  yaitu  IUP (Izin  Usaha  Pertambangan),  IPR  (Izin  Pertambangan  Rakyat)  atau  IUPK  (Izin  Usaha Pertambangan  Khusus),  kemudian  mengamankan  terdakwa  Bambang  Rubiyanto  dan  barang bukti  1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning, 1(satu) buku catatan ritase, 1 (satu) Kantong  plastik  tanah  urug  dan  uang  hasil  penjualan  material  tanah  urug  sebesar  Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk proses Selanjutnya;
Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa di Dukuh Dringo Desa Sidoarum Kecamatan  Jakenan  Kabupaten  Pati  tersebut  dilakukan  terdakwa  tanpa  ada  Izin  Usaha Pertambangan, yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus),  hal  ini  sesuai  dengan  Surat  Keterangan  dari  Din  as ESDM Wilayah  Kendeng  Muria  No.  0308  /  BP3  ESDM-KM/X/2018  Tanggal  12  Oktober  2018  yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria yang menerangkan bahwa  Tidak  ada  Rekomendasi Teknis  Izin  Usaha  Pertambangan  yang  diterbitkan  oleh  Dinas ESDM Provensi Jawa Tengah pada lokasi tersebut (pada lokasi penambangan tanah urug dilokasi area persawahan Dukuh Dringo Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati);

## b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim 12
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa  dapat  dinyatakan  telah  melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
12 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan tunggal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  158  jo  Pasal  37  Undang-undang  Nomor  4  tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: ad. 1. Unsur setiap orang;
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  setiap  orang  adalah  subyek dari  suatu  delik  yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara  hukum,  dalam perkara ini  yan  g diajukan  di  persidangan  adalah  Terdakwa  B a m b a n g R u b i y a n t i   Bin Ganjar Su yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam  dakwaan  dan  oleh  saksi-saksi  maupun  Terdakwa  telah dibenarkan,  sehingga  dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; ad.2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
Menimbang,  bahwa  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan  penjualan,  serta  kegiatan pascatambang ,  sedangkan  dalam  Pasal  1  ayat  19  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya ;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diatas  diketahui  bahwa  pada  tanggal  4 September 2018 Terdakwa mulai melakukan pengerukan di tanah  bengkok seluas kurang lebih 2 hektar  yang  terletak  di  Dukuh  Dringo,  Desa  Sidoarum,  Kecamatan  Jakenan,  Kabupaten  Pati dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator dan dalam kegiatan pengerukan tanah tersebut yang bertindak selaku operator excavator adalah Paridin dan setelah tanah hasil pengerukan dinaikan ke atas  dump  truck  dicatat  oleh  Susilo  Utomo  kemudian  hasil  penjualan  tanah  urug  tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  menjual  tanah  urug  tersebut  kepada  warga  masyarakat dengan  harga per  1 (satu) rit  /  truck  sebesar  Rp.100.000,00  (seratus ribu rupiah)  sampai dengan Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan setiap hari rata-rata menghasilkan 80 (delapan puluh) rit tanah urug;
Menimbang,  bahwa  tanah  /  lahan  tersebut  dulunya  ditanami  tebu  lalu  pengerukan dilakukan  dengan  kedalaman  sekitar  40  cm  agar  tingginya  sama dengan  tanah  persawahan disebelahnya sehingga bisa ditanami padi;
Menimbang,  bahwa  kemudian  pada  hari  Senin  tanggal  24  September  2018,  saksi Alfian  F  Numairi  dan  Bibit  Aris  Yuliyanto  (anggota  Direktorat  Reserse Kriminal  Khusus Polda Jawa Tengah) melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengerukan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diatas  diketahui  pula  bahwa  kegiatan pengerukan  tanah  yang  dilakukan  Terdakwa  termasuk  kegiatan penambangan  yang  memerlukan izin usaha penambangan dan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tanpa Izin  Usaha Pertambangan;
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian      berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka unsur melakukan usaha penambangan  tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  Pasal  158  jo  Pasal  37  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  telah  terpenuhi  maka Terdakwa  harus  dinyatakan  telah  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan melakukan  tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah  dikenakan  penahanan yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan  terhadap  Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan pidana  dalam  pasal  tersebut  menentukan  bahwa  Terdakwa  selain  dijatuhi  pidana  penjara  harus juga dijatuhi pidana denda dan terkait dengan pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan  ini  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar,  maka  diganti dengan  pidana kurungan;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim  sependapat dengan  Penuntut Umum  yang  selengkapnya  akan  ditentukan  dalam  amar putusan  ini;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dinyatakan  terbukti  bersalah,  sesuai  dengan ketentuan  pasal  222  KUHAP  maka  Terdakwa  dibebani untuk  membayar  biaya  perkara  yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  terlebih  dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa  sopan  dan  berterus  terang  di  persidangan  sehingga  memperlancar  jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum
c. Putusan
1. Menyatakan  Terdakwa  Bambang  Rubiyanto  Bin  Ganjar  Su  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  melakukan  usaha  penambangan  tanpa  Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu  kepada  Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1 (satu) bulan);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu) buah buku catatan ritase;
- 1 (satu) Kantong plastik berisi tanah urug;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning;
Dikembalikan kepada  yang  berhak  melalui  saksi  Tomy  Pratomo  bin Samiun;
6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

## d. Analisis
Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  pada  putusan  nomor  30/Pid.B/LH/2019/PN  Pti berdasarkan  pada  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan,  alat  bukti,  tuntutan  jaksa  penuntut umum  dan  peraturan  perundang-undangan.  Selain  pertimbangan  yuridis,  Hakim  juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman  yang  layak  bagi  terdakwa,  perlu  dipertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
meringankan.  Untuk  Keadaan  yang  memberatkan  yaitu  Perbuatan  Terdakwa  dapat  merusak lingkungan hidup. Adapun Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa sopan dan berterus terang di  persidangan  sehingga  memperlancar jalannya persidangan,  Terdakwa  menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa  belum pernah dihukum. Dengan hasil putusan yang dijatuhkan  kepada  korban,  penulis  memandang  majelis  hakim  telah  memberikan  pertimbangan- pertimbangan  yang  baik  dan  sesuai  dengan  koridor  hukum  serta  memberikan  hukuman  yang cukup memenuhi rasa keadilan bagi korban.

## IV. KESIMPULAN
Menurut  Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (Revisi  UU Minerba)  Izin  usaha  pertambangan  (IUP)  adalah  izin  untuk  melaksanakan  usaha  pertambangan. Ketentuan mengenai pengaturan hukum terkait pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral  dan  Batubara  (Revisi  UU  Minerba).  Perrzinan  Berusaha  adalah  legalitas  yang  diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
Menurut  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman,  pertimbangan  hakim  adalah  pemikiran- pemikiran  atau  pendapat  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dengan  melihat  hal-hal  yang  dapat meringankan  atau  memberatkan  pelaku.  Setiap  hakim  wajib  menyampaikan  pertimbangan  atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari  putusan.  Dasar  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  memutus  perkara  nomor  Putusan  Nomor 30/Pid.B/LH/2019/PN  Pti  mendasarkan  pada  fakta-fakta  hukum  yang  ada  serta  dakwaan  penuntut umum  yaitu  Pasal  158  jo  Pasal  37  Undang-undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
Kesimpulan dari pertimbangan hakim mengenai pasal diatas bahwa semua unsur Pasal 158 jo Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  telah terpenuhi sehingga terdakwa harus dinyatakan telah  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  tunggal  Penuntut  Umum.  Selain  itu  Majelis  Hakim  tidak menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya, bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus  dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi pidana.

## REFERENSI

## Buku
Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Ahmad Redi, Hukum Pertambangan Indonesia, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014) Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta
Gatot  Supramono,  2012,  Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  bara  di  Indonesia,  cetakan  ke-1, Rienaka Cipta, Jakarta Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMM Press, 2007) Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan . (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
Mulyadi,  Dedy.  “Mengharapkan  Pelayanan  Publik  yang  Optimal”.  Raja  Grafindo  Persada:  Jakarta, 2004
Roeslan  Saleh  dalam  Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali,  2015,  Sistem  Pertanggungjawaban  pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta
Salim HS, 2014, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI press. 1998 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudja,  2001,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986 Sudarto  dalam  Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali,  2015,  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta
Suteki  dan  Galang  Taufani,  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Filsafat,  Teori  dan  Praktik,  (Depok: Rajawali Pers, 2018)

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba).

## Putusan Pengadilan
Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2019/PN Pti

## Jurnal
Zen  Lutfulloh,  Wahyu  Donri,  Akibat  hukum  penerbitan  surat  izin  usaha  pertambangan  (IUP)  pada kekayaan alam kepaulauan Sangihe dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 47 No. 2, November 2021