Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 190-199
Analisis Bankir Syariah sebagai  Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah di Indonesia
Ishandawi 1) , Atang Abdul Hakim 2) , Yusraini Muharni 3) 1,2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung1,2
3 Departemen Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa3 *Email korespondensi: ishandawi12@gmail.com

## Abstract
The aim of the research is to examine the opportunities for sharia banking to become the Nazir of Money waqf. To examine the advantages of sharia bankers as Nazirs of Money waqf. The research object is sharia banking in Indonesia, qualitative research methods, research informants of sharia banking stakeholders with collective data in the form of interviews and documentation data. Data analysis uses qualitative descriptive. The research uses stakeholder  theory  and  agency  theory.  The  research  results  prove  that  Islamic  banking  bankers  have  a  great opportunity  to  manage  cash  waqf  funds  professionally  so  that  they  can  form  endowment  funds  and  become  a source of cheap funds for Islamic banking. The advantage of sharia bankers as the first cash waqf managed by a professional and credible institution. Second, increasing the trust of wakifs to channel their waqf funds. Third, it has  a  low  level  of  risk  because  it  is  managed  professionally  and  accountably.  Fourth,  provide  guarantees  to Maukuf Alaih as people who are entitled to receive benefits from cash waqf. Research implications: As a new product innovation, it collects public funds in the form of endowment funds and is a cheap source of funds, thus providing double benefits for sharia banking. This product of raising endowment and cheap funds is not available in conventional banking. The limitation of this research is that it is hampered by regulations so that sharia bankers cannot carry out the function of cash waqf nazir, so it is appealed to stakeholders such as the Financial Services Authority, the Indonesian Waqf Board and banking practitioners to push for regulations to make sharia bankers cash waqf nazir.

## Keywords:Nazir cash waqf, Sharia Bankers, stakeholder theory and agency theory
Saran sitasi : Ishandawil., Hakim, A. A., & Muharni, Y. (2024). Analisis Bankir Syariah sebagai  Nazir Wakaf Uang  Pada  Bank  Syariah  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  10 (01),  190-199.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11670
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11670

## 1. PENDAHULUAN
Potensi Islamic  social  finance merupakan  salah satu pilar ekonomi Islam sehingga perlu dioptimalkan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Wakaf telah lama  dikenal  masyarakat  muslim  sebagai  salah  satu bentuk  amal  Jariyah  yang  berperan  penting  bagi pengembangan  sosial,  ekonomi  dan  budaya  dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fariz et al., 2020). Dana Islamic social finance yang disalurkan kepada masyarakat miskin dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, sehingga jarak antara sikaya dengan simiskin dapat diperkecil, di  samping  itu  juga  dapat  mempererat  hubungan silaturahmi sesama umat Islam. Menurut (Ismail et al., 2015)  populasi  umat  Islam  atau  muslim  sudah
mencapai  2  miliar  orang  dan  tersebar  di  sekitar  200 negara.  Jumlah  umat  Islam  tersebut  kira-kira  setara dengan 25% dari populasi global. Mayoritas atau 67% penganut  agama  Islam  berada  di  kawasan  Asia. Indonesia sendiri memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia  dengan  persentase  87.2%  dari  jumlah penduduknya,  sehingga  diperkirakan  ada  229  juta umat  Muslim  di  Indonesia  (Lubis  &  Latifah,  2019). Jumlah  Muslim  yang  besar  ini  merupakan  potensi wakaf  yang  sangat  besar.  Bahkan  menurut  Badan Wakaf Indonesia potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp  180  Triliun,  angka tersebut jika  berbagai  potensi mampu  dioptimalkan,  namun  karena  berbagai  hal potensi  ini  belum  dikelola dengan  baik (Sulaiman  et al., 2019).
Selama ini wakaf sering diarahkan hanya dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan  sumur  untuk  diambil  airnya.  Masyarakat  pun memiliki stigma bahwa berwakaf harus dalam bentuk tanah,  bangunan  atau  sejumlah  dana  dalam  jumlah yang  besar,  sehingga  membuat  masyarakat  belum banyak  yang  melakukan  dengan  cara  berwakaf  dan lebih  memilih  menyalurkannya  dalam  bentuk  zakat, infak atau sedekah. Wakaf dengan sistem pengelolaannya  mampu  membiayai  dan  mendukung masyarakat  yang  membutuhkan,  beberapa  literatur menyatakan bahwa ketika pandemi mendera kegiatan pendidikan  dapat  berlangsung  berkat  partisipasi  dari dana  wakaf  (Ab  Shatar  et  al.,  2021).  Dengan demikian,  melihat  potensi  wakaf  uang  yang  sangat besar  menjadikan  pengelolaan  wakaf  uang  menjadi hal  yang  krusial  agar  pendayagunaan  wakaf  uang  di Indonesia mampu di optimalkan.
Bank syariah, sebagai lembaga keuangan Islam, memiliki peran strategis dalam mengelola dana wakaf uang. (Shaikh et al., 2017)Perbankan syariah memiliki potensi  besar  dalam  mengoptimalkan  pengumpulan dan  pengelolaan  wakaf  serta    memiliki  tanggung jawab besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  untuk    berwakaf  uang  dan  optimalisasi kesejahteraan  umat  (Sanusi  &  Shafiai,  2021). Pengembangan Bank Syariah sebagai salah satu LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah - PWU (Penerima Wakaf Uang) memiliki dasar hukum yaitu UU No. 21 tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,    dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (pasal  1  angka  7) (Janom  et  al.,  2019).  Bank  Islam  dan  lembaga keuangan  mikro  syariah  juga  berperan  menyediakan pembiayaan bagi pengusaha mikro (Ihsan et al., 2016). Skema  pembiayaan  seperti murabahah ,  ijarah  dan qardhul hasan dapat diterapkan pada penyaluran dana wakaf (Osman & Agyemang, 2020). Studi kasus BWI dan beberapa bank syariah di Indonesia menunjukkan peran  positif  dalam  mengelola  dan  mengembangkan wakaf (Arshad et al., 2018). Dengan demikian bahwa perbankan syariah mempunyai posisi strategis dalam mengelola  wakaf  uang  untuk  kesejahteraan  umat. Namun  menjadi  hal  yang  tidak  optimal  ketika perbankan  syariah  belum  menjadi  Nazir  dalam pengelolaan dana wakaf secara umum, dan khususnya pengelolaan wakaf uang.
Saat  ini  diperlukan  strategi  yang  efektif  untuk mengembangkan  potensi  wakaf  uang,  mengingat potensi yang sangat besar namun realisasi penghimpunan  masih  belum  optimal  (Ihsan  et  al., 2017). Dalam Laporan Tahunan BWI 2019 disebutkan perkiraan  potensi  wakaf  uang  di  Indonesia  bisa mencapai  Rp  180  triliun  per  tahun.  Namun realisasinya,  menurut    laporan  Tahunan  BWI  2020 menyebutkan  hingga  akhir  tahun  2020,  total  aset keuangan wakaf yang dikelola BWI mencapai Rp8,1 triliun  (Sapuan  &  Zeni,  2021). Selain  itu, kendala dalam pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam  Undang  -  Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  uang  adalah  kurangnya  pemahaman masyarakat  mengenai  wakaf  uang  dan  kurang profesionalnya  nazir  dalam  pengelolaan  wakaf  uang (Rahman & Amanullah, 2016)
Riset  ini  penting  dilakukan  dalam  rangka menganalisis  peluang  bagi  bankir  syariah  menjadi nazir  wakaf  uang  yang  profesional  dalam  rangka mempercepat  pertumbuhan  perolehan  wakaf  uang  di Indonesia. Selama ini wakaf uang belum berkembang masih sebatas potensi, tapi belum dapat direalisasikan karena  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang memahami  dan  mempunyai  kompetensi  dalam mengelola dana wakaf uang.

## KAJIAN TEORI Stakeholder Theory
Dasar  pemikiran  teori stakeholder adalah keinginan  untuk  membangun  suatu  kerangka  kerja responsif  suatu  problem  yang dihadapi para manajer terhadap issue perubahan lingkungan. (Permatasari et al.,  2019)  maksud stakeholder adalah  untuk merancang metode yang digunakan untuk mengelola berbagai  kelompok  dan  hubungan  yang  dihasilkan dengan cara yang strategis. Stakeholder adalah setiap kelompok  atau  individu  yang  dapat  mempengaruhi atau  dipengaruhi  oleh  pencapaian  tujuan  organisasi. Stakeholder dapat  dibagi  menjadi  dua  berdasarkan karakteristiknya  yaitu stakeholder primer  dan stakeholder sekunder.  Tujuan  utama  dari  teori stakeholder (Santoso  et  al.,  2022)  adalah  untuk membantu  manajer  korporasi  mengerti  lingkungan stakeholder mereka  dan  melakukan  pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan- hubungan  di  lingkungan  perusahaan  mereka.  Pada dasarnya,      maksud  yang  lebih  jauh  dari  teori stakeholder adalah  untuk  membantu  manajer korporasi  dalam  menaikkan  rating  dari  dampak
aktivitas-aktivitas  mereka,  dan  menekan  kerugian- kerugian  bagi stakeholder .  Namun  Faktanya,  inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang akan  terjadi  ketika  korporasi  dan stakeholder menjalankan hubungan mereka.
(Hatta, 2002) Teori stakeholder fokus akuntabilitas  organisasi  jauh  melebihi  kinerja finansial  atau  ekonomi  sederhana.  Teori  ini menyatakan bahwa suatu entitas akan memilih secara sukacita  mengungkapkan  informasi  tentang  kinerja lingkungan,  sosial  dan  intelektual  mereka,  melebihi dan  di  atas  permintaan  wajibnya,  untuk  memenuhi ekspektasi sesungguhnya  atau  yang  diakui  oleh stakeholder .  Teori stakeholder mempunyai  bidang etika dan manajerial. Bidang etika mempunyai alasan bahwa  seluruh stakeholder mempunyai  hak  untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder .
Teori stakeholder beranggapan bahwa keberadaan entitas memerlukan dukungan stakeholder ,  sehingga  aktivitas  perusahaan  juga mempertimbangkan  persetujuan  dari stakeholder . Semakin  kuat stakeholder, maka  perusahaan  harus semakin beradaptasi dengan stakeholder . Pengungkapan  sosial  dan  lingkungan  kemudian dipandang  sebagai  dialog  antara  perusahaan  dengan stakeholder .  Beberapa  alasan  yang  mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholders, yaitu  :  1)Isu  lingkungan  melibatkan kepentingan  berbagai  kelompok  dalam  masyarakat yang  dapat  mengganggu  kualitas  hidup  mereka. 2)Dalam  era  globalisasi  telah  mendorong  produk- produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan.  3  )Para  investor  dalam  menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki  dan  mengembangkan  kebijakan  dan program lingkungan. 4)LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan. Stakeholder primer  adalah  seseorang  atau  kelompok  yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern , meliputi: shareholder dan investor, karyawan,  konsumen  dan  pemasok,  bersama  dengan yang  didefinisikan  sebagai  kelompok stakeholder publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok stakeholder sekunder  didefinisikan  sebagai  mereka yang  mempengaruhi,  atau  dipengaruhi  perusahaan, namun  mereka  tidak  berhubungan  dengan  transaksi
dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

## Agency Theory
Teori  Agensi relevan dengan  penyelesaian  dua masalah  dalam  hubungan  prinsipal-agen.  Masalah muncul  ketika  kedua  pihak  mempunyai  tujuan  yang berlawanan. Sulit bagi prinsipal untuk memverifikasi apa  yang  dilakukan  agen  dan  apakah  agen  telah berperilaku  tepat  (Tronvoll  &  Edvardsson,  2022). Persoalan  kedua  adalah  pembagian  risiko  ( risk sharing )  yang  terjadi  ketika  prinsipal  dan  agen mempunyai  sikap  berbeda  terhadap  risiko  (akibat berbagai  ketidakpastian).  Masing-masing  pihak mungkin  lebih  memilih  tindakan  lain  karena preferensi  risikonya  yang  berbeda.  Konsep  teori keagenan  adalah  hubungan  atau  kontrak  antara prinsipal dan agen.
Menurut  Jensen  dan  Meckling  dikutip  dari (Santoso  et  al.,  2022)  menjelaskan  hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di bawah satu orang atau lebih (prinsipal) yang terlibat dengan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka. Ini  melibatkan  beberapa  wewenang  pengambilan keputusan kepada agen, dan prinsipal mempekerjakan agen  untuk  melakukan  tugas  demi  keuntungan prinsipal.  Perusahaan  yang  pemegang  sahamnya bertindak  sebagai  prinsipal  dan  manajemen  sebagai agennya. Pemegang saham memanfaatkan manajemen  untuk  bertindak  demi  kepentingan pemegang  saham.  Teori  keagenan  berasumsi  bahwa semua individu bertindak sesuai dengan kepentingannya.  (Westgren  &  Holmes,  2022) masyarakat  pada  umumnya  akan  bekerja  secara oportunis  dengan  mengutamakan  kepentingannya baik  sebagai  agen  maupun  sebagai  prinsipal  yang masing-masing akan mengoptimalkan keuntungannya masing-masing. Dengan demikian, perusahaan mempunyai  dua  kepentingan  yang  berbeda,  masing- masing  berupaya  mencapai  kemakmuran  yang diinginkan.  Hal  ini  menimbulkan  kemungkinan terjadinya  konflik  kepentingan  antara  agen  dan prinsipal.  Hal  inilah  yang  disebut  dengan  agency problem  yang  berkaitan  dengan  moral  hazard. Benturan kepentingan dalam permasalahan keagenan adalah prinsipal (penyedia sukuk) dan agen (investor sukuk).  (Wang  &  Chaolu,  2022)mengemukakan adanya konflik kepentingan antar kepala sekolah dan agen  mayoritas  adalah  antara  pemegang  saham  dan manajemen  perusahaan  dan  antara  pemegang  saham
dan  pemegang  efek  bersifat  utang  atau  kreditor. menjelaskan  bahwa  pemegang  obligasi  merupakan kreditur  yang  memiliki  sudut  pandang  berbeda mengenai  bagaimana  perusahaan  harus  dikelola dibandingkan dengan pemegang saham.

## Wakaf Uang
Secara etimologis (Laluddin et al., 2021) wakaf (atau awqaf untuk  jamak)  adalah  kata  yang  dapat diartikan  sebagai penahanan dalam  bahasa  Inggris. Dari  sudut  pandang  syariah,  bagaimanapun,  kata wakaf  berarti  “melepaskan  kepemilikan  harta  yang didedikasikan (mawqūf )  dari  orang  yang  melakukan wakaf (waqīf)) kepada  Allah  sehingga  apa pun  yang dihasilkan  dan  didapatkan  dari  mauqūf  hanya bertujuan  untuk  kepentingan  agama  dan  tujuan kemanusiaan ”  (Raja  Adnan  et  al.,  2022).  Ada  tiga karakteristik  utama  wakaf:  (i)  abadi,  (ii)  tidak  dapat dibatalkan dan (iii) tidak dapat dicabut (Allah Pitchay et al., 2018).
Definisi  wakaf  uang  menurut    peraturan  badan wakaf Indonesia nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran  nazir  wakaf  uang,  bahwa  Wakaf  Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan  untuk mauquf  alaih .  Sedangkan  Nazir adalah  pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif  untuk  dikelola  dan  dikembangkan  sesuai dengan peruntukannya.
Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan  dimulainya  masa  kenabian  Muhammad  di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba’,  yaitu  masjid  yang  menjadi  wakaf  pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi  setelah  Nabi  hijrah  ke  Madinah.  Kemudian disusul  dengan  pembangunan  Masjid  Nabawi  yang dibangun  di  atas  tanah  anak  yatim  dari  Bani  Najjar setelah  dibeli  oleh  Rasulullah  dengan  harga  delapan ratus  dirham.  Dengan  demikian,  Rasulullah  telah mewakafkan  tanah  untuk  pembangunan  masjid  (Ab Shatar et al., 2021).
Dalam  sejarahnya,  wakaf  memainkan  peran penting  dalam  perkembangan  sosial,  ekonomi,  dan budaya  masyarakat.  Hal  yang  paling  menonjol  dari lembaga  wakaf  adalah  perannya  dalam  membiayai berbagai pendidikan dan kesehatan Islam. Misalnya di Mesir,  Arab  Saudi,  Turki  dan  beberapa  negara  lain pembangunan  dan  berbagai  sarana  dan  prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari pembangunan wakaf.  Keberlanjutan  manfaat  wakaf  dimungkinkan
dengan diberlakukannya wakaf produktif yang mapan untuk  mendukung  berbagai  kegiatan  sosial  dan keagamaan. Wakaf produktif umumnya berupa lahan pertanian  atau  perkebunan,  bangunan  komersial, dikelola  sedemikian  rupa  untuk  menghasilkan keuntungan  yang  sebagian  dari  hasilnya  digunakan untuk  membiayai  kegiatan  tersebut  (Nour  Aldeen  et al., 2022).
Sampai  saat  ini  pemahaman  umat  Islam  di Indonesia  terhadap  wakaf  masih  sangat  rendah,  dan konvensional  terbatas  pada  wakaf  yang  umumnya dalam bentuk asset tetap seperti tanah yang notabene kurang  produktif  sehingga  kurang  memberi  manfaat kepada  umat  (Sanusi  &  Shafiai,  2020).  Padahal konsep  wakaf  adalah  dalam  harta  benda  wakaf  yang dipergunakan  yakni  manfaat  atau  hasilnya.  Oleh karena  itu,  seharusnya  harta  benda  wakaf  dibuat produktif sehingga dapat memberikan banyak manfaat bagi umat. Salah satu bentuk wakaf yang dapat dibuat produktif adalah wakaf uang.
Potensi  Wakaf  yang  bersumber  dari  donasi Masyarakat,  atau  yang  biasa  disebut  Wakaf  uang. Jenis  Wakaf  ini  membuka  peluang  besar  bagi penciptaan  bisnis  Investasi,  yang  hasilnya  dapat dimanfaatkan  pada  bidang  keagamaan,  pendidikan, dan pelayanan sosial. Mekanisme pengelolaan wakaf uang belum dilakukan secara optimal, meskipun telah memiliki  landasan  hukum  berupa  UU  No.41  tahun 2004  tentang  Wakaf  diperkuat  dengan  adanya  fatwa MUI  tahun  2002  tentang  Wakaf  Uang.  (Java  et  al., 2022)

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  metode  pendekatan deskriptif  kualitatif,(Hardani  dkk,  2020)  Penelitian deskriptif  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang digunakan  untuk  menggambarkan,  menggambarkan, dan memahami fenomena atau peristiwa tertentu tanpa melakukan analisis statistik formal. Metode ini lebih berfokus  pada  pemahaman  mendalam  tentang konteks,  pola,  dan  karakteristik  dari  subjek  yang diteliti. sumber data adalah data Primer dan sekunder .  Data  Primer  diperoleh  dengan  wawancara  dengan stakeholder perbankan  syariah,  seperti  bankir perbankan  syariah,  pejabat  badan  wakaf  Indonesia, dan  pejabat  otoritas  jasa  keuangan.  Sementara  data sekunder  terdiri  dari  artikel  ilmiah,  buku  referensi, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui indept interview dan  studi  kepustakaan  dan  dokumentasi.  Teknik
analisis  data  menggunakan  analisis  kualitatif.  yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait topik strategi  perbankan  syariah  dalam  pengelolaan  wakaf uang,  seperti  jurnal,  buku,  laporan  penelitian, peraturan,  dan  dokumen  resmi  terkait.  Termasuk dalam melakukan telaah mendalam terhadap literatur yang  dikumpulkan  untuk  mengidentifikasi  konsep, tema,  dan  pola  yang muncul terkait topik  penelitian. Kemudian mengelompokkan data literatur berdasarkan  tema  dan  pola  yang  muncul,  lalu menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan penelitian  terkait  strategi  perbankan  syariah  sebagai nazir dalam pengelolaan wakaf uang.

## 3. HASIL PENELITIAN Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang
Perbankan  syariah  selain  bertujuan memperoleh profit juga mempunyai fungsi sosial, hasil wawancara dengan  informan  Bank  syariah  juga  memiliki  peran sebagai  lembaga  filantropi  atau  amal  dalam  konteks sistem keuangan syariah Bank syariah dapat berperan dalam  pengelolaan  aset  wakaf.  Wakaf  adalah  donasi yang diberikan untuk tujuan amal atau sosial, seperti pembangunan  sekolah,  rumah  sakit,  atau  fasilitas umum  lainnya.  Bank  syariah  dapat  membantu mengelola  dan  menginvestasikan  aset  wakaf  untuk kepentingan umum
Peran  perbankan  syariah  selain  melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana juga dapat melakukan fungsi sosial, karena merupakan salah satu Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  dapat  melakukan penerimaan  wakaf  uang  dan  menjadi  tempat pengelolaan  dana  wakaf  oleh  Nazir.  Di  samping melaksanakan  fungsi  menghimpun  dan  menyalurkan dana  masyarakat  di  atas,  bank  syariah  juga  dapat melakukan  fungsi  sosial  berupa  penerimaan  dana zakat, infak, sedekah dan hibah, serta menyalurkannya kepada  organisasi  pengelola  zakat  (pasal  4  ayat  2). Selain  itu,  bank  syariah  dapat  menghimpun  wakaf uang dan meneruskannya kepada nazir yang ditunjuk (pasal  4  ayat  3)  (BWI,  2011).  Untuk  melakukan penghimpun  dana  wakaf  perlu  adanya  mobilisasi efektif dan empiris yang mudah dalam pelayanan dan administrasi  atau  dengan  model  dana  abadi  (Ilmiah, 2020). . Strategi pengelolaan wakaf uang melalui Nazir yang  kompeten  lebih  ditentukan  oleh    akuntabilitas (Shinta Wulandari, 2019).
Perkembangan  ekonomi  dan  keuangan  Islam tidak  hanya  mencakup  aspek  komersial,  tetapi  juga aspek sosial (seperti zakat, infak, wakaf dan keuangan
mikro), kedua aspek tersebut tidak terpisahkan. Oleh karena itu, integrasi antara sektor sosial dan komersial tidak hanya dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan  kesejahteraan  sosial-ekonomi  dan meningkatkan  inklusi  keuangan  holistik,  tetapi  juga dapat  meningkatkan  stabilitas  sistem  keuangan (Ascarya,  2016).  Sebagai  bagian  dari  ekonomi syariah,  perbankan  syariah  bukan  hanya  dituntut untuk menghasilkan keuntungan semata, namun juga harus  dapat  menjalankan  fungsi  dan  tujuannya berlandaskan maqashid syariah. Memberikan keuntungan  sosial  ekonomi  bagi  perbankan  syariah dapat  dilakukan  salah  satunya  melalui  wakaf  yang merupakan amal ibadah yang paling mulia bagi umat muslim, karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika  pewakaf  masih  hidup,  tetapi  pahalanya  juga tetap  mengalir  terus  meskipun  pewakaf  telah meninggal  dunia.  Bertambah  banyak  orang  yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya (Ghufron, 2011).
Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf Uang  (LKS  –PWU)  harus  mempunyai  peran  yang lebih  besar  agar  sinergi  antara  Nazir  wakaf  dengan LKS PWU bisa lebih maksimal (Mas’udi et al. 2016). OJK  menyebutkan  bahwa  keunggulan  perbankan syariah dalam pengumpulan dan investasi wakaf tunai antara  lain:  Bank  Syariah  adalah  LKS-PWU  resmi yang diatur oleh UU, akses yang baik terhadap wakif, memiliki kemampuan investasi, kemampuan administratif yang baik,
kemampuan mendistribusikan hasil investasi dana wakaf, kredibilitas  yang  baik  dimata  masyarakat  dan dikontrol oleh UU (OJK, 2016).  Saat ini diperlukan strategi  yang  efektif  untuk  mengembangkan  potensi wakaf  uang,  mengingat  potensi  yang  sangat  besar namun realisasi penghimpunan masih belum optimal.
Sesuai UU Perbankan Syariah No. 2 tahun 2008 pada  Bab  II  Pasal  4  ayat  3  disebutkan  bahwa  Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai  dengan  kehendak  pemberi  wakaf  (wakif). Dengan adanya UU ini dapat dikatakan bahwa saat ini perbankan syariah hanya bertindak selaku pengumpul dana wakaf uang dan kemudian menyerahkan kepada beberapa  nazir  untuk  dikelola,  dan  tidak  dapat melakukan  pengelolaan  dana  wakaf.  Pada  Peraturan pelaksana Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf Pasal  25  poin  c  dan  d  menegaskan  posisi  lembaga
keuangan syariah bukan sebagai nazir wakaf uang tapi hanya  perantara  dan  keharusan  menempatkan  dana wakaf  ini  dalam  rekening wadi’ah atas  nama  nazir (Shinta Wulandari, 2019).
Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan  pada  pasal  4  syarat-syarat  menjadi  Nazir Perorangan  adalah  sebagai  berikut:  Warga  negara Indonesia,  Beragama  Islam,  Dewasa,  Amanah, Mampu  secara  jasmani  dan  rohani,  serta  Tidak terhalang  melakukan  perbuatan  hukum.  Sedangkan untuk Nazir organisasi syaratnya adalah: (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan. (2) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan  syarat  untuk  Nazir  badan  hukum  adalah (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat  Nadzir  perorangan.  (2)  Badan  hukum Indonesia  yang  dibentuk  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  (3)  Organisasi yang  bersangkutan  bergerak  di  bidang  sosial, pendidikan,  kemasyarakatan  dan  atau  keagamaan Islam.
Berdasarkan  syarat  untuk  menjadi  nazir  yang badan  hukum  pada  point  ke  3  bahwa  badan  hukum dalam bentuk organisasi di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Perbankan  syariah  sebagai  badan  hukum  di  bidang keuangan  tidak  termasuk,  sehingga  peran  perbankan syariah  saat  ini  hanya  sebagai  lembaga  intermediary bukan  sebagai  nazir  atau  pengelola  wakaf  uang, dampaknya  pengelolaan  wakaf  uang  belum  optimal untuk menjadikan mustahik menjadi muzzak i.
Hal  tersebut  terjadi  karena  peranan  perbankan syariah  dalam  pengelolaan  wakaf  uang  di  Indonesia adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf  Uang  (LKS-PWU)  yang  hanya  menerima wakaf  uang  dari  wakif  dan  menerbitkan  sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi’ah ) atas nama Nazir dan dapat mengelola dana tersebut  sampai  nazir  menentukan  lain,  sehingga tanggung jawab perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf  uang  dihubungkan  dengan  undang-undang perbankan  syariah  dan  undang-undang  wakaf  adalah menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dan
mendaftarkannya kepada Menteri atas nama Nazir.(Nun Harrieti dan Etty Mulyati, 2017). Dengan demikian  implementasi  Wakaf  tunai  dalam  sistem Perbankan Syariah masih belum optimal dikarenakan
peraturan  tentang  Wakaf  tunai  menunjukkan  bahwa Perbankan Syariah masih belum dapat mengelola dana Wakaf tunai hanya saja sebatas lembaga titipan dalam menerima dana Wakaf. (Maulidi, 2017)
Penggabungan  pengelolaan  wakaf  uang  dalam perbankan syariah akan menghasilkan efek pengganda yang  sangat  luar  biasa.  (Azrai  Azaimi  Ambrose  & Abdullah  Asuhaimi,  2021).  Dalam  Alquran,  Allah mencintai hambanya yang berjihad dengan profesional, teratur dan kokoh,
“Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang yang  berperang  dijalan-Nya  dalam  barisan  yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”(QS.As-Shaff 61:4)
Ayat  tersebut  di  atas  menggambarkan  bahwa Nazir  sebagai  pengelola  wakaf  harus  kokoh  dan profesional dalam pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf  dan  perbankan  syariah  merupakan  lembaga yang  paling  profesional  dalam  bidang  keuangan Islam.

## Keunggulan Bankir Syariah Sebagai Nazir Wakaf Uang
Wawancara  dengan  beberapa  informan  dapat dirangkum  keunggulan  bankir  syariah  sebagai  nazir wakaf uang Sebagai nazir wakaf uang, bankir syariah memiliki  beberapa  keunggulan  yang  membuatnya menjadi  pilihan  yang  baik  dalam  pengelolaan  dana wakaf  uang.  Berikut  adalah  beberapa  keunggulan tersebut:
a. Profesionalisme, Bankir syariah biasanya memiliki  kualifikasi  dan  pengalaman  dalam manajemen keuangan dan investasi. Mereka dapat memberikan  nasihat  profesional  dan  mengelola dana  wakaf  dengan  cara  yang  mengoptimalkan potensi pengembalian investasi.
b. Diversifikasi  Investasi:  Bankir  syariah  dapat membantu  dalam  diversifikasi  investasi  dana wakaf.  Mereka  memiliki  akses  ke  berbagai instrumen investasi syariah yang beragam, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan investasi real estate yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
c. Pengawasan  dan  Pemantauan:  Bankir  syariah memiliki  sistem  pengawasan  dan  pemantauan yang  ketat  terhadap  investasi  dan  penggunaan dana  wakaf.  Hal  ini  membantu  mencegah penyalahgunaan  dan  memastikan  dana  wakaf digunakan  sesuai  dengan tujuan  amal  yang  telah ditetapkan.
d. Kepahaman  tentang  Prinsip  Syariah,  Bankir syariah  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang prinsip-prinsip  syariah  yang  mengatur  keuangan Islam, termasuk hukum wakaf dan amal. Mereka memahami  ketentuan  hukum  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  dana  wakaf  uang,  sehingga dapat  memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip- prinsip ini.
e. Transparansi  dan  Akuntabilitas,  Bankir  syariah beroperasi  berdasarkan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas  yang  tinggi.  Mereka  memiliki prosedur  dan  standar  yang  ketat  dalam pengelolaan  dana  wakaf,  termasuk  pelaporan reguler  kepada  pemilik  dana  atau  pihak  yang berwenang.
f. Meningkatkan kepercayaan wakif, apabila wakaf uang  di  Kelola  oleh  bankir  syariah  membuat kepercayaan  wakif  atas  dana  yang  disalurkan menjadi lebih baik, karena dana yang diserahkan kepada  nazir  dikelola  oleh  orang  yang  tepat  dan Lembaga yang kredibel.

## 4. PEMBAHASAN
Perbankan  Syariah  di  Indonesia  memerlukan sebuah terobosan yang mampu meningkatkan market share dan  sekaligus  memberikan  manfaat  bagi  umat selaras dengan maqashid syariah . Terobosan tersebut antara  lain  desain  wakaf  uang  harus  diubah  dengan menjadikan lembaga keuangan syari’ah sebagai nazir langsung  dengan  memperketat  persyaratan  nazir wakaf  uang  LKS  harus  berorientasi  bisnis  sosial integratif  (Haryati  et  al.,  2021).  Perbankan  syariah menjadi  nazir  dapat  membuktikan  sebagai  lembaga pengelola  wakaf  uang  yang  profesional  dan  mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Bankir Syariah sebagai nazir wakaf Uang perlu di dorong  oleh  semua  pihak  yang  berkompeten,  sesuai dengan  teori Stakeholder ,  semua  pihak  yang berkepentingan seperti Bankir Syaiah, Pihak manajemen, pemegang saham, otoritas jasa Keuangan dan  badan  wakaf  Indonesia  perlu  duduk  bersama membahas standar operasional prosedur dan regulasi yang diperlukan dalam rangka memberikan kepastian bagi hukum.
Beberapa  penelitian  tentang  pengelolaan  wakaf uang yang dilakukan perbankan syariah sebagai nazir di  beberapa  Negara  muslim  menjadi  inspirasi  di Indonesia. (Ayedh et al., 2018)Wakaf tidak diragukan lagi merupakan salah satu sumber pendanaan penting di  banyak  negara.  Belajar  dari  beberapa  Negara
tetangga  dalam  mengelola  dana  wakaf  memberikan inspirasi  bagaimana  dana  wakaf  dapat  membantu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  (Ahmed  et al.,  2021)Pengelolaan  harta  wakaf  di  Bangladesh dimulai  dengan  melakukan  transformasi  bank komersial  menjadi  bank  wakaf,  yaitu  bank  yang menampung  dana-dana  wakaf  uang dari masyarakat, terutama  dilakukan  dan  dikelola  oleh Social  Islamic Bank  Limited (SIBL).  SIBL  adalah  bank  syariah  di Bangladesh yang memiliki gagasan untuk mengelola dan  memanfaatkan  salah  satu  sumber  pendanaan melalui  wakaf  uang.  Sumber  pendanaan  yang dikumpulkan tersebut, diperuntukkan untuk membantu  pengentasan  kemiskinan,  membantu program pengembangan pendidikan modern, mendirikan  fasilitas  kesehatan,  dan  menciptakan proyek umum yang dapat membuka banyak lapangan kerja. (Saputri, 2022).
Penelitian  (Sanusi  &  Shafiai,  2022)Pengelolaan harta  wakaf  di  Malaysia  terutama  diperuntukkan untuk  kepentingan  ekonomi,  seperti  pembangunan pusat  pertokoan  komersial,  stasiun  pengisian  bahan bakar/SPBU,  perluasan  kebun  kelapa,  dan  sektor- sektor produktif lainnya yang menguntungkan, selain dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sarana dan  fasilitas  umum,  seperti  pembangunan  masjid, sarana  pendidikan  dan  rumah  sakit.  Malaysia memiliki  tanah  yang  bersumber  dari  wakaf  yang sangat  luas,  yang  dikelola  dan  diberdayakan  secara optimal,  sehingga  dapat  memberikan  dampak  bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Pengembangan  dalam  pengelolaan  wakaf  uang oleh  perbankan  syariah  dapat  memberikan  manfaat ekonomi  dan  sosial  yang  signifikan,  termasuk pengembangan usaha mikro dan kecil, pembangunan infrastruktur,  serta  dukungan  bagi  pendidikan  dan kesehatan umat Islam.
Untuk  mendukung  peran  perbankan  syariah sebagai  nazir  harus  dilandasi  payung  hukum  yang kuat.  Sementara  ini  Undang-undang  perbankan syariah  UU  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  hanya  memberi  wewenang  Bank  Syariah sebagai salah satu LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai PWU (Penerima Wakaf Uang) belum sebagai pengelola dana wakaf. Perlu dicari terobosan hukum adanya sinergi antara regulasi yang mengatur tentang perbankan  syariah  dan  wakaf,  sehingga  perbankan syariah  dapat mengelola  dana  wakaf uang    layaknya sebagai nazir.
Perbankan  syariah  perlu  melakukan  inovasi dalam  pengelolaan  dana  wakaf  uang  secara profesional,  apabila  semua  payung  hukum  sudah disedia  dan  standar  operasional  sudah  jelas,  serta tanggung  jawab  dari  nazir  wakaf  uang  mempunyai kepastian  hukum,  sesuai  dengan  teori  agensi  bahwa manajemen  pada  hakikat  adalah  pihak  yang  diberi kesempatan  untuk  mengelola  organisasi.  Jika  pihak manajemen dan  pemegang  saham  sudah  mempunyai pandangan  yang  sama  terhadap  produk  inovatif berupa  pengelolaan  dana  wakaf  tunai,  manajemen sebagai  agen  yang  mewakili  kepentingan  pemegang saham atau pemilik tentu harus menjalankan

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  di  uraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Hasil  penelitian  membuktikan  bankir  perbankan syariah sangat berpeluang mengelola dana wakaf uang secara  profesional  sehingga  dapat  membentuk  dana abadi  dan  merupakan  sumber  dana  murah  bagi perbankan syariah. Peranan perbankan syariah dalam mengelola  wakaf  uang  saat  ini  perlu  ditingkatkan menjadi  nazir  yang  profesional  atau    lembaga pengelola  wakaf  uang  yang  kredibel  dan  dipercaya masyarakat. Pengelolaan wakaf uang oleh perbankan syariah  yang  dilakukan  beberapa  negara  muslim membuktikan  efektivitas  dan  efisiensi  wakaf  uang sebagai sumber perubahan masyarakat, dari mustahik menjadi  muzaki.  Perbankan  syariah  sebagai  nazir sebagai  satu  strategi  akselerasi  Badan  Wakaf Indonesia  dalam  pemanfaatan  wakaf  uang  secara maksimal  dalam  rangka  meningkatkan  mustahik menjadi  muzaki  dengan  kesejahteraan  secara ekonomi.
Beberapa keunggulan Keuntungan Bankir syariah  sebagai  wakaf  uang  pertama  dikelola  oleh Lembaga profesional dan kredibel. Kedua Meningkatkan kepercayaan wakif untuk menyalurkan dana wakafnya. Ketiga Memiliki tingkat risiko rendah karena  dikelola  secara  profesional  dan  akuntabel. Keempat  Memberikan  jaminan  kepada maukuf  alaih sebagai  orang  yang  berhak  menerima  manfaat  dari wakaf uang. Sebagai inovasi produk baru menghimpun  dana  Masyarakat  dalam  bentuk  dana abadi dan sumber dana murah sehingga memberikan keuntungan  ganda  bagi  perbankan  syariah  produk penghimpunan  dana  abadi  dan  murah  ini  tidak dimiliki oleh perbankan konvensional.
Limitasi penelitian ini, terkendala dengan regulasi sehingga  bankir  syariah  belum  dapat  menjalankan fungsi  nazir  wakaf  uang,  sehingga  dihimbau  kepada stakeholder dapat  seperti  Otoritas  jasa  Keuangan, Badan wakaf Indonesia dan praktisi perbankan untuk mendorong  regulasi  menjadikan  bankir  syariah sebagai nazir wakaf uang.

## 6. REFERENSI
Ab  Shatar,  W.  N.,  Hanaysha,  J.  R.,  &  Tahir,  P.  R. (2021).  Determinants  of  cash  waqf  fund collection  in  Malaysian  Islamic  banking institutions: empirical insights from employees’ perspectives. ISRA  International  Journal  of
Islamic Finance , 13 (2), 177–193. https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0126
Ahmed,  S.,  Islam,  R.,  &  Al-Asheq,  A.  (2021).
Prospective  customers’  behavioural  intention towards  islamic  microfinance  services  in Bangladesh. Institutions  and  Economies , 13 (2), 101–123. https://doi.org/10.22452/IJIE.vol13no2.4 Allah Pitchay, A., Mohd Thas Thaker, M. A., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Abdul Latiff, A. R. (2018). Cooperative-waqf model:  a  proposal  to  develop idle waqf lands in Malaysia. ISRA International Journal  of  Islamic  Finance , 10 (2),  225–236. https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012
Arshad,  R.,  Zain,  N.  M.,  Urus,  S.  T.,  &  Chakir,  A.
(2018).  Modelling  Maqasid  Waqf  performance measures  in  Waqf  institutions. Global  Journal Al-Thaqafah , 2018 . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=
2-s2.0- 85048196345&partnerID=40&md5=6a9d70c7c 6955e7db6e64c462b5b8453
Ayedh,  A.,  Echchabi,  A.,  &  Ihsan,  H.  (2018).  Waqf accountability  in  the  Republic  of  Yemen:  An empiRical analysis. Qudus International Journal of
Islamic Studies , 6 (2), 161–180. https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.4030
Azrai Azaimi Ambrose, A. H., & Abdullah Asuhaimi, F.  (2021).  Cash  waqf  risk  management  and perpetuity restriction conundrum. ISRA International Journal of Islamic Finance , 13 (2),
162–176.  https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-
0187
Fariz,  N.  M.,  Mohammed,  N.  F.,  Zulkepli,  N.  S.,  &
Kamaluddin, A. (2020). Accounting
conservatism and financial performance: Accountability  of  shariah  compliant  companies in  Malaysia. Humanities  and  Social  Sciences Letters , 8 (3), 280–297. https://doi.org/10.18488/JOURNAL.73.2020.83.
280.297
Hardani  dkk.  (2020). Metode  Penelitian  kualiatatif dan  kuantitatif (A.  Husnu  Abadi,  A.Md.  (ed.); Edisi 1). Pustaka Ilmu.
Haryati,  Y.,  Ibrahim,  M.  A.,  &  Maulida,  I.  S.  R.
(2021).  Pengaruh  Etika  Kerja  Islam  terhadap Kinerja  Karyawan  BAZNAS  Kota  Bandung. Jurnal  Riset  Ekonomi  Syariah , 1 (1),  59–62. https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.197
Hatta, A. J. (2002). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kebijakan  Deviden:  Investigasi PenHatta,  A.  J.  (2002)  ‘Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kebijakan  Deviden:  Investigasi Pengaruh Teori Stakeholder’, Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 6(2), pp. 1–22. Available at: journal. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 6 (2),  1–22.  journal.uii.ac.id  ›  JAAI  ›  article  › download%0A
Ihsan,  H.,  Eliyanora,  &  Septriani,  Y.  (2016).
Accountability mechanisms for awqaf institutions:  Lessons  learnt  from  the  history. Journal  of  King  Abdulaziz  University,  Islamic
Economics ,
29 (1), 41–54. https://doi.org/10.4197/Islec.29-1.3
Ihsan, H., Sulaiman, M., Alwi, N. M., & Adnan, M.
A. (2017). A study of accountability practice in Dompet  Dhuafa  Waqf  of  Indonesia. Journal  of King  Abdulaziz  University,  Islamic  Economics , 30 (2), 13–32. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=
2-s2.0-85028869286&doi=10.4197%2FIslec.30- 2.2&partnerID=40&md5=4bee9dc58fb28cbc57 04e9bb69043919
Ismail, C. Z., Salim, N. J., & Hanafiah, N. J. A. (2015).
Administration and management of waqf land in Malaysia:  Issues  and  solutions. Mediterranean Journal  of  Social  Sciences , 6 (4S2),  613–620. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s2p613 Janom, N., Izham, M. Z., Mansor, F. S., Aris, S. R. S.,
Bashah,  N.  S.  K.,  &  Arshad,  N.  H.  (2019). Review  on  success  factors  of  waqf  information management  system  in  Malaysia. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer
Science , 16 (1), 412–419. https://doi.org/10.11591/ijeecs.v16.i1.pp412-419
Java,  E.,  Nur,  S.  K.,  &  Hasanah,  M.  (2022).
Optimalisasi  Fungsi  Masjid  sebagai  Sentra
Pengembangan Wakaf Tunai dalam
Meningkatkan  Ketahanan  Ekonomi  Masyarakat Watukebo Jawa Timur Pendahuluan . 3 (2), 295–
303.
Laluddin, H., Haneef, S. S. S., Mohammad, M. T. H.,
& Rahman, M. P. (2021). Revisiting the Concept of  Waqf :  Its  Maintenance,  Issues  and Challenges. International  Journal  of  Islamic Thought , 20 , 53–64. https://doi.org/10.24035/ijit.20.2021.210
Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan  Zakat,  Infaq,  Shadaqoh  dan Wakaf  di  Indonesia. Perisai :  Islamic  Banking and
Finance Journal , 3 (1), 45–56. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999 Nour  Aldeen,  K.,  Ratih,  I.  S.,  &  Sari  Pertiwi,  R. (2022).  Cash  waqf  from  the  millennials’ perspective:  a  case  of  Indonesia. ISRA International Journal of Islamic Finance , 14 (1),
20–37. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020- 0223
Osman,  A.  Z.,  &  Agyemang,  G.  (2020).  Privileging downward accountability in Waqf management. Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business Research , 11 (3), 533–554. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2017-0064
Permatasari, M. P., Luh, N., & Setyastrini, P. (2019).
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan  Ditinjau  Dari  Teori  Legitimasi  dan
Teori  Stakeholder. Jurnal  Akuntansi  Dan Perpajakan , 5 (1), 1–03. http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap
Rahman, M. F. A., & Amanullah, M. (2016). Ta’bīd al-waqf  wa  ta’qītuhu  fī  wilāyāt  mukhtārah  fī Malaysia. Studia  Islamika , 23 (3),  561–603. https://doi.org/10.15408/sdi.v23i3.3592
Raja  Adnan,  R.  A.  binti,  Abdul  Mutalib,  M.,  &  Ab Aziz,  M.  R.  (2022).  Factors  necessary  for effective  corporate  waqf  management  for Malaysian public healthcare. ISRA International Journal  of  Islamic  Finance , 14 (1),  73–88. https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0178
Santoso, B., Widodo, W., Akbar, M. T., Ahmad, K., &  Setianto,  R.  H.  (2022).  The  Determinant  of Sukuk  Rating:  Agency  Theory  and  Asymmetry
Theory Perspectives. Risks , 10 (8). https://doi.org/10.3390/risks10080150
Sanusi,  S.,  &  Shafiai,  M.  H.  M.  (2015).  The management  of  cash  waqf:  Toward  socio- economic development of muslims in Malaysia.
Jurnal Pengurusan , 43 , 3–12.
https://doi.org/10.17576/2015-43-01
Sapuan,  N.  M.,  &  Zeni,  N.  A.  M.  (2021).  The determinants of waqf sustainability in malaysia: A  pls-sem  analysis. International  Journal  of Business and Society , 22 (1), 102–118. https://doi.org/10.33736/IJBS.3164.2021
Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H.
(2017).  Application  of  waqf  for  social  and development finance. ISRA International Journal
of Islamic Finance , 9 (1), 5–14.
https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002
Sulaiman, S., Hasan, A., Mohd Noor, A., Ismail, M. I., & Noordin, N. H. (2019). Proposed models for unit  trust  waqf  and  the  parameters  for  their application. ISRA  International  Journal  of
Islamic Finance , 11 (1), 62–81. https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019
Tronvoll,  B.,  &  Edvardsson,  B.  (2022).  Customer experiences  in  crisis  situations:  An  agency- structure  perspective. Marketing  Theory , 22 (4), 539–562. https://doi.org/10.1177/14705931221104520 Wang, X., & Chaolu, T. (2022). The Impact of Offline Service Effort Strategy on Sales Mode Selection in  an  E-Commerce  Supply  Chain  with Showrooming Effect. Journal of Theoretical and Applied  Electronic  Commerce  Research , 17 (3),
893–908. https://doi.org/10.3390/jtaer17030046
Westgren,  R.  E.,  &  Holmes,  T.  L.  (2022). Entrepreneurial  Beliefs  and  Agency  under Knightian Uncertainty. Philosophy of Management , 21 (2), 199–217. https://doi.org/10.1007/s40926-021-00183-z