Volume 1  Issue 2,  September 2017:  pp. 180-195. Copyright  ©  2017 HOLREV. Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at:
http://ojs.uho.ac.id/index. php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.  0  International  License, which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
Legal Analysis the Power of Corruption Eradication Commission on Investigation of Case Combination on Corruption and Money Laundering

## Sabrina Hidayat
Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com
Abstract: Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  initially  has  no  power  to investigate  on  Money  Laundering.  Subsequently,  in  the  advance  of  criminal procedural law, it evidently has the power to investigate the money laundering which is  originally  such  a  criminal  act  of  corruption.  Therefore,  corruption  eradication commission has integrated the phase of investigation by started for investigating the source of a criminal act in the form of criminal corruption as the authority and power of corruption eradication commission. The integration between cases of corruption and money laundering finally brought out the consequences of combining the cases toward the phase of the prosecution on the money laundering, on the one hand, and criminal  corruption,  on  the  other  hand,  by  sticking  to  the  principle  of  concursus (continuous act).
Keyword: the power of KPK, combining cases, corruption, money laundering
Abstrak: Pada  awalnya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tidak  berwenang melakukan  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berdiri  sendiri. Selanjutnya dalam perkembangan ilmu hukum acara pidana, penyidikan ternyata dapat menelusuri tindak pidana pencucian  uang yang tindak pidana asalnya dari tindak  pidana  korupsi  yang  sedang  disidik  tersebut.  Dengan  demikian, penggabungan perkara pada tahap penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan yang dimulai dengan penyidikan tindak pidana asal berupa tindak pidana  korupsi  yang  secara  yuridis  normatif  merupakan  kewenangan  Komisi Pemberantasan  Korupsi.  Penggabungan  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membawa konsekuensi penggabungan perkara pada tahap penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yang berupa tindak pidana korupsi dengan tetap berpegang pada prinsip concursus .
Kata kunci: Kewenangan KPK, Gabungan Perkara, Korupsi, Pencucian Uang.

## PENDAHULUAN
Praktik  pencucian  uang  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Negara  di  Indonesia  telah  sangat  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap meningkatnya  tindak  pidana  pencucian  uang,  yang  merupakan  salah  satu  upaya  yang dilakukan pelaku tindak pidana menghindari dirinya dari jeratan hukum atau pembayaran uang  pengganti  dengan  cara  menyembunyikan  atau  mengaburkan  hasil  kejahatannya melalui pencucian uang (money laundering) . 1 Hubungan yang erat antara korupsi dengan pencucian uang terungkap dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi.  Hal  itu  tercermin  dalam  beberapa  perkara  penting  yang diajukan, dibuktikan, dan diputus oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap maupun yang  masih  dalam  upaya  hukum  tingkat  banding  atau  tingkat  kasasi,  dimana  pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya melakukan korupsi saja tetapi juga melakukan tindak pidana pencucian uang. 2
Korupsi  bukanlah  warisan  budaya  suatu  bangsa,  korupsi  merupakan  penyakit kekuasaan  yang  dapat  ditemukan  di  berbagai  kehidupan  masyarakat,  baik  masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas menegah dan masyarakat kelas atas, semua telah terjangkit virus korupsi. Tindak pidana korupsi telah menciptakan pemerintahan yang irasional dan pemerintahan  yang  didorong  oleh  keserakahan.  Selama  ada  kekuasaan,  maka  di  situ berpotensi  terjadi  korupsi. Lord  Acton pernah  membuat  sebuah  ungkapan  yang menghubungkan antara “Korupsi” dengan “Kekuasaan”, yakni “Power tends to corrupt, and absolute  power  corrupts  absolutely”, bahwa “ Kekuasaan  cenderung  untuk  korupsi  dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi absolute” . 3
Adanya ungkapan di atas disebabkan realitas saat ini menunjukkan memang benar seperti  itu.  Kekuasaan  yang  absolut  cenderung  koruptif,  apalagi  jika  tidak  ada transparansi,  akuntabilitas  dan check and balances .  Untuk  itu  dalam  sistem  peradilan pidana perkara pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas utama. Hal ini dapat  dilihat  dalam  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menentukan  bahwa “ penyidikan,
1 Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono. Hukum Anti Korupsi, Jakarta: The Asia Foundation, 20l2, h. 243
2 Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hlm 4.
3 Ermansjah  Djaja, Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK;  Komisi  Pemberantasan  Korupsi;  Kajian  Yuridis Normative UU Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 1.
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya ” .
Seiring  perkembangan  dan  kemajuan  zaman,  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi pun semakin meningkatkan cara dan modus operandinya, baik dalam proses melakukan tindak pidana korupsi maupun dalam proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari harta kekayaannya. Salah satunya dengan cara yang selama ini dikenal dengan istilah pencucian uang (money laundering). Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu  upaya  perbuatan  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul uang/dana  atau  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana melalui  berbagai  transaksi keuangan  agar  uang  atau  harta  kekayaan  tersebut  tampak  seolah-olah  berasal  dari kegiatan yang sah/legal. 4
Penempatan  tindak  pidana  korupsi sebagai tindak  pidana  asal (predicate crime) , merupakan pendapat dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan  persoalan  bangsa  yang  paling  mendesak  dalam  penanganannya.  Sistem peradilan pidana selama ini, pada tindak pidana pencucian uang tidak dibuktikan terlebih dahulu  tindak  pidana  asalnya (predicate  crime). Penuntut  Umum  dalam  mengajukan dakwaan pencucian uang lepas dari tindak pidana asal, tidak betul-betul dibuktikan tindak pidana asalnya. Namun belakangan ini Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah  menggabungkan  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan  tindak  pidana  pencucian uang. Jika pun ada terdakwa yang lolos dari dakwaan tindak pidana korupsi bukan berarti dia dapat lolos dari jeratan tindak pidana pencucian uang.
Penggabungan  perkara  merupakan  salah  satu  bagian  yang  krusial  dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Penggabungan perkara yang dimaksudkan di sini  adalah  penggabungan  perkara  antara  tindak  pidana  asal,  khususnya  tindak  pidana korupsi  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Penggabungan  perkara  itu  bisa  terjadi ditingkat penyidikan maupun penuntutan/persidangan.
Disisi  lain  dengan  kehadiran  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  juga menimbulkan pemahaman yang terlanjur diyakini kebenarannya walaupun belum tentu sepenuhnya benar, 5 yaitu Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap baru bisa melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam hal sedang  menangani  tindak  pidana  korupsi  yang  kemudian  menemukan  tindak  pidana
4 Laode M. Syarif, Hukum Anti Korupsi, Op. Cit, h. 236
pencucian uang yang predicat crime- nya tindak pidana korupsi yang kemudian membawa konsekuensi  seolah-olah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tidak  bisa  mengajukan  tindak pidana pencucian uang secara terpisah dari tindak pidana asalnya.
Beberapa  putusan  hakim  terkait  penggabungan  perkara  tindak  pidana  korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkadang  terjadi  perbedaan  pendapat (dissenting  opinion) oleh  majelis  hakim  dalam memutuskan perkara, sehingga ke depannya dikhawatirkan akan bebasnya pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana pencucian uang dari jeratan hukum, padahal jika ditelisik  lebih  jauh  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  keduanya  merupakan  dua  tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam waktu tertentu.
Berdasarkan  uraian  singkat  di  atas  maka  rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini adalah:  “Bagaimanakah  kewenangan  penyidikan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dalam penggabungan perkara antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?”

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian melalui telaah peraturan perundang- undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini. Metode penelitian normatif,  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  bentuk legis  positivis yang  menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh  lembaga-lembaga  atau  pejabat  yang  berwenang.  Selain  itu  bentuk  ini  juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari  kehidupan  masyarakat.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 6

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Umum Tentang Concursus (Perbarengan/Penggabungan)
Perbarengan  merupakan  terjemahan  dari concursus atau Samenloop, ada  juga  yang menerjemahkannya  dengan  istilah  gabungan.  Pada  dasarnya  yang  dimaksud  dengan
6 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2014, h. 130.
perbarengan  adalah  terjadinya  dua  atau  lebih  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  satu orang yang mana tindak pidana yang pertama belum dijatuhi pidana. Antara tindak pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.
Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  dinyatakan  adanya  perbarengan adalah: 7
a. Adanya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan;
b. Dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang atau dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan;
c. Dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili;
d. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.
Ilmu  hukum  pidana  mengenal  beberapa  bentuk  perbarengan/penggabungan (concursus), yaitu:
a. Concursus idealis (eendaaadsche samanloop). Concursus idealis terjadi apabila seseorang  melakukan  satu  perbuatan  dan  ternyata  perbuatan  tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Artinya, dengan tindakan yang sama  telah  menimbulkan  terjadinya  tindak  pidana  lain.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang  dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur  pula  dalam  aturan  pidana  yang  khusus,  maka  hanya  yang itulah yang diterapkan.
Pendapat Simons yang menyatakan di dalam suatu samenloop itu orang harus  membedakan  apakah  si  pelaku  hanya  melakukan  satu  tindakan, diartikan menurut arti yang sebenarnya, jadi sebagai suatu pelaksanaan secara material ataupun ia telah melakukan beberapa tindakan. 8
b. Concursus Realis (meerdaadsche  samenloop),  Concursus  realis terjadi  apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65-71 KUHP.
Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:
7 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana,  Bagian  2;  Penafsiran  Hukum  Pidana,  Dasar  Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 46
8 P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia ,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 678
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai  perbuatan  yang  berdiri  sendiri  sehingga  merupakan beberapa  kejahatan,  yang  diancam  dengan  pidana  pokok  yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam  hal  perbarengan  beberapa  perbuatan  yang  masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan  beberapa  kejahatan,  yang  diancam  dengan  pidana pokok  yang  tidak  sejenis,  tetapi  jumlahnya  tidak  boleh  melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
(2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.
Pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut:
Jika orang dijatuhi  pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,  di samping itu tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak- hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.
Pasal 68 KUHP berbunyi sebagai berikut:
(1) Berdasarkan  hal-hal  dalam  Pasal  65  dan  66,  tentang  pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:
1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi  pidana  pokok  yang  dijatuhkan.  Jika  pidana  pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.
2. Pidana-pidana  pencabutan  hak  yang  berlainan  dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
3. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya  dengan  pidana  kurungan  pengganti  karena  barang- barang  tidak  diserahkan,  dijatuhkan  sendiri-sendiri  tanpa dikurangi.
(2) Pidana kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.
Pasal 69 KUHP berbunyi sebagai berikut:
1. Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10.
2. Jika  hakim  memilih  antara  beberapa  pidana  pokok,  maka  dalam perbandingan hanya yang terberatlah yang dipakai.
3. Perbandingan  beratnya  pidana-pidana  pokok  yang  sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.
4. Perbandingan  lamanya  pidana-pidana  pokok,  baik  yang  sejenis maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan menurut maksimalnya masing-masing.
Pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut:
(1) Jika perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan 66, baik  perbarengan  pelanggaran  dengan  kejahatan,  maupun pelanggaran  dengan  pelanggaran,  maka  untuk  tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
(2) Mengenai  pelanggaran,  jumlah  lamanya  pidana  kurungan  dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan  jumlah  lamanya  pidana  kurungan  pengganti  paling banyak delapan bulan.
c. Perbuatan Berlanjut (voortgezette handeling)
Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Jika  antara  beberapa  perbuatan,  meskipun  masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
(2) Demikian  pula  hanya  dikenakan  satu  aturan  pidana,  jika  orang dinyatakan  bersalah  melakukan  pemalsuan  atau  perusakan  mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsukan atau dirusak itu.
Akan  tetapi  jika  orang  yang  melakukan  kejahatan-kejahatan  tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi
Korupsi berasal dari kata latin corruption atau korruptie. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris  dan  Perancis corruption ,  dalam  bahasa  Belanda korruptie, selanjutnya  dalam bahasa  Indonesia  dengan  sebutan  korupsi.  Kata corruptio memiliki  makna  yang  sangat
luas  namun  juga  disamakan  artinya  dengan  penyuapan  seperti  yang  disebut  dalam ensiklopedia grote winkler prins . 9
Definisi  tentang  korupsi  dapat  dipandang  dari  berbagai  aspek,  bergantung  pada disiplin  ilmu  yang  dipergunakan  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Benveniste  dalam Suyatno, korupsi didefinisikan empat jenis 10 yakni: Discretionary corruption , ialah korupsi yang  dilakukan  karna  adanya  kebebasan  dalam  menentukan  kebijaksanaan,  sekali  pun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi; Illegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa  atau  maksud-maksud  hukum,  peraturan  dan  regulasi  tertentu; Mercenery corruption, ialah  jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  dimaksud  untuk  memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan; serta Ideological corruption, ialah  jenis  korupsi  ilegal  maupun discretionary yang  dimaksudkan  untuk mengejar  tujuan  kelompok.  Kata  korupsi  ditemukan  pula  dalam The  Lexicon  Webster Dictionary yang berarti; kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. 11
Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31  Tahun1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagaimana  Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 12
Karakteristik  yuridis  yang  terkandung  dalam  undang-undang  tindak  pidana korupsi,  secara  keseluruhan  telah  menggambarkan  adanya  dinamika  pembaharuan hukum  pidana  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  undang-undang tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pembentuk  undang-undang  telah  secara  sistematis merumuskan kurang lebih tiga puluh jenis korupsi ke dalam berbagai delik tentang tindak pidana korupsi yang dijabarkan dalam tiga belas Pasal yang kemudian dikelompokkan ke dalam tujuh jenis tindak pidana korupsi. 13 Ketujuh jenis tindak pidana korupsi itu, yaitu: 14 Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara; Tindak pidana
9 Laode M. Syarif, Hukum Anti Korupsi , Op. Cit, h. 14
10 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK..... Op. Cit , h. 5
11 Ibid . h. 7 12 Laode M. Syarif, Hukum Anti Korupsi , Op. Cit , h. 19 13 Ibid . h. 21 14 Ibid . h. 21
korupsi  yang  berkaitan  dengan  suap-menyuap;  Tindak  pidana  korupsi  yang  berkaitan dengan  penggelapan  dalam  jabatan;  Tindak  pidana  korupsi  yang  berkaitan  dengan pemerasan;  Tindak  pidana  korupsi  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  curang;  Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; Tindak pidana yang berkaitan dengan Gratifikasi.

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian  uang  atau  juga  dikenal  dengan money  laundering adalah  perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara yang sah. Lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan utama dari pencucian uang adalah menyamarkan bahwa harta kekayaan itu diperoleh dari tindak pidana, sehingga dapat menikmati hasilnya untuk kegiatan yang sah. 15
Pengertian tindak pidana pencucian uang yang lain adalah sebagaimana dijumpai dalam Black Law Dictionary 16 .
Money laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so appears to have been gotten legally. Artinya: “pencuc ian uang adalah istilah yang diterapkan untuk mengambil uang dan mendapatkannya secara ilegal dan pencucian tersebut telah tampak dimulai secara melawan hukum” .
Berdasarkan  pengertian ini terlihat bahwa money laundering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perolehan uang secara tidak sah dan menggunakannya seolah-olah tampak diperoleh secara sah.
Money Laundering merupakan suatu proses yang  dengan cara itu aset,  terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset tersebut  seolah-olah  berasal  dari  sumber  yang  sah.  Tindak  pidana  pencucian  uang merupakan  tindak  pidana  lanjutan (predicate  crime), atau  yang  dikenal  dengan  istilah kejahatan asal. Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang  diperoleh dari tindak pidana. Korupsi menjadi sumber utama dari perolehan uang yang tidak sah sehingga dapat diartikan bahwa korupsi menjadi salah satu sumber utama predicate crime dalam pencucian uang.
Money  laundering di  Indonesia  diatur  dalam  hukum  positif  yaitu  sejak  lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-
15 Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..... Op. Cit , h. 17.
Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Memberikan definisi pada Pasal 1 Angka 1 bahwa:
“Pencucian  uang  adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur -unsur  tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang ini” .
Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada Pasal 3 sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  keluar  negeri,  mengubah bentuk, menukarkan  dengan mata  uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan menyembunyikan  atau menyamarkan  asal-usul harta kekayaan  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10. 000. 000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah). ”
Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri  dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Walaupun  setiap  pelaku  sering melakukan dengan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode  pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration . Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan  ketiga  metode  tersebut  dilakukan  secara  bersamaan.  Tahap-tahap  yang dimaksud yaitu: 17
Pertama , tahap placement yaitu upaya untuk menempatkan harta kekayaan yang dihasilkan  dari  kejahatan  atau  diperoleh  secara  tidak  sah  ke  dalam  sistem keuangan, misal dengan menempatkan di bank, menyetorkan sebagai pembayaran kredit, menyeludupkan dalam bentuk tunai, membiayai kegiatan atau usaha yang sah, membeli barang-barang yang berharga dan sebagainya.
Kedua ,  tahap layering yaitu  upaya  untuk  memisahkan  hasil  tindak  pidana  dari sumbernya  yaitu  tindak  pidananya  melalui  beberapa  tahap  transaksi  keuangan untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul  harta  kekayaan.  Hal  ini dilakukan misalnya dengan mentransfer dari satu bank ke bank lain termasuk antar wilayah  atau  negara  menggunakan  simpanan  tunai  sebagai  agunan  untuk mendukung transaksi yang sah, memindahkan uang tunai lintas negara, dan lain- lain.
Ketiga , tahap integration yaitu upaya pada harta yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati secara langsung maupun secara tidak langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai  bentuk  kekayaan  material  maupun  keuangan,  dipergunakan  untuk membiayai  kegiatan  bisnis  yang  sah,  ataupun  untuk  membiayai  kembali  tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang pelaku tidak mempertimbangkan hasil
17 Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..... Op. Cit. h. 18.
yang  akan  diperoleh,  dan  besarnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  karena  tujuan utamanya  adalah  untuk  menyamarkan  atau  menghilangkan  asal-usul  uang sehingga hasil tindak pidana akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.
Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara  umum  dilakukan  secara  tumpang  tindih. Modus  operandi pencucian  uang  dari waktu  ke  waktu  semakin  kompleks  dengan  menggunakan technology dan  rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahapan placement, layering, maupun integration sehingga  penanganannya  pun  menjadi  semakin  sulit  dan  membutuhkan peningkatan  kemampuan (capacity  building) secara  sistematis  dan  berkesinambungan. Pemilihan modus  operandi pencucian  uang  bergantung  pada  kebutuhan  pelaku  tindak pidana.

## Bentuk  Penggabungan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan  Tindak  Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  telah  mengatur  tentang  penggabungan perkara, namun penggabungan perkara yang diatur hanya dalam tahap penuntutan, bukan dalam  tahap  penyidikan.  Selanjutnya  pengaturan  penggabungan  perkara  tahap penuntutan ini menjadi kerangka acuan dalam rangka penyidikan, karena penyidikan akan bermuara pada penuntutan. Harus diakui bahwa keterbatasan pengaturan penggabungan perkara  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  belum  mengakomodasi kompleksitas perkembangan penanganan perkara seperti yang sekarang terjadi misalnya kekhususan  penanganan  perkara  baik  tahap  penyidikan  maupun  penuntutan  termasuk munculnya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. 18
Adapun  kriteria  tindak  pidana  korupsi  yang  menjadi  kewenangan  Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi:
a. Melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara dan orang lain yang ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1. 000. 000. 000,00 (satu milyar rupiah).
18 Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..... Op. Cit , h. 213.
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a. Beberapa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  yang  sama  dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lainnya, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Tindak pidana yang dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lainnya, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 141 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana.  Tindak  pidana  yang  memiliki  sangkut  paut  dengan  yang  lainnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan:
1. Oleh  lebih  dari  seorang  yang  bekerja  sama  dan  dilakukan  pada  saat  yang bersamaan.
2. Oleh  lebih  dari  seorang  pada  saat  dan  tempat  yang  berbeda,  akan  tetapi merupakan  pelaksanaan  dari  permufakatan  jahat  yang  dibuat  oleh  mereka sebelumnya.
3. Oleh  seorang  atau  lebih  dengan  maksud  mendapatkan  alat  yang  akan dipergunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  lain  atau  menghindarkan  diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
Dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyidik perkara  Tindak  Pidana  pencucian  Uang  adalah  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009 Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  pada  Pasal  6  mengatur  kewenangan Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  lain  yang  secara  tegas  dalam  undang-undang  lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang  juga  merupakan  ketentuan  yang  memiliki  relevansi  dengan penggabungan perkara yang berbunyi:
Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.
Terkait tindak pidana asal yang dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang pada  tahap  penyidikan  maupun  penuntutan,  maka  ketentuan  Pasal  75  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut berbunyi:
Dalam  hal  penyidik  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  terjadinya  tindak pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  asal,  penyidik  menggabungkan penyidikan  tindak  pidana asal dengan  penyidikan  tindak  pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.
Sistem peradilan di Indonesia mengenal tiga bentuk penggabungan perkara antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal baik pada tahap penyidikan maupun tahap penuntutan yaitu: 19
Bentuk  pertama,  dalam  hal  penyidik  sedang  menyidik  tindak  pidana  pencucian uang,  kemudian  dalam  perkembangannya  penyidik  dapat  menelusuri  tindak  pidana asalnya.  Bentuk  kedua,  dalam  hal  kemunculan  tindak  pidana  pencucian  uang  diketahui setelah berlangsungnya penyidikan tindak pidana asal. Artinya penyidik sedang bekerja melakukan penyidikan tindak pidana asal, misalnya tindak pidana korupsi, baru kemudian di tengah perjalanan menemukan tindak pidana pencucian uang. Bentuk ketiga, dalam hal penyidik  sedang  menyidik  tindak  pidana  asal,  kemudian  di  tengah  perjalanan  selain menemukan tindak pidana pencucian uang yang predicate crime -nya merupakan tindak pidana yang sedang disidik tersebut, juga menemukan tindak pidana pencucian uang yang lain yang predicate crime -nya di luar dari tindak pidana yang sedang disidik.
Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang  mengatur  bahwa  untuk  dapat  dilakukan  penyidikan  tindak  pidana pencucian  uang,  tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana  asalnya.  Bunyi ketentuan Pasal 69 tersebut sebagai berikut:
Untuk  dapat  dilakukan  penyelidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
Ketentuan ini berarti bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana berdiri sendiri yang bisa disidik tanpa harus disidik terlebih dahulu tindak pidana asalnya, tanpa harus dituntut dan dibawa ke pengadilan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Misalnya atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berupa  tindak  pidana  korupsi,  maka  untuk  dapat  dilakukan  penyidikan  atas  perkara
tindak pidana pencucian uangnya tidak harus menunggu dibuktikan tindak pidana asalnya yang berupa tindak pidana korupsi.
Demikian  hal  karena  ketentuan  Pasal  69  sifatnya  kurang  tegas,  yaitu  adanya penggunaan  kata- kata  “tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu”  maka  dalam  praktik penanganan  tindak  pidana  pencucian  uang  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi memberikan ruang perdebatan, misalnya ada yang mengartikan bahwa karna tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu berarti sesungguhnya tetap perlu dibuktikan. 20
Implikasi  dari  ketentuan  Pasal  69  yang  menyebutkan  “untuk  dapat  dilakukan penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana pencucian  uang  tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana  asalnya”  adalah untuk dapat dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang maka terdapat dua kemungkinan: pertama, dalam hal tindak pidana pencucian uang disidangkan dalam satu perkara tersendiri tanpa disertakan tindak pidana asalnya, maka dengan demikian tindak  pidana  asalnya  tidak  perlu  dibuktikan  terlebih  dahulu.  Sedangkan  kemungkinan kedua, adalah dalam hal penanganan tindak pidana pencucian uang juga ditemukan tindak pidana  asalnya,  maka  keduanya  digabungkan  ke  dalam  satu  berkas  perkara,  kemudian dilimpahkan dalam satu dakwaan yang kemudian dalam pembuktiannya di persidangan keduanya akan dibuktikan.

## KESIMPULAN
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mempunyai  kewenangan  melakukan  penyidikan  dan penuntutan  terhadap  gabungan  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan  tindak  pidana pencucian  uang  pada  umumnya,  dengan  mengacu  pada  dua  bentuk  penggabungan perkara. Bentuk  penggabungan pertama didasarkan  pada  ketentuan Pasal  74, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pada ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi, maka penggabungan perkara dalam hal penyidik sedang menyidik tindak pidana  asal,  kemudian  dalam  perkembangannya  penyidik  menemukan  tindak  pidana pencucian  uang  yang  tindak  pidana  asalnya  tindak  pidana  yang  sedang  disidik.  Bentuk penggabungan perkara yang kedua berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan bentuk sebelumnya maka
20 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d81c6ed50/grey-area-penanganan-tppu-bagian-2 diakases pada tanggal 19 Maret 2017
penggabungan perkara dalam hal penyidik sedang menyidik tindak pidana asal, kemudian di  tengah  perjalanan  selain  menemukan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang predicate crime -nya merupakan tindak pidana yang sedang disidik tersebut, juga menemukan tindak pidana pencucian uang yang lain yang predicate crime -nya di luar dari tindak pidana yang sedang  disidik.  Penggabungan  perkara  dalam  penuntutan  menggunakan  dakwaan kumulatif dengan pendekatan concursus.
Daftar Pustaka
Sumber Buku:
Chazawi,  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana,  Bagian  2;  Penafsiran  Hukum  Pidana,  Dasar Peniadaan,  Pemberatan  &  Peringanan,  Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  &  Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
__________, Pelajaran  Hukum  Pidana,  Bagian  1;  Stelsel  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  & Batas Berlakunya Hukum Pidana , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Djaja,  Ermansjah, Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK;  Komisi  Pemberantasan Korupsi;Kajian Yuridis Normative UU Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Kristiana, Yudi, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif.
Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
Lamintang, P. A. F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1997.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
Syarif,  Laode  M  dan  Didik  E.  Purwoleksono , Hukum  Anti  Korupsi ,  Jakarta:  The  Asia Foundation, 2012.

## Sumber Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Peraturan  Hukum  Acara  Pidana( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor  76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  140,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  137,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  155,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

## Sumber Internet
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d3968ed1f/greyarea-penanganan- tppu-bagian-1 Diakses pada tanggal 19 Maret 2017
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d81c6ed50/grey-area-penanganan- tppu-bagian-2 diakases pada tanggal 19 Maret 2017