The concept of E-Commerce in Islamic Perspective
Konsep E—Commerce Perspektif Ekonomi Islam
Telsy Fratama Samad telsy szamil.com Institut Agama Islam Negeri Manado Abstract
The economic development generally and specifically in the field of industry and national trade has resulted in a wide variety of goods/ services that can be consumed. In addition, globalization and free trade, supported by telecommunications and Information technology advances have expanded the space for the transaction flows of goods and services across borders of a countryThe development and progress of information and technology influence the development of the business transactions as well. E-commerce creates a new economy, which connects manufacturers, sellers, and customers Via technology in ways that had never been done beforeAlong with the widespread of e-comrnerce transaction, Muslims are wondering whether this kind of transaction is acceptable in Syariah (Islamic Law) perspective. Thus, this paper will discuss about some matters regarding this issue and find the conclusion about this brand new kind of commerce.
Keywords: e—commerce, online contract, akad
Abstrak Perkembangan ekonomi secara umum dan spesifik dalam lingkup industry serta perdagangan nasional telah menghasilkan begitu banyak varian baik barang maupun jasa yang dilonsumsi masyarakat. Globalisasi dan perdagangan bebas yang di dukung oleh kemajuan telekomunikasi serta teknologi informasi semakin memperluas jarak jangkauan transaksi barang dan jasa melarnpaui perbatasan Negara. Perkembangan dan kemajuan informasi dan teknologi tentunya mempengaruhi perkembangan transaksi bisnis. E-Commerce menciptakan ekonomi baru, yang menghubungkan para pengusaha pabrik, penjual dan pembeli melalui teknologi dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sepanjang penyebaran transaksi E-Commerce, masyarakat muslim mulai mempertanyakan apabila transaksi ini diperbolehkan dalam Islam. Artikel ini akan membahas tentang beberapa hal terkait permasalahan ini serta memberi kesimpulan tentang jenis perdagangan yang baru ini. Kata kunci: e—commerce, online contract, akad

## Pendahuluan
Di era globalisasi, situs-situs seperti Ebay, Amazon, Kaskus, Toko Bagus, atau Berniaga bukanlah sesuatu yang asing di telinga. Meskipun transaksi bisnis masih berlangsung secara konvensional, namun kini banyak orang yang beralih pada perdagangan elektronik (e-comrnerce) dengan peningkatan jumlah pengguna yang sangat signifikan.
Internet dan e-commerce telah membantu beberapa penjual mendapatkan apa yang diinginkan dalam dunia pemasaran. Membuat produk untuk jutaan pelanggan yang sifatnya pribadi, hal yang tidak mungkin dalam pasar tradisional. Situs-situs web telah menjadi sumber melimpah dimana kita dapat mencari informasi terperinci tentang perilaku pelanggan, preferensinya, kebutuhannya, dan pola pembeliannya yang dapat
digunakan pemsahaan untuk menyesuaikan promosi, produk, layanan dan harga (Chriswan Sungkono, dkk, 2008).
Indonesia memang memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan transaksi e-commerce, dan para pengguna mendapatkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi. Namun bagaimanapun, kita tidak boleh melupakan bahwa Indonesia juga adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sehingga kita tidak bisa melupakan ketentuan hukum Islam dalam bermuamalah. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki aturan dan hukum yang mengatur selumh aspek kehidupan manusia. Maka penulis dalam makalah ini akan menjawab tentang e-commerce dalam perspektif Islam, khususnya dalam bidang Fiqh Muamalah.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan pola perdagangan E-Commerce serta tinjauannya dalam perspektif ekonomi Islam.

## Diskusi
Sejarah Singkat E—Commerce
Sejarah Electronic comrnerce bermula di awal tahun 1970 an, dengan adanya inovasi semacam electronic fund transfer (EFT). Saat itu, tingkat aplikasinya masih terbatas pada perusahaan—perusahaan besar, lembaga keuangan, dan segelintir perusahaan kecil yang nekat. Lalu muncullah Electronic Data Interchange (EDI), yang berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta memperbesar jumlah perusahaan yang berperan serta, mulai lembaga-lembaga keuangan hingga perusahaan manufaktur, ritel, layanan, dan sebagainya. Dengan adanya komersialisasi internet di awal tahun 1990-an, serta pesatnya pertumbuhan yang mencapai hingga jutaan pelanggan potensial, maka muncullah istilah electronic commerce (e-commerce), yang aplikasinya segera berkembang pesat (M. Suyanto, 2003).

## Definisi Dan Ruang Lingkup E—Commerce
Electronic Commerce (EC) merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet (M. Suyanto, 2003). Seperti namanya, e-commerce mengacu pada berbagai kegiatan komersial secara online berfokus pada bursa komoditas dengan cara elektronik, internet pada khususnya, oleh perusahaan, pabrik-pabrik, perusahaan, usaha industri, dan konsumen.
Sejumlah besar organisasi dan perusahaan terkenal juga memiliki definisi sendiri tentang e-commerce. Misalnya, ISO mendefinisikan e-commerce sebagai: istilah umum yang digunakan untuk pertukaran informasi antara pemsahaan dan antara pemsahaan dan pelanggan, sementara Global Information Infrastmcture Commite mendefinisikan sebagai kegiatan ekonomi menggunakan komunikasi elektronik, di mana orang dapat membeli produk, mengiklankan barang, dan penyelesaiannya (ZhengOin, 2009).
Ruang lingkup e-commerce meliputi ruang pasar internet (net marketplace), yang terkadang disebut dengan e-hub memberikan pasar digital tunggal yang didasarkan pada teknologi internet untuk banyak pembeli dan penjual yang berbeda. Ruang pasar internet ini dimiliki atau dioperasikan sebagai perantara independen antara pembeli dan penjual. Ruang pasar internet menghasilkan pendapatan dari transaksi pembelian dan
penjualan layanan lain yang disediakan kepada kliennya. Peserta ruang pasar internet dapat menetapkan harga melalui negosiasi online, lelang, atau permintaan kutipan, atau menggunakan harga yang sudah ditetapkan (Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, 2008).
Implikasi pada e-commerce mengacu pada aktifitas perdagangan komersial yang dilaksanakan dengan berbagai alat elektronik. Alat elektronik yang dimaksud di sini adalah teknologi, alat, sistem elektronik, termasuk di dalanmya telepon, fax, e-mail, pertukaran data elektronik, komputer, jaringan komunikasi, kartu kredit, dan internet (Zheng Qin, 2009).
Aplikasi e-commerce meliputi bidang saham, pekerjaan, pelayanan keuangan, asuransi, mall, pemasaran dan periklanan online, pelayanan pelanggan, lelang, travel, hardware dan software, hiburan, buku dan musik, pakaian, ritel, dan publikasi online. Pilar orang terdiri dari pembeli, penjual, perantara, jasa, orang sistem informasi dan manajemen, pilar kebijakan publik meliputi pajak, hukum dan isu privasi, dan nama domain. Pilar standar teknis mencakup dokumen, keamanan dan protokol jaringan dan sistem pembayaran. Sedangkan pilar organisasi adalah partner, pesaing, asosiasi dan pelayanan pemerintah (M. Suyanto, 2003).
Meskipun terdengar mirip, namun e-commerce berbeda dengan e-business, temtarna karena e—business pada dasarnya mengacu pada kemudahan dalarntransaksi dan proses dalam satu perusahaan, termasuk sistem informsi dalam kontrol pemsahaan. Secara umum, menumt Laudon, e-business tidak termasuk transaksi komersial yang didalamnya menyertakan pertukaran nilai antar organisasi (Kenneth Craig Laudon, Carol Guercio Traver, 201 1).

## Jenis—Jenis E—Commerce
Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi e-commerce, salah satunya dengan melihat sifat peserta yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Tiga kategori utama dari e-commerce adalah bisnis ke konsumen (B2C), bisnis ke bisnis (B2B), dan konsumen ke konsumen (C2C) (ChriswanSungkono, dkk, 2008)
1. Business to Consumer (B2C0 e-commerce adalah yang paling sering dibicarakan, dimana bisnis online mencoba mendapatkan konsumen. Ada beberapa kategori yang termasuk B2C diantaranya adalah portal, retail online, content providers, transaksi pialang, jasa provider, dan komunitas provider
2. Business to Business (B2B) e-commere adalah dimana bisnis fokus untuk menjual ke bisnis lainnya. B2B adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau obyek bisnis yang satu ke obyek bisnis lainnya, disebut juga transaksi antar pemsahaan. Transaksinya menggunakan EDI dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi & konsultasi.
3. Consumer to Consumer (C2C) e-commerce menyediakan kemudahan bagi sesama konsumen untuk saling menjual dengan bantuan pasar online seperti eBay. Dalam C2C e-commerce, konsumen menyediakan produk untuk masuk ke pasar, menempatkan produk untuk dijual, dan mengandalkan pengelola pasar untuk membuatkan katalog, mesin pencari, dan kejelasan transaksi sehingga produk bisa dipamerkan dan ditemukan dengan mudah, kemudian dibayarkan.

## Pelaku Dan Komponen E—Commerce
Beberapa komponen dalam e-commerce yaitu: (ZhengOin, 2009)
1.
2. Internet; termasuk internet, intranet, dan extranet. Internet adalah pondasi e- commerce dan pembawa informasi bisnis komersial Pengguna e-commmerce; termasuk konsumen personal dan bisnis. Konsumen bisnis bisa terdiri dari para staf, kekayaan, barang, dan produksi
Authentication Authority: Authentication Authority (CA) adalah kuasa yang diakui oleh hukum, dan bertanggungjawab terhadap pengedaran dan mengums sertifitat digital dan memfasilitasi semua pihak yang termasuk di dalam perdagangan online untuk saling mengenal satu sama lain Pusat distribusi, adalah pihak yang bertanggungjawab mengirimkan barang yang tidak bisa dikirimkan secara online kepada konsumen untuk menjaga aliran yang baik
Bank online, yang menyediakan bisnis tradisional bank kepada pihak penjual dan pembeli seperti penyelesaian, dan jasa perputaran waktu Administrasi aktifitas komersial, temtarna terdiri dari departemen industri, kustom, pajak, dan perdagangan.
Mengingat perjanjian transaksi dilakukan melalui media internet, maka perlu diketahui beberapa pihak yang terlibat di dalamnya: (Abdul Ghofur Anshori, 2006)
21.
C.
Penyedia jasa Internet (Internet Service Provider/ ISP). ISP adalah pemilik ruang elektronik yang disebut website/keybase yang terdiri dari site yang satu dengan lainnya dapat dibedakan. ISP dipasarkan melalui penyalur jasa internet. Pengembang (intellectual agent), yaitu pelaku bisnis yang mengadakan kontrak langsung dengan ISP. ISP dan pengembang ini harus online 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu agar dapat dikunjungi customer dengan mudah Customer atau pemakai
Mekanisme Pembayaran E—Commerce
Secara umum, mekanisme transaksi elektronik melalui e-commerce dapat digambarkan sebagai berikut:
Isuing Customer ba I::> quiring MerchantB-ankf
Berdasarkan gambar di atas maka tahapan dalam transaksi elektronik melalui e- commerce dapat diumtkan sebagai berikut:
1. E-customer dan e-merchant bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari Internet Server Provider (ISP)
2. Transaksi melalui e-commerce disertai term of use dan sales term condition atau klausa standar, yang pada umunya e-merchant telah menjelaskan klasusula kesepakatan pada website-nya, sedangkan e—customer jika berminat tinggal memilih tombol “accept” atau menerima
3. Penerimaan e—customer melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai perwujudan dari kesepakatan yang mengikat pihak e—merchant
4. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan banlk perantara dari masing-masing pihak. Prosedurnya e-customer memerintahkan kepada issuing customer bank untuk dan atas nama e-merchant melakukan sejumlah pembayaran atas harga barang kepada aquiring merchant bank.
5. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak e-merchat bempa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang.
Walaupun ada banyak jenis pembayaran secara e-payment untuk para konsumen online, namun jenis pembayaran yang paling umum dan disukai bagi banyak konsumen adalah penggunaan kartu kredit, debit, dan kartu charge. Agar kartu ini dapat diterima, maka pelaku e-business harus memiliki akun merchant, sebuah software yang memproses pembayaran dan prosedurnya untuk melindungi konsumen dan dirinya sendiri dari penipuan (] Botha, et. Al., 2009).

## Piranti Pengaman Pada E—Commerce
Internet sebagai tempat transaksi berlangsung dihadapkan pada banyak ancaman keamanan, baik dalam hal komunikasi dan transaksi. Ancaman in membuat para konsumen ragu untuk menggunakan internet untuk bertransaksi dimana uang dan informasi pribadi diperlukan. Untuk itulah internet secara berkala meningkatkan keamanan untuk melawan ancaman ini. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pengaman internet telah memformulsikan beberapa solusi untuk menghadapi ancaman tersebut, diantaranya: (Haris Faulidi Asnawi, 2004)
Encryption (penggunaan sandi) Digital Signatures Digital certiflcates and certiflcate authorities Secure Socket Layer (SSL) Secure Electronic Transactions (SET)
Firewalls (access control), dan
Virtual private networks &c.—bego.»?
Selain hal tersebut, sehubungan dengan pengaman pada mekanisme pembayaran, internet telah dilengkapi dengan beberapa sistem pengaman seperti: (Haris Faulidi Asnawi, 2004)
a. Secure Socket Layer (SSL), yang dikembangkan oleh Netscape Communication untuk memberi pengaman pada interaksi browser dengan web server. SSL membangun channel pengaman komunikasi antara dua komputer. SSL juga
memungkinkan kedua belah pihak untuk mengecek integritas data dan mengoptimalkan keaslian data masing-masing. Dalam konteks pembayaran elektronik, SSL memudahkan para pemegang kartu untuk menyerahkan detail pembayararm kepada server merchant dengan aman.
b. Transport Layer Security (TLS) bisa dilihat sebagai pengembangan dari SSL. Baik SSL dan TLS menyediakan pembuktian keaslian, kerahasiaan dan integritas, melindungi terhadap gangguan pesan, penyadapan, dan penipuan. Perbedaan yang mencolok antara SSL dan TLS terletak pada prosedur handshaking.
c. Secure Electronic Transaction (SET). Pada tahun 1996, Visa dan Mastercard mengembangkan protokol SET. SET didesain untuk menyediakan transaksi elektronik terpercaya yang akan memberi keamanan pada semua pihak yang melakukan transaksi (] Botha, et. Al., 2009). Lebih lanjut, menumt spesifikasi SET ada beberapa kebutuhan bisnis perlu ditangani diantaranya keamanan pengiriman informasi pemesanan dan pembayaran, integritas data setiap transaksi, keaslian bahwa konsumen adalah pemegang kartu dan keaslian bahwa pihak penjual benar-benar bisa menerima sjenis pembayaran tersebut.

## Hukum Dan Perundangan Tentang E—Commerce
Ada beberapa asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, seperti asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, prinsip itikad baik, syarat salmya perjanjian, dll (GemalaDewi, 2006). Di Indonesia, transaksi e-commerce telah diatur dalam beberapa perundangan, diantaranya: Undang-Undang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999: bahwa terdapat beberapa hak dasar yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam hal perlindungan konsumen yang harus dipatuhi para pelaku e-bussines, yaitu: (Sukarmi, tt)
a. Hak untuk didengar
b. Hak untuk mendapat informasi yang benar atas barang yang dikonsumsi
c. Hal untuk memperoleh ganti rugi atas barang yang dikonsumsi tidak sesuai dengan yang diberitahukan oleh pengusaha
d. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama
Dalam E-commerce terdapat beberapa hak, diantaranya hak privasi, kemanan data konsumen, hak untuk merasa aman dalam melakukan transaksi, hak untuk mengetahui detail produk, hak produsen untuk mendapatkan informasi dari konsumen, dan hak untuk memperoleh pembayaran saat produk terkirim, dan lain-lain (Norazlina Zainul, 2004).
Hukum dan ketentuan transaksi e-commerce juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang diantaranya membahas secara rinci tentang pelaku (objek) yang melakukan transaksi, objek, dan pengawas. Undang-undang ini juga mengatur tentang keamanan transaksi elektronik dan hak pembeli saat barang yang diterimanya dalam tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan penjual dalam penawaran (PP RI No. 82 Tahun 2012).
Meskipun secara hukum pihak konsumen dilindungi, akan tetapi pihak konsumen harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan hubungan kontraktual melalui internet, karena perjanjian bisa dilakukan dengan pihak yang berbeda kewarganegaraan(Abdul GhofurAnshon', 2006).
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam

## E—Commerce Dalam Perspektiflslam
Dalam Islam, setiap usaha harus dilakukan menumt ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada kelompok atau pihak yang dimgikan. Untuk itulah, usaha atau kegiatan bisnis tidak boleh menyimpang dari syariat Islam maupun ketentuan umum yang berlaku dalam suatu negara. Setiap usaha yang memgikan seseorang atau melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi, sedangkan dalam Islam transaksi dianggap batal (tidak sah) (Ali Hasan, 2009).
Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan mumalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al- Quran dan sunnah. Ini berarti bahwa Islam mrneberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Berdasarkan asas kebolehan tersebut, sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengembangkan suatu perdagangan atau perniagaan melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan nama e-commerce (Gemala Dewi, 2006). Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keabsahan transaksi e-commerce dalam perspektif Islam, maka terlebih dahulu akan dij elaskan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.
Dalam literatur fiqih, para ulama menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan melibatkan dua kegiatan yaitu jual (al—bayl) dan beli (asy—syira ”) yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain, sehingga jual-beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya yang disertai dengan pemindahan hak milik (Sa”du ad-Din Muhammad al-Kabyi, 2002).
Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menumt syara”. Menumt pendapat jumhur ulama”, rukun jual beli ada tiga, yaitus: 1) orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), 2) sighat (lafal ijab dan qabul), dan 3) objek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/ pengganti barang) (Wahbah az-Zuhaily, 1989).
Semua kontrak (akad) yang sah harus bebas dari ketidakpastian yang berlebihan (gharar) mengenai subj ek atau pertimbangan (harga) yang ada dalam pertukaran. Untuk menghindari ketidakpastian, penjualan yang sah menuntut komoditas yang diperdagangkan harus ada pada waktu penjualan; penjual seharusnya sudah memperoleh kepemilikan atas komoditas. Salam dan istishna” adalah dua pengecualian terhadap p[rinsip syariah dan pembebasannya atasnya diperbolehkan asalkan tercipta kondisi- kondisi keabsahan dimana gharar dihapuskan dan kemungkinan timbulnyua perselisihan atau eksploitasi hak diminimalkan. Kondisi-kondisi tersebut berhubungan dengan penentuan yang tepat atas kualitas, kuantitas, harga, dan waktu serta tempat penyerahan barang tersebut (Muhammad Ayub, 2009).
Dalam pandangan Islam, e-commerce memiliki definisi yang mirip dengan perdagangan konvensional, tetapi ada beberapa aturan dan hukum yang mengatur transaksi ini agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti tercantum dalam al- quran:
“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Q.S. Al- Jumuah: 10)
Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa Allah memberi kemudahan bagi hamba- Nya untuk melakukan berbagai aktifitas di muka bumi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam tidak ada dikotomi antara spiritual dan material, mengingat semua perbuatan dilakukan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt (Norazlina Zainul, 2004).
Para ulama telah sepakat bahwa akad itu sudah dianggap sah dengan adanya pengucapan lafal perjanjian tersebut. Namun mereka berbeda pendapat apakah perjanjian itu sah dengan sekedar adanya serah terima barang, yakni seorang penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang bayarannya tanpa adanya ucapan dari salah seorang di antara mereka berdua. Kenyataannya pada zaman modern ini, perangkat komputer bisa dijadikan etalase barang jualan dengan umtan tertentu. Lalu datang pembeli dan memilih barang yang sudah ditentukan. Pendapat yang benar menumt mayoritas ulama adalah bahwa jual beli semacam ini sah berdasarkan hal-hal berikut: (Veithzal Rifa”i, dkk, 2011)
a. Hakikat dari jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua belah pihak, tidak ada ketentuan syar”i tentang harusnya lafal tertentu, sehingga semuanya kembali kepada adat kebiasaan
b. Tidak terbukti adanya syarat ijab qabul secara lisan dalam nash-nash syariat
c. Umat manusia telah terbiasa melakukan jual-beli di pasar-pasar dengan melakukan serah terima barang saja (tanpa pengucapan lafal akad) di berbagai negeri dan tempat, sehingga itu sudah menjadi ijma”.
Untuk mengetahui kesesuaian transaksi e-commerce dengan keabsahan akad pada hukum perikatan Islam, maka ada beberapa hal yang perlu ditinjau lebih lanjut dalam hal ini. Dalam rukun akad dijelaskan bahwa suatu akad akan sah jika subjek, barang, dan sighat memenuhi beberapa ketentuan (Wahbah az-Zuhaily, 1989).
1. Syarat subj ek yang melakukan transaksi Dalam Islam, terdapat dua syarat bagi orang yang melakukan transaksi, yaitu:
a. Orang tersebut adalah orang yang berakal dan mumayiz, sehingga orang yang gila dan anak kecil tidak sah melakukan akad
b. Orang yang melakukan transaksi melakukan sendiri tanpa paksaan, maka tidak sah sebuah akad dengan perantara atau wakil pada kedua belah pihak, kecuali orang tua atau hakim.
Mengenai syarat dewasa, dalam e-commerce, sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan transaksi telah memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain. Oleh karena itu, apabila pihak yang melakukan e-commerce telah dewasa, mampu bertindak sendiri, maka transaksi dianggap sah. Di samping itu, permasalahan perwakilan pun menjadi masalah untuk diketahui, apakah orang yang menjual barang itu benar-benar orang yang berwenang menjual barang. Dalam transaksi e-commerce, walaupun pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan untuk mengadakan transaksi, namun tidak diketahui dengan pasti apakah ia memiliki hak penuh terhadap barang tersebut atau tidak (GemalaDewi, 2006).
2. Syarat berkaitan dengan obj ek transaksi
Para ulama telah bersepakat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh obj ek akad yaitu: (Muhammad Taufiq Ramadan al-Buthi, 1998)
a. Barang harus tersedia pada saat akad berlangsung, kecuali pada akad salam.
b. Barang yang diperjualbelikan adalah barang berharga
c. Barang tersebut adalah hak milik perseorangan, maka tidak sah jika barang yang diperjual belikan adalah barang umum seperti air sungai dan padang rumput.
d. Barang tersebut adalah milik penuh penjual, atau penjual diizinkan oleh pemiliknya untuk menjual barang tersebut, seperti perwakilan atau perwalian
e. Barang harus bisa diserahterimakan, maka jual beli barang yang tidak bisa diserahterimakan seperti barang ghashab dan bumng di udara dianggap tidak sah
f. Deskripsi yang jelas mengenai karakteristik barang tersebut kepada pihak pembeli baik melalui penyaksian langsung maupun dengan mendeskripsikan sifatnya secara terperinci
g. Barang yang diperjualbelikan bisa dimanfaatkan secara syara
h. Barang tersebut bukan barang yang diharamkan
Apabila dikaji objek e-commerce ini, maka akan diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Telah ada pada waktu akad diadakan Barang yang ditransaksikan dalam e-commerce ada yang memang telah ada (siap kirim) atau yang bersifat pesanan. Jadi, pengertian ada dalam transaksi ini lebih diutamakan bentuk tampilan benda tersebut dalam layar internet. Mengenai jual beli barang yang tidak ada di tempat akad jual beli yang untuk melihat barangnya mendapatkan kesulitan melihatnya, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang diperjualbelikan itu temrai dengan jelas. Jika barang yang diperjanjikan sesuai dengan infomasi, maka jual beli itu sah. Namun, apabila ternyata berbeda, maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih untuk menerima atau tidak dengan menggunakan hak “khiyar”.(GemalaDewi, 2006). Khiyar majlis ini terbatas pada subjek transaksi sebelum akad sempurna. Jika salah satu subjek mewajibkan pihak lainnya untuk melakukan khiyar, maka jika ia bisa menerima atau menolak barang tersebut (Wahbah az-Zuhaily, 1989).
b. Dibenarkan syariah
Objek akad yang dibenarkan syariah tidak hanya zatnya halal, namun juga harus bermanfaat. Mengenai syarat halalnya, objek yang ditransaksikan dalam online contract terdiri dari ukuran halal atau haramnya barang tersebut akan menyebabkan keracunan. Selain itu, transaksi melalui online contract tidak hanya dilakukan secara nasional, tapi juga internasional. Oleh karena itu, wajar jika terjadi perbedaan persepsi mengenai kehalalan suatu barang yang diperdagangkan. Dalam online contract tidak dipermasalahkan tentang manfaat barang yang diperjualbelikan. Namun dalam konsep akad Islam, objek transaksi ini harus bermanfaat, karena barang yang dibeli dan tidak dimanfaatkan termasuk mubadzir. Selain itu, pemanfaatarmya pun harus positif, misalnya jual beli senjata. Apabila digunakan untuk membela diri, maka hal ini diperbolehkan, namun jika membahayakan orang lain, maka hal ini menjadi masalah (GemalaDewi, 2006).
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
C. Hams jelas dan diketahui
Objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Maka jika barang atau harga tidak diketahui, jual beli tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan. Syarat diketahui salah satunya cukup dengan menyaksikan barang dan ukurarmya sekalipun tidak diketahui wujud nyatanya, harga satuan barang tersebut juga harus jelas diketahui oleh pembeli. Beberapa masalah dalam transaksi e-commerce bisa terjadi karena terjadi kesalahan dalam komunikasi atau masuknya hackers yang mengacaukan transaksi. Kesalahan harag juga kerap terjadi dalam transaksi on-line, disebabkan karena kesalahan dalam mengetik satu angka yang akan membuat salah satu pihak sangat dimgikan. Kesalahan yang sama juga bisa terjadi pada deskripsi barang yang diperjualbelikan (GemalaDewi, 2006).
Dapat diserahterimakan Berbeda dengan transaksi secara langsung dimana barang bisa selalu diserahterimakan, dalam transaksi e-commerce dengan jaringan yang luas, ada beberapa objek seperti software, musik, Video, dan informasi bisnis yang bersifat maya, dan tidak bisa diserahterimakan secara nyata, karena secara teknis, data tersebut hanya berpindah dari satu data base ke data base yang lain. Oleh karena itu, pengertian konsep serah terima dalam e-commerce perlu diperluas, bukan hanya dalam pengertian fisik saja (Gemala Dewi, 2006). Syarat tentang Shighat (Ijab Qabul) Sighat merupakan rukun yang sangat penting dalam akad jual beli, karena ia adalah pernyataan yang menyatakan kerelaan antara kedua belah pihak seperti dalam Al-Qur”an ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An- Nisa”: 29).
Para ulama berpendapat bahwa sighat bisa bempa lafal maupun isyarat (simbol) yang menyatakan kesediaan untuk membeli dan menjual (Muhammad Taufiq Ramadan Al-Buthi, 1998). Dalam e-commerce, kesepakatan para pihak lahir dengan adanya penawaran suatu barang dengan harga tertentu dari pihak penjual yang tertera di dalam internet, begitu pembeli merasa tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh penjual, maka ia memberi persetujuannya dengan menklik “simbol” barang yang ada di layar komputer kemudian memesannya. Maka ketika itu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan. Perbedaarmya adalah bahwa pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, tetapi hanya melalui perantara, yaitu media internet. Persyaratan mengenai ijab qabul dalam e-commerce adalah: Jalalul ma ”na (jelasnya ijab qabul)
Akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah antara ijab dan qabulnya jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan.
Dari uraian tersebut jelas bahwa transaksi perniagaan secara e-commerce memenuhi syarat pertama isni, karena ijab qabul dilakukan dengan cara tulisan yang dikirim melalui pertukaran data elektronik yang dapat dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
b. lttishal al—qabul biljawab/ awafuq (kesesuaian antara ijab dan qabul) Pada dasarnya jual beli harus dilakukan jika pembeli dan penjual berada dalam satu majelis atau tempat. Jika syarat barang itu terperinci dengan jelas dan sesuai dengan informasi yang diberikan penjual kepada pembeli, maka jual beli dapat dilakukan dalam satu majelis yang maya dan jual beli tersebut adalah sah. Dalam transaksi e-commerce, pembeli dan penjual tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti fisik dan bisa saja terjadi antar negara, (GemalaDewi, 2006) sehingga syarat yang mengharuskan ijab qabul harus berhubungan langsung dalam satu mejelis, perlu diperluas pengertiarmya. Majelis harus diartikan bahwa pihak yang ada dapat berkomunikasi secara langsung melalui alat komunikasi tertentu (Abdul GhofurAnshori, 2006). Yang dimaksud dengan majelis akad adalah waktu dan tempat diadakannya transaksi, dimana hubungan antara ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu tempat dan waktu. Syarat tempat adalah tempat dimana pihak pembeli dan penjual berkumpul untuk melakukan transaksi. Jika kedua belah pihak berkumpul dengan perantara surat atau telepon, maka diasumsikan bahwa tempat terjadinya akad adalah surat atau telepon tersebut (Muhammad Taufiq Ramadan al-Buthi, 1998). Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi bempa internet, dapat dikatakan bahwa para pihak yang mengadakan transaski membuat perjanjian melalui media internet adalah berada dalam satu majelis (Abdul Ghofur anshon', 2006). Lebih lanjut para ulama berpendapat bahwa ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/ surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan juga dapat bempa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan khiyar majelis selama masih berada dalam satu majelis (Haris Faulidi Asnawi, 2004). Namun dengan semua kejelasan dan deskripsi secara terperinci yang diberikan dalam penawaran melalui situs-situs dan provider, maka akad dianggap sah. Pembeli juga berhak mengembalikan barang yang telah dibeli jika tidak sesuai dengan deskripsi yang tercantum dalam situs tersebut (Gemala Dewi, 2006).
c. Jazmul lradataini (menunjukkan kehendak para pihak) Hal ini dapat diartikan dengan pernyataan megungkapkan kehendak para pihak yang harus nmecerminkan sukarela, atau jika penerima penawaran tidak menyetujui penawaran tersebut ia tidak perlu melakukan transaksi melalui cara yang disebutkan diatas. Hal ini mencerminkan kesukarelaan dalam melakukan transaksi e-commerce (Gemala Dewi, 2006).
Al-Majma” Al-Fiqhy menj elaskan persoalan melangsungkan akad usaha melalui komunikasi modern: (Ali Ahmad al-Salusi, 2002)
a. akad usaha antara kedua belah pihak berlangsung sementara keduanya tidak berada dalam lokasi akad, masing-masing tidak melihat pihak lain dan tidak mendengar suaranya, melainkan hanya terhubung melalui beberapa media sepeti telegram, surat, kedutaan atau delegasi, fax, layar komputer, dan lain-lain, maka perjanjian dianggap sah, jika ijab bisa sampai kepada pihak yang dituju dan sebaliknya.
b. Jika akad antara kedua belah pihak sudah berlangsung pada satu waktu sementara keduanya berada di dua lokasi yang berjauhan, akad itu dilakukan dengan telepon dan fax, maka akad antara dua pihak tersebut dianggap sebagai
akad antara dua orang yang hadir. Pada kondisi demikian diterapkan hukum asal yang ditetapkan oleh para ulama fiqih
c. Jika pihak yang menawarkan akad dengan media-media tersebut memberikan ijab dengan waktu tertentu, maka harus dijaga konsekuensi pada masa tersebut, tidak boleh diralat kembali.
Secara keseluruhan, perdagangan elektronik tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama telah memenuhi hal-hal yang terkandung dalam suatu akad menurut hukum perikatan Islam. Dengan kata lain, e-commerce dapat disahkan transaksinya selama rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam (Gemala Dewi, dkk, 2006).
Islam menerima e-commerce sebagai metode baru atau teknologi untuk memfasilitasi transaksi ekonomi. Lebih lanjut, Islam tidak melarang e-commerce, sebaliknya, Islam pada dasarnya mendukung e-commerce sebagai salah satu cara untuk melakukan bisnis karena sebenarnya, transaksi tradisional yang dilakukan dengan tatap muka kini bisa dilakukan Via komputer dalam satu majelis. Hal yang lebih penting dalam menjalankan transaksi e-commerce adalah perspektif moral yang mengacu pada penjual yang bertanggungj awab.
Mengingat e-commerce dilakukan melalui komputer dan jaringan, maka terdapat beberapa kondisi yang harus diteliti lebih lanjut untuk memastikan keabsahan transaksi. Pertama, harus ada kejelasan dalam komunikasi dan produk yang ditawarkan harus diperlihatkan atau dideskripsikan dengan jelas, misalnya dengan gambar produk yang ditampilkan dengan jelas di layar komputer dengan spesifikasi detail, harga, cara pengiriman, dan cara pembayaran juga harus dijelaskan dengan rinci. Kedua, kedua belah pihak harus menerima pesan untuk memperoleh konfirmasi dalam kesepakatan (termasuk kontrak). Ketiga, harus ada kesinambungan dalam komunikasi tersebut, baik melalui pesan atau konsultasi antara keduanya Via e-mail (Norazlina Zainul, dkk, 2004).

## Validitas E—Commerce Dalam Ekonomi Islam
Ada lima tahap yang harus dilakukan untuk mengetahui validitas transaksi e- commerce, yaitu: (Norazlina Zainul, dkk, 2004)
1. Mengajukan kontrak (at—taaqut)
Ini adalah tahap pertama yang harus dilakukan dimana kedua belah pihak mengecek adanya empat pillar yang mengikat kontrak, yaitu: sighat (ijab qabul), dua pihak yang melakukan transaksi, barang yang diperjualbelikan, dan ungkapan yang harus disepakati. Jika pemilik produk tidak bisa hadir, maka seorang agen harus memastikan bahwa perusahaan tersebut benar-benar ada. Sehubungan dengan barang yang menjadi objek transaksi, selain syarat yang berlaku pada objek pada umumnya, dalam e-commerce, dimana transasksi dilakukan cia internet, maka barang tersebut harus tersedia di suatu tempat di pasar global.
2. Memastikan validitas (shiha)
Selama proses validitas, kontrak tersebut harus bebas dari elemen bunga (riba), ketidak pastian (gharar), penipuan, pemaksaan, atau salah satu dari jenis perjudian (maisir)
3. Implementasi/ pelaksanaan (Nafath)
Dalam tahap ini, ada dua hal utama yang harus dilakukan:
a. Orang yang menawarkan produk adalah pemilik produk itu sebenarnya dan memiliki hak penuh terhadap barang tersebut
b. Barang tersebut terbebas dari semua hutang-piutang
4. Mengikat (llzham)
Dalam tahap ini, kedua pihak harus menandatangani kontrak yang mengikat. Sebelum menandatangani kontrak, pembeli harus memeriksa pemsahaan (penjual) dan produk yang dijual melalui agen atau pihak lain. Hal ini dilakukan karena konseumen tidak bisa melihat secara langsung kondisi barang, dan website bisa selalu dikembangkan. Setelah menandatangani kontrak, pembeli harus menyimpan copy dari kontrak tersebut untuk menghindari manipulasi
5. Pengiriman
Ini adalah tahap akhir dimana kedua pihak harus saling menukar antara barang dan harga yang harus dibayarkan. Pada umunmya, e-commerce menggunakan kartu kredit, namun muslim harus menghindari pemakaian kartu kredit yang mengandung riba, dan mencari alternatif pembayaran yang lain, seperti pembayaran melalui bank. Setelah menerima produk, konsumen juga harus memeriksa dan mengkonfirmasikan apakah barang yang diterima sesuai dengan kondisi dan spesifikasi yang disepakati. Dalam Islam, ada beberapa opsi yang dilakukanjika hal ini terjadi, yaitu dengan khiyar.

## 6. Pembayaran untuk transaksi e-commerce
Seperti sudah disebut di atas, bahwa pembayaran e-commerce pada umunmya dengan kartu kredit. Dalam Islam, jika diasumsikan bahwa penggunaan kartu kredit adalah halal, maka pembeli harus membayar harga secara keselumhan sebelum tanggal yang ditentukan. Bagaimanapun, masalah utama dalam keabsahan e-commerce menumt pandangan Islam adalah dimana konsumen hanya membayar 15% dari syarat minimum, smeentara bank yang mengeluarkan akan menagih sebesar 2% setiap bulan dari neraca yang ada. Untuk itulah, solusi dari Islam adalah murabahah.

## Kesimpulan
Transaksi e-commerce yang dilakukan Via internet, tanpa tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli menimbulkan banyak pertanyaan bagi kaum muslim, temtama tentang kesesuaian dan keshahihan akadnya menumt perspektif fiqih muarnalat. Dari penelurusan terhadap beberapa literatur mengenai mekanisme akad dan pembayaran, maka transaksi e-commerce dianggap sesuai dengan akad jual beli yang umum dalam syariat Islam. Hal ini dipertegas oleh pendapat para ulama kontemporer dalam Majmu” Fatawa bahwa transaksi e-commerce tidak menyalahi syariat selama tidak memgikan salah satu pihak dan memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Asal dari setiap kegiatan muarnalat adalah mubah (diperbolehkan), hingga ada hal yang mengubalmya. Dalam hal ini, baik transaksi e-commerce maupun jual beli tradisional tidak dilarang sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Jumuah110; (2) Meskipun tidak dilakukan secara langsung, namun dengan mekanisme dan deskripsi yang rinci serta selumh kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak maka dalam hal ini internet bisa dianggap sebagai majelis dimana penjual dan pembeli bertemu dan melaksanakan akad; (3) Mengenai sighat, meskipun tidak dilakukan secara verbal (lisan), namun kesepakatan pembeli dengan
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
meng-klik “accept” bisa dianggap sebagai qabul dan dianggap sah sesuai dengan ijma”, dan tidak berlaku untuk akad nikah.

## Daftar Pustaka
Anshori. Abdul Ghofur, 2006, Pokok—Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,
Yogyakarta: Citra Media.
Asnawi. Haris Faulidi, 2004, Transaksi Bisnis E—Commerce Perspektif Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
Ayub. Muhamad, 2009, Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah, diterjemahkan oleh: Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Botha. ] et. Al., 2009, Managing E—Commerce in Business, Second edition, Cape Town:
Juta & Company Ltd.
Buthi. Muhammad Taufiq Ramadan, 1998, Al—Buyu” asy—Syai”ah, cetakan pertama,
Beimt: Dar al-Fikr.
Dewi. Gemala, dkk, 2006, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada
Kencana Group.
Hasan. Ali, 2009, Manajemen Bisnis Syariah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kabyi. Sa”du ad-Din Muhammad, 2002, Al—Mu ”amalat Al—Maaliyah Al—Muashirah Fi Dhau ”i Al—lslam, Beirut: al-Maktab al-Islam
Laudon. Kenneth Craig, Carol Guercio Traver, 2011, E—Commerce:Business,
Technology, SocielyBoston: Pearson Education, Limited.
. Kenneth C., Jane P. Laudon, 2008, Sistem Informasi Manajemen, edisi 10, diterjemahkan oleh: Chriswan Sungkono, dkk, Jakarta: Salemba Empat.
Qin. Zheng, 2009, Introduction to E—Commerce, Beijing: Tsinghua University Press.
Rifa”i. Veithzal, dkk, 2011, Islamic Transaction Law in Bussiness: dari Teori ke
Praktik, Jakarta: Bumi Aksara.
Salusi. Ali Ahmad, 2002, Maushu ”ah al—Qadhaya al—Fiqhiyah al —Mu ”ashirah wa al- lqtishad al—lslamy, Qatar: Maktabah Dar al-Quran.
Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang—Bayang Pelaku Usaha,
Bandung: Pustaka Sutra, tt
Suyanto. M, 2003, Strategi Periklanan pada E—Commerce Perusahaan Top Dunia,
Yogyakarta: Andi Offset.
Tim Penyusun STMIK Triguna Dharma, Buku Panduan Belajar E—Commerce, diakses darihttp://tigor.trigunadharma.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/BAB4- mekanisme-kerja-e-commerce.pdf
Zainul. Norazlina, dkk, 2004, ““E-Commerce from an Islamic perspective”, Electronic

## Commerce Research andApplicationS 3, diakses dari www.sciencedirect.c0m
Zuhaily. 1989, Wahbah,Al—Fithl—lslami WaAdilatuhu, cet. 3, Damaskus: dar al-Fikr