## EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

## Yusnani Hasjimzoem
Fakultas Hukum Universitas Lampung

## abstract
Republic  of  Indonesia  is  a  rule  of  law  under  Article 1  (3)  of  the  1945 Constitution  and  should  uphold  respect  for  the  rights  of  individuals  and communities  in  implementing  the  country.  The  rights  strengthened  by  the basic  norms  that  become  the  main  spirit  of  the  people  of  Indonesia, Pancasila.  Basic  norms  that  the  political  objectives  in  developing  the Indonesian nation and enact any bill. Thus the state agency that was created by a special law should work in line with the basic norms of the nation and work  together  to  create  prosperity.  In  2003  the  Ombudsman  created  by  a special law has the duty and function to oversee public services effectively, efficiently,  and  in  spite  of  the  practice  of  (corruption,  collusion,  and nepotism).  Ombudsman  based  its  duties  and  functions  that  have  the  same vision  as  mandated in  the  fourth  paragraph  of  the  preamble  of  the Constitution  of  1945.  The  Ombudsman  is  thus  expected  to  make  a  good bureaucratic reform so that it can be a model and public services watchdog whose presence is really felt by the people of Indonesia.
Keywords: Ombudsman of the Republic of Indonesia

## abstrak
Republik  Indonesia  merupakan  negara  hukum  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3) UUD 1945  sehingga  harus  menjunjung  tinggi  penghormatan  terhadap  hak- hak  individu  dan  masyarakat  dalam  menjalankan  penyelenggaraan  negara. Hak  tersebut  diperkuat  dengan  adanya  norma  dasar  yang  menjadi  spirit utama  dari  bangsa  Indonesia,  yaitu  Pancasila.  Norma  Dasar  tersebut  yang menjadi  tujuan  politik  Bangsa  Indonesia  dalam  menyusun  dan mengundangkan  setiap  rancangan  undang-undang.  Dengan  demikian lembaga  negara  yang  diciptakan  dengan  undang-undang khusus  harus bekerja  senada  dengan  norma  dasar  bangsa  dan  bekerja  untuk  menciptakan kesejahteraan  bersama.  Pada  tahun  2003  Lembaga  Ombudsman  yang diciptakan  dengan  undang-undang  khusus  memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk mengawal  proses  pelayanan  publik  yang  efektif,  efisien, dan  terlepas  dari praktek KKN  (Korupsi,  Kolusi, dan  Nepotisme).  Ombudsman  berdasarkan tugas  dan  fungsinya  tersebut  memiliki  visi  yang  sama  sesuai  dengan  yang diamanatkan  pada  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  Tahun  1945. Ombudsman  dengan  demikian  diharapkan  dapat  membuat  reformasi birokrasi  yang  baik  sehingga  bisa  menjadi  teladan  sekaligus  pengawas
pelayanan  publik  yang  keberadaannya  benar-benar  dirasakan  oleh masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Ombudsman Republik Indonesia

## A. Pendahuluan
Dalam  perkembangan  sejarah,  teori  dan  pemikiran tentang pengorganisasian  kekuasaan  dan tentang organisasi  negara  berkembang sangat  pesat.  Variasi  struktur  dan  fungsi  organisasi  dan  institusi-institusi kenegaraan  itu  berkembang  dalam  banyak  ragam  dan  bentuknya,  baik  di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal 1 . Demikian  juga  di  Indonesia,  pasca  reformasi  1998,  keberadaan lembaga-lembaga  independen  bertumbuhan  baik  yang  keberadaannya  atas perintah UUD 1945 seperti KPU, KY ataupun yang disebabkan oleh perintah undang-undang saja seperti KI 2 ,Ombudsman.
Banyaknya  lembaga  negara  di  Indonesia  terkadang  juga  membuat masyarakat  menjadi  acuh  tak  acuh  melihat  keberadaan  lembaga-lembaga negara  ini.  Lembaga  negara  yang  tidak  memiliki  andil  yang  efektif  sudah sepatutnya  dibubarkan  saja  daripada  menghabiskan  anggaran  negara. Ketidakefektifan  juga  dapat  disebabkan  karena  adanya  faktor  penghalang internal  dari  lembaga  tersebut,  seperti  sumber  daya  manusia  yang  kurang bertanggung jawab dan  tidak  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai mestinya. 3 Dalam bukunya Donald Black menyatakan bahwa: 4
“Every  theory  explains  deviant  behavior  with  the  conditions  that motivate  an  individual  to  deviate  (Berbagai  teori  menjelaskan bahwa kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku
menyimpang) ”.
Berdasarkan pernyataan Black tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi tertentu  yang  ada  dalam  suatu  lembaga  dapat  memungkinkan  sumber  daya manusia  dalam  suatu  lembaga  menyimpang  tidak  sesuai  dengan  standar operasional  di  lembaga  tersebut.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  adanya  celah yang membuat sumber daya manusia Ombudsman melakukan penyimpangan.  Dalam  tulisan  ini  khusus  akan  dibahas  mengenai  Lembaga
1 Jimly  Asshidiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.
2 Keberadaan  KI  karena  perintah  UU  No. 14  tahun  2008 tentang Keterbukaan  Informasi Publik
3 Kajian mengenai kurang optimalnya lembaga negara independen khususnya di daerah dapat dibandingkan  dengan  uraian  Mustafa  Lutfi  dan  M.Iwan  Satriawan, Meneropong  Komisi Informasi Publik, (Malang: UB Press, 2014), hlm. 57-103.
4 Black, Donald, The Behavior of Law, London: Academic Press, 1976, hlm. 99.
Ombudsman 5 yang menurut penulis masih belum sesuai dengan cita hukum di undang-undang Ombudsman. Pengkajian mengenai keberadaan Lembaga Ombudsman ini tidak lain dan tidak bukan sebagai wujud penguatan tujuan dibentuknya lembaga tersebut secara hakiki.
Banyak  terjadi  ketidakadilan  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintahan masyarakat  yang  akhirnya  membuat  masyarakat  tidak  merasakan penghormatan terhadap  hak-hak  mereka.  Dengan  demikian  melihat  maksud dan  tujuan  Lembaga  Ombudsman  memberikan  perlindungan  dan  advokasi terhadap  masyarakat  menjadi  suatu  hal  penting  dan urgent karena berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  Negara  Republik Indonesia  merupakan  Negara  Hukum  sehingga  seharusnya  menjunjung tinggi hak-hak individu dan masyarakat.
Dalam  menjalani  tugasnya  Lembaga  Ombudsman  mengacu  pada Pasal 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia  bekerja harus berdasarkan laporan  dari  masyarakat  untuk menelusuri  suatu  permasalahan  pelayanan  ataupun  ketidakberesan  suatu lembaga  pelayanan  publik  ataupun  lembaga  hukum yang  melakukan maladministrasi bagi  masyarakat.  Maladministrasi  adalah  perilaku  atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan
wewenang  untuk  tujuan  lain  dari  yang  menjadi  tujuan  wewenang  tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam
penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara negara dan  pemerintahan yang  menimbulkan  kerugian  materiil  dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Permasalahan  mengenai  perbuatan  mal administrasi  tersebut  dapat diberantas  secara  efektif  apabila Lembaga  Ombudsman mendapatkan laporan dari masyarakat dan jika tidak menerima maka Ombudsman bersifat pasif.  Pasal  7  huruf  d  juga  memberikan  kewenangan  untuk  melakukan investigasi pelayanan publik berdasarkan prakarsa sendiri, tetapi langkah ini mungkin tidak populer dengan dibuktikan tidak adanya suatu publikasi yang jelas  di  media  sehingga  Ombudsman  lebih  terlihat  kinerjanya  dan  lebih membumi.
Permasalahan  selanjutnya  ketika  ada  laporan  dan  suatu  penindakan oleh  Lembaga  Ombudsman  tersebut  apakah  lembaga  yang  diawasi  dan diperingatkan oleh Ombudsman akan segera mengubah sistem kerjanya atau
5 Ombudsman  menurut  pasal  1  ayat  (1)  UU  37  Tahun  2008  adalah  lembaga  negara  yang mempunyai  kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  baik  yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan usaha  Milik  Negara, badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  Badan  Hukum  Milik  negara  serta badan  swasta  atau  perseorangan  yang  diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan  publik tertentu  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
tidak.  Masih  belum  jelasnya  sanksi  hukum  terhadap  suatu  lembaga  yang mendapat  perhatian  dari  Lembaga  Ombudsman  sehingga  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  terhadap  lembaga  yang  menerima  rekomendasi dari  Ombudsman  dan  tidak mengindahkan.  Permasalahannya  Lembaga Ombudsman ketika mengkritisi suatu lembaga pelayanan publik hanya akan memberikan  rekomendasi  kepada  lembaga  tersebut  yang  tindak  lanjutnya kembali pada iktikad baik lembaga tersebut juga.
Hal  itu  dapat  membuat suatu  pemikiran  bahwa  Ombudsman  kurang populer keberadaannya karena tidak memiliki kewenangan dan rekomendasi yang  berpengaruh.  Sanksi  yang  dapat  diberikan  oleh  Ombudsman  ketika suatu  lembaga  pelayanan  publik  tidak  mengindahkan  rekomendasi  dari Ombudsman  berdasarkan  Pasal  39  Undang-Undang No. 37  Tahun  2008 tentang Ombudsman  Republik  Indonesia  adalah  memberikan  sanksi administrasi  menurut  peraturan  yang  berlaku. Macam-macam sanksi  dalam
Hukum Administrasi seperti berikut, paksaan pemerintahan (Bestuursdwang), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). 6
Berdasarkan  macam-macam  sanksi  administrasi  tersebut  akan  sulit diterapkan  pada  lini  pelayanan  publik  khususnya  pada  pemerintahan  yang notabenenya  bentukan  pemerintah  juga.  Apabila  hendak  dikenakan  denda administrasi akan membuat suatu permasalahan baru karena tidak pernah ada penganggaran  terhadap  penggantian  kerugian  administrasi  dan  apabila  itu diada-adakan  bisa  masuk  hukum  pidana  dalam  menindak  karena  sebagai bentuk  tindak  pidana  korupsi.  Sanksi  mutasi  terhadap  pegawai  bahkan pemecatan juga tidak akan mudah dilaksanakan.
Tantangan  terbesar  yang  dihadapi  oleh  Ombudsman  Republik Indonesia  adalah  mewujudkan  kewenangannya  secara  efektif  sehingga  bisa menjadi  lembaga  negara  yang  memiliki  andil  sebagaimana  dibebankan terhadapnya,  yakni  sebagai  pengawal  pelayanan  publik. Semua  lembaga negara  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  saling  melengkapi  sehingga  tidak terjadi  tumpang  tindih  kewenangan  antar  setiap  lembaga  negara. Berdasarkan Prinsip Trias Politica yang dibuat oleh Montesqeau, kekuasaan negara  terbagi  menjadi  kekuasaan  legislatif,  eksekutif, dan  yudikatif. 7 Kekuasaan  itu  terbagi  dalam  rangka  membuat  suatu  sistem  pemerintahan yang  saling  mengawasi (checks  and  balances) sehingga  tidak  terjadi malpraktek terhadap tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga negara.
Eksistensi  lembaga  legislatif,  eksekutif, dan  yudikatif  dipengaruhi oleh lembaga-lembaga negara yang turut memberikan kekuatan pengawasan
6 Diperoleh  dari http://www.edipranoto.com/2011/05/sanksi-hukum-administrasi.html pada hari Kamis, 30 Oktober 20014 Pukul 06.00 WIB.
7 Soehino, Ilmu Negara, (DI. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), hlm. 117.
satu sama lain. Pada hakikatnya lembaga-lembaga negara ini berada sejajar dengan  lembaga  negara  lainnya  sehingga  memiliki  kekuatan  yang  sama dalam menjalani tugas dan fungsinya masing-masing.
Ombudsman  pertama  lahir  di  negara  Eropa,  yaitu  Swedia. Ombudsman  merupakan  wujud  ketidakpuasan  masyarakat  negara Swedia terhadap  kondisi  pelayanan  publik  sehingga  mendesak  negara Swedia melahirkan  sebuah  lembaga  yang  berwenang  masuk  kepada  lembaga- lembaga pelayanan publik untuk mengkritisi dan mengawasi kinerja mereka dan menjadi bahan evaluasi terhadap lembaga tersebut. Semua permasalahan mengenai keberadaan lembaga ini dan permasalahan apa yang mendegradasi lembaga ini dalam menjalani tugas dan fungsinya merupakan masalah urgent yang ingin penulis kontemplasikan dalam sebuah tulisan berdasarkan semua latar belakang permalahan yang terurai di atas. 8

## B. Pembahasan

## 1. Tugas Pokok dan Fungsi Ombudsman
Sebuah  lembaga  negara  dibuat dengan  maksud  untuk  menjalankan suatu  tugas  dan  fungsi  tertentu.  Semua  tugas  dan  fungsi  tersebut  menjadi ukuran mengenai eksistensi lembaga negara tersebut di masyarakat. Sebuah kontemplasi  mengenai  lembaga  yang  didirikan  namun  tidak  memiliki kontribusi  konkret  suatu  hal  yang  perlu  dilakukan  karena  sebuah  lembaga memakan  anggaran  yang  berasal  dari  anggaran  belanja  negara  yang notabenenya  dari  dana  masyarakat.  Lembaga  Ombudsman  merupakan lembaga  negara  yang  awalnya  lahir  dari  sebuah  transformasi  paham  negara hukum  yang  demokratis  ke  negara  hukum  yang  bertanggung jawab. 9 Transformasi ini terjadi disebabkan karena: 10
a. untuk mengembangkan dirinya warga negara dan penduduk kini lebih tergantung pada pemerintah daripada sebelumnya;
b. selama abad  ke-20  terjadi  perkembangan  dan  pertumbuhan  lembaga- lembaga  birokrasi  yang  secara  kolektif  (secara  lembaga)  atau  oleh pejabat atau aparatur pemerintah (secara individu) dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara warga negara yang lemah dan  lembaga  pemerintahan  yang  kuat,  sehingga  mudah  terjadi penyalahgunaan  wewenang  oleh  pemerintah  terhadap  warga masyarakat.
8 Uraian  lebih  jelas  baca  Galang  Asmara, Ombudsman  Republik  Indonesia, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2012), hlm, 9.
9 Tim  Penyusun  Buku  Ombudsman  Republik  Indonesia, Ombudsprudensi,  (Jakarta  : Ombudsman Republik Indonesia, 2009), hlm. 13.
10 Ibid.
Sejarah  Ombudsman  Republik  Indonesia  adalah  suatu  langkah  yang diambil  Pemerintahan  Abdul  Rahman  Wahid  (alias  Gusdur)  bersama Megawati  Soekarno  Putri  atas  desakan  masyarakat  yang  merasa  pelayanan publik yang tidak transparan, bersih, dan bebas KKN. Lembaga Ombudsman ini  tidak  langsung  terbentuk  tetapi  melalui  berbagai  proses  yang  cukup menguras  pikiran  karena  terjadi  banyak  diskusi-diskusi  yang  dilakukan untuk menyusun konsep lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Diawali dengan  berbentuk  komisi  Ombudsman  yang  kemudian  dilakukan  studi mengenai  hakikat  pendirian  lembaga  Ombudsman  di  berbagai  negara menjadi  proses  yang  juga  dijalani  sebelum  terbentuknya  Lembaga Ombudsman. Studi di berbagai negara yang memiliki Lembaga Ombudsman ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali dan memperdalam pengetahuan tentang apa  dan  bagaimana  Ombudsman  seharunya  melakukan  kerja-kerja pengawasan,  dan  apa  saja  prinsip-prinsip  Ombudsman  yang  berlaku universal. Hingga pada tahun 2008 terbentuk Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Tugas dari Lembaga Ombudsman adalah mengawal keberlangsungan pemerintahan supaya tetap pada koridor yang benar. Pemerintahan yang baik harus taat pada hukum dan norma yang ada sehingga pemerintahan yang ada akan  memenuhi  cita  hukum  dalam  Undang-Undang No. 28  Tahun  1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan Bebas KKN. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut disebutkan beberapa norma pemerintah yang baik, yaitu:
1. asas kepastian hukum;
2. asas keseimbangan;
3. asas kesamaan;
4. asas kecermatan;
5. asas motivasi;
6. asas tidak melampaui dan atau mencampuradukkan kewenangan;
7. asas nondiskriminasi;
8. asas keadilan;
9. asas kewajaran dan kepatutan;
10. asas menanggapi pengharapan yang wajar;
11. asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal; 12. asas-asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi;
13. asas tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
14. asas keterbukaan; 15. asas proporsionalitas;
16. asas profesionalisme;
17. asas akuntabilitas;
18. asas kepentingan umum;
19. asas efisiensi; dan
20. asas efektifitas;
Peran Lembaga Ombudsman juga untuk mendorong penyelenggaraan administrasi  yang  semakin  baik.  Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik yang  sebagian  besar  tercantum  di  atas  menjadi  tolok  ukur  untuk  menilai sejauh  mana  aparat  telah  melakukan  perbuatan  maladministrasi.  Dengan demikian, Lembaga Ombudsman dalam menjalankan tugas harus juga cepat, tidak  berbelit-belit,  gratis, dan  bukan  mengancam  eksistensi  lembaga  lain melainkan memberikan rekomendasi yang membangun dan memperbaiki.
Peran  lainnya  dari  Lembaga  Ombudsman  adalah  untuk  mewujudkan Good Govenance. Pemerintah seharusnya menjadi pelayan masyarakat yang memberikan  kemudahan  untuk  mengembangkan kemampuan  masyarakat dalam berbagai  bidang.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Ombudsman  memfokuskan  diri  pada  pengawasan  pemberian  pelayanan umum  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  sesuai  dengan  nilai-nilai kepatutan,  penghormatan  hak-hak  dasar,  keadilan  serta  moralitas. Berdasarkan  hal  tersebut  Ombudsman yang dibentuk harus  memiliki kewenangan  secara  independen  sehingga  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  akan  bertindak  secara  objektif,  adil, dan  tidak  berpihak.  Hal  ini sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  2  Undang-Undang No. 37  Tahun  2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Berbicara  mengenai  kemandirian  Ombudsman,  Martin  Oosting membagi sifat independensi Ombudsman menjadi independensi institusional,  fungsional, dan  personal. 11 Independensi  Institusional maksudnya,  Ombudsman bukan  bagian  dari  instansi  publik  manapun  dan memiliki jabatan tinggi dalam sistem pemerintahan. Independensi fungsional maksdunya Ombudsman tidak dapat diintervensi ataupun dikendalikan oleh pengaruh penguasa manapun sehingga Ombudsman  harus diberi wewenang yang  luas  disertai  prosedur  yang  fleksibel  (tidak  kaku).  Sedangkan independensi  personal  dimaksudkan  para  pegawai  (sumber  daya  manusia) Ombudsman  harus  dari  seleksi  yang  ketat  dan  akuntabel  sehingga  dapat bekerja  dengan  baik  dan  tidak  tergoda  pada  pengaruh-pengaruh KKN (Korupsi,  Kolusi, dan  Nepotisme).  Semua  yang  terurai  di  atas  tersebut menjadi sebuah cita idealis dalam pembentukan Lembaga Ombudsman.
Berdasarkan  Pasal  7  Undang-Undang No. 37  Tahun  2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman bertugas:
a. menerima  laporan atas dugaan  maladministrasi dalam  penyelenggaraan pelayanan publik;
b. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
c. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
11 Tim Penyusun Buku Ombudsman Republik Indonesia, loc.cit., hlm. 42-43.
d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. melakukan  koordinasi  dan  kerja  sama  dengan lembaga  negara  atau lembaga  pemerintahan  lainnya  serta  lembaga  kemasyarakatan  dan perseorangan;
f. membangun jaringan kerja;
g. melakukan  upaya pencegahan  mal administrasi dalam  penyelenggaraan pelayanan publik; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
Berdasarkan  Pasal  8  Undang-Undang No. 37  Tahun  2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman berwenang:
a. meminta  keterangan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dari  pelapor,  terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
c. meminta  klarifikasi  dan/atau  salinan  atau  fotokopi  dokumen  yang diperlukan  dari  instansi  mana  pun  untuk  pemeriksaan  laporan  dari instansi terlapor;
d. melakukan  pemanggilan  terhadap  pelapor,  terlapor,  dan  pihak  lain  yang terkait dengan laporan;
e. menyelesaikan  laporan  melalui  mediasi  dan  konsiliasi  atas  permintaan para pihak;
f. membuat  rekomendasi  mengenai  penyelesaian  laporan,  termasuk rekomendasi untuk  membayar  ganti  rugi  dan/atau  rehabilitasi  kepada pihak yang dirugikan; dan
g. demi kepentingan  umum  mengumumkan  hasil  temuan,  kesimpulan,  dan rekomendasi.
Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 8 di atas
Ombudsman juga berwenang:
a. menyampaikan  saran  kepada  presiden,  kepala  daerah,  atau  pimpinan penyelenggara  negara  lainnya  guna  perbaikan dan  penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
b. menyampaikan saran  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap  undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.
Semua  tugas  dan  fungsi  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang Ombudsman  tersebut  dibayar mahal  oleh  bangsa  ini  semata-mata  untuk menciptakan  pengawasan  terhadap  pelayanan  publik yang  optimal. Idealisme yang ada pada diri para punggawa pendiri Ombudsman Republik Indonesia  perlu  diapresiasi  dan  dilestarikan  melalui  penguatan  terhadap
Lembaga  Ombudsman  tersebut.  Ombudsman  apabila  dicermati  didirikan sebagai  salah  satu  wujud  pemenuhan  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:
1. melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umun;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Ombudsman  memiliki  tugas  dan  fungsi  melindungi  hak-hak masyarakat  terhadap  perbuatan  maladministrasi  yang  dilakukan  oleh lembaga  publik  yang  hal  tersebut  merupakan  sebagai  bentuk  memajukan kesejahteraan  umum.  Ombudsman  juga  dalam  menjalankan  tugas memberikan  advokasi-advokasi  terhadap  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga negara  dihadapan  pemerintah  sehingga  mendidik  masyarakat  untuk  tidak acuh  tak  acuh  terhadap  pelanggaran  melainkan  berani  melawan  dengan melaporkan kepada Ombudsman.
Dengan  demikian  sudah  sepatutnya  undang-undang  yang  mengatur Ombudsman  juga  harus  mewadahi  semua  tujuan  idealis  bangsa  Indonesia tersebut  agar  eksistensi  Ombudsman  sebagaimana  yang  dicitakan  tersebut tidak ada yang dilanggar.
Undang-undang  merupakan  produk  politik  sehingga  sangat  rentan dengan penyimpangan yang  akhirnya  menghalangi  spirit  awal  dari penciptaan  undang-undang  tersebut.  Undang-undang  lain  yang  ada  juga harus  memperkuat  eksistensi  suatu  undang-undang  bukan  justru mendegradasi  suatu undang-undang.  Oleh  karena  itu  setiap  undang-undang memiliki  suatu  norma  dasar  (grundnorm) yang  menjadi  embrio  dari  setiap undang-undang.  Norma  dasar  bangsa  Indonesia  adalah  Pancasila  yang merupakan manifestasi bangsa dari segala kemajemukan yang ada. Pancasila menjadi  tujuan  politik  hukum  nasional  yang  digunakan  sebagai  saran menciptakan  suatu  sistem  hukum  nasional  dan  cita-cita (tujuan)  bangsa Indonesia. 12
Pada  undang-undang  Ombudsman  yang  sudah  ada  sudah  cukup mengakomodir tugas dan fungsi Ombudsman di Indonesia pada hakikatnya. Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Ombudsman sebenarnya apabila diterapkan  secara  efektif  mudah-mudahan  dapat  membentuk  pengawasan terhadap pelayanan publik yang optimal. Hal tersebut didukung juga dengan diundangkannya Undang-Undang yang  mengatur  khusus  mengenai pelayanan  publik.  Diundangkannya  Undang-Undang No. 25  Tahun  2009
12 Imam  Syaukani  dan  A  Ahsin, Dasar-Dasar  Politik  Hukum,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2004), hlm 59.
tentang Pelayanan  Publik  menambah  kekuatan  bagi  Ombudsman  dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Undang-Undang  Pelayanan  publik  mempertegas  serta  memperjelas fungsi,  tugas, serta  kedudukan  Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai berikut: 13
a. dalam Undang-Undang  Ombudsman  Republik  Indonesia  ketentuan mengenai  makna  pelayanan  publik padahal  Ombudsman  mengemban tugas  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pelayanan publik.  Dalam  Undang-Undang  Pelayanan  Publik,  pengaturan mengenai pengertian  pelayanan  publik  makna  diatur  dalam  Pasal  1  angka 1 Undang-Undang pelayanan publik tersebut; dan b. mengenai tempat  kedudukan  Ombudsman  dalam  Undang-Undang
Ombudsman RI disebutkan: Ombudsman dapat mendirikan Perwakilan di Provinsi  dan/atau  Kabupaten/Kota vide Pasal  5  ayat  (2)  sedangkan Undang-Undang Pelayanan  Publik  melalui  Pasal  46  ayat  (3,4,7) menetapkan secara lebih tegas:
1) Ombudsman  wajib membentuk  perwakilan  di  daerah  yang  bersifat hierarkis  untuk  mendukung  tugas  dan  fungsi  ombudsman  di  dalam pelayanan publik;
2) pembentukan  perwakilan  publik  ombudsman  di  daerah  dilakukan paling  lambat  3  (tiga)  tahun  sejak Undang-Undang pelayanan  publik diundangkan; dan
3) penyelesaian  pengaduan  oleh Ombudsman dapat  dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman di daerah.
Selain  hal  yang  di atas  Undang-Undang  pelayanan  publik juga  lebih memperkuat fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman berdasarkan poin- poin tersebut: 14
a. pasal 18  huruf  g  menyatakan  masyarakat  berhak  mengadukan  pelaksana yang  melakukan  penyimpangan  standar  pelayanan  dan/atau  tidak memperbaiki pelayanan kepada Ombudsman;
b. pasal 18  huruf  h  menyatakan  masyarakat  berhak  mengadukan penyelenggara  yang  melakukan  penyimpangan  standar  pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Ombudsman;
c. pasal 35  ayat  (3)  huruf  b:  pengawasan  eksternal  penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. pasal 36  ayat  (2):  penyelenggara  berkewajiban  mengelola  pengaduan yang berasal dari rekomendasi Ombudsman;
13 Tim Penyusun Buku Ombudsman Republik Indonesia, loc.cit. hlm. 36.
14 Ibid. hlm. 36-37
e. pasal 40  ayat  (1)  masyarakat  berhak  mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Ombudsman.
f. pasal 46 ayat (7) mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan oleh Ombudsman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ombudsman;
g. Pasal 50 ayat (7) mekanisme dan tata cara pelaksanaan ajudikasi khusus oleh Ombudsman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ombudsman;
h. Pasal  52  ayat  (2)  pengajuan  gugatan  terhadap  penyelenggara  tidak menghapus  kewajiban  penyelenggara  untuk  melaksanakan  keputusan Ombudsman; dan
i. pasal 53 ayat (2) laporan pidana terhadap penyelenggara tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan Ombudsman. Kewenangan  Ombudsman  Republik  Indonesia  juga  ditambah
berdasarkan Undang-Undang pelayanan publik, yaitu:
a. pasal 8  ayat  (1)  huruf  e  UU  ORI  menyatakan  Ombudsman  berwenang menyelesaikan  laporan  melalui  mediasi  dan  konsiliasi  atas  permintaan para  pihak,  sedangkan  Pasal  50  ayat  (5)  Undang-Undang  Pelayanan Publik menyatakan dalam hal penyelesaian ganti rugi Ombudsman dapat melakukan  mediasi,  konsiliasi,  dan  ajudikasi  khusus.  Pasal  1  angka  11 menyatakan  bahwa  ajudikasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa pelayanan publik antar pihak yang diputus oleh Ombudsman; dan b. dalam Undang-Undang No. 37  Tahun  2008  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  f menyebutkan Ombudsman membuat rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Juga dalam Pasal 39 menyatakan Terlapor dan atasan Terlapor yang  melanggar kewajiban melaksanakan  rekomendasi  Ombudsman  dikenai  sanksi  administrasi. Sementara  itu  undang-undang  Pelayanan  Publik  menyatakan  khususnya mengenai  ketentuan  sanksi  menyebut  adanya  sanksi  pembekuan  misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, serta pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
Berdasarkan semua  penambahan  dan  penguatan  tugas  pokok  dan fungsi  serta  kewenangan  Lembaga  Ombudsman  Republik  Indonesia  yang terurai  di  atas  membuktikan  bahwa  sudah  baiknya  pengaturan  mengenai Ombudsman di Indonesia. Permasalahan mengenai keberadaan Ombudsman di  Indonesia  yang  masih  belum  efektif  menurut  penulis  bukan berasal  dari regulasi  yang  mengaturnya  melainkan  ada  permasalahan  lainnya. Sebagaimana  terurai  dalam  latar  belakang  tulisan  ini  dijelaskan  masih  ada satu  lagi  permasalahan  yang  mendegradasi  eksistensi  dari  Lembaga Ombudsman ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI).
2. Permasalahan Lembaga Ombudsman dalam Menjalankan

## TUPOKSI
Keberadaan Ombudsman Republik  Indonesia merupakan  bagian  dari saran  pembaharuan (Agent  of  Change),  yang  berperan dalam  mengubah kebiasaan  lama  yang  mana  masyarakat  harus  mengabdi  kepada  pejabat menjadi  pejabat  negara  yang  harus  mengabdi  kepada  masyarakat. 15 Ombudsman  sebagai  alat  kelengkapan  negara  dalam  mencapai  tujuan kesejahteraan dan keamanan di masyarakat.
Keberadaan Ombudsman tidak hanya ada di pusat, melainkan juga di daerah  khususnya  di  ibukota  Provinsi.  Hal  ini  terkait  dengan  semangat otonomi daerah yang berupaya mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap yang  diperintah  sesuai  dengan  amanat  UU No. 23  tahun  2014 tentang pemerintah daerah.
Sorotan  tajam  masyarakat  banyak  ditujukan  pada  model  pelayanan pemerintah  di  daerah  yang  kurang  optimal. Dengan adanya Ombudsman  di daerah diharapkan dapat melakukan pola perubahan kebiasaan yang dilayani menjadi melayani. Tujuannya adalah untuk menekan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme)  di  daerah  sehingga  daerah  sebagai  ujung  tombak utama pelayanan pemerintah pusat kepada rakyat dapat terwujud.
Adanya  perubahan  pada  penyelenggaraan  negara  tersebut  bertujuan pada  perubahan  proses  dan  prosedur,  norma-norma  hukum  dan  budaya, tuntutan keahlian dan kemahiran serta komitmen sumber daya manusia, yang pada  akhirnya  juga  akan  membawa  perubahan  pada  penganggaran (budgetting),  penggajian,  bahkan  juga  pada  struktur  organisasi  sistem birokrasi  itu  sendiri. Menurut  Weber  berdasarkan  pengertian  organisasi, sebagai berikut 16 :
“Organization  is  the  corporate  aspect  of  social  life,  the  capacity for collective action”
Dengan  demikian  organisasi  melakukan  suatu  penyelenggaraan program  kerja supaya  efektif  harus  sesuai  dengan  berbagai aspek-aspek kehidupan.  Berdasarkan  hal  tersebut  Ombudsman  dalam  hal  ini diumpamakan  sebagai  suatu  organisasi  juga  harus  melakukan  program- program pengawasan terhadap pelayanan publik harus sesuai dengan aspek- aspek  pelayanan  publik  sehingga  adanya  asas-asas  penyelenggaran pemerintahan  yang  baik  sebagai  acuannya.  Konsep  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  tersebut  sebagai  wujud  perubahan  kebiasaan  lama secara sistemik di pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik.
Konsep perubahan tersebut di Indonesia baru terjadi pada akhir tahun 2000.  Pejabat  pemerintahan  yang  ter-mindset untuk  tidak  bekerja  dengan
15 Ibid. hlm. 72.
16 Weber dalam Donald Black, loc.cit. hlm. 85.
kualitas  melainkan  sebagai  bentuk  pemenuhan  tuntutan  pekerjaan  menjadi suatu  masalah  yang  sudah  sistemik di  Indonesia.  Banyak  Pejabat pemerintahan  dan  pegawai  negeri  yang  mengklaim  bahwa  lembaga/ institusinya  sudah  mengalami  reformasi  birokrasi  tetapi  masih  berdasarkan pandangan  atau  visi  dan  norma  yang  lama.  Ombudsman  sebagai  harapan baru melakukan perubahan mindset tersebut secara bertahap dan meyakinkan mencoba menawarkan perubahan.
Visi  mencoba  mereformasi  pejabat  dan  aparat  birokrasi  dan  Penegak Hukum,  termasuk peradilan untuk  mengubah  cara  pandang  dan  cara kerjanya agar melakukan tugasnya secara lebih cepat, lebih profesional tanpa mengingat  biaya  tambahan  (suap  dan korupsi),  secara  tidak  berpihak, terbuka, dan  adil.  Visi  yang  diemban  tersebut  masih  belum  terasa dampaknya  secara  signifikan  hingga  sekarang.  Lalu  timbul  pertanyaan bagaimana  Ombudsman  yang  dibuat  secara  baik  dan  dengan  aturan  khusus dan pendukung yang lengkap masih belum berjalan efektif juga.
Menurut  penulis  Ombudsman  yang  merupakan  lembaga  baru  tetapi masih  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  visi  yang  lama.  Perlu dibangun  kesadaran moril  dari  lembaga  Ombudsman  ini. Khususnya  bagi aparat Ombudsman di  daerah.  Di mana  minimnya  sumber  daya  manusia  di daerah juga berpengaruh pada kinerjanya.
Langkahnya  dapat  melalui  rekutmen  pegawai  Ombudsman  yang kompetitif  dan  adanya  pengetesan psikologis  yang  menguji  etos  dan ketulusan  calon  pegawai  dalam  bekerja.  Apabila  hal  ini  masih  belum terlaksana  secara  demikian  niscaya  visi  baru  yang  ditawarkan  Ombudsman disertai  sistem  kerja lama  juga  tetap  akan  berjalan  menuju  pada  visi  yang lama juga.
Perlu  digarisbawahi  bahwa  Lembaga  Ombudsman  merupakan lembaga yang akan dibanjiri dengan keluhan-keluhan seperti laporan kepada polisi  yang  tidak  ditindaklanjuti, pembuatan sertifikat  tanah  yang  lambat  di BPN, dan  lain  sebagainya.  Bagaimana  mungkin  melihat permasalahan tersebut  masih  juga  Ombudsman  belum  mewujudkan  perubahan  yang radikal  sebagaimana  diakomodir  oleh Undang-Undang.  Berdasarkan  hal tersebut  Ombudsman  harus  memperbaiki  pegawainya  dan  bertindak  tegas terhadap  pegawai  yang  tidak  bertanggung jawab.  Itulah  langkah sosiologis dari  dalam  lembaga  yang  harus  pertama  kali  diterapkan.  Setelah  itu Ombudsman akan dapat melaksanakan investigasi secara sistemik hingga ke akar masalah dari suatu lembaga pelayanan publik yang melakukan tindakan mal administrasi.
Ombudsman  Republik  Indonesia  bukan  merupakan  lembaga sementara, tetapi sudah menjadi lembaga permanen di mana merupakan pilar keempat  penyempurnaan  dari  konsep Montesque (legislatif,  eksekutif, dan
yudikatif)  yakni  pilar  pengawasan. 17 Pilar  pengawasan  ini menjadi  penguat sistem checks and balances di Indonesia.
Sehingga  jangan  sampai  ekspektasi  yang  tinggi  oleh  masyarakat terhadap perubahan pola kinerja lembaga pemerintahan runtuh akibat kinerja pegawai Ombudsman di  daerah  yang  rendah.  Sebagai  perbandingan Ombudsman di DIY-Jateng diperoleh data berkait laporan masyarakat yang masuk  ke  Ombudsman  adalah: tahun  2004  (22), 2005  (197), 2006  (197), 2006  (170), 2007  (223), 2008  (213), 2009  (247), dan  2010  (172). 18 Sedangkan  untuk  di  Provinsi  Lampung  sepanjang  2013 Ombudsman Lampung telah menangani 120 perkara 19 .

## C. Penutup
1. Kesimpulan
a. Ombudsman  merupakan  lembaga  negara  yang  diciptakan  sebagai pengawal  pelayanan  publik  dan  diakomodir  dengan  undang-undang khusus  dan  undang-undang  pendukung  lainnya.  Dengan  demikian, tidak perlu  diragukan  eksistensi  secara  kasat  mata.  Lembaga  ini  sebagai  alat kelengkapan negara dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan keamanan di  masyarakat  karena  mencegah  adanya  kepastiaan  masyarakat  terhadap pemerintahan  dan  memberikan  advokasi  masyarakat  dalam  memenuhi hak dan kewajibannya.
b. Dalam rangka memenuhi visi tersebut diperlukan suatu perubahan konsep penyelenggaraan  negara juga,  yaitu  terbuka,  efisien, efektif,dan  terbebas dari praktek KKN  (Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme). Dengan  adanya perubahan  pada  penyelenggaraan  negara  tersebut  bertujuan  pada perubahan  proses  dan  prosedur,  norma-norma  hukum  dan  budaya, tuntutan  keahlian  dan  kemahiran  serta  komitmen  sumber  daya  manusia, yang  pada  akhirnya  juga  akan  membawa  perubahan  pada penganggaran (budgetting),  penggajian,  bahkan  juga  pada  struktur  organisasi  sistem
17 Tim Penyusun Buku Ombudsman Republik Indonesia, loc.cit. hlm. 75.
18 Dyah  Adriantini  Sintha  Dewi, Politik Hukum  Kebijakan  Pembentukan  Ombudsman Sebagai  Lembaga  Pengawasan  Eksternal, Jurnal  Konstitusi  Universitas Muhammadiyah Magelang,Vol.II No.1, September 2013, hlm.47
19 Adapun  hasil  penelitian  kepatuhan  pemda  terhadap  UU  pelayanan  Publik  yang diselenggarakan pada Bulan Oktober hingga November 2013 yang lalu menunjukan bahwa sebanyak 80% atau 16 SKPD di Provinsi Lampung dan 77% atau 20 SKPD di Kota Bandar Lampung  masuk  dalam  zona  merah  yang  berarti  rendah  tingkat  kepatuhannya  dalam pelaksanaan  UU  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan  Publik.  15%  atau  3  SKPD  di Provinsi Lampung  dan  15%  atau  4  SKPD  di  Kota  Bandar  Lampung  masuk  kedalam  zona  kuning atau  zona  tengah,  yang  berarti  sedang  tingkat  kepatuhannya.  Dan  5%  atau  1  SKPD  di Provinsi Lampung dan Dan 8% atau 2 SKPD di Bandar Lampung masuk dalam zona hijau yang  berarti  tinggi  tingkat  kepatuhannya. Sumber  http://lampost.co/berita/2013- ombudsman-lampung-terima-120-pengaduan
birokrasi  itu  sendiri.  Ada  pepatah  yang  menyatakan “jika  ingin membersihkan sesuatu harus dengan alat pembersih yang bersih, karena jika yang digunakan kotor juga itu adalah hal yang sia- sia”.
2. Saran
a. Berdasarkan  hal  tersebut  birokrasi reformasi  harus  dilakukan  dari  dalam diri  Ombudsman  terlebih  dahulu  sehingga  reformasi  birokrasi  yang dicitakan bukan hanya wacana semata;
b. Diperlukan  sosialisasi  terus  menerus  tidak  hanya  oleh lembaga ombudsman  saja  melainkan  juga  segenap  pemangku  kebijakan  untuk selalu melakukan dan memberikan pelayanan publik yang maksimal.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asmara, Galang, 2012. Ombudsman  Republik  Indonesia,  Surabaya: Laksbang Yustitia.
Asshiddiqie, Jimly,  2012. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika.
Black, Donald, 1976. The Behavior of Law, London : Academic Press.
Lutfi,  Mustafa, dan  M. Iwan  Satriawan,  2014, Meneropong  Komisi Informasi Publik, Malang: UB Press. Neta, Yulia, dan M. Iwan Satriawan, 2013, Ilmu Negara, Bandar Lampung: PK-PUU FH UNILA. Soehino, 1998, Ilmu Negara, DI Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. Syaukani, Imam, dan A. Ahsin, 2004, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Tim  Penyusun  Buku  Ombudsman  Republik  Indonesia, Ombudsprudensi,
Jakarta: Ombudsman.

## B. Jurnal
Dyah  Adriantini  Sintha  Dewi, Politik  Hukum  Kebijakan  Pembentukan Ombudsman  Sebagai  Lembaga  Pengawasan  Eksternal,  Jurnal Konstitusi Univ. Muhammadiyah Magelang, Vol II No. 1 tahun 2013.

## C. Undang-Undang
UUD 1945 Undang-Undang No. 37  Tahun  2008 tentang Ombudsman  Republik Indonesia
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
D. Internet
http://www.edipranoto.com/2011/05/sanksi-hukum-administrasi.html pada hari Kamis, 30 Oktober 2014 Pukul 06.00 WIB.