Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172

## IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI KOTA PALEMBANG
Junaidi Abdillah 1 , Sukwono Andy Suryono 2 , Enny Agustina 3
1 STIH Pertiba Pangkalpinang E-mail: junaidiabdilla019@gmail.com
1 STIH Pertiba Pangkalpinang E-mail: andy.wng75@gmail.com
1 STIH Pertiba Pangkalpinang E-mail: ennyagustinadua@yahoo.com

## Abstract
Population administration is part of the system of state administration, has an important role in  government and  development  of  population  administration.  The  problem  discussed  in this study  is  how  to  implement  population  registration  as  an  effort  to  orderly  administration  in terms  of  State  Administrative  Law  and  the  provisions  of  the  implementation  of  population administration  services.  The  approach  method  used  in  this  research  is  a  normative  legal research  approach.  Normative  legal  research  is  an  approach  method  used  to  determine  the legal  norms  contained  in  statutory  regulations.  The  results  of  this  study  are  the implementation  of  an  e-KTP  based  on  a  national  network  as  a  step  in  implementing  the applicable  laws  and  regulations.  The  Central  Government  together  with  the  Regional Government  assisted  by  Implementing  Agencies  have  made  optimal  efforts  in  terms  of implementing e-KTP which is an administrative order and part of the implementation of State Administrative  Law  and  the  provisions  for  the  implementation  of  population  administration services  already  have  a  fairly  comprehensive  basis  of  statutory  provisions.  Service  systems and procedures have been implemented according to the standard provisions of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, then the standard of public services refers to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services.
Keywords: Population Registration; Administrative Order; State Administrative Law

## Abstrak
Administrasi kependudukan adalah bagian sistem dari administrasi negara, memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendaftaran penduduk  sebagai  upaya  tertib  administrasi  ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  serta ketentuan  pelaksanaan  pelayanan  Administrasi  kependudukan. Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang  terkandung  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  ini  adalah diberlakukannya e-KTP yang berbasis jaringan tingkat nasional menjadi langkah implementasi Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku.  Pemerintah  Pusat  bersama  Pemerintah  Daerah dibantu  oleh  Instansi  Pelaksana telah  berupaya  optimal  dalam  hal  implementasi  e-KTP  yang mana  hal  ini  merupakan  tertib  administrasi  dan  bagian  dari  penerapan  Hukum  Administrasi Negara  serta  Ketentuan  pelaksanaan  pelayanan  administrasi  kependudukan  sudah  memiliki landasan  ketentuan  perundang-undangan  yang  cukup  komprehensif.  Sistem  dan  prosedur pelayanan  sudah  dilaksanakan  sesuai  standar  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  selanjutnya  standar  pelayanan  publik  mengacu pada  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kata Kunci : Pendaftaran Penduduk; Tertib Administrasi; Hukum Administrasi Negara
Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada Salah satu perkembangan Jumlah  penduduk  yang  besar  memiliki andil  dalam  berbagai  permasalahan lingkungan dan aspek lainnya.
Berbagai  masalah  yang  merupakan akibat  dari  persebaran  penduduk  yang tidak  merata  kerap  kali  muncul  dan mendesak  pemerintah  untuk  dapat sesegera  mungkin  bertindak  untuk mengambil sebuah kebijakan.
Perencanaan  yang  matang  sangatlah diperlukan  guna  penentuan  kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia. 1 Kebijakan tentang kependudukan terkait tujuan
tercapainya tertib administrasi kependudukan  menjadi  salah  satu langkah  pemerintah  dalam  upaya mensejahterakan  masyarakat. 2 Tertib administrasi kependudukan dapat terjadi apabila pemerintah dan masyarakat  menyadari  serta  masing-
1 Wahyudi  Kumorotomo, Implementasi  e-KTP Isu  Kebijakan  Adminstrasi  Kependudukan
(Yogyakarta:  Magister  Administrasi  Publik Universitas Gadjah Mada).
2 Abdullah    R.,    Muhammad    A.    R.,  “Konsep Umum      Pelaksanaan      Kebijakan  Publik,” Jurnal  Publik ,  No  01,  Vol  11,  Universitas Garut, 2017: 1-12.
masing dari mereka melakukan tindakan.
Pemerintah dalam menjalankan tertib administrasi kependudukan tersebut berdasar dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.
Administrasi Kependudukan diarahkan  untuk  memenuhi  hak  asasi setiap  orang  di  bidang  administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional. Pendaftaran penduduk dilakukan  dengan  pencatatan  biodata penduduk,  pencatatan  atas  pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk  serta  penerbitan  dokumen kependudukan.
Administrasi kependudukan adalah  bagian  sistem  dari  administrasi negara,  memiliki  peranan  penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan.  Sejalan  dengan  itu, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan  sipil  sebagai  bagian-bagian sistem pilar administrasi kependudukan harus  ditata  dengan  rapi  supaya memberikan  manfaat  dalam  perbaikan pemerintahan dan pembangunan.
Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan
ditegaskan  bahwa  lembaga  pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah  kabupaten/kota  adalah  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yang berwenang memberikan pelayanan kepada  tiap-tiap  penduduk  berkenaan dengan  pelaporan  peristiwa  peristiwa penting dan kependudukan.
Administrasi  kependudukan  mencatat peristiwa  penting  kependudukan  mulai dari  peristiwa  kelahiran,  perkawinan, pengesahan  anak,  pengakuan  anak, perceraian,  kematian,  lahir  mati,  dan lain-lain, 3 namun  harus  dilakukan secara  menyeluruh  seperti  kelahiran dan  kematian  serta  yang  lainnya  harus dilakukan  pendataan  dan  menjadi bagian penting dalam administrasi.
Selanjutnya seperti pada pendaftaran peristiwa kematian penduduk yaitu dibuktikan dengan akta kematian. Kesadaran masyarakat untuk mengurus  akta  kematian  masih  sangat rendah. Hal ini terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat
3 Uli    E.    S.,    Hananto    W,    “  Efektivitas Pengawasan   bagi   Pendataan   Penduduk Non Permanen di Surabaya,” Jurnal Hukum , No.  3, Vol.    4,Surabaya:    Fakultas   Ilmu  Sosial     dan Hukum   Universitas   Negeri Surabaya, 2017.
mengenai  fungsi  akta  kematian  itu. Padahal akta tersebut berhubungan erat dengan  status  hukum  seseorang,  baik hukum  privat  maupun  publik.  Bahkan, beberapa tahun ke depan akta kematian akan  menjadi  salah  satu  prasyarat penting  bagi  kepengurusan  dokumen lain.
Pendaftaran kependudukan sangat  bermanfaat  khususnya  bagi pemerintah  mengingat  hal  tersebut sangat terkait dalam perumusan kebijakan, 4 perencanaan pembangunan, kebutuhan  sektor  pembangunan  lain, dalam  penyelenggaraan  pemilu  dan pilkada,  penyusunan  perkembangan kependudukan,  penyusunan  proyeksi pembangunan, verifikasi jati diri penduduk dan dokumen kependudukan. Penduduk  merupakan  modal  dasar dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan yang berarti suatu daerah memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup.
Dokumen kependudukan adalah dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh Instansi  Pelaksana  yang  mempunyai kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti
4 Abdullah    R.,    Muhammad    A.    R,  “Konsep Umum      Pelaksanaan      Kebijakan  Publik,” Jurnal  Publik
Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172
autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan sipil. 5 Pengelolaan pendaftaran penduduk  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  kota/kabupaten,  dimana dalam  pelaksanaannya  diawali  dari desa/kelurahan  selaku  ujung  tombak pendaftaran  penduduk,  hingga  setiap warga  terdaftar  secara  administrasi sebagai  warga  negara  Indonesia  dan sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut  perlu  dilakukan  dengan  benar dan  cepat  agar  penduduk  sebagai pelanggan  merasa  dapat  pelayanan yang memuaskan. 6
Penerapan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  memberi mandat  kepada  pemerintah  Republik Indonesia  untuk  memberikan  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK)  pada setiap  penduduk  paling  lambat  tahun 2011. Hal ini tercantum dalam Pasal 83 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2006 tentang
Administrasi
Kependudukan.  Turunan  peraturannya
5 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2006  tentang  “Administrasi Kependudukan”, Bab I, Pasal 1.
6 Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktek  (Edisi  Revisi  VI). (Jakata: Rineka Cipta, 2016).
yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  26 Tahun  2009  tentang  Penerapan  KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana  telah  dibuah  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun 2010.
Banyak yang belum tahu tentang  apa  itu  arti,  makna,  pengertian dari e-KTP, serta tentang apa persyaratan  bagaimana,  kepada  siapa, kemana, dimana, berapa lama prosesnya, kapan selesainya dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus e-KTP.  Adapun  cara  membuat  e-KTP baru  yaitu  dengan  melengkapi  syarat berkas  dokumen  yang  dibutuhkan sebagai  berikut  pengantar  dari  RT dan/atau RW, fotocopy Kartu Keluarga (KK),  menyerahkan  KTP  lama,  sudah berusia  17  tahun,  fotocopy  Surat Nikah/Akta  Perkawinan  bagi  yang berusia kurang dari 17 tahun, fotocopy akte kelahiran, bagi wajib KTP pemula yang belum pernah melakukan perekaman  data,  pemohon  datang sendiri  (tidak  boleh  diwakilkan)  ke
Tempat Perekaman
Data Kependudukan  (TPDK)  di  Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
setempat  untuk  melakukan  rekam  data
Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172
dan atau foto, bagi orang asing  tinggal tetap  melampirkan  fotocopy  dokumen imigrasi  (Paspor,  Kartu  Ijin  Tinggal Tetap  (KITAP),  Surat  Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Buku Pengawasan  Orang  Asing),  dan  bagi WNI yang baru datang dari luar negeri wajib  melampirkan  Surat  Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).
Apabila  telah  memiliki  e-KTP namun  kondisi  hilang  atau  rusak  maka syarat berkas dokumen yang dibutuhkan,  proses  dan  cara  mengurus e- KTP yang hilang atau rusak tersebut yaitu  sebagai  berikut  :  pengantar  dari RT  dan/atau  RW,  fotocopy  Kartu Keluarga  (KK),  bagi  pemohon  yang kehilangan KTP yang rusak, menyerahkan  bukti  KTP  lama  yang rusak,  melakukan  perekaman  data, pemohon  datang  sendiri  (tidak  boleh mewakilkan)  ke  Tempat  Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di Kecamatan atau di Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil setempat  untuk  melakukan  rekam  data dan atau foto.
Keberhasilan  pemanfaatan  e- KTP  tergantung  pada  transparansi rekam jejak pribadi (lahir-mati, catatan kriminal),  kewajiban  pada  negara
(pajak),  perolehan  hak  warga  (jaminan sosial, pensiun, dan seterusnya), layanan publik  (pendidikan, kesehatan, perijinan).  Salah  satu  masalah  pada implementasi  penerapan  e-KTP  yaitu pembuatan  biometri  dan  foto  digital  di daerah  terpencil  yang  membutuhkan biaya transport sangat mahal. 7

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelasakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana Implementasi  pendaftaran  penduduk sebagai upaya tertib administrasi ditinjau  dari  Hukum  Administrasi Negara.  Selain  itu  juga  mengangkat permasalahan    terkait  ketentuan  dalam pelaksanaan  pelayanan  Administrasi kependudukan.

## C. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah metode  pendekatan  yang  digunakan untuk  mengetahui  norma  hukum  yang
7 Wahyudi  Kumorotomo, Implementasi  e-KTP Isu Kebijakan Adminstrasi Kependudukan
Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172
terkandung dalam
peraturan perundang-undangan.
Seluruh  data  yang  diperoleh dari  hasil  penelitian  akan  dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian dengan  mengkaji  dan  menganalisa pasal-pasal peraturan perundang- undangan  dan  juga  menggambarkan bagaimana  suatu  peraturan  perundang- undangan tersebut dilaksanakan, apabila  kita  mengaitkan  dengan  segala
keterbatasan suatu undangundang dengan segala kelebihan dan kelemahannya  baik  dari  faktor  yuridis maupun  faktor  non  yuridis,  serta menganalisanya  berdasarkan  semua data  yang  diperoleh  dalam  praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. 8
Sumber  data  penilitian  terdiri atas  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  adalah  sumber  data  yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat  berupa  opini,  hasil  observasi, kejadian  atau  kegiatan,  dan  hasil pengujian.  Data  sekunder  adalah  data yang bersumber dari penelitian
8 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatis dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009).
kepustakaan  ( library  research) yang bahan  hukumnya  berasal  dari  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Pengumpulan  data  pada penelitian  ini  diperlukan  data  yang bersumber  dari  buku-buku,  literatur, dan  pendapat  ahli  hukum,  jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian  ini,  ataupun  sumber  lain untuk  menunjang  keberhasilan  dan efektivitas penelitian.

## PEMBAHASAN
A. Implementasi Pendaftaran Penduduk  Sebagai  Upaya  Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara Indonesia dengan jumlah penduduknya kira-kira 245 juta, termasuk  negara-negara  yang  paling banyak  jumlah  penduduknya.  Karena itu,  hal-hal  yang  berkaitan  dengan jumlah  penduduk  ini  penting  sekali  di Indonesia.  Oleh  sebab  itu  upaya pemerintah  dalam  mengkontrol  warga negaranya yaitu dengan adanya administrasi  kependudukan  yang  tertib agar  menjamin  hak-  hak  warga masyarakat  dan  terciptanya  keamanan negara. 9
9 Sinambela,  Lijan  Poltak  et  al, Reformasi Pelayanan  Publik (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2016).
Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172
Adapun hak-hak penduduk sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan,  meliputi hak untuk memperoleh dokumen kependudukan,  hak  untuk  memperoleh pelayanan yang sama dalam
pendaftaran
administrasi kependudukan,  hak  untuk  memperoleh perlindungan  atas  data  pribadi,  hak untuk  memperoleh  kepastian  hukum atas  kepemilikan  dokumen,  hak  untuk memperoleh informasi-informasi mengenai  hasil  pendaftaran  peristiwa kependudukannya atas dirinya dan/atau keluarganya, dan hak untuk memperoleh  ganti  rugi  dan  pemulihan nama  baik  sebagai  akibat  kesalahan dalam  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan  sipil  serta  penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. 10
KTP  telah  ada  sejak  zaman Kolonial  Hindia  Belanda  ( staatsblad ).
Pada masa ini, kartu identitas ini lazim disebut dengan sertifikat kependudukan. Untuk bisa mendapatkan bukti kependudukan  ini  warga  diharuskan menghubungi  kontrolir  ( controleur )
10 Fulthoni,  Renata  Arianingtyas,  et.al, Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama; Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan
(Jakarta:  The  Indonesian  Legal  Resource Center, 2019).
dan  membayar  tagihan  sebesar  1,5 gulden. Sementara terkait penerbitannya, kertas berukuran 15×10 centimeter  tersebut  dikeluarkan  dan ditandatangani oleh pejabat Hoofd Van Plaatselijk atau  Kepala  Pemerintahan Wilayah. 11
Pemerintah  Republik  Indonesia berusaha untuk mengakhiri keberlakukan  KTP  Non  Elektronik, yang  pertama  dengan  diterbitkannya Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  26  Tahun  2009  yang  mengatur bahwa  KTP  Non  Elektronik  hanya berlaku  hanya  berlaku  sampai  tanggal 31  Desember  2012,  namun  kemudian keberlakuan tersebut diperpanjang kembali  sampai  dengan  tanggal  31 Desember  2013  dengan  diterbitkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  126  Tahun  2012,  karena beberapa  alasan,  keberlakuan  tersebut akhirnya  diperpanjang  kembali  sampai dengan  tanggal  31  Desember  2014 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 112 Tahun 2013.
11 Muhammad Adam Fahmi, “Proses Munculnya
KTP di Indonesia,” https://civitas.uns.ac.id/adamfahmil96/paper- proses-munculnya-ktp-di-indonesia/  31  Januari 2022.
Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172
Pemerintah pusat telah
menggulirkan program penerbitan Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  secara elektronik  atau  program  e-KTP  pada tahun  2011.  Program  KTP  elektronik ini  bertujuan  untuk  menyediakan  data administrasi kependudukan yang akurat demi  mewujudkan  pembangunan  di segala bidang.
Pemerintah  Republik  Indonesia melalui  Kementerian  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  telah  menerapkan kebijakan  program  e-KTP  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan, Peraturan Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun  2009  tentang  Penerapan  KTP Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan Secara  Nasional,  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  09  Tahun  2011  tentang Pelayanan Pembuatan e-KTP.
Penerapan  e-KTP  merupakan salah  satu  trobosan  pemerintah  pusat dalam penggunaan kartu identitas yang berbasis  networking  tingkat  nasional. Dengan  e-KTP,  tidak  hanya  berfungsi sebagai identitas pribadi, namun
nantinya  dapat  multifungsi  seperti akses  kesehatan,  sekolah,  pemilihan umum  (pemilu),  bisnis,  perbankan, serta mendukung terwujudnya database kependudukan  yang  akurat  khususnya data  penduduk  wajib  KTP  secara nasional.  Penggunaan  e-KTP  juga  bisa mencegah  peluang  KTP  ganda  dan palsu  yang  belakangan  ini  sering terjadi. 12
E-KTP  berbasis  NIK  Nasional, memuat  kode  keamanan  dan  rekaman elektronik  sebagai  alat  verifikasi  dan validasi  data  jati  diri  seseorang. Perekaman elektronik ini berisi biodata, pas  photo,  tanda  tangan  dan  sidik  jari tangan  penduduk  yang  bersangkutan. Program penerapan e-KTP yang berbasis NIK nasional tersebut, dimaksudkan  untuk  digunakan  sebagai identitas  jati  diri  seseorang  yang bersifat  tunggal,  dengan  demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan  pelayanan  dari  lembaga pemerintah  maupun  swasta  karena tidak memerlukan KTP setempat.
Untuk mengatasi duplikasi tersebut  sekaligus  menciptakan  kartu identitas  multifungsi  e-KTP  yang
12 Enny  Agustina,  “The  Existence  of  Legal Protection of Citizens to Government Action in Making  Decision  of  State  Administrative, “ SHS Web of Conferences . Vol 5, 2018: 3001.
Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172
menggunakan  pengamanan  berbasis biometrik.  Autentifikasi  menggunakan biometrik  yaitu  verifikasi  dan  validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik  atau  tingkah  laku  manusia.  Ada banyak  jenis  pengamanan  dengan  cara ini  antara  lain  sidik  jari (fingerprint ), retina  mata,  DNA,  bentuk  wajah,  dan bentuk gigi.  Pada  e-KTP,  yang digunakan adalah sidik jari. 13
Penggunaan  sidik  jari  e-KTP lebih  canggih  dari  yang  selama  ini telah diterapkan untuk  SIM  (Surat  Izin Mengemudi).  Sidik  jari  tidak  sekedar dicetak  dalam  bentuk  gambar  (format jpeg)  seperti  di  SIM,  tetapi  juga  dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu.  Data  yang  disimpan  di  kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma  kriptografi  tertentu.  Proses pengambilan  sidik  jari  dari  penduduk sampai  dapat  dikenali  dari  chip  kartu adalah sebagai berikut : Sidik jari yang direkam  dari  setiap  wajib  KTP  adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang  dimasukkan  datanya  dalam  chip hanya  dua  jari,  yaitu  jempol  dan telunjuk kanan.
13 Subarsono,  Ag, Analisis  Kebijakan  Publik (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017)
Sidik jari dipilih sebagai autentikasi  untuk  e-KTP  karena  alasan berikut :
1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain.
2. Bentuk  dapat  dijaga  tidak  berubah karena  gurat-gurat  sidik  jari  akan kembali ke bentuk semula.
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.
Sedangkan penggunaan biometrik pada e-KTP  memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Mencegah adanya pemalsuan dengan  biometrik,  autentifikasi dilakukan dua tahap yaitu apa yang kamu  punya  melalui  fisik  kartu  e- KTP dan seperti apa kamu melalui identifikasi  biometrik.  Jika  terjadi kehilangan kartu, maka orang yang menemukan  kartu  e-KTP  milik orang  lain  tidak  akan  dapat menggunakannya karena akan dicek kesamaan biometriknya.
2. Mencegah  adanya  penggandaan dengan  e-KTP,  seluruh  rekaman sidik jari  penduduk akan disimpan di  AFIS  ( Automated  Fingerprint Identification  System ) yang berada di pusat data di Jakarta.
Informasi penduduk yang dicantumkan dalam e-KTP ditunjukkan pada layout kasar  berikut  Nama,
Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172
Tempat/Tanggal  Lahir,  Jenis  Kelamin, Alamat  (Rukun  Tetangga  /Rukun Warga,  Kelurahan/Desa,  Kecamatan),
Agama,
Status Pekerjaan,
Kewarganegaraan, berlaku hingga, Foto,  Tanda  Tangan  dan  NIK.  Untuk mendapatkan  informasi  di  atas  dari penduduk,  wajib  KTP  harus  mengisi formulir tipe F1.01.
E-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext,  filter  image,  invisible  ink dan  warna  yang  berpendar  di  bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan  standar  internasional  NISTIR 7123  dan Machine  Readable  Travel Documents  ICAO  9303  serta  EU Passport  Specification 2006.  Bentuk KTP  elektronik  sesuai  dengan  ISO 7810  dengan  form  faktor  ukuran  kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm. 14
B. Ketentuan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketentuan pelaksanaan  pelayanan  administrasi kependudukan telah memiliki  landasan
14 http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/ 31 januari 2022.
ketentuan  perundang-  undangan  yang cukup komprehensif. 15 Dalam menyelenggarakan  suatu  pelayanan, diperlukan adanya suatu standar operasional  prosedur  yang  diketahui baik oleh pelaksana pelayanan maupun pengguna  pelayanan.  Adapun  standar operasional prosedur yang dilaksanakan dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti yang  diutarakan  Camat  sebagai key informan adalah  “standar  operasional prosedur  yang  kita  lakukan  adalah pihak  kelurahan  selaku  pelaksana pelayanan  akan  menerima  berkas permohonan  dari  masyarakat.  Setelah surat  dikeluarkan,  maka  masyarakat dapat membawa surat ini sebagai dasar seperti  untuk  menerbitkan  Akte  di Dinas Kependudukan”.
Prosedur  atau  tatacara  pelayanan serta  prinsip  pelayanan  publik  harus dilaksanakan secara tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami sehingga pembentukan pelayanan harus didasarkan  pada  ketentuan  yang  telah diatur sebelumnya. Meskipun telah ada ketentuan berupa undang-undang, namun  perlu  produk  turunan  berupa
15 Agustina  Enny,  “Pelaksanaan  Pelayanan Publik  Berkualitas  Bagi  Masyarakat,” Literasi Hukum . Vol 3 No 2, 2019: 10.
Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172
peraturan  daerah  yang  pada  akhirnya mampu mengakomodir kebutuhan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah itu sendiri.

## KESIMPULAN
Pemberlakuan e-KTP yang berbasis  jaringan  tingkat  nasional menjadi langkah implementasi Peraturan  Perundang-Undangan  yang berlaku.  Pemerintah  Pusat  bersama Pemerintah Daerah dibantu oleh Instansi  Pelaksana  telah  berupaya optimal  dalam  hal  implementasi  e- KTP  yang  mana  hal  ini  merupakan tertib  administrasi  dan  bagian  dari penerapan Hukum Administrasi
Negara.
Ketentuan pelaksanaan
pelayanan  administrasi  kependudukan sudah  memiliki  landasan  ketentuan perundang-undangan yang cukup komprehensif.  Sistem  dan  prosedur pelayanan  sudah  dilaksanakan  sesuai standar  ketentuan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi
Kependudukan, selanjutnya  standar  pelayanan  publik mengacu pada Undang-Undang
Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik. Sumber daya
manusia  pelaksanaan  pelayanan  tidak ada  permasalahan  berarti  kecuali kurangnya  personel  yang  sanggup menangani database SIAK secara utuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah    R.,    Muhammad    A.    R.,
“Konsep      Umum      Pelaksanaan Kebijakan Publik,” Jurnal  Publik , No    01,    Vol    11,    Universitas Garut, 2017: 1-12.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan
Praktek  (Edisi  Revisi  VI), Jakata:
Rineka Cipta, 2016.
Enny  Agustina,  “The  Existence  of Legal  Protection  of  Citizens  to Government  Action  in  Making Decision  of  State  Administrative, “ SHS Web of Conferences . Vol 5, 2018: 3001. Enny Agustina, “Pelaksanaan
Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat,” Literasi  Hukum . Vol
3 No 2, 2019: 10.
Fulthoni,  Renata  Arianingtyas,  et.al,
Buku  Saku  Untuk  Kebebasan Beragama;  Memahami  Kebijakan Administrasi Kependudukan , Jakarta:  The  Indonesian  Legal Resource Center, 2019.
Muhammad  Adam  Fahmi,  “Proses Munculnya  KTP  di  Indonesia,” https://civitas.uns.ac.id/adamfahmi l96/paper-proses-munculnya-ktp- di-indonesia/ 31 Januari 2022.
Sinambela, Lijan Poltak et al, Reformasi Pelayanan Publik , Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
Junaidi  Abdillah,  Sukwono  Andy  Suryono,  Enny  Agustina,    Implementasi  Pendaftaran  Penduduk  Sebagai Upaya  Tertib  Administrasi  Ditinjau  dari  Hukum  Administrasi  Negara  di  Kota  Palembang,  Halaman  161- 172
Subarsono,  Ag, Analisis  Kebijakan
Publik , Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatis  dan  R&D , Bandung: Alfabeta, 2009.
Uli  E.  S.,  Hananto  W,  “ Efektivitas
Pengawasan      bagi      Pendataan
Penduduk Non Permanen di Surabaya,” Jurnal  Hukum ,  No.    3, Vol.    4,Surabaya:    Fakultas    Ilmu Sosial   dan   Hukum   Universitas
Negeri Surabaya, 2017.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Wahyudi  Kumorotomo, Implementasi e-KTP  Isu  Kebijakan  Adminstrasi
Kependudukan , Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.