## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KEADILAN RESTORATIF TERKAIT PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN  LALU  LINTAS  YANG  MENGAKIBATKAN  KORBAN MENINGGAL DUNIA
Si Putu Hendra Pratama 1 , Si Ngurah Ardhya 2
Universitas Udayana 1 Universitas Pendidikan Ganesha 2 E-mail: putupratama428@gmail.com ,  ngurah.ardhya@undiksha.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords: Restorative Justice, Procedural Justice, Certainty The  development  of  society  and  advances  in  the  field  of technology  also  encourages  progress  of  the  field  of transportation, it is clear that progress is so rapid that it is necessary to have a rule that regulates traffic, where the regulation aims to create an orderly situation in traffic .
Regulations regarding traffic are contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road  Traffic  and  Transportation.  Traffic  accident  cases are  processed  by  criminal  justice  procedures  in accordance with applicable laws and regulations as stated in  article  230  of  the  Traffic  and  Public  Transportation Law, but the legal facts are ambiguity in the settlement of traffic  accident  cases  where  the  settlement  is  resolved through a judicial process and some are resolved without going through a legal process based on peace. Then can Restorative  Justice  be  applied  to  traffic  accidents  that result in the victim's death ? And how is the validity of the peace  decision  on  handling  accident  crimes  based  on Police Restorative Justice if it is related to the provisions of article 230 in conjunction with 235 paragraphs (1) of Law Number  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation  ?  And  to  answer  these  problems,  it  is necessary to conduct discussions relating to norms in law and examine various kinds of formal legal rules, so that they can provide input and limitations in legal science and criminal  law  in  general  and  in  particular  in  order  to achieve  justice  and  certainty  in  case  settlement.  traffic accidents that resulted in the victim's death.

## Abstrak
Kata kunci: Keadilan Restoratif, keadilan prosedural, Kepastian.
Corresponding Author: Si Putu Hendra Pratama, E-mail:
putupratama428@gmail.com Perkembangan  masyarakat  dan  kemajuan  bidang teknologi  mendorong  juga  kemajuan  dalam  bidang transportasi, terlihat begitu jelas kemajuan yang begitu pesat  sehingga  perlu  adanya  suatu  aturan  yang mengatur  mengenai  lalu  lintas,  dimana  pengaturan tersebut  bertujuan  untuk  terciptanya  keadaan  yang tertib dalam berlalu lintas. Pengaturan mengenai berlalu lintas  tertuang  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana disebutkan dalam pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan  Angkutan  Umum  namun  fakta  hukumnya  terjadi ambiguitas  dalam  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu lintas  dimana  penyelesaiannya  ada  yang  diselesaikan melalui  proses  peradilan  dan  ada  yang  diselesaikan tanpa  melalui  proses  hukum  dengan  didasarkan  pada perdamaian. Kemudian  apakah  Keadilan  Restoratif dapat  diterapkan  pada  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan  korban  meninggal  dunia?  Dan Bagaiamana  keabsahan  keputusan  perdamaian  dalam penanganan  tindak  pidana  kecelakaaan  bersadasarkan Keadilan  Restoratif  Kepolisian  jika  dikaitkan  dengan ketentuan  pasal  230  jo  235  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Dan untuk menjawab dari permasalahan tersebut perlu  dilakukan  pembahasan  berkaitan  dengan  norma dalam  hukum  dan  mengkaji  berbagai  macam  aturan hukum  yang  bersifat  formal,  sehingga  dapat memberikan  masukan  dan  batasan  dalam  ilmu  hukum dan hukum pidana secara umum dan secara khusus demi tercapainya  keadilan  dan  kepastian  dalam  hal penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Lalu  lintas  merupakan  salah  satu  sarana  masyarakat  yang  memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan, lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seirama dengan  perkembangan  masyarakat,  kemajuan  bidang  teknologi  mendorong  juga kemajuan  dalam  bidang  transportasi,  terlihat  begitu  jelas  kemajuan  yang  begitu pesat  sehingga  perlu  adanya  suatu  aturan  yang  mengatur  mengenai  lalu  lintas, dimana  pengaturan  tersebut  bertujuan  untuk  terciptanya  keadaan  yang  tertib dalam berlalu lintas. Pengaturan mengenai berlalu lintas tertuang dalam Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan
Angkutan Jalan. Masalah yang dihadapi saat ini walaupun ada Undang-undang yang mengatur  ataupun  penyuluhan  dan  pembinaan  mengenai  keselamatan berkendaraan  bermotor  tidak  membuat  pengguna  jalan  sadar  akan  keselamatan diri sendiri atau orang lain faktanya hingga saat ini angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya masih sangat tinggi. Di Kota Denpasar,  tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sekitar 1009 kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya, dengan kasus meninggal dunia 144 Dan luka berat 75 orang. 1 Tidak bisa dipungkuri pemicu kecelakaan lalu lintas  dikarenakan  oleh  faktor  manusia  atau  pengemudinya  yang  relatif  kurang kehati-hatian  dalam  disiplin  berlalu  lintas,  banyak  contoh  pemandangan  di  jalan raya yang sering kita lihat seperti terjadi pelanggaran terhadap rambu rambu lalu lintas, tanpa menggunakan perlengkapan keselamatan saat mengendarai kendaraan bermotor,  ugal-ugalan,  kebut-kebutan,  maupun  ketidaklaikan  kendaraan  dalam beroperasi    di  jalan  raya.  Kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  kejadian  yang  sulit diprediksi  kapan  dan  dimana  terjadinya,  kecelakaan  tidak  hanya  mengakibatkan trauma, luka ringan, luka berat tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan  lalu  lintas  sulit  untuk  ditekan  dan  cenderung  meningkat  seiring pertambahan  Panjang  jalan  dan  banyaknya  pergerakan  dari  kendaraan.  Yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di dalam Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan pasal 1 angka 24 menyebutkan : Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kesalahan pengemudi yang sampai menimbulkan korban adalah tidak adanya  rasa  kehati-hatian  dan  lalai  dalam  mengemudikan  atau  menjalankan kendaraannya, timbul korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak  diinginkan  oleh  semua  pihak  mengingat  sangat  berharganya  nyawa  atau keselamatan seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja, orang yang  mengkibatkan  kecelakaan  tersebut  harus  mempertangungjawabkan perbuatannya  dengan  harapan  pelaku  dapat  jera  dan  lebih  berhati-hati  dalam berlalu lintas di jalan raya.
Disebutkan didalam pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  di  proses  dengan  acara  peradilan  pidana sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  pasal  inipun  sejalan dengan bunyi pasal 235 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum ya ng  bunyinya  “jika  korban  meninggal  dunia  akibat  kecelakaan  lalu  lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/ atau  perusahaan  angkutan  umum  wajib  memberikan  bantuan  kepada  ahli  waris korban  berupa  biaya  pengobatan  dan/atau  biaya  pemakaman  dengan  tidak menggurkan tuntutan perkara pidana”.
Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3  Undang-undang  Dasar  1945  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Negara Republik  Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  dengan  demikian  dalam  praktik kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  harus  memenuhi  dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Hukum merupakan norma atau kaidah yang berisi perintah atau serta larangan yang
1 Surya Kelana, 550 Kasus Lakalantas di Denpasar , News.beritabali.com, 8 Maret 2022, 16.50
sifatnya  mengikat  dan  mengatur  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat.  Dalam norma hukum terdapat sanksi yang ditujukan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan  hukum  tersebut.  Untuk  mencapai  tujuan  hukum  yaitu  untuk mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian,  maka  norma-norma  hukum harus  ditegakkan,  dalam  upaya  penegakan  hukum  pidana  dilaksanakan  dalam wadah  sistem  peradilan  pidana  yaitu  sistem  dalam  masyarakat  untuk mengendalikan dan menaggulangi masalah kejahatan, menanggulangi adalah usaha mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi  masyarakat. 2 pendekatan  Keadilan  Restoratif  berbeda  dengan  sistem  peradilan  pidana konvensional, dimana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban  dan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana,  keadilan restorative  menawarkan  pendekatan  berbeda  dalam  memahami  dan  menangani suatu  tindak  pidana.  Dalam  pandangan  keadilan  restoratif,  tindak  pidana  pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan  yang  terjadi  atas  suatu  tindak  pidana  melibatkan  korban,  pelaku  dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. 3
Pengertian  keadilan  restoratif  diatur  dalam  masing  masing  peraturan pelaksana  seperti  yang  tertuang  didalam  Peraturan  Kapolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  8  tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak Pidana  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  pasal  1  angka  3  yang  bunyinya  “  Keadilan  restoratif  adalah penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku, keluarga  korban,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  atau  pemangku kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui perdamaian  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semul a.” Perkara  kecelakaan  lalu  lintas  diproses  dengan  acara  peradilan  pidana  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  230  Undang-undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Umum  namun  fakta hukumnya  terjadi  ambiguitas  dalam  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas dimana penyelesaiannya ada yang diselesaikan melalui proses peradilan dan ada yang  diselesaikan  tanpa  melalui  proses  hukum  dengan  didasarkan  pada perdamaian. Dalam hukum positif Indonesia walaupun terdakwa telah memberikan uang  santunan  kepada  keluarga  korban  atau  bisa  disebut  sebagai  konsep perdamaian  ternyata  tidak  menggugurkan  tuntutan  perkara  pidana  sebagaimana bunyi  pasal  235  ayat  (1)  Undang-undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Umum sedangkan  di  dalam  model  pendekatan  keadilan  restoratif  lebih  mengedepankan penyelesaian  secara  kekeluargaan  dan  kepentingan  pihak  yang  terkena  dampak baik  korban,  masyarakat  ataupun  pelaku,  melalui  keadilan  restoratif  penyelesain perkara  pidana  dilakukan  dengan  proses  penyelesaian  perkara  dengan  adanya upaya perdamaian antara pihak pelaku, korban dan juga masyarakat sebagaiamana disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun
2 Marjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana, 2011,h. 2-3
3 Jonlar  Purba. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  dengan Restorative Justice , Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017 h. 55
2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif  bahwa Dalam  persyaratan  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif harus  memenuhi  persyaratan  umum  dan  harus  juga  meliputi  syarat  meteriil sebagaimana  disebutkan  dalam  huruf  f.  bahwa  bukan  tindak  pidana  terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap  nyawa.    Selain  syarat  umum  ada  juga  syarat  khusus  yang  merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana yaitu persyaratan khusus untuk tindak pidana  lalu  lintas  meliputi  huruf  a.  kecelakaan  lalu  lintas  yang  disebabkan mengemudikan  kendaraan  bermotor  dengan  cara  dan  keadaan  membahayakan yang  mengakibatkan  kerugian  materi  dan/atau  korban  luka  ringan,  huruf  b. kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  karena  kelalaiannya  yang  mengakibatkan  korban manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda.  Sehingga  oleh  karena  antara  Undang- undang  Lalu  Lintas  Nomor  22  Tahun  2009  dan  Peraturan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penaganan  Tindak  Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif terjadi pertentangan norma dalam penerapannya.

## RUMUSAN MASALAH
Dari segala urain diatas kemudian dapat ditemukan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah  Keadilan  Restoratif  dapat  diterapkan  pada  kecelakaan  lalu  lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
2. Bagaiamanakah  keabsahan  keputusan  perdamaian  dalam  penanganan tindak  pidana  kecelakaaan  bersadasarkan  Keadilan  Restoratif  Kepolisian jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 230 jo 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif,  yang  diangkat,  dibahas  dan  diuraikan  dalam  penelitian  ini berkaitan dengan norma dalam hukum dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis  yang  kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  dan  menjadi  pokok pembahasan  dimana  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan Pendekatan Perundang-undangan ( statute Approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang  ditangani  dalam  penelitian  ini  yaitu  keadilan  restoratif  terkait  degan penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  korban meninggal  dunia,  hasil  dari  telaah  tersebut  merupakan  suatu  argument  untuk memecahkan isu yang dihadapi, pendekatan perundang-undangan yang digunakan adalah undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara  pidana,  undang-undang  nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan angkutan jalan dan peraturan kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2021  tentang  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif. Pendekatan  kasus  ( case  approach )  metode  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, pendekatan  kasus  yang  digunakan  adalah  terhadap  kasus  dalam  putusan  Nomor 286 / Pid.Sus / 2021 / PN.Dps dimana kasus tersebut dipilih karena telah terjadi
perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban tetapi proses pidana terhadap terdakwa tetap dilanjutkan.
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum  Primer  dapat  dijelaskan  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  yang  terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sedangkan Bahan Hukum Skunder Bahan hukum skunder adalah bahan yang terdiri dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal hukum dan  data-data  penunjang  lain  yang  berkaitan  dengan  masalah  penyusunan penelitian  ini  dan  mengenai Teknik  analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu  cara  untuk  memperoleh  gambaran  singkat suatu  masalah  yang  tidak  disangka-sangka  melainkan  hanya  didasarkan  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang  dibahas,  selanjutnya  ditarik  kesimpulan  dengan  menggunakan  metode deduktif dengan menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju ke  hal  yang  bersifat  khusus.  Setelah  itu  data  akan  dideskripsikan  melalui penggambaran  fakta  sesuai  dengan  peristiwa  hukum  atau  kondisi  hukum  yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban meninggal Dunia.
Penerapan  Keadilan  restoratif  merupakan  suatu  pendekatan  yang  lebih menitik beratkan pada kondisi terciptnya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesain  perkara  pidana  yang  lebih  adil  dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku, sistem keadilan restoratif memiliki makna keadilan  yang  merestorasi,  di  lingkungan  kepolisian  penegakan  hukum  pidana berdasarakan pendekatan keadilan restoratif telah dipraktikan dan dikembangkan dalam penanganan atau penyelesaian perkara pidana antara lain, Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan Tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum, upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum  pidana  yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  ( law enforcement policy),  kedudukan  Polri  sebagai  penegak  hukum  tersebut  diatur didalam  Undang-undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun 2002, Pasal 1 angka 1 : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yan g berkaitan dengan fungsi  dan  Lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan”.  dan pasal 2 : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegekan  hukum, perlindungan ,  penganyoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat”.  selain  itu
kewenangan  yang  dimiliki  oleh  kepolisian  sebagaimana  termaktub  didalam Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) bahwa “untuk kepentingan umum pejabat Kepolis ian Negara Republik Indonesia dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya  sendiri”, bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri  dalam  penjelasan disebutkan  adalah  suatu  Tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pejabat  kepolisian yang  dalam  bertindak  harus  mempertimbangkan  manfaat  dan  resiko  dari tindakkannya  dan  benar-benar  untuk  kepentingan  umum  serta  dilakukan  dalam keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan, serta kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia. Sehingga jika  dikaitkan  dengan  Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif Kepolisian  sangatlah erat  kaitannya  dengan  tugas  dan  wewenang dari  kepolisian dalam menentukan suatu penilaian apakah suatu tindak pidana perlu dituntut atau tidak, tentu dengan memperhatikan ada atau tidaknya unsur pertanggungjawaban pidana  atau  tingkat  kesalahan  dari  pelaku  hal  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  Mardjon o  Reksodiputro  yang  menyatakan  “Profesionalisme  polisi mengacu pada adanya sejumlah kemaharian dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas pekerjaan polisi, sebagai seorang professional maka seorang anggota polri adalah otonom, net ral dan independent” 4 tidak boleh adanya kepentingan  menganai  siapa  yang  akan  merasa  diuntungkan.  Banyak  kasus kecelakaan lalu lintas terutama kecelakaan dengan kriteria sedang dan berat yang terkadang  diselesaikan  di  Pengadilan,  apabila  kasus  ini  diselesaikan  hingga  ke pengadilan  tentu  harapannya  kepentingan  pelaku  dan  korban  dapat  terpenuhi sesuai  dengan  tujuan  hukum  yaitu  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan. Dalam  praktiknya  sering  kita  jumpai  penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas  diselesaikan  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif,  restoratif  ini  berhasil dilaksanakan apabila kedua belah pihak pelaku/atau keluarga korban melakukan perdamaian disamping itu pelaku  bersedia bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang dialami korban atau keluarga korban, pertanggunjawaban tersebut dapat  berupa  memberikan  biaya  pengobatan,  uang  santunan  kepada  keluarga korban  dan  meringankan  beban  keluarga  korban  yaitu  dengan  cara  membiayai kebutuhan keluarga korban yang dianggap perlu.
Keabsahan  Keputusan  perdamaian  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Kecelakaan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  Kepolisian  Jika  Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 230 jo 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas da Angkutan Jalan.
Kitab  undang-undang  hukum  pidana  menggunakan  kata strafbaar  feit untuk menyebutkan kata tindak pidana, kata feit berasal dari bahasa Belanda yang artinya sebagian dari suatu kenyataan sedangkan strafbaar artinya dapat dihukum sehingga secara harafiah kata strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai bagian dari
4 Mardjono Reksodiputro. Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri .Sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. 2006, h.3
suatu  kenyataan  yang  dapat  dihukum. 5 Moeljatno  memberikan  penjelasan mengenai  maksud  dari  perbuatan  pidana  adalah  suatu  aturan  hukum  larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar  larangan  tersebut  atau  perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  hukum dilarang dan diancam pidana. 6 seperti kita ketahui sistem pemidanaan kita mengacu pada KUHP dan KUHAP, KUHP merupakan hukum pidana materiil/subtantif yang dapat  diartikan  bahwa  keseluruhan  ketentuan  dalam  KUHP  baik  berupa  aturan umum  maupun  aturan  khusus  yang  pada  hakekatnya  merupakan  satu  kesatuan sistem  pemidanaan,  sehingga  ketentuan  pidana  yang  tecantum  dalam  semua undang-undang khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruahan  sistem  pemidanaan  dengan  demikian  sistem  pemidanaan  dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum ( general rules ). Hukum pidana materill dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas mengacu pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  undang-undang  mengatur  secara  rinci  mengenai perihal  kecelkaan  lalu  lintas  dari  mulai  definisi,  kategorisasi  tingkat  kecelakaan, sanksi  bagi  pelaku  serta  hak  yang  didapat  dari  korban  kecelakaan  lalu  lintas, sehingga  undang-undang  ini  merupakan lex  specialist dari  pasal  359  KUHP  yang berbunyi  :  Barang  siapa  karena  kealpaannya  menyebabkan  matinya  orang  lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu  tahun”.  Undang -undang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  juga  mencantumkan proses  penyelesaian  kecelakaan  lalu lintas  melalui  acara  peradilan  pidana  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Yang  berarti  proses penyelesaiannya harus mengacu pada KUHAP. Tidak disebutkan adanya proses lain yang  mengensampingkan  penyelesaian  melalui  KUHAP,  oleh  sebab  itu  segela bentuk penyelesaian di luar KUHAP akan kontradiktif dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai hukum materiil. Berdasarkan sistem pemidanaan di atas maka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menghendaki pelaku untuk mendapatkan pidana penjara dan atau denda diproses melalui sidang pengadilan, upaya penyelesaian kasus dengan jalan perdamaian yang dilakukan  antara pihak korban  dan  pelaku  di  luar  proses  persidangan  sebagai  upaya  keadilan  restoratif tentu akan berbenturan dengan sistem pemidanaan yang ada.

## PENUTUP Kesimpulan
Dalam  penerapan  Keadilan  restoratif  akan  menimbulkan  konflik  norma, karena dalam tatanan pelaksanaan akan berbenturan dengan sistem pemidanaan yang ada, karena sistem pemidanaan kita terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu  lintas  yang  menimbulkan  korban  jiwa  mendasarkan  pada  Undang-undang Nomor  22  Tahun  2009  Lau  Lintas  Angkutan  Jalan  dan  keadilan  restoratif  bukan mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut.
5 PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h.179
6 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2011, h. 71

## Rekomendasi
Perlu  dilakukannya  formulasi  kebijakan  terhadap  penyelesaian  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas  dalam  undang-undang  nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada bab kecelakaan lalu lintas yang ke depan perlu memuat konsep keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  I ,  (Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada,2011).
Jonlar Purba. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice , (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017).
Mardjono Reksodiputro. Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri .(Sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. 2006).
Marjono  Reksodiputro  dalam  Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana Kontemporer, (Jakarta, Kencana, 2011). PAF  Lamintang, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  (Jakarta,  Sinar  Grafika, 2016).
Peraturan  Kepolisian  Negara  Repblik  Indonesia  Nomor  8  tahun  2021  Tentang Penganangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Surya  Kelana, 550  Kasus  Lakalantas  di  Denpasar ,  News.beritabali.com,(diakses  8 Maret 2022).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.