Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2882-2892
Tinjauan Atas PSAK 102 (Revisi 2019) dan PSAK 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi Murabahah
Any Eliza
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Email korespondensi: anyeliza@radenintan.ac.id

## Abstract
Murabaha  transactions  through  Murabaha  financing  are  the  leading  transactions  in  Islamic  Financial Institutions in Indonesia. The accounting treatment for these transactions is regulated in PSAK 102 Akuntansi Murabahah. First issued in 2007, PSAK 102 Akuntansi Murabahah has been revised three times, namely in 2013, 2016, and 2019. This literature study aims to analyze the differences between PSAK 102 Akuntansi Murabahah Revised 2019 and Revised 2016. Using content analysis techniques, the main sources of writing come from the related Sharia Financial Accounting Standards (SAK), related scientific journals, and IAI Education and Training (PPL)  materials.  The  differences  between  PSAK  102  Akuntansi  Murabahah  Revised  2019  and  Revised  2016 include:  scope,  amount,  paragraphs,  advances,  significant  financing  elements,  the  definition  of  Murabaha income,  definition  of  real  costs,  terms  of  Murabaha  assets,  recognition  of  Murabaha  income,  recognition  of deferred  revenue  with  a  significant  financing  element,  as  well  as  a  component  of  disclosure  by  sellers  in  the financial statements. Content difference analysis of PSAK 102 Akuntansi Murabahah is necessary to enrich the literature related to Murabaha accounting treatment, to update and improve the understanding of all parties with an interest in Murabaha transaction information, especially financial statement preparers, financial statement readers, and auditors.
Keywords : murabaha accounting, PSAK 102 (Revised 2016); PSAK 102 (Revised 2019)
Saran sitasi : Eliza, A . (2022). Tinjauan Atas PSAK 102 (Revisi 2019) dan PSAK 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi
Murabahah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 2882-2892. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5891
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5891

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  akuntansi  syariah  di  Indonesia seiring dengan pesatnya perkembangan industri bisnis syariah ( halal industry ) dan industri keuangan syariah (perbankan  syariah,  pasar  modal  syariah,  Industri Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  syariah).  Dalam  tiga dekade  terakhir,  telah  terjadi  peningkatkan  baik volume  maupun  nilai  transaksi  berbasis  syariah  di lembaga  keuangan  syariah  yang  tentunya  akan meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah.
Eksistensi  akuntansi  syariah  di  Indonesia ditandai  dengan  keberadaan  Standar  Akuntansi Keuangan  (SAK)  Syariah  yang  dikeluarkan  oleh Dewan  Standar  Akuntansi  Syariah  (DSAS)  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi
Keuangan  (SAK)  Syariah merupakan  standar  yang dikembangkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi Syariah  (DSAS)  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI);
digunakan  oleh  entitas  yang  memiliki  transaksi syariah  atau  entitas  berbasis  syariah.  Standar akuntansi  syariah  terdiri  atas  kerangka  konseptual penyusunan  dan  pengungkapan  laporan,  standar penyajian  laporan  keuangan,  dan  standar  khusus transaksi  syariah  seperti mudaharabah,  murabahah, salam, ijarah, istishna (Martani et al., 2016).
Sementara  itu,  tugas  dari  Dewan  Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  adalah  sebagai  berikut  (Ikatan  Akuntan Indonesia (IAI), 2021):
a. Melakukan  perumusan,  pengembangan  dan pengesahan:
1) Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian Laporan Keuangan;
2) Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan Syariah;
3) Interpretasi  Standar  Akuntansi  Keuangan Syariah;
4) Pernyataan  Pencabutan  Standar  Akuntansi Keuangan Syariah;
5) Buletin Teknis; dan
6) Produk  lain  yang  terkait  dengan  Standar Akuntansi Keuangan Syariah.
b. Menjawab  pertanyaan  dari  pemerintah,  otoritas, asosiasi  dan  lembaga  luar  negeri  yang  terkait dengan Standar Akuntansi Syariah dalam hal ini dipandang  perlu  berdasarkan  pertimbangan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Keberadaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah diawai dengan kehadiran produk DSAK – IAI berupa PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 1 Mei 2002, berlaku terhitung mulai 1 Januari 2003 atau tahun buku yang berakhir 2003.  Selanjutnya  PSAK  Syariah  101-106  disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku efektif mulai 1 Januari  2008  atau  tahun  buku  yang  berakhir  2008. Hingga saat ini, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah  di  Indonesia  mencakup  PSAK  101  hingga PSAK 112.
Transaksi murabahah merupakah  salah  satu produk  unggulan  pembiayaan  di  lembaga  keuangan Syariah,  termasuk  perbankan  syariah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga  perolehan  ditambah  margin  atau  keuntungan yang  disepakati  dan  penjual  harus  mengungkapkan harga  perolehan  barang  tersebut  kepada  pembeli. Dalam transaksi murabahah, barang yang diperjualbelikan  harus  ada  pada  saat  akad  terjadi, sementara metode pembayaran dapat dilakukan secara tangguh/cicilan atau secara tunai (WIROSO, 2011).
Penerapan transaksi murabahah pada perbankan syariah  dapat  dikategorikan  pada  pembiayaan produktif  dan  pembiayaan  konsumtif.  Pembiayaan produktif  terkait  dengan  investasi  dan  modal  kerja, sementara  pembiayaan  konsumtif  terkait  dengan keperluan  konsumsi  nasabah,  di  antaranya  meliputi pembelian kendaraan, rumah, dan keperluan konsumsi lainnya. Muhammad (2005) mengemukakan beberapa alasan yang menjadikan transaksi murabahah menjadi produk  unggulan dalam  perbankan  syariah:  1) Transaksi murabahah bersifat  jangka  pendek  dan cukup  memudahkan  jika  dibandingkan  dengan transaksi  yang  menggunakan  sistem profit  and  loss sharing ;  (2) Markup dalam  transaksi murabahah
dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan; (3) Transaksi m urabahah meminimalisir adanya  ketidakpastian  pendapatan  jika  dibandingkan dengan bisnis-bisnis atau transaksi yang menggunakan sistem profit and loss sharing (Parno & Tikawati,  2017).  Dengan  kata  lain  dapat  pula dinyatakan bahwa pembiayaan Murabahah keunggulan transaksi ini terkait dengan: (1) kepastian pembeli dikarenakan bank tidak akan membeli suatu barang  jika  tidak  ada  pembelinya;  (2)  kepastian keuntungan  dikarenakan  bank  memastikan  margin atau  keuntungan  yang  diperoleh  atas  barang  yang dijualnya; (3) mudah diaplikasikan (Mian et al., 2000). Dengan demikian, pembiayaan murabahah menawarkan  banyak  keuntungan  bagi  bank  syariah. Meskipun  Ajmi  et  al.,  (2019)  menemukan  bahwa transaksi ijarah memberikan nilai tertinggi bagi agen dan  principal  dalam  kondisi  pasar  tidak  sempurna, namun  hasil  penelitian-penelitian  membuktikan bahwa  pembiayaan murabahah memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  pencapaian  profitabilitas perusahaan  (Arwani  &  Wakhidin,  2018;    Riduan Mas’ud; Muhammad Jalaluddin, 2022).
Perlakuan akuntansi transaksi murabahah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK)  102  Akuntansi Murabahah yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Syariah (DSAS)  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).    PSAK  ini bertujuan  untuk  mengatur  pengakuan,  pengukuran, penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi murabahah, baik  dari  sisi  penjual  maupun  pembeli.  Hingga  saat ini,  PSAK  102  Akuntansi  Murabahah telah  tiga  kali mengalami  revisi.  Pada  awalnya,  PSAK  102 Akuntansi  Murabahah dikeluarkan  oleh  Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK 102 Akuntansi  Murabahah menggantikan  pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59 Akuntansi  Perbankan  Syariah yang  dikeluarkan pada  tanggal  1  Mei  2002.  Berdasarkan  surat  Dewan Pengurus  Nasional (DPN) Ikatan  Akuntan  Indonesia (IAI)  No.  0823-B/DPN/IAI/  XI/2013,  maka  seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)  IAI  dialihkan  kewenangannya  kepada Dewan  Standar  Akuntansi  Syariah  (DSAS)  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
DSN  MUI  mendefinisikan murabahah sebagai transaksi jual beli barang dimana penjual menegaskan
harga  belinya  kepada  pembeli    dan  pembeli membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  laba (MUI, 2000). Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019) mendefiniskan murabahah sebagai  akad  jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah  keuntungan  yang  disepakati  dan  penjual harus  mengungkapkan  biaya  perolehan  barang tersebut  kepada  pembeli.  Sementara  akuntansi murabahah merupakan  aktivitas  akuntansi  pada transaksi murabahah, yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  (Habibah & Nikmah, 2017).
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Akuntansi Murabahah disebutkan bahwa murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pada murabahah berdasarkan pesanan, penjual  melakukan  pembelian  barang  setelah  ada pemesanan  dari  pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli  untuk  membeli  barang  yang  dipesannya. Dalam murabahah pesanan  mengikat,  pembeli  tidak dapat membatalkan pesanannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran  tangguh  adalah  pembayaran  yang dilakukan  tidak  pada  saat  barang  diserahkan  kepada pembeli,  tetapi  pembayaran  dilakukan  secara angsuran  atau  sekaligus  pada  waktu  tertentu.  Selain itu,  akad murabahah memperkenankan  penawaran yang  berbeda  untuk  cara  pembayaran  yang  berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah  disepakati, maka hanya ada satu harga (harga  dalam  akad)  yang  digunakan. Harga  yang disepakati  dalam murabahah adalah  harga  jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.
Rukun  transaksi murabahah terdiri  atas:  (1) transaktor,  yaitu  adanya  penjual  (bank  Syariah)  dan pembeli (nasabah), (2) objek murabahah berupa harga dan barang, (3) ijab Kabul, yaitu pernyataan kehendak masing-masing  pihak,  baik  dalam  bentuk  ucapan maupun perbuatan (Yaya, Rizal; Martawireja, Aji E; Abdurahim,  2014).  Lebih  lanjut  Antonio  (2001) menyebutkan  bahwa  dalam  jual  beli  secara murabahah, barang  atau  produk  yang  diperjualbelikan telah  dikuasai  atau  dimiliki  oleh  penjual  pada  saat negosiasi    dan akad berlangsung.
Syarat murabahah meliputi:  (1)  Penjual  dan pembeli,  dimana  dalam  hal  ini  kedua  pihak  harus ikhlas  dan  mampu  untuk  melakukan  transaksi  jual beli;  (2)  Objek  jual  beli,  dimana  barang  yang
diperjualbelikan tersedia atau penjual sanggup untuk mengadakan  barang  tersebut,  barang  tersebut berwujud,  barang  tersebut  merupakan  barang  halal milik  sah  penjual,;  (3)  Harga,  dimana  harga  jual merupakan  harga  beli  ditambah  dengan  margin keuntungan, harga jual  tidak boleh  berubah  selama masa  akad,  jangka waktu  d a n   s i s t e m pembayaran disepakati  oleh  penjual  dan   pembeli;  (4)  Tidak mengandung  unsur  paksaan,  tipuan  dan  mudharat (Syauqoti,  2018).  Alur  transaksi murabahah dapat dlihat pada Gambar 1 berikut:
Sumber: (Yaya, Rizal; Martawireja, Aji E;

## Abdurahim, 2014)

## Gambar 1. Alur Transaksi Murabahah (Dengan Pesanan)
Berdasarkan  Gambar  1  di  atas,  alur  transaksi murabahah meliputi: Pertama, diawali dengan adanya pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu,  dilakukan  negosiasi  antara  bank  dan  nasabah pembeli  terkait  harga  barang,  jangka  waktu pembayaran,  margin, dan besaran angsuran per bulan. Kedua, Bank sebagai penjual mempelajari kemampuan  nasabah  dalam  membayar  piutang murabahah. Jika  rencana  pembelian  telah  disepakati oleh kedua pihak, maka akad murabahah dilaksanakan. Ketiga, setelah akad murabahah dengan pesanan  disepakati,  selanjutnya  bank  melakukan pembelian barang kepada pemasok. Untuk murabahah tanpa  pesanan,  bank  dapat  langsung menyerahkan  barang  kepada  nasabah.  Pembelian barang  dengan  pesanan  dapat  diwakilkan  kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang diserahkan  oleh  pemasok  kepada  bank.  Keempat, pemasok  mengirimkan  barang  yang  diinginkan  oleh nasabah  kepada  nasabah.  Kelima,  setelah  menerima barang,  selanjutnya  nasabah  pembeli  membayar kepada  bank.  Pembayaran  kepada  bank  pada umumnya  secara  angsuran/cicilan  sejumlah  uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.
Berdasarkan  PSAK  102  Akuntansi Murabahah , akuntansi  transaksi murabahah diawali  dengan pengakuan  uang  muka  dari  nasabah,  pembelian barang  pesanan  oleh  bank baik  secara  tunai maupun kredit, saat akad murabahah disepakati yang meliputi:
(1)  pencatatan  penjualan murabahah ;  (2)  pencatatan urbun  sebagai  bagian  pelunasan  uang  muka; (3)  dan pencatatan  biaya-biaya  yang  ditanggung  nasabah, pembayaran  angsuran  dan  pengakuan  keuntungan murabahah , hingga penyajian transaksi murabahah di laporan  keuangan  serta  pengungkapan  transaksi murabahah .  Pengakuan  dan  pengukuran  transaksi murabahah diatur secara terpisah baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli.
PSAK 102 Akuntansi Murabahah telah mengalami  beberapa  kali  revisi  setelah  disahkan pertama kali pada tahun 2007, yaitu:
a. PSAK  102  Akuntansi  Murabahah (Revisi  2013), disahkan  pada  tanggal  13  November  2013.  Hal ini sehubungan  dengan  dikeluarkannya  Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  (DSN  MUI)  No.  84/DSNMUI/ XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (pembiayaan murabahah ) di Lembaga Keuangan Syariah;
b. PSAK  102  Akuntansi  Murabahah (Revisi  2016), disahkan  pada  tanggal  06  Januari  2016.  Hal  ini sehubungan  dengan  adanya  penyesuaian  terkait definisi nilai wajar yang mengacu pada PSAK 68 Pengukuran  Nilai  Wajar.  PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi 2016) berlaku efektif mulai 1 Januari 2017 secara retrospektif. Pengaturan yang terkait dengan PSAK 102 adalah Bultek 5: Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah .
c. PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019), disahkan pada tanggal 6 September 2019. Hal ini sehubungan dengan adanya revisi acuan pengakuan  pendapatan murabahah tangguh  bagi penjual  yang  tidak  memiliki  risiko  persediaan yang  signifikan  kepada  ISAK  101.  Sebelumnya, transaksi  ini  mengacu  kepada  PSAK  50,  PSAK 55, dan PSAK 60. PSAK 102 (Revisi 2019) juga mencakup  penambahan  istilah,  perubahan  ruang lingkup,  dan  beberapa  pengaturan  lain  yang bersifat tidak signifikan. Dewan Standar Akuntansi  Syariah  (DSAS)  Ikatan  Akuntan Indonesia (IAI) juga menegaskan bahwa Bultek 5: Pendapatan  dan  Biaya  Terkait Murabahah tidak berlaku lagi dengan keluarnya PSAK 102 (Revisi 2019)  dan  ISAK  101  Pengakuan  Pendapatan
Murabahah Tangguh  Tanpa  Risiko  Signifikan Terkait  Kepemilikan  Persediaan.  PSAK  102 (Revisi  2019)  berlaku  efektif  mulai  1  Januari 2020.
Keberadaan  PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi  2019)  merupakan  dampak  dari  keluarnya PSAK  71  Instrumen  Keuangan  yang  berlaku  efektif pada 1 Januari 2020. Keluarnya PSAK 71 serta untuk tujuan penerapan akuntansi murabahah sesuai dengan prinsip,  karakteristik,  dan  istilah  transaksi  syariah, maka  Dewan  Standar  Akuntansi  Syariah  (DSAS) Ikatan  Akuntan  Indonsia  (IAI)  mengeluarkan  PSAK 102 (Revisi 2019), ISAK 101 Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan  Persediaan,  dan  ISAK  102 Penurunan Nilai Piutang Murabahah .
Mengingat  bahwa  PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi 2019) baru berlaku efektif pada 1 Januari  2020,  maka  penting  untuk  mengidentifikasi dan  menganalisis  perbedaan  antara  PSAK  102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019) yang merupakan revisi  terbaru  dengan  PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi  2016).  Studi  yang  dilakukan sebelumnya  fokus  pada  penerapan  PSAK  102  atas transaksi  murabahah  berdasarkan  PSAK  102  revisi sebelum  tahun  2019  (Febrian  &  Mardian,  2017; Yusuf, 2013; Albana & Firmansyah, 2021; Wulandari & Anwar, 2021).
Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara PSAK 102 Akuntansi Murabahah  (Revisi  2019)  dan  PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi 2016). Analisis perbedaan konten PSAK  102  Akuntansi  Murabahah ini  sangat diperlukan untuk memperbaharui sekaligus meningkatkan  pemahaman  bagi  semua  pihak  yang berkepentingan dengan informasi transaksi murabahah , terutama para penyusun laporan keuangan,  pembaca  laporan  keuangan,  dan  auditor. Melalui  analisis  ini,  diharapkan  dapat  memperkaya literatur
terkait
perlakuan akuntansi
murabahah. (Syauqoti, 2018)

## 2. METODE PENELITIAN
Tinjauan konseptual ini merupakan studi literatur dengan sumber utama penulisan berasal dari Standar Akuntansi  Keuangan  (SAK)  Syariah  terkait,  buku- buku  akuntansi  keuangan  syariah,  jurnal  ilmiah terkait,  buletin  teknis  terkait  yang  dikeluarkan  oleh Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI),  serta  materi
Pendidikan dan Pelatihan (PPL) Akuntansi Murabahah yang  diselenggarakan  oleh  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Teknik analisis data berupa analisis  isi  ( content  analysis ),  terutama  yang bersumber  dari  PSAK  102  Akuntansi  Murabahah (Revisi  2016)  dan PSAK  102  Akuntansi  Murabahah (Revisi 2019). Analisis isi dilakukan dengan menelaah perbedaan-perbedaan  signifikan  atas  konten  PSAK 102  Akuntansi  Murabahah (Revisi  2016)  dan PSAK 102  Akuntansi  Murabahah (Revisi  2019)  yang mencakup ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah .
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
Transaksi murabahah melalui  pembiayaan murabahah merupakan transaksi unggulan di lembaga keuangan  syariah  di  Indonesia.  Perlakuan  akuntansi untuk  transaksi  tersebut  diatur  secara  khusus  dalam PSAK  102  Akuntansi Murabahah ,  yang  telah beberapa  kali  mengalami  revisi  sejak  pertama  kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
(DSAK)  IAI  pada  tahun  2007  lalu.  PSAK  102 Akuntansi Murabahah mengatur pengakuan, pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi murabahah, baik dari sisi penjual mapun sisi pembeli. Terakhir, PSAK 102 Akuntansi Murabahah mengalami  revisi  pada  tahun  2019,  yang  ditandai dengan disahkannya tiga Standar Akuntansi Keuangan  Syariah  pada  tanggal  6  September  2019 lalu, yaitu:
a. PSAK 102 Akuntansi Murabahah (revisi 2019) b. ISAK  101 Pengakuan  Pendapatan Murabahah Tangguh  Tanpa  Risiko  Signifikan  Terkait Kepemilikan Persediaan; dan
c. ISAK 102 Penurunan Nilai Piutang Murabahah . Berdasarkan  hasil  analisis  konten  dalam  PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2016) dan PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019), serta materi yang  disampaikan  dalam  Pendidikan  dan  Pelatihan (PPL) Akuntansi Murabahah yang dilaksanakan oleh Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI),  maka  diperoleh beberapa  perbedaan  signifikan  dalam  ke  dua  PSAK tersebut sebagaimana tercantum pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Perbedaan PSAK 102 (Revisi 2016) dan PSAK 102 (Revisi 2019)
No. Pengaturan PSAK 102 (Revisi 2016) PSAK 102 (Revisi 2019) 1. Ruang Lingkup 1. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi
murabahah ;
2. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah Seluruh entitas yang melakukan transaksi murabahah 2. Jumlah Paragraf 44 paragraf 41 paragraf 3. Uang muka Uang muka tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hamish jiddiyah Uang muka dinyatakan secara eksplisit sebagai hamish jiddiyah 4. Unsur pembiayaan signifikan Tidak diatur Penjual memperoleh manfaat signifikan dari pembiayaan, yaitu berupa perbedaan signifikan atas perbedaan harga jual tangguh dan harga jual tunai 5. Pendapatan Murabahah Tidak diatur Terdiri atas marjin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad 6. Definisi biaya riil Tidak diatur Biaya riil merupakan biaya variabel langsung yang dikeluarkan oleh penjual ( incurred direct variable cost ) 7. Istilah untuk aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad Murabahah Aset murabahah Persediaan murabahah
No. Pengaturan PSAK 102 (Revisi 2016) PSAK 102 (Revisi 2019) 8. Pengakuan Pendapatan Pendapatan murabahah di akui pada saat:
1. Awal (penyerahan aset murabahah )
2. Proporsional
3. Akhir Pendapatan murabahah di akui pada saat:
1. Penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli 2. Selama periode akad secara proporsional 9. Pengakuan pendapatan tangguh dengan unsur pembiayaan signifikan Menerapkan metode anuitas dengan mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 Menerapkan metode pendapatan efektif dengan mengacu pada ISAK 101 10. Pengungkapan oleh penjual Penjual tidak mengungkapkan pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah tangguh, total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah , tingkat kolektibilitas piutang murabahah dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan; metode penentuan penurunan nilai atas piutang murabahah
Penjual mengungkapkan pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah tangguh, total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah , tingkat kolektibilitas piutang murabahah dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan; metode penentuan penurunan nilai atas piutang murabahah Sumber:  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2020), (Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, 2016)

## 3.2. Pembahasan
Berdasarkan  pemaparan  pada  Tabel  1,  terdapat beberapa perbedaan pengaturan sebagaimana tertuang dalam  PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi 2016) dan PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019). Pertama, ruang  lingkup.  Berdasarkan  PSAK 102 (Revisi 2016) paragraf 02, ruang lingkup PSAK 102  (Revisi  2016)  mencakup  lembaga  keuangan syariah  dan  koperasi  syariah  yang  melakukan transaksi murabahah baik  sebagai  penjual  maupun pembeli  dan  pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi murabahah dengan  lembaga  keuangan  syariah  atau koperasi syariah. Sementara dalam PSAK 102 (Revisi 2019)  paragraf  02,  ruang  lingkup  PSAK  102  tidak membatasi  penerapan  PSAK  tersebut  berdasarkan pada  jenis  entitas  tertentu,  namun  diterapkan  pada transaksi murabahah, baik yang dilakukan oleh entitas sebagai  penjual  maupun  pembeli.  Penerapan  PSAK 102  Akuntansi  Murabahah  (Revisi  2019)  selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) konvergensi International Financial Reporting Standard  (IFRS) dimana  dalam  Standar  Akuntansi
Keuangan (SAK) konvergensi International Financial  Reporting  Standard  (IFRS), pengaturan lebih berbasis transkasi ( transaction-based ), tidak lagi berbasis entitas ( entity-based ).
Kedua ,  terdapat  perbedaan  jumlah  paragraf dalam  PSAK  102  (Revisi  2019)  dan  PSAK  102 (Revisi  2016).  PSAK  102  (Revisi  2019)  memiliki jumlah  paragraf  lebih  sedikit,  yaitu  41  paragraf, dibandingkan PSAK 102 (Revisi 2016) yang memiliki 44 paragraf. Pengurangan paragraf dalam PSAK 102 (Revisi 2019) mencakup pengurangan: (1) paragraf 03 tentang  maksud  Lembaga  Keuangan  Syariah;  (2) paragraf 11 tentang jenis Diskon murabahah, dan (3) paragraf 17 tentang potongan murabahah untuk yang belum melunasi piutang murabahah . Ketiga, istilah  uang  muka.  Berdasarkan  PSAK 102 (Revisi 2019) paragraf 04, uang muka dinyatakan secara eksplisit sebagai hamish jiddiyah, yaitu jumlah yang  dibayar  oleh  pembeli  kepada  penjual  sebagai bukti  komitmen  untuk  membeli  barang  dari  penjual. Sementara  PSAK  102  (Revisi  2016)  paragraf  04, istilah  uang  muka  tidak  dinyatakan  secara  eksplisit sebagai hamish jiddiyah . Definisi uang muka pada ke dua PSAK tersebut adalah sama.
Keempat , unsur pembiayaan signifikan. Berdasarkan  PSAK  102  Akuntansi  Murabahah (Revisi  2019),  paragraf  21  dinyatakan  bahwa murabahah tangguh  mengandung  unsur  pembiayaan signifikan  jika  penjual  memperoleh  manfaat  yang signifikan  dari  pembiayaan,  yaitu  berupa  perbedaan signifikan antara harga jual tangguh (harga jual dalam
akad)  dan  harga  jual  tunai.  Sementara  pembahasan tentang  unsur  pembiayaan  signifikan  tidak  diatur dalam  PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi 2016).
Kelima, pendapatan Murabahah .  Berdasarkan PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi  2019), paragraf 19 dinyatakan bahwa pendapatan murabahah terdiri atas marjin dan pendapatan lain yang tercantum dalam  akad.  Marjin murabahah merupakan  selisih antara  harga  jual  dan  biaya  perolehan  persediaan murabahah .  Sementara  itu  pembahasan  tentang komponen pendapatan Murabahah tidak diatur dalam bagian Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Penjual pada PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2016). Keenam, definisi biaya riil. Berdasarkan PSAK 102 Akuntansi Murabaha h (Revisi 2019), paragraf 04 dinyatakan  bahwa  definisi  biaya  riil  adalah  biaya variabel  langsung  yang  dikeluarkan  oleh  penjual ( incurred  direct  variable  cost )  atas  komitmen pembelian  oleh  pembeli  yang  batal  menjadi  akad murabahah . Sementara definisi tentang biaya riil tidak tertuang dalam bagian definisi pada paragraf 04 PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2016).
Ketujuh ,  istilah  untuk  aset  yang  diperoleh dengan  tujuan  untuk  dijual  kembali  dengan menggunakan  akad Murabahah .  Berdasarkan  PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019) paragraf 04, digunakan  istilah  persediaan murabahah untuk mendefinisikan  aset  yang  diperoleh  dengan  tujuan untuk  dijual  kembali  dengan  menggunakan  akad murabahah .  Sementara  paragraf  05  PSAK  102 Akuntansi Murabahah (Revisi  2016)  menggunakan istilah  aset Murabahah untuk  mendefinisikan  aset yang  diperoleh  dengan  tujuan  untuk  dijual  kembali dengan menggunakan akad murabahah .
Kedelapan , pengakuan pendapatan. Berdasarkan PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi  2019) paragraf 20 dinyatakan bahwa pendapatan murabahah diakui:
a. Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan  kepada  pembeli  jika murabahah dilakukan  secara  tunai  atau  tangguh  yang  tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan;
b. Selama  periode  akad  secara  proporsional  jika murabahah dilakukan  secara  tangguh  yang mengandung  unsur  pembiayaan  signifikan  dan penjual  memiliki  risiko  yang  signifikan  terkait dengan kepemilikan persediaan.
Sementara  pembahasan  tentang  pengakuan keuntungan murabahah pada PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2016) sebagaimana diatur dalam paragraf 23 dapat dilakukan di awal saat penyerahan aset Murabahah ,  selama  periode  akad,  dan  diakhir masa akad dengan ketentuan sebagai berikut: a. Keuntungan murabahah diakui  pada  saat  terjadi penyerahan barang (awal) jika transaksi Murabahah dilakukan  secara  tunai  atau  secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun;
b. Keuntungan murabahah diakui  selama  periode akad sesui dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Beberapa metode  dapat  digunakan  dan  dipilih  sesuai karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah :
1) Keuntungan  diakui  saat  penyerahan  aset murabahah ,  diterapkan  untuk  transaksi murabahah tangguh  dimana  risiko penagihan  kas  dari  piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta
penagihannya relatif kecil;
2) Keuntungan  diakui  secara  proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah , diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh  dimana  risiko piutang  tidak  tertagih  relatif  besar  dan  atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar pula;
3) Keuntungan  diakui  saat  seluruh  piutang Murabahah berhasil  ditagih,  diterapkan untuk  transaksi murabahah tangguh  dimana risiko  piutang  tidak  tertagih  dan  beban pengelolaan  piutang  serta  penagihannya cukup besar.
Kesembilan ,  pengakuan  pendapatan  tangguh dengan  unsur  pembiayaan  signifikan.  Berdasarkan PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi  2019) paragraf 22 dinyatakan bahwa pendapatan Murabahah dari Murabahah tangguh  yang mengandung  unsur  pembiayaan  signifikan  dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan  persediaan,  maka  diatur  lebih  lanjut dalam ISAK 101 Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait
Kepemilikan  Persediaan.  Dalam  paragraf  09  ISAK 101,  ketika  penjual  dalam murabahah tangguh  yang mengandung  unsur  pembiayaan  signifikan  dan  tidak
terpapar  risiko  yang  signifikan  terkait  kepemilikan persediaan,  maka  pendapatan murabahah neto diamortisasi  dan  diakui  selama  masa  akad  dengan tingkat  pengembalian  yang  konstan  antara  arus  kas yang  dikeluarkan  oleh  penjual  dan  arus  kas  yang diterima  oleh  penjual  berdasarkan  ketentuan  dalam akad (metode pendapatan efektif).
Sementara  PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi  2016)  paragraf  41A  menyatakan  bahwa perlakuan  atas  transaksi murabahah dimana  penjual tidak  memiliki  risiko  yang  signifikan  terkait  dengan kepemilikan  persediaan  mengacu  pada  PSAK  50 Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 60 Instrumen  Keuangan:  Pengungkapan.  Risiko  yang terkait  dengan  kepemilikan  persediaan  terdiri  atas: risiko  perubahan  harga  persediaan,  keusangan  dan kerusakan  persediaan,  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan  persediaan,  serta  risiko  pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. Dengan ketentuan ini,  pengakuan  pendapatan  dapat  menggunakan metode  anuitas  dengan  mempertimbangkan  arus  kas masuk  dari  angsuran  dan  arus  kas  keluar  untuk pembelian persediaan murabahah sehingga diperoleh tingkat imbal hasil efektif ( effective rate of return ).
Kesepuluh , pengungkapan oleh penjual. Berdasarkan  PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi  2016)  paragraf  40,  dinyatakan  bahwa pengungkapan oleh penjual terkait transaksi Murabahah , tetapi tidak terbatas pada:
a. Harga perolehan aset murabahah ;
b. Janji  pemesanan  dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101
Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Sementara  dalam  paragraf  37  PSAK  102 Akuntansi Murabahah (Revisi  2019),  dinyatakan bahwa  pengungkapan  oleh  penjual  terkait  transaksi murabahah , tetapi tidak terbatas pada:
a. Harga perolehan aset murabahah ;
b. Janji  pemesanan  dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
c. Untuk murabahah tangguh,  pertimbangan  yang digunakan  dalam  menilai  signifikansi  unsur pembiayaan  dan  risiko  terkait  kepemilikan persediaan;
d. Total  denda  yang  dikenakan  kepada  pembeli murabahah
e. Tingkat  kolektibilitas  piutang murabahah dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan;
f. Metode  penentuan  penurunan  nilai  atas  piutang murabahah ; dan
g. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Dari  pengungkapan  di  atas,  penjual  juga  wajib mengungkapkan  metode  penentuan  penurunan  nilai atas piutang murabahah . Hal tersebut mengacu pada ISAK  102  Penurunan  Nilai  Piutang Murabahah . Dalam  paragraf  04  ISAK  102  dinyatakan  bahwa metode  penurunan  nilai  piutang murabahah tersebut mencakup incurred loss , regulatory provisioning , atau pendekatan  lain  sepanjang  pendekatan  tersebut menghasilkan infomasi yang relevan dan andal.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  terlihat  bahwa terdapat  beberapa  perbedaan  signifikan  dalam pengaturan PSAK 102 (Revisi 2016) dan PSAK 102 (Revisi  2019).  Dengan  diterbitkannya  PSAK  102 (Revisi  2019),  beberapa  pengaturan  di  dalamnya merujuk  kepada  ISAK  101  Pengakuan  Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan  Persediaan  dan  ISAK  102 Penurunan Nilai Piutang Murabahah .
Untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas terkait  transaksi  murabahah,  berikut  diberikan gambaran simulasi transaksi murabahah :
Biaya perolehan barang (pokok) : Rp 120 (80%)
Margin : Rp   30 (20%) Harga Jual : Rp 150 (100%)
Pembayaran  angsuran  dan  keuntungan  yang diakui selama 3 tahun adalah sebagai berikut:
Tahun  Angsuran (100%)  Pokok (80%)  Margin (20%)
1 Rp 75 Rp 60 Rp 15 2 Rp 45 Rp 36 Rp  9 3 Rp 30 Rp 24 Rp  6 Berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019), pengaturan  pengakuan  pendapatan murabahah, adalah sebagai berikut:
a. Untuk murabahah secara tunai atau tangguh yang tidak  mengandung  unsur  pembiayaan  signifikan, pendapatan  murabahah  diakui  pada  saat  terjadi pengalihan  kendali  atas  persediaan  dari  penjual kepada pembeli;
b. Untuk  murabahah  tangguh  yang  mengandung unsur pembiayaan signifikan, pengakuan pendapatan murabahah bergantung pada
signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan. Jika  risiko  tersebut  signifikan,  maka  penjual mengakui  pendapatan  murabahah  serta  biaya transaksi secara proporsional selama masa akad.
Karena  signifikansi  risiko  terkait  kepemilikan persediaan menjadi dasar dalam menentukan metode pengakuan  pendapatan murabahah tangguh  yang mengandung  unsur  pembiayaan  yang  signifikan dimana secara empiris murabahah tangguh mendominasi  transaksi murabahah ,  maka  hal  ini mensyaratkan  entitas  untuk  membuat  pertimbangan profesional ( professional judgement ) dalam menentukan  signifikansi  unsur  pembiayaan  dalam murabahah tangguh.  Dalam  ISAK  101  paragaraf  6 disebutkan  bahwa  faktor-faktor  yang  relevan  dalam menilai  signifikansi  risiko  terkait  kepemilikan persediaan dalam murabahah Tangguh yang mengandung  unsur  pembiayaan  yang  signifikan adalah:  (1)  risiko  perubahan  harga  persediaan;  (2) keusangan  dan  kerusakan  persediaan;  (3)  biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan; (4) risiko pembatalan pesanan secara sepihak.
Terkait  dengan  simulasi  transaksi  di  atas,  maka pengakuan dan pengukuran transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Transaksi murabahah secara tunai atau yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan: Saat  terjadi  pengalihan  kendali  atas  persediaan dari penjual kepada pembeli:
Db. Kas/Piutang murabahah Rp 150 Kr. Persediaan murabahah Rp 120 Kr. Pendapatan margin/keuntungan Rp   30
murabahah
b. Transaksi murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan:
Saat akad murabahah : Db. Piutang murabahah Rp 150 Kr. Persediaan murabahah Rp 120 Kr. Margin murabahah tangguh Rp  30 Saat angsuran I: Db. Kas Rp 75 Db. Margin murabahah tangguh Rp 15 Kr. Piutang murabahah Rp 75 Kr. Pendapatan margin/keuntungan Rp 15 murabahah Saat angsuran II: Db. Kas Rp 45
Db. Margin murabahah tangguh Rp   9 Kr. Piutang murabahah Rp 45 Kr. Pendapatan margin/keuntungan Rp   9 murabahah Saat angsuran III: Db. Kas Rp 30 Db. Margin murabahah tangguh Rp   6 Kr. Piutang murabahah Rp 30 Kr. Pendapatan margin/keuntungan Rp   6

## murabahah
Sementara  pengaturan  pengakuan  pendapatan murabahah berdasarkan  PSAK  102  (Revisi  2016) adalah sebagai berikut:
a. Untuk  transaksi murabahah dilakukan  secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun,  maka  keuntungan  atau  pendapatan murabahah diakui  pada  saat  terjadi  penyerahan barang (awal).
Saat  terjadi  penyerahan  persediaan  dari  penjual kepada pembeli:
Db. Kas/Piutang murabahah Rp 150 Kr. Persediaan murabahah Rp 120 Kr. Pendapatan margin/keuntungan Rp   30
murabahah
b. Untuk  transaksi murabahah tangguh  lebih  dari satu  tahun,  maka  keuntungan murabahah diakui selama  periode  akad  sesui  dengan  tingkat  risiko dan  upaya  untuk  merealisasikan  keuntungan tersebut. Dalam  perbankan, praktik yang cenderung digunakan adalah keuntungan murabahah diakui  secara  proporsional  dengan besaran  kas  yang  berhasil  ditagih  dari  piutang murabahah , diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh  dimana  risiko  piutang  tidak tertagih  relatif  besar  dan  atau  beban  untuk mengelola  dan  menagih  piutang  tersebut  relatif besar  pula.  Hal  ini  dikarenakan  nasabah cenderung melunasi piutang dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

## 4. KESIMPULAN
Perlakuan akuntansi transaksi murabahah diatur dalam  PSAK  102  Akuntansi Murabahah yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Syariah (DSAS)  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).    PSAK  ini bertujuan  untuk  mengatur  pengakuan,  pengukuran, penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi murabahah baik dari sisi penjual maupun pembeli. Sejak pertama
kali  dikeluarkan  pada  tahun  2007,  PSAK  102 Akuntansi Murabahah telah  tiga  kali  mengalami revisi, yaitu tahun 2013, 2016, dan 2019. PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi  2019)  disahkan menyusul disahkannya PSAK 71 Instrumen Keuangan yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Perbedaan antara  PSAK  102  Akuntansi Murabahah (Revisi 2016) dan PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)  mencakup:  ruang  lingkup,  jumlah  paragraf, uang  muka,  unsur  pembiayaan  signifikan,  definisi pendapatan murabahah , definisi biaya riil, istilah aset murabahah ,  pengakuan  pendapatan murabahah , pengakuan  pendapatan  tangguh  dengan  unsur pembiayaan signifikan, serta komponen pengungkapan oleh penjual dalam laporan keuangan.
Analisis  perbedaan  konten  antara  PSAK  102 Akuntansi  Murabahah  (Revisi  2016)  dengan  PSAK 102  Akuntansi  Murabahah (Revisi  2019)  ini  sangat diperlukan  untuk  meningkatkan  pemahaman  bagi semua  pihak  yang  berkepentingan  dengan  informasi transaksi murabahah , terutama para penyusun laporan keuangan,  auditor,  dan  pembaca  laporan  keuangan. Melalui  analisis  ini,  diharapkan  dapat  memperkaya literatur terkait perlakuan akuntansi murabahah.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan, yaitu:  (1)  para  penyusun  laporan  keuangan  entitas yang memiliki transaksi murabahah untuk menggunakan  PSAK  102  (Revisi  2019)  sebagai pedoman  dalam  pengakuan,  pengukuran,  penyajian, dan  pengungkapan  transaksi murabahah ;  (2)  para pembaca  laporan  keuangan  dalam  menganalisis  dan menginterpretasikan transaksi murabaha h; (3) auditor dalam  menilai  kesesuaian  transaksi murabahah dengan PSAK 102 (Revisi 2019). Selain itu, peneliti selanjutnya dapat melakukan studi tentang perlakukan akuntansi  pada  transaksi murabahah terutama  pada lembaga  keuangan  syariah  dengan  merujuk  pada PSAK 102 (Revisi 2019) yang saat ini belum banyak dilakukan.  Melalui  penerapan  PSAK  102  (Revisi 2019),  diharapkan  para  pihak  yang  berkepentingan terhadap  laporan  keuangan  dapat  menganalisis dampak  perubahan  kebijakan  akuntansi  akibat penerapan PSAK 102 (Revisi 2019) tersebut terhadap laporan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Akuntan  Indonesia  (IAI)  sebagai  sumber  utama referensi  melalui  Standar  Akuntansi  Keuangan  yang
diterbitkannya.  Penulis  juga  mengucapkan  terima kasih  kepada  narasumber  Training  of  Trainer  (ToT) Akuntansi  Murabahah  yang  diselenggarakan  oleh Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  atas  materi  yang disampaikan.

## 6. REFERENSI
Ajmi, H., Abdul Aziz, H., Kassim, S., & Mansour, W.
(2019).  PRINCIPAL-AGENT  PREFERENCES IN  IMPERFECT  MARKET:  THEORETICAL ANALYSIS ON MURABAHAH
AND IJARAH. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance , 5 (1). https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1050
Albana,  M.  S.,  &  Firmansyah,  A.  (2021). IMPLEMENTASI AKUNTANSI MURABAHAH  PADA  PEMBIAYAAN  BSM OTO  DI  BANK  SYARIAH  MANDIRI: APAKAH  SESUAI  DENGAN  PSAK  102? Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan , 8 (2). https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp193- 202 Antonio,  M.  S.  (2001). Bank  Syariah  dari  Teori  ke Praktik . Gema Insani.
Arwani, A., & Wakhidin, M. (2018). MURABAHAH FINANCING  AND  EFFECT  ON  EARNINGS IJARAH  BCA  ISLAMIC  YEAR  2012-2015. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam  (Journal  of Islamic Economics and Business) , 4 (1). https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.9963 Dewan  Standar  Akuntansi  Syariah  IAI.  (2016).
Standar Akuntansi Keuangan Syariah. In Ikatan Akuntan Indonesia .
Febrian, R., & Mardian, S. (2017). Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. IKONOMIKA , 2 (1).
https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943 Habibah,  M.,  &  Nikmah,  A.  (2017).  ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN  MURABAHAH  DI  BMT  SE- KABUPATEN  PATI. Equilibrium:  Jurnal Ekonomi Syariah , 4 (1).
https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842 Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  (2020). Standar Akuntansi Keuangan Syariah . Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  (2021). DEWAN STANDAR
AKUNTANSI SYARIAH Ikatan Akuntan Indonesia . Http://Iaiglobal.or.Id/V03/Tentang_iai/Dsas.
Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. In Salemba Empat .
Mian, K. M. A., Vogel, F. E., & III, S. L. H. (2000).
Islamic  Law  and  Finance;  Religion,  Risk,  and Return. Journal  of  Law  and  Religion , 15 (1/2). https://doi.org/10.2307/1051550 Muhammad, P. A. S. (2005). edisi 2. Jakarta: Salem- Ba Empat . MUI,  D.  S.  N.  (2000). Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional  No:  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah .
Parno,  P.,  &  Tikawati,  T.  (2017).  ANALISIS PENERAPAN  PSAK  NO.  102  UNTUK PEMBIAYAAN  MURABAHAH  PADA  KPN IAIN SAMARINDA. El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam . https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316 Riduan  Mas’ud;  Muhammad  Jalaluddin.  (2022).
Revenue sebagai Mediator Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap ROA: Studi pada Bank Umum Syari’ah Tahun  2017-2020. El-Jizya:  Jurnal  Ekonomi Islam , 10 (Nomor 1, Januari-Juni 2022), 85–104. https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/ article/view/6631
Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Masharif Al- Syariah:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan Syariah ,
3 (1). https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489 WIROSO.  (2011).  Akuntansi  Transaksi  Syariah.
Akuntansi Transaksi Syariah .
Wulandari,  E.  D.  D.,  &  Anwar,  A.  Z.  (2021).
Implementasi Akuntansi Syariah Pada
Pembiayaan  Murabahah  Berdasarkan  PSAK No.102  Pada  BMT  (Studi  Kasus  Pada  Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara). El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) , 11 (1). https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.98-113 Yaya,  Rizal;  Martawireja,  Aji  E;  Abdurahim,  A. (2014). Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer (2nd ed.). Salemba Empat. Yusuf,  M.  (2013).  Berdasarkan  Pesanan  Dan  Tanpa Pesanan  Serta  Kesesuaian  Dengan  Psak  102. Binus Business Review , 4 (1).