Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT
(BINDING)

## Johansyah
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: johansyah@unpal.ac.id

## Abstract
The Constitutional Court has the authority to judge at the first and last levels whose decisions are final and binding. The Constitutional Court decision which is final and binding, contains 4 (four) legal meanings, namely: First, in order to realize legal certainty as soon as possible for the  disputing  parties.  Second,  the  existence  of  the  Constitutional  Court  as  a  constitutional court.  Third,  meaning  as  a  form  of  social  control  exercised  by  the  Constitutional  Court. Fourth,  as  the  guardian  and  sole  interpreter  of  the  constitution.  The  Constitutional  Court's decision is final and binding, giving birth to a number of legal consequences in its application. Constitutional Court decisions can be classified into 2 (two) broad lines, namely decisions of the  Constitutional  Court  which  have  positive  legal  consequences  and  negative  legal consequences.  As for the  legal  consequences that  have  positive  meanings,  namely:  Ending a legal  dispute;  Maintain  the  principle  of  checks  and  balances;  and  Encouraging the  political process. Meanwhile, the legal consequences arising from the Constitutional Court's decision are final and binding in a negative meaning, namely: The closure of access to legal remedies and the occurrence of legal vacuum.
Keywords: verdict; Constitutional Court

## Abstrak
Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  kewenangan  untuk  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  dan  mengikat.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat final dan mengikat ( binding ), mengandung 4 (empat) makna hukum, yaitu: Pertama , guna  mewujudkan  kepastian  hukum  sesegera  mungkin  bagi  para  pihak  yang  bersengketa. Kedua, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional. Ketiga , bermakna sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Keempat , sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final  dan  mengikat  ( binding ),  melahirkan  sejumlah  akibat  hukum  dalam  penerapannya. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) garis besar, yakni putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  menimbulkan  akibat  hukum  yang  bermakna  positif  dan  akibat hukum  yang  bermakna  negatif.  Adapun  akibat  hukum  yang  bermakna  positif,  yaitu: Mengakhiri  suatu  sengketa  hukum;  Menjaga  prinsip checks  and  balances ;  dan  Mendorong terjadinya  proses  politik.  Sedangkan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  putusan  Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ( binding ) dalam makna negatif, yaitu: Tertutupnya akses upaya hukum dan terjadinya kekosongan hukum.
Kata Kunci : Putusan;  Mahkamah Konstitusi

## PENDAHULUAN
Reformasi  di  berbagai  sektor ketatanegaraan
Indonesia
tak terhindarkan,  baik  itu  reformasi  politik sampai  pada  reformasi  konstitusi,
sehingga  menjadi  slogan  umum  yang disepakati  oleh  khalayak.  Reformasi juga  menjadi  momentum  bagi  segenap penyelenggara negara untuk mewujudkan  sistem  ketatanegaraan
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
Indonesia secara demokratis dan konstitusional. Momen tersebut menjadikan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945)  sebagai  hukum dasar  ( gronwet )  pun  mengalami  empat kali  perubahan  (amandemen)  dalam satu  rangkaian,  sejak  tahun  1999 hingga 2002.
Masa  reformasi  yang  telah bergulir  mengimplikasikan  berbagai perubahan  mendasar  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia.  Salah  satu perubahan  mendasar  adalah  penegasan dianutnya prinsip negara hukum ( rechtstaat ), sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” . Negara hukum yang  diidealkan  adalah  Negara  hukum yang  berdasarkan  pada  pengakuan bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan rakyat, yaitu suatu negara hukum yang demokratis  dan  sekaligus  Negara demokrasi  yang  berdasarkan  hukum, sebagaimana  yang  dijabarkan  dalam Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  bahwa “Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang Dasar.”
Tidak hanya itu, susunan lembaga negara pun mengalami
perombakan  yang sangat  signifikan. Termasuk  terbangunnya  paradigma supremasi  konstitusi yang  disepakati menggantikan supremasi parlemen ( supremacy of parliament ), 1
sebagaimana  yang  diterapkan  sebelum perubahan  UUD  1945,  dimana  tongkat kekuasaan  tertinggi  hanya  diemban oleh satu  Lembaga  Tertinggi  Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Terbukti  dengan  lahirnya lembaga-lembaga  negara  yang  baru,  di samping  ada juga  yang  dihilangkan. Dan  salah  satu  dari  sekian  Lembaga Negara  yang  dibentuk sebagai  hasil amandemen konstitusi adalah
Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia ( constitutional court ).
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Ketentuan  tersebut  merupakan bentuk pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi
1 Mariyadi Faqih, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat,” Jurnal  Konstitusi 7,  no.  3
(2010):.98.
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
ditentukan  berdiri sendiri,  terpisah  dan berada  di  luar  Mahkamah  Agung. Keduanya sama-sama merupakan lembaga  pelaksana  dari  kekuasaan kehakiman  yang  memiliki  fungsi dan kewenangan yang berbeda.
Dari  rumusan  tersebut,  dipahami bahwa  saat  ini  kekuasaan  kehakiman dilaksanakan  oleh  dua  lembaga  yaitu Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah Agung. Keduanya berkedudukan sederajat  atau  setara  sebagai  lembaga Negara  yang  independen.  Ini  berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi  ( bifurcation system ),  dimana kekuasaan  kehakiman  terbagi  2  (dua) cabang,  yaitu  cabang  peradilan  biasa ( ordinary  court )  yang  berpuncak  pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan  konstitusi  yang  mempunyai wewenang untuk melakukan constitutional  review atas  produk perundang-undangan  yang  dijalankan oleh Mahkamah
Konstitus. 2
Selanjutnya, berdasarkan amanat konstitusi  pada  Pasal  24C  ayat  (1)  dan (2)  UUD  1945  Mahkamah  Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut: (1)  Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan
2 Nur  Syamsiati, Legal  Standing  Pemohon Dalam  Beracara  di  Mahkamah  Konstitusi (Jakarta: Penelitian FH-UI, 2009).
terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga  Negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar, memutus  pembubaran  partai  politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan pelanggaran  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Di  samping  itu,  secara  khusus, kewenangan  Mahkamah  Konstitusi tersebut kembali diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi  Undang-undang  Nomor  8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi  dengan  merinci  sebagai berikut:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final dan  mengikat.  Maka  dengan  itu, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, selanjutnya Mahkamah Konstitusi
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama,  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final  untuk  menguji  undang- undang  terhadap  Undang-  Undang Dasar;  memutus  sengketa  kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar; memutus  pembubaran  partai  politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Terkait sifat putusan yang bersifat terakhir dan mengikat ( binding ) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi, mengimplikasikan Mahkamah  Konstitusi  menjadi  satu- satunya lembaga peradilan di Indonesia yang  tidak  mengakomodir  proses peradilan berjenjang. Putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat final  diartikan  bahwa  tidak  ada  lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh  para  yustisiabel.  Oleh  karenanya, putusan tersebut telah memiliki
kekuatan mengikat secara umum
dimana  semua  pihak  harus  tunduk  dan taat melaksanakan putusan tersebut.
Secara filosofis, putusan Mahkamah  Konstitusi  tidak  menganut prinsip  peradilan  berjenjang  selain dikarenakan fungsi Mahkamah
Konstitusi  sebagai  penafsir  tunggal konstitusi,  juga  disebabkan  putusan
Mahkamah
Konstitusi yang representatif dari nilai keadilan. Sehingga  layak  menjadi  pengadil  pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final.  Namun bagaimana  dengan  realitas  dinamika yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan kewenangan  Mahkamah Konstitusi selama  ini.  Hal  yang  tentunya  juga perlu  mendapat  perhatian  lebih  dalam mewujudkan kehidupan ketatanegaraan Indonesia  yang  mencirikan  Negara hukum dan nilai-nilai demokrasi.
Uraian sebelumnya dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang  selanjutnya  dirumuskan  menjadi Apakah makna hukum putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat final  dan  mengikat  ( binding ).  Serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan  oleh  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  bersifat  final  dan mengikat ( binding ).

## PEMBAHASAN
A. Makna Hukum
Putusan
Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat  Final  Dan  Mengikat (Binding) Berdasarkan Kamus Besar
Bahasa  Indonesia,  frase  “final”  dan “mengikat”  dalam  kalimat  “Putusan
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat”  memiliki  makna  tersendiri. Frase  “final”  berarti  tahapan  (babak) terakhir  dari  rangkaian  pemeriksaan (pekerjaan,  pertandingan),  sedangkan frase  “mengikat”  berarti  menguatkan (mencengkam).  Bertolak  dari  arti harfiah ini, maka frase “final” dan frase “mengikat”  memiliki  arti  yang  saling terkait,  artinya  akhir  dari  suatu  proses pemeriksaan,  telah  memiliki  kekuatan mengeratkan  atau  menyatukan  semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.
Makna  harfiah  di  atas,  bila dikaitkan  dengan  sifat  final  dan mengikat  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi,  artinya  telah  tertutup  lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh  upaya  hukum  setelahnya. Tatkala  putusan  tersebut  diucapkan dalam  sidang  pleno,  maka  ketika  itu lahir  kekuatan  mengikat  secara  hukum ( binding ).  Sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945, yang menyatakan:
“Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga  Negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar, memutuspembubaran  partai  politik,
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”
Berdasarkan  pada  makna  final dan  mengikat  ( binding )  dari  putusan Mahkamah Konstitusi secara harfiah di atas, penulis mencoba mengidentifikasi makna  hukum  yang  terkandung  dalam putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat  final  dan  mengikat  ( binding ) ini  ke  dalam  beberapa  bagian  sebagai berikut:

## a. Mewujudkan Kepastian Hukum
Sifat  final  terhadap  putusan Mahkamah  Konstitusi  mengacu  pada keinginan  untuk  segera  mewujudkan kepastian  hukum  bagi  para  pencari keadilan. Sebagaimana yang diamanatkan  dalam  Pasal  10  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang  Mahkamah  Konstitusi,  yang menyatakan:
“Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat final…”
Dengan demikian, sejak diucapkannya  putusan  oleh  Hakim Konstitusi  maka  putusan  tersebut  telah berkekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht ), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak  untuk  menempuh  upaya  hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
keluar, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi, sehingga tidak adanya ruang upaya hukum,
dimaksudkan agar Mahkamah
konstitusi  melalui  putusannya  dapat menyelesaikan persoalan
dan memberikan kepastian hukum sesegera mungkin.
b. Mahkamah  Konstitusi  Sebagai

## Pengadilan Konstitusional
Peraturan  perundang-undangan, baik yang menjadi landasan
konstitusional maupun landasan
operasional Mahkamah Konstitusi, dengan tegas mensyaratkan untuk tidak memberi  ruang  bagi  upaya  hukum terhadap putusan yang telah dihasilkan. Di  samping  itu,  dalam  konstitusi  pun, Mahkamah  Konstitusi  didesain  khusus sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman yang bersifat tunggal. Tidak memiliki  peradilan  di  bawahnya  dan tidak  pula  merupakan  bawahan  dari lembaga lain. Hal inilah yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi  dengan  putusan  peradilan lainnya.
Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari kewenangan  yang  menjadi  kompetensi Mahkamah  Konstitusi  sebagai  sebuah pengadilan konstitusional yang difokuskan kepada sengketa
ketatanegaraan dan berdasarkan konstitusi.  Tak  ayal,  sifat  putusan Mahkamah  Konstitusi  pun  berbeda dengan peradilan konvensional  lainnya yang  memberi  akses  bagi  para  pihak untuk  melakukan  upaya  hukum  lebih lanjut.
c. Pengendalian Sosial
Terkait  hal  ini,  penulis  mengutip pendapat  Prof.  Achmad  Ali,  mengenai konsep hukum sebagai alat pengendalian  sosial  ( a  tool  of  social control ): 3
“ Fungsi  hukum  sebagai  alat pengendalian sosial  dapat  diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan  tingkah  laku  mana  yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap aturan hukum ”.
Terkait dengan putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat final  dan  mengikat  ( binding ),  juga dapat  digolongkan  sebagai  salah  satu bentuk  nyata  dari  esensi  putusan- putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam mengendalikan kondisi sosial masyarakat  Indonesia.  Lebih  dari  itu, putusan  Mahkamah  Konstitusi  pun mengonstruksikan sebuah kaidah hukum yang dapat diterapkan dan yang
3 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu Kajian  Filosofis  &  Sosiologis) (Jakarta:  PT. Toko Buku Agung: Jakarta, 2002).
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
sesuai dengan amanat konstitusi. Maka, putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat  final  dan  mengikat  ( binding ) juga sebagai sebuah instrumen pengendalian  sosial  yang  diwujudkan dalam  bentuk  norma  hukum  yang sifatnya membolehkan dan/atau membatalkan sebuah ketentuan undangundang.
Dengan demikian, nilai mengikat dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  final  adalah  sama  dengan  nilai mengikat  sebuah  undang-undang  hasil produk  politik,  yang  dimana  berfungsi sebagai  alat  rekayasa  hukum  guna memberi perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat.
d. Penjaga  Dan  Penafsir  Tunggal

## Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  sebagai hasil  dari  perubahan  (amandemen) konstitusi  pasca  orde  baru,  didesain khusus  sebagai  lembaga  penjaga  dan penafsir  tunggal  konstitusi.  Hal  ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan  resmi  UU  No.  08  Tahun 2011  tentang  Mahkamah  Konstitusi, bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi  sebagai  lembaga  negara yang  berfungsi  menangani  perkara tertentu  di  bidang  ketatanegaraan, dalam  rangka  menjaga  konstitusi  agar
dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai  dengan  kehendak  rakyat  dan cita-cita demokrasi. 4 Selain itu, Mahkamah  Konstitusi  juga  diharapkan mampu mengoreksi pengalaman suram ketatanegaraan  Indonesia  di  masa  lalu yang  ditimbulkan  oleh  tafsir  ganda terhadap konstitusi.
Dalam  kaitan  dengan  hal  di  atas, A.  Mukthie  Fadjar,  mantan  Hakim Konstitusi, menyatakan bahwa Penjelasan  UU  No.  08  Tahun  2011 dalam penjelasan umumnya menegaskan  beberapa  butir  arahan ikhwal  Mahkamah  Konstitusi  sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, yakni:
i. agar  konstitusi  dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan  kehendak  rakyat  dan  cita-cita demokrasi.
ii. menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil.
iii. merupakan  koreksi  terhadap pengalaman  kehidupan  ketatanegaraan di  masa  lalu  yang  ditimbulkan  oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.
Dalam  konteks  ini,  putusan- putusan  yang  final  dan  mengikat ditafsirkan  sesuai  dengan  konstitusi sebagai  hukum  tertinggi  ( gronwet ),
4 Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah Konstitusi.
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
dimana pelaksanaannya harus bertanggungjawab.  Artinya  Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya, melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya tercermin  dalam  undang-undang  yang dibuat  oleh  DPR  dan  Presiden  dengan batu uji konstitusi melalui
interprestasinya  dengan  kritis  dan dinamis.
Maka dari itu, putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat final  dan  mengikat  secara  hukum ( binding )  merupakan  refleksi  dari fungsinya sebagai penjaga serta penafsir  konstitusi,  dan  memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sebagai produk DPR beserta Pemerintah, tetap sejalan dengan amanat konstitusi.
B.   Akibat  Hukum  Atas  Putusan
Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat  Final  Dan  Mengikat (Binding) Sifat putusan Mahkamah
Konstitusi  yang  bersifat  final  dan mengikat ( binding ), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya.  Namun  dalam  tataran penerapannya,  tidak  semua  akibat hukum  yang  ditimbulkan  memberi dampak positif terhadap perkembangan
ketatanegaraan  Indonesia.  Ada  juga akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh sifat  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  justru  perlu  mendapat  perhatian lebih lanjut, khususnya putusan- putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang berujung kontroversial dalam masyarakat.
Berikut  sejumlah  akibat  hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat final dan mengikat ( binding ) berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan penulis,  yang  dibagi  ke  dalam  2  (dua) garis  besar,  yaitu  akibat  hukum  yang bermakna  positif  dan  akibat  hukum yang bermakna negatif.
Adapun akibat hukum dari putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat  final  dan  mengikat  ( binding ), yang bermakna positif, sebagai berikut:
1. Mengakhiri Suatu Sengketa

## Hukum
Putusan  yang  dihasilkan  oleh
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bersifat final  dan mengikat  ( binding ),  menimbulkan akibat  hukum  yang  berujung  pada berakhirnya sebuah sengketa hukum.  Namun  hal  tersebut  tidak berlaku  bagi  setiap  kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
hanya  3  (tiga)  dari  4  (empat) kewenangannya yang mengandung muatan  sengketa  hukum,  yakni kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus: 1. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
2.  Sengketa  kewenangan  lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan
3. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5
Ketiga kewenangan inilah, dimana putusan final dan mengikat
( binding )  Mahkamah  Konstitusi menimbulkan  akibat  hukum  yang berujung berakhirnya sengketa
hukum.  Kewenangan  Mahkamah
Konstitusi dalam memutus
sengketa perselisihan hasil pemilihan  umum  misalnya.  Para pihak,  baik  Pemohon,  Termohon maupun Pihak Terkait, yang masing-masing bersentuhan
langsung  dengan  sengketa  hukum yang diperkarakan. Sehingga
dengan diputuskannya oleh Mahkamah  Konstitusi,  sengketa hukum  di  antara  para  pihak  dapat berakhir sesegera mungkin. Begitu
5 Pasal  10  ayat  (1)  butir  a,  b  dan  d  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi.
pula dengan kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam memutus  sengketa  kewenangan lembaga negara yang kewenangannya  diberikan  oleh UUD 1945 dan terhadap pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945.
Berbeda  halnya  dengan  perkara pembubaran partai politik, maupun pemberian  putusan  terkait  dugaan DPR  yang  menyatakan  Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan  pelanggaran  hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan  tercela,  dan/atau  tidak lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, atau yang bisa disebut dengan  pemakzulan.  Hal  tersebut dikarenakan,  kedua  kewenangan ini,  tidak  termasuk  dalam  kategori sengketa  hukum  melainkan  lebih bermuatan politis, yang melibatkan elit-elit politik.
2. Menjaga  Prinsip  Checks  And

## Balances
Putusan Mahkamah Konstitusi yang  bersifat  final  dan  mengikat
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
( binding ) dapat membatalkan sebuah produk undang-undang yang  dibahas  dengan  melibatkan dua kekuasaan negara, yakni DPR, selaku pemegang kekuasaan legislatif dan Pemerintah, di
bidang eksekutif.
Meskipun keputusan politik tersebut dihasilkan melalui suatu
perdebatan yang alot dan membutuhkan  jangka  waktu  yang panjang, serta menghabiskan anggaran negara yang cukup besar. Namun  dalam  jangka  waktu  yang terbilang cukup singkat, 9
(sembilan) orang Hakim Konstitusi dapat membatalkan keputusan politik dalam dalam bentuk sebuah undang-undang tersebut. Hal inilah yang  kemudian  menurut  penulis sebagai  salah  satu  bentuk  akibat hukum  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi  dalam  menjaga  prinsip checks and balances . Jadi, meskipun  sebuah  undang-undang merupakan  hasil  pembahasan  dua kekuasaan negara (kekuasaan eksekutif  dan  legislatif),  ketika melanggar rambu-rambu yang
disyaratkan  konstitusi,  maka  saat itulah Mahkamah Konstitusi
dengan putusan final dan
mengikatnya  dapat  membatalkan pemberlakuan suatu undang- undang,  demi  terjaganya  prinsip checks  and  balances dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia.
Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan  keputusan  politik yang dibuat oleh pembuat undang- undang  juga  merupakan  bentuk pengontrolan  yang  dilakukan  oleh Mahkamah Konstitusi utnuk memastikan  arah  perkembangan politik  tetap  berada  dalam  koridor konstitusi.
3. Mendorong  Terjadinya  Proses Politik
Seperti  halnya  dengan  akibat hukum yang berujung pada berakhirnya sebuah sengketa hukum,  sebagaimana  yang  telah dibahas  sebelumnya  akibat  hukum yang  mendorong  terjadinya  proses politik ini, tidak mencakup seluruh kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, hanya mencakup  3  (tiga)  kewenangan yang menjadi kompetensi Mahkamah  Konstitusi  saja  yang dapat  mengimplikasikannya, yakni menyangkut perkara:
1.  Pengujian Undang-Undang;
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
2.  Perselisihan  Hasil  Pemilihan Umum; dan 3.  Putusan  atas  pendapat  DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden menurut UUD 1945.
Pertama ,  Akibat  hukum  yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi  yang  telah  memutuskan perkara  pengujian  undangundang  yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sejumlah putusan Mahkamah
Konstitusi menganai pengujian undang-undang  secara  tidak  langsung telah  mendorong  terjadinya  proses politik. Seperti dalam putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  05/PUU ‑ V/2007,  tertanggal  23  Juli  2007 terhadap permohonan pengujian Undang ‑ Undang  Nomor  32  Tahun
2004  tentang  Pemerintahan  Daerah terhadap  Undang ‑ Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 6 Dalam
putusan tersebut, Mahkamah
Konstitusi membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan  yang  memenuhi  syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU  No.  32  Tahun  2004  tentang
6 Malik,  “Telaah  Makna  Hukum  Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat,” Jurnal Konstitusi 6, no. 1(2009).
Pemerintahan Daerah melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.  Hal  ini  salah  satu  bentuk akibat  hukum  putusan  Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam mendorong  terjadinya  proses  politik untuk merubah undang-undang tersebut.
Selanjutnya,  proses  politik  juga akan terjadi sebagai akibat dari putusan Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Hal tersebut  disebabkan  oleh  hasil  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  berpotensi merubah  konstalasi  politik  di  suatu daerah terkait perselisihan hasil pemilihan  umum  yang  diperkarakan dan mengikat secara hukum ( binding ).
Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dugaan  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  berupa  penghianatan terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan  tercela,  dan/atau  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  sebagaimana dimaksud  dalam  UUD  1945,  juga dimaknai  dapat  mendorong  terjadinya proses  politik,  baik  setelah  Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
melakukan pelanggaran hukum, maupun  disaat  Mahkamah  Konstitusi memutuskan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden tidak bersalah, tetap melahirkan konsekuensi politis.
Oleh karena itu, salah satu akibat hukum  yang  dapat  ditimbulkan  oleh putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat  final  dan  mengikat  ( binding ), yaitu dapat meniadakan ataupun menciptakan suatu proses politik, demi memastikan praktik politik yang berlaku  tetap  berjalan  sesuai  koridor konstitusi.
Adapun  akibat  hukum  yang ditimbulkan  oleh  sifat  final  dan mengikat ( binding ) putusan Mahkamah Konstitusi dalam makna negatif adalah sebagai berikut:
1. Menutup Akses Upaya Hukum
Meski  telah  diketahui  bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang  bersifat  final  dan  mengikat ( binding ), bermakna tidak ada lagi ruang yang diberikan untuk menempuh  upaya  hukum  terhadap putusan  Mahkamah  Konstitusi. Kendati  demikian,  selama  ini dirasakan pula sejumlah permasalahan  berkenaan  dengan putusan-putusan  yang  dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang
seringkali menjadi sorotan, khususnya dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang ( judicial review ).
Tidak  jarang  putusan  Mahkamah Konstitusi berbuah sangat kontroversial, yang kemudian menimbulkan  pro-kontra  dalam masyarakat.  Hal  tersebut,  justru akan memberikan dampak psikologis dan akan terus menciderai  rasa  keadilan  para yustisiabel  yang  kecewa  terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang  bersifat  final  dan  mengikat secara hukum.
Sehubungan dengan hal ini, penulis  mencoba  menarik  contoh kasus yang kiranya dapat representatif terhadap permasalahan  ini.  Sebut  saja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  005/PUU  IV  /2006  terkait uji  materil  terhadap  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2004 Tentang Komisi Yudisial.
Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sejumlah  Pasal  atau  bagian  Pasal dalam  UU  No.  22  Tahun  2004 tentang  Komisi  Yudisial,  serta Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman,  bertentangan  dengan UUD  1945.  Dengan  demikian pasal-pasal  tersebut  di  atas,  tidak lagi  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat. 7
Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004:  Dalam  rangka  menjaga kehormatan,  keluhuran  martabat serta  perilaku  hakim  agung  dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.
Namun  mengingat  bahwa  segala ketentuan  dari  UU  No.  22  Tahun 2004  tentang  Komisi  Yudisial  dan UU  No.  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman,  khususnya menyangkut  fungsi  pengawasan oleh  Komisi  Yudisial,  terbukti menimbulkan ketidakpastian
hukum ( rechtsonzekerheid ). Sehingga dengan demikian, putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini secara langsung memangkas
kewenangan yang sebelumnya
dimiliki  Komisi  Yudisial  dalam melakukan  pengawasan  terhadap
7 Adithiya  Diar,  “Pergeseran  Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan  Terhadap  Perilaku  Hakim  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUUIV/ 2006,” 2020,
http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/06/.
hakim yang berada dalam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Mahkamah  Konstitusi  menilai, pengawasan  yang  dilakukan  oleh Komisi  Yudisial  dalam  menilai putusan Hakim merupakan pencideraan terhadap independensi peradilan, sebagaimana yang diamanatkan  konstitusi.  Namun  di pihak  lain  beranggapan  bahwa independensi  peradilan  tidak  tepat dijadikan  sebagai  alasan  untuk menghindari  pengawasan  terhadap seorang  Hakim.  Mengutip  teori Shimon Shetreet yang menyatakan bahwa  independensi  hakim  yang tidak dapat disentuh adalah independensi dalam memutus perkara ( substantive independence ).  Sehinga  seorang hakim sebagai sebuah lembaga dan pemegang  kekuasaan  kehakiman semestinya memahami filosofi pengawasan  bahwa  tidak  ada satupun kekuasaan tanpa pengawasan. 8
8 Saldi Isra, “Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006  (Isi,  Implikasi,  dan  Masa Depan Komisi
Yudisial),”
2020, https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku- jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan- mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi- implikasi-dan-masa-depan-komisi- yudisial.html.
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
Senada  dengan  pendapat  di  atas, Denny  Indrayana,  staf  khusus kepresidenan  di  bidang  hukum, justru  mengeluarkan  pernyataan yang  lebih  sinis  atas  putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut. Denny menganggap, Putusan
Nomor  005/PUU-IV/2006  terkait uji  materil  terhadap  UU  No.  22 Tahun  2004  Tentang  Komisi Yudisial telah membatalkan
ketentuan  yang  menjadi  “roh” keberadaan Komisi Yudisial. “Mengapa tidak keseluruhan undang-undangnya saja yang dibatalkan, toh Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan  yang  menjadi  roh  dari Komisi Yudisial itu sendiri,” keluh Denny  Indrayana,  dikutip  dari website hukumonline.com. 9 Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi memang tak jarang justru menimbulkan kontroversi  di  tengah  masyrakat. Sehubungan  hal  ini,  menurut Malik,  sifat  dari  keadilan  dapat dilihat  dalam  2  (dua)  arti  pokok, yaitu: Pertama ,  dalam  arti  formal yang  menuntut  bahwa  hukum  itu berlaku  secara  umum. Kedua ,
9 https://www.hukumonline.com/
dalam  arti  materil,  menuntut  agar setiap  hukum  itu  harus  sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.
Jadi,  keadilan  dapat  berubah-ubah isinya,  tergantung  dari  pihak  siapa yang  menentukan  isi  keadilan  itu, dan bagaimana kultur hukum yang terbangun di dalam masyarakat itu sendiri.
Namun  secara  umum,  ada  unsur- unsur  formal  dari  suatu  nilai keadilan.  Sebagaimana  dengan pembagian aliran keadilan menurut Hans Kelsen dan Jhon Rawls yang pada dasarnya terdiri atas:
a.  Keadilan  merupakan  nilai  yang mengarahkan,  setiap  pihak  untuk memberikan perlindungan atas hak-hak  yang  dijamin  oleh  hukum (unsur hak)
b.  perlindungan  ini  pada  akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat). Dengan adanya ukuran manfaat ini, nilai  keadilan  pada  akhirnya  dapat juga  dipandang  dalam  konteks yang  empiris  (realitas).  Misalnya pihak ‑ pihak  yang  mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi  untuk  menyelesaikan sebuah sengketa atau untuk
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
judicial  review undang-undang
terhadap UUD 1945, tatkala merasa nilai ‑ nilai keadilan terabaikan,  maka  secara  hukum tertutup  segala  kemungkinan  bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum  lain.  Hal  inilah  yang merupakan  akibat  hukum  dari putusan Mahkamah Konstitusi yang  final  dan  mengikat  ( binding ) tersebut.
2. Menimbulkan
Kekosongan Hukum Kekosongan  hukum  dapat  terjadi apabila putusan Mahkamah Konstitusi  yang  bersifat  final  dan mengikat ( binding )
tidak dilaksanakan,  sehingga  putusan tersebut  hanyalah  putusan  di  atas kertas  ( law  in  book ).  Hal  tersebut disebabkan  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  dalam  beberapa hal, seperti dalam perkara pengujian  undang-undang,  sangat bergantung  (interdependensi)  pada pihak  terkait,  dalam  hal  ini,  DPR dan  pemerintah  untuk  segera merevisi  ketentuan  dalam  undang- undang  yang  telah  dibatalkan  oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Berkaca pada realitas yang mengiringi  penerapan  beberapa
putusan Mahkamah Konstitusi, tak jarang justru berakhir tidak implementatif.  Dalam  memutus pengujian undang-undang terhadap UUD  1945,  misalnya.  Seringkali putusan Mahkamah Konstitusi tidak  segera  ditindaklanjuti  oleh Pemerintah  dan  DPR  dengan merevisi undang-undang yang telah  dibatalkan.  Bahkan  lamban dan  cenderung  tidak  mendapat merespon secara positif. Dalam hal ini,  penulis  kembali  mengangkat impilkasi  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006 terkait uji materil terhadap  UU  No.  22  Tahun  2004 tentang Komisi Yudisial.
Setelah  Mahkamah  Konstitusi memutuskan untuk membatalkan ketentuan  yang  menjadi  dasar  Komisi Yudisial  dalam  melakukan  fungsi pengawasan hakim, saat itu pula terjadi kekosongan hukum (di tingkat undang- undang)  mengenai  pelaksanaan  fungsi pengawasan  Komisi  Yudisial,  selama pihak terkait tidak segera menindaklanjutinya  dengan  merevisi undangundang a quo .
Maka dengan kejadian ini, secara tidak  langsung,  pengawasan  Hakim akan kembali mengandalkan
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
pengawasan  internal  yang  sebelumnya telah  pernah  diterapkan.  Meskipun selama ini, pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi praktik menyimpang hakim.
Begitu  juga  dengan  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutus perkara  perselisihan  hasil  pemilihan umum.  Masih  segar  diingatan  kita betapa  putusan  Mahkamah  Konstitusi atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kotawaringin Barat yang mengundang konstroversi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kotawaringin
Barat, memutuskan untuk  mendiskualifikasi  salah  satu Pasangan  Calon  dan  menetapkan  salah satu  Pasangan  Calon  lainnya  sebagai pasangan yang terpilih.
Berdasarkan  kedua  contoh  kasus di  atas,  dapat  dilihat  bagaimana  akibat hukum dari putusan Mahkamah
Konstitusi yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.
Pada kenyataan lain juga menunjukkan bahwa,  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  bersifat  final  dan  mengikat ( binding ),  justru  dapat  menurunkan kewibawaan  hukum  serta  membuat
masyarakat  menjadi  resah,  tatkala penegakan  hukum  terhadap  putusan Mahkamah  Konstitusi  tidak  dapat diterapkan.
Hal  tersebut  disebabkan,  tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai  kekuatan  eksekutorial  atas putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Maka dari  itu,  perlu  kiranya  pemerintah maupun DPR mengatur regulasi khusus mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah  Konstitusi  sebagai  langkah preventif terjadinya kekosongan hukum. Agar ke depannya, putusan Mahkamah Konstitusi  yang  bersifat  final  dan mengikat  ( binding )  tidaknya  hanya sebatas  putusan  di  atas  kertas,  namun juga dapat diterapkan oleh pihak terkait (implementatif).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  bersifat  final  dan  mengikat ( binding ),  mengandung  4  (empat) makna  hukum,  yaitu: Pertama ,  guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. Kedua, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional. Ketiga , bermakna  sebagai  salah  satu  bentuk pengendalian  sosial  yang  dilakukan
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182
Mahkamah Konstitusi.
Keempat , sebagai  penjaga  dan  penafsir  tunggal konstitusi.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  bersifat  final  dan  mengikat ( binding ),  melahirkan  sejumlah  akibat hukum dalam penerapannya. Dalam hal ini, penulis kemudian menggolongkannya  ke  dalam  2  (dua) garis  besar,  yakni  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  menimbulkan  akibat hukum  yang  bermakna  positif  dan akibat  hukum  yang  bermakna  negatif. Adapun  akibat  hukum  yang  bermakna positif, yaitu: Mengakhiri suatu sengketa  hukum;  Menjaga  prinsip checks  and  balances ;  dan  Mendorong terjadinya  proses  politik.  Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat  final  dan  mengikat  ( binding ) dalam makna negatif, yaitu:
Tertutupnya  akses  upaya  hukum  dan terjadinya kekosongan hukum.
Disarankan agar putusan Mahkamah Konstitusi haruslah mencerminkan keadilan yang
berdasarkan konstitusi. Mengingat sifat final  dan  mengikat  ( binding )  yang dimiliki  yang  tidak  diakomodirnya prinsip  peradilan  berjenjang,  sehingga melalui putusan-putusannya,
Mahkamah  Konstitusi  tetap  mendapat tempat  bagi  para  pencari  keadilan ( yustisiabel ), begitupun sebaliknya.
Efektif  atau  tidaknya  putusan Mahkamah Konstitusi, sangat bergantung  pada  penerimaan  para pihak. Pada perkara pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, misalnya. Tidak jarang putusan Mahkamah  Konstitusi  tidak  mendapat respon  positif  dari  masyarakat,  bahkan bagi pihak terkait (DPR dan Pemerintah). Sehingga terjadinya kekosongan hukum, hal tersebut disebabkan  ketiadaan  regulasi  yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  pemerintah  membuat  aturan khusus  mengenai  pelaksanaan  putusan Mahkamah  Konstitusi  sebagai  langkah preventif. Diharapkan nantinya putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat final  dan  mengikat  ( binding )  tidak hanya  sebatas  putusan  secara  tertulis, tetapi  juga  dapat  dijalankan  secara efektif dalam penerapannya (implementatif).
Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), Halaman 165-182

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad. Menguak  Tabir  Hukum
(Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis). Jakarta:  PT.  Toko Buku Agung: Jakarta, 2002. Adithiya Diar, “Pergeseran Kewenangan  Komisi  Yudisial Dalam  Melakukan  Pengawasan Terhadap  Perilaku  Hakim  Pasca
Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 005/PUUIV/ 2006,” 2020, http://boyyendratamin.blogspot.c om/2011/06/. https://www.hukumonline.com/
Mariyadi  Faqih,  “Nilai-Nilai  Filosofi Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang Final dan Mengikat,”
Jurnal Konstitusi 7, no. 3 (2010):
98.
Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final
dan Mengikat,” Jurnal Konstitusi
6, no. 1(2009).
Nur Syamsiati, Legal Standing Pemohon  Dalam  Beracara  di Mahkamah  Konstitusi (Jakarta:
Penelitian FH-UI, 2009).
Saldi Isra, “Putusan  Mahkamah Konstitusi  No  005/PUU-IV/2006 (Isi,  Implikasi,  dan  Masa  Depan Komisi Yudisial),” 2020,
https://www.saldiisra.web.id/inde x.php/buku-jurnal/jurnal/19- jurnalnasional/422-putusan- mahkamah-konstitusi-no- 005puu-iv2006-isi-implikasi-dan- masa-depan-komisi-yudisial.html. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah Konstitusi.