## PELAYANAN PUBLIK DI DESA

## Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si Universitas Terbuka
hanif@ecampus.ut.ac.id
ABSTRAK, Pemerintah  desa  tidak  memberikan  pelayanan  publik  dasar:  pendidikan, kesehatan,  dan  kesejahteraan.  Pemerintah  desa  hanya  menarik  pajak  bumi  dan bangunan,  melayani  surat  pengantar  ke  pemerintah  atasan,  dan  membangun infrastruktur desa dengan cara gotong royong warisan heerendiensten zaman kolonial. Berangkat  dari  masalah  tersebut  penelitian  kualitatif  dilakukan  di  Desa  Loireng, Kecamatan  Sayung, Kabupaten  Demak.  Tujuannya  adalah  untuk  menganalis  mengapa pemerintah  desa  tidak  memberikan  pelayan  publik  dasar  tersebut.  Data  diperoleh melalui  pengamatan,  studi  dokumen,  dan  wawancara.  Data  yang  diperoleh  dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teori new public service dari Denhardt dipakai sebagai pisau analisis. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah desa bukan lembaga pemerintah formal  tapi  korporasi  komunitas  bentukan  negara  yang  tidak  dibentuk  untuk  tujuan memberikan pelayanan publik.
Kata kunci: pemerintah desa, state corporatisme, pelayanan publik dasar .
ABSTRACT, Village  government  isn’t deliver basic  public  services:  education,  health, and  social-economy.  It  is  just  levy  tax  land,  legitimate  of  lettters,  and building infrastructue with mutual cooperation as heritage colonial policy, heerendiensten . Base on  this  problem,  the qualitative  research  conduct  in  Loireng  Village,  Sayung Under District, Demak Regency/District, Central Jawa Province. The objective of this research is to analysis why the village government does not deliver basic public services. Data has collected by observation, document study, and interview. Data analysed with qualitative descriptive. The new public service theory Denhardt and Denhardt used to analysed it. This  research  found  that  village  government  isn’t formal  government  but  state corporatism which not formed to deliver citizen public services.
Key word: village government, state corporation, basci public services.

## PENDAHULUAN
Pemandangan  umum  di  desa adalah  kantor  desa  yang kosong  pada jam-jam kantor/pelayanan; irigasi
pertanian  peninggalan  penjajah  yang tidak  berfungsi;  warga  desa  yang sangat repot  saat mengurus KTP  dan  KK dan surat-surat lainnya; ketua  RT  dan  ketua
RW  yang  bertindak  bak  pejabat pemerintah  desa; pelayanan  kesehatan ibu  dan  anak  yang tidak diurus  oleh bukan organ  resmi  pemerintah  desa; warga  desa  yang  dimobilisasi  untuk melakukan kerja wajib model heerendiensten zaman  kolonial  untuk mengerjakan  infrastruktur  desa  yang disebut gotong royong desa; petani yang tidak  mendapatkan pelayanan  negara dalam usaha  pertaniannya; petani  yang menyedot  air  sendiri  untuk  mengairi sawahnya yang kering; kepala desa yang bergaya  hidup  borjuis  di  tengah-tengah rakyatnya  yang  miskin;  perangkat  desa yang  tidak  kompeten  menyelenggarakan pemerintahan  dan pelayanan publik; kepala  desa  yang  minta  uang pologoro atau fee 2 -5%  kepada  rakyat  yang menjual atau membeli tanah; kepala desa yang  menjadi  calo  tanah  sehingga mendorong  rakyatnya  untuk  menjual tanahnya;  dan  banyaknya papan  nama terpajang  di  depan  Kantor  Desa  (BPD, PKK,  LPM,    Karang  Taruna,  dan  Linmas) yang tidak jelas kegiatannya. Warga desa sejak  masa  kolonial  sampai  sekarang tidak  mendapatkan  pelayanan  publik dasar dari  pemerintah  desa: pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, dan Tramtibkam  (ketenteraman,  ketertiban, dan keamanan). Di desa memang ditemui Sekolah  Dasar  (SD). Di  beberapa  Desa ditemui  Puskesmas  Pembantu  dan
Koperasi  Unit  Desa  (KUD). Akan  tetapi lembaga  yang  memberikan  pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi tersebut bukan  milik pemerintah desa. SD, Puskesmas
Pembantu,  dan  KUD  adalah  milik pemerintah kabupaten.
Di Desa terdapat  Kantor  Desa. Kantor  Desa  dipimpin  oleh  Sekretaris Desa  yang  bertanggung  jawab  kepada Kepala  Desa.  Sekretaris  desa  ada  yang PNS  dan  ada  yang  bukan  PNS.  Akan tetapi,  sesuai  dengan  UU  No.  6/2014 sekretaris  desa  tidak  lagi  dijabat  oleh orang  yang  berstatus  PNS. Sekretaris desa  membawahi  staf  sekretariat  yang terdiri atas kepala-kepala urusan dan staf teknis. Di luar sekretaris desa dan stafnya juga  terdapat  pejabat  kewilayahan  di bawah  langsung  kepala  desa:  kepala- kepala dusun.
Kantor Desa lebih banyak mengurus  laporan  harian,  bulanan,  tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan ke
Kantor  Kecamatan dan  Kabupaten; pengerahan  massa  untuk  kegiatan  yang dikoordinir  PKK  seperti  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pengurus  Pos  Pelayanan Terpadu  (Posyandu),  koperasi  simpan pinjam  skala  rumah  tangga, latihan keterampilan  masak  memasak  dan kerajinan  kecil;  membantu  data  pemilih saat  Pemilihan  Presiden  dan  Pemilihan Kepala  Daerah;  dan  pengerahan  massa
untuk  kerja-wajib  model heerendiensten zaman  Belanda  yang  diberi  nama  baru gotong  royong  atau  gugur  gunung. Satu kegiatan  penting  yang  dikendalikan  dari Kantor Desa adalah penarikan Pajak Bumi dan  Bangunan  (PBB)  kepada  wajib  pajak dari warga desa.
Kantor  Desa hanya  memberikan pelayanan  surat-surat  yang  diperlukan warga  desa: surat  pengantar  untuk mengurus KTP  dan  KK, surat  pengantar untuk  memperoleh  kartu  BPJS,  surat pengantar  mengurus  sertifikat  tanah, surat  pengantar  keterangan  miskin (biasanya untuk kepentingan pengobatan di  rumah  sakit  dan bantuan  pendidikan Bidikmisi),  dan  surat  keterangan  jalan bagi  yang  berpergian  jauh  ke  luar provinsi.  Kantor  Desa  tidak  mempunyai bagian-bagian yang mengurus pendidikan,  kesehatan, sosial-ekonomi, dan Tramtibkam (ketentraman,
ketertiban, dan keamanan) warga desa.
Kondisi  pelayanan  publik  di  Desa yang  memperihatinkan  tersebut  perlu dikaji  lebih  mendalam.  Mengapa  hal tersebut  terjadi?  Bukankah  tugas  Negara
melalui lembaga pemerintahnya memberikan  pelayanan  publik  demi menciptakan kesejahteraan rakyat?
Untuk  mendalami  lebih  lanjut  pelayanan publik  di  desa  dilakukan  penelitian  di Desa  Loireng,  Kecamatan  Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan  menganalisis pelayanan  publik  di Desa  yang  masih  memperihatinkan tersebut.
Teori  yang  digunakan  untuk menganalisis  data  yang  diperoleh  adalah teori new  public  service (NPS). Denhardt
&  Denhardt (2003) menjelaskan  bahwa rakyat  harus  dipandang  sebagai  warga negara  dalam sistem demokrasi.  Rakyat bukan customer sebagaiman  dikontruk dalam paradigma new public
management (NPM) tapi  warga  negara, citizen . Sebagai  warga  negara  dalam sistem  demokrasi  maka  Pemerinah wajib memberikan  pelayanan  publik kepadanya secara adil,  merata,,tidak  diskriminatif, jujur dan akuntabel. Di samping teori NPS juga digunakan pendekatan historis untuk mempertajam  analisis.  Pertimbangannya adalah  lembaga  desa  yang  ada  sekarang tidak tiba-tiba ada tapi merupakan proses pembentukan yang  panjang  sejak  pra kolonial,  kolonial,  awal  kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan era Reformasi.

## METODE DAN ANALISIS
Penelitian ini menggunakan pendekatan post  posivistik  dengan
metode kualitatif. Data  diambil  melalui pengamatan, studi dokumen, dan wawancara. Pengamatan  dilakukan  di seluruh  perkampungan, persawahan,
kantor  dan  balai  desa,  dan  semua lembaga pendidikan. Wawancara
dilakukan dengan kepala desa, perangkat desa, dan tokoh  masyarakat. Kegiatan penelitian  dilakukan  pada  Maret  sampai dengan  Agustus  2017  di  Desa  Loireng, Kecamatan  Sayung,  Kabupaten  Demak, Provinsi Jawa Tengah.
Instrumen untuk  mendapatkan data  adalah  peneliti  sendiri. Untuk mendapatkan data  melalui wawancara, peneliti  menyusun  pedoman  wawancara kemudian  melakukan  wawancara  dengan nara  sumber:  kepala  desa,  pernagkat desa,  dan  tokoh  masyarakat. Untuk mendapatkan data melalui studi dokumen peneliti  membaca  laporan  monografi desa,  peta  desa,  laporan  tahunan  desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  Desa,  Rencana  Kerja  (RK)  Desa, dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDesa). Pencarian  data  dengan pengamatan
peneliti
melakukan pengamatan  langsung  pada  kantor  desa, seluruh perkampungan, persawahan, dan kegiatan-kegiatan di  desa (Posyandu, pelayanan surat-surat di  kantor  desa, rapat BPD,  rapat  pengurus  desa,  rapat RT, dan rapat RW). Data yang terkumpul setelah  dilakukan  koding  dan  verifikasi kemudian  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Loireng terletak di Kecamatan  Sayung,  Kabupaten  Demak,
Provinsi  Jawa  Tengah.  Posisinya  berada pada 15  Km  di  sebelah  timur  kota Semarang.  Dengan  mengikuti  jalan negara  Semarang-Demak Km  14,  Desa Loireng  berada  di  sebelah  kanan  jalan. Sebagai  tanda  masuk  ke  Desa Loireng adalah  gapura  dengan  tulisan  besar SAYUNG  TURI.  Dari  gapura  ini  masuk menyusuri jalan kurang lebih 1,3 Km.
Pengurus  desa terdiri  atas  kepala desa, sekretaris desa, lima kepala urusan, dan  empat  kepala  dusun.  Kepala  desa baru  dijabat  oleh  Nur  Hariri  yang  terpilih pada 2017. Sekretaris  desa  dijabat  oleh Ahmadi yang sudah menjabat sejak 1983. Ia diangkat sebagai PNS berdasarkan UU No.  32/2004.  Kepala  urusan  terdiri  atas kepala urusan pembangunan dan kesejahteraan  rakyat  yang  dijabat  oleh Hambali  dengan  staf  Rahmat;  kepala urusan pemerintahan yang  dijabat  oleh Munif  dengan  staf  Lely  Rahmawati; kepala  urusan  keuangan  yang  dijabat oleh  Sokip  dengan  staf  Sanwar.  Kepala urusan  adalah  unsur  staf  yang  berada  di bawah  sekretaris  desa.  Selain  kepala urusan  juga  terdapat  staf  teknis  yaitu Jogogoyo,  Ulu-ulu,  dan  Modin.  Jogoboyo adalah  staf    yang  mengurus  keamanan desa,  dijabat  oleh  Nurudzolam;  Ulu-ulu adalah  staf  yang  menguru  pengairan desa,  dijabat  oleh  Budiono  dan  Anwar
Sadat. Modin adalah staf yang mengurus nikah-rujuk-cerai, dijabat  oleh  A.  Hakim. Staf  teknis  di  bawah  sekretaris  desa. Pejabat  lainya  adalah kepala  dusun. Kepala dusun adalah pejabat kewilayahan yaitu  pejabat  yang  memimpin  wilayah sebagai  bagian wilayah  desa.  Ia bertanggung  jawab  kepada  kepala  desa. Karena  Desa  Loireng  mempunyai empat dusun maka kepala dusunnya ada empat: Kepala Dusun Loireng Kulon yang dijabat oleh  Masruroh,  Kepala  Dusun  Loireng Tengah yang  dijabat  oleh  Muhariroh, Kepala Dusun Loireng Wetan yang dijabat oleh  Ngaliman,  dan  Kepala Dusun Onggorawe  yang  dijabat  oleh  Abdul Ghoni.  Semua  kepala  urusan  dan  kepala dusun  statusnya  bukan Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  sebagaimana  diatur  dalam UU No. 5/2014.
Meskipun  bukan  ASN  tapi  mereka menggunakan  seragam  dan  atribut  ASN. Mereka  juga  bukan pekerja/buruh sebagaimana  diatur  dalam  UU  No. 13/2003 tentang  Ketenagakerjaan. Jadi, status kepegawaiannya tidak jelas: bukan ASN  dan  bukan  pekerja/buruh.  Oleh karena  itu,  jika  terjadi  perselisihan kepegawaian/ketenagakerjaan mereka tidak  bisa  menggunakan UU  No.  5/2014 atau  UU  No.  13/2003 untuk  melindungi hak-haknya.
Kepala  desa  dan  perangkat  desa tidak  mendapat  gaji  dari  pemerintah
karena  bukan  ASN.  Sebagai  gantinya mereka  mendapatkan  tanah  bengkok dengan  hak  garap.  Artinya  selama menjabat  mereka  dapat menggarap sawah  bengkoknya.  Jika  sudah  tidak menjabat  mereka  tidak  bisa  lagi menggarap  sawahnya.  Kepala  desa mendapatkan  sawah  bengkok  24  bau  (1 baru  =  0,6  hektar).  Sekretaris  desa mendapatkan  sawah  bengkok  12  bau. Perangkat  desa  mendapatkan  sawah bengkok 2,5 bau. Sawah bengkok adalah sawah  komunal  yang  sudah  ada  sejak zaman  penjajahan  Belanda.  Di  bawah kebijakan  tanam  paksa, cultuur  stelsel (1830-1870)  semua  tanah  di  desa dijadikan  tanah  komunal  (Angelino, 1931).  Dengan  menjadikan  tanah  desa sebagai tanah komunal maka pemerintah dapat  dengan  mudah  mengatur  tanah desa untuk  kepentingan  tanam  paksa pada  zaman cultuur  stelsel dan penyewaan  tanah  kepada  pemodal swasta  pada  masa  liberalisme  (1871- 1942). Penggajian  kepala  desa  dan perangkat  desa  model  kolonial  tersebut mash  digunakan  menggaji  kepala  desa dan perangkat desa sampai sekarang.
Selain  mendapatkan  gaji  berupa tanah  bengkok  kepala  desa  dan perangkat desa juga mendapat pendapatan  tetap  dari  Pemerintah Kabupaten Demak per bulan dari sumber ADD  (Alokasi  Dana  Desa).  Kepala  desa
mendapat  Rp  2.500.000,  sekretaris  desa tidak  mendapatkan  karena  ia  PNS  (kalau di  desa  lain  yang  non  PNS  mendapatkan Rp  1.750.000),  dan  perangkat  desa mendapat  Rp  1.250.000.  Ketua  RT  dan ketua  RW  juga  mendapat  biaya operasional per bulan Rp 150.000,-
Kantor  dan  Balai  Desa terletak  di bagain  timur  desa.  Kantor  Desa  adalah tempat  resmi  kepala  desa,  sekretaris desa,  dan  perangkat  desa  berkantor  dan memberikan  pelayanan  publik  kepada warga desa. Kantor Desa resminya mulai buka  pukul  08.00  dan  tutup  pukul  13.00 mulai Senin sampai dengan Jumat. Sabtu dan Ahad tutup. Akan tetapi, kantor desa buka pukul 09.00 dan tutup pukul 13.00. Adapun  Balai  Desa  adalah  tempat pertemuan  warga  desa  membahas masalah  pembangunan  dan  pelayanan publik  desa  seperti  Musyawarah  Desa membahas rencana pembangunan jangka menengah  dan  rencana  pembangunan tahunan, rapat BPD membahas Peraturan Desa, dan pertemuan warga desa lainnya.
Perangkat  desa  yang  setiap  hari berkantor  di  Kantor  Desa adalah sekretaris  desa  sedangkan  kepala  desa dan  perangkat  desa  lainnya  tidak demikian. Setiap Senin dan Jumat kepala desa dan semua perangkat desa hadir di Kantor  Desa.  Akan  tetapi,  Selasa  sampai dengan  Jumat  tidak  semua  perangkat desa  hadir. Pada  hari-hari  tersebut
perangkat  desa  hadir  dengan  cara  piket: per  hari  empat  orang. Sekretaris  desa hadir  setiap  hari  karena  berstatus  ASN (PNS) sedangkan  kepala  desa  pada Selasa  sampai  Jumat  lebih  banyak  absen daripada  hadir.  Warga  desa  yang berurusan  dengan  tanda  tangan  kepala desa  harus  meningalkan  surat/dokumen yang  diajukan  di  Kantor  Desa  untuk diambil pada keesokan harinya.
Kegiatan  utama pemerintah  desa adalah menarik pajak bumi dan bangunan (PBB).  Kabupaten  menyerahkan  data pembayar  PBB  melalui  Camat  Sayung.
Camat Sayung menyerahkan data tersebut  kepada  Kepala  Desa  Loireng. Kegiatan lainnya adalah melayani warga desa  yang  memerlukan  surat pengantar. Warga  desa  yang  mengajukan KTP dan KK tidak bisa dilayani final di Kantor Desa tapi dibuatkan  surat  pengantar  oleh sekretaris  desa  yang  ditandatangani  oleh kepala  desa. Sebelum  datang  ke  Kantor Desa, pemohon harus mendatangi rumah ketua  RT  untuk  minta  tanda  tangan.  Di sini  pemohon  bisa  langsung  ketemu dengan  ketua  RT  dan  bisa  tidak ketemu karena ketua RT tidak mempunyai jadwal pelayanan. Pemohon umumnya datang malam  hari atau  hari  Ahad  karena  pada siang  hari  di  luar  Ahad ketua  RT  bekerja di sawah atau di pabrik di kota Semarang. Kalau bisa  ketemu  langsung  dengan ketua  RT permohonan langsung  dilayani.
Akan  tetapi,  kalau ketua  RT  tidak berada di  rumah, anggota  keluarganya minta  surat  ditinggal  di  rumahnya. Jika demikian, maka surat pengantar tersebut baru  bisa  diambil  esok  harinya.  Setelah selesai  berurusan  dengan  ketua  RT, pemohon  mendatangi  rumah  ketua  RW. Di  sini  juga  prosedurnya  juga  sama dengan  berurusan  dengan  ketua  RT. Setelah  selesai  berurusan  dengan  ketua RW baik pada hari yang sama atau pada esok harinya, pemohon medatangi Kantor Desa. Di  Kantor  Desa pemohon  diterima oleh perangkat desa dan Sekretaris Desa. Sekretaris  Desa  membuatkan surat pengantar  resmi  dan  memberi  nomor surat.  Jika  pada  saat  itu  kepala  desa berada di Kantor Desa maka pada saat itu juga  surat  bisa  ditanda  tangani  kepala desa.  Akan  tetapi,  yang  banyak  terjadi adalah kepala  desa  tidak  berada  di tempat. Oleh karena itu, surat pengantar resmi  tersebut  harus  ditinggal  dan  baru esok  harinya  diterima  pemohon. Setelah mendapat  tanda  tangan  kepala  desa, pemohon mendatangi Kantor Kecamatan. Di  sini  pun  surat  hanya  diterima  dan dicatat di buku agenda. Pemohon disuruh pulang  dan seminggu  atau  dua  minggu diminta  datang  untuk difoto (untuk  KTP elektronik).  Setelah  difoto, KTP tidak langsung  jadi.  Pemohon  disuruh  pulang dan menunggu  dua  minggu. Petugas meneruskan data  pemohon ke  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak. Nara sumber
menceritakan  bahwa  warga  yang  belum memiliki KTP elektronik  memerlukan waktu  lama untuk  mendapatkannya. Mulai  mengajukan  permohonan  sampai keluar KTP dan KK-nya  memerlukan waktu  kurang  lebih  tiga  bulan. Adapun untuk  mengurus  KK  memerlukan  waktu satu  bulan  karena  cukup  tanda  tangan Camat.
Pemerintah desa juga memberikan pelayanan  jual  beli  sawah.  Warga  desa yang  menjual  atau  membeli  tanah mendatangi Kantor Desa. Sekretatis desa dan  kepala  desa  menyiapkan  semua dokumen  yang  diperlukan.  Di  sini  terjadi negosiasi antara  kepala  desa  dengan penjual  sawah/tanah  untuk  menentukan besarnya  uang  jasa  pelayanan.  Meskipun sudah ada Peraturan Bupati tentang jasa pelayanan  penjualan  tanah  sebesar  1% dari  harga jual tapi  tidak  dipatuhi  kepala desa. Riilnya kepala  desa  minta antara 2% sampai dengan 2,5% dari harga jual. Uang  jasa  pelayanan  ini  dilegitimasi dengan  istilah  adat: uang pologoro .
Istilah pologoro berasal  dari  praktik pemerintahan  desa  zaman  penjajahan Belanda  dimana  pemerintah  kolonial memberi  izin  kepada  kepala  desa  untuk minta uang jasa pelayanan atas transaksi jual  beli  tanah.  Di  samping  uang pologoro, pada zaman penjajahan kepala
desa  juga  diberi  izin  minta  uang panyeksen :  uang  jasa  sebagai  saksi  atas terjadinya transaksi hukum antarparpihak di desa (Kartohadikoesoemo, 1984). Uang penyeksen masih  diminta  kepada  warga desa yang mengadakan keramaian dalam acara  menikahkan  atau  mengkhitankan anaknya. Warga  yang  mengadakan keramaian  minta  izin  kepad  kepala  polisi melalui  kepala  desa.  Kepala  desa  minta uang penyeksen .
Pemerintah  desa juga  merancang program pembangunan infrastruktur desa dengan biaya dari APBDesa dan swadaya masyarakat.  APBDesa  bersumber  dari hasil  penjualan  tanah  kas  desa,  alokasi dana  desa (ADD) dari  Kabupaten,  dan Dana  Desa  dari  APBN. Swadaya masyarakat berupa kerja wajib desa yang diuangkan  dalam  bentuk  rupiah.  Kerja wajib  desa  tersebut  adalah  kerja  wajib negara  warisan  kebijakan  pemerintah kolonial  yang  disebut heerendiensten (Angelino,  1931;  Furnifall, 1916, 1956; Suroyo, 2000).
Pemerintah desa merupakan obyek  pelaku program  dan/atau proyek pemerintah atasan: kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Pemerintah  Desa  Loireng  melaksanakan proyek keluarga berencana dari Kabupaten Demak, membantu kelancaran proyek Mbangun Desa dari Provinsi Jawa Tengah, dan membantu  pelaksanaan
program  TNI Manunggal dari  Kodam  IV Diponegoro  Jawa  Tengah  dan  DIY. Semua  program  dan  proyek  tersebut direncanakan oleh  pemerintah  atasan tanpa  melibatkan  pemerintah  desa. pemerintah  desa  hanya  melaksanakan atau membantu pelaksanaannya saja.
Pemerintah  Desa  Loireng  tidak memberikan  pelayanan  pendidikan dasar kepada  warganya. Di  desa  ini  memang terdapat  SD  Negeri  Loireng  tapi  bukan milik pemerintah desa. SD Negeri Loireng milik  Kabupaten  Demak  di  bawah  Dinas Pendidikan  Kabupaten. Pemerintah  Desa hanya memiliki Taman Kanak-Kanak (TK) yang  gedungnya  menempati  salah  satu ruang kelas SD. TK ini gaji guru dan biaya operasionalnya
ditanggung oleh
Pemerintah Desa dan wali murid.
Pemerintah  Desa  Loireng  tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada warga  desa.  Di  desa  ini  terdapat  Bidan Desa. Akan  tetapi,  ia  bukan  pegawai pemerintah  desa.  Ia  pegawai  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Demak  yang ditugaskan  di  Desa  Loireng.  Ia  di  bawah pembinaan Kepala Puskesmas Kecamatan
Sayung. Bidan Desa memberikan pelayanan kebidanan kepada warga desa di  bawah  tanggung  jawab  Dinas
Kesehatan  Kabupaten. Warga  desa  yang sakit  dan  yang  memerlukan  perawatan kesehatan datang ke Puskesmas Kecamatan  Sayung milik  Kabupaten
Demak karena  di  sini  tidak  ada  kantor Puskemas Pembantu.
Pemerintah  Desa  Loireng  tidak memberikan  pelayanan  sosial-ekonomi kepada warga desa. Di desa ini tidak ada Koperasi  Unit  Desa  (KUD)  atau  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) sebaga lembaga  ekonomi  desa. Pemerintah  desa tidak  mengurus infrastruktur  irigasi pertanian  peninggalan  zaman  Belanda yang  merupakan  tulang  punggung produksi  pertanian.  Infrastruktur  irigasi pertanian  peninggalan  zaman  Belanda tersebut sudah rusak parah dan dibiarkan terbengkelai  tanpa  ada  pihak  yang bertanggung  jawab mengurus  dan merawatnya:  pemerintah  kabupaten, provinsi,  atau  pusat. Kondisi  sosial- ekonomi  sektor  pertanian  Desa  Loireng jatuh  ke  titik  nadir karena infrastruktur irigasinya rusak parah ditambah masuknya air asin  akibat  air pasang  laut Jawa. Sejak sepuluh terakhir air laut Jawa meninggi  sehingga  memasuki  seluruh persawahan di kecamatan Sayung bagian utara. Akibatnya,  ratusan  hektar  sawah tidak  bisa  ditanami  padi.  Banyak  sawah yang bero . Sebagian sawah ditanami ikan nila,  udang,  dan  bandeng.  Akan  tetapi, karena  warga  Desa  Loireng  tidak mempunyai pengalaman memelihara ikan maka hasilnya tidak maksimal. Menghadapi kondisi yang sangat
merugikan  petani  tersebut  pemerintah desa tidak berbuat apa-apa.
Pemerintah  Desa  Loireng  juga tidak  memberikan  pelayanan bidang kesejahteraan masyarakat.
Mata pencaharian warga sebagian besar adalah petani  dan  buruh  tani,  sebagian  kecil pedagang kecil, beberapa orang mempunyai  usaha  kecil  yaitu  pembuatan tempe  dan  kerupuk, sebagian  lagi  buruh pabrik  dan  bangunan  di  kota  Semarang, dan  beberapa  orang  sebagai  PNS. Pemerinah  desa  tidak  memberikan pelayanan  bidang  sarana  produksi pertanian:  modal  usaha,  obat-obatan, bibit  unggul,  dan  pupuk.  Ia  juga  tidak mengurus  kegiatan  apapun  kegiatan petani pasca panen seperti jaminan harga dasar,  penyimpanan padi  saat  harga jatuh,  dan  pemasaran. Petani  yang memiliki  sawah  kebingungan  mengatasi masalah sulitnya air pada musim kemarau dan  sulitnya  membuang  air  pada  musim hujan. Untuk membantu petani mengatasi masalah  ini,  pemerintah  membentuk lembaga  komunitas  petani:  Perkumpulan Petani  Pengguna  Air  (P3A).  P3A difungsikan  sebagai  wadah  petani pengguna  air  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  masalah  pengairan untuk sawah anggotanya. Di sini tampak, pemerintah melempar tanggung  jawab atas pelayanan pengairan kepada petani.
Pemerintah  menyerahkan  urusan  ini
kepada  petani  sendiri atas  nama pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Di Desa Loireng terdapat lembaga kemasyarakatan yang  dibentuk  oleh masyarakat sendiri yaitu Jamaah Manaqib,  Fatayat  NU, Ranting  NU, Ranting  Muhammadiyah,  dan Majelis Taklim Salimah. Semua lembaga kemasyarakatan bentukan anggota masyarakat  tersebut  aktif  melakukan kegiatan  sesuai  dengan  kebutuhannya. Umumnya bergerak di bidang keagamaan.  Di  desa  ini  juga  terdapat lembaga  pendidikan  yang  didirikan  oleh masyarakat  yaitu  PAUD  dan  SMP Islahiyah  dan  madrasah  diniyah  (sekolah agama Islam sore hari).
Di samping lembaga kemasyarakatan bentukan anggota masyarakat, di Desa Loireng juga tadapat lembaga kemasyarakatan bentukan negara yaitu BPD (Badan Permusyawartan  Desa),  LPMD  (Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa),  RT (Rukun  Tetangga),  RW  (Rukun  Warga), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), P3A  (Perkumpulan  Petani Pengguna Air), dan Linmas (Perlindungan
Masyarakat). Lembaga  kemasyarakatan ini  dibentuk  oleh  negara  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Lembaga-lembaga  tersebut  dijadikan  alat negara  untuk  mencapai  tujuan negara
atas  nama  partisipasi  rakyat. Lembaga- lembaga kemasyarakatan tersebut
sebagian besar hanya papan nama dalam arti tidak ada kegiatannya. Lembaga yang sedikit  berfungsi  adalah  BPD,  RT,  dan RW. BPD sedikit berfungsi saat
dimobilisasi  oleh  kepala  desa  untuk mengesahkan  RPJM,  RK,  dan  APBDesa. Tanpa  dimobilisasi  BPD  tidak  melakukan kegiatan  apa-apa.  Dalam  rapat,  BPD hanya  mengesahkan  Peraturan  Desa tentang RPJMDesa, RKDesa, dan
APBDesa  yang  sudah  disiapkan  oleh kepala  desa dan  camat berdasarkan arahan dan  atasannya. RT  dan  RW berfungsi  saat  membahas  rencana pembangunan  di  RT  dan  RW-nya  dan menandatangani  surat-surat  pengantar yang diajukan warga desa kepada kepala desa.
Dilihat  dari  perspektif new  public service, negara  gagal  memberikan pelayanan  publik  di  Desa  Loireng. Dalam perspektif ini negara  wajib  memberikan pelayanan  publik  kepada  warga  negara. Warga  negara  bukan customer dalam perspektif new  public  management tapi citizen dalam negara demokrasi.  Warga negara di  negara demokrasi  wajib  diberi pelayanan  publik  oleh  negara  tanpa dibedakan  tempat  tinggalnya,  warna kulitnya,  partai  politiknya,  organisasi sosialnya,  agamanya,  dan  preferensi pribadi lainya. Pemerinah wajib
memberikan  pelayanan  publik  kepada warga negara yang tinggal di desa secara adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel (Denhardt  dan  Denhardt,
2003).  Jika  dibandingkan  dengan  warga negara yang tinggal di wilayah Pemerintah Kota tampak negara
melakukan  diskriminasi. Warga  negara yang  tinggal  di  wilayah  Pemerintah  Kota tidak diwajbkan melakukan  kerja  wajib model heerendiensten zaman kolonial. Kegagalan negara dalam
memberikan  pelayanan  publik  di  Desa Loireng dapat  dilihat  dari  lembaganya. Negara  melalui  UU  No. 6/2014  tidak membentuk organ negara di Desa dengan fungsi  memberikan  pelayanan  publik kepada  warga  negara  yang  tinggal  di Desa. Negara hanya membentuk korporasi  (badan  hukum)  sipil  berbasis komunitas  di  Desa. Pemerintah  desa bukan organ negara formal karena kepala desanya  bukan  pejabat  pemerintah ( government  official )  dan  perangkat desanya,  kecuali  sekretaris  desa  bukan aparatur  sipil  negara  (ASN). Model  ini disbebut state  corporatism yaitu  pola negara  totaliter  mencapai  tujuan  negara dengan  membentuk  badan  hukum  sipil (korporasi) atas  nama  partisipasi  rakyat (Schmitter,  1974). Di  samping  itu, pemerintah  desa  tidak  dibentuk  untuk menjalankan fungsi public service . Hal ini terbutkti dengan struktur  organisasinya
yang tidak dilengkapi dengan departemen atau  dinas  yang  mengurus  pelayanan publik dasar. Pemerintah  desa  tidak mempunyai dinas yang mengurus pelayanan  publik  dasar:  pendidikan, kesehatan,  kesejahteraan masyarakat, dan  Trantibkam. Pemerintah  desa  hanya mempunyai  staf  sekretariat  dan  pejabat teknis  yang  tidak  terkait  dengan pelaksanaan urusan  pelayanan  publik dasar.
Karena  pemerintah  desa  tidak membentuk organ  pelaksana  urusan pelayanan dasar, negara lalau membentuk  lembaga  kemasyarakatan sebagai penggantinya. Negara
membentuk  RT,  RW,  BPD,  LPMD,  PKK,
P3A, Karang Taruna, dan Linmas. Semua lembaga  kemasyarakatan  ini  dibentuk negara dengan tujuan membantu pemerintah  desa  menjalankan fungsinya.
Tujuan  tersebut  sulit  terwujud  karena karakteristik asli lembaga kemasyarakatan basisnya adalah komunitas yang ditujukan untuk  memenuhi  kebutuhan anggotanya bukan berbasis  otoritas negara  untuk membantu  tujuan  negara (Hunt  dan  Horton, 1984). Dalam penelitian  Philippe  Schmitter  (1974) model  ini  dipakai  oleh  negara-negara totaliter  untuk  mencapai  tujuan  negara agar tujuan dapat dicapai lebih efektif.
Karena  dibentuk  secara  sepihak oleh negara maka berfungsi atau tidaknya
lembaga kemasyarakatan
tersebut tergantung  pada mobilisasi  dan  kontrol negara. Di  Desa  Loireng, RT,  RW,  BPD, LPMD,  PKK, P3A, Karang  Taruna,  dan Linmas  tidak  berfungsi  sebagaimana keinginan pemerintah. Semua lembaga tersebut baru berfungsi  dan berjalan ketika  dimobilisasi  dan  dikontrol  oleh kepala  desa, camat,  dan  bupati.  Hal  ini berbeda dengan lembaga kemasyarakatan  bentukan  masyarakat sendiri  seperti  Muslimat  NU,  Jamaah Manaqib, Ranting NU, Ranting Muhammadiyah,  dan  Majelis  Taklim Salimah. Lembaga kemasyarakatan bentukan  masyarkat  ini  befungsi  dengan baik dan tetap ajeg menjalankan kegiatan untuk  memenuhi  kebutuhan  anggotanya.
Model pembentukan lembaga
kemasyarakatan  oleh  negara  untuk membantu  pemerintah  desa adalah meniru penjajah  Jepang (1942-1945). Pada  masa  penjajahan  Jepang  untuk menyukseskan  perang  Pasifik  atau  Asia Timur  Raya pemerintah  membentuk Tonarigumi (RT), Aza (RW), Heiho (Hansip), Keibodan (Kamra), Fujingkai
(PKK),  dan Seindendan (Karang  Taruna)
(Aziz,  1954;  Kurasawa,  1993). Pada
zaman penjajahan Jepang semua lembaga  kemasyarakatan  yang  dibentuk pemerintah  tersebut  berfungsi  dengan baik  karena  dimobilisasi  dan  dikontrol
dengan  sangat  ketat  dan  keras  oleh pemerintah (Kurasawa, 1993).
Dilihat  dari  perspektif  historis kegagalan  pelayanan  publik  di  Desa Loireng  dan  desa  pada  umumnya tidak lepas  dari  politik  desa  sejak  zaman penjajahan sampai sekarang. Politik desa sejak  masa  Hindia  Belanda  sampai sekarang  (2017)  tetap  memposisikan pemerintah  desa sebagai instrumen pemerintah  pusat  dengan  tugas  pokok menarik  pajak  bumi  dan  bangunan, perantara/agen kementerian menjalankan proyek-proyeknya, mengontrol penduduk, dan melaporkan data  kependudukan, pertanahan,  sosial  ekonomi,  dan  sosial budaya kepada pemerintah atasan. Untuk kepentingan  ini  pemerintah  pusat  hanya menjadikan  desa  sebagai korporasi (badan hukum) bentukan negara berbasis komunitas  asli,  bukan  sebagai  organisasi pemerintah resmi.
Kebijakan  tersebut  asal  usulnya adalah  kebijakan Raffles  di  bawah Revenue  Instruction 1814    yang menjadikan  kepala  desa  sebagai  petugas penarik pajak bumi, landrent (Ball, 1982).
Raffles memanfaatkan struktur kekuasaan di desa warisan Kerjajaan Mataram Islam. Dalam  struktur  kekuasaan  Mataram, kepala  desa  adalah  kepala  komunitas yang  ditundukkan  oleh  kaki  tangan  Raja Mataram:  adipati,  wedono,  dan  demang. Kemudian Pemerintah  Hindia  Belanda  di
bawah Regerings  Reglemen 1854  Pasal 71 menjadikannya  sebagai  korporasi (badan  hukum)  komunitas  pribumi ( inlandsche  gemeenten ).  Di  bawah regulasi  tersebut  Pemerintah  hanya menjadikan  lembaga  desa  sebagai instrumen  pusat  untuk  menarik  pajak penduduk  dan  menguasai  tanah  desa untuk  kepentingan  tanam  paksa  (1830- 1870)  dan  kepentingan  pemodal  swasta (1870-1905).  Pada  masa  ini  pemerintah tidak  memberi  pelayanan  publik  apapun kepada  warga  desa.  Warga  desa  bahkan dibebani kerja wajib
negara ( heerendiensten ) yang diperhalus dengan istilah  gotong  royong  (Lombard,  2000: 84-89).  Warga  desa  harus  melakukan heerendiensten selama  71  hari  dalam setahun yang terbagi atas tiga bentuk: 1)
heerendiensten untuk desa; 2) heerendiensten untuk  pemerintah  atasan desa;  dan  3) heerendiensten untuk perkebunan swasta (Suroyo, 2000).
Pada  masa  poilitik  etis  (1906- 1942),  Pemerintah  mengatur  Desa  di bawah  IGO  1906  dan  IGOB  1938.  Di bawah beleid ini  status  Desa  tetap  sama dengan  sebelumnya  tapi  Pemerintah memberikan  pelayanan  publik  kepada warga  desa  dalam  bentuk  irigasi pertanian,  layanan  kesehatan,  dan administrasi pertanahan (kadaster) melalui pemerintah kabupaten ( regenschap ) yang  dilaksanakan  oleh
pemerintah district (kawedanan)  dan
onderdistrict (kecamatan)  (Day,  1904; Furnivall, 1916, 1956).  Pada  zaman pendudukan Jepang (1942-1945),
pemerintah sama sekali tidak memberikan pelayanan  publik.  Pemerintah  hanya memobilisasi  dan  mengontrol  penduduk untuk  kepentingan  perang  Asia  Timur Raya (Kurasawa, 1993). Pada awal masa kemerdekaan    sampai  dengan  jatuhnya regim Orde Lama (1945-1966),
Pemerintah  hanya  meneruskan  kebijakan masa  Hindia  Belanda:  menarik  pajak, membangun  infra  struktur  dengan  cara kerja-wajib  negara  atau  gotong-royong atau gugur-gunung ( heerendiensten ), dan mengesahkan  surat-surat yang  diajukan warga  desa.  Pada  masa  Orde  Baru, Pemerintah  tetap  melestarikan  model pemerintahan  Hindia  Belanda  ditambah dengan  program-program  sektoral  dari kemenerian  pusat.  Program-program kementerian  pusat  yang  dilaksanakan  di Desa  adalah  program  Bimbingan  Massal (BIMAS),  Intensfikasi  Massal  (INMAS), Intensifikasi  Umum  (INMUM),  dan
Intensifikasi Khusus (INSUS) dari Departemen Pertanian; program
transmigrasi  dan  padat  karya  dari Departemen  Transmigrasi  dan  Tenaga Kerja;  program  keluarga  berencana  (KB) dari Badan Koordinas Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN);  program  kesehatan masyarakat  dari  Departemen  Kesehatan;
program  bebas  buta  aksara/angka  dan wajib belajar dari Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan;  dan  program  pelatihan keterampilan  otomotif,    penjahitan,  dan kerajinan dari Departemen Sosial. Semua program  pelayanan  dari  pusat  tersebut perencanaannya tidak melibatkan pemerintan desa. Pemerintah desa hanya dijadikan agen pelaksana kebijakan Pusat. Pada  masa  ini  di  bawah  UU  No.  5/1974, Pemerintah  Pusat memberi  kewenangan kepada  Kabupaten  untuk  memberi pelayanan  pendidikan  dasar  dan  pra sekolah  kepada  warga  desa.  Adapun fungsi  dan  tugas  pemerintah  desa  tak jauh  berbeda  dengan  pemerintah  zaman Hindia Belanda.
Pada  masa  Reformasi  (1999) sampai  sekarang  (2017),  Pemerintah Pusat  tetap  mendominasi  pelayanan publik  di  desa  dengan  sedikit  memberi peran  kepada  pemerintah  kabupaten. Pemerintah  pusat menyuruhlaksanakan program  padat  karya,  bantuan  beras kepada  kelompok  miskin  desa  yang dikenal dengan program Raskin, program bantuan  langsung  tunai, Alokasi  Dana Desa (ADD) dari  APBD  Kabupaten, dan Dana  Desa  dari  APBN.  Sejalan  dengan kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi daerah,  Pemerintah  Pusat  menyerahkan sebagian  urusan  kepada  kabupaten.
Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan pendidikan dasar dan
pelayanan kesehatan kepada warga desa. Di  samping  itu,  Pemerintah  Kabupaten juga mengalokasikan dana desa dari DAU minimal  10%  dari  yang  diterima  kepada Desa. UU No. 6/2014 tidak menyerahkan urusan  pemerintahan  apapun  kepada Desa. UU ini hanya memberi kewenangan kepada  Desa  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  asal-usul  dan  urusan skala  lokal  yang  stelsel  materiilnya  tidak ada.

## KESIMPULAN
Kegagalan pelayanan publik dasar di  Desa  terletak  pada  lembaga  desa. Lembaga  desa  bukan  organisasi negara resmi dengan fungsi pemberian
pelayanan  publik  kepada  warga  negara yang tinggal di desa tapi korporasi (badan hukum) komunitas bentukan  negara. Korporasi komunitas ini  asal-usulnya adalah komunitas desa yang ditundukkan oleh  kaki  tangan  penguasa  Kerajaan
Mataram Islam. Raffles menjadi komunitas ini sebagai agen penarik pajak. Pemerintah  Hindia  Belanda  kemudian menjadikannya sebagai korporasi komunitas  pribumi.  Regim  Orde  Baru menjadikannya sebagai korporasi komunitas  gaya  perkotaan  (struktur organisasinya  dirubah menjadi organisasi modern gaya perkotaan). Regim Reformasi sekarang menjadikannya sebagai  korporasi  komunitas  campuran:
perdesaan  dan  perkotaan. Pembentukan korporasi  komunitas  oleh  negara  disebut state  corporatism atau  korporatisme negara oleh Philippe Schmiiter (1974).
Di  Desa  Loireng juga ditemukan data  bahwa  negara  tidak  hanya membentuk korporasi komunitas tapi juga membentuk  institusi  komunitas.  Dengan meminjam  konsep  yang  dikemukakan Philippe  Schmitter  maka  pembentukan institusi oleh negara ini bisa disebut state institutionism atau institusionisme negara.
Pembentukan  BPD,  RT,  RW,  LPMD,  P3A, Karang Taruna, dan Linmas adalah wujud institusionisme  negara tersebut. State institutionism tidak  hanya  terjadi  di  Desa Loireng  tapi  juga  di  seluruh  desa se Indonesia  karena  kebijakan  ini  diatur secara  nasional. Dengan  demikian, novelty penelitian ini adalah konsep state institutionism desa. Berdasarkan  kesimpulan  tersebut disarankan
agar lembaga desa direformasi. Lembaga desa diatur kembali sesuai dengan konsepsi founding fathers : Mohammad Yamin dan Soepomo (Sekretariat  Negara,  1995;  Kusuma, 2009) dan  UUD  1945  Pasal  18  (sebelum amandemen). Berdasarkan
konsepsi Yamin  dan  Soepomo serta UUD  1945 Pasal  18,  Desa  dijadikan  daerah  otonom kecil  berbasis  pemerintahan  asli  dalam sistem  pemerintahan  daerah  ( local  self-
government ) modern. Desa tidak
dipertahankan  terus  sebagai  korporasi sipil bentukan negara berbasis komunitas pribumi  zaman  Belanda.  Pada era pemerintahan  modern  yang  demokratis pengaturan  desa  dengan  model state corporatism dan state  institutionism sudah  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat desa. Masyarakat desa sudah berubah  menjadi  masyarakat  urban  yang tinggal  di  desa. Masyarakat  demikian memerlukan  pelayanan  publik  modern oleh  lembaga  pemerintahan  modern, bukan  oleh  lembaga  pemerintahan kuno warisan zaman penjajah Belanda.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada  Kepala  Desa  Loireng, Saudara  Syamsul  Huda,  dan  Sdr  Fauzi saya  mengucapkan  terima  kasih  karena telah membantu penelitian ini. Saya juga mengucapkan  terima  kasih  kepada pengelola  Perpustakaan  Nasional  yang telah  menyediakan  referensi  langka  dan tua tentang desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Angelino, A.D.D. De Kat.. (1931). Colonial Policy Volume II The Dutch East Indies. Netherlands: The Hague Martinus Nijhoff
Aziz, M.A. (1955). Japan’s Colonialism and Indonesia , Holland: Martinus Nijhoft, The Hague.
Ball, John. (1982). Indonesia Legal History 1602-1884 . Sydney:
Oughtereshaw Press
Day, Clive. (1904). The Policy and Administration of The Dutch in Java. London:
Macmillan Denhardt, Janet Vinzant dan Denhardt,
Robert B. (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering . New York:  M.E.
Sharpe, Inc.
Furnifall, J.S. (1916). Netherlands India A
Study of Plural Economy ,
Amsterdam: B.M. Israel BV.
__________. (1956). Colonial Policy and
Practice. A Comparative Study of Burma and
Netherlands India . USA: New York University Press.
Horton,  Paul  B.  and  Hunt,  Chesteer  L.
(1984). Sociology . Tokyo: McGraw- Hill
Kartohadikoesoemo,  Soetardjo, (1984), Desa, Jakarta: Balai Pustaka Kurasawa, Aiko. (1993). Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945 . Jakarta:  Grasindo
Kusuma,  RM.  A.B.  (2009). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 . Edisi Revisi.  Jakarta:  Penerbit  Fakulas Hukum Universitas Indonesia.
Schmitter, Philippe C. (1974). “Still the
Century of Corporatism?" The Review of Politics , Vol.
36, No. 1, The New Corporatism: Social and Political Structures in the Iberian World (Jan., 1974), pp. 85-131. UK: Cambridge University Press for the University of Notre Dame du lac
Sekretariat Negara RI. (1995). Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei - 22 Agustus 1945 , Jakarta: Setneg.
Suroyo, A.M. Djuliati. (2000). Eksploitasi Kolonial Abad XIX. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia
Regerings Reglement 1854
Undang-Undang  Dasar  1945  (Sebelum Amandemen)
Undang-Undang  Dasar  1945  (Sesudah Amandemen) Inlandsche Gemeente Ordonnantie 1906 Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten 1938 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa