## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.4082/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Efektivitas Program Unit Layanan sosial Perjalanan (UPSK) untuk banyak orang Disabilitas
Rani Julia Putri 1 , Hasbullah Malau 2
12 Universitas Negeri Padang Article Info Abstract Article history: Received 22 Oktober 2022 Publish 22 November 2022 Provincial Government through West Sumatra Regional Regulation no. 2 of 2015 guarantees that persons with disabilities have the same rights as society in general. To achieve this, the West Sumatra Social Service created a Unit Pelayanan Sosial Keliling  (UPSK)  program  which  is  regulated  in  the  West  Sumatra  Social  Service Strategic Plan 2016-2021. However, from year to year there has been a decline in service  beneficiaries  due  to  the  absence  of  budget  funds  from  the  APBN.  This research uses descriptive qualitative method with purposive sampling technique. The research  was  conducted  at  the  West  Sumatra  Social  Service  Office,  South  Solok District Office and people with disabilities in South Solok. The results of the study indicate that the UPSK program in South Solok Regency has not been effective, seen from: 1) The success of the program; 2) Target success; 3) Program satisfaction; 4) Input  output  level;  5)  Achievement  of  overall  goals.  So  it  is  hoped  that  program organizers will consider the comparison of the duration of program implementation with the number of people with disabilities, taking into account the affordability of service  locations.  Then  the  thing  that  needs  to  be  noted  is  the  continuity  of  the program  and  the  renewal  of  services  in  other  fields  such  as  the  economy, entrepreneurship, and education.
Keyword
Efektivitas Program ; UPSK; Disability This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rani Julia Putri Universitas Negeri Padang Email: juliaputri0306@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang  disabilitas  merupakan  orang  yang  mengalami  batasan  fisik  ,  intelektual  ,  mental dan/atau  sensorik  dalam  jangka  panjang  dan  memiliki  hambatan  dalam  berinteraksi  dengan lingkungannya serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, n.d.)  Pasal  1.  Penyandang  disabilitas  (orang  cacat)  seringkali  dipandang  sebagai  anggota masyarakat  yang  tidak  produktif,  tidak  mampu  memenuhi  tugas  dan  tanggung  jawabnya, sehingga mengabaikan haknya. (Ilham, 2010) . Hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam pasal 42 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang lanjut  usia,  cacat  fisik  dan/atau  cacat  mental,  berhak  memperoleh  perlakuan,  pendidikan, pelatihan,  bantuan  khusus  oleh  negara,  untuk  menjamin  kehidupan  yang  bermartabat  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaannya,  peningkatan,.  kepercayaan  diri  dan  kemampuan berperan  serta  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  ditegaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 28 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah  bertanggung  jawab  menjamin  dan  melindungi  hak-hak  penyandang  disabilitas  sebagai subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang sama dengan orang lain .
Provinsi  Sumatera  Barat  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  mencanangkan  peraturan tentang  penyandang  disabilitas,  yang  tercatat  di  (Perda  Sumatera  Barat  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang Perlindungan dan Penegakan Hak Penyandang Disabilitas,  Penyandang disabilitas pada dasarnya  bukanlah  minoritas  dan  harus  mendapat  perhatian  yang  sama  dengan  orang  normal lainnya  (Pawalin,  2017)  .  Peraturan  tersebut  mengasumsikan  bahwa  penyandang  disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum. Agar penyandang disabilitas dapat mandiri
dan memiliki pengalaman yang bermanfaat bagi masyarakat luas, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat  khususnya  di  bidang  pelayanan  sosial  dan  rehabilitasi  banyak  melakukan  kegiatan  yang mendukung  terwujudnya  hal  tersebut.  Salah  satunya  adalah  Program  Unit  Pelayanan  Sosial Keliling ( selanjutnya disebut UPSK ) yang diatur dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat  2016-2021.  UPSK  merupakan  salah  satu  pusat  pelayanan  dan  rehabilitasi  sosial  yang berfungsi memberikan pelayanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, rujukan bagi penyandang disabilitas  atau  orang  lain  yang  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  (selanjutnya  disebut PMKS) lainnya.
Jumlah  penyandang  disabilitas  hingga  tahun  2015  terdapat  32.508  orang  yang  belum terjamah  oleh  dinas  sosial  dan  rehabilitasi  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Sasaran  strategis  yang ingin  dicapai  dalam  kurun  waktu  2016-2021  adalah  pemberian  pelayanan,  pendampingan  dan rehabilitasi  sosial  bagi  penyandang  disabilitas,  terselenggaranya  pembinaan  dan  pelatihan  bagi penyandang disabilitas, terselenggaranya penguatan petugas UPSK dan pendampingan kegiatan seperti  sarana  dan  prasarana  rehabilitasi  sosial  bagi  penyandang  cacat  melalui  penerimaan santunan sampai dengan 10.987 orang (Renstra Dinas Sosial Wilayah Sumatera Barat 2016-2021, tidak bertanggal) .
Di  Kabupaten  Solok  Selatan  tercatat  hingga  1.162  orang-orang  dengan  disabilitas. Pelaksanaan program UPSK di Kabupaten Solok Selatan belum efektif yang terlihat dari hanya sebagian  kecil  (100  orang  dari  1.162  orang  disabilitas  )  yang  menerima  layanan.  Dalam pelaksanaan  program  juga  terjadi  penurunan  layanan,  dalam  tahun  2017  ada  100  penerima layanan  dan  pada  tahun  2019  hanya  75  orang  yang  menerima  manfaat.  Menurunnya  jumlah penerima  program  UPSK  karena  semakin  minimnya  minimum  APBN  (Wawancara  dengan pegawai DInas Sosial Sumbar tanggal 20 Desember 2019) . Ditambah lagi dengan tidak adanya laporan dan data yang diterima oleh Kabid Sosial Dinsos Kabupaten Solok Selatan sebagai bahan evaluasi  daripada  kepengurusan  sebelumnya  sebagai  bahan  penilaian/evaluasi  daripada kepengurusan  sebelumnya.  Sehingga  program  tersebut  belum  tepat  guna  untuk  menyelesaikan sesuatu dengan baik (Leon C Menggison dalam (Deyun, 1988)). (Kurnywan, 2005) berpendapat bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (operasi, program, kegiatan atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya di mana tidak ada tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya.  Selanjutnya (Kurniawan,  2005) mengemukakan  empat  hal  yang menggambarkan efektivitas: :
1) Lakukan hal yang benar, yang sesuai dengan keharusan yang akan diselesaikan sesuai rencana dan aturan.
2) Raih level di atas kompetisi, di mana bisa menjadi yang terbaik dengan lawan lain sebagai yang terbaik.
3) Membawa hasil, dimana apa yang dilakukan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.
4) Menghadapi tantangan masa depan.
Menurut (Campbell, 1989) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:
a) Keberhasilan program
Efektivitas  program  dapat  dilakukan  dengan  kemampuan  operasional  dalam  pelaksanaan program  kerja  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  .  Keberhasilan  program  dapat dilihat dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan.
b) Keberhasilan sasaran Efektivitas dilihat dari pencapaian tujuan dengan menitikberatkan pada aspek tujuan yaitu efektivitas  dapat  diukur  dengan  tingkat  pencapaian  tujuan  dalam  kebijakan  dan  prosedur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
c) Kepuasan terhadap program Kepuasan  merupakan  kriteria efektivitas yang  mengacu  pada  keberhasilan  program  dalam memenuhi  kebutuhan  pengguna.  Konsumen  merasa  puas  dengan  kualitas  produk  dan  jasa yang dihasilkan. Semakin tinggi kualitas produk dan layanan yang diberikan, maka semakin besar pula kepuasan yang dirasakan konsumen.
d) Tingkat input dan output Input adalah sumber  daya  yang  digunakan/diperlukan  untuk  pelaksanaan  suatu  kebijakan, program  dan  kegiatan.  Seperti  dana,  tenaga  kerja,  fasilitas,  peralatan,  material,  informasi, teknologi  dan  sumber  daya  lainnya.  Sedangkan  produk (output) adalah  hasil  yang dicapai dari suatu program, kebijakan dan kegiatan.
e) Pencapaian tujuan keseluruhan
Sejauh  mana  organisasi  menjalankan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuannya,  dalam  hal  ini merupakan  penilaian  menyeluruh  dengan  menggunakan  kriteria  yang  unik  sebanyak mungkin untuk menghasilkan penilaian efektivitas organisasi secara menyeluruh.
Sehingga  efektivitas  program  dapat  dilakukan  berdasarkan  kemampuan  operasionalnya untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara komprehensif. Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. (Campbell, 1989) .
Berdasarkan  masalah  yang  telah  digambarkan,  maka  perlu  kiranya  melihat  efektifitas program Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Solok Selatan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial Sumbar, Dinas Sosial Kabupaten Solok Selatan dan masyarakat disabilitas  Kabupaten  Solok  Selatan. Pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik purposive sampling . Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini  adalah  melalui  tiga  teknik  yaitu:  Observasi  ,  Wawancara  Tinjauan  Dokumentasi.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  karena  data  yang  diperoleh merupakan data dari banyak sumber, sehingga teknik yang tepat untuk penelitian ini adalah teknik triangulasi  sumber.  Triangulasi  sumber  dilakukan  dengan  cara mengecek  keanggotaan ,  yaitu dengan  membandingkan  data  yang  diperoleh  dari  satu  sumber  atau  informan  dengan  data  dari sumber  atau  informan  lain. Verifikasi  keanggotaan dilakukan  pada  berbagai  sumber  atau informan hingga tercapai tingkat kejenuhan data.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sejak beralihnya data disabilitas dari indikator kesehatan ke indikator kesejahteraan sosial, isu disabilitas menjadi masalah di ranah sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Tugas dan Tata Kerja Departemen Sosial disebutkan bahwa one stop shop untuk menangani masalah tersebut  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  adalah  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia. Misinya lebih berorientasi pada pelayanan sosial dan upaya rehabilitasi, yaitu proses pemfungsian kembali dan pengembangan agar penyandang disabilitas dapat memenuhi fungsi sosialnya dalam kehidupan  sosial  secara  memadai.  Selain  itu,  Kementerian  ini  juga  bertanggung  jawab  atas pemberian bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.
Kelompok sasaran utama Program Disabilitas Kementerian Sosial RI adalah penyandang disabilitas, diikuti oleh keluarga dan masyarakat sebagai sasaran pendukung. Programnya adalah:
1. Rehabilitasi sosial non-lembaga
b) UPSK  adalah  badan  pelayanan  keliling  yang  kegiatannya  ditujukan  untuk  menjangkau lokasi penyandang disabilitas atau PMKS lainnya yang mendekati tingkat desa agar dapat segera mendapatkan pelayanan sosial masyarakat sehingga permasalahan dapat ditangani dengan tepat.
c) UPSK merupakan salah satu pusat pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar panti asuhan yang  berfungsi  memberikan  pelayanan  konsultasi,  pemeriksaan  kesehatan,  rujukan  dan konferensi bagi penyandang disabilitas atau orang dengan PMKS lainnya.
2. Kegiatan Prioritas dalam Program UPSK
a) Pembinaan,  pendidikan  dan  pelatihan  serta  pemanfaatan,  penyediaan  makanan  dan minuman, obat-obatan, peralatan bagi penyandang disabilitas dan mantan penderita.
b) Perlindungan sosial anak cacat.
c) Penguatan motivasi penyandang disabilitas
d) Pemberdayaan penyandang disabilitas
e) Memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas oleh dokter dan perawat kesehatan.
f) Memberikan  pelayanan  konseling  kondisi  mental  dan  fisik  penyandang  disabilitas oleh psikolog
Sasaran  dari  Program  UPSK  untuk  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Solok  Selatan sebagai berikut : a ) Penyandang disabilitas di Kabupaten Solok Selatan ; b ) Unsur Pemerintahan di  Kabupaten  Solok  Selatan  ;  c  )  Tingkat  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas  Berbasis Masyarakat  di  Kabupaten  Solok  Selatan  ;  d  )  Keluarga  dan  masyarakat  sekitar  penyandang disabilitas di Kabupaten Solok Selatan. Kegiatan atau pelayanan yang dilakukan melalui Program UPSK kepada masyarakat disabilitas di Kabupaten Solok Selatan adalah (1) Bimbingan psikolog; (2) Keterampilan ; (3) Tim medis, (4) Pendidikan dan pendayagunaan.
Penyelenggara program UPSK yang dilaksanakan di 2017 untuk orang dengan disabilitas adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat bekerja sama  dengan Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Solok  Selatan.  Pelaksanaan  UPSK  Solok  Selatan  dilakukan selama 4 ( hari ) berturut-turut pada tanggal 10-14 April 2017 .
Program  pelayanan  UPSK  yang  di  awali  dengan  penjemputan  masyarakat  disabilitas  ke masing-masing Nagari yang terdiri dari 7 kecamatan (Kecamatan X Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Balai janggo, Sangir Batang Hari, Sungai Pagu, Pauah Duo, Koto Parik Gadang Diateh) dan 39 nagari  yang  ada  di  Solok  Selatan  lalu  di  kumpulkan  di  Aula  kantor  Bupati  Kabupaten  Solok Selatan. Sebelum kegiatan UPSK dilaksanakan masing masing jorong di setiap kecamatan sudah mendata  masyarakat  disabilitas  yang  akan  mendapatkan  pelayanan  UPSK,  dan  kegiatan  unit pelayanan sosial keliling tersebut diawali dengan penjemputan masyarakat disabilitas ke masing- masing kecamatan dan di kumpulkan di Aula Kantor Bupati Solok Selatan yang berada di Padang Aro.
Masyarakat Disabilitas diberikan pelayanan pertama yaitu registrasi peserta lalu pelayanan pemeriksaan Kesehatan penyandang disabilitas, Penyuluhan Sosial, Bimbingan Sosial dari UPTD Panti Sosial Bina Netra “ Tuah Sakato” Padang dan Panti Sosial Bina Grahita “Harapan Ibu” Kalumbuk  Padang,  Bimbingan  dan  pelatihan  keterampilan  dan  rujukan  ke  Lembaga  lainnya. Bapak  Drs.  Suyanto  selaku  Kabid  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Provinsi  Sumatera  Barat mengatakan  bahwa  UPSK  merupakan  kegiatan  luar  panti  yang  merupakan  sarana  pelayanan bergerak yang bersifat multidisipliner dan lintas sektor antara lain bidang sosial, pendidikan dan kesehatan.  Kegiatan  UPSK  diarahkan menjangkau  lokasi  penyandang  disabilitas  sampai  ke tingkat  nagari  agar  memperoleh  pelayanan  kesejahteraan  sosial  sedini  mungkin  (wawancara tanggal 17 Desember 2020).
Untuk  melihat  Efektivitas  Program  UPSK  di  Kabupaten  Solok  Selatan  dilihat  dari  :  1) keberhasilan program; 2) Keberhasilan sasaran; 3) Kepuasan terhadap program; 4) Tingkat input dan output ; dan 5) Pencapaian tujuan menyeluruh (Campbell, 1989).

## 1. Keberhasilan program
Program  unit  layanan  sosial  keliling  bertujuan  untuk  mendeteksi  dan  mengidentifikasi jenis  disabilitas  secara  dini  dan  mengidentifikasi  penyandang  disabilitas  yang membutuhkan akses rujukan untuk layanan dan rehabilitasi, serta keterampilan. Yang mana jika setiap proses dalam setiap pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik maka akan berdampak pada keberhasilan program sehingga program dapat berjalan efektif.
Pegawai  dari  Seksi  Rehabilitasi  Sosial  Disabilitas  mengatakan  bahwa  Program  UPSK banyak  membantu  penyandang  disabilitas  khususnya  di  Kabupaten  Solok  Selatan.  Misalnya dalam pelaksanaan UPSK bagi penyandang disabilitas, kami jemput ke rumah pada pagi hari
dengan  mobil  yang  disediakan  dan  selama  proses  pelayanan  kami  memberikan  pelayanan seperti cek kesehatan, konsultasi, dan mengajarkan kepada mereka membuat kerajinan tangan, misalnya membuat gantungan kunci sesuai dengan tingkat kecacatan mereka dan ketika pulang diantarkan  kembali ke rumah masing-masing. Program UPSK yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok Selatan hanya selama 4 hari berturut-turut (  wawancara  tanggal  7  Agustus  2020).  Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh  kepala  bidang rehabilutasi sosialyang menyatakan salah satu program strategis dalam pekerjaan rehabilitasi sosial  bagi  penyandang  disabilitas  pada  semua  jenis  disabilitas,  deteksi  dini  penyandang disabilitas di daerah terpencil, identifikasi jenis disabilitas, permasalahan dan potensinya, serta penciptaan  akses  rujukan  pelayanan  rehabilitasi  sosial  dan  keterampilan  melalui  kegiatan UPSK ini, selain itu dapat meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas di luar kota  ( wawancara 23 Maret 2019).
Dari  penjelasan  di  atas  terlihat  bahwa  program  ini  membantu  penyandang  disabilitas untuk  daerah  terpencil  dalam  menerima  pelayanan  dari  UPSK,  juga  menerima  pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan, konsultasi, penyuluhan sosial dan pembuatan kerajinan tangan.

## 2. pencapaian tujuan
Tujuan dari program UPSK ini khusus untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Solok Selatan  yang  berada  di  daerah  terpencil,  agar  tidak  terlantar  dan  setara  dengan  masyarakat lainnya. Pelaksanaan pelayanan Unit Mobil Dinas Sosial ini dilakukan selama 4 hari berturut- turut dimulai dari pengumpulan 100 penyandang disabilitas dimana mereka dikumpulkan dan dibawa ke tempat pemberian layanan dan disana mereka diberikan  uang dan makanan ringan dan berbagai layanan lainnya dilakukan selama 4 hari.
Tabel 1 . Jumlah penyandang disabilitas yang menerima Pelayanan Unit Pelayanan Sosial Perjalanan ( UPSK ) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017

## Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

## 3. Kepuasan dengan Program
Untuk mengukur kepuasan masyarakat, dapat dilihat dari persepsi masyarakat terhadap program pelayanan UPSK. Penyandang disabilitas penerima manfaat program layanan UPSK mengeluhkan tempat Pelayanan UPSK di Kab Solok Selatan sulit dijangkau dan tidak menetap khususnya daerah Kecamatan Koto Parik gadang diateh .
Pada umumnya penerima program UPSK di Kab Solok Selatan merasa senang dengan keberadaan  program  tersebut  karena  penyandang  disabilitas  merasa  diperhatikan  dan berdayaguna. Namun, program hanya selama 4 hari saja dan tidak ada keberlanjutannyaProgram  yang  awalnya  direncanakan  berlangsung  pada  tahun  2016-2021 hanya  berlangsung  sampai  pada  tahun  2019.  Yang  mana  keberlanjutan  dan  komitmen  suatu kegiatan merupakan hal yang penting (Carson, Glimore, & Rocks, 2004).
Meskipun demikian ada penyandang disabilitas yang belum mengalami perubahan atau kemajuan yang berarti dari Program UPSK ini . Masyarakat berharap bagaimana program ini
dapat mendukung kesejahteraan mereka melalui pelatihan di bidang kewirausahaan atau dalam hal  pengembangan  keterampilan  sehingga  mereka  dapat  bekerja  dan  meningkatkan kesejahteraan mereka dari segi ekonomi. Program ini  hanya terbatas pada kesehatan seperti kursi roda sementara apa yang dibutuhkan lebih dari itu. Program UPSK tidak menambahkan manfaat yang berarti bagi penyandang disabilitas, terutama orang yang tidak dapat mendengar sejak  lahir,  ketika  diberikan  alat  bantu  tetap  tidak  dapat  didengar.  Artinya  yang  dibutuhkan adalah hal lain dari UPSK seperti memiliki keterampilan menjahit, memasak, membuat produk yang dapat dipasarkan untuk membantu perekonomian para difabel. Riset dari (Yanuarti, Muler dan  Widiyanti,  2019)  memperlihatkan  bahwa  keterbatasan  penyandang  disabilitas  tidak menghalangi antusiasme mereka untuk berkarya.

## 4. Tingkat input dan output
Elemen input meliputi sumber daya manusia, dana dan infrastruktur. Untuk mendukung Pelaksanaan program pelayanan UPSK , pihak terkait telah menyediakan segala sumber daya yang  diperlukan  seperti  biaya,  sumber  daya  manusia,  dua  unit  mobil  untuk  pelayanan,  serta segala  perlengkapan  dan  perlengkapan  untuk  menunjang  pelaksanaan  pelayanan.  Dalam melaksanakan program ini dilakukan pengumpulan data penyandang disabilitas di tempat yang telah  ditentukan,  tetapi  banyak  dari  keluarga  penyandang  disabilitas  ini  tidak  menerimanya. Beberapa  orang  tua  juga  percaya  bahwa  memiliki  keluarga  cacat  adalah  hukuman  atau pengalihan dari roh, dan sebagian besar keluarga umumnya menerima dan tidak mau mencoba membantu penyandang disabilitas. Oleh karena itu, mereka tidak mau berlatih dan mengikuti program  ini.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  (Hikmawati  &  Rusmiyati,  2011)  yang menunjukkan  bahwa  penyandang  disabilitas  fisik  membutuhkan  pengakuan  keberadaannya sebagai  individu  dan  makhluk  sosial  yang  kemampuan  dan  potensinya  tidak  jauh  berbeda dengan  orang  biasa.  Mereka  juga  membutuhkan  pengakuan  dan  penerimaan  dari  orang  tua penyandang  disabilitas,  keluarga  dan  masyarakat.  Selain  itu,  mereka  juga  membutuhkan aksesibilitas/pelayanan  publik  yang  dapat  menunjang  segala  aktivitasnya  dan  menjadikan pekerjaan dapat diakses sesuai dengan kemampuannya.

## 5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh
Sejauh  mana  organisasi  menjalankan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuannya.  Efektivitas program dapat dilakukan berdasarkan kapasitas operasionalnya untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari tahun ke tahun, pelaksanaan program ini telah menurunkan  tingkat  pelayanan  yang  diberikan  kepada  penyandang  disabilitas.  Pada  tahun 2017,  pelayanan  yang  diberikan  berjumlah  100  orang  dari  total  1.162  orang  difabel.  Namun pada  tahun  2019  hanya  ada  75  penyandang  disabilitas  dan  tahun  berikutnya  tidak  ada  lagi bantuan  dari  program  ini.  Program  UPSK  ini  dari  tahun  ke  tahun  tidak  ada  peningkatan pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan pada tahun 2020 dan seterusnya, pelayanan program ini akan ditiadakan karena tidak lagi mendapat anggaran dana dari APBN.

## 4. KESIMPULAN
Program  Unit  Pelayanan  Sosial  Keliling  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Solok  Selatan belum berjalan efektif. Terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan dari 4 indikator efektifitas program yang dijadikan tolak ukur, tiga diantaranya belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan program, seperti kegiatan yang tidak berkelanjutan, lokasi yang  berpindah-pindah,  persepsi  masyarakat  mengenai  penyandang  disabilitas.Sehingga diharapkan  kepada  penyelenggara  program  untuk  mempertimbangkan  perbandingan  durasi pelaksanaan  program  dengan  banyaknya  mesyarakat  penyandang  disabilitas,  dengan memperhatikan  keterjangkauan  lokasi  pelayanan.  Kemudian  hal  yang  perlu  menjadi  catatan adalah kontinuitas program dan keterbaruan layanan pada bidang lainnya seperti perekonomian, wirausaha, dan pendidikan.
5. DAFTAR PUSTAKA
Campbell, J. . (1989). Teori Efektivitas, dalam Ricard M: Efektivitas Organisasi 2005 ,. Bandung: Erlangga.
Carson, D., Glimore, A., & Rocks, S. (2004). Pemasaran Jaringan UKM: Pendekatan Strategis.
Perubahan Strategis , 13 (7), 369–382. Deyung,  GS  (1988). Pengantar  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen .  Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hikmawati, E. & Rusmiyati, C. (2011). Kebutuhan Bakti Sosial Penyandang Disabilitas. Majalah Informasi , 16 (1). Ilham,  EA  (2010). Persepsi  Masyarakat  Akademik  tentang  Aksesibilitas  bagi  Penyandang Disabilitas . pedesaan. Kurniawan, A. (2005). Reformasi Transformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta: Citra Media. Pawalin,  O.  (2017). Peran  Dinas  Sosial  Kota  Metro  dalam  Pemberdayaan  Penyandang Disabilitas .
Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penegakan Hak Penyandang Disabilitas .
Renstra Dinas Sosial Daerah Sumatera Barat 2016-2021 .
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .
Yanuarti, D., Muler, Y., & Widdiyanti, W. (2019). Membatik sebagai bentuk kreativitas siswa SLB N 1 Ampek Kabupaten Agam Soal Survey. Buku Harian Pengabdian Andalas , 26 (4).