PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

## DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
Oleh:
I Komang Dodyk Ari Hermawan 1 dan I Gede Surata 2
(gede.surata@unipas.ac.id)
Abstrak: Pendafataran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan  program strategis  dari  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional yang  dilaksanakan  setiap  tahunnya.  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  ini bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  dan  untuk terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan.  Melalui  program  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  maka  akan  dapat  menekan  biaya  dalam  pembuatan sertipikat  hak  atas  tanah.  Di  Kabupaten  Buleleng  masih  banyak  ditemukan bidang-bidang tanah yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah, hal ini dapat memicu munculnya sengketa hak atas tanah. Mengingat pentingnya sertipikat hak atas  tanah,  maka  dapat  ditemukan  permasalahan  sebagai  berikut:    Bagaimana pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Buleleng?  Apa  saja  yang  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng? Apa saja upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  dokumen,  wawancara,  dan  observasi.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  sudah  berjalan  sesuai tahapan-tahapan yang berlaku pada aturan, hanya saja untuk penerbitan sertipikat hak  atas  tanahnya  dan  penyerahannya  belum  dapat  dilaksanakan  tepat  waktu karena  ada  hambatan-hambatan  baik  dari  interen  atau  eksteren  yang  dihadapi. Hambatan yang ditemukan berupa jumlah SDM di Kantor Pertanahan dan relawan yang sedikit, jumlah alat pengukuran yang minim, serta masyarakat yang kurang proaktif.  Adapaun  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  yang  ada seperti,  memanfaatkan  tenaga  magang,  menambah  petugas  relawan,  menambah alat pengukuran dan membatasi permohonan pendaftaran selain PTSL.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
Kata Kunci: Pelaksanaan, PTSL, Sertipikat.

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga. Tanah  juga    sangat  berkaitan  erat  dengan  kehidupan  sehari-hari  bagi  manusia sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupannya (Ni Ny. Mariadi dan I Gede Surata,  2018:98).  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  1945  sebagai  landasan  utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan, yang menyatakan bahwa: “bumi dan  air  dan  kekayaan  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat”.  Tanah  adalah salah satu obyek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh Hukum Agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian  dari  permukaan  bumi.  Permukaan  bumi  yang  disebut  tanah  yang  dapat diberikan  kepada  dan    dipunyai  oleh  perorangan  atau  badan  hukum  (Boedi Harsono, 2008:14).
Suatu  bidang  tanah  untuk  menjamin  kepastian  hukum,  maka  dari  itu masyarakat  harus  mendaftarkan  tanahnya  sebagai  wujud  implementasi  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1964  tentang  Peraturan  Pokok-pokok  Agraria  Pasal  19 menyatakan  “untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah”.  Dengan  didaftarkannya suatu bidang tanahnya, tak hanya menjamin kekuatan hukum, namun setelah terbit sertipikat dapat juga dijadikan sebagai agunan di perbankan. Jika seluruh bidang tanah jelas kepemilikan dan status tanahnya, pemerintah juga akan mudah untuk melakukan  perencanaan  tata  ruang  daerahnya  masing-masing  dan  juga  akan mengurangi konflik pertanahan.
Diselenggarkannya  pendaftaran  tanah  oleh  pemerintah  dimaksud  untuk memberikan  status  kepemilikan  tanah  dan  haknya.  Menurut  hukum  agraria  ada berbagai macam-macam hak atas tanah. Hal ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda.  Misalnya  ada  status  hak  milik,  hak  guna  bangunan  ,  hak  guna
usaha, hak pakai dan yang lainnya. Terselenggaranya pendaftaran tanah ini juga akan  menambah  manfaat  bagi  pemerintah  sendiri  serta  masyarakat  (Bachtiar Effendie, 1993:5).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, khususnya  Pasal  3  tujuan  dan  kegunaan  dari  pendaftaran  tanah  dan  salah  satu produknya  bernama  sertifikat  hak  atas  tanah  tersebut,  untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  suatu bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan (I Putu Wahyu Saputra dan I Gede Surata, 2019:57 ) .
Ketentuan  di  atas  maka  perlu  adanya  dorongan  dari  pemerintah  serta dukungan dari semua elemen masyarakat dalam rangka pendataan bidang-bidang tanah  untuk  kepastian  kepemilikan  bidang  tanah  dan  sebagai  pelengkap  bagi pemerintah  yang  merupakan  penyelenggara  negara.  Seperti  yang  kita  ketahui pemerintah  telah  terus  menerus  melakukan  upaya  melalui  berbagai  pendaftaran tanah  secara  nasional.  Pemerintah  sendiri  telah  mengambil  langkah-langkah terkait  perekonomian  yang  tidak  merata  ini  dengan  memberikan  salah  satunya subsidi  untuk  pendaftaran  tanah  sendiri  atau  yang  sekarang  dikenal  program pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap.  Hal  ini  agar  betul-betul  seluruh  lapisan masyarakat  menerima  manfaat  terkait  pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah.  Masih  banyak  tentang  pemahaman  dimasyarakat  yang  belum paham tentang maksud dan tujuan diadakannya pendaftaran tanah. Sebagai bukti yang kuat akan kepemilikan hak atas tanah, maka pemerintah dalam hal ini kantor pertanahan  akan  memberikan  bukti  penguasaan  yang  disebut  dengan  sertipikat. Sertipikat  tanah  nantinya  yang  akan  menjamin  kepastian  hukum  hak  atas  tanah baik secara fisik maupun yuridisnya (Irawan Soerodjo, 2002: 40).
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pendaftran  Tanah Sistematis  Lengkap  khususnya  Pasal  1  pada  angka  2  menyatakan  kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu
wilayah  desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang  setingkat  dengan  itu,  yang meliputi  pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang memiliki wilayah yang paling luas  dibandingkan  dengan  kabupaten-kabupaten  atau  kota  yang  ada  di  Provinsi Bali.  Kondisi  geografis  wilayah  Kabupaten  Buleleng  cukup  bervariasi,  sebagian berupa  daerah  berbukit  dan  bergunung  yang  membentang  di  bagian  selatan, sedangkan  di  bagian   utara  sepanjang  pantai  merupakan  dataran  rendah  yang sempit dan kurang landai. Banyak masyarakat yang berada di daerah pegunungan memungkinkan masyarakat yang ada di pegunungan cenderung memiliki sumber daya manusia yang kurang dibandingkan dengan penduduk di daerah perkotaan, sehingga  kesadaran  tentang  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  berupa  sertipikat kurang dipahami oleh masyarakat tentang manfaatnya.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  masyarakat  tidak  takut  lagi  akan  ketinggalan informasi  tata  cara  pendaftaran  tanah.  Dari  tahun  ke  tahun  Kantor  Pertanahan Buleleng mendapat target semakin meningkat. Banyaknya target yang diberikan, membuat  para  pegawai  di  Kantor  Pertanahan  Buleleng  untuk  bekerja  lebih optimal  agar  dalam  pelaksanaannya  dapat  tercapai  di  tahun  tersebut  dan  tidak menyisakan  tunggakan  pekerjaan  di  tahun  berikutnya.  Dengan  menggunakan berbagai  macam  strategi  dalam  penyelesaian  PTSL,  maka  diharapkan  dapat memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  lebih  baik,  sehingga  di  dalam masyarakat tidak ditemukan keluhan-keluhan bahwa pelaksanaan kegiatan PTSL tidak berjalan sesuai keinginan masyarakat.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  ada  beberapa  hal  yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pokok permasalahan yaitu:
1. Bagaimana  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?
2. Apa  saja  yang  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  pendaftaran
tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?
3. Apa  saja  upaya  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  pelaksanaan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, karena dalam penerapan peraturan ini peneliti menemukan adanya kesenjangan antara teori dan pelaksanaannya  dilapangan  baik  dari  segi  waktu  ataupun  tata  cara  pelaksanaan peraturan  ini,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  tidak  tepat  waktu.  Aturan  yang dimaksud  adalah  pelaksanaanya  selesai  di  tahun  tersebut,  sedangkan pelaksanaanya tidak demikian.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang bertujuan untuk menggambarkan obyek atau melukiskan secara  sistematis  fakta-fakta  atau  karakteristik  populasi  tertentu  dalam  bidang tertentu  secara  faktual  dan  cermat.  Penelitian  ini  mendeskripsikan (menggambarkan) pelaksanaan Peraturan Menteri ATR/BPN RI No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buleleng khususnya dalam upaya pensertipikatan hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  yang beralamat  di  Jalan  Dewi  Sartika  Selatan  Nomor  24,  Kelurahan  Kaliuntu. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang terpenting  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan  yang dimaksud  adalah  dikarenakan  peneliti  bertempat  tinggal  dekat  dengan  lokasi penelitian dan permasalahan yang diangkat ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum  berupa  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Dari  sumber  data lapangan dikumpulkan data primer. Data primer dikumpulkan melalui wawancara
bebas terpimpin dan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subyek yang di selidiki (Burhan Ashofa, 2004: 95).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan disajikan dengan desktiptif. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural  setting ).
Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan jumlah  (Soejono  dan  Abdurahman  H.,  1986:  250).  Alur  pengolahan  data  seperti berikut:  data  dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis,  direduksi, dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan  sebagai  jawaban  atas permasalan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  merupakan  program  nasional  dari Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  yang  dilaksanakan  setiap  tahun.  Tujuan  untuk  memberikan  kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan dengan memberikan sertipikat hak atas tanah  kepada  masyarakat  yang  belum  memlikinya  dengan  biaya  yang  sangat terjangkau. Dalam penyelesaiannya PTSL terbagi menjadi beberapa kluster sesuai Peraturan  Menteri  ATR/KBPN  RI  Nomor  6  Tahun  2018  Pasal  25  penyelesaian kegiatan PTSL terdiri dari atas 4 kluster meliputi :
1.  Kluster  1,  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah;
2.   Kluster  2,  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya memenuhi  syarat  untuk  diterbitkan  sertipikat  hak  atas  tanahnya  namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;
3.   Kluster  3,  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  tidak dapat  dibukukan  dan  diterbitkan  sertipikat  hak  atas  tanah  karena  subyek
dan/atau  obyek  haknya  belum  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;
4.   Kluster  4,  yaitu  bidang  tanah  yang  obyek  dan  subyeknya  sudah  terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang  sudah  dipetakan  namun  tidak  sesuai  dengan  kondisi  lapangan  atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Sumber  pembiayaan  dari  kegiatan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap menurut  Peraturan  Menteri  ATR/KBPN  RI  Nomor  6  Tahun  2018  Pasal  40  ini berasal dari :
a.   Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
b.  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota;
c. Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
d.   Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.   Penerimaan  lain  yang  sah  berupa  hibah  (grant),  pinjaman  (loan)  badan hukum  swasta  atau  bentuk  lainnya  melalui  mekanisme  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Dengan adanya kegiatan PTSL ini akan sangat membantu bagi masyarakat khususnya  dan  pemerintah  setempat.  Dari  segi  pembiayaan  sudah  tidak  ada pembayaran untuk ke Kantor Pertanahan bagi pemohon, dengan syarat pemohon harus  sudah  menyiapkan  berkas  lengkapnya.  Berdasarkan  Surat  Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam  Negeri  dan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan Transmigrasi  Nomor  25/SKB/V/2017,  590-3167A  Tahun  2017  dan  Nomor  34 Tahun  2017  tentang  Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap.  Untuk  biaya  persiapan  seperti  penyiapan  dokumen,  pengadaan  patok dan  materai  serta  operasional  petugas  kelurahan/desa  dibebankan  kepada masyarakat atau peserta PTSL jika dalam APBD daerah tidak dianggarkan.
Adapun  besaran  biaya  yang  ditetapkan  dalam  Keputusan  Bersama  Tiga Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional,  Menteri  Dalam Negeri  dan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan  Transmigrasi Nomor  25/SKB/V/2017,  590-3167A  Tahun  2017  dan  Nomor  34  Tahun  2017, yang dimaksud:
1. Kategori  I  (Provinsi  Papua,  Papua  Barat,  Maluku,  Maluku  Utara,  Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450 ribu;
2. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp 350 ribu;
3. Kategori  III  (Provinsi  Gorontalo,  Sulawesi  Barat,  Sulawesi  Selatan, Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Barat,  Sumatera  Utara,  Aceh,  Sumatera Barat, Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000 ribu;
4. Kategori IV (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200 ribu;
5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150 ribu.
Dengan  adanya  keputusan  diatas,  maka  masyarakat  akan  lebih  aman mengenai  tarif-tarif  yang  telah  diputuskan  di  masing-masing  daerah  lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis.
Untuk  pelaksanaan  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  pada tahun  2019,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  mendapat  target  sebanyak 35.000  bidang  tanah  dari  134  desa/kelurahan  yang  menjadi  penetapan  lokasi. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  memiliki  jumlah  pegawai  baik  dari Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  ataupun  dari  Pegawai  Pemerintah  Non  Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 140 orang diantaranya 61 orang pegawai ASN dan 79 orang  pegawai  PPNPN.  Dengan  jumlah  SDM  tersebut,  pelaksanaan  PTSL  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  dibagi  menjadi  6  tim  pelaksana  atau panitia.
Berdasarkan  tahapan  kegiatan  PTSL  ada  beberapa  tahapan  yang  harus dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  ATR/KaBPN  No.6  Tahun  2018 tentang PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu :
a. Perencanaan
Sebelum  melaksanakan  kegiatan  PTSL  di  tahun  2019,  Kantor Pertanahan di tahun 2018 sudah memiliki target untuk di tahun yang akan datang yaitu di tahun 2019. Dalam perhitungan target Kantor Pertanahan melihat dari peta pendaftaran, berapa bidang tanah yang belum masuk peta pendaftaran  baik  yang  belum  bersertipikat  ataupun  sudah  bersertipikat. Adanya perhitungan target dari Kantor Pertanahan maka akan dilaporkan kepada  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional,  kemudian  Kepala Kantor Wilayah BPN akan memberikan penugasan kepada Kepala Kantor Pertanahan  untuk  menjalankan  program  PTSL  di  tahun  yang  akan direncanakan.
b. Penetapan Lokasi
Penetapan  lokasi  ini  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan berdasarkan Surat  Keputusan dengan mempertimbangkan seperti wilayah yang  saling  berdekatan,  mempertimbangkan  kemampuan  sumber  daya manusianya baik itu petugas pelaksana PTSL maupun antusias masyarakat di  lokasi  tersebut.  Untuk  perubahan  penetapan  lokasi  Kepala  Kantor Pertanahan  wajib  melaporkan  perubahan  lokasi  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  BPN  dengan  memberikan  alasan  perubahan  seperti  antusias warga  yang  kurang,  sudah  banyaknya  bidang  tanah  yang  sudah bersertipikat, dan yang lainnya.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng  Nomor  04/KEP-51.08/2019  tentang  Penetapan  Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bahwa Kantor Pertanahan ada 138 desa/kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan PTSL di tahun 2019.
c. Persiapan
Tahapan  ini  Kepala  Kantor  Pertanahan  melakukan  persiapan pelaksanaan  kegiatan  PTSL  dengan  menyiapkan  sarana  dan  prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL, sumber daya manusia (para pegawai Kantor Pertanahan  Kab.Buleleng),  kebutuhan  transportasi,  koordinasi  dengan aparat  pemerintah  lainnya  dan  alokasi  berapa  anggaran  yang  diperlukan selama kegiatan PTSL.
d. Pembentukan dan Penentapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas Panitia  Ajudikasi  PTSL  merupakan  satuan  organisasi  yang  dibentuk oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk  melaksanakan  PTSL,  sedangkan Satuan Tugas yang selanjutnya disebut satgas adalah unit organisasi yang membantu  pelaksanaan  kegiatan  Panitia  Ajudikasi  PTSL.  Sebelum melaksanakan  tugasnya,  Panitia  Ajudikasi  dan  Satuan  Tugas  wajib mengangkat sumpah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menetapkan susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis  dan  Satuan  Tugas  Administrasi  percepatan  pelaksanaan  PTSL yaitu:
1. Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng Nomor 05/KEP-51.08/I/2019.
2. Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng Nomor 06/KEP-51.08/I/2019.
3. Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng Nomor 07/KEP-51.08/I/2019.
4. Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng Nomor 08/KEP-51.08/I/2019.
5. Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng Nomor 09/KEP-51.08/I/2019.
6. Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng Nomor 10/KEP 51.08/I/2019.
e. Penyuluhan
Pada  tahapan  penyuluhan  masing-masing  tim  melaksanakan penyuluhan ke lokasi yang menjadi target pelaksanaan PTSL. Penyuluhan dimulai pada bulan januari 2019. Tahapan penyuluhan merupakan tahapan awal  terjun  ke  masyarakat  untuk  pengumpulan  data  fisik  maupun  data yuridisnya.  Sebelum  melakukan  penyuluhan,  masing-masing  tim mengirimkan  surat  ke  lokasi  desa/kelurahan  yang  akan  diadakannya kegiatan  penyuluhan  sesuai  waktu  yang  disepakati  yang  nantinya  untuk mendatangkan masyarakat.
Dalam  pelaksanaan  penyuluhan  dilakukan  oleh  sebagian  tim  PTSL dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  juga  didampingi  dari  aparat desa  untuk  memberikan  beberapa  penjelasan  mengenai  manfaat  adanya kegiatan  PTSL,  bagaimana  tahapan  dan  mekanismenya,  kemudian memberikan  kepada  masyarakat  untuk  bertanya  seputar  kegiatan pelaksanaan  PTSL.  Kegiatan  penyuluhan  ke  desa-desa  atau  kelurahan- kelurahan  yang  menjadi  target  dan  obyek  pelaksanaan  PTSL.  Kegiatan penyuluhan  ini  untuk  mempersiapkan  apa  saja  yang  menjadi  syarat mengikuti  PTSL  sebelum  dilakukannya  pengumpulan  data  fisik  dan  data yuridisnya  seperti  pemasangan  tanda  batas  berupa  patok  beton  disetiap sudut-sudut  bidang  tanah  dengan  tetangga  yang  bersebelahan  bagi masyarakat yang belum bersertipikat ataupun sudah bersertipikat.
f. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis
Dari  hasil  penelitian,  pada  tahun  2019  terdapat  6  (enam)  tim petugas satuan tugas fisik. Dimana 2 (dua) tim yaitu tim 1 (satu) dan tim 2 (dua) di data pengukurannya oleh pihak ketiga yaitu dari PT. GEOJAYA sebanyak  10.000  bidang,  sedangkan  tim  yang  lain  pengumpulan  data fisiknya  didata  oleh  swakelola  yakni  petugas  ukur  ASN  atau  ASP  dari Kantor  Pertanahan  sebanyak  25.000  bidang.  Pengumpulan  data  fisik dimulai pada bulan januari setelah desa/kelurahan obyek PTSL mendapat penyuluhan dari Kantor Pertanahan.
Pengumpulan  data  fisik  di  lapangan  sesuai  buku  pedoman  petunjuk teknis  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  sistematis  lengkap  tahun
2019  ada  4  (empat)  cara  metode  pengukurannya  yaitu  :  metode  terestris, metode fotogrametris, metode pengamatan satelit, dan metode kombinasi (JUKNIS PTSL,2019: 20).
Pada kegiatan pengumpulan data fisik, data dituangkan pada Gambar Ukur yang berisikan nama, lokasi, persetujuan tetangga dan sketsa gambar dilapangan berupa data ukur untuk kemudian dapat diolah sampai menjadi peta bidang tanah. Dalam pengumpulan data fisik, adanya pencatatan NIK kartu  tanda  penduduk  (KTP)  untuk  memudahkan  nantinya  dalam pengumpulan data yuridisnya.
Pengumpulan data yuridis dilakukan setelah adanya pengumpulan data fisik  sampai  terbitnya  peta  bidang  tanah.  Pengumpulan  data  yuridis dimulai pada bulan Februari. Pengumpulan data yuridis ini  dilakukan oleh panitia  tim  dari  staf  Kantor  Pertanahan  dan  dibantu  juga  oleh  relawan- relawan  warga  dari  masing-masing  desa/kelurahan.  Untuk  peserta  PTSL yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah atau masuk pada Kategori 1 (satu)  akan  dibuatkan  dan  dimasukkan  kedalam  daftar  nominatif  agar memudahkan dalam registrasi selanjutnya.
Bagi  peserta  PTSL  Kategori  1  (satu)  nanti  akan  diberikan  formulir pendaftaran  oleh  Satgas  Yuridis  dari  Kantor  Pertanahan.  Data  yang dikumpulkan berupa bukti kepemilikan seperti Letter C, pajak SPPT, surat turun waris, surat pernyataan penguasaan fisik dari kantor desa/kelurahan, surat pernyataan tidak dalam sengketa, foto kopi KTP pemilik. Data-data itu  nantinya  dimasukkan  pada  map  yang  telah  disediakan  oleh  Satgas Yuridis  dan  dikumpulkan  secara  kolektif  oleh  relawan.  Informasi mengenai  kepemilikan  tanah  nantinya  dituangkan  dalam  Risalah Penelitian Data Yuridis.
g. Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak
Pada  tahapan  ini  dilakukan  pemeriksaan  Risalah  Penelitian  Data Yuridis  oleh  Panitia  Ajudikasi  masing-masing  tim  PTSL  menurut desa/kelurahan  obyek  PTSL.  Dalam  penelitian  data  yuridis,  Panitia Ajudikasi juga melihat dari hasil pengumpulan data fisik yang berupa peta
bidang  tanahnya,  agar  subyek  dan  obyeknya  benar  yang  dimaksud. Pemeriksaan  ini  dilihat  dari  bukti-bukti  kepemilikan  tanah  oleh masyarakat  yang  akan  mengajukan  permohonan  PTSL  Kategori  1  (satu) yang lengkap atau tidak lengkap akan masuk pada Kategori 3 (tiga). Pada pembuktian  kepemilikan  tidak  lengkap,  maka  peserta  PTSL  dapat membuktikannya  dengan  membuat  surat  pernyataan  tertulis  tentang kepemilikan atau penguasaan fisik bidang tanah selama lebih dari 20 tahun dengan  itikad  baik  yang  menyatakan  tidak  terdapat  sengketa  atau keberatan  dari  pihak  lain,  tidak  masuk  aset  pemerintah,  negara  ataupun kawasan  hutan.  Surat  pernyataan  tersebut  dibuat  dengan  disaksikan minimal  2  (dua)  orang  saksi  dari  desa/kelurahan  tempat  lokasi  bidang tanah yang dimaksud, dapat dipertanggungjawabkan serta berisi meterai.
h. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
Apabila Panitia Ajudikasi menyimpulkan  dapat untuk dibukukan dan diterbitkan  sertipikatnya,  maka  pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis akan diumumkan selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi  PTSL  dan  di  Kantor  Desa/Kelurahan  setempat  dengan  ini bertujuan  agar  khalayak  masyarakat  di  lokasi  tersebut  mengetahui  serta memberikan  kesempatan  kepada  pihak  yang  berkepentingan  untuk mengajukan keberatan jika ada keberatan.
Jika  selama  masa  pengumuman  ada  pihak-pihak  yang  keberatan  atas pengajuan  sertipikat,  maka  dapat  mengajukan  keberatan  ke  kantor desa/kelurahan  atau  ke  kantor  panitia  ajudikasi  atau  dapat  menggugat  ke Pengadilan.  Apabila  terjadi  keberatan  selama  masa  pengumuman,  maka permohonan masyarakat tersebut ditunda oleh panitia ajudikasi atau masuk pada  Kategori  2  (dua)  serta  dicatat  pada  Berita  Acara  Pengesahan  dan diberi catatan. Namun apabila selama masa pengumuman tidak ada pihak yang  merasa  keberatan  maka  permohonan  dapat  dilanjutkan  dengan mencetak  Surat  Ukur  dan  disahkan  oleh  panitia  ajudikasi  masing-masing tim pada Berita Acara Pengesahan.
i. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, Dan Pemberian Hak
Pada  tahapan  ini,  bidang  tanah  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk diterbitkan sertipikatnya berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan  Data  Yuridis,  maka  Ketua  Panitia  Ajudikasi  menindaklanjuti  pada Risalah  Penelitian  Data  Yuridisnya  sesuai  bukti  kepemilikan  dan  surat pernyataan yang dibuatnya.
j. Pembukuan Hak Dan Penerbitan Sertipikat Hat Atas Tanah
Panitia  Ajudikasi  menyiapkan  dan  mencetak  Buku  Tanahnya  yang kemudian  ditandatangani  oleh  Ketua  Panitia  Ajudikasi  atas  nama  Kepala Kantor  Pertanahan.  Untuk  pembukuan  hak  pada  tanah  sengketa  dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya, apabila telah melakukan mediasi serta  sepakat  tidak  ada  pihak-pihak  yang  keberatan  dan  telah menyelesaikan  data  fisik  dan  data  yuridisnya.  Buku  Tanah  yang  telah ditandatangani kemudian di jahit dengan Surat Ukurnya.
k. Pendokumentasian Dan Penyerahan Hasil Kegiatan
Pendokumentasian ini dimaksud yaitu panitia ajudikasi mengumpulkan dan menyimpan dokumen data fisik dan data yuridisnya sebagai warkah di Kantor Pertanahan untuk masing-masing desa/kelurahan yang telah selesai sesuai target tiap-tiap tim.
Penyerahan hasil kegiatan belum dapat dilaksanakan pada akhir tahun, sebab masih terdapat kendala yang dihadapi disetiap desa/kelurahan yang memiliki  kendala  berbeda-beda  seperti  beberapa  dokumen  data  yuridis yang  kurang  lengkap  dan  pihak  desa/kelurahan  belum  siap  untuk menerima sertipikat yang sudah selesai karena faktor internal. Akan tetapi sertipikat  akan  tetap  diberikan  kepada  masyarakat  atau  peserta  PTSL, namun melebihi waktu yang ditentukan sesuai peraturan.
Dari  pelaksanaan  PTSL  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng pada tahun 2019 mendapatkan hasil sebagai berikut:
a. Kategori 1 (K1) 16.865 bidang tanah.
b. Kategori 2 (K2) 0 bidang tanah.
c. Kategori 3 (K3) 22.086 bidang tanah.
d. Kategori 4 (K4) 3.923 bidang tanah.
Kegiatan  pengkuran  sebanyak  32.544  bidang  tanah,  untuk  pemetaannya 32.463  bidang  tanah,  dan  pemberkasannya  sebanyak  22.127  baik  untuk berkas yang lengkap (K1) ataupun yang kurang lengkap (K3). Jadi produk sertipikat yang selesai di tahun 2019 sebanyak 16.865 sertipikat.
2. Hambatan-hambatan  yang  ditemukan  dalam  pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Dalam  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kantor Pertanhan  Kabupaten  Buleleng,  ditemukan  beberapa  hambatan  atau  kendala- kendala  yang  dapat  menggangu  jalannya  pelaksanaan  PTSL.  Dengan  adanya hambatan-hambatan  yang  ditemukan  ini,  akan  dapat  memberikan  motivasi  atau pengetahuan  didalam  pelaksaan  PTSL  selanjutnya.  Hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan PTSL dapat ditemukan diantaranya:
a. Jumlahnya  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng.
Dilihat  dari  SDM  atau  jumlah  pegawai  yang  ada  di  Kantor  Pertanahn Kabupaten  Buleleng  yakni  sejumlah  140  orang,  jika  dibandingkan  dengan volume  pekerjaan  atau  target  PTSL  yang  ada  yakni  35.000  bidang  tanah dengan  jumlah  pelaksana  sangat  tidak  sebanding.  Hal  ini  juga  karena  setiap tahunnya ada beberapa  pegawai yang  pensiun. Beban pegawai/staf tak hanya pada kegiatan PTSL, melainkan dari kegiatan permohonan rutin, sehingga ini akan menjadi salah satu penghambat jalannya kegiatan PTSL.
b. Petugas relawan desa
Untuk  petugas  relawan  di  masing-masing  desa/kelurahan  masih  banyak ditemukannya  berupa  kurangnya  jumlah  tenaga  relawan  yang  ada  untuk membantu panitia dan satgas PTSL. Relawan juga kurang mengetahui subyek dan obyek yang akan ikut dalam proses PTSL.
c. Pengumpulan data fisik
Untuk pengumpulan data fisik disini yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan  PTSL,  sebab  kegiatan  pengumpulan  data  fisik  menguras  tenaga dan  pikiran  yang  cukup  banyak.  Untuk  pengumpulan  data  fisik,  dari  jumlah satgas fisik yang ada dengan volume pekerjaan sangat tidak sebanding. Dari
hasil penelitian satgas fisik memiliki target harian 10-20 bidang tanah. Kalau dilihat dari geografis kabupaten buleleng yang memiliki wilayah pegunungan, akan  mempersulit  dalam  pengambilan  data  fisiknya.  Untuk  lokasi  bidang tanah di perbukitan, satgas fisik terkadang hanya mampu mengumpulkan 5-7 bidang tanah perharinya. Dilihat dari alat pengukuran yang dipakai juga masih memakai  metode  teristris  dengan  menggunakan  alat  total  station.  Untuk  alat pengukuran yang menggunakan sistem GPS masih sedikit adanya yakni hanya ada  4  set  unit.  Jika  dibandingkan  dari  penggunaan  alat  antara  total  station dengan  GPS,  penggunaan  dengan  alat  GPS  membutuhkan  waktu  yang  cepat sehingga  dapat  meningkatkan  capaian  dimasing-masing  petugas  pengumpul data fisik.
Pada  saat  pengumpulan  data  fisik  ,  banyak  dari  masyarakat  yang  belum memasang tanda batas berupa patok beton ditiap sudut bidang tanahnya, pada saat  satgas  siap  untuk  melaksanakan  pengukuran  harus    menunggu kesepakatan  pemasangan  tanda  batas  dengan  penyanding  atau  tetangga  yang berbatasan.  Dari  keterangan  petugas,  jika  dalam  pengukuran  belum  ada kesepatan dengan penyanding, maka di lanjutkan ke lokasi selanjutnya, hal ini akan  memakan  waktu  untuk  esok  harinya  kembali  setelah  permasalahannya selesai.
d. Pengumpulan data yuridis
Pada  saat  pengumpulan  data  yuridis  banyak  juga  ditemukannya  hambatan dalam  pelaksanaan  PTSL  dari  kurangnya  pemahaman  dari  masyarakat mengenai administrasi perlengkapan pendaftaran PTSL. Dalam pengumpulan data,  banyak  masyarakat  yang  harus  bolak  balik  untuk  mencari  surat-surat kelengkapannya. Masyarakat kurang aktif dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, hal ini juga dapat memperlambat proses pemberkasannya. Untuk berkas  permohonan  sertipikat  dari  warisan  dengan  ahli  waris  yang  banyak, terjadi  kendala  yaitu  menunggu  para  ahli  waris  untuk  melengkapi  berkas seperti KTP, persetujuan tanda tangan tentang pembagian waris.
3. Upaya  untuk  mengatasi  hambatan  yang  di  hadapi  dalam  pelaksanaan

## Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Buleleng
Dari  hambatan-hambatan  yang  ditemukan  pada  saat  pelaksanaan  kegiatan PTSL  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng,  agar  lebih  optimal  dalam pelaksanaannya  berikut  ini  merupakan  upaya-upaya  untuk  mengatasi  hambatan berdasarkan hasil dari penelitian:
1. Untuk jumlah SDM yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang minim untuk melaksanakan kegiatan PTSL dengan target yang banyak maka Kantor  Pertanahan  memanfaatkan  tenaga  magang  dari  SMK  maupun  dari Perguruan  Tinggi  untuk  membantu  dalam  administrasi  di  Kantor  Pertanahan contohnya dengan membantu proses pemberkasan pada saat ke lokasi kegiatan PTSL maupun membantu pada proses pemetaan dari hasil pengumpulan data fisik di lapangan.
2. Membatasi  permohonan  yang  masuk  untuk  satu  pemohon  maksimal  dapat mengajukan  permohonan  5  berkas  perharinya.  Dengan  pembatasan  jumlah pendaftaran  yang  masuk,  maka  akan  dapat  lebih  fokus  untuk  melaksanakan kegiatan PTSL.
3. Membagi  jam  kegiatan  di  Kantor,  jadi  untuk  pekerjaan  rutin  atau  selain kegiatan PTSL dikerjakan setelah jam istirahat. Jadi waktu akan lebih banyak untuk  melaksanakan  kegiatan  PTSL.  Mengajak  anggota-anggota  tim  PTSL lembur kerja pada malam hari ataupun di hari sabtu-minggu dan di hari libur.
4. Menambah  anggota  relawan  di  desa/kelurahan  untuk  membantu  pada  proses administrasi  perlengkapan  berkas-berkas  yang  menjadi  syarat  pengajuan PTSL. Dengan ada relawan yang membantu, akan dapat meringankan beban anggota  tim  PTSL  khususnya  untuk  peserta  PTSL  yang  kurang  paham mengenai administrasi akan dapat langsung bertanya kepada relawan di lokasi tersebut.
5. Untuk pengumpulan data fisik, dengan metode pengukuran dengan GPS dapat mempercepat proses pengumpulan data fisiknya. Pada Kantor Pertanahan ada 4  set  unit  GPS,  sehingga  perlu  adanya  penambahan  alat  GPS  dengan  cara sewa  atau  dengan  kerja  sama  dengan  Kantor  Wilayah  ATR/BPN  Provinsi untuk meminjam alat GPS yang tidak terpakai. Menggunakan metode dengan foto udara lewat pemetaaan dengan pesawat tanpa awak yang dipakai berupa drone,  juga  akan  dapat  mempercepat  pelaksanaan  pengumpulan  data  fisik untuk di daerah perkotaan khususnya daerah perumahan dan persawahan.

## PENUTUP
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 yang tahapannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang  meliputi  : perencanaan,  penetapan  lokasi,  persiapan,  pembentukan  dan  penentapan Panitia  Ajudikasi  PTSL  dan  Satuan  Tugas,  penyuluhan,  pengumpulan  data fisik  dan  data  yuridis,  penelitian  data  yuridis  untuk  pembuktian  hak, pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis  serta  pengesahannya,  penegasan konversi,  pengakuan  hak,  dan  pemberian  hak,  pembukuan  hak,  penerbitan sertipikat  hak  atas  tanah,  pendokumentasian  dan  penyerahan  hasil  kegiatan dan  pelaporan.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  sudah  melaksanakan
tahapan-tahapan  berdasarkan  Peraturan  Menteri,  hanya  saja  dalam penerapannya  terdapat  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  sehingga  dalam pelaksanaannya  yang  harusnya  selesai  satu  tahun  yaitu  di  bulan-bulan desember  2019,  namun  kenyataannya  produk  dari  PTSL  dapat  dibagikan kepada masyarakat selaku pemohon PTSL di bulan januari-februari 2020. Hal ini  disebabkan  karena  banyak  masyarakat  dalam  melengkapi  berkas-berkas yang  masih  kurang,  sehingga  perlu  waktu  tambahan  untuk  pemberkasannya. Dari pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 menerbitkan 16.865 produk sertipikat hak atas tanah.
2. Hambatan-hambatan  yang  ditemukan  pada  pelaksanaan  PTSL  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  yaitu  jumlah  SDM  yang  kurang  memenuhi dengan  volume  yang  tidak  sebanding.  Ketersediaan  alat  ukur  GPS  yang minim, hal ini dapat memudahkan dalam pengumpulan data fisik di lapangan jika dilihat lokasi PTSL yang rata-rata memiliki daerah berbukit. Kurangnya kesadaran  masyarakat  tentang  pemasangan  tanda  batas.  Kurangnya pemahaman  masyarakat  tentang  administari  pemberkasan.  Petugas  relawan kurang mengetahui subyek dan obyek peserta PTSL.
3. Upaya  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  ditemukan  dalam peaksanaan  PTSL  yaitu:  jumlah  SDM  yang  kurang  memenuhi  dapat  diatasi dengan memanfaatkan tenaga magang dari SMK atau Perguruan Tinggi untuk membantu proses PTSL di Kantor, membatasi permohonan pendaftaran rutin selain  PTSL,  membagi  jam  kerja  di  Kantor  dengan  lebih  mengutamakan kegiatan  PTSL,  menambah  alat  ukur  GPS  serta  menggunakan  teknik pengumpulan data fisik dengan fotogrametri, menambah tim relawan di tiap- tiap desa/kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan Ashofa. 2004. Metode Penelitian Hukum . PT Rineka Cipta, Jakarta Bachtiar  Effendie,  1993, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan- Peraturan Pelaksaanya , Bandung. Harsono,  Boedi.  2008. Hukum  Agraria  Indonesia:  Himpunan  Peraturan- Peraturan Hukum Tanah . Djambatan, Jakarta.
Soerodjo,  Irawan.  2002. Kepastian  Hukum  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  di Indonesia . Arloka, Surabaya
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum .  Rineka  Cipta,
Jakarta.
Petunjuk  Teknis  Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang  Tanah  Sistematik  Lengkap No.  01/JUKNIS-300.01.01/II/2019.  Ni  Ny.  Mariadi  dan  I  Gede  Surata, “Pelaksanaan Pembagian Tanah Oleh Pemerintah
Kabupaten  Buleleng  Kepada  Masyarakat  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pembagian  Tanah  Dan  Pemberian  Ganti Kerugian  Di  Kecamatan  Dan  Kabupaten  Buleleng”. Kertha  Widya .  Jurnal Hukum Vol.6  No. 02, 2018.
I  Putu  Wahyu  Saputra  dan  I  Gede  Surata,  “Penerbitan  Setipikat  Pengganti  Hak- Hak  Atas  Tanah  Karena  Rusak  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng”. Kertha Widya . Jurnal Hukum Vol.7  No. 02, 2019.