How to cite: Rania Zalfaa, Mia Hadiati (2022) Pembatalan Perkawinan Orang  dalam Gangguan Jiwa “ODGJ” Oleh Garis Keturunan  Ke  atas,  Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i1.11257 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 1, Januari 2023

## PEMBATALAN  PERKAWINAN  ORANG  DALAM  GANGGUAN  JIWA  “ODGJ” OLEH GARIS KETURUNAN KE ATAS
Rania Zalfaa, Mia Hadiati Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia E-mail: rania.205190007@stu.untar.ac.id, miah@fh.untar.ac.id

## ABSTRAK
Dalam  melangsungkan  perkawinan  terlebih  dahulu  memahami  syarat  -  syarat  yang berlaku  pada  UU  Perkawinan,  jika  suatu  perkawinan  dilaksanakan  tanpa  memenuhi syarat  -  syarat  maka  perkawinan  tersebut  dapat  dilakukan  pembatalan.  tidak  hanya memenuhi  syarat,  pembatalan  perkawinan  dapat  dilaksanakan  ketika  adanya  salah sangka terhadap suami atau istri, meskipun pada prakteknya masih terdapat perkawinan yang  dilaksanakan  dengan  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  berlaku,  hal  ini  terjadi pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  Nomor  4255/Pdt.G/2019/PA.JS)” dimana telah terjadi perkawinan “Orang Dalam Gangguan Jiwa” (ODGJ). Pembatalan ini dimaksudkan untuk membatalkan atau memutuskan hubungan hukum antara suami dan istri, pembatalan dapat dilakukan oleh para pihak suami atau istri, keluarga dalam garis  keturunan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pembatalan perkawinan  orang  dalam  gangguan  jiwa  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  garis keturunan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ini  adalah  penelitian normatif, dengan pedekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan  bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Sedangkan analisis bahan hukum dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.
Kata Kunci : Pernikahan, ODGJ, pembatalan pernikahan.

## Abstract
In carrying out a marriage, first understand the conditions that apply to the Marriage Law, if a marriage is carried out without fulfilling the conditions, then the marriage can be annulled. not only fulfilling the requirements, annulment of marriage can be carried out when there is a misunderstanding of the husband or wife, although in practice there are still marriages that are carried out  without  fulfilling the applicable requirements, this  occurs  in  the  Decision  of  the  South  Jakarta  Religious  Court  Number  4255/Pdt.G /2019/PA.JS)”  where  there  has  been  a  marriage of  “People  with  Mental  Disorders” (ODGJ). This cancellation is intended to cancel or break the legal relationship between husband and wife, cancellation can be done by the parties of the husband or wife, family in  the  lineage.  This  study  aims  to  find  out  how  marriage  cancellation  of  people  with
mental disorders is carried out by one of the lineage parties. The type of research used in  this  research  is  normative  research,  with  a  statutory  approach.  The  technique  of collecting  legal  materials  is  carried  out  by  studying  the  literature  on  legal  materials. While the analysis of legal materials using qualitative analysis techniques.
Keywords: Marriage, ODGJ, marriage annulment.

## Pendahuluan
Ilmu  Regulasi Indonesia  n. 16 UU RI Tahun 2019 No. 1 Tahun 1974 “Wiyah” (UU Perkawinan) dan Keppres No. dan acuan lain untuk "pernikahan". Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan,  “Perkawinan  ialah  kekerabatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai seorang pria dan seorang wanita untuk membangun keluarga (rumah) yang bergembira dan abadi menurut iman terhadap Yang Ilahi Tuhan Esa.” Ini. semestinya untuk" Melewati perkawinan, keluarga kedua belah pihak bisa dipersatukan, dan perkawinan bisa menghasilkan ikatan yang kuat antar keluarga. Dikala menjelang pernikahan yang resmi, itu mesti dikerjakan dalam situasi yang berlaku. Peraturan perkawinan dikendalikan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang mengungkapkan bahwa 1) suatu perkawinan yaitu resmi jikalau dikerjakan  berdasarkan  undang-undang  suatu  agama  atau  kepercayaan  dan  2)  segala perkawinan  mesti  dicatatkan  berdasarkan  undang-undang.  undang-undang  dan  undang- undang  yang  berlaku.  Jadi  ia  membeberkan  bahwa  pernikahan  itu  berhubungan  dengan keyakinan agama dan undang-undang berhubungan.
UU Perkawinan jelas menyatakan bahwa perkawinan harus atas dasar persetujuan para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 (1) UU Perkawinan dan Pasal 16 (1) PPI. Perjanjian ini ada ketika suami dan istri membentuk keluarga dengan sepenuh hati dan tulus, berbagi tugas, hak dan tanggung  jawab. Persetujuan  mempelai pria adalah pernyataan tertulis  yang kuat, baik  lisan  maupun  tersirat,  dan  diam  juga  bisa  menjadi  tanda  penolakan  (Rahmatillah  & Khofify, 2017).
Dalam pernikahan tentunya ada prosedur administrasi yang harus diselesaikan. Dahulu Islam  tidak  mengenal  akad  nikah,  namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu  status  hukum pernikahan secara agama harus dikembangkan (Sapitri, 2019). Tentang pengaturan urusan publik  (Tobroni,  2015).  Hal  ini  untuk  menghindari  tidak  sahnya  perkawinan  berdasarkan pasal  2(2)  UU  Perkawinan.  Demi  kepastian  hukum,  perkawinan  itu  harus  dicatatkan  dan dirayakan  di  hadapan  pejabat  negara.  Tentunya  yang  akan  menikah  harus  memberi  tahu pencatat terlebih dahulu. Ini dapat dilakukan secara lisan oleh individu atau pasangan (Arief, 2017).
Tapi dalam praktiknya, pernikahan yang diakhiri tanpa prasyarat yang memadai terus berlanjut.  Hal  hal  yang  demikian  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  no. 4255/Pdt.G/2019/PA.JS). Kendala” (ODGJ). Pembohongan yang dijalankan oleh salah satu pihak dikala perkawinan tak cocok dengan prasyarat-prasyarat atau dasar-dasar perkawinan atau terpaksa. Pasal 38 UU Perkawinan mengungkapkan bahwa “putusnya perkawinan tak terbatas  pada  hal  itu  saja,  melainkan  juga  mencakup  perceraian,  kematian,  ketentuan,  dan
lain-lain.”  Tujuan  dari  penelitian  ini  yakni  untuk  mengklarifikasi  bagaimana  keluarga menolak pernikahan antara penderita demensia.

## Metode Penelitian
Penelitian ini mengaplikasikan cara penelitian preskriptif dan deskriptif. Teknik yang digunakan untuk mensintesis informasi hukum dikembangkan  melalui kajian literatur yang relevan. Analisis hukum menggunakan teknik analisis kualitatif (Yusuf & Khasanah, 2019). Metode  kualitatif  deskriptif  adalah  metode  penelitian  yang  didasarkan  pada  filosofi  post- positivis  yang  digunakan  untuk  menganalisis  hakikat  alam,  dimana  penelitian  terdiri  dari pengambilan sampel sumber data dan pengambilan sampel salju, triangulasi pengumpulan (kolaborasi),  data  Alat  analisis  utama.  Yang  menggambarkan  hal  itu.  Selain  itu,  temuan deskriptif kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Metode penelitian menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Studi  ini  berkaitan  dengan  perilaku,  pikiran, atau  perasaan  kelompok  atau  individu.  Dalam  pendekatan  deskriptif,  peneliti menghubungkan perilaku  yang diteliti dengan variabel  lain  atau meneliti dan  menjelaskan sebab-sebab sistematis, seperti studi naratif yang murni grafis.
Menurut (Prasanti & Prihandini, 2019), metode deskriptif metode penelitian kuantitatif adalah  cara  mempelajari  sifat  sekelompok  orang,  objek,  situasi,  proses  berpikir  atau rangkaian  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan  penelitian  deskriptif  adalah  untuk menggambarkan  secara  sistematis,  obyektif  dan  akurat  hubungan  antara  fakta,  situasi  dan fenomena  yang  diselidiki.  Kasus  deskriptif  tidak  hanya  menggambarkan  situasi  dan fenomena, tetapi juga menggambarkan hubungan, menguji eksperimen, membuat prediksi, dan memperoleh makna dan implikasi untuk masalah yang sedang dipecahkan (Victoria & Hadiati, 2022). Menurut (Prasanti & Prihandini, 2019), jenis penelitian deskriptif ini adalah penelitian  yang  mencoba  menggambarkan  keadaan  sekarang,  realita,  realita,  realita  dan fenomena sekarang. Sistematis, praktis dan tepat dalam hubungan antara fakta, keadaan dan fenomena yang diselidiki (Rosmiati, 2014).
Padahal,  transparansi  penelitian  dan  metode  penelitian  hukum  yang  transparan  dan akurat  sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan  penelitian.  Hal  ini  semakin  menegaskan pentingnya pemahaman metode penelitian hukum saat melakukan penelitian. Pada dasarnya metode penelitian menggambarkan langkah-langkah sistematis, kegiatan, dan prosedur yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara akurat, efisien, dan sistematis, serta berdasarkan  prinsip-prinsip  yang  sistematis.  Ini  juga  digunakan  sebagai  pedoman  atau sebagai  jenis  jadwal  tertentu.  Secara  umum,  pengertian  metode  penelitian  hukum  dapat dibagi menjadi empat bidang utama: jenis penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data,  dan  metode  analisis  data.  Penelitian  hukum  formal  harus  menekankan  bagaimana peneliti  memperoleh  informasi  (informasi  hukum)  dan  bagaimana  informasi  hukum  ini membantu  peneliti  menyelidiki  pertanyaan  penelitian.  Yurisprudensi  formal  meliputi
keterpaduan pertanyaan hukum, hasil penelitian dan pembahasan penelitian, serta penelitian yang didasarkan pada pendekatan teoretis (teori hukum).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengertian Perkawinan
Menurut  UU  Perkawinan,  “Perkawinan  adalah  penyatuan  jasmani  dan  rohani  antara seorang pria dan wanita sebagai satu pria dan satu wanita, dengan tujuan  membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal menurut kepercayaan Yang Maha Esa. komunikasi internal; Antara  pria  dan  wanita,  antara  pria  dan  wanita.  Keyakinan  pada  kekuasaan  (Anam,  2017). Perkawinan berasal dari kata “perkawinan” dalam bahasa Indonesia, dan menurut bahasa berarti membentuk  keluarga  lawan  jenis,  pengasuhan  seksual  atau  hubungan  seksual  (Hidayatulloh  & Janah, 2020). Perkawinan yang juga dikenal dengan sebutan 'Vayah' berasal dari kata kawin yang dalam  bahasa  berarti  bergabung,  masuk  dan  bersanggama  (vathi).  Pernikahan  linguistik bergabung, masuk dan bergabung (Muhammad, 1995). Dalam glosarium, nikah berarti nikah atau zawaji dalam bahasa arab. Al-wiyah berarti al-was, al-donam, al-tadakr, al-jam atau kurang lebih seperti “al-was wa al-aqad” yang artinya persetubuhan, kelamin, golongan, persetubuhan, artinya akad.  Perkawinan  (viyah)  diartikan  sebagai  akad  yang  memperbolehkan  kumpul  kebo (kohabitasi) dengan seorang wanita, kecuali dilarang oleh waris, menyusui, dsb (Azhary, 2003). Menurut  hemat  penulis,  pengertian  ini  terlalu  rumit,  karena  perkawinan/perkawinan  hanya diartikan sebagai persetujuan untuk  melakukan  hubungan seksual yang sah antara dua anggota lawan  jenis,  dan  secara  khusus  dilarang.  untuk  menghindari  dosa  perzinahan  atau  untuk melegalkan  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Definisi  ini  sangat  minim,  mengangkat makna  pernikahan  di  luar  sekadar  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis.  Dengan menghilangkan  citra  sosial  tentang  makna  pernikahan  dan  menjadikan  pernikahan  sebagai keadaan  wanprestasi,  para sarjana  modern  telah  mencoba  untuk  memperjelas  dan  memperluas makna pernikahan, dengan memberikan gambaran yang jelas dalam definisi-definisi berikut ini persekutuan  laki-laki  dan  perempuan  untuk  membatasi  hak  dan  kewajibannya  dengan  saling tolong-menolong bukanlah mahram.
Dalam  pengertian  terakhir  ini,  jelaslah  bahwa  hakikat  perkawinan  tidak  terbatas  pada biologi,  tetapi  bertanggung  jawab  untuk  menciptakan  ikatan  yang  harmonis  dan  penuh  kasih menuju  tujuan  bersama.  Artinya  membangun  kehidupan  keluarga  yang  bermanfaat  bagi perkawinan, keturunan, kekeluargaan dan masyarakat. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya mementingkan kebutuhan internal, tetapi juga hubungan eksternal dengan banyak orang. Ibarat ikatan yang kuat (mitsakan gholizan), perkawinan tidak hanya harus disalurkan sesuai kebutuhan biologis,  tetapi  juga  harus  menghasilkan  kemaslahatan  yang  kuat.  Menurut  penulis,  definisi pernikahan  didefinisikan  dalam  pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  1974.  Definisi  tersebut berbunyi:  Kita  membangun  keluarga  yang  bahagia,  sehat  dan  kekal  berdasarkan  iman  dalam kesatuan  dengan  Tuhan.  Sedangkan  Fikih  Islam,  Bab  2,  Pasal  2  lebih  lanjut  menyatakan: “Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  shadi,  yang  berarti  kontrak  yang  sangat  ketat  atau Mitsakan Ghalizan yang menaati perintah Allah dan apa yang dia lakukan.

## B. Pengertian Perkawinan menurut KHI
Pernikahan  tersebut  sesuai  dengan  syariat  Islam,  yaitu  perjanjian  Mitzhakhan Garijan  yang  sangat  kuat  untuk  taat  dan  beribadah  kepada  Allah.  Perkawinan  resmi jikalau dijalankan berdasarkan regulasi Islam berdasarkan Pasal 2. Perkawinan 2.1 1974. Perkawinan dalam masyarakat Islam mensyaratkan pencatatan seluruh perkawinan. 1946 UU No. Kecuali 22. 22 Tahun 1946, UU No. 32, 1954. Menurut sebagian ulama Hanafi, perkawinan  adalah  akad  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  secara sadar  mengarah  pada  pemilikan  (niat)  kebahagiaan,  terutama  untuk  menikmati kesenangan-kesenangan  alam.  Juga,  menurut  sebagian  mazhab  Maliki,  perkawinan adalah  ungkapan  atau  nama  dari  suatu  akad  yang  diadakan  hanya  untuk  kesenangan (seksual).  Menurut  mazhab  Syafiyah,  perkawinan  didefinisikan  sebagai  "akad  yang memberikan  kepemilikan  seksual  dengan  menggunakan  istilah  tekstual  (diucapkan) 'Inqah' atau 'Tazwij', atau turunan dari keduanya", ulama Hanbilah.

## C. Sejarah Perkawinan di Indonesia
Dari tahun 1920 hingga 1970, kehidupan masyarakat banyak berubah. Buku-buku sejarah  Indonesia  menyebut  masa  ini  sebagai  masa  peralihan.  Itu  dimulai  dengan berakhirnya  pemerintahan  kolonial,  munculnya  pendudukan  Jepang,  dan  awal kemerdekaan. Periode ini juga merupakan periode kritis ketika perubahan tersebut terjadi di  semua  bidang  kehidupan.  Berakhirnya  pemerintahan  kolonial  memberi  Hindia Belanda basis pendidikan yang sangat kuat. Pendidikan kemudian menjadi tumpuan para pemikir dan akademisi awal, yang melahirkan gagasan-gagasan baru dalam membangun jati diri Indonesia. Hal  yang sama berlaku untuk periode pendudukan Jepang. Bahkan, pendudukan  yang  tidak  berlangsung  lama  memberi  jalan  bagi  perkembangan  gerakan sosial politik, masa munculnya identitas bersama yang disebut Indonesia merdeka. Pada saat  yang  sama,  masa  transisi  penting  bagi  perempuan,  karena  pendidikan  perempuan yang dimulai pada awal 1920-an mulai membuahkan hasil. Wanita mulai berpikir sendiri, yang mulai terlihat dalam esai.

## D. Tujuan Perkawinan
Tidak diragukan lagi bahwa tujuan utama perkawinan adalah kelangsungan hidup umat  manusia  dan  pemeliharaan  kehormatan  dan  kemurnian  silsilah  keluarga. Sebaliknya,  keberadaan  manusia  hanya  dimungkinkan  jika  ada  prokreasi.  Keluarga adalah lembaga yang aman dan damai, tempat berlindung bagi perempuan, anak, ibu dan ayah, tempat istirahat setelah seharian bekerja keras. Ini juga merupakan tempat di mana Anda dapat menemukan kedamaian setelah stres. Di rumah yang bahagia dan nyaman, penat hidup pun sirna. Peristiwa tragis menemukan sentuhan lembut di rumah Muslim, sumber  kedamaian  dan  kemurnian,  tempat  di  mana  Anda  dapat  memenuhi  janji  dan memberikan cinta (Al-Jauhari et al., 2006).
Kebahagiaan dan umur panjang di rumah tidak otomatis, itu adalah hasil dari usaha dan  tidak  selalu  mudah.  Ada  tiga  jenis  kebutuhan  manusia  yang  harus  dipenuhi (Soemiyati, 1982):
1. Kebutuhan biologis dasar, mis. makanan, minuman, seks.
2. Kebutuhan sosial dan budaya yaitu. interaksi sosial, budaya, pendidikan.
3. Kebutuhan spiritual atau religius, yaitu: religi, moralitas, falsafah hidup. Ketiga  kebutuhan  tersebut  saling  bergantung  dan  saling  mempengaruhi.  Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan yang bahagia, aman dan damai. Di antara sekian  banyak kebutuhan  manusia, kebutuhan akan kepuasan seksual adalah yang paling nyata dan penting. Bagaimanapun, orientasi seksual adalah dasar dan ukuran kesejahteraan manusia.
Perkawinan adalah hal terkuat, atau tembok terkuat, yang menjaga umat manusia agar  tidak  jatuh  ke  dalam  lembah  dosa  dan  kegelapan  rasa  malu.  Allah  menjadikan pernikahan sebagai anugerah bagi keturunannya, rahmat dan perlindungan dari godaan setan yang mengutuk mereka1 (At-Tihami, 2006).

## E. Syarat – syarat Perkawinan
Pernikahan  memiliki  banyak  bentuk  dan  pilar  yang  perlu  didukung.  Kedua mempelai harus memahami hal ini dengan baik sebelum menikah. Pasal 6 sampai 8 UU Perkawinan  membatasi  prasyarat-prasyarat  yang  sepatutnya  dipenuhi  pada  akhir perkawinan.
1. "Perkawinan harus berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Calon berusia dibawah 21 tahun semestinya mendapatkan persetujuan orang tuanya untuk menikah.
3. Perkawinan diperbolehkan hanya jika laki-laki berumur lebih dari sembilan belas (16) dan perempuan lebih dari enam belas (16).
4. Tetapi,  bagus  pria  ataupun  wanita  bisa  minta  pengecualian  dari  pengadilan  atau otoritas lain yang ditunjuk oleh orang tua mereka.
5. Tidak lurus ke bawah maupun lurus
6. Bebas dari hubungan suami istri dan tidak mampu menikah lagi Mereka yang berniat menikah di tempat harus memberi tahu Departemen Urusan Sipil tentang pernikahan tersebut. Selain itu, calon pasangan atau orang tuanya atau kuasa hukumnya harus menunjuk tempat perkawinan, jika syarat-syaratnya terpenuhi. selesai, bila perkawinan itu tidak diakui, maka akta perkawinan itu dilampirkan dengan cara yang ditentukan oleh dinas perkawinan.

## F. Pembatalan Perkawinan
Berdasarkan  UU  Perkawinan,  ketidakabsahan  suatu  perkawinan  berarti  cuma pengadilan  yang bisa  mengukuhkan perkawinan hal  yang demikian. Berdasarkan KHI, perkawinan bisa dibatalkan sekiranya para pihak tak memenuhi prasyarat-prasyarat untuk melangsungkan  perkawinan.  Secara  aturan.  Pasal  22  Bab  4,  tahun  1974,  bahwa perkawinan bisa dibatalkan sekiranya para pihak tak memenuhi prasyarat-prasyarat untuk melangsungkan  perkawinan;  Sebagaimana  diceritakan  di  atas,  prasyarat-prasyarat putusnya perkawinan dalam Bab 2, Tata 6, Komponen 5 merupakan sebagai berikut:
1. Perkawinan  didasari  persetujuan  bersama  para  pihak  yang  melangsungkan perkawinan.
2. Perkawinan di bawah usia dua puluh satu (20) tahun memerlukan persetujuan orang tua.
3. Jika orang tua sedang pergi atau.
4. Di  negara-negara  yang  tidak  memungkinkan  untuk  menyatakan  persetujuan, persetujuan  yang  diceritakan  dalam  ayat  ini  pantas  untuk  didapatkan  dari  kedua orang tua yang masih hidup atau yang bisa mengucapkan persetujuannya.
5. Jika  orang  tua  tidak  dapat  memberikan  izin,  maka  wali,  wali  dan  kerabat  harus meminta  izin  kepada  anggota  keluarga  yang  masih  hidup.  Dengan  cara  yang mengekspresikan keinginan Anda.

## G. Alasan – alasan Pembatalan Perkawinan
Pembahasan pembatalan perkawinan Pasal n. Pada tanggal 1 Januari 1974, seputar perkawinan Pasal 22, dan ditegaskan bahwa “jikalau para pihak tak memenuhi prasyarat- prasyarat  perkawinan,  perkawinan  bisa  dibatalkan”,  namun  tata  tertib  Islam  dalam Himpunan ditentukan dengan hukum 70-76 (Fiqram, 2020).
Pasal 1 UU 1974  mengendalikan  batalnya perkawinan  bila  salah satu atau kedua belah pihak hadir dan atas dasar adanya perkawinan. Kecuali itu, Pasal 71, Pasal 20 KUH Perdata  menyuarakan:  “Dengan  tak  adanya  wali,  atau  kalau  seorang  wali  yang  tak memiliki  hak  menikah,  melangsungkan  perkawinan,  karenanya  perkawinan  itu  batal.” Dapat pergi. Apa wali nikahnya.?” Begitulah. “Pasal 23 KHI menegaskan bahwa hakim akan  berperilaku  sebagai  wali  nikah  cuma  bila  wali  keturunannya  tak  ada  atau berhalangan  hadir,  atau  bila  ditempatnya  tak  dikenal  daerah  tinggalnya  atau  tak diketahuinya  atau  tersembunyi  atau  tak  dikehendakinya,  karenanya  diajukanlah permohonan pembatalan. Pengadilan di negara daerah perkawinan itu dilangsungkan atau daerah  kedudukan  suami  1322  /Pdt.G/2012/PA  Plg.  17  Tahun  2013  dengan mengaplikasikan data palsu Pernikahan dijalankan “dengan petugas tak sah”.

## H. Pembatalan Perkawinan “Orang Dalam Gangguan Jiwa” (ODGJ)
Salah  satu  unsur  terpenting  dalam  pernikahan  adalah  keadaan  pikiran,  kehadiran pikiran  yang  memberikan  pertumbuhan  spiritual  untuk  mencapai  tujuan  pernikahan. Orang gila (terbelakang mental) tidak bisa menikah. Mereka tidak memiliki perjuangan yang kuat untuk hak-hak seksual dan oleh karena itu tidak dapat memperoleh pendidikan atau pelatihan untuk mengamankan pernikahan. Seseorang dengan gangguan jiwa harus memiliki hubungan dengan pasangannya yang tidak tergantung pada kematangan mental, karena  syarat  hukum  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  mengungkapkan  bahwa perkawinan  legal  apabila  legal  dan  mengandung  pelanggaran  hak  dan  keharusan  di atasnya.

## Kesimpulan
Pernikahan  tersebut  merupakan  penyatuan  dua  keluarga  dan  diharapkan  keluarga Sakina, Mavdha dan Varma akan terjalin melalui pernikahan dan persahabatan akan terjalin melalui  pernikahan.  Selain  itu,  lembaga  perkawinan  mensyaratkan  para  pihak  untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Selain itu, para pihak atau orang tua atau wakilnya akan  memberikan pemberitahuan secara  lisan atau tertulis. Selain itu, jika kondisi  yang dinyatakan dihormati dan tidak ada hambatan dalam pernikahan. Ini mencegah pembatalan pernikahan.
Apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ada, maka para pihak dapat  mengajukan  pembatalan.  Pemutusan  hubungan  kerja  ini  merupakan  pemutusan  atau pemutusan  hubungan  kerja  secara  hukum  antara  suami  istri,  antara  suami  istri  dan  antar keluarga.  Perkawinan  bisa  putus  karena  hal-hal  yang  tidak  terjadi.  Pengadilan  dapat memerintahkan  pembatalan  perkawinan  berdasarkan  pasal  28  UU  Perkawinan.  Mulai berlaku sejak hari perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## BIBLIOGRAFI
Al-Jauhari,  M.  M.,  Khayyal,  M.  A.  H.,  Wibowo,  S.  E.,  Fathiyaturrahmah,  &  Giyanto,  A.
(2006). Keluarga Sakinah Ukhti Muslimah . Era Intermedia.
Anam,  K.  (2017).  Pembatalan  Perkawinan  Karena  Adanya  Pemalsuan  Identitas  Suami Dalam Berpoligami. Yustitiabelen , 3 (1), 60–88.
Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). Al-Adl: Jurnal Hukum , 9 (2), 151–172.
At-Tihami,  M.  (2006). Membina  Mahligai  Cinta  Yang  Islami .  Cet-1.  Jakarta:  Bintang Terang.
Azhary, T. (2003). Bunga Rampai Hukum Islam . Ind-Hill-Company.
Fiqram,  M.  (2020). Perspektif  Empat  Mazhab  Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Hidayatulloh,  H.,  &  Janah,  M.  (2020).  Dispensasi  Nikah  Di  Bawah  Umur  Dalam  Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam , 5 (1), 34–61.
Muhammad, A. (1995). Subulussalam, Juz 3. Surabaya: Al-Ikhlas .
Prasanti, D., & Prihandini, P. (2019). Fenomena Aksi Menyakiti Diri Bagi Remaja Dalam Media  Online  Tirto.  Id  Analisis  Teori  Konstruksi  Sosial  Dalam  Fenomena  Aksi Menyakiti Diri Bagi Remaja Dalam Media Online Tirto. Id. Jurnal Nomosleca , 5 (2).
Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam , 17 (2), 152– 171.
Rosmiati, A. (2014). Teknik Stimulasi Dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Melalui Lirik Lagu Dolanan. Resital: Jurnal Seni Pertunjukan , 15 (1), 71–82.
Sapitri, P. N. (2019). Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota Tni Di Indonesia Dalam Teori  Maslahah  Mursalah .  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri (Uin) Syarif ….
Soemiyati. (1982). Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan) . Liberty.
Tobroni, F. (2015). Hak Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri. Jurnal Yudisial ,
8 (1), 85–102.
Victoria,  A.,  &  Hadiati,  M.  (2022).  Analisis  Konsekuensi  Hukum  Dari  Perkawinan  Siri
Terhadap Perempuan Dan Anak. Jurnal Hukum Adigama , 5 (2), 735–757.
Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian. Metode Penelitian Ekonomi Syariah , 80 , 1–23.
Copyright holder: Rania Zalfaa, Mia Hadiati (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: