## PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN MELALUI NON SISTEM KEUANGAN
Oleh:
SaptiPrihatmini, S.H., M.H.

## Abstract
The process of money laundering crime has always progressed, initially the process of money laundering through the financial system, then developed by using non-financial system, even now  has  grown  to  professional  institutions,  such  as  advocates,  notaries  and  public accountants.  To  prevent  money  laundering  with  ever  growing  typology,  a  set  of  rules  is required that requires reporting to any financial service provider, provider of goods and / or services and service providers. With reporting obligations imposed on the reporting parties that are adapted to the development of the typology of money laundering, money laundering can be prevented.
Keywords: Money laundering, transaction, non financial system

## I. PENDAHULUAN

## A. LatarBelakang
Seiringperkembanganteknologidani nformasisertaberkembangnyakehidupandal amlingkupglobalisasi, tidakhanyaberdampakpositifnamunjugaber dampaknegatif, khususnyadalamkonteksperkembangantind akpidana.Dahulutindakpidanabersifatkonve nsional, sepertipembunuhan, menganiayaandanpencurian, setelahadanyaperkembangandiatas, kejahatanberkembangkearahtindakpidana yang  bersifatterorganisasidantransnasional, sepertiperdagangannarkotika, terorismedantindakpidanapencucianuang.
Sebagaimanalaporan High  Panel  of Threat  PBB yang  menetapkan  6 ancamandantantanganduniapadaabadke  21 yakni:  (1)  ancaman social danekonomi, termasukkemiskinan,  penyakit  menular dan  kerusakan  lingkungan;  (2)  konflik antar negara; (3) konflik internal, termasuk perang  saudara,  genosida,  dan  kejahatan berskala  besar;  (4)  senjata  nuklir;  (5) terorisme;  dan  (6)  kejahatan  lintas  batas negara  terorganisasi. 1 Berdasarkan United Convention  Against Transnational yang telah  diratifikasi  oleh  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2009mengatur 5  jenis kejahatan  inti  yaitu:  (1)  korupsi;  (2) pencucian  uang;  (3)  perdagangan  orang;
1 Romli  Atmasasmita, Buku  1  Kapita  Selekta Kejahatan  Bisnis  dan  Hukum  Pidana ,  Fikahati Aneska, Tanpa Tempat, 2013, hlm. 97.
(4)  penyelundupan  orang;  dan  (5) penyelundupan senjata. Berdasarkan undang-undang tersebut  tindak  pidana merupakan  tindak  pidana  yang  bersifat terorganisasi  dan  transnasional  yang  perlu dicegah dan diberantas oleh seluruh negara di  dunia.Menurut Kofi  Annan, untuk mencegah tantangan di abad ke 21 di atas dengan  mewujudkan  sistem  keamanan bersama  ( colective  securty )  secara  efektif, efisien  dan  seimbang  ( efective,  efficient and equitable ). 2 Sangat tidak mungkin satu negara mampu mencegah dan memberantas tantangan abad ke 21 di atas secara  mandiri,  meskipun  negara  tersebut sekuat Amerika, oleh karena itu untukperlu memberantas  dan  mencegah  ancaman tersebut dilakukansecara  bersama-sama dari  setiap  negara  yang  disebut  dengan “sistem  keamanan  bersama  ( colective securty )”.
Tindak  pidana  pencucian  uang semula  berasal  dari  tindak  pidana  asal perdagangan  narkotika  yang  berkembang di  negara-negara  maju. Namun  dalam perkembangannya tindak pidana asal yang berhubungan  dengan  tindak  pidana pencucian  uang  mengalami  perluasan kepada  tindak  pidana  asal  yang  dapat menghasilkan  uang  hasil  tindak  pidana dalam  sekala  besar,  seperti  penggelapan pajak, perdagangan orang dan korupsi. 3
2 Ibid, hlm. 96.
3 Romli Atmasasmita, Globalisasi Kejahatan Bisnis, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 52.
Tindak  pidana  pencucian  uang merupakan tindak pidana yang menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil  dari  tindak  pidana  (asal)  seolah-olah uang  hasil  dari  tindak  pidana  tersebut menjadi  uang  yang  sah.  Sebagaimana didefinisikan  oleh  Welling,  tindak  pidana pencucian uang adalah proses penyembunyiaan keberadaan, sumber uang tidak  sah,  atau  aplikasi  pendapatan  tidak sah, sehingga pendapatan tersebut menjadi seolah-olah  sah. 4 Demikian  juga  pendapat Frase,  tindak  pidana  pencucian  uang adalah  proses  yang  sangat  sederhana  dari uang  kotor  diproses  atau  dicuci  melalui sumber  yang  sah  atau  bersih  sehingga orang  dapat  menikmati keuntungan  tidak halal dengan aman. 5
Proses  tindak  pidana  pencucian uang  dari  uang  hasil  tindak  pidana  asal sehingga  menjadi  seolah-olah  uang  yang sah,  legal  atau  halal  pada  umumnya diproses  melalui  tiga  tahapan. Pertama ,
tahapan placement (penempatan),  uang
hasil  dari  tindak  pidana  (asal)  diletakkan atau  disimpan  ke  dalam  sistem  keuangan, seperti  disimpan  di  bank  atau  lembaga sistem keuangan lainnya.
Kedua , tahapan layering
(pelapisan),  setelah  tahapan  penempatan selesai  dilakukan  ke  dalam sistem keuangan langkah berikutnya agar asal dan
4 Harmadi, Kejahatan Pencucian Uang, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 25.
5 Ibid, hlm. 26.
sumber uang hasil dari tindak pidana tidak diketahui  dilakukan  langkah  pelapisan dengan cara memindahkan atau mentransfer uang hasil tindak pidana yang ada  dalam  sistem  keuangan  tersebut  ke sistem  keuangan yang  lain  dengan  cara memecah-mecahkan,  seperti  mentranfer dari satu bank ke bank yang lain, baik yang berada  dalam  negeri  atau  yang  berada  di luar negeri.
Ketiga , tahapan integration (penyatuan),  setelah  tahapan  penempatan dan  pelapisan  telah  selesai  dilakukan, sehingga asal usul atau sumber uang hasil tindak  pidana  tidak  dapat  diketahui  dan dilacak olah penegak hukum, harta tersebut di  masukkan  kepada  lembaga  usaha  yang sah, dari pelaksanaan mempersatukan uang hasil tindak pidana kedalam lembaga usaha yang  sah  maka  hasil  dari  usaha  tersebut seolah-olah  menjadi  uang  yang  sah, meskipun  awalnya  bersumber  dari  hasil tindak pidana. 6
Karakteristik  dan  tipologi  tindak pidana  pencucian  uang  selalu  mengalami perkembangan.  Terdapat  beberapa  model pencucian uang yang lazim dilakukan oleh pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang:  (1) model dengan operasi C-Chase , model ini dilakukan  dengan  cara  menyimpan  uang hasil  tindak  pidana  di  bank  “di  bawah ketentuan”  sehingga  uang  yang  di
6 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan  Terorisme , Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 33.
simpannya  terlepas  dari  kewajiban pelaporan, karena  uang  yang  disimpan dibawah  ketentuan  sebagai  transaksi  yang wajib  dilaporkan  ke  FIU  ( Financial Intelligence Unit );  (2)  Model  pizza connection,  model  ini  memanfaatkan  sisa uang  yang  disimpan  di  bank  untuk mendapatkan konsesi pizza, dan melibatkan  negara tax  haven dengan memanfaatkan  ekspor  fiktif;  (3)  model  la mina,  model  ini  memanfaatkan  pedagang grosir emas dan permata dalam negeri dan luar negeri dalam menyamarkan uang hasil tindak  pidana;  (4) Model dengan penyelundupan uangtunaike  negara  lain; dan  (5)  model  dengan  melakukan perdagangan saham di bursa efek. 7
Dari  sekian  model  tindak  pidana pencucian uang tersebut, proses penyembunyian  atau  penyamaran  uang hasil tindak pidana yang akan dicuci selalu melalui media sistem keuangan, baik bank, bursa efek dan lainnya, meskipun beberapa model  tindak  pidana  pencucian  uang dilakukan  melalui  media  non  sistem keuangan,  melalui  perdagangan  properti, emas, permata dan lainnya.
Perkembangan model tindak pidana yang  sedemikian  rupa  tidak  hanya  dapat dicegah  melalui  sistem  atau  model pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang hanya  dari  sektor  sistem  keuangan. Nampaknya  akhir-akhir  ini  proses
7 Jacky  Uly  dan  Bernard  L.  Tanya, Money Laudering, Laros, Surabaya, hlm . 8.
pencucian uang telah banyak memanfaatkan  sektor-sektor  non  sistem keuangan,  bahkan  menyertakan  seorang profesional di dalamnya yang dipaksa ikut serta  untuk  menyembunyikan  dan menyamarkan  uang  hasil  tindak  pidana, seperti  notaris,  advokat  dan  akuntan publik,  yang  sering  disebut  dengan  istilah gatekeeper .
Peraturan perundang-undangan apakah  telah  mengantisipasi  proses  tindak pidana pencucian uang melalui non sistem keuangan  serta  melibatkan  tenaga profesional  untuk  memuluskan  tindak pidana  pencucian  uang,  oleh  karena  itu penting untuk menganalisa kebijakan penal tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui non sistem keuangan.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang di  atas  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan  yang  dapat  dikaji,  adapun rumusan masalah tersebut adalah:
1. Bagaimanakah tipologi tindak pidana pencucian  uang  yang  melalui  non sistem keuangan?
2. Apakan  Peraturan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pemcegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mencegahtindakpidanapencucianuan g yang melalui non sistemkeuangan?

## II. PEMBAHASAN

## A. PerkembanganTipologiTindakPida
naPencucianUang
Jikamerujukpadapengertiantindakpi danapencucianuangsebagaisuatu proses untukmenyembunyikanataumenyamarkanu angdaritindakpidanaasal  yang  seolah- olahnantinyamenjadiuang  yang  sah,  maka proses untukmenyembunyikandanmenyamarkanu anghasiltindakpidanaselalumengalamiperk embangan,  haltersebutmenjadisuatustrategi agar uanghasiltindakpidanatidakdapatdideteksid andiketahuiasalatausumberdariuangtersebu tolehpenegakhukum.
Padadasarnyatindakpidanapencucia nuang dapat dilakukan terhadap uang hasil tindak pidana yang nominalnya besar, jika hasil  tindak  pidana  nominalnya  kecil dengan  sendirinya  dapat  disamarkan  ke dalam  investasi  secara  tidak  kentara. 8
Untuk  tindak  pidana  yang  menghasilkan uang  dengan  nominal  yang  sangat  besar, tidak semerta-merta dapat disamarkan atau disembunyikan  langsung  melalui  investasi legal  secara  langsung,  karena  penegak hukum  akan  mengetahui,  maka  terlebih dahulu  harus  dilakukan  melalui  tahapan tindak pidana pencucian uang dengan cara placement dan layering .
Menurut Egmont Group, setelahmenginvestigasibeberapakasusdanp erkaratindakpidanapencucianuang,
8 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm. 14.
dapatmenentukandariperkaratersebutbahwa terdapatlimatipedaritindakpidanapencucian uang:
1. Penyembunyiankedalamstrukturbisni
s
2. Penyalahgunaanbisnis yang sah
3. Penggunaanidentitaspalsu,
dokumenpalsu, atau perantara
4. Pengeksploitasian  masalah-masalah yang menyangkut
yurisdiksiinternasional
5. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan
yang tanpa nama.
Pertama , penyembunyian ke dalam struktur  bisnis,  pelaku  tindak  pidana pencucian  uang  menyertakan  uang  hasil tindak  pidana  untuk  disamarkan  atau disembunyikan  melalui  lembaga  bisnis yang  legal.  Namun,  sebelum  langkah tersebut  dilakukan  selalu  didahului  oleh tindakan penyimpanan terhadap uang hasil tindak  pidana  kedalam  sistem  keuangan dan dilanjutkan dengan langkah pelapisan, mentranfer beberapa kali uang tersebut dari satu  bank  ke  bank yang  lain,  baik  yang berada  didalam  negeri  maupun  yang berada diluar negeri.
Tipologi pertama ini dilakukan oleh pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang karena  beberapa  keuntunga,  (1) dengan cara  ini  para  pelaku  tindak  pidana pencucian  uang  dapat  dengan  leluasa memegang  kendali  jalannya  perusahaan tersebut;  (2)  penyedia  jasa  keuangan
seperti  bank  tidak  akan  curiga  apabila terdapat rekening yang fluktuatif atas nama perusahaan  dibandingkan  atas  nama rekening  pribadi;  (3)  kegiatan  bisnis  legal memiliki  alasan-alasan  untuk  melakukan transfer  keuangan  dengan  jumlah  besar dibandingkan  rekening  pribadi;  (4) penegak  hukum  tidak  akan  curika  apabila ada  penyimpanan  uang  yang  besar  di perusahaan,  karena  transaksi  yang  selalu dilakukan  adalah  transaksi  tunai  yang sangat  banyak  sekali;  dan  (5)  biaya  untuk mendirikan  perusahaan  tidak  terlalu mahal. 9
Kedua , penyalahgunaan bisnis yang sah, tindak  pidana  pencucian  uang memanfaatkan  lembaga  bisnis  yangsah untuk  melakukan  tindak  pidana  pencucian uang.  Jika  tipologi  pertama  uang  hasil tindak pidana disepakati untuk diinvestasikan  ke  dalam  perusahaan  yang sah.  Sedangkan  tipe  kedua  menggunakan lembaga bisnis yang legal, namun lembaga bisnis  tersebut  tidak  mengetahui  bahwa dimanfaatkan  sebagai  media  untuk melakukan  tindak  pidana  pencucian uang. 10
Ketiga , penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, dan penggunaan perantara, tipologi ini pelaku tindak pidana pencucian uang  melakukan  tindak  pidana  pencucian uang melalui perantara orang lain, di mana orang  lain  tersebut  memungkinkan  telah
9 Ibid, hlm. 124.
10 Ibid, hlm.125.
ada  kesepakatan  sebelumnya  dengan pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang, maupun  perantara  tersebut  benar-benar tidak  mengetahui  bahwa  apa  yang dilakukan  merupakan  tindak  pidana pencucian  uang.  Perantara  dapat  juga dilakukan  menggunakan  dokumen  pasla dan idnetitas palsu. 11
Keempat , pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksiinternasional,  tipologi  tindak pidana  pencucian  uang  ini  dilakukan dengan  cara  memanfaatkan  yuridiksi negara-negara lain yang kira-kira menguntungkan  untuk  dilakukan  tindak pidapa  pencucian  uang. Salah  satu tindakannya adalah memilih negara-negara yang kira-kira aturan perbankannya lemah, atauran  pajaknya  lemah,  negara-negara yang  demikianlah  yang  menjadi  sasaran dari  pelaku  tindak  pidana  pencucian uang. 12
Kelima , penggunaan harta kekayaan  tanpa  nama,  tipologi  ini menunjukkan  bahwa  pelaku  tindak  pidana pencucian  uang  dengan  menggunakan harta  kekayaannya  dengan  tanpa  nama, sehingga  melacak  uang  hasil  kejahatan yang  tanpa  nama  tersebut  sangatlah  sulit untuk  melakukan  penegakan  ukum terhadap perkara yang demikian.
Seiring  dengan  perkembangan  dan seiring  dengan  pencegahan  yang  telah
12 Ibid, hlm 127
dilakukan, tipologi tindak pidana pencucian  uang  terus  berkembang. Awalnya  tipologi  yang  dilakukan  oleh pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang hanya  melalui  sistem  keuangan  atau  non sistem  keuangan,  sebagaimana  telah dijelaskan  diatas,  meningkat  dengan berafiliasi dengan tenaga-tenaga profesional,  seperti  advokat,  notaris, akuntan  pablik  dan  lainnya.  Tipologi demikian ini disebut dengan gatekeeper .
Menurut  Peter  MC  Namee, latar belakang munculnya gatekeeper ini adalah hak  keistimiwaan  yang  dimiliki  para gatekeeper digunakan  untuk  bekerjasama dengan  pelaku  tindak  pidana. 13 Seperti advokat,  dalam  Undang-Undang Advokat tidak ada batasan uang jasa yang diberikan kepada advokat oleh penerima jasa advokat (klien), sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh  pelaku  tindak  pidana  untu menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil  dari  tindak  pidana  agar  seolah-olah menjadi uang yang sah.
Gatekeeper adalah berbagai profesional dibidang keuangan atau hukum dengan  keahlian,  pengetahuan,  dan  akses khusus  kepada  sistem  keuangan  global, yang  memanfaatkan  keahlian  mereka untuk  menyembunyikan  hasil  tindak pidana. 14 Profesi  yang  berhubungan dengan gatekeeper bukanlah  profesi  yang
13 Paku  Utama, Memahami  Asset Recovery  & Gatekeeper, Indonesia  Legal  Roundtable, Jakarta, 2013, hlm. 141.
buruk, pada  dasarnya  profesi  tersebut merupakan profesi yang sangat mulnya dan baik  namun  karena  dimanfaatkan  oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil  tindak  pidananya  profesi  tersebut seolah-olah menjadi profesi yang buruk.
Profesi  yang  tergolong  dari gatekeeper merupakan  profesi  yang diberikan hak untuk dilindungi kerahasiannya terhadap transaksi keuangan yang  dilakukan  dengan  penerima  jasanya. Hak keistimiwaan ini menjadi peluang dari beberapa gatekeeper bekerjasama  dengan pelaku tindak pidana pencucian uang untuk dijadikan  penempatan  uang  hasil  tindak pidana  yang  telah  dilakukan  agar  tidak terdeteksi oleh penegak hukum.
Tentunya  pelaku  tindak  pidana pencucian  uang  selalu  mencari  strategi baru  untuk  mencuci  uangnya  agar  uang hasil  tindak  pidananya  tidak  dapat dideteksi  oleh  para  penegak  hukum.  Di atas telah diuraikan perkembangan tipologi tindak  pidana  pencucian  uang,  mulai  dari yang  bersifat  sederhana  sampai  kepada yang  melibatkan  tenaga  atau  profesi  yang profesional  untuk  bekerjasama  melakukan tindak  pidana  pencucian  uang,  seperti advokat,  notaris  dan  akuntan  pablik. Strategi yang dilakukan para pelaku tindak pidana kedepan akan terus berkembang.
B. PencegahanTindakPidanaPencucian
Uang
Adanya  perkembangan  tipologi tindak  pidana  pencucian  uang  telah diantisipasi  oleh  pemerintah  dengan mengundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang. Sebelum  undang-undang ini  pemerintah  telah  mengundangkan Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2002 Tentang    Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, kemudian  setelah  satu  tahun  diundangkan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003 Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Salah  satu  latar  belakang  dirubahnya Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003 dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
2010 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang adalah sempitnya cangkupan pelapor dan  jenis  laporannya. 15 Pelapor  dalam konteks  ini  suatu  lembaga  yang  memiliki kewajiban  pelaporan  kepada  PPATK (Pusat  Pelaporan  Analisis  Transaksi Keuangan) apabila ada transaksi keuangan tertentu  yang  memenuhi  syarat  untuk dilaporkan kepada PPATK.
Undang-UndangNomor  8  Tahun 2010 TentangPencegahandanPemberantasanTin dakPidanaPencucianUangselanjutnyadituli s  UU  TPPU  berbedadenganundang-
15 Sosialisasi  PPATK  (Pusat  Pelaporan  Analisis Transaksi  Keuangan)  Tentang  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang di Fakultas Hukum Universitas Jember, Tanggal 17-18 Februari 2011.
undangtindakpidanapencucianuangsebelu mnya
yang
hanyamenekankanpadapenegakanhukumti ndakpidanapencucianuang. Sementara, UU TPPU inimenekankanpadaduaaspek, pertama ,
padapencegahantindakpidanapencucianuan gdan kedua ,
menitiktekankanpadapemberantasantindak pidanapencucianuang.
Pemberantasantindakpidanapencuci anuangdalam UU TPPU dirumuskandenganketentuanpidanasebagai manadiaturdalamPasal  3,  4  dan  5  UU TPPU.
Sedangkanuntukpencegahantindakpidanap encucianuangdirancangdenganduastrategi,
(1)
denganstrategipenerapanprinsipmengenalip enggunajasa; dan (2) denganstrategikewajibanpelaporan yang dibebankankepadapelaporapabilaterdapattr ansaksikeuangan
yang memenuhisyaratuntukdilaporkankepada PPATK.
Tulisaninidifokuskanpencegahantin dakpidanapencucianuanghanyapadakewaji banpelaporan yang dilakukanolehpelaporterhadaptransaksikeu angan yang
memenuhisyaratuntukdilaporkankepada PPATK.Kewajibanpelaporandalam UU TPPU  diaturdalamBab  IV  tentang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan.
Pada  dasarnya  ketentuan  tentang kewajiban  pelaporan  ini  merupakan perwujudan  dari  rekomendasi  nomor  14 dan  15 the  Forty  Recomendation dari FATF  ( Financial  Take  Force  on  Money Laundering ),  didalam  rekomendasi  nomor 14  disebutkan  bahwa  penyedia  jasa keuangan  harus  memberikan  perhatian khusus  kepada  transaksi-transaksi  yang besar  jumlahnya  dan  kompleks  sifatnya serta merupakan pola transaksi  yang tidak lazim di mana transaksi tersebut tidak jelas tujuan  ekonominya  dan  tidak  jelas keabsahannya. 16
UU  TPPU  mengatur  mengenai kewajiban  pelaporan  ini  dalam  Pasal  17 yang  mengatur  pihak  pelapor  yang diberikan  kewenangan  oleh  undang- undang  ini  untuk  melaporkan  terhadap transaksi  yang  memenuhi  syarat  untuk dilaporkan.  Pihak  pelapor  tersebut digolongkan pada dua golongan, (1) pihak pelapor  dari  penyedia  jasa  keuangan  dan (2)  pihak  pelapor  dari  penyedia  barang dan/atau jasa. Pihak pelapor dari penyedia jasa keuangan terdiri dari:Bank;Perusahaan pembiayaan;Perusahaan  asuransi  dan perusahan  pialang  asuransi;Dana  pensiun lembaga keuangan;Perusahaan efek;Manajer  investasi;Kuostodian;Wali amanat;Perposan  sebagai  penyedia  jasa giro;Pedagang  valuta  asing;Penyelenggara alat
pembayaran menggunakan kartu;Penyelenggara e-money dan/atau e-
16 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm.265.
wallet ;Koperasi  yang  melakukan  kegiatan simpan pinjam;Pegadaian;Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;  atauPenyelenggara  kegiatan usaha pengiriman uang.
Sedangkan  pihak  pelapor  dari penyedia baran dan/atau jasa adalah:
1. Perusahaan properti/agen properti;
2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata;
4. Pedagang  barang  seni  dan  antik; dan
5. Balai lelang.
Pihak  pelapor  dari  unsur  penyedia jasa  keuangan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 17 UU TPPU dibebankan kewajiban pelaporan  terhadap  transaksi  keuangan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  23  UU TPPU kepada PPATK. Transaksi keuangan yang wajib dilaporkan sebagaimana dalam Pasal 23 UU TPPU adalah:
1. Transaksi keuangan mencurigakan;
2. Transaksi  keuangan  tunai  dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000  (Lima  Ratus  Juta Rupiah)  atau  dengan  mata  uang asing  yang  nilainya  setara,  yang dilakukan  baik  dalam  satu  kali transaksi  maupun  beberapa  kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau;
3. Transaksi  keuangan  transfer  dana dari dan ke luar negeri.
Transaksi  keuangan  mencurikagan di  atas  adalah  (1) Transaksi  Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi  dari  Pengguna  Jasa  yang bersangkutan;  (2) Transaksi  Keuangan oleh  Pengguna  jasa  yang  patut  diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari  pelaporan  Transaksi  yang bersangkutan  yang  wajib  dilakukan  oleh Pihak  Pelapor  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  ini; (3) Transaksi
Keuangan  yang  dilakukan  atau  batal dilakukan  dengan  menggunakan  Harta Kekayaan yang  diduga  berasal  dari  hasil tindak  pidana;  atau  (4) Transaksi Keuangan  yang  diminta  oleh  PPATK untuk  dilaporkan  oleh  Pihak  Pelapor karena  melibatkan  Harta  Kekayaan  yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Sedangkan  kewajiban  pelaporan terhadap  penyedia  barang  dan/atau  jasa dapat  dilakukan  apabila  sebagai  mana diatur  dalam Pasal  27  UU  TPPU  adalah transaksi  keuangan  yang  dilakukan pengguna  jasa  dengan  mata  uang  rupiah dan/atau  mata  uang  asing  yang  nilainya paling  sedikit  atau  setara  dengan  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) kepada PPATK.
Pelapor  penyedia  barang  dan/atau jasa  sebagaimana  dalam  Pasal  23  UU TPPU  hanyalah  pelapor  penyedia  barang seperti,perusahaan properti/agen  properti, pedagang  kendaraan  bermotor,  pedagang
permata,  pedagang barang  seni  dan  antik, dan Balai  lelang. Seluruhnya  adalah penyedia barang. Sementara tipologi tindak pidana pencucian uang akhir-akhir ini tidak lagi menggunakan sistem keuangan dalam menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil  tindak  pidananya,  pelaku  tindak pidana  pencucian  uang  lebih  memilik penyedia  jasa  sebagai  media  untuk melalukan  tindak  pidana  pencucian  uang, seperti  advokat,  notaris  dan  akuntan publik.
Kekurangan  pelapor  terhadap transaksi keuangan  yang memenuhi syarat untuk  dilaporkan  ke  PPATK  dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang, berikutnya ditulis PP No. 43 Tahun 2015. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP No.  43  Tahun  2015  disebutkan  pihak pelapor  terhadap  transaksi  keuangan  yang memenuhi  syarat  untuk  dilaporkan  ke PPATK  adalah  penyedia  jasa  keuangan dan  penyedia  baran  dan/atau  jasa,  sama dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  23  UU TPPU.  Sedangkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2) PP  No.  43  Tahun  2015  menyebutkan “pihak  pelapor  selain  dari  penyedia  jasa keuangan  dan  penyedia  barang  dan/atau jasa adalah (1) notaris; (2) pejabat pembuat akta tanah; (3) akuntan; (4) akuntan publik; dan  (5)  perencana  keuangan”.  Jadi  lima penyedia  jasa  tersebut  sebagai  pihak
pelapor  yang  memiliki  kewajiban  untuk melaporkan  terhadap  transaksi  yang memenuhi syarat untuk dilaporkan kepada PPATK,  yakni  transaksi  keuangan  yang dilakukan pengguna jasa dengan mata uang rupiah  dan/atau  mata  uang  asing  yang nilainya  paling  sedikit  atau  setara  dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU TPPU.
Pasal  2 PP  No.  43  Tahun
2015menjadi
instrument dalammencegahtindakpidanapencucianuan g  yang  dilakukanmelalui  non  system keuangansertamelibatkanprosesi yang memilikiakseskelembagakeuanganseperti, notaris,  PPAT,  akuntanpublikdanadvokat.
Seseorang
yang bergerakdalamprofesisebagaimanadisebutd alamPasal  2  ayat  (2) PP  No.  43  Tahun 2015, jikalau  kliennya  melihat indikasi adanya  tindak  pidana  pencucian  uang dengan  melakukan  transaksi  keuangan yang  dilakukan dengan  mata  uang  rupiah dan/atau  mata  uang  asing  yang  nilainya paling  sedikit  atau  setara  dengan  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah), maka  wajib  melaporkannya  kepada PPATK.
Kewajiban pelaporan yang dilakukan  penyedia  jasa  keuangan, penyedia  barang  dan/atau  jasa  atau penyedia  jasa  dapat  menjadi  sarana pencegah  terjadinya  tindak  pidana
pencucian  uang  yang  dilakukan  pelaku tindak pidana pencucian uang.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan ulasan pembahasan di atas  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai berikut:
1. Tindak  pidana  pencucian  uang sebagai suatu proses penyembunyian  atau  penyamaran uang  hasil  tindak  pidana  sehingga seolah-olah menjadi uang dari hasil yang  sah.  Proses  tindak  pidana pencucian uang mengalami perkembangan,  awalnya  melalui media  lembaga  keuangan  atau penyedia jasa keuangan, berkembang  melalui  media baran dan/atau  jasa,  dan  akhir-akhir  ini berkembang  kepada  penyedia  jasa profesional.
2. Untuk  mencegah  terjadinya  tindak pidana  pencucian  uang  yang tipologinya  telah  berkembang kearah gatekeeper yang melibatkan lembaga profesional, seperti advokat  dan  notaris.  Peraturan perundang-undangan merespon perkembangan  tersebut  dengan memperluas  lembaga  pelapor  yang memiliki  kewenangan  pelaporan,
semula  hanya  penyedia  jasa keuangan  dan  penyedia  barang yang  memiliki  kewajiban  untuk melaporkan terhadap transaksi yang terindikasi  ke  arah  tindak  pidana pencucian  uang.  Namun  sekaran penyedia jasa juga telah diwajibkan untuk melakukan pelaporan terhadap  transaksi  keuangan  yang mengarak  ke  pada  tindak  pidana pencucian uang.

## B. Saran
Adapun saran yang dapat
disampaikan berdasarkan hasil pembahasan diatas adalahsebagai berikut: 1. Bahwa  akademisi,  PPATK  dan seluruh masyarakat dapat menganalisa dan
memantau perkembangan  tipologi  tindak pidana  pencucian  uang  agar  selalu dapat  di  cegah  dengan  kebijakan hukum yang lebih baru.
2. Bahwa  perlu  dilakukan  evaluasi terus  menerus  terhadap  penyedia jasa  keuangan,  penyedia  barang dan/atau  jasa  dan  penyedia  jasa, disesuikan  dengan  perkembangan tipologi  dari  tindak  pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Harmadi, Kejahatan  Pencucian  Uang,
Setara Press, Malang, 2011.
Jacky  Uly  dan  Bernard  L.  Tanya, Money Laudering, Laros, Surabaya, 2009.
Paku Utama, Memahami Asset Recovery & Gatekeeper, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
Romli Atmasasmita,
Globalisasi Kejahatan  Bisnis, Kencana,  Jakarta, 2010.
-----------, Buku  1  Kapita  Selekta Kejahatan  Bisnis  dan  Hukum Pidana , Fikahati  Aneska,  Tampa Tempat, 2013..
Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana  Pencucian  Uang  dan Pembiayaan  Terorisme ,  Grafiti,
Jakarta, 2007.
Sosialisasi  PPATK  (Pusat  Pelaporan
Analisis Transaksi Keuangan) Tentang  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian  Uang  di  Fakultas  Hukum
Universitas  Jember,  Tanggal  17-18 Februari 2011.
Undang-UndangNomor  8  Tahun  2010 TentangPencegahandanPemberantasa nTindakPidanaPencucianUang.
PeraturanPemerintahNomor  43

## Tahun
2015
TentangPihakPelaporDalamPencega handanPemberantasanTindakPidanaP encucianUang.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Sapti  Prihatmini,  S.H.,  M.H. adalah dosen  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Jember. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum  (S1)  pada Fakultas Hukum Universitas  Jember tahun  1995  dan Magister  Ilmu  Hukum  (S2)  juga  pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2007.