## KAJIAN TERHADAP FATWA MUI NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI DAN PENCABULAN
Oleh: Khairuddin & Julius Barnawy

## Abstrak
Islam  mensyariatkan  penyaluran  naluri  biologis  melalui  jalan  perkawinan  yang  sah.  Selain lembaga  perkawinan,  maka  bentuk  penyaluran  naluri  biologis  yang  tidak  sah  tidak dibenarkan  dalam  Islam.  Salah  satunya  yaitu  hubungan  homoseksual.  Homoseksual merupakan  hubungan  seks  sejenis,  baik  dilakukan  oleh  pria  maupun  wanita.  Secara  hukum, hubungan  homoseksual  ini  diharamkan  dalam  Islam,  dan  pelakunya  dihukum  dengan  berat hingga  dibinasakan  (hukuman  mati)  sebagaimana  pendapat  mayoritas  ulama  berdasarkan ketentuan  umum  Alquran  dan  hadis.  Namun,  hukuman  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2014  Tentang  Lesbian,  Gay,  Sodomi,  dan Pencabulan  berbeda  dengan  pendapat  mayoritas  ulama  tersebut.  Untuk  itu,  permasalahan penelitian  yang  diangkat  adalah  apa  yang  melatar  belakangi  MUI  mengeluarkan  fatwa tersebut,  dan  bagaimana  dalil  dan  metode  istinbāṭ  hukum  yang  digunakan  MUI  dalam menetapkan  hukum  pelaku  homoseksual.  Adapun  jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian kepustakaan  (library  research)  dan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif- analisis,  yaitu  menggambarkan  permasalahan  homoseksual,  serta  menganalisis  ketentuan hukum  yang  dimuat  dalam  fatwa  MUI.  Hasil  penelitian  dan  analisa  penulis  menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan karena homoseksual di Indonesia telah banyak  dilakukan  oleh  masyarakat.  Bahkan  ada  usaha  dari  sejumlah  tokoh  dan  lembaga untuk  memperjuangkan  eksistensi  homoseksual.  Terhadap  fenomena  homoseksual  yang merebak,  timbul  keresahan  dan  muncul  pertanyaan  dari  masyarakat  mengenai  status  hukum berikut  hukuman  bagi    pelakunya.  Adapun  dalil  dan  metode  istinbāṭ  hukum  yang digunakan MUI  dalam  menetapkan  hukum  pelaku  homoseksual  yaitu  merujuk  kepada  beberapa ketentuan  yang  terdapat  dalam  Alquran  dan  hadis  terkait  adanya  larangan  melakukan hubungan  seks  sejenis.  Di  samping  itu,  Majelis  Ulama  Indonesia  juga  merujuk  kepada pendapat-pendapat  ulama.  Secara  spesifik,  MUI  setidaknya  merujuk  pendapat  9  (sembilan) ulama,  diantaranya  yaitu  pendapat  Imam  al-Syirazi,  Muhammad  ibn  „Umar  al-Razi,  al- Bujairimi, Imam al-Nawawi, Imam Zakaria, Imam „Abdur Rauf al-Munawi, Ibnu Qayyim al- Jauziyyah,  Ibnu  Qudamah,  dan  pendapat  al-Buhuuti.  Intinya,  MUI  menyatakan  bahwa homoseksual adalah perbuatan yang haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta‟zīr.
Kata Kunci: Hukuman-Ta‟zīr-Homoseksual

## A. Fatwa MUI No. 57/2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan
Ada  dua pertanyaan penting pada sub bahasan ini. Pertama, terkait latar belakang atau alasan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Nomor 57 Tahun  2014 tentang Lesbian,  Gay,  Sodomi,  dan  Pencabulan.  Kedua,  tentang  muatan  hukum  (isi)  fatwa  yang dikeluarkan MUI dalam menyikapi masalah  yang dihadapi masyarakat, khususnya  fenomena homoseksual.
Dikeluarkannya  fatwa  MUI  secara  umum  disebabkan  oleh  beberapa  alasan. Diantaranya,  MUI  memandang  bahwa  manusia  merupakan  ciptaan  Allah.  Sebagai  makhluk ciptaan, tentu memiliki fitrah dasar manusia, yaitu memiliki kecenderungan orientasi seksual. Kecencerungan seksual ini juga lahir dari fitrah manusia yang diciptakan secara berpasangan- pasangan.  Untuk  itu,  MUI  memandang  kecenderungan  seksual  ini  harus  disalurkan berdasarkan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam, misalnya melalui perkawinan yang sah.
Namun, pada tataran kehidupan masyarakat ( sein ) justru berbeda dengan hukum yang seharusnya  dilakukan  ( sollen ).  Di  mana,  fenomena  kehidupan  komunitas  pasangan  sejenis (homoseksual),  baik  gay  dan  lesbian  semakin  banyak  terjadi,  baik  secara  terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan istri. 1 Dalam realitas masyarakat, memang dapat dilihat dan ditemukan beberapa kasus homoseksual. Kasus  homoseksual  ini  tidak  hanya  terjadi  sebelum  dikeluarkannya  fatwa  MUI  ini,  namun juga telah dilakukan dan dapat ditemukan setelah dikeluarkan fatwa MUI hingga saat ini.
Tercatat  bahwa  fenomena  homoseksual  ini  telah  dipraktekkan  di  belahan  dunia  sejak tahun  1860-an  dengan  sebutan  “gender  ketiga”.  Namun,  pada  era  1950  dan  1960 kemudian praktik  dan  penamaan  homoseksual,  baik  gay  maupun  lesbian  telah  dikultuskan
1 Dimuat dalam  lembaran awal  Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang  Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 1, Januari – Juni 2019
sebagai sebuah istilah baku. 2 Di Indonesia sendiri, fenomena terkait praktek homoseksual ini juga sangat memprihatinkan. Artinya, telah banyak ditemukan kasus bahkan terdapat beberapa aktivis maupun tokoh muslim yang pro terhadap prilaku tersebut. Misalnya, yang diberitakan oleh  media The  Jakarta  Post tahun  2012  yang  dikutip  dalam  situs hidayatullah.com ,  bahwa telah  diterbitkan  satu  berita  yang  berjudul: Islam:  Recognized  Homosexsuality  (Islam mengakui  homoseksualitas) ,  yang  ditulis  oleh  Siti  Musdah  Mulia.  Dalam  salah  satu kalimatnya menyebutkan bahwa naluri seksual adalah sesuatu yang alami dan diciptakan oleh Tuhan,  karena itu  dihalalkan  dalam  Islam.  Termasuk  kecenderungan  seksual  alami  sekaligus sebagai ciptaan adalah homoseksual (kecenderungan seksual dengan sesama jenis). 3
Berdasarkan  hal  tersebut,  jelas  bahwa  fenomena  homoseksual,  dan  diperkuat  dengan dukungan dari beberapa tokoh terhadap hubungan sesama jenis ini menjadi salah satu alasan MUI mengeluarkan fatwa. Selain itu, alasan lainnya bahwa isu homoseksual ini dirancang atas nama  hak  asasi  manusia.  Komunitas  homoseksual  baik  yang  disebut  gay  maupun  lesbi menuntut  kesetaraan  dan  kesamaan  hak  serta    pengakuan  atas  orientasi  seksual  mereka termasuk pernikahan sesama jenis. 4
Jika dilihat lebih jauh, salah satu lembaga penggalangan dana pendukung perlindungan hak  asasi  pelaku  lesbian,  gay,  biseksual,  dan  transgender/transeksual  (LGBT)  yaitu  “Global Equality  Fund”  yang  diluncurkan  pada  Desember  2011  oleh  menteri  luar  negeri  AS  Hillary Rodham  Clinton.  Lembaga  ini  mencakup  upaya  keadilan,  advokasi,  perlindungan dan  dialog
2 Dimuat  dalam  laman academia  education ,  yaitu  dalam  situs: https://www.academia.edu /23092878/pandangan-islam-terhadap-lgbt-lesbian-gaybiseksual-transgender , diakses pada tanggal 1 Juni 2017. 3 Dimuat  dalam: http://www.hidayatullah.com/prof-uin-jakarta-halalkan-homoseksual ,  diakses  pada tanggal 1 Juni 2017.
4 Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 1, Januari – Juni 2019
untuk  menjamin  pelaku  LGBT  hidup  bebas  tanpa  diskriminasi.  Lembaga  tersebut  juga memiliki afiliasi dengan aktivis yang mendukung homoseksual di Indonesia. 5
Terkait dengan fenomena homoseksual tersebut, berikut dengan adanya lembaga yang berusaha  untuk  memperjuangkan  eksistensi  homoseksual,  maka  hal  ini  pula  yang menyebabkan  semakin  merebak  dan  sangat  meresahkan  masyarakat.  Bentuk  penyimpangan seksual  seperti  di  atas  sudah  sedemikian  meresahkan  masyarakat  dan  mengancam  tatanan sosial  kemasyarakatan  serta  mengancam  lembaga  pernikahan  sebagai  satu-satunya  lembaga yang  sah  dalam  menyalurkan  hasrat  seksual  dan  menata  kehidupan  rumah  tangga  dan masyarakat. Terhadap kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukum serta hukuman bagi  pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan. 6
Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa alasan MUI mengeluarkan fatwa disebabkan karna 5 faktor, yaitu:
1. Bahwa  akhir-akhir  ini  fenomena  kehidupan  komunitas  pasangan  sejenis (homoseksual), baik gay dan lesby semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun  sembunyi,  bahkan  tidak  jarang  mereka  hidup  sebagaimana  layaknya  suami dan isteri.
2. Bahwa  atas  nama  hak  asasi  manusia,  komunitas  homoseksual  ini,  baik  yang  disebut gay  maupun  lesbi  menuntut  kesetaraan  dan  kesamaan  hak  serta    pengakuan  atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis;
3. Bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan  sodomi,    yaitu  pelampiasan  nafsu  seksual  sesama  jenis  melalui  dubur  semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat;
5 Dimuat  dalam  laman academia  education ,  yaitu  dalam  situs: https://www.academia.edu /23092878/pandangan-islam-terhadap-lgbt-lesbian-gaybiseksual-transgender , diakses pada tanggal 1 Juni 2017.
6 Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
4. Bahwa  bentuk-bentuk  penyimpangan  seksual  seperti  di  atas  sudah  sedemikian meresahkan  masyarakat  dan  mengancam  tatanan  social  kemasyarakatan  serta mengancam  lembaga  pernikahan  sebagai  satu  satunya  lembaga  yang  absah  dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat;
5. Bahwa  terhadap  kenyataan  tersebut,  muncul  pertanyaan  dari  masyarakat  mengenai hukuman bagi  pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan.
Terhadap  alasan-alasan  tersebut,  MUI  kemudian  menyikapi  dengan  mengeluarkan Fatwa  Nomor  57  Tahun  2014  tentang  Lesbian,  Gay,  Sodomi,  dan  Pencabulan.  Adapun  isi fatwa terkait dengan ketentuan hukum homoseksual adalah sebagai berikut:
a. Hubungan  seksual  hanya  dibolehkan  bagi  seseorang  yang  memiliki  hubungan  suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar‟i .
b. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
c. Homoseksual,  baik  lesbian  maupun  gay  hukumnya  haram,  dan  merupakan  bentuk kejahatan ( jarimah ).
d. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupu gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman had dan/atau ta‟zīr oleh pihak yang berwenang.
e. Sodomi  hukumnya  haram  dan  merupakan  perbuatan  keji  yang  mendatangkan  dosa besar ( fahisyah ).
f. Pelaku  sodomi  dikenakan  hukuman ta‟zīr yang  tingkat  hukumannya  maksimal hukuman mati.
g. Aktifitas  homoseksual  selain  dengan  cara  sodomi  ( liwaṭ )  hukumnya  haram  dan pelakunya dikenakan hukuman ta‟zīr .
h. Aktifitas  pencabulan,  yakni  pelampiasan nasfu  seksual  seperti  meraba,  meremas,  dan aktifitas  lainnya  tanpa  ikatan  pernikahan  yang  sah,  yang  dilakukan  oleh  seseorang, baik  dilakukan  kepada  lain  jenis  maupun  sesama  jenis,  kepada  dewasa  maupun  anak hukumnya haram.
i. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman ta‟zīr .
j. Dalam  hal  korban  dari  kejahatan  ( jarimah )  homoseksual,  sodomi,  dan  pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
k. Melegalkan  aktifitas  seksual  sesama  jenis  dan  orientasi  seksual  menyimpang  lainnya adalah haram. 7
Berdasarkan  ketentuan  di atas,  khususnya  dalam  kaitan  dengan  hukuman  bagi  pelaku homoseksual, termasuk dalam kategori sodomi, dikenakan hukuman ta‟zīr . MUI memandang bahwa  pemerintah  mempunyai  kewenangan  untuk  menetapkan  jenis  dan  bentuk  hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku.
Menariknya,  bahwa  MUI  tidak  menetapkan  hukuman  pelaku  homoseksual sebagaimana  dua  pendapat  umum  yang  telah  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  yaitu pendapat yang menyatakan hukuman pelaku homoseksual lebih tinggi dari hukuman zina, dan pendapat yang menyatakan sama dengan hukuman zina. Akan tetapi, MUI memilih pendapat ketiga,  yaitu  pelaku  homoseksual  dikenakan  hukuman ta‟zīr ,  artinya  pemerintah  diberikan wewenang untuk menetapkan jenis dan bentuk sanksinya.  Ketentuan hukum yang  ditetapkan MUI  ini  menjadi  consern  penulis  untuk  menalaah  lebih  jauh,  baik  tentang  dalil  maupun metode istinbāṭ hukum  yang  digunakan  MUI.  Lebih  lanjut,  pembahasan  tentang  dalil-dalil yang  digunakan  MUI  dalam  menetapkan  hukum  bagi  pelaku  homoseksual  akan  dipaparkan pada sub bahasan di bawah ini.

## B. Dalil dan Metode Penetapan Hukum yang Digunakan MUI
Terdapat  enam  dalil  yang  digunakan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam menetapkan  dan  menggali  ( istinbāṭ )  hukum-hukum  terkait  lesbian,  gay,  sodomi,  dan pencabulan.  Dalil  tersebut  mengacu  pada  ayat-ayat  Alquran,  hadis,  ijma‟,  dan  kaidah-kaidah
7 Ibid.
ushul maupun  kaidah  fikih,  serta sad  al-zari‟ah .  Kemudian,  MUI  juga  mengutip  beberapa pendapat ulama fikih.
Mengenai  pembahasan  ini,  penulis  hanya  mengutip  beberapa  dalil  khusus  yang menyangkut masalah homoseksual. Berikut dalil-dalil yang digunakan MUI:

## a. Dalil Alquran
Untuk memperkuat larangan hubungan sesama jenis, MUI mengutip dalil hukum terkait dasar penciptaan manusia berpasang-pasangan. Dalam hal ini, syāri‟ menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling mengenal dan dapat melakukan pernikahan yang sah.
Rujukannya mengacu pada ketentuan Alquran surat al-Nisā ayat 1:
Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari  seorang  diri,  dan  daripadanya  Allah  menciptakan  istrinya;  dan  daripada keduanya Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki  dan  perempuan  yang  banyak.  dan bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan  (mempergunakan)  nama-Nya  kamu  saling meminta  satu  sama  lain,  dan  (peliharalah)  hubungan  silaturrahim.  Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu ”. (QS. An-Nisā: 1). 8
MUI  menerangkan  dalam  fatwanya  bahwa  ayat  tersebut  berkenaan  dengan  aturan tentang  ihwal  penciptaan  manusia  yang  berpasangan  dan  mengembangkan  keturunan  antara suami  dan  istri  melalui  pernikahan. 9 Dapat  dipahami  bahwa  karena  manusia  berpasang- pasangan,  maka  secara  tidak  langsung  terdapat  larangan  untuk  melakukan  hubungan perkawinan sesama jenis (homoseksual). Sedangkan melakukan hubungan dengan lawan jenis melalui perkawinan yang sah merupakan cara yang legal dalam Islam.
Secara  khusus,  MUI  mengutip  minimal  empat  dalil  Alquran  yang  membicarakan tentang  larangan  melakukan  hubungan  homoseksual.  Hubungan  seksual  sesama  jenis
8 Departemen  Agama  RI, Al-Qur‟an  dan  Terjemahan, (Jakarta:  Badan  Litbang  Departemen  Agama, 2009), hlm. 99.
9 Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
(homoseksual)  disifati  sebagai  perbuatan faḥīisyah (amat  keji),  berlebih-lebihan,  dan melampaui batas. Adapun dalil pertama terdapat dalam surat asy-Syu‟ara ayat 165-166:
Artinya:  “ Mengapa  kamu  mendatangi  jenis  lelaki  di  antara  manusia,  dan  kamu  tinggalkan istri-istri  yang  dijadikan  oleh  Tuhanmu  untukmu,  bahkan  kamu  adalah  orang-orang yang melampaui batas . (QS. Asy-Syu‟ara: 165-166). 10
Kemudian, MUI juga mengutip ayat yang membicarakan kisah kaum Nabi Luth seperti yang tergambar pada surat an-Naml ayat 54-55, dan surat al-„Ankabut ayat 28-29. Jika dilihat dalam beberapa kitab fikih, para fukaha dalam menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual juga merujuk pada dua ketentuan ini. Misalnya dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, 11 kemudian  kitab al-Jawāb  al-Kāfī karangan  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah, 12 dan  dalam kitab al-Muntaqā min Zammil Hawā karangan Ibnu Jauzi. 13 Dalam kitab-kitab ini juga dikutip dua ayat tersebut sebagai dasar untuk menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual.
Adapun  ketentuan  dua  dalil  tersebut  adalah  sebagai  berikut,  Qur‟an  surat  An-Naml ayat  54-55,  Artinya:  “ Dan  (ingatlah  kisah)  Luth,  ketika  Dia  berkata  kepada  kaumnya: “Mengapa  kamu  mengerjakan  perbuatan  fahisyah  itu  sedang  kamu  memperlihatkannya? Mengapa  kamu  mendatangi  laki-laki  untuk  (memenuhi)  nafsu  (mu),  bukan  (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum  yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu) ”. (QS. An-Naml: 54-55).
Kemudian MUI mengutip Qur‟an al-Ankabut ayat 28-29, yang artinya: “ Dan (ingatlah) ketika Luth  berkata  pepada  kaumnya:  "Sesungguhnya  kamu  benar-benar  mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-
10 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan..., hlm. 476.
11 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah..., hlm. 629.
12 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Al-Jawāb al-Kāfī..., hlm. 385-386.
13 Ibnu Jauzi, al-Muntaqā min Zammil..., hlm. 109.
umat  sebelum  kamu".  Apakah  sesungguhnya  kamu  patut  mendatangi  laki-laki, menyamun  dan  mengerjakan  kemungkaran  di  tempat-tempat  pertemuanmu?  Maka jawaban  kaumnya  tidak  lain  hanya  mengatakan:  “Datangkanlah  kepada  Kami  azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar ”. (QS. Al-„Ankabut: 28-29).
Dalam  beberapa  kitab  tafsir,  seperti  yang  dimuat  dalam  kitab Tafsir  al-Mishbah karangan Quraish Shihab, disebutkan bahwa kata faḥīsyah pada kedua ayat di atas bermakna perbuatan  keji.  Maksudnya  bisa  digunakan  pada  perbuatan  zina,  homoseks  antara  laki-laki dengan  laki-laki,  dan musahaqah atau  homoseks  antara  wanita  dengan  wanita. 14 Begitu  juga yang disebutkan olah al-Sabuni dalam kitabnya Shafwah al-Tafsīr . 15
Terkait dengan makna kata taqṯa‟ūn al-sabīl seperti yang dimuat pada surat al-„Ankabut ayat 29  di  atas,  dimaksudkan  yaitu  melakukan  perbuatan  keji  terhadap  orang-orang  yang  dalam perjalanan.  Karena,  dalam  konteks  ayat  tersebut,  sebagian  besar  orang-orang  melakukan homoseksual  dengan  tamu-tamu  yang  datang.  Ada  lagi  yang  mengartikan  dengan  merusak jalan keturunan karena mereka berbuat homoseksual. 16

## b. Dalil Hadits
Selain  dalil  Alquran,  dalam  beberapa  hadis  Rasulullah  juga  diterangkan  tentang larangan  melakukan  perbuatan  homoseksual.  MUI  dalam  hal  ini  merujuk  beberapa  hadis  di antaranya  riwayat  dari  Abdur  Rahman,  yang  menerangkan  tentang  larangan  homoseks,  baik terhadap  sesama  jenis  lelaki  (gay)  maupun  sesama  perempuan  (lesbi).  Adapun  bunyi  hadis tersebut adalah sebagai berikut:
14 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian  Al-Qur‟an , cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59.
15 Muhammad  Ali  as-Shabuni, Shafwah  al-Tafsir, ed.  In, Tafsir-Tfsir  Pilihan ,  (terj:  Yasin),  jilid  4, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290.
16 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah..., hlm. 59-59.
ٍَْْع ْ ِْذْبَع ْ ًٍَِْْح َّرنا ْ ٍِْْب ْ ًِبَأ ْ ْ ذٍِعَس ْ ِْرْذُخْنا ِّْي ْ ٍَْْع ْ ِْهٍِبَأ ْ َْلاَق ْ َْلاَق ْ ُْلىُس َر ْ َِّْاللّ ْ ىَّهَص ْ َُّْاللّ ْ ِْهٍَْهَع ْ َْىَّهَس َو ْ َْل ْ ُْرُظٌَُْ ْ ُْمُج َّرنا ْ ىَنِإ ْ ِْة َر ْىَع ْ ِْمُج َّرنا ْ َْل َو ْ ُْرُظَُْت ْ ُْةَأ ْرًَْنا ْ ىَنِإ ْ ِْة َر ْىَع ْ ِْةَأ ْرًَْنا ْ َْل َو ْ ً ِضْفٌُ ْ ُْمُج َّرنا ْ ىَنِإ ْ ِْمُج َّرنا ْ ًِف ْ ِْب ْىَّثنا ْ ِْذ ِحا َىْنا ْ َْل َو ْ ْْفُت ً ِض ْ ُْةَأ ْرًَْنا ْ ىَنِإ ْ ِْةَأ ْرًَْنا ْ ًِف ْ ِْب ْىَّثنا ْ ِْذ ِحا َىْنا 17
Artinya:  “ Dari  Abdurrahman  bin  Abu  Sa'id  Al  Khudri  dari  Ayahnya  ia  berkata;  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Janganlah  seorang  laki-laki  melihat  aurat laki-laki  lain  dan  janganlah  seorang  wanita  melihat  aurat  wanita  lain,  janganlah seorang  laki-laki  satu  selimut  dengan  laki-laki  lainnya  dan  juga  janganlah  seorang wanita satu selimut dengan wanita lainnya ”. (HR. Baihaqi).
Terkait dengan ketentuan hadits di atas, Imam al-Nawawi (sebagaimana juga pendapat yang  dikutip  oleh  MUI)  menyebutkan  dalam  kitab al-Minhaj  Syarh  Shahih  Muslim ,  bahwa larangan  bergumul  dalam  satu  selimut  antara  seorang  lelaki  dengan  sesama  lelaki  di  dalam satu busana, dan demikian pula bagi wanita dengan sesama wanita, merupakan larangan yang mengandung hukum haram. 18 Keharaman tersebut dipahami sebagai imbangan atas kehalalan seorang  wanita  atau  laki-laki  dengan  lawan  jenisnya  dalam  kondisi  tertentu  setelah  terjadi pernikahan.  Adapun  atas  laki-laki  dengan  laki-laki,  atau  wanita  dengan  wanita,  tidak dibenarkan  satu  selimut,  apalagi  melakukan  hubungan  homoseksual  yang  dalam  Islam diharamkan.
Dalam  Islam  juga  terdapat  beberapa  ketentuan  hadis  yang  menyatakan  hubungan seksual  sesama  jenis  sama  dengan  perbuatan  zina.  Hal  ini  dapat  dipahami  dari  keterangan beberapa hadis Rasul. Salah satunya hadis yang bersumber dari Abi Musa sebagai berikut:
17 Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulimiyyah, 1991), hlm. 118.
18 Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
ُْمُج َّرنا ًَتَأ اَر ِإ َْلاَق َْلاَق ْ ُْلىُس َر ْ َِّْاللّ ْ ىَّهَص ْ َُّْاللّ ْ ِْهٍَْهَع ْ َْىَّهَس َو ىسى ُي ًْْ بَأ ٍَْْع 19 ْ ٌِاٍََِا َز اًَُهَف َْةَأ ْرًَْنا ُْةَأ ْرًَْنا ِْتَتَأ اَرِإ َو ٌِْاٍََِا َز اًَُهَف
Artinya: “ Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina ”. (HR. Al-Baihaqi).
Sebenarnya,  terdapat tiga  hadits  lainnya  yang  digunakan  MUI  terkait  ketentuan  hadis di  atas,  namun  sumber  hadisnya  yang  berbeda,  yaitu  dari wasilah .  Inti  ketiga  hadis  itu  juga menyatakan bahwa hubungan sesama jenis, antara wanita dengan wanita, atau laki-laki dengan laki-laki, masuk dalam kategori perbuatan zina. 20
Mengenai hadis di atas dan hadits yang  serupa,  Imam „Abdur Rauf al-Munawi dalam kitab Faidh  al-Qadir  Syarh  al-Jami‟  al-Shaghir memberikan  komentar  secara  gamblang tentang hukum homoseksual ini. Disebutkan bahwa adanya hadis yang mengatakan hubungan seksual  sesama  wanita  itu  zina,  maksudnya  adalah  seperti  zina  dalam  kaitan  sama-sama berdosa,  meskipun  berbeda  kadar  beratnya.  Dalam  masalah  ini  tidak  dikenai had (hukuman yang telah ditentukan), tetapi hanya ta‟zīr (hukuman yang tentatif). 21 Pendapat al-Munawi ini nampaknya berbeda dengan pendapat Imam al-Syirazi sebelumnya, di mana menurut Imam al- Syirazi  hukuman  pelaku  homoseks  sama  dengan  zina,  yaitu  hukuman had .  Di  sini,  tentunya menjadi pertimbangan MUI dalam memilih pendapat yang tepat dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual.
19 Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulimiyyah, 1991), hlm. 135. 20 Sebagaimana  penelitian  Neng  Jubaedah,  juga  menyimpulkan  bahwa  hukum  gay  dan  lesbian  atau homoseksual merupakan perbuatan keji, dan termasuk pada perbuatan zina, mengingat kedua perbuatan tersebut bagian  dari  cara  mendapatkan  kepuasan  seksual.  Dimuat  dalam  Neng  Jubaedah, Perzinaan  dalam  Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 268.
21 Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
Lebih lanjut, dalil yang digunakan MUI merujuk pada ketentuan tentang adanya laknat Allah SWT atas tindakan homoseksualitas dan sodomi. Ketentuan tersebut dimuat dalam hadis riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut:
: ْ َلاَق ُْلىُس َر ْ َِّْاللّ ْ ىَّهَص ْ َُّْاللّ ْ ِْهٍَْهَع ْ َْىَّهَس َو ٌََّْأ ُْهُْ َع ُّْاللّ ًَْ ِض َر ْ  ساَّبَع ٍِْْب  َْع ٍْْ
، ْ ط ْىُن ِْو ْىَق َْمًََع َْم ًَِع ٍَْْي َُّْاللّ ٍََْعَن ، ْ ط ْىُن ِْو ْىَق َْمًََع َْم ًَِع ٍَْْي َُّْاللّ ٍََْعَن
ْ ط ْىُن 22
ْ ِو ْىَق َْمًََع َْم ًَِع ٍَْْي َُّْاللّ ٍََْعَن
Artinya: “ Dari Ibn „Abbas, bahwasanya  Rasulullah SAW. bersabda: “Allah melaknat orang yang  melakukan  perbuatan  umat  Nabi  Luth,  Allah  melaknat  orang  yang  melakukan perbuatan  umat  Nabi  Luth,  Allah  melaknat  orang  yang  melakukan  perbuatan  umat Nabi Luth” . (HR. Baihaqi).
Terhadap beberapa dalil Alquran dan hadis di atas, jelas bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini, ulama telah sepakat ( ijma‟ ) bahwa liwaṭ dan aktifitas seksual sesama jenis adalah haram. Ketentuan ijma‟ menjadi bagian dari dalil hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa.
c. Kaidah Hukum
Di  samping  dalil-dalil  hukum  di  atas  (Alquran,  hadis,  dan ijma‟ ),  MUI  juga menggunakan  beberapa  kaidah  hukum,  meliputi  kaidah sad  al-zari‟ah ,  kaidah ushuliyah lainnya,  serta  kaidah fiqhiyyah .  Kaidah sad  al-zari‟ah yang  digunakan  MUI  lebih  kepada pencegahan atas peluang terjadinya zina serta akibat hukumnya.  Kaidah ini nampaknya tidak berkaitan  dengan  penemuan  hukum  homoseksual.  Namun,  penggunaan  kaidah  hukum  dalam
22 Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra..., hlm. 128.
kaitan  dengan  penetapan  hukum  homoseksual,  MUI  menggunakan  kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyah . Salah satu kaidah ushuliyah tersebut yaitu:
ْ ِىٌْ ِرْحَّتهِن ًِْْهَُّنا ىِف ُْمْص َْْلا
Artinya: “ Hukum asal dalam larangan itu untuk pengharaman ”.
Selain itu, kaidah yang digunakan MUI yaitu sebagai berikut:
ُْهَُْع ًِِّْهًُْنا َْداَسَف ً ِضَتْقٌٍَ ًِْْهَُّنا ىِف ُْمْص َْْلا
Artinya:  “ Pada  dasarnya,  di  dalam  larangan  tentang  sesuatu  menuntut  adanya  rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut ”.
Pada kaidah ushul yang pertama dapat dipahami bahwa, segala sesuatu yang dilarang menunjukkan status hukum pada sesuatu tersebut menjadi haram. Kaidah tersebut merupakan kebalikan dari kaidah yang menyatakan asal suatu perintah adalah wajib. Untuk itu, larangan syara‟ untuk melakukan perbuatan homoseksual menujukkan bahwa perbuatan tersebut haram untuk dilakukan. Sedangkan pada kaidah ushul yang kedua, secara jelas menyatakan bahwa di dalam  larangan  syara‟  atas  suatu  perbuatan,  menunjukkan  adanya  kerusakan  atas  perbuatan tersebut.
Dalam  kaitan  dengan  larangan  untuk  melakukan  perbuatan  homoseksual  ini,  secara jelas  dipahami  perbuatan  homoseks  merupakan  perbuatan  yang  memiliki  banyak  kerusakan. Misalnya,  melanggar  perintah  Allah  dan  tidak  dapat  meneruskan  keturunan.  Sebagaimana paparan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa perbuatan homoseksual dapat merusak tatanan kehidupan  manusia,  karena  hubungan  homoseksual  tidak  dapat  memenuhi  tujuan  dari kehidupan  manusia,  misalnya  meneruskan  keturunan,  di  samping  perbuatan  tersebut  juga
bagian  dari  perbuatan  yang  amoral. 23 Berdasarkan  dua  kaidah  di  atas,  jelas  bahwa homoseksual  masuk  pada  perbuatan  yang  dilarang.  Oleh  karena  homoseksual  masuk  dalam perbuatan yang di larang, maka haram untuk dilakukan.
Lebih lanjut, MUI menggunakan kaidah fikih dalam menetapkan hukum homoseksual. Setidaknya, terdapat dua kaidah yang berkenaan penetapan hukum homoseksual, salah satunya kaidah  yang  menyatakan  kemudharatan/kerusakan  harus  dihilangkan.  Adapun  bunyi  kaidah yang dimaksud yaitu:
ْ ٌِاَكْي ِ ْلْا ِْرْذَقِب ُْعَفْذٌُ ُْر َرَّضنَا
Artinya: “ Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin ”.
Kemudian,  dalam  menetapkan  hukum  bagi  pelaku  homoseksual,  terdapat  intervensi pemerintah dalam memberikan hukuman atas pelaku homoseks melalui kebijakannnya. Hal ini dapat dipahami dari kaidah fikih di bawah ini:

## ْ ِتَحَهَصًَْناِب ْ ط ْىُُُي ِْتٍَِّع َّرنا ىَهَع ِْواَيِ ْلْا ُْف ُّرَصَت
Artinya: “ Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan ”.
Berdasarkan  kaidah  ini,  dipahami  bahwa  pemerintah  diberikan  kewenangan  dalam menetapkan  kebijakan  atau  ketentuan  hukum  terhadap  masyarakat,  khususnya  bagi  pelaku homoseks. Hal ini dilakukan berdasarkan kemaslahatan. Kaitan dengan kemaslahatan ini tentu dilihat  dari  bahaya  perbuatan  homoseks  sangat  besar.  Jadi,  untuk  menghilangkan kemudharatan dari perbuatan homoseks tersebut, tentunya pemerintah diberikan kewenangan
23 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Al-Jawāb al-Kāfī..., hlm. 380.
untuk  mengambil  langkah  dan  kebijakan  hukum  dalam  menetapkan  hukuman  atas  pelaku homoseks, tujuannya adalah untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat.

## d. Pendapat ulama
Terkait  penetapan  hukuman  bagi  pelaku  homoseksual  serta  sodomi,  MUI  mengutip sedikitnya  tujuh  pendapat  ulama.  Diantaranya  pendapat  Imam  al-Syirazi  dalam  kitab al- Muhazzab . Intinya, disebutkan bahwa liwaṭ (hubungan homoseksual sesama laki-laki) adalah haram.  Beliau  merujuk  pada  ketentuan  Alquran  surat  al-A‟rāf  ayat  80.  Dalam  ayat  ini, disebutkan bahwa liwaṭ masuk dalam kategori perbuatan fāḥisyah (perbuatan keji). Demikian juga yang digambarkan dalam surat al-An‟ām ayat 151. Ketentuan tersebut menurut Imam al- Syirazi  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  MUI  menjadi  dalil  atas  diharamkannya liwaṭ . Berdasarkan  ayat  tersebut  pula  disimpulkan  hukuman  bagi  pelaku liwaṭ adalah  sama  dengan had zina. 24
Kemudian,  MUI  juga  mengutip  pendapat  Sulaiman  ibn  Muhammad  ibn  „Umar  al- Bujairimi  dalam  kitab Tuhfah  al-Habib  'Ala  Syarh  al-Khathib .  Disebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan liwaṭ (homoseksual  dalam  pengertian  gay)  yaitu    memasukkan hasyafah (ujung  kelamin)  atau  seukuran  ke  dalam  anus  lelaki  walau  hamba  sahaya  miliknya.  Di samping  itu,  Imam  Nawawi  juga  menyatakan    keharaman  bagi  lelaki  untuk  melihat  aurat sesama  lelaki,  dan  haram  bagi  wanita  melihat  aurat  sesama  wanita.  Masalah  ini  tidak  ada perselisihan pendapat. 25 Sementara itu, menurut Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Zakaria al- Anshari dalam kitab Asna al-Mathalib fi Raudh al-Thalib , dinyatakan bahwa haram berbaring
24 Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
25 Ibid.
bagi  dua  orang  lelaki  atau  dua  orang  wanita  dalam  satu  busana,  jika  keduanya  telanjang meskipun masing-masing keduanya hanya bersebelahan di atas alas tidur.
MUI  juga  mengutip  pendapat  Imam  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah,  yang  dimuat  dalam dua  kitabnya,  yaitu  kitab al-Jawāb  al-Kāfī  Liman  Sa‟ala  An  ad-Dawa‟i  As-Syāfī , dan  dalam kitab Zād al-Ma‟ād fī Hadyi Khairil „Ibād . Intinya, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa prilaku sodomi  bertentangan  dengan  fitrah  Allah  yang  menciptakan  manusia  atas  fitrah  tersebut  dan bagaimana prilaku sodomi telah memutarbalikkan tabiat laki-laki yang diciptakan oleh Allah untuk memiliki kecendrungan kepada wanita dan bukan kepada sesama laki-laki. Oleh karena itu,  Allah  memberikan  hukuman  kepada  mereka  berupa  pemutarbalikkan  negeri  mereka sehingga mereka dibenamkan ke dalam tanah.
Ibnu  Qayyim  juga  menegaskan  bahwa  hukuman  bagi  pelaku  homoseks  dengan dibinasakan (hukum mati) sudah sesuai dengan hukum Allah. Karena semakin besar perbuatan yang  diharamkan  maka  semakin  berat  pula  hukumannya.  Dalam  hal  ini  persetubuhan  yang tidak dibolehkan sama sekali lebih besar dosanya dari persetubuhan yang diperbolehkan dalam kondisi  tertentu.  Oleh  karena  itu  hukumannya  harus  diperberat.  Begitu  juga  halnya  pendapat Ibnu  Qudamah  yang  dimuat  dalam  kitab al-Mughni ,  di  mana  terdapat  ijma  para  sahabat, mereka  telah  sepakat  untuk  menghukum  mati  pelaku  sodomi  sekalipun  mereka  berbeda pendapat dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut. 26
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  MUI  berusaha  untuk  mengungkap begitu besarnya dosa pelaku homoseksual. Terkait dengan jenis hukumannya, memang masih ditemui  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  fikih.  Hal  ini  dapat  dipahami  dari  beberapa pendapat  ulama  di  atas,  dan  juga  telah  disinggung  pada  bab  dua  sebelumnya.  Ulama  secara
26 Ibid .
umum  berbeda  dalam  tiga  pendapat  umum,  yaitu  pelaku  homoseksual  dikenakan  hukuman melebihi  hukuman  zina,  sama  dengan  hukuman  zina,  dan  di  bawah  hukuman  zina  atau hukuman ta‟zīr .
Berdasarkan hal tersebut, MUI berdasarkan ketentuannya yang dimuat dalam fatwanya lebih  memilih  pendapat  yang  ketiga,  yaitu  pendapat  yang  menyatakan  hukuman  bagi  pelaku homoseksual, termasuk pelaku sodomi adalah di ta‟zīr , yaitu hakim atau pemerintah diberikan wewenang dalam menetapkan jenis dan bentuk hukum yang dikenakan kepada pelaku.
Terkait dengan metode istinbāṯ yang digunakan MUI dalam menetapkan hukuman bagi pelaku  homoseks,  tentunya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  beberapa  dalil  hukum  seperti  telah dikemukakan  sebelumnya,  yaitu  mencari  ketentuan  dalam  Alquran,  dan  hadis  Rasulullah. Kemudian,  MUI  juga  melihat  beberapa  pendapat  ulama.  Dalam  hal  ini,  MUI  menyatakan bahwa pelaku homoseksual merupakan kejahatan yang intinya dikenakan hukuman ta‟zīr , baik pelaku  dapat  dibuktikan  telah  sampai  melakukan  sodomi  ( liwaṭ melalui  dubur),  atau  belum sampai  pada  tingkat  sodomi.  MUI  juga  menegaskan  bahwa  batas  maksimal  hukuman ta‟zīr pada  pelaku  homoseksual  ini  adalah  hingga  hukuman  mati.  Ini  artinya,  MUI  memandang bahwa  hukuman  mati  seperti  yang  disebutkan  dalam  Alquran  maupun  dalam  hadis  bukan merupakan  bentuk  hukuman had bagi  pelaku  homoseksual.  Hukuman  berat  terhadap  pelaku homoseksual  ini  dimaksudkan  sebagai zawajir dan mawani‟ (membuat  pelaku  menjadi  jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya).
Berdasarkan  keterangan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  homoseksual  merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tindakan yang tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan. Untuk itu, hubungan semacam ini diharamkan dalam Islam. Meskipun diharamkan, dalam hal hukumannya para ulama masih berselisih pendapat, ada yang berpendapat dihukum lebih berat
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 1, Januari – Juni 2019
dari hukuman zina, sama dengan zina, dan ada juga yang berpendapat di bawah hukuman zina. Sedangkan  MUI,  lebih  memilih  pendapat  yang  ketiga,  yaitu  pelaku  homoseksual  dikenakan hukuman di bawah hukuman zina (di bawah had zina),  yaitu dihukum ta‟zīr dengan batasan maksimal hukuman hingga hukuman mati.
Mencermati bentuk sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa  Nomor  57  Tahun  2014  tentang  Lesbian,  Gay,  Sodomi,  dan  Pencabulan,  tentu dikembalikan  kepada  produk  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  ulama-ulama  sebelumnya. Dilihat  dari  muatan  hukum  fatwa  tersebut,  bahwa  MUI  berusaha  menggali  hukum  dan menetapkan  jenis  sanksi  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  homoseksual.  Usaha tersebut  terlihat  pada  beberapa  dalil  yang  digunakan  MUI,  baik  dalil naqli (Alquran  dan hadis), maupun pendapat-pendapat ulama tentang hal itu. Intinya bahwa pelaku homoseksual dihukum  dengan  hukuman ta‟zīr .  Termasuk  perbuatan  homoseksual  yang  dihukum  dengan ta‟zīr adalah perbuatan baik dengan cara sodomi atau tidak. Pelaku homoseksual yang sampai pada perbuatan sodomi, batasan sanksi ta‟zīr yaitu hingga hukuman mati. 27
Secara  substantif,  produk  hukum  yang  ditetapkan  MUI  berbeda  dengan  pendapat mayoritas  ulama,  bahkan  berbeda  dengan  pendapat  yang  justru  dikutip  oleh  MUI  sendiri dalam  fatwanya.  Di  mana,  menurut  mayoritas  ulama  pelaku  homoseksual  yang  sampai  pada tingkat sodomi justru hukumannya lebih berat dari zina.
Menurut penulis, pendapat hukum yang diambil oleh MUI tersebut, meskipun berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta telah sesuai dengan tata cara menggali hukum menurut hukum Islam. Karena, MUI melihat pada beberapa keterangan  Alquran  dan  hadis,  serta  pendapat  ulama  tentang  keharaman  hubungan  sesama
27 Keterangan tersebut dimuat dalam fatwa  MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
jenis. Terkait dengan jenis sanksi homoseksual ini, memang tidak disebutkan secara jelas dan rinci  seperti  halnya  jenis  perbuatan-perbuatan hudūd yang  telah  ditentukan  kadar  ukuran sanksinya.  Misalnya,  dilihat  jenis  hukuman  bagi  pelaku  zina,  Alquran  dan  hadis  telah menetapkan secara rinci jenis hukumannnya. Bagi pelaku zina yang belum menikah dikenakan hukuman  cambuk  atau  dera  sebanyak  100  (seratus)  kali  dan  diasingkan  selama  satu  tahun. Sedangkan bagi pelaku zina yang telah menikah dihukum rajam. Begitu juga jenis sanksi bagi perbuatan  jinayah  lainnya,  seperti  pencurian  yang  telah  sampai  nisab  akan  dipotong  tangan, dan  jenis  perbuatan hudūd lainnya.  Adapun  perbuatan  homoseksual,  tidak  secara  jelas  dan dirinci seperti perbuatan-perbuatan hudūd yang telah disebutkan.
Di  samping  itu,  MUI  juga  tidak  menetapkan  hukum  dengan  tanpa  merujuk  pada pendapat  ulama.  Artinya,  MUI  setidaknya  mengambil  pendapat  hukum  yang  sama  dengan pendapat  hukum  yang  dipilih  oleh  Imam  Hanafi,  al-Hakim  dan  ulama  lain  yang  sependapat dengannya, yaitu pelaku homoseks baik gay maupun lesbian dikenakan hukuman ta‟zīr , dengan melibatkan  pemerintah  untuk  menetapkan  jenis  hukuman  yang  cocok  untuk  diberikan  kepada pelaku. 28 Dengan melihat ikhtilaf ulama dalam masalah ini, MUI berdiri pada posisi yang tidak bertentangan  dengan  sistem  penggalian  hukum  berdasarkan  konsep istinbāṭ hukum  dalam Islam.
Jika  dilihat  lebih  jauh,  bahwa  MUI  nampaknya  ingin  menyesuaikan  sistem  hukum yang dianut di Indonesia, dengan jenis hukuman yang ditetapkan dalam fatwanya. Oleh karena di  Indonesia  yang  berwenang  dalam  menetapkan  hukum  suatu  kejahatan  adalah  pemerintah,
28 Terkait pendapat al-Hakim dan Imam Hanafi tersebut, telah dijelaskan pada bab dua sebelumnya, dan dapat dilihat lebih jelas dalam buku Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 343, dan dalam buku Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Al-Jawāb al-Kāfī..., hlm. 385-386.
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 1, Januari – Juni 2019
dalam  hal  ini  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR-RI),  maka  MUI menetapkan hukuman yang cocok untuk pelaku adalah hukuman ta‟zīr .
Hal ini dibuktikan dalam rekomendasi MUI, di mana DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk  segera  menyusun  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  kamunitas homoseksual,  baik  lesbi  maupun  gay,  serta  komunitas  lain  yang  memiliki  orientasi  seksual menyimpang  masuk  dalam  komunitas  yang  tidak  legal,  artinya  bertentangan  dengan  hukum. Selain itu, MUI juga merekomendasikan kepada pemerintah agar menghukum berat terhadap pelaku  sodomi,  lesbi,  gay,  serta  aktifitas  seks  menyimpang  lainnya  yang  dapat  berfungsi sebagai zawajir dan mawani‟ (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi  takut  untuk  melakukannya).  Kemudian,  oleh  karena  perbuatan  homoseksual  adalah perbuatan  yang  keji  dan  amoral,  maka  pemerintah  hendaknya  memasukkannya  sebagai  delik umum. Artinya, perbuatan hukum yang harus dicegah dan ditindak tanpa harus ada pengaduan dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003. Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Abdul  Qadir  Audah, At-Tasyrī‟  al-Jinā‟ī  al-Islāmi  Muqarranan  bil  Qanūnil  Wad‟iy ,  ed.  In, Abdul Wahhab Khallaf, al-„Ilmu al-Ushulul Fiqh, terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer, ed. In, Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Abdullah  Ahmed  an-Na‟im, Dekonstruction  of  Syari‟ah ,  ed.  In, Dekonstruksi  Syariah ,  tp, Jakarta: LKIS, 2004.
Abdur Rahman I.Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam Jakarta: PT. Putra Melton, 1992. Abu  Ameenah  Bilal  Philips,  dkk, Homosexuality,  Islamic  View  about  Homosexuality, Homosexuality;  Cities  of  Sodom  and  Gomorrah  are  Reminders, ed.  In, Islam  dan Homoseksual, terj: Yudi, Jakarta: Pustaka Zahra, 2013.
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
Amir Syarifuddin, Usul Fiqih , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Armaidi Tanjung, Free Sex No Nikah Yes, Jakarta: Amzah, 2007.
Ibnu  Hajar  al-Asqalani, Bulūgh  al-Marām  min  Adillāh  al-Ahkām, ed.  In, Bulughul  Maram , terj: Kahar Masyhur, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Neng Jubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, ed. In, Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I‟Tisham, 2013.
Tim  Pustaka  Phoenix, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia;  Edisi  Terbaru, Jakarta:  Pustaka Phoenix, 2011.