Regulasi  Hukum  Terhadap  Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul

## Kebo)
Ana Sholikah 1* , Rahmatul Hidayati 2 , Budi Parmono 3 , Muh Muhibbin 4 , Nurika Falah Ilmania 5 .
1 Universitas Islam Malang, Indonesia
Email : sholikahana960@gmail.com
2 Universitas Islam Malang, Indonesia
Email : rahmatulahhidayati68@yahoo.co.id
3 Universitas Islam Malang, Indonesia
Email : budiparmono@unisma.ac.id
4 Universitas Islam Malang, Indonesia
Email : MohammadMuhibbin@gmail.com
5 Universitas Islam Malang, Indonesia
Email : nurikafalah03@gmail.com *surel korespondensi ( email correspondence): sholikahana960@gmail.com
Abstract: Cohabitation (cohabitation) is an act that violates the juridical and social norms of criminal law carried out in the State of Indonesia. The research was prepared to find out the legal  rules  for  cohabitation  offenders  and  a  comparison  of  cohabitation  according  to  the Criminal Code Law Number 1 of 1946, Law Number 1 of 1951 and Emergency Law Number 1 of 1951 concerning Temporary Measures to Organize the Unity of the Structure of Powers and  Procedures  of  Civil  Courts.  This  research  is  normative  juridical  research  using  the technique of approaching the law. The results of the study reveal that in the regulation there is  no  explicit  formulation  policy  on  cohabitation  in  the  Criminal  Code  /  WvS.  Legal arrangements for  cohabitation offenders are contained in Article 412 of Law Number 1 of 2023 but have not been enforced. So that the legal arrangements for cohabitation offenders use Jurisprudence, but only certain regions use it.
Keywords : Regulation; Legal Consequences; Cohabitation.
Abstrak: Kohabitasi  (kumpul  kebo)  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  secara  yuridis dan  norma-norma  sosial  hukum  pidana  yang  dijalankan  di  Negara  Indonesia.  Penelitian disusun  untuk  mengetahui  aturan hukum  bagi  pelaku  kohabitasi  dan perbandingan kohabitasi  Menurut  KUHP  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  dan  Undang-Undang Nomor  1  Darurat  1951  tentang  Tindakan-tindakan  Sementara  Untuk  Menyelenggarakan
Vol.10, No. 1, Januari 2024

## Article History
Received: 13/12/2023 Revised: 26/12/2023 Accepted: 30/12/2023
Kesatuan  Susunan  Kekuasaan  dan  Acara  Pengadilan  Sipil . Penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis normatif dengan menggunakan  teknik  pendekatan  terhadap undang-undang.  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa di dalam pengaturan tidak dijumpai kebijakan formulasi eksplisit  tentang  kohabitasi  dalam  KUHP/WvS.  Pengaturan  hukum  terhadap  pelaku kohabitasi tertuang  pada  Pasal  412  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tetapi  belum diberlakukan.  Sehingga  pengaturan  hukum  bagi  pelaku  kohabitasi  menggunakan Yurisprudensi, akan tetapi hanya daerah tertentu saja yang menggunakannya.
Kata Kunci : Pengaturan; Akibat Hukum; Kohabitasi.

## PENDAHULUAN
Kohabitasi    merupakan  dua  individu  lawan  jenis  yang  tinggal  bersama,  dimana statusnya berada diluar ikatan pernikahan yang belum  sah, di mata hukum ataupun agama. 1 Negara Indonesia salah satu negara yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi budaya adat dan etika kesusilaan yang ada didalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan negara mengiginkan remaja atau pemuda menjadi generasi emas yang akan membawa perubahan baru  yang  baik  bagi  negara  Indonesia.  Perbuatan  kohabitasi  atau  biasa  dikatakan  sebagai cohabitation yang terjadi di Indonesia ini dapat  merusak  moral dan generasi anak bangsa dan  tidak  selaras  dengan  etika  dan  norma  masyarakat  Indonesia.  Kohabitasi  merupakan salah satu perbuatan yang ruang lingkupnya sangatlah luas, meliputi zina ( adultery) ataupun perbuatan asusila yang lainnya.
Secara  yuridis,  untuk  saat  ini  negara  Indonesia  tidak  mengatur  tentang  kohabitasi, oleh karena itu tidak diberikan ancaman ataupun sanksi pidana terhadap pelaku kohabitasi, karena belum dikatakan  sebagai suatu tindak  pidana. 2 Bahwasannya permasalahan dalam penelitian ini tentang bagaimana sanksi yang akan diberikan kepada pelaku  kumpul kebo, yang mana kumpul kebo dianggap sebagai pelanggaran asusila pada masyarakat indonesia, akan  tetapi  KUHP  lama  atau  UU  No.  1  Tahun  1946  tersebut  tidak  mengatur  kumpul  kebo sebagai perbuatan asusila atau pelanggaran hukum.
Dalam dasar hukum pidana yakni asas legalitas mengemukakan bahwasannya segala perbuatan  yang  tidak  diatur  dalam  hukum  pidana  tidak  dapat  diancam  ataupun  dikenai hukuman  pidana. 3 Tidak  adanya  aturan  mengenai  perbuatan  kohabitasi  sehingga mengakibatkan pebutan tersebut memiliki kekosongan hukum.
Kemudian  peneliti  tertarik  dalam  meneliti  ini  dikarenakan    saat  ini  perbuatan
1 Pahrur  Rizal,  “Dasar  Kriminalisasi  Kohabitasi  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia,” MEDIA  BINA ILMIAH 15, no. 1 (6 Agustus 2020): 3907, https://doi.org/10.33758/mbi.v15i1.671.
2 A.  Danardana  dan  Vincentius  Patria  Setyawan,  “Kriminalisasi  Fenomena  Penyimpangan  Sosial  Kohabitasi (Samenlaven)  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana,”  Justitia  et  Pax  38,  no.  1  (29  Juni  2022):  220, https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713.
3 admin,  “Seminar  Nasional  Mahupiki  (Masyarakat  Hukum  Pidana  Dan  Kriminologi  Indonesia)  Di  Malang,” Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut (blog), 29 November 2022, https://mh.uma.ac.id/seminar- nasional-mahupiki-masyarakat-hukum-pidana-dan-kriminologi-indonesia-di-malang/.Moeljatno , Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta – Rineka Cipta, 2000, Hal. 23
kohobitasi yang sebelumnya tidak memiliki aturan dalam  KUHP, saat ini diperbaharui yang mana  perbuatan  kohabitasi  sudah  memiliki  akibat  hukum,  bahwasannya  akibat  yang  akan diberikan  kepada  seseorang  yang  melanggar  perbuatan  yang  di  anggap  menyimpang  ini yaitu perbuatan kumpul kebo atau seseorang yang melakukan tinggal dalam satu atap tanpa diikat perkawinan akan mendapatkan ancaman pidana berupa pidana penjara. Lebih jelasnya di  dalam    Pasal  412  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023.  Dengan  adanya  ketentuan tersebut perbuatan kohabitasi nantinya tidak mengalami kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan  memberikan  pengetahuan  bahwa  perbuatan  kohabitasi  sekarang  ini  sudah memiliki  dasar  hukum  yang  tetap  dalam  Pasal  412  KUP  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2023. Dengan  adanya  penulisan  ini  dapat  memperluas  jangkauan  pengetahuan  agar  lebih banyak  yang  mengetahui  bahwa  perbuatan  kohobitasi  atau  kumpul  kebo  sudah  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Irwansyah juga melakukan penelitia mengenai kohobitasi atau biasa disebut dengan kumpul  kebo,  dalam  penelitiannya  membahas  tentang  alasan  mendasar  untuk menkriminalisasikan  kumpul  kebo  menjadi  suatu  delik  dalam  RUU  KUHP.  Bahwasannya dalam  perancangan  undang-undang  untuk  merumuskan  suatu  aturan  hukum  yang  dapat mengarah  kepada  suatu  pembentukan  peraturan  yang  dapat  mengakomodir  kebutuhan zaman  sekarang  ini  dan  dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat.  Pengaturan kumpul  kebo  yang  akan  dijadikan  suatu  delik  dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  dengan melakukan  perbandingan  agar  nantinya  dapat  digunakan  dalam  waktu  jangka  panjang dengan dilakukannya pembaharua hukum pidana akan tetapi tetap melihat  aspek budaya dan filosofi bangsa Indonesia. 4
Dalam  penelitian  sebelumnya,  perbuatan  kohabitasi  ini  baru  berupa  rancangan undang-undang yang masih berubah-ubah, dan belum ditetapkan sebagai undang-undang. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan, dimana perbuatan kohabitasi  yang dianggap sebagai perbuatan  yang  melanggar  asusila  saat  ini  sudah  mendapatkan  pengaturan  tetap  dan dinyatakan  sebagai  suatu  tindak  pidana,  yaitu  dalam  Pasal  412  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023.  Dengan  adanya  pengaturan  yang  baru  ini  dapat  melidungi  masyarakat  atau individu  yang  merasa  dirugikan  dan  tidak  mendapatkan  haknya.  Penelitian  ini  juga membahas  pengaturan  kohabitasi  sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2023 yang  menggunakan  hukum  adat  dengan  landasan  Undang-Undang  Darurat  No.1  tahun 1951, yang diterapkan di provinsi Bali.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  yakni  penelitian  yang mempelajari  norma-norma  dan  asas-asas  hukum,  atau  doktrin-doktrin  guna  menemukan
4 Irwansyah, I., & Diana, L. (2016). Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Doctoral dissertation, Riau University).
jawaban  atas  hal  ihwal  hukum  yang  timbul. 5 Penulis  menggunakan  pendekatan  peraturan hukum  yang  berbeda-beda,  dan  fokus  pada  penerapan  topik  yang  sejalan  dengan  kajian penelitian mengenai hukuman terhadap orang yang melakukan kohabitasi di dalam UU No.1 Tahun 1946, Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2023, dan UU Nomor Darurat 1951.
Bahan  hukum  yang  digunakan  dama  penelitian  normatif  adalah  bahan  hukum primer,  yaitu  bahan  hukum  terdiri  dar  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum sekunder, bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, undang-undang, dan hasil penelitian lainnya.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  telaah pustaka  dan  telaah  dokumen.  Studi  kepustakaan  disini  penulis  melakukan  suatu perbandingan secara tidak langsung, melakukannya dengan cara perbandingan antara satu kaidah  dengan  kaidah  yang  lain  dalam  masalah  yang  sama  disebut  dengan  studi kepustakaan.  Studi  dokumen  yaitu  mengkaji  dokumen-dokumen  baik  dokumen  tertulis gambar atau yang lainnya. Melakukan analisa secara deskriptif, yang artinya segala hal yang berkaitan  dengan  permasalahan  pemidanaan  terhadap  orang  yang  melakukan  kohabitasi akan  di  analisis  secara  rinci.  Setelah  melakukan  analisis  berdasarkan  bahan  hukum  yang sudah  di  paparkan,  penulis  akan  melakukan  usaha  penyimpulan  agar  mendapatkan  hasil yang objektif.

## PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kohabitasi ( cohabitation ).
Bahwasannya perbuatan kumpul kebo ini dianggap masyarakat Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap kesusilaan ( dalam hukum adat ataupun dalam  agama).  Dengan  tidak  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  perbuatan tersebut  yang  mengakibatkan  warga  ataupun  lingkungan  setempat  mengambil  tindakan sendiri,  dikarenakan  hukum  pidana/KUHP  di  Indonesia  ini  tidak  mampu  menjangkau perbuatan  tersebut.  Sehingga  dibutuhkannya  suatu  aturan  hukum  sebagai  alat  untuk menhgatasi suatu perbuatan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat.
Akan tetapi di dalam pengaturan tidak ada kebijakan tentang cohabitation yang jelas dalam KUHP/WvS.  Perlu diketahui bahwa KUHP  Undang-Undang No.  1 Tahun 1946 hanya mengatur  tentang  perzinahan    yang  di  atur  dalam  Pasal  284  KUHP,  dalam  pasal  tersebut menjelaskan  jika  seseorang  itu  sudah  menikah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  yaitu perbuatan  zina  dengan  orang  lain,  dan  orang  tersebut  tetap  melakukan.  Kemudian  bagi perempuan yang mengikuti atau melakukannya pula dan sudah mengetahui bawa laki-laki yang diikutinya bersalah dan dapat melanggar hukum nantinya.
Dalam  kajian  filosofi  yang  dapa  dipaparkan  menegnai  cohabitation/tidak
5 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 3 ed. (Jakarta: Kencana: Media Group, 2009), 35.
dirumuskannya cohabitation dala hukum pidana/WvS, karena latar belakang etika kehidupan sosial  masyarakat  Eropa  adalah  Individulisme  dan  liberalisme  berbeda  dengan  Indonesia. 6 Menurut Hans Kelsen, regulasi adalah disposisi sosial yang mengatur perilaku timbal  balik masyarakat yaitu, suatu ketentuan yang mengatur perilaku tertentu yang berkaitan dengan sistem standar norma. 7
Pada  dasarnya  hukum  adalah  seperangkat  persyaratan  multifase  yang  menjamin penyesuaian kebebasan, kehendak seseorang terhadap kebebasan dan kehendak orang lain. Menurut  anggapan  tersebut,  pada  dasarnya  hukum  mengatur  hubungan  antar  individu dalam  masyarakat  menurut  asas  dan  ketentuan  yang  berbeda.  Dengan  demikian,  setiap orang  dalam  masyarakat  mempunyai  kewajiban  untuk  menaati  hukum.  Peraturan  adalah per-UU yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis, ketetapan tertulis, ketentuan hukum berupa peraturan umum sebagai hukum tertulis. 8
Pengaturan  hukum  tentang  kohabitasi  diatur  dalam  Pasal  412  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan tetapi belum diberlakukan. Sebagaimana dalam KUHP kohabitasi tidak  memiliki  aturan    secara  tegas.  Dalam  KUHP  hanya  mengatur  tentang  zina,  dan kohabitasi  tidak  dapat  di  masukan  dalam  pasal  zina  tersebut  yaitu  Pasal  284  KUHP. Perzinahan dan kumpu kebo merupakan kegiatan yang berbeda. Di negara Barat, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual yang salah satu atau kedua pelakunya suda melakukan pernikah  dengan  orang  lain. 9 Sedangkan    kohabitasi  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan bersama  tanpa  adanya  paksaan  dari  kedua  pihak,  tetapi  dari  keduanya  belum  memiliki hubungan yang sah secara agama maupun hukum positif Indonesia untuk hidup bersama di bawah satu atap layaknya suami istri. 10
Jumlah  kasus  kohabitasi  di  Indonesia  pada  tahun  2021-2023  ini  sangatlah  banyak bahkan puluhan remaja belasan tahun melakukan kohabitasi. Salah satu kasusnya berada di Kota  Malang,  pada  saat  itu  satuan  Polisi  Praja  (Satpol  PP)  Kota  Malang  dengan  Polresta Malang Kota, Kodim 0833/Kota Malang, dan Denpom V/3 Malang melakukan Oprasi pada malam  hari  pukul  21.00  WIB.  Satpol  PP  Kota  Malang  melakukan  penyergapan  di  hotel, berdasarkan  informasi  dari  masyarakat  yang  menduga  banyaknya  pelaku  kohabitasi.  Pada saat penyergapan di temukan tujuh pasangan yang statusnya bukan suami atau istri berada di  kamar  Hotel.  Diduga  tujuh  pasangan  tersebut  melakukan  perbuatan  cabul,  dikarenakan ditemukannya  barang  bukti  berupa  alat  kontrasepsi.  Kemudian  tujuh  pasangan  tersebut
6 Eko  Soponyono,  “Kebijakan  Perumusan  Sistem  Pemidanaan  Yang  Berorientasi  Pada  Korban,” Masalah- Masalah Hukum 41, no. 1 (24 Januari 2012): 34, https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.29-41.
7 https://digilib.unila.ac.id/9032/12/BAB%20II.pdf Diakses Pada Taggal 10 Oktober.
8 Marhaendra Wija Atmaja, “Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan,” 2016, 1.
9 Syamsul Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 12, no. 2 (31 Desember 2015): 379, https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397.
10 Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, dan Chepi Ali Firman Zakaria, “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam 8, no. 1 (17 Juni 2022): 30, https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1546.
diamankan oleh petugas. 11
Kasus kohabitasi bukan hanya dilakukan para remaja saja, terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hidup serumah tanpa adanya suatu ikatan pernikahan. publikasi kasus PNS yang tinggal serumah tanpa menikah juga dibenarkan oleh Badan Pertimbangan Pelayanan Nasional  (BPASN)    berwenang  menerima,  menyelidiki,  dan  menindakketetapan  tentang banding  Administratif.  Berdasarkan  aturan,  bagi  pejabat  yang  terbukti  melanggar cohabitation  sudah  dikenai  hukuman  disiplin  berat  sesuai  dengan  PP  94/2021  dikenakan jenis hukuman disiplin berat.
Dari jumlah kasus yang telah dipaparkan, perilaku kohabitasi dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan hukum adat apalagi di Negara Indonesia yang mengedepankan  norma  kesusilaan  dan  norma  agama.  Terdapat  beberapa  daerah  di Indonesia  yang mengatur  kohabitasi  dalam perspektif hukum adat yakni provinsi Provinsi Bali, Aceh, dan Batam.
Pada  Provinsi Bali  merupakan wilayah  yang  masyarakat  menganggap  bahwasannya perbuatan kumpul kebo sebagai perbuatan yang melanggar norma dan adat isiadat di Bali. Perbuatan  kumpul  kebo  yang  terjadi  di  Bali  diakibatkan  oleh  pendatang,  yang  diaman mereka  menganggap  bahwasannya  perbuatan  tersebut  bukan  merupakan  suatu  kejahatan terhadap  kesusilaan.  Yang  kita  ketahui  bahwasannya  aturan  dalam  KUHP  tidak  memiliki aturannya.  Kemudian  pada  masyarakat  Bali  dalam  penyelesaian  permasalah  terhadap perbuatan kumpul kebo masyarakat  masih menggunakan hukum adat, dan hukum adatnya berlaku dan  masih diterima oleh masyarakat Bali. Salah satu kejahatan paling umum yang masih  relatif  sering  terjadi  dan  dapat  dituntut  adalah  “  Lokika  Sangraha”  Undang-Undang No. 1 Darurat 1951. 12
Kitab  Adhigma  menerangkan  mengenai  Lokika  Sangraha,  ialah  sutu  hubungan romatis antara laki-laki dan perempuan yang tidak menikah secara sah menurut hukum dan adat istiadat. Hukum delik adat merupakan undang-undang yang mengatur tentang perkara yang  dapat  mengganggu  keseimbangan  masyarakat,  sehingga  harus  diselesaikan  agar kesimbangan  masyarakat  tidak  terguncang.  Sistem  hukum  bagi  pelaku  kohabitasi  di  Bali terdapat hukum adat terhadap pelanggaran adat Lokika Sangraha yang tertuang pada Pasal 359  Kitab  Adi  Gama.  Hukum  adat  Lokika  Sanggraha  Pasal  359  Adi  Gama  yang  memiliki unsur-unsur yakni:
a. Terjadi persetubuhan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum ada
11 Kukuh  Kurniawan,  “Tujuh  Pasangan  Kohabitasi  Digerebek  Satpol  PP  Kota  Malang,  ada  Benda  ini  saat Menggelar Razia - Tribunmadura.com,” Tribunmadura.com, diakses 9 Desember 2023, https://madura.tribunnews.com/2022/04/17/tujuh-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-satpol-pp-kota-malang- ada-benda-ini-saat-menggelar-razia.
12 Dhestiani  Amara  Putri,  Mutiara  Aghata,  dan  Riska  Andi  Ftriono,  “Lokika  Sanggraha  Berdasarkan  Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori  Kriminologi,” Gema Keadilan 8, no. 3 (14 Oktober 2021): 178, https://doi.org/10.14710/gk.2021.12499.

## ikatan suatu pernikahan
b. Laki-laki yang berjanji akan menikahi seorang perempuan yang pernah berhubungan seks dengannya.
c. Pria itu tidak menepati janjinya.
Provinsi Aceh, yang sangat menentang perbuatan kumpul kebo, dikarenakan provinsi aceh  merupakan  provinsi  yang  menganut/menjalankan  hukum  islamnya  secara  penuh. Perbuatan asusila ini sangat ditentang dan di permasalahkan karena melanggar norma, adat, dan  juga  melanggar  ketentuan  agama.  Perbuatan  kohabitasi  di  aceh  dikatakan  sebagai perbuatan  zina.  Zina  yang  dimaksud  dalam  hukum  Islam  adalah  perbuatan  yang  tidak seharusnya  dilakukan  oleh  pasangan  yang  tidak/belum  memiliki  hubungan  perkawinan secara  sah.  Zina  dibedakan  menjadi  dua;  zinah  muhsan  (dilakukan  oleh  orang  yang sudah/pernah  menikah),  dan  zinah  ghair  muhsan  (dilakukan  oleh  orang  yang  belum melaksanakan pernikahan). 13
Dalam Provinsi Aceh perzinahan yang tertuang dalam pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No 6 UU Jinayar Tahun 2014. Ini adalah untuk mengikuti syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku  di  masyarakat  Aceh,  melindungi  serta  mencegah  masyarakat  dari  aktivitas  dan tindakan  yang  menjatuhkan  harga  diri  demi  menghalangi  perselingkuhan  sedini  mungkin dan menutup peluang rusaknya moral. 14
Wilayah Batam, menganggap bahwa perbuatan kumpul kebo merupakan perbuatan yang  melanggar  norma  dan  asusila  dan  dapat  merusak  generasi  pada  anak  bangsa, bahwasannya  perbuatan  kumpul  kebo  tersebut  yang  diakibatkan  dari  kurang  perhatian orang  tua  atau,  dijadikan  jalan  pintas  untuk  terjadinya  pernikahan.  Oleh  karenanya  Batam menerapkan  peraturan  hidup  bersama  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah    No.  6  Tahun 2002 tentang “ketertiban sosial”. Ketentuan tentang hidup bersama diatur dalam Pasal 7 ayat (3).  Disini  akan  diberikan  penjelasan  lebih  terkait  pasal  tersebut,  bahwa  “jika  orang  yang berlawnan  jenis  dilarang  penuh  untuk  melakukan  kehidupan  bersama  sebagai  suami ataupun istri tanpa didasari dengan pernikahan sah”. 15
Hukum pidana diciptakan untuk mengatur masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan,  hukum  pidana  melindungi  masyarakat  dari  perilaku  abnormal  dari  anggota masyarakat  lainnya.  Di  Indonesia kohabitasi  yang  sebelumnya  belum  memiliki  pengaturan dan  belum  di  jadikan  suatu  delik,  sekarang  ini  perbuatan  kohabitasi atau  hidup  bersama antara seorang pria dan wanita  tanpa perkawinan yang sah. Sudah memiliki pengaturan dan
13 Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” 379.
14 Asmaunizar Asmaunizar, “Fenomena Sosial Free Sex Pada Masyarakat Banda Aceh Studi Efektifitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh,” Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam 2, no. 1 (7 Agustus 2019): 93, https://doi.org/10.22373/jp.v2i1.5066.
15 Budi  Sulistiyono,  Hari  Purwadi,  dan  Hartiwiningsih,  “Urgensi  Kriminalisasi  Kohabitasi  (Cohabitation)  Dalam Hukum  Pidana  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Ekonomi  6,  no.  2  (1  Februari  2018):  174, https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750.
sudah  dimasukan  menjadi  suatu  delik  dalam  peraturan  perundang-undangan  yaitu  dalam Pasal  412  ayat  (1),  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Perbandingan  Kohabitasi  Menurut  KUHP    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan  Undang-Undang  Nomor  1  Darurat  1951  tentang  Tindakan-tindakan  Sementara Untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan  Kekuasaan  dan  Acara  Pengadilan- Pengadilan Sipil.
Kohabitasi adalah suatu kondisi dimana  dua  orang laki-laki dan perempuan berada pada satu atap tanpa dasar pernikahan yang sah. Kohabitasi ini sudah banyak menimbulkan keresahan  karena  dianggap  sebagai  tindakan  yang  subversif  dari  norma-norma  dalam lingkup masyarakat. Cohabitation dianggap tidak etis dan salah, serta bertentangan dengan adab masyarakat Indonesia.
Di  dalam  upaya  mengatasi  kejahatan  hidup  bersama  di  Indonesia  pada  saat  ini, apabila  dibawa  dalam  ranah  hukum,  lembaga  penegak  hukum  akan  meghadapi  kesulitan dikarenakan tidak ada pasal atau aturan hukum satu dalam KUHP yang memuat secara jelas aturan tentang perbuatan hidup bersama atau recht vacum, yang diatur hanyalah perbuatan perzinahan saja diatur dalam Pasal 284 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946. Namun faktanya, isi pasal  tersebut  tidak  mampu  mencerminkan  dan  mengadaptasi  etika  hukum  yang  berlaku pada masyarakat, baik hukum setempat (adat), maupun agama, reformasi  hukum nasional ( legal reform). 16
Kohabitasi  belum  memiliki  pengaturan  hukum  tetap  dalam  KUHP  ataupun  dalam undang-undang  lainnya.  Perbuatan  kohabitasi  dipandang  sebagai  salah  satu  bagian  dari tindak  kejahatan,  karena  dapat  menyebabkan  kejahatan  baru  atau  berkelanjutan,  seperti aborsi,  atau  penghilangan  nyawa  bayi. 17 Sebelum  adanya  peraturan  dalam  KUHP  tentang kohabitasi,  salah  satu  cara  dalam  upaya  penegakan  hukum  yang  dilaksanakan  dalam melakukan  pemberantasan  kejahatan  hidup  bersama  dapat  dilaksanakan  dengan  dengan bantuan  kebijakan  politik  kriminal  “ criminal  policy”.  Secara  garis  besar  penanggulangan kejahatan  melalui  politik  kriminal  “ criminal  policy”  dibagi  menjadi  dua  cara  yakni  upaya penal (hukum pidana) dan upaya non penal (diluar jalur hukum pidana). 18
Usaha pemberantasan kejahatan yang dilakukan melalui  upaya penal (pidana) lebih mengutamakan penindasan setelah suatu kejahatan terjadi, sedangkan upaya non penal (di
16 Rimbun Purba, Oksep Adhayanto, dan Ayu Efritadewi, “Pertanggungjawapan Pidana Terhadap Pelaku Semen Leven  (Kohabitasi  Ditanjungpinang  Tahun  2020),” Student  Online  Journal  (SOJ)  UMRAH-Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik 3, no. 1 (2022): 389, https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/download/1765/1571.
17 Sulistiyono,  Purwadi,  dan  Hartiwiningsih,  “Urgensi  Kriminalisasi  Kohabitasi  (Cohabitation)  Dalam  Hukum Pidana Indonesia.”
18 Teguh prasetya, Politik Huku Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi), Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2012, Hal. 19.
luar hukum pidana) lebih mengutamakan pada fungsi preventif (sebelum terjadi). 19 Menurut Sudarto yang mengemukakan bahwa Upaya Non-penal yang telah diberlakukan di Negara Indonesia  adalah  kegiatan  patroli  dan/atau  razia  yang  dilakukan  secara  rutin  di  tempat tertentu  dari  pihak  polisi,  yang  berfokus  pada  pelayanan  masyarakat  atau  kegiatan komunikatif edukatif masyarakat. Sampai saat ini, jalur non-penal masih banyak digunakan oleh para penegak hukum, dikarenakan pemerintah belum mengatur suatu bentuk kebijakan tentang hidup bersama melalui jalur “penal”.
Diketahui  bahwa  upaya  non  penal  yang  dilakukan  dengan  kurun  waktu  yang  lama oleh aparat penegak hukum, yang dimana penanggulangan terhadap hidup bersama hanya akan  dibwa  ke  kantor  kepolisian  yang  diberikan  pengarahan  berbentuk  sosialisasi.  karena kohabitasi  belum  memiliki  pengaturan  hukum  sehingga  tidak  pernah  dijumpai  perbuatan tersebut di bawa ke ranah hukum pidana. 20
Undang-Undang  No.  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Sangatlah berbeda sebagaimana yang termuat pada Pasal 412 Undang-Undang No. 1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  mengemukakan  bahwa perbuatan kohabitasi adalah perbuatan  tindak pidana.
Sehubungan dengan adanya Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ini, timbul banyak  pro  dan  kontra,  antara  lain  banyak  negara  menganggap  bahwa  perbuatan  asusila masuk  ke  dalam  ranah  pribadi,  dan  tidak  semestinya  dipersoalkan,  sehingga  negara  tidak memiliki kewenangan mengurus moral dan kesusilaan masyarakat. Sebaliknya, pendapat dari pro  mengungkapkan  bahwa  perbuatan  tersebut  dapat  mengakibatkan  masalah  sosial. 21 Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah konsep Pasal 214  Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang hidup bersama yaitu sebagai berikut: 22
a. Didasarkan  dengan  landasan  sosio-filosofis  dan  sosio-kultural  sistem  hukum nasional,  dalam  menyusun  Undang-Undang  No.1  Tahun  2023,  di  latarbelakangi dengan  kepentingan  negara  dalam  melakukan  pembaharuan  atas  KUHP  yang dimana merupakan warisan dari kolonial belanda.
b. Etika yang berda dalam pancasila mengandung nilai dan kesepakatan nasional antara lain”  mengandug  etika  kehidupan  kebangsaan  yang  di  dasarkan  pada  etika ketuhanan yang Maha Esa, nilai moral dan religius”.
Berdasarkan  hasil  riset  terkait  hukum  adat  atau  hukum  yang  ada  di  Indonesia,
19 Muh  Zulfan  Uswah,  “Kohabitasi  (Samen  Leven)Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Positif  Di  Indonesia” (diploma, UIN Alauddin Makassar, 2014), 35, https://repositori.uin-alauddin.ac.id/11355/.
20 Barda  Nawawi  Arief,  “Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan, Kencana, , 2013,” (Jakarta: Kencana, 2013), 53.
21 Muh  Zulfan  Uswah,  “Kohabitasi  (Samen  Leven)Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Positif  Di  Indonesia” (diploma, UIN Alauddin Makassar, 2014), 35, https://repositori.uin-alauddin.ac.id/11355/.
22 Zainab Ompu Jainah, Kapita Selekta Hukum Pidana (Tangerang: Tira Smart, 2018), 198.
perilaku  kohabitasi  yang  termasuk  dalam  pelanggaran  adat  istiadat,  agama  dan kesusilaan  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Terlihat  bahwa  hukum  pidana pada  hakikatnya  yang  dijadikan  ciri-ciri  ekspresi  ataupun  pernyataan  ketentuan nasional, dan secara moral dijadikan sebagi infestasi Penilaian masyarakat terhadap etika sentral yang mengikat dan membatasi anggota masyarakat. Hal tersebut selaras dengan  kondisi  Indonesia  yang  sistem  hukumnya  dilandaskan  pada  Pancasila, khususnya  pada  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  yang  di  dalamnya  mengandung pradigma moral religius.
Undang-Undang  No.  1  Darurat  1951  tantang  Tindakan-tindakan  Sementara  Untuk Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan,  Kekuasaan  dan  Acara  Pengadilan  Sipil.  Undang- undang ini diterapkan dalam keadaan darurat tanpa persetujuan  dari  DPR terlebih dahulu. Pasal yang tercantum dalam UU Drt No. 1 Tahun 1951 ada yang bersifat meteril dan formil karena  menghubungkan  antara  komposisi  dan  formasi  dalam  acara-acara  pengadilan swapraja  yang  diajukan  kepada  pengadilan  sipil.  Selanjutnya  pasal  yang  dikatakan  bersifat materil dalam UU Drt No.1 Tahun 1951 dan masih diterapkan didalam penyelesaian masalah jika ingin menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat menerapkan pasal Pasal 5 ayat (3) huruf b. Dalam pasal ini menjelaskan bahwasanya apabila terdapat suatu perkara pidana dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan adat/swaprja, yang mana perbuatannya tidak memiliki bandingan dengan KUHP, dengan ancamannya tidak akan lebih dari kurun waktu 3 bulan  pnjara.  Kemudian  jika  seorang  hakim  ini  menganggap  bahwa  hukumannya  tersebut tidak sepadan dengan apa yang ia lakukan, seorang hakim dapat menjatuhkan pidana paling tinggi  10  tahun  penjara.  Jikalau  terdapat  kesamaan  dengan  yang  ada  dalam  KUHP penjatuhannya di sesuaikan dengan yang ada di dalam KUHP tersebut. 23
Dikatakan melanggar UU Drt No. 1 Tahun 1951 jika unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal  5  ayat  (3)  huruf  b  terpenuhi  yaitu  “subjek  hukum  yang  berupa  orang  atau  badan hukum  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja  melakkan  perbuatan  yang  dilarang  atau diperintahkan  oleh  undang-undang,  perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  harus dianggap  perbuatan  pidana,  akan  tetapi  tiada  bandingannya  dalam  Kitab  Hukum  Pidana Sipil”. 24

## Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kohabitasi
Akibat  hukum  bagi  pelaku  kohabitasi  adalah  dijatuhkannya  sanksi  kepada  pelaku. Munculnya  akibat  hukum  diperlukan  syarat-syarat  tertentu  yang  disebut  “dasar  hukum”. Satjipto  Raharjo,  menyarankan  untuk  melakukan  pembedaan  antara  dasar  hukum  dan peraturan, yaitu dengan mengacu pada undang-undang. 25
23 Viena  Nungky  Kusuma  dkk.,  “Tindak  Pidana  Kesusilaan  Ditinjau  dalam  Undang-Undang  Darurat  Nomor  1 Tahun  1951,  KUHP  dan  KUHP  2023,” UNES  Law  Review  6,  no.  1  (29  September  2023):  2198, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.647.
24 Kusuma dkk., 2198.
25 Soekanto  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat  (Jakarta:  Rajawali
Akibat  hukum  yang  diberikan  kepada  pelaku  kumpul  kebo  di  Bali  yang  diberikan  sanksi berdasarkan  pasal  5  ayat  3  sub  b  UU  No.1  Drt  1951,  contohnya  dalam  putusan  perkara Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps antara terdakwa berinisial (ID) yang bertempat tinggal di Bandung  dan  pihak  saksi  wanita  yang  berinisial  (NP),  saksi  mengaku  Diantara  keduanya sudah  melakukan  hubungan  intim  saat  menjalani  hubungan  asmara,  saksi  mengingat bahwasannya  mereka  terakhir  melakukan  hubungan  intim  pada  tanggal  30-06-2017. Terdakwa  menambahkan  penjelasan  bahwa  dalam  kuru  waku  1  bulan  mereka  melakukan hubungan sebanyak 3 kali. Pada saat melakukan hubungan yang pertama adalah awal bulan juni  2017  yang  berkediaman  di  wilayah  kintamani  berupa  penginapan.  Kemudian  untuk hubungan yang ke 2 dan ke 3 terletak di Hotel Ijo di wilayah Bringkit, Kecamatan Mengawi, Kabupaten  Badung.  Kemudian  terdakwa  memutskan  hubungannya  dengan  (NP)  pada tanggal  7-07-2017.  Seorang  terdakwa  ini  kerjanya  di  kapal  pesiar,  dengan  kurun  waktu beberapa bulan seorang saksi (NP) baru mrnyadari bahwa dirinya hamil sudah usia 6 bulan. Di situ (NP) menuntut untuk meminta pertanggung jawaban terhadap terdakwa. Kemudian seorang dokter melakukan pemeriksaan tes DNA dengan kesimpulan bahwa terdakwa positif dikatakan sebagai ayah biologis dari bayi (NP).
Selama  mereka  melakukan  hubungan  bahwasanya  terdakwa  ini  sebelumnya mengucapkan  janji  akan  menikahi  saksi,  oleh  sebab  itu  saksi  ini  bersedia  melakukan hubungan  seksual  dengan  terdakwa  selama  mereka  menjalin  hubungan  atau  berpacaran. Diperkuat lagi bahwasanya terdakwa ini sudah menelfon orang tua saksi bahwa terdakwa ini menyukai saksi sebagai anaknya.
Berdasarkan  keterangan  saksi  ataupun  fakta  yang  di  sampaikan    di  dalam persidangan, dan tidak dibantah terdakwa yaitu benar adanya, bahwa hasil terakhir mediasi terdakwa  tersebut  menolak  untuk  bertanggung  jawab  menikahi  pihak  wanita,  terdakwa hanya  mengakui  anak  nya  saja,  tetapi  tidak  ada  niat  untuk  menikah  dengan  alasan  sudah tidak ada kecocokan. Terdakwa dinyatakan ingkar janji.
Majelis  hakim  akan  meninjau  berdasarkan  dengan  fakta-fakta  yang  ada  tersebut. Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  unsur  Pasal  359  Kitab  Adhigama,  oleh karena terdakwa ini tidak didakwa dengan menggunakan KUHP atau   dengan aturan hukum lainnya,  oleh karena itu Hakim akan meninjau lebih dahulu tentang dasar diberlakukannya Pasal 359 Kitab Adhigama dijadikan sebagai  dasar  dari suatu dakwaan;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (3)  huruf  b  Undang-Undang  Darurat No.1  Tahun  1951  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Denpasar  yang  mengadili  perkara  ini memutuskan:  mengatakan  bahwa  seorang  terdakwa  ini  sudah  terbukti  dan  diyakini  oleh hukum  telah  bersalah  melanggar  Tindak  Pidana  tentang  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  5 ayat (3) Sub b UU Darurat N0.1 Tahun 1951 Jo Pasal 359 Kitab Adhigama Lokika Sangraha. Dengan ini seorang hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara 2
bulan  dan  dikurangi  selama  seoang  terdakwa  tersebut  berada  dalam  rumah  tahanan. Dengan beban biaya perkara di tanggung sendiri  sebesar 2.000,-(dua ribu rupiah)”.
Dalam  putusan  tersebut  penulis  menganggap  bahwa  hakim  dalam  menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dianggap tidak selaras dengan apa yang sudah ia lakukan kepada saksi, penjatuhan sanksi yang diberikan oleh majelis hakim  berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Sub b UU Darurat N0.1 Tahun 1951 Jo Pasal 359 Kitab Adhigama Lokika Sangraha, berupa pidana penjara  selama  2  bulan  dan  itupun  di  dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam  rumah tahanan. Dikatakan tidak selaras karena saksi akan menanggung akibatnya sendiri dari yang ia  perbuat  bersama-sama  terdakwa  sebelumnya,  dan  akibatnya  nantinya  saksi  akan mengurus  seorang  anak  sendiri  dengan  kurun  waktu  yang  bisa  dikatakan  jangka  panjang, sedangkan terdakwa hanya mendapatkan sanksi yang bisa dikatakan ringan dengan kurun waktu yang bisa dibilang sangat cepat.
Kemudian  Daerah Batam memberikan akibat hukum bagi pelaku  kohabitasi,  bahwa seorang  yang  melakukan  perbuatan  kohobitasi  atau  seseorang  yang  berlawanan  jenis dilarang tinggal atau hidup satu atap seperti suami istri, tanpa ikatan oleh pernikahan yang sah.  Daerah  Batam memberikan akibat hukum jika seseorang  pelaku melanggar ketentuan yang  berada  dalam  daerah  Batam  akan  mendapatkan  ancaman  yakni  berupa  pidana kurungan  paling  lama  tiga  bulan  atau  denda  paling  banyak  5  juta  rupiah.  Jika  melihat aturannya yaitu terdapat pada Pasal 7 ayat (3) dan ketentuan pidananya pada Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban sosial”.
Selain akibat hukum yang dipaparkan di atas bahwa adanya larangan  yang diberikan dari segi kesehatan yaitu dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang  Kesehatan Reproduksi. Kesehatan  yang  dimaksud  adalah  keadaan  sejahtera  fisik,  mental  dan  sistem  reproduksi. Dalam kesehatan reproduksi bukan hanya tertuju pada pria saja akan tetapi terhadap wanita pula.  Bahkan,  wanita  lebih  mendapatkan  perhatian  yang  tinggi  terhadap  kesehatan reproduksi  karna  sistem  reproduksi  yang  sangat  kompleks.  Dalam  kesehatan  reproduksi yang  akan  membahas  segala  hal  yang  kaitannya  tentang  kesehatan  alat  reproduksi seseorang dan juga membehas terkait siklus dan permasalahan yang ada dalam wanita. 26
Berdasarkan  PP.  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi,  kohabitasi ( fornication)  adalah  kegiatan  hidup  bersama  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  belum menikah secara sah, yang tidak terlepas dari perilaku seksual. Seksual adalah segala hal yang memiliki hubungan dengan alat kelamin ataupun perbuatan intim lainnya diantara seorang pria  dan  wanita.    Seks  pra  nikah  merupakan  aktifitas  seksual  tanpa  adanya  proses perkawinan formal berdasarkan ketentuan hukum dan agama. 27
26 Abdi  Fauji  Hadiono,  “Pernikahan  Dini  Dalam  Perspektif  Psikologi  Komunikasi,” Jurnal  Darussalam:  Jurnal Pendidikan,  Komunikasi  Dan  Pemikiran  Hukum  Islam  9,  no.  2  (29  April  2018):  385, https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237.
27 Fatimah,  “Predisposisi  Kriminal  Tindak  Pidana  Perzinahan  Dan  Aborsi  Dalam  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.,” 57.
Bahwa  perilaku  tersebut  diatur  dala  Pasal  11  ayat (1)  butir  a  dan  b  PP  No.61  Tahun  2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang merumuskan sebagai berikut:
1. Sasaran  dari  Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  yaitu:  a  “Mencegah  dan melindungi remaja dari tindakan seksual yang riskan yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi” dan b “Mempersiapkan remaja untuk kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab”.
Perbuatan kohabitasi  adalah “sepasang  individu  lawan  jenis  yang  masing-masing tidak  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  melakukan  persetubuhan,  dapat  dipidana  dalam hukum  positif  Indonesia”. 28 Akibat  hukum  yang  timbul  atas  terjadinya  kohabitasi    diatur dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP, sebagaimana menjelaskan bahwa perbuatan kohabitasi ialah temasuk melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhkan hukuman terhadap pelakunya yaitu ancamannya berupa pemidanaan dan lebih tepatnya jika dilihat dalam isi pasal 412 KUHP.

## KESIMPULAN
Pengaturan  tentang  kohabitasi  tidak  dijumpai  dalam  kebijakan  formulasi  eksplisit  dalam KUHP/WvS. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Kohabitasi diatur pada Pasal 412 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan tetapi belum diberlakukan. KUHP yang ada di Indonesia belum mengatur kohabitasi sebagai perbuatan kejahatan. Sebagaimana yang termuat pada Pasal 412 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, mengemukakan bahwa perbuatan kohabitasi adalah  perbuatan    tindak  pidana.  Akibat  hukum  yang  akan  diberikan  seorang  yang melanggar atau melakukan kumpul kebo diluar pernikahan akan dipidana, pidananya berupa penjara 6 bulan ataupun denda paling tinggi 10 juta, jika lebih jelasnya terdapat dalam  Pasal 412 KUHP.  Akibat hukum  lainnya yang dapat diberikan pidana berdasarka  Pasal  5 ayat (3) huruf b. Yang ditujukan kepada  masyarakat adat dan jika belum ada bandingannya dalam KUHP akan dikenai pidana penjara selama 3 bulan. Jika seorang hakim berpandangan bahwa hukumannya  dirasa  tidak  sepadan  dengan  perbuatannya  disitu  seorang  hakim  dapat menjatuhkan pidana setinggi-tingginya 10 tahun penjara.  Aceh memberikan akibat hukum yakni ancaman berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 5 juta  rupiah.  Jika  melihat  aturannya  yaitu  terdapat  pada  Pasal  7  ayat  (3)  dan  ketentuan pidananya pada Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban sosial

## ACKNOWLEDGEMENT
Pada  penulisan  ini  penulis  mengucapkan  terimakasih  sebesar-besarnya  terhadap  instansi Pascasarjana UNISMA, yang mana telah membantu dan ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
28 Gede Bisma Mahendra dan I. Gusti Ngurah Parwata, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kohabitasi (Samen Leven)  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,” Kertha  Wicara :  Journal  Ilmu  Hukum  8,  no.  6  (30 September 2019): 12, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54490.

## REFERENSI
admin. “Seminar Nasional Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia)
Di Malang.” Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut (blog), 29 November 2022. https://mh.uma.ac.id/seminar-nasional-mahupiki-
masyarakat-hukum-pidana-dan-kriminologi-indonesia-di-malang/.
Bullan,  J.  (2023). Tinjauan  Pendampingan  Pastoral  terhadap  Pasangan  Kumpul  Kebo  akibat Belis di Jemaat GMIT Arit Fatukanutu (Doctoral dissertation).
Arief,  Barda  Nawawi.  “Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, , 2013,.” Jakarta: Kencana, 2013.
Asmaunizar, Asmaunizar. “FENOMENA SOSIAL FREE SEX PADA MASYARAKAT BANDA ACEH
Studi Efektifitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda  Aceh.” Jurnal  Peurawi:  Media  Kajian  Komunikasi  Islam  2,  no.  1  (7 Agustus 2019): 91–103. https://doi.org/10.22373/jp.v2i1.5066.
Atmaja, Marhaendra Wija. “PEMAHAMAN DASAR HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN,” 2016,
1–15.
Danardana,  A.,  dan  Vincentius  Patria  Setyawan.  “KRIMINALISASI  FENOMENA PENYIMPANGAN  SOSIAL  KOHABITASI  (SAMENLAVEN)  DALAM  PERSPEKTIF HUKUM  PIDANA.” Justitia  et  Pax  38,  no.  1  (29  Juni  2022):  209–38. https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713.
Fatimah, Siti. “PREDISPOSISI KRIMINAL TINDAK PIDANA PERZINAHAN DAN ABORSI DALAM PELAKSANAAN  PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  61  TAHUN  2014 TENTANG  KESEHATAN REPRODUKSI.” Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (4 Maret 2021): 56–72. https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.3567.
Hadiono,  Abdi  Fauji.  “Pernikahan  Dini  Dalam  Perspektif  Psikologi  Komunikasi.” Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam 9, no.
2 (29 April 2018): 385–97. https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237.
Huda,  Syamsul.  “Zina  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana.” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 12, no. 2 (31 Desember 2015): 377–97. https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397.
Irwansyah, I., & Diana, L. (2016). Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Doctoral dissertation, Riau University).
Jainah, Zainab Ompu. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart, 2018.
Kurniawan, Kukuh. “Tujuh Pasangan Kohabitasi Digerebek Satpol PP Kota Malang, ada Benda ini saat Menggelar Razia - Tribunmadura.com.” Tribunmadura.com. Diakses 9 Desember 2023. https://madura.tribunnews.com/2022/04/17/tujuh-pasangan- kumpul-kebo-digerebek-satpol-pp-kota-malang-ada-benda-ini-saat- menggelar-razia.
Kusuma, Viena Nungky, Halif Halif, Dina Tsalist Wildana, Fanny Tanuwijaya, dan Laili Furqoni. “Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023.” UNES Law Review 6, no. 1 (29 September 2023): 2193–2206. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.647.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. 3 ed. Jakarta: Kencana: Media Group, 2009. Pratama,  Raka  Indra,  Ade  Mahmud,  dan  Chepi  Ali  Firman  Zakaria.  “Kebijakan  Kriminal Terhadap  Tindak  Pidana  Perzinahan  Berdasarkan  Hukum  Pidana  Positif  Dan Hukum Pidana Islam.” Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam 8, no. 1 (17 Juni
2022): 27–37. https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1546. Purba,  Rimbun,  Oksep  Adhayanto,  dan  Ayu  Efritadewi.  “PERTANGGUNGJAWAPAN  PIDANA TERHADAP PELAKU SEMEN LEVEN (KOHABITASI DITANJUNGPINANG TAHUN
2020).” Student  Online  Journal  (SOJ)  UMRAH-Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  3, no. 1 (2022): 856–65.
https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/download/1765/1571.
Putri,  Dhestiani  Amara,  Mutiara  Aghata,  dan  Riska  Andi  Ftriono.  “Lokika  Sanggraha Berdasarkan  Putusan  Nomor  997/Pid.Sus/2019/PN  Dps  Menurut  Teori Kriminologi.” Gema  Keadilan  8,  no.  3  (14  Oktober  2021):  175–96. https://doi.org/10.14710/gk.2021.12499.
Rizal, Pahrur. “DASAR KRIMINALISASI KOHABITASI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.” MEDIA  BINA  ILMIAH  15,  no.  1  (6  Agustus  2020):  3905–14. https://doi.org/10.33758/mbi.v15i1.671.
Rusydianta,  Muhammad.  “Absorpsi  Konsep  Qisas  Hukum  Pidana  Islam  Dalam  Regulasi Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia  Di  Masa  Mendatang  (Studi  Kritis Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (Ruu Kuhp)  2015  Terkait  Bab  XXIII-XXV  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Dan  Tindak Pidana Penganiayaan).” Universitas Islam Indonesia, 2016. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9448/M%20Rusydianta%
20BKU%20Pidana%2013912011.pdf?sequence=1.
Saiful Hadi, 170106017. “Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam KUHP
Dan Qanun Hukum Jinayat.” Masters, UIN Ar-Raniry, 2022. http://repository.ar-raniry.ac.id.
Soerjono,  Soekanto,  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
Soponyono, Eko. “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban.” Masalah-Masalah  Hukum  41,  no.  1  (24  Januari  2012):  29–41. https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.29-41.
Sulistiyono,  Budi,  Hari  Purwadi,  dan  Hartiwiningsih.  “URGENSI  KRIMINALISASI  KOHABITASI
(COHABITATION)  DALAM  HUKUM  PIDANA  INDONESIA.” Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan Ekonomi 6, no. 2 (1 Februari 2018).
https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750.
Uswah, Muh Zulfan. “Kohabitasi (Samen Leven)Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia.”  Diploma,  UIN  Alauddin  Makassar,  2014.  https://repositori.uin- alauddin.ac.id/11355/.