## Volume 6 No. 1, Juli  2022
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Kritik Atas Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

## Toifur & Ditha Wiradiputra
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: toifursh@gmail.com & ditha.wiradiputra61@ui.ac.id

## Abstract
The study aims to analyse the commission for the Supervision of Business Competition's authority on the enforcement of competition law and to understand the consistency of the Commission for the Supervision of  Business  Competition  in  implementing  the  rule  of  reason  and  per  se  illegal  doctrines.  The  research method  under  this  study  is  normative  research  and  uses  the  statute  approach  and  case  approach.  The analysis  method  under  this  research  is  descriptive.  The  result  shows  that  the  Commission  for  the Supervision  of  Business  Competition  is  a  superbody  institution  because  of  its  broad  authority.  It  is important to oversee this institution to prevent the potential abuse of power so consumer protection still becomes the commission's main concern. It is significant as well to see the commission's consistency while implementing the doctrines of rule of reason and per se illegal because on 2 (two) different verdicts if there are some distinctions on using those doctrines, therefore the legal certainty shall be the reference for the commission to enforce the competition law. The enactment of the omnibus law causes significant changes, particularly  the  legal  objection  attempt  which  now  become  the  authority  of  the  commercial  court,  not under the authority of the district court anymore.
Keywords: competition; consistency; rule of reason; per se illegal; objection attempt

## Abstrak
Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam upaya menegakkan  hukum  persaingan  usaha  dan  untuk  mengetahui  konsistensi  komisi  pengwas  persaingan usaha  dalam  mengimplementasikan  doktrin  rule  of  reason  dan  per  se  illegal.  Metode  penulisan  yang digunakan  adalah  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  kasus. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa komisi pengawas persaingan  usaha  merupakan  lembaga  superbody  karena  kewenangannya  yang  luas.  Pengawasan terhadap  komisi  pengawas  persaingan  usaha  perlu  untuk  diperhatikan  agar  tidak  terjadi  potensi penyalahgunaan  kekuasaan  sehingga  orientasi  perlindungan  konsumen  tetap  menjadi  perhatian  utama. Konsistensi  pengimplementasian  doktrin  rule  of  reason  dan  per  se  illegal  juga  turut  menjadi  perhatian bersama karena dalam 2 (dua) putusan yang berbeda terdapat perbedaan penerapan doktrin ini sehingga aspek kepastian hukum harus menjadi acuan bagi komisi pengawas persaingan usaha dalam menerapkan doktrin  ini.  Diundangkannya  undang-undang  cipta  kerja  juga  memberi  perubahan  yang  signifikan, khususnya  dalam  hal  pengajuan  upaya  keberatan  dimana  kini  menjadi  wewenang  absolut  Pengadilan Niaga, bukan lagi wewenang Pengadilan Negeri.
Kata Kunci: persaingan usaha; konsistensi; rule of reason, per se illegal;  upaya keberatan

## A. PENDAHULUAN
Dalam konteks bisnis, persaingan atau kompetisi antar pelaku  usaha merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dalam ekosistem ekonomi suatu negara. 1 Beragamnya perilaku  dan  juga  kebutuhan  konsumen  membuat  setiap  pelaku  usaha  harus memikirkan  suatu  cara  yang  tepat  bagaimana  memasarkan  produknya.  Persaingan yang  timbul  tersebut  dapat  berupa  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  maupun persaingan  usaha  yang  sehat.  Walaupun  demikian,  secara  prinsip  munculnya persaingan  usaha  yang  sehat  akan  mampu  meningkatkan  iklim  inovasi  dan  efisiensi industri  yang  mana  pada  akhirnya  para  pelaku  usaha  dan  masyarakatlah  yang  akan menikmati  keuntungannya,  baik  itu  berupa  peningkatan  efisiensi,  inovasi, produktivitas, dan kualitas suatu produk maupun adanya penurunan harga. 2
Hukum  persaingan  merupakan  perangkat  yang  penting  dalam  market  economy, karena  melalui  instrumen  inilah  pemerintah  berupaya  untuk  melindungi  persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. 3 Hal ini tentu sejalan dengan konstitusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, pengaturan terhadap  persaingan  ini  ditujukan  agar  kegiatan  ekonomi  di  Indonesia  dapat  berjalan dengan  tertib  dan  seimbang. 4 Hukum  persaingan  hadir  untuk  mendukung terbentuknya  sistem  ekonomi  pasar,  agar  kompetisi  antar  pelaku  usaha  dapat berlangsung secara sehat. 5 Pada dasarnya urusan persaingan ini merpakan urusan antar pelaku usaha, pemerintah tidak perlu ikut campur namun yang perlu dipahami adalah hadirnya  dan  ikut  campurnya  pemerintah  adalah  untuk  melindungi  konsumen  dari eksploitasi bisnis.
1 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Hal. 9.
2 Erlin Karim, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Lex Et Societatis 4, no. 9 (2016). Hal. 125.
3 Arif Usman et al., “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,”  Badan  Keahlian  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (2020). Hal, 8.
4 Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di  Indonesia  Dalam  Rangka  Menciptakan  Kepastian  Hukum,”  PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum (Journal of Law) 3, no. 1 (2016). Hal. 117.
5 Wafiya  Wafiya,  “Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undanglarangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 4 (2015). Hal. 660.
Di  Indonesia,  instrumen  hukum  persaingan  usaha  sendiri  tercermin  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dan  beberapa  perubahan  juga  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Instrumen hukum persaingan usaha ini merupakan conditio sine qua non bagi mekanisme pasar. 6 Lebih jelas, Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  sendiri  merupakan  alat  kontrol  sosial  atau  yang  oleh  Roscoe Pound  disebut  sebagai  “tool  of  social  engineering”.  Rekayasa  yang  diinginkan  oleh Undang-Undang  a  quo  ini  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  praktek  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat,  serta  Undang-Undang  a  quo  berupaya  untuk meningkatkan  iklim  berusaha  yang  kondusif,  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi nasional dengan cara membentuk suatu aturan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat serta berupaya untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi berusaha.
Dalam proses penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat lembaga khusus  yang  diberi  wewenang  untuk  mengawasi  pelaksanaan  Undang-Undang Persaingan Usaha, yaitu Komiai Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 7 Namun seiring berjalannya  waktu  lembaga  ini  dirasakan  memiliki  kewenangan  yang  luar  biasa  yang juga dikonfirmasi oleh internal KPPU sendiri. Sehingga menarik untuk kita bahas dan kritisi.
Selain  itu,  KPPU  dalam  menafsirkan  suatu  pasal  menggunakan  2  metode  yakni, per se illegal dan rule of reason yang mana dituangkan dalam Peraturan Komisi mengenai Pedoman  Pengenaan  Pasal  sehingga  kita  dapat  mengidentifikasi  apakah  suatu  pasal menggunakan  per  se  illegal  maupun  rule  of  reason,  namun  dalan  praktiknya  terjadi perubahan  atau  terjadi  ketidaksinambungan  mengenai  bagaimana  pasal  tersebut diterapkan,  sehingga  konsistensi  KPPU  dalam  melihat  suatu  pasal  dalam  rangka penegakan hukum persaingan usaha layaklah untuk dapat kita kritisi.
Lebih  lanjut,  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  maka beberapa  poin  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  ikut  berubah  yang  salah
6 Zuhro Puspitasari, “Rekonsepsi Pengecualian Monopoli Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” Jurnal Panorama Hukum 2, no. 2 (2017): 27. Hal. 227.
7 Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Ps. 30 ayat (1).
satu  perubahannya  mengenai  upaya  keberatan,  penulis  mencoba  untuk  mengkritisi substansi  perubahan  kewenangan  pengadilan  atas  pengajuan  upaya  keberatan  ini dengan mendasarkannya pada fakta yang relevan.

## B. METODE PENELITIAN
Pada  dasarnya  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  karena penulis  akan  memaparkan  kewenangan  KPPU  dengan  menggunakan  aturan  hukum dalam  menjawab  rumusan  masalah  penelitian  ini. 8 Oleh  karena  itu,  penulis  akan merumuskan suatu argumentasi yang berbasis hukum melalui analisis yang dilakukan terhadap  rumusan  masalah  yang  ada. 9 Dalam  penelitian  ini,  peneliti  merupakan instrumen  kunci  (researcher  as  key  instrument)  karena  dalam  mengumpulkan  informasi atau  bahan  hukum  yang  relevan  terkait  kewenangan  KPPU  peneliti  mengumpulkan bahan-bahan  tersebut  secara  sendiri  tanpa  melalui  protokol  atau  instrumen  tertentu dalam pengumpulan data. 10 Mengingat bahwa penulis menggunakan penelitian hukum normatif,  maka  penulis  akan  menggunakan  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang akan dipaparkan setelah ini. 11
Dalam  penelitian  ini,  tipologi  penelitiannya  adalah  dengan  pendekatan  Undang- Undang, dan pendekatan Kasus. Pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan  dengan  cara  menelaah  beragam  peraturan  perundang-undangan  yang relevan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti. 12 Alasan  penulis  memilih pendekatan Undang-Undang adalah untuk melihat dan menganalisis ketentuan hukum mengenai  kewenangan  KPPU.  Dalam  penelitian  ini,  Undang-Undang  yang  ditelaah diantaranya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek
8 Abdurrahman,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum,  Dan  Ilmu  Perundang-Undangan  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 1994). Hal. 155.
9 Philipus M Hadjon and Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). Hal. 3.
10 John  W.  Creswell,  Research  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan  Campuran,  4th  ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). Hal. 248.
11 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003). Hal. 13.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010). Hal. 93.
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pendekatan Studi Kasus termasuk kedalam penelitian yang fokusnya pada suatu kasus tertentu dan terkait masalah yang diteliti, baik kasus dalam negeri maupun yang terjadi  di  luar  negeri. 13 Dalam  pendekatan  ini  yang  dikaji  adalah  pertimbangan pengadilan  yang  menjadi  dasar  putusan  atau  sering  dikenal  dengan  ratio decidendi/reasoning  yang  nantinya  akan  digunakan  sebagai  dasar  untuk  memecahkan permasalahan  hukum. 14 Penjelasan  megenai  ratio  decidendi  akan  dijelaskan  bersamaan dengan  fakta  persidangan. 15 Sehingga  dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  meneliti mengenai  ratio  decidendi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor  Putusan  KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019 dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007.
Penulisan ini akan melakukan analisis atas permasalahan sebagaimana tercantum dalam  rumusan  masalah.  Penulisan  hukum  ini  akan  menggunakan  metode  analisis secara  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  membuat  gambaran  secara  sistematis, deskriptif,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat  serta  relasi  antara  fenomena yang  diselidiki  yang  akhirnya  dapat  memberikan  suatu  kesimpulan. 16 Analisis  ini penulis  harapkan  dapat  memberikan  gambaran  kewenangan  KPPU  dan  konsistensi KPPU  dalam  menerapkan  doktrin  rule  of  reason  dan  per  se  illegal  dalam  proses penegakkan hukum persaingan usaha.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki wewenang sebagai berikut: 17
a. Menerima  laporan  dari  masyarakat  dan  atau  dari  pelaku  usaha  tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
13 M Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 58.
14 Ibid.
15 I  Made  Pasek  Diantha,  Metodologi  Peneltian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum  (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 166.
16 Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). Hal. 98.
17 Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps. 36.
b. Melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha  dan  atau tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
c. Melakukan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dilaporkan oleh  masyarakat  atau  oleh  pelaku  usaha  atau  yang  ditemukan  oleh  Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
d. Menyimpulkan  hasil  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  tentang  ada  atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
e. Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
f. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli,  dan  setiap  orang  yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
g. Meminta  bantuan  penyidik  untuk  menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi,  saksi ahli,  atau  setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  huruf  c,  dan  huruf  f,  yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
h. Meminta  keterangan  dari  instansi  Pemerintah  dalam  kaitannya  dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
j. Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
k. Memberitahukan  putusan  Komisi  kepada  pelaku  usaha  yang  diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
l. Menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  kepada  pelaku  usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Jika kita melihat rumusan di atas maka KPPU dapat dikatakan sebagai lembaga superpower,  karena  cakupan  wewenang  yang  dimilikinya  sangat  luas  mulai  dari Penyelidikan  hingga  penjatuhan  sanksi.  Kurnia  Toha  sendiri  mengkateogrikan
KPPU  sebagai  lembaga  superbody  karena  memiliki  wewenang  menyelidiki, menuntut  dan  mengadili. 18 Walaupun  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 merupakan  satu  kesatuan  sistem  penegakan  hukum  yang  terintegrasi  (Integrated Competition Justice System) dengan menempatkan KPPU bersama dengan penegak hukum  yang  lain  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan. 19 Akan  tetapi tetap  saja  dengan  luasnya  wewenang  tersebut  maka  semakin  besar  pula  potensi penyalahguanaan kekuasaan.
Sejalan dengan poin di atas, Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa dengan adanya ketiga fungsi yang digabungkan maka akan muncul potensi persoalan baik itu dari segi keseimbangan maupun praktik pelaksanaan kewenangan, 20 sehingga pada akhirnya akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam persaingan usaha karena bersatunya wewenang 3 (tiga) lembaga peradilan. 21
Penulis  dapat  mengerti  jika  sifat  kelembagaan  KPPU  sebagai  lembaga administratif  sehingga  KPPU  tentu  akan  bertindak  demi  kepentingan  umum dimana  tentunya  hal  ini  merupakan  kekuatan  bagi  KPPU  untuk  melindungi masyarakat  ataupun  konsumen. 22 Akan  tetapi,  tetap  perlu  adanya  perhatian bersama  mengenai  kewenangan  KPPU  agar  tidak  terjadi  abuse  of  power  dalan internal KPPU.
2. Konsistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menerapkan Doktrin Rule  of  Reason  dan  Per  Se  Illegal  (Studi  Kasus  Putusan  KPPU  Nomor 31/KPPU-I/2019 dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007)
18 Kurnia  Toha,  “Urgensi  Amandemen  Uu  Tentang  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia:  Problem  Dan Tantangan,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019). Hal. 84.
19 Sya’ranie  R.  Kurnia,  “Kerjsama  Demi  Efektifitas  Penegakan  Hukum,”  Media  Berkala  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (Jakarta, 2013). Hal. 12.
20 Jafar  M  Sidik,  “Todung:  Perlu  ‘Judicial  Review’  UU  Anti  Monopoli,”  ANTARA,  last  modified  2010, accessed  May  17,  2021,  https://www.antaranews.com/berita/222973/todung-perlu-judicial-review-uu- anti-monopoli#mobile-src.
21 Baiq  Ervinna  Sapitri,  “Kewenangan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Penanganan Perkara  Persaingan  Usaha  (Studi  Perbandingan  Di  Indonesia  Dengan  Negara-Negara  Common  Law System ),” Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 3, no. 7 (2015). Hal. 145.
22 Andi  Fahmi  Lubis  et  al.,  Hukum  Persaingan  Usaha  Buku  Teks,  2nd  ed.  (Jakarta:  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017). Hal. 381.
Permasalahan  ini  muncul  sebagai  respon  atas  dikeluarkannya  putusan perkara  KPPU  Nomor  31/KPPU-I/2019  dimana  pihak  terlapornya  adalah  PT. Astra  Honda  Motor.  Walaupun  dalam  pengambilan  suatu  keputusan  bersifat kasuistis,  namun  poin  yang  akan  penulis  bahas  kali  ini  adalah  terkait konsistensi penerapan doktrin rule of reason dan per se illegal. Dalam kasus a quo KPPU menerima laporan dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, disini pembahasan penulis hanya akan berfokus pada penerapan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Jika kita cermati, bahwa rumusan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
(2)  Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pihak  lain  yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu  harus  bersedia  membeli  barang  dan  atau  jasa  lain  dari  pelaku usaha pemasok.
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa  cara  termudah  untuk  melihat suatu  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tergolong kedalam  per  se  illegal  ataupun  rule  of  reason,  adalah  dengan  melihat pencantuman  kata-kata  “yang  dapat  mengakibatkan”  dan  atau  “patut  diduga”. 23 Sehingga berdasarkan hal tersebut, dengan tidak adanya kata-kata “yang dapat mengakibatkan”  maupun  “patut  diduga”  dalam  rumusan  pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka ketentuan pasal a quo bersifat per se illegal.
Akan  tetapi,  hal  berbeda  dapat  kita  temukan  dalam  Peraturan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pasal  15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang  mana  mengatur sebagai berikut:
“.....maka  dalam  5  melaksanakan  ketentuan  Pasal  15  tentang  Perjanjian Tertutup dari UU No. 5 Tahun 1999, dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dari  Undang-undang  tersebut  maupun  tidak,  diperlukan  penafsiran  yang tidak kaku atas ketentuan Pasal 15 tersebut1 . Untuk membantu KPPU dalam
23 Ibid. Hal. 66.
menafsirkan  ketentuan  Pasal  15  tersebut  secara  tidak  kaku  diperlukan pedoman pelaksanaan Pasal 15, dan agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi benturan  antara  ketentuan  Pasal  tersebut  dengan  pasal-pasal  lainnya  yang terkait.  Pedoman  ini  juga  penting  untuk  tujuan  pembuktian  terjadinya pelanggaran Pasal 15.”
Dengan adanya frasa “diperlukan penafsiran yang tidak kaku” dalam ketentuan di atas, maka tidak lagi dapat kita maknai pasal 15 ayat (2) ini sebagai ketentuan dengan  metode  pendekatan  per  se  illegal  yang  artinya  walaupun  secara  per  se illegal  telah  melanggar  ketentuan  pasal  a  quo,  namun  jika  berdasarkan pertimbangan  lain  ditemukan  adanya  “benefit”  yang  lebih  besar  maka ketentuan tersebut menjadi tidak dapat terpenuhi.
Dalam  kasus  a  quo  berlaku  demikian,  dimana  berdasarkan  poin  angka  7.3 dinyatakan “bahwa pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi”. Namun dalam poin angka 9.2 tentang analisis dampak, dinyatakan bahwa:
Bahwa  Majelis  Komisi  berpendapat  Pasal  15  ayat  (2)  dapat  diperiksa berdasarkan  rule  of  reason  karena  perjanjian  tying  dapat  berdampak  negatif dan dapat pula berdampak positif bagi persaingan usaha dan masyarakat;
Serta pada poin angka 9.10 yang menyatakan bahwa:
Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan asas kemanfaatan/dampak positif dari perbuatan Terlapor, Majelis Komisi berpendapat Terlapor secara per se illegal melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun,  berdasarkan  pendekatan  rule  of  reason  perbuatan  Terlapor memberikan  dampak  positif  terhadap  masyarakat  dalam  hal  ini  pengguna produk dan jasa Terlapor, sehingga perbuatan Terlapor dapat dibenarkan.
Berdasarkan ketentuan di atas, memang pertimbangan KPPU dan Peraturan Komisi  berjalan  beriringan  dengan  tidak  saling  bertentangan,  namun  hal  ini tentu menimbulkan kebingungan mengenai apakah metode yang demikian ini dapat  berlaku  sebaliknya?  Sejauh  mana  metode  tersebut  dapat  diperluas? Apakah  penafsiran  terhadap  seluruh  pasal  pada  akhirnya  akan  dilakukan dengan membuktikan terlebih dahulu manfaat yang ditimbulkan?
Lebih  jauh,  agar  dapat  melihat  bagaimana  konsistensi  KPPU  dalam menerapkan  doktrinnya  penulis  mengambil  studi  kasus  terhadap  Putusan
KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2007 dimana kasus ini dikenal juga dengan “kasus Temasek”  dimana  terjadi  dugaan  pelanggaran  terhadap  Pasal  27  huruf  a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek dan  Dugaan  Pelanggaran  Pasal  17  dan  Pasal  25  ayat  (1)  huruf  b  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler. Penulis  akan  memfokuskan  pada  pembahasan  mengenai  dugaan  pelanggaran terhadap  Pasal  27  huruf  a  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  dilakukan  oleh Kelompok Usaha Temasek.
Jika kita lihat, ketentuan pasal 27 huruf a berbunyi sebagai berikut:
Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis  yang  melakukan  kegiatan  usaha  dalam  bidang  yang  sama  atau mendirikan  beberapa  perusahaan  yang  memiliki  kegiatan  usaha  yang  sama pada  pasar  bersangkutan  yang  sama,  apabila  kepemilikan  tersebut mengakibatkan :
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50%  (lima  puluh  persen)  pangsa  pasar  satu  jenis  barang  dan  atau  jasa tertentu;
Ketentuan  pasal  ini  jika  kita  lihat  dalam  Peraturan  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan sebagai berikut:
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  menganalisa  Pasal  27  UU  No.5/1999 tersebut  bersifat  per  se  illegal,  artinya  terhadap  pelanggaran  tersebut  dapat dikenakan  sanksi  hukum  tanpa  terlebih  dahulu  dinilai  apakah  tindakan tersebut  menimbulkan  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  yang tidak sehat.
Kali  ini  dengan  tegas  dan  jelas  dinyatakan  bahwa  metode  yang  digunakan untuk  menafsirkan  pasal  ini  adalah  dengan  metode  per  se  illegal,  akan  tetapi pada  praktiknya  tidak  demikian  dimana  dalam  poin  angka  5.4.3  dan  5.4.4 dinyatakan sebagai berikut:
5.4.3.  Berbeda  dengan  perspektif  minimalis,  perspektif  maksimalis berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27 apabila selain  terpenuhi  2  (dua)  unsur  dalam  perspektif  minimalis  juga terpenuhi  unsur  lainnya  yaitu  adanya  praktek  usaha  (conduct)  yang menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  persaingan.  Dalam  perspektif
ini  praktek  usaha  (conduct)  yang  dilarang  adalah  penyalahgunaan penguasaan  dipasar  yang  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap persaingan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  rule  of reason karena tugas Komisi secara umum adalah menilai ada tidaknya dampak negatif suatu praktek usaha terhadap persaingan;
5.4.4.Mengenai  perspektif  terhadap  Pasal  27,  Majelis  Komisi  dalam  perkara ini  menggunakan  perspektif  maksimalis  sehingga  unsur  penting pelanggaran  Pasal  27  adalah,  Pertama,  adanya  pelaku  usaha;  Kedua, memiliki  saham  di  beberapa  perusahaan;  Ketiga,  menguasai  pasar; Keempat,  perilaku  penyalahgunaan  posisi  dominan;  dan  Kelima, dampak negatif terhadap persaingan;
Dapat  kita  lihat  bersama  bagaimana  perbedaan  penerapan  pasal  tersebut, walaupun  kasus  tersebut  terjadi  pada  tahun  2007  dan  pedoman  tersebut ditetapkan pada tahun 2011 namun terjadi perubahan yang signifikan mengenai metode  pengenaan  pasal  27  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Tentunya hal ini menjadi sorotan, karena akan muncul pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya politik hukum dalam hukum persaingan usaha? Dan tentu sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan Undang Nomor 5 Tahun 1999, sejauh mana KPPU dapat menafsirkan dan menentukan metode mana yang dapat dipakai dalam memutuskan suatu masalah persaingan usaha?
3. Perubahan  Rumusan  Mengenai  Upaya  Keberatan  Dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
Adapun  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  terdapat  perubahan yang  juga  cukup  signifikan  mengenai  pelaksanaan  upaya  keberatan  atas putusan yang dikeluarkan oleh KPPU, perubahan tersebut sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 44 ayat (2) “Pelaku  usaha  dapat  mengajukan keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah
menerima
Pasal 44 ayat (2)
“Pelaku  usaha  dapat  mengajukan keberatan  kepada  Pengadilan  Niaga selambat-lambatnya  14  (empat  belas) hari setelah menerima
pemberitahuan putusan tersebut” pemberitahuan putusan tersebut.”
Pasal 45 (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  44  ayat  (2),  dalam waktu  14  (empat  belas)  hari  sejak diterimanya keberatan tersebut. (2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. (3) Pihak  yang  keberatan  terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (2),  dalam  waktu  14  (empat belas)  hari  dapat  mengajukan kasasi  kepada  Mahkamah  Agung
Republik Indonesia. (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam
waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak permohonan kasasi diterima.
Pasal 45 (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  44  ayat  (2)  dalam waktu  14  (empat  belas)  hari  sejak diterimanya keberatan tersebut.
(2) Pihak  yang  keberatan  terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)  dalam  waktu  14  (empat  belas) hari  dapat  mengajukan  kasasi kepada Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
(3) Ketentuan  mengenai  tata  cara pemeriksaan  di  Pengadilan  Niaga dan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  tabel  perbandingan  di  atas,  dapat  kita  lihat  bahwa  wewenang untuk  mengajukan  upaya  keberatan  bukan  lagi  menjadi  kompetensi  absolut Pengadilan  Negeri,  melainkan  menjadi  wewenang  absolut  Pengadilan  Niaga. Sedangkan kita ketahui bersama, bahwa jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia masih sedikit, berdasarkan Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor 97
Tahun  1999  tentang  Pembentukan  Pengadilan  Niaga  Pada  Pengadilan  Negeri Ujung  Pandang,  Pengadilan  Negeri  Medan,  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dan Pengadilan Negeri Semarang,  yaitu:
1. Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Ujung  Pandang,  daerah hukumnya  meliputi  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Tenggara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
2. Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Medan,  daerah  hukumnya meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh
3. Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  daerah  hukumnya meliputi  Provinsi  Jawa  Timur,  Kalimantan  Selatan,  Kalimantan  Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.
4. Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang,  daerah  hukumnya meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  daerah hukumnya meliputi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.
Berdasarkan  daftar  di  atas,  dapat  kita  temukan  fakta  bahwa  Pengadilan Niaga  hanya  terdapat  pada  kota-kota  besar  tertentu  saja,  tentunya  ini  harus menjadi  perhatian  bersama,  khususnya  bagi  para  pelaku  usaha  dalam mengajukan  upaya  keberatan  memerlukan  biaya  tambahan  karena  tidak  lagi dapat mengajukannya di Pengadilan Negeri.
Untuk  mengatasi  hal  ini,  setidaknya  diperlukan  penambahan  Pengadilan Niaga  mengingat  luasnya  wilayah  NKRI  sehingga  memudahkan  akses  bagi para pelaku usaha, ataupun dapat menggunakan alternatif sidang secara online namun  dengan  penyesuaian-penyesuaian  khusus  agar  tidak  mengurangi prinsip  due  process  of  law.  Selain  daripada  perpindahan  wewenang  absolut, perubahan  yang  signifikan  juga  terjadi  dengan  dihapuskannya  jangka  waktu pengambilan keputusan sebagaimana yang dahulu di atur dalam Pasal 45 ayat
(2).  Penghapusan  jangka  waktu  ini  dapat  berpotensi  menimbulkan ketidakpastian  hukum  di  kalangan  para  pelaku  usaha  karena  pasal  tersebut dapat  dimaknai  sebagai  tidak  adanya  batasan  waktu  bagi  Pengadilan  Niaga untuk memutuskan putusan atas upaya keberatan yang diajukan.

## D. PENUTUP
Komisi  Pengawas  Persaingan    Usaha  (KPPU)  memiliki  wewenang  sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana  berdasarkan ketentuan  tersebut  KPPU  dinilai  sebagai  lembaga  yang    superbody.    Walaupun  status kelembagaan  KPPU  sebagai  lembaga  administratif,  tetap  diperlukan  adanya pengawasan bersama sehingga KPPU dalam melaksanakan wewenangnya tidak abuse of power.
Konsistensi  KPPU  dalam  menggunakan  metode  rule  of  reason  dan  per  se  illegal dalam  penafsiran    pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  perlu  dikritisi mengingat dalam studi kasus yang penulis teliti yaitu Putusan KPPU Nomor 31/KPPU- I/2019  dan  Putusan  KPPU  Nomor:  07/KPPU-L/2007,  penulis  temukan  bahwa  KPPU inkonsisten  dalam  menerapkan  kedua  metode  penafsiran  pasal.  Hal  ini  tentu  dapat berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para pelaku usaha pada umumnya  dan  para  pemerhati  persaingan  usaha  pada  khususnya  mengenai    metode manakah yang paling tepat yang dapat digunakan.
Pengundangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  memberi  dampak  yang  signifikan terhadap  hukum  persaingan  usaha,  salah  satunya  adalah  mengenai  pengajuan  upaya keberatan  yang  awalnya  merupakan  wewenang  absolut  Pengadilan  Negeri,  namun diubah  menjadi  wewenang  absolut  Pengadilan  Niaga.  Hal  ini  tentu  di  satu  sisi memberikan dampak positif namun juga di sisi yang lain memberikan dampak negatif dimana pelaku usaha harus mengeluarkan biaya ekstra karena tidak semua wilayah di Indonesia memiliki Pengadilan Niaga. Solusinya tentu harus dipikirkan bersama, baik itu  dengan  menambah  jumlah  Pengadilan  Niaga  di  berbagai  wilayah  Indonesia, maupun  dengan    alternatif  berupa  sidang  secara  online  yang  mana  harus  tetap memperhatikan due process of law.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Abdurrahman. Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Ilmu Perundang-Undangan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
Creswell,  John  W.  Research  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan Campuran. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
Hadjon,  Philipus  M,  and  Tatiek  Sri  Djamiati.  Argumentasi  Hukum.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2005.
Hermansyah.  Pokok-Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2008.
Karim, Erlin. “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha  (KPPU)  Berdasarkan  UU  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Lex Et Societatis 4, no. 9 (2016).
Kurnia,  Sya’ranie  R.  “Kerjsama  Demi  Efektifitas  Penegakan  Hukum.”  Media  Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jakarta, 2013.
Lubis,  Andi  Fahmi,  Anna  maria  Tri Anggraini,  Kurnia  Toha,  L.  Budi Kagramanto,  M. Hawin,  Ningrum  Natasya  Sirait,  Paramita  Prananingtyas,  Sukarmi,  Syamsul Maarif,  and  Udin  Silalahi.  Hukum  Persaingan  Usaha  Buku  Teks.  2nd  ed.  Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana. “Problematika Penegakan Hukum Persaingan  Usaha  Di  Indonesia  Dalam  Rangka  Menciptakan  Kepastian  Hukum.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 3, no. 1 (2016).
Puspitasari,  Zuhro.  “Rekonsepsi  Pengecualian  Monopoli  Yang  Diselenggarakan  Oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.” Jurnal Panorama Hukum 2, no. 2 (2017): 27.
Sapitri, Baiq Ervinna. “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System ).” Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 3, no. 7 (2015).
Sidik,  Jafar  M.  “Todung:  Perlu  ‘Judicial  Review’  UU  Anti  Monopoli.”  ANTARA.  Last modified 2010. Accessed May 17, 2021.
https://www.antaranews.com/berita/222973/todung-perlu-judicial-review-uu- anti-monopoli#mobile-src.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Toha,  Kurnia.  “Urgensi  Amandemen  Uu  Tentang  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia:
Problem Dan Tantangan.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019).
Usman, Arif, Zaqiu Rahman, Noor Ridha Widiyani, Mohammad Gadmon Kaisar, Dewi Wuryandani, Niken Paramita Purwanto, Olsen Peranto, et al. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.”  Badan  Keahlian  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia (2020).
Wafiya,  Wafiya.  “Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undanglarangan  Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”  FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 4 (2015).