Volume 8, Number 2 , Tahun 2020 ,  pp. 154-160 P-ISSN : 2354-6107 E-ISSN : 2549-2292 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU
Analisis Perbandingan PDB, Konsumsi, Investasi, dan Ekspor Neto di  Indonesia  Pada  Era  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan Era Presiden Joko Widodo

## Jodi Rizki Kusuma
1*
1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya - Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  kondisi  perekonomian  antara  era presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan era presiden Joko Widodo pada periode pertama mereka. GDP, konsumsi, Investasi dan ekspor neto menjadi variabel  dalam  perhitungan  perekonomian.  Sampel  diambil  dari  periode pertama masing masing presiden, dengan periode waktu 2005-2009, dan 2015-2019. Analisis data runtut waktu menggunakan data dari pihak ketiga yang di uji menggunakan uji  independen t sampel bebas. Hasil penelitian menunjukan perbedaan yang signifikan dari masing masing variabel. Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa program kerja pemerintah yang fokus pada pemerataan ekonomi menunjukan peningkatan GDP, konsumsi & investasi. Sedangkan dalam program kerja pemerintah yang fokus untuk stabilisasi dalam negeri menunjukan ekspor neto yang meningkat.

## A B S T R A C T
This research want to test economic condition betwen two president, Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo, on their fisrt period. GDP, comsumption, investation, and net export is become a variable in this economic calculations. Sample was taken from the first period of each periode president. With period of time 2005-2009, and 2015-2019. Time series data analysis using data from third parties, and test using independent sample t-test. The result of research found that the GDP, consumption, investation, and net export have a significant diference of each variable. Result of research an explanation that government work programs that focus on economic equity show an increase in GDP, consumption & investment. Meanwhile, the  government  work  program  that  focuses  on  domestic  stabilization  shows  that  net  exports  have increased.
Copyright © Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi. All rights reserved.
E-mail: jodirizki22@gmail.com (Jodi Rizki Kusuma)

## A R T I C L E  I N F O
Article history: Received November, 14 2020 Received in revised form December, 7 2020
Accepted December, 11
2020 Available online December, 29 2020
Kata Kunci: Kebijakan pemerintahan, perekonomian Indonesia, periode presiden
Keywords: Goverment policy, indonesian economy, president period.

## 1. Pendahuluan
Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia telah silih berganti presiden sebagai pemimpin negara sekaligus  pemimpin  pemerintahan.  Kepemimpinan  dari  seorang  presiden  diibaratkan  seperti  nahkoda yang membawa kapal untuk dapat melindungi penumpangnya dalam merintangi lautan yang luas. Kadang badai  dan  gelombang  laut  yang  tinggi  menghantam  kapal,  sehingga  seorang  presiden  harus  siap menghadapinya.  Perumpamaan  tersebut  mengindefikasi  presiden  dalam  pemerintah  memiliki  tugas penting  untuk  pelayanan,  pengaturan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  perlindungan,  seperti  dalam penelian dari Ayu Putriyanti (2015: 181).
Silih  ganti  presiden  membawa  Indonesia  ke  berbagai  kondisi,  hal  ini  tidak  hanya  disebabkan kondisi dari dalam negeri, namun juga disebabkan dari kondisi eksternal dari luar negeri. Begitu pula dalam pengambilan kebijakan dari masing masing presiden, untuk dapat menyeimbangkan kondisi dari dalam dan luar negeri maka butuh pengambilan kebijakan yang  tepat, sebab pengambilan kebijakan yang dilakukan akan mempengaruhi kondisi dari negara, sesuai dengan pernyataan Stiglizt dalam Harisdiana (2020: 5). Masa pemerintahan presiden sebagai regulator bertujuan untuk pengaturan perekonomian negara, seperti dalam aktivitas perdagangan, ekploitasi sumber daya alam, dan peraturan untuk subsidi. Dengan proses politik yang dapat dilakukan oleh presiden membuat supremasi kebijakan menjadi alat yang kuat dalam mempengaruhi jalan perekonomian dalam negeri, seperti yang diutarakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Alan dan Mark (2014: 35).
PDB menjadi alat ukur dalam mengetahui tingkat produktivitas suatu negara untuk melihat tingkat kemakmuran  bagi  masyarakat-nya,  sesuai  yang  disebutkan  oleh  Rahardja  dan  Manurung  (2008:  30, sedangkan  konsumsi  masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  yang  penting  dalam  proses  berjalan  nya perputaran ekonomi, hal ini disebabkan masyarakat melakukan transaksi untuk kebutuhan mereka, yang dimana  mempengaruhi  pendapatan  sektor  produk.  Selain  itu  Investasi  dibutuhkan  sebagai  modal  bagi produsen untuk dapat terus memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Peningkatan produksi dari produsen mampu membuat mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi ke luar negeri, dalam hal ini proses aktifitas ekonomi mempengaruhi perekonomian dalam negeri, namun jika kebijakan pemerintah tidak tepat maka aktifitas ekonomi tersebut bisa terganggu, seperti yang disampaikan oleh Windi (2018: 195).
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  menjadi  kepala  negara  dan  kepala  pemerintah  ke  6, pembentukan kabinet indonesia bersatu membantu  program kerja serta  menjalankan visi dan misi dari presiden. Kebijakan program kerja yang dilakukan fokus pada kebijakan pro poor, pro job dan pro growth , pengambilan keputusan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi presiden untuk stabilisasi dalam negeri. Jika dilihat dari  kinerja  pemerintahan selama 5 tahun, menunjukan total rata-rata pertumbuhan ekonomi  dari  tahun  2005 – 2009  stabil  di  atas  5%  (BPS:  2010).  Pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi disebabkan karena adanya faktor eksternal negara, yaitu dari commodity boom yang terjadi, ketika harga komoditas  SDA  seperti  minyak,  logam,  bahan  tambang,  dan  sejenisnya  sedang  naik  maka  terjadi peningkatan  pendapatan negara,  hal tersebut  didukung  dengan permintaan komoditas  SDA  dari  negara dengan  permintaan  konsumsi  yang  tinggi  seperti  China,  Brazil  &  India,  dalam  Wihardja  (2016:42). Indonesia memanfaatkan peluang tersebut untuk dapat melakukan ekspor, dan dengan surplus pendapatan yang  diperoleh,  pemerintah  memanfaatkannya  untuk  peningkatan  perekonomian  dalam  negeri,  seperti bantuan kredit mikro ke UMKM, subsidi bahan bakar kendaraan, bantuan langsung tunai untuk masyarakat, dan berbagai bantuan lain dari pemerintah. Keunggulan ekonomi lain adalah konsumsi masyarakat yang sangat tinggi, diikuti konsumsi pemerintah yang meningkat, investasi menujukan peningkatan yang baik, dan ekspor neto yang kuat, menghasilkan perekonomian indonesia yang stabil dengan PDB tahunan yang solid dan pemerintah tetap komprehensif dalam menjalankan roda pemerintahan.
Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan ke 7, pembentukan kabinet kerja  menjadi  kelompok  untuk  menjalankan  visi  dan  misi  presiden.  Program  kebijakan  pemerintah cenderung pada pengambilan kebijakan untuk pemerataan kondisi bagi setiap daerah di Indonesia, dengan program  nawacita  presiden  Joko  Widodo  sebagai  tujuan  pemerintahan.  Jika  dilihat  pada  masa  awal pemerintahan, ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 4,79%, namun setelah 4 tahun  pemerintahan, perekonomian mengalami pertumbuhan yang terus meningkat, hingga akhirnya tumbuh secara total rata- rata di akhir masa jabatan sebesar 5,02% di tahun 2019 (BPS: 2020). Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak  lepas  dari  peran  dan  kebijakan  yang  diberikan  oleh  presiden,  seperti  paket  kebijakan  ekonomi  1 sampai  16,  perbaikan  regulasi  dan  pemerataan  pembangunan.  Kebijakan  yang  dilakukan  selama  masa pemerintahan  menjadikan  indonesia  tempat  layak  investasi,  sehingga  sektor  industri  dapat  menyerap tenaga  kerja,  pengendalian  harga  untuk  daya  beli  konsumsi  masyarakat,  dan  berbagai  kebijakan  lain (Kemenkeu: 2016).
Terlihat dari masa awal pemerintahan kedua presiden, sama-sama mengeluarkan kebijakan untuk ketahanan ekonomi negara, serta dalam menumbuhkan PDB dalam negeri. Kebijakan pemerintah kabinet indonesia bersatu didukung atas kenaikan harga komoditas SDA Indonesia, sehingga nilai PDB ditopang dari ekspor negara yang meningkat, dan didukung konsumsi masyarakat dan pemerintah yang meningkat pesat, serta investasi yang sedang tumbuh. Lain halnya dengan kebijakan pemerintah kabinet kerja, masa pemerintahan kabinet  didukung dengan pengendalian kebijakan ekonomi yang kuat dari pemerintahan, seperti  paket  ekonomi  1  sampai  16,  penyerdehanaan  regulasi,  dan  sebagainya,  sehingga  dalam  masa pemerintahan  kabinet  kerja  dapat  mewujudkan  tingkat  PDB  yang  tinggi  walaupun  sektor  ekspor mengalami  penurunan,  namun  dapat  ditopang  dari  konsumsi  masyarakat  dan  pengeluaran  pemerintah yang tinggi, dan keran investasi yang meningkat pesat. Dengan hal tersebut terdapat gap penelitian untuk mengetahui kebijakan di era presiden siapa yang menujukan perekonomian terbaik, dengan diukur dalam PDB, konsumsi, investasi dan ekspor neto.
Pengembangan hipotesis dapat dijelaskan seperti berikut, H1 : konsumsi, investasi, ekspor neto, dan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  diduga  terdapat  perbedaan  pada  masa  pemerintahan  kabinet indonesia bersatu dan pemerintahan kabinet kerja, H2 : Situasi perekonomian pada pemerintah  kabinet indonesia bersatu diduga lebih baik dari pada kondisi perekonomian pemerintah kabinet kerja berdasarkan variabel yang tersedia, H3 : Situasi perekonomian pada pemerintah  kabinet kerja diduga lebih baik dari pada kondisi perekonomian pemerintah kabinet indonesia bersatu berdasarkan variabel yang tersedia.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dijelaskan,  serta  hipotesis  yang  akan  dibahas,  maka  dapat dirumuskan  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  apakah  ada  perbedaan  perekonomian  pada  era pemerintahan  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  era  pemerintahan  presiden  Joko  Widodo  dan membandingkan pengaruh perekonomian antar pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan presiden Joko Widodo.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kuantitatif  deskriptif.    Menurut  Sugiyono  (2015:  207), teknik analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis data untuk mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Teknik ini berfungsi untuk pengukuran perbedaan PDB, investasi, ekspor neto, dan konsumsi dari era pemerintah kabinet indonesia bersatu dan era pemerintah kabinet kerja.
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, dengan jenis data time series (runtut waktu). Dengan pengambilan data periode pertama kedua presiden menjabat, yaitu tahun 2005 – 2009 dan tahun 2015 – 2019,  dengan  penetapan  data  nilai  triliun  rupiah  untuk  PDB,  konsumsi,  dan  investasi  dengan menggunakan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, dan ekspor neto menggunakan juta us dollar dengan nilai dollar yang berlaku di tahun tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data diperoleh  dari  berbagai  instansi  pemerintah  seperti  badan  pusat  statistik  (BPS),  badan  koordinasi penanaman modal (BPKM), dan kementrian perdagangan (kemendag), serta sumber lainnya yaitu jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian menggunakan metode analisis statistik. Pengujian hipotesis uji beda rata rata (uji beda mean) merupakan metode analisis statistik yang akan digunakan. Fungsi dari pengujian tersebut adalah untuk membandingkan secara rata-rata hasil dari kelompok data, juga bisa digunakan untuk perbedaan antar 2 kelompok data. Dari hasil tersebut dapat digunakan sebagai analisis terhadap hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji t, karena data yang digunakan kurang dari 30 data. Untuk menghitung statistik uji t sampel bebas dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑡 = 𝑋 1 −   𝑋 2 𝑆𝑝√{ 1 𝑛 1 + 1 𝑛 2 }
Hipotesis dalam pengujian perbedaan mean dapat dirumuskan sebagai berikut: a. 𝐻 0 : 𝛼 1 = 𝛼 2 (tidak terdapat perbedaan pada variabel yang ditentukan antara masa pemerintah kabinet indonesia bersatu dan masa pemerintah kabinet kerja)
b. 𝐻 1 : 𝛼 1 ≠ 𝛼 2 (terdapat  perbedaan  pada  variabel  yang  ditentukan  antara  masa  pemerintah  kabinet indonesia bersatu dan masa pemerintah kabinet kerja)
Dimana: 𝛼 1 = kondisi perekonomian era pemerintah kabinet indonesia bersatu 𝛼 2 = kondisi perekonomian era pemerintah kabinet kerja
Peneliti melakukan interprestasi dan kesimpulan terhadap hipotesis yang dipaparkan, pengujian untuk mengetahui perbedaan rata-rata antar kedua era pemerintahan menjadi tujuan penelitian ini, dengan menggunakan uji t sampel bebas sebagai proses pengujian untuk mendapatkan hasil perbedaan rata-rata.
Hasil uji beda dua rata – rata  pada  pengujian tersebut  menggunakan  SPSS versi 26.  Data sampel dibuat dalam bentuk variabel, dengan proses analisis pada tabel independent t – test . Pengambilan confidence interval sebesar 95% (t-tabel = 0,05). Hasil dari analisis pengujian menampilkan dua tabel yaitu tabel group statistic dan tabel independent sample test . Pada tabel group statistic ditampilkan jumlah data, mean (rata- rata)  dan Std.  Deviation (simpangan  baku)  dari  variabel  yang  di  uji.  Sedangkan  pada  tabel independent sample test menampilkan hasil uji t dari variable yang di uji, tujuan dari adanya hasil uji t adalah untuk menentukan apakah hipotesis dapat ditolak ataupun diterima, dengan syarat pengujian hipotesis sebagai berikut:
a. Jika hasil t hitung < t tabel (0,05), maka dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi perekonomian kedua era pemerintahan.
b. Jika hasil t hitung > t tabel (0,05), maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi perekonomian kedua era pemerintahan.
Setelah melewati tahap pengujian, maka dapat dilakukan interprestasi dan kesimpulan terhadap pengujian hipotesis untuk menentukan apakah 𝐻 0 diterima dan 𝐻 1 ditolak. Atau sebaliknya 𝐻 0 ditolak dan 𝐻 1 diterima.

## 3. Hasil dan pembahasan
Hasil analisis yang dilakukan menggunakan data sekunder dari instansi pemerintah terkait, data variabel menggunakan jenjang waktu 5 tahun masa jabatan awal presiden, yaitu di tahun 2005-2009 dan tahun 2015-2019. Dari data yang telah terkumpul akan di uji menggunakan analisis uji t sampel bebas, dan diolah dengan menggunakan software SPSS versi 26 untuk dapat membentuk model estimasi seperti pada tabel berikut.

## Tabel 1. Group Statistic
Pemerintahan N Mean Std. Deviation PDB PDB era presiden Susilo Bambang Yudhoyono 5 6525,940 684,9420 PDB era presiden jokowi 5 9621,760 634,9875 Konsumsi Konsumsi era presiden Susilo Bambang Yudhoyono 5 2535,860 621,5767 Konsumsi era presiden jokowi 5 5395,040 416,7622 Investasi Investasi era presiden Susilo Bambang Yudhoyono 5 129,560 39,1071 Investasi era presiden jokowi 5 681,760 92,3530 Ekspor neto Ekspor neto era presiden Susilo Bambang Yudhoyono 5 26827,940 13483,5316 Ekspor neto era presiden jokowi 5 3350,780 8977,3450
Sumber: data olahan dari peneliti
Tabel 1 menunjukan n sebesar 5, yang menunjukan data tahun yang diteliti pada masing masing pemerintahan  presiden  pada  kelompok  perekonomian.  Pada  masa  pemerintahan  kabinet  indonesia bersatu, hasil variabel konsumsi, investasi, ekspor neto dan PDB rata-rata secara runtut yaitu 2535,860, 129,560, 26827,940 dan 6525,940. Lalu dalam masa pemerintahan kabinet kerja, hasil variabel konsumsi, investasi,  ekspor  neto  dan  PDB  rata-rata  secara  runtut  yaitu,  5395,04,    681,76,  3350,78  dan  9621,760. Standar deviasi (Simpangan) pada pemerintahan kabinet indonesia bersatu dari hasil variabel konsumsi, investasi, ekspor neto dan PDB rata-rata secara runtut yaitu 621,5767, 39,1071, 13483,5316 dan 684,9420. Standar  deviasi  (Simpangan)  pada  pemerintahan  kabinet  kerja  dari  hasil  variabel  konsumsi,  investasi, ekspor neto dan PDB rata-rata secara runtut yaitu 416,762, 92,353, 8977,345 dan 634,9875.  Hasil estimasi yang  telah  dilakukan  pada  spss  akan  dijelaskan  berikut,  penjelasan  diperlukan  untuk  menunjukan perbandingan masing masing variabel perekonomian.

## Kondisi PDB masing masing pemerintahan
Tabel 1 menjelaskan bahwa, PDB pemerintahan kabinet indonesia bersatu menunjukan rata-rata ( mean ) PDB sebesar 6525,940, lebih kecil dibandingkan dengan masa pemerintahan  kabinet kerja yaitu sebesar 9621,760. Hal itu menandakan bahwa PDB pemerintahan kabinet kerja lebih baik dibandingkan pada  masa  pemerintahan  kabinet  indonesia  bersatu.  Standar  deviasi  (simpangan)  terhadap  rata-rata ( mean ) variabel PDB  pada  masa pemerintahan  kabinet indonesia bersatu  sebesar  684,9420.  Sedangkan pada masa pemerintahan kabinet kerja, deviasi menunjukan angka sebesar 634,9875.

## Kondisi konsumsi masing masing pemerintahan
Tabel 1 menjelaskan bahwa, konsumsi pemerintahan kabinet indonesia bersatu menunjukan rata- rata ( mean ) konsumsi sebesar 2535,860, lebih kecil dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu  sebesar  5395,040.  Hal  itu  menandakan  bahwa  konsumsi  pemerintahan  kabinet  kerja  lebih  baik dibandingkan pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu. Standar deviasi (simpangan) terhadap rata-rata ( mean ) variabel konsumsi pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu sebesar 621,5767. Sedangkan pada masa pemerintahan kabinet kerja, deviasi menunjukan angka sebesar 416,7622.

## Kondisi investasi masing masing pemerintahan
Tabel 1 menjelaskan bahwa, investasi pemerintahan kabinet indonesia bersatu menunjukan rata- rata ( mean ) investasi sebesar 129,560, lebih kecil dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu  sebesar  681,760.  Hal  itu  menandakan  bahwa  investasi  pemerintahan  kabinet  kerja  lebih  baik dibandingkan pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu. Standar deviasi (simpangan) terhadap rata-rata ( mean ) variabel investasi pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu sebesar 39,1071. Sedangkan pada masa pemerintahan kabinet kerja, deviasi menunjukan angka sebesar 92,3530.

## Kondisi ekspor neto masing masing pemerintahan
Tabel 1 menjelaskan bahwa,  ekspor neto  pemerintahan  kabinet indonesia bersatu  menunjukan rata-rata (mean) ekspor neto sebesar 26827,940, lebih besar dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet  kerja  yaitu  sebesar  3350,780.  Hal  ini  menandakan  bahwa  ekspor  neto  pemerintahan  kabinet indonesia  bersatu  lebih  baik  dibandingkan  pada  masa  pemerintahan  kabinet  kerja.  Standar  deviasi (simpangan)  terhadap  rata-rata  ( mean )  variabel  investasi  pada  masa  pemerintahan  kabinet  indonesia bersatu sebesar 13483,5316. Sedangkan pada masa pemerintahan kabinet kerja, deviasi menunjukan angka sebesar 8977,3450.

## Pengujian hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis uji beda dua rata-rata ( independent sample  t-test )  bertujuan  mengetahui  perbedaan  konsumsi,  investasi,  ekspor  neto,  dan  PDB,  sekaligus sebagai perbandingan pada pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan pemerintahan kabinet kerja, tabel berikut  ini  akan  menampilkan  hasil analisis yang  di uji  dalam  masing-masing variabel dari masa  kedua pemerintahan.
Tabel 2 . independent sample test
Variabel t-test for equality of means T DF Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference PDB -7,411 8 0,000 -3095,8200 417,6972 Konsumsi -8,543 8 0,000 -2859,1800 334,6784 Investasi -12,312 8 0,000 -552,2000 44,8519 Ekspor neto 3,241 8 0,012 23477,1600 7244,2853
Sumber : data olahan dari peneliti
Tabel  2  dapat  dijelaskan  bahwa,  t  hitung  dalam  variabel  PDB  pada  uji independent  sample  test adalah sebesar -7,411 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Diketahui pula nilai sig. t hitung < t tabel (0,000
< 0,05), maka dapat dikatakan PDB nasional terdapat perbedaan yang signifikan antara era pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan era pemerintahan kabinet kerja. Sedangkan dalam t hitung dalam variabel konsumsi pada uji independent sample test sebesar -8,543 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Diketahui pula nilai sig. t hitung < t tabel (0,000 < 0,05), maka dapat dikatakan konsumsi nasional terdapat perbedaan yang signifikan antara era pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan era pemerintahan kabinet kerja. Pada  t  hitung  untuk  investasi  pada  uji independent  sample  test adalah  sebesar  -12,312  dengan  nilai signifikan sebesar 0,000. Diketahui pula nilai sig. t hitung < t tabel (0,000 < 0,05), maka dapat dikatakan investasi nasional terdapat perbedaan yang signifikan antara era pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan  era  pemerintahan  kabinet  kerja.  Dan  pada  t  hitung  untuk  ekspor  neto  dengan  menggunakan  uji independent sample test adalah sebesar 3,241 dengan signifikan sebesar 0,012. Diketahui pula nilai sig. t hitung  <  t  tabel  (0,012  <  0,05),  maka  dapat  dikatakan  ekspor  neto  nasional  terdapat  perbedaan  yang signifikan antara era pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan era pemerintahan kabinet kerja.

## Pembahasan
Hasil  pada  uji  statistik  independen  sampel  t-test  menunjukan  bahwa  kondisi  PDB,  konsumsi, investasi, dan ekspor neto pada era kedua pemerintahan presiden mempunyai perbedaan yang signifikan, terlihat dari analisis uji t sampel bebas bahwa terdapat perbedaan mean yang cukup besar dari variabel PDB,  konsumsi,  investasi  &  ekspor  neto  dari  masing  masing  presiden.  sehingga  dapat  terlihat  dalam penjelasan dari masing masing era presiden untuk mendapatkan penjelasan dari uji yang telah dilakukan.
Nilai  PDB  pemerintahan  kabinet  indonesia  bersatu  mempunyai  rata-rata  ( mean )  PDB  sebesar 6525,940, lebih kecil dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu sebesar 9621,760. Hal tersebut  menandakan  bahwa  PDB  pemerintahan  kabinet  kerja  lebih  baik  dibandingkan  pada  masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu. Sekaligus menunjukan bahwa keadaan perekonomian pada era pemerintahan kabinet kerja lebih baik. Diketahui pula hasil uji t menunjukan t hitung < t tabel (0,000 < 0,05),  menguatkan  hipotesis  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  pemerintahan  kabinet indonesia  bersatu  dan  pemerintahan  kabinet  kerja.  ( H 0 ditolak  dan H 1 diterima,  dimana H 1 =  terdapat perbedaan).  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Capkova  &  Rancakova  (2013:  383)  yang menemukan  bahwa  nilai  PDB  mengalami  pertumbuhan  nilai  yang  besar,  dengan  didukung  dari pemerintahan dengan fokus kebijakan untuk pemerataan perekonomian.
Nilai konsumsi pemerintahan kabinet indonesia bersatu mempunyai rata-rata ( mean ) konsumsi sebesar  2535,860,  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  masa  pemerintahan  kabinet  kerja  yaitu  sebesar 5395,040. Hal itu menandakan bahwa konsumsi pemerintahan kabinet kerja lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu. Sekaligus menunjukan bahwa keadaan perekonomian pada era pemerintahan kabinet kerja lebih baik. Diketahui pula hasil uji t menunjukan t hitung < t tabel (0,000 < 0,05),  menguatkan  hipotesis  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  pemerintahan  kabinet indonesia  bersatu  dan  pemerintahan  kabinet  kerja.  ( H 0 ditolak  dan H 1 diterima,  dimana H 1 =  terdapat perbedaan).  Hasil  penelitian  ini  menguatkan  penelitian  dari  Ergete  (2014:28)  yang  menemukan  bahwa dalam  kebijakan  untuk  pemerataan  ekonomi,  terjadi  kenaikan  pendapatan  perkapita,  yang  akhirnya meningkatkan konsumsi dari masyarakat.
Nilai  investasi  pemerintahan  kabinet  indonesia  bersatu  mempunyai  rata-rata  ( mean )  investasi sebesar 129,560, lebih kecil dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu sebesar 681,760. Hal  itu  menandakan  bahwa  investasi  pemerintahan  kabinet  kerja  lebih  baik  dibandingkan  pada  masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu. Sekaligus menunjukan bahwa keadaan perekonomian pada era pemerintahan kabinet kerja lebih baik. Diketahui pula hasil uji t menunjukan bahwa t hitung < t tabel (0,000 < 0,05), menguatkan hipotesis bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono dan pemerintahan presiden Joko Widodo. ( H 0 ditolak dan H 1 diterima, dimana H 1 =  terdapat  perbedaan).  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  dari  Hindriks, et  al. (2008:  2399) Menyatakan bahwa terdapat kenaikan investasi pada negara yang melakukan kebijakan dalam pemerataan kondisi ekonomi.
Nilai ekspor neto pemerintahan  kabinet indonesia bersatu mempunyai  rata-rata ( mean ) ekspor neto sebesar 26827,940, lebih besar dibandingkan dengan masa pemerintahan kabinet kerja yaitu sebesar 3350,780.  Hal  ini  menandakan  bahwa  ekspor  neto  pemerintahan  kabinet  indonesia  bersatu  lebih  baik dibandingkan  pada  masa  pemerintahan  kabinet  kerja.  Sekaligus  menunjukan  bahwa  keadaan perekonomian  pada  era  pemerintahan  kabinet  indonesia  bersatu  lebih  baik.  Diketahui  pula  hasil  uji  t menunjukan bahwa t hitung < t tabel (0,012 < 0,05), menguatkan hipotesis bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemerintahan kabinet indonesia bersatu dan pemerintahan kabinet kerja. ( H 0 ditolak dan H 1 diterima, dimana H 1 = terdapat perbedaan). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Coxhead dan  Jayasuriya  (2010:  549),  bahwa commodity  boom yang  terjadi  di  China  dan  India  membuat
pemerintahan  di  negara  tersebut  dapat  melakukan  peningkatan  untuk  proses  stabilisasi  dalam  negeri mereka.

## 4. Simpulan dan saran
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan PDB, konsumsi, investasi dan ekspor neto yang  signifikan  antara  kedua  era  pemerintahan.  Kondisi  PDB,  konsumsi,  &  investasi  era  kabinet  kerja presiden  Joko  Widodo  dari  proses  pengujian  sampel  t  test  menunjukan  hasil  lebih  signifikan  dengan menunjukan  perbedaan  rata-rata  ( mean )  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  era  kabinet  indonesia bersatu presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian dalam negeri  era  pemerintahan  Joko  Widodo  lebih  baik.  Sedangkan  dalam  kondisi  ekspor  neto  dari  proses pengujian sampel t test pada era kabinet indonesia bersatu presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat perbedaan  signifikan  dengan  menunjukan  perbedaan  rata-rata  ( mean )  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan  era  kabinet  kerja  presiden  Joko  Widodo,  dapat  disimpulkan  perekonomian  luar  negeri  era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik.
Peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk tetap selaras dalam pengambilan kebijakan pada sektor  ekonomi,  karena  pengambilan  kebijakan  jelas  sangat  mempengaruhi  perekonomian  indonesia, setiap  pemerintahan  mempunyai  tujuan  yang  jelas  dan  baik  untuk  masyarakat-nya,  hanya  saja mengimplemetasikan  kebijakan  presiden  cukup  sulit  jika  tidak  ditopang  dengan  pelaku  pengerjaan kebijakan yang cepat dan tanggap dalam proses untuk pengimplementasikan kebijakan presiden.

## Daftar Rujukan
Alan, S. B. (2014). Presidents and the U.S. Economy: An Econometric Exploration. Princeton  university paper. pp. 1-63.
BPS. (2010). Produk Dosmetik Bruto Indonesia Triwulan 2005-2009 ’.
https://www.bps.go.id/publication/2019/10/07/4923ba3ffd04cd25e83dcd97/pdb- indonesia-triwulanan-2015-2019.html. 23 Oktober 2020 (21:30)
BPS.
(2020). Produk Dosmetik Bruto Indonesia Triwulan 2015-2019 . https://www.bps.go.id/publication/2009/08/15/176e7a83ae816cd1e8de9bcd/produk- domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2005-2009.html. 23 Oktober 2020 (21:25)
Capkova, S. & Rancakova, L. (2013). Fiscal Equalization and Regional Growth . European Scientific Institute, ESI, 2013. - 3 vol. (607, 337, 383 p.). pp. 376-384.
Coxhead, I. & Jayasuriya, S. (2010). China, India and the Commodity Boom: Economic and Environmental Implications for Low-income Countries. The World Economy (2010),  33(4). pp. 525-551.
Ergete, F. (2014). The Incentive Effects of Equalization Grants on Fiscal Policy . SPP Research Papers Volume 7 - Issue 23. pp 1-31.
Harisdiana.  (2020). Berbagai  Isu  Ekonomi  Mutakhir  dan  Strategi  Pembangunan  Ekonomi  Tingkat  Global Memasuki Awal Abad ke 21: Kajian Singkat Berbasis Survey Literatur   tentang  Gagasan  dan  Konsep dari Beberapa Ekonom Ternama Tingkat Dunia . Makalah. Universitas Padjadjaran. Bandung. Hindriks, J.  S, Peralta &  Weber,  S.  (2008).  Co mpeting  in  Taxes and Investment Under  Fiscal Equalization . Journal of Public Economics 92 (2008). pp. 2392 – 2402. Kemenkeu.
(2016). Media Keuangan: Langkah Taktis Paket Kebijakan Ekonomi . https://www.kemenkeu.go.id/media/4981/media-keuangan-juli_0.pdf. 23 Oktober   2020 (21:29).
Rahardja, P. & Mandala, M. (2008). Teori Ekonomi Makro, edisi keempat ’. lembaga penerbit FE UI. Depok. Sugiyono. 2015. ‘ Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) . Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. Putriyanti, A. (2015). Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara . Jurnal Pandecta Unnes Volume 10. Nomor 2. December 2015. hh. 180-194. Wihardja, M. M. (2016). The Effect of the Commodity Boom on Indonesia’s Macroeconomic Fundamentals and Industrial Development . International Organisations Research Journal. Vol. 11. No 1 (2016). pp 39-54. Windi, R. A. (2018). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia . Economics Development Analysis Journal 7 (2) (2018). hh 194-202.