## IMPLEMENTASI UU WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI WILAYAH PESISIR JAWA TENGAH

## Islamiyati*, Ahmad Rofiq, Ro’fah Setyowati, Dewi Hendrawati
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Jl. Prof. Soedarto, SH. No.1 Semarang, 50275 islamiyati@yahoo.co.id

## Abstract
Wakaf  practice  in  the  northern  community  of  Central  Java  region,  which  is  not  in  accordance with the rules of Wakaf Law, thus causing wakaf law disputes, making this research important to do. The research will analyze how  the implementation  of  Article 62 of Law No. 41/2004  in the settlement  of  wakaf  disputes  in  Central  Java  in  2016.  The  benefits  will  reveal  and  analyze  the case  of  endowment  disputes  and  their  model  of  settlement.  The  type  of  this  research  field research with research samples Kendal District, Demak and Semarang City. The method used is the empirical juridical.The result of the research shows that the settlement of wakaf disputes in Northern  Central  Java  uses  the  method  according  to  Article  62  of  the  Wakaf  Law,  namely litigation  and  non  litigation  lane.  The  parties  mostly  use  non-litigation  channels  through deliberation (23%) mediation (60.8%).
Keywords : UU Wakaf; Wakaf Law; Dispute Settlement; Central Java

## Abstrak
Praktek wakaf di masyarakat bagian utara wilayah Jawa Tengah menimbulkan sengketa hukum wakaf.  Penelitian  menganalisis  implementasi  Pasal  62  UU  No.  41/2004  dalam  penyelesaian sengketa  wakaf  di  Jawa  Tengah  tahun  2016  dan  model  penyelesaiannya.  Jenis  penelitian field research dengan sampel penelitian dari wilayah Kabupaten Kendal, Demak dan Kota Semarang. Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalahyuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan penyelesaian sengketa wakaf di daerah Jawa Tengah Bagian Utara menggunakan metode sesuai Pasal 62 UU Wakaf, yakni jalur litigasi dan non litigasi. Para pihak lebih banyak menggunakan jalur non litigasi melalui musyawarah (23 %) dan melalui mediasi (60,8 %).
Kata Kunci : UU Wakaf; Hukum Wakaf; Penyelesaian Sengketa; Jawa Tengah

## A. Pendahuluan
Penelitian  ini  berlatar  belakang  dari maraknya sengketa  wakaf  di  masyarakat Jawa  Tengah  Bagian  Utara,  misalnya; dimintanya  kembali  tanah  wakaf  oleh  ahli waris  wakif,  tanah  wakaf  dikuasai  secara turun temurun oleh nadzir yang penggunaannya  menyimpang  dari  akad wakaf,  adanya  tanah  wakaf  yang  diminta kembali  oleh  ahli  waris wakif  setelah  wakif meninggal dunia. Selain itu, sengketa wakaf juga  terjadi  pada  nadzir  yang  tidak
bertanggung  jawab  atas  kewajibannya, seperti; harta  benda  wakaf  tidak  terpelihara sebagaimana  mestinya  dan    terlantar  atau beralih  ke  tangan  pihak  ketiga  dengan  cara melawan hukum (Hafsah, 2009).
S engketa hukum wakaf adalah permasalahan hukum yang terjadi antara dua pihak  atau  lebih,  dimana  masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain merasa dirugikan, sehingga tujuan dan  peruntukan  wakaf  tidak  tercapai (Fadhilah,  2011).  Wakaf  adalah  perbuatan hukum,  karena  di  dalamnya  ada  subyek
wakaf  (wakif),  obyek  wakaf  (harta  wakaf), lembaga penyelesaian sengketa wakaf (Pengadilan  Agama),  dan  dasar  aturan hukumnya (Al-Qur’an, Al-Hadist  dan Ijtihad).  Sebagai  tindakan  hukum  yang berkaitan dengan kepentingan publik, wakaf memiliki  potensi  munculnya  pelanggaran, baik  yang  dilakukan  oleh  nadzir  sebagai pengelola,  ahli  waris  wakif,  maupun  oleh pihak  lain.  Dengan  demikian,  secara  nyata wakaf  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat  belum  sepenuhnya  berjalan tertib dan efisien. Penyebabnya dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

## Tabel 1. Penyebab Sengketa atau Konflik Perwakafan
Persyaratan Wakaf Terkait dengan sah atau tidaknya  wakaf  dan batalnya wakaf Tidak Jelasnya Harta Wakaf Status  ukuran  dan  luas benda wakaf Keluarga Ahli waris tidak mengetahui adanya ikrar wakaf Wakif atau Ahli Waris Menarik  kembali  harta benda wakaf, sikap serakah ahli waris Nadzir Menyalahgunakan peruntukan  dan  fungsi harta wakaf Data diolah dari Data Sekunder
Ibrahim  Siregar  dalam  penelitiannya tentang Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  Di Indonesia:  Pendekatan Sejarah  Sosial Hukum  Islam  (2017) menjelaskan  bahwa permasalahan  yang  terjadi  pada  awal periode  Islam  dan  kasus-kasus  kontemporer tentang  sengketa  wakaf   disebabkan  oleh perubahan  sosial;  pergeseran  nilai  dan tatanan  masyarakat.  Selain  itu,  juga  tidak adanya  bukti  tertulis  yang  menyatakan bahwa  status  suatu  harta  sebagai  objek
wakaf. Penyelesaiannya melalui musyawarah  yang  dipimpin  oleh  tokoh agama  dan  tokoh    masyarakat  setempat (Siregar, 2012).
Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, dalam penelitiannya  yang  berjudul Penyelesaian Sengketa  Wakaf  dalam  Hukum  Positif (2014) ,  menjelaskan  bahwa  penyelesaian sengketa  wakaf  dalam  hukum  positif  di Indonesia  ada  dua,  yakni  melalui  jalur litigasi dan non litigasi. Non litigasi meliputi musyawarah, mediasi dan arbritase, sedangkan  jalur  litigasi  melalui  proses hukum  di  Pengadilan  Agama  (Abdullah, 2014).
Tata  cara  dan  prosedur  penyelesaian sengketa  perwakafan  menurut  BAB  VII Pasal 62 Undang-Undang Wakaf adalah: (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;  (2)  Apabila  penyelesaian  sengketa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan
(Pengadilan Agama). Berdasarkan  paparan  di  atas,  apabila dianalisis, terdapat legal issue atau permasalahan hukum yang berupa kesenjangan  antara das  sein dan das  sollen . Das  sollen dalam  penelitian  ini  adalah aturan  hukum  wakaf  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan. Das  sein dalam  penelitian  ini  adalah  masih  banyak praktek  wakaf  di  masyarakat  wilayah  Jawa Tengah  Bagian  Utara    yang  tidak  sesuai dengan aturan UU Wakaf, sehingga menimbulkan permasalahan, kemudian konflik  yang  akhirnya  menjadi  sengketa wakaf. Pada penelitian ini, fokus
permasalahannya  adalah  implementasi  UU Wakaf  No.  41  Tahun  2004  Pasal  62  dalam penyelesaian  sengketa  wakaf  di  Jawa Tengah.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Bagian Utara  Jawa  Tengah,  dengan  mengambil sampel  beberapa  kabupaten  atau  kota  di Jawa  Tengah,  seperti;  Semarang,  Demak, dan  Kendal.  Penelitian  ini  juga  membatasi sengketa  wakaf  harta  tetap  (tanah)  yang terjadi di obyek penelitian.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 331-340
Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis implementasi  Pasal  62  UU  Wakaf  No.  41 Tahun  2004  dalam  penyelesaian  sengketa wakaf  di  Jawa  Tengah  bagian  utara. Manfaatnya  dapat  menghasilkan  metode penyelesaian  sengketa  wakaf  bagi  yang memerlukannya,  sehingga  tercapai  tujuan wakaf  dan  dapat  digunakan  sebagai  rujukan bagi  penelitian  selanjutnya  yang  berkaitan dengan sengketa wakaf.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian  lapangan)  yang  mengambil lokasi  di  Wilayah  Jawa  Tengah  Bagian Utara.  Beberapa  daerah  di  wilayah  Jawa Tengah  yang  menjadi  sampel  penelitian adalah  Semarang,  Demak,  dan  Kendal. Tradisi penelitiannya menggunakan kualitatif yang menyertakan analisis kuantitatif untuk melaporkan hasil penelitian,  maksudnya  data  penelitian  akan dijelaskan  dalam  bentuk  kalimatdisertai penjelasan angka.
Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis  empiris . Yuridis artinya pendekatan yang  menggunakan  kajian perundang-undangan  untuk  menganalisis penelitian (Soekanto, 1985). Aturan
perundang-undangan  yang  dipakai  adalah KHI  Inpres  No.  1/1991  Buku  III,  UU  No. 41/2004  tentang  Hukum  Wakaf  dan  PP  No. 42/2006.  Sedangkan  pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian yang berdasarkan  data  yang  diketemukan  dalam penelitian  lapangan  untuk  memperoleh pengetahuan lapangan tentang hubungan dan
pengaruh hukum terhadap masyarakat (Subagyo,  1991).  Penelitian  ini  juga menggunakan  pendekatan  ilmu  sosial  untuk mengetahui sejauhmanakah masyarakat menggunakan hukum wakaf dalam menyelesaikan sengketa wakaf.
Data  primer  dalam  penelitian  ini didapatkan dari subyek penelitian
(informan)  melalui  metode  wawancara  dan dokumentasi.  Informannya  antara  lain; nadzir,  wakif,  PPAIW,  hakim  dan  para pihak yang bersengketa serta tokah masyarakatyang  berhubungan  dengan  tema penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan analisis studi kasus ( case study ) yang terjadi di  masyarakat  Jawa  Tengah  Bagian  Utara tentang  sengketa  wakaf,  kemudian  ditarik kesimpulan  berdasarkan  fenomena  dan keteraturan penyelesaian kasus yang didapat dari setiap kasus yang diselidiki. Kesimpulan  penelitian  akan  dilakukan dengan  menggunakan  metode  induktif, yakni penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan  khusus,  berupa kasus sengketa wakaf yang terjadi di daerah obyek  penelitian,  kemudian  disimpulkan menjadi pernyataan yang bersifat umum.

## C. Hasil dan Pembahasan
Data  penelitian  menunjukkan  bahwa kasus  sengketa  wakaf  yang  terjadi  di Kabupaten  Kendal,  Demak  dan  Kota Semarang  antara  tahun  2006  sampai  tahun 2015, beserta faktor penyebab dan penyelesaiannya  dapat  dijelaskan  melalui tabel 2.
Tabel 2.
Kasus Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya (2006-2015) (Hendrawati, 2018)
Wilayah Terjadinya Sengketa Wakaf Kasus Sengketa Wakaf Faktor Penyebab Sengketa Wakaf Penyelesaian Sengketa Wakaf Kendal Sengketa terjadi di KUA Kaliwungu Kabupaten Kendal, antara  nadzir    dengan wakif (2006). Nadzir wanprestasi kepada wakif Mediasi
Sengketa terjadi di Purwosari, KUA Patebon, Kabupaten Kendal, antara ahli waris  wakif  dengan nadzir (2006). Penarikan kembali tanah wakaf  oleh  ahli waris wakif. Mediasi Sengketa terjadi di Jambearum, KUA Patebon, Kabupaten Kendal,  nadzir  dengan wakif (2008). Sengketa  wakaf tentang alih fungsi benda wakaf. Mediasi Sengketa terjadi di Bandengan, KUA Kota Kendal, Kabupaten Kendal, nadzir dan masyarakat dengan wakif (2006). Sengketa  wakaf tentang perubahan peruntukan benda wakaf. Mediasi Semarang Sengketa terjadi di KUA Kecamatan Mijen, Kota Semarang, antara  ahli  waris  wakif dengan nadzir (2006) Sengketa  wakaf tentang penggunaan harta wakaf  yang  tidak sesuai dengan peruntukan  harta wakaf. Mediasi Sengketa terjadi di KUA Kecamatan Mijen, Kota Semarang, antara  ahli  waris  wakif dengan nadzir (2007). Sengketa  wakaf tentang penarikan  harta wakaf  oleh  ahli waris wakif. Mediasi Demak Sengketa terjadi di KUA Kecamatan Mranggen,  Kabupaten Demak,  antara  nadzir dengan ahli waris (2012). Sengketa  wakaf sebab harta wakaf tidak tersertifikasi. PA Demak Sengketa terjadi di KUA  Bonang,  Demak diantara ahli waris (2015). Sengketa  wakaf yang  tidak  ada persetujuan  ahli waris. Musyawarah Sengketa terjadi di KUA  Bonang,  Demak antara ahli waris dengan nadzir (2015). Sengketa  wakaf tentang peruntukan  harta wakaf Musyawarah
Berdasarkan  data  tabel  di  atas,  dapat dijelaskan bahwa di  setiap daerah mesti ada sengketa  wakaf,  baik  di  Kendal,  Semarang, maupun  Demak,  adapun  macam-macam sengketa  wakaf  yang  terjadi  adalah;  (1) Nadzir  wanprestasi  kepada  wakif,  nadzir tidak  menepati  janji  pada  wakif  tentang peruntukan dan penggunaan harta wakaf; (2) Harta wakaf tidak tersertifikasi, harta wakaf yang  berupa  tanah  tidak  ada  sertifikat wakafnya,  sehingga  tidak  ada  bukti  otentik telah  terjadi  perbuatan  hukum  wakaf;  (3) Penarikan  kembali  harta  wakaf  oleh  wakif, wakif  menarik  kembali  harta  wakaf  dan membatalkan  perbuatan  wakafnya;  (4) Penarikan  kembali  tanah  wakaf  oleh  ahli waris  wakif,  karena  alasan  ekonomi;  (5) Alih  fungsi  benda  wakaf,  harta  wakaf fungsinya  dialihkan  pada  yang  lain,  tidak sesuai  dengan  peruntukan  harta  wakaf seperti  yang  terdapat  dalam  akta  ikrar wakaf,  terjadi  perubahan  peruntukan  harta wakaf; (6) Tidak ada persetujuan ahli waris, ahli waris tidak mengetahui  apabila pewaris mewakafkan  hartanya.  Apabila  ahli  waris tidak  menyetujui  maka  ada  kemungkinan ahli  waris  akan  menarik  harta  yang  telah diwakafkan.
Pada  tulisan  ini  akan  diberikan  dua contoh kasus sengketa wakaf yang diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi. Pertama ,  tentang  penarikan  harta wakaf  oleh  ahli  waris  wakif  (cucu)  yang terjadi  di  kota  Semarang  dan  upaya penyelesaiannya.  Peristiwa  ini  terjadi  pada tahun  2007,  semula  ada  ahli  waris  wakif yang  menuntut  adanya  penarikan  kembali tanah  Masjid  Istiqomah  yang  berada  di Kelurahan  Wonolopo,  Kecamatan  Mijen, Kabupaten  Semarang.  Tanah  wakaf  yang didirikan  Masjid  Istiqomah  tersebut  luasnya sekitar  2000  m 2 ,  dan  nadzirlah  yang memelihara masjid tersebut. Pada suatu hari, cucu dari wakif datang ke KUA Kecamatan Mijen,  menurutnya  tanah  wakaf  yang dilakukan kakeknya tidak meliputi keseluruhan  luas  bidang  tanah,  melainkan hanya  yang  terbatas  sebagai  masjid  saja. Menurut Bp. Agus Lathif  (petugas PPAIW) memperkirakan  bahwa  tuntutan  ahli  waris
wakif tersebut dikarenakan persoalan ekonomi (Latif, 2017).
Pihak  PPAIW  di  KUA  Kecamatan Mijen kemudian mengecek ke lapangan dan kelengkapan  dokumentasi  perbuatan  wakaf yang  dilakukan  oleh  wakif.  Ternyata  semua dokumen wakaf Masjid
Istiqomah ditemukan  lengkap,  mulai  AktaIkrar  Wakaf (AIW)  hingga  sertifikat  wakaf.  Pihak  KUA segera berkoordinasi dengan pihak Kalurahan Wonolopo yang menaungi wilayah tanah wakaf itu dan juga nadzir atau takmir  masjid  Istiqomah  sebagai  pemegang sertifikat tanah wakaf.
Setelah  pihak  takmir  dan  jamaah mengadakan  musyawarah,  mereka  sepakat akan memberikan Dana Kerahiman sebanyak  Rp.  10  juta  kepada  ahli  waris wakif.  Berikutnya  pihak  ahli  waris  wakif diundang  oleh  PPAIW  untuk  datang bersama dengan nadzir selaku takmir masjid Istiqomah,  dan  pihak  Kalurahan  Wonolopo untuk bermusyawarah menyelesaikan sengketa  wakaf.  Pada  musyawarah  tersebut diputuskan  bahwa  pihak  ahli  waris  wakif diberikan dana kerahiman sebesar Rp 10 juta dari  nadzir  selaku  takmir  masjid  Istiqomah dan  membuat  pernyataan.  Isi  pernyataan  itu menegaskan  pihak  bahwa  pihak  ahli  waris wakif tidak akan mempermasalahkan kembali  status  tanah  wakaf  yang  pernah diberikan  oleh  kakeknya  (Latif,  2017). Sengketa  wakaf  ini  diselesaikan  dengan menggunakan  musyawarah  yang  dihadiri oleh  para  beberapa  pihak  untuk  mencapai kesepakatan  penyelesaian  sengketa  yang terjadi.
Kedua ,  contoh  kasus  sengketa  wakaf pada  tahun  2006,  tentang  perubahan substansi  benda  wakaf  yang  terjadi  di Desa Bandengan, Kecamatan Kota Kendal ,
Kabupaten  Kendal.  Awalnya,  bapak  Razak, ketua  RT  setempat,  mempunyai  ide  untuk membangun pos jaga malam (Pos Kamling) di  lingkungannya.  Pak  Razak  melihat  lahan dekat  masjid  Ar-Rahman  sangat  strategis untuk  dibangun  pos  kampling,  kemudian Pak Razak dan beberapa warga meminta izin kepada  takmir  masjid  Ar-Rahman  berniat meminta  sedikit  lahan  milik  masjid  guna
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 331-340
dibangun pos kampling dengan alasan untuk kepentingan  umum.  Takmir  mengijinkan pembangunan Pos Kamling dari tanah wakaf seluas  4x6  m,  yang  berada  di  sebelah  barat masjid (Razak, 2017).
Pada  mulanya  pembangunan  tersebut tidak  ada  masalah  yang  berarti,  hanya beberapa selentingan ketidaksetujuan pembangunan  Pos  Kamling  dibangun.  Pada Tahun  2006,  Munawir  (ahli  waris  wakif), warga  RT  11/03  Desa  Bandengan  merasa terusik  dengan  tanah  masjid  yang  ditempati pos kampling. Munawir meminta penjelasan takmir  atas  pembangunan  pos  jaga  itu, karena  kakek  Munawir,  Khudlori  (alm), dulu  pernah  mewakafkan  tanah  yang sekarang ditempati pos kampling (Munawir, 2017).  Munawir  sebagai  ahli  waris  tidak terima,  dia  meminta  takmir  dan  perangkat desa  untuk  menjelaskan  dan  menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan demikian terjadilah  sengketa  wakaf  antara  ahli  waris wakif dengan nadzir harta wakaf.
Sengketa  wakaf  di  atas,  akhirnya dimediasi  oleh  kepala  desa  Bandengan (Nasirun),  di  mana  Pak  Nasirun  menjadi mediator  antara  takmir  masjid  Ar-Rahman yang  diwakili  Zubaidi  dengan  ahli  waris wakif (Munawir). Pada mediasi tersebut Pak Munawir mengikuti pendapat sanak keluarganya,  yang juga hali waris Khudlori, untuk  meminta  kepada  Pak  Razak  sebagai ketua  dan  pengusung  ide  pembuatan  Pos Kampling,  mengganti  tanah  wakaf  ayahnya seluas tanah yang telah digunakan. Berdasarkan kebijakan takmir, akhirnya Pak Razak  dan  warga  RT  yang  dipimpinnya mengganti  tanah  tersebut,  yaitu  disebelah utara masjid meski lokasinya tidak dipinggir jalan.  Sengketa  wakaf  di  atas,  diselesaikan dengan mediasi, yakni mempertemukan para pihak  yang  bersengketa  dan  menggunakan peran  mediator  untuk  menyelesaiakannya. Hal  ini  disebabkan  karena  para  pihak  yang bersengketa  tidak  mempunyai  kemampuan menyelesaikannya, dan para pihak bersepakat  untuk  meminta  kepala  desa menjadi mediator.
Bertitik  tolak  dari  contoh  sengketa wakaf di  atas, dapat  dipahami  bahwa wakaf
yang selalu berhubungan dengan kepentingan  publik  dan  bernilai  ekonomi, sangat  rentan  terjadinya  sengketa.  Sengketa mesti  didahului  dengan  keluhan  atau perasaan  tidak  puas  oleh  para  pihak  yang ada  kaitannya  dengan  wakaf,  seperti;  ahli waris  wakif,  nadzir,  dan  masyarakat. Apabila keluhan tersebut tidak terselesaikan, akan  menjadi  masalah,  bisa  jadi  masalah hukum  apabila  berkaitan  dengan  hukum. Jika  para  pihak  menanggapinya  dengan emosi,  maka  jadilah  konflik,  dan  konflik yang  tidak  terselesaikan,  akan  menjadi sengketa yang memerlukan pihak lain untuk menyelesaikannya. Sengketa menjadi perkara  apabila  penyelesaiannya  melalui jalur pengadilan (litigasi).
Data  penelitian  menunjukkan  bahwa harta wakaf menjadi sebab pertama terjadinya  konflik  antara  beberapa  pihak yang  terlibat  dalam  perbuatan  wakaf.  Para pihak  tersebut  adalah  nadzir,  wakif,  ahli waris  nadzir,  dan  ahli  waris  wakif.  Pihak dominan yang sering terlibat sengketa wakaf adalah  nadzir  melawan  ahli  waris  wakif, sebesar 67%. Ahli waris wakif yang muncul pada  sengketa  wakaf  di  daerah  obyek penelitian adalah anak dan atau  cucu. Sikap ahli  waris  ini  ada  dua,  yakni: Pertama , mendukung  perbuatan  wakaf  wakif  untuk menfungsikan  harta  wakaf  supaya  lebih bermanfaat  di  masyarakat,  karena  dapat mendatangkan  pahala  jariyah  untuk  orang tuanya, seperti; mengontrol dan mengevaluasi  sejauh  mana  kinerja  nadzir dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf,  termasuk  mensertifikatkan  harta tanah wakaf.
Kedua, tidak  mendukung  perbuatan wakaf  wakif,  mereka  berbuat  tidak  baik terhadap  harta  yang  telah  diwakafkan  orang tuanya,  apalagi  kalau  ahli  waris  kesulitan dalam  hal  ekonomi.  Sikap  yang  dilakukan ahli  waris  yang  tidak  mendukung  wakif berupa;  mengambil  kembali  harta  yang diwakafkan  atau  mengurangi  harta  wakif yang telah diwakafkan atau merebut kembali harta wakaf dari nadzir.
Pasal  62  UU  Wakaf,  menjelaskan bahwa  penyelesaian  sengketa  wakaf  dapat
dilakukan  melalui    musyawarah  untuk mencapai  mufakat,  apabila  tidak  berhasil, maka  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi, arbitrase,  atau  pengadilan.  Mediasi  adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga  (mediator)  yang  disepakati  oleh  para pihak  yang  bersengketa.  Dalam  hal  mediasi tidak  berhasil  menyelesaikan  sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan  arbitrase  syariah.  Dalam  hal  badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan  sengketa,  maka  sengketa tersebut  dapat  dibawa  ke  pengadilan  agama dan/atau mahkamah syar’iyah.
Penjelasan  pasal  ini  lebih  menfokuskan pada  tata  urutan  penyelesaian  sengketa wakaf.  Apabila  hal  ini  dikaitkan  dengan model penyelesaian sengketa menurut hukum  acara  perdata,  dikenallah  model penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non litigasi  (musyawarah  dan  mediasi)  dan litigasi (akta perdamaian dan putusan hakim PA).
Metode  penyelesaian  sengketa  wakaf yang  digunakan  oleh  masyarakat  wilayah Jawa  Tengah  Bagian  Utara  ada  dua  jalur, yakni: Pertama , jalur non litigasi, merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa di  luar  pengadilan.  Para  pihak  menganggap mekanisme penyelesaian sengketa non ligasi adalah  upaya  awal  dalam  penyelesaian sengketa  wakaf,  hal  ini  meliputi;  (1) Musyawarah,  yaitu  penyelesaian  sengketa dari  para  pihak  yang  terlibat  sengketa, melalui  proses  atau  kegiatan  yang  saling mendengar, menerima pendapat, dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan di antara para pihak. Menurut hukum Islam, musyawarah disebut juga perdamaian ( sulh ), yaitu  jenis  akad  untuk  menyelesaikan  atau mengakhiri  sengketa  (Anshoruddin,  2016). Penyelesaian sengketa wakaf melalui musyawarah terjadi pada kasus di Kecamatan  Bonang  Kabupaten  Demak.  (2) Mediasi,  adalah  penyelesaian  sengketa melalui  proses  perundingan  para  pihak dengan dibantu oleh mediator.
Pelaksanaan  mediasi  dapat  dilakukan melalui litigasi maupun non litigasi. Mediasi melalui litigasi dilaksanakan setelah
sengketa wakaf menjadi perkara di Peradilan Agama dan hakim menunjuk mediator untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jika mediasi  telah  berhasil,  maka  dibuatlah  akta perdamaian,  namun  apabila  tidak  berhasil, maka  perkara  tersebut  diproses  melalui hukum  acara  di  persidangan.  Mediasi melalui  non  litigasi  dilaksanakan  oleh  para pihak  yang  bersengketa,  setelah  upaya musyawarah tidak berhasil, dan memerlukan pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Mediator ini ditunjuk  oleh  para  pihak  yang  bersengketa untuk  mendamaikan  mereka,  seperti;  pada kasus  alih  fungsi  peruntukan  harta  wakaf  di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
Kedua ,  jalur  litigasi,  adalah  model penyelesaian sengketa wakaf melalui proses hukum  dalam  acara  di  Peradilan  Agama. Produk  hukum  hakim  PA  adalah;  (1)  Akta Perdamaian,  jika  penyelesaian  sengketa wakaf  melalui  mediasi  di  PA,  seperti  pada penyelesaian  sengketa  wakaf  di  Kecamatan Mranggen  Demak;  (2)  Putusan  hakim Peradilan Agama, jika penyelesaian sengketa  sudah  melalui  hukum  acara  yang diputuskan  oleh  hakim  Peradilan  Agama, seperti;  Putusan  PA  Semarang  tentang Kedudukan  Hukum  Pengambilalihan  Tanah Wakaf  yangBatal  Demi  Hukum  Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan.
Jika dikaitkan dengan hasil penelitian di atas,  pada  tabel  2  dijelaskan  tentang diskripsi  kasus  wakaf  dan  penyelesaiannya, maka  dapat  dijelaskan  bahwa  penyelesaian sengketa  wakaf  pada  penelitian  ini  lebih banyak  menggunakan  jalur  non  litigasi, yakni  musyawarah  (23%)  dan  mediasi (60,8%).  Jalur  non  litigasi  merupakan alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan melibatkan  para  pihak  yang  bersengketa, tanpa  melalui  proses  peradilan.  Jalur  non litigasi  ada  dua,  yakin  melalui  musyawarah dan mediasi.
Musyawarah  merupakan  penyelesaian sengketa dari para pihak yang terlibat dalam sengketa, yang diawali dengan mendengarkan  keluhan  pihak  yang  merasa dirugikan, kemudian dijawab oleh pihak lain yang  menyebabkan  sengketa  wakaf  terjadi.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 331-340
Setelah  para  pihak  saling  mendengar  dan menjawab  keluhan  yang  terjadi,  kemudian mereka bersama-sama menemukan penyelesaiannya  melalui  kesepakatan  dan saling merelakan atau saling berlapang dada. Penyelesaian  dengan  cara  ini  merupakan penyelesaian yang mudah, sederhana, murah,  dan  terjamin  kerahasiaannya.  Selain itu,  penyelesaian  sengketa  wakaf  yang diselesaikan  dengan  musyawarah,  biasanya terjadi pada masalah sederhana, karena para pihak  mempunyai  daya  toleransi  tinggi untuk  menyatukan  atau  mencari  persamaan dari perbedaan pendapat demi terselesaikannya  sengketa  wakaf,  sehingga menimbulkan hubungan baik pasca sengketa.
Pada penelitian ini, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf melalui musyawarah  terjadi  pada  kasus wakaf  pada tahun 2015 di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.  Kasus  wakaf  tersebut  tentang sengketa  wakaf  yang  disebabkan  ahli  waris tidak  setuju  apabila  orang  tuanya  berwakaf tanah  dan  ada  keinginan  ahli  waris  untuk mengambilnya.  Selain  itu,  juga  pada  kasus wakaf  tentang  berubahnya  peruntukan  harta wakaf  yang  tidak  sesuai  dengan  akta  ikrar wakaf  yang  terjadi  pada  tempat  dan  tahun yang  sama.  Menurut  peneliti,  para  pihak menyelesaikan  sengketa  wakaf  dengan musyawarah  dikarenakan  adanya  keinginan bersama  untuk  menjaga  amanah  wakif supaya  wakaf  berjalan  sesuai  dengan peraturan dan dapat menimbulkan kemashlahatan  pada  semua  pihak,  seperti; wakif,  nadzir,  ahli  waris  wakif,  dan masyarakat.
Pada penelitian ini, menunjukkan bahwa  banyak  ditemukan  kasus  sengketa wakaf  yang  upaya  penyelesaiannya  tidak hanya  dilakukan  oleh  beberapa  pihak  yang terlibat dalam sengketa saja, namun melibatkan  pihak  lain  (mediator)  untuk membantu  menyelesaian  sengketa  wakaf, hal  inilah  yang  disebut  mediasi.  Mediasi merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu  oleh  mediator.  Mediasi  menjadi alternatif penyelesaian sengketa apabila para
pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa wakaf dengan cara damai atau musyawarah, para pihak meminta bantuan mediator untuk membantu  menyelesaikan  sengketa  wakaf. Fungsi  mediator  dalam  proses  mediasi, selain  sebagai  penengah  atau  wasit,  juga memberikan  alternatif  pilihan  penyelesaian sengketa  menuju  pada  kesepakatan  kedua belah  pihak  dan  pelaksanaan  kesepakatan tersebut (Sari, 2017).
Data  penelitian  menjelaskan  bahwa sebagian besar penyelesaian sengketa wakaf menggunakan  alternatif  mediasi  (60,8%), karena mediasi mempunyai beberapa kelebihan,  yakni;  proses  lebih  cepat,  biaya lebih  murah,  sifatnya  informal  dan  final, kerahasiaan terjamin, dapat menjaga hubungan  baik,  ada  kebebasan  memilih pihak  ketiga,  pelaksanaan  tatap  muka  yang pasti,  lebih  mudah  melakukan  perbaikan, dan  tata  cara  penyelesaian  sengketa  diatur oleh para pihak yang bersengketa.
Data penelitian primer wakaf menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa wakaf  yang  terjadi  di  Jawa  Tengah  Bagian Utara,  sedikit  menggunakan  jalur  litigasi melalui PA, hanya 1,9%. Beberapa hal yang menyebabkan  para  pihak  yang  bersengketa wakaf tidak memilih menyelesaikan sengketa wakaf melalui jalur litigasi adalah: proses penyelesaian sengketa berjalan terlalu formal  dan  kaku,  tidak  fleksibel,  proses peradilan  lebih  banyak  menjangkau  aspek hukum  saja,  sedikit  memperhatikan  aspek psikis  dan  sosiologis,  hakim  cenderung menempatkan  para  pihak  sebagai  obyek harus diperiksa dan diadili, hakim mendominasi dalam proses peradilan, putusan  hakim  cenderung  bersifat  formal, karena  hanya  memperhatikan  aspek  hukum formil  yang  berdasarkan  doktrin  dan  teks undang-undang, memakan waktu yang lama, dari  pendaftaran,  pemanggilan  para  pihak, pemeriksaan,  pembuktian,  dan  seterusnya, menghabiskan biaya banyak, ada yang kalah dan  ada  yang  menang,  faktor  waktu  dan tempat yang jauh (Musytar, 2017).
Metode  penyelesaian  sengketa  wakaf melalui  alternatif  penyelesaian    arbritase tidak ada, karena arbritase biasanya
digunakan dalam penyelesaian kasus sengketa  di  bidang  perdagangan.  Pada sengketa  tanah  wakaf,  sejauh  ini,  tidak  ada kaitannya  dengan  perdagangan,  karena mayoritas  masyarakat  pesisir  Jawa  Tengah memahami  bahwa  harta  wakaf  itu  berupa tanah  dan  tidak  diberdayakan  secara produktif.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  dapat dirumuskan  bahwa  penyelesaian  sengketa wakaf  yang  terjadi  di  Jawa  Tengah  Bagian Utara  ternyata  menggunakan  metode  yang sesuai  dengan  Pasal  62  UU  Wakaf,  yakni jalur  litigasi  dan  non  litigasi  melalui musyawarah  dan  mediasi.  Pada  penelitian ini,  para  pihak  yang  bersengketa  tidak menggunakan metode penyelesaian arbritase,  karena  obyek  yang  disengketakan adalah  harta  wakaf  berupa  benda  tetap (tanah).

## D.   Simpulan
Berdasarkan  paparan  penjelasan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  penyelesaian sengketa  wakaf  yang  terjadi  di  daerah  Jawa Tengah  Bagian  Utara  menggunakan  metode yang  sesuai  dengan  Pasal  62  UU  Wakaf, yakni  jalur  litigasi  dan  non  litigasi  melalui musyawarah  dan  mediasi.  Para  pihak  lebih banyak
menggunakan alternatif penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non litigasi  yang  berupa  musyawarah  (23,3%) dan  mediasi  (60,8).  Musyawarah  digunakan pada  sengketa  wakaf  yang  sederhana  dan sangat  cocok  diterapkan  pada  masyarakat yang  punya  daya  kekerabatan  dan  toleransi tinggi,  masyarakat  komunal  yang  selalu menjaga  kerukunan,  kebersamaan,  dan persaudaraan. Alternatif penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur mediasi paling banyak digunakan para pihak yang bersengketa  (60,8  %).  Mediasi  menjadi alternatif  penyelesaian  sengketa  apabila musyawarah tidak bisa dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  J. ;  N.  Q.  (2014).  Penyelesaian Sengketa  Wakaf  dalam  Hukum  Positif. Jurnal ZISWAF , 1 (1), 51–52.
Anshoruddin.
(2016). Penyelesaian Sengketa  Perwakafan  Di  Indonesia Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum Nasional . Seminar, Disampaikan dihadapan Pengurus Masjid  Majlis  Ta’lim  dan  Pengelola Pondok Pesantren Se KALBAR
berkaitan  dengan  kergiatan  Kanwil Kemenag  Kalbar :  Sosialisasi  ttg Wakaf .
Fadhilah, N. (2011). Sengketa Tanah Wakaf dan  Strategi  Penyelesaiannya. De  Jure Jurnal  Syariah  Dan  Hukum , 3 (1),  78– 80.
Hafsah.  (2009).  Wakaf  Produktif  Dalam
Hukum Islam Indonesia Analisis
Filosofis  Terhadap  Undang-Undang  RI No.  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf. MIQOT  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman , 33 (1), 5.
Harahap,  S.  (n.d.). Paradigma  Baru  Wakaf, Jakarta .
Hendrawati,  D. ;  I.  (2018).  Penyelesaian Sengketa  Tanah  Wakaf  Yang  Tidak Tersertifikasi  di  Wilayah  Pesisir  Jawa Tengah,  FH  UNDIP. Jurnal  Masalah- Masalah Hukum , 1 (1), 77.
Heniyatun  dkk.  (2017).  Kajian  Yuridis Peralihan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek Wakaf. Jurnal  Hukum  Novelty , 8 (1), 102.
Latif,  A.  (2017). Wawancara  Pejabat PPAIW  Kecamatan  Mijen  melalui media  sosial  13  November  2017  jam 13.00. WIB . Semarang.
Munawir.  (2017). Wawancara  Ahli  Waris Wakif di Masjid Ar-Rahman Bandengan Kabupaten  Kendal  pada  tanggal  12 November  2017  jam  15.00-17.00  WIB . Kendal.
Musytar. (2017). Wawancara dengan Hakim Pengadilan  Agama  Kendal,  Selasa,  28 Oktober 2017, jam 09.00-11.00 WIB.
Razak. (2017). Wawancara Ketua  RT 10/03 Desa  Bandengan  Kecamatan  Kota Kendal  melalui  Media  Sosial  pada
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
tanggal  20  September  2017  jam  15.00- 17.00 WIB. Kendal.
Sabiq,  S.  (1994). Fiqh  al-Sunnah .  Beirut: Dar al-Fikr.
Sari,  S.  W.  (2017). Implementasi  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999 Tentang
Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (Studi  Kasus  Sengketa  Wakaf
di  Pengadilan  Agama  Tulungagung
Jawa Timur .
Siregar,  I.  (2012).  Penyelesaian  Sengketa
Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah  Sosial  Hukum  Islam. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 36 (1), 1.
Soekanto,  S.  (1985). Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Subagyo,  P.  J.  (1991). Metode  Penelitian dalam  Teori  dan  Praktek .  Jakarta: Rineka Cipta.