Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Jambi Rosmidah rose_andy64@yahoo.co.id
Indriya Fahtni Indriya.fathni@gmail.com
Fitria Yuseva fitriaaysv@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
The purpose of this study was to identify and analyze why there are still many people do not registered  their  land  and  the  factors  that  are  obstacles  in  the  implementation  of  land registration  in  Jambi  City.  The  formulation  of  the  problem  is:  1) Why  are  there still  many Jambi  City  people  who  have  not  registered  their  land  rights?  2)  What  factors  are  the obstacles  in  registering  land  rights  in  Jambi  City?  The  research  method  is  Empirical  Law research, is sourced from primary and secondary data. The results can be concluded: 1) The large  number  of  residents  causes  the  opening  of  new  land  due  to  community  needs.  The majority  of  the  unregistered  land  is  freehold  land  obtained  through  inheritance,  grants, tstamentary grants, and buying and selling. 2) Obstacles in registering land rights in Jambi City are: a) Lack of public awareness of law, b) The notion that the land registration process is complicated, c) The assumption that costs are high, d) Lack of public interest in registering their  land,  e)  Lack  of  socialization  from  the  Jambi  City  Land  Agency  Office.  To  realize  the registration of land rights, public awareness is needed. The role of the Jambi City Land Office is  to  carry  out  socialization  in  order  to  increase  legal  awareness  and  eliminate  negative stigma.
Keywords : Land Registration, Land Rights, Legal Certainty

## Abstrak
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya serta faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran  tanah  di  Kota  Jambi.  Rumusan  masalah  adalah  :  1)  Mengapa  masih  banyak masyarakat Kota Jambi yang belum mendaftarkan hak atas tanah miliknya?, 2) Faktor apa saja  yang  menjadi  kendala  dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah  di  Kota  Jambi?.  Metode penelitian yakni penelitian Hukum Empiris bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Banyaknya jumlah penduduk menyebabkan terbukanya lahan baru akibat kebutuhan masyarakat. Mayoritas tanah yang belum terdaftarkan tersebut merupakan  tanah  hak  milik  yang  diperoleh  melalui  warisan,  hibah,  hibah  wasiat,  dan  jual beli.  2)  Faktor-faktor  kendala  dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah  di  Kota  Jambi  ialah:  a) Kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat,  b)  Anggapan  bahwa  proses  pendaftaran  tanah
Volume 4 Nomor 2 Juni 2023 Halaman 273 – 285
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
yang  berbelit-belit,  c) Anggapan biaya  yang  mahal,  d)  Kurangnya minat masyarakat  untuk mendaftarkan tanahnya, e) Kurangnya sosialisasi dari Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi. Untuk  mewujudkan  pendaftaran  hak  atas  tanah,  maka  diperlukan  kesadaran  masyarakat. Peran  dari  Kantor  Badan  Pertanahan  Kota  Jambi  untuk  melakukan  sosialisai  demi meningkatkan kesadaran hukum serta menghilangkan stigma-stigma negatif.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Hak Atas Tanah, Kepastian Hukum

## A. Pendahuluan
Secara  yuridis,  pengertian  tanah  telah  dibatasi  secara  resmi  oleh  UUPA  yaitu  merupakan permukaan bumi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPA yang menyatakan bahwa: “Atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah,  yang dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang,  baik  sendiri  maupun  bersama- bersama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.
Hubungan antara tanah dengan manusia merupakan hubungan yang bersifat fungsional. Tanah memiliki fungsi sebagai sarana pemersatu, ini dapat dilihat dari manfaatnya sebagai tempat tinggal dan juga sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. 1
Tanah  merupakan  kebutuhan  dasar  dalam  kegiatan  produktif  manusia,  baik  sebagai wadahnya maupun sebagai faktor produksi. Oleh karena itu jelaslah bahwa pencatatan yang sistematis  dari  tanah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  baik  bagi  administrasi  negara maupun  bagi  perencanaan  dan  pengembangan  penggunaan  tanah  itu  sendiri,  serta  bagi kepastian hukum dalam peralihan, pemindahan atau pembebanan hak tanah. 2
Dalam  sistem  hukum  pertanahan  di  Indonesia,  pendaftaran  tanah  merupakan  faktor penting  dalam  penegakan  hukum  pertanahan  nasional,  karena  terkait  dengan  kepastian hukum, baik itu kepastian akan subjek, kepastian akan objek dan kepastian akan status hak atas tanah. 3
Pengaturan mengenai pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan dari UUPA diundangkan secara  khusus  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  Tentang  Pendaftaran Tanah.  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  PP  Nomor  10  Tahun  1961  dianggap  tidak
1 Sapriadi,  “Redistribusi  Tanah  Negara  Obyek  Landreform  Dalam  Mendukung  Program  Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa”, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS , Vol. 3 No. 8, 2015, hlm. 365. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/218 Diakses pada 29 April 2022, Jam 13.05
2 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia , Arkola, Surabaya, 2003, hlm.
26 3 Elita Rahmi, Op.Cit , hlm. 130.
memiliki  substansi  yang  dapat  memenuhi  tuntutan  dari  perkembangan  zaman  sehingga diperlukan adanya perubahan. Karena alasan tersebut maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada tanggal 8 Juli 1997 yang kemudian mulai  berlaku  pada  tanggal  8  Oktober  1997.  Di  dalam  PP  Nomor  24  Tahun  1997 menerangkan bahwa setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian atau jaminan hak atas  tanah  yang  dimiliki  harus  mengikuti  prosedur  yaitu  mendaftarkan  tanahnya  terlebih dahulu  baru  kemudian  pemerintah  akan  menerbitkan  sertifikat  tanah  sebagai  bukti kepemilikan atas tanah 4 . Instansi yang menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan  Nasional  (BPN),  sedangkan  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  data  dari  Kantor  Badan  Pertanahan  Kota  Jambi,  tanah  yang  sudah terdaftar  sebanyak  192.676  persil,  sedangkan  yang  belum  terdaftar  mencapai  103.138 persil.

## Tabel 1.1
Estimasi Bidang Tanah Terdaftar dan Tidak Terdaftar No Kabupaten Luas APL Estimasi Bidang Tanah Luas Persil Jumlah Persil Terdaftar Estimasi bidang belum terdaftar 1 2 3 4 8 1  BATANGHARI 3.077.339.002,15 132.647,65 1.591.708.787,00 90.821 41.827 2  BUNGO 3.172.155.769,42 268.232,70 1.405.095.976,00 127.015 141.218 3  KERINCI 1.012.897.337,82 448.241,52 132.541.557,00 60.453 387.789 4 KOTA JAMBI 163.434.660,63 295.814,15 106.451.761,00 192.676 103.138 5 KOTA SUNGAI PENUH 353.903.883,47 73.683,17 203.490.787,00 42.367 31.316 6  MERANGIN 3.992.526.348,45 484.450,29 1.428.442.401,00 174.042 310.408 7  MUARO
4 Bhim  Prakoso,  “Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Sebagai  Dasar  Perubahan  Sistem Publikasi  Pendaftaran  Tanah”, Journal  of  Private  and  Economic  Law ,  Vol.  1  No.1,  2021,  hlm.  64. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPEL/article/view/23859 Diakses 29 April 2022, Jam 13.51
JAMBI 3.703.137.835,44   284.012,49 1.931.869.395,00   184.395 99.617 8 SAROLANGUN 3.511.975.260,14 213.863,28 1.463.528.740,00 102.084 111.779 9 TANJUNG JABUNG BARAT 2.500.607.286,48 116.394,13 1.462.089.054,00 80.564 35.830 10 TANJUNG JABUNG TIMUR 2.839.272.603,51 171.770,39 1.059.984.949,00 67.481 104.289 11  TEBO 3.300.399.781,57 171.737,55 1.641.104.791,00 92.137 79.601 Total 27.627.649.769,08 2.660.847,32 12.426.308.198,00 1.214.035,00 1.446.812
Sumber data: Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi.
Tabel 1.2 Jumlah Tanah Tidak Terdaftar per Kecamatan di Kota Jambi No. Wilayah (Kecamatan) Estimasi Tanah Tidak Terdaftar 1 Pasar Jambi 6554 2 Telanai Pura 15.840 3 Jambi Selatan 16.333 4 Jambi Timur 16.770 5 Pelayangan 2942 6 Danau Teluk 2809 7 Jelutung 15.052 8 Kota Baru 37.355 9 Alam Barajo 60.556 10  Danau Sipin 9.099 11  Paal Merah 37.239
Sumber data: Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi.
Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar di Kota Jambi tentu tidak sejalan dengan yang  diamanatkan  dalam  Pasal  19  UUPA  yang  menyatakan  bahwa  untuk  menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu penulis tertarik  mengadakan  penelitian  tentang  pendaftaran  tanah  dengan  mengangkatnya  ke dalam  sebuah  artikel  yang  berjudul: Pendaftaran  Tanah  Dalam  Rangka  Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Jambi. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini yaitu mengapa masih banyak masyarakat di Kota Jambi yang belum mendaftarkan tanahnya serta faktor apa saja yang menjadi kendala dalam  pendaftaran hak atas tanah di Kota Jambi.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris, yaitu penelitian tentang efektivitas keberlakuan norma hukum, dimana maksudnya mencari  ketidaksesuaian  antara das  sollen dan das  sein yaitu  kesenjangan  antara  keadaan teoritis  dengan  fakta  hukum  atau  kesenjangan  teori  dengan  dunia  realita. Dalam  hal  ini norma  yang  dilihat  keberlakuannya  adalah  hukum  pendaftaran  tanah  dalam  pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah di Kota Jambi.
Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalan penelitian ini adalah:
a. Wawancara,  yaitu  penulis  melakukan  wawancara  langsung  dengan  subyek penelitian dan informan.
b. Dokumentasi,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  fakta  yang  tersimpan  dalam bentuk  surat,  catatan  harian,  arsip  foto,  hasil  rapat,  cinderamata,  jurnal  kegiatan dan sebagainya.
c. Studi  pustaka,  yaitu  penulis  mempelajari  bahan  pustaka  baik  yang  berasal  dari buku,  jurnal  maupun  bahan  internet  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang diteliti.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemilik  hak  atas  tanah  yang  belum mendaftarkan  hak  atas  tanahnya  di  Kota  Jambi.  Mengingat  banyaknya  populasi  dalam penelitian  ini  maka  tidak  semua  populasi  akan  diteliti  secara  keseluruhan.  Penulis mengambil  sampel  yaitu  2  orang  masyarakat  yang  belum  mendaftarkan  tanahnya  di  Kota Jambi.  Untuk  informan  dilakukan  wawancara  dengan  1  orang  dari  pihak  Kantor  Badan Pertanahan Kota Jambi.
Adapun  data-data  yang  diperoleh  pada  penelitian  lapangan,  kemudian  dikumpulkan, disusun,  diolah  dan  diklasifikasikan  dalam  bagian-bagian  tertentu  untuk  selanjutnya dianalisis.  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  yaitu  dengan
menelaah  penerapan  hukum  pendaftaran  tanah  yang  dalam  hal  ini  merupakan  hak  milik atas tanah dalam pelaksanaannya di Kota Jambi yang disajikan dalam bentuk uraian bersifat deskriptif.
B. Pembahasan
1. Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
Pendaftaran hak atas tanah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu sistematik seperti program  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  yang  merupakan  program  sertifikasi tanah  gratis  dari  pemerintah  untuk  pendaftaran  tanah  pertama  kali  bagi  masyarakat yang  belum  terdaftar  dalam  suatu  wilayah  desa/kelurahan  dan  sporadik  dimana pendaftaran  tanah  dilakukan  secara  individu  atau  massal  dengan  mendatangi  Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi untuk pendaftaran tanah pertama kali.
Kecamatan  Alam  Barajo  diketahui  merupakan  kecamatan  yang  paling  banyak tanahnya belum terdaftar, khususnya di kelurahan Kenali Besar. Kelurahan Kenali Besar menurut  data  dari  BPS  Kota  Jambi  merupakan  kelurahan  yang  memiliki  penduduk dengan  jumlah  terbanyak  di  Kota  Jambi  mencapai  108.196  jiwa  dengan  tingkat persentase 17,85%, sedangkan kecamatan Alam Barajo menjadi daerah yang paling luas dengan luas daerah mencapai 20% dari Kota Jambi.
Tabel 3.1

## Jumlah Tanah Tidak Terdaftar di Kecamatan Alam Barajo
No. Wilayah (Kelurahan) Estimasi Tanah Tidak Terdaftar 1 Kenali Besar 23.632 2 Rawa Sari 6.844 3 Mayang Mangurai 9.305 4 Bagan Pete 19.161 5 Beliung 1.614
Sumber data: Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi
Jumlah  penduduk  akan  mempengaruhi  pembangunan  di  suatu  daerah,  sehingga menyebabkan terbukanya lahan-lahan tanah baru akibat kebutuhan masyarakat seperti untuk  tempat  tinggal  ataupun  bertani.  Mayoritas  dari  tanah  yang  belum  terdaftarkan tersebut merupakan tanah hak milik yang diperoleh masyarakat secara turun menurun seperti  warisan,  hibah,  hibah  wasiat,  dan  juga  jual  beli.  Para  pemilik  tanah  mengaku tahu bahwa tanah yang mereka miliki belum dilakukan pendaftaran sama sekali, namun karena berbagai alasan mereka tidak melakukan pendaftaran hak atas tanahnya.
Ketidaktahuan masyarakat mengenai arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali  membuat  tidak  adanya  jaminan  dan  kepastian  hukum  atas  tanah  yang  mereka miliki.  Masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengerti  mengenai  pentingnya melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah.  Kekurang  pahaman  ini  pararel  dengan pemahaman tentang proses pensertipikatan tanah baik dari segi persyaratan, prosedur dan  pembiayaan.  Efek  selanjutnya  adalah  kemauan  mensertipikatkan  tanah  juga rendah.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  rendahnya  pensertipikatan  tanah disebabkan oleh: 5
a. Manfaat  sertipikat  belum  melekat  pada  diri  pemilik  tanah.  Terdapat  anggapan bahwa tanpa sertipikatpun tanahnya tidak akan berkurang nilai manfaatnya.
b. Informasi  dari  orang  lain  bahwa  mensertipikatkan  tanah  sesuatu  pekerjaan yang ”sulit, mahal, dan lama”.
c. Pensertipikatan  akan  dilakukan  ketika  ada  kepentingan  :  waris,  sengketa,  jual beli dan lain-lain.
d. Pengenaan  BPHTB  yang  cukup  tinggi  mengakibatkan  bahwa  biaya  secara keseluruhan  sampai  keluarnya  sertipikat  menjadi  mahal  (Tim  Peneliti Puslitbang BPN, 2005)
Hal  ini  bisa  terjadi  karena  masih  adanya  anggapan-anggapan  negatif  mengenai pendaftaran  tanah.  Masyarakat  masih  membayangkan  bahwa  pendaftaran  tanah
5 Suharno, Haryo Budhiawan, Muh. Arif Suhattanto, “Identifikasi Permasalahan Proses Pendaftaran Tanah  dan  Upaya  Perbaikannya  dalam  Rangka  Percepatan  Proses  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  (Studi Khasus Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN Provinsi Jawa Timur)”, Laporan Penelitian Sistematis, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, 2016, Yogyakarta, hlm. 28.
merupakan  suatu  proses  yang  sulit  dan  juga  mahal,  sehingga  mereka  enggan  untuk mendaftarkan hak atas tanahnya.
Stigma-stigma  yang  beredar  di  masyarakat  ini  terjadi  akibat  kurangnya  kesadaran masyarakat  akan  hukum  sehingga  tidak  mengetahui  betapa  pentingnya  melakukan pendaftaran  tanah  untuk  mendapatkan  sertifikat  yang  akan  menjadi  alat  bukti  yang kuat  bagi  kepemilikan  atas  tanah  mereka.  Kesadaran  akan  hukum  dari  masyarakat menjadi hal yang penting untuk mewujudkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah.
Dari wawancara bersama salah satu Pegawai Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Kota  Jambi  juga  mengatakan  bahwa  kendala  pendaftaran  tanah  ini  timbul  dari masyarakat yang belum mau mengurus sertifikat.  Masyarakat nampaknya tidak merasa bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan demi diri mereka  sendiri.  Mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum  akan  hak  milik  atas  tanah merupakan suatu langkah untuk menghindari konflik-konflik yang kemungkinan terjadi serta meminimalisir munculnya mafia tanah.
Kesadaran  hukum  adalah  sumber  dari  segala  hukum.  Dengan  kata  lain  kesadaran hukum tersebut ada pada setiap manusia karena setiap manusia memiliki kepentingan, sehingga  apabila  hukum  tersebut  dihayati  dan  dilaksanakan  dengan  baik  maka kepentingannya  akan  terlindungi  dan  apabila  terjadi  pergesekan  kepentingan  maka hukum  hadir  sebagai  alternatif  penyelesaian.  Dengan  demikian  kesadaran  hukum bukan  hanya  harus  dimiliki  oleh  golongan  tertentu  saja  seperti  sarjana  hukum, pengacara,  polisi,  jaksa  serta  hakim,  tetapi  pada  dasarnya  harus  dimiliki  oleh  setiap manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi.
Kantor  Badan  Pertanahan  Kota  Jambi  sendiri  telah  mengupayakan  cara  untuk mengatasi hal tersebut, yaitu salah satunya dengan mengadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut dengan PTSL dari Kementerian ATR/BPN yang  dilakukan  secara door  to  door oleh  petugas.    Dalam  wawancara  dengan  Bapak Achmad  Zaki,  Penata  Kadastraal  Pertama  Selaku  Koordinator  Kelompok  Subtansi Pengukuran Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kota Jambi, mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Jambi, beliau
menyatakan  bahwa  pelaksanaan  PTSL  di  Kota  Jambi  berlangsung  dalam  beberapa tahapan, antara lain: 6
1. Persiapan dan Perencanaan;
2. Pembentukan  dan  Pengangkatan  Panitia  Ajudikasi  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
3. Sosialisasi;
4. Membuat data fisik dan data yuridis tentang bidang tanah;
5. Mengontrol tanah;
6. Publikasi informasi fisik, hukum tentang bidang tanah, dan kebenaran sahih;
7. Publikasi Surat Keputusan Pemberian dan Legalisasi Hak Atas Tanah;
8. Pencatatan dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah;
9. Pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah.
Tapi  kenyataan yang terjadi  di  lapangan,  masih  ada  juga  masyarakat  yang  tidak antusias  dengan  program  tersebut,  tidak  jarang  juga  pihak  Kantor  Badan  Pertanahan Kota  Jambi  mendapatkan  penolakan  secara  terang-terangan  seperti  tidak  mau membukakan  pintu  kepada  petugas  yang  datang.  Kondisi  ini  tentunya  menunjukkan bahwa  pelaksanaan  pendaftaran  hak  atas  tanah  belum  berjalan  dengan  efektif sebagaimana mestinya.
2. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di  Kota  Jambi  tentu  saja  tidak  akan  lepas  dari kendala-kendala  yang  menghambat  proses  pendaftaran  tanah  tersebut.  Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Jambi yaitu:
a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum.
Kesadaran  akan  hukum  merupakan  faktor  terpenting  untuk  mensukseskan program pendaftaran tanah yang dilakukan oleh/di Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi. Terdapat 4 indikator kesadaran hukum sebagaimana dijelaskan dalam definisi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekamto, yaitu:
6 Nazifah, Herma Yanti, M. Iqbal, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Jambi”, Wajah Hukum , Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 189.
a. Pengetahuan  tentang  peraturan  hukum  (kesadaran  hukum)  menggambarkan pengetahuan seseorang tentang tindakan-tindakan yang diatur oleh hukum, baik hukum tertulis atau hukum tidak tertulis.
b. Pengetahuan  tentang  isi  peraturan  perundang-undangan  (law  acquaintance) merupakan  beberpa  penjelasan  yang  ada  dalam  pihak  terkait  aturan  dalam hukum  tertentu  yang  mengacu  pada  pengetahuan  tentang  isi  dan  tujuan  dari aturan  hukum  tertentu,  selain  itu  manfaat  untuk  pihak  lain  yang  aktivitasnya dissun oleh peraturan tersebut.
c. Sikap  terhadap  peraturan  hukum  (legal  attitude)  merupakan  keinginan  supaya dapat menyepakati hukum sebab penghayatan hukum yang dijadikan materi yang menguntungkan segala pihak apabila aturan ditaati.
d. Pola  perilaku  hukum  (legal  behavior)  merupakan  hal  utama  dalam  kesadaran hukum.
Kedua responden yang diwawancarai oleh penulis juga mengaku bahwa mereka tidak  mengetahui  mengenai  peraturan  yang  mengatur  tentang  wajibnya mendaftarkan  hak  atas  tanah.  MB  (nama  inisial)  mengatakan:  “Kalau  untuk peraturan  undang-undangnya  saya  tidak  tau,  saya  hanya  masyarakat  awam  yang tidak terlalu mengetahui hukum dan pasal-pasal seperti itu”. 7
b) Anggapan bahwa proses pendaftaran tanah yang berbelit-belit.
Timbulnya anggapan bahwa proses pendaftaran tanah akan menguras waktu dan tenaga,  membuat  masyarakat  enggan  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah. Masyarakat  merasa  akan  terbebani  dan  kesulitan  untuk  mendaftarkan  hak  atas tanahnya,  tidak  mengetahui  manfaat  dari  pendaftaran  tanah  semakin  membuat masyarakat tidak terdorong untuk mendaftarkan hak atas tanah miliknya.
c) Anggapan biaya yang mahal.
Faktor  ekonomi  tentu  saja  menjadi  salah  satu  aspek  mengapa  masih  banyak masyarakat belum mendaftarkan tanahnya. Anggapan mengenai pendaftaran tanah membutuhkan biaya yang besar membuat masyarakat semakin tidak berminat untuk
7 Wawancara  dengan  MB  (nama  inisial),  masyarakat  yang  belum  mendaftarkan  tanahnya,  pada tanggal 1 November 2022 pukul 12.10 WIB.
mendaftarkan  tanahnya.  Akibat  dari  hal  tersebut,  masyarakat  ekonomi  menengah kebawah  merasa  bahwa  lebih  baik  tanah  miliknya  tidak  didaftarkan.  Kebutuhan sehari-hari  menjadi  fokus  utama  dibandingkan  harus  melakukan  pendaftaran  hak atas  tanah  mereka.  Hal  tersebut  juga  diakui  oleh  responden  I  (nama  inisial) yang mengatakan  bahwa  tidak  memiliki  biaya  untuk  mendaftarkan  tanahnya  saat  ini. “Untuk  sekarang  belum  ada  (biayanya),  biasanya  untuk  urusan  (mendaftarkan) tanah  seperti  itu  butuh  biaya  yang  besar  sedangkan  kebutuhan  sehari-hari  dan sekolah anak juga ga kalah besar.” 8
d) Kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.
Rendahnya  minat  masyarakat  untuk  melaksanakan  pendaftaran  hak  atas  tanah diakibatkan masyarakat masih belum menyadari arti penting dari sebuah sertifikat yang  akan  didapatkan  jika  melakukan  pendaftaran  tanah.  Masyarakat  tidak mengetahui tentang kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah  melalui  sertifikat  tanah.  Tidak  adanya  sanksi  bagi  yang  tidak  memiliki sertifikat  tanah  juga  meyakinkan  masyarakat  bahwa  pendaftaran  hak  atas  tanah tidak  begitu  penting  untuk  dilakukan.  Sehingga  masyarakat  memilih  untuk  tidak melakukan pendaftaran hak atas tanah.
e) Kurangnya sosialisasi oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Jambi.
Kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  yang  rendah  harus diupayakan melalui sosialisasi tentang pentingnya sertifikat hak atas tanah mereka. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai pendaftaran hak milik atas tanah serta  bagaimana  cara  menghadapi  persoalan  tanah  lainnya.  Hal  ini  dilakukan  agar masyarakat menjadi paham tentang hak dan hukumnya.
Untuk itu, peran Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi serta Pemerintah di tingkat kecamatan  maupun  kelurahan  sangat  penting  untuk  menambah  wawasan masyarakat agar mereka mau untuk mendaftarkan tanahnya. Kurangnya sosialisasi yang  dilakukan  mengakibatkan  masyarakat  tidak  tertarik  untuk  mendaftarkan tanahnya. Sehingga program pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah pun akan  sulit  untuk  mencapai  target  jika  masyarakat  tidak  mengetahui  betapa
8 Wawancara dengan I (nama inisial), masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya pada tanggal 1 November 2022 pukul 12.10 WIB.
pentingnya  kepastian  dan  jaminan  hukum  yang  mereka  miliki  atas  tanah  mereka. Penyuluhan  akan  pentingnya  pendaftaran  hak  atas  tanah  untuk  mendapatkan sertifikat  sebagai  bukti  yang  kuat  atas  kepemilikan  hak  atas  tanah  harus  selalu dilakukan  di  seluruh  platform  yang  ada,  seperti  sosial  media.  Menumbuhkan kesadaran masyarakat  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  merupakan  tugas  yang paling utama agar pelaksanaan pendaftaran tanah berakhir dengan sukses.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  pada kesempatan  ini  penulis  akan  menarik  kesimpulan  dari  permasalahan  yang  penulis  teliti didalam penulisan skripsi ini yaitu Banyaknya jumlah penduduk menyebabkan terbukanya lahan-lahan tanah baru akibat kebutuhan masyarakat seperti untuk tempat tinggal ataupun bertani. Mayoritas dari tanah yang belum terdaftarkan tersebut merupakan tanah hak milik yang didapatkan secara turun menurun seperti warisan, hibah, hibah wasiat, dan juga jual beli.
Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah di Kota Jambi ialah: a) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, b) Anggapan bahwa proses pendaftaran hak atas tanah yang berbelit-belit, c) Anggapan biaya yang mahal, d) Rendahnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, e) Kurangnya sosialisasi dari pihak Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Bhim  Prakoso.  “Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Sebagai  Dasar  Perubahan  Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”. Journal of Private and Economic Law . 1.1, (2021).
Nazifah,  Herma  Yanti,  M.  Iqbal.  “Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Di Kota Jambi”, Wajah Hukum , 6.1, 2022.
Rahmi,  Elita. Hukum  Pertanahan  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  Unpad  Press.  Bandung, 2011.
Sapriadi,  “Redistribusi  Tanah  Negara  Obyek  Landreform  Dalam  Mendukung  Program
Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa”. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS . Vol. 3 No. 8, 2015.
Soerodjo, Irawan. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia . Arkola, Surabaya, 2003.
Suharno,  Haryo  Budhiawan,  Muh.  Arif  Suhattanto,  “Identifikasi  Permasalahan  Proses Pendaftaran  Tanah  dan  Upaya  Perbaikannya  dalam  Rangka  Percepatan  Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia (Studi Khasus Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN Provinsi Jawa Timur)”, Laporan Penelitian Sistematis, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  LNRI Tahun 1959 Nomor 75.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Undang-Undang  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  UU  Nomor  5  Tahun 1960. LNRI Tahun  1960 Nomor 104,
TLNRI Nomor 2043.
Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah. PP Nomor 24 Tahun 1997. LNRI Tahun 1997 Nomor 59, TLNRI Nomor 3696.