P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## MEMAHAMI PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARI’AH DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS KEUANGAN UMKM PADA MASA
PANDEMI COVID19
Misbahul Ilham 1 , Iswi Hariyani 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Jember, email: bundaiswi62.fh@unej.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Jember

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai kemampuan lembaga keuangan syariah untuk mengakomodir pembiayaan UMKM melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pandemi Covid19 yang terjadi saat ini sangat berpengaruh pada keberlanjutan dan inklusifitas keuangan UMKM
yang diakibatkan oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dampak yang ditimbulkan adalah terbatasnya gerak manusia dalam satu wilayah khususnya UMKM dalam menjangkau fasilitas lembag a keuangan syari’ah.
Financial Technology menjadi salah satu pilihan di masa pandemi covid19 akan tetapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Memimjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum mampu mengakomodir finte ch syari’ah sebagai opsi pembiayaan syari’ah di masa pandemi covid19.
Kata Kunci: Peran Lembaga Pembiayaan Syari’ah ; UMKM; Pandemi Covid19
Cite this paper: Misbahul Ilham, I. H., 2020. Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syari’ah Dalam
Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan Umkm Pada Masa Pandemi Covid19.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), merupakan salah satu pendorong penguatan serta pembangunan ekonomi dunia. Peran dan kontribusi UMKM cukup signifikan dalam perekonomian nasional terutama dalam penyerapan tenaga kerja hingga 77.678.498 ribu orang atau sebesar 96.77% dari total tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil, menengah  dan  besar.  Perkembangan  UMKM  tidak  luput  dari  sejarah  perekonomian Indonesia pada krisis tahun 1998. Dalam krisis ekonomi dan krisis global yang terjadi dimana banyak pelaku usaha yang berskala besar menghadapi stagnasi operasional usaha sebab  memiliki  ketergantungan  terhadap  bahan  baku  dari  pasar  global  bahkan
berhentinya  aktifitas  usaha.  Namun,  Sektor  UMKM  terbukti  lebih  tangguh  dalam menghadapi  krisis  tersebut,  karena  pada  saat  terjadinya  krisis  global,  Pelaku  UMKM banyak menggunakan bahan produksi local sehingga tidak menimbulkan dampak serius akibat krisis ekonomi tersebut.
Sejatinya,  UMKM  telah  berhasil  menunjukkan  eksistensi  dan  kontribusinya  yang cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja hingga 77.678.498 ribu orang atau sebesar 96,77% dari total tenaga kerja yang dapat diserap oleh para pelaku usaha UMKM khususnya pengembangan pada kualitas produk hasil UMKM Pertanian. 1 Berdasarkan hal tersebut,  perkembangan  UMKM  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sejarah  perekonomian Indonesia pada krisis tahun 1998. Dalam krisis ekonomi dan krisis global yang terjadi dimana banyak pelaku usaha yang berskala besar menghadapi stagnasi operasional usaha sebab  memiliki  ketergantungan  terhadap  bahan  baku  dari  pasar  global  bahkan berhentinya  aktifitas  usaha.  Namun,  Sektor  UMKM  terbukti  lebih  tangguh  dalam menghadapi  krisis  tersebut,  karena  pada  saat  terjadinya  krisis  global,  Pelaku  UMKM banyak menggunakan bahan produksi lokal sehingga tidak menimbulkan dampak serius akibat  krisis  ekonomi  tersebut.  Sedangkan,  Eksisteni  UMKM  Pasca  Reformasi  dalam perekonomian nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan mendominasi model usaha di Indonesia yang menunjukkan jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 % terhadap total unit usaha di Indonesia(Data Badan  Pusat  Statistik).    Pun  demikian  Kontribusi  UMKM  dalam  pembentukan  PDB (Produk Domestik Bruto) juga cukup signifikan, yakni jumlah PDB mencapaiRp. 3.957,4 triliun, dimana UMKM telah memberikan kontribusi sebesar Rp.2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total PDB. 2
Melihat peningkatan yang signifikan tersebut, ditemukan sebuah fakta bahwa saat ini UMKM di masa pandemic covid 19 juga memiliki kendala yang cukup serius apabila tidak diselesaikan  melalui  penerapan  kebijakan  dan  implementasinya.  Sebab,  hadirnya fenomena revolusi industri 4.0 serta terbatasnya ruang gerak manusia mengakibatkan beralihnya  sistem  perekonomian  yang  awalnya  konvensional  menjadi  virtual. Pentingnya seluruh kebijakan maupun aturan yang mengikat tingkah laku manusia harus dihadapkan  dengan  perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat  serta  upaya  menjaga keuangan di masa pandemic covid19 agar secara perekonomian dapat berjalan normal. Disamping  itu,  Bentuk  persaingan  usaha  saat  ini  lebih  menekankan  terhadap  inovasi berbasis IT / artificial  intelegence/machine  learning dan  terlebih  menggunakan market intelegence sebagai basis pengembangan usahanya.
Persaingan  yang  terjadi  juga  disebabkan  oleh  masuknya  produk-produk  luar  negri yang  menciptakan  daya  saing  global  serta  menuntut  adanya  inovasi  terhadap perkembangan UMKM. Salah satu permasalahan akut terjadi pada pengembangan UMKM adalah Iklim usaha yang sulit diperkirakan. Menurut Hasil Kajian tim Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwasannya masalah modal atau pembiayaan UMKM menempati urutan utama dalam peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah. Artinya  bahwa  persoalan  internal  yang  menjadi  domain  UMKM  adalah  lemahnya kemampuan  SDM  dan  Permodalan.  Apabila  terdapat  penguatan  terhadap  permodalan, maka masalah-masalah runtutan seperti bahan baku tenaga kerja, produksi, pemasaran
1 Sri  Susilo,  Y. Pertumbuhan  Usaha  Industri  Kecil  dan  Menengah  (IKM)  dan  Faktor-faktor  yang Mempengaruhinya. Eksekutif , Vol.4, No.2, (2007). hlm.306-313
2 Asnur, Daniel, Penyusunan DSS Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial bagi UKM , Jurnal Pengkajian UKM dan Koperasi, Volume 4. (2009) Hlm.1-14.
serta  distribusi  yang  lain  dapat  teratasi  secara  seimbang.  Sedangkan  kebijakan  dan program pemerintah dalam hal peningkatan tersebut tidak berjalan secara maksimal. Hal ini cukup berasalan, produk UMKM  sebagai aset bangsa perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah  dalam  hal  menampik  seluruh  hambatan  dan  tantangan  yang  dimiliki  oleh UMKM  antara  lain  bentuk  permodalan  yang  seyogyanya  akan  dapat  mengatasi  segala runtutan  persoalan  yang  sering  dihadapi  oleh  para  pelaku  usaha  UMKM  terutama aksesibilitas pada masa pandemi covid19.
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  normatif  ( normative  legal  research ) yaitu penelitian  yang  difokuskan  untuk  menganalisis  penerapan  kaidah  atau  norma dalam  hukum  positif  dan  menjadikan  kaidah-kaidah  hukum  abstrak  sebagai  ukuran kebenaran  dalam  dalam  studi  hukum.  Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  sosio-legal ( socio-legal studies ) merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma atau doktrin hokum yang terkait, melainkan melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. 3 Selain itu  juga  diperlukan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach )  yaitu  beranjak  dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sedangkan sumber yang digunkan dalam artikel ilmiah ini terdiri dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  non  hukum.  Sumber  tersebut  sesuai  karena  bahan  hukum merupakan alat dalam  penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan. 4
Metode  analisis  bahan  hukum  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  analisis  deduktif,  yaitu  cara  melihat  suatu  permasalahan  secara  umum sampai dengan pada hal-hal yang besifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang  sebenarnya.  Langkah  selanjutnya  yang  digunakan  dalam  melakukan  suatu penelitian hukum adalah :Megidentifikasi fakta hukum dan menimalisir hal-hal yang tidak relevan  untuk  menetapkan  isu  hukum  yang  hendak  dipecahkan;  Pengumpulan  bahan- bahan  hukum  dan  bahan-bahan  non  hukum  yang  dipandang  mempunyai  relevansi; Melakukan  telaah  atas  isu  hukum  yang  diajukan  berdasarkan  bahan-bahan yang  telah dikumpulkan; Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan    Memberikan  preskripsi  berdasarkan  argumentasi  yang  telah  dibangun  di  dalam kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Model  Pembiayaan  Umkm  Oleh  Lembaga  Pembiayaan  Umkm  (Tinjauan  Yuridis Terhadap  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31/P.Ojk.05/2014  Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari’ah)
Secara  klasik  persoalan  yang  terjadi  khususnya  usaha  mikro  adalah  rendahnya akses terhadap lembaga pembiayaan. Hal ini senada dengan data Bank Indonesia yang menunjukkan  bahwa  ditinjau  dari  sisi  pembiayaan,  banyak  pelaku  UMKM  yang mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  akses  kredit  dari  bank,  baik  karena  kendala teknis,  misalnya  keterbatasan  akses  perbankan  dan  lembaga  pembiayaan  yang  tidak inklusif.Pemerintah  melalui  kebijakan  dan  programnya  telah  berupaya  untuk meningkatkan  pelayanan  terhadap  UMKM,  Diantaranya  melalui  program, Saving  Led Microfance, Credit Led Microfinance, Microbanking, Linkage Modal .  Dengan model layanan diatas bahwa Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dalam Hal Kredit dan Non Performing
3 Muhammad Helmy Hakim, “ Pergeseran Orientasi Penelitian Hukumm ; Dari Doktrinal ke Sosio-Legal ,” N.D
4 Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
Loan  terhadap  UMKM  yang  memiliki  pertumbuhan  rata-rata  33.13  persen  pada  tahun 2017.  Sementara  itu,  distribusi  UMKM  memiliki  kendala    untuk  mendapatkan  kredit adalah  :  prosedur  pengajuan  yang  sulit  30,3  %,  tidak  berminat  25,34  persen,  tidak memiliki agunan 19,28 persen, tidak mengetahui prosedurnya 14,33 persen, suku bunga tinggi 8,82 persen dan proposal ditolak 1,93 persen. Demikian bahwa seluruh persoalan yang terjadi mengarah pada layanan yang dimiliki oleh bank atau lembaga pembiayaan non bank konvensional. 5
Nugroho menjelaskan bahwa Inklusifitas keuangan bukan merupakan suatu hal yang  utama  dalam  memecahkan  problema  kemiskinan  dan  ketimpangan,  apabila aksesibilitas  keuangan  tidak  mampu  memperkuat  sinergi  antara  perbankan  dan  LKM dalam sprektum ekosistem keuangan yang seharusnya lebih mudah di akses oleh pelaku UMKM. 6 Selanjutnya penting bagi para perusahaan lembaga pembiayaan untuk bersinergi memperkuat  keuangan  pasar  mikro  yang  kondusif  bagi  upaya  peningkatan kewirausahaan  masyarakat  sehingga  dapat  mengaktualisasikan  endowmen  menjadi investasi produktif. Demikian halnya dengan program KUR dapat dikatakan cukup relatif berjalan  dengan  baik,  namun  distribusi  KUR  tersebut  masih  terjadi  ketimpangan  baik secara geografis maupun sektoral. 7
Persoalan  diskursus  mengenai  Implementasi  Financial  Technology  dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM disebabkan tidak komprehesifnya regulasi dalam mengakomodir hadirnya inovasi teknologi baru dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satunya disparitas regulasi yang dikeluarakan oleh OJK dalam bentuk Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 8 Tentang  Layanan  Pinjam Memimjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  OJK  sebagai  Regulator  terkait  jasa keuangan  belum  mengakomodir  kebutuhan  umat  Islam  dalam  menggunakan  layanan fintech berbasis syari’ah. Untuk sementara, industri fintech syari’ah berpedoman pada prinsip  umum  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syari’ah  Nasional  MUI  dan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  layanan  keuangan  berbasis  teknologi Informasi.  Hadirnya  regulasi  terkait  fintech  syari’ah  ini  diharapkan  meningkatkan intensitas dan minat masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi dan kepastian hukum.
Keterlibatan OJK dalam mengatur regulasi terkait jasa keuangan juga tidak lepas dari  peran  Bank  Indonesia  yang  juga  memiliki  kewenangan  sebagai  regulator  dalam kapasitasnya  yang  telah  di  tentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.    Peraturan Bank  Indonesia  nomer  19/12/PB/2017  tentang  penyelenggaraan  financial  technologi (PBI Tekfin) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a)  Perkembangan  teknologi  dan  sistem  informasi  terus  melahirkan  berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial
5 Kementrian  Koordinator  Bidang  Kesra  RI, Program  Pengembangan  Keuangan  Mikro  Di  Indonesia , Informasi Umum: Jakarta.
6 Nugroho, A.E, Politik Ekonomi Kredit Program Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah : Dari Bimas Hingga Kredit Usaha Rakyat , Bab V dalam buku Saptia, Yeni dan Nugroho,A,E 2017, Penguatan Peran Program Kredit Mikro dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Sektor Pertanian, Jakarta : LIPI – Press.
77 Distribusi KUR terpusat di Jawa yakni sekitar 54% dan sektor perdagangan mencapai 57,6% dari total KUR.  Selain  itu,  KUR  tersebut  cenderung  tidak  tepat  sasaran  pada  masyarakat  miskin  yang  mencoba mengakses kredit tersebut dalam peningkatan usahanya. Hal ini disebabkan desain program tersebut tidak secara spesifik ditujukan untuk RTM dengan tingkat risiko yang tinggi yang menyebabkan kengganan bank dalam melaksanakan penyaluran KUR terhadap RTM.
8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Memimjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
b) Perkembangan teknologi finansial disatu sisi membawa manfaat namundisisi lain memiliki potensi resiko
c) Ekosistem teknologi finansial perlu terus di monitor dan dikembang kan untuk mendukung  terciptanya  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  serta sistem  pembayaran  yang  efisien,  lancar,  aman  dan  andal  untuk  mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif d) Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian.
e) Respons kebijakan bank indonesia terhadap perkembangan teknlogi finansial harus tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh bank indonesia Ketentuan  dalam  peraturan  Bank  Indonesia  ini  berlaku  pada  penyelenggara teknologi finansial yang menyelenggarakan teknologi finansial di sistem pembayaran. 9 Keberadaan  suatu  regulasi  jika  sudah  dibuat  adalah  bagaimana  implementasi  aturan tersebut  sejalan  dengan  faktor  pendukung  seperti  infrastruktur.  Pada  saat  ini infrastruktur IT yang baik hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di perkotaan besar saja seperti  Jakarta,  Surabaya,  Bandung  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  jaringan  internet belum dapat tersebar secara merata masuk ke daerah pelosok, inilah salah satu kendala terbesar  penyebaran  fintech  sehingga  tidak  optimalnya  pengimplementasian  fintech kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Tidak hanya cukup pembangunan infrastruktur dalam  mengoptimalkan  fintech  tersebut,  dikarenakan  dibutuhkannya  kemampuan sumber  daya  manusia  yang  mumpuni.    Terbatasnya  kemampuan  yang  dimiliki masyarakat  pedesaan  dalam  mengaplikasikan  financial  technologi  di  daerahnya, membuat  penyebaran  financial  technologi  menjadi  terhambat.  Kondisi  ini  membuat pemerintah  sulit  untuk  mengembangkan  fintech  di  daerah  tersebut  dikerenakan kurangnya tenaga kerja yang dapat menunjang keberlangsungan perekonomian modern. Seharusnya penyediaan sumber daya manusia (SDM).
Masyarakat di daerah pedesaan sebagian besar belum mengenal istilah financial technologi  secara  menyeluruh  tentang  bagaimana  cara  penggunaannya,  apa  saja manfaatanya,  keuntungan  dan  tujuan  yang  dapat  diperoleh  dari  penggunaannya dikerenakan kurangnya literasi pemerintah dalam menegenalkan sistem keuangan yang baik. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah sosialisasi dan diskusi-diskusi melalui jejaring  media  sosial  baik  untuk  mendapatkan  perhatian  masyarakat  maupun  sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan system yang ada, akibat rendahnya pengetahuan literasi  keuangan,  membuat  masyarakat  tidak  mempunyai  perencanaan  dalam pengelolahan keuangan yang baik.
Pada dasarnya financial technologi memberi banyak kemudahan pada msyarakat akan  tetapi  kemudahan  ini  mengandung  berbagai  resiko,  salah  satunya  terbukanya peluang akan terjadinya cybercrime. Dunia cyber yang sangat canggih memudahkan para pembobol  untuk  dapat  melacak  transaksi  keuangan,  sedangkan  keamanan  di  daerah terpencil belum mencapai titik aman yang sempurna.  Perlindungan nasabah merupakan salah satu isu utama dalam pengembangan bisnis SP-Tekfin yang diatur dan diawasi oleh BI.  BI  telah  menerbitkan  PBI  nomor  16/1/PBI/2014  tentang  Perlindungan  Konsumen Penyelenggara  Sistem  Pembayaran  yang  mengatur  perlindungan  nasabah  pengguna sistem  pembayaran  termasuk  nasabah  SP-Tekfin.  Nasabah  pengguna  SP-Tekfin  harus dilindungi agar dananya tidak hilang dibawa kabur penyelenggara. Sengketa perdata yang
9 Peraturan  Bank  Indonesia  nomer  19/12/PB/2017  tentang  penyelenggaraan  financial  technologi  (PBI Tekfin)
terjadi  antara  nasabah  dengan  pelaku  usaha  SP-Tekfin  juga  harus  dapat  diselesaikan secara cepat dan mudah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bisnis SP-Tekfin di  Indonesia  saat  ini  diatur  dalam  PBI18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pihak yang ingin menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk pertama kali harus lebih dulu mendapatkan “izin” d ari BI. Pihak yang  sudah  memiliki  ijin  PJSP  dan  ingin  melakukan  pengembangan  bisnis  harus mendapatkan “persetujuan” dari BI. Pengembangan bisnis PJSP tersebut dapat berupa pengembangan  kegiatan  jasa  sistem  pembayaran,  pengembangan  produk  dan  aktifitas jasa sistem pembayaran serta kerja sama dengan pihak lain.
Kegiatan bisnis online dan transaksi elektronik (termasuk SPTekfin) juga terkait dengan  UU  8/  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Masyarakat  konsumen  yang membeli produk atau melakukan transaksi pembayaran via internet harus mendapatkan perlindungan hukum agar mereka tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Masyarakat juga harus dilindungi dari praktik penipuan dan kejahatan yang marak terjadi dalam bisnis online dan transaksi elektronik. Tindak pidana penipuan yang terjadi dalam bisnis online dan transaksi elektronik perlu ditangani melalui penerapan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Dalam  penanganan  tindak  pidana  penipuan, pihak konsumen dapat melaporkan kepada Kepolisian, sedangkan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Kegiatan  bisnis  melalui  teknologi  informasi  baik  e-commerce  ataupun  financial technology  juga  perlu  diperhatikan  dengan  adanya  UU  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang Informasi dan Transanksi Elektronik. Setiap industri yang menggunakan basis teknologi informasi  dalam  memasarkan  produknya  harus  memenuhi  informasi  lengkat  terkait mekanisme kontrak, persyaratan serta himbauan terkait perlindungan hukum dan lain sebagainya. 10 Perlindungan terkait Fintech juga diatur mengenai aktivitas sebagai pelaku usaha  dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  82  Tahun  2012  Tentang  penyelenggaraan sistem dan Transanksi elektronik.  Dan diatur secara lebih khusus terkait layanan pinjam meminjam  berbasis  teknologi  informasi  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  / 77/P.OJK/01/2016.
Namun  saat  ini  belum  ada  institusi  yang  dapat  menangani  masalah  perangkat keamanan  di  Indonesia.  Penempatan  dana  pada  perusahaan  teknologi  keuangan  atau financial teknologi pinjamaan ( peer to peer lending ) memiliki resiko yang tinggi. Hal ini, antara lain terlihat dari pembiayaan macet yang dengan cepat merangkak naik 1.,28 % pada januari lalu. 11 berdasarkan data OJK rasio pinjaman macet pada perusahaan fintech tercatat  berada  di  kisaran  1.28%  pada  akhir  januari  lalu.  Kendati  masih  kecil,  angka tersebut naik cukup signifikan disbanding posisi desember 2017 laluyang hanya sebesar 0.99% padahal, penyaluran pinjaman fintech pada peroiode yang sama kian besar. Masih berdasarkan catatan OJK, pinjaman yang disalurkan Fintech mencapai Rp.3 trilliun. Naik signifikan  dari  Desember  2017  dikisaran  Rp.  2.5  trilliun.  dengan  demikian,  pinjaman
10 Di dalam UU ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha harus menyampaikan informasi yang baik dan benar meliputi;  informasi  yang  memuat  identitas serta  status  subjek  hukum  dan  kompetensinya,  baik sebagai produsen,  pemasok,  penyelenggara  maupun  perantara;  b.  informasi  lain  yang  menjelaskan  hal  tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.
11 Kontan.co,id,  2018,  Januari  2018, Kredit  Macet  Fintech  Peer  To  Peer  Lending  Naik  1,28%., https://keuangan.kontan.co.id/news/januari-2018-kredit-macet-fintech-lending-naik-jadi-128.
macer fintech secara nominal, naik 54% dari sekitar Rp. 2.5 milliar menjadi sekitar Rp.3.8 milliar. 12
Oleh  sebab  itu,  lembaga  pembiayaan  perlu  beradaptasi  secara  serius  dengan hadirnya  industri  teknologi  finansial.  Industri  teknologi  finansial (fintech) yang merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Pun demikian, pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri fintech yang  paling  berkembang  di  Indonesia.  Sektor  inilah  yang  kemudian  paling diharapkan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  mendorong  peningkatan  jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan. 13
Pemenuhan  Aksesibilitas  Pembiyaan  Umkm  Di  Masa  Pandemi  Covid19  (Kajian Terhadap  Peraturan  Ototitas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/Pojk.01/2016  Tentang Layanan Pinjam Memimjam Uang Berbasis Teknologi Informasi)
Fintech berasal  dari istilah Fintech berasal  dari istilah financial technology atau teknologi  finansial.  Menurut The  NationalDigital  Research  Centre  (NDRC), di  Dublin, Irlandia,  mendefinisikan fintech sebagai  “ innovation  infinancial  services ”  atau “inovasidalam  layanan  keuangan fintech” yang  merupakan  suatu  inovasi  padasektor finansial yang mendapatsentuhan teknologi modern.Transaksi keuangan melalui fintech ini  meliputipembayaran,investasi,  peminjaman  uang,  transfer,rencana  keuangan  dan pembanding produk keuangan.  Saat ini terdapat142 perusahaan yang bergerakdibidang fintech yang teridentifikasi. 14
Industri financial technologi (fintech) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri FinTech yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah  yang  kemudian  paling  diharapkan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  untuk mendorong  peningkatan  jumlah  masyarakat  yang  memiliki  akses  kepada  layanan keuangan. 15 Fintech  dengan  layanan  keuangan  seperti crowdfunding , mobile  payments , dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup . Dengan crowdfunding , bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional.  Jasa  pembayaran  seperti  PayPal  otomatis  mengubah  kurs  mata  uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya, Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya :
a. dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja b.  Menyamaratakan  bisnis  besar  dan  kecil  sehingga  cenderung  untuk  memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.
Secara  global,  Industri  Fintech  terus  berkembang  dengan  pesat.  Terbukti  dari bermunculannya  perusahaan  startup  di  bidang  pembiayaan  serta  besarnya  investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik  perhatian  seluruh  pebisnis  di  Indonesia.  selain  itu,  terdapat  hal  yang  perlu diperhatikan  mengenai  keuangan  inklusif  bagi  kelompok in  the  bottom  of  pyramid ((pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh
12 Agustianti, Dikutip dari CNN.
13 Budi Wibowo, Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia , Jakarta, Indonesia 14 Ernama Santi, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 , Diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017
15 Budi Wibowo, Analisa Regulasi Fintech dalam Membangun Perekonomian di Indonesia , Jakarta, Indonesia
yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat  pinggiran). Meskipun tergolong sebagai in the bottom of the pyramid serta tidak mempunyai tabungan (saving ) dapat dipercaya antara mereka masih memiliki benda bergerak tidak produktif (holding) yang  dipakai  sehari-hari  seperti  cincin/kalung  dsb  yang  dapat  diuangkan  dan dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok tanam dan beternak. Dengan menguangkan holding diharapkan bisa menjadi salah  satu  jalan  menyelesaikan  permasalahan  dengan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh lembaga pembiayaan. 16
Bagi  sebagian  masyarakat  mungkin  hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah ( in the bottom of the pyramid ) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (middle and high income) yang mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini perlu dibina karena pada  dasarnya  di  dalam  masyarakat  ada  kekuatan  yang  perlu  diluruskan  untuk kehidupan  masa  depan.  Mental  negatif  seperti  inilah  yang  perlu  dilenyapkan  dari  diri mereka  agar  mereka  bisa  menjadi  masyarakat  mandiri  sesuai  kemampuan  mereka. Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk  hambatan  yang  bersifat  harga  maupun  non  harga,  terhadap  akses  masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. 17
Keterlibatan  persoalan  diatas  juga  pada  lembaga  pembiayaan  yaitu  Perbankan konvensional dan syariah hadir sebagai wujud akses layanan pembiayaan melalui kredit dan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  islam.  Hal  ini  berkaitan  dengan Populasi umat islam di Indonesia yang mencapai sekitar 89,09% 18 menjadikan layanan keuangan  berdasarkan  hukum  islam  sebagai  salah  satu  upaya  menerapkan  ajaran  Al- Qur’an  dan  As -Sunnah  sebagai  landasan  hukum  dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi. Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan intermediasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelaku usaha.
Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak hanya dalam hal penyediaan modal, tetapi juga membantu dalam hal sistem pembayaran. Di era digital saat ini, bank syariah tidak boleh hanya  melakukan  kegiatan  operasionalnya  secara  konvensional  saja,  yaitu  hanya mengandalkan  aktivitas  lewat  kantor-kantor  cabang,  yang  cenderung  bersifat  esklusif. Akan tetapai, bank syariah harus melakukan inovasi dalam aktivitas bisnisnya, salah satu yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  perusahaan  fintech. Sehingga,  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  perusahaan  fintech,  maka  produk- produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah akan dapat di akses oleh semua pelaku bisnis di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk  seme ntara,  industri  fintech  syari’ah  berpedoman  pada  prinsip  umum  yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional MUI dan peraturan perundang -undangan yang terkait dengan layanan keuangan berbasis teknologi Informasi. Hadirnya regulasi terkait fintech  syari’ah  i ni  diharapkan  meningkatkan  intensitas  dan  minat  masyarakat  dalam kesejahteraan ekonomi dan kepastian hukum. Keterlibatan OJK dalam mengatur regulasi
16 Bahctiar Hassan Miraza , Membangun Keuangan Inklusif Vol. 23, no 2 (2014). , Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi,
17 Halim  Alamsyah,  (2016).  “ Pentingnya  Keuangan  Inklusif  dalam  Meningkatkan  Akses  Masyarakat  dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah ”.
18 Mutawakkil, Politik Umat Islam Di Indonesia : Upaya Depotilisasi Pasca Kemerdekaan . (2009) Jurnal hunafa Volume 6 no. 2, Universitas Tadulako.
terkait  jasa  keuangan  juga  tidak  lepas  dari  peran  Bank  Indonesia  yang  juga  memiliki kewenangan sebagai regulator dalam kapasitasnya yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan
Sebagai  wujud  konkrit  adanya  keterlibatan  beberapa  pihak  dalam  peranannya masing-masing untuk meningkatkan keuangan inklusif UMKM serta dapat menampung inovasi  terhadap  dunia  financial  technology.  Dibutuhkannya  suatu  rekronstruksi terhadap  pola  pembiayaan  terhadap  UMKM  melalui  beberapa  perubahan  mekanisme, sistem serta regulasi yang tepat agar supaya dapat mengimbangi ketertinggalan secara hukum. Terbukanya dunia teknologi dan masifnya terjadi pencurian data melalui internet juga harus disikapi secara serius oleh industry fintech. Sebenarnya Big data dan Hukum hadir  dalam  menyikapi  perkembangan  teknologi  melalui  beberapa  batasan-batasan terkait penggunaan data, perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen di dunia maya.  Namun  Indonesia  belum  mengatur  secara  detail  atas  big  data  dan  memiliki pemisahan – pemisahan terkait masalah-masalah seperti perlindungan data pribadi dan lain-lain.  Pesatnya  financial  technology  diperkirakan  juga  akan  mempengaruhi perkembangan  bisnis  pembiayaan  konvensional  terutama  BPR  (Bank  Perkreditan Rakyat).
OJK  dan  BI  lebih  kearah  mendukung  adanya  perkembangan  fintech,  disebabkan potensi besar dalam memperkuat industri keuangan di Indonesia. Industri ini diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam menjalankan suatu usaha. 19 Lembaga keuangan syari’ah memiliki potensi market dengan peluang bisnis yang menguntungkan bagi perbankan syari’ah, seperti International trade finance sindicated financing, Margin During  Construction  (MDC),  hybrid  take  over  dan  refinancing ,  KPRS  inden,  pembiayaan reimbus, IMBT dan ijarah Maushifah fizzimmah , serta Musyarakah mutanaqishah , Akad Musyarakah  Mutanaqishah dapat  diterapkan  dalam  11  produk  dan  kebutuhan  bisnis nasabah.
Regulasi  perbankan  yang  ada  kiranya  masih  perlu  disesuaikan  agar  memenuhi ketentuan  syariah  agar  bank  syariah  dapat  beroperasi  secara  relatif  dan  efisien  serta mampu  bersaing,  antara  lain; pertama, instrument  yang  diperlukan  untuk  mengatasi masalah likuiditas; kedua, instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan  pelaksanaan  tugas  bank  sentral; ketiga, standarisasi  akuntansi,  audit  dan sistem  pelaporan; keempat, regulasi  yang  mengatur  mengenai  prinsip  kehati-hatian. Ketentuan  keempat  regulasi  ini  diperlukan  agar  bank  syariah  dapat  menjadi  elemen terpenting dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik, mampu berkembang dan bersaing. 20
Sebagai  wujud  konkrit  adanya  keterlibatan  beberapa  pihak  dalam  peranannya masing-masing untuk meningkatkan keuangan inklusif UMKM serta dapat menampung inovasi  terhadap  dunia  financial  technology.  Dibutuhkannya  suatu  rekronstruksi terhadap  pola  pembiayaan  terhadap  UMKM  melalui  beberapa  perubahan  mekanisme, sistem serta regulasi yang tepat agar supaya dapat mengimbangi ketertinggalan secara hukum. Terbukanya dunia teknologi dan masifnya terjadi pencurian data melalui internet juga harus disikapi secara serius oleh industry fintech. Sebenarnya Big data dan Hukum hadir  dalam  menyikapi  perkembangan  teknologi  melalui  beberapa  batasan-batasan terkait penggunaan data, perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen di dunia
19 Cita  Yustisia  dan  Iswi  Hariyani,  2017, Perlindungan  Hukum  Dan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Financial. Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 14 no 1.
20 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Pereansuransian Syariah di Indonesia , Kecana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.180.
maya.  Namun  Indonesia  belum  mengatur  secara  detail  atas  big  data  dan  memiliki pemisahan – pemisahan terkait masalah-masalah seperti perlindungan data pribadi dan lain-lain.  Pesatnya  financial  technology  diperkirakan  juga  akan  mempengaruhi perkembangan  bisnis  pembiayaan  konvensional  terutama  BPR  (Bank  Perkreditan Rakyat).  Namun  Sikap  OJK  dan  BI  lebih  kearah  mendukung  adanya  perkembangan fintech,  disebabkan  potensi  besar  dalam  memperkuat  industri  keuangan  di  Indonesia. Industri ini diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam menjalankan suatu usaha. 21
Keterlibatan  masyarakat  atau  pengguna  juga  harus  ada  payung  hukum  dalam melindungi  segala  aktivitas  yang  dilakukan  baik  oleh  penggunan  jasa  dan  pemberi donator melalui jasa tersebut. Pengaturan terkait layanan pinjam meminjam atau profit sharing berbasis teknologi belum diatur langsung dalam peraturan ototitas jasa keuangan seperti pada P.OJK/77/2016 dimana dalam peraturan tersebut hanya mengatur terkait layanan konvensional sehingga belum secara penuh dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarkat. Padahal perkembangan terkait fintech syari’ah tel ah berkembang pesat di Indonesia.
Demi menjaga keamanan, penetapan syarat pemilikan modal yang cukuptinggi (di atasRp 20 miliar) menjadi penting sebagai mekanisme seleksi sekaligus quality control usaha karena P2P Lending adalah platform yang bersifat capital intensive dan sekaligus scalable .  Peneliti  Eksekutif  Senior  Departemen  Pengembangan  KebijakanStrategis  OJK, Dr.  HendrikusPassagi,  kerap  menekankan  bahwa  penyelenggara  layanan  ini  perlu memiliki  kapasitas  dan  kepiawaian  dalam  memitigasi  risiko  demi  perlindungan konsumen serta untuk membela kepentingan nasional.
Perusahaan P2P Lending wajib memastikan keamanan dana publik, keamanan data publik,  dan  menjaga  kesehatan  serta  kemampuan  keuangan  masyarakat  khususnya dengan  memberikan  suku  bunga  yang  wajar.  Sementara  dalam  aspek  perlindungan kepentingan nasional, perusahaan P2P Lending harus dapat mencegah risiko pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan mengantisipasi gangguan stabilitas sistem keuangan.. Namun meliha tperusahaan P2P lending yang masih menggunakan sistem konvensional dan  menggunakan  bunga  ( riba )  terhadap  peminjaman  pembiayaan  yang  tentu bertentangan dengan hukum islam sehingga dibutuhkannya rekronstruksi pembiayaan UMKM dengan tetapmempertahankan hokum islam sebagai batas dalam operasionalny amaka  seharusnya  dibentuk P2P  lending berbasis  ekonomi  ummat  dan  ekonomi pancasila.  Meski P2P  Lending  Syari’ah merupakan  ‘platform  baru’  dalam  layanan keuangan  fintech  dan  pertumbuhannya  juga  perlu  didukung  berbagai  kebijakan  baru, namun layanan ini diyakini akan berkembang secara progresif dan dapat menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan keuangan inklusif UMKM di Indonesia.
Layanan keuangan seperti P2P Lending sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah; pertama, Indonesia  masih  perlu  meningkatkan  taraf  inklusi  keuangan  masyarakatnya.  Asosiasi FinTech Indonesia melaporkan masih ada 49 juta UKM yang belum bankable di Indonesia yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan. P2P  Lending dapat  menjembatani  UKM  peminjam  yang  layak/ credit  worthy menjadi bankable dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan. 22 Meski memiliki potensi yang
21 Cita  Yustisia  dan  Iswi  Hariyani,  2017, Perlindungan  Hukum  Dan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Financial . Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 14 no 1.,hlm.12.
22 Heryucha Romanna Tampubolon,2019, Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia , Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3 Nomor 2, hlm.
besar, P2P Lending juga perlu diatur secarahati-hati. Peran regulator sangat dibutuhkan untuk mendorong ekosistem usaha yang sehat. Perlu kebijakan yang lebih matang terkait syarat-syarat pendirian dan operasi fintech , proses penciptaan inovasi layanan yang aman bagi nasabah, dan penciptaan kompetisi yang sehat.
Lembaga  keuangan  syari’ah  memiliki  potensi  market  dengan  peluang  bisnis  yang menguntungkan  bagi  perbankan  syari’ah, seperti  International  trade  finance  sindicated financing,  Margin  During  Construction  (MDC),  hybrid  take  over  dan  refinancing ,  KPRS inden,  pembiayaan  reimbus,  IMBT  dan ijarah  Maushifah  fizzimmah ,  serta Musyarakah mutanaqishah , Akad Musyarakah Mutanaqishah dapat diterapkan dalam 11 produk dan kebutuhan bisnis nasabah. 23 Hal inimenunjukkan bahwasannya market fintech syari’ah (khususnya paymen t dan lending syari’ah) di Indonesia sangat potensial dengan melihat mayoritas  penduduk  Indonesia  yang  88,8%  adalah  muslim  dan  sebanyak  64%  masih unbanked sebagai peluang besar dapat di implementasikan bisnis keuangan syari’ah.
Seperti telah diketahui fungsi umum daripada undang-undang melayani masyarakat dan  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat,  sebagai  azaz  berlakunya  dalam  arti material,  undang-undang  merupakan  sarana  semaksimal  mungkin  dapat  mencapai kesejahteraan  spiritual  dan  material  bagi  masyarakat  maupun  individu.6  Regulasi perbankan  yang  berlaku  belum  sepenuhnya  mengakomodir  operasional  bank  syariah, mengingat  adanya  sejumlah  perbedaan  dalam  pelaksanaan  operasional  bank  syariah dengan bank konvensional. 24
Regulasi  perbankan  yang  ada  kiranya  masih  perlu  disesuaikan  agar  memenuhi ketentuan  syariah  agar  bank  syariah  dapat  beroperasi  secara  relatif  dan  efisien  serta mampu  bersaing,  antara  lain; pertama, instrument  yang  diperlukan  untuk  mengatasi masalah likuiditas; kedua, instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan  pelaksanaan  tugas  bank  sentral; ketiga, standarisasi  akuntansi,  audit  dan sistem  pelaporan; keempat, regulasi  yang  mengatur  mengenai  prinsip  kehati-hatian. Ketentuan  keempat  regulasi  ini  diperlukan  agar  bank  syariah  dapat  menjadi  elemen terpenting dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik, mampu berkembang dan bersaing. 25

## PENUTUP
Problematika  Pembiayaan  UMKM  melalui  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  di  Masa Pandemi Covid19 yaitu Pada penetapan harga produk pembiayaan oleh LKS yang kadang lebih  tinggi  dari bank konvensional  juga  mempunyai  pengaruh  pada  kurangnya  minat masyarakat  dalam  mengakses  produk  pembiayaan  LKS,  karena  harga  tersebut  relatif cukup  tinggi  bagi  pelaku  UMKM,  apalagi  yang  memiliki  pendapatan  relatif  kecil.  Oleh karena  itu  maka  perlu  adanya  solusi  untuk  mempermudah  akses  UMKM  terhadap pembiayaan  syari’ah.  Selain  itu  kebutuhan  konsumen  terhadap  suatu  inovasi  layanan
23 Hani Wardi Apriyianti,2017, Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan ,Jurnal Maksimum, Volume 1, No. 1, hlm.23.
24 Lihat  Adiwarman  A.  Karim,  hlm.  231-236,  cakupannya;  Konsep  modal  kerja  mencakup  modal  kerja (working capital asset) dan modal kerja brutto (gross working capital , pengelolaan modal kerja (permanen dan  seasonal,  dan  unsure-unsur  modal  kerja  permanen  (kas,  piutang  dagang  dan  persedian,  serta perputaran modal dan alokasi dana
25 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Pereansuransian Syariah di Indonesia , Kecana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.180.
yang halal, aman, efisien dan inklusif merupakan pekerjaan besar bagi eksistensi LKS di era globalisasi.
Rekronstruksi Pembiayaan UMKM dilakukan terhadap perlindungan UMKM dan Lembaga  Pembiayaan  Syari’ah  dengan  mengintegrasikan  peraturan -peraturan  terkait layanan  berbasis  teknologi  informasi;  Undang-Undang  UMKM,  P.OJK  dan  BI  sebagai regulator dan kontrol terhadap sistem pembayaran dan pengaliran dana terkait fintech. Rekronstruksi  kedua  yaitu  dengan  menghadirkan  mekanisme  layanan  digital  syari’ah sebagai  penghubung  antara  lander  dan  borrower  melalui  kerjasama  antara  Industri Fintech Syari’ah lain, e-commerce , Perbankan Syari’ah dan Lander yang nantinya sebagai lander  tetap  dalam  pengembangan  UMKM.  Strategi  mengatasi  risiko,  fintech  hasil kerjasama  menciptakan  peran  putra  daerah  sebagai  legitimator  dan  kontrol  terhadap UMKM yang terkualifikasi bekerjasama dengan lander.

## Saran
Rekronstruksi Pembiayaan UMKM dilakukan dengan penerapan etika pembiayaan syariah dalam P.OJK NO.31/P.OJK.5/2014 dimana hal tersebut sangat berpengaruh dalam pengoptimalkan  penyelenggaraan  pembiayaan  syariah  di  Indonesia.  Selain  itu dibutuhkannya  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  LKS  yang  memiliki  produk pembiayaan syariah baru agar supaya dapat benar-benar terlaksananya prinsip dan etika pembiayaan  syariah.  Masa  Pandemi  Covid19,  UMKM  menantikan  adanya  kebijakan pemerintah  yang  inklusif  dalam  memanfaatkan financial  technology syariah  sebagai penyalur dana pinjaman UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Jurnal/Dokumen Akifa P. Nayla, 2014, Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Laksana, Jogjakarta, 2014.
Asnur, Daniel, 2009, Penyusunan DSS Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial bagi UKM , Jurnal Pengkajian UKM dan Koperasi, Volume 4.
Budi Wibowo, Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia , Jakarta, Indonesia
Bahctiar  Hassan  Miraza,  (2014). Membangun  Keuangan  Inklusif,  Jurnal  Ekonomi Manajemen dan Akuntansi , vol. 23, no 2. Halim  Alamsyah,  (2016).  “ Pentingnya  Keuangan  Inklusif  dalam  Meningkatkan  Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah ”.
Hani  Wardi  Apriyianti,2017, Perkembangan  Industri  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  : Analisis Peluang Dan Tantangan ,Jurnal Maksimum, Volume 1, No. 1
Irma  Mudzalifa,  dkk,  2018 ,  Peran  Fintech  dalam  meningkatkan  keuangan  inklusif  pada UMKM  di  Indonesia ,  Jurnal  Masharif  Asyari’ah  Volume  3  Nomor  1,  Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Mutawakkil,2009, Politik  Umat  Islam  Di  Indonesia  :  Upaya  Depotilisasi  Pasca Kemerdekaan . Jurnal hunafa Volume 6 no. 2, Universitas Tadulako.
Cita Yustisia dan Iswi Hariyani, 2017, Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis  Sistem  Pembayaran  Berbasis  Teknologi  Financial.  Buletin  Hukum Kebanksentralan , Volume 14 no 1. Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Pereansuransian  Syariah  di Indonesia , Kecana Prenada Media Group, Jakarta.
Meilisa Salim et.al, (2014). Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) , [Skripsi], Universitas Bina Nusantara.
Triana  Fitriastuti,  et.  al,  (2015). Implementasi  Keuangan  Inklusif  Bagi  Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia) . Muhammad  Abdulkadir, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004)
Yusuf  Qardhawi,  2014 Problematika  Rekonstruksi  Ushul  Fiqih ,  (Tasikmalaya:  Al-Fiqh AlIslâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd,).
Sri Susilo, Y. 2007 , Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. Eksekutif , Vol.4, No.2, hlm.306-313 Kementrian Koordinator Bidang Kesra RI, Program Pengembangan Keuangan Mikro Di Indonesia , Informasi Umum: Jakarta. Nugroho, A.E, (2017 ). Politik Ekonomi Kredit Program Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah : Dari Bimas Hingga Kredit Usaha Rakyat , Bab V dalam buku Saptia, Yeni  dan  Nugroho,A,E  2017, Penguatan  Peran  Program  Kredit  Mikro  dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Sektor Pertanian , Jakarta : LIPI – Press. Setyobudi,  Andang.  2007.  Peran  Serta  Bank  Indonesia  Dalam  Pengembangan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Buletin  Hukum  Perbankan Dan Kebanksentralan. Volume 5, Nomor 2. Winarni,  Endang  Sri.  2006. Strategi  Pengembangan  Usaha  Kecil  Melalui  Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan . Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2012. Mutawakkil,2009, Politik Umat Islam di Indonesia : upaya depotilisasi pasca kemerdekaan . Jurnal hunafa Volume 6 no. 2, Universitas Tadulako.
Nofita  Wulansari, Akselerasi  Pertumbuhan  Ekonomi  Melalui  Sinergi  Umkm  Dan  Good Governance di Indonesia , Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) – Jember, 27-28 Oktober 2017 (hal 262-268) ISBN : 978-602-5617-01-0

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syari’ah
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Memimjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 31/P.OJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan

## Usaha Pembiayaan Syari’ah
DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
INTERNET Bps.co.id, 2018, Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 1971,1980,1990,1995,2000, dan 2010, https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk- indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html. di akses pada tanggal 20 Juli 2018.
Kontan.co.id, 2018, Januari 2018, Kredit macet fintech peer to peer lending naik 1,28%., https://keuangan.kontan.co.id/news/januari-2018-kredit-macet-fintech- lending-naik-jadi-128.