Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Terhadap Tindak Pidana Kehutanan

## Imran Siswadi
Prodi Ilmu Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea EmailKorespondensi imransiswadi24@gmail.com Abstrak. Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pemberantasan  dan Pencegahan  Perusakan  Hutan  (UUPPPH)  dan  Undang-Undang  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dimaksudkan dalam rangkan menjaga kelestarian, kedayagunaa dan kemanfaatannya  untuk  menopang  kehidupan  dan  menjadi  sumber  kemakmuran  rakyat.  Tindak pidana  kehutanan  dalam  UU  ini  telah  menimbulkan  masalah  multidimensi  yang  berhubungan dengan  aspek  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  lingkungan.  Hal  tersebut  merupakan  konsekuensi logis dari fungsi hutan yaitu: fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi sosial.Persoalan klaim kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan izin- izin usaha diatas tanah yang baru ditunjuk sebagai kawasan hutan, tetapi belum dikukuhkan atau ditetapkan  keberadaannya  sebagai  hutan  tetap.  Mengingat  putusan  MK  sebelumnya  No.  45/ PUUIX/2011  menafsirakan  Pasal  1  angka  (3)  UU  Kehutanan  bahwa  penunjukan  merupakan tahapan  awal  dalam  pengukuhan  kawasan  hutan.  Tindak  pidana  kehutanan  yang  diperuntukan agar  pengelolaan  serta  pemanfaatan  sumber  daya  hutan  harus  tetap  menjaga  kelestarian  dan dilakukan secara arif dan bijaksana, agar tidak terjadi kerusakan.

## Kata Kunci: Implikasi, Tindak Pidana, Kehutanan

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Potensi  sumber  daya  alam  Indonesia sangat  besar  dan  beraneka  ragam  jenisnya. Hutan, merupakan salah satu kekayaan alam bangsa  Indonesia  yang  sangat  berharga  dan memberi manfaat bagi umat manusia. Hutan sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa wajib  disyukuri,  diurus  dan  dimanfaatkan secara  optimal  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Indonesia  dengan potensi  sumber  daya  hutan  yang  sangat besar tersebut mampu mendorong pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Tetapi bertepatan dengan itu konsekuensinya terdapat  dampak  negatif  atas  pengelolaan hutan.  Pengelolaan  hutan  yang  dilakukan saat  ini  telah  menimbulkan  dampak  buruk bagi  lingkungan  hidup  baik  dari  segi ekonomi,  kesehatan  dan  sosial  budaya seperti kerusakan hutan yang
disebabkan  oleh  aktivitas  perusahaan- perusahaan besar di dalam wilayah hutan.
Total luas hutan di Indonesia mencapai  180  juta  hektar,  sebanyak  21 persen  atau  setara  dengan  26  juta  hektar telah  di  jarah  total  sehingga  tidak  memiliki tegakan  pohon  lagi.  Artinya,  26  juta  hektar hutan di Indonesia telah musnah. Selain itu, 25 persen lainnya atau setara dengan 48 juta hektar juga mengalami deforentasi dan dalam kondisi  rusak.  180  juta  hektar  total  luas hutan  di  Indonesia  hanya  sekitar  23  persen atau setara dengan 43 juta hektar yang masih terbebas  dari deforentasi (kerusakan  hutan). Perlakuan  atas  hutan  tersebut  terjadi  demi kepentingan  bisnis  dan  investasi  di  sektor perkebunan,  industri  kehutanan,  maupun pertambangan (Aminuddin  dkk,  2019,  hlm 234 )
Bagi  masyarakat  adat  dan  masyarakat yang  tinggal  disekitar  dan  dalam  kawasan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
hutan, hutan merupakan bagian dari wilayah hidup, sebagai sumber gantungan kehidupan dan  faktor  penentu  eksistensi  mereka.  Dari hutan masyarakat adat mendapatkan sumber-sumber  obat  tradisional  mereka. Hilang  dan  rusaknya  hutan  menjadikan hilang  dan  rusaknya  kehidupan  masyarakat adat  dan masyarakat  sekitar  kawasan  hutan. Ketergantungan terhadap sumber daya hutan ini bisa dilihat dari 31.957 desa yang berada disekitar  dan  didalam  kawasan  hutan  di Indonesia,  71,06  %  tergantung  pada kawasan hutan.(Komnas HAM 2016) Banyak  sekali  wilayah  adat  termasuk  hutan adat  yang  diklaim  oleh  Pemerintah  secara sepihak sebagai kawasan hutan dan kemudian  memunculkan  tumpang-tindih klaim yang berdampak pada konflik-konflik antara  masyarakat  adat,  Pemerintah  dan perusahaan.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2013  tentang  Pemberantasan  dan Pencegahan  Perusakan  Hutan  (UUPPPH) dan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  (UU  Kehutanan)  dimaksudkan dalam rangkan menjaga kelestarian, kedayagunaa  dan  kemanfaatannya  untuk menopang  kehidupan  dan  menjadi  sumber kemakmuran rakyat. Tindak pidana kehutanan dalam UU ini telah menimbulkan masalah  multidimensi  yang  berhubungan dengan  aspek  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi  logis  dari  fungsi  hutan  yaitu: fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi sosial. Persoalan  klaim  kawasan  hutan  yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan  izin-izin  usaha  diatas  tanah yang  baru  ditunjuk  sebagai  kawasan  hutan, tetapi  belum  dikukuhkan  atau  ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap. Mengingat putusan MK sebelumnya No. 45/ PUUIX/2011  menafsirakan  Pasal  1  angka (3)  UU  Kehutanan  bahwa  penunjukan
merupakan tahapan awal dalam pengukuhan kawasan  hutan.  Tindak  pidana  kehutanan yang  diperuntukan  agar  pengelolaan  serta pemanfaatan  sumber  daya  hutan  harus  tetap menjaga  kelestarian  dan  dilakukan  secara arif  dan  bijaksana,  agar  tidak  terjadi kerusakan.
Namun  tidak  sedikit  hutan  adat dikuasai  oleh  Negara  dengan  sistem penunjukan  yang  membuat  Negara  dengan mudah  mengklaim  setiap  kawasan  sebagai hutan  Negara.  Permasalahan  ini    terus menuai protes oleh masyarakat yang merasa dikriminalisasi  oleh  Negara  lewat  ketentuan di dalam undang-undang kehutanan.
Akibat  dari  klaim  Negara  tersebut membuat aktifitas masyarakat adat di dalam hutan adat seperti menebang pohon di hutan adat,  memungut  hasil  hutan,  melakukan ritual adat atau mengembalakan ternak tanpa izin  dianggap  sebagai  sebuah  tindak  pidana berdasarkan  UUPPPH  dan  UU  Kehutanan, serta adanya berbagai kasus dimana masyarakat yang hidup secara turun temurun di  sekitar  dan  dalam  kawasan  hutan  karena sekedar  memenuhi  kebutuhan  ekonomi menebang,  mengambil  atau  membawa  dan memanfaatkan  sebatang  kayu  dari  hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana illegal logging . UUPPPH  dan  UU  Kehutanan  seakan- akan menjadi senjata ampuh untuk memenjarakan  warga  masyarakat  sipil  yang mencoba mempertahankan wilayahnya, sehingga  tercatat  lebih  dari  50  perkara pidana  telah  digelar  dan/atau  diputuskan. Berlakunya  sejumlah  ketentuan  dalam UUPPPH dan UU Kehutanan telah berdampak  kepada  kriminalisasi  terhadap masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan  hutan,  serta  ketidakpastian  hukum mengenai  status  kawasan  hutan  yang menimbulkan  konflik  tenurial  kehutanan, dan kondisi hutan yang semakin memburuk. (Yance dkk, 1, 2015 )
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Tumpang  tindih  penafsiran  regulasi dibidang  kehutanan  ini  membawa  10  pihak yang  terdiri  dari  Masyarakat  Hukum  Adat Nagari  Guguk  Malalo,  Sumatra  Barat, bersama  dengan  tiga  orang  Individu:  Edi Kuswanto  bin  Kamarullah  dari  Sumbawa (Nusa  Tenggara  Barat),  Rosidi  bin  Parmo dari  Kendal  (Jawa  Tengah)  dan  Mursid  bin Sarkaya dari Lebak (Banten), beserta dengan enam  badan  hukum  antara  lain  Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN), Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA), Perkumpulan Sawit Watch, Indonesia Corruption  Watch  (ICW),  dan  Yayasan Silvagama,  mengajukan  permohonan  uji materiil  terhadap  19  (sembilan  belas) ketentuan  dalam  UUPPPH  dan  4  (empat) ketentuan dalam UU Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan registrasi perkara konstitusi nomor 95/PUU- XII/2014.
Amar  putusan  MK  Nomor  95/PUU- XII/2014  menyatakan  bahwa  mengabulkan sebagian  permohonan  yang  diajukan  oleh Pemohon,  sebagian  permohonan  dinyatakan tidak  dapat  diterima,  dan  sebagian  lagi dinyatakan ditolak. Ketentuan yang dikabulkan permohonan pengujiannya adalah Pasal 50  ayat 3 huruf (e) dan (i) UU Kehutanan.
Sebelum putusan MK, ketentuan Pasal 50  ayat  3  huruf  (e)  dan  (i)  UU  Kehutanan mengatur  larangan  bagi  setiap  orang  yang: “(e)  menebang  pohon  atau  memanen  atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki  hak  atau  izin  dari  pejabat  yang berwenang.  (i)  menggembalakan  ternak  di dalam  kawasan  hutan  yang  tidak  ditunjuk secara  khusus  untuk  maksud  tersebut  oleh pejabat  yang  berwenang”.  Setelah  putusan MK  maka  ketentuan  Pasal  50  ayat  3  huruf (e)  dan  (i)  berbunyi:  “(e)  menebang  pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam  hutan  tanpa  memiliki  hak  atau  izin
dari  pejabat  yang  berwenang kecuali masyarakat  yang  hidup  secara  turun temurun  di  dalam  hutan  dan  tidak ditujukan  untuk  kepentingan  komersial . (i)  menggembalakan  ternak  di  dalam kawasan  hutan  yang  tidak  ditunjuk  secara khusus  untuk  maksud  tersebut  oleh  pejabat yang  berwenang kecuali  masyarakat  yang hidup  secara  turun  temurun  di  dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan  komersial ”.  Putusan  MK  ini memberikan  fondasi  penting  yang  perlu diperhatikan  oleh  pembentuk  dan  pelaksana undang-undang untuk menerapkan ketentuan pidana di bidang kehutanan.

## Rumusan Masalah
1) Bagaimana  implikasi  hukum  tindak pidana  kehutanan  pasca  putusan  MK Nomor 95/PUU-XII/2014?
2) Bagaimana  kebijakan  hukum  pidana dalam  tindak  pidana  kehutanan  pasca putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014?

## KAJIAN TEORI
1. Teori Tindak Pidana
Tindak  pidana (Strafbaar  Feit) adalah suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat dikenakan  hukuman  pidana.  Pelaku  dapat dikatakan  merupakan  “subjek”  tindak pidana.  (Wirjono,  2003,  59 ) Tindak  pidana atau  perbuatan  pidana  juga  disebut  delik (delict) yang  berasal  dari  bahasa  Latin delictum .  Tindak  pidana  adalah  suatu perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum,  di  mana  larangan  tersebut  disertai dengan  ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana tertentu sebagai
pertanggungjawabkannya.  (Andi  Hamzah, 2001,  15 ) .  Menurut  Barda  Nawawi  Arief, tindak  pidana  adalah  perbuatan  melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  oleh peraturan  perundang-undangan  dinyatakan sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  dengan  pidana.  (Barda  Nawari, 2002, 37 )
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Unsur-unsur  tindak  pidana  dapat dibedakan  dari  dua  sudut  pandang  yaitu secara  teoritis  dan  dari  sudut  Undang- Undang.  Maksud  teoritis  ialah  berdasarkan pendapat  para  ahli  hukum,  yang  tercermin pada  bunyi  rumusannya,  sedangkan  dari sudut  Undang-Undang  adalah  bagaimana kenyataan  tindak  pidana  itu  dirumuskan menjadi  tindak  pidana  tertentu  dalam  pasal- pasal  peraturan  perundang-undangan  yang ada.
Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli (Adami, 2000, 79 )
1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:  a)  Perbuatan;  b)  Yang  dilarang (oleh aturan hokum); c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2) Menurut  R.Tresna,  tindak  pidana  terdiri dari unsur-unsur, yakni: a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c)
Diadakan tindakan penghukuman.
Unsur  rumusan  tindak  pidana  tertentu dalam  KUHP  dapat  diketahui  ada  8  unsur tindak  pidana,  yaitu:  a)  Unsur  tingkah  laku; b)  Unsur  melawan  hokum;  c)  Unsur kesalahan;  d)  Unsur  akibat  konstitutif;  e) Unsur  keadaan  yang  menyertai;  f)  Unsur syarat  tambahan  untuk  dapat  dituntut pidana;  g)  Unsur  syarat  tambahan  untuk memperberat  pidana;  h)  Unsur  syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. (Adami, 2000, 79 )
Subjek  tindak  pidana  adalah  sesuatu yang  oleh  peraturan  perundang-undangan dianggap  dapat  melakukan  tindak  pidana dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana  atau  dikenai  sanksi  pidana  yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung  jawab  dan  dikenai  pidana. Subjek  tindak  pidana  meliputi  orang (manusia alamiah) dan korporasi (perserikatan)  baik  yang  berstatus  badan
hukum  maupun  bukan  badan  hukum. .(Sudaryono dkk, 2005, hlm. 139)
Tindak  pidana  bidang  kehutanan sendiri  tidak  diformulasikan  dalam  UU  No. 41 Tahun 1999, tetapi berdasarkan Peraturan Menteri  Kehutanan  Nomor  P.4.  Menhut-II/ 2010  tentang  Pengurusan  Barang  Bukti Tindak  Pidana  Kehutanan,  yang  dimaksud dengan  tindak  pidana  kehutanan  adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang dibidang kehutanan dan konservasi kehutanan.
Subjek  hukum  dalam  tindak  pidana kehutanan  adalah  setiap  orang,  yaitu  orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan  perbuatan  perusakan  hutan secara  terorganisasi  di  wilayah  hukuim Indonesia  dan/atau  berakibat  hukm  di wilayah  hukum  Indonesia.(Sudaryono  dkk, 2005,  hlm.  139).  UUPPPK  kemudian memberikan  tafsir  yang  otentik  terhadap kata-kata  ‘terorganisasi’  yaitu  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  (6)  yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:
“Terorganisasi  adalah  kegiatan  yang dilakukan  oleh  suatu  kelompok  yang terstruktur,  yang  terdiri  dari  2  (dua) orang  atau  lebih,  dan  yang  bertindak secara  bersama-sama  pada  waktu tertentu  dengan  tujuan  melakukan perusakan  hutan,  tidak  termasuk kelompok  masyarakat  yang  tinggal  di dalam  atau  di  sekitar  kawasan  hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan  kayu  untuk  keperluan sendiri  dan  tidak  untuk  tujuan komersial”
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana
Istilah  kebijakan  dapat  diambil  dari istilah "policy" (Inggris)  atau “politiek” (Belanda).  Istilah  kebijakan  hukum  pidana dapat  pula  disebut  dengan  istilah  “politik
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
hukum  pidana”,  yang  dalam  kepustakaan asing  istilah  “politik  hukum  pidana”  ini sering  dikenal  dengan  berbagai  istilah, antara  lain “penal  policy”,“criminal  law policy” atau “strafrechtspolitiek”( Barda, 2010, hlm. 26) .
Pengertian  kebijakan  atau  politik hukum  pidana  dapat  dilihat  dari  politik hukum  maupun  dari  politik  kriminal. Menurut  Sudarto  politik  hukum  adalah usaha untuk mewujudkan peraturan- peraturan  yang  baik  sesuai  dengan  keadaan dan situasi pada suatu waktu. (Sudarto, 1981 hlm. 159). Selanjutnya, Sudarto menyatakan  bahwa  melaksanakan  “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan  untuk  mencapai  hasil  Perundang- undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi  syarat  keadilan  dan  daya  guna (Sudarto,  1981  hlm.  161).    ,  serta  usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi  pada  suatu  waktu  dan  untuk  masa- masa  yang  akan  datang.  (Sudarto,  28) Kebijakan kriminal ( criminal policy ) merupakan  sebuah  upaya  rasional  dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

## PEMBAHASAN
1. Implikasi Hukum Tindak Pidana Kehutanan Pasca Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 95/PUU-XII/2014 menambahkan bunyi ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf (e) dan (i) dengan  prasa  “kecuali  masyarakat  yang hidup  secara  turun  temurun  di  dalam  hutan dan  tidak  ditujukan  untuk  kepentingan komersial”. Implikasi dari putusan ini adalah membuat  setiap  orang  yang  hidup  di  dalam hutan  secara  turun  temurun  tidak  menjadi larangan  lagi  untuk  menebang  pohon, memungut  hasil  hutan  atau  memanen  hasil hutan serta mengembalakan hewan ternak di
dalam  hutan  walaupun  tanpa  izin  dari pejabat yang berwenang.
Jika  dicermati  Pasal  50  merupakan ketentuan  norma  larangangan  dalam  UU Kehutanan  dan  ketentuan  pidananya  diatur pada  Pasal  78.  Artinya  pengaturan  norma larangan  dan  norma  sanksinya  diatur  secara terpisah  atau  tidak  dalam  satu  kesatuan rumusan  pasal.  Pengaturan  norma  larangan dengan norma sanksi yang terpisah tersebut, secara  teoritis  maupun  empiris  tidak menimbulkan  permasalahan  hukum,  karena suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai delik jika memenuhi unsur-unsur:
a. Suatu perbuatan manusia;
b. Perbuatan  itu  dilarang  dan  diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
c. Perbuatan  itu  harus  dilakukan  oleh seseorang  yang  dapat  dipertanggung jawabkan,  artinya  dipersalahkan  karena telah  melakukan  perbuatan  tersebut. (Satochid Kartanegara, 174)
Perbuatan  yang  dilarang  dalam  Pasal 50  ayat  (3)  huruf  (e)  dan  (i)  adalah  “setiap orang  dilarang:  (e)  menebang  pohon  atau memanen  atau  memungut  hasil  hutan  di dalam  hutan  tanpa  memiliki  hak  atau  izin dari pejabat yang berwenang. (i) menggembalakan  ternak  di  dalam  kawasan hutan  yang  tidak  ditunjuk  secara  khusus untuk  maksud  tersebut  oleh  pejabat  yang berwenang”.  Terhadap  perbuatan  ini  oleh Pasal  78  ayat  (5)  menyatakan  bahwa “barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  50  ayat  (3)  huruf  e  atau  huruf  f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)”. Dan  ayat  (8)  berbunyi  “barang  siapa  yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  i,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) bulan  dan  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Unsur  “setiap  orang”  dalam  Pasal  50 ayat  (3)  huruf  (e)  dan  (i)  adalah  siapa  saja baik  orang (persoon) atau  pribadi  hukum (recht  persoons) lainnya,  yang  melakukan tindakan  secara  terorganisasi  menebang pohon  atau  memanen  atau  memungut  hasil hutan  di  dalam  hutan  tanpa  memiliki  hak atau  izin  dari  pejabat  yang  berwenang, dan/atau  menggembalakan  ternak  di  dalam kawasan  hutan  yang  tidak  ditunjuk  secara khusus  untuk  maksud  tersebut  oleh  pejabat yang berwenang.
Perubahan  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  (e) dan huruf (i) setelah putusan MK menyebutkan  ketentuan  pidana  kehutanan dikecualikan  terhadap  masyarakat  yang secara turun  temurun  hidup  di  dalam  hutan. Masyarakat  yang  turun  temurun  merupakan istilah  umum  yang  dapat  ditujukan  kepada masyarakat  adat  maupun  masyarakat  lokal yang  telah  hidup  di  dalam  kawasan  hutan dari generasi ke generasi.
Subyek hukum tindak pidana kehutanan  dalam  hal  ini  dikecualikan  bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di  dalam  hutan,  sepanjang  melakukan penebangan  pohon,  memanen,  memungut hasil  hutan  dan  beternak  dalam  kawasan hutan  dilakukan  bukan  untuk  kepentingan komersial.  Istilah  turun  temurun  bermakna beranak  cucu  untuk  menunjukan  bahwa masyarakat  telah  lebih  dari  dua  generasi hidup  di  dalam  hutan.  Sehingga,  untuk mengukur  suatu  masyarakat  telah  hidup secara  turun  temurun  dibuktikan  bahwa masyarakat telah hidup di dalam hutan lebih dari dua generasi.(Aminuddin
Menurut  MK,  tindak  pidana  dibidang kehutanan  mempunyai  karakter  khusus dalam  rangka  memberikan  perlindungan kepada masyarakat yang didukung
perwujudannya melalui prinsip-prinsip, yaitu:
1) Prinsip  Pencegahan  Bahaya  Lingkungan ( Prevention  of  Harm )  yang  harus
memenuhi  adanya    penyesuaian  aturan nasional  dengan  aturan  dan  standar internasional untuk mencegah, mengurangi,  dan  mengontrol  kerugian negara-negara lainnya akibat suatu kegiatan  dalam  skala  nasional.  Untuk melakukan  itu  setiap  negara  wajib mengatur  setiap  kegiatan  masyarakatnya yang  berpotensi  merusak  lingkungan, hutan  dan  sumber  daya  alam  lainnya, karena  masing-masing  bagian  ekosistem saling  tergantung  satu  sama  lain  tanpa memandang batas-batas kewilayahan suatu negara.
2) Prinsip Kehati-hatian ( Precautionary Principle ),  yaitu  dapat  diterapkan  untuk menentukan  kriteria  seseorang  yang bertanggungjawab  dalam  tindak  pidana, meliputi  kealpaan,  yaitu  orang  yang menyebabkan  kerusakan  hutan  harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan  menerapkan  kehati-hatian di  bawah  standar  atau  tidak  menerapkan kehati-hatian sebagaimana mestinya.
3) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development ) yang menghendaki  terjaminnya  kualitas  hidup yang  layak  dan  baik  bagi  generasi sekarang  dan  yang  akan  datang  melalui pelestarian  daya  dukung  lingkungan, dengan maksud dalam proses pembangunan harus terdapat keseimbangan antara
kepentingan ekonomi,  sosial,  serta  pelestarian  dan perlindungan  lingkungan  agar  generasi yang  akan  datang  memiliki  kemampuan yang  sama  mendapatkan  kualitas  dari lingkungan hidup yang sehat dan baik.
Selain  tiga  prinsip  di  atas,  menurut MK  dalam  menetapkan  suatu  tindakan sebagai  tindak  pidana  dibidang  kehutanan, Pemerintah  dan  DPR  harus  memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur, sehingga penanggulangan kejahatan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kehutanan dilakukan demi kesejahteraan dan perlindungan  masyarakat  serta  pengayoman masyarakat  secara  menyeluruh  dan  utuh, serta  tidak  menimbulkan  kerugian  material dan spiritual atas
warga masyarakat.(Aminuddin
Salah satu elemen yang menjadi dasar MK  untuk  mengecualikan  tindak  pidana terhadap  masyarakat  yang  turun  temurun hidup  di  dalam  hutan  adalah  kegiatan  yang mereka  lakukan  tersebut  ditujukan  untuk memenuhi  kebutuhan  sandang,  pangan  dan papan  sehari-hari,  bukan  untuk  tujuan komersial. Secara implisit hal ini disampaikan  oleh  Mahkamah  Konstitusi untuk  menghindari  praktik  eksploitasi  yang berlebihan  yang  dapat  merusak  kondisi hutan.(yance.  Pengecualian  tersebut  hanya ditujukan  kepada  masyarakat  yang  hidup  di dalam  hutan,  bukan  untuk  masyarakat  yang berada  di  sekitar  kawasan  hutan.  MK  tidak menyebutkan  secara  jelas  perbedaan  antara masyarakat  yang  hidup  di  dalam  hutan dengan  masyarakat  yang  hidup  atau  berada di  sekitar  kawasan  hutan.  Namun  untuk memberikan  pemahaman  yang  jernih  maka masyarakat yang hidup di dalam hutan harus dihubungkan dengan kebutuhannya yaitu:(aminuddin
1) Kebutuhan sandang (kebutuhan pakaian) Kebutuhan  sandang  adalah  kebutuhan akan  pakaian  yang  kita  kenakan  setiap hari, mulai dari baju, celana, jaket, sepatu dan  lain-lain.  Setiap  orang  tidak  bisa terlepas  dari  kebutuhan  sandang  karena kebutuhan sandang dikategorikan sebagai salah satu kebutuhan pokok.
2) Kebutuhan pangan (kebutuhan makanan) Kebutuhan  pangan  adalah  kebutuhan makanan  setiap  orang  yang  diperlukan untuk  tubuh  agar  energinya  tetap  terjaga dan  bisa  beraktivitas  dengan  normal. Kebutuhan  makanan  dapat  diperoleh secara  langsung  atau  tidak  langsung. Mendapatkan  makanan  secara  tidak
langsung bisa dengan cara
mengkomersialkan  sesuatu  barang  yang lain  untuk  mendapatkan  makanan  yang dibutukan.
3) Kebutuhan papan (kebutuhan perumahan) Kebutuhan  papan  adalah  kebutuhan rumah  sebagai  tempat  tinggal  bagi  setiap orang.  Kebutuhan  rumah  yang  layak tentu  harus  dengan  menggunakan  bahan- bahan yang bisa bertahan lama.
Dengan  demikian,  yang  dimaksud dengan  masyarakat  yang  hidup  di  dalam hutan  tidak  harus  masyarakat  yang  rumah tempat  tinggalnya  terdapat  didalam  hutan, melainkan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan hidupnya untuk keperluan  sandang,  pangan  dan  papan  dari hutan.  Dengan  kata  lain  hanya  masyarakat yang  memiliki  relasi  kehidupan  yang  kuat dengan hutan, melebihi relasi ekonomi, yang dikecualikan  dari  ketentuan  tindak  pidana dalam putusan MK.
Kegiatan  masyarakat  yang  hidup dikawasan  hutan  tersebut  tidak  dapat dipidanakan  kecuali  dimaksudkan  untuk kegiatan komersil. Namun dalam kenyataannya  ada  banyak  pepohonan  dan tumbuhan  hutan  lainnya  yang  ditanam sendiri  oleh  masyarakat,  dipelihara  dan dimanfaatkan  hasilnya  oleh  masyarakat, terkadang  untuk  dijual atau  dikomersialkan, di  dalam  kawasan  hutan  mereka  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk  dijadikan sebagai  kawasan  hutan  dan  diperlakukan oleh  pemerintah  sebagai  hutan  negara.  Hal lain  misalkan  ketentuan  Pasal  50  ayat  (3) huruf  (i)  UU  Kehutanan  mengenai  beternak dalam kawasan hutan. Masyarakat seringkali beternak hewan seperti ayam, kambing, dan sapi  di  dalam  hutan  yang  ditujukan  untuk dijual  atau  dikomersialkan  guna  memenuhi kebutuhannya.  Oleh  karena  itu,  pembatasan MK mengenai bukan untuk tujuan komersial harus  dipandang  sebagai  upaya  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
melindungi hutan dari kerusakan yang tidak dikehendaki.(Yance dkk,)
Pengecualian  tindak  pidana  dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (e) dan huruf (i) UU Kehutanan  berlaku  terhadap  tindak  pidana yang  terjadi  di  atas  kawasan yang diperlakukan oleh pemerintah sebagai hutan negara.  Jadi  ketentuan  pidana,  termasuk pengecualian  pidana,  tidak  berlaku  pada hutan  adat  sebab  di  atas  hutan  adat  berlaku hukum adat.
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Tindak Pidana Kehutanan Pasca Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 UUPPPK dan UU Kehutanan
merupakan  instrumen  kebijakan  hukum pidana  yang  ditujukan  untuk  mendukung upaya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan  hutan  agar  tercapai  kesejahteraan sosial  bagi  masyarakat.  Kebijakan  hukum pidana  ini  sesungguhnya  hadir  sebagai sebuah upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan perusakan hutan yang terorganisasi seperti pembalakan liar, penambangan  tanpa  izin,  dan  perkebunan tanpa  izin  yang  dilakukan  secara  rapi  dan terorganisasi  serta  melibatkan  banyak  aktor baik  nasional  maupun  internasional.  Para aktor  tersebut  mempunyai  kekuatan  modal dan  kekuatan  politik  yang  sangat  besar sehingga  dalam  menjalankan  kejahatan sangat susah untuk terjerat proses hukum.
Kebijakan hukum pidana ( penal policy )  yang  ada  dalam  UUPPPK  dan  UU Kehutanan  disatu  sisi  memang  ditujukan untuk  menanggulangi  kejahatan  perusakan hutan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketidakadilan  berkaitan  dengan  eksesnya bagi  masyarakat  yang  hidup  di  dalam  dan sekitar  kawasan  hutan  termasuk  bagi masyarakat  hukum adat.  Hal  ini  bisa  dilihat dari  kebijakan  kriminalisasi  dalam  skema kebijakan  hukum  pidana  tersebut  dimana beberapa  diantaranya  sangat  berpotensi digunakan untuk melakukan tindakan
kriminalisasi  terhadap  anggota  masyarakat hukum  adat  khususnya  yang  berkaitan dengan kegiatan tanpa izin.
Izin kemudian menjadi sebuah instrumen yang sangat penting dan dijadikan sebagai  sebuah  dasar  dalam  merumuskan kebijakan formulasi hukum pidana kehutanan.  Setiap  tindakan  yang  dilakukan di  kawasan  hutan  dimana  tindakan  tersebut tanpa  disertai  dengan  izin,  maka  tindakan tersebut  merupakan  sebuah  tindak  pidana. Secara  singkat,  tolak  ukur  kejahatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  maupun  badan hukum  di  dalam  kawasan  hutan  hanya dengan  melihat  ada  atau  tidaknya  izin. Paradigma semacam ini kemudian mengkonstruksikan  bahwa  seseorang  atau badan hukum yang telah memiliki izin maka tidak  melakukan  perusakan  hutan.  Jika konstruksi  delik  formil  semacam  ini dikedepankan, maka masyarakat hukum adat yang  hampir  bisa  dipastikan  tidak  memiliki izin  akan  banyak  terkena  dampak  dari adanya  kebijakan  formulasi  (kriminalisasi) tersebut.  Padahal  jika  hendak  konsisten dengan  tujuan  dari  kebijakan  hukum  pidana ( penal policy ) yang ditujukan untuk menanggulangi kejahatan di bidang perusakan  hutan  yang  teroganisasi,  maka tolak  ukur  yang  dipakai  seharusnya  adalah ada  atau  tidaknya  kerusakan  hutan  yang ditimbulkan  bukan  pada  ada  atau  tidaknya izin. Jika paradigma seperti ini yang dipakai, maka  seseorang  atau  badan  hukum  yang sudah  memiliki  izin  pun  dapat  dipidanakan selama yang bersangkutan melakukan perusakan hutan.( Rizka Fakhry Alfiananda, 2018 hlm, 10)
Kehadiran  putusan  MK  No.  95/PUU- XII/2014  telah  menafsirkan  bagaimana ketentuan  tindak  pidana  kehutanan  harus diterapkan,  khususnya  terkait  Pasal  50  ayat (3)  huruf  (e)  dan  (i),  dimana  ketentuan pidana  kehutanan  semestinya  ditujukan kepada  kejahatan  yang  teorganisasi  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
telah  menimbulkan  kerusakan,  baik  dari aspek  ekonomi,  aspek  lingkungan,  maupun aspek sosial. Agus Setyarso dalam keterangannya  sebagai  ahli  dalam  putusan ini  menyampaikan  bahwa  penebangan  yang dilakukan  oleh  individu  masyarakat  di dalam  dan  di  sekitar  kawasan  hutan seharusnya menimbulkan kewajiban pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan, sehingga  mereka  mampu  meningkatkan kehidupannya bersandingan dengan keberlanjutan sumber daya hutan di sekelilingnya.  Prof.  Achmad  Sodiki,  ahli yang  juga  dihadirkan  pemohon  menyatakan bahwa  pasal-pasal  kriminalisasi  dalam UUPPPH  dan  UU  Kehutanan  seharusya dianggap  sebagai  konstitusional  bersyarat sepanjang  tidak  memasukkan  perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum adat.
Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 ini memberikan pengaruh penting dalam tindak pidana  kehutanan.  Putusan ini  melahirkan  2 (dua)  prinsip  penting  dalam  pengaturan  dan pelaksanaan tindak pidana kehutanan, yaitu: 1. Prinsip pengecualian tindak pidana kepada  “masyarakat  yang  secara  turun temurun  hidup  di  dalam  hutan  karena memanfaatkan  sumber  daya  hutan  untuk kepentingannya  sendiri,  bukan  untuk tujuan komersial”.
Prinsip  ini  menjadi  panduan  bagi pembentuk  dan  pelaksana  peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.  Dalam  penerapan  ketentuan pidana  kehutanan,  maka  aparatur  hukum harus  pertama-tama  memeriksa  apakah masyarakat  yang  diperiksa  memenuhi prinsip  tersebut.  Menjadi  kekeliruan dalam penerapan ketentuan pidana kepada  masyarakat  dimana  wilayah kehidupannya  telah  ditetapkan  secara sepihak oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, kemudian mengkriminalisasi masyarakat di dalam hutan.
Secara  definitif  kawasan  hutan merupakan  tanah  yang  telah  ditetapkan oleh  Pemerintah  sebagai  kawasan  hutan. Dari  situ  baru  ditentukan  keberadaan hutan  negara.  Namun  dalam  praktiknya, kawasan  yang  baru  ditunjuk  untuk dijadikan  sebagai  kawasan  hutan  telah diperlakukan secara definitif oleh pemerintah sebagai hutan negara. Selama ini Pengadilan
mengabaikan permasalahan  ketidakabsahan  kawasan hutan  dan  menyatakan  bahwa  ketentuan pidana  dapat  diperlakukan  di  atas kawasan  yang  belum  definitif  sebagai kawasan hutan. Pengecualian yang diputusankan oleh MK dalam putusan ini bukan  saja  menghindari  masyarakat  dari kriminalisasi  di atas  kawasan  hutan  yang belum  definitif,  tetapi  juga  membuka peluang  untuk  menyelesaikan  konflik tenurial dan menghindari kriminalisasi.
Sehingga  pengecualian  tindak  pidana dalam  putusan  MK  ini  berlaku  terhadap tindak  pidana  yang  terjadi  di  atas  kawasan yang  diperlakukan  oleh  pemerintah  sebagai hutan  negara.  Jadi  ketentuan  pidana, termasuk pengecualian pidana, tidak berlaku pada  hutan  adat  sebab  di  atas  hutan  adat berlaku hukum adat.
Kemudian prinsip pengecualian tindak pidana  ini  sebenarnya  sudah  sejalan  dengan ketentuan dalam UUPPPH, misalkan Pasal 1 angka  (6),  dan  Pasal  11  UUPPPH.  Namun terdapat beberapa inkonsistensi dalam UUPPPH,  misalnya  kepada  masyarakat yang  secara  turun  temurun  hidup  di  dalam hutan  masih  harus  memerlukan  izin  untuk memanfaatkan hutan dari pemerintah. Inkonsistensi  lain  terjadi  karena  banyak ketentuan  dalam  UUPPPH  tidak  mengatur pengecualian  terhadap  masyarakat  yang hidup  secara  turun  temurun  di  dalam  hutan sehingga banyak menjerat masyarakat adat.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
2. Prinsip penerapan hukum pidana kehutanan  haruslah  dipandang  sebagai upaya terakhir ( ultimum remedium ).
Prinsip  dengan  pendekatan  pidana ini  merupakan  upaya  terakhir  yang  harus dilakukan  dalam  menyelesaikan  konflik tenurial  kehutanan.  Sehingga  dalam menghadapi  konflik  tenurial  kehutanan, pemerintah  harus  melakukan  pendekatan sosial persuasif untuk memperoleh solusi secara  damai.  Hal  ini  sejalan  dengan Putusan  MK  No.  55/  PUU-VII/2010 mengenai  pengujian  ketentuan  pidana dalam  UU  Perkebunan.  Dalam  putusan tersebut  MK  menyatakan  bahwa  dalam menghadapi konfik tenurial harus terlebih dahulu  diselesaikan  secara  perdata  dari pada  melakukan  pendekatan  represif melalui ketentuan pidana.
Prinsip  ini  juga  haruslah  diikuti dengan  cara  atau  mekanisme  lain  dalam penyelesaian konflik kehutanan. Beberapa  mekanisme  lain  yang  dapat ditempuh  antara  lain  adalah  musyawarah atau kerjasama di dalam perencanaan dan pengelolaan hutan. Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini tentunya terasa sangat  penting  untuk  dipakai  oleh aparatur negara terutama dengan mengingat bahwa ketentuan kriminalisasi yang diatur setidaknya di dalam
UUPPPH dan UU Kehutanan dibangun di atas suatu fakta bahwa objek pengaturannya  belumlah  jelas,  apakah hutan  negara  ataukah  hutan  hak,  yang termasuk di dalamnya adalah hutan adat.
Penyelesaian konflik dengan mekanisme  tersebut  tidak  hanya  penting dan  perlu  tetapi  juga  sangat  mendesak karena  menyangkut  keselamatan  warga negara. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun  insitusi  yang  efektif  untuk menyelesaikan konflik tenurial kehutanan.  Penyelesaian  konflik  tenurial kehutanan haruslah diselenggarakan
dengan cara bermartabat tanpa kekerasan, Negara  harus  Hadir  guna  melindungi segenap  bangsa  dan  memberikan  rasa aman kepada seluruh warga negara.(Aminuddin Sebagai upaya penyelesaian konflik kehutanan, Negara (Pemerintah) seharusnya  dapat  membangun  kerjasama dengan masyarakat hukum adat. Menurut Ahmad Sodiki dalam keahliannya menyatakan  bahwa  masyarakat  hukum adat  tersebut  akan  mencermati  apakah pembalakan  liar  dilakukan  oleh  anggota masyarakat  hukum  adat  sendiri  atau bukan,  sehingga  upaya  untuk  mencegah pembalakan  liar  akan  efektif  apabila terbangun  kerjasama  antara  pemerintah dengan masyarakat adat.
Kebijakan  hukum  pidana  pasca putusan  MK  No.  95/PUU-XII/2014 dalam  mencegah  dan  pemberantasan kerusakan  hutan  harus  dilihat  secara holistik. Pemahaman secara holistik akan mendobrak  paradigma  positivistik  yang selama  ini  menghinggapi  kebijakan hukum pidana ( penal policy ) dengan asas legalitasnya.  Paradigma  positivistik  yang digunakan  oleh  kebijakan  hukum  pidana dalam implementasinya membalik kredo, hukum  adalah  untuk  manusia,  menjadi manusia  untuk  hukum.  Hal  ini  terlihat jelas  pada  pemaksaan  ketertundukan manusia  terhadap  rumusan  tindak  pidana yang  ada.  Atas  adanya  realitas  sosial seperti  ini  maka  bisa  dikatakan  bahwa kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ) memposisikan  manusia  lebih  rendah daripada hukum. Pemahaman yang demikian  sangat  relevan  digunakan dalam  skema  kebijakan  hukum  pidana terkait  tindak  pidana  kehutanan  dalam melihat  keberadaan  masyarakat  hukum adat  atau  masyarakat  yang  secara  turun temurun  hidup  di  dalam  hutan.  Oleh karena  itu  aparat  penegak  hukum  tidak
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
boleh  berparadigma  positivistik an  sich . Jangan  hanya  karena  masyarakat  hukum adat  memenuhi  perbuatan  yang  sesuai dengan  rumusan  tindak  pidana  kemudian mereka  dipidanakan.  Aparat  penegak hukum  harus  melihat  latar  belakang sosio-kultural mereka sebagai bagian dari usaha menegakkan hukum secara holistik.
Putusan MK tersebut telah menegaskan  bahwa  tidak  dapat  dipidana masyarakat adat hanya karena melakukan perbuatan-perbuatan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti mengambil  kayu,  berkebun,  berternak dan  lain-lain.  Apalagi  perbuatan  mereka tidak  salah  menurut  hukum  adat  mereka serta  hukum  adat  mereka  mengatakan bahwa  hutan  tersebut  merupakan  hutan adat.
MK  melalui  putusannya  tersebut juga  telah  melakukan  sebuah  upaya afirmasi  atas  keberadaan  masyarakat hukum  adat  yang  berada  di  sekitar kawasan  hutan,  dengan  melihat  bahwa masyarakat  yang  mempunyai  relasi kehidupan yang sangat kuat dengan hutan harus dikecualikan dari ketentuan pidana. Atas  ketentuan  tersebut,  baik  pembentuk maupun  pelaksana  kebijakan  hukum pidana ( penal policy )
harus menjadikannya sebagai panduan.
Meskipun  pengecualian  itu  hanya terhadap  ketentuan  Pasal  50  ayat  (3) huruf  (e)  dan  (I)  UU  Kehutanan,  namun pembentuk dan  terutama pelaksana kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ) harus
mempertimbangkan pelaksanaannya  di  dalam  ketentuan  lain yang  bersinggungan  langsung  dengan masyarakat  hukum  adat  utamanya  pasal- pasal  pidana  di  dalam  UUPPPH.  Jika  ini dapat dilakukan dengan baik, maka rezim kriminalisasi terhadap masyarakat hukum
adat  yang  terjadi  secara  turun  temurun akan berakhir.
Kemudian  dalam  skema  kebijakan di  luar  hukum  pidana  ( non  penal  policy ) yang diarahkan untuk melakukan pencegahan  terhadap  perusakan  hutan juga  harus  didasarkan  pada  pemahaman secara holistik. Pemahaman yang holistik ini akan mendorong keterlibatan masyarakat  hukum  adat  di  dalam  skema pencegahan  perusakan  hutan.  Jangan hanya  karena  masyarakat  hukum  adat tidak memiliki izin di dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan kemudian  tidak  dilibatkan  dalam  skema tersebut.
Dengan  demikian,  para  perumus kebijakan harus memahami adanya keterikatan yang luar biasa antara masyarakat  hukum  adat  dengan  kawasan hutan.  Mereka  akan  mempunyai  tatanan sosial  sendiri  di  dalam  perlindungan kawasan  hutan.  Mereka  mempunyai  sistem sanksi  tersendiri  sebagai  wujud  kontrol terhadap kawasan hutan dan hal itu dipatuhi oleh seluruh anggota dari masyarakat hukum adat  tersebut.  Semua stakeholder yang terlibat  di  dalam  sebuah  skema  kebijakan hukum  pidana  kehutanan  baik  itu  Dewan Perwakilan  Rakyat  sebagai  pembentuk Undang-Undang  maupun  aparat  penegak hukum yang meliputi Polisi, Jaksa, Advokat, dan  Hakim  harus  menyamakan  persepsi terkait  keberadaan  masyarakat  hukum  adat. Penyamaan  persepsi  ini  terkait  keberadaan masyarakat  hukum  adat  yang  merupakan sebuah  entitas  khusus  di  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang mempunyai  kekhususan  dalam  tatanan sosialnya  khususnya  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  dan  pemanfaatan  kawasan hutan.  Pemahaman  secara  holistik  harus dikedepankan guna melihat realitas tersebut.

## KESIMPULAN
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Berdasarkan pembahasan penelitian tindak  pidana  kehutanan  pasca  putusan MK No.  95/PUU-XII/2014  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa:
1. Implikasi hukum tindak pidana kehutanan  pasca  putusan  MK  No. 95/PUU-XII/2014
melahirkan pengecualian  terhadap  subjek  hukum tindak  pidana  kehutanan.  Prasa  “setiap orang” dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (e) dan  (I)  UU  Kehutanan,  dikecualikan terhadap  masyarakat  yang  secara  turun temurun hidup di dalam hutan. Masyarakat yang turun temurun merupakan  istilah  umum  yang  dapat ditujukan kepada masyarakat adat maupun  masyarakat  lokal  yang  telah hidup  di  dalam  hutan  dari  generasi  ke generasi.  Masyarakat  yang  hidup  secara turun temurun dapat dilihat dari ciri telah hidup minimal dua generasi sebelumnya.Hidup  di  dalam  hutan  dapat disandingkan  atau  dikaitkan  dengan kebutuhan  sandang,  kebutuhan  papan, kebutuhan  pangan  dan  kebutuhan  sosial budaya  atau  spiritual  yang  telah  turun temurun  bergantung  dengan  hutan  yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Bukan untuk tujuan komersial dalam  hal  ini  dipandang  sebagai  upaya untuk  melindungi  hutan  dari  kerusakan yang tidak dikehendaki.
2. Kebijakan  hukum  pidana  dalam  tindak pidana kehutanan pasca putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 menciptakan kebijakan afirmasi  bagi  masyarakat  adat  atau
masyarakat  yang  hidup  secara  turun temurun  di  dalam  hutan.  Kebijakan hukum pidana harus dilihat sebagai upaya memahami
pencegahan dan pemberantasan  kerusakan  hutan  yang harus dilihat secara holistik, yaitu melalui skema  kebijakan  di  dalam  hukum  pidana dan  diluar  hukum  pidana,  bukan  sebagai upaya mengkriminalisasi masyarakat adat atau  masyarakat  yang  hidup  secara  turun temurun  di  dalam  hutan.  Dalam  skema kebijakan di dalam hukum pidana, aparat penegak  hukum  tidak  boleh  melihat formulasi kebijakan hukum pidana secara positivistik an  sich ,  namun  harus mempertimbangkan  bagaimana  melihat latar  belakang  sosio-kultural  masyarakat adat  atau  masyarakat  yang  hidup  secara turun  temurun  di  dalam  hutan  sebagai bagian  dari  usaha  menegakkan  hukum pencegahan dan pemberantasan kerusakan  hutan.  Putusan  MK  No. 95/PUU-XII/2014  muncul  sebagai  upaya mendobrak  paradigma  kebijakan  hukum pidana  yang  positivistik  dengan  asas legalitasnya.  Kemudian  skema  kebijakan diluar  hukum  pidana  harus  dilakukan dengann mendorong keterlibatan masyarakat  hukum  adat  di  dalam  skema pencegahan  perusakan  hutan,  karena mereka  mempunyai  tatanan  sosial  dan mempunyai  sistem  sanksi  tersendiri sebagai wujud kontrol di dalam perlindungan kawasan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin,  Lalu  Parman,  Lalu  Sabardi,
Subjek  Hukum  Dalam  Tindak Pidana  Kehutanan  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, Jurnal Education and Development , Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 7 No. 3 Edisi Agustus 2019. Komnas  HAM,  Inquiri Nasional, Ringkasan Temuan 2016. Yance  Arizona,  Erasmus  Cahyadi,  dan Malik,  anotasi  putusan  mahkamah konstitusi  nomor  95/puu-xii/2014 mengenai pengujian undang- undang  no.  18  tahun  2013  tentang pencegahan  dan  pemberantasan perusakan  hutan,  dan  undang-
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
undang  no.  41  tahun  1999  tentang kehutanan,  epistema  institute  dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2015.
Wirjono  Projodikoro,  Asas-Asas  Hukum
Pidana di Indonesia, Refika
Aditama, Bandung, 2003.
Andi  Hamzah,  2001,  Asas-Asas  Hukum
Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
Barda  Nawawi  Arief  ,  2002,  Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Adami  Chazawi,  2000,  Pelajaran  Hukum Pidana  Bag I,  Jakarta:  Raja Grafindo. Sudaryono  &  Natangsa  Surbakti,  2005, Buku  Pegangan  Kuliah  Hukum Pidana, Surakarta:  Fakultas  Hukum
UMS. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama,  Cetakan  ke-2,  Kencana Prenada  Media  Group,  Jakarta,
2010.
Sudarto,  Hukum  dan  Hukum  Pidana, Alumni, Bandung, 1981. Sudarto,  Hukum  Pidana  dan  Perkembangan Masyarakat,  Sinar  Baru,  Bandung, 1983. Satochid  Kartanegara,  Hukum  Pidana, Bagian I, (Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa tahun). Mahkamah  Konstitusi,  Putusan  MK  Nomor
95/PUU-XII/2014
Koalisi  Masyarakat  Sipil  Untuk  Kelesatrian
Hutan, 2013, Public Review Terhadap Rancangan Undang- Undang  tentang  Pemberantasan Perusakan Hutan , Indonesia
Corruption Watch dan Perkumpulan HuMa, Jakarta. Rizka Fakhry Alfiananda, Masyarakat Hukum Adat Dalam Skema Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Di Bidang Perusakan Hutan,  Jurnal,    Wacana  Hukum, Vol.XXIV, No.2, Desember 2018.