## ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN  MERGER DAN AKUISISI DARI PENANAMAN MODAL ASING MENJADI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Debora 1 , Sandi Dippos Hasibuan 2
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan debora@uhn.ac.id 1 , sandil@uhn.ac.id 2

## Abstract
The  acquisition  process  of  PT.  The  Indonesian  government's  Inalum  has experienced problems, namely related to the difference in book values between Indonesia and Japan to date. The problems that will become the limitations of the discussion  of  the  research  include  how  is  the  mechanism  for  changing  the acquisition law of PT. s of managing PT. Inalum. The process of taking over the shares of PT. Inalum is carried out using the share transfer method with a book value  of  US$  556.7  million  or  equivalent  to  5.5  trillion  in  accordance  with  the agreement  between  the  Indonesian  government  and  Japan.  The  legal consequences  of  changing  the  form  of  PT.  Inalum,  namely  changes  in management  and  responsibilities  that  are  managed  by  the  directors  and commissioners  by  referring  to  the  PT  Law  and  the  BUMN  Law.  Regarding  the status  and  employment  arrangemlated  in  Law  Number  13  of  2003  concerning Employment,  but  in  the  event  that  the  company  cooperation  agreement  has ended, the change will automatically change. the contract agreement between the company and the worker/labor will change through the agreed process.

## Abstrak
Proses akuisisi PT. Inalum pemerintah Indonesia sempat mengalami masalah, yaitu terkait  perbedaan  nilai  buku  antara  Indonesia-Jepang  hingga  saat  ini. Permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitiani antara lain Bagaimana  mekanisme  perubahan  hukum  akuisisi  terhadap  PT.  Dan  Bagaimana konsekuensi  hukum  terhadap  akuisisi  PT.  Indonesia  Asahan  Aluminium  dari penanaman  modal  asing  menjadi  BUMN?.  Metode  untuk  memperoleh  data  dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research). PT. Inalum  yang  semula  sebagaian  besar  sahamnya  dimiliki  oleh  konsorsium perusahaan  Jepang  yaitu  NAA  menjadi  100%  sepenuhnya  milik  pemerintah Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena  berakhirnya  perjanjian  induk  (Master
Agreement)  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  Jepang  selama  30  tahun pengelolaan PT. Inalum.Proses pengambilalihan saham PT. Inalum dilakukan dengan metode share transfer dengan harga nilai buku sebesar US$ 556,7 juta atau senilai dengan 5,5 triliun sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang.  Mengenai  status  dan  pengaturan  kepegawaian  diatur  dalam  Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun dalam hal perjanjian kerja sama perusahaan telah berakhir maka dengan otomatis perubahan perjanjian kontrak  antara  perusahaan  dengan  pekerja/buruh  akan  berubah  dengan  melalui proses yang telah disepakati

## Info Artikel
Diterima :  03 April 2021
Revisi     :  12 Mei 2021 Terbit     :  18 Juni 2021
Key words: Acquisition, Shares, Employment
Kata Kunci: Akuisisi, Saham, Pekerja
Corresponding Author :
Debora 1 , Sandi Dippos Hasibuan 2 , E-mail debora@uhn.ac.id 1 , sandil@uhn.ac.id 2

## PENDAHULUAN
PT  Indonesia  Asahan  Aluminium  (PT  Inalum)   merupakan joint venture  antara  pemerintah  Indonesia dengan  Jepang  yang  berlokasi di  Sumatera  Utara  yang  resmi  didirikan  pada  tanggal 6  Januari  1976  dengan perbandingan  saham  10%  Indonesia  dengan  90%  Jepang.  .  Pendirian  PT.  Inalum  didasari  oleh  potensi  dari Sungai Asahan di Kuala Tanjung, Sumatera Utara yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan  sesuai dengan Perjanjian Induk. Kemudian pada  periode  20 Juli 1979, perbandingan saham tersebut menjadi 25% dan 75% dan sejak 29 Juni 1997 menjadi 41,13% dengan 58,87%. Kemudian perbandingan saham antara Pemerintah Indonesia dan NAA Co., Ltd kembali mengalami perubahan pada tanggal 10 Februari 1997, yaitu menjadi 41,12% dan 58,88%. 1
Keberadaan Inalum sebagai industri peleburan aluminium telah meletakkan dasar fondasi yang kuat untuk mengembangkan industri hilir peleburan bahan tambang yang berpengaruh, bernilai tambah dan berdaya saing.    Berdasarkan  kepentingan  Inalum  dalam  upaya  pengembangan  industri  hilir  peleburan  terbesar  di Indonesia, Pemerintah melakukan akuisisi sehingga pada tanggal 9 Desember 2013, status Inalum sebagai PMA dicabut sesuai dengan kesepakatan yang di tandatangani di Tokyo pada tanggal 7 Juli 1975.  Akuisisi merupakan trend  stategi  bisnis yang  bertujuan untuk yakni  ekspansi  perusahaan dengan  cara  eksternal (pengembangan perusahaan yang melibatkan organisasi di luar perusahaan. Akuisisi dilakukan melalui pembelian seluruh atau sebagian  dari  kepemilikan  suatu  perusahaan.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  27  tahun  1998 tentang  penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan  Perseroan  Terbatas  mendefinisikan  akuisisi  sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian  besar  saham  perseroan  yang  dapat  mengakibatkan  beralihnya  pengendalian  terhadap  perseroan tersebut.
Pentingnya  akuisisi  erat  kaitannya dengan  penanaman modal asing.    Penanaman  Modal  Asing  (PMA) menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan  yang  penting  bagi  wilayah  yang  sedang  berkembang  dan  mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. 2
Pengambilalihan perusahaan (akuisisi), sesuai Pasal 1 angka 11 UURI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoroan Terbatas, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk
1 https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/25/pt-inalum-persero#2191 , diakses pada tanggal 9 Maret 2021
2 Rosyidah Rakhmawati. Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi. Malang: Bayumedia Publishing, 2014. hal.7
mengambil  alih  saham  perseroan  yang  mengakibatkan  beralihnya  pengendalian  atas  perseroan  tersebut. Keberadaan hukum akuisisi terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan penanaman moddal asing dalam sektor bisnis. Pentingnya penanaman modal asing masih menjadi salah satu alternatif penting dalam memperoleh  dana  guna  melaksanakan  pembangunan  ekonomi.  Melalui  penanaman  modal  asing,  diharapkan investor tertarik menanamkan modal tidak saja membawa modal namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian  dan  ketrampilan  dalam  berbagai  bidang  termasuk  manajemen  berorganisasi  dana  manajemen pemasaran  sepanjang  tidak  mengakibatkan  ketergantungan  yang  terus-menerus  serta  tidak  merugikan kepentingan nasional. 3
Alasan  yuridis  melakukan  akuisisi  adalah  memperbesar  pangsa  pasar  ( market  share);  memperoleh manfaat perpajakan atau keuangan atau pendapatan bahwa pihaknya sanggup mempertinggi atau memperbesar penghasilan atau keuntungan pada perusahaan yang diambil alih, memperbesar pemasokan atau bahan-bahan baku,  menginvestasi  dana  kepada  perusahaan  target  yang  mengalami  kesulitan  likuiditas 4 melalui  penerapan akuisisi dengan dalih diversifikasi, 5 sebagai wujud dari taktik “transfer profit” diantara perusahaan satu atap atau kepemilikan yang sama, mengekspansi usaha atau memperluas usahanya dalam bidang kegiatan yang telah atau akan ditutup,  mengusahakan agar biaya atau pengeluaran atas penelitian dan pengembangan dapat lebih efesien, efektif, dan produktif, 6 menjalankan hubungan bisnis dan menjalankan kerjasama, menyehatkan kembali perusahaan  yang  sedang  dalam  kesulitan  karena  kelebihan  kapasitas  produksi  yang  tidak  dimanfaatkan, meningkatkan daya saing perusahaan serta memperbaiki system manajemen.
Dalam dunia bisnis khususnya bisnis korporasi, istilah akuisisi merupakan istilah yang tidak asing lagi. 7 Akuisisi merupakan demonstrasi visi dan strategi yang paling dramatis dalam dunia korporasi dimana dengan 1 (satu)  gerakan,  akuisisi  dapat  mengubah  usaha  perusahaan,  karir  para  manajer,  dan  meningkatkan  nilai
3 Undang Undang Republik Indonesia, Pasal 1 angka  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoroan Terbatas
4 likuiditas adalah “Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini  membandingkan  kewajiban  jangka  pendek  dengan  sumber  daya  jangka  pendek  (aktiva  lancar)  yang  tersedia  untuk  memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut disalin dari Kasmir, 2016, 2016. Analisis Laporan Keuangan, Edisi 1 Ceakan 1.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
5 Diversifikasi produk adalah  suatu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru atau jasa ataupun memperbaiki  tipe, warna,  mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal, disalin dari Kotler dan Keller. Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13 Jakarta: Erlangga.2016)
6 Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, Literata Lintas Media, Jakarta, 2013), hal. 118
7 Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut, disalin dari Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 11
pemegang saham. 8 Akuisisi merupakan cara mengembangkan perseroan yang sudah ada atau menyelamatkan perseroan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Akuisisi diambil dari kata bahasa Inggris acquisition artinya mengambil alih, menguasai atau memperoleh 9
Istilah pengambilalihan sebelumnya tidak dikenal dalam Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia (dalam  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Dagang)  ataupun  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  tapi  dalam praktek  istilah  Akuisisi  telah  lama  dipergunakan. 10 Pasal  1  angka  11  UU  No.40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (selanjutnya  disebut  UUPT)  memberi  pengertian  autentik  terhadap  tema    akuisisi)  sebagai  berikut: Pengambilalihan  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  badan  hukum  atau  orang  perseorangan  untuk mengambil alih saham Perseroan yang menyebabkan beralihnya pengendalian atas P erseroan tersebut.” 11
Akuisisi  dapat  terjadi  dimana  perseroan  tertentu  membeli  aset  atau  saham  perseroan  lain  dalam jumlah yang cukup material, sehingga diperoleh kemampuan untuk mengendalikan pengelolaan perseroan yang dibeli. Eksistensi legal perseroan yang di beli masih berlanjut, meskipun secara ekonomis perseroan pembeli dan yang dibeli itu dapat dipandang sebagai satu entitas ekonomi. 12
Pengaturan  penanaman  modal  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) merupakan hasil evaluasi terhadap ketentuan penanaman modal yang  ada  sebelumnya  dengan  memperhatikan  sikap  dan  keinginan  serta  harapan  para  investor  yang  ingin menanamkan  modalnya  di  Indonesia,  tentunya  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  nasional  di  atas kepentingan para penanam modal/investor yang bersangkutan. 13 Pembelian  saham  dalam  berbagai  bentuknya merupakan bentuk akuisisi yang paling sederhana dimana dengan mengasumsikan seluruh saham beredar milik perusahaan target dibeli oleh pembeli, perusahaan target tersebut akan menjadi anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh pembeli, dan pembeli secara efektif memegang kendali atas seluruh aset dan bertanggung jawab pula atas seluruh kewajiban dari perusahaan target. 14
Kerjasama patungan ( joint venture) 15 merupakan salah satu sarana untuk menarik modal asing, namun pelaksanannya  masih  tergantung  pada  negosiasi. 16 Negosiasi  dari  masing-masing  peserta,  satu  dan  lain
8 Dividen  ekstra  dibagikan  sebagai  tambahan  pembayaran  dividen  pada  pemegang  saham  karena  adanya  kelebihan  harga  yang diperoleh perusahaan dari yang diprediksikan, disadur dari Irham Fahmi, Studi Kelayakan Bisnis Dan Keputusan Investasi, Mitra wacana media, Jakarta, 2014, hlm 168
9 Cornelius Simanjuntak, Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). hal.1
10 Habib Adjie, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hal. 14
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab I Pasal 1
12 Habib Adjie, Op. Cit., hal. 14
13 Asmin Nasution, Transparansi dalam Penanaman Modal. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013 hal. 1.
14 Edwin L. Miller Jr. Mergers and Acquisition s, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) hal. 23.
15 Zaeni Asyahadie.   Hukum Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 133.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
mempunyai kepetingan yang berbeda. Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara  dua  pihak  atau  lebih,  untuk  melakukan  kerjasama  dalam  suatu  kegiatan.  Persetujuan  yang  dimaksud adalah kesepakatan yang didasari atas suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut KUHPerdata). 17
Kerjasama patungan yang dilaksanakan di Indonesia diharuskan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi, suatu perusahaan penanaman modal asing selain  tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut UUPT) juga tunduk pada UUPM beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Apabila perusahaan tersebut tidak dalam  bentuk  perseroan  terbatas,  maka  fasilitas  yang  diberikan  untuk  penanaman  modal  asing  yang  tidak berbentuk perseroan terbatas. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 UUPM 18 serta adanya penetapan bidang-bidang usaha yang dinyatakan sama sekali tertutup untuk penanaman modal asing ( negative list), terbuka tetapi harus dengan  kerjasama  usaha  patungan  dengan  modal  nasional  sehingga  penanaman  modal  asing  tidak  menjadi penguasa penuh dalam perusahaan tersebut. Salah satu contoh perusahaan joint venture di Sumatera Utara adalah PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)
Demikian juga halnya dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang dibentuk di Jakarta sebagai sebuah  perusahaan  patungan  ( joint  venture)  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  Nippon  Asahan  Aluminium Co.Ltd. (NAA). Inalum adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian  induk. 19 .  Berdasarkan  Perjanjian  Induk  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan  Pemerintah  Jepang, perbandingan  saham  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  Nippon  Asahan  aluminium  Co.,  Ltd,  pada  saat perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% dengan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87%. Dan sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%. 20
16 Negosiasi  adalah  proses  tawar-menawar  dengan  cara  berunding  untuk  mencapai  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  disadur  dari Lewicki, Roy. J. 2012. Negosiasi :Negotiation. Diterjemahkan : M.Yusuf Hamdan. Jakarta: Salemba Humanika,ahl . 46.
18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 18.
19 Peraturan Pemerintah  RI  No. 26  tahun 2014 tentang Penetapan PT. Indonesia Asahan  Aluminium sebagai Perusahaan  Perseroan (Persero) Pt. Indoneisa Asahan Aluminium
20 Website resmi PT Inalum, , http://www.inalum.co.id/article/sejarahsingkat.html , diakses tanggal 20 Maret 2021
Secara de  facto,  perubahaan  status  Inalum  dari  PMA  menjadi  BUMN  terjadi  pada  1  November  2013 sesuai  dengan  kesepakatan  yang  tertuang  dalam  Perjanjian  Induk.  Pemutusan  kontrak 21 antara  Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Perusahaan asal Jepang berlangsung pada 9 Desember 2013, dan secara de jure Inalum resmi menjadi BUMN pada 19 Desember 2013 setelah Pemerintah Indonesia mengambil alih saham yang dimiliki pihak konsorsium. PT INALUM (Persero) resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014. Pemerintah akan menjadikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) persero setelah pengambilalihan saham Inalum dari pihak Jepang atau PT Nippon Asahan Alumunium (PT NAA). Pada masa awal pengalihan Inalum tetap berstatus stand alone (berdiri sendiri) dan tidak diakuisisi atau dikerjasamakan dengan BUMN lain. 22
Proses akuisisi PT. Inalum pemerintah Indonesia sempat mengalami masalah, yaitu terkait perbedaan nilai buku antara Indonesia-Jepang hingga saat ini. Menurut NAA, nilai buku Inalum hingga Maret 2013 mencapai US$  626,1  juta.  Angka  ini  mencakup  nilai  aset,  inventaris,  pembangkit  listrik  dan  smelter.  Namun,  menurut pemerintah  Indonesia,  berdasarkan  audit  akhir  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  nilai buku Inalum hanya sebesar US$ 424 juta.
Dengan  beralihnya  bentuk  perusahaan 23 maka  akan  menimbulkan  akibat  hukum  dari  perusahaan tersebut, antara lain: 24
1). Pengalihan kepemilikan saham PT. Inalum sebagaimana dimaksud dalam UU BUMN, sebagai akibat peralihan saham milik NAA pada PT Inalum sebesar 58,88% (lima puluh delapan koma delapan puluh delapan persen).
Sistem pengurusan dan pertanggungjawaban dalam perusahaan juga akan berubah.
2).  Perubahan  tanggungjawab  dimana  apabila  suatu  perusahaan  BUMN  yang  berbentuk  persero  maka  harus mengikuti prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalamUUPT. Didalam persero akan diurus oleh direksi, direksi  ini  yang  bertanggungjawab  atas  pengurusan  BUMN  untuk  kepentingan  dan  tujuan  BUMN,  serta mewakili BUMN, baik didalam maupun di luar pengadilan
21 P.N.H.  Simanjuntak,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  Indonesia,  Jakarta:  Djambatan,  2009,  Hal.  234. Pada  prinsipnya  pengakhiran perjanjian  dapat  terjadi  karena terpenuhinya  prestasi  atau  perikatan  yang  disepakati  dan  syarat-syarat  tertentu  dalam  perjanjian dapat menjadi  sebab berakhirnya  perjanjian yang  diatur  dalam Pasal  1381  KUHPerdata,  yaitu: pembayaran, penawaran pembayaran, diikuti  dengan  penyimpanan  atau  penitipan,  pembaharuan  hutang,      perjumpaan  hutang  atau  kompensasi,      percampuran  hutang, ,  pembebasan hutang,  musnahnya  barang yang terhutang, kebatalan atau pembatalan,  berlakunya suatu syarat batal dan lewatnya waktu.
22 Inalum,  “Sejarah Singkat Inalum” melalui, http://www.inalum.co.id/article/sejarahsingkat.html, diakses pada tanggal  21  Februa ri 2021
23 Peralihan  bentuk  perusahaan  PT  Inalum  menjadi  Badan  Usaha  Milik  Negara, https://www.inalum.id/storage/app/media/annual- report/inalum_annual_2017.pdf
24 P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009, Hlm. 234.
Pelaksanaan penyesuaian dan perubahan PT. Inalum dari PMA menjadi BUMN disesuaikan dengan kultur dan nilai korporasi PT Inalum, yaitu memelihara operasional PLTA dan Pabrik Peleburan Aluminium yang aman, stabil  dan berwawasan  lingkungan 25 dengan menjamin  stabilitas  operasional  pembangkit  listrik di  Siguragura dan  Tangga  serta  fasilitas  dan  pendukungnya  dalam  kondisi  baik  dan  prima,  serta  mempertahankan  dan meningkatkan produksi aluminium sesuai dengan mutu yang terbaik dengan mengutamakan keselamatan kerja dan ramah lingkungan.
Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:
1 Bagaimana  mekanisme  perubahan  hukum  akuisisi  terhadap  PT.  Indonesia  Asahan  Aluminium  dari penanaman modal asing menjadi BUMN?
2 Bagaimana konsekuensi hukum terhadap akuisisi PT. Indonesia Asahan Aluminium dari penanaman modal asing menjadi BUMN?

## METODE  PENELITIAN
Metode untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research).  Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan  data  sekunder melalui pengkajian  terhadap peraturan  perundang-undangan,  buku-  buku  teks,  teori-  teori  literatur-literatur,  tulisan-tulisan  para  pakar hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian 26 . Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi  dokumen.  Studi  dokumen  digunakan  untuk  memperoleh  data  sekunder  dengan  membaca,  mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. 27

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme Perubahan Akuisisi Terhadap PT. Indonesia Asahan Aluminium Dari Penanaman Modal Asing Menjadi BUMN
25 Pabrik  peleburan  dilengkapi  dengan  Gas  Cleaning  System  untuk  menghindari  polusi  yang  disebabkan  oleh  gas  buang  termasuk fluoride dan debu dari pabrik reduksi serta SOx dan tar dari Pabrik Pemanggang Anoda. Pabrik peleburan juga memiliki 27 unit dry scrubbing  yang  terhubung  ke  tiga  jalur  pot.  Untuk  pengolahan  emisi  gas,  alumina  disemprotkan  ke  aliran  gas  yang  mengandung fluoride.  Hampir semua fluoride dalam gas  bereaksi  dengan alumina  dan  terserap.  Alumina yang diperkaya fluoride dan  partikulat lainnya  kemudian  dikembalikan  ke  tungku  peleburan  sementara  gas  bersih  dibuang  melalui  cerobong  asap, https://www.inalum.id/id/our-concern/program
26 Riduan, Metode & Teknik Menyusun Tesis, (Bandung : Bina Cipta, 2004), h.9
27 Soerjono Soekanto, Op.cit . hal. 45
Proses  pengambilalihan  PT.  Inalum  sesuai  dengan  master  agreement  yang  sudah  disepakati sebelumnya, dilakukan menggunakan metode share transfer. Namun pada kesempatan lain, secara mendadak pihak NAA memutuskan bahwa skema yang digunakan dalam negosiasi tersebut berubah menjadi asset transfer. Pemerintah  Indonesia  dengan  tegas  menolak  menggunakan  metode  asset  transfer  dan  tetap  menggunakan share transfer sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. 28
Kelebihan  dari  metode share  transfer  yang  pertama,  pemerintah  Indonesia  tidak  perlu  melakukan likuidasi PT. Inalum setelah pengambilalihan karena transaksi menggunakan share transfer. Sementara dengan metode asset transfer, PT. Inalum harus dibubarkan atau dilikuidasi terlebih dahulu.Kedua, melalui metode share transfer, pemerintah hanya mengubah PT. Inalum menjadi BUMN, sementara jika menggunakan asset transfer maka diperlukan BUMN baru. 29
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.06/2013 Pasal 2 ayat (1), pelaksanaan pengambilalihan PT Inalum melalui pengalihan saham NAA pada PT Inalum kepada Pemerintah Republik Indonesia, dibiayai dari Dana Investasi yang telah di persiapkan oleh pemerintah. Dana Investasi adalah keseluruhan dana yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pengalihan saham  milik  NAA  pada  PT  Inalum  kepada  Pemerintah  Republik  Indonesia,  yang  terdiri  dari  Dana  Investasi Pembelian PT Inalum dan Dana Pembiayaan Investasi Pengambilalihan PT Inalum. Dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 30
1.  Dana  investasi  pembelian  PT.  Inalum  yang  telah  ditempatkan  dalam  rekening  induk  dana  investasi  untuk pembelian PT. Inalum pada PIP sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
2.  Dana  pembiayaan  investasi  pengambilalihan  PT.  Inalum  sebesar  Rp5.000.000.000.000,00  (lima  triliun rupiah).
Pelaksanaan  pengakuisisian  PT.  Inalum  dimulai  pada  tanggal  12  November  2013,  tim  negosiasi pengambilalihan  PT.  Inalum  bertemu  dengan  pihak  NAA  di  Singapura.  Direktur  Jendral  Kekayaan  Negara Kementrian Keuangan, Bapak Hadiyanto yang juga terlibat dalam tim negosiasi menyatakan pertemuan ini akan membahas masalah selisih harga yang hingga saat ini masih mewarnai proses pengambilalihan 58,88% saham perusahaan Jepang itu yang telah diputuskan akan diberikan kepada pemerintah Indonesia
28 Antara News, “Harga Saham Inalum Terkendala” melalui, http://www.antaranews.com/berita/403166/dahlan -harga-saham-inalum- terkendala-skemapengambilalihan, diakses pada tanggal 30 Maret 2021.
29 Tempo,  “Akuisisi  Inalum”  melalui,  http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/10/16/092522148/akuisisi -inalum-akan-pakai- modeltransfer-saham, diakses pada 30 Maret 2021.
30 Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium Dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik Dan Aluminium Asahan
Meskipun proses akuisisi PT. Inalum pemerintah Indonesia sempat mengalami masalah, yaitu terkait perbedaan nilai buku antara Indonesia-Jepang hingga saat ini. Menurut NAA, nilai buku Inalum hingga Maret 2013 mencapai  US$  626,1  juta.  Angka  ini  mencakup  nilai  aset,  inventaris,  pembangkit  listrik  dan  smelter.  Namun, menurut pemerintah Indonesia, berdasarkan audit akhir Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai buku Inalum hanya sebesar US$ 424 juta.
Tim negosiasi bersama NAA Jepang pada pertemuan di Singapura telah berhasil mencapai kesepakatan yaitu pengakuisisian PT. Inalum kepada pemerintah Indonesia dengan nilai buku US$ 556,7 juta atau senilai denga 5,5 triliun. Di samping itu, kedua pihak juga bersepakat, jika hasil audit terhadap nilai buku Inalum berada pada angka  lebih  tinggi  US$  20  juta  dari  US$  556  juta,  atau  lebih  rendah  US$  20  juta  dari  US$  556  juta,  jalan arbitrase akan ditempuh. Penandatanganan pengambilalihan Termination Agreement dilakukan pada tanggal 9 Desember 2013 dan proses pengambilalihan akan selesai pada tanggal 19 Desember 2013, setelah transfer dana senilai  kesepakatan  diterima  pihak  NAA  di  Jepang  Tokyo.  Dengan  berakhirnya  upaya  tim  negosiasi  dan  hasil kesepakatan  tersebut,  melalui  persetujuan  DPR  tentunya,  maka  pemerintah  Indonesia  dapat  melakukan pembayaran senilai yang telah disepakati untuk menjadikan PT.  Inalum menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Perubahan  status  PT.  Inalum  menjadi  BUMN,  tentunya  perusahaan  berkewajiban  untuk  segera menyesuaikan  seluruh  peraturan  dan  kebijakan  intern  perusahaan,  baik  yang  belum  maupun  yang  telah diberlakukan agar tunduk dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan di lingkungan  BUMN.  Khususnya  perubahan  terhadap  perubahan  hak  dan  kewajiban  perusahaan  yang  diberikan pemerintah sebelum dan sesudah perubahan bentuk hukum PT. Inalum serta penyelesaiannya.
Seluruh hak dan kewajiban badan hukum sudah di tetapkan dalam perjanjian induk ( Master Agreement) perjanjian yang di buat di Tokyo, Jepang pada tanggal 7 Juli 1975 oleh dan antara pemerintah Indonesia dengan NAA. Adapun beberapa hak dan kewajiban PT. Inalum, sebelum perubahan bentuk hukum yang tertulis di dalam Master Of Agreement yaitu sebagai berikut : 31
1.   Pemberian hak oleh pemerintah
a.   Pemerintah  dengan  ini  memberikan  hak  tunggal  kepada  perusahaan  untuk  merancang,  membangun, mengoperasikan  dan  mengelola  proyek,  hak  untuk  memiliki  seluruh  fasilitas  yang  dibangun  oleh perusahaan,  serta  semua  hak  yang  secara  sah  dimiliki  perusahaan  dan  diperlukan  untuk  tujuan perjanjian  ini.  Pemerintah  akan  memberikan  perizinan,  sertifikat  dan  otorisasi  yang  diperlukan
31 Perjanjian Induk ( Master Of Agreement ) Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Para Penanam Modal.
perusahaan  untuk  menjalankan  hak-haka  yang  diberikan.  Pemerintah  dengan  ini  juga  memberikan kepada perusahaan untuk
1)   Memasuki, menempati dan menggunakan  kawasan  proyek  yang  di definisikan  dalam  suplemen termasuk porsi ruang udara yang perlu, kawasan garis pantai dan lepas pantai.
2) Memasuki, menempati dan menggunakan tanah umum dan fasilitasfasilitas umum lainnya yang perlu atau  diinginkan  untuk  operasi  perusahaan  seperti  yang  telah  disepakati  pemerintah  dan perusahaan.
b.  Pemerintah  memberi  hak  kepada  perusahaan  sebagaimana  disebutkan  lebih  lanjut  dalam  suplemen, untuk:
1). Menggunakan air sungai asahan dan mengatur alirannya guna menghasilkan tenaga listrik oleh Pembangkit Tenaga Listrik.
2)   Menggunakan air sungai Indrapura untuk keperluan industri dan domestik.
3)   Menggunakan air sungai Asahan dan sungai-sungai di sekitar Pembangkit Tenaga untuk tujuan domestik yang terkait dengan Pembangkit Tenaga Listrik
4).  Mengatur permukaaan air Danau Toba. Hak yang diberikan kepada perusahaan dalam perjanjian ini tidak akan menghalangi penduduk, masyarakat atau industri-industri lain di sekitar Kawasan Proyek untuk menggunakan air tersebut.
5).  Jika  perusahaan  menyebabkan  kerusakan  atau  mengganggu  hak-hak  pihak  ketiga  di  luar Kawasan  Proyek,  perusahaan  berkewajiban  untuk  bertanggung  jawab  atas  penyelesaian gangguan tersebut tanpa merugikan pihak-pihak ketiga.
2.   Keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan
a.   Perusahaan akan mengadopsi dan melakukan segala tindakan yang perlu atau diinginkan sesuai dengan prosedur  dan  praktek  yang  diakui  secara  internasional  dan  patut  diterapkan  untuk  perlindungan kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja nya dan orang-orang yang mempunyai akses ke kewasan proyek.
b.  Tanpa membatasi kewajiban umum ini, perusahaan harus menjamin bahwa seluruh mesin pabrik dan instalasinya dilengkapi dengan peralatan keselamatan, pencegahan dan pelindung yang baik yang diakui secara internasional dan bahwa segala kehati-hatian yang perlu dilakukan dalam pengoperasian proyek untuk tujuan penjamin keselamatan
c.  Perusahaan  harus  memperhatikan  semua  ketentuan  Undang-Undang  Indonesia  yang  berlaku  umum yang  menetapkan  standar  dan  persyaratan  keselamatan,  kesehatan,  kebersihan  dan  kesejahteraan serta memberikan kompensasi kepad pekerja dan yang lainnya bila terjadi kerugian orang/pribadi atau kerusakan harta benda termasuk pemberian asuransi atas kompensasi tersebut. Tanpa membatasi hak lainnya menurut perjanjian ini, pemerintah berhak untuk tidak mengizinkan dan melarang penggunaan metode  pembangunan  dan  menghentikan  operasi  selanjutnya  jika  setelah  berkonsultasi  dengan perusahaan  pemerintah  mengganggap  metode  pembangunan  dan  operasi  tersebut  berbahaya terhadap  kesehatan,  keselamatan,  atau  kesejahteraan  orang-orang  yang  dipekerjakan  atau  yang mempunyai akses kepada proyek.
3.  Pembiayaan
a. Perusahaan berkewajiban menanggung pembiayaan proyek melalui penerbitan saham perusahaan atau melalui  pinjaman  oleh  perusahaan  untuk  memenuhi  persyaratan  semua  kegiatannya  menurut perjanjian ini dan menentukan ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. Sehubungan dengan itu perusahaan punya hak membuta pengaturan dengan lembaga keuangan dan orang lain di dalam atau di luar Indonesia.
b. Perusahaan akan dibebaskan dari pendepositoan wajib pinjaman valuta asing, dengan ketentuan pinjaman valuta  asing  tersebut  adalah  bagian  dari  rencana  investasi.  Ketentuan  ini  akan  berlaku  juga  untuk pinjaman pengganti dalam rencana investasi.
4. Valuta asing
a.   Pemerintah memberikan perusahaan hak untuk menerima dan menyimpan di bank atau bank-bank di negara asing valuta yang di bayarkan oleh perusahaan investasi untuk modal sahamnya di perusahaan dan/atau  valuta  asing  yang  diperoleh  melalui  pinjaman  yang  di  sediakan  untuk  perusahaan  di  luar Indonesia.  Perusahaan dapat menggunakan  valuta  asing  tersebut  secara langsung  untuk membayar kembali pokok dari pinjaman dalam valuta asing dan membayar bunganya, dividen, biaya impor dan jasa serta kewajiban-kewajiban valuta asing lainnya. Bagian dari dana valuta asing dalam rencana investasi yang  akan  di  pergunakan  untuk  pembayaran  kembali  pinjaman  dan  pembayaran  bunga  kepada peminjam, harus di simpan pada bank negara Indonesia di Jepang atau di negara-negara lainnya. Bank negara  tersebut  harus  menyampaikan  laporan  bulanan  tentang  rekening  perusahaan  kepada  Bank Indonesia.
b.   Pemerintah  memberi  hak  perusahaan  untuk  menerima  dan  menyimpan  di  Bank  atau  bank-bank  di negara  asing  valuta  asing  yang  diperoleh  sebagai  hasil  atas  penjualan  ekspor  sebesar  enam  puluh persen (60%) dari total penjualan perusahaan, dengan syarat bahwa porsi yang melebihi persentase tersebut di atas harus dikirimkan ke Indonesia dan di jual ke bursa melalui bank yang bersangkutan dengan  kurs  penukaran  yang  berlaku.  Seluruh  rupiah  yang  diterima  dari  konversi  tersebut  dapat segera  digunakan  oleh  perusahaan  untuk  memperoleh  valuta  asing  dengan  nilai  penukaran  yang berlaku. Pemerintah akan memberikan persetujuannya atas permohonan perusahaan untuk menyimpan hasil dalam valuta asing dari hasil penjualan ekspor sebesar dua puluh lima persen (25%) maksimum dari total penjualan perusahaan, sebagai tambahan atas enam puluh persen (60%) tersebut di atas, untuk pengimporan aluminium yang di perlukan bagi pengoperasian peleburan dengan syarat bahwa:
1). Pasokan aluminium dari sumber di Indonesia tidak tersedia atas dasar harga, waktu, mutu, dan kuantitas yang kompetitif.
2).  Dibuktikan secukupnya oleh perusahaan bahwa bagian yang enam puluh persen (60%) tersebut di  atas  tidak  cukup  untuk  menutupi  impor  alumina  serta  pembayaran  kewajiban  valuta  asing lainnya.

## 2 Akibat  Hukum  Terhadap  Akuisisi  PT.  Indonesia  Asahan  Aluminium  Dari  Penanaman  Modal  Asing Menjadi BUMN
Perubahan  suatu  bentuk  hukum  pasti  akan  menimbulkan  keadaan  tertentu  (keadaan  baru)  pada berbagaihal.  Demikian  juga  halnya  dengan  PT.  Inalum  yang  mengalami  perubahan  bentuk  hukumnya  dengan dilakukannya  peralihan  bentuk  badan  hukum.  Dengan  beralihnya  bentuk  perusahaan  maka  akan  menimbulkan akibat hukum dari perusahaan terebut, antara lain:
1. Pengalihan kepemilikan saham
PT. Inalum sebagaimana dimaksud dalam UU BUMN, sebagai akibat peralihan saham milik NAA pada PT Inalum  sebesar  58,88%  (lima  puluh  delapan  koma  delapan  puluh  delapan  persen).  Peralihan  saham  NAA sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka nilai penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada perusahaan perseroan  PT    Inalum  yang  sebelumnya  sebesar  41,12%  (empat  puluh  satu  koma  dua  belas  persen)  menjadi sebesar 100% (seratus persen). 32
32 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT. Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium

## 2. Pengurusan dan pertanggung jawaban
Sistem  pengurusan  dan  pertanggungjawaban  dalam  perusahaan  juga  akan  berubah.  Apabila  suatu perusahaan  BUMN  yang  berbentuk  persero  maka  harus  mengikuti  prinsip-prinsip  dan  ketentuan-ketentuan dalamUUPT. Didalam persero akan diurus olehdireksi, direksi ini yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk  kepentingan  dan  tujuan  BUMN,  serta  mewakili  BUMN,  baik  didalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Direksi diangkat  dan  diberhentikan  oleh  RUPS.Dalam  hal  menteri  bertindak  selaku  RUPS,  pengangkatan  dan pemberhentian ditetapkan oleh menteri.
Dalam melakukan tugasnya direksi diawasi oleh komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan Persero. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris juga dilakukan oleh RUPS. Direksi berkewajiban untuk membuat laporan tahunan mengenai perusahaan kepada  RUPS  yang  merupakan  organ  Persero  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  Persero  dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
3. Status Pegawai
Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) dan (3)UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pada prinsipnya perjanjian kerja antara  perusahaan dengan pekerja/buruh tidak berakhir karena beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan adanya penjualan perusahaan. Artinya, hubungan kerja antar pengusaha dengan karyawan, tetap berlanjut sampai diakhirinya hubungan kerja tersebut tanpa terpengaruh oleh adanya peralihan atau perubahan kepemilikan atas perusahaan. 33
Terjadinya peralihan perusahaan (take over melalui jual beli saham/aset), maka segala sesuatu yang menyangkut  penyelesaian  peralihan  tersebut,  diselesaikan  berdasarkan  klausal  dalam  perjanjian  jual  beli (saham/aset) dimaksud.Apabila dalam perjanjian jual beli perusahaan dimaksud tidak terdapat klausal atau tidak diperjanjikan hal-hal yang menyangkut penyelesaian peralihan tersebut, termasuk penyelesaian status dan hak- hak/kewajiban terhadap karyawan, maka pada saat terjadinya pengakhiran hubungan kerja, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan karyawan menjadi tanggung jawab pengusaha baru.
Perjanjian pengalihan perusahaan tidak diatur dan tidak diperjanjikan mengenai status hubungan kerja maka apabila karyawan akan di PHK, perhitungan masa kerjanya diperhitungkan sejak dimulainya hubungan kerja di  perusahaan  dimaksud  dan  hak-haknya  berlaku  sebagaimana  ketentuan  dalam  UU  Ketenagakerjaan,  yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pengusaha baru. Jika terjadi pemutusan hubungan akibat perubahan status
33 Pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
kepemilikan  sebagai  dampak  adanya  jual  beli  ini  maka  sesuai  dengan  Pasa1  163  UU  Ketenagakerjaan,  kepada karyawan diberikan pesangon dengan perhitungan sebagai berikut:
a.  Jika  pekerja  diPHK  karena  perusahaan  tidak  mau  menerima/menolak  mempekerjakan  kembali  karyawan tersebut, maka perhitungan pesangonya adalah2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 ayat(3)) dan uang penggantian hak (Pasal 156 ayat(4))
b.  Sebaliknya,  jika  pekerja  di  PHK  karena  pekerjanya  menolak  melanjutkan  hubungan  kerja,  perhitungan pesangonnya menjadi1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (pasal 156 ayat(3)) dan uang penggantian hak (pasal 156 ayat(4)).

## KESIMPULAN
1.   PT. Inalum yang semula sebagaian besar sahamnya dimiliki oleh konsorsium perusahaan Jepang yaitu NAA menjadi  100%  sepenuhnya milik  pemerintah  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan karena  berakhirnya  perjanjian induk (Master Agreement) antara pemerintah Indonesia dengan Jepang selama 30 tahun pengelolaan PT. Inalum. Proses pengambilalihan saham PT. Inalum dilakukan dengan metode share transfer dengan harga nilai  buku  sebesar  US$  556,7  juta  atau  senilai  dengan  5,5  triliun  sesuai  dengan  kesepakatan  antara pemerintah Indonesia dengan Jepang.
2.   Akibat  hukum  dari  perubahan  bentuk  PT.  Inalum  yaitu  perubahan  pengurusan  dan  pertanggung  jawaban diurus  oleh  direksi  dan  komisaris  dengan  mengarah  pada  UU  PT  dan  UU  BUMN.Mengenai  status  dan pengaturan  kepegawaian  diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan namun  dalam  hal  perjanjian  kerja  sama  perusahaan  telah  berakhir  maka  dengan  otomatis  perubahan perjanjian  kontrak  antara  perusahaan  dengan  pekerja/buruh  akan  berubah  dengan  melalui  proses  yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Waluyo, 2014, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet. Kedua, Ed. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika) Bambang Sunggono,2015, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, Cet. Kedua, Ed. Pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Binoto Nadapdap, 2013, Hukum Perseroan Terbatas, Permata Aksara, Jakarta, 2013 Bramantyo Djohanputro, 2007, Restrukturisasi Perusahaan berbasis nilai (Strategi menuju keunggulan bersaing), Penerbit PPM, Jakarta Munir Fuady IV, 2014, Hukum Bisnis Dalam Teori dan praktek Buku Ketiga, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) M. Solly Lubis, 2014 Filsafat Ilmu Dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju Munir Fuadi, 2016, Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Mustafa  Kamal  Rokan.  2012. Hukum  Persaingan  Usaha  Teori  dan  Praktiknya  di  Indonesia.  Jakarta.  PT.  Raja Grafindo Persada Nadapdap Binoto, 2020, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2007), Penerbit Jala permata Aksara, Jakarta Peter Mahmud Marzuki, 2018 Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana) 2018 Rudi Prasetya, 2011, Teori & Praktik Perseroan Terbatas,(Jakarta:Sinar Grafika Samadi, Suryabrata, 2008 Metodologi Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008)
Simanjuntak,2009 , Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan,
Soehoed, Asahan, Peluang Yang Bisa Refleksi Untuk Negosiasi 2010, Pustaka Sinar Harapan, 2000 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada
Sunaryati Hartono, 2014 Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung : Penerbit Alumni ) Susanti Adi Nugroho. 2018. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta. Kencana Prenada Media Group Teguh Prasetyo, 2015, Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Try Widiyono, 2008, Direksi Perseroan Terbatas (Edisi Kedua), (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

## B. Peraturan-Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2014  tentang  Penetapan  PT.  Indonesia  Asahan  Aluminium  Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium
Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium Dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik Dan Aluminium Asahan.