## AL-AWQAF
Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Vol. 12, No. 2, Tahun 2019
Survei Wakaf Hak Kekayaan Intelektual
Syifa Habibah 1 , Muhammad Lutfi Zuhdi 2 , Nurul Huda 3*
1 Universitas Indonesia, Jakarta, syifabibah@gmail.com
2 Universitas Indonesia, Jakarta
3 Universitas YARSI, Jakarta, pakhuda@yahoo.com
* Corresponding author : pakhuda@yahoo.com
Abstract: This study aims to examine Intellectual Property Rights as the object of waqf. The research approach  method  in  this  paper  is  library  research,  a  type  of  qualitative  study  using  the  document analysis method. This study is divided into four main methods, namely, the method of determining the subject, the form of the study, the method of data collection, and the method of data analysis. The  findings  are  regarding  waqf  in  Intellectual  Property  Rights  as  stated  in  Law  No.  14  of  2014 concerning Waqf the categories are described in Government Regulation No. 42 of 2006 Article 21. In  point  b,  it  is  explained  that  movable  objects  other  than  money  that  can  be  represented  in Intellectual  Property  Rights  are:  a)  copyright,  b)  brand  rights,  c)  patent  rights,  d)  industrial  design rights, e) rights trade secrets, f) integrated circuit rights, g) protection rights of plant variates, and or other  rights.  Indonesian  law  regarding  waqf  categorizes  Intellectual  Property  Rights  as  immaterial objects that have a value due to royalties obtained by the creator of the Intellectual Property Rights.
Keywords: Waqf, Royalty, Economic Rights, Intellectual Property Rights
Abstrak : Meluasnya harta benda yang dapat dijadikan wakaf hadir melalui lahirnya undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004. Salah satu hal yang menarik dalam pasal 16 Undang-Undang wakaf adalah pernyertaan  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dapat  digunakan sebagai  aset/harta  benda  wakaf.  sejalan  dengan  Undang-unang  wakaf,  pada  Undang-undang  yang menyangkut  Hak  Kekayaan  Intelektual  juga  tercantum  bahwa  HKI  dapat  dialihkan  sebagai  wakaf. Namun wakaf dengan harta/benda berupa Hak Kekayaan Intelektual masih sangat jarang dilakukan. Riset  ini  bertujuan  melihat  pemahaman  masyarakat  terhadap  wakaf  kekayaan  intelektual  dengan pendekatan Survey. Jumlah sampel sebanyak 324 Responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dominan responden belum mengetahui mengenai wakaf HKI
Kata kunci : Wakaf,Kekayaan intelektual,survey
صخلم
: فدهت هذه تساردلا ىلإ صحف قولح تيكللما تيزكفلا عوضومك فكولل . جهنم جهه ثحبلا يف هذه تكرولا وه ثحبلا يبتكلما ، وهو عوه نم تساردلا تيعونلا مادختساب تليزط ليلحج ثادنتسلما مسلنج هذه تساردلا ىلإ عبرأ قزط تيسيئر يهو : تليزط ديدحج عوضولما ، لكشو تساردلا ، تليزطو عمح ثاهايبلا ، تليزطو ليلحج ثاهايبلا . ملعتج جئاتنلا فكولاب يف قولح تيكللما تيزكفلا امك وه روكذم يف نوهاللا مكر 41
تنسل 4141 نأشب فكولا ، متي فصو ثائفلا يف تحئلالا تيموكحلا مكر 14 ماعل 4112 ةدالما 44 . يف تطلنلا ب ، مج حيضوج نأ ءايشالأ تلولنلما فلاخب دولنلا نكمي نأ نأ نوكج تلثمم يف قولح تيكللما تيزكفلا يه : أ ) قولح زشنلا ، ب ) قولح تملاعلا تيراجتلا ، ج ) قولح ثاءازب عارتخالا ، د ) قولح ميمصتلا يعانصلا ، ـه ) رازسالأ تيراجتلا قولحلل ، و ) قولح زئاودلا تلماكتلما ، س ) قولح تيامح ثاريغتلما تيجابنلا ، وأ قولح ىزخأ . فنصي نوهاللا ي سيهودهالإ نأشب فكولا قولح تيكللما تيزكفلا ىلع اهنأ ءايشأ ريغ تيدام اهل تميك ببسب ثاواجالإ يتلا لصح اهيلع ئ شنم قولح تيكللما تيزكفلا . تاملكلا لما اافت ةي :

## تيزكفلا تيكللما قولح ، تيداصتكالا قولحلا ، ةواجالإ ، فكولا

## Pendahuluan
Masyarakat di Indonesia masih banyak yang memiliki pandangan bahwa wakaf  hanya sebatas lahan yang akan diubah menjadi sarana peribadahan, madrasah maupun makam. Pandangan seperti  itu  perlu  diperluas  karena  wakaf  kini    telah  berkembang  secara  beragam  dan mengedepankan produktifitas, bahkan terus mencoba berkembang menjadi modal aset milik umat  yang  menghasilkan  dana  untuk  digunakan  sebagai  program  sosial.  Perkembangan menjadi  aset  wakaf  yang  produktif  bukan  tanpa  alasan  karena  di  Indonesia  nilai  aset  dari tanah dan harta benda yang diwakafkan diestimasikan mencapai Rp370 Triliyun (id.undp.org) akan  sayang  bila  tidak  dimanfaatkan  secara  produktif  sesuai  dengan  esensi  wakaf  yaitu berkembang.
Harta  benda  yang  dapat  dijadikan  objek  wakaf  mengalami  perkembangan  seiring  dengan zaman  yang  semakin  maju.  Selain  tanah,  harta  yang  berupa  uang  dan  saham  juga  dapat diwakafkan.  Dengan  begitu  syarat  harta  wakaf  harus  tetap/kekal  (tidak  habis)  zatnya  ( ma’a baqa’  ‘ainih ),  dapat  alternatif  lain  yakni  tetap/kekal  (tidak  habis)  nilai  pokoknya  ( ma’a  baqa’ ashlih )  (Mubarok  dan  Hasanuddin,  2017).  Adanya  perluasan  objek  wakaf,  yang  tidak  hanya meliputi  benda  tetap  atau  tidak  bergerak  melainkan  juga  benda  bergerak  mengandung pemikiran  tentang  objek  wakaf yang  menjadi  semakin  luas  dan  harus  diapresiasi  karena dengan  begitu  kesejahteraan  umat  yang  diharapan  akan  terwujud  melalui  wakaf  menjadi semakin terbuka lebar.
Gagasan  wakaf  benda  bergerak  muncul  pada  tahun  2004  dengan  lahirnya  Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Hadirnya regulasi serta perundangan-undangan wakaf merupakan penyempurnaan dari peraturan wakaf yang sudah ada dengan ditambah hal baru sebagai  upaya  pemberdayaan  wakaf  secara  produktif  dan  profesional.  Salah  satu  hal  yang menarik  dalam  Pasal  16  UU  No.  41  Tahun  2004  itu    adalah  penyertaan  ketentuan  yang menyatakan  bahwa  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dapat  digunakan  sebagai  aset/  harta benda wakaf.
Undang-Undang  wakaf  No.  41  tahun  2004  dalam  pasal  21  huruf  (b)  disebutkan  benda bergerak  selain  uang  yang  dapat  diwakafkan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah meliputi Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
1) Hak cipta;
2) Hak merek;
3) Hak paten;
4) Hak desain industri
5) Hak rahasia dagang;
6) Hak sirkuit terpadu;
7) Hak perlindungan varietas tanaman; dan atau
8) Hak lainnya.
Pengetahuan dan  pemahaman mengenai jenis-jenis wakaf yang sesuai Undang-Undang No. 41  Tentang  Wakaf  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting.  Bloom  dalam  (Ekawaty,  et al.2015)  dengan  teorinya menjadikan  pemahaman bagian  dari  ranah  kognitif  level  2  setelah pengetahuan.  Pemahaman  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  seseorang  untuk  mengerti sesuatu setelah diketahui dan diingat. pemahaman dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam diri meliputi usia, pengalaman, intelegensia dan jenis kelamin. Faktor yang kedua yaitu  faktor  eksternal  yang  berasal  dari  pendidikan,  pekerjaan,  pengaruh  lingkungan  sosial budaya dan ekonomi serta informasi-informasi yang didapatkan.
Penelitian  mengenai  pemahaman  masyarkat  tentang  wakaf  telah  banyak  dilakukan  yang hasilnya rata-rata pemahaman menjadi faktor signifikan yang berpengaruh dalam melakukan wakaf  (Nizar,  2014;  Ekawaty  et  al.,  2015;  Mochtar,  2016;  Majid,  2017;  Kadir  et  al.,  2018; Huda et al., 2019). Penelitian Ekawaty et al. (2015) tentang tingkat pemahaman masyarakat Muslim Surabaya mengenai wakaf uang menunjukkan hasil bahwa lebih dari 50% masyarakat tidak paham mengenai wakaf uang. Faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut karena adanya  perbedaan  pendapat  diantara  mazhab  yang  dianut,  dan  pengetahuan  masyarakat tentang  wakaf  yang  hanya  berupa  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah.  Lebih  lanjut  tingkat pemahaman  seseorang  terhadap  wakaf  uang  dipengaruhi  oleh  tingkat  pengetahuan  agama yang  didapat  dari  ceramah  maupun  pendidikan  formal  seperti  pesantren,  pemahaman  juga dipengaruhi oleh akses informasi yang didapat mengenai wakaf serta perbincangan didalam organisasi yang diikuti.
Hak milik HKI setelah diwakafkan menjadi milik yang tertuang pada akad wakaf yang telah disetujui  oleh  wakif.  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  nama  lain  dari Intellectual Property Right atau  IPR.  Istilah  HKI  terdiri  dari  tiga  kata  kunci,  yaitu  Hak,  Kekayaan  dan Intelektual. Landasan filosofis HKI ini dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta  maupun  penemu  atas  kreasi  intelektual  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  dalam politik  Aristolle  pada  masa  abad  ke-4  SM  (Affandy,  2017). World  Intellectual  Property Organization (WIPO)  memberikan definisi HKI sebagai “kreasi yang  dihasilkan dari pikiran manusia  yang  meliputi:  invensi,  karya  sastra  dan  seni,  simbol,  nama,  citra  dan  desain  yang dipergunakan dalam perdagangan” (UNESCO, 2015).
Hukum Islam memang tidak  mengatur hak kekayaan intelektual secara rinci dan tepat seperti dalam hal pembahasan ibadah atau warisan. Sebagai muslim kita wajib percaya bahwa semua properti yang ada di bumi ini  adalah milik Allah SWT manusia hanya sebagai wali amanat yang  dititipi.  Namun  demikian,  Islam  menghargai  kepemilikan  pribadi  sebagaimana  dalam QS. Al- Baqarah : 188  yang artinya “ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagahian yang lai diantara kamu dengan jalan yang bathil dan jangalah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal  kamu  mengetahui ”.  Namun,  berbagai  sumber  hukum  dalam  Syariah  mengandung
banyak  aturan  dan  contoh  yang  membantu  dalam  menggambarkan  hubungan  antara kekayaan intelektual dengan hukum Islam.
Banindro  (2015)  mendefinisikan  HKI  sebagai  suatu  hak  yang  timbul  dari  hasil  pola  pikir manusia  yang  menghasilkan  sebuah  produk  atau  proses.  Lebih  lanjut  dalam  aspek  hukum Saidin (2004) menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu  benda  yang  bersumber  dari  hasil  kerja  otak  serta  hasil  kerja  rasio  yang  merupakan hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu berupa benda immateril atau  benda  yang  tidak  berwujud.  Lebih  lanjut  Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual Indonesia menyatakan intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
Pengenalan  HKI  sebagaimana  Banindro  (2015)  menjelaskan  bahwa  di  Asia  telah  ada  sejak sekitar  tahun  1970  dan  disosialisasikan  melalui  bacaan/literatur  popular.  HKI  di  Indonesia baru diundangkan tahun 1980 dalam bentuk lembaran negara dan tahun 2000an ditetapkan sebagai Undang-undang HKI. Sistem HKI merupakan hak privat ( private rights ). Disinilah ciri khas HKI karena seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya  atau  tidak.  Hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  individu  pelaku HKI  (inventor,  pencipta,  pendesain  dan  sebagainya  tiada  lain  dimaksudkan  sebagai penghargaan  atas  hasil  karyanya  dan  agar  orang  lain  termotivasi  untuk  dapat  lebih  lanjut mengembangkannya  lagi.  Disamping  itu  sistem  HKI  menunjang  diadakannya  sistem dokumentasi  yang  baik  atas  segala  bentuk  kreativitas  manusia  sehingga  kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya yang sama dapat terhindar dan dicegah.
Ulama  pada  umumnya  berpendapat  bahwa  benda  yang  diwakafkan  zatnya  harus  kekal. Namun  Abu  Zahrah  (Prihatini  et  al.,2005:113)  mengungkapkan  bahwa  Imam  Malik  dan golongan  Syi’ah  Imamiah  menyatakan  wakaf  itu  boleh  dibatasi  waktunya.  Sebagian  besar ulama  sepakat  bahwa  harta  yang  diwakafkan  harus mutaqawwim artinya  barang  yang  harus dimiliki seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatka n menurut Syari’at (Islam) dalam keadaan apapun, misalnya kitab atau buku dan barang tidak bergerak. Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh mauquf  alaih dan  pahala  bagi  wakif.  Untuk  itu  menurut  Makdur  yang  dikutip  oleh  Abdul Manan (Prihatini et al., 2005:112) zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis dipakai. Pada intinya harta yang diwakafkan harus mempunyai nilai  ekonomis,  halal,  tetap  zatnya  dan  dapat  dimanfaatkan  terus  menerus.  Adanya  wakaf kekayaan  inteletual  merupakan  praktik  wakaf  modern  dari  aset  tidak  berwujud  yang  dapat dimanfaatkan terus menerus dan tidak dapat diperdagangkan (Abdullah, 2018)
Wakaf  untuk  selamanya  ( mu’abbad )  dan  untuk  sementara  waktu  ( mu’aqqat )  pada  prinsipnya tidak lepas dari pemahaman ulama mengenai sifat akad wakaf (apakah bersifat al-tamlik atau bersifat al-ibahah ).  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  ulama  mempunyai  beberapa  perbedaan pendapat antara lain (Mubarok & Hasanuddin, 2017:273-274):
1) Imam Syafi’i berpendapat (termasuk jumhur ulama) bahwa akad wakaf termasuk akad lazim.  Oleh  karena  itu,  benda  yang  telah  diwakafkan  bukan  lagi  milik  wakif,  ia  telah berpindah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang
telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang bukan milik perorangan lagi melainkan milik publik (umat).
2) Ulama  Malikiah  mengakui  bahwa  wakaf  dapat  dilakukan  untuk  selama-lamanya  dan dapat  pula  dilakukan  hanya  untuk  waktu  tertentu.  Argumentasi  ulama  Malikiah mengenai kepemilikan wakaf dan wakaf dalam durasi tertentu berdasarkan pemahaman hadis  dan  qiyas  (analogi).  Dalam  hadis  Ibn  Umar  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan Muslim dijelaskan bahwa Nabi SAW. Bersabda:
ْئ ِش  ْنإ اَه ِب َتْق  ٌدَصَث َو َاهَلْص أ  َت ْسٌبَ   َت
“Jika engkau berkenan, tahanlah pokoknya dan engkau sedekahkanlah hasilnya”. Hadis  tersebut,  menurut  ulama  Malikiah,  mengisyaratkan  bahwa  benda  wakaf  masih tetap menjadi milik wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya. kemudian wakaf dipandang  sama  dengan al-hijr (pengampunan  atau  perwalian)  karena  pemilik  harta tertimpa sifat boros. Harta yang diurus oleh pengampu atau wali masih tetap milik yang diampunya. Harta yang diampunya tidak boleh dijual atau dihibahkan kepada oranglain.
3) Ulama  Hanafiah  mengakui  bahwa  akad  wakaf  tidak  menyebabkan  kepemilikan objeknya  berpindah  (masih  tetap  milik  wakif,  sebagaimana  akad  pinjam  ( al-‘ariyah ) kecuali  empat  wakaf  yakni  wakaf  untuk  masjid,  wakaf  yang  ditetapkan  dengan keputusan hakim, wakaf wasiat dan wakaf untuk kuburan (makam).
Uraian  di  atas  menjadi  dasar  latar  belakang  penulisan  artikel  ini.  Sehingga,  rumusan masalah dalam artikel ini berupa pertanyaan Bagaimana persepsi masyarakat mengenai wakaf Hak Kekayaan Intelektual ?. Rumusan masalah tersebut menjadi tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui hasil survey pada masyarakat mengenai wakaf Hak Kekayaan Intelektual.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode non probability sampling yaitu purposive sampling  dengan jumlah sampel sebanyak 324 Responden.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil  penelitian  ini  juga  menghimpun  karakteristik  profil  responden  yang  terdiri  atas  jenis kelamin,  usia,  pendidikan,  pekerjaan,  pendapatan  per  bulan  dan  pertanyaan  awal  yang diajukan peneliti. Hal tersebut tertuang dalam tabel dan grafik berikut.

## Tabel 1 Karakteristik Profil Responden
No. Karakteristik Jumlah Responden Presentase 1. Jenis Kelamin Laki-laki 128 39.4% Perempuan 196 60.6%
2. Usia 18 - <25 tahun 139 43% 25 – 35 tahun 77 23% >35 tahun 106 32% 3. Pendidikan SMP 5 2% SMA 47 14% D3 14 4% D4/S1 182 56% S2 67 21% S3 9 3%
4. Pekerjaan Mahasiswa 59 18% PNS/BUMN 30 9% Guru/Dosen/Pengajar 91 28% Pegawai Swasta/Pemerintahan 73 22% Pekerja Seni 1 <1% Insinyur/arsitek 3 <1% Wirausaha 21 6% Ibu Rumah Tangga 30 9% Lain-lain 16 6% 5 Penghasilan <Rp4.000.000 158 49% >Rp4.000.000 166 51%
Sumber: Diolah (2019)

## Jenis Kelamin responden
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  yang  diperoleh  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  1 terdapat 128 responden atau 39.4% berjenis kelamin laki-laki dan 196 responden atau 60.6% berjenis  kelamin  perempuan.  Penelitian  ini  tidak  membedakan  gender  secara  khusus  dari responden,  maka  mendominasinya  perempuan  tetap  dapat  diterima  dan  bukan  merupakan variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini.

## Sumber: Diolah (2019)
Gambar 1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki 40%
Perempuan
60%

## Usia Responden
Profil responden berdasarkan usia digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu usia 18 - <25 tahun,  25  -  35  tahun,  dan  >35  tahun.  Seperti  yang  terlihat  pada  tabel  4.7  responden  yang paling  banyak  mengikuti  penelitian  ini  adalah  pada  rentang  usia  >35  tahun  sebanyak  139 responden, disusul oleh usia 25 - 35 tahun sebanyak 106 responden dan sisanya sebanyak 77 responden  berusia  18  -  <24  tahun.  Usia  diperhitungkan  dalam  beberapa  penelitian  seperti Huda et al. (2019) karena dalam penelitiannya mengenai partisipasi dalam wakaf uang faktor usia yang semakin bertambah akan berpengaruh pada tingkat keimanan yang nantinya akan membawa minat berpatisipasi pada berwakaf uang semakin besar. Berikut ini Gambar 2 yang menunjukkan profil responden berdasarkan usia:
Sumber: Diolah (2019)
Gambar 2 Profil Responden berdasarkan usia
Pendidikan Responden

## Sumber: Diolah (2019)
Gambar 3 Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan
18 - <25 tahun 24% [] [] >35 tahun 43% 2% 14% 4% 56% 21% 3% SMP SMA Sederajat D3 D4/S1 Magister/S2 Doktor/S3
Responden  dalam  penelitian  ini  mayoritas  berpendidikan  Sarjana/S1  sebanyak  182  orang (56%), selanjutnya diikuti Magister/S2 sebanyak 67 orang (21%), SMA sederajat sebanyak 47 orang  (14%),  kemudian  Diploma/D3  sebanyak  14  orang    (4%)  dan  terakhir  Doktor/S3 sebanyak  9  orang  (3%)  serta  SMP  sebanyak  5  orang  (2%).  Total  80%  responden  dalam penelitian  ini  merupakan  lulusan  perguruan  tinggi  mulai  jenjang  sarjana  hingga  doktoral namun  yang  mendominasi  adalah  lulusan  sarjana/S1.  Penelitian  ini  tidak  mensyaratkan jenjang  pendidikan  karena  orang  yang  berwakaf  maupun  memilik  kekayaan  intelektual  bisa dimiliki siapa saja asalkan penemuannya atau hasil karyanya baru, unik dan dapat bermanfaat. Dengan  latar  belakang  pendidikan  tinggi  tersebut  diharapkan  akan  mencerminkan  kualitas jawaban responden yang baik. Karena pendidikan erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan seseorang.

## Pekerjaan Responden
Pekerjaan pada penelitian ini juga peneliti golongkan menjadi beberapa jenis pekerjaan secara umum  termasuk  mahasiswa.  Profil  pekerjaan  responden  dapat  dilihat  pada  tabel  1  dan gambar berikut:

## Sumber: Diolah (2019)

## Gambar 4 Profil Pekerjaan Responden
Berdasarkan Tabel 1 sebelumnya dan Gambar 4 terlihat bahwa sebanyak 91 responden (28%) bekerja sebagai pengajar baik guru maupun dosen, sekitar 22% yaitu 72 responden bekerja sebagai  pegawai  baik  di  swasta  maupun  pemerintah,  selanjutnya  sebanyak  59  responden (18%)  adalah  mahasiswa,  kemudian  responden  yang  bekerja  sebagai  PNS  dan  di  BUMN sebanyak 29 responden (9%) dilanjutkan oleh ibu rumah tangga sebanyak 30 responden (9%) disusul oleh wirausaha sebanyak 21 responden (7%) dan responden ada yang bekerja sebagai Insinyur/Arsitek/Desainer sebanyak 3 orang dan seniman 1 orang, sisanya sekitar 6% atau 16 orang memilih lain-lain. Responden dengan pekerjaan sebagai Guru/dosen/Pengajar serta
18% 28% 9% 22% 7% 1% 0% 9% 6% Mahasiswa Dosen/Guru/Pengajar PNS/BUMN Pegawai Swasta/pemerintah Wirausaha Insinyur/Arsitek/Desainer Seniman
IRT
Lain-lain
pegawai mendominasi hal ini juga dikarenakan ruang lingkup pekerjaan peneliti yang berada di sekolah.

## Penghasilan responden
Profil responden dilihat dari penghasilannya seperti yang terdapat pada tabel 1 diawal, hanya peneliti bagi menjadi dua yaitu responden berpenghasilan <Rp4.000.000 dan >Rp4.000.000. berikut adalah gambar 5 yang menunjukkan perbedaan penghasilan responden.
Sumber: Diolah (2019)

## Gambar 5  Profil penghasilan responden
Menurut  rata-rata  upah  minimum  provinsi  tahun  2019  di  wilayah  Jabodetabek  sekitar Rp3.700.000 sampai Rp4.200.000 tertingginya. Pada penelitian ini responden berpenghasilan <Rp4.000.000  terdapat  158  responden  (49%)  dan  sisanya  sebanyak  166  responden  (51%) berepenghasilan  >Rp4.000.000.  Perbedaan  jumlah  penghasilan  antara  jumlah  responden tidak  terlalu  jauh  hal  ini  pun  berhubungan  dengan  jenis  pekerjaan  pada  penelitian  ini  yang rata-rata sudah bekerja dan berpendidikan sarjana hingga doktoral.
Pertanyaan  lain  yang  dapat  menjadi  informasi  tambahan  dalam  penelitian  ini  adalah pertanyaan  seputar  pengalaman  berwakaf  para  responden.  Sebagaimana  penelitian  ini dilakukan  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  intensi  masyarakat  untuk  berwakaf  HKI  maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan awal seperti apakah responden pernah mendengar tentang wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Untuk lebih jelasnya pertanyaan pengantar beserta jawaban responden dirangkum dalam tabel 2 berikut.

## Tabel 2 Tingkat Pemahaman Responden
Pertanyaan Jawaban Jumlah Responden Presentase Apakah Anda pernah mendengar tentang Wakaf Hak Kekayaan Intelektual? Pernah 121 38% Tidak 203 62% Apakah Anda pernah berwakaf? Pernah 130 40% Tidak 194 60% Apakah dalam keluarga Anda pernah ada Pernah 245 76%
<Rp4.000.000 49% >Rp4.000.000 51%
yang berwakaf? Tidak 79 24%

## Sumber: Diolah (2019)
Tabel  2  diatas  merangkum  jawaban  pertanyaan  awal  yang  dijawab  oleh  responden.  Untuk pertanyaan  awal  “Apakah  Anda  pernah  mendengar  tentang  Wakaf  Hak  Kekayaan Intelektual?”  sekitar  62%  dari  324  responden  menjawab  tidak  pernah  mendengar  adanya wakaf Hak Kekayaan Intelektual dan sisanya sebanyak 121 responden atau 38% menjawab pernah. Mayoritas jawaban responden yang tidak pernah mendengar tentang wakaf kekayaan intelektual  menjadi  praduga  peneliti  bahwa  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  Hak kekayaan intelektual yang dapat diwakafkan masih cukup tinggi walaupun rata-rata responden dalam  penelitian  ini  adalah  lulusan  perguruan  tinggi.  Dari  258  responden  yang  sudah  lulus atau sedang melaksanakan pendidikan S1, S2 dan S3 ada 112 responden (43%) yang pernah mendengar atau mengetahui tentang wakaf Hak Kekayaan Intelektual.
Pertanyaan  pengantar  kedua  yaitu  “Apakah  Anda  pernah  berwakaf?”  pertanyaan  tersebut bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  banyak  responden  yang  sudah  pernah  melakukan wakaf.  Sebanyak  130  responden  (40%)  mengaku  sudah  pernah  berwakaf  dan  sisanya  lebih banyak belum pernah berwakaf yaitu 194 responden (60%). Sebanyak 40% responden yang pernah berwakaf mayoritas adalah perempuan sebanyak 72 orang dan 58 laki-laki. Selain itu 130 responden (40%) yang pernah berwakaf 47 diantaranya (36%) pernah mendengar tentang wakaf  HKI  dan  sisanya  83  responden  (64%)  belum  pernah  mendengar.  Benda  atau  harta yang diwakafkan diantaranya memiliki variasi. Berikut jenis harta/benda yang sudah pernah diwakafkan oleh 40% responden penelitian ini.

## Sumber: Diolah (2019)

## Gambar 6 Harta benda yang pernah diwakafkan responden
Gambar 6 diatas menunjukkan bahwa 41% dari 130 responden yang pernah berwakaf pada penelitian  ini  sudah  pernah  berwakaf  uang.  Rendahnya  masyarakat  yang  belum  pernah berwakaf  uang  nampaknya  hampir  sejalan  dalam  penelitian  sebelumnya  seperti  Huda  et  al. (2019) dari 138 responden hanya sebesar 30% dari responden yang sudah pernah berwakaf uang namun dalam penelitian ini ada peningkatan sedikit yakni mencapai 41%. Data tahun 2017  yang  dihimpun  oleh  Ismawati  &  Khoirul  Anwar  (2019)  jumlah  Wakaf  Uang  yang berhasil  dihimpun  baru  sebesar  Rp199.094.773.196  dari  potensi  wakaf  uang  pertahunnya sebesar 3 Triliyun. Kemudian 21% responden telah mewakafkan al- Qur’an, selanjutnya 14% telah  mewakafkan  tanahnya,  dan  7%  mewakafkan  barang  seperti  buku  namun  buku  disini
Uang 41% Tanah 14% al-Qur'an 21% Buku 7% benda lainnya 17%
bukanlah  buku  yang  dikarang  sendiri  oleh  reponden.  Selain  benda  tersebut,  17% menyebutkan benda lainnya yaitu berupa mukena, karpet untuk masjid, bahan material untuk pembangunan masjid.
Berbeda  dengan  hasil  individu  responden  yang  belum  pernah  berwakaf,  pertanyaan berikutnya  yaitu  “Apakah  dalam  keluarga  Anda  pernah  ada  yang  berwakaf?”  pertanyaan tersebut  dimaksudkan  untuk  mencari  informasi  pada  responden  apakah  dalam  keluarganya sudah  ada  yang  berwakaf.  Hasilnya  246  responden  (76%)  memiliki  keluarga  yang  sudah pernah berwakaf dan sisanya sebanyak 79 responden (24%) masih belum. Dari hasil tersebut terlihat sudah cukup baik karena meskipun diri responden masih banyak yang belum pernah berwakaf namun setidaknya keluarga sudah ada yang melakukan, karena dari 246 responden yang keluarganya pernah berwakaf hampir 50% responden diantara itu pernah berwakaf juga. Hal  tersebut  bisa  menjadi  dorongan  atau  motivasi  bagi  seseorang  untuk  berbuat  hal  yang sama  dengan  orang  terdekatnya  dalam  hal  ini  keluarga.  Dapat  di  amati juga  karena  dari  79 responden (24%) yang keluarganya belum pernah berwakaf 74 responden (93%) juga belum pernah melakukan wakaf dan 51 responden (58%) diantaranya juga belum pernah mendengar wakaf Hak Kekayaan Intelektual.
Berdasarkan  analisis  deskriptif  dari  pertanyaan  pengantar  juga  dapat  disimpulkan  ada  60% responden (194 orang) yang belum pernah berwakaf 24% diantaranya (47Responden) sama sekali  belum  pernah  mendengar  wakaf  HKI  dan  keluarganya  pun  belum  pernah  ada  yang melakukan  wakaf.  Sedangkan  dari  40%  responden  (130  orang)  yang  pernah  berwakaf  ada 36%  (47  responden)  yang  pernah  mendengar  wakaf  HKI  dan  keluarganya  pun  pernah berwakaf.

## Simpulan
Sebanyak  62%  dari  324  responden  menjawab  tidak  pernah  mendengar  adanya  wakaf  Hak Kekayaan  Intelektual  dan  sisanya  sebanyak  121  responden  atau  38%  menjawab  pernah. Mayoritas  jawaban  responden  yang  tidak  pernah  mendengar  tentang  wakaf  kekayaan intelektual  menunjukkan  bahwa  tingkat  pemahaman  masyarakat  wilayah  Jabodetabek mengenai Wakaf HKI masih rendah. Hasil ini juga didukung dengan praktek berwakaf pada masyarakat  hanya  sebesar  40%.  Kondisi  ini  bisa  menjadi  dasar  para  pengambil  kebijakan untuk  terus  mensosialisasikan  wakaf  kepada  masyarakat  khususnya  wakaf  HKI,  karena responden  dalam  penelitian  ini  dominan  berpendapatan  lebih  dari  Rp  4.000.000  dan  80% berasal  dari  perguruan  tinggi  yang  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  besar khususnya mengenai wakaf HKI.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Mohammad.  (2018).  Evolution  In Waqf Jurisprudence  And  Islamic  Financial Innovation. Journal  of  Islamic  Monetary  Economics  and  Finance, Volume  4,  Number  1, August 2018, pp 161 – 182.
Affandy, Bellah Putri. (2017). Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , 10, (2), Hal. 163-183.
Banindro, Baskoro Suryo. (2015). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak cipta, merek, paten, desain industri) Bidang seni rupa, Kriya, desain grafis dan desai produk . Yogyakarta: Instritute Seni Indonesia
Huda, Nurul., Perdana, W.S., Novarini. (2019). Persepsi Sivitas Akademika Muslim Terhadap Wakaf Uang. Ekspansi:Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 11 , (1) Hal. 77-86 DOI: 10.35313/ekspansi.v11i1.1328
Kadir, M. R. A., Sapuan, N. M., & Ramli, J. A. (2018). Intention to make waqf contribution by  muslim  employees. Global  Business  and  Management  Research, 10 (3),  429.  Retrieved from https://remote-lib.ui.ac.id:2076/docview/2159618058?accountid=17242
Majid,  M.  Shabri  Abd.  (2017).  The  Motivation  Of  Muzakki  To  Pay  Zakah:  Study  At  The Baitul  Mal  Aceh. Signifikan:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi ,  6  (1),  159  -  176    DOI: 10.15408/sjie.v6i1.4302 159
Mokthar,  M.  Z.  (2016).  Perceptions  of  Universiti  Sains  Malaysia  muslim  staff  on  staff  on factors influencing their intention to perform cash waqf. Journal of Islamic Studies and Culture , 4(2), 101-109.
Mubarok,  Jaih  dan  Hasanuddin.  2017. Fikih  Mu’amalah  Maliyyah,  Akad  Tabarru’ ,  Cet.  I. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Prihatini, F. et. al. (2005). Hukum Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Saidin, O.K. (2004). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada.