## Dua Sisi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Bisnis E-Commerce
I Gusti Agung Ayu Surya Andanari 1 , Gede Sri Darma 2
Magister Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali 1,2
Email : anda.andanari@gmail.com 1 , sridarma@undiknas.ac.id 2

## Abstract
This  research  aiming  to  perceive  how  the  transparency  of  e-commerce  business owner as a tax payer toward the goverment regulation, knowing the factors that support  and  hinder  the  compliance  of  e-commerce  business  actors  in  reporting their  income  taxes  and  the  impacts  generated  by  the  lack  transparency  of  tax payer  (e-commerce  business  owner).  Theory  that  is  used  in  this  research  is  a Compliance Theory from Taylor. This  research is using a descriptive qualitative method. Data collection is done by observation nonpartitipative, deep interviews and  documentation  study.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are  still many e-commerce business actors in Denpasar City who do not comply with the policies  that  have  been  made  by  the  government.  The  factors  that  hinder  e- commerce business actors from reporting their income taxes include information, rewards, and environmental factors. Meanwhile, the factors that support taxpayer compliance in reporting their income tax are information, coercion, and ideology factors.  The  impact  of  the  lack  of  taxpayer  compliance  (e-commerce  business actors),  including  the  impact  on  state  finances,  namely  a  decrease  in  income, especially for regional budget revenues from taxes, and of course this also has an impact  on  the  e-commerce  business  itself  in  the  form  of  account  blocking.  and imposition of fines.
Keywords : Compliance, Tax, E-Commerce, Bali.

## 1. Pendahuluan
Perpanjangan Saat ini dunia telah memasuki era industri 4.0. Perubahannya sangat cepat, mengubah pola yang sudah ada dan menciptakan pola yang baru. Di era industri 4.0 ini, teknologi dan internet  menjadi suatu kebutuhan utama dalam menjalankan  roda  perekonomi.  Dengan  adanya  industri  4.0,  pola  konsumsi  dan selera  masyarakat  menjadi  berubah  secara  tidak  terduga.  Dampak  dari berkembangnya industri 4.0 secara cepat adalah timbulnya disruption atau inovasi disruptif  di  segala  bidang.  Disrupsi  mengakibatkan  lahirnya  model  bisnis  baru dengan strategi yang lebih inovatif dan juga memberikan peluang yang besar bagi para  pelaku  usaha  untuk  mengembangkan  bisnis  mereka.  Namun,  tidak  semua
Vol. 18, No. 2, July 2022, hlm. 198-220 ISSN 0213-2431 (Print) ISSN 2502-9525 (Online)
pelaku usaha bisa memanfaatkan perkembangkan teknologi ini dengan baik. Para pelaku  usaha  yang  minim  inovasi  akan  tergantikan  oleh  pelaku  usaha  baru  yang muncul  dengan  ide  dan  inovasi-inovasi  baru  yang  menawarkan  kemudahan  dan kecepatan dan tentu saja akan lebih disukai oleh konsumen.
E-commerce  merupakan  suatu  kegiatan  jual  beli  yang  dilakukan  di  dunia maya  dengan  bantuan  internet.  E-Commerce  memiliki  karakteristik  tersendiri sehingga menimbulkan implikasi pajak yang rumit. Hal ini terjadi karena transaksi dari pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet dengan e-customer pada  umumnya  berlangsung  secara  paperless  transaction,  sedangkan  dokumen yang  digunakan  dalam  transaksi  adalah  dokumen  elektronik  (Sari,  2018).  E- commerce  adalah  penjualan,  pembelian,  pemasaran  barang  dan  jasa  melalui sistem elektronik, yang dapat juga diartikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi  (Aprilianto & Hidayat, 2020).
Perkembangan  ekonomi  digital  saat  ini  juga  sangat  berdampak  pada maraknya transaksi berbasis online di Bali. Bali masuk dalam 10 (sepuluh) besar daerah dengan jumlah usah e-commerce terbanyak di Indonesia dengan jumlah e- commerce    sebesar  17,44  %  menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  Tahun  2019. Perlahan namun pasti, proses transaksi beralih dari transaksi langsung menuju ke transaksi  online.  Trend  membuka  sebuah  bisnis  online  bukan  lagi  menjadi pekerjaan  sampingan,  namun  sudah  menjadi  pekerjaan  utama  yang  dilakukan dengan  serius  oleh  berbagai  lapisan  masyarakat  di  seputaran  Kota  Denpasar. Disamping itu, bisnis secara online ini juga telah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di sektor digital. Keadaan ini mau tidak mau membuat banyak anak-anak muda  di  Bali  harus  memiliki  ide-ide  yang  inovatif  agar  produk  atau  barang dagangannya bisa laris manis pemasarannya di  Bali.  Berdasarkan pengamatan di kota Denpasar, ada beberapa bisnis online yang sedang naik daun (booming) saat ini.  Adapun  bisnis  online  yang  sedang  naik  daun  saat  ini  di  Denpasar  adalah media digital, penjualan produk kecantikan, penjualan makanan atau kuliner, dan penjualan produk fashion.
Pemerintah menyadari pentingnya e-commerce dalam sisi bisnis di era saat
ini.  Pemerintah  mulai  memikirkan  pemberlakuan  pajak  atas  e-commerce  untuk menutupi  defisit  anggaran  belanjanya.  Ada  beberapa  pengertian  pajak  yang dikemukakan  para  ahli,  antara  lain  menurut  Andriani  dalam  Waluyo  (2013:2), pajak  adalah  suatu  iuran  yang  berpedoman  kepada  undang-undang  dan  bersifat memaksa  yang  dibayarkan  kepada  negara  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  umum  negara  sebagai  penyelenggara  pemerintahan;  menurut Soemitro  (2014:1),  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  negara  yang  berdasarkan undang-undang  dan  dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Kepatuhan  adalah menerima perintah-perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang.  Misalnya  taat  dalam  hidup  bersosial.  Dengan  semakin  meningkatnya tingkat  transaksi  melalui  bisnis  e-commerce,  pemerintah  harus  mengeluarkan kebijakan  yang  mengatur  seluruh  kegiatan  dalam  bisnis  e-commerce  tersebut. Beberapa aturan terkait bisnis e-commerce antara lain :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No.  210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
4. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Ada  beberapa  kendala  yang  ditemui  setelah  diterbitkannya  PMK  No. 210/PMK.010/2018, antara lain :
1. Masih  banyak  pelapak  online  yang  sebagian  besar  merupakan  pedagang level mikro merasa terbebani dengan adanya kebijakan ini. Pengusaha mikro ini  juga  banyak  yang  belum  punya  model  bisnis  solid,  sehingga  belum memiliki omset yang stabil.
2. Dalam PMK ini, proses jual beli online yang harus melewati tahap verifikasi
yang mengharuskan para pelaku e-commerce untuk memberikan data, yakni nomor  KTP  dan  NPWP.  Namun  ternyata  banyak  pelaku  bisnis  ini  yang belum memiliki NPWP baik pribadi maupun lembaga.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai bisnis e-commerce , antara lain  tulisan  dari  Magdalena  &  Frederica,  (2021)  menyatakan  bahwa  terdapat kenaikan  yang  signfikan  pada  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  e-commerce  dalam membayar  pajak  setelah  adanya  ketentuan  pajak  khusus  untuk  industri  e- commerce. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai ketentuan perpajakan untuk industri  e-commerce,  maka  terdapat  celah  bagi  pelaku  bisnis  untuk  tidak membayarkan  pajaknya  sehingga  negara  memiliki  potensi  kerugian  di  sektor pajak.
Lestari & Damayanti (2019) menyatakan pengusaha online shop memahami hal-hal umum mengenai perpajakan seperti, mekanisme pajak yang harus mereka lakukan saat memiliki sebuah usaha. Namun, terlihat bahwa beberapa pengusaha online shop belum memahami bahwa pajak yang dikenakan bagi online shop sama dengan  pajak  untuk  toko  konvesional.  Selain  itu  ada  juga  tulisan  dari  Arisandy, (2017)  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  atau  rendahnya  pemahaman  wajib pajak, tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Selain itu,  ada  juga  tulisan  dari  Ningsih  dkk.,  (2019)  menyatakan  bahwa  pemahaman peraturan  pajak  dalam  kriteria  tinggi,  dan  kesadaran  wajib  pajak  berdampak positif signifikan terhadap komitmen wajib pajak pengguna e-commerce. Lalu ada juga  tulisan  dari  Kusumawati  &  Pardi,  (2020)  menyatakan  bahwa  sistem administrasi perpajakan modern tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## 2.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Denpasar.  Alasan  dipilihnya  Kota Denpasar  sebagai  lokasi  penelitian  adalah  karena  Kota  Denpasar  merupakan ibukota  dari  Provinsi  Bali  dan  juga  merupakan  pusat  pemerintahan.  Untuk menemukan  jawaban  dari  penelitian  ini,  akan  digunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah
wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini  pengambilan sampel  dilakukan  secara  tidak  acak  atau  ditentukan  (purposive  sample).  Teknik pemeriksaan  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Triangulasi.  Teknik  analisi  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif yaitu  dengan  melakukan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  terakhir  menarik kesimpulan.
Gambar 1
Kerangka Pemikiran
REVOLUSI INDUSTRI ERA DISRUPSI BISNIS E-COMMERCE TEORI KEPATUHAN PEMERINTAH 1. Undang-undang
Nomor  11  Tahun
2008
2. Peraturan
Pemerintah  Nomor 82 Tahun 2012
3. PMK Nomor
210/PMK.010/201
8
4. PP Nomor 80 Tahun 2019 PELAKU BISNIS 1. Marketplace
2. Platform
3. Media sosial KEPATUHAN PELAKU BISNIS E-COMMERCE
DAMPAK FAKTOR
KENDALA DAN
FAKTOR
PENDUKUNG

## Tabel 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

## Pejabat  Kantor Pelayanan Pajak
1 Apa saja aturan-aturan yang mengatur tentang pajak bisnis e-commerce?
2 Berapa pendapatan minimal yang dikenakan pajak bisnis e-commerce?
3 Bagaimana proses untuk pembayaran pajak bisnis e-commerce?
4 Bagaimana dampak dari penerapan kebijakan perpajakan bisnis e-commerce saat ini?
5 Apakah banyak pelaku bisnis e-commerce yang sudah membayarkan pajak penghasilannya?
6 Apakah ada data yang pasti mengenai jumlah bisnis e-commerce di Denpasar yang sudah membayar pajak?
7 Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pembayaran pajak bisnis e-commerce?
8 Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam pembayaran pajak bisnis e- commerce?
9 Menurut anda, apa dampak yang terjadi jika seseorang tidak patuh pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini kebijakan untuk membayar pajak bisnis e-commerce)?
Konsultan Pajak
1 Apa saja aturan-aturan yang mengatur tentang pajak bisnis e-commerce?
2 Berapa pendapatan minimal yang dikenakan pajak bisnis e-commerce?
3 Bagaimana proses untuk pembayaran pajak bisnis e-commerce?
4 Bagaimana dampak dari penerapan kebijakan perpajakan bisnis e-commerce saat ini?
5 Apakah banyak pelaku bisnis e-commerce yang sudah membayarkan pajak penghasilannya?
6 Apakah ada data yang pasti mengenai jumlah bisnis e-commerce di Denpasar yang sudah membayar pajak?
7 Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pembayaran pajak bisnis e-commerce?
8 Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam pembayaran pajak bisnis e- commerce?
9 Menurut anda, apa dampak yang terjadi jika seseorang tidak patuh pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini kebijakan untuk membayar pajak bisnis e-commerce)?
Pelaku Bisnis E-Commerce
1 Bisnisnya bergerak di bidang apa?
2 Sejak kapan memulai bisnis e-commerce?
3 Berapa omset setahun dari bisnis e-commerce yang dijalankan?
4 Mengapa memilih berjualan secara online?
5 Apakah keuntungan atau kemudahan yang didapat pelaku usaha dari adanya media internet sebagai sarana perdagangan secara online?
6 Apakah anda mengetahui tentang adanya aturan yang mengatur tentang pajak
bisnis e-commerce?
7 Bagaimana pendapat anda mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang pajak bisnis e-commerce?
8 Menurut anda, aturan yang mana saja yang memberatkan pelaku bisnis e- commerce?
9 Apa anda sudah memiliki NPWP?
10  Apakah anda sudah membayarkan pajak dari bisnis e-commercenya yang dimiliki? Jika belum, mengapa?
11  Apa saja kendala-kendala yang dihadapi saat membayarkan dan melaporkan pajak dari bisnis e-commerce yang dimiliki?
12  Menurut anda, mengapa pelaku bisnis e-commerce masih terkesan enggan untuk melaporkan pajak penghasilannya?
13  Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam pembayaran pajak bisnis e- commerce?
14  Menurut anda, apa dampak yang terjadi jika seseorang tidak patuh pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini kebijakan untuk membayar pajak bisnis e-commerce)?

## 2.7. Definisi Operasional
Setiap penelitian membutuhkan adanya penjabaran agar memiliki  penafsiran  yang  sama  dan  tidak  terjadi  dualisme  penafsiran  yang disebut  dengan  definisi  operasional.  Definisi  operasional  dari  penelitian  ini antara lain :
1. Perilaku  adalah  semua  kegiatan,aktifitas,  sikap  seseorang  yang  dilakukan
sebagai  respons  terhadap  apa  yang  dianggap  dapat  diterima  atau  tidak dapat diterima.
2. Kepatuhan  adalah  perilaku  tunduk  pada  aturan-aturan  dan  nilai  dalam kelompok  sosial  masyarakat  dalam  bentuk  lisan  maupun  tulisan  yang disepakati  bersama  agar  setiap  individu  menjalankan  perannya  secara terstruktur dan seluruh kegiatannya berjalan dengan baik.
3. Wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak, pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan
kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan.
4. E-Commerce atau Electronic  Commerce adalah  suatu  sistem  dengan
menggunakan  fasilitas  internet  yang  digunakan  untuk  transaksi  jual  beli barang dan jasa secara elektronik.

## 3.  Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak
Pajak  adalah  iuran  wajib  rakyat  kepada  negara.  dalam  undang-undang No.16  tahun  2009,  seorang  warga  negara  memiliki  kewajiban  yang  untuk membayar  pajak.  Dari  15  (lima  belas)  pelaku  bisnis  e-commerce  yang diwawancarai,  10  (sepuluh)  orang  menyatakan  belum  membayarkan  pajaknya, dan 5 (lima) orang sudah membayarkan pajaknya.
Menurut  pendapat  informan  nomor  14  yang  memiliki  usaha  dibidang kerajinan tangan dan memiliki omset 1 Miliar – 4,8 Miliar per tahun, mengatakan bahwa:  “Saya  sudah  membayarkan  pajak  dari  semua  bisnis  saya  termasuk  bisnis e-commerce  yang  saya  miliki,  karena  menurut  saya  setiap  orang  yang  memiliki usaha dan memiliki penghasilan wajib dikenakan pajak penghasilan, hal tersebut merupakan  kewajiban  kita  sebagai  warga  negara  yang  baik  kepada  negara  agar negara kita bisa menjadi negara yang lebih maju.”
Menurut  pendapat  informan  nomor  11  yang  memiliki  usaha  dibidang kerajinan  tangan  dan  memiliki  omset  100  Juta  -  1  Miliar  per  tahun,  mengatakan bahwa:  “Saya  sudah  membayarkan  pajak  dari  bisnis  e-commerce  yang  saya miliki, karena memang salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah  membayar  pajak  dan  sampai  saat  ini  tidak  memiliki  kendala  yang  cukup berarti  asalkan  kita  terbuka tentang  pajak  kita  dan  mau  bertanya  jika  mengalami kendala.”
Menurut  pendapat  informan  nomor  5  yang  memiliki  usaha  dibidang fashion  dan  memiliki  omset  dibawah  100  Juta  per  tahun,  mengatakan  bahwa:
“Saya sudah membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya merasa itu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik.”
Menurut  pendapat  informan  nomor  3  yang  memiliki  usaha  dibidang kecantikan  dan  memiliki  omset  1  Miliar  –  4,8  Miliar  per  tahun,  mengatakan bahwa:
“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya tidak tahu keuntungan apa yang saya peroleh setelah saya membayar pajak, selain itu jumlah pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang saya peroleh.”
Menurut  pendapat  informan  nomor  1  yang  memiliki  usaha  dibidang kecantikan    dan  memiliki  omset  100  Juta  –  1  Miliar  per  tahun,  mengatakan bahwa:
“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya tidak tahu sama sekali informasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pajak bisnis e-commerce ini.”
Menurut  pendapat  informan  nomor  12  yang  memiliki  usaha  dibidang kuliner  dan memiliki omset dibawah 100 Juta per tahun, mengatakan bahwa: “Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya  belum  jelasnya  informasi  mengenai  kebijakan  pajakn  bisnis  e-commerce yang  saya  ketahui  dan  juga  tidak  mengerti  cara  untuk  melaporkan  dan membayarkan pajak.”
Menurut  pendapat  informan  nomor  15  yang  memiliki  usaha  dibidang kuliner  dan memiliki omset dibawah 100 Juta per tahun, mengatakan bahwa: “Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena minimnya  informasi  yang  saya  miliki  mengenai  kebijakan  pajak  bisnis  e- commerce.”
Menurut  pendapat  salah  seorang  konsultan  pajak  mengenai  kepatuhan wajib pajak e-commerce saat ini, Made Puspa Pawitri mengatakan bahwa :
“Terkait  kepatuhan  wajib  pajak  (e-commerce)  saat  ini  terhadap  regulasi  yang dibuat pemerintah menurut saya masih belum maksimal, karena di lapangan masih banyak yang bingung terkait mekanisme perhitungan, pemotongan dan pelaporan
pajaknya.  Hal  tersebut  terjadi  karena  masih  kurangnya  informasi  yang  diketahui wajib pajak mengenai kebijakan tersebut.”
Kepatuhan  pelaku  bisnis  e-commerce  terhadap  regulasi  yang  dibuat  oleh pemerintah    sudah  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat kita akan kewajibannya sebagai wajib pajak sudah  semakin  meningkat.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Putu  Gde  Yuda Suarjana  Putra,  selaku  Account  Representative    (AR)  pada    Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Denpasar  Barat,  mengatakan  bahwa:  “Sebenarnya  kepatuhan  para wajib  pajak  meningkat  setiap  tahunnya  terbukti  dari  bertambahnya  pelaku  bisnis yang  melaporkan  pajak  dari  bisnisnya  setiap  tahun,  namun  memang  jumlah  ini masih  sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  bisnis  e-commerce  yang semakin  bertambah  setiap  harinya.Untuk  angka  pastinya  kami  dari  kantor  pajak tidak  bisa  memberi  tahu,  hanya  saja  kami  bisa  menyampaikan  bahwa  sudah  ada peningkatan  setiap  tahunnya  dalam  kesadaran  wajib  pajak  yang  memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya.”
Hal  senada  juga  diungkapkan  Lenny  Krisnawati,  pelaku  Account Representative    (AR)  pada    Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Timur, yang  mengatakan  bahwa:  “Kepatuhan  wajib  pajak  untuk  melaporkan  pajaknya, dalam  hal  ini  pelaku  bisnis  e-commerce,  selalu  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya, walapun tidak begitu banyak tetapi ada peningkatan. Mungkin generasi sekarang ini semakin sadar akan kewajiban mereka sebagai warga negara. Untuk angka  pastinya  kami  tidak  bisa  memberi  tahu  secara  detail.  Kami  hanya  bisa mengatakan  mengalami  peningkatan,  namun  memang  belum  optimal.  Jika dibandingkan dengan jumlah e-commerce  yang semakin banyak setiap tahunnya, angka tingkat kepatuhan wajib pajak ini belum seberapa.”
Kepatuhan  seseorang  terhadap  aturan  dapat  terbentuk  oleh  beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang dirumuskan oleh Taylor adalah sebagai berikut:
1. Informasi.
Dari  hasil  dari  wawancara  dengan  informan  nomor  1  yang  mengatakan bahwa  dia  belum  membayarkan  pajak  dari  bisnis  e-commerce  yang  dimilikinya karena kurangnya informasi mengenai kebijakan yang dia ketahui.
Hal  yang  sama  pun  dikatakan  oleh  konsultan  pajak,  Made  Puspa  Pawitri, dia  mengatakan  wajib  pajak  masih  banyak  yang  bingung  terkait  mekanisme perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  pajaknya.  Hal  tersebut  mungkin  terjadi karena  masih  kurangnya  informasi  yang  diketahui  wajib  pajak  mengenai kebijakan tersebut.
Namun  hal  berbeda  dikatakan  oleh  informan  nomor  11,  menurutnya informasi  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  sudah  sangat  lengkap,  dan  informasi mengenai  kebijakan  tersebut  juga  sangat  mudah  didapat.  Oleh  sebab  itu  dia mengatakan  bahwa  dia  sudah  membayarkan  pajak  dari  bisnis  e-commerce  yang dimilikinya. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa faktor informasi sangat berpengaruh pada kepatuhan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. 2. Imbalan atau reward.
Tujuan  diberikannya  Reward  adalah  meningkatkan  motivasi  seseorang untuk  melakukan  suatu  perbuatan  atas  kesadarannya  sendiri.  Banyak  orang beranggapan  dia  akan  melakukan  seseuatu  yang  diperintahkan jika  dia  diberikan suatu imbalan.
Hal  ini  bisa  dilihat  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  nomor  3  dan nomor  8,  yang  mengatakan  bahwa  dia  belum  membayarkan  pajak  dari  bisnis  e- commerce  yang  dimiliki  karena  dia  tidak  tahu  keuntungan  apa  yang  akan diperoleh setelah saya membayar pajak.
Dari  hasil  wawancara  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  imbalan  juga berpengaruh  pada  kepatuhan  seseorang.  Mungkin  masih  banyak  orang  yang belum  mengetahui  bahwa  pajak  yang  dibayarkan  kepada  negara  nantinya  akan digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur  saperti  jalan,  sekolah,  dan  masih banyak lagi fasilitas umum yang digunakan masyarakat sehari-hari. Mereka justru lebih tertarik dengan imbalan langsung atau reward yang mereka dapatkan secara langsung  jika  mereka  mau  mentaati  atura-aturan  atau  kebijakan-kebijakan  yang sudah dibuat oleh pemerintah.
3. Kekuasaan rujukan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dalam  penelitiaan  ini  faktor  kekuasaan rujukan  ini  tidak  digunakan.  Dari  19  (sembilan  belas)  informan  yang  sudah
diwawancarai  tidak  ada  yang  memberikan  jawaban  bahwa  pelaku  bisnis  e- commerce  sudah  membayarkan  atau  belum  membayarkan  pajak  dari  bisnis  e- commerce  yang  dimiliki  karena  adanya  faktor  rujukan  dari  suatu  pihak  atau seseorang.
4. Paksaan.
Kepatuhan  seseorang  dapat  tercipta  dari  paksaan  fisik  sampai  dengan ancaman hukuman atau tanda ketidaksetujuan.
Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan nomor 10 dan nomor  7yang  mengatakan  bahwa  dia  sudah  membayarkan  pajak  dari  bisnis  e- commercenya,  namun  bukan  karena  kesadaran  dari  dirinya  sendiri,  melainkan terpaksa karena didatangi oleh petugas pajak kerumahnya.  Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor paksaan juga berpengaruh pada kepatuhan seseorang..
5. Ideologi.
Dari hasil wawancara dengan informan nomor 14 dan 5 yang mengatakan bahwa  dia  sudah  membayarkan  pajak  dari  semua  bisnisnya  termasuk  bisnis  e- commerce  yang  dimiliki,  karena  menurutnya  setiap  orang  yang  memiliki  usaha dan  memiliki  penghasilan  wajib  dikenakan  pajak  penghasilan,  hal  tersebut merupakan  kewajiban  kita  sebagai  warga  negara  yang  baik  kepada  negara  agar negara kita bisa menjadi negara yang lebih maju.
Hal yang sama juga dikatakan Account Representative  (AR) pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Timur,  dan  Denpasar  Barat,  mereka mengatakan  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  saat  ini  dalam  membayarkan pajaknya  mungkin  saja  karena  generasi  sekarang  ini  semakin  sadar  bahwa  salah satu  kewajiban  mereka  sebagai  warga  negara  yang  baik  adalah  membayarkan pajak  penghasilannya.  Dari  hasil  wawancara  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa ideologi  atau cara  pandang  seseorang  dalam  berpikir  sangat  berpengaruh  kepada kepatuhan seseorang.
6. Lingkungan.
Kondisi  lingkungan  di  sekitar  seseorang  dapat  mempengaruhi kepatuhannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan nomor
2  dan  9  yang  mengatakan  bahwa  dia  belum  membayarkan  pajak  dari  bisnis  e- commerce yang dimiliki karena semua rekan-rekannya yang juga memiliki bisnis dibidang e-commerce belum membayarkan pajaknya.
Dari  hasil  wawancara  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  lingkungan  sekitar tempat  kita  tinggal  ataupun  bergaul  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan seseorang  dalam  melakukan  suatu  tindakan.  Jika  lingkungannya  positif  maka segala  keputusan  yang  akan  diambil  pasti  akan  baik  juga,  sebaliknya  jika lingkungannya  negatif  makan  tidak  menutup  kemungkinan  keputusannya  tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

## 3.2 Faktor Kendala
Penerapan  dari  suatu  kebijakan  tentunya  tidak  akan  pernah  terlepas  dari pengaruh  yang  di  timbulkan  oleh  berbagai  faktor.  Adapun  faktor-faktor  yang penghambat  penerapan  kebijakan  dalam hal  ini  alasan  pelaku  bisnis e-commerce (wajib pajak) masih enggan untuk melaporkan pajaknya adalah sebagai berikut: Menurut pendapat informan nomor 12 yang memiliki usaha dibidang kuliner  dan memiliki omset dibawah 100 Juta per tahun, mengatakan bahwa:
“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya  belum  jelasnya  informasi  mengenai  kebijakan  pajakn  bisnis e-commerce yang  saya  ketahui  dan  juga  tidak  mengerti  cara  untuk  melaporkan  dan membayarkan pajak.”
Menurut  pendapat  informan  nomor  15  yang  memiliki  usaha  dibidang kuliner  dan memiliki omset dibawah 100 Juta per tahun, mengatakan bahwa: “Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena minimnya  informasi  yang  saya  miliki  mengenai  kebijakan  pajak  bisnis e- commerce. ”
Menurut  pendapat  informan  nomor  1  yang  memiliki  usaha  dibidang kecantikan    dan  memiliki  omset  100  Juta  –  1  Miliar  per  tahun,  mengatakan bahwa:
“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya tidak tahu sama sekali informasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah terkait dengan pajak bisnis e-commerce ini.”
Menurut  pendapat  informan  nomor  6  yang  memiliki  usaha  dibidang kecantikan    dan  memiliki  omset  100  Juta  –  1  Miliar  per  tahun,  mengatakan bahwa:
“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya  tidak  mengetahui  tentang  kebijakan  pajak  bisnis  e-commerce  yang dikeluarkan oleh pemerintah.”
Namun,  pendapat  lain  disampaikan  informan  nomor  13  yang  memiliki usaha di bidang kerajinan tangan dan memiliki omset dibawah 100 Juta per tahun, mengatakan  bahwa:  “Saya  saat  ini  belum  melaporkan  pajak  pajak  dari  bisnis e- commerce saya  karena  bisnis  yang  dijalani  masih  terhitung  baru  dan  belum memiliki omset atau keuntungan  yang  stabil. Hal itu bisa menjadi alasan mereka menjadi tidak percaya diri untuk melaporkan pajaknya.”
Selain  kedua  hal  yang  sudah  disebutkan  diatas,  ada  pendapat  lain  lagi, menurut  pendapat  informan  nomor  3  yang  memiliki  usaha  di  bidang  kecantikan dan memiliki omset dibawah 1 Miliar – 4,8 Miliar per tahun, mengatakan bahwa: “Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya  tidak  mengetahui  keuntungan  apa  yang  saya  peroleh  setelah  membayarkan pajak. Saya tidak tahu kemana uang dari pajak ini dialokasikan oleh pemerintah.”
Menurut pendapat informan nomor 8 yang memiliki usaha di bidang Jasa dan  memiliki  omset  dibawah  100  Juta  – 1  Miliar  per  tahun,  mengatakan  bahwa: “Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya tidak tahu kemana uang dari pajak ini dibawa kemana oleh pemerintah,  dan apa kruntungan yang saya dapat jika saya membayarkan pajak penghasilan saya.”
Menurut informan nomor 9 yang memiliki usaha di bidang kecantikan  dan memiliki  omset  diatas  4,8  Miliar  per  tahun,  mengatakan  bahwa:  “Saya  belum membayarkan  pajak  dari  bisnis e-commerce yang  saya  miliki  karena  saya  takut nanti jika saya melaporkan pajak dari bisnis e-commerce saya, bisnis-bisnis yang lainnya juga akan diincar oleh pajak seperti yang terjadi pada rekan saya dulu.”
Menurut  pendapat  informan  nomor  2  yang  memiliki  usaha  di  bidang kecantikan    dan  memiliki  omset  diatas  4,8  Miliar  per  tahun,  mengatakan  bahwa:
“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena semua rekan-rekan saya yang saya kenal dan bergerak dibidang e-commerce juga belum membayarkan pajaknya.”
Berdasarkan  keterangan  Putu  Gde  Yuda  Suarjana  Putra,  selaku  Account Representative   (AR)  pada    Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Barat, mengatakan  bahwa:  “Faktor  yang  paling  sering  menjadi  alasan  pelaku  bisnis e- commerce belum  melaporkan  pajak  penghasilannya  adalah  sedikitnya  informasi yang  dimiliki  mengenai  perpajakan e-commerce, padahal  kami  di  kantor  pajak sudah sangat sering mensosialisasikan kebijakn tersebut di berbagai media.”
Menurut  Lenny  Krisnawati,  pelaku  Account  Representative   (AR)  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Timur,  mengatakan  bahwa:  “Alasan yang  sangat  sering  dikatakan  pelaku  bisnis e-commerce yang  belum  melaporkan pajak  penghasilannya  adalah  kurangnya  sosialisasi  dari  kanto  pajak  sehingga informasi  yang  mereka  ketahui  mengenai  perpajakan e-commerce sangat terbatas .”
Dalam  merumuskan  faktor  yang  mempengaruhi  para  ahli  berbeda pendapat.  Menurut  Taylor,  kepatuhan  atau  ketaatan  seseorang  terhadap  otoritas atau norma sosial dapat terbentuk dengan adanya enam faktor di antaranya : 1. Informasi
Dari  9  (sembilan)  informan  yang  mengatakan  belum  membayar  pajak,  4 (empat)  diantaranya  beralasan  karena  kurangnya  informasi  yang  mereka  miliki mengenai  kebijakan  pajak  bisnis e-commerce yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah.  Hasil  dari  wawancara  dengan  informan  nomor  1,  nomor  12,  nomor 15, dan nomor 6 yang mengatakan bahwa mereka belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang  dimilikinya  karena  kurangnya  informasi  mengenai kebijakan  yang  mereka  ketahui.  Selain  itu,  konsultan  pajak,  Account Representative  (AR) pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dan Denpasar  Timur  juga  mengatakan  salah  satu  faktor  yang  mungkin  menjadi kendala  pelaku  bisnis e-commerce dalam  melaporkan  pajak  penghasilannya adalah sedikitnya sosialisasi mengenai perpajakan e-commerce kepada masyarakat luas  yang  mengakibatkan  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  dalam
melaporkan  pajaknya.  Dari  hasil  wawancara  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor informasi  merupakan  kendala  terbesar  yang  berpengaruh  pada  kepatuhan seseorang  dalam  hal  ini  pelaku  bisnis e-commerce dalam  membayarkan  dan melaporkan pajak penghasilannya.
2. Imbalan atau Reward
Tujuan  diberikannya  Reward  adalah  meningkatkan  motivasi  seseorang untuk  melakukan  suatu  perbuatan  atas  kesadarannya  sendiri.  Banyak  orang beranggapan  dia  akan  melakukan  seseuatu  yang  diperintahkan jika  dia  diberikan suatu  imbalan.  Pajak  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  hal  pembangunan negara.  Kurangnya  pengetahuan  mengenai  fungsi  pajak  bagi  negara  dan masyrakat inilah yang membuat kurangnya kesadaran seseorang untuk membayar pajak.
Hal  ini  bisa  dilihat  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  nomor  3  dan nomor  8,  yang  mengatakan  bahwa  dia  belum  membayarkan  pajak  dari  bisnis e- commerce yang  dimiliki  karena  dia  tidak  tahu  keuntungan  apa  yang  akan diperoleh  setelah  saya  membayar  pajak.  Dari  hasil  wawancara  ini  dapat disimpulkan  bahwa  imbalan  juga  menjadi  faktor  kendala  yang  menyebabkan seseorang belum melaporkan dan membayarkan pajaknya.
3. Kekuasaan rujukan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dalam  penelitiaan  ini  faktor  kendala  yang berasal  dari  kekuasaan  rujukan  ini  tidak  ditemukan.  Dari  15  (lima  belas)  pelaku bisnis e-commerce yang sudah diwawancarai tidak ada yang memberikan jawaban belum  membayarkan  pajak  dari  bisnis e-commerce yang  dimiliki  karena  adanya faktor kendala dari rujukan dari suatu pihak atau seseorang.
4. Paksaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dalam  penelitiaan  ini  faktor  kendala  dari faktor paksaan ini tidak ditemukan.
5. Ideologi.
Berdasarkan wawancara dalam penelitiaan ini faktor kendala yang berasal dari kekuasaan rujukan ini tidak ditemukan.
6. Lingkungan.
Dari hasil wawancara dengan informan nomor 2 yang mengatakan bahwa dia  belum  membayarkan  pajak  dari  bisnis e-commerce yang  dimiliki  karena semua  rekan-rekannya  yang  juga  memiliki  bisnis  dibidang e-commerce belum membayarkan pajaknya.
Hal senada juga dikatakan oleh informan nomor 9, dia mengatakan bahwa dia  belum  membayarkan  pajak  dari  bisnis e-commerce yang  dia  miliki  karena takut  nanti  jika  melaporkan  pajak  dari  bisnis e-commerce nya,  bisnis-bisnis  yang lainnya  juga  akan  diincar  oleh  pajak  seperti  yang  terjadi  pada  rekan-rekannya yang lain.
Dari  hasil  wawancara  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  lingkungan sekitar tempat kita tinggal ataupun bergaul juga menjadi salah satu faktor kendala yang  menyebabkan  seseorang  belum  melaporkan  dan  membayarkan  pajaknya. Jika  lingkungannya  positif  maka  segala  keputusan  yang  akan  diambil  pasti  akan baik  juga,  sebaliknya  jika  lingkungannya  negatif  makan  tidak  menutup kemungkinan  keputusan  yang  akan  diambil  akan  tidak  sesuai  dengan  aturan- aturan yang ada.

## 3.3 Faktor Pendukung
Selain  faktor  kendala,  penerapan  dari  suatu  kebijakan  tentunya  juga memiliki  faktor  pendukung.  Adapun  faktor-faktor  yang  mendukung  dalam kepatuhan  seseorang  dalam  melaporkan  pajak  penghasilan  dari  bisnis e- commerce nya adalah sebagai berikut:
Menurut  pendapat  informan  nomor  10,  yang  memiliki  usaha  di  bidang kesehatan dan memiliki omset sebesar 100 Juta  – 1 Miliar per tahun mengatakan bahwa : “Saya sudah membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena dulu didatangi oleh petugas pajak ke tempat usaha saya, setelah dilakukan pemeriksaan,  saya  harus  melaporkan  dan  membayarkan    pajak  dari  bisnis e- commerce yang saya miliki.”
Menurut  pendapat  informan  nomor  7,  yang  memiliki  usaha  di  bidang kerajinan  tangan  dan  memiliki  omset  sebesar  1  Miliar  –  4,4  Miliar  per  tahun mengatakan  bahwa  :  “Saya  sudah  membayarkan  pajak  dari  bisnis e-commerce
yang  saya  miliki  karena  didatangi  oleh  petugas  pajak,  setelah  dilakukan pemeriksaan  oleh  petugas  ternyata  diapun  harus  membayarkan  denda  dari  pajak yang belum dilaporkan ditahun sebelumnya.”
Menurut Taylor, kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap otoritas atau norma sosial dapat terbentuk dengan adanya enam faktor di antaranya :
1. Informasi
Hasil wawancara dengan informan nomor 11 mengatakan informasi yang diberikan  oleh  Pemerintah  sudah  sangat  lengkap,  dan  informasi  mengenai kebijakan  tersebut  juga  sangat  mudah  didapat.  Oleh  sebab  itu  dia  mengatakan bahwa  dia  sudah  membayarkan  pajak  dari  bisnis e-commerce yang  dimilikinya. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa faktor informasi juga menjadi faktor  pendukung  kepatuhan  seseorang  dalam  melaporkan  dan  membayarkan pajaknya.
2. Imbalan atau Reward
Tujuan  diberikannya  Reward  adalah  meningkatkan  motivasi  seseorang untuk  melakukan  suatu  perbuatan  atas  kesadarannya  sendiri.  Banyak  orang beranggapan  dia  akan  melakukan  seseuatu  yang  diperintahkan jika  dia  diberikan suatu  imbalan.  Namun,  dari  hasil  wawancara  dalam  penelitiaan  ini  faktor pendukung  kepatuhan  seseorang  yang  berasal  dari  kekuasaan  rujukan  ini  tidak ditemukan.
3. Kekuasaan rujukan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dalam  penelitiaan  ini  faktor  pendukung kepatuhan seseorang yang berasal dari kekuasaan rujukan ini tidak ditemukan.
4. Paksaan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  nomor  10  dan  7,  mereka mengatakan bahwa sudah membayarkan pajak dari bisnis e-commerce nya, namun bukan karena kesadaran dari dirinya sendiri, melainkan terpaksa karena didatangi oleh  petugas  pajak  kerumahnya.  Dari  hasil  wawancara  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa faktor paksaan juga menjadi faktor pendukung kepatuhan seseorang dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.
5. Ideologi.
Menurut  pendapat  informan  nomor  14,  11,  dan  5,  mereka  sudah membayarkan  pajak  karena  menurutnya  adalah  kewajiban  kita  sebagai  warga negara yang baik agar negara kita bisa menjadi negara yang lebih maju. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa faktor ideologi menjadi salah satu faktor yang  mendukung  kepatuhan  seseorang  dalam  melaporkdan  dan  membayarkan pajaknya.
6. Lingkungan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dalam  penelitiaan  ini  faktor  pendukung kepatuhan seseorang yang berasal dari kekuasaan rujukan ini tidak ditemukan.

## 3.4 Dampak
Dalam  suatu  keputusan  yang  diambil  pastilah  ada  dampak  yang  akan ditimbulkan,  begitu  juga  dengan  kurangnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayarkan pajaknya yang menimbulkan beberapa dampak, sebagai berikut : Berdasarkan  keterangan  Putu  Gde  Yuda  Suarjana  Putra,  selaku  Account Representative   (AR)  pada    Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Barat, mengatakan  bahwa:  “Kurangnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarkan pajaknya  akan  membuat  keuangan  negara  khususnya  bagi  pendapatan  anggaran daerah  yang  berasal  dari  pajak  berpotensi  mengalami  penurunan  yang  cukup besar.  Walaupun  belum  ada  data  pasti  berapa  besarnya,  namum  bisa  dipastikan keuangan  negara  mengalami  penurunan  yang  cukup  besar  akibat  kurangnya kepatuhan  wajib  pajak  dalam  hal  ini  pelaku  bisnis E-commerce. Seperti  kita ketahui,  Pajak digunakan  untuk  membiayai  semua  kepentingan  umum,  termasuk pembangunan   jalan,  pembangunan  jembatan,  sekolah,  tol  hingga  rumah  ibada, jadi jika wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajak, dan keuangan negara mengalami penurunan maka pembangunan infrastruktur di dalam negeri pun akan terhambat. ”
Menurut  Lenny  Krisnawati,  pelaku  Account  Representative   (AR)  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Timur,  mengatakan  bahwa: “Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak, sangat berdampak pada  penurunannya  keuangan  negara.  Kami  di  kantor  pajak  tidak  memiliki  data
statistik  yang  pasti  tentang  hal  tersebut,  kami  juga  tidak  tahu  berapa  persennya keuangan negara mengalami penurunan akibat pajak dari bisnis e-commerce , yang pasti  kurangnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarkan  pajak  sangat berdampak dan pembangunan infrastruktur di dalam negeri bisa terhambat karena kurangnya uang yang diterima negara dari pajak.”
Menurut  Made  Puspa  Pawitri  yang  bekerja  sebagai  konsultan  pajak, mengatakan bahwa : “Dampak jika wajib pajak kurang patuh dalam membayarkan pajaknya,  antara  lain  negara  akan  menjadi  kurang  maksimal  dalam mengumpulkan  potensi  pajak  sebenarnya  dalam  hal  pemajakan  transaksi  online ( e-commerce )  yang  pastinya  akan  berdampak  pada  terhambatnya  pembangunan infrastruktur  di  dalam  negeri.  Selain  itu,  jika  terlambat  melaporkan  pajak  akibat dari kurangnya kesadaran atau pemahaman wajib pajak dalam melaporkan pajak, maka  nantinya  akan  menimbulkan  sanksi  yang  akan  merugikan  wajib  pajak  itu sendiri”
Menurut  pendapat  informan  nomor  2  yang  memiliki  usaha  di  bidang kecantikan    dan  memiliki  omset  diatas  4,8  Miliar  per  tahun,  mengatakan  bahwa: “Jika  kita  tidak  bayar  pajak,  Indonesia  akan  menjadi  goyah.  Ini  berarti,  segala kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagian  besar  didanai  oleh  pajak seperti pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.”
Menurut  pendapat  informan  nomor  9  yang  memiliki  usaha  di  bidang kecantikan    dan  memiliki  omset  diatas  4,8  Miliar  per  tahun,  mengatakan  bahwa: “Dampak  yang  terjadi  jika  seseorang  tidak  membayarkan  pajaknya  adalah  akan terkena sanksi administratif dari kantor pajak atau pemerintah.”
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, peneliti telah mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari kurangnya kepatuhan wajib pajak (pelaku bisnis e-commerce ), sebagai berikut :
1. Dampak Bagi negara
Berdasarkan  keterangan  Putu  Gde  Yuda  Suarjana  Putra,  selaku  Account Representative   (AR)  pada    Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Barat, mengatakan  bahwa    dengan  kurangnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayarkan  pajaknya,  keuangan  negara  khususnya  bagi  pendapatan  anggaran
daerah  yang  berasal  dari  pajak  berpotensi  mengalami  penurunan  yang  cukup besar. Seperti kita ketahui, Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum,  termasuk  pembangunan   jalan,  pembangunan  jembatan,  sekolah,  tol hingga rumah ibadah, jadi jika wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajak, dan  keuangan  negara  mengalami  penurunan  maka  pembangunan  infrastruktur  di dalam negeri pun akan terhambat
Hal  serupa  juga  dikatakan  oleh  Lenny  Krisnawati,  pelaku  Account Representative (AR)  pada    Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Timur, mengatakan bahwa kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak, sangat  berpengaruh  pada  penurunan  keuangan  negara  yang  akan  berdampak  dan pembangunan infrastruktur di dalam negeri bisa terhambat karena kurangnya uang yang diterima negara dari pajak.”
Konsultan  Pajak,  Made  Puspa  Pawitri  juga  mengatakan  jika  wajib  pajak kurang  patuh  dalam  membayarkan  pajaknya,  akan  berdampak  negara  akan menjadi kurang maksimal dalam mengumpulkan potensi pajak sebenarnya dalam hal  pemajakan  transaksi  online  ( e-commerce )  yang  pastinya  akan  membuat pembangunan infrastruktur di dalam negeri terhambat.
Selain  itu,  menurut  pendapat  informan  nomor  2,    jika  kita  tidak  bayar  pajak, Indonesia  akan  menjadi  goyah.,  artinya  segala  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  sebagian  besar  didanai  oleh  pajak  seperti  pembangunan  tidak  akan berjalan dengan baik dan lancar.”
2. Dampak bagi pelaku bisnis (wajib pajak)
Pada  waktu  yang  ditentukan,  pihak  wajib  pajak  harus  melaporkan  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Jika wajib pajak tidak melaporkan pajaknya tentu saja ada sanksi yang akan dikenakan. Sanksi tersebut berupa :
a) Pemblokiran rekening yang dimiliki wajib pajak
b) Sanksi Denda

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka simpulan dalam penelitian tentang kepatuhan pelaku bisnis e-commerce sebagai wajib pajak
di  Kota  Denpasar  ini  yaitu  kepatuhan  pelaku  bisnis  e-commerce  sebagai  wajib pajak  terhadap  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  di  Kota  Denpasar tampaknya belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pelaku bisnis e-commerce yang masih cenderung belum mematuhi kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaku bisnis e-commerce untuk  melaporkan  pajak  penghasilannya  di  antaranya  faktor  informasi,  imbalan, dan lingkungan. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak dalam    melaporkan  pajak  penghasilannya  adalah  faktor  informasi,  paksaan,  dan ideologi.
Dampak  dari  kurangnya  kepatuhan  wajib  pajak  (pelaku  bisnis  e- commerce), antara lain dampak bagi negara khususnya bagi pendapatan anggaran daerah  yang  berasal  dari  pajak,  dan  dampak  bagi  pelaku  bisnis  e-commerce  itu sendiri yang berupa pemblokiran rekening dan pengenaan sanksi denda.
Saran  yang  dapat  diberikan  yakni  perlu  dilakukan  sosialisasi  tentang kebijakan-kebijakan  yang  mengatur  tentang  pajak  bisnis  e-commerce.  Direktorat jenderal  pajak  harus  mencari  cara  agar  bisa  memiliki  database  semua  pelaku bisnis e-commerce yang ada di Indonesia, untuk memudahkan dalam menerbitkan regulasi  dan  menyesuaikannya  dengan  keadaan  bisnis  online  yang  ada  saat  ini. Bagi pelaku bisnis e-commerce yang sudah membayarkan pajaknya yang baik dan benar,  bisa  diberikan  reward  berupa  penghargaan.  Menumbuhkan  kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak sejak dini dengan cara mengimplementasikan  pembelajaran  bermuatan  kesadaran  pajak  di  lingkungan sekolah masing-masing.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  diatas,  maka  ada  beberapa  variable  yang dapat  digunakan  dalam  penelitian  mendatang.  Variabel-variabel  tersebut  yaitu pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  fungsi  dan  makna  pajak,  serta  kualitas pelayanan dari kantor pelayan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilianto,  B.,  &  Hidayat,  A.  (2019).  Pengaruh  Bisnis  E-Commerce  dan
Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan Pajak  (Studi  Kasus  Wajib  Pajak Yang  Terdaftar  di  KPP  Kelapa  Gading). EkoPreneur,  1 (2),  156-168. https://doi.org/10.32493/ekop.v1i2.4796
Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 14 (1), 62–71.
Kusumawati,  S.,  &  Pardi.  (2020).  Pengaruh  Reformasi  Sistem  Perpajakan, Penagihan  Pajak,  Tarif  Pajak  dan  Account  Representative  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Wajib  Pajak  UMKM  pada  KPP  Pratama Sukoharjo). JEBDEKER:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Akuntansi,  Bisnis
Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur , 1 (1), 17–28.
Lestari,  A.  M.,  &  Damayanti,  T.  W.  (2019).  Pemahaman  Pelaku  Bisnis  Online Atas Aturan Perpajakan: Sebuah Preliminary Study. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi,  Keuangan,  Auditing  Dan  Perpajakan),  4 (1),  29-43. https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.160
Magdalena, F. C. S.,  Frederica, D. (2021). Kepatuhan Perpajakan Dari Pelaku E- Commerce (Eksperimen pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas Kristen Krida  Wacana).  Jurnal  Penelitian  Teori  &  Terapan  Akuntansi  (PETA), 6(1), 52-61 https://doi.org/10.51289/peta.v6i1.471
Ningsih, A. S., Maslichah, M., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan  Pajak,  Tarif  Pajak,  Lingkungan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pengguna  E-Commerce. Jurnal  Ilmiah Riset Akuntansi, 8 (1), 82–91.
Sari,  R.  P.  (2018).  Kebijakan  perpajakan  atas  transaksi  e-commerce. Akuntabel, 15 (1), 67-72. https://doi.org/10.29264/jakt.v15i1.2889
Soemitro, R. (2014). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan . Bandung: Graha
Ilmu.
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.