Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2), 165-189 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.478 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi

## Wahyu Dewantara Susilo, Sari Angraeni, Timotius Hendrik Partohap
Komisi Pemberantasan Korupsi
wahyu.susilo@kpk.go,id, sari.angraeni@kpk.go.id, timotius.partohap@kpk.go.id

## Abstract
The Integrity Assessment (IA) is a tool developed by Directorate of Research and Development to assess the risk of corruption and measure the milestones of corruption prevention effort in Ministries/Institutions/Local  Government.  The  IA  is  a  measurement  tool  that  combine experience and perception from the perspective of public officials, the users of public services, as well as experts in assessing the integrity of one institution. In 2018, the average integrity index from 6 Ministries/Institutions and 20 Provincial Government is 68,75 from the scale of 1 to 100. Conflict  of  interests,  bribery/gratutity  in  both  public  services  and  management  of  human resources,  and  whistleblower  protection  are  still  the  main  issues  of  integrity  in  the Ministries/Institutions/Local Governments.
Keywords: Anti-Corruption, Integrity, Measurement, Assesment, Risk-Assesment

## Abstrak
Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur capaian upaya pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  di  setiap  K/L/P/D.  SPI  merupakan  pengukuran  yang menggabungkan pengalaman dan persepsi dari perspektif pegawai, pengguna layanan, dan eksper terhadap kondisi integritas di suatu K/L/PD. Di tahun 2018, rata-rata indeks integritas dari 6 Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi  adalah 68,75 dari skala 1 hingga 100. Isu konflik kepentingan, suap/gratifikasi dalam pelayanan, maupun pengelolaan sumber daya  manusia,  hingga  perlindungan  terhadap whistleblower masih  menjadi  isu  utama  di K/L/PD tersebut.
Kata Kunci: Antikorupsi, Integritas, Pengukuran, Penilaian, Penilaian Risiko

## Pendahuluan
Sebagaimana  disebutkan  dalam penjelasan  atas  Undang-Undang  Nomor 30/2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan  kejahatan  luar  biasa  dan membutuhkan  penanganan  dengan  cara- cara  yang  luar  biasa.  Oleh  karena  itu, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) dilahirkan  dengan  tugas  melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan, monitor,  hingga  penindakan  yang  terdiri dari  penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi.
Tugas  Direktorat  Penelitian  dan Pengembangan  (Litbang)  sesuai  dengan Peraturan  KPK  Nomor  3/2018  adalah melakukan  Penelitian,  Pengembangan, dan  Perumusan  serta  Penyampaian Laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  dan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika rekomendasi KPK tidak diimplementasikan. Salah satu wujud dari pelaksanaan tugas tersebut adalah Survei Penilaian  Integritas  (SPI)  yang  dilakukan untuk  mengukur  dan  memetakan  risiko korupsi di suatu
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

## Latar Belakang
Korupsi  merupakan  kondisi  yang cukup  meresahkan  di  Indonesia.  Angka kejadian korupsi setidaknya dapat dilihat dari  angka  penegakan  hukum  terhadap tindak  pindana  korupsi  di  Indonesia. Selama  5  tahun  terakhir  tercatat  ada sekitar 2.691 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum di Indonesia, dengan jumlah tersangka kasus korupsi sebanyak 5.938 orang, kerugian negara sebesar 21,9 triliun.  Korupsi  ini  terjadi  di  banyak tempat,  pada  Pemerintah  Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota,
Pemerintah  Desa,  Kementerian,  BUMN, dan lain-lain.
Korupsi  yang  cukup  masif  di Indonesia  menunjukkan  bahwa  upaya pencegahan  korupsi  haruslah  dilakukan dengan  cara  yang  lebih  progresif,  sejak dari  hulu  hingga  hilir.  Dimulai  dengan adanya  data  risiko  korupsi  yang  cukup valid,  kemudian  data  tersebut  dijadikan dasar  kebijakan  untuk  meminimalisir kejadian  korupsi,  dan  kebijakan  tersebut dievaluasi kembali untuk dilihat efektivitasnya, kemudian dilakukan pemetaan  kembali  untuk  melihat  apakah risiko  korupsi  berkurang  atau  muncul dalam bentuk yang lain, begitu seterusnya.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pengukuran korupsi pada akhirnya sangat dibutuhkan untuk dapat memetakan risiko korupsi yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan pencegahan korupsi.
Graycar  dan  Prenzler  (2013) menyatakan  bahwa  pengukuran  korupsi penting  untuk  dua  hal.  Pertama, pengukuran  korupsi  dapat  menjadi indikator seberapa baik perilaku masyarakat  dalam  hal  pelaksanaan kontrak  pemerintah  dan  masyarakatnya. Contohnya  adalah  jika  di  suatu  negara masih terdapat suap, pemerasan/pungutan  liar,  dan  bentuk lainnya, maka negara tersebut lebih korup jika  dibandingkan  dengan  masyarakat  di mana perilaku tersebut bukan bagian dari tatanan  sosialnya.  Kedua,  pengukuran korupsi  dapat  dijadikan  dasar  dalam mengimplementasikan upaya-upaya perbaikan sistem dan pencegahan korupsi (Graycar & Prenzler, 2013). Sebagaimana dijelaskan dalam
Penjelasan  Undang-Undang  No.  30/2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa. Sebagai salah  satu  tindak  pidana  luar  biasa ( extraordinary  crime ),  korupsi  memiliki tantangan tersendiri untuk dapat

## Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi
dipetakan dan diukur karena ketersediaan data  yang  sangat  terbatas  tidak  seperti tindak kejahatan umum lainnya.
Tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat diukur  dengan  mudah  karena  sifatnya yang  tersembunyi  sehingga  data  yang tersedia sangat terbatas. Berbagai penelitian  yang  berupaya  melakukan pengukuran  menggunakan  pendekatan proxy untuk  mendapatkan  pemetaan mengenai  korupsi  tersebut.  Pendekatan proxy dibangun  karena  korupsi  dianggap sulit  diukur  secara  langsung,  sehingga tingkat  korupsi  hanya  dapat  diukur dengan  parameter  yang  dianggap  cukup menggambarkan kehadiran korupsi (parameter  positif),  atau  sebaliknya dengan  mengukur  parameter  yang  dapat menghalangi terjadinya korupsi
(parameter negatif) (Wijayanto, 2009).
Salah  satu proxy dari  parameter negatif  yang  sering  digunakan  adalah persepsi terhadap korupsi dan
keberadaaan dari faktor-faktor yang dapat mencegah  korupsi,  seperti  transparansi, akuntabilitas,  dan  integritas  (Heinrich  & Hodess,  2011).  Sedangkan  contoh proxy dengan parameter positif misalnya adalah lama  pengurusan  izin  usaha,  besar  biaya pengurusan  izin  usaha,  besarnya  pajak ekspor  dan  impor,  alokasi  APBN  untuk militer, dan lain-lain (Wijayanto, 2009).
Survei  Penilaian  Integritas  (SPI) yang disusun oleh KPK dihadapkan hadir sebagai  salah  satu  alternatif  upaya pengukuran  risiko  korupsi  sekaligus mengukur
kinerja pemberantasan
korupsi.  Survei  Penilaian  Integritas merupakan  upaya  dalam  memetakan risiko  korupsi  dan  capaian  upaya pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  di K/L/PD. Hasil pemetaan tersebut kemudian  dapat  dijadikan  dasar  dalam menyusun  rekomendasi  peningkatan upaya  pencegahan  korupsi  dengan rencana  aksi  yang  disesuaikan  pada karakteristik masing-masing  K/L/PD  dan
berdasarkan hasil pemetaan yang empiris. Tulisan ini memberikan gambaran tentang SPI sebagai alternatif pengukuran korupsi beserta gambaran contoh hasil
pengukuran  yang  dilakukan  pada  tahun 2018 serta perbandingan terhadap angka SPI tahun 2017.

## Tinjauan Teoritis
Pengukuran  korupsi  dapat  dibagi berdasarkan  pada  perkembangannya dalam  3  (tiga)  generasi  (Heinrich  & Hodess,  2011).  Generasi  pertama  lahir untuk memetakan korupsi dan membandingkan  berbagai  negara  dalam peringkat.  Pengukuran  dalam  kelompok generasi ini dilakukan dengan bergantung pada  sumber  data  lintas  negara  yang sudah  ada  untuk  kemudian  dihitung menjadi indikator komposit yang umumnya  terdiri  dari  persepsi  pakar, opini publik, hingga survei di antara para pelaku usaha. Corruption Perception Index (CPI) dan Governance Indicators oleh Bank Dunia  (WBGI)  merupakan  beberapa indikator  yang  dapat  dikelompokkan dalam generasi pertama ini.
Generasi  berikutnya  mengukur tidak hanya secara lintas wilayah, tapi juga secara  lintas  waktu  karena  lahirnya kebutuhan  untuk  membandingkan  antar waktu  dan  negara  lain.  Dalam  kelompok generasi  ini,  tidak  hanya  persepsi  yang dimasukkan dalam pengukuran, tapi juga pengalaman  aktual  seseorang  terhadap kejadian  korupsi.  Pengukuran  dalam generasi  ini  umumnya  berfokus  pada integritas, transparansi, hingga akuntabilitas dari sistem antikorupsi yang ada  di  negara  tersebut.  Beberapa  contoh indikator  yang  dapat  dikelompokkan dalam  generasi  kedua  ini  adalah International  Crime  Victim  Survey (ICVS) dan Global  Corruption  Barometer (GCB) yang dirilis oleh Transparency International (TI).
Alat  ukur  pada  generasi  ketiga mengukur  risiko  korupsi  secara  spesifik dengan  tujuan  untuk  memberikan gambaran  penilaian  isu  korupsi  dalam konteks tertentu. Secara umum, alat ukur dalam  generasi  ketiga  ini  memiliki kesamaan beberapa fitur seperti pendekatan partisipatif, penekanan
dengan menguji aktor yang relevan, hingga triangulasi jenis dan sumber data.
Di  Indonesia,  alat  ukur  CPI dilakukan sejak tahun 1995 hingga tahun 2019. Sepanjang 24 tahun pengukurannya,
CPI  Indonesia  mengalami  pertumbuhan dari angka 19 pada tahun 1995 menjadi 38 di tahun 2018 (Transparency
International,  1995;  2018).  Namun, sebagai  salah  satu  alat  ukur  generasi pertama,  CPI  tidak  dapat  memberikan penjabaran  langkah-langkah  yang  perlu dilakukan  oleh  berbagai  institusi  di Indonesia  dalam  melakukan  perbaikan dan mengembangkan nilai CPI tersebut.
SPI sebagai alat ukur yang mencoba memetakan  risiko  korupsi  dengan pendekatan multidimensi dan multiperspektif dapat dikategorikan dalam  alat  ukur  generasi  ketiga.  SPI merupakan  adaptasi  dari Integrity Assessment yang dikembangkan oleh Anti- Corruption  and  Civil  Rights  Commission (ACRC)  Korea  Selatan  sejak  tahun  2002 (ACRC,  2015). Integrity  Asessment telah mendapatkan  penghargaan  internasional dari  UN  Public  Service  dalam  kategori pencegahan korupsi di sektor publik pada tahun 2012. Alat ukur Integrity Asessment ini  juga  telah  diadopsi  di  banyak  negara pada wilayah Asia Pasifik (ACRC, 2015).
Dalam mengukur risiko korupsi, SPI menggabungkan  sudut  pandang  internal, eksternal,  dan  eksper  dalam  menilai berbagai  dimensi  terkait  risiko  korupsi seperti budaya organisasi, sistem antikorupsi,  pengelolaan  sumber  daya manusia,  dan  pengelolaan  anggaran.
Torsello  (2018)  menyebutkan  bahwa
menciptakan
lingkungan dimana organisasi  dapat  membangun  kepatuhan dan budaya integritas merupakan hal yang penting.    Meskipun  hubungan  antara budaya organisasi dan korupsi tidak dapat langsung  dilihat,  namun,  hubungan tersebut  dapat  diidentifikasi  melalui  3 (tiga) pendekatan (Torsello, 2018).
Pendekatan  yang  pertama  adalah dengan  melihat  kecenderungan  perilaku korupsi  sebagai  tindakan  atau  keputusan individu yang dapat membebani organisasi.  Contoh  tindakan  korupsi berdasarkan  pendekatan  ini  adalah  di mana  individu  memutuskan  untuk melakukan suap/gratifikasi hingga menyalahgunakan  fasilitas  organisasi untuk  kepentingan  pribadi.  Hubungan antara  organisasi  dan  perilaku  korupsi berikutnya diidentifikasi dengan kecenderungan  melihat  korupsi  sebagai pola  kolusi  antara  individu  dengan lingkungan kerjanya.  Perilaku  korupsi ini biasanya  melibatkan  manajemen  tingkat menengah  hingga  tinggi  di  suatu organisasi  dengan  menciptakan  sistem yang  korup.  Contoh  dari  perilaku  ini adalah  nepotisme,  konflik  kepentingan, keberadaan  calo,  hingga  penyalahgunaan wewenang  oleh  atasan.  Pendekatan  yang terakhir adalah dengan melihat hubungan perilaku  korupsi  dan  budaya  organisasi saling  dipengaruhi  dengan  budaya  asal individu  tersebut.  Dengan  melihat berbagai  pendekatan  ini,  Torsello  (2018) menyampaikan pentingnya untuk melihat integritas individu dan budaya organisasi dengan melibatkan aspek sosiokultural.
Secara  empiris,  kepemimpinan, kendali,  dan  sistem  yang  dibangun  di sebuah  organisasi  dapat  memengaruhi prevalensi  korupsi  di  organisasi  tersebut (Hechanova, et al., 2014). Studi kuantitatif yang dilakukan di Filipina ini menunjukkan  bahwa  sistem  antikorupsi yang  bekerja  dengan  baik  dapat memperkecil prevalensi korupsi di sebuah

## Survei Penilaian Integritas:
organisasi.  Sistem  antikorupsi  yang  diuji secara  empiris  ini  melingkupi  sosialisasi norma  dan  nilai  integritas,  tindak  lanjut terhadap laporan korupsi dan perlindungan terhadap pelapornya, hingga  bagaimana  lingkungan  organisasi memberikan  contoh  pelaksanaan  norma dan nilai integritas.
Pengelolaan  sumber  daya  manusia (SDM) merupakan salah  satu  faktor  yang berkaitan  erat  dengan  korupsi.  Dalam penelitian  empirisnya  di  Departemen Pajak  di  Yunani,  Antonakas,  et  al.  (2014) menemukan bahwa rekrutmen, penilaian, dan  promosi  pegawai  publik  yang  tidak sesuai dan tidak dilakukan secara objektif serta  menjunjung  tinggi  meritokrasi merupakan  faktor  yang  memengaruhi masih tingginya tingkat korupsi.
Pengelolaan  SDM  yang  lemah  di  sektor publik  juga  dapat  menyebabkan  layanan publik  yang  terlalu  besar  dan  tidak kompeten  (Chêne,  2015).  Pengelolaan yang lemah dan struktur insentif serta etos kerja  yang  tidak  baik  akan  menjadikan lebih  sulit  untuk  mencapai  sektor  publik yang  kuat,  efisien,  dan  akuntabel  (Chêne, 2015).
Korupsi  dan  pengelolaan  anggaran merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Dalam  2  (dua)  dekade terakhir,  berbagai  institusi  internasional, donor, hingga akademisi mendorong agar pengelolaan  anggaran  di  sektor  publik dapat  diakses  oleh  masyarakat  luas (Cimpoeru  &  Cimpoeru,  2015).  Secara empiris  dengan  studi  terhadap  data  59 negara di dunia, Cimpoeru dan Cimpoeru (2015)  menemukan  bahwa  pengelolaan anggaran  yang  transparan  juga  dapat mendorong  lebih  cepatnya  kemajuan ekonomi  di  Negara  tersebut.  Hal  ini disebabkan  karena  dengan  informasi anggaran  yang  transparan  maka  para pelaku ekonomi dapat melakukan hal yang lebih  tepat  dilakukan.  Transparansi  dari anggaran  itu  sendiri  dilihat  sebagai  alat
yang  vital  untuk  menekan  angka keuntungan  yang  illegal  dan  korup  yang diperoleh oleh para pelakunya.
Dalam melakukan analisis data pada SPI,  digunakan  prinsip  “ one  is  too  many ” yaitu  bahwa  setiap  responden  yang menyatakan mereka melihat atau mendengar  adanya  kejadian  korupsi  di instansinya,  maka  bobot  jawaban  akan diberikan cukup tinggi. Hal ini didasarkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang tersembunyi  dan  seperti  gunung  es,  jika ada  satu  saja  responden  yang  berani mengungkapkan  kejadian  korupsi  di instansinya,  maka  hal  itu  merupakan sinyal bahwa kejadian korupsi yang terjadi faktanya bisa lebih banyak daripada yang berani  diungkapkan  oleh  sebagian  kecil responden.

## Metode Penelitian
Survei Penilaian Integritas dilakukan dengan menggabungkan
penggunakan  data  primer  dan  data sekunder. Data primer didapatkan melalui survei  yang  dilakukan  terhadap  pegawai instansi  K/L/PD,  pengguna  layanan  dari K/L/PD  tersebut,  hingga  eksper  yang mengerti  mengenai  kondisi  integritas, risiko  korupsi  di  dalam  instansi,  serta upaya-upaya  pencegahan  korupsi  yang dilakukan  oleh  instansi  tersebut.  Data primer  ini  kemudian  menjadi  penyusun indeks integritas yang disesuaikan dengan faktor koreksi.
Faktor  koreksi  menggunakan  data objektif  yang  setara  dan  dimiliki  oleh seluruh  K/L/PD  peserta  SPI.  Beberapa contoh  data  objektif  yang  digunakan adalah data pengaduan masyarakat terkait korupsi  di  instansi  tersebut,  data kepatuhan  Pelaporan  LHKPN  (Laporan Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara), dan  lain-lain.  Faktor  koreksi  ini  sangat dibutuhkan sebagai alat kontrol agar nilai indeks  yang  dikeluarkan  oleh  SPI merupakan  nilai  indeks  yang  mendekati
kondisi  Integritas  sesungguhnya  dari setiap  K/L/PD.  Faktor  koreksi  ini  terus dikembangkan  oleh  KPK,  seiring  dengan kecukupan  data  objektif  yang  setara  dan dimiliki oleh seluruh K/L/PD peserta SPI.
Survei  di  Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan di lokus unit kerja setara eselon II yang memberikan layanan publik tertentu sedangkan di Pemerintah Daerah (Pemda) dilakukan terhadap 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari (1)  Dinas  Pekerjaan  Umum/Binamarga; (2)  Dinas  Perhubungan;  (3)  Dinas Kesehatan; (4) Dinas Pendapatan Daerah; (5) Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan (6) Unit  Layanan/Unit  Kerja  Pengadaan Barang dan Jasa.
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan  bantuan  gawai  ( gadget ) untuk menjamin kerahasiaan jawaban dari setiap  responden  sehingga  responden dapat  memberikan  jawaban  yang  secara objektif.  Survei  dilakukan  terhadap  60 pegawai, 60 pengguna layanan dalam satu tahun terakhir, dan 10 responden eksper untuk setiap K/L/PD yang menjadi peserta SPI dengan margin of error setiap instansi yang  berbeda-beda  dan  maksimal  hingga 20  persen.  Hasil  survei  terbentuk  dari angka skala 1 hingga 100 di mana semakin tinggi  angka  integritas  sebuah  instansi, maka  sistem  yang  berjalan  di  K/L/PD tersebut semakin  baik  dalam  mendeteksi risiko  korupsi  dan  menangani  ketika terjadi tindak pidana korupsi.
Pemilihan  Kementerian/Lembaga/ Pemerintah  Daerah  dilakukan  dengan mempertimbangkan  intervensi  kegiatan pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  KPK dan  dampaknya  pada  peningkatan kepercayaan  publik  terhadap  upaya pencegahan  korupsi.  Unit  terpilih  dalam satu  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah  merupakan  perwakilan  unit-unit utama  dalam  rangka  pencapaian  visi  dan misi  organisasi  dan  dianggap  memiliki dampak berarti pada penciptaan
kepercayaan  publik  jika  dilakukan perbaikan  dalam  konteks  pencegahan korupsi  (misalnya;  anggaran  terbesar, jumlah pengguna layanan besar, dan lain- lain).    Pengambilan  sampel  responden pegawai dan pengguna layanan dilakukan secara acak. Untuk mendukung survei kuantitatif,  penelitian  ini  juga  melakukan wawancara mendalam (kualitatif) terhadap narasumber ahli yang memahami  situasi  integritas  (korupsi) yang  bersumber  dari  internal  maupun eksternal organisasi. Pemilihan narasumber ahli didasarkan pertimbangan ( judgement ) pada pemahaman  kepemilikan  pengetahuan (informasi  dan  data)  mengenai  kondisi antikorupsi di instansi terkait. Narasumber  ahli  eksternal  diantaranya berasal dari instasi Ombudsman RI, BPKP,
KPK,  dan  NGO  Antikorupsi;  sedangkan narasumber internal berasal dari kalangan birokrasi instansi (inspektorat dan pejabat daerah).

## Pembahasan
Profil Responden SPI 2017 dan 2018 Secara  garis  besar,  responden  dari SPI  dapat  dikelompokkan  berdasarkan jenis  instrumen  pengumpulan  data  yang dilakukan. Kelompok pertama berasal dari responden  internal  yang  merupakan aparatur  sipil  negara  (ASN)  pada  lokus survei,  kelompok  kedua  berasal  dari responden  eksternal  yang  merupakan para pengguna layanan pada lokus survei, dan  kelompok  ketiga  berasal  dari beberapa  ahli/tokoh  masyarakat  yang memahami  kondisi  lembaga  publik  di mana  lokus  berada.  Berikut  disajikan profil responden pada setiap kelompok.

## Profil Responden Internal
Total  sampel  responden  internal
2018  sebanyak  1.514  responden  yang tersebar di 6 (enam)

## Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi
Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah  Daerah.  Pada  Tahun  2017 total sampel sebanyak 2.084 tersebar di 6
(enam)  Kementerian/Lembaga  dan  30 Pemerintah Daerah. Semua Eselon II pada masing-masing  dinas  dipilih  sebagai sampel,  sementara  responden  untuk Eselon III, IV dan staf jumlah dipilih secara sistematik.
Mayoritas responden berjenis kelamin  laki-laki  (60%) dan  berada  pada usia  produktif  (30-50  tahun).  Sedangkan komposisi jabatan terbagi secara proporsional  dari  mulai  staf/fungsional, eselon  V,  eselon  IV,  hingga  eselon  I. Tingkat  pendidikan  mayoritas  adalah sarjana (42%) dan pascasarjana (35%).

## Profil Responden Eksternal
Total  sampel  responden  eksternal 2018  sebanyak  1.525  responden  dan 2.142  responden  di  2017. Eligible respondent adalah pengguna layanan yang sudah pernah mengalami pelayanan yang diberikan  oleh  dinas  terkait  dari  awal sampai dengan selesai dalam kurun waktu maksimal pelayanan 12 bulan terakhir.
Responden  eksternal  dari  K/L/PD memiliki  mayoritas  responden  berjenis kelamin  laki-laki.  Kemudian,  mayoritas responden  berusia  diatas  30  tahun. Menurut  profesi,  responden  didominasi oleh karyawan swasta sebesar dan diikuti oleh  wiraswasta.  Kemudian,  dari  tingkat pendidikan, mayoritas
responden eksternal berpendidikan sarjana.

## Profil Responden Eksper
Survei  Eksper  2018  dilakukan dengan  mewawancarai  262  responden eksper  dan  204  eksper  di  2017.  Survei ditujukan  kepada  narasumber  ahli  yang
memiliki  pengetahuan  komprehensif terhadap  masalah  integritas,  korupsi  dan lain-lain  terkait  lokus  survei.  Pemilihan responden  dilakukan  dengan  terlebih dahulu  menentukan  calon  eksper  yang kompeten dengan kriteria yang ditetapkan.  Teknik  ini  dikenal  sebagai targeting sampling atau metode pengambilan sampel dengan pertimbangan  target  populasi  yang ditetapkan.
Responden  eksper  dari  SPI  2018 mayoritas  responden  berjenis  kelamin laki-laki,  mayoritas  responden  berusia diatas  30  tahun.  Dari  tingkat  pendidikan, sebagian  responden  eksper  adalah pascasarjana.

## Hasil SPI Tahun 2018
SPI  tahun  2018  menghasilkan indeks  sebesar  61,11  sampai  78,26, sedangkan  SPI  tahun  2017  menghasilkan indeks  sebesar  52.91  sampai  77.39  dari skala interval 0-100.  Semakin tinggi angka indeks  menunjukkan  nilai  yang  semakin baik  (positif).  Instansi  peserta  SPI  tahun 2018  seluruhnya  merupakan  peserta  SPI pada tahun 2017 sehingga pada tingkatan tertentu perbandingan tren dapat dilakukan. Berikut merupakan perbandingan indeks K/L/PD pada tahun 2017 dan 2018. Tabel  1. Perbandingan Hasil Survei Tahun
2017 - 2018 2017 2018 Rerata 66 68.75 Tertinggi 77.39 78.26 Terendah 52.91 61.11 Standar Deviasi 6.4 4.6
Gambar 1. Perbandingan Indeks Integritas K/L/PD Tahun 2017-2018
Gambar 1 memberikan  ilustrasi penilaian  dari  masing-masing  sudut pandang sumber penilaian integritas yaitu pegawai,  pengguna  layanan  dan  eksper. Eksper memberikan penilaian paling kritis diantara  ketiga  sumber  tersebut.  Tulisan ini  menghindari  tren  perbandingan  hasil umum  tahun  2017  dan  2018  mengingat masih adanya perbedaan sampel organisasi  dan  beberapa  perbaikan item pertanyaan  yang  dilakukan  tahun  2018. Perbandingan  dilakukan  terbatas  pada beberapa  pertanyaan  yang  sama  dan daerah  yang  sama.  Mulai  tahun  2020, Survei  Penilaian  Integritas  direncanakan dilakukan di 542 Pemerintah Daerah dan 86  Kementerian/Lembaga  dilakukan secara  berkala  sehingga  pengunaan  hasil
SPI  secara  lebih  luas  untuk  keperluan evaluasi dan perbandingan dapat dilakukan. Gambar 2 dan Gambar 3 menampilkan  rentang  indeks  integritas Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah Daerah menurut dimensi utama pembentuk  indeks.  Diantara  ketiga dimensi tersebut, indeks eksper mempunyai  rentang  nilai  yang  paling lebar,  baik  pada  indeks  integritas Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Hal Ini menunjukkan bahwa penilaian eksper terhadap integritas suatu institusi lebih bervariasi.
Gambar 2. Box-Plot Penilaian Integritas Pemerintah Daerah
Gambar 3. Box-Plot Penilaian Integritas Kementerian/ Lembaga
Gambaran  dan  Kecenderungan  Pola Korupsi
a. Perspektif Internal Pegawai Responden Pegawai menilai organisasi dengan melihat keberadaan/ketiadaan korupsi pada dimensi  budaya  organisasi,  pengelolaan 66,00 81,75 71,31
62,11
68,75
84,45 72,07 54,35 0,00 50,00 100,00 Indeks Integritas K/L/PD Internal Eksternal Eksper Indeks Integritas K/L/PD 2017-2018 2017 2018 78,21 66,00 44,64 62,33 91,45 79,90 69,66 78,26
Penilaian Internal Penilaian Eksternal Penilaian Expert Penilaian Integritas 83,24 66,49 47,79 61,11 94,06 75,71 59,12 74,75
Penilaian Internal Penilaian Eksternal Penilaian Expert Penilaian Integritas

## Survei Penilaian Integritas:
sumber  daya  manusia  dan  pengelolaan anggaran serta efektivitas sistem antikorupsi. Meski terdapat risiko kecenderungan  bias  penilaian  akibat konflik  kepentingan  pada  saat  memberi penilaian mengenai lembaganya, perspektif pegawai menawarkan keunggulan dalam memberikan informasi keberadaan/ketiadaan  fenomena  korupsi (seperti  dalam  promosi  dan  mutasi  atau penggunaan  anggaran)  dalam  organisasi yang tidak dapat diamati secara langsung oleh pihak eksternal.
Penilaian  menggunakan  kombinasi pendekatan  persepsi  dan  pengalaman (langsung  maupun  tidak  langsung)  dari responden  pegawai  mengenai  bagaimana organisasi yang diwakili oleh
pegawai/pejabat  publik  melaksanakan tugas  secara  transparan,  akuntabel,  dan antikorupsi (tidak melakukan korupsi).
Beberapa  variabel  terkait  korupsi atau  perilaku  koruptif  yang  dicuplik  dari survei  diantaranya  adalah,  pemanfaatan fasilitas dan kegiatan kantor (pelanggaran konflik kepentingan), keberadaan perantara/calo dalam memengaruhi keputusan/layanan,  nepotisme  dalam pelaksanaan tugas, penyalahgunaan wewenang  pimpinan,  suap/gratifikasi, dan  tindakan  tidak  sesuai  aturan  oleh petugas.
Berikut adalah isu-isu korupsi pada Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah Daerah  menurut  internal  pegawai  pada tahun 2018:
Tabel  2. Pola Distribusi Risiko Korupsi dan perilaku koruptif di Pemerintah Daerah Tahun 2018
No Instansi Konflik Kepenti ngan Perantara Memengaruhi Keputusan Penyalahgunaan Wewenang Suap/ Gratifikasi Jual Beli Jabatan Penyelewe ngan Anggaran 1 Pemerintah Provinsi X1 25 18 5 18 3 10 2 Pemerintah Provinsi X2 12 13 17 17 13 7 3 Pemerintah Provinsi X3 15 10 13 12 13 7 4 Pemerintah Provinsi X4 17 8 8 12 15 8 5 Pemerintah Provinsi X5 13 15 10 10 8 10 6 Pemerintah Provinsi X6 17 10 7 12 10 8 7 Pemerintah Provinsi X7 8 3 15 15 15 5 8 Pemerintah Provinsi X8 12 7 7 12 12 12 9 Pemerintah Provinsi X9 10 7 15 8 3 7 10 Pemerintah Provinsi X10 13 10 2 7 7 10 11 Pemerintah Provinsi X11 21 2 11 5 4 5 12 Pemerintah Provinsi X12 8 10 7 5 8 7
13 Pemerintah Provinsi X13 12 2 10 13 2 5 14 Pemerintah Provinsi X14 5 2 15 15 2 3 15 Pemerintah Provinsi X15 7 5 5 15 3 7 16 Pemerintah Provinsi X16 10 2 3 15 2 8 17 Pemerintah Provinsi X17 13 2 10 5 3 3 18 Pemerintah Provinsi X18 11 3 7 5 5 3 19 Pemerintah Provinsi X19 2 0 3 5 0 2 20 Pemerintah Provinsi X20 0 0 2 5 0 0 Rerata Pemerintah Daerah 12 6 9 11 6 6
Keterangan:  Berdasarkan  %  Jawaban  Responden  terhadap  Keberadaan  dan  Jenis  Risiko  Korupsi  n=1.514  (@  60 responden/instansi)
Beberapa  hal  menarik  dari  data  di atas  menunjukkan  bahwa  risiko  korupsi muncul  di  semua  pemerintah  daerah peserta  survei  dengan  variasi  pola distribusi.  Hal  ini  dapat  dilihat  distribusi nilai  persentase  respon  responden  yang menjawab keberadaan
dan kecenderungan  besaran  jenis  risiko korupsi  dan  perilaku  koruptif  yang nilainya  muncul  di  masing-masing pemerintah  daerah  peserta.  Untuk  jenis risiko  suap/gratifikasi  bahkan  indikasi kemunculannya  terdapat  untuk  semua pemerintah  daerah.  Sebaran  %  respon pegawai  yang  menjawab  pertanyaan pengalaman pernah melihat/mendengar penerimaan suap/gratifikasi oleh pegawai pemerintah  daerah  muncul  di  semua pemerintah  daerah  dengan  rentang  18% (tertinggi) hingga 5% (terendah).
Pola risiko korupsi yang muncul dari sudut pandang pegawai untuk pemerintah daerah  adalah:  (1)  risiko  pelanggaran konflik  kepentingan  dalam  pelaksanaan tugas; (2) suap/gratifikasi; (3) penyalahgunaan wewenang; (4) penyelewengan  anggaran;  dan  (5) suap/gratifikasi  terkait  promosi/mutasi
(jual beli jabatan).

## Survei Penilaian Integritas:
Tabel  3. Variasi Pola Korupsi di Kementerian/Lembaga
No  Instansi Konflik Kepenti ngan Perantara Memenga ruhi Keputusan Penyalahguna an Wewenang Suap/ Gratifikasi Jual Beli Jaba tan Penyele wengan Anggaran 1 Kementerian/ lembaga X1 1.67 0.00 20 6.67 3.3 0.00 2 Kementerian/ lembaga X2 0 8.70 21 4.35 0.0 4.35 3 Kementerian/ lembaga X3 9.43 5.66 11.32 11.32 1.8 3.77 4 Kementerian/ lembaga X4 6.78 8.47 38.98 11.86 1.69 3.39 5 Kementerian/ lembaga X5 9.84 6.56 6.56 50.82 3.28 6.56 6 Kementerian/ lembaga X6 1.67 3.33 25 13.33 0.0 1.67 Pola  risiko  korupsi  yang  muncul  di Kementerian/lembaga  memiliki  variasi yang  sedikit  berbeda  dari  di  mana  risiko penyalahgunaan wewenang menjadi risiko  yang  paling  dominan.  Adapun urutan  risikonya  adalah:  (1)  risiko penyalahgunaan wewenang; (2)
suap/gratifikasi;  (3)  risiko  perantara memengaruhi  putusan;  (4)  pelanggaran konflik  kepentingan  dalam  pelaksanaan tugas  penyelewengan  anggaran;  dan  (5) suap/gratifikasi  terkait  promosi/mutasi (jual beli jabatan).
Mengingat adanya bias kepentingan pegawai akibat karakteristik jenis pertanyaan  yang  sensitif  dan  penilaian pada  instansinya  sendiri,  fenomena kejadiannya bisa jadi lebih besar dari nilai yang disampaikan responden dalam survei ini.
Konflik Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas Beberapa pertanyaan yang digunakan  untuk  menangkap proxy pelanggaran  konflik  kepentingan  adalah pertanyaan terkait penyalahgunaan fasilitas dan kegiatan kantor; persepsi mengenai pengaruh suku, agama, hubungan  kekerabatan,  almamater,  dan
sejenisnya  dalam  pelaksanaan  tugas; hingga pada nepotisme dalam perekrutan dan promosi/mutasi pegawai.
Pada  hasil  SPI  tahun  2018,  29,5% responden internal percaya bahwa masih adanya pengaruh suku, agama, hubungan kekerabatan,  almamater,  dan  sejenisnya dalam  pelaksanaan  tugas  pegawai  di K/L/PD.  Angka  ini  tidak  jauh  berbeda dengan tahun 2017. Sebesar 12% pegawai pemerintah  daerah  menjawab  bahwa penggunaan  fasilitas  kantor  di  instansi mereka  cenderung  sangat  banyak  dan banyak.  50%  menjawab  sedikit  dan sisanya menjawab tidak ada.

## Penyalahgunaan Wewenang
Penyalahgunaan  wewenang (abuse of power) dinilai dalam survei ini dengan melihat  kecenderungan  perintah  atasan yang tidak sesuai aturan dalam menjalankan tugas. Sekitar 23,5%
responden  internal  berpendapat  masih adanya atasan yang memberikan perintah di  luar  aturan.  Angka  ini  mengalami peningkatan  cukup  tinggi  dibandingkan tahun  2017,  di  mana  hanya  9,4% responden  internal  yang  beranggapan masih  adanya  atasan  yang  memberikan perintah  di  luar  aturan.  Berdasarkan
pengalaman  responden  internal,  8,1% pernah  melihat  atau  mendengar  atasan yang memberikan perintah di luar aturan. Fakta adanya penyalahgunaan wewenang ini  muncul  di  24  dari  26  instansi  yang disurvei.

## Gratifikasi
Gratifikasi dapat berbentuk pemberian uang, barang, maupun fasilitas oleh pengguna layanan kepada pegawai di institusi untuk mempermudah pengurusan  di  luar  biaya  resmi  layanan. Sekitar 6,0% responden internal beranggapan  bahwa  besar  kemungkinan adanya  gratifikasi  di  K/L/PD.  Perilaku yang mengarah kepada gratifikasi pernah dilihat  oleh  12,1%  responden  internal. Angka  tersebut  mengalami  peningkatan dari  tahun  2017,  di  mana  hanya  10,0% responden  internal  yang  pernah  melihat atau  mendengar  gratifikasi  di  K/L/PD. Kejadian  gratifikasi  muncul  di  semua instansi  yang  disurvei  (26/26)  pada  SPI tahun 2018.

## Penerimaan Pegawai
Hasil  SPI  tahun  2018,  setidaknya terdapat  25,0%  pegawai  mengatakan
bahwa dirinya pernah melihat/mendengar  seleksi  penerimaan pegawai  karena  mempunyai  hubungan kekerabatan,  kedekatan  dengan  pejabat, atau  karena  memberikan  sesuatu.  Angka tersebut  menunjukkan  peningkatan  dari tahun  2017,  di  mana  sebesar  20,1% pegawai  yang  mengatakan  pernah melihat/mendengar adanya konflik
kepentingan  dalam  penerimaan  pegawai.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  sistem penerimaan  pegawai  di  K/L/PD  belum memiliki  sistem  yang  cukup  transparan sehingga konflik kepentingan masih sering terjadi dalam penerimaan pegawai.
Gambar 4 di bawah memperlihatkan besarnya kepercayaan responden internal terhadap  adanya  konflik  kepentingan dalam  penerimaan  pegawai.  Hubungan kekerabatan  dan  kedekatan  dengan pejabat  menjadi  variabel  utama  yang memengaruhi penerimaan pegawai, dengan  angka  35,2%  dan  35,9%.  Angka tersebut tidak banyak berubah dari tahun 2017.  Sedangkan,  almamater,  gratifikasi, dan  suap  mengalami  penurunan  yang cukup banyak.
Gambar 4. Pengaruh Konflik Kepentingan dalam Penerimaan Pegawai di K/L/PD Tahun 2017-2018
36,9% 36,7% 30,3%
32,6% 33,6% 35,2% 35,9% 14,0% 6,4% 5,5% Hubungan kekerabatan Kedekatan dengan pejabat Almamater Gratifikasi Suap Pengaruh Konflik Kepentingan dalam Penerimaan Pegawai
di K/L/PD 2017-2018
2017 2018

## Survei Penilaian Integritas:
Gambar 5. Faktor yang Berpengaruh pada Promosi Karir K/L/PD Tahun 2017-2018

## Promosi Karir
Gambar 5 di  atas  memperlihatkan besarnya  pengaruh  faktor  lain  bagi pegawai  dalam  memperoleh  promosi. Hubungan  kekerabatan  dan  kedekatan dengan  pejabat  masih  menjadi  variabel utama dalam promosi karir, dengan angka 23,9%  pada  29,8%.  Angka  tersebut  tidak banyak  berubah  dibandingkan  tahun 2017.  Sedangkan,  almamater,  gratifikasi, dan  suap  mengalami  penurunan  yang cukup.
Dari  seluruh  responden  pegawai sekitar  21,3%  pegawai  percaya  bahwa kebijakan promosi dipengaruhi oleh balas budi  atau  pemberian.  Angka  ini  tidak banyak  berubah  pada  tahun  2018  yang sebesar 22,4%.
Sekitar  5,5%  responden  pegawai internal  K/L/PD  mengatakan  bahwa dirinya  pernah  mendengar  atau  melihat suap dalam kebijakan atau promosi karir.
Angka  tersebut  menunjukkan  tidak banyak  berubah  dibandingkan  tahun 2017,  di  mana  4,1%  responden  pernah mendengar/melihat suap dalam kebijakan/promosi karir. Dengan terjadinya pelanggaran proses penerimaan pegawai atau peningkatanjabatan  pegawai,  hal  ini mengindikasi  bahwa  internal  K/L/PD perlu dilakukan perbaikan dan penguatan penerapan  kode  etik  agar  proses  yang terdapat  di  internal  institusi  pun  terjadi dengan baik dan transparan.

## Penyelewengan Anggaran
Pengelolaan  anggaran  menjadi  hal yang cukup krusial pada setiap Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah Daerah.  Seringkali  tindak  korupsi  oleh pegawai  terjadi  pada  penyalahgunaan anggaran  institusi,  salah  satunya  melalui penyelewengan anggaran.
Gambar 6. Bentuk Penyelewengan Anggaran K/L/PD Tahun 2017-2018
33,0% 34,3% 28,3% 30,0% 30,0% 23,9% 29,8% 12,8% 5,7% 5,5% Hubungan kekerabatan Kedekatan dengan pejabat Almamater
Gratifikasi Suap
Faktor yang Berpengaruh pada Promosi Karir K/L/PD 2017-2018
2017 2018
17,4% 15,9%
16,9% 18,5% 6,5% 7,8% 6,6% 6,8% Penggelembungan anggaran (mark up) Pengadaan barang/jasa tidak sesuai prosedur Hasil output pengadaan barang/jasa tidak sesuai Hasil output pengadaan barang/jasa tidak bermanfaat
Bentuk Penyelewengan Anggaran K/L/PD 2017-2018
2017 2018
Gambar  6  memperlihatkan  bentuk- bentuk  penyelewengan  anggaran  yang ditemukan  di  K/L/PD.  Bentuk  tertinggi yang  ditemukan  yaitu  berupa  pengadaan barang/jasa tidak sesuai prosedur dengan persentase sejumlah 7,8%. Semua bentuk penyelewengan mengalami sedikit penurunan  persentase  dibanding  tahun 2017,  khususnya  pada  hasil  output pengadaan  barang/jasa  tidak  bermanfaat mengalami  penurunan  terbesar  dari 18,5%  di  tahun  2017  menjadi  6,8%  di tahun  2018.  Setidaknya  terdapat  5,7% responden  mengatakan  bahwa  dirinya
pernah mendengar
adanya penyelewengan  anggaran  di  K/L/PD. Angka ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2017.  Kejadian  penyelewengan  anggaran terjadi di 24 dari 26 instansi yang disurvei pada tahun 2018.

## Perjalanan Dinas Fiktif
Selain  penyelewengan  anggaran, kecurangan kerap terjadi pada perjalanan dinas fiktif oleh pegawai K/L/PD. Sekitar 13,8% responden percaya bahwa pegawai pernah melakukan perjalanan fiktif. Angka tersebut tidak banyak berubah dibanding tahun  2017,  di  mana  terdapat  14,4% responden yang percaya akan hal serupa.
Pada hasil SPI tahun 2018, terdapat minimal  11,2%  responden  yang  pernah melihat atau mendengar adanya
perjalanan dinas fiktif, atau kuitansi hotel fiktif, atau biaya transportasi fiktif. Angka tahun ini tidak banyak berubah dari tahun 2017  di  mana  terdapat  7,2%  responden internal menjawab hal serupa.
Adanya  perjalanan  dinas  fiktif muncul di 22 dari 26 instansi yang disurvei
pada tahun 2018. Sedangkan, penerimaan honor  atau  perjadin  yang  tidak  sesuai dengan  SPJ  sering  dilihat  oleh  4,6% responden internal di tahun 2018.
Penerimaan honor yang tidak sesuai SPJ pernah dilihat atau didengar oleh 9,4% pegawai  internal.  Angka  tersebut  tidak banyak berubah dari tahun 2017, di mana terdapat  7,1%  responden  yang  pernah melihat  atau  mendengar  hal  serupa. Adanya  penerimaan  honor  yang  tidak sesuai  SPJ  muncul  di  23  dari  26  instansi yang disurvei pada tahun 2018.

## Sistem Antikorupsi
Sistem  antikorupsi  merupakan  hal yang  cukup  penting  pada  suatu  instansi untuk mencegah adanya tindak korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah  di  Indonesia.  Survei  ini  berupaya melihat  efektivitas  sistem  antikorupsi melalui proxy hal-hal  yang  dapat  dilihat oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini pegawai.  Hal  ini  bisa  berupa  keberadaan dan  efektivitas  sosialisasi/ workshop / seminar;  efektivitas  sistem  pengaduan yang  dilihat  dari  pengaduan  pelaku korupsi dan perlindungan pelapor tindak korupsi.

## Sosialisasi Antikorupsi
Sekitar  9,2%  pegawai  mengaku tidak  pernah  mendapatkan  sosialisasi antikorupsi, selain itu 7,4% pegawai juga mengaku  tidak  tahu  adanya  sosialisasi antikorupsi  dalam  satu  tahun  terakhir. Meskipun  demikian,  kondisi  ini  sedikit lebih  baik  dibandingkan  tahun  2017 (Gambar 7).

## Survei Penilaian Integritas:
Gambar 7. Bentuk Sosialisasi Antikorupsi di K/L/PD Tahun 2017-2018

## Jika dilihat lebih dalam, berdasarkan
Gambar 7 ,  bentuk  sosialisasi antikorupsi  yang  paling  tinggi  setahun terakhir yaitu berupa Arahan/Amanat dari
Pimpinan.  Sedangkan,  bentuk  sosialisasi yang terendah adalah melalui
Seminar/ Workshop Internal.  Jika  dilihat secara  keseluruhan,  semua  bentuk sosialisasi  telah  mengalami  peningkatan dibanding tahun 2017.
Secara umum, sosialisasi antikorupsi  yang  telah  dilaksanakan dianggap  cukup  efektif  oleh  94,5% responden  internal.  Meskipun  demikian, terdapat  5.5%  responden  pegawai  yang berpandangan
bahwa sosialisasi antikorupsi  yang  telah  dilaksanakan belum efektif.

## Pengaduan Pelaku Korupsi
Dalam  proses  penegakan  korupsi, harus ada keberanian dari pegawai dalam mengungkap  pelaku  korupsi  dan  harus ada perlindungan terhadap pelapor tindak korupsi.  Jika  hal  ini  dapat  dilakukan  di Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah Daerah  di  Indonesia,  maka  akan berdampak  positif  pada  pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dari hasil SPI tahun 2018, terdapat 5,4%  responden  yang  tidak  percaya bahwa  pelaku  korupsi  akan  diproses. Ketidakpercayaan  ini  tidak  banyak berubah  dibanding  tahun  2017,  di  mana hanya 4,4% responden yang berpendapat sama. Pemrosesan pelaku korupsi merupakan  hal  yang  penting  dilakukan oleh K/L/PD di Indonesia.
Saat  ini,  sekitar  16,1%  pegawai  di K/L/PD mengatakan pernah melihat atau mendengar  pelaku  korupsi  terungkap dalam  satu  tahun  terakhir.  Angka  ini bukan  merupakan  angka  yang  bisa diabaikan  dan  mengindikasi  masih maraknya  praktik  korupsi  di  instansi tersebut.  Angka  tersebut  tidak  banyak berubah  dari  tahun  2017  di mana 12,4% pegawai  pernah  melihat  atau  mendengar pelaku korupsi berhasil diungkap.
Kemudian, terdapat 32,4% pegawai yang belum pernah melihat pelaku korupsi yang  terungkap  diproses  secara  hukum. Angka  tersebut  menunjukkan  kenaikan yang  cukup  besar  dibanding  tahun  2017, di  mana  terdapat  11,6%  responden
16,7% 51,7% 31,7% 31,7% 26,7% 3,3% 31,00% 85,70% 61,90% 50,00% 54,80% 4,80% Bentuk Sosialisasi Antikorupsi di K/L/PD 2018 2017 2018
internal yang tidak pernah melihat pelaku korupsi terungkap diproses secara hukum.

## Perlindungan Pelapor Korupsi
Selain  itu,  perlindungan  kepada pelapor  tindak  korupsi  juga  belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil  SPI  tahun  2018  yang  menyebutkan setidaknya terdapat 27,2%  pegawai yang percaya  bahwa  setiap  pegawai  yang melaporkan adanya praktik korupsi akan dikucilkan,  diberi  sanksi,  karirnya  akan dihambat, dimutasi, dan sejenisnya.
Kejadian mengenai pelapor korupsi yang  mendapat  respon  negatif  pernah dialami  oleh  3,0%  responden  internal. Terjadi  penurunan  angka  terkait  hal  ini karena pada tahun 2017 di mana terdapat 18,6% responden yang pernah melihat/mendengar pelapor korupsi mendapat respon negatif. Partisipasi Atasan Berdasarkan  hasil  SPI  tahun  2018, terdapat 12,0% pegawai yang berpendapat  bahwa  upaya  pimpinan puncak  K/L/PD  untuk  mendorong pencegahan korupsi masih kecil. Upaya  kepala  unit  kerja  di  K/L/PD terhadap  pencegahan  korupsi  masih dirasa kecil oleh 9,4% responden.

## b. Penilaian Eksternal SPI 2018
Integritas  organisasi  dinilai  oleh pengguna  layanan  dinilai  dari  dimensi transparansi,  sistem  antikorupsi,  dan integritas pegawai.
Berikut adalah permasalahan yang terjadi pada K/L/PD menurut pihak eksternal:

## Transparansi
Dimensi  transparansi  memiliki beberapa  variabel  penilaian  seperti keberadaan  transparansi  dalam  layanan publik,  kejelasan  tata  cara  dan  prosedur, kesesuaian  pelayanan  dengan  prosedur, keberadaan  perlakuan  khusus  yang
menyalahi  aturan,  dan  pengaruh  konflik kepentingan dalam memberi pelayanan.
Pada  proses  perizinan  di  K/L/PD, transparansi  dibutuhkan  oleh  pihak eksternal dalam pelayanan yang diberikan K/L/PD kepada masyarakat. Menurut SPI 2018,  transparansi  ini  masih  belum sepenuhnya  dilaksanakan  dengan  baik oleh  K/L/PD.  Hal  ini  terlihat  dari  sekitar 4,3%  responden  eksternal  yang  merasa bahwa informasi yang disediakan mengenai tata cara, persyaratan, dan biaya pelayanan di K/L/PD masih tidak jelas.
Setidaknya  ada  6,6%  responden eksternal  yang  merasa  kesulitan  dalam mengikuti  tata  cara  dan  persyaratan pelayanan.  Sekitar  2,8%  responden eksternal  merasa  bahwa  petugas  tidak memberikan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur. Bahkan  sebesar  27,7%  responden percaya  bahwa  masih  ada  pegawai  yang memberikan  perlakuan/layanan  khusus yang  tidak  sesuai  aturan.  Angka  ini meningkat  dari  tahun  2017,  di  mana 20,4%  responden  tidak  percaya  pada pelayanan yang bebas dari pengistimewaan. Sekitar  18,6%  juga  percaya  bahwa suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya  yang  memengaruhi  proses perizinan  atau  memberi  pelayanan. Namun kondisi ini membaik dibandingkan tahun  2017,  di  mana  terdapat  40,7% responden  eksternal  yang  berpendapat bahwa suku, agama, kekerabatan,
almamater,  dan  sejenisnya  berpengaruh pada proses layanan.
Sistem Antikorupsi Dimensi sistem antikorupsi memiliki  beberapa  variabel  penilaian seperti kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan kampanye antikorupsi, upaya perbaikan  layanan  untuk  pencegahan korupsi, mekanisme pengaduan,

## Survei Penilaian Integritas:
Gambar 8. Sistem Antikorupsi Eksternal K/L/PD Tahun 2017-2018
perlindungan  pelapor,  dan  responsivitas terhadap pengaduan korupsi. Terdapat 21,6% responden eksternal  yang  tidak  percaya  sudah diadakannya  kampanye  antikorupsi  di
K/L/PD.  Ketidakpercayaan  masyarakat meningkat dari tahun 2017, di mana hanya 12,9%  masyarakat  yang  tidak  percaya mengenai  adanya  kampanye  antikorupsi di dalam instansi (Gambar 8).
Setidaknya  ada  10,6%  masyarakat yang  tidak  percaya  bahwa  sudah  ada upaya perbaikan layanan untuk pencegahan  korupsi  di  K/L/PD.  Angka tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan tahun  2017,  di  mana  terdapat  12,1%
masyarakat yang tidak percaya hal serupa.
Selain pegawai internal, masyarakat sebagai pengguna layanan juga
mengatakan  bahwa  masih  terdapat permasalahan pada pengaduan pelaku dan perlindungan  pelapor  korupsi.  Terdapat sekitar  22,4%  responden  eksternal mengatakan bahwa dirinya tidak percaya bahwa  unit  kerja  telah  memiliki  media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi.  Angka  tersebut  tidak  jauh berbeda dari tahun 2017, di mana terdapat 17,2%  responden  eksternal  yang  tidak percaya akan hal serupa.
Selain  belum  adanya  mekanisme pengaduan  korupsi,  sekitar  23,3% responden  eksternal  juga  tidak  percaya K/L/PD  akan  memberikan  perlindungan pada  masyarakat  yang  melaporkan korupsi.  Angka  ini  tidak  jauh  berbeda dengan  tahun  2017,  di  mana  terdapat 20,0%  responden  eksternal  yang  tidak percaya  akan  perlindungan  pada whistle blower .
Kemudian,  18,8%  responden  tidak percaya  bahwa  laporan  dari  masyarakat tentang  korupsi  akan  ditindaklanjuti. Angka ini tidak jauh berbeda
dibandingkan  tahun  2017  yang  hanya 17,0%.

## Integritas Pegawai
Dimensi  ini  memiliki  beberapa variabel  penilaian  seperti  keberadaan budaya jujur dalam K/L/PD, terbebas dari kepentingan  pribadi,  penyalahgunaan wewenang,  pelayanan  yang  baik  dari K/L/PD,  dan  terbebas  dari  penerimaan suap.
Setidaknya
terdapat
16,2%
responden  eksternal  yang  tidak  percaya akan  adanya  budaya  kejujuran  dalam K/L/PD.  Angka  ini  tidak  jauh  berbeda dibandingkan  tahun  2017  (17,8%) (Gambar 9).
12,9% 12,1% 17,2% 20,0% 17,0% 21,6% 10,6% 22,4% 23,3% 18,8% Tidak adanya kampanye anti korupsi Tidak adanya upaya pencegahan korupsi Belum adanya mekanisme pengaduan korupsi Tidak adanya perlindungan whistle blower Tidak responsif terhadap laporan korupsi Sistem Antikorupsi Eksternal K/L/PD 2017-2018
2017 2018
Gambar 9. Integritas Pegawai Eksternal K/L/PD Tahun 2017-2018
Sekitar  24,2%  responden  tidak percaya  bahwa  semua  pegawai  yang melayani di unit pelayanan terbebas dari kepentingan pribadi. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun 2017 (24,7%).
Pelayanan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang tidak dipercaya oleh 13,0% responden eksternal.  Angka  ini  tidak  jauh  berbeda dibandingkan tahun sebelumnya  di mana terdapat  16,0%  responden  yang  tidak percaya pada hal serupa.
6,4%  responden  eksternal  tidak mempercayai  adanya  perilaku  yang  baik dari  pegawai  yang  melayani.  Namun, angka  ini  menurun  dibandingkan  tahun 2017 di mana terdapat 13,7% responden eksternal yang mengatakan hal serupa.
c. Indeks Penilaian Eksper SPI 2018 Integritas organisasi dalam pelayanan  publik  juga  dinilai  dari pandangan eksper yang ahli dan mengerti tentang  instansi  yang  disurvei.  Secara keseluruhan,  nilai  indeks  integritas  dari eksper  pada  tahun  2018  menurun dibanding tahun 2017, dari 62,11 menjadi 54,35.
Penerimaan  suap  oleh  pegawai pernah  dilihat  atau  didengar  oleh  4,9% responden  eksternal.  tentang  instansi yang  disurvei.  Secara  keseluruhan,  nilai indeks  integritas  dari  eksper  pada  tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017, dari 62,11 menjadi 54,35.
Penerimaan  suap  oleh  pegawai pernah  dilihat  atau  didengar  oleh  4,9% responden eksternal.
 55,7% responden eksper berpendapat seringnya  terjadi  praktik  suap  di K/L/PD
 Setidaknya  ada  49,6%  responden eksper  yang  berpendapat  seringnya petugas yang memungut pungli.
 Sekitar  64,9%  responden  eksper berpendapat masih banyaknya konflik kepentingan dilakukan oleh pegawai.
 Kualitas  transparansi  layanan  publik masih  dirasa  buruk  oleh  26,0% (Gambar 10).
 Sekitar  42,0%  responden  berkata masih banyaknya praktik percaloan di K/L/PD.  Jika  dibandingkan  dengan hasil SPI tahun 2017, angka tersebut meningkat cukup besar dari 11,3%.  30,9% responden eksper berpendapat  bahwa  masih  buruknya kualitas  transparansi  anggaran  yang dimiliki K/L/PD. Angka tersebut tidak banyak berubah dari tahun 2017 yang sebesar 25,0%.
 Transparansi  pengadaan  barang  dan jasa juga masih  dianggap buruk oleh 31,3%  responden  eksper.  Angka tersebut  tidak  banyak  berubah dibandingkan  tahun  2017  yaitu 29,9%.
 Menurut  34,7%  responden  eksper, objektivitas kebijakan SDM di K/L/PD
17,8% 24,7% 16,0% 13,7% 16,2% 24,2% 13,0% 6,4% Tidak adanya budaya kejujuran Tidak bebas dari kepentingan pribadi Tidak bebas dari penyalahgunaan wewenang Tidak adanya pelayanan yangn baik
Integritas Pegawai Eksternal K/L/PD 2017-2018
2017 2018

## Survei Penilaian Integritas:
Gambar 10. Penilaian Eksper Terhadap K/L/PD Tahun 2017-2018
 masih dianggap buruk. Angka ini tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya di mana 33,8% responden  eksper  yang  berpendapat hal serupa.  Sekitar  31,7%  responden  masih berpendapat bahwa sistem pengaduan  korupsi  yang  dimiliki K/L/PD masih buruk. Angka ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2017.
 Keberhasilan  sosialisasi  antikorupsi masih  dianggap  rendah  oleh  41,6% responden eksper.
 Sekitar  25,2%  responden  eksper mengatakan bahwa integritas pegawai K/L/PD masih buruk. Angka ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  tahun
2017.

## d. Analisis Hasil SPI
Berdasarkan  pemaparan  deskriptif  dan kecenderungan data serta informasi pada bagian sebelumnya, didapatkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Risiko  korupsi  muncul  di  semua instansi  peserta  dengan  bermacam pola  dan  kecenderungan.  Hal  ini mengindikasikan bahwa risiko
korupsi  merupakan  isu  yang  harus menjadi  perhatian  bersama  dan ditangani secara serius. 2. Pola risiko korupsi yang muncul dari sudut pandang pemangku kepentingan  (diurutkan  dari  yang terbesar dan kecenderungannya): a. Risiko pelanggaran konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan layanan yang cenderung stagnan sejak  2017  di  angka  kejadian  yang cukup tinggi.
b. Penyalahgunaan  kewenangan  oleh atasan  risiko  korupsi  ini  meningkat dibandingkan tahun 2017.
c. Suap/Gratifikasi/pungli:
Kejadian suap/gratifikasi/pungli mengalami  peningkatan  pada  tahun 2018. d. Jual beli Jabatan:
Kejadian suap/gratifikasi/pungli mengalami  peningkatan  pada  tahun 2018. e. Penyelewengan anggaran: Risiko korupsi ini cenderung stagnan sejak tahun 2017. 22,5% 11,3% 25,0% 29,9% 33,8% 31,4% 26,0%
26,0% 42,0% 30,9% 31,3% 34,7% 31,7% 25,2% Buruknya transparansi layanan publik Adanya praktik percaloan Buruknya kualitas tansparansi anggaran Buruknya transparansi pengadaan barang dan jasa Buruknya objektivitas kebijakan SDM Buruknya sistem pengaduan korupsi Buruknya integritas pegawai
Penilaian Eksper Terhadap K/L/PD 2017-2018
2017 2018
f. Hal lain yang mendukung meningkatnya risiko korupsi: i. Meningkatnya  respon  persepsi terhadap  kurangnya  transparansi layanan  dan  akuntabilitas  dalam layanan menurut pemangku kepentingan. ii. Meningkatnya  peran  perantara dalam  layanan  meski  perannya dalam  memengaruhi  keputusan cenderung menurun. 3. Hasil wawancara mendalam terhadap narasumber  ahli  menjelaskan  lebih jauh  mengenai  karakteritik  korupsi (terutama  suap,  gratifikasi  dan mark up anggaran) yang terjadi. Karakteristik  tindak  korupsi  terjadi yakni secara berulang dan dilakukan secara  sistemik  ataupun  sporadis. Sistemik dilakukan secara terencana, menyebar,  rapi  dan  melibatkan banyak  aktor,  namun  bisa  juga sporadis,  penyebaran  tidak  merata, dan beberapa kasus baru pertama kali dilakukan. Sistemik atau sporadis juga bergantung pada besarnya uang yang dikorupsi.  Beberapa  hal  menarik lainnya dari hasil wawancara mendalam adalah: a. Karakteristik korupsi sistemik dilakukan  oleh  orang-orang  yang memiliki kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dimulai dari legislatif, eksekutif,  yudikatif,  maupun  pihak swasta.  Hal ini terjadi pada unit-unit pada  instansi  tertentu.  Selain  yang sistemik  tersebut,  ada  juga  yang sifatnya  sporadis  dilakukan  secara kebetulan,  tidak  direncana,  terjadi karena ada peluang.
b. Transaksi umumnya dilakukan melalui  pemberian  langsung  (antara penerima dan pemberi suap), melalui perantara  (bisa  ajudan  ataupun lainnya)  si  pelaku  korupsi  (bisa transfer  ataupun  langsung),  melalui kerabat/orang dekat/keluarga.
c. Modus-modus pada tingkatan organisasi  tersebut  terjadi  karena dilatarbelakangi  beberapa  faktor. Faktor tersebut merupakan kombinasi  dari  beberapa  faktor struktural,  budaya,  organisasi  dan individu.  Pendekatan rational  choice (Nye  1967;  Rose-Ackerman  1999) mengenai manfaat dan biaya/konsekuensi  muncul  sebagai salah  satu  yang  dapat  menjelaskan mengapa  korupsi  muncul.  Latar belakang yang muncul dalam wawancara  mendalam  adalah:  (1) Individu: keserakahan dan rendahnya etika  (integritas)  dan  pemahaman tentang  moralitas  dan  agama;  (2) Struktural: Pendapatan yang rendah; (3)  Organisasi:  kelemahan  sistem berupa kurangnya pengawasan, komitmen dan keteladanan pimpinan yang tidak konsisten, intervensi pihak eksternal  dan  kelemahan  lainnya yang  memungkinkan  kesempatan untuk melakukan korupsi muncul; (4) Budaya/Kebiasan: kultur  pemberian hadiah  atau  oleh-oleh  yang  dinilai sebagai sebuah kebiasaan yang wajar dan  sikap  permisif  masyarakat terhadap korupsi.
d. Sistem antikorupsi di instansi secara umum  sudah  ada/dimiliki  oleh instansi  peserta  dan  menunjukan kecenderungan  perbaikan  menurut sudut  pandang  pengguna  layanan, pegawai, dan narasumber ahli namun efektivitasnya dalam merubah perilaku masih merupakan tantangan melihat  masih  terdapat  pengalaman dari  pemangku  kepentingan  terkait korupsi.
i. Program  kebijakan  pencegahan korupsi yang berjalan diantaranya zona  integritas, cash  less , e- budgeting,  e-planning ,  publikasi APBD, kebijakan renumerasi, penggunaan sistem dalam

## Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi
perencanaan  dan  penggunaan anggaran  dikenal  dengan  istilah simral,  peningkatan  kapabilitas APIP, dan sebagian besar kebijakan  dan  program  sudah berjalan  dan  berdampak  optimal.
Bentuk  penanggulangan  korupsi berupa  terbentuknya  tim  saber pungli,    program  FCP  ( Fraud Kontrol  Plan ),  Wilayah  Bebas Korupsi (WBK), Sosialisasi Pengendalian Antikorupsi (SOSPAK), e-planning , peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah), perizinan dengan online , penerimaan pengaduan oleh masyarakat, melakukan kajian/riset, Pakta Integritas, Saber Pungli, penyampaian potensi korupsi kepada KPK. ii. Kebijakan dan program pencegahan korupsi sudah berjalan  optimal  walau  dampak dari kebijakan dan program belum secara sempurna maksimal. Upaya antikorupsi berbasis sistem cukup efektif  dalam  upaya  pencegahan korupsi  karena  masyarakat  bisa turut mengawasi, memonitor, dan mengetahui penggunaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa di daerah/kementerian/lembaga.
e. Beberapa  rekomendasi  yang  muncul mengenai program pencegahan korupsi  dari stakeholder adalah:  (1) Memberikan Pendidikan  antikorupsi, sosialisasi,  peningkatan  kesadaran masyarakat  untuk  berpartisipasi menjadi  langkah  yang  harus  diambil oleh implementator; (2) Membangun kerjasama dengan LSM dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan; (3) Peningkatan  Pengawasan  oleh  KPK maupun instansi-intansi terkait perihal  transparansi  penyusunan
anggaran dan pengadaan barang dan jasa  .  (4)  Kebijakan  transparansi anggaran dan pengadaan barang dan jasa  harus  benar-benar  transparan, tidak  ada  permainan  dibaliknya;  (5) Hukuman  yang  tegas  dan  berat  bagi pelaku  korupsi,  seperti  tembak  mati atau pemiskinan.

## Penutup

## Kesimpulan
Dari  berbagai  pembahasan  dan analisis  di  atas,  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Hasil  Survei  Penilaian  Integritas Tahun  2018  pada  K/L/PD  di
Indonesia,  yang  dilakukan  pada  6
Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah  Provinsi  menunjukkan bahwa  Indeks  Integritas  SPI  Tahun 2018 adalah sebesar 68,75.
2. Indeks  integritas  tahun  2018  dapat dirinci  menjadi  Indeks  Penilaian Internal  sebesar  84,45,  Indeks Penilaian Eksternal sebesar 72,07 dan Indeks  Penilaian  Eksper  sebesar 54,35.  Untuk  dimensi  penilaian internal, nilai terendah terdapat pada variabel sistem antikorupsi,
sementara variabel sistem antikorupsi juga  menjadi  nilai  terendah  pada dimensi penilaian eksternal.
3. Jika  dibandingkan  dengan  hasil  SPI tahun 2017, Indeks Penilaian Internal mengalami  peningkatan  dari  81,75 menjadi  84,45.  Indeks  Penilaian Eksternal  juga  mengalami  sedikit peningkatan dari 71,31 menjadi 72,07. Sedangkan  Indeks  Penilaian  Eksper mengalami  peningkatan  yang  cukup tinggi dari 62,11 menjadi 54,35.
4. Beberapa  indikasi  yang  mengarah pada  praktik  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  lokus  survei  dalam 12 bulan terakhir diantaranya adalah:
a. Sekitar 10,2% responden internal mengatakan banyaknya pegawai  yang  memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. b. Keberadaan calo masih terlihat/terdengar  oleh  9,0% responden  internal,  di  mana pelaku  percaloan  didominasi oleh perorangan (bukan pegawai). c. Adanya  atasan  yang  masih memberikan  perintah  yang melanggar  aturan  yang  terlihat oleh 8,1% responden internal. d. Praktik gratifikasi masih terlihat  atau  terdengar  oleh 12,1% responden internal. e. Terdapat  9,2%  pegawai  yang tidak pernah mengikuti sosialisasi  antikorupsi  dan 7,4%  yang  tidak  mengetahui tentang sosialisasi tersebut. f. 32,4%  pegawai  mengaku  tidak pernah  melihat  adanya  pelaku korupsi yang terungkap diproses secara hukum. g. Pelapor  korupsi  mendapatkan respon negatif pernah ditemukan oleh 3,0% responden. h. Sekitar 12,0% responden mengatakan kecilnya partisipasi puncak organisasi dalam upaya pencegahan korupsi. Sedangkan,  usaha  kepala  unit kerja yang kecil dikatakan oleh 9,4% responden. i. Sekitar 25% responden internal pernah melihat atau mendengar adanya nepotisme dalam penerimaan  pegawai,  di  mana hubungan  kedekatan  dengan pejabat merupakan faktor utama dalam penerimaan pegawai. j. Sekitar 5,5% responden internal juga pernah mendengar atau melihat adanya  suap  dalam  kebijakan promosi  atau  karir.  Selain  itu, kedekatan  dengan  pejabat masih  menjadi  faktor  utama dalam  promosi  karir  dengan persentase 29,8%. k. Terdapat 2,3% responden internal juga pernah mendengar atau melihat adanya  suap  dalam  kebijakan peningkatan SDM. l. Sekitar 5,7% responden internal  pernah  melihat  atau mendengar adanya penyelewengan  anggaran,  di mana penggelembungan anggaran dan pengadaan barang  atau  jasa  tidak  sesuai prosedur menjadi bentuk penyelewengan yang utama. m. Keberadaan  perjalanan  fiktif juga  masih  terlihat  atau terdengar  oleh  sekitar  11,2% responden internal. n. Sekitar 9,4% responden internal  pernah  melihat  atau mendengar adanya honor fiktif/tidak sesuai SPJ.
5. Beberapa  indikasi  yang  mengarah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam  pelayanan  publik  dalam  12 bulan terakhir adalah:
a. 4,3%  responden  berpendapat tidak  jelasnya  transparansi  dalam pelayanan publik.
b. 22,4%  tidak  percaya  adanya mekanisme  pengaduan  korupsi oleh publik kepada K/L/PD.
c. 4,9%  responden  mengaku  sering melihat  petugas  menerima  suap dari pengguna layanan.
6. Beberapa  indikasi  yang  mengarah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme

## Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi
menurut  eksper  dalam  12  bulan terakhir adalah:
a. 55,7% responden eksper berpendapat  seringnya  terjadi praktik suap di K/L/PD. b. 49,6% responden eksper berpendapat  seringnya  terjadi pungli di K/L/PD. c. 64,9% responden eksper berpendapat  seringnya  terjadi konflik kepentingan di K/L/PD. d. 42,0% responden eksper berpendapat  banyaknya  praktik percaloan di K/L/PD. e. 30,9% responden eksper berpendapat  bahwa  kualitas transparansi  anggaran  masih buruk.
f. 31,7% responden eksper berkata bahwa sistem pengaduan korupsi masih buruk.
g. 25,2% responden eksper menilai bahwa  integritas  pegawai  di K/L/PD masih buruk.

## Rekomendasi
Data data SPI tahun 2018 tersebut, instansi  dapat  memperkecil  terjadinya risiko melalui:
1. Pengembangan/memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan  dan  implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/penegakannya untuk mendukung  pengembangan  budaya integritas  di  instansi.  Pendekatan  ini dilakukan untuk mendorong berperilaku  tidak  saja  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  tetapi  juga bertindak  berdasarkan  standar  etika yang  telah  ditetapkan  oleh  institusi. Cakupan  yang  diatur  sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian  layanan,  pelaksanaan tugas  pegawai,  pengelolaan  sumber daya  manusia  hingga  pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi
garda  terdepan  mencegah  tindak pidana  korupsi  dengan  mengelola potensi  yang  bisa  mengakibatkan kejadian tindak pidananya.
2. Pengembangan internalisasi antikorupsi  secara  sistemik  dalam program pendidikan dan pengembangan karir pegawai. Program  ditujukan  memengaruhi perubahan  perilaku  terutama  untuk para  pengambil  keputusan  dalam instansi.   Pelatihan antikorupsi untuk tingkatan  pimpinan  yang  ditujukan agar  pimpinan  dapat  mengambil keputusan  secara  akuntabel  dan menghindari penyalahgunaan wewenang.  Materi  terkait  aturan tindak  pidana  korupsi,  penanganan konflik  kepentingan  dan  materi antikorupsi relevan lainnya. Optimalisasi peran atasan dikombinasikan  dengan  pengawasan internal  dan  eksternal  mampu menekan  frekuensi  kejadian  korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang muncul.
3. Mendorong tindak lanjut penanganan tindak  pidana  korupsi  bekerjasama dengan APH terkait maupun penegakan  sanksi  internal  bagi mereka  yang  melakukan  korupsi secara konsisten.
4. Penguatan whistleblowing  system
untuk meningkatkan partisipasi pelapor dan memastikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi.
5. Mendorong  SPI  dilakukan  secara berkala  dalam  skala  yang  lebih  luas untuk  memetakan  risiko  korupsi instansi. Memperkuat
dan mengoptimalkan  kemampuan  sistem internal  dan  sumberdayanya  untuk mendeteksi  risiko  kejadian  korupsi secara  lebih  proaktif.    Hal  ini  dapat dilakukan dengan mengikuti
pelatihan  dan  meningkatkan  jam terbang SDM. 6. Pengembangan sistem atau mekanisme yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pelaksanaan  tugas  pegawai  di instansi.  Hal  ini  dapat  dilakukan diantaranya  dengan  menindaklanjuti kerjasama program Koordinasi Supervisi Pencegahan yang dilakukan oleh  KPK.  Perbaikan  yang  dilakukan hendaknya mengarah pada perbaikan yang sifatnya subtantif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan bukan yang bersifat prosedural  tanpa  menyentuh  akar permasalahan. Melakukan inovasi melalui optimalisasi  penggunaan  teknologi (dapat  berupa  misalnya  layanan online  atau  dalam  bentuk  lain), meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi, deregulasi  aturan  dan  pemangkasan birokrasi yang menghambat dan tidak diperlukan  serta  penguatan  tata kelola  kelembagaan.  Perbaikan  ini dilakukan  untuk  mengurangi  peran perantara dalam layanan, memperkuat peran pemangku kepentingan  untuk  menjadi  mitra dalam meningkatkan kualitas layanan yang antikorupsi.

## Referensi
ACRC,  2015.  Integrity  Assessment:  A Practical Guide. Sejong: ACRC.
Antonakas,  N.  P.,  Konstantopoulos,  N.  & Seimenis,  I.,  2014.  Human
Resource  Management's  role in  the  public  sector  and  the level of corruption: The case of Greek  Tax  Administration. Procedia - Social and Behavioral  Sciences,  Volume 148, pp. 455 - 462. Chêne,  M.,  2015.  Corruption  and  anti-
corruption practices in human resource  management  in  the public sector, s.l.: U4. Cimpoeru,  M.  V.  &  Cimpoeru,  V.,  2015. Budgetary Transparency – an Improving Factor for Corruption. Procedia Economics and Finance, Volume 27, pp. 579 - 586. Graycar,  A.  &  Prenzler,  T.,  2013. Understanding and Preventing Corruption. Hampshire: Palgrave Macmillan. Hechanova, M. R. M., Melgar, I., Falguera, P. Z.  &  Villaverde,  M.,  2014. Organisational  Culture  and Workplace  Corruption  in Government Hospitals. Journal of Pacific Rim Psychology, 8(2), pp. 62 - 70. Heinrich, F. & Hodess, R., 2011. Measuring Corruption. Dalam: Handbook of  Global  Research  and Practice in Corruption. Cheltenham:  Edward  Elgar Publishing  Limited,  pp.  18  - 33.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  2019. Laporan  Survei  Peniilaian Integritas 2018, Jakarta: KPK.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  2019. Laporan  Survei  Penilaian Integritas 2018, Jakarta: KPK. Torsello, D., 2018.  Organizational Culture and Corruption. Dalam: Encyclopedia of Business and Professional  Ethics.  Cham: Springer International Publishing, pp. 1 - 5.
Transparency International, 1995. 1995 TI
Corruption  Index,  Berlin:
Transparency International.

## Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi
Transparency International, 2018. Corruption  Perception  Index 2018,  Berlin:  Transparency International. Wijayanto,  2009.  Mengukut  Tingkat Korupsi.  Dalam:  Wijayanto  & R.  Zahrie,  penyunt.  Korupsi Mengorupsi Indonesia. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, pp. 72 -73.