Vol.3 No.2, Juli-Desember 2022 | 183 TADAYUN : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN: 2774-4914

## PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN DI PENGADILAN AGAMA
Uswatun Hasanah Sampuju 1 Nasaruddin 2 Besse Tenriabeng Mursyid 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Datokarama Palu uswatunhasanahsampuju2@gmail.com

## Abstrack
This  study  discusses  the  settlement  of  sharia  economic  disputes  in  the  Religious  Courts  and discusses  the  review  of  sharia  economic  law  in  case  Number  510/Pdt.G/2020/PA.Pal  which  is  a dispute about the financing contract between the plaintiff (PT.Bank Syariah) and the defendant. This research was designed with normative and empirical juridical methods, using primary and secondary  data.  The  results  of  this  study  indicated  that  the  settlement  of  the  sharia  economic dispute Case Number 510/Pdt.G/2020/PA.Pal was a simple lawsuit because the nominal amount in dispute  was  below  500  million,  but  the  examination  was  carried  out  by  means  of  an  ordinary lawsuit  because  the  case  was  an  occult  case.  In  this  case,  both  parties  have  entered  into  an agreement/contract  of  Murabahah  bil  Wakalah  Number  422-5230/141/ID0010132/08/2017. Furthermore, what was used as the basis for legal considerations by the panel of judges was the evidence submitted by the plaintiff, the Civil Code, KHES and the DSN MUI fatwa. In the results of the decision of the panel of judges in case Number 510/Pdt.G/2020/PA.Pal, it was in accordance with sharia economic principles, namely the principle of divinity and the principle of benefit.
Keywords : Perspective; Sharia economic law; Sharia economic dispute.

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama serta membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal  yang  merupakan  sengketa  tentang  akad  pembiayaan  antara pihak  penggugat  (PT.Bank  Syariah)  dan  Tergugat.  Penelitian  ini  di  desain  dengan menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris,  dengan menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  Perkara  Nomor  510/Pdt.G/2020/PA.Pal merupakan gugatan sederhana karena jumlah nominal yang disengketakan dibawah 500 juta, tetapi pemeriksaannya dilakukan dengan cara gugatan biasa dikarenakan perkara tersebut  merupakan  perkara  gaib.  Dalam  perkara  tersebut  kedua  belah  pihak  telah melakukan perjanjian/akad Murabahah bil Wakalah Nomor 422-
5230/141/ID0010132/08/2017.  Selanjutnya  yang  dipakai  sebagai  dasar  pertimbangan hukum  oleh  majelis  hakim  adalah  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  penggugat, KUHPerdata,  KHES  dan  fatwa  DSN  MUI.  Pada  hasil  putusan  majelis  hakim  perkara
Nomor  510/Pdt.G/2020/PA.Pal  telah  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  syariah  yaitu prinsip ketuhanan, kemudian prinsip, dan prinsip kemaslahatan.
Kata Kunci : Perspektif, Hukum Ekonomi Syariah, Sengketa Ekonomi Syariah

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam. Islam  adalah  agama  universal,  yaitu  bersifat  menyeluruh,  yaitu  agama  yang penerapannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Oleh karena itu, Islam mengatur segala  aspek  kehidupan,  baik  dalam  hidup  bermasyarakat,  ekonomi  atau  suatu sengketa yang timbul di antara umat Islam, melalui lembaga khusus yaitu Pengadilan Agama. 1
Pasal  1  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (1945) menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Menurut  ketentuan  tersebut, salah  satu  prinsip  negara  hukum  yang  terpenting  adalah  menjamin  terpeliharanya hukum  dan  keadilan  secara  mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuatan  hukum lainnya. 2
Oleh  karena  itu,  untuk  menegakkan  prinsip-prinsip  penting  negara  hukum yaitu supremasi hukum dan menjamin terselenggaranya keadilan, kita dapat melihat perkembangan zaman yaitu kecepatan perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin  baik 3 dan  kemudian  diterbitkan  sebuah  undang-undang  perbankan  syariah yaitu  UU  No  21  diundangkan  pada  tahun  2008.  Dengan  pesatnya  perkembangan lembaga  keuangan  syariah  tersebut  dapat  berdampak  terjadinya  permasalahan  atau sengketa  niaga  antara  penyedia  jasa  dan  nasabahnya.  Perbedaan  pendapat  atau sengketa  yang  terjadi  biasanya  dapat  diselesaikan  melalui  keluarga  atau  mediasi.
1 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.
2 Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” Sosiohumaniora 18, no. 2 (2016): 131 – 37, https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947.
3 Nofinawati Nofinawati, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 14, no. 2 (2016): 168, https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.305.
TADAYUN
Namun  terkadang  perselisihan  keuangan  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  dengan cara ini, sehingga ada cara lain untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan.
Pengesahan  UU  No.  3  Tahun  2006  mengubah  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua yaitu UU No. 50 Tahun 2009, secara signifikan mengubah eksistensi peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah  tumbuhnya  kewenangan  peradilan  agama,  misalnya  dalam  bidang  ekonomi syariah. 4
Pasal  49  (i)  UU  Peradilan  Agama  No.  3  Tahun  2006  UU  No.  7  Tahun  1989, sebagaimana  telah  diubah,  Pasal  49  (i)  menegaskan  bahwa  Pengadilan  Agama mempunyai  tugas  dan  wewen ang  memeriksa  perkara  termasuk  “Ekonomi  Syariah” untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  memutus  perkara  Ekonomi.  “.  Ekonomi  syariah adalah  kegiatan  atau  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah,  antara  lain  perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga syariah jangka menengah, surat berharga syariah,  pembiayaan  syariah,  gadai  termasuk  pinjaman.  Syariah,  dana  pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. 5
Pengadilan  Agama  yang  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  mempunyai tugas  dan  wewenang  untuk  menyelidiki,  mengadili  dan  menyelesaikan  di  tingkat pertama  antara  umat  Islam  dalam  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat  dan  hibah menurut hukum Islam. berupa infak, shadaqah dan ekonomi syariah. 6
Kegiatan ekonomi syariah, dalam prakteknya tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi  ada  kemungkinan  konflik  antara  pihak  terkait  yang  mungkin  timbul  selama pelaksanaan  kontrak  (perjanjian)  atau  konflik  dalam  interpretasi  ketentuan  kontrak (perjanjian).  Untuk  itu  diperlukan  lembaga  penegak  hukum  yang  dapat  menjadi benteng  terakhir  bagi  pihak-pihak  yang  bermasalah  terkait  ekonomi  syariah.  Oleh
4 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 425.
5 Manan, 426.
6 Suherman,  “Kedudukan  Dan  Kewenangan  Peradilan  Agama,” Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 7 (2014): 675 – 89.
karena itu, hakim pada akhirnya harus berkomitmen untuk memahami dan menguasai hukum  ekonomi  syariah  dan  semua  hal  yang  berada  di  dalam  yurisdiksi  pengadilan agama.  Pengetahuan  seorang  hakim  tidak  lepas  dari  “ ius curia novit ”,  seorang  hakim seharusnya  mengetahui  semua  undang-undang,  sehingga  harus  menyelidiki  atau mengetahui semua perkara yang diajukan.
Sengketa  keuangan  syariah  dapat  diselesaikan  di  pengadilan  maupun  di  luar pengadilan  (arbitrase). 7 Urusan  keuangan  syariah  yang  berwenang  bukan  lagi pengadilan  umum  melainkan  pengadilan  agama,  dalam  hukum  ekonomi  syariah dikenal  2  (dua)  sengketa  hukum,  yaitu  gugatan  sederhana  dan  gugatan  biasa. 8 Saat memproses  gugatan  sederhana,  perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  4 Tahun 2019 atas Keputusan Mahkamah Agung No. 2 yang mengatur tata cara mediasi gugatan  sederhana,  yang  menjadi  acuan  gugatan  sederhana  adalah  nilai  gugatan kebendaan  sampai  dengan  Rp500.000.000,00  (Lima  Ratus  Juta  Rupiah). 9 Ketika menangani masalah keuangan syariah, hakim yang berbeda yang menanganinya telah lulus  sertifikasi  hakim  keuangan  syariah.  Sesuai  ketentuan  Keputusan  Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Keuangan Syariah. 10 Kemudian jika  ingin  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  di  luar  pengadilan,  ada  pilihan lain,  yaitu  ke  badan  arbitrase,  dalam  hal  ini  BASYARNAS  (Badan  Arbitrase  Syariah Nasional), yang bertanggung jawab. Pilihan mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang dibuat dalam kontrak. 11
7 Erie  Hariyanto,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia,” IQTISHADIA  Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 1, no. 1 (2014): 42 – 58, https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365.
8 Peraturan Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah” (DKI Jakarta, 2016).
9 Peraturan  Mahkamah  Agung  RI,  “Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (DKI Jakarta, 2019).
10 Peraturan Mahkamah  Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah” (DKI Jakarta, 2016).
11 Andri  Soemitra, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan  Fiqh  Muamalah (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2019), 259.
TADAYUN
Dasar  Hukum  yang  digunakan  Hakim  untuk  mengadili  dan  menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama yaitu Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  jo,  Hukum  acara menggunakan  KUHPerdata  dan  PERMA  serta  Hukum  Materill  yaitu  KHES  (Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah) 12 yang  diatur  dalam  PERMA  Nomor  2  Tahun  2008.  Pada PERMA  Nomor  2  Tahun  2008  ayat  (1).  Bukan  hanya  itu,  lembaga  pengadilan  agama juga  berpedoman  pada Prinsip  Hukum  Ekonomi  Syariah  yang juga  menjadi  landasan dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi syariah 13 , prinsip- prinsip hukum ekonomi syariah ini bukan hanya ada untuk kepentingan duniawi saja tetapi merupakan sebuah bekal ibadah kepada Allah swt. secara umum prinsip hukum ekonomi syariah terdiri dari 12 prinsip. 14
Setelah  perluasan  kewenangan  absolut  mengenai  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  di  pengadilan  agama,  sejauh  ini  dari  hasil  pra  penelitian  di Pengadilan Agama  Palu  diketahui baru ada sebanyak empat kasus sengketa ekonomi syariah dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Dalam penelitian ini penulis memilih salah satu dari perkara yang telah masuk di pengadilan agama yaitu sengketa yang terjadi antara salah satu lembaga keuangan berlabel syariah dengan salah satu pihak nasabah lembaga tersebut, dari sengketa yang diperkarakan tersebut lahir Putusan pengadilan agama Palu dengan perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal.
Secara garis besar perkara sengketa ini terjadi antara PT. Bank BRI Syariah Kota Palu  (Penggugat)  dengan  salah  satu  nasabahnya  yang  alamatnya  tidak  lagi  diketahui (Tergugat)  atas  gugatan  wanprestasi.  Sebagaimana  yang  terlampir  dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Palu  Nomor  510/Pdt.G/2020/PA.Pal  bentuk  wanprestasi  yang
12 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2011), 110.
13 Peraturan Mahkamah  Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (DKI Jakarta, 2008).
14 Muhamad  Kholid,  “Prinsip -Prinsip  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Undang-Undang Perbankan Syariah,” Asy- Syari’ah 20, no. 2 (2018): 145 – 62, https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448.
dimaksud  yaitu  Tergugat  tidak  memenuhi  kewajibannya  membayar  angsuran berdasarkan  akad Murabahah  bil  Wakalah Nomor  422-5230/141/ID0010132/08/2017 tertanggal 21 Agustus 2017.
Pada awalnya penggugat menerima angsuran dari tergugat dengan lancar, akan tetapi  memasuki  bulan  januari  2018  tergugat  tidak  lagi  melakukan  pembayaran sebagaimana  dalam  perjanjian.  Sehingga  pihak  penggugat  melayangkan  surat peringatan, surat peringatan pertama dikirim penggugat pada tanggal 29 Januari 2017, surat  peringatan  kedua  dikirim  pada  tanggal  26  Februari  2018  dan  terakhir  surat peringatan  ke  tiga  dikirim  pada  tanggal  30  Maret  2018  sejak  saat  itu  pihak  tergugat tidak lagi diketahui alamatnya.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam  mengenai  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama Palu  Nomor  510/Pdt.G/2020/PA.Pal  dan  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan putusan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sengketa Ekonomi Syariah
Sengketa Ekonomi Syariah merupakan salah satu perkara yang termasuk dalam wewenang  pengadilan  agama  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006. Secara etimologis, perselisihan adalah sesuatu yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran.  Secara  terminologis,  sengketa  adalah  pertentangan  antara  dua  pihak atau lebih yang timbul karena perbedaan persepsi kepentingan atau harta benda, yang dapat  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  keduanya  dan  sanksi  hukum  terhadap  salah satunya. 15
Dapat  disimpulkan  bahwa  sengketa  ekonomi  syariah  adalah  konflik  yang timbul  antara  dua  pihak  atau  beberapa  pelaku  ekonomi.  Hal  ini  disebabkan  adanya perbedaan  persepsi  kepentingan  atau  hak  milik,  yang  dapat  menimbulkan  akibat
15 Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah , 56.
TADAYUN
hukum  bagi  keduanya  dan  dapat  dikenakan  sanksi  hukum  terhadap  keduanya.  Pada dasarnya, setiap sengketa yang muncul termasuk sengketa ekonomi syariah terdapat tiga aspek: 16
a. Aspek  yuridis,  terdapat  perbedaan  antara das  sein dan das  sollen ,  atau  perbedaan antara  kenyataan  yang  ada  dan  kaidah  hukum  yang  menerangkan  kondisi  yang diharapkan.  Sehingga  menyebabkan  kaidah  hukum  atau  secara  normatif  tidak boleh dilakukan.
b. Aspek sosiologis, terdapat fakta yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang yang telah melakukan kejadian itu. Sehingga menyebabkan kejadian  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  cara  damai,  tidak  mau  secara sukarela  mengganti  kerugian  dan  masing-masing  pihak  tidak  ada  yang  mau mengalah.
c. Aspek  psikologis,  hakikatnya  sengketa  ini  dilakukan/antara  orang-orang  dalam kapasitas apa pun. Emosi manusia inilah yang menimbulkan kontroversi.
Setiap perselisihan memiliki 3 aspek, jadi setiap perselisihan memiliki 3 ciri, yaitu: 17
a. Sifat  formal,  sifat  sengketa  tentang  nilai  atau  norma  hukum  yang  mendasarinya masih belum jelas atau belum ada aturannya.
b. Sifat  substansial, sifat  perselisihan  atau  subjek  perselisihan/sengketa  mungkin mengalami perbedaan.
c. Sifat  emosional,  sifat  sengketa  yang  melekat  pada  manusianya,  seperti pemikirannya, keinginan atau kepentingan yang berbeda atau berlawanan.

## 2. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah
Kata  Kewenangan  sering  juga  disebut  dengan  kompetensi 18 yang  merupakan sebuah hak dan kekuasaan dengan penguasaan terhadap suatu tugas. Terdapat empat
16 Nasaruddin, Peradilan  Agama  Di  Indonesia  Dan  Sengketa  Ekonomi  Syariah (Bandung:  PT  Refika Aditama, 2020), 28.
17 Nasaruddin, 29.
lembaga  peradilan  yang  merupakan  lembaga  yang  dibawahi  oleh  Mahkamah  Agung yang telah memiliki fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakimannya masing-masing, yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang isinya sebagai berikut:
‘ Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ’ 19
Oleh  karena  itu,  masing-masing  pengadilan  ini  memiliki  yurisdiksi  hukum. Dalam batas-batas kekuasaan yang diatur, setiap badan hukum menjalankan tugas dan wewenangnya  di  pengadilan.  Yurisdiksi  peradilan  agama  terdiri  dari  dua,  yaitu yurisdiksi relatif dan yurisdiksi absolut. 20
a. Kewenangan Absolut
Kewenangan  Absolut  adalah  kewenangan  pengadilan  untuk  mengadili berdasarkan  materi  hukum  (hukum  materi). 21 Sebagai  peradilan  khusus,  peradilan agama  mempunyai  tugas  dan  wewenang  tertentu  yang  tertuang  dalam  Pasal  49  UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. tugas dan wewenang mengadili perkara untuk menyelidiki, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang golongan pertama yang
18 Admin,  “Sumbe r  Hukum  Dan  Kompetensi  Absolut  Dan  Kompetensi  Relatif  Di  Pengadilan Agama,”  pa -magetan.go.id,  2019,  https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan- kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan- agama#:~:text=Kata  “kewenangan”  bisa diart ikan “,kompetensi absolut dan kompetensi relatif.
19 Peraturan  Pemerintah  RI,  “Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (DKI Jakarta, 2009).
20 Dr. Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah , ed. Tarmizi, Ed. 1. Cet (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 53.
21 Dr. Mardani, 53.
Vol.3 No.2, Juli-Desember 2022 | 191 TADAYUN
beragama  Islam  di  tempat-tempat  sebagai  berikut:  Pernikahan,  Warisan,  Wasiat, Beasiswa, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syariah 22
b. Kewenangan Relatif
Kewenangan  relatif  adalah  kekuasaan  mengadili  berdasarkan  wilayah  atau daerah. Kewenangan pengadilan agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama  daerah  hukumnya  meliputi  wilayah  kota  atau  kabupaten  dan  kedudukan pengadilan  agama  yaitu  di  kota  atau  ibu  kota  kabupaten.  Kompetensi  relatif pengadilan  agama  merujuk  pada  118  HIR  atau  Pasal  142  RBg  jo.  66  dan  Pasal  73 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  yaitu  acara  yang  berlaku  pada  lingkungan peradilan  agama  adalah  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  pada  lingkungan peradilan umum. 23
3. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan  Agama  Palu Perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/Pa/Pal
a. Deskripsi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal Pada  tanggal  26  Juni  2020,  kepanitraan  Pengadilan  Agama  Palu  menerima gugatan  tentang  ekonomi  syariah  mengenai  wanprestasi  akad murabahah bil wakalah dengan  nomor  perkara  510/Pdt.G/2020/PA.Pal  yang  diajukan  dalam  hal  ini  diwakili oleh  B  dan  AS  (Penggugat)  masing-masing  adalah  karyawan  PT.  Bank  BRI  Syariah. Disini  mereka  menggugat    nasabahnya  (Tergugat),  umur  27  Tahun,  agama  Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat.
Adapun tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama pada perkara ini yakni:
22 Andoko  and  Antoni  Tarigan,  “Kompetensi  Absolut  Peradilan  Agama  Dalam  Menyelesaikan Persoalan  Ekon omi  Syari’Ah  Pasca Lahirnya  Undang -Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan Agama,” Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB 6, no. 6 (2018): 127 – 43.
23 Dr. Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah , 53.

## 1) Pengajuan Gugatan
Perma No. 14 Tahun 2016 memberikan dua cara penanganan perkara keuangan syariah,  yaitu  cara  sederhana  dan  cara  biasa.  Tata  cara  perkara  umum  atau  gugatan sederhana  mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah Agung  No.  4  Tahun  2019,  sedangkan masalah  keuangan  syariah,  seperti  biasa,  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan yang ada.
2) Proses pemeriksaan
Pengajuan  gugatan  yang  telah  diajukan  oleh  para  pihak  selanjutnya  pihak Pengadilan Agama memproses gugatan tersebut dengan urutan sebagai berikut:
a) Tahap Pra Persidangan
• Pendaftaran  perkara,  pihak  yang  mengajukan  gugatan  dapat  mengajukan gugatan  di  tempat  tinggalnya  atau  di  tempat  kediaman  lawannya  atau sebagaimana yang diperjanjikan dalam isi kontrak.
• penetapan majelis hakim
• Keputusan pengangkatan panitra
• Penetapan tanggal sidang (PHS) dan pemanggilan para pihak
b) Tahap Persidangan
• Acara  pemeriksaan  persidangan  biasa,  pemeriksaan  ini  terjadi  apabila  kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasanya hadir pada persidangan pertama dan/atau  persidangan  selanjutnya.  Pada  Perma  Nomor  1  tahun  2008  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  sebelum  ke  persidangan  para  pihak  terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian melalui mediasi.
• Tahap  selanjutnya  persidangan  biasa,  pemeriksaan  pokok  perkara  dan kesepakatan  jawab  menjawab  antara  para  pihak.  Dilanjutkan  dengan  acara pembuktian yang diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata yaitu: Bukti tulisan atau surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.
TADAYUN
• Berakhirnya  pemeriksaan  yang  dilakukan  di  depan  pengadilan  agama  adalah pada  saat  kedua  belah  pihak  menyampaikan  kesimpulan  (kesimpulan)  dan penjelasan akhir tentang hal yang diperiksa menurut pendapat para pihak.
• Ketentuan pasal 178  HIR / pasal 189 RBg jika penyidikan  kasus sudah selesai. Karena posisinya, hakim melakukan negosiasi untuk mengambil keputusan. 24
4. Dasar  Pertimbangan  Majelis  Hakim  Dalam  Memutuskan  Perkara  Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal
a. Kesimpulan pembuktian
Dalam  proses  pengadilan,  penggugat  dan  tergugat  dapat  mengajukan  bukti untuk  mendukung  argumen  masing-masing  pihak.  Namun  dalam  proses  yang berlangsung  dalam  perkara  510/Pdt.G/2020/PA.Pal.  alat  buktinya  hanya  pihak penggugat saja yang mengajukan yaitu alat bukti tertulis berupa surat. Pihak tergugat tidak  memperlihatkan  alat  bukti  disebabkan  tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam persidangan.
b. Pertimbangan Hukum
Dalam  pertimbangan  hukum  yang  tertuang  dalam  Putusan  Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal.  Penggunaan  beberapa  landasan  yang  digunakan  sebagai rujukan membuat keputusan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam akad murabahah  bil  wakalah .  Hakim  terlebih  dahulu  mengkaji  fakta  sebelum  mengambil keputusan.  Apa  yang  ditemukan  hakim  dalam  memutus  perkara  tersebut  adalah bahwa  tergugat  terbukti  lalai  karena  melanggar  kewajibannya  untuk  tidak  pernah membayar  cicilan  lagi  dan  keberadaan  tergugat  tidak  diketahui  setelah  penggugat mengeluarkan somasi ketiga.
Karena  kelalaian  terhadap  terdakwa  dapat  dibuktikan  menurut  hasil pemeriksaan,  berdasarkan  pasal  1243  RGB  dan pasal  38  KHES,  menurutnya  terdakwa dibebani kewajiban membayar ganti rugi.
24 M.  Yahya  Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.
5. Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Penyelesaian  Perkara Putusan Nomor 510/Pdt.G/2020/Pa.Palu
Dalam  Putusan  perkara  Nomor  510/Pdt.G/2020/PA.Pal  yang  mana  pihak penggugat  melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan Agama  Palu  sesuai  dengan  kesepakatan  diawal  saat  melakukan  akad.  Sehingga penggugat  melakukan  gugatan  kepada  nasabahnya  (tergugat)  atas  dasar  gugatan Wanprestasi akad murabahah bil wakalah Nomor 422-5230/141/ID0010132/08/2017.
Pada pertimbangan hakim dalam menangani perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pa terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi syariah,  dalam hal ini ada beberapa prinsip yang berkaitan yaitu prinsip ketuhanan, prinsip  keadilan dan prinsip maslahat, yakni sebagai berikut:
a. Ketuhanan (Ilahiyah)
Dalam Islam, prinsip utama kehidupan manusia adalah Allah swt., Yang maha esa.  Pada  saat  yang  sama,  manusia  diciptakan  oleh  Tuhan,  diciptakan  dalam  bentuk terbaik,  manusia  memiliki  tugas  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  memiliki hubungan  baik  dengan  Tuhan  dan  membangun  kehidupan  masyarakat,  serta melestarikan  agama,  akal  dan  budaya.  Pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan perkara telah sesuai dengan prinsip ketuhanan karena para hakim telah menjalankan tugasnya menciptakan perdamaian diantara orang-orang yang berperkara. Hakim juga meyakini bahwa apa yang telah di putuskannnya akan dipertanggungjawabkan kelak kepada Allah swt.
Dalam  memaparkan  aspek  hukum,  dimana  pengadilan  harus  menemukan bahwa tergugat melakukan wanprestasi, dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang membatalkan akad, maka akad murabahah bil-wakalah dinyatakan sah, sehingga akad tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam al- Quran Q.S. al-Maidah [5]: 1 :
Vol.3 No.2, Juli-Desember 2022 | 195
TADAYUN

## ِِۗدْوُقُع ْ لاِب اْوُفْو َا آْْوُنَمٰا َنْيِ ذلَّا اَهُّيَآٰي
Terjemahnya:
‘ Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ! ’ 25
Bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya memenuhi akad tersebut, maka tergugat  dinyatakan  telah  ingkar  janji  (wanprestasi).  Serta  kontrak  dinyatakan  sah apabila terdapat kesepakatan dan sebab halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 26
b. Keadilan
Keadilan  merupakan  prinsip  yang  sangat  penting  dalam  mekanisme  ekonomi Islam. Mempertahankan hak untuk memberantas diskriminasi yang digariskan dalam Al-Qur'an  bahkan  menjadi  tujuan  utama  perjanjian  kenabian,  yaitu  menegakkan keadilan. Allah SWT.berfirman dalam Q.S an-Nahl [16]: 90 :
َو ِر َكْنُمْلاَو ِءۤاَشْحَفْلا ِنَع  ٰهْٰنَيَو  ٰبْٰرُقْلا ىِذ ِئۤاَتْيِاَو ِناَسْحِْلْاَو ِلْدَعْلاِب ُرُم ْ أَي َ هللّٰا ذنِا ۞
ْمُك ُظِعَي ِ ْغَْ ْ لْا
َنْوُرذكَذَت ْمُكذلَعَل
Terjemahnya:
‘ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  berlaku  adil,  berbuat  kebajikan,  dan  memberikan bantuan  kepada  kerabat.  Dia  (juga)  melarang  perbuatan  keji,  kemungkaran,  dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat . ’ 27
Ayat  tersebut  menjelaskan  perintah  berbuat  adil  dan  berbuat  baik.  Allah berfirman:  “Sesungguhnya  Allah  selalu  memerintahkan  kepada  seluruh  hamba -Nya agar berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan dan perbuatannya, baik terhadap diri sendiri  maupun  terhadap  orang  lain,  dan  Dia  juga  memerintahkan  mereka  untuk berbuat  kebaikan,  yaitu  perbuatan  yang  melampaui  keadilan.  Berbuat  kebaikan  dan
25 Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2014).
26 Moh. Afif, Nasaruddin, and Nadia, “Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad Qardh Di Bank Mega Syari ah Cabang Palu,” Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2022): 47 – 65, https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.71.
27 Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya .
ikhlas. dengan ikhlas memberikan kepada sanak saudara, keluarga yang begitu dekat, jauh,  bahkan  kepada  siapapun.  Dan  melarang  hambanya  melakukan  perbuatan  keji dan tercela dalam agama. 28
Pada  putusan  perkara  nomor  510/Pdt.G/2020/PA.Pal  telah  sesuai  dengan prinsip  keadilan,  yang  mana,  jika  pihak  tergugat  masih  memiliki  itikad  baik,  dapat diambil  jalur  mediasi  untuk  mencari/mensepakati  pembayaran  harga  secara proposional agar bank tidak merugi dan nasabah tidak terberatkan. 29 Namun karena tidak  ada  kabar  dari  tergugat  sehingga  untuk  mewujudkan  prinsip  keadailan,  hakim memberi  putusan  bahwa  pihak  penggugat  yang  telah  mengalami  kerugian  yang disebabkan  pihak  tergugat  yang  melakukan  wanprestasi  sehingga  jaminan  berupa tanah  dan/atau  bangunan  berdasarkan  sertifikat  hak  milik  dapat  diambil  alih  oleh pihak  penggugat  untuk  dijual  didepan  umum  (dilelang)  guna  untuk  menutupi kerugian  penggugat  selain  itu  juga  untuk  biaya  perkara  dibebankan  kepada  pihak tergugat.
c. Maslahat
Kemaslahatan  adalah  merupakan  tujuan  fikih  Islam,  yang  bertujuan  untuk mencapai  kebahagiaan  di  dunia  dan  di  akhirat  dengan  memanfaatkan  dan menghindari kemudharatan. Penetapan hukum sangat penting untuk didasarkan pada dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat. Kemaslahatan tersebut dapat  berupa  segala  sesuatu  yang  mengandung  kebaikan  serta  manfaat  bagi sekelompok manusia dan juga individu. 30
28 Kementrian Agama RI.
29 Abd  Salam,  “Eksekusi  Hak  Tanggungan  Dalam  Akad  Murabahah  A tas  Alasan  Wanprestasi (Perspektif  Perlindungan  Nasabah),” Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama ,  2017,  1 – 15, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-hak-tanggungan-dalam- akad-murabahah-atas-alasan-wanprestasi-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-11-9.
30 Abdul Hadi and Hadi Peristiwo, “Konsep Al Maslahah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0,” Al-Ahkam 15, no. 2 (2019): 59.
Vol.3 No.2, Juli-Desember 2022 | 197
TADAYUN
Melihat  kepada  putusan  nomor  510/Pdt.G/2020/PA.Pal  yang  telah  ditetapkan oleh  pihak  pengadilan  Agama  Palu,  dalam  sengketa  Nomor  510/Pdt.G/2020/PA.Pal yang  menghukum  tergugat  untuk  membayar  total  kewajiban  kepada  penggugat sebesar  Rp  268.345.786  (dua  ratus  enam  puluh  delapan  juta  tiga  ratus  empat  puluh lima  ribu  tujuh  ratus  delapan  puluh  enam  rupiah)  sudah  sesuai  dengan  prinsip kemaslahatan. Karena dalam kasus sengketa tersebut pihak Bank Syariah (Penggugat) merasa dirugikan oleh pihak tergugat dengan tidak  memenuhi kewajiban membayar angsuran  berdasarkan  akad murabahah  bil  wakalah .  Dengan  keluarnya  putusan Pengadilan  Agama  Palu  untuk  mewajibkan  tergugat  agar  membayar  total  kewajiban tersebut,  maka  keputusan  tersebut  sudah  mengandung  manfaat  dan  juga  telah menjadi  kewajiban  bagi  pihak  tergugat  untuk  membayar  angsuran  tersebut  karena telah menyebabkan kerugian yang besar bagi PT. Bank BRI Syariah.
Berdasarkan  pada  pasal  1365  RGB,  yang  menyatakan  bahwa  setiap  tindakan illegal/melanggar  hukum  yang  menyebabkan  kerusakan  pada  orang  lain  secara bersalah mewajibkan orang yang menyebabkan kerusakan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. 31

## C. KESIMPULAN
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Palu telah sesuai dengan  Undang-Undang  nomor  3  Tahun  2006,  yaitu  penyelesaian  perkara  sengketa ekonomi  syariah  di  lingkungan  peradilan  agama  secara  prosedural  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  hukum  acara  perdata  sebagaimana  yang  berlaku  di  pengadilan umum,  dan  menjadikan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Fatwa  DSN  serta KUHPerdata  sebagai  rujukan  dasar  hukum  dalam  melakukan  putusan.  Pada  perkara yang penulis teliti yaitu nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal. bentuk akad/perjanjian yang dilakukan  yaitu  akad murabahah bil wakalah Nomor  422-5230/141/ID0010132/08/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017. Majelis hakim telah memutuskan bahwa tergugat telah
31 Tim Bhafana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Yogyakarta: Bhafana Publising, 2018), 355.
melakukan wanprestasi, dilihat dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat sehingga tergugat dituntut untuk mengganti rugi.
Tinjauan  hukum  ekonomi  syariah  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  dari  pertimbangan  hakim  pada  perkara nomor  510/Pdt.G/2020/PA.Pal  sudah sesuai  dengan  prinsip  hukum  ekonomi  syariah  yaitu  prinsip  ketuhanan,  prinsip keadilan  dan  prinsip  kemaslahatan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  putusan  hakim dalam  putusannya  yang  memberikan  hukuman  kepada  tergugat  karena  tidak memenuhi  kewajiban  membayar  angsuran  sehingga  merugikan  pihak  tergugat. Tergugat  dihukum  untuk  mengganti  kerugian  yang  dialami  penggugat  sebesar  Rp. 268.345.786 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

## REFERENSI
Admin.  (2019).  Sumber  Hukum  Dan  Kompetensi  Absolut  Dan  Kompetensi  Relatif  Di Pengadilan Agama. Retrieved January 1, 2022, from pa-magetan.go.id website: https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi- absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama#
Andoko,  &  Tarigan,  A.  (2018).  Kompetensi  Absolut  Peradilan  Agama  Dalam Menyelesaikan  Persoalan  Ekonomi  Syari’Ah  Pasca  Lahirnya  Undang -Undang Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama. Jurnal  Hukum  Responsif  FH UNPAB , 6 (6), 127 – 143.
Hadi,  A.,  &  Peristiwo,  H.  (2019).  Konsep  Al  Maslahah  Al  Mursalah  Dalam  Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0. Al-Ahkam , 15 (2), 59.
Harahap, M. Y. (2012). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika.
Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 1 (1), 42 – 58. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365
Kementrian Agama RI. (2014). Al-Quran dan Terjemahnya . Surabaya: Halim.
Kholid,  M.  (2018).  Prinsip-Prinsip  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Undang-Undang Perbankan
Syariah. Asy- Syari’ah , 20 (2), 145 – 162. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448
Manan, A. (2012). Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
Vol.3 No.2, Juli-Desember 2022 | 199
TADAYUN
Mardani.  (2010). Hukum  Acara  Perdata  Peradilan Agama  dan  Mahkamah  Syar’iyah (Ed.  1. Cet; Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
Mardani. (2011). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Afif,  M.,  Nasaruddin,  N.,  &  Nadia,  N.  (2022).  Implementasi  Prinsip  Hukum  Ekonomi Syariah  Pada  Akad  Qardh  Di  Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 3(1), 47-65. https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.71
Nasaruddin. (2020). Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah . Bandung: PT Refika Aditama.
Nofinawati,  N.  (2016).  Perkembangan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. JURIS  (Jurnal Ilmiah Syariah) , 14 (2), 168. https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.305
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI.  (2008). Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . DKI Jakarta. Peraturan Mahkamah Agung RI. (2016a). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  14  tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah .  DKI Jakarta.
Peraturan Mahkamah Agung RI. (2016b). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah . DKI Jakarta. Peraturan  Mahkamah  Agung  RI.  (2019). Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana . DKI Jakarta. Peraturan Pemerintah RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman . DKI Jakarta.
Rasyid, R. A. (2016). Hukum Acara Peradilan Agama . Jakarta: Rajawali Pers.
Salam,  A.  (2017).  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Dalam  Akad  Murabahah  Atas  Alasan Wanprestasi  (Perspektif  Perlindungan  Nasabah). Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan Agama , 1 – 15. Retrieved from https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-hak- tanggungan-dalam-akad-murabahah-atas-alasan-wanprestasi-oleh-drs-h-abd- salam-s-h-m-h-11-9
Siallagan,  H.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Negara  Hukum  di  Indonesia. Sosiohumaniora ,
18 (2), 131 – 137. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947
Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah . Jakarta: Prenadamedia Group.
Suherman.  (2014).  Kedudukan  dan  Kewenangan  Peradilan  Agama. Al  Maslahah  Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam , 1 (7), 675 – 689.
Tim  Bhafana.  (2018). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Yogyakarta:  Bhafana Publising.