## ANALISIS KEMISKINAN DAN PENGELUARAN NON-PANGAN PENDUDUK JAWA BARAT
POVERTY AND NON-FOOD SPENDING ANALYSIS OF POPULATION IN WEST JAVA
Trisna Subarna
Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Jalan Ir. H. Juanda No. 287, Bandung E-mail: mjlk_trisna@yahoo.co.id Diterima: 2 Oktober 2012; direvisi: 7 November 2012; disetujui: 10 Desember 2012

## Abstrak
Masyarakat  maju  akan  cenderung  memiliki  pengeluaran  non-makanan  yang  lebih  tinggi  daripada pengeluaran  untuk    makanan,  seperti  untuk  pendidikan,  kesehatan,  dan  hiburan.  Analisis  ini  bertujuan untuk mengetahui tingkat  kesejahteraan dan strategi   penanggulangan masyarakat miskin di Jawa  Barat. Hasil analisis menunjukkan: (1) Tingkat kemiskinan di Jawa Barat berada di bawah  tingkat kemiskinan nasional  yaitu  11,27%  sedangkan  tingkat  kemiskinan  Nasional  13,33%.  (2)  Dibanding  dengan  Provinsi lain yang penduduknya tertinggi di Indonesia  (Jawa Timur dan Jawa Tengah) persentase penduduk miskin di Jawa Barat lebih rendah, (3) Penduduk miskin  di Jawa Barat  pada  tahun 2007 sebesar 13,55%, tahun 2010 sebesar 11,27% atau dalam waktu 3 tahun terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 2,27% atau berkurang sebanyak  687.000 orang. (4) Rata-rata pengeluaran per kapita, penduduk Jawa Barat perbulan pada  tahun  2011  sebesar  Rp  561.837,    dengan  porsi  penggunaan  untuk  makanan    51,77%,  dan  non- makanan  48,23%,  kondisi  ini  menunjukkan  masih  rendahnya    tingkat  kesejahteraan  masyarakat  Jawa Barat.  Implikasi  dari  hasil  analisi  ini  adalah;  (1)  Penanggulangan  kemiskinan  difokuskan  pada  upaya menumbuhkan  budaya  ekonomi  produktif,  (2)  Perlu  pemahaman  berbagai  pihak  tentang  penyebab kemiskinan,  sehingga  program  pembangunan  yang  ada  tidak  didasarkan  pada  isu-isu  kemiskinan  yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.
Kata kunci: kemiskinan, pengeluaran non-pangan, strategi, kesejahteraan.

## Abstract
Advanced  community  will  tend  to  have  higher  non-food  spending  food  spending,  includes  education, health, and entertainment.  This analysis aims to determine the  level of   the  welfare  and  poverty coping strategies in West Java. The analysis showed: (1) The poverty rate of West Java (11.27%) was lower than the national poverty rate of 13.33%. (2) Compared with other provinces having the highest  population in Indonesia  (East  Java  and  Central  Java),  percentage  of  poor  population  in  West  Java  were  lower,  (3) Within three years (2007-2010) the poor in West Java  was steadily decreased from 13.55% in 2007 to  11, 27% in 2010 (687. 000 people). (4) Average spending of West Java population per capita, per month in 2011 was Rp 561,837, with a portion of the use of 51.77% for food and non-food 48.23%, indicated that the  low  level  of  welfare  of  the  people  condition  in  West  Java.  The  implications  of  the  results  of  this analysis were: (1) Poverty alleviation focused on growing productive economic culture, (2) It should be an understanding of the various parties about the causes of poverty so that the development program was not based on the issues that cause poverty vary locally Keywords: poverty, non-food expenditures, strategy, welfare.

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan masyarakat diantaranya ditentukan  oleh  tingkat  kemiskinan  yang  dipengaruhi oleh  tingkat  pendapatan  dan  pola  penggunaannya, yang  berhubungan  dengan  tingkat  pedapatan  pola konsumsi  pangan  dan  non-pangan  (Arifin  dan Simatupang, 1988). Masyarakat berpendapatan rendah akan  mengalokasikan  pendapatannya  sebagian  besar untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dibandingkan  bahan  non-pangan,  semakin  tinggi pengeluaran  non-makanan  mengindikasikan  adanya perbaikan kesejahteraan penduduk (Hardjana, 1994),
Hasil  penelitian  Sari  Novita  dan  Fardianah Mukhyar  (2011),  Rachman  dan  Wahida  (1998), Suryana  dkk.  (1988)  menyatakan  bahwa  komposisi pengeluaran  rumah  tangga  dapat  dijadikan  ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk,  semakin  rendah  persentase  pengeluaran untuk  pangan  terhadap  total  pengeluaran  makin membaik tingkat perekonomian penduduk. Sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran pangan semakin kurang sejahtera rumahtangga yang bersangkutan  Dalam  kondisi  pendapatan  terbatas maka pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan,    sehingga  pada  kelompok  masyarakat
yang  berpendapatan  rendah  akan  terlihat  sebagian besar  pendapatan  mereka  digunakan  untuk  membeli pangan (Sukirno 2000).
Berdasarakan  uraian  di  atas,  maka  struktur pengeluaran rumah tangga  dapat  dijadikan  salah  satu indikator  untuk  melihat  tingkat  kesejahteraan  rumah tangga,  Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kabupaten/kota  yang  berada  pada  berbagai  strata kesejahtreraan dibanding dengan jumlah penduduk.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  ( mix  method ), metoda analisis campuran dengan teknik pengumpulan  data  skunder  yang  berasal  dari dokumen, laporan, dan lieratur yang berkaitan dengan kemiskinan  dan  pengeluaran  masyarakat  di  Jawa Barat.    Data  primer  diperoleh    dari Focus  Group Discussion (FGD)    dengan  peserta  dari  Organisasi Perangkat  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  lembaga lain  yang  berhubungan  dengan  kemiskinan  yaitu: perencana  dan  peneliti  Bappeda    sebanyak  4  orang, Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  4  orang, Dinas  Enegi  dan  Sumberdaya  Mineral  2  orang, Himpunan  Kerukunan  Tani  Indonesia  (HKTI)  Jawa Barat 1 orang, dan lembaga penelitian Unpad 2 orang, serta  Kamar  Dagang  dan  Industri  1  orang  sehingga jumlah  peserta  FGD  sebanyak  14  orang.  Data  yang terkumpul  dianalisis  dengan  tabulasi  silang  dan dijelaskan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Penduduk Jawa Barat Di Tingkat Nasional
Hasil  sensus  penduduk  2010  menunjukan jumlah  penduduk  Indonesia  sebanyak  237.556.363 orang  dengan  komposisi  penduduk  laki-laki  sebesar
119.507.580  orang  dan  perempuan  118.048.783 orang.  Jumlah  penduduk  terbesar  berada  di  Provinsi Jawa Barat sebesar 43,02 juta orang (18,11%), posisi kedua  adalah  Provinsi  Jawa  Timur  sebesar  37,8  juta orang  (15,78%)  dan  ketiga  terbesar  berada  di  Jawa Tengah  32,38  juta  orang  (13,63%)  seperti  pada Gambar 1.
Jumlah  penduduk  yang  besar  ini  membawa persoalan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan  kesejahteraan  penduduknya,  serta berimplikasi  yang  luas  terhadap  lingkungan,  sektor pembangunan, dan ketahanan pangan, terutama dalam mengendalikan kemiskinan.
Tingkat kemiskinan di Jawa Barat berada pada posisi  15  nasional,    lebih  rendah  dibanding  dengan tingkat  kemiskinan  nasional  (13.33%  pada  tahun 2010).  Jumlah penduduk miskin di  Jawa  Barat   pada tahun  2010  sebesar    11,27%  atau  4.848.560  jiwa. Penduduk  miskin  ini  diperkirakan  akan  terus meningkat  di  tahun-tahun  mendatang  terutama  di daerah-daerah yang penduduknya bermata pencaharian buruh, nelayan dan pertanian. Dibanding dengan provinsi lain  (Jawa Timur dan Jawa Tengah) dengan  jumlah  penduduk  yang  tertinggi  di  Indonesia ternyatapersentase  penduduk  miskin  di  Jawa  Barat lebih rendah (Gambar2).
Kondisi di atas menunjukkan walaupun dengan penduduk yang lebih besar, pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih dapat mengendalikan tingkat kemiskinannya  dibanding  dengan  provinsi  lain  yang jumlah  penduduknya  tertinggi  di  Indonesia.  Hal  ini terlihat pada perkembangan penduduk miskin  di Jawa Barat    pada  akhir  tahun  RPJMD  2003-2007  sebesar 13,55%,  dan  dalam  kurun  waktu mid-term RPJMD tahun  2008-2013  sampai  dengan  tahun  2010  sebesar 11,27%  atau  dalam  waktu  3  tahun  pelaksanaan RPJMD  turun  2,27%  atau  jumlah  penduduk  miskin berkurang sebesar 687.000 orang (Gambar 3).
Sumber: Diolah dari BPS Jawa Barat 2011.
Gambar 1. Perbandingan Jumlah Penduduk Tiga Provinsi Terbesar di Indonesia.
Berdasarkan  data  BPS  Provinsi  Jawa  Barat (2011)  tingkjat  kemiskinan  teringgi    berada  di  Kota Tasikmalaya (23,55%), Kabupaten Cirebon (18,22%), Kabupaten  Indramayu  (17,99%),  dan  Kabupaten Majalengka  17,12%),  sedangkan  tingkat  kemiskinan terendah    berada di  Kota Depok (2,93%),  Kabupaten Bandung  Barat  (  4,5%),  dan  Kota  Bandung  (  4,5%). Seperti terlihat pada  Gambar 4.

## Pengeluaran Rumah Tangga Penduduk Jawa Barat
Pengeluaran merupakan indikator yang penting dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran seseorang  yang  besar  menunjukkan  tingkat  daya  beli orang  tersebut  besar.  Penduduk  dengan  pengeluaran besar  maka  kebutuhan  penduduk  tersebut  sebagian besar  terpenuhi.  Dengan  terpenuhi   kebutuhan hidupnya  maka  secara  umum  kesejahteraan  akan meningkat.  Perkembangan  tingkat  kesejahteraan  juga dapat diamati berdasarkan  perubahanpersentase pengeluaran  yang  dialokasikan  untuk  non-makanan, dimana  semakin  tinggipersentase  pengeluaran  non-
makanan  dapat  mengindikasikan  adanya  perbaikan tingkat kesejahteraan.
Ernest  Engel,  dalam  Salvatore  (2006), mengemukakan  bahwa  bila  selera  tidak  berbeda makapersentase  pengeluaran  untuk  pangan  akan menurun  dengan  meningkatnya  pendapatan.  Oleh karena itu komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan  ukuran  guna  menilai  tingkat  kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendahpersentase pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran makin  membaik  tingkat  perekonomian  penduduk. Sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran pangan semakin  kurang  sejahtera  rumah  tangga  yang bersangkutan.
Tahun  2010,  porsi  penggunaan  pengeluaran masyarakat  Jawa  Barat    digunakan  untuk  makanan 51.77%,  dan  non-makanan  48.23%  (Gambar  5), kondisi ini menunjukkan masih tingginya pengeluaran untuk    pangan  yang  menunjukkan  masih  rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Kemiskinan tidak terlepas dari pola penerimaan  dan  pengeluaran,  pengeluaran  akhir
Sumber: Diolah dari BPS Jawa Barat 2011.
Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin di Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak.
Sumber data : BPS  Provinsi Jawa Barat, 2007,2008,2009, 2010,2011 diolah.
Gambar 3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2007-2010, Provinsi Jawa Barat.
meliputi  seluruh  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh anggota  rumah  tangga  suatu  penduduk,  baik pengeluaran untuk makanan maupun  bukan makanan yang meliputi pengeluaran untuk sandang, pendidikan, perumahan,  pengeluaran  kesehatan,  barang-barang tahan  lama,  rekreasi  dsb.  Rata-rata  pengeluaran  per kapita,  penduduk  Jawa  Barat  perbulan    pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp  561.837. Pengeluaran tertinggi  di  Kota  Bandung  sebesar  Rp  989.657  dan terendah    di  Kab.  Tasikmalaya  Rp  340562.  Terdapat
tujuh  Kota  dan  tiga  Kabupaten    yang  berada  di  atas rata-rata  Jawa  Barat  total  pengeluarannya,  dan terdapat  satu  kota  dan  15  Kabupaten  yang  berada  di bawah rata-rata Jawa Barat, (Gambar 6).
Ernest  Engel,  dalam  Salvatore  (2006),  Teori Engel’s  yang  menyatakan  bahwa:  “Semakin  tinggi tingkat pendapatan keluarga semakin rendah presentasi  pengeluaran  untuk  konsumsi  makanan”. Berdasarkan  teori  klasik  ini,  maka  keluarga  bisa dikatakan  lebih  sejahtera  bila  presentasi  pengeluaran
Sumber: Pusdalisbang Bappeda Provinsi Jawa Barat 2012 diolah.
Gambar 4. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat Tahun 2010 (%).
untuk  makanan  jauh  lebih  kecil  dari  presentasi pengeluaran  yang  untuk  bukan  makanan.  Artinya proporsi  alokasi  pengeluaran  untuk  pangan  akan semakin  kecil  dengan  bertambahnya  pendapatan keluarga,  karena  sebagian  besar  dari  pendapatan tersebut dialokasikan pada kebutuhan non pangan.
Gambar  5  di  atas    menunjukkan  pengeluaran non-makanan untuk penduduk kabupaten/kota dengan tingkat  kemiskinan  rendah  lebih  besar  di  banding dengan  kabupaten/kota  dengan  tingkat  kemiskinan yang  lebih  tinggi.    Untuk  penduduk  Jawa  Barat persentase  untuk  pengeluaran  makanan  51,77%, sedangkan untuk non-makanan adalah 48,23% . Lebih besarnya  persentase  pengeluaran  penduduk  untuk makanan dibandingkan non-makanan ini mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di  Jawa Barat masih relatif rendah.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa pendapatan  mempunyai  peranan  penting  dalam mempengaruhi  pengeluaran  konsumsi  masyarakat, baik  itu  konsumsi  barang  tidak  tahan  lama,  barang tahan lama, dan jasa.  Hal inin sesuai dengan pendapat Keban  (1995) dalam Khairil  Anwar  (2012)  di  dalam analisisnya dinyatakan bahwa suatu keluarga tergolong  miskin  kalau  ratio  pengeluaran  untuk makanan terhadap total pengeluaran melebihi 75%.

## Strategi Menanggulangi Kemiskinan
Hasil  diskusi  melalui  FGD  dalam  rangka menanggulangi kemiskinan diperoleh  strategi  sebagai berikut:
1. Pola inkubasi bisnis. Merupakan  pola  penanggulangan  kemiskinan berdasarkan  skema  pendampingan  melalui proses  inkubasi  bisnis  pada  unit-unit  kegiatan
Sumber data :BPS  Provinsi Jawa Barat 2011 diolah.
Gambar 5. Pola Pengeluaran Penduduk Jawa Barat Tahun 2010.
Sumber data :BPS  Provinsi Jawa Barat 2011 diolah.
Gambar 6. Tingkat Kemiskinan  Dan Pengeluaran Non-Makanan  5 Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Barat (dalam %).
usaha baik melalui skema program kegiatan dari pemerintah  maupun  melalui  skema  kegiatan pemerintah  kerjasama,  swasta  (pelaku  usaha) dengan  kelompok  sasaran  masyarakat  miskin dan hampir miskin.
2. Pola penyediaan lapangan kerja. Merupakan pola penyediaan lapangan kerja baik berupa  kegiatan  padat  karya,  maupun  kegiatan yang  dapat  menyerap  tenaga  kerja  berbasis pengetahuan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta dengan  kelompok  sasaran  masyarakat  hampir miskin,  masyarakat  miskin  dan  masyarakat sangat miskin.
3. Pola pemenuhan kebutuhan dasar. Merupakan  pola  penanggulangan  kemiskinan yang  berorientasi kepada  pemenuhan  kebutuhan dasar  masyarakat  miskin  meliputi  kebutuhan dasar pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air  bersih,  pertanahan,  sumber daya alam  dan  lingkungan  hidup,  rasa  aman  dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan serta berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial  politik. Adapun  input  yang  dilaksanakan  berupa penyediaan,  fasilitasi  maupun  pendukungan untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut, dengan kelompok  sasaran  masyarakat  hampir  miskin, masyarakat  miskin  dan  masyarakat  sangat miskin.
4. Pola perlindungan dan jaminan sosial. Merupakan pola untuk mengatasi kondisi darurat bagi  masyarakat  miskin  dan  masyarakat  sangat miskin  dalam  upaya  mengatasi  berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat miskin hingga  kelompok  sasaran  memasuki  fase recovery .
5. Pola peduli masyarakat miskin jawa barat. Merupakan  pola  penanggulangan  kemiskinan melalui peran aktif masyarakat dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan, baik secara sistemik  maupun  parsial  dengan  pola  asuh dengan  kelompok  sasaran  masyarakat  hampir miskin,  masyarakat  miskin  dan  masyarakat sangat miskin.
Salah satu program pembangunan di Indonesia, termasuk  di  Jawa  Barat  yang  senantiasa  menjadi  isu strategis  adalah  pengentasan  kemiskinan  yang  secara otomatis  akan berimplikasi  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Pengentasan  kemiskinan hanya  menggunakan  pendekatan  ekonomi  yang bersifat  materialistik  yang  didasari  oleh  dua  faktor utama yaitu (Lipi Ahmad, 2011);
1. Penanggulangan kemiskinan cenderung berfokus pada  upaya  penyaluran  bantuan  sosial  seperti jaring  pengaman  sosial  dan  beras  untuk  rakyat miskin,  padahal  seharusnya  diorientasikan  pada upaya menumbuhkan budaya ekonomi produktif
2. Kurangnya  pemahaman  berbagai  pihak  tentang penyebab kemiskinan, sehingga program pembangunan  yang  ada  tidak  didasarkan  pada
isu-isu  kemiskinan  yang  penyebabnya  berbeda- beda secara lokal
Agar  mencapai  keberlanjutannya,  program penanggulangan  kemiskinan  dengan  pendekatan ekonomi  yang  bersifat  material  dan  jangka  pendek, perlu diimbangi dengan strategi pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kependudukan, meskipun hasilnya baru bisa dirasakan dalam  jangka  panjang.  Yang  dimaksud  adalah penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada sumber kemiskinan  itu  sendiri.  Sumber  kemiskinan  adalah jumlah  penduduk  yang  tinggi  dan  kualitas  hidup masyarakat  yang  rendah.  Sebagaimana  disepakati dunia  internasional  bahwa  tolak  ukur  kualitas  hidup masyarakat  adalah  IPM  (indeks  pembangunan Manusia), yaitu kualitas pendidikan, kualitas kesehatan  dan  kualitas  ekonomi.  Oleh  karena  itu, penanggulangan kemiskinan sudah saatnya berdasarkan  pada  langkah  langkah  strategis  berupa menekan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas  hidup  masyarakat.  Semakin  tinggi  jumlah penduduk  akan  menyebabkan  bertambahnya  beban pembangunan,  berkurangnya  ketersediaan  lahan  dan lapangan pekerjaan, meningkatnya pengangguran, dan lain-lain (Lipi Ahmad, 2011 ) .

## SIMPULAN
Tingkat kemiskinan di Jawa Barat berada pada posisi  15  Nasional,    yaitu  11,27%,    pada  posisi tersebut  lebih  rendah  dibanding  dengan  tingkat kemiskinan  Nasional    yaitu  13.33%.  Perkembangan penduduk  miskin    di  Jawa  Barat    pada  tahun  2007 sebesar 13,55%, dan tahun 2010 sebesar 11,27 perrsen atau dalam waktu 3 tahun pelaksanaan RPJMD turun 2,27%,  atau  jumlah  penduduk  miskin  berkurang sebesar 687.000 orang.
Rata-rata  pengeluaran  per  kapita,  penduduk Jawa Barat perbulan  pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp    561.837.  Pengeluaran tertinggi  di  Kota  Bandung sebesar  Rp  989.657  dan  terendah    di  Kab. Tasikmalaya  Rp  340562.  Pada  tahun  2010    porsi penggunaan pengeluaran masyarakat Jawa Barat  yang digunakan untuk makanan  51.77%, dan non-makanan 48.23%,  kondisi  ini  menunjukkan  masih  tingginya pengeluaran untuk  pangan yang menunjukkan masih rendahnya    tingkat  kesejahteraan  masyarakat  Jawa Barat
Penanggulangan  kemiskinan  harus  difokuskan pada upaya menumbuhkan budaya ekonomi produktif. Perlu  pemahaman  berbagai  pihak  tentang  penyebab kemiskinan,  sehingga  program  pembangunan  yang ada  tidak  didasarkan  pada  isu-isu  kemiskinan  yang penyebabnya berbeda-beda secara local.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Lipi.  2011. Kesejahteraan,  Kemiskinan  dan Program KB di Jawa Barat http://jabar.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.a
spx?ID=588&ContentTypeId=0x01003DCABA BC04B7084595DA364423DE7897 Anwar,  Khairil 2012.  Beberapa  Hasil  Penelitian  tentang Konsumsi. http://khairilanwarsemsi.blogspot. com/2011/12/beberapa-penelitian-tentang- konsumsi.html Arifin, M dan P. Simatupang. 1988. Pola Konsumsi dan Kecukupan  Kalori  dan  Protein  di  Pedesaan Sumatera  Barat  dalam  Prosiding  Patanas Perubahan  Ekonomi  Pedesaan  Menuju  Struktur Ekonomi  Berimbang. Pusat  Penelitin  Agro Ekonomi BPS    Provinsi  Jawa  Barat.  2007. Jawa  Barat  dalam Angka Tahun 2006. BPS    Provinsi  Jawa  Barat.  2008. Jawa  Barat  dalam Angka Tahun 2007. BPS    Provinsi  Jawa  Barat.  2009. Jawa  Barat  dalam Angka Tahun 2008. BPS    Provinsi  Jawa  Barat.  2010. Jawa  Barat  dalam Angka Tahun 2009 . BPS    Provinsi  Jawa  Barat.  2011. Jawa  Barat  dalam Angka Tahun 2010. BPS    Provinsi  Jawa  Barat.  2012. Jawa  Barat  dalam Angka Tahun 2011 . Hardjana, A. 1994. Orientasi  Perilaku Konsumsi tentang Masalah  Pangan  dan  Gizi  dari  Sumber  Hayati Kelautan .  Risalah  Widyakarya  Pangan  dan  Gizi. Jakarta: LIPI. Novita, Sari dan Fardianah Mukhyar 2011. Kajian: Pola Pengeluaran  Pangan  Rumah  Tangga  Petani  Padi Sawah  di  Kabupaten  Banjar  Kalimantan  Selatan
Jurnal Agribisnis Perdesaan . Volume 01 Nomor 04 Desember 2011. Rachman,  H.P.S  dan  Wahida.  1998. Dinamika  Pola Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga serta Prospek  Permintaan  Pangan  dalam  Dinamika Ekonomi Pedesaan: Perubahan Struktur Pendapatan, Ketenagakerjaan dan Pola
Konsumsi  Rumah  Tangga. Bogor:  Kerjasama Puslit  Sosial  Ekonomi  Pertanian  dengan  Ford Foundation.
Rachman,  H.P.S.  dan  S.H.  Suhartini.  1996.  Ketahanan Pangan  Masyarakat  Berpendapatan  Rendah  di Jawa  Barat  dan  Nusa  Tenggara  Barat. Jurnal Agro Ekonomi : 15 (2) Sadono, Sukirno. 2000. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Salvatore,  D.  2006. Mikroekonomi .  Edisi  ke-4.  Jakarta: Erlangga. Suryana,  A,  B.  Rachman  dan  P.U.  Hadi.  1988. Pola Pengeluaran  untuk  Konsumsi  di  Pedesaan  Jawa Barat  dalam  Prosiding  Patanas  Perubahan Ekonomi  Pedesaan  Menuju  Struktur  Ekonomi Berimbang .  Pusat Penelitin Agro Ekonomi.