## MODEL PERENCANAAN KOMUNIKASI IZIN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) BLH KOTA KENDARI.
*Muhammad Tamrin **Muh.Zein Abdullah *** Sirajuddin
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Thridharma Anduonohu, Kendari.
tamrin.muhammad@yahoo.com

## ABSTRAK
Fokus  permasalahan penelitian  ini  adalah;  (1) Bagaimana  Model Perencanaan  Komunikasi  pada  izin AMDAL  di    Badan  Lingkungan  Hidup  Kota Kendari;  (2) Bagaimana  model  perencanaan  komunikasi  pada  izin AMDAL  di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui dan  menganalisis  Model Perencanaan  Komunikasi  pada  izin AMDAL  di    Badan Lingkungan  Hidup  Kota  Kendari; (2) Menjelaskan  dan  menemukan  model perencanaan  komunikasi  pada  izin AMDAL  di    Badan  Lingkungan  Hidup  Kota Kendari.
Penelitian  ini  dilaksanakan di  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH)  Kota Kendari.  Jenis Penelitian menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  jumlah imforman  sebanyak  5  orang. Teknik  pemilihan  informan tersebut menggunakan teknik Purposive  sampling. Teknik  pengumpulan  data  melalui  instrument observasi,  wawancara,  dan studi  dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  dianalisis secara deskriptif melalui tahapan teknik analisis interaktif Miles & Huberman
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa, Pertama; Model  Perencanaan
Komunikasi  izin  AMDAL  di  Badan  Lingkungan  Hidup (BLH) Kota  Kendari prinsipnya  mengacu  pada  kebijaksanaan perencanaan komunikasi  yang menetapkan  alternatif  dalam  mencapai  tujuang  jangka  panjang  terhadap  Izin AMDAL. Adapun tahapan perencanaan komunikasi BLH Kota Kendari yaitu (1) Tahapan pengumpulan data baseline dan need assessment; (2) Perumusan tujuan;
(3) Analisis  dan  segmentasi  khalayak;  (4) Analisis  perencanaan  dan pengembangan  strategi;  (5) Pemilihan  media;  (6) Desain  dan  pengembangan pesan;  (7). Kedua; Model  perencanaan  komunikasi  pada  izin  AMDAL di  BLH Kota Kendari terdiri dari; (1) Model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dokumen  Kerangka  Acuan  (KA);  (2) Model perencanaan  komunikasi  dalam penyusunan  dan  penilian  dokumen  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup (ANDAL)  dan  Rencana  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL); (3) Model perencanaan komunikasi dalam pengambilan keputusan  kelayakan  lingkungan  hidup; (4) Model  perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); (5) model perencanaan komunikasi dalam pemberian izin lingkungan
Kata  kunci  : Model  Komunikasi,  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH)  Kota Kendari

## PENDAHULUAN
Badan Lingkungan  Hidup  (BLH) Kota  Kendari sebagai  unit  pelaksana teknis memiliki peran penting dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  pengembangan  model  konservasi keanekaragaman  hayati,  strategi  penegakan  hukum,  dan  pengelolaan  aset  serta pengembangan  instrumen  ekonomi  dalam  rangka  pelestarian  lingkungan  hidup Kota Kendari.
Menjalankan  peranya,  BLH Kota  Kendari menilai  maraknya  kasus  Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ilegal di Sultra diakibatkan tidak patuhnya para pelaku  usaha  menjalankan  apa  yang sudah  ada  dalam  kajian  Analisis  Dampak Lingkungan (AMDAL). Diakui jika ada beberapa pelaku usaha yang kadang tidak mematuhi apa yang sudah digariskan dalam amdal.
Fakta  yang  ada  di Kota  Kendari adalah  maraknya  pembangunan yang tentunya memberikan  dampak  positif  juga  memberikan dampak  negatif  berupa meningkatnya  tekanan  terhadap  lingkungan.  Disamping  itu, ketaatan  pengusaha untuk  melaksanakan  pengelolaan  lingkungan masih  rendah,  sehingga  diperlukan kajian  untuk  mengetahui  efektivitas  pelaksanaan AMDAL  dan  UKL  UPL beberapa usaha/kegiatan yang ada di Kota Kendari.
Beberapa  kasus  Amdal  di  Kendari yang  mendapat  perhatian  serius, Pertama; Grand  Clarion  Hotel  and  Convention  Kendari,  yakni  dibangun  tanpa izin  pokok  sebagai  syarat  utamanya  yakni  tanpa  dokumen  Analisa  Mengenai Dampak  Lingkungan  (Amdal). (www.kenduritinta.Blogspot.co.id). Kedua; Mega Proyek  pembangunan  Pelabuhan  Petikemas, yakni  tidak  memiliki  dokumen Analisa  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (Amdal).  (beritatrans.com). Ketiga; Pembangunan Mesjid Al-Alam yakni tanpa dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan  (Amdal) . Keempat; Pembangunan  Rumah  Toko  (Ruko)  mulai menimbulkan  Dampak  Alam  yang  tidak  izin  Analisa  Mengenai  Dampak Lingkungan  (Amdal). Kelima; Badan  PU  Kota  Kendari (Jalan  Lingkar  kota Kendari) telah melakukan kegiatan (land clearing) sebelum memiliki izin Amdal.
Kelima kasus tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari melakukan berbagai  langkah  strategis  dalam  penyelesaian  kasus  Amdal  tersebut.  Langkah strategis  yang  dilakukan  antara  lain;  1)  Melakukan  komunikasi  intern  dengan pihak  perusahaan;  2)  menyusun  perencanaan  penyelesaian  kasus;  3) menyelesaikan  dokumen    Amdal;  4)  melakukan  evaluasi  terhadap  permasalahan yang dihadapi oleh pihak perusahaan.
Persoalan  Amdal  ini  bukan  sesuatu  yang  mudah.  Karenanya  jika  tidak cermat dalam menganalisa kajian amdal akan berakibat fatal bagi lingkungan dan pembangunan ke depan. Saat ini mulai dari BLH Kota Kendari sampai ketingkat BLH  kabupaten/kota  sudah  ada  imbauan  agar  dalam  mengeluarkan  sebuah  izin analisis mengenai dampak lingkungan maka terlebih dahulu harus ada pengkajian Amdal  yang  Komprehensif  dan  melibatkan  semua  pihak-pihak terkait  guna menghindari  kesalahan  dalam  penyusunan  Amdal,  maka  dibutuhkan  proses perencanaan komunikasi yang efektif dan efesien.
Prinsipnya,  proses  perencanaan  komunikasi mengacu  pada  kebijaksanaan komunikasi  yang  menetapkan  alternatif  dalam  mencapai  tujuan jangka  panjang terhadap Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari, serta menjadi kerangka  dasar  untuk  perencanaan  oprasional  jangka  pendek.  Perencanaan strategik  diwujudkan  dalam  target  yang  dapat  dikuantifikasikan  dengan pendekatan-pendekatan yang  sistematis  terhadap  tujuan  yang  ingin  dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi.
Proses perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi  untuk  mencapai  tujuan Badan Lingkungan  Hidup Kota  Kendari. Sumber  daya  tersebut  tidak  saja  mencakup  media  massa  dan  komunikasi  antar pribadi,  tetapi  juga  setiap  aktivitas  yang  dirancang  untuk  mengubah  prilaku  dan menciptakan  keterampilan-keterampilan  tertentu  diantara  individu  dan  kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.
Proses perencanaan komunikasi izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota  Kendari merupakan  pengkomunikasian  informasi  dan  kegiatan  dalam menjalin  hubungan  dengan  berbagai  pihak  termasuk  pihak  pemrakarsa  dalam mengajukan izin lingkungan serta melibatkan unsur masyarakat. Salah satu alasan
BLH berkomunikasi dengan para penyusun amdal adalah agar setiap usaha  yang akan  dilakukan  haruslah  memiliki  izin  lingkungan  agar  tidak  bermasalah dikemudian  hari.  Tujuan  dari  komunikasi  tersebut  untuk  mengurangi  timbulnya pertentangan  yang  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  kepentingan  dan  harapan masing-masing  pihak.  Komunikasi  yang  serasi  membutuhkan  perencanaan  yang matang. Suatu perencanaan tidak dapat terlepas dari desain.
Desain  proses  perencanaan  komunikasi  pada  Izin  AMDAL  di Badan Lingkungan  Hidup Kota  Kendari adalah  garis  besar  mengenai  proses  kegiatan persiapan sistematik penyusunan kebijakan  yang  konsisten untuk menyampaikan pesan  antara  komunikator  dan  komunikan  dengan  maksud  menumbuhkan terciptanya  persamaan  mengenai  pesan  tertentu  untuk  mengubah  perilaku  dan sikap  penerima  pesan.  Para  pemrakarsa  sebagai  penyusun  amdal  dapatlah dikatakan sebagai pendesain perencanaan komunikasi.
Penelitian  ini  berusaha  melihat  Bagaimana  Model  Perencanaan Komunikasi  pada  Izin  AMDAL.  Badan  Lingkungan  Hidup Kota  Kendari dalam desain  perencanaan  komunikasinya  melakukan  persiapan  pra  penerbitan  izin AMDAL dengan cara membangun tahap koorBadani dan rujukan-rujukan arahan dan  komunikasi  dalam  bentuk  tertulis.  Disinilah  peran  dan  fungsi  BLH Kota Kendari melakukan perencanaan komunikasi. Pola perencanaan komunikasi BLH tersebut  terdiri  dari  riset,  analisis  khalayak  dan  potret  masalah,  arahan  atau kebijakan komunikasi dan landasan komunikasi, strategi komunikasi dan evaluasi.

## Teori Pola-Pola Hubungan Interaksi
Komunikasi  secara etimologis  mempunyai arti  proses  penyampaian  suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Istilah komunikasi diambil dari bahasa inggris “ communication ” . Istilah ini berasal dari bahas latin communicatio yang artinya pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Istilah communicatio bersumber pada kata “ communis ” yang berarti sama, dalam arti sama makna. Jadi antara orang-orang yang  terlibat dalam komunikasi harus terdapat kesamaan makna (Effendy, 1993:27).
Komunikasi  sebagai  proses,  Onong  U.  Effendy,  membaginya  menjadi  dua tahap yaitu:
“…p roses komunikasi secara  primer  dan  proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara primer di mana  proses penyampaian pikiran  dan atau  perasaan  oleh  komunikator kepada  komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai  media  primer berupa bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain-lain secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.
Sedangkan  proses komunikasi secara sekunder, di mana proses penyampaian pesan oleh komunikator  kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama (Effendy, 1993:32 ).”
Menurut  Bernard  Berelson  dan  Gary  A.  Steiner,  komunikasi  merupakan transmisi  informasi,  gagasan,  emosi,  keterampilan  dan  sebagainya  dengan menggunakan  simbol-simbol,  kata-kata,  gambar,  figur,  grafik,  dan  sebagainya. Tindakan  atau  proses  transmisi  itulah  yang  biasanya  disebut  komunikasi (Mulyana, 2005:62).
Defenisi  Harold  D.  Laswell,  bahwa  cara  yang  tepat  untuk  menerangkan suatu tindakan komunikasi adalah :
“…d engan menjawab pertanyaan: siapa yang menyampaikan (komunikator), apa  yang  disampaikan (pesan),  melalui  saluran  apa (media),  kepada  sapa (komunikan) dan  apa  pengaruhnya (efek).  Sedangkan  menurut  Carl  I. Hovland(1953)  komunikasi  adalah  proses  yang  dimana  seseorang (komunikator)  menyampaikan  rangsangan(biasanya  lambang-lambang dalam  bentuk  kata-kata)  untuk  mengubah  tingkah  laku  orang  lain (komunikate) (Purba dkk, 2006:29- 30).”
Menurut  Everett  M.  Rogers  mengatakan  bahwa  komunikasi  adalah  proses dimana  suatu  ide  dialihkan  dari  sumber  kepada  satu  penerima  atau  lebih  dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Mulyana, 2005:62).
Menurut Rogers dan D. Lawrence Kincaid (1981) bahwa :
“…komunikasi  adalah  suatu  proses  di  mana  dua  orang  atau  lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang  pada  gilirannya  akan  tiba  pada  saling  pengertian  yang  mendalam. Proses  ini  meliputi  adanya  suatu  pertukaran  informasi  (pesan),  dimana  ia menginginkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku serta kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian dari orang-orang yang ikut serta dalam prosees komunikasi (Cangara, 2006:19).”

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penentuan  lokasi  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  lebih  mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang  ingin  dikaji  sesuai  permasalahannya.  Pemilihan  lokasi  dalam  penelitihan kualitatif  sangat  penting  dan  dilakukan  dengan  sistem  purposif  yakni  pemilihan lokasi  yang  didasarkan  atas  tujuan  tertentu. Seluruh  kegiatan  harus  dilaksanakan secara  terencana  dan  terus  menerus,  maka penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.

## Subyek Penelitian
Subjek  dalam  peneltian ini  adalah  jumlah  pegawai  di  Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari, yang berjumlah 63 orang.

## Informan Penelitian
Jumlah  informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  5  orang  yang  terdiri  dari Kepala Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH), Kepala  Bidang  Tata  Lingkungan  dan AMDAL, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, Kepala    Bidang  Pengendalian  Kerusakan  dan  Pemulihan  Lingkungan, Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan.

## Teknik Penentuan Informan
Informan  penelitian  adalah  person  atau  orang  yang  benar-benar  tahu  atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik Purposive sampling (Hidayat , 2011).

## Jenis Data
Jenis Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan asumsi bahwa peneliti  lebih  mudah  berhadapan  dengan  kenyataan,  dapat  menyajikan  secara langsung hakikat hubungan antar aspek lebih akrab dan lebih dapat menyesuaikan diri  dengan  banyak  penajaman  pengaruh  bersama  dan  terhadap  pola-pola  nilai yang dihadapi.
Penelitian  kualitatif  menurut  Strauss  Anselm  dan  Corbin  Juliet (2003) adalah  jenis  penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak  diperbolehkan  melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya meskipun begitu sebagian datanya dapat  dapat  dihitung  sebagaimana  data  sensus,  namun  analisisnya  bersifat kualitatif. Metode kualitatif menurut beberapa pengalaman beberapa peneliti dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun  belum  diketahui,  disamping  itu  pendekatan  kualitatif  dapat  memberi rincian  yang  kompleks  tentang  fenomena  yang  sulit  diungkapkan  Nasution  S (1992:5) mengatakan bahwa:
“Peneliti an  kualitatif  pada  hakikatnya  ialah  mengamati  orang  dalam lingkungan  hidupnya,  berintegrasi  dengan  mereka,  berusaha  memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia kerjanya ” .

## Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data  primer  yaitu  data  yang  langsung  dikumpulkan  oleh  peneliti  lewat wawancara  lisan  atau tertulis  dengan  informan  atau  person  yang  berkaitan langsung  dengan  masalah  penelitian. Selain  wawancara  lisan  maupun  tertulis data primer akan dikumpulkan melalui observasi lingkungan atau place.
2. Data sekunder yang berupa paper akan dikumpulkan bukan hanya dibatasi pada kertas  saja  tetapi  segala  bentuk  symbol  seperti  denah,  tabel,dari  hasil dokumentasi  kurikulum,  rencana  kegiatan Dinas Lingkungan  Hidup,  notulen rapat, leaflet, foto, kliping, dan laporan kegiatan yang mendukung pelaksanaan
atau  implementasi  perencanaan  komunikasi  di  kantor Dinas Lingkungan Hidup.

## Teknik  Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Metode observasi. Dalam pengumpulan data dengan  cara menyediakan waktu yang cukup untuk melihat objek dari berbagai segi dan jurusan secara berulang – ulang. Kemudian melihat objek yang sejenis dan lebih banyak dari segi yang berbeda-beda  dengan  menggunakan  alat  bantu  handycam,  kamera  foto,dan MP3,  kemudian  memperhatikan  data-data yang  relevan,  menggolong- golongkan sesuai dengan fenomena tentang  perencanaan komunikasi.
2. Teknik wawancara. Teknik ini dipakai untuk mendapatkan data primer tentang fenomena  fenomena  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Meskipun begitu  teknik  ini  akan  digunakan  untuk  menguji  kebenaran  dan  kemantapan suatu  data  yang  diperoleh  dengan  cara  observasi  dokumen  dan  lingkungan. Untuk  mendapatkan  data  melalui  wawancara  mendalam  ini,  secara  objektif peneliti  akan  membangun  hubungan  yang  alami  dengan  mempermudah pertanyaan dan menghubungkan pertanyaan sesuai dengan pokok-pokok  yang akan  ditanyakan  terutama  tentang  bagaimana  implementasi  perencanaan komunikasi  dengan  menimbulkan  kesan  bahwa  informasi  dari  informan tersebut sangat penting.
3. Teknik  dokumentasi. Dokumen  menurut  Arikunto  (2009)  adalah  catatan mengenai berbagai kejadian di masa lalu baik berupa media cetak maupun tulis seperti  surat,  catatan  harian  berupa  notulen,  dan  dokumen  lainnya  .    Tahap pertama  peneliti  akan  melakukan exploring yaitu  menggali  dan mencari  data yang  berhubungan  dengan  implementasi  perencanaan  komunikasi  izin  amdal. Setelah  dokumen  terkumpul,  ditelaah  dengan  cepat  sesuai  dengan  fenomena yang  berkaitan  dengan  kegiatan  implementasi  atau  scanning  .  Tahap  ke  tiga organizing  yaitu menyusun data-data tersebut berdasarkan urutan kepentingan
penelitian.  Tahap  yang  ke  empat  adalah  interpreting  yaitu  menafsirkan dokumen  yang  telah  dikelompokkan  sesuai  dengan  fenomena-fenomena  yang berkaitan  dengan  kegiatan  implementasi  dengan  cara  menterjemahkan dokumen  dokumen  secara  utuh  ke  dalam  makna  yang  sebenarnya  ingin diungkapkan oleh data tersebut. Tahap yang terakhir adalah analysing. Peneliti akan  mencocokkan,  membandingkan,  dan  mengkaitkan  fakta-fakta  yang  ada dengan teori-teori yang berkaitan perencanaan komunikasi.

## Teknik Analisa Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  deskriptif. Menjawab keseluruhan permasalahan penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif  melalui  tahapan  teknik  analisis  interaktif  Miles  &  Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:19-21)..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  temuan  yang  diperoleh  dari  lapangan, Badan  Lingkungan Hidup Kota Kendari merupakan perubahan nomenklatur dari Badan Pengendalian Dampak  Lingkungan  Daerah  (BAPEDALDA)  Kota  Kendari.  Berdasarkan Peraturan Kota  Kendari Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan  Inspektorat, Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  dan  Lembaga  Teknis  Lainnya. Menurut Peraturan Daerah tersebut, struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota  Kendari terdiri  dari  Kepala,  Sekretariat,  Bidang  Tata  Lingkungan  dan AMDAL,  Bidang  Pengendalian  Pencemaran  dan  Pengelolaan  Limbah,  Bidang Pengendalian Kerusakan  dan  Pemulihan  Lingkungan,  Bidang  Penaatan  dan Komunikasi Lingkungan. Struktur organisasi tersebut juga dilengkapi dengan dua UPTD  yaitu  UPTD  Laboratorium  Lingkungan  dan  UPTD  Diklat  Lingkungan serta  Kelompok  Jabatan  Fungsional. Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Kendari Nomor  8  Tahun  2008,  Badan  Lingkungan Hidup  Kota  Kendari memiliki  tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, mengelola dan/atau menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  ruang  lingkup kewenangannya.
Melaksanakan tugas tersebut, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
b. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan, pengendalian, dan pengawasan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  pengembangan  model konservasi keanekaragaman  hayati,  strategi  penegakan  hukum,  dan pengelolaan  aset  serta  pengembangan  instrumen  ekonomi  dalam  rangka pelestarian Lingkungan Hidup Kota Kendari;
c. Pelayanan di bidang lingkungan hidup dalam urusan Pemerintahan Kendari dengan  mengacu  pada  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  Bidang Lingkungan Hidup;
d. Pelaksanaan  koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan  pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Kendari;
e. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan, penataan, konservasi dan pemulihan kualitas Lingkungan Kota kendari;
f. Pelaksanaan  peningkatan  penaatan  hukum  dan  instrumen  pengendalian dampak  lingkungan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  komunikasi  di  bidang Lingkungan Hidup Kota Kendari;
g. Penyelenggaraan  Unit  Pelaksanaan  Teknis  Laboratorium  Lingkungan  serta Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Kota kendari;
h. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup.
Pada  Sekretariat,  Bidang,  dan  UPTD  terdiri  atas  Sub  Bagian,  Sub  Bidang,
dan Seksi dengan rincian sebagai berikut :
1. Sekretariat, terdiri atas :
a. Sub Bagian Program
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, terdiri atas :
a. Sub Bidang Tata Lingkungan
b. Sub Bidang AMDAL
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah, terdiri atas :
a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri atas :
a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan
b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan
5. Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan, terdiri atas :
a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan
6. UPTD Laboratorium Lingkungan, terditri atas :
a. Seksi Tata Usaha
b. Seksi Pelayanan Teknis Laboratorium
c. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
7. UPTD Diklat Lingkungan, terdiri atas :
a. Seksi Tata Usaha
b. Seksi Pengembangan Kurikulum
c. Seksi Penyelenggaraan Diklat
Sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  Badan  Lingkungan Hidup  Kota  Kendari serta kondisi,  permasalahan,  dan  proyeksi  lingkungan  hidup  ke  depan, maka ditetapkan Visi Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari sampai tahun 2018 yaitu: “Mewujudkan  Fungsi  Lingkungan  Hidup  yang Lestari  Menuju  Kota  Kendari Sejahtera,  Mandiri dan Berdaya Saing Tahun  2013-2018 ”
Pernyataan visi mengandung makna dan implikasi sebagai  berikut : Sulawesi  Tenggara memiliki  sumberdaya  alam  yang  melimpah  dan beragam. Sumberdaya alam tersebut tersedia di wilayah daratan maupun perairan laut yang pada dasarnya telah dikelola, tetapi belum optimal sehingga diperlukan upaya  peningkatan  pengelolaan  guna  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat.  Selain  membawa  dampak  positif,  upaya  tersebut  juga  dapat berdampak  negatif  berupa  penurunan  potensi  sumberdaya  alam  dan  mutu lingkungan  hidup  yang  pada  gilirannya  turut  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  upaya  peningkatan  pengelolaan  sumberdaya  alam Sulawesi  Tenggara  perlu  disertai  dengan  upaya  pelestarian  fungsi  lingkungan
hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya-upaya konkrit yang akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari selama lima tahun ke depan (2013- 2018)  adalah  mewujudkan  fungsi  lingkungan  hidup  yang  lestari  untuk  mencapai kehidupan masyarakat Kota Kendari yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
Lestari  mengandung  makna  adanya  daya  tahan  atau  stabilisasi  suatu keadaan, kondisi, atau situasi tertentu. Fungsi berarti manfaat atau kegunaan dari sesuatu, sedangkan lingkungan hidup mengandung makna segala sesuatu yang ada di  alam  semesta  baik  menyangkut  ruang,  waktu,  keadaan,  materi,  energi,  serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Berkaitan dengan pernyataan visi  Badan  Lingkungan  Hidup  selama  lima  tahun  ke  depan  maka  pelestarian fungsi  lingkungan  hidup  dimaksudkan  dalam  rangka  membangun  kesejahteraan, kemandirian, dan daya saing Kota Kendari 2013-2018 sebagai visi pembangunan Kota Kendari 2013-2018.
Untuk  mewujudkan  visi  dimaksud,  maka  dikembangkan  lima  agenda utama yang juga merupakan misi Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari dalam upaya  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  selama  lima  tahun  ke  depan,  sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kapasitas  Sumber Daya Manusia dalam  Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Menguatkan Kelembagaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Meningkatkan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
4. Mengembangkan Budaya dan Kearifan Lingkungan Lokal;
5. Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Fungsi Ekosistem.
Model perencanaan komunikasi dimulai dari proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Sumber  daya  tersebut  tidak  saja  mencakup  media  massa  dan  komunikasi antarpribadi,  tetapi  juga  setiap  aktivitas  yang dirancang  untuk  mengubah  prilaku dan  menciptakan  keterampilan-keterampilan  tertentu  diantara  individu  dan kelompok  dalam  lingkup  tugas-tugas  yang  dibebankan  oleh  Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.
Model perencanaan  komunikasi  prinsipnya  mengacu  pada  kebijaksanaan komunikasi  yang  menetapkan  alternatif  dalam  mencapai  tujuang  jangka  panjang
terhadap Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari, serta menjadi kerangka  dasar  untuk  perencanaan  oprasional  jangka  pendek.  Perencanaan strategik  diwujudkan  dalam  target  yang  dapat  dikuantifikasikan  dengan pendekatan-pendekatan  yang  sistematis  terhadap  tujuan  yang  ingin  dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi.
Model perencanaan  komunikasi  izin  AMDAL  di  Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari merupakan pengkomunikasian informasi dan kegiatan dalam menjalin  hubungan  dengan  berbagai  pihak  termasuk  pihak  pemrakarsa  dalam mengajukan izin lingkungan serta melibatkan unsur masyarakat. Salah satu alasan BLH berkomunikasi dengan para penyusun amdal adalah agar setiap usaha  yang akan  dilakukan  haruslah  memiliki  izin  lingkungan  agar  tidak  bermasalah dikemudian  hari.  Tujuan  dari  komunikasi  tersebut  untuk  mengurangi  timbulnya pertentangan  yang  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  kepentingan  dan  harapan masing-masing  pihak.  Komunikasi  yang  serasi  membutuhkan  perencanaan  yang matang. Suatu perencanaan tidak dapat telepas dari desain.
Desain  model perencanaan  komunikasi  pada  Izin  AMDAL  di  Badan Lingkungan Hidup  Kota  Kendari adalah  garis  besar  mengenai  proses  kegiatan persiapan sistematik penyusunan kebijakan  yang  konsisten untuk menyampaikan pesan  antara  komunikator  dan  komunikan  dengan  maksud  menumbuhkan terciptanya  persamaan  mengenai  pesan  tertentu  untuk  mengubah  perilaku  dan sikap  penerima  pesan.  Para  pemrakarsa  sebagai  penyusun  amdal  dapatlah dikatakan sebagai pendesain perencanaan komunikasi.
Penelitian  ini  berusaha  melihat  bagaimana  tahapan  perencanaan komunikasi  pada  Izin  AMDAL.  Badan  Lingkungan Hidup  Kota  Kendari dalam desain  perencanaan  komunikasinya  melakukan  persiapan  pra  penerbitan  izin AMDAL  dengan  cara  membangun  tahap  koordinasi  dan  rujukan-rujukan  arahan dan  komunikasi  dalam  bentuk  tertulis.  Disinilah  peran  dan  fungsi  BLH  Kota Kendari melakukan perencanaan komunikasi.
Keberhasilan  Izin  AMDAL  sangat  ditentukan  oleh  perencanaan komunikasi  yang  berkualitas.  Menghasilkan  perencanaan  yang  berkualitas dibutuhkan  komunikasi  dari  berbagai  pihak.  Kepala  BLH  Kota  Kendari selaku pimpinan  tertinggi  harus  bisa  dan  benar-benar  dapat  bertanggung  jawab  dalam
melaksanakan  Izin  AMDAL  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Disamping itu,  harus mampu dan bisa  merealisasikan tujuan pembuatan izin  AMDAL  dengan  senantiasa  selalu  berkomunikasi  dengan  stakeholder  yang berkait  dan  mensosialisasikan  pada  masyarakat.  Selain  itu,  Kepala  BLH  Kota Kendari harus senantiasa berkomunikasi dengan  pihak penyusun AMDAL untuk melaksanakan tahapan perencanaan komunikasi pada Izin AMDAL dan nantinya perencanaan  tersebut  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku. Tahapan  perencanaan  komunikasi  BLH  tersebut  terdiri  dari;  pengumpulan  data baseline dan need  assessment, perumusan  tujuan,  analisis  dan  segmentasi khalayak,  analisis  perencanaan  dan  pengembangan  strategi,  pemilihan  media, desain dan pengembangan pesan.
Middleton  (dalam  Cangara, 2014:83)  menjelaskan  bahwa  langkah  awal dalam perencanaan komunikasi diperlukan seperangkat data dasar (baseline data) yang  akurat  dan  memadai  termasuk  informasi  tentang  identifikasi  masalah  dan kajian mengenai apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi BLH Kota Kendari dalam pemberian izin AMDAL. Pentingnya data baseline dan need  assessment dikarenakan  maraknya  kasus  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP) yang  ilegal  di  Sultra  diakibatkan  tidak  patuhnya  para  para  pelaku  usaha menjalankan  apa  yang  sudah  ada  dalam  kajian  Analisis  Dampak  Lingkungan (AMDAL).
Hasil wawancara tersebut bahwa ketegasan  BLH  sudah mulai dijalankan, jika  ada  temuan  di  lapangan  langsung  ditindak  tegas.  Ketegasan  tersebut  karena pihak  perusahaan  telah  melanggar  izin  amdal.  Kondisi  ini  dapatlah  dikatakan bahwa BLH saat ini sangat ketat dalam kepengurusan Amdal. BLH Kota Kendari melakukan pengawasan aktif.
Dengan    demikian,  dari  hasil pengumpulan  data baseline dan need assessment sebagai  tahap  awal  dalam  perencanaan  komunikasi  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan,  agar  permasalahan  yang  selalu  terjadi  dalam penyusunan    izin  AMDAL  haruslah  memiliki  criteria-kriteria  dari  suatu  rencana program  komunikasi,  yaitu  hasil  konsultasi  dengan  unsur-unsur  masyarakat, bersifat luwes, jelas dalam hal apa yang dilakukan dan bagaimana melakukan hal itu. Kriteria tersebut, ada pula ukuran prioritas yang perlu dipertimbangkan dalam
menyusun  suatu  rencana  program  komunikasi  adalah  hasil  yang  dicapai  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menetapkan  tujuan  program,  seorang  perencana  komunikasi  harus  bisa menjawab pertanyaan: mengapa anda perlu melakukan kegiatan/ program dan apa yang ingin anda capai dengan kegiatan tersebut, perubahan bagaimana yang anda inginkan,  apakah  tujuan  yang  ingin dicapai  sesuai  dengan  kebutuhan  target sasaran (Cangara, 2014: 105).
Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungan Hidu Kota Kendari, proses  perencanaan  komunikasi  Izin  AMDAL  setelah  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  27  Tahun  2012  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  PP  tersebut, walaupun  masih  ditemukan  beberapa  prosedur  proses  perencanaan  yang  belum maksimal  dilaksanakan  di  BLH  Kota  Kendari.  Bukti  dari  dilaksanakannya penerbitan  izin  lingkungan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2012 adalah dari hasil wawancara kepada para staf dan Kepala Badan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  pembuatan  dokumen  AMDAL maupun  UKL-UPL  di  Kota Kendari,  BLH  koordinasi  dan  komunikasi  kepada semua  pihak  terutama  pemrakarsa dan  informan  cukup  mengetahui  tentang Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  tentang  Izin  Lingkungan, meskipun  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  belum dilaksanakan  secara  efektif,  namun  tidak  menjadi  alasan  tidak  melakukan perizinan  lingkungan.  Perizinan  lingkungan  sebagai  kewenangan  daerah  dalam melaksanakan,  memantau  dan  mengawasi  perizinan lingkungan  di  Kota  Kendari harus  ditaati  oleh  semua  pihak  baik  pada  instansi  teknis  Badan  Lingkungan Hidup,  para  pelaku  pembangunan,  komisi  teknis  perizinan  lingkungan,  serta masyarakat  umum  lainnya  yang  hendak  melakukan  penyusunan  dokumen lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Realitas  hasil  wawancara  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  setiap perusahaan  yang  melakukan  pembangunan,  diwajibkan  melakukan  tahapan perencanaan  melalui  penyusunan  4  (empat)  dokumen  antara  lain; Pertama;
Kerangka  Acuan  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup  (KA-ANDAL) adalah suatu  dokumen  yang  berisi  tentang  ruang  lingkup  serta  kedalaman  kajian ANDAL.  Ruang  lingkup  kajian  ANDAL  meliputi  penentuan  dampak-dampak penting  yang  akan  dikaji  secara  lebih  mendalam  dalam  ANDAL  dan  batas-batas studi  ANDAL.  Sedangkan  kedalaman  studi  berkaitan  dengan  penentuan metodologi  yang  akan  digunakan  untuk  mengkaji  dampak.  Penentuan  ruang lingkup  dan  kedalaman  kajian  ini  merupakan  kesepakatan  antara  Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.
Kedua; Analisis Mengenai Dampak  Lingkungan  Hidup (ANDAL) adalah dokumen  yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana  kegiatan.  Dampak-dampak  penting  yang  telah  diindetifikasi  di  dalam dokumen  KA-ANDAL  kemudian  ditelaah  secara  lebih  cermat  dengan menggunakan  metodologi  yang  telah  disepakati.  Telaah  ini  bertujuan  untuk menentukan  besaran  dampak.  Setelah  besaran  dampak  diketahui,  selanjutnya dilakukan  penentuan  sifat  penting  dampak  dengan  cara  membandingkan  besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu  dengan  yang  lainnya.  Evaluasi  dampak  ini  bertujuan  untuk  menentukan dasar-dasar  pengelolaan  dampak  yang  akan  dilakukan  untuk  meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.
Ketiga; Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (RKL) adalah  dokumen yang  memuat  upaya-upaya  untuk  mencegah,  mengendalikan  dan  menanggulangi dampak  penting  lingkungan  hidup  yang  bersifat  negatif  serta  memaksimalkan dampak positif  yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya  tersebut dirumuskan  berdasarkan  hasil  arahan  dasar-dasar  pengelolaan  dampak  yang dihasilkan dari kajian ANDAL.
Keempat; Rencana  Pemantauan Lingkungan  Hidup  (RPL) adalah dokumen  yang  memuat  program-program  pemantauan  untuk  melihat  perubahan lingkungan  yang  disebabkan  oleh  dampak-dampak  yang  berasal  dari  rencana kegiatan.  Hasil  pemantauan  ini  digunakan  untuk  mengevaluasi  efektifitas  upaya- upaya  pengelolaan  lingkungan  yang  telah  dilakukan,  ketaatan  pemrakarsa
terhadap  peraturan  lingkungan  hidup  dan  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL. Setelah keempat tersebut  telah  dipenuhi  oleh  pemrakarsa maka  wajib  membuat permohonan  dan penerbitan Ijin Lingkungan.
Hasil  wawancara  tersebut  memberikan  informasi  bahwa  dokumen AMDAL  bermanfaat  untuk  menjamin  suatu  usaha  atau  kegiatan  pembangunan agar  layak  secara  lingkungan.  Dengan  AMDAL,  suatu  rencana  usaha dan/atau kegiatan  pembangunan  diharapkan  dapat  meminimalkan  kemungkinan  dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber  daya  alam  dapat  dimanfaatkan  secara  berkelanjutan,  maka  diperlukan komunikasi  dalam  penjajagan/pengawasan  agar  terhindar  dari  pencemaran lingkungan.  Hal  ini  sebagaimana  dipertegas  oleh  Harold  D  Lasswell  (dalam Nurudin,  2004  dan  Effendy,  1994:27)  bahwa  fungsi  komunikasi  sebagai penjajagan/pengawasan  lingkungan (surveillance  of  the  information) yakni penyingkapan  ancaman  dan  kesempatan  yang  mempengaruhi  nilai  masyarakat, serta  dapat  menghubungkan  bagian-bagian  yang  terpisahkan  dari  masyarakat untuk menanggapi lingkungannya.
Kegiatan  analisis  khalayak  dilakukan  dengan  jalan  mengumpulkan  data dari masyarakat  yang  terkena  dampak  lingkungan  dan  menjadikan  masyarakat sebagai bagian dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Kendari.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Keterlibatan Masyarakat Dalam  Proses  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup  Dan  Izin  Lingkungan disebutkan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL mencakup  masyarakat:  Pertama;  Masyarakat  terkena  dampak  adalah  masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat  yang  akan  mendapatkan  manfaat  dan  masyarakat  yang  akan mengalami  kerugian;  Kedua,  Masyarakat  pemerhati  lingkungan  adalah masyarakat  yang  tidak  terkena  dampak  dari  suatu  rencana  usaha  dan/atau kegiatan,  tetapi  mempunyai  perhatian  terhadap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya; Ketiga,
Masyarakat  yang  terpengaruh  atas  segala  bentuk  keputusan  dalam  proses AMDAL  adalah  masyarakat  yang  berada  di  luar  dan/atau  berbatasan  langsung dengan batas wilayah studi AMDAL  yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
Hasil  wawancara  tersebut  memberikan  informasi  bahwa  lingkungan merupakan  segala  sesuatu  yang  ada  disekitar  manusia  yang  mempengaruhi perkembangan  kehidupan  rnanusia  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  untuk itu  pentingnya BLH/pemrakarsa  sebagai  komunikator  dapat  melibatkan masyarakat dan LSM dalam proses penyusunan AMDAL.
Sebagaimana ditegaskan oleh Effendy (2007:7) bahwa seorang komunikator dituntut untuk memiliki  kemampuan dan sarana agar mendapat umpan balik (feedback) dari  komunikan sehingga maksud pesan tersebut dapat dipenuhi dengan baik dan berjalan efektif. Komunikasi  dengan tatap muka (face-to-face) dilakukan. antara komunikator dan  komunikan secara langsung, tanpa menggunakan media apapun  kecuali bahasa sebagai lambang atau symbol. Komunikasi  bermedia dilakukan oleh  komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media sebagai alat bantu dalam menyampaikan pesannya.
Komunikator dapat menyampaikan pesannya secara verbal dan non verbal. Verbal dibagi ke dalam dua macam yaitu lisan (oral) dan tulisan (written/ printed). Non verbal dapat menggunakan gerakan atau isyarat badaniah (gestural) seperti melambaikan tangan, mengedipkan mata dan sebagainya,  dan menggunakan gambar untuk mengemukakan ide atau gagasannya.
Hasil  wawancara  tersebut  bahwa  masyarakat  merupakan  sumber  daya yang  panting  bagi  tujuan pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  bagian  dari lingkungan  masyarakat  merupakan  sumber  daya  yang  bisa  diginakan  untuk pembinaan  lingkungan,  tetapi  lebih  daripada  itu komponen  masyarakat  juga  bisa memberikan  alternatif  penting  bagi  lingkungan  hidup.  Maka  sudah  sepatutnya partisipasi  masyarakat mendapat  tempat  pengaturan  yang  cukup  layak  dalam proporsi pengelolaan lingkungan hidup dengan cara membangun komunikasi dua arah  timbale  balik  antara  BLH  dengan  pemrakarsa,  BLH  dengan  masyarakat, pemrakarsa dengan masyarakat dan LSM.
Proses  pelibatan  semua  komponen  dalam  proses  komunikasi  ini  selaras dengan model  komunikasi  interaksional  yang  dikembangkan  oleh  Wilbur Schramm  (1954),  yang  menekankan  pada  proses  komunikasi  dua  arah  diantara dua  komunikator.  Menurut  Schramm  bahwa  model  ini  memandang  hubungan interpersonal  sebagai  suatu  sistim.  Karena  didalamnya  terdapat  sebuah  lingkaran yang saling terkait satu sama lain dan komunikasi selalu berlangsung. Sistim yang berjalan  juga  baku,  dimana  komunikasi  selalu  berjalan  dua  arah  :  Dari  pengirim kepada  penerima  dan  penerima  kepada  pengirim”  (dalam  West  dan  Turner, 2008:13).

## Karakteristik Informan
Karakteristik  Informan  dalam  penelitian  ini  dilihat  dari  identitas  dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.4: Karakteristik Informan Penelitian
No Jabatan 1 Ratna  Sakay,S.Si, MT Kepala  Badan  Lingkungan  Hidup (BLH)  Kota Kendari 2 Drs.  H.  Aminoto Kamaluddin, M.Si Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL BLH Kota Kendari 3 Ir.  Hj.  SUPIATI, MP Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah BLH Kota Kendari 4 Nasruddin,Sp,Mp
Kepala  Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan BLH Kota Kendari
5 Ir.  Hj.  Devi  Yunari Asadih, M.Si Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan BLH Kota Kendari
Sumber: Data Primer, 2017

## Model Perencanaan Komunikasi Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari
Model perencanaan komunikasi dimulai dari proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Sumber  daya  tersebut  tidak  saja  mencakup  media  massa  dan  komunikasi antarpribadi,  tetapi  juga  setiap  aktivitas  yang  dirancang  untuk  mengubah  prilaku dan  menciptakan  keterampilan-keterampilan  tertentu  diantara  individu  dan kelompok  dalam  lingkup  tugas-tugas  yang  dibebankan  oleh  Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.
Model perencanaan  komunikasi  prinsipnya  mengacu  pada  kebijaksanaan komunikasi  yang  menetapkan  alternatif  dalam  mencapai  tujuang  jangka  panjang terhadap Izin AMDAL di Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari, serta menjadi kerangka  dasar  untuk  perencanaan  oprasional  jangka  pendek.  Perencanaan strategik  diwujudkan  dalam  target  yang  dapat  dikuantifikasikan  dengan pendekatan-pendekatan  yang  sistematis  terhadap  tujuan  yang  ingin  dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi.
Model perencanaan  komunikasi  izin  AMDAL  di  Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari merupakan pengkomunikasian informasi dan kegiatan dalam menjalin  hubungan  dengan  berbagai  pihak  termasuk  pihak  pemrakarsa  dalam mengajukan izin lingkungan serta melibatkan unsur masyarakat. Salah satu alasan BLH berkomunikasi dengan para penyusun amdal adalah agar setiap usaha  yang akan  dilakukan  haruslah  memiliki  izin  lingkungan  agar  tidak  bermasalah dikemudian  hari.  Tujuan  dari  komunikasi  tersebut  untuk  mengurangi  timbulnya pertentangan  yang  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  kepentingan  dan  harapan masing-masing  pihak.  Komunikasi  yang  serasi  membutuhkan  perencanaan  yang matang. Suatu perencanaan tidak dapat telepas dari desain.
Desain model perencanaan  komunikasi  pada  Izin  AMDAL  di  Badan Lingkungan Hidup  Kota  Kendari adalah  garis  besar  mengenai  proses  kegiatan persiapan sistematik penyusunan kebijakan  yang  konsisten untuk menyampaikan pesan  antara  komunikator  dan  komunikan  dengan  maksud  menumbuhkan terciptanya  persamaan  mengenai  pesan  tertentu  untuk  mengubah  perilaku  dan
sikap  penerima  pesan.  Para  pemrakarsa  sebagai  penyusun  amdal  dapatlah dikatakan sebagai pendesain perencanaan komunikasi.
Penelitian  ini  berusaha  melihat  bagaimana  tahapan  perencanaan komunikasi  pada  Izin  AMDAL.  Badan  Lingkungan Hidup  Kota  Kendari dalam desain  perencanaan  komunikasinya  melakukan  persiapan  pra  penerbitan  izin AMDAL  dengan  cara  membangun  tahap  koordinasi  dan  rujukan-rujukan  arahan dan  komunikasi  dalam  bentuk  tertulis.  Disinilah  peran  dan  fungsi  BLH  Kota Kendari melakukan perencanaan komunikasi.
Keberhasilan  Izin  AMDAL  sangat  ditentukan  oleh  perencanaan komunikasi  yang  berkualitas.  Menghasilkan  perencanaan  yang  berkualitas dibutuhkan  komunikasi  dari  berbagai  pihak.  Kepala  BLH  Kota  Kendari selaku pimpinan  tertinggi  harus  bisa  dan  benar-benar  dapat  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan  Izin  AMDAL  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Disamping itu,  harus mampu dan bisa  merealisasikan tujuan pembuatan izin  AMDAL  dengan  senantiasa  selalu  berkomunikasi  dengan  stakeholder  yang berkait  dan  mensosialisasikan  pada  masyarakat.  Selain  itu,  Kepala  BLH  Kota Kendari harus senantiasa berkomunikasi dengan  pihak penyusun AMDAL untuk melaksanakan tahapan perencanaan komunikasi pada Izin AMDAL dan nantinya perencanaan  tersebut  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku. Tahapan  perencanaan  komunikasi  BLH  tersebut  terdiri  dari;  pengumpulan  data baseline dan need  assessment, perumusan  tujuan,  analisis dan  segmentasi khalayak,  analisis  perencanaan  dan  pengembangan  strategi,  pemilihan  media, desain dan pengembangan pesan.

## Pengumpulan Data Baseline dan Need Assessment
Middleton  (dalam  Cangara,  2014:83)  menjelaskan  bahwa  langkah  awal dalam perencanaan komunikasi diperlukan seperangkat data dasar (baseline data) yang  akurat  dan  memadai  termasuk  informasi  tentang  identifikasi  masalah  dan kajian mengenai apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi BLH Kota Kendari dalam pemberian izin AMDAL. Pentingnya data baseline dan need  assessment dikarenakan  maraknya  kasus  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP) yang  ilegal  di  Sultra  diakibatkan  tidak  patuhnya  para  para  pelaku  usaha
menjalankan  apa  yang  sudah  ada  dalam  kajian  Analisis Dampak  Lingkungan (AMDAL).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Badan  Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari Drs. H. Aminoto Kamaludin, M.Si bahwa:
“…memang ada beberapa pelaku usaha yang kadang tidak mematuhi apa yang sudah digariskan dalam amdal. Kami mengakui persoalan amdal ini bukan  sesuatu  yang  mudah.  Karenanya  jika  tidak  cermat  dalam menganalisa  kajian  amdal  akan  berakibat  fatal  bagi  lingkungan  dan pembangunan ke depan,  untuk itu proses amdal harus melalui kajian dari pihak  yang  berkompeten  serta  hasilnya  sebisa  mungkin  tidak  merugikan kepentingan  pembangunan  di Kota  Kendari ”. (Hasil  Wawancara  Tanggal 3 Juni 2017)
Realitas  hasil  wawancara  tersebut  bahwa  pemerintah  Kota  Kendari akan sangat  hati-hati  dalam  mengeluarkan  izin  amdal.  Amdal  tidak  akan  keluar  jika orang-orang  yang  terlibat  dalam  proses  penyusunan  amdal  tidak  terdapat kesamaan  makna,  terlebih  lagi konsep  konstruksi  bangunan  atau  izin usaha/kegiatan dan  kajian  dampak  lingkungannya  tidak  matang.  Terlebih  jika ternyata memungkinkan berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

## Perumusan Tujuan
Menetapkan  tujuan  program,  seorang  perencana  komunikasi  harus  bisa menjawab pertanyaan: mengapa anda perlu melakukan kegiatan/ program dan apa yang ingin anda capai dengan kegiatan tersebut, perubahan bagaimana yang anda inginkan,  apakah  tujuan  yang  ingin  dicapai  sesuai  dengan  kebutuhan  target sasaran (Cangara, 2014: 105).
Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungan Hidu Kota Kendari, proses  perencanaan  komunikasi  Izin  AMDAL  setelah  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  27  Tahun  2012  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  PP  tersebut, walaupun  masih  ditemukan  beberapa  prosedur  proses  perencanaan  yang  belum maksimal  dilaksanakan  di  BLH  Kota  Kendari.  Bukti  dari  dilaksanakannya penerbitan  izin  lingkungan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2012 adalah dari hasil wawancara kepada para staf dan Kepala Badan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan BLH  Kota Ratna  Sakay,S.Si,  MT bahwa:
“…dalam  penerbitan  izin lingkungan  di  Kota  Kendari,  kami  selalu membangun  koordinasi  dan  komunikasi  kepada  semua  pihak  terutama pemrakarsa  agar  tetap  menggunakan  acuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 27  Tahun  2012  tentang  AMDAL  dan prosedur  tetap  penyusunan  dan pengesahan  dokumen  kajian  lingkungan  sebagai  dasar  pelaksanaan perizinan lingkungan di Kota Kendari” . (Hasil Wawancara Tanggal 4 Juni 2017)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  pembuatan  dokumen  AMDAL maupun  UKL-UPL  di  Kota  Kendari,  BLH  koordinasi  dan  komunikasi  kepada semua  pihak  terutama  pemrakarsa dan  informan  cukup  mengetahui  tentang Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  tentang  Izin  Lingkungan, meskipun  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  belum dilaksanakan  secara  efektif,  namun  tidak  menjadi  alasan  tidak  melakukan perizinan lingkungan.

## Analisis dan Segmentasi Khalayak
Kegiatan  analisis  khalayak  dilakukan  dengan  jalan  mengumpulkan  data dari  masyarakat  yang  terkena  dampak  lingkungan  dan  menjadikan  masyarakat sebagai bagian dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Kendari.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Keterlibatan  Masyarakat Dalam  Proses  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup Dan  Izin  Lingkungan disebutkan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL mencakup  masyarakat:  Pertama;  Masyarakat  terkena  dampak  adalah  masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat  yang  akan  mendapatkan  manfaat  dan  masyarakat  yang  akan mengalami  kerugian;  Kedua,  Masyarakat  pemerhati  lingkungan  adalah masyarakat  yang  tidak  terkena  dampak  dari  suatu  rencana usaha  dan/atau kegiatan,  tetapi  mempunyai  perhatian  terhadap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya; Ketiga, Masyarakat  yang  terpengaruh  atas  segala  bentuk  keputusan  dalam  proses AMDAL  adalah  masyarakat  yang  berada  di  luar  dan/atau  berbatasan  langsung
dengan batas wilayah studi AMDAL  yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
Berdasarkan  hasil  wawancata  dengan  Kepala  Badan  Lingkungan  Hidup (BLH) Kota Kendari Ratna Sakay,S.Si, MT bahwa:
“…keterlibatan  masyarakat  sangat  penting  dalam  proses  penyusunan Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup  (AMDAL)  di  Kota Kendari berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat  Dalam  Proses  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup  Dan  Izin Lingkungan,  namun  masih  ditemukan  beberapa  kendala  pada  setiap tahapan  keterlibatan.  Kendala-kendala  tersebut  muncul,  baik  disebabkan oleh pihak Pemrakarsa maupun disebabkan oleh pihak masyarakat terkena dampak itu sendiri. Pihak Pemrakarsa cenderung hanya melaksanakan hal- hal  yang  diwajibkan  saja  dan  mengabaikan  halhal  yang  tidak  diwajibkan dalam  Peraturan  Menteri  tersebut.  Sedangkan  pihak  masyarakat  terkena dampak  cenderung  pasif  dan  tidak  peduli  terhadap  studi  AMDAL  yang sedang dilakukan di wilayahnya.
(Hasil Wawancara Tanggal 6 Juni 2017)
Hasil  wawancara  tersebut  memberikan  informasi  bahwa  lingkungan merupakan  segala  sesuatu  yang  ada  disekitar  manusia  yang  mempengaruhi perkembangan  kehidupan  rnanusia  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  untuk itu  pentingnya BLH/pemrakarsa  sebagai  komunikator  dapat  melibatkan masyarakat dan LSM dalam proses penyusunan AMDAL.

## Analisis Perencanaan dan Pengembangan Strategi
Tahap  ini  merupakan  keputusan mengenai  jalan  yang  ditempuh  dalam mencapai  apa  yang  sudah  ditetapkan  dalam  tujuan  program  izin  AMDAL  bagi pemrakarsa.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  terhadap  faktor-faktor lingkungan sosial, operasional, dan internal, kemudian dengan mempertimbangkan tujuan,  maka  ditetapkan  strategi  untuk  mencapai  tujuan tersebut (Cangara, 2014: 106).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Badan  Lingkungan  Hidup (BLH) Kota Kendari Ratna Sakay,S.Si, MT bahwa:
“adapun pihak -pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah pemerintah, pemrakarsa,  masyarakat  yang  berkepentingan.  Pemerintah  berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan.  Keputusan  kelayakan  lingkungan  ini  dimaksudkan  untuk melindungi  kepentingan  rakyat  dan kesesuaian  dengan  kebijakan pembangunan  berkelanjutan.  Untuk  mengambil  keputusan,  pemerintah
memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari  pemilik  kegiatan/pemrakarsa  maupun  dari  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL.  Dokumen  ini  dinilai  oleh  Komisi  Penilai  AMDAL  untuk menentukan  apakah  informasi  yang  terdapat  di  dalamnya  telah  dapat digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  dan  untuk  menilai  apakah  rencana kegiatan tersebut  dapat  dinyatakan  layak  atau  tidak  layak  berdasarkan  suatu kriteria  kelayakan  lingkungan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Peraturan Pemerintah. Pemrakarsa  adalah orang  atau  badan  hukum  yang  bertanggung jawab  atas  suatu  rencana  usaha  dan  atau  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan. Pemrakarsa  inilah  yang  berkewajiban  melaksanakan  kajian  AMDAL. Meskipun  pemrakarsa  dapat  menunjuk  pihak  lain  (seperti  konsultan lingkungan  hidup)  untuk  membantu  melaksanakan  kajian  AMDAL,  namun tanggung  jawab  terhadap  hasil  kajian  dan pelaksanaan  ketentuan-ketentuan AMDAL  tetap  di  tangan  pemrakarsa  kegiatan. Masyarakat  yang berkepentingan adalah  masyarakat  yang  terpengaruh  oleh  segala  bentuk keputusan  dalam  proses  AMDAL.  Masyarakat  mempunyai  kedudukan  yang sangat  penting  dalam  AMDAL yang  setara  dengan  kedudukan  pihak-pihak lain  yang  terlibat  dalam  AMDAL.  Di  dalam  kajian  AMDAL,  masyarakat bukan  obyek  kajian  namun  merupakan  subyek  yang  ikut  serta  dalam  proses pengambilan  keputusan  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  AMDAL. Dalam  proses  ini  masyarakat  menyampaikan  aspirasi,  kebutuhan,  nilai-nilai yang  dimiliki  masyarakat  dan  usulan-usulan  penyelesaian  masalah  untuk memperoleh keputusan terbaik. (Hasil Wawancara Tanggal 13 Juni 2017)
Realitas  dari  hasil  wawancara  tersebut,  bahwa    dalam penyusunan dokumen  amdal  harus  melibat pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  AMDAL adalah  pemerintah,  pemrakarsa,  masyarakat  yang  berkepentingan. hal  ini  sesuai dengan  tujuan  perencanaan  komunikasi dimana proses  pengalokasian  sumber daya  komunikasi  untuk mencapai  tujuan melibatkan  pihak-pihak  terkait  untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

## Pemilihan Media
Tahap  ini  dimana  BLH  Kota  Kendari melakukan  kerjasama  dengan berbagai  media  untuk  mensosialisasikan  aturan  dalam  pemberian  izin  AMDAL. BLH  Kota  Kendari menyediakan  akses-akses  yang  memungkinkan  masyarakat untuk dapat menyampaikan informasi atau bahkan berkomunikasi dengan BLH.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Badan  Lingkungan  Hidup (BLH) Kota Kendari Ratna Sakay,S.Si, MT bahwa:
“dalam  penyusuna n  dokumen  AMDAL  terutama  menyangkut  izin lingkungan,  kami  melakukan  kerjasama  dengan  beberapa  media  dan
membuat  media  lainnya  yang  mudah  diakses  oleh  pemrakarsa  dan masyarakat  antara  lain;  surat  kabar,  brosur,  pampflet,  atau  spanduk  dan media  eletronik  yang  terdiri  dari  televisi,  website,  jejaring  sosial,  sms dan/atau radio. Di samping itu kami juga selalu memberikan saran kepada pemrakarsa  agar  memanfaatkan  media  massa  untuk  mempublikasikan rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Pemrakarsa  disini wajib  menyampaikan  informasi  secara  benar  dan  tepat  berupa;  nama  dan alamat  pemrakarsa;  jenis  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan;    skala  dari rencana  usaha  dan/atau  kegiatan;    lokasi  rencana  usaha  dan/atau  kegiata; dampak potensial yang akan timbul;  tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang  dan  batas  waktu  pemberian  saran  pendapat,  dan  tanggapan  dari masyarakat;    serta  nama  dan  alamat  pemrakarsa  dan  instansi  lingkungan hidup  yang  menerima  saran,  pendapat,  dan  tanggapan  dari  masyarakat. (Hasil Wawancara Tanggal 14 Juni 2017)
Hasil wawacara tersebut memberikan informasi mahwa dalam penyusunan dokumen Amdal, BLH Kota Kendari memanfaatkan media komunikasi yang ada di  Sulawesi  Tenggara  seperti  media  cetak  dan  elektronik.  Di samping  media massa tersebut, BLH Kota Kendari juga memanfaatkan media luar ruang (outdoor media). Sebagaimana Cangara (2014: 148) menjelaskan bahwa media luar ruang (outdoor  media)  biasa  dikaitkan  dengan  dunia  estetika  dan  ditempatkan  pada tempat-tempat yang ramai dilihat oleh banyak orang.

## Desain dan Pengembangan Pesan
Tahap ini, BLH Kota Kendari menyusun pesan-pesan yang mendasar pada setiap  khalayak  yang  menjadi  target  dalam  program  AMDAL  di  Kota  Kendari. Pesan-pesan persuasif yang dikomunikasikan dapat menunjang proses komunikasi yang  efektif,  pesan  yang  diciptakan  dapat  sampai  dengan  baik  kepada khalayaknya. Pesan yang dibuat bisa mendapat perhatian khalayaknya (attention), membangkitkan  minat (interest), menimbulkan  hasrat (desire), dan  mendorong tindakan (action) pemrakarsa dan masyarakat dalam mentaati tahapan penyusunan AMDAL.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Badan  Lingkungan  Hidup (BLH) Kota Kendari Ratna Sakay,S.Si, MT bahwa:
“…untuk merub ah polapikir para perusahaan terutama pemrakarsa selaku penyusun  dokumen  amdal,  kami  selaku  yang  menangani  secara  teknis dalam penyusunan dokumen Amdal, maka kami selalu menginformasikan melalui  pesan-pesan  persuasif  yang  dikomunikasikan  kepada  pemrakarsa sebelum  penyusunan    dokumen  Amdal  dilakukan.  Ragam  informasi
berupa  pesan-pesan  komunikasi  tersebut  antara  lain;  tata  cara  atau prosedur  penyusunan  Amdal  dan  izin  lingkungan,  pesan  agar  masyarakat dilibatkan  dalam  penyusunan  Amdal,  dan  lain  sebagainya ”. (Hasil Wawancara Tanggal 16 Juni 2017)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  bahwa  Badan  Lingkungan  Hidup (BLH) Kota Kendari selalu menginformasikan kepada pemrakarsa melalui pesan- pesan persuasif sebelum penyusunan  dokumen Amdal dilakukan.

## Model Perencanaan Komunikasi pada Izin AMDAL di BLH Kota Kendari
Model adalah  representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena  tersebut atau suatu gambaran yang sistimatis dan abstrak, dimana menggambarkan potensi- potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek  dari  sebuah proses.  Menurut Gordon Wiseman dan Larry  Barker mengemukakan bahwa model komunikasi mempunyai  tiga  fungsi, yaitu: melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan serta memperbaiki kemacetan komunikasi (Cangara (2011:39).
Model  adalah  kerangka  kerja  konseptual  yang  menggambarkan  penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan  data-data  sehingga  dapat  tersusun  kerangka  konseptual tentang  apa  yang  akan  diucapkan  atau  ditulis.  Kerap  kali  model-model  teoritis, termasuk  ilmu  komunikasi,  digunakan  untuk  mengekpresikan  definisi komunikasi,    bahwa    komunikasi    adalah  proses  transmisi  dan  resepsi  informasi antara  manusia  melalui  aktivitas encoder yang  dilakukan  pengirim  dan decoder terhadap sinyal yang dilakukan oleh penerima.
Berikut adalah beberapa model perencanaan komunikasi pada izin amdal di BLH Kota Kendari sebagai berikut:

## Model Perencanaan  Komunikasi  dalam  Penyusunan  Dokumen  Kerangka Acuan (KA)
Model perencanaan  komunikasi  dalam  penyusunan  dokumen Kerangka Acuan  (KA)  adalah  suatu  model  perencanaan  komunikasi  untuk  merumuskan lingkup  dan  kedalaman  studi  Andal  serta  mengarahkan  studi  Andal  dengan  cara
menjalin  hubungan  komunikasi  efektif  dengan  berbagai  pihak  terkait  agar prosesnya  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  biaya,  tenaga,  dan waktu yang tersedia.
Fungsi model perencanaan  komunikasi dokumen  Kerangka  Acuan  (KA) adalah  sebagai  rujukan penting  bagi  pemrakarsa,  penyusun  dokumen  Amdal, instansi  yang  membidangi  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan,  dan  instansi lingkungan  hidup,  serta  tim  teknis  Komisi  Penilai  Amdal  tentang  lingkup  dan kedalaman  studi  Andal  yang  akan  dilakukan; serta  sebagai  salah  satu  bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi Andal.
Berikut ini adalah model perencanaan komunikasi dalam penyusunan dan penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA):
Gambar 4.1. Model  Perencanaan  Komunikasi  dalam  Penyusunan  dan  Penilaian Dokumen  Kerangka  Acuan  (KA) tersebut  dimana  yang  bertindak sebagai komunikator adalah pemrakarsa dan BLH Kota kendari .
Model Perencanaan Komunikasi dalam Penyusunan dan Penilaian Dokumen Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup  (ANDAL)  dan  Rencana  Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Model perencanaan  komunikasi  dalam  penyusunan  dan  penilaian dokumen  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup  (ANDAL)  dan  Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)  merupakan  model untuk  menyampaikan  telaahan  secara  cermat  dan
Tidak Pesan (Dokumen Kerangka Acuan) Komunikator 2 BLH Kelengkapan Administrasi Komunikator 1 (Pemrakarsa) Komunikator 3 KOMISI PENILAI AMDAL Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa Penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan Jika Hasil Penilaian: KA memerlukan perbaikan, Komisi mengembalikan KA kepada pemrakarsa. Pemrakarsa  menyampaikan  kembali  perbaikan Kerangka Acuan) Jika Hasil Penilaian:
KA disepakati,  Komisi menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan Jangka waktu penilaian, penyampaian hasil penilaian dan penerbitan KA: 30 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Khalayak: Masyarakat/ LSM feedback feedback
mendalam  tentang  dampak  penting  suatu  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan manajemen komunikasi dalam penyusunan izin Amdal. Model tersebut berfungsi untuk  memberikan  pertimbangan  guna  pengambilan  keputusan  kelayakan  atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
Berikut  ini  adalah  model  perencanaan  komunikasi  dalam  dalam penyusunan  dan  penilian  dokumen  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup (ANDAL)  dan  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai berikut:
Gambar 4.2. Model  Perencanaan  Komunikasi  dalam  penyusunan  dan  Penilaian Dokumen (ANDAL) dan (RKL-RPL).

## Model Perencanaan Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
Model  perencanaan  komunikasi  dalam  pengambilan keputusan  kelayakan lingkungan  hidup  adalah  suatu  model  perencanaan  dalam  mengambil keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan  yang  wajib  dilengkapi  dengan  AMDAL. Berikut  ini  merupakan model perencanaan  komunikasi  dalam  pengambilan keputusan  kelayakan  lingkungan hidup sebagai berikut:
Komunikan: Masyarakat dan LSM Tidak Pesan: Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Komunikator 2: BLH Kelengkapan Administrasi Komunikator 1: Pemrakarsa Komunikator 3: KOMISI PENILAI AMDAL (KPA) Rapat Komisi Penilai AMDAL Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya Hasil Penilaian Jangka waktu penilaian ANDAL dan RKL-RPL  75 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Rapat Komisi Penilai AMDAL Menugaskan Hasil rapat  KPA:  Dok.  ANDAL  dan RKL-RPL tidak perlu diperbaiki Hasil rapat  KPA:  Dok.  ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki feedback feedback
Gambar 4.3. Model  Perencanaan  Komunikasi  dalam  Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
Model Perencanaan  Komunikasi  dalam  Pelaksanaan Upaya  Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal  wajib  memiliki  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Upaya Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (UKL-UPL)  sebagai  salah  satu  syarat memperoleh  izin  lingkungan,  maka  memerlukan  sebuah  model  perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada BLH Kota Kendari.
Model perencanaan  komunikasi  dalam  pelaksanaan UKL-UPL  adalah sebuah  model pengelolaan  dan  pemantauan  terhadap  Usaha  dan/atau  Kegiatan yang  tidak  berdampak  penting  Terhadap  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan: 1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan 2. Pernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan
3. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL 4. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait 5. Jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (jika wajib memiliki izin PPLH) Rekomendasi Hasil Penilaian ANDAL dan RKL-RPL Komunikator 1: Pemrakarsa Komunikan: Masyarakat dan LSM Komunikator 4 Menteri Gubernur Bupati/Walikota
Komunikator 2: BLH Kota Kendari Komunikator 3: Komisi Penilai Amdal
Jangka waktu penetapan 10 hari kerja Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan
Gambar 4.4. Model  Perencanaan  Komunikasi  dalam  Pemeriksaan  dan Penerbitan Rekomendasi (UKL-UPL)
Model perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan UKL-UPL merupakan model  perencanaan  komunikasi  untuk pengelolaan  dan  pemantauan  terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

## Model Perencanaan Komunikasi dalam Pemberian Izin Lingkungan
Model  Perencanaan  Komunikasi  dalam  pemberian  Izin  Lingkungan merupakan  model  perencanaan  komunikasi  dalam  rangka penerbit  izin lingkungan.  Permohonan  Izin  Lingkungan  terlebih  dahulu  mengajukan permohonan  Izin  Lingkungan  diajukan  secara  tertulis  oleh  penanggungjawab Usaha  dan/atau  Kegiatan  selaku  Pemrakarsa  kepada  Menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan Izin Lingkungan disampaikan  bersamaan  dengan  pengajuan  penilaian  ANDAL  dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
Permohonan  Izin  Lingkungan harus dilengkapi dengan: Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan Profil Usaha  dan/atau  Kegiatan. Setelah  menerima  permohonan  Izin  Lingkungan,
Komunikator 3: BLH Kota Kendari Khalayak: Masyarakat, LSM Pesan: UKL-UPL Komunikator 1: Pemrakarsa
Pemeriksaan Teknis UKL-
UPL Rekomendasi UKL-UPL Kelengkapan Administrasi Ya Ya Tidak
Jangka Waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL  selama  14  Hari  Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Hasil Pemeriksaan Teknis UKL-UPL perlu diperbaiki  Persetujuan atau  Penolakan Komunikator 2 Menteri
Gubernur
Bupati/Walikota
Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  wajib  mengumumkan  permohonan  Izin Lingkungan. Pengumuman  untuk  Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang  wajib  Amdal dilakukan  oleh  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota melalui  multimedia  dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja  terhitung  sejak  dokumen  Andal  dan  RKL-RPL  yang  diajukan  dinyatakan lengkap secara administrasi.
Masyarakat  dapat  memberikan  saran,  pendapat,  dan  tanggapan  terhadap pengumuman  dalam  jangka  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  kerja  sejak diumumkan. Saran,  pendapat,  dan  tanggapan  dapat  disampaikan  melalui  wakil masyarakat  yang  terkena  dampak  dan/atau  organisasi  masyarakat  yang  menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
Pengumuman  untuk  Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang  wajib  UKL-UPL dilakukan  oleh  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota.  melalui  multimedia  dan papan  pengumuman  di  lokasi  Usaha  dan/atau  Kegiatan  paling  lama  2  (dua)  hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Masyarakat  dapat  memberikan  saran,  pendapat,  dan  tanggapan terhadap  pengumuman  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja  sejak diumumkan. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada  Menteri, gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya. Model perencanaan  komunikasi  dalam  pemberian  izin  lingkungan  dapat  dilihat  pada gambar berikut ini:
Gambar 4.5. Model Perencanaan Komunikasi dalam pemberian Izin Lingkungan
Komunikator 1:
Pemrakarsa (Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan)
Pesan
Permohonan Tertulis
Komunikator 2: Gubernur Komunikan: Masyarakat dan LSM
Komunikator 3:
BLH Kota Kendari
Model  perencanaan  komunikasi  dalam  pemberian  izin  lingkungan tersebut,  dimana  pemrakarsa  sebagai  komunikator  mengajukan permohonan  izin lingkungan  secara  tertulis  disampaikan  bersamaan  dengan  pengajuan  Andal  dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL kepada gubernur.

## KESIMPULAN
Pertama, model perencanaan  komunikasi  izin  AMDAL  di  Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari prinsipnya mengacu pada kebijaksanaan komunikasi  yang  menetapkan  alternatif  dalam  mencapai  tujuang  jangka  panjang terhadap  Izin AMDAL  di Badan Lingkungan Hidup Kota kendari, serta  menjadi kerangka dasar untuk perencanaan oprasional jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan  strategik komunikasi diwujudkan  dalam  target  yang  dapat dikuantifikasikan dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang  ingin  dicapai  menurut  kebijaksanaan  komunikasi. Adapun  tahapan perencanaan komunikasi BLH Kota Kendari yaitu:
Pengumpulan data baseline dan need assessment merupakan langkah awal dalam perencanaan komunikasi diperlukan seperangkat data dasar (baseline data) yang  akurat  dan  memadai  termasuk  informasi  tentang  identifikasi  masalah  dan kajian mengenai apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi BLH Kota Kendari dalam pemberian izin AMDAL. Pentingnya data baseline dan need  assessment dikarenakan  maraknya  kasus  Izin usaha/kegiatan yang  ilegal  di Sultra  diakibatkan  tidak  patuhnya  para  para  pelaku  usaha  menjalankan  apa  yang sudah ada dalam kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Perumusan tujuan merupakan tahapan dalam menetapkan tujuan program komunikasi izin  AMDAL  di Badan Lingkungan  Hidup (BLH) Kota  Kendari, dimana  tujuan  yang  hendak  dicapai  adalah  adanya  izin  amdal  bagi  seluruh usaha/kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Analisis  dan  segmentasi  khalayak merupakan  tahapan  penerencanaan komunikasi  untuk mengumpulkan  data  dari  masyarakat  yang  terkena  dampak lingkungan dan menjadikan masyarakat dan pemerhati lingkungan sebagai bagian dalam proses penyusunan AMDAL di Kota Kendari.
Analisis  perencanaan  dan  pengembangan  strategi merupakan  tahapan perencanaan komunikasi untuk memberikan arahan dalam memberikan keputusan apakah  suatu  rencana  kegiatan  layak  atau  tidak  layak  lingkungan.  Kelayakan lingkungan dimaksudkan  untuk  melindungi  kepentingan  rakyat  dan  kesesuaian dengan  kebijakan  pembangunan  berkelanjutan.  Maka  strateginya  adalah melibatkan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  AMDAL  baik  pemerintah, pemrakarsa, masyarakat dan LSM.
Pemilihan media merupakan tahapan perencanaan komunikasi BLH Kota Kendari untuk  melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai  media  massa  baik  surat kabar, brosur, pampflet,  atau spanduk dan media eletronik baik televisi, website, jejaring  sosial,  dan  radio untuk  mensosialisasikan  aturan  dalam  pemberian  izin AMDAL.
Desain  dan  pengembangan  pesan merupakan  tahapan  perencanaan komunikasi BLH Kota Kendari untuk menyusun pesan-pesan yang mendasar pada setiap  khalayak  yang  menjadi  target  dalam  program  AMDAL  di  Kota  Kendari. Pesan-pesan persuasif yang dikomunikasikan dapat menunjang proses komunikasi yang  efektif,  pesan  yang  diciptakan  dapat  sampai  dengan  baik  kepada khalayaknya. Pesan yang dibuat bisa mendapat perhatian khalayaknya (attention), membangkitkan  minat (interest), menimbulkan  hasrat (desire), dan  mendorong tindakan (action) pemrakarsa dan masyarakat dalam mentaati tahapan penyusunan AMDAL.
Kedua; model  perencanaan  komunikasi  pada  izin  AMDAL  di  BLH  Kota Kendari terdiri  dari;  (1)  model perencanaan  komunikasi  dalam  penyusunan dokumen  Kerangka  Acuan  (KA) merupakan model perencanaan  komunikasi untuk  merumuskan  lingkup  dan  kedalaman  studi  Andal  serta  mengarahkan  studi Andal dengan cara menjalin hubungan komunikasi efektif dengan berbagai pihak terkait  agar  prosesnya  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia; (2) Model perencanaan  komunikasi  dalam penyusunan  dan  penilian  dokumen  Analisis  Dampak  Lingkungan  Hidup (ANDAL)  dan  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (RKL) - Rencana Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (RPL) merupakan model untuk  menyampaikan telaahan  secara  cermat  dan  mendalam  tentang  dampak  penting  suatu  rencana
usaha  dan/atau  kegiatan  manajemen  komunikasi  dalam  penyusunan  izin  Amdal. Model  tersebut  berfungsi  untuk  memberikan  pertimbangan  guna  pengambilan keputusan  kelayakan  atau  ketidaklayakan  dari  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan yang  diusulkan. (3) Model  perencanaan  komunikasi  dalam  pengambilan keputusan  kelayakan  lingkungan  hidup merupakan model  perencanaan  dalam mengambil keputusan  yang  menyatakan  kelayakan  lingkungan  hidup  dari  suatu rencana  Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang  wajib  dilengkapi  dengan  AMDAL. (4) Model  perencanaan  komunikasi  dalam  pelaksanaan Upaya  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (UKL-UPL) merupakan model pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang  tidak  berdampak  penting  Terhadap  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; (5) model perencanaan komunikasi dalam pemberian izin lingkungan merupakan model  perencanaan  komunikasi  untuk  penerbitan  izin  lingkungan  terhadap  suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

## SARAN
Pertama; Badan  Lingkungan Hidup  Kota  Kendari jangan  hanya memandang izin  lingkungan  itu  secara  teknis  administrasi  (prosedur,  waktu, biaya)  saja  tetapi  harus  memperhatikan  substansi  perizinan  bidang  lingkungan hidup  sebagai  instrumen  pencegahan  kerusakan/pencemaran  lingkungan  atau sebagai  sumber  pendapatan  daerah  saja  tetapi  harus  memandang  bagaimana pentingnya  izin  lingkungan  itu  bagi  suatu  usaha/dan  atau  kegiatan dengan menerapkan tahapan manajemen perencanaan komunikasi.
Kedua; Perlunya peningkatan  pelayanan  perizinan  dan  koordinasi  antar beberapa  lembaga  yang  berkaitan dengan  proses  penerbitan  izin  lingkungan  di Kota  Kendari serta  pelibatan  masyarakat dan  pemerhati  lingkungan selain mempercepat  penerbitan  dokumen  lingkungan  hidup  juga  dapat  melestarikan fungsi lingkungan hidup.
Ketiga; Diperlukan  adanya  aturan  tentang  penapisan  jenis  usaha/kegiatan di daerah sehingga jelas dokumen lingkungan hidup yang harus diurus untuk satu jenis usaha/dan atau kegiatan agar terjaga fungsi pelestarian lingkungan hidup dan
mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan. BLH Kota  Kendari juga  harus memperjelas  hak  dan  kewajiban  pemegang  izin  lingkungan,  selain  itu  harus melakukan komunikasi baik  dibidang  penerbitan  izin,  pengawasan  perizinan dibidang lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arifin, S. 2012. Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Jakarta: Sofmedia.
Ardiansyah Dani., 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi., Grahalia Indonesia., Bojokerto.
Aw Suranto, 2010. Komunikasi Sosial Budaya. Graha Ilmu. Yogyakarta. Cangara, Hafied. 2014. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Fandeli, Chapid, 2007. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Liberty. Offset. Yogyakarta.
Tosepu, Ramdhan, 2007. Kesehatan Lingkungan. Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas MIPA UHO. Kendari.
Wardhana, Aw, 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan. Andi, Offset, Yogyakarta.
Kementerian Lingkungan Hidup 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Jakarta, KMNLH.
Lubis, Firman. Masalah Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Fakultas kedoktera UI, 1982.
Rahardjo, S., Dina, L., dan Suyono. 2006. Pengendalian Dampak Lingkungan.
Surabaya: Penerbit Airlangga.
Anonim, 1989, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di IKIP dan FKIP, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Abdullah, Kantan dan Sampurna Jaya, Thoha, 1992, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan, Bandarlampung, CV.
Indrajaya Merdeka.
Hadi, 1986, Buku Materi Pokok Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, Karunika.
Hardjasoemantri, Koesnadi, 2001, Hukum Tata Lingkungan, Jogjakarta, Gadjah Mada university Press.

## Kaligis, Jenny, 1986, Buku Materi Pokok Pendidikan Kependudukan dan
Lingkungan Hidup, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Kurnia, Rahma, 2004, Laporan Kegiatan Kursus identifikasi Dampak Lingkungan, Jogjakarta, GEGAMA.
Prawiro, Ruslan, 1983, Ekologi Lingkungan Pencemaran, Semarang, Satya Wacana.
Ryadi, Slamet, 1981, Ecology Ilmu Lingkungan, Dasar-Dasar Pengertiannya, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional.
Soemarwoto, Otto, 1983, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta, Penerbit Djambatan.

## Soerjani dkk, 1987, Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam
Pembangunan, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
Badan Pusat Statistik, 2002, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 2001, Jakarta.
……………….., 2013. Perencanaan & Strategi Komunikasi. PT RajaGrafindo Persada,. Jakarta.
……………….., 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
………………..,2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
……………….., 2008., Pengantar Ilmu Komunikasi., PT. Rajagrafindo Persada,. Jakarta.
Effendy, Onong Uchjana, 2006. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung:
……………….., 2013. Ilmu Komunikasi:Teori dan Praktek., PT. Remaja Rosdakarya., Bandung.
………………..,2000. Ilmu, Teori, Dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
……………….., 2001. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
………………..,1993. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik, Remaja Rosda Karya, Bandung
………………..,2011. Ilmu Komunikasi Teori da Praktek. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
……………….., 2003. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, Citra Aditya. Bhakti,
Bandung.
Fajar Marhaeni, 2009. Ilmu Komunikasi :Teori dan Konsep., Graha Ilmu, Yogyakarta:Universitas Mercu Buana., Jakarta.
Harun, Rochajat,. Ardianto, Elvinaro, 2012. Komunikasi Pmebangunan Sosial dan Perubahan Sosial., Rajawali Pers., Jakarta.
Hardjosoemantri, K. 2009. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Joni. 2015. Hukum Lingkungan Kehutanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kementerian Lingkungan Hidup (tanpa tahun). Buku Kecil Keterlibatan Krisyantono, Rachmat, 2006., Teknik Praktis Riset Komunikasi., Prenada Media Group., Jakarta.
Kementerian Lingkungan Hidup. 2010. Sekilas Tentang AMDAL. Jakarta:
Kementerian Lingkungan Hidup.
Keraf, S. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Kompas.
Machfoedz, Mahmud. (2010). Komunikasi Pemasaran Modern. Yogyakarta :
Cakra. Prophet.
Machmud, S. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif, Jakarta: UI Press.
Moleong, L. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Morissan., 2013., Teori Komunikasi., Ghalia Indonesia., Bogor.
Mulyana, Deddy. 2000. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Remaja Rosdakarya,
Bandung
-----------. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Rosda Karya, Bandung
-----------. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Remaja Rosda Karya, Bandung
-----------. 2001. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Rosda Karya, Bandung.
-----------. 2004. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosda Karya.
-----------. 2006. Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, Remaja Rosdakarya, Bandung.
-----------. 2007. Metode Penelitian Komunikasi, Remaja Rosdakarya,
Bandung.
-----------. 2008. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT Remaja Rosdakarya,
Bandung.
-----------. 2005. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
Mustofa, H.A. 2005. Kamus Lingkungan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Rahmadi, T. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rakhmat, Jalaluddin, 2008. Psikologi Komunikasi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
Rohim, Syaiful. 2009. Teori Komunikasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sendjaja, Sasa Djuarsa.2004. Pengantar Komunikasi. Universitas Terbuka,
Jakarta
Sugiono., 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D., ALFABETA, Cv., Bandung.
West, Richard. Lynn H.Turner. 2008. “ Pengantar Teori Komunikasi” . Jakarta.
Salemba Humanika.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Yang Wajib Memiliki Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup