JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2

## PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KUALITASS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMRANG
Arini Novandalina 1 , Fidyah Yuli Ernawati 2
STIE SEMARANG Jurusan akuntansi 1 , Jurusan Manajemen 2 arini.novandalina@gmail.com , fidyah@stiesemarang.ac.id
Abstract. The increasing demands of the community for good government governance, has  encouraged  the  central  government  and  local  governments  to  implement  public accountability.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  application  of  public  sector accounting  and  internal  controls  on  the  quality  of  the  Semarang  City  Transportation Agency's financial reports.
The  population  in  this  study  were  all  124  employees  at  the  Semarang  City Transportation Agency. The sample in this study used Cluster Random Sampling, which is a method  of  sampling  by  cluster.  The  population  is  divided  into  large  sampling  units  called clusters.
The results of this study indicate that the variables of the application of public sector accounting, internal control on the quality of financial reports have a positive and significant effect  on  the  performance  accountability  of  government  agencies.  This  is indicated  by  the results obtained from the partial test (t test) for variable X1 with a value of 2.287> 1.96 with a  significance  of  0.037  <0.05  and  for  variable  X2  with  a  value  of  2.647>  1.96  with  a significance  of  0.012  <0.05.  This  means  that  if  the  public  sector  accounting  reporting standards and supervision of the quality of financial reports can be improved, it will produce good accountability performance.
The  conclusion  of  this  study  is  that  the  application  of  public  sector  accounting  and internal supervision has a positive effect on the quality of financial reports, this indicates that the  higher  the  application  of  public  sector  accounting  and  internal  controls,  the  higher  the quality of financial reports.
Keywords: Public Sector Accounting Implementation, Internal Control, Quality of Financial Statements
Abstrak. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance), telah mendorong pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  untuk  menerapkan  akuntabilitas  publik.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui Pengaruh Penerapan  Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Dishub Kota Semarang.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  di  Dishub  Kota  Semarang berjumlah  124  pegawai.  Sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan Cluster  Random
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
Sampling yaitu merupakan  cara  pengambilan  sampel  dengan  cara  gugus.  Populasi  dibagi kedalam satuan-satuan sampling yang besar yang disebut cluster.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  hasil  yang didapatkan  dari  uji  parsial  (uji  t)  untuk  variabel  X 1 dengan  nilai  2,287  >  1,96  dengan signifikansi  0,037  <  0,05  dan  variabel  X 2 dengan  nilai  2,647  >  1,96  dengan  signifikansi 0,012  <  0,05.  Berarti,  jika  standar  pelaporan  akuntansi  sektor  publik  dan  pengawasan kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan maka akan menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik.
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh  positif  terhadap kualitas  laporan  keuangan,  hal  ini  menunjukkan bahwa penerapan  akuntansi  sektor  publik  dan  pengawasan  internal  yang semakin  tinggi, maka kualitas laporan keuangan semakin tinggi.
Kata kunci : Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal,

## Kualitas Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Undang – undang  No.  32  tahun  2004 sebagai  pengganti  Undang – Undang  No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah  Daerah dan Undang – Undang No. 33 tahun 2004 sebagai  pengganti  Undang – Undang  No. 25  tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  menjadi  landasan  yuridis  bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.  Otonomi  Daerah  merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan  keputusan  daerah  secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang  dimiliki  sesuai  dengan  kepentingan, prioritas,  dan  potensi  daerah  itu  sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan  keuangan  sepenuhnya  berada di  tangan  pemerintah  daerah  sendiri. Sejalan  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah,  diperlukan  sistem  akuntansi  yang
baik,  karena  sistem  akuntansi  merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah  yang accountable, dalam rangka  mengelola  dana  dengan  sistem desentralisasi  secara  transparan,  efesien, efektif,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan (Ponamon, 2018).
Akuntabilitas  publik  merupakan pemberian  informasi  dan  pengungkapan atas  aktivitas  dan  kinerja  keuangan pemerintah  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Dengan  informasi  dan pengungkapan  tersebut,  baik  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  harus mau  dan  mampu  menjadi  subyek  pemberi informasi  atas  aktivitas  dan  kinerja keuangan  yang  diperlukan  secara  akurat, relevan,  tepat  waktu,  konsisten  dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat,  yaitu  hak  untuk  mendapatkan informasi,  hak  untuk  diperhatikan  aspirasi dan  pendapatnya,  hak  diberi  penjelasan,
dan  hak  menuntut  pertanggungjawaban (Adha dkk, 2014). penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan good  governance. Good  governance sering diartikan  sebagai pemerintahan yang baik dimana
penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik  secara  politik  maupun  administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga  semangat  reformasi  pemerintah dan  pembangunan  serta  kemasyarakatan telah  mewarnai  upaya  pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan  administrasi  negara  yang mampu  mendukung  kelancaran  tugas  dan fungsi  penyelenggaraan  pemerintah  dan pembangunan  dengan  menerapkan  prinsip – prinsip
good
governance.
Terselenggaranya good governance merupakan  prasyarat  utama  untuk  dapat mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dalam mencapai  tujuan  dan  cita – citanya,  ini sesuai dengan  Instruksi  Presiden Nomor 7 Tahun  1999  tentang  Kualitas Laporan Keuangan  Instansi  Pemerintah  (KLK) (Adha dkk, 2014).
Adapun penanggung jawab penyusunan  Laporan  Kualitas Laporan Keuangan  Instansi  Pemerintah  (LKLK) adalah  pejabat  yang  secara  fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi  di  instansi  masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat  kinerja  yang  dicapainya (Latifah,
2017). Dalam  proses  penyiapan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  diperlukan dukungan  pengetahuan  akuntansi  yang memadai  atas  standar  yang  mengatur penyusunan  laporan  keuangan  instansi pemerintah. (Riantiarno dan Azlina, 2012) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi  dapat  berjalan  dengan  baik,  bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang  baik  pula.  Pemahaman  sistem akuntansi  merupakan  faktor  lain  yang perlu  untuk  dicermati,  karena  untuk  dapat menyajikan  informasi  keuangan  yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan  yang  dapat  dipahami  oleh pengguna,  maka  harus  dilakukan  oleh personel  yang  memiliki  kompetensi  di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Dalam  kenyataannya,  fenomena yang terjadi saat ini masih banyak laporan keuangan  yang  disusun  tidak  berkualitas. Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  banyak Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  yang  tidak  memperoleh  opini BPK  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP). Opini yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan  Kota  Semarang  yaitu  wajar dengan  pengecualian  (WDP),  tidak  wajar (TW), tidak memberikan pendapat (TMP), tidak  wajar  (TW),  dan  wajar  dengan pengecualian  (WDP).  Opini  tidak  wajar dan  tidak  memberikan  pendapat  yang diterima  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Semarang  tersebut  dapat  menimbulkan pertanyaan  dari kalangan  masyarakat mengenai kemungkinan telah terjadi
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
banyak  penyimpangan  anggaran. Peneliti Ponamon,
Irene Fransiska, (2018) mengatakan  bahwa  pengawasan  internal berpengaruh  positif  terhadap  kualitas
informasi  laporan  keuangan.  Pamungkas,
Bambang,  (2013)  juga  mengatakan  bahwa pengawasan internal berpengaruh
positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Sedangkan  Andini,  Dewi,  dan Yusrawati,  (2015)  mengatakan  bahwa penerapan system akuntansi daerah berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan keuangan.
Secara  umum,  beberapa  faktor yang  menyebabkan  laporan  keuangan tersebut  belum  memperoleh  opini  WTP adalah  karena  lemahnya  pengawasan internal, penyajian yang belum
sepenuhnya  sesuai  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP), ketidakpatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan, dan  kurang  memadainya  kapasitas  SDM pengelola  keuangan.  Dari  latar  belakang diatas  maka  judul  penelitian  yang  diuji adalah  “ Pengaruh  Penerapan  Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian
Internal Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Dinas  Perhubungan  Kota Semarang ”.

## MASALAH PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang masalah  dalam  penelitian  ini,  maka  yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah  sebagai  berikut:  1.Adakah pengaruh  penerapan  akuntansi  sektor publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan  pada  Dinas  Perhubungan  Kota Semarang, 2.Adakah pengaruh pengawasan  internal  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan
pada Dinas Perhubungan Kota Semarang

## KAJIAN TEORITIS

## A. Kualitas Laporan Keuangan
Menurut  PP  No.  12  Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan dan  pelaporan  kualitas  laporan keuangan instansi pemerintah.
Kualitas  laporan  keuangan  instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan /
kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kualitas Laporan Keuangan instansi pemerintah merupakan kewajiban untuk
memberikan  pertanggung-jawaban atau  menjawab  dan  menerangkan kinerja dan tidakan
seseorang/badan  hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki  hak  atau  berkewenangan untuk  meminta  keterangan  atau pertanggungjawaban.  Berdasarkan pengertian  tersebut,  maka  semua Instansi  Pemerintah,  Badan  dan Lembaga  Negara  di  Pusat  dan Daerah  sesuai  dengan  tugas  pokok masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan  dan  juga  kegagalan pelaksanaan  misi  Instansi  yang bersangkutan.  Kualitas Laporan Keuangan instansi pemerintah
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
diatur  berdasarkan  PP  nomor  12 tahun  2019.  Akuntabilitas  juga dapat  berarti  sebagai  perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau  unit  organisasi,  dalam mengelola  sumber  daya  yang telah diberikan  dan  dikuasai,  dalam rangka  pencapaian  tujuan,  melalui suatu media berupa laporan kualitas  laporan  keuangan  secara periodik.  Sumber  daya  dalam  hal ini  merupakan  sarana  pendukung yang  diberikan  kepada  seseorang atau  unit  organisasi  dalam  rangka memperlancar  pelaksanaan  tugas yang  telah  dibebankan  kepadanya. Wujud  dari  sumber  daya  tersebut pada  umumnya  berupa  sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja.
Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur  pemerintah,  sumber  daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.
Dari  uraian  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  kualitas  laporan keuangan instansi pemerintah
merupakan  perwujudan  kewajiban seseorang  atau  unit  organisasi untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber  daya  serta  pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya  dalam  rangka  mencapai sasaran  atau  tujuan  yang  telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Saputra,  2015).  Prinsip- Prinsip Pelaksanaan Kualitas Laporan  Keuangan Berdasarkan Pedoman  Penyusunan  Pelaporan Kualitas Laporan Keuangan
Instansi
Pemerintah yang ditetapkan  oleh  Kepala  Lembaga
Administrasi  Negara,  pelaksanaan
KLK harus berdasarkan antara lain pada  prinsip – prinsip  sebagai berikut (  Saputra,  2015): 1.Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan,2.Berdasarkan  suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan  sumber  sumber  daya secara  konsisten  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, 3.Menunjukkan  tingkat  pencapaian sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan, 4.Berorientasi pada pencapaian  visi  dan  misi,  serta hasil  dan  manfaat  yang  diperoleh, 5.Jujur,  objektif,  transparan,  dan akurat, 6.Menyajikan
keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah  ditetapkan. Siklus  Kualitas Laporan  Keuangan  Sistem  kualitas laporan keuangan instansi pemerintah merupakan suatu tatanan,  instrumen,  dan  metode pertanggungjawaban  yang  intinya meliputi  tahap - tahap  sebagai berikut (Saputra, 2015)
:1.Penetapan  perencanaan  stratejik,
2.Pengukuran  kinerja,  3.Pelaporan kinerja,  4.Pemanfaatan  informasi kinerja  bagi  perbaikan  kinerja secara berkesinambungan.
Pada  akhir  suatu  periode, capaian  kinerja  tersebut  dilaporkan kepada  pihak  yang  berkepentingan atau  yang  meminta  dalam  bentuk Laporan Kualitas
Laporan
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
Keuangan Instansi Pemerintah (LKLK).  Tahap  terakhir,  informasi yang termuat dalam LKLK tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan. Peraturan Pemerintah  No.  12  Tahun  2019 menjelaskan  karakteristik  kualitatif laporan  keuangan  adalah  ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi  tujuannya.  Karakteristik kualitatif merupakan prasyarat normatif  yang  diperlukan  agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas  yang  dikehendaki. Karakteristik kualitatif tersebut antara lain sebagai berikut :1.Relevan,
2.Andal,3.Dapat dibandingkan,4.Dapat dipahami.

## B. Penerapan Akuntansi Sektor
Publik Sistem Akuntansi Pemerintah  Daerah  adalah  sistem terpadu yang menggabungkan prosedur  manual  dengan  proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan  dan  pelaporan  semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas  seluruh  entitas  Pemerintah
Daerah. Dalam implementasi pengelola keuangan daerah diharapkan  para  pengelola  perlu memiliki  pemahaman  memadai tentang  sistem  akuntansi  keuangan daerah  agar  dapat  menyajikan laporan  keuangan  yang  handal. Sistem  informasi  akuntansi  dalam sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik
mempunyai  arti  dan  peran  penting terkait pada fungsinya dalam pengukuran dan pengendalian.
Salah  satu  upaya  konkrit  untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian
laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi  prinsip  tepat  waktu  dan disusun  dengan  mengikuti  standar akuntansi  pemerintahan  yang  telah diterima secara umum.
Ada beberapa hal harus dipertimbangkan  dalam  penerapan standar  akuntansi (Septiani,  2013), antara lain : 1.Standar memberikan pedoman  tentang  informasi  yang harus  disajikan  dalam  laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas  sebuah  organisasi  bagi seluruh pengguna informasi, 2.Standar  memberikan  petunjuk dan  aturan  tindakan  bagi  auditor yang  memungkinkan  pengujian secara  hati-hati  dan  independen saat  menggunakan  keahlian  dan integritasnya dalam mengaudit laporan  suatu  organisasi  serta  saat membuktikan kewajaran, 3.Standar memberikan  petunjuk  tentang  data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan  berbagai  variabel  yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan  peningkatan  efisien  ekonomi serta tujuan sosial lainnya, 4.Standar  menghasilkan  prinsip dan teori yang penting bagi seluruh
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
pihak  yang  berkepentingan  dalam disiplin ilmu akuntansi. dan  Bestari,  2015)  yaitu  audit internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. C. Pengawasan Internal Pengawasan  Internal  adalah  suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan  kinerja  standar  pada
perencanaan untuk merancang sistem  umpan  balik  informasi, untuk membandingkan kinerja aktual  dengan  standar  yang  telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang  diperlukan  untuk  menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah
digunakan  seefektif  dan  seefisien mungkin  guna  mencapai  tujuan perusahaan atau pemerintahan.
Tujuan  utama  pengawasan  bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengarahkan
pelaksanaan  aktivitas  agar  rencana yang telah ditetapkan dapat
terlaksana secara optimal. Pengawasan  atas  penyelenggaraan Pemerintah Daerah diharapkan untuk  menjamin  agar  pelaksanaan kegiatan  pemerintahan  berjalan sesuai  dengan  rencana  dan  sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Hasil penelitian ini didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan  oleh (Suyono,  2016) yang
menyimpulkan bahwa
implementasi pengawasan
berpengaruh  terhadap  pengelolaan
keuangan  daerah,  dan  penelitian yang dilakukan oleh (Surastiani
D. Teori Keagenan
Menurut  Sardi  dkk,  (2016) mendefinisikan hubungan keagenan  sebagai  sebuah  kontrak dimana  satu  atau  lebih  (principal) menyewa  orang  lain  (agent)  untuk melakukan  beberapa  jasa  untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan
beberapa wewenang  pembuatan  keputusan kepada agen.
E. Teori Entitas
Kesatuan  usaha menjadi kesatuan  pelopor  (reporting  entity) yang  bertanggungjawab  kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban entitas pelaporan sedangkan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawaban (Sari, 2015).
Septiani, (2013) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang  terdiri  atas  satu  atau  lebih entitas  akuntansi  yang  menurut ketentuan  peraturan  perundang- undangan  wajib  menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Dijelaskan  pula  mengenai  entitas pelaporan  dalam  Undang-Undang pasal  51  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dari UU  Nomor  1  Tahun  2004  tentang perbendaharaan negara yang
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
berbunyi:  “Tiap -tiap  kementerian Negara  /  lembaga  merupakan entitas  pelaporan  yang  tidak  hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib. menyampaikan.laporan bertanggungjawaban berupa laporan keuangan”. 1. Populasi dan Sampel Populasi  adalah gabungan dariwseluruh elemen yangwberbentuk peristiwa, hal
atauworang yang memiliki karakteristik  yang  serupa  yang menjadi  pusat  perhatian  seorang penelitiwkarena  itu  diwpandang sebagai  sebuah  semesta  penelitian. Populasi  dalam  penelitian  ini adalah seluruh pegawai yang bekerja  pada    Dinas  Perhubungan Kota  Semarang  sejumlah  124 pegawai.
Sampel  adalah  bagian  dari jumlah  dan  karakteristik  yang dimiliki  oleh  populasi  tersebut (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Cluster Random Sampling. Cluster
Random  Sampling merupakan  cara pengambilan  sampel  dengan  cara gugus. Populassi  dibagi  kedalam satuan-satuan  sampling  yang  besar yang  disebut  cluster.  Sampel  ini digunakan  untuk  meneliti  tentang
suatu  hal  pada  bagian-bagian  yang berbeda  di  dalam  suatu  instansi. Maka  sampel  yang  dipakai  adalah bagian keuangan pada Dinas
Perhubungan Kota Semarang berjumlah 42 pegawai.

## 2. Variabel Penelitian
Untuk  memudahkan  suatu penelitian  berangkat  dan  bermuara pada  satu  tujuan  yang  jelas,  maka penelitian itu disimplifikasi
kedalam bangunan variabel. Variabel  adalah  suatu  atribut  atau atau  sifat  dari  obyek  atau  kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari dan ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2017).
Dalam
penelitian  ini  variabel  dependen yang  digunakan  adalah  Kualitas Laporan  Keuangan  dan variabel independen  yang digunakan adalah Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X 1 ) dan Pengawasan Internal (X 2 ).

## Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Operasional Indikator Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X 1 ) Suatu tindakan yang dilakukan untuk memastikan  standar  yang telah ditetapkan telah terealisasi  dengan  baik dan  memastikan  semua pihak telah bekerja sesuai 1. Bertanggung jawab atas penerapan akuntansi 2. Membuat laporan akuntansi sesuai dengan
sistem akuntansi
3. Teliti dalam membuat
laporan akuntansi
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
standar yang berlaku 4. Mencatat semua laporan akuntansi Pengawasan Internal (X 2 ) Suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk  merancang  sistem umpan  balik  informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan  apakah  telah terjadi suatu penyimpangan  tersebut, serta  untuk  mengambil tindakan  perbaikan yang diperlukan untuk menjamin  bahwa  semua sumber  daya  perusahaan atau  pemerintahan  telah digunakan  seefektif  dan seefisien  mungkin  guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan 1. Senang dengan pengawasan yang dilakukan 2. Pengawasan bersifat transparan 3. Bekerja dengan hati-hati 4. Bekerja dengan cermat Kualitas Laporan Keuangan (Y) ukuran-ukuran  normatif yang  perlu  diwujudkan dalam informasi akuntansi  sehingga  dapat memenuhi tujuannya 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami

## 3. Metode Pengumpulan data
1. Wawancara
Data  dikumpulkan  dengan metode  kuesioner  dan  wawancara, yaitu  suatu  metode  pengumpulan data  dengan  memberikan  daftar pertanyaan  atau  kuesioner  dan
wawancara secara langsung kepada para  responden.  Setiap  responden diminta pendapatnya dengan memberikan
jawaban dari
pernyataan-pernyataan
yang diajukan.
2.  Kuesioner
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
Kuesioner  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan skala likert untuk menelaah seberapa  kuat  subjek  setuju  atau tidak  setuju  dengan  pernyataan pada  alternatif  jawaban  terdiri  dari lima  buah  jawaban  pada  setiap pernyataan.  Sehingga  responden dapat  memilih  salah  satu  jawaban yang paling mendekati pendapatnya. Kuesioner dan wawancara  ini  secara  langsung kepada  responden  dengan  bantuan petugas kepegawaian pada masing- masing  bagian  yang  ada  di  Dishub Kota Semarang.
4. Metode Analisis Data Berdasarkan  tujuan  dari  penelitian ini, model penelitian telah memenuhi uji asumsi klasik dimana  dalam  model  tidak  terjadi multikolenearitas, heterokedastisitas, dan model
berdistribusi  normal.maka  metode analisis  data  yang  akan  digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier  Berganda,  Hipotesis  Uji  t dan Uji F serta koefisiensi
Determinasi
Hasil dan Pembahasan
1. Dari  hasil  spss  dapat  diketahui bahwa semua variabel valid dan reliable.  Pada  uji  asumsi  klasik ( uji
multikolearitas, heterokedastisitas,
dan normalitas  )  semua  variabel memenuhi syarat, yaitu pada uji multikoleaneritas  tidak  terjadi multikoleaneritas, uji heterokedastiitas  bahwa  pada model  penelitian  tidak  terjadi heterokedastisitas, dan uji normalitas  yaitu  berdidtribusi normal sehingga persyarat normalitas terpenuhi.
2. Uji Regresi Berganda persamaan regresi sebagai berikut :
Y  =  0,300  +  0,462  X1+  0,573
X2 Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Bahwa nilai konstanta sebesar  0,300  artinya  tanpa ada pengaruh dari penerapan akuntansi  sektor  publik  dan pengawasan internal, kualitas  laporan  keuangan punya nilai sebesar 0,300. 2. Penerapan  akuntansi  sektor publik mampu meningkatkan kualitas laporan  keuangan  sebesar 0,462,  arah  koefisien  regresi positif  menunjukkan  adanya pengaruh  positif penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas  laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi yang menerapkan akuntansi sektor publik yang baik memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik.
3. Pengawasan  internal mampu meningkatkan
kualitas
laporan  keuangan sebesar
0,573,  arah  koefisien  regresi positif  menunjukkan  adanya pengaruh positif pengawasan
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
internal terhadap kualitas laporan  keuangan.  Hal  ini mengindikasikan bahwa organisasi  yang  mempunyai pengawasan  internal yang baik mampu  meningkatkan kualitas laporan keuangan. 3. Uji Partial (uji t) 1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) terhadap Kualitas  Laporan Keuangan (Y) Pengujian secara parsial variabel XI (penerapan akuntansi sektor publik) memiliki  koefisien  regresi sebesar  0,284,  nilai  t  hitung sebesar 2,287 dengan signifikansi  sebesar  0,037.
Nilai  t  hitung  sebesar  2,287 yang  lebih  besar  dari  t  tabel (1,96)  dan  nilai  signifikansi yang  lebih  kecil  dari  0,05 yaitu sebesar 0,037, maka Ho ditolak  dan  Ha  diterima.  Hal ini menunjukkan bahwa
variabel  penerapan  akuntansi sektor  publik  memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan,  maka  hipotesis  1 dapat diterima. Arah  koefisien  regresi  positif menunjukkan adanya pengaruh  positif  penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan.
Hal ini
mengindikasikan
bahwa organisasi  yang  menerapkan akuntansi sektor publik dengan baik memiliki kualitas  laporan  keuangan yang lebih baik.
2. Pengaruh Pengawasan
Internal  (X2)  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pengujian secara parsial variabel X2 (pengawasan internal)  memiliki  koefisien regressi  sebesar  0,414,  nilai  t hitung  sebesar  2,647  dengan signifikansi  sebesar  0,012. Nilai  t  hitung  sebesar  2,647 lebih besar dari t tabel (1,96) dan  nilai  signifikansi  yang lebih  kecil  dari  0,05  yaitu sebesar  0,012,  maka Ho ditolak  dan  Ha  diterima.  Hal ini menunjukkan bahwa variabel  pengawasan  internal memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan, maka hipotesis 2 dapat diterima.
Arah  koefisien  regresi  positif menunjukkan  adanya  pengaruh positif pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi  yang  mempunyai pengawasan  internal  yang  baik mampu  meningkatkan  kualitas laporan keuangan.
4. Koefesiensi Determinasi ( R2 ) Koefisien determinasi merupakan  penunjuk  mengenai besarnya pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R2. Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate Durbin-Watson 1 .628 a .394 .363 .87138 1.870
a. Predictors: (Constant), PI, PASP
b. Dependent Variable: KLK

## PEMBAHASAN
1  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi Sektor Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil  pengujian  hipotesis  1 diterima,  dimana  arah  koefisien regresi  positif  menunjukkan  adanya pengaruh positif
penerapan
akuntansi  sektor  publik terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa organisasi yang menerapkan  akuntansi  sektor publik dengan baik memiliki kualitas laporan  keuangan  yang  lebih  baik. Hal ini berarti bahwa pegawai bagian akuntansi/keuangan pada Dinas
Perhubungan  Kota  Semarang  telah memahami  proses  akuntansi  sampai menjadi  laporan  keuangan  sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan  yang  berkualitas  dapat tercapai. Hasil penelitian ini mendukung  penelitian Andini  dkk,
(2015)  yaitu  penerapan  system akuntansi daerah berpengaruh positif terhadap  kualitas  laporan  keuangan.
Penelitian ini juga mendukung penelitian  Herawati  dkk,  (2017) yaitu  penerapan  standar  akuntansi
pemerintahan  berpengaruh  positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pengasawan Internal
terhadap
Kualitas Laporan Keuangan
Hasil  pengujian  hipotesis  2
diterima,  dimana  arah  koefisien regresi  positif  menunjukkan  adanya pengaruh positif pengawasan internal terhadap kualitas  laporan keuangan.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  organisasi  yang  mempunyai pengawasan  internal yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan  keuangan. Hal  ini  berarti bahwa kegiatan pengawasan internal telah dilakukan pada Dinas Perhubungan
Kota Semarang,
sehingga  Dinas  Perhubungan  Kota Semarang  menjamin  bahwa  semua pencatatan  akuntansi  dan  keuangan pemerintah  telah  sesuai  dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga  tujuan  untuk  membuat laporan  keuangan  yang  berkualitas dapat  tercapai.  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  Ponamon, (2018) yaitu  pengawasan  internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
Penelitian ini juga mendukung penelitian Pamungkas dan Bambang,
(2013)  yaitu  pengawasan  internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
1. Penerapan  akuntansi  sektor  publik berpengaruh positif terhadap kualitas  laporan  keuangan,  hal  ini menunjukkan  bahwa penerapan
akuntansi sektor publik yang semakin  tinggi,  maka kualitas laporan keuangan semakin tinggi.
2. Pengawasan  internal berpengaruh positif  terhadap kualitas  laporan keuangan,  hal  ini  menunjukkan bahwa pengawasan  internal yang semakin  tinggi,  maka kualitas laporan keuangan semakin tinggi.
2  Saran
Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu  meningkatkan penerapan  akuntansi sektor  publik,  dimana pegawai  bagian akuntansi/keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu
memahami proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan sehingga tujuan untuk  membuat  laporan  keuangan  yang berkualitas dapat tercapai.
Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu  meningkatkan pengawasan  internal, dimana kegiatan  pengawasan  internal perlu dilakukan  pada Dinas  Perhubungan
Kota Semarang, sehingga Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat menjamin bahwa semua pencatatan akuntansi  dan  keuangan  pemerintah  telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,  sehingga  tujuan  untuk  membuat laporan  keuangan  yang  berkualitas  dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Adha,  Wendi.,  Vince  Rahmawati  dan  Al
Azhar.  A.“Pengaruh  Akuntabilitas,
Ketidakpastian Lingkungan, dan
Komitmen Pimpinan Terhadap
Penerapan  Transparansi  Pelaporan
Keuangan  (Studi  Empiris  Pada SKPD Kota Dumai)”. JOM FEKON, 1, no. 2 (2014): h. 1-15.
Andi  2014,  Mengolah  Data  Statistik  Hasil Penelitian Menggunakan SPSS, Wahana Komputer, Yogyakarta Andi  2014,  SPSS  22  Pengolahan  Data Terpraktis, Duwi Priyatno, Yogyakarta
Andini,  Dewi  dan  Yusrawati.“Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Daerah”. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 24, no. 1 (2015): h. 65-82.
Arikunto, Suharsimi 2010, Prosedur Penelitian,  Edisi  Revisi,  Rineka
Cipta, Jakarta
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
Bastian,  Indra  2007, Sistem  Akuntansi Sektor  Publik,  Edisi  2,  Salemba Empat, Jakarta
Bastian,  Indra  2010,  Akuntansi  Sektor Publik,  Edisi  Ketiga,  Erlangga,
Jakarta
Ghozali, Imam 2016, Ekonometrika: Teori
Konsep  dan  Aplikasi  dengan  SPSS 17.  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang
Hanifa,  Lia.,  Andi  Basru  Wawo  dan
Husin.“Pengaruh Kompetensi Pengelola  Keuangan  dan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan”. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan,  1,  no.  2  (2016):  h.
65-80.
Hardyansyah dan Ansyarif Khalid.“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada Skpd Kabupaten Polewali Mandar”. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Peradaban,
1, no. 1 (2016): 41-65.
Herawati, Tuti dan Defi Nopianti.”Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah”. STAR – Study &  Accounting  Research,  14,  no.  2 (2017): 10-45
Inapty,  M.  Ali  Fikri  Biana  dan  Rr.  Sri
Pancawati Martiningsih.“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,  Kompetensi  Aparatur Dan  Peran  Audit  Internal  Terhadap Kualitas Informasi Laporan
Keuangan”. Akuntabilitas:  Jurnal
Ilmu  Akuntansi,  9,  no.  1  (2016):  h. 27-42.
Kusumah,  AA  2012,  Pengaruh  Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan,  Jurnal  Akuntansi,  Vol. 4, No.2, Hal. 32-33 Lasoma,  VA  2011,  Pengaruh  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 1, Hal 32-33

## Latifah,  Asysyihatul.“Pengaruh  Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  dan  Sistem  Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah  (Studi  Kasus  pada  SKPD Kabupaten Bantul)”. Artikel,
(2017): h. 1-14.
Maryani,  Novita  Iis.“Pengaruh  Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah”. Artikel, (2016): h. 1-29.
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
Nordiawan, Deddy 2007, Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta Nordiawan,  Deddy  dkk  2008,  Akuntansi Sektor  Publik,  Salemba  Empat,
Jakarta
Pamungkas, Bambang.“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Jurnal Ilmiah Ranggading, 12, no. 2 (2012): h. 1-
13.
Ponamon, Irene Fransisca, (2018),
“Pengaruh  pengawasan  internal,
pemahaman sistem akuntansi keuangan,  dan  kapasitas  sumber daya  manusia  terhadap  kualitas informasi laporan
keuangan pemerintah  daerah  pada  SKPD
pemerintah  kota  Manado,”  Jurnal
Ekonomi
Prasetyo,  Bambang  dan  Jannah  LM  2008, Metode Penelitian Kuantitatif Teori
dan Aplikasi, Rajawali Pers,
Jakarta
Puriyatno, Duwi 2014, SPSS 22 Pengolahan  Data  Terpraktis,  Andi Offset, Yogyakarta
Riahi, Ahmad dan Belkaoui 2006, Accounting Theor, Edisi 1, Salemba  Empat,  Jakarta  IJCCS ISSN:  1978-1520  Title  of manuscript  is  short  and  clear, implies  research  results  (First Author) 15
Riantiarno, R dan Azlina, N 2012, Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Kualitas  laporan  keuangan  Instansi
Pemerintah, Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 3, Hal. 32-33
Santosa,  Urip 2008,  Pengaruh  Penerapan Akuntansi  Sektor  Publik  Terhadap Kualitas  laporan  keuangan  Instansi Pemerintah, Jurnal Akuntansi, Vol.
Saputra, Berry Wan.“Pengaruh Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Sistem  Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Skpd  Kota  Pekanbaru)”. JOM FEKON, 2, no. 2 (2015): h. 1-15.
Sardi,  Santha  Julia.,  H.  Ahmad  Rifa  dan
L.Hamdani  Husna.“Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah”. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12, no. 2 (2016): h. 158- 172.
Sari,  Eka  Nurmala.  Accounting  Practices
Effectivesness
and Good Governance:  Mediating  Effect  of Medan  City,  Indonesia. Research Journal of Finance and Accounting,  6,  no.  2  (2015):  h.  1-
11.
Septiani, Tika.“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan
Pelaksanaan  Tindak  Lanjut  Hasil Pemeriksaan  Laporan  Keuangan
JURNAL STIE SEMARANG VOL 12 No 3 Edisi Oktober 2020 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747
Arini Novandalina 1 ,Fidyah Yuli Ernawati 2
Tahun Sebelumnya Terhadap Kualitas Laporan Keuang an” . Jurnal  Grage  Akuntansi,  1,  no.  1
(2013): h. 63-77
Subaweh,  I  dan  Nugraheni,  P  2008,
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal
Akuntansi, Vol. 13, No. 1, Hal. 32-
33
Surastiani,  Dyah  Puri  dan  Bestari  Dwi Handyani.  “Analisis  Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Dinamika  Akuntansi,  7,  no.  2 (2015): h. 139-149. Susilo Prapto, 2008. Pengaruh Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Suyono, Nanang Agus.“Identifikasi
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten
Wonosobo)”. Jurnal  PPKM  III,
(2016): h. 237-248.
Winidyaningrum  dan  Rahmawati,  2010.
Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia Dan Informasi Teknologi Pemanfaatan Kehandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Internal Akuntansi Zuliarti, 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  :  Studi  Pada  Pemerintah
Kabupaten Kudus. Skripsi