## ANALISIS TERHADAP ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM
Oleh : Harijanto, S.H., M.Hum.

## Abstract
Conflict, dispute, breach or dispute between or related two individuals or more, has been and  will  continue to  be  a  common  phenomenon  in  society.  The  situation  will  be  more troublesome  world  of  law  and  justice  when  all  the  conflict,  dispute  or  disputes  to  be prosecuted by the justice. Most important in the case of a dispute or disagreement is how to be able to resolve the dispute wise, peaceful and civilized. Dispute resolution outside of court  actually  has  noble  values and  has  practiced  in  the  community  in  Indonesia.  The mechanism actually have a legal basis and has had a precedent and never practiced in Indonesia. The mechanism also has the potential for further development in Indonesia.
Keywords : Alternative Dispute Resolutions, Sociological Law, Problem Solving.

## PENDAHULUAN
Sengketa  atau  perselisihan  pendapat dapat  terjadi  kapanpun  dan  dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu selama kita hidup  bermasyarakat.  Baik  sengketa  yang bersifat  perorangan  maupun  sengketa  yang bersifat sengketa publik.  Yang  terpenting dalam  hal  sengketa  atau  perselisihan  ini adalah  bagaimana  cara  untuk  dapat menyelesaikan  sengketa tersebut  secara bijaksana,  damai dan  beradab,  sehingga sengketa  atau  perselisihan  tersebut  tidak sampai  membesar  yang  menimbulkan pertumpahan  darah  yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak.
Banyak  cara  yang  dapat  ditempuh untuk  menyelesaikan  sengketa atau perselisihan pendapat dalam bidang perdata ataupun  perdagangan. Secara  garis  besar, penyelesaian  sengketa  dapat  dibagi  dua cara, yaitu penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian diluar pengadilan  (non  litigasi).  Penyelesaian sengketa melalui  pengadilan  bisanya membutuhkan  waktu  yang  lama  karena prosedurnya  yang formalistis kaku. 1 Selain itu  pemeriksaan  perkara  dipengadilan  juga menganut  asas  terbuka  untuk  umum,  yang berarti bahwa setiap rang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan
1 Sudikno  Mertokusumo ,  Hukum  Acara  Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 223
dipersidangan. 2 Cara penyelesaian sengketa melalui  pengadilan  ini  kurang  disukai kalangan  pelaku  usaha,  hal  ini  karena alasan-alasan sebagai berikut : 3
1. Lamanya proses beracara di persidangan perkara perdata.
2. Panjang  dan  lamanya  penyelesaian sengketa  dari  tingkat    Pengadilan Negeri,  Pengadilan  Tinggi,  hingga Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  di Mahkamah Agung; .
3. Panjang dan lamanya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan  membawa  akibat  pada tingginya biaya penyelesaian sengketa tersebut ( legal cost );.
4. Persidangan dilakukan secara terbuka, padahal  disisi  lain  kerahasiaan merupakan  yang  diutamakan  dalam kegiatan bisnis;
5. Hakim  yang  memeriksa  perkara seringkali dilakukan oleh hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan  yang  berkaitan  dengan perkara yang bersangkutan;.
6. Adanya  citra  dunia  peradilan  di
Indonesia yang tidak begitu baik.
Penyelesaian  sengketa  yang  kedua adalah  penyelesaian alternatif diluar
2 Ibid , hal.12
3 Moch.  Basarah, Prosedur  Alternatif  Penyelesaian Sengketa- Arbitrase  Tradisional  dan  Modern (online ),  Genta  Publishing,  Yogyakarta,  2011, hal.40
pengadilan. Kata  alternatif menunjukkan bahwa  para  pihak  yang  bersengketa  bebas melalui  kesepakatan  bersama  memilih bentuk  dan  tata  cara  penyelesaian  yang sesuai. 4 Beberapa  alternatif  tersebut  antara lain:  negosiasi,  mediasi,  pendapat  atau penilaian  ahli,  pencarian  fakta.  Alternatif penyelesaian  sengketa  ini  memiliki beberapa  keuntungan  antara  lain  cepat  dan murah,  adanya  kontrol  dari  para  pihak terhadap proses yang berjalan dan hasilnya karena pihak yang mempunyai kepentingan aktif  dalam  menyampaikan  pendapatnya, dapat  menyelesaikan  sengketa  secara tuntas/holistik,  dan  meningkatkan  kualitas keputusan yang dihasilkan dan kemampuan para  pihak  untuk  menerimanya. Cara  ini secara  tradisional  telah  banyak  dipakai dalam masyarakat melalui proses musyawarah  untuk  mencapai  mufakat. Secara  yuridis,  ketentuan  mengenai alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  ini  telah  diatur  dalam  Undang- undang  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Apabila dikaitkan  dengan  cita-cita mendirikan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia guna membentuk Negara Hukum ( recht staat ), dan bukan Negara Kekuasaan
4 Moch. Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase  Tradisional  dan  Modern (online ),  Genta  Publishing,  Yogyakarta,  2011, hal.2
( macht  staat ),  maka  salahsatu  indikator capaiannya  adalah  terbentuknya  kondisi dan  kemampuan  warga  negara  atau masyarakat untuk patuh hukum ( citizen who abides  the  law ),  atau  bahkan  masyarakat yang  patuh  hukum  ( law  abiding  citizen ).
Dalam  situasi  tersebut,  proses  penegakan hukum  tidak  seyogyanya  sepenuhnya  atau selamanya dilakukan dengan mempergunakan  metode  keadilan  formal, yang  salahsatunya  berupa  tindakan kepolisian  represif  dan  dilanjutkan  dengan proses  hukum  litigatif  ( law  enforcement process ).  Sebagaimana  disadari,  tindakan formal  litigatif  tersebut  banyak  bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum  yang  melakukannya.  Selanjutnya, kalaupun  muncul  suatu  hasil,  maka umumnya  akan  berakhir  dengan  situasi “kalah-kalah”  ( lost-lost )  atau  “menang- kalah” ( win-lost ).
Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebenarnya memiliki nilai yang luhur  dan  telah  dipraktekkan  dalam masyarakat  di  Indonesia. Hukum-hukum lokal  yang  terdapat  dan  dianut  oleh masyarakat  memiliki  cara  tersendiri  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi dalam  masyarakat  tersebut. Hukum lokal merupakan hukum yang hidup dan berlaku dalam suatu komunitas tertentu yang secara nyata  diwujudkan  dalam  mengatur perbuatan anggota masyarakat pendukungnya  yang  dapat  berupa  hukum
adat,  hukum  agama,  hukum  yang dilokalkan atau campuran dari keempatnya. 5 Pada masyarakat Batak masih mengandalkan  forum  runggun  adat  yang intinya  menyelesaikan  sengketa  secara musyawarah dan kekluargaan. Di Minangkabau  dikenal  adanya  hakim perdamaian yang berperan sebagai mediator dan  konsiliator.  Demikian  pula  dalam masyarakat  pedesaan  di  Jawa,  konsep pembuatan  keputusan  dilakukan  dalam pertemuan  desa  oleh  keseluruhan  yang hadir sebagai suatu kesatuan. 6
Penulisan ini  akan  membahas mengenai  aspek-aspek  sosiologi  hukum dari penyelesaian  sengketa  alternatif atau penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan. Ungkapan  sosiologi  ini  dipublikasikan diungkapkan  pertama  kalinya  dalam  buku yang  berjudul  " Cours  De  Philosophie Positive " karangan August  Comte (1798- 1857).  Walaupun  banyak definisi  tentang sosiologi namun  umumnya  sosiologi dikenal  sebagai  ilmu  pengetahuan  tentang masyarakat. 7
Sosiologi  hukum merupakan  suatu disiplin ilmu yang tergolong cukup baru di Indonesia. namun  demikian  sebagai  suatu pendekatan (approach )  ia  sudah  hampir
5 Dominikus  Rato, Dunia  Hukum  Orang  Osing , LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 9.
6 Suyud  Margono, Alternative  Dispute  Resolution ADR  &  Arbitrase,  Proses  Pelembagaan  dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal.
38.
7 http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
sama  tuanya  dengan  ilmu  hukum  itu sendiri. 8 Kehadiran  disiplin  ilmu  sosiologi hukum  di  Indonesia  memberikan  suatu pemahaman baru bagi masyarakat mengenai  hukum  yang  selama  ini  hanya dilihat  sebagai suatu  sistem  perundang- undangan  atau  yang  biasanya  disebut sebagai  pemahaman  hukum  secara normatif.  Lain  halnya  dengan  pemahaman hukum  secara  normatif,  sosiologi  hukum adalah  mengamati  dan  mencatat  hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian  berusaha  untuk  menjelaskannya. Sosiologi  Hukum  sebagai  ilmu  terapan menjadikan  sosiologi  sebagai  subyek seperti  fungsi  sosiologi  dalam  penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektifitas hukum, kultur hukum.
Sosiologi  hukum  merupakan  suatu ilmu  pengetahuan  yang  secara  teoritis analitis  dan  empiris  menyoroti  pengaruh gejala  sosial  lain  terhadap  hukum  dan sebaliknya. Soerjono  Soekanto membuat rumusan  yang  sama  tentang  sosiologi hukum yakni sosiologi hukum mempelajari hubungan  timbal  balik  antar  hukum  dan masyarakat. 9 Sosiologi  hukum  memiliki kegunaan antara  lain,  memberikan
8 Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum ,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.31
9 Soerjono  Soekanto.  1994. Pokok-Pokok  Sosiologi Hukum .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  hal.
21.
kemampuan  bagi  pemahaman  terhadap hukum  dalam  konteks  sosial;  penguasaan konsep-konsep  sosial  hukum  dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan  analisa  terhadap  efektifitas hukum  dalam  masyarakat  baik  sebagai sarana  pengendalian  sosial,  sarana  untuk mengubah  masyarakat,  sarana  mengatur interaksi  sosial  agar  mencapai  keadaan- keadaan  sosial  tertentu;  sosiologi  hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan  untuk  mengadakan  evaluasi- evaluasi  terhadap  efektifitas  hukum  dalam masyarakat. Metode sosiologi hukum ingin menangkap kenyataan hukum yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya  :  apakah  hukum  itu  benar-benar melakukan  apa  yang  dikatakannya?, benarkah  hukum  itu  mengatur  masyarakat dan rakyat?. 10
Dari  uraian  yang  telah  disebutkan diatas,  permasalahan    yang  akan  dibahas dalam  makalah  ini  dapat  dirumuskan sebagai  berikut  : bagaimanakah  konsep alternatif penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan ditinjau dari sosiologi hukum.

## PEMBAHASAN
1. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Dalam UU No.  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
10 Satjipto Rahardjo, Op. Cit ., hal. 61
Secara  umum  alternatif penyelesaian sengketa jika dipadankan dengan Alternativ Dispute  Resolution (ADR)  dapat  dipahami sebagai  suatu  metode  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan. 11 Pengertian menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat  (10) Undang-undang  No.  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  bahwa  Alternatif Penyelesaian  sengketa  adalah    lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat melalui  prosedur  yang  disepakati  para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi,  negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
Undang-undang  No.  30  Tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa tidak  memberi penjelasan  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi  atau  penilaian  ahli.  Sehingga dalam praktik, para praktisi hanya merujuk pada pengertian-pengertian yang selama ini beredar  di  masyarakat. Istilah  “alternatif” dalam  APS  memang  dapat  menimbulkan kebingungan,  seolah-olah  mekanisme  APS pada  akhirnya khususnya  dalam  sengketa bisnis, akan menggantikan proses litigasi di pengadilan.  Dalam  kaitan  ini  perlu dipahami  terlebih  dahulu  bahwa  APS adalah  mekanisme  penyelesaian  sengketa
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_Dispute_ Resolution
yang  berdampingan  dengan  penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan.  Selanjutnya, APS  lazimnya  dilakukan  di  luar  yurisdiksi pengadilan. Sama seperti istilah
“pengobatan alternatif”, bahwa “pengobatan  alternatif”  sama  sekali  tidak mengeliminasi “pengobatan dokter”.
Bahkan  terkadang  keduanya  saling berdampingan.  Begitu  juga  dengan  APS dan  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan dapat berjalan saling berdampingan. Oleh karena itu, para hakim tidak  perlu  khawatir  dengan  digunakannya mekanisme  APS,  pengadilan  menjadi kurang pekerjaannya.
Menurut  Wicipto  Setiadi,  ada beberapa  pengertian mengenai  APS  atau Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) . 12
Pertama, APS adalah mekanisme penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Kedua,  APS  adalah  forum penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan dan  arbitrase.  Hal  ini  mengingat penyelesaian  sengketa  melalui  APS  tidak dilakukan  oleh  pihak  ketiga.  Sedangkan dalam  forum  pengadilan  atau  arbitrase, pihak  ketiga  (hakim  atau  arbiter)
12
http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/30/ penyelesaian-sengketa-melalui-alternative- dispute-resolution-adr/
mempunyai  kewenangan  untuk  memutus sengketa.  APS  di  sini  hanya  terbatas  pada teknik  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat kooperatif,  seperti  halnya  negosiasi, mediasi,  dan  konsiliasi,  serta  teknik-teknik penyelesaian  sengketa  kooperatif  lainnya. Ketiga,  APS  adalah  seluruh  penyelesaian sengketa  yang  tidak  melalui  pengadilan tetapi  juga  tidak  terbatas  pada  arbitrase, negosiasi,  dan  sebagainya.  Dalam  konteks ini,  yang  dimaksud  dengan  APS  termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan  perundang-undangan,  tetapi berada  di  luar  pengadilan,  seperti  Badan Penyelesaian  Sengketa  Pajak  (BPSP), Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU), dan sebagainya.
Pengaturan  APS  dalam  UU  No.  30 tahun  1999  hanya  dimuat  dalam  pasal  1 ayat  (10)  tentang  definisi Alternatif Penyelesaian  Sengketa dan  pasal  6 mengenai mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa, selebihnya Undang- undang  ini  mengatur  mengenai  Arbitrase. Meskipun  UU  ini berjudul Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  akan tetapi  pengaturan  mengenai  APS  tidak dijabarkan secara detail. Ketentuan pasal 1 ayat (1) tentang definisi Arbitrase dikaitkan dengan  pasal  1  ayat  (10)  tentang  definisi Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (APS) menunjukkan  bahwa  Arbitrase  dan    APS adalah dua hal yang berbeda yang masing- masing berdiri sendiri. Meskipun Arbitrase
merupakan  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan,  tetapi  Arbitrase  merupakan bentuk tersendiri diluar APS. 13
Penyelesaian  sengketa  melalui  APS dilakukan melalui prosedur yang disepakati para  pihak  dengan  cara  konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau penilaian ahli. Negosiasi merupakan proses konsensual  yang  digunakan  para  pihak untuk  memperoleh  kesepakatan  antara mereka  yang  berskengketa.  Negosiasi dijadikan  sarana  bagi  mereka  yang bersengketa  untuk  mencari  pemecahan masalah  mereka  tanpa  melibatkan  pihak ketiga. Proses  negosiasi  ini  sama  dengan praktek  musyawarah  untuk  mencapai mufakat,  seperti  yang  telah  banyak dipraktekkan  dalam  kehidupan  sehari-hari dalam masyarakat.
Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling banyak digunakan,  sarana  ini  dipandang sebagai cara  paling  efektif  dibanding  cara-cara penyelesaian  sengketa  lainnya.  Lebih  dari 80% (delapan puluh persen) sengketa dalam bidang  bisnis  tercapai  penyelesaiannya melalui  cara  ini.  Penyelesaian  melalui negosiasi ini menggunakan prinsip win-win solution  atau  menang  untuk  kedua  belah pihak. Karena itu pula penyelesaian melalui
cara ini dipandang memuaskan kedua belah pihak. 14
Cara  kedua  adalah  mediasi,  mediasi merupakan  proses  negosiasi  pemecahan masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak  memihak  ( imparsial )  yang  disebut mediator.  Mediator  tidak  berwenang  untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan- persoalan  yang  dikuasakan  kepadanya. Dengan  demikian  peran  mediator  adalah memfasilitasi kepentingan-kepentingan para  pihak  agar  memperoleh  kesepakatan dari  rasa  saling  pengertian  dari  masing- masing  pihak  sendiri.  Kekuatan  mengikat dari  hasil  mediasi  ini  sama  dengan  sebuah perjanjian  karena  dibuat  berdasarkan kesepakatan  bebas  para  pihak,  oleh  karena itu wajib dilaksanakan dengan itikad baik. 15
Ketiga  adalah  konsiliasi,  jika  para pihak  tidak  mampu  merumuskan  suatu kesepakatan, maka pihak ketiga  yang  akan mengajukan  usulan  penyelesaian  untuk disepakati  para  pihak,  cara  ini  disebut konsiliasi. Proses penyelesaian dengan cara ini  mengacu  pada  penyelesaian  secara konsensus, yaitu  pihak  ketiga  yang  netral dapat  berperan  aktif  ataupun  pasif  dalam proses  tersebut.  Para  pihak  yang bersengketa  harus  menyatakan  persetujuan atas  usulan  pihak  ketiga  tersebut  dan
14 Khotibul  Umam, Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan ,  Pustaka  Yustitia,  Yogyakarta,  2010, hal.10 15 Ibid , hal. 11
menjadikannya  sebagai  kesepakatan  dalam penyelesaian sengketa.

## 2. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Dalam Perspektif Sosiologi Hukum
Hukum  yang  baik  adalah  hokum yang  sesuai  dengan  hokum  yang  hidup dalam masyarakat (the living law). Hokum sebagai  kaidah  social tidak  terlepas  dari nilai  (values)  yang  berlaku  di  suatu masyarakat.  Nilai- nilai  tersebut  tidak terlepas  dari  sikap  (attitude)  dan  sifat-sifat yang  seharusnya  dimiliki oleh  anggota masyarakatnya. Bahkan  dapat  dikatakan bahwa  hokum  itu  merupakan  penserminan dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam masyarakat. 16
Institusionalisasi hukum  lazimnya menuju  kepada  bentuknya  yang  formal. Tetapi tidak ada satu institusi hukum  yang mampu  untuk  mencapai  tingkatan  formal yang  mutlak. Formalisasi  yang  mutlak malah  akan  dapat  memberikan  hasil  yang sebaliknya. Disamping bentuk yang formal, masyarakat  masih  membutuhkan  bentuk lain  yang  kurang  formal,  yang  kedua- duanya  dapat  bekerja  berdampingan  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 17 Dalam  penyelesaian sengketa perdata, lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS) dianggap
16 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam  Pembangunan, Alumni,  Bandung,  2002, hal. 10.
17 Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal.84
dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa  dengan  hasil  yang  lebih memuaskan. Pada  umumnya,  asas-asas yang  berlaku  pada  alternatif  penyelesaian sengketa, sebagai berikut:
1. Asas itikad baik, yaitu keinginan dari para  pihak  untuk  menentukan penyelesaian  sengketa  yang  akan maupun sedang mereka hadapi.
2. Asas  kontraktual,  yakni  adanya kesepakatan  yang  dituangkan  dalam bentuk  tertulis  mengenai  cara penyelesaian sengketa.
3. Asas  mengikat,  yakni  para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak  dalam  perjanjian  tersebut selama  tidak  bertentangan  dengan undang-undang  dan  kesusilaan.  Hal ini berarti pula, kesepakatan mengenai tempat  dan  jenis  penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
5. Asas  kerahasiaan,  yaitu  penyelesaian atas  suatu  sengketa  tidak  dapat disaksikan  oleh  orang  lain  karena hanya  pihak  yang  bersengketa  yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.
Jika  melihat tempat  pertama  kali berkembangnya lembaga Alternatif
Penyelesaian  Sengketa yaitu  Amerika Serikat, hal  itu dibutuhkan  karena  hal-hal sebagai berikut : 18
1. Mengurangi kemacetan
di pengadilan.  Banyaknya  kasus  yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses  pengadilan  sering  kali berkepanjangan  sehingga  memakan biaya  yang  tinggi  dan  sering memberikan  hasil  yang  kuran memuaskan.
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar  serta  memperluas akses ke pengadilan.
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya  penyelesaian  sengketa yang  menghasilkan  keputusan  yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.
Selain  dari  hal-hal  yang  disebutkan diatas,  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  pada  dasarnya  memiliki  nilai yang luhur dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki prinsip fundamental  yang  bersumber  dari  hukum adat  yang  telah  banyak  dipraktekkan masyarakat  adat  di  banyak  daerah  di Indonesia. Beberapa prinsip tersebut antara lain  mengusahakan  agar  mendapat kesepakatan,  penyelesaian  sengketa  secara
damai, mencapai persetujuan atau kesepakatan  dan  mendapatkan  pemecahan atas  persoalan  yang  timbul  akibat  konflik tersebut.
Sejalan  dengan  prinsip  tersebut, masyarakat hukum adat telah memiliki dan menerapkan  mekanisme  penyelesaian sengketa yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat  yang  dilaksanakan  dengan mengedepankan  semangat  kekeluargaan serta  kesadaran  untuk  tidak  sekedar memutus perkara dengan orientasi menang- kalah melainkan lebih kepada menyelesaikan  masalah  yang  berorientasi pada  kemenangan  bersama  ( win-win solution ).  Prinsip  inilah  yang  hendaknya dikedepankan  dalam  proses  penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Asas musyawarah untuk mufakat juga telah lama dikenal  dan  dipromosikan  oleh  pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.
Penyelesaian  dengan  jalur  APS  atau non  litigasi  memiliki  beberapa  keunggulan dibanding  dengan  jalur  litigasi. Meskipun APS tidak dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun jangan dilupakan bahwa  faktanya  APS  dianggap  sebagai alternatif  oleh  mereka  yang  sangat  kritis terhadap  sistem  peradilan  Indonesia. Kelambanan  proses  perkara,  terutama  di Mahkamah  Agung, dilihat  sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan  lainnya  adalah    permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta
adanya  mafia  hukum  yang  memperparah buruknya penegakan hukum.
Diantara keunggulan dari penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan adalah  sifat  kesukarelaan  dalam  proses, prosedur  yang cepat, putusan non  yudisial, bersifat rahasia, fleksibel, hemat waktu dan biaya,  pemeliharaan  hubungan  baik,  lebih mudah  dikontrol  dan  putusan  yang cenderung bertahan lama. 19
a. Sifat kesukarelaan dalam proses Kesukarelaan  disini  berarti  bahwa penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.  Perjajian  tersebut  dibuat berdasarkan  pada  kesukarelaan,  baik menyangkut substansi maupun prosesnya.  Tidak  demikian  jika  proses beracara  di  pengadilan,  prosedur  di pengadilan telah ditentukan secara pasti. Kesukarelaan  juga  merupakan  bentuk adanya  itikad  baik  dari  para  pihak dalam  menyelesaikan  sengketanya. Itikad  baik  akan  mendorong  proses penyelesaikan  perselisihan  menjadi sehat  dan  produktif,  masing-masing pihak  akan  fokus  kepada proses penyelesaian sengketa  dan  tidak mempermasalahkan  siapa  yang  benar dan  siapa  yang  salah  yang  justru  akan menghambat proses perundingan tersebut.
19 Khotibul Umam, Op. Cit ., hal.7-8

## b. Prosedur yang cepat
Karena  sifatnya  yang  informal,  proses APS    jauh  lebih  sederhana  jika dibandingkan  dengan  proses  di pengadilan.  Beban-beban  pembuktian tidak  terlalu prosedural  dan  kaku  yang dapat  membebani  para  pihak.  Dalam APS  para  pihak  diarahkan  agar konsentrasi  dan  fokus  kepada  isu-isu yang  relevan  dan  bermanfaat  bagi kebutuhan  nyata  para  pihak,  pada pencarian solusi terhadap sengketa yang dihadapi. Kecepatan dalam penyelesaian sengketa sangat tergantung  dari  itikad  baik  para  pihak dalam  berupaya  menyelesaikannya dengan  mengedepankan  semangat kekeluargaan.  Bagaimana  cara  atau prosedur  penyelesaian  juga  tergantung kesepakatan para pihak.
c. Putusan Nonyudisial
Berbeda  dengan  litigasi  dan  arbitrase dimana  sengketa  diputus  oleh  pihak ketiga  yaitu  hakim  atau  arbiter, keputusan  lebih  kepada  kesepakatan para  pihak  yang  bersengketa  sendiri, baik  dengan atau  tanpa  pihak  ketiga yang  netral.  Putusan  yang  dihasilkan juga  tidak  bersifat  kalah  menang  ( win- loss )  sebagaimana  putusan  pengadilan dan arbitrase, akan tetapi bersifat saling memenangkan  ( win-win ).  Sifat  kalah menang dalam putusan ajudikatif dapat menempatkan  pihak  yang  menang
dalam  posisi  bergembira  diatas kepedihan  dan  kepahitan  pihak  yang kalah. Putusan demikian dapat memecah  belah  masyarakat  dan membuat  masyarakat  menjadi  saling bermusuhan  satu  dengan  lainnya. Apalagi  kekalahan  tersebut  diakibatkan perilaku  curang  atau  korup  aparat penegak  hukum  atau  hakim sehingga memenangkan  pihak  yang  mestinya kalah.
d. Bersifat rahasia ( confidential )
Proses  dan  putusan  penyelesaian melalui  APS  bersifat  rahasia,  hal  ini berbeda  dengan  proses  dan  putusan melalui lembaga  peradilan  yang menganut  asas  terbuka  untuk  umum sehingga setiap orang dapat melihat dan mendengar  setiap  proses  pemeriksaan perkara. Sifat kerahasiaan ini ditujukan untuk menjaga reputasi dari para pihak yang  bersengketa.  Khusus  dalam mediasi,  ketentuan  Perma  no.  1  tahun 2008  menyatakan proses mediasi pada asasnya  tertutup  kecuali  para  pihak menghendaki  lain. 20 Semua  informasi, percakapan, pengakuan para pihak, dan catatan-catatan  yang  dibuat  selama proses mediasi berlangsung tidak boleh lepas  kepada  pihak  lain,  tidak  boleh digunakan  sebagai  alat  bukti  di pengadilan  dalam  perkara  yang  sama
atau  perkara  lainnya,  dan  wajib dimusnahkan. Mediator juga tidak boleh diminta  untuk  menjadi  saksi  dalam pemeriksaan perkara yang berkaitan. 21
e. Fleksibilitas  dalam merancang  syarat- syarat penyelesaian sengketa
Syarat-syarat  dalam  penyelesaikan sengketa  melalui  APS  lebih  fleksibel karena  ditentukan  oleh  para  pihak sendiri sesuai kesepakatan. Oleh karena itu,  masing-masing  pihak  siap  untuk berkompromi,  siap  memberi  dan menerima,  berbicara  secara  terbuka, memahami  perasaan  pihak  lain  dan memahami  kepentingan  dan  kebutuhan masing-masing  pihak.  Hal  ini  tentu berbeda  dengan  prosedur  dan  syarat- syarat  di  lembaga  peradilan  yang  telah baku  dan  para  pihak  tinggal  menjalani syarat-syarat tesebut.
f. Hemat waktu dan biaya
Sebagai  konsekwensi  logis  dari cepatnya  prosedur  dan  fleksibelnya syarat-syarat APS maka akan menghemat  waktu  dan  biaya.  Dengan demikian  para  pihak tidak  terkuras energinya  hanya  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapinya,  selain itu  para  pihak  dapat  melanjutkan kegiatan  usahanya  tanpa  terbebani dalam  hal  waktu  yang  lama  dan  biaya yang besar. Proses penyelesaian melalui
APS ini sebenarnya sesuai dengan asas penyelesaian  sengketa  yang  sederhana, cepat  dan  biaya ringan,  yang  menjadi asas dalam proses peradilan. 22
g. Pemeliharaan hubungan baik ( remedial )
Pemeliharaan  hubungan  baik  berarti bahwa  hubungan  antara  para  pihak selama  bersengketa menjadi beku dapat pulih  kembali.  Hal  ini  karena  selama proses  penyelesaian  sengketa,  para pihak  terlibat  secara  aktif  dan  turut menentukan  dalam  proses  tersebut. Selama  proses  tersebut  masing-masing pihak akan saling berkomunikasi, saling memahami  kebutuhan  dan  kepentingan masing-masing  pihak.  Oleh  karena proses  yang  demikian,  hasil  yang dicapai  juga  merupakan  kesepakatan yang  saling  menguntungkan  kedua belah pihak secara proporsional.
h. Hasil lebih mudah dikontrol.
Hasil dari penyelesaian melalui APS ini lebih mudah dikontrol atau diperkirakan ( predictable ). Hal ini karena para pihak terlibat  aktif  dalam  proses  dan  dalam penentuan  prosedur  dan  syarat-syarat penyelesaian sengketa tersebut,
sehingga para pihak dapat memperkirakan  bagaimana  hasil  yang mungkin dicapai dalam proses tersebut. Hal ini berbeda dengan proses litigasi di peradilan,  proses  persidangan  yang
memakan  waktu  yang  lama,  apalagi pihak  yang  bersengketa  melakukan upaya  hukum  banding,  kasasi  bahkan sampai  ke  tahap  peninjauan  kembali. Masing-masing  pihak  tidak  dapat memperkirakan  bagaimana  dan  kapan putusan  yang  akan  dikeluarkan  oleh majelis hakim.
i. Putusan cenderung bertahan lama
Hal  ini  disebabkan  penyelesaian sengketa  dilakukan  secara  kooperatif bukan dengan pendekatan adversial atau pertentangan.  Putusan  yang  dihasilkan pada  dasarnya  merupakan  keputusan dari  masing-masing  pihak  yang  telah disepakati  bersama,  dengan  demikian konsekwensi  dari  putusan  tersebut, pelaksanaannya  juga  akan  dilakukan secara  sukarela  dan  meminimalisir konflik  yang  dapat  timbul  dikemudian hari.
Bentuk  penyelesaian  melalui  APS, dimulai  dari  pilihan  bentuk  penyelesaian, penentuan  syarat-syarat  penyelesaian  dan bagaimana  bentuk  keputusan  akhir  dari penyelesaian  sengketa  tersebut,    pada dasarnya merupakan kehendak dari masing- masing  pihak  yang  disepakati.  Dengan demikian  substansi  dari  proses  tersebut merupakan bentuk perjanjian. Hal demikian sesuai  dengan  asas-asas  pokok  perjanjian, yaitu asas konsensualisme, bahwa perjanjian  terbentuk  karena  adanya perjumpaan kehendak  ( consensus ),  asas
kekuatan  mengikat  perjanjian,  bahwa  para pihak  harus  memenuhi  apa yang  mereka sepakati  dalam  perjanjian  yang  mereka buat, dan asas kebebasan berkontrak, bahwa para  pihak  menurut  kehendak  bebasnya masing-masing  dapat  membuat  perjanjian dan  setiap  orang  bebas  mengikatkan  diri dengan siapapun yang ia kehendaki. 23
Selanjutnya apakah metode
alternatif  penyelesaian  sengketa  juga  dapat diterapkan dalam kasus pidana.
Penyelesaian  perkara  pidana  diluar pengadilan pada umumnya dikenal sebagai kebijakan  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  yang  memiliki  wewenang untuk  melakukan beberapa  hal  sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu  kasus  sengketa,  konflik,  pertikaian atau  pelanggaran,  namun  juga  memiliki wewenang melakukan diskresi/ pengenyampingan  perkara  pidana  yang dilakukan oleh  pihak  tertentu,  sekaligus namun tidak  dalam  semua  hal  dilanjutkan dengan  permintaan  kepada  pelaku/ pelanggar  agar  mengakomodasi  kerugian korban. Istilah  umum  yang  populer dalam masyarakat adalah dilakukannya “perdamaian”  dalam  perkara  pelanggaran hukum pidana.
Keuntungan utama dari penggunaan alternatif  penyelesaian  sengketa dalam
23 Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  bagi Hukum Perjanjian Indonesia , Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 95.
menyelesaikan  kasus-kasus  pidana  adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan  kepada  pihak  pelaku  dan korban.  Keuntungan  lain  yang  juga  amat menonjol  adalah  biaya  yang  murah. Sebagai  suatu  bentuk pengganti  sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi  yang  dirundingkan/ disepakati dengan  pihak  korban.  Dengan  demikian, keadilan  menjadi  buah  dari  kesepakatan bersama  antar  para  pihak  sendiri,  yaitu pihak  korban  dan  pelaku,  bukan berdasarkan keinginan jaksa  dan  putusan hakim. Perlu dikemukakan beberapa alasan bagi  dilakukannya  penyelesaian  perkara pidana  di  luar  pengadilan  pidana  sebagai berikut : 24
1. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk  kategori  delik  aduan,  baik aduan  yang  bersifat  absolut  maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut memiliki  pidana  denda  sebagai ancaman  pidana  dan  pelanggar  telah membayar  denda  tersebut  (Pasal  80 KUHP).
3. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk  kategori  “pelanggaran”, bukan  “kejahatan”,  yang  hanya diancam dengan pidana denda.
24 Mudzakkir,  “ Alternative  Dispute  Resolution (ADR):  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia ,  makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007
4. Pelanggaran hukum  pidana  tersebut termasuk  tindak  pidana  di  bidang
hukum
administrasi yang menempatkan  sanksi  pidana  sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan  wewenangnya  untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan  atau  tidak  diproses  ke pengadilan  (deponir)  oleh  Jaksa Agung  sesuai  dengan  wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran  hukum  pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.
Pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa dalam  perspektif  ini  lebih dirasakan  pentingnya  untuk  dikembangkan oleh  kepolisian  ketimbang  kejaksaan ataupun  pengadilan,  mengingat  peran kepolisian sebagai gerbang awal dari sistem peradilan  pidana.  Terkait  sistem  peradilan pidana  Indonesia,  maka  pada  dasarnya proses  yang  harus  dilalui  dan  berkas  yang perlu  dilengkapi  terkait  perkara  besar  atau kecil,  sebenarnya  sama  saja.  Dalam  kaitan itu,  perkara  kecil  seyogyanya  diselesaikan dengan  cara  lain  guna  menghindari tumpukan  perkara  ( congestion ).  Adapun
yang  dimaksud  dengan  perkara  kecil  atau ringan mencakup sebagai berikut:
a. Pelanggaran  sebagaimana  diatur
dalam buku ketiga KUHP
b. Tindak pidana ringan yang diancam dengan  pidana  penjara  atau kurungan  paling  lama  3  (tiga) bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya  Rp  7.500  (tujuh  ribu lima ratus rupiah)
c. Kejahatan ringan (lichte musjdriven ) sebagaimana  diatur  dalam  KUHP sebagai berikut:
- Pasal  302  tentang  penganiayaan ringan terhadap hewan.
- Pasal  315  tentang  penghinaan ringan.
- Pasal  352  tentang  penganiayaan ringan terhadap manusia.
- Pasal  364  tentang  pencurian ringan.
- Pasal  373  tentang  penggelapan ringan.
- Pasal  379  tentang  penipuan ringan.
- Pasal  482  tentang  penadahan ringan.
Masyarakat khususnya  tingkat  lokal sebenarnya  memiliki  kapasitas  tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan perilaku  seseorang  atau  beberapa  orang warganya yang dianggap menyimpang atau melanggar  pidana.  Kapasitas  itulah  yang
kita kenal dengan sebutan ”peradilan adat” atau village justice (dorpsrechtspraak ) yang pada dasarnya merupakan upaya penduduk secara  sukarela  untuk  menyelesaikan permasalahannya kepada suatu badan  yang diketuai oleh kepala desa, tetua atau badan lain  yang  diakui  dalam  masyarakat. Salah satu metode penyelesaian sengketa melalui lembaga  adat yang masih  bertahan adalah lembaga  sosial  Pecalang  di  Bali. Setiap masyarakat,  diyakini  bahkan  oleh  ahli seperti Van  Vollenhoven sebagai  dimiliki oleh  setiap masyarakat  lokal  dan dimanfaatkan  untuk  menyelesaikan  konflik atau  sengketa  yang  mereka  hadapi. Penghormatan  terhadap  hukum  dan  nilai- nilai  lokal  perlu  dikembangkan  meskipun berlawanan  dengan  pola  organisasi  Negara modern.  Perhatian  terhadap  kepribadian lokal  ini  membentuk  tuntutan  terus- menerus  agar  nilai-nilai  rakyat  hendaknya jangan  diabaikan  tetapi  dipahami  bahwa lembaga-lembaga  Negara  bagaimanapun harus  mengembangkan  kepekaan  terhadap perbedaan-perbedaan, tujuan dan kebiasaan lokal. 25
Kebijakan untuk tidak terburu-buru membawa  kasus  yang  kecil  ke  jalur penyidikan,  juga  selaras  dengan  model kegiatan kepolisian ”perpolisian
komunitas”
terjemahan bebas dari
25 Daniel  S.  Lev, Hukum  dan  Politik  di Indonesia , Kesinambungan dan
Perubahan , LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 437
community  policing yang  dalam  konteks Polri  dikembangkan  dengan  dua  elemen minimal dari  berbagai  elemen  yang  secara teoritik  dianjurkan  oleh  community policing saja yakni kemitraan ( partnership ) dan pemecahan masalah ( problem solving ). Selain diskresi (sebagai suatu pengenyampingan  hukum  atas  masalah hukum)  maupun alternatif  penyelesaian sengketa  atau penggunaan  cara  lain  atas masalah  hukum,  maka  sebenarnya  masih terdapat  satu  lagi  mekanisme  bernuansa alternatif  penyelesaian  sengketa dalam kepolisian.  Mekanisme  itu  sering  disebut dengan  diversi atau  pembelokan  non-penal oleh kepolisian. 26

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian  yang  telah dijabarkan  mengenai  aspek  sosiologi hukum  dari  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan pada  dasarnya  memiliki  nilai  yang  luhur yang telah dipraktekkan dan bersumber dari hukum yang berkembang didalam masyarakat. Mekanisme  penyelesaian tersebut  berupa  musyawarah  untuk mencapai  mufakat  yang  dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan  serta  kesadaran  untuk  tidak
26 Adrianus  Meliala, Dampak  Proses  ADR  dalam Penegakan  Hukum  Polr i,  makalah  seminar, Jakarta, 28 Februari 2007.
sekedar memutus perkara dengan berorientasi  menang  kalah (win-loss ),
melainkan  lebih  pada  menyelesaikan masalah  yang  berorientasi  kemenangan bersama  ( win-win  solution ). Prinsip demikian  hendaknya  yang  menjadi landasan  filosofis pembuatan  Undang- undang  yang  mengatur  tentang  alternative penyelesaian  sengketa,  tidak  sekedar memenuhi  tuntutan  perkembangan  dunia usaha  dan  lalu  lintas  perdagangan  di Indonesia. Cara  penyelesaian  dengan metode alternatif penyelesaian sengketa ini diharapkan  juga  dapat  diterapkan  dalam perkara  pidana  terutama dalam    tindak pidana ringan sebagai  suatu  mekanisme terobosan dalam hukum dan perkembangannya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianus  Meliala, Dampak  Proses  ADR dalam  Penegakan  Hukum  Polri , makalah  seminar,  Jakarta,  28  Februari 2007.
Daniel  S.  Lev, Hukum  dan  Politik  di Indonesia , Kesinambungan dan Perubahan , LP3ES, Jakarta, 1990
Dominikus  Rato, Dunia  Hukum  Orang Osing , LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum  Perjanjian  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar  Pengadilan ,  Pustaka  Yustitia, Yogyakarta, 2010
Moch.  Basarah, Prosedur  Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Tradisional dan Modern (online ), Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum  Dalam  Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002
Mudzakkir, “ Alternative Dispute Resolution (ADR):  Penyelesaian  Perkara  Pidana Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia ,  makalah  workshop,  Jakarta, 18 Januari 2007
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada , 1994
Sudikno  Mertokusumo ,  Hukum  Acara
Perdata
Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1985
Suyud  Margono, Alternative  Dispute Resolution  ADR &  Arbitrase,  Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
UU  No.  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Perma  No.  1/2008  Tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan,
Nurfaqih  Irfani, irfaninurfaqih.files. wordpress.com/2009/06/aps2- published.pdf
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_Di spute_Resolution
http://saepudinonline.wordpress.com/2010/ 11/30/penyelesaian-sengketa-melalui- alternative-dispute-resolution-adr/

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Harijanto,  S.H.,  M.Hum. adalah  Dosen Tetap  pada Fakultas  Hukum  Universitas Islam  Jember.  Memperoleh  gelar  Sarjana Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Jember  (UNEJ)  dan  Gelar  Magister Humaniora (M.Hum.)  diperoleh  dari Program Pascasarjana Universitas
Narotama Surabaya.