Laman Jurnal: https://ppnp.e-journal/agro_ppnp
Eksploitasi dan Kekuasaan: Studi Kasus Penggunaan Sumberdaya Lahan di Desa Kampala Kabupaten Jeneponto
Eksploitation and Power: Use Case Studies of Land Resources in Village Kampala Jeneponto District
Alima Bachtiar Abdullahi 1* , Nurman Ali Saiful ) , Saleh S. Ali 3 , Eymal Demmallino 3 , Rahmadanih 3
1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan
2) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Minat Sosial Ekonomi UNHAS
3,) Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin *Corresponding author: alima_agro.politanipangkep@yahoo.com
Diterima tanggal 16 Maret 2020,  Disetujui tanggal 03 April  2020

## Abstrak
Pola  hubungan  masyarakat  Jeneponto  adalah  pola  hubungan pinggawa-sawi. Pinggawa  adalah  penguasa sumberdaya  (Karaeng)  dan  sawi  adalah  orang  yang  tidak  memiliki  sumberdaya  kecuali  dirinya  sendiri. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi sosial dalam struktur masyarakat lokal, serta untuk mengetahui  sejauh  mana  struktur  sosial  tersebut  mencerminkan  adanya  ekspoitasi  kekuasaan pinggawa kepada sawinya . Kajian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2017 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten  Jeneponto.Menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  strategi  studi  kasus.Pemilihan  lokasi dilakukan purposive  sampling. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan indepth  interview diawali  dengan Focuss  Group  Discussion didukung  dengan  observasi,  data  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait,  laporan penelitian,  literatur,  jurnal  maupun  karya ilmiah lainnya.Data divalidasi  dengan  teknik triangulasi ,  kemudian data  dianalisis  dengan  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  relasi  sosial  antara pinggawa  dan sawi di  Desa  Kampala    adalah  memiliki  hubungan  dekat  secara  emosional  dan  memiliki  hubungan  yang saling  membutuhkan  (ada  ketergantungan)  dalam  kehidupan  sosial  budayanya.  Struktur  sosial  tertinggi  di Desa  Kampala  adalah  Karaeng  atau  mereka  yang  memiliki  garis  keturunan  kerajaan  yang  menjadi pemegang  kekuasaan  dan  pengambil  kebijakan.  Ekspolitasi  yang  terjadi  antara  pinggawa  dan  sawi  tidak dalam bentuk materi, akan tetapi dalam bentuk penggunaan kekuasaan oleh Karaeng yang dilakukan untuk tujuan  popularitas,  status  maupun  kepentingan  politik  kepada  masyarakat  pengguna  lahan  Karaeng (masyarakat wajib mengikuti semua yang diarahkan oleh Karaeng).
Kata kunci : eksploitasi, kekuasaan, sumberdaya lahan, pinggawa-sawi

## Abstract
T he pattern of Jeneponto community relations is the pattern of pinggawa-sawi relationships. Pinggawa is the master  of  resources  (Karaeng)  and  mustard  is  a  person  who  has  no  resources  except  himself.  This  study aims to find out how social relations in the structure of local communities, as well as to find out the extent to which  the  social  structure  reflects  the  exploitation  of  the  power  of  the  people  to  the  bride.  This  study  was conducted  in  May-July  2017  in  Kampala  Village,  Arungkeke  sdb-District,  Jeneponto  district.Using  a qualitative approach to case study strategies. The location selection was purposive sampling. Data collection techniques using independent interviews beginning with Focuss Group Discussion supported by observation, data obtained from relevant agencies, research reports, literature, journals and other scientific works. Data was validated by triangulation techniques, then the data were analyzed systematically.The results obtained in  this  study  are  The  social  relation between  pinggawa  and  mustard  in  Kampala  Village is  to  have  a  close emotional connection and to have a mutually necessary relationship (there is dependency) in their social and cultural  life;  (2)  The  highest  social  structure  is  Karaeng  or  those  who  have  a  royal  lineage  who  are  the holders of power and policy makers; (3) The exploitation that occurs between pheasants and mustard is not in  material  form,  but  in  the  form  of  the  use  of  power  by  Karaeng  which  is  carried  out  for  the  purpose  of popularity,  status  and  political  interests  to  the  Karaeng  land-use  community  (the  community  must  follow everything directed by Karaeng).
Keywords: exploitation, power, land resources, pinggawa-sawi
Alima Bachtiar Abdullahi et al. | Agrokompleks Vol. 20 No.2 Juli 2020

## PENDAHULUAN
Eksploitasi  adalah  suatu  tindakan  untuk memanfaatkan sesuatu  secara berlebihan  atau sewenang-wenang. Eksploitasi ini bisa menimbulkan kerugian pada lingkungan sekitar atau  pada  orang  lain.  Departemen  Pendidikan Nasional (1995), eksploitasi merupakan persoalan  mendasar  dalam  berbagai  pola-pola hubungan,  terutama  pola-pola  hubungan  yang memiliki status sosial ekonomi yang berbeda.Eksploitasi  sering  diartikan  sebagai bentuk  pemanfaatan  atau  pemerasan  tenaga orang/manusia  untuk  keuntungan  sendiri  atau keuntungan perusahaan.
Salah satu pandangan tentang “eksploitasi”  dari  James  C.  Scott  dalam hubungan  “tuan  tanah”  dengan  “penyewa” kemudian  disebut  sebagai  pola  hubungan “ patron-klien ” yang mengatakan bahwa “Selama  hubungan  terjadi  antara  orang-orang yang  tidak  sama  kuat,  maka  ada  kemungkinan hubungan  itu  berat  sebelah.  Baik  secara perorangan  maupun  secara  kelompok,  dimana satu  pihak  menarik  keuntungan  atas  kerugian pihak  lain  dan  memungkinkan  hubungan  itu bersifat  eksploitasi”  (Tantu,  1988 dalam Rakhmat,  2017).   Selanjutnya  Scott  (1972) dalam Rustinsyah  (2011)  menyatakan  bahwa ciri-ciri  hubungan  patron-klien  adalah  (1) terdapat  suatu  ketimpangan  ( inequality )  dalam pertukaran;  (2) bersifat  tatap muka;  (3)  bersifat luwes dan meluas.
Sistem  eksploitasi  juga  sangat  dekat dalam  masyarakat  pedesaan  yang  memiliki stratifikasi  sosial  didalamnya.  Termasuk  pada masyarakat  di  Sulawesi  Selatan  yang  memiliki lembaga  atau  paling  tidak  memiliki  pola-pola hubungan  seperti  disebutkan  di  atas  yaitu borjuis-proletar dan patron-klien, pola hubungan  tersebut  dikenal  dengan  pola hubungan punggawa-sawi :  punggawa  adalah penguasa sumberdaya, dan sawi adalah orang yang tidak memiliki sumberdaya kecuali dirinya sendiri  (tenaga  kerja).  Wahyudin,  (2003)
menyatakan bahwa menurut kebudayaan masyarakat  Sulawesi  Selatan,  jika  seseorang memberikan  bantuan  kepada  orang  lain,  maka akan  sangat  sulit  bagi  orang  yang  menerima bantuan tersebut untuk menentang orang yang telah memberikan bantuan kepadanya. Mekanisme  yang  diterapkan  dari  sistem punggawa-sawi adalah  pola  bagi  hasil.  Sawi akan menggantungkan hidupnya pada punggawa, selama punggawa tersebut memberikan jaminan sosial melalui pemenuhan kebutuhan  hidup  sehari-hari  keluarga  sawi. Selain  itu,  norma  hubungan  sosial  ini  bukan hanya  untuk  sawi  sendiri,  melainkan  juga diperuntukkan  para  punggawa  agar  dapat meningkatkan kesejahteraan para sawi. Tingkat kesejahteraan  ini  menjadi  tolak  ukur  efektivitas hubungan  norma  sosial  dan  seberapa  jauh suatu  etnis  dapat  menjamin  sumber  hidup anggotanya dibandingkan dengan etnis lainnya . Kecamatan Arungkeke merupakan salah  satu  wilayah  kerajaan  dari  turunan kerajaan  Binamu yang  terletak  di  Kabupaten Jeneponto  Provinsi  Sulawesi  Selatan .Strata sosial  tertinggi  di  daerah  tersebut  adalah berasal  dari  turunan  raja  yang  disebut  sebagai Karaeng .  Seorang  Karaeng  dalam  kehidupan masyarakat  Jeneponto  sangat  unik,  dalam  arti interaksi  sosial  dan  mempertahankan  ciri-ciri pramodern, sebagaimana hubungan pemimpin- pengikut,  atau  borjuis  (pemilik  modal)  dan proletar  (tidak  memiliki  modal),  punggawa-sawi yang  didasarkan  atas  sistem  kepercayaan. Selanjutnya dalam kajian ini hubungan tersebut dikenal  dengan  hubungan pinggawa-sawi; pinggawa yaitu penguasa sumberdaya (Karaeng),  dan  sawi  yaitu  orang  yang  tidak memiliki  sumberdaya  kecuali  dirinya  sendiri (petani)
Lampe,  (2015)  menyatakan  bahwa melalui analisis internal dan eksternal, fenomena kebertahanan dan dinamika pinggawa-sawi  dapat  dilacak  hingga  ratusan tahun ke belakang (backward in time) dan jauh ke  luar  hingga  pusat-pusat  pasar  ekspor
Alima Bachtiar Abdullahi et al. | Agrokompleks Vol. 20 No.2 Juli 2020
(outward in space). Pada satu sisi, koeksistens dan koneksitas mutualis pinggawa-sawi dengan pelaku pasar global dan modernisasi perikanan laut kapitalis ( eksternal relation ) justru mendorong  proses  dinamika  struktur/relasi pinggawa-sawi  ( internal  relation )  dan  pada  sisi lain,  menjamin  terjaganya  inti-inti  struktur/relasi tradisional yang menentukan bagi kekokohannya.
Desa  Kampala  merupakan  salah  satu desa  di  Kecamatan  Arungkeke.Masyarakat. Desa Kampala menerima kepemimpinan Karaeng karena mereka mempercayai pemimpin  lokal  yang  memiliki  pengaruh  kuat dalam  budaya  lokal.  Ketaatan  serta  harapan masyarakat untuk mendapatkan nilai penghormatan  dari  Karaeng  menjadikan  pola kehidupan sosial masyarakat Jeneponto menjadi  sangat  monolitik  namun  disisi  lain fenomena demikian menjadi sangat berarti bagi Karaeng  yang  mempunyai  kemampuan  secara politis/kekuasaan  dan materi  untuk  bisa  masuk di  ruang  publik  yang  kemudian  menjadikan mereka  sebagai  pemilik  dan  masyarakat lainnya  yang  memiliki  status  sosial  dibawah mereka adalah pekerja (Mahendra, 2014).
Berdasar  dari  hal  tersebut,  maka perlu dikaji tentang  ekspolitasi  dan  kekuasaan  di
Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten
Jeneponto dengan melihat penggunaan  sumberdaya  lahan  berdasarkan pendekatan teori sosial Karl Marx.
Penelitian  ini bertujuan  untuk mengkaji relasi  sosial  dalam struktur masyarakat  lokal  di Desa  Kampala  Kecamatan  Arungkeke,  serta untuk  mengkaji  sejauh  mana  struktur  sosial tersebut  mencerminkan  adanya  ekspoitasi kekuasaan pinggawa kepada sawinya .

## BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat Penelitian dilaksanakan di Desa Kampala  Kecamatan  Arungkeke  Kabupaten Jeneponto pada bulan Mei –Juli 2017.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  strategi  yang  digunakan adalah  studi  kasus.  Kasus  dalam  penelitian  ini adalah hubungan  antara pinggawa dan sawi di
Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja  ( purposive  sampling )  dengan  metode dasar deskriptif  analisis. Penentuan  informan dengan menggunakan teknik snowball sampling dimana  penentuan  informan  diawali dengan sengaja kemudian berkembang mencari key  informan .  Jumlah  informan  yang diwawancarai  yaitu  40  orang  yang  diawali dengan  melakukan focuss  group  discussion . Teknik pengumpulan data menggunakan indepth  interview (wawancara  mendalam) didukung dengan observasi, pengamatan untuk data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait, laporan penelitian,  literatur,  jurnal  maupun  karya  ilmiah lainnya.

## Analisis Data
Data yang didapatkan kemudian dianalisis  menggunakan  metode  kualitatif, untuk  memvalidasi  data  menggunakan  teknik triangulasi sesuai  pendapat  Denzim  dan Yvonna  (2009)  menjelaskan  bahwa  teknik triangulasi biasanya merujuk pada suatu proses pemanfaatan  persepsi  yang  beragam  untuk mengklarifikasi makna, memverifikasi kemungkinan pengulangan dari suatu observasi ataupun  interpretasi,  namun  harus  dengan prinsip  bahwa  tidak  ada  observasi  atau interpretasi  yang  100%  dapat  diulang.  Analisa data  dalam  kajian  ini  dilakukan  dimulai  pada saat  memulai  kajian  dengan  mengumpulkan data  dan  diolah  secara  sistematis  yang dilakukan  secara  reduksi  data  dimana  data yang diperoleh diseleksi, difokuskan, disederhanakan  dan  diabstraksikan  sesuai catatan  lapangan  yang  didapatkan.Kemudian penyajian  data  diklasifikasikan  sesuai  dengan kategori  berdasarkan  variable  yang
Alima Bachtiar Abdullahi et al. | Agrokompleks Vol. 20 No.2 Juli 2020
dilihat dan terakhir adalah penarikan kesimpulan  atau  intrepretasi  serta  verivikasi data dari hasil penyajian data yang diklasifikasikan.  Miles  dan  Haberman  (1991) dalam Sugiyono  (2010)  menjelaskan  bahwa aktivitas  data  dalam  analisis  data  kualitatif dilakukan  secara  terus  menerus  dengan  tahap reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Relasi Sosial
J eneponto adalah salah satu kabupaten yang  ada  di  Sulawesi  Selatan  lebih  dikenal dengan  sebutan  Turatea.Visi  pembangunan Kabupaten  Jeneponto  Tahun  2013  -  2018 adalah:  "Mewujudkan  Kepemerintahan  yang Baik  dan  Penguatan  Daya  saing  Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto yang Sejahtera. Sedangkan  Misi  pembangunan  adalah:  (1) Mewujudkan  Tata  Kepemerintahan  yang  Baik, (2)  Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia; (3) Membangun Kemandirian Ekonomi  Masyarakat;  (4)  Mewujudkan  Tata Kelola  Keuangan  Daerah  yang  Efektif,  Efisien, Produktif,  Transparan,  dan  Akuntabel;  (5) Mewujudkan  Pembangunan  Infrastruktur  dan Pelayanan Dasar di setiap Desa/Kelurahan;  (6) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama.
Secara  geografis  Kabupaten  Jeneponto terletak  pada  5°  23’12”  -  5°  42’1,2”  Lintang Selatan (LS) dan 119° 29’ 12”  - 119° 56’ 44,9” Bujur  Timur  (BT).  Letak  kabupaten  yang  pusat pemerintahannya  (Kota  Bontosunggu)  berjarak sekitar  91  km  dari  Kota  Makassar  (Ibukota Provinsi  Sulawesi  Selatan)  tepat  berada  di Selatan  jazirah  Pulau  Sulawesi.  Kabupaten yang  secara  administratif  berbatasan  dengan Kabupaten Jeneponto adalah Kabupaten Gowa dan  Kabupaten  Takalar  di  sebelah  Utara, Kabupaten  Bantaeng  di  sebelah  Timur,  dan Kabupaten  Takalar  di  sebelah  Barat.  Untuk bagian Selatan, Wilayah Kabupaten  Jeneponto berbatasan    langsung    dengan    Laut  Flores. Luas  wilayah  Kabupaten  Jeneponto  adalah
749,79  km 2 atau  1,20%  dari  luas  wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11
Kecamatan  yang  terdiri  dari  31  kelurahan  dan 82 desa (BPS, 2016).
Salah satu desa yang ada di Kabupaten
Jeneponto adalah Desa Kampala yang merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan Arungkeke. Luas wilayah Desa Kampala adalah 3,94  km 2 atau  13,17%  dari  luas  wilayah Kecamatan  Arungkeke  yaitu  29,91  km 2 .  Desa Kampala  memiliki  4  dusun  dan  8  RK  yang berada  pada  daerah  pantai.  Desa  Kampala merupakan desa swakarya yang termasuk desa tertinggal namun kategori berkembang. Jumlah penduduk  pada  tahun  2016  adalah  2.200  jiwa (1.071 orang lakilaki, dan 1128 orang perempuan)  sehingga  kepadatan  penduduk 558. Sumber mata pencaharian penduduk desa Kampala  adalah  17  orang  PNS/ABRI,  657 orang  TB  Mkn,  nelayan  26  orang,  tambak  8 orang,  ternak  6  orang,  68  orang  pedagang, industri kecil 21 orang, angkutan 33 orang, dan jasa 26 orang. Untuk luas lahan meliputi; lahan sawah 166,60 Ha, tegalan 159,59 Ha, pekarang 7,70 Ha, lainnya 60,11 Ha (BPS, 2017).
Berdasar  dari  data  di  atas,  Desa Kampala sebagai salah satu desa di Kecamatan  Arungkeke  Kabupaten  Jeneponto Sulawesi  Selatan  memiliki  potensi  kehidupan dalam berbagai  aktifitas  pertanian.Pada musim hujan masyarakat Arungkeke menggarap sawah-ladang,  disamping  tambak  yang  akan menghasilkan  produksi  sesuai  jenis  yang diusahakannya,  baik  berupa  bahan  pangan (padi  dan  jagung)  maupun  ikan.  Sedangkan selama berlangsungnya musim kemarau mereka  menggarap  tambak  empang  yang diubahnya
menjadi ladang-ladang penggaraman, sebagai sumber produksi garam.
Masyarakat  Desa  Kampala  sebenarnya dapat  dikategorikan  sebagai  komunitas  yang ulet dan tidak mudah menyerah dengan kondisi alam.Kelompok masyarakat  yang memiliki  aset berupa tanah sawah, ladang atau ternak
Alima Bachtiar Abdullahi et al. | Agrokompleks Vol. 20 No.2 Juli 2020
umumnya  tetap  bertahan  untuk  melestarikan hubungan  kekerabatan,  budaya  dan  adat  ( siri’ dan sipakatu : menjunjung etika dan silaturahmi).  Meskipun  begitu,  akibat  desakan kebutuhan  ekonomi,  terbatasnya  kepemilikan lahan  dan  faktor  produksi  lainnya,  maka  tidak sedikit jumlah penduduk yang terpaksa berurbanisasi  ke  kota  Makassar  maupun  ke pulau  Jawa.  Sedangkan  yang  kurang  memiliki keterampilan  dan pendidikan  terbatas  berjuang di sektor informal, transportasi dan konstruksi.Hal ini  mengindikasikan  bahwa meskipun  sektor  pertanian  masih  merupakan sumber penghidupan masyarakat tetapi tumpuan  pertumbuhan  perekonomian  mulai beralih  ke  sektor  non  pertanian,  namun perkembangannya  masih  kurang  signifikan (Burhanuddin, 2009).
Hubungan kekerabatan masyarakat Desa  Kampala  terjalin  baik  namun  masih tercermin  adanya  pola  hubungan  umumnya yang  ada  di  daerah  lain  yaitu  relasi  sosial antara  tuan  tanah  atau  pemilik  tanah  dengan petani penggarap ataupenyewa, petani penyewa  dengan  buruh  tani,  petani  dengan pedagang,  petanidengan  pemberi  modal,  dan lainnya.Relasi  sosial  di  Desa  Kampala  dalam hal  penggunaan  sumberdaya  lahan  dikenal dengan relasi antara pinggawa dan sawi.Hubungan  pinggawa-sawi  tidak  bersifat kaku,  melainkan  lebih  bersifat  fleksibel.Hal  ini dicerminkan dengan  sikap pinggawa  yang  bisa kapan  saja  memutuskan  hubungan  dengan pihak  sawi,  apabila  sawi  dianggap  tidak  lagi mematuhi dan menjalankan aturan-aturan yang telah  disepakati.Sebaliknya,  sawi  pun  bisa meninggalkan pinggawa jika pinggawa tersebut tidak  mampu  memberikan  jaminan  sosial terhadap kelangsungan hidup keluarga sawi.Akan  tetapi,  umumnya  sawi  di  Desa Kampala tetap patuh dan taat kepada pinggawa (Karaeng).Hal ini disebabkan oleh karena relasi sosial  antara  pinggawa  dan  sawi  adalah memiliki hubungan dekat secara emosional dan memiliki  hubungan  yang  saling  membutuhkan
(ada  ketergantungan)  dalam  kehidupan  sosial budayanya.

## Struktur Sosial
Kehidupan masyarakat di Desa Kampala  mencerminkan  adanya  dinamika sosial  yang  cukup  tinggi  untuk  menjawab tantangan  alamnya.Selain  itu,  adat  istiadat yang  masih  kental  dan  afiliasi  politik  yang  ada masih  didominasi  oleh  golongan  bangsawan atau tuan tanah. Mayoritas pemegang kekuasaan  dan  pengambil  kebijakan  adalah Karaeng  atau  mereka  yang  memiliki  garis keturunan kerajaan yang secara tidak langsung memiliki andil dalam pengupayaan kesejahteraan  di  masyarakat.Hal  ini  sejalan dengan  yang  dinyatakan  Hakim  (2017)  bahwa Arungkeke dikenal sebagai salah satu kerajaan yang  berdiri  sendiri  dan  berasal  dari  turunan Kerajaan  Binamu.Secara  tradisional  pelapisan sosial  masyarakat  di  Arungkeke  yang  berasal dari tumaradeka (orang  merdeka)  dibedakan; lapisan  pertama  ditempati  oleh  golongan bangsawan  ( Karaeng ),  lapisan  menengah ( Daeng ),  dan  lapisan  terendah  ditempati golongan bawah  ( Ata) .
Struktur  sosial  tertinggi  masyarakat  di Desa  Kampala  adalah  Karaeng.Sekarang  ini, Karaeng  sebagai  lambang  status  sosial  maka siapa  yang  bisa  menguasai  arena  politik, ekonomi  dan  sosial  secara  langsung  maupun tidak langsung akan mengangkat dirinya dalam tingkat  yang  lebih  tinggi  meskipun  seseorang yang  awalnya  memiliki  kelas  lebih  rendah. Arena  pertarungan  lapisan  sosial  sangat dipengaruhi  kepemilikan  modal,  seseorang yang memiliki modal akan mudah beralih status sosial. Sekarang masyarakat Jeneponto termasuk  dalam  lapisan  masyarakat  terbuka, sehingga aspek dinamis pun terjadi, perubahan ini  nampak  dari  beberapa  golongan ata yang telah  berubah  status  sosial  karena  pemilikan modal  ekonomi  dan  pengetahuan,  walau  tidak bisa  dipungkiri  dominasi  para  Karaeng  tampak masih sangat kuat (Asis, 2017).
Alima Bachtiar Abdullahi et al. | Agrokompleks Vol. 20 No.2 Juli 2020
Mirnawati (2017), dalam konteks realitas penggunaan gelar atau sebutan Karaeng dalam kebudayaan Jeneponto di Kecamatan Arungkeke,  makna  dan  penggunaan  gelar Karaengsecara  verbal  dapat  dikelompokkan kedalam  tiga  kategori  utama;  yaitu  karaeng sebagai gelar yang didapatkan (jabatanpemerintahan),  karaeng  sebagai  gelar bangsawan, serta karaeng sebagai sapaanpenghormatan.Pola  hubungan/interaksi yang dipengaruhi oleh simbol karaeng dalammasyarakat diantaranya adalah kedudukan  sosial  (status)  dan  peranannya, prosessosial masyarakat, dinamika sosial masyarakat, dan keadaan sosial masyarakat.
Kepemimpinan seorang Karaeng dalam kehidupan  masyarakat  Jeneponto  sangat  unik, dalam arti interaksi sosial dan mempertahankan ciri-ciri  pramodern,  sebagaimana  hubungan pinggawa-sawiyang  didasarkan  atas  sistem kepercayaan  yang  sebagaimana  diterapkan dalam masyarakat pada umumnya. Masyarakat Jeneponto  menerima  kepemimpinan  Karaeng karena  mereka  mempercayai  pemimpin  lokal yang  memiliki  pengaruh  kuat  dalam  budaya lokal. Ketaatan serta harapan masyarakat untuk mendapatkan  nilai  penghormatan dari  Karaeng menjadikan  pola  kehidupan  politik  masyarakat Jeneponto  menjadi  sangat monolitik namun disisi  lain  fenomena  demikian  menjadi  sangat berarti bagi Karaeng yang mempunyai kemampuan secara politis untuk bisa masuk di ruang  publik.  Hal  ini  menempatkan  Karaeng sebagai  sebuah  strata  sosial  tertinggi  dalam pelapisan masyarakat Jeneponto yang mempunyai  posisi  yang  sangat  menentukan struktur  politik,  ekonomi  dan  sosial  dan menggiring pada terbentuknya politik
patrimonial. Hal ini memiliki kaitan dengan teori kesejahteraan  yang  dianut  Karl  Marx.  Hakekat kesejahteraan  sosial  dalam  pemikiran  Karl Marx  adalah  apabila  suatu  masyarakat  telah tercipta  perwujudan  diri  melalui  kasih  sayang, dan  kerjasama  suatu  masyarakat  tanpa  kelas ( classless society ), tanpa kekerasan, dan tanpa
penindasan,  serta  manusia  yang  terbebas  dari segala macam bentuk alienasi diri manusia.Kesejahteraan  tidak  terlepas  dari keadilan sosial yang merupakan suatu keadilan yang tergantung pada struktur-struktur kekuasaan yang menguasai golongan- golongan yang menderita ketidakadilan (masyarakat  tak  berdaya  terhadap  segala macam  bentuk  kesewenang-wenangan),  yang menentukan  kehidupan  rnasyarakat  dalam dimensi  politis,  ekonomis,  sosial,  budaya, hukum dan ideologis (Ritzer, G. 2014).
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  pelapisan sosial menjadi sesuatu yang niscaya.Umumnya untuk  menganalisis  lapisan  sosial  terdapat beberapa  dimensi.  Dimensi  itu  antara  lain; privilese, kekuasaan  dan prestise (Tahara, (2010) dalam Asis,  (2017)).  Pengelompokan sosial  ini  merupakan  bagian  penting  dalam menganalisis masyarakat.Kondisi ini memperlihatkan  perbedaan  pemilikan  sumber daya  turut  memberi  pengaruh  penting  dalam stratifikasi sosial.Perbedaan pemilikan sumberdaya  ini  kemudian  menjadi  landasan pembagian lapisan masyarakat secara berlapis- lapis.Hal ini kemudian menjadikan status sosial dalam  lapisan  sosial  dimasyarakat  menjadi sebuah kebanggaan ( privilese) .
Lapisan  sosial  mempengaruhi privilese seseorang  dimata  masyarakat.Semakin  tinggi kedudukan  seseorang  baik  secara  sosial, ekonomi,  maupun  politik  semakin  istimewa kedudukan  dan  penghormatan  seseorang  di masyarakat.Di  Desa  Kampala,  hal  ini  dimiliki oleh  seorang  Karaeng;  kepemilikan  modal ekonomi,  simbolik  dan  politik  menjadi  simbol kebanggaan dan kemudian melahirkan kekuasaan Karaeng kepada masyarakatnya.

## Eksploitasi dan Kekuasaan
Persoalan eksploitasi pada tingkat perorangan atau pada wiraswasta yang bergerak  dalam  kegiatan  pertanian  di  tingkat pedesaan  yang  memiliki  pola-pola  hubungan berdasarkan  pada  hubungan  sosial  budaya yang  masih  kental.Pola-pola  hubungan
Alima Bachtiar Abdullahi et al. | Agrokompleks Vol. 20 No.2 Juli 2020
para  buruh  dengan  pihak  pemberi  kerja  di tingkat  pedesaan  yang  memiliki  adat  istiadat yang  masih  kental,  persoalan  eksploitasinya tidak gampang mengukur terjadinya eksploitasi. Di  tingkat  pedesaan  antara  hubungan  kerja dengan  hubungan  sosial  budayanya  dalam masyarakat susah dipisahkan. Hubungan kerja, memang  tetap  pada  hubungan  batas  kerja, tetapi  di  luar  hubungan  kerja  terjalin  pula hubungan  sosial  budaya  yang  kuat  dan intensif.Secara  emosional,  antara  hubungan kerja dengan hubungan lainnya dalam masyarakat menjadi satu kesatuan kekerabatan. Sehingga pada satu sisi dianggap mengalami  eksploitasi,  namun  pada  sisi  lain mendapat  keuntungan.  Sementara  terjadinya eksploitasi  kerja  pada  setiap  buruh  berbeda- beda  jika  pendekatannya  pada  pelaku  (buruh) karena yang merasakan ada tidaknya eksploitasi adalah pelakunya (Rakhmat, 2017).
Pola-pola hubungan yang terjalin dalam usaha penyelenggaraan proses produksi pertanian  dan  perikanan  di  Arungkeke,  di samping  memiliki  hubungan  kerja  antara pemberi  kerja  dengan  pekerja  juga  memiliki hubungan sosial. Pemberi kerja yang dalam hal ini  adalah Karaeng .  Rakhmat  (2017),  pemberi kerja  di  tingkat  pedesaan  memang  dapat memerankan  beberapa  tugas,  baik  sebagai jurutani  maupun  sebagai  manager  akan  selalu menjalin  hubungan  kerja  dengan  beberapa pihak  dan  biasanya  bersifat  hirarki.  Secara hirarki  (James  C.Scott,  1989:  54)  hubungan kerja  tersebut  dimungkinkan  karena  pekerja  di satu  pihak  senantiasa  memerlukan  lahan. Sementara  di  lain  pihak  pemilik  adalah penguasa  atas  lahan.  Jaringan  kerja  antara kedua  belah  pihak  melibatkan  diri  pada ketentuan  hak  dan  kewajiban  yang  harus dipenuhi masing-masing demi kelancaran jalanya hubungan kerja.
Hak  dan  kewajiban  antara  pekerja  dan pemberi  kerja  yang  nampak  di  Desa  Kampala dalam hubungan kerja, di mana hak penggarap yang  harus  diterima  dari  pemilik  lahan  ialah memperoleh  lahan  sesuai  kebutuhan  produksi
pertanian  dan  perikanannya.  Pola  hubungan yang terjalin, apakah sistem bagi hasil; apakah sistem  pajak  kepada  pemilik;  atau  apakah sistem  gadai  yang  disepakati  antara  pemiliki dengan  penggarap  dalam  proses  kerja  sama, tergantung  sistem  yang  mereka  sepakati. Demikian  pula  sebaliknya,  pemilik  berhak menerima  pendapatan  dari  pihak  penggarap atas lahan dan yang telah dimanfaatkan dalam ladang pertanian dan perikanan (hasil wawancara).
Melihat kenyataan seperti itu, nampaknya  tidak  terjadi  hubungan  yang bersifat  eksploitasi  dalam  hubungan  antara pemilik dengan penggarap sebagaimana analisa James C. Scott walaupun secara hirarki berbeda  di  antara  mereka  (James  C.  Scott, 1989 dalam Rakhmat, 2017). Eksploitasi terjadi jika  penilaiannya  berdasarkan  pada  perbedaan prosentase keuntungan yang diperoleh pemberi kerja  dengan  yang  diberi  kerja.Keuntungan yang  diperoleh  oleh  para  pemberi  kerja  tidak sebanding  banyaknya  dengan  nominal  yang diberikan  kepada  penggarap.Pemberi  kerja memperoleh  pendapatan  yang  lebih  besar dibanding  dengan  pekerja.Tetapi  perbedaan secara  kasat  mata  belum  tentu  terjadi eksploitasi. Kondisi di lapangan memperlihatkan kenyataan lain diluar pembagian  pendapatan  antara  pemberi  kerja dengan pekerja dalam pertanian dan perikanan di  Arungkeke.  Ketika  kita  memperhatikan penggarap  di  luar  kegiatan  kerjanya  sebagai penggarap  dalam  proses  produksi  pertanian dan perikanan, ternyata ada beberapa penggarapyang  memiliki  hubungan  yang  lebih intensif  dengan  pemilik  lahan.  Hubungan  yang intensif  yang  dimaksud  adalah  hubungan kekerabatan,  dan  hubungan  sosial  budaya lainnya. Pola-pola hubungan yang terlihat disini tidak hanya diikat atas pekerjaan dalam proses produksi  pertanian  dan  perikanan,  tetapi  juga pekerjaan  di  luar  proses  produksi  pertanian danperikanan .
Sebagai  contoh,  jika  pemberi  kerja  memiliki hajatan  atau  pekerjaan  di  rumahnya,
Alima Bachtiar Abdullahi et al. | Agrokompleks Vol. 20 No.2 Juli 2020
biasanya  ia  minta  bantuan  pada  penggarap tanpa harus dibayar. Hal ini pula bisa dianggap sebagai  bagian  dari  sistem  eksploitasi,  tetapi ternyata  para  penggarap  ketika  mengalami masalah,  ia  juga  datang  ke pinggawanya (pemberi  kerja)  meminta  bantuan.  Ia  meminta bantuan  bukan  hanya  satu  kali  atau  dua  kali tetapi  sering  tanpa  harus  dibayar  atau dikembalikan,  tetapi  dibantu  secara  cuma- cuma. Jika bantuan pemberi kerja dinominalkan, maka jumlahnya tidak sedikit dan bahkan  keluarga  penggarap  seperti  anak  dan istrinya sering makan-minum di rumah pinggawanya/ karaengnya (pemberi kerja).Sehingga  para  penggarap  sebagian besar tidak merasa dieksploitasi oleh pinggawanya .Walaupun  juga  harus  diakui bahwa ada juga pengakuan dari pengarap yang merasa  dieksploitasi  oleh pinggawanya (Hasil wawancara).
Ketika penggarap yang dinilai dieksploitasi  oleh  para  pemberi  kerja  ditanya, apakah merasa dieksploitasi oleh pinggawa nya atau  tidak?.Mereka  (penggarap)  menjawab tidak  merasa  dieksploitasi  karena  mereka lakukan  atas  dasar  kerelaan  dan  keiklasan (Hasil  wawancara).Bahkan  penggarap  merasa bersyukur  atas  pekerjaan  itu  dan  mendapat pinggawa seperti pinggawanya yang  banyak membantunya ketika mendapat kesulitan tanpa dipotong  gajinya.Kenyataan  ini  terjadi  karena kuatnya  pengaruh  kultural  terhadap  sistem- sistem budaya yang ada didalamnya.
Kepemilikan lahan yang ada di Jeneponto  umumnya  sama  dengan  daerah lainnya.  Untuk  lahan  yang  ada  di  Arungkeke yang ditempati oleh masyarakat Desa Kampala adalah 90% lahan adalah milik Karaeng (± 800 Kepala  Keluarga).Status  lahan  itu  adalah  hak guna  yang  diberikan  oleh  Karaeng  untuk dimanfaatkan  dalam  kehidupan  warganya. Secara umum  penggunaan lahan di Jeneponto yang memiliki nilai ekonomi, sistem pembagian hasilnya  adalah  masing-masing  50%  hak pengguna dan 50% hak pemilik. Selain itu, ada juga hak pemilik memberikan sepenuhnya hasil
untuk  digunakan  pengguna  lahan.Serta  ada pula sistem pembagian hasil dimana pengguna lahan saat panen hanya memberikan seadanya kepada pemilik lahan (tidak ada kesepakatan).Sistem bagi hasil di Desa
Kampala adalah pengguna (petani) memberikan seadanya ke pemilik (Karaeng).
Berdasar  dari  hal  tersebut,  pengguna lahan  memiliki  hubungan  emosional  yang  kuat dengan  pemilik  lahan  yaitu,  pengguna  lahan mengikuti  semua  keputusan  yang  sudah ditetapkan  oleh  pemilik  lahan  (Karaeng).Hal  ini erat  hubungannya  dengan  pemerintahan  yang ada.Sistem kepemimpinan yang ada di Arungkeke  sepenuhnya  dikuasai  oleh  dinasti Karaeng,  dimana masyarakat  yang  ada secara umum  mengikut  keputusan  oleh  pemimpin (Karaeng).Demikian halnya dengan kepentingan politis (pengambilan
keputusan/suara  bulat  berdasarkan  keputusan Karaeng).  Karaeng  dalam    kepemimpinannya memperlakukan  masyarakat  secara  merata (sama),  seperti  pembagian  bantuan  dari pemerintah baik infrastruktur maupun penggunaan  alat  pertanian  yang  digunakan secara bersama.
Pola hubungan pinggawa-sawi merupakan  salah  satu  bentuk  pola  hubungan yang  tidak  sama  kuat  atau  tidak  seimbang. Sebab pinggawa adalah  pemilik  modal  atau penguasa faktor produksi dalam suatu perusahaan atau dalam
sistem pertanian.Sementara sawi adalah pengikut atau anak buah dalam suatu sistem kerja pada suatu perusahaan  atau  dalam  sistem  kerja  yang dipimpin atau yang dimiliki oleh pinggawa . Sawi juga sering disamakan dengan buruh, walaupun  dalam  hal-hal  tertentu  memiliki perbedaaan.Jika sawi terikat  dalam  hubungan dekat secara emosional dan memiliki hubungan yang saling membutuhkan (ada ketergantungan) dalam kehidupan sosial budayanya  maka sawi tidak  bisa  disamakan dengan  buruh  pada  umumnya  tetapi  lebih kepada  pengikut.Sementara sawi sebagai buruh adalah sawi yang memiliki hubungan dan
Alima Bachtiar Abdullahi et al. | Agrokompleks Vol. 20 No.2 Juli 2020
terbatas  pada  sistem  kerja  semata.Tetapi dalam  pengistilahan  kegiatan  kerja  pada masyarakat Jeneponto sering dicampurbaurkan.Pola-pola  hubungan  yang tidak  seimbang  tersebut  banyak  bentuknya  di dalam  masyarakat  Jeneponto  tetapi  apakah didalamnya  terjadi  eksploitasi  atau  tidak.Hal  itu perlu pengkajian secara khusus karena hubungan pinggawa-sawi pada  setiap  sistem kerja  yang  melibatkan pinggawa-sawi tidak selamanya terjadi eksploitasi.
Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan. Di  Desa  Kampala  Kecamatan  Arungkeke Kabupaten  Jeneponto,  hubungan  sosial  antara pinggawa-sawi  adalah simbiosis  mutualisme , yaitu hubungan saling membutuhkan. Pinggawa membutuhkan sawi untuk memproduksi  barang,  sawi  pun  membutuhkan pinggawa  untuk  mendapatkan  gaji  dalam menghidupi keluarganya. Karaeng dalam memperlakukan  masyarakatnya  sama  tanpa adanya  kelas  sosial,  sehingga  tidak  banyak terjadi  konflik  antar  keduanya.  Hubungan  ini sesuai  standar  serta  kualitas  dan  kuantitas pekerjaan masing-masing.
Dalam kehidupan sehari-hari, kekuasaan  pinggawa  atas  sawi  di  Desa Kampala  adalah  jelas  terlihat  pada  kuatnya pengaruh  dalam  segala  hal  (khususnya  terkait politik).  Contoh,  jika  dilakukan  suatu  pemilihan yang  membutuhkan  suara  Rakyat,  maka pinggawa (Karaeng) memiliki kekuasaan penuh kepada  sawi  (warganya)  untuk  mengikuti  apa yang  diinstruksikan  Karaeng  untuk  dipilih. Apabila ada yang melanggar maka sanksi akan diberikan dengan pencabutan hak penggunaan lahan serta tidak mendapatkan bantuan apapun dari  Karaeng  maupun  pemerintah  setempat. Hal  ini  sesuai  dengan  penyataan  Windhu, (1992)  bahwa  dalam  kehidupan  sehari-hari, bentuk-bentuk kekuasaan tampak dalam pengaruh, kharisma, kepemimpinan atau wewenang, kekuasan merupakan bagian setiap orang,  entah  sebagai  orang  tua,  guru,  buruh, warga  negara,  tetangga,  rakyat,  ataupun Presiden. Kekuasaan selalu ada dimana-mana,
kekuasaan  hadir  disaat  manusia  melakukan interaksi sosial dengan sesama.
Kekuasaan  Karaeng  di  Desa  Kampala Kecamatan  Arungkeke  Kabupaten  Jeneponto adalah  kekuasaan  yang  bersumber  dari kekuasan  yang  diperoleh  karena  pembawaan sejak  lahir  (keturunan  raja).Selain  itu,  Karaeng juga  memiliki  sumber-sumber  kemakmuran berupa  lahan  pertanian  dan  perikanan  yang luas.Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dinyatakan Windhu,  (1992)  bahwa  tiga  sumber  kekuasaan yaitu;  Pertama,  kekuasaan  yang  diperoleh karena pembawaan sejak lahir, seperti seorang raja  yang  kharismatik. Kedua,  kekuasaan  yang diperoleh  karena  memiliki  sumber-sumber kemakmuran,  seperti  kekayaan  alam  yang dimiliki. Dan  ketiga,  kekuasaan  yang  diperoleh karena  kedudukannya  dalam  suatu  struktur, seperti  halnya  seorang  presiden.Hal  ini  juga sejalan  dengan  pernyataan  Pranata,  (2012) bahwa  bentuk  kekuasaan  pada  masyarakat- masyarakat  tertentu  di  dunia  ini  beraneka macam  dengan  masing-masing  polanya.Salah satu  tipe  bentuk  kekuasaan  adalah  tipe  kasta, yaitu  sitem  lapisan  kekuasaan  dengan  garis pemisah  yang  tegas  dan  baku,  biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa relasi sosial antara pinggawa dan sawi adalah memiliki hubungan dekat secara emosional dan memiliki  hubungan  yang  saling  membutuhkan (ada  ketergantungan)  dalam  kehidupan  sosial budayanya  dengan  struktur  sosial  tertinggi adalah  Karaeng  atau  mereka  yang  memiliki garis keturunan kerajaan yang menjadi pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan.  Sehingga  ekspolitasi  yang  terjadi antara  pinggawa  dan  sawi  tidak  dalam  bentuk materi,  akan  tetapi  dalam  bentuk  penggunaan kekuasaan  oleh  Karaeng  yang  dilakukan  untuk tujuan  popularitas,  status  maupun  kepentingan politik  kepada  masyarakat  pengguna  lahan Karaeng.  Masyarakat  wajib  mengikuti  semua
Alima Bachtiar Abdullahi et al. | Agrokompleks Vol. 20 No.2 Juli 2020
yang  diarahkan  oleh  Karaeng  (patuh  kepada Karaeng).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih diucapkan kepada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jeneponto khususnya
Pemerintah
Desa
Kampala Kecamatan  Arungkeke  yang  telah  bersinergi dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansgari,  I.  2006. Dampak  Perilaku  Eksploitasi Terhadap
Efisiensi dan Tingkat Kehidupan  Petani  Plasma  PIR-SUS Kelapa Sawit. Jurnal Ekonomi
Pembangunan Vol. 4 No. 2/2006: 61-72. Asis,  P.H.  2017. Jeneponto:  Masyarakat  dan Kebudayaannya . ( www.academia.edu/21452792/jenepont o_masyarakat_dan_kebudayaan ).
Diakses pada tanggal 29 Juli 2017. Beilharz,  P.  (2016). Teori-teori  Sosial .  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
BPS. 2016. Kabupaten Jeneponto dalam Angka 2016 .  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Jeneponto, Jeneponto.
-------.  2015. Indikator  Kesejahteraan  Rakyat 2015 .  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Jeneponto, Jeneponto.
------. 2017. Kecamatan Arungkeke dalam
Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Jeneponto.
Burhanuddin,  R.  2006. Pemberdayaan  Petani Miskin di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan . Jurnal Fakultas Ekonomi  Universitas  Tarumanagara, Jakarta.
Demmallino,  E.B.,  2017. Siratal  Mustakim:
Kajian dan Gagasan  Transformasi
Peradaban Kemaritiman di Negeri Bugis-Makassar Sulawesi Selatan. Makassar.
Denzim, N.K., Yvonna, S.L. 2009. Handbook of
Qualitative  Research .  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta. Departemen Pendidikan Nasional. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional,
Jakarta.
Hakim, M. 2017. Resistance of Women “Karaeng”  Culture  in  Marriage:  A  Case Study of The District Community Bangkala Jeneponto Indonesia. European Journal  Research  in  Social  Sciences.Vo.
5. 2017.
Hernawan,  A.  2011. Hukum  dan  Kekuasaan dalam Hubungan
Industrial. Mimbar Hukum  Edisi  Khusus,  November  2011, Halaman 1-237 Lampe,  M.  2015. Pinggawa-Sawi  Nelayan
Bugis-Makassar  dalam  Analisis  Relasi Internal dan Ekstrenal .Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 17 No.I Tahun2015. Mahendra, A. 2014. Budaya Politik
Patrimonialisme dalam Pemilihan Kepala Daerah  di  Kabupaten  Jeneponto .  Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar. Mahmuda, E. dan Sugeng, H. 2014. Bargaining
Position Petani dalam Menghadapi
Tengkulak Jurnal  Paradigma  Volume  02
Nomor 01 Tahun 2014.
Maliki,  M.  2013. Buruh,  Eksploitasi,  dan
Kesenjangan Kelas Ditinjau dalam
Perspektif  Marxisme. Universitas  Al Azhar Indonesia, Jakarta. Mirnawati. 2017. Simbol Karaeng Bagi Masyarakat  Jeneponto(Kasus  di  Desa Bulo-Bulo Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto). Skripsi Departemen  Sosiologi  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasHasanuddin, Makassar . Mustafa,  M.D.  dan  Andi,  AA.  2017. Kajian Struktur  Sosial  Kelompok  Nelayan  Ikan Terbang  di  Kabupaten  Takalar .  Jurnal Perikanan  dan  Kelautan  Volume  7 Nomor 1. Juni 2017 Halaman: 71-81.
Pranata,  R.  2012. Pengertian  dan  Latar Belakang Teori Kekuasaan Menurut Para Ahli.
( http://pengabdianqu.blogspot.co.id/2012
/06/pengertian-dan-latar-belakang- toeri.html .  Diakses  pada  tanggal  13 Oktober 2017.
Rakhmat,  MA.  2017. Persoalan  Eksploitasi Buruh dalam Pola-pola Hubungan dalam Pertanian  Garam  di  Arungkeke .Badan
Nasional Penanggulangan Bencana
Sulawesi Selatan, Makassar.
10
Alima Bachtiar Abdullahi et al. | Agrokompleks Vol. 20 No.2 Juli 2020
Ritzer,  G.  2014. Teori  Sosiologi:  Dari  Sosiologi
Klasik  Sampai  Perkembangan  Terakhir Postmodern.
Edisi kedepan 2012. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Rustinsyah.  2011. Hubungan  Patron-Klien  di
Kalangan Petani Desa Kebonrejo. Jurnal Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga. Volume 24 Nomor 2 Hal: 176-182, Surabaya.
Sugiyono.2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung. Syamsurianto.  2015. Konflik  antar  Pengusaha
dan BUruh Menurut Karl Marx.
( www.kompasiana.com ).  Diakses  pada tanggal 10 Agustus 2017. Wahyudin,  Y.  2003. Sistem  Sosial  Ekonomi dan  Budaya  Masyarakat  Pesisi. Pusat
Kajian  Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Windhu,  I.M.  1992. Kekuasaan  dan  Kekerasan Menurut Johan
Galtung . Kanisius,
Yogyakarta.