VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## HAK  MEWARIS  ANAK  PEREMPUAN   BERSIFAT   PATRILINEAL MENURUT  HUKUM ADAT  LIO  DAN  PERKEMBANGANNYA DI  KABUPATEN   ENDE
Oleh :
KOSMAS  MINGGU YOHANES DON BOSCO WATU minggukosmas16@gmail.com

## Fakultaas Hukum Universitas Flores

## ABSTRAK
Dalam  sistem pembagian  warisan  terhadap  anak  perempuan  yang  bersifat Patrilineal, memiliki keunikan  tersendiri yakni  yang  berhak  mendapat warisan  hanyalah  anak  laki -laki saja,  sedangkan  bagi  anak  perempuan  tidak  mendapat warisan  dari  orang  tuannya.  Hal  ini menjadi problem pada  saat  sekarang bagi  kaum  perempuan, seiring dengan  perkembangan zaman yang sudah mulai pudar untuk mengakui keberadaan hukum adat. Akan tetapi, aturan hukum adat ini tetap diakui oleh tokoh adat dan fungsionaris adat sampai sekarang. Oleh sebab itu dibutuhkan analisis hukum yaitu untuk membandingkan antara hukum adat dengan hukum nasional  yang  telah  ada  sehingga  hukum  adat  dan  hukum  positif  tidak  ada  kesenjangan. Penelitian ini sudah  banyak memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait dengan system pembagian warisan yang  bersifat patrilineal menurut hukum  adat Lio  di  Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu untuk mengkaji dan meneliti gejala  social  didalam  masyarakat adat  Lio  terkait  dengan  sistem pembagian  warisan  yang bersifat patrilineal yang kemudian dianalisis secara yuridis.
Dalam  pembahasan  dikemukakan  bahwa  hukum  adat  Lio  di  Kabupaten  Ende  tentang sistem  pembagian  warisan  yang  bersifat  patrilineal yang  berhak  untuk  mendapat  warisan adalah  anak  laki-laki, sedangkan  anak  perempuan  tidak  mendapat  hak  warisan  dari  orang tuanya,  hal  ini  yang  merupakan  suatu  tradisi  adat  di  Lio  yang  secara  turun  temurun  yang diwariskan oleh leluhur dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Lio di Kabupaten Ende sampai sekarang. Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern hal ini menjadi suatu masalah  dalam menyikapi permasalahan tersebut bahkan sudah terjadi permasalahan. Dalam data yang dikaji secara yuridis empiris diyakini oleh masyarakat sebagai hukum adat Lio di Kabupaten Ende. yaitu sejak nenek moyang mereka.
Dengan  perkembanganya zaman sekarang, maka timbul suatu perubahan social dalam masyarakat yakni dari beberapa faktor antara lain pendidikan, pengelaman rantauan,Teknologi Informasi, ekonomi dan apa lagi mereka sendiri sudah mengerti tentang segala aturan yang ada dalam hukum positif, maka sekarang pihak perempuan sangat mengharapkan agar dalam hal pembagian warisan harus tidak boleh terjadi lagi diskriminasi antara laki -laki dan perempuan atas pembagian harta warisan dari  orang tuanya karena mereka juga sebagai ahli waris.
Kata Kunci : Hak, Mewaris, Anak Perempuan, patrilineal dan Perkembanganya

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat  hukum
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
adat.  Hukum  Adat  diakui  secara  implisit  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  melalui penjelasan umum,  yang  mengatur bahwa  :“Undang-Undang Dasar  1945  adalah  dasar  hukum  yang  tertulis, sedangkan  di  sampingnya  Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan  terpelihara dalam  praktik  penyelenggara Negara,  meskipun  tidak  tertulis . Hukum  adat yang  tidak tertulis, tumbuh dan  berkembang serta berurat akar pada  kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Menurut  Soepomo bahwa hukum waris adat adalah ; “ Hukum yang memuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari satu generasi manusia kepada  keturunnanya”( Soepomo, 2000 ; 14 )
Masalah  pembagian  warisan  di  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya dilakukan  dalam  suasana  kekeluargaan,  akan  tetapi  sering  kali  juga  mengenai  pembagian warisan ini menjadi perselisihan diantara para ahli waris, terutama bila mereka masing-masing merasa tidak puas dan saling mempertahankan pada bagian warisan mereka. Oleh karena itu bila  terjadi  permasalahn  dalam  pembagian  warisan,  biasanya  diselesaikan  terlebih  dahulu secara musyawarah dalam kekeluargaan. Akan tetapi bila cara tersebut tidak berhasil, sering pula terjadi masalah sengketa warisan yang diteruskan pada adanya gugatan yang diajukan ke Pengadiln Negeri. Peradilan adat di masyarakat adat Lio Kabupaten Ende Nusa sudah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 02 Tahun 2017, tentang Pemberdayaan, Pelestarian,  Perlindungan  dan  Pengembangan  Lembaga  Adat  Istiadat  dan  Lembaga  Adat, khusunya di Kabupaten Ende yang menyangkut dengan penyelesaian kasus delik adat, masih ada terus memberlakukan serta Pengakuan  dan Penghormatan tersebut tidak hanya  terhadap identitas sosial budaya, tetapi juga terhadap eksistensinya sebagai subjek hukum.
Hal ini ditegaskan dalam pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara  Kesatuan Republik  Indonesia (yang  selanjutnya disebut  NKRI),  yang  diatur dalam Undang-Undang. Jaminan konstitusional merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Namun,  untuk  dapat  tetap  bertahan  dan  eksis  tentu diperlukan  upaya  revitalisasi,  baik  oleh  negara  melalui  instrumen  hukum,  upaya  secara akademis, maupun upaya nyata terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Pada umumnya sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adat di Lio adalah sistem Patrilineal dimana para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis bapak, bapak dari bapak  terus ke  atas  sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya,  menarik garis kekeluargaan patrilineal dimana yang mendapat warisan dari pihak laki-laki  dalam hal ini anak laki-laki. Tetapi tidak berarti dalam hal ini dalam praktek sekarang anak-anak perempuan tidak mendapat  apapun  dari  harta  benda  orang  tuanya.  Untuk  anak-anak  perempuan  biasanya diberikan harta benda yang berharga pada waktu ia menikah atau sudah bersuami, misalanya telah menjadi kebiasaan bagi orang  tua  untuk  memberi kepada  anak  perempuan yang  telah menikah sebagai bekal dalam menjalani kehidupa rumah tangga mereka.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana sistem pembagian hak warisan terhadap anak perempuan yang dianut oleh masyarakat adat Lio sesuai perkembangannya di Kabupaten Ende,
2. Bagaimana pula sistem dan prosedur dalam penyelesaian kasus kriminal yang timbul dalam  pembagian  warisan  terhadap  anak  perempuan  menurut  hukum  adat  Lio  di Kabupaten Ende ?

## PEMBAHASAN
Sistem Pewarisan Dalam Masyarakat Hukum Adat Lio Kabupaten Ende.
Berbicara mengenai sistem pewarisan berkaitan erat pula dengan hukum keluarga adat, adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat peraturan mengenai hubungan hukum diantara satu individu dengan individu yang lainnya, apakah hubungan Ayah dan  anak,  Ibu  dan  anak,  kakek  dan  cucu  dan  sebagainya.  Hukum  Perkawinan  adat  adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat ketentuan mengenai tata tertib pergaulan.
Di wilayah hukum adat Lio Kabupaten Ende, adalah perkawinan jujur yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran belis/makar dengan istilah bahasa adat setempat Wea ngawu . Maka  dengan diterimanya belis oleh pihak  keluarga perempuan, maka mulai saat itu sudah terjalin dari kedua keluarga besar dan perempuan tersebut sudah beralih status atau marganya masuk pada marga keluarga laki-laki yang diperkuatkan dengan melakukan perkawinan secara agama  berarti setelah perkawinan  dilangsungkan si  perempuan diantar oleh  keluarga orang tuanya  menuju  rumah  orang  tua  laki-laki. Selain  itu  si  istri  wajib  mengikatkan  diri  pada perjanjian baik secara adat maupun secara agama untuk berada di pihak keluarga suaminya, baik secara pribadi maupun berikut harta benda yang dibawanya masuk ke dalam perkawinan tersebut dan tunduk kepada hukum adat keluarga suaminya, kecuali ada ketentuan lain yang
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
menyangkut  harta  bawaan  istri  dan  istri  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  harus  atas persetujuan dari pada suaminya atau keluarganya.
Persoalannya  diwilayah  hukum  adat  Lio  di  Kabupaten  Ende  menggunakan  system patrilineal, dimana  para  anggotanya  menarik  garis  keturunan  keatas,  melalui  garis  bapak, bapak  dari  bapak  terus  keatas,  sehingga  akhirnya  dijumpai  seorang  laki -laki  sebagai moyangnya menarik garis kekeluargaan patrilinial dimana yang mendapat warisan hanya anak laki-laki saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi  anak  perempuan biasanya diberikan harta  benda  yang  berharga  pada  waktu  anak  perempuan  menikah  sebagai  bekal  dalam kehidupan berumah tangga dan itu merupakan cintah kasih orang tuan terhadap anaknya.
Perkembangannya pada  masa sekarang ini  perkawinan dengan  terlebih dahulu  dilakukan pembayaram belis tersebut, masih terjadi di wilayah hukum adat Lio Kabupaten Ende. Setelah terikat perkawinan, maka kemudian sepasang suami istri tersebut akan menjadi orang tua dan dari  mereka kemudian akan  mendapat  keturunan anak  maka  orang  tua  berkewajiban untuk memelihara dan  mendidik anak-anaknya, tidak hanya  terbatas sampai sang  anak  kawin  dan dapat mandiri, akan tetapi jika diperlukan walaupun mereka sudah menikah dan mandiri, orang tua  dari  keluarga  itu  dapat  memberikan  bimbingan  dan  pengawasannya  serta  membiayai pendidikan.

## Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Lio Kabupaten Ende dan Perkembangannya
Salah satu keunikan dari hukum waris adat Lio Kabupaten Ende,  pembagian warisan dapat  dilaksanakan  pada  saat  pewaris  masih  hidup.  Hal  ini  pasalnya  dengan  istilah hibah, pemberian tersebut dilakukan oleh pewaris pada saat ia masih hidup dengan maksud sebagai modal  untuk  anaknya  dalam  membangun  rumah  tangga  baru.  Hal  ini  dilakukan  sebagai pertimbangan dari kedua  orang tuanya untuk memberi bekal hidup bagi anak-anaknya yang telah dewasa  agar  dapat  hidup  mendiri. Selain  mengenal hibah  dalam arti  pemberian yang dilakukan pada  saat pewaris masih hidup, dalam hukum waris adat khususnya hukum waris adat  masyarakat Lio  Kabupaten  Ende,  juga  dikenal dengan  istilah hibah  wasiat yang  berisi pesan  terakhir  dari  pewaris  yang  akan  meninggal  dunia  yang  bertujuan  memberitahukan kehendaknya  kepada ahli  warisnya tentang bagaimana pembagian terhadap semua  hartanya baik harta bawaan maupun harta bersama baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang akan diberikan kepada pihak lain di luar keluarga. Hibah wasiat baru berlaku setelah pewaris itu meninggal. Tujuan  dengan  adanya wasiat  atau pesan  terakhir dari pewaris  adalah untuk menghindarkan  timbulnya  sengketa  diantara  para  ahli  waris  pada  saat  pewaris  itu  sudah
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
meninggal. Jadi agar terjaga  terjalinnya hubungan keluarga diantara para ahli warisnya akan tetap baik atau harmonis untuk kedepannya.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Adat Lio Kabupaten Ende
Masyarakat merupakan subyek pendukung suatu hukum yang senantiasa  mengalami perubahan dalam masyarakat yang akan membuat masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana  kebentuk  yang  lebih  kompleks.  Setiap  Individu  akan  senantiasa  mengadakan interaksi  dengan  sesamanya  serta  dengan  lingkungan  sekitarnya,  karena  dengan  melalui interaksi setiap individu akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun bathin Terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat itu pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yakni yang bersifat intern dan ekstern, Perubahan yang disebabkan oleh faktor intern antara lain dapat berasal dari adanya penemuan atau inovasi baru, adanya pertentangan maupun karena  adanya revolusi, sedangkan perubahan  yang  disebabkan oleh faktor ekstern adalah dapat berasal dari alam seperti gempa bumi, banjir dan kemarau, pengaruh kebudayaan masyarakat  lain,  peperangan  dan  lain  sebagainya.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi perubahan  dalam  kedudukan  hak  waris  anak  perempuan  di  masyarakat  adat  ende-Lio Kabupaten Ende  sekarang sudah  dipengaruhi oleh beberapa factor yakni antara lain: Faktor Pendidikan, perantuan, ekonomi, komunikasi dan teknologi informasi serta agama, dari sekian factor  itu  satu  sama  lainnya  saling  berkaitan  dan  membentuk  jali nan  yang  kuat  dalam mempengaruhi perkembangan zaman tentang pewarisan yang terjadi dalam masyarakat adat Lio Kabupaten Ende, sehingga pada masa sekarang ini, di Masyarakat adat Lio sudah banyak dijumpai  dan  dapat  kita  lihat  bahwa  dalam  proses  pembagian  warisan  yang  terjadi  sudah dilaksanakan secara adil, dimana dalam pembagian dengan bagian yang sama rata baik pada pihak laki-laki maupun bagi pihak perempaun khususnya untuk   diwilayah masyarakat adat Lio Kabupaten Ende .
Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum waris Adat Ende-Lio di Kabupaten Ende Dengan terjadinya pemasalahan dalam masyarakat hukum adat Lio di Kabupaten Ende pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor yakni yang  bersifat intern dan  ekstern. Dari kedua  faktor  tersebut  dikembangkan  pula  menjadi  beberapa  factor  lagi  yang  menjadi permasalahan diwilayah hukum  adat Lio  adalah dalam pembagian harta warisan dari kedua orang terhadap anak-anaknya yakni yang  terjadi adalah bahwa  dalam pembagiannya bahwa anak  laki-laki  yang  berhak  mendapat  dan  meneriam  harta  warisan  sedangkan  bagi  anak perempuan  tidak  mendapat  hak  warisan  dari  kedua  orang  tuanya,  hal  ini  terjadi  hanya
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
berdasarkan system pembagian warisan menurut hukum adat atau tradisi adat dulu.  Dengan terjadi hal itu, ditambah lagi dengan perkembangan zaman maka dari pihak anak perempauan tidak merasa puas dengan system pembagian warisan seperti itu, maka terjadilah permasalahan karena  dari pihak  anak  perempuan merasa bahwa  mereka adalah  anak  kandung  dari  kedua orang yang sama, maka dengan terjadinya cara pembagian warisan sepertiini, hal tersebut bisa terjadi hubungan keluarga bisa renggang atau putus hubungannya.
Dengan  kejadian permasalahan tersebut, maka  kebiasaan dalam penyelesaian sengketa dalam  hukum  waris  adat  Lio  di  Kabupaten  Ende  yakni  dengan  dua  jalur  yaitu  lewat musyawarah keluarga yang diurusi oleh mosalaki bersama orang tua adat, yang kedua lewat jalur hukum yaitu secara pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Fenomena kejahatan yang terjadi dalam  lingkungan  masyarakat adat  Lio  di  Kabupaten  Ende,  memang  perlu  disadari bahwa tidak cukup kalau hanya saja mengandalkan hukum pidana sebagai suatu sarana untuk pemberantasanya, tetapi sangat perlu sekali upaya meningkatkan pemahaman dan  kesadaran dari dalam diri anggota masyarakat hukum adat itu sendiri untuk dapat menghindari dari segala perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan, yang nanti akan merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat pada umumnya.

## Kesimpulan
1. Dalam masyarakat Adat Lio Kabupaten Ende yang menganut sistem Patrilineal dahulu hanya memberikan hak waris atas harta warisan si pemawris bagi pihak anak laki -laki saja, maka anak perempuan tidak mendapat hak waris atas harta warisan si pewaris. Akan tetapi dalam perkembanganya zaman sekarang kemudian pihak perempuan atau anak  perempuan bisa mendapatka bagian warisan dari harta warisan si pewaris atau orang tuanya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan zaman sekarang atau perubahan yang ada mengenai hak waris perempuan dalam hukum waris adat Lio di Kabupaten Ende antara lain adalah adanya perubahan sosial dalam masyarakat yakni dipengaruhi oleh beberapa  faktor yakni pendidikan, Agama,  Perantuan, ekonomi, komunikasi dan  teknologi informasi dan Yuriprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indoneisa.
3.  Bila terjadi sengketa dalam hal pembagian warisan terutama yang  menyangkut hak waris terhadap anak perempuan, maka dalam hukum waris adat Lio Kabupaten Ende, maka cara penyelesaian yang banyak terjadi ditempuh adalah dengan dua cara yakni cara musyawarah dan mufakat dalam keluarga serta penyelesaian perkara di Pengadilan.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurachman,1987,  Masalah-masalah  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  Penerbit  Alumni Bandung
Alfilda,  Rida&  Saiful,Usman  (ed),  2016,  Penempatan  Mahar  Bagi  Perempuan  di  Desa Kampung Paya  Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 1, No. 1, Agustus 2016, hlm, 89-96.
Aman,  Luis.2009,  Perempuanku  Sayang  Perempuanku  Malang  (Adat  Belis  di  NTT  dan Tantangannya  Bagi  Emansipasi  Perempuan),dalam  Akademik,Vol.  VI,  No.  2, 2009/2010, hlm. 51-72
Amiruddin, H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
Ardinarto E.S ,Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia, LPP UNS dan UNS Press,
Surakarta , 2009
Bushar Muhamad, 1983, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta Hans Daeng, 1987,Antropologi Budaya, Penerbit Nusa Indah-Ende Hilman Hadikusuma,2001,Hukum Waris Adat, Alumni Bandung Koentjaraningrat.2015.Kebudayaan,Mentalitas,dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Koentjaraningrat, 1997. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta. Moleong, Lexy J. 1989. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. ---------------, 2014, Hadikusuma Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2014
-------------1989.Hukum Pidana Adat , Alumni Bandung
H.Syaukani, dkk, 2009, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka, pelajar Yogyakarta,
Salyo, Suwarni, 1991, Kedudukan Wanita Sebagai Ahliwaris, Despkes
Silalahi,M.Daud, 2001, Meteodologi Penelitian, Bandung Lawencon Copy& Binding Centre Wirjono Prodjodikoro, 1984, Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung

## Jurnal
Hendra Nurcahaya, 2003, Pengaruh Demokrasi Terhadap Lingkungan Budaya Nasional, dalam jurnal Hukum dan Pembangunan No 2 Tahun XXXIII  Juni  2003 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Ira  Damayanti Putri, Dhea  Amelisca and Sarfia Nengsih Radinda, 2019  Pewarisan Menurut HukumWaris  Islam  Terhadap  Sistem  Kekerabatan  Matrilineal  Minangkabau .wanda@gmail.com Universitas Airlangga,Notaire: Vol. 2 No. 2, Juni 2019
Kosmas Minggu, 2013, Sistem Pewarisan Bersifat Patrilineal Menurut Hukum Adat Lio dan Alternatif  Penyelesaiannya  di  Kabupaten  Ende  (  Kedudukan  Perempuan  Dalam Pewarisan )

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Repiblik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974  tentang Perkawinan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia LN RI No 165. T L N RI No 3886
Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor  02 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pelestarian,
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Adat Istiadat  dan Lembaga Adat.