## TELAAH KRITIS AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH

## Tobibatussaadah
Institut Agama Islam Negeri Metro Jl. Ki Dewantara No. 116,Kota Metro, 34125, Lampung tobibah_saadah@yahoo.com
Abstract
Indonesia is known as a country which has Muslims of the major society. Unfortunately, getting a lot of conflict cases. When Indonesia gets conflicts, the Gospel of Islam and the Muslims always is blamed as the cause. Although, Islam gets the history of getting peace in  practice  of  The  Constitution  of  Medina.  Consequently,  the  researcher  discusses  The Constitution Of Medina And A Resolution Conflict In Indonesia . The research is library research which uses the analysis method to content analysis. The research discovers that principle  of  The  Constitution  of  Medina  were  Quran  and  Sunnah  as  the  agreement inspiration; social unity; freedom of religion and movement; deliberation and autonomous leadership; helpful; humanity and social justice; and state sovereignty. Then, patterns of a resolution conflict of The Constitution of Medina that can become reference for Indonesia is dialog, tolerance and cooperation
Key Words: The Constitution of Medina, Indonesia, Principle, Resolution Conflict.

## Abstrak
Sejak  munculnya  ekonomi  syariah  di  Indonesia,  konsep  ini  telah  mengalami perkembangan  yang  cukup  pesat.  Tidak  saja  menjadi  model  ekonomi  yang  digemari kalangan  akademis  Islam,  namun  merambah  menjadi  budaya  ekonomi  nasional  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat  umum  sebagai  alternatif  konsep.  Hal ini  yang  terjadi pada munculnya akad Musyarakah Mutanaqisah , akad yang muncul dari perkembangan akad  Musyarakah.  Secara  redaksi  penamaan,  akad  Musyarakah  Mutanaqisah    ini memperlihatkan sebuah nama yang bergabung, dalam bahasa yang lain yaitu seperti ada akad  di  dalam  akad.  Jika  dilihat  dari  skema,  secara  kasat  mata  akad  ini  hampir  seperti tidak  ada  perbedaan  dengan  musyarakah  pada  umumnya.  Dalam  satu  masa perkembangan  seperti  ini,  hal  yang  paling  penting  digawangi  ahli  Hukum  Ekonomi Syariah ialah menjaga keaslian ruh syariah di dalamnya, dengan harapan praktik tidak sedang  menggelontorkan  kotoran  pada  idealisme  konsep.  Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini mengambil  tema  Musyarakah  Mutanaqisah    yang  dibedah  secara  teoritis  maupun praktis, guna mendalam hakikat akad tersebut.
Kata Kunci: Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah, Hukum Ekonomi Syariah.

## Pendahuluan
Konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini, telah lama dikenal  dan  dipraktekkan  di  lingkungan  masyarakat  (adat),  dikenal  dengan terminologi  “bagi  hasil”.  Konsep  yang  berbasis  syariah  ini  selanjutnya terinternalisasi dalam budaya ekonomi nasional, sehingga menjadi suatu konsep umum yang dipraktekkan secara baik oleh masyarakat. 1
Sasaran  dan  fungsi  sistem  keuangan  syariah  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari pemikiran keislaman yang didasarkan kepada ajaran Islam (Al-
1 Rachmadi  Usman, Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), h.. 43.
Quran  dan  Sunnah).  Sistem  keuangan  syariah  diharapkan  mampu  mencapai tujuan-tujuan  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pertumbuhan  ekonomi  yang optimum,  perluasan  kesempatan  pekerjaan,  pemerataan  distribusi  pendapatan dan stabilitas ekonomi. 2
Dalam prakteknya, sistem ekonomi syariah menggunakan instrumen yang bervariasi  dalam  melakukan  pengendalian  pencapaian  keuangan,  dan instrumen-instrumen tersebut memiliki komitmen yang tinggi kepada nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi, dan solidaritas sesama manusia. 3
Sebagaimana  diketahui  bahwa  setiap  akad,  terkhusus  yang  sudah disepakati  secara  umum  dan  disusun  menjadi  Perjanjian  Baku,  seharusnya dalam  satu  tujuan  yang  mengacu  pada  nilai-nilai  di  atas. 4 Sembari  meruak kepada  praktik  muamalat  yang  mengalami  perkembangan  dalam  menyikapi perilaku bisnis masyarakat.
Pada satu titik ini, muamalat menemukan praktik para pebisnis dari akad musyarakah  beranjak  menjadi  praktik  lain  disebut Musyarakah  Mutanaqisah . Akad  yang  dari  namanya  terlihat  mengandung  pengertian hybrid  contract (Multiple  Akad).  Satu  akad  yang  menghimpun  beberapa  akad.  Dalam pembahasan yang lain juga sempat disebut Al-‘Uqud al-Maliyah al-Murakkabah . Akad semacam ini hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi yang beragam. Oleh sebab itu, peneliti dalam kesempatan ini akan  membedah Musyarakah  Mutanaqisah dari  segi  pondasi  teoritis  beserta praktis,  dengan  harapan  menjadi  referensi  pemahaman  terkait  hakikat  akad Musyarakah Mutanaqisah.

## Musyarakah Mutanaqisah

## Pengertian
Musyarkah secara bahasa berasal dari—Arab—kata syirkah atau syarika (fi’il madhi), yashruku (fi’il  mudhari’), syarikan / syirkatan / syarikatan (masdar)  yang berarti  sekutu. 5 Dalam  arti  asli  bahasa  arab, syirkah berarti  mencampurkan  dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian yang  lain. 6 Dalam  pembahasan  Kitab Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu,  syirkah ialah bercampurnya  suatu  harta  dengan  harta  yang  lain.  Selanjutnya, syirkah dimashurkan  oleh  Jumhur  Ulama  sebagai  transaksi  khusus,  meskipun  tidak terjadi pencampuran kedua harta, karena terjadinya percampuran harta tersebut disebabkan oleh transaksi. 7
2 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), h.. 23.
3 Ibid . 4 Mu’adil  Faizin,  “Keabsahan  Klausula  Eksonerasi  Perjanjian  Baku  Dalam  Perspektif Hukum Islam”, Istinbath , Vol. 14 No. 1, Mei 2017,  h.. 82-89. 5 Lihat kamus Al-Munawir 6 Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Kencana, 2010), h.. 127.
7 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h.. 441.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
Adapun    menurut  istilah  definisi syirkah adalah  kerjasama  antara  dua orang  atau  lebih  dalam  sebuah  usaha  serta  konsekuensi  keuntungan  dan kerugiannya  ditanggung  secara  bersama. 8 Dengan  kalimat  lain, Syirkah merupakan tindakan hukum di antara pihak yang melakukan kerjasama untuk menjalankan  usaha  berdasarkan  prinsip  bagi hasil  sesuai  kesepakatan mereka. 9 Dalam  Pasal  2618  KUH  Perdata  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan persekutuan    ( syirkah )  adalah  persetujuan  dengan  mana  dua  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  untuk  memasukkan  sesuatu  dalam  persekutuan,  dengan maksud untuk membagi sesuatu karenanya. 10
Syirkah menurut muamalat terbagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak (kongsi harta)  dan syirkah uqud (kongsi  transaksi).  Dalam syirkah yang  disebabkan  oleh transaksi  perjanjian  terdapat  tiga  macam,  di  antaranya:  pertama, syirkah  amwal yaitu  persekutuan  dalam  pengelolaan  modal─yang  kemudian  dikembangkan oleh industri perbankan sebagai bentuk akad sehingga pada perkembangannya disebut musyarakah ;  kedua, syirkah  wujuh yaitu  persekutuan  atas  tanggungan; ketiga, syirkah  a’mal yaitu  persekutuan  menggunakan  keahlian  dalam pekerjaan. 11
Dapat  dipahami  bahwa  terminologi Musyarakah yang  digunakan  dalam tema  ini  ialah syirkah  amwal, persekutuan  dalam  mengelola  modal  dengan ketentuan  syarat  yang  disepakati. Syirkah  amwal ini  pula  yang  berlaku  dalam industri  keuangan  syariah.  Sebab  persekutuan  yang  lainnya  berupa pertanggungan atau pekerjaan tidak dapat diberlakukan di bidang keuangan.
Berkaitan  dengan Mutanaqisah merupakan  kata  yang  berasal  dari yatanaqisu-tanaqis-tanaqisan-mutanaqisun yang  memiliki  arti  mengurangi  secara bertahap. Sehingga penyebutan Musyarakah Mutanaqisah ialah bentuk kerjasama antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  kepemilikan  suatu  barang  atau  asset. Kerjasama  ini  akan  mengurangi  hak  kepemilikan  salah  satu  pihak  sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. 12
Dalam  akad  ini  terjadi  semacam  kerjasama  antara  dua  pihak  yaitu lumrahnya  antara  seseorang  atau  kelompok  dengan  lembaga  keuangan  dalam memiliki  kepemilikan  asset  atau  porsi  modal.  Lalu  dalam  perkembangan akadnya,  terjadi  sebuah  perpindahan  atau  perubahan  porsi  kepemilikan  asset. Terdapat pihak yang berkurang porsi kepemilikannya, di lain sisi terdapat pihak yang  bertambah  porsi  kepemilikannya.  Proses  akad  ini  selesai  sampai  pada perpindahan  secara  penuh  kepemilikannya.  Dengan  kata  lain,  pihak  satu memiliki  porsi  kepemilikan  0%,  sementara  pihak  yang  lain  memiliki  porsi kepemilikan sampai 100%.
8 Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah , h.. 127.
9 Burhanuddin, Hukum Kotrak Syariah , (Yogyakarta:BPFE, 2009), h.. 102.
10 Lihat Pasal 2618 KUH Perdata
11 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 , h.. 443-449.
12 Nadratuzzaman Hosen, “Musyarakah Mutanaqishah”, Al-Iqtishad , Vol. I No. 2, Juli 2009, h.. 47.
Akad Musyarakah Mutanaqisah merupakan turunan dari akad musyarakah . Lebih  dikenal  dengan  istilah  MMQ,  perpindahan  kepemilikan  ini  melalui mekanisme  pembayaran  atas  hak  kepemilikan  lain.  Bentuk  kerjasama  ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. 13
Definisi  yang  juga  dberikan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia  melalui  Fatwa  Nomor  73/DSN-MUI/XI/2008  Tentang Musyarakah Mutanaqisah menyebutkan bahwa: 14
“ Musyarakah  Mutanaqisah adalah  musyarakah  atau  syirkah  yang kepemilikan  asset  (barang)  atau  modal  salah  satu  pihak  ( syarik )  berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya”.
Dalam penjelasan Fatwa DSN-MUI, proses perpindahan porsi kepemilikan asset atau modal pada MMQ telah terjadi secara bertahap. Dengan kalimat lain, proses perpindahan porsi tersebut dapat terjadi per bulan, per pekan atau dalam rentang  waktu  yang  ditentukan.  Perpindahannya  juga  disebabkan  dengan pembelian dari pihak satu ke pihak yang lain.
Dalam skema ini lah sebagian ahli Hukum Perjanjian sempat menyebutnya dengan hybrid  contract (Multiple  Akad)  dalam  artian  satu  akad  yang menghimpun beberapa akad. Dalam pembahasan yang lain juga sempat disebut Al-‘Uqud  al-Maliyah  al-Murakkabah .  Meski  sebagian  akan  berpendapat  bahwa MMQ ini bukanlah akad yang menghimpun beberapa akad, melainkan memang sebuah akad baru atau akad turunan hasil perilaku bisnis.
Sekilas  nampak  memiliki  kesamaan  dengan musyarakah, namun  memiliki perbedaan dari segi objek yang dijadikan persekutuan yaitu porsi kepemilikan, dan  porsi  itu  dapat  diperpindahkan.  Objek  yang  belum  terpikirkan  selama  ini dalam  kerangka musyarakah murni.  Sehingga,  akad  MMQ  ini  jika  diperhatikan memang nampak sebagai akad yang baru dengan skema dan obyek yang baru. Maka  ada  benarnya  juga  bagi    yang  berpendapat  MMQ  ini  merupakan  akad yang baru, bukan merupakan percampuran dari berbagai akad.

## Rukun Dan Syarat
Dapat  dilihat  Dalam  kerjasama  ini,  masing-masing  pihak  memberikan kontribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan  dibagi  berdasarkan porsinya. Dana tersebut meliputi kas atau aset. 15 Demikian rukun dan syaratnya tercipta akad Musyarakah Mutanaqisah : 16
13 Putri  Kamilatur  Rohmi,  “Implementasi  Musyarakah  Mutanaqisah  Pada  Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang”, Iqtishoduna ¸Vol. 5 No. 1 April 2015, h.. 19. 14 Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah 15 Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE, 2009), h.. 297.
16 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat , (Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, 2007), h.. 96.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
a. Para pihak ( al-‘aqidain )
Dalam  MMQ, para  pihak  juga  disebut syarik atau  pihak  yang melakukan  akad  syirkah  (musyarakah). 17 Adapun  syarat  khususnya yaitu  para  pihak  dalam  keadaan  dewasa  dan  mampu  melaksanakan perjanjian, sebab ini adalah perjanjian dalam sekala besar.
b. Pernyataan Kehendak ( shigatul-‘aqd )
Secara  khusus,  pernyataan  kehendak  MMQ disyaratkan menemukan kesepakatan yang intinya adalah: 18 1) Pihak  pertama  rela  menjual  seluruh hishshah -nya  (porsi)  kepada pihak kedua;
2) Pihak  kedua  sanggup  membeli  seluruh hishshah dari  pihak pertama.
c. Objek Akad ( mahall al-‘aqd )
Dalam kegiatan usaha MMQ, objek akad dapat disebut dengan aset. Demikian syarat khusus yang harus dipenuhi berkaitan objek akad MMQ: 19
1) Rincian kriteria dan spesifikasi harus jelas;
2) Waktu ketersediaan harus dinyatakan dan disepakati.
d. Tujuan Akad ( maudhu’ al-‘aqd )
Merupakan  dasar  perikatan  para  pihak  sekaligus  sumber kekuatan  mengikat  bagi  tindakan  hukum  bersangkutan. 20 Demikian syarat khusus rukun tujuan dari akad MMQ: 21
1) Kesepakatan untuk membeli modal yang dilakukan secara angsur;
2) Kesepakatan untuk melakukan prestasi tertentu karena harta yang dijadikan modal dalam syirkah harus menghasilkan keuntungan; 3) Kesepakatan untuk memindahkan kepemilikan modal.
Telaah Kritis Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Dalam Praktik Masyarakat Dalam  teori  ekonomi,  hukum  kontrak─yang  biasa  disebut  akad  dalam industri  keuangan  syariah─merupakan  sebuah  pijakan  yang  sangat  penting dalam  mengatur  pertukaran  ekonomi  pasar.    Sebagian  besar  hukum  kontrak menampakkan  sikap  konsisten  dengan  efisiensi  ekonomi.  Pertemuan  hukum dengan  ekonomi  ini  menemukan  paradigma  bahwa  kontrak  secara  umum haruslah  efisien  bagi  pihak  pelaku  bisnis.  Dampak  dari  paradigma  tersebut
17 Lihat  Poin  Pertama  Fatwa  DSN-MUI  No.73/DSN-MUI/XI/2008  Tentang  Musyarakah Mutanaqisah
18 Maulana  Hasanudin,  Jaih Mubarok, Perkembangan Musyarakah ,  (Jakarta: Kencana,  2012), h.. 60.
19 Lastuti  Abu  Bakar,  Tri  Handayani,  “Telaah  Yuridis  Terhadap  Pembiayaan  Perumahan Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Sebagai Alternatif Pembiayaan Perumahan dalam Upaya  Pengembangan  Produk  Perbankan  Syariah”, Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah, Vol.  1  No.  1, Mei 2017, h.. 206.
20 Syamsul Anwar ,Hukum Perjanjian, h.. 219-221.
21 Maulana Hasanudin, Jaih Mubarok, Perkembangan Musyarakah , h.. 62.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
menimbulkan doktrin perizinan bagi para pihak untuk menulis kontrak mereka sendiri dalam keadaan normal. 22
Kontrak  dan  hukum  bagi  teori  ekonomi  juga  dirancang  untuk meminimalkan  masalah  oportunisme.  Perilaku  oportunisme  berubah  menjadi posisi yang membahayakan ketika muncul dua pihak yang setuju terkait sesuatu namun  terdapat  potensi  kontrak  yang  menguntungkan  satu  pihak  dalam keberjalanan  kontrak  nantinya,  sehingga  pihak  yang  lain  seperti  dimanfaatkan dengan tidak sadar, maka doktrin untuk mengurangi efek kerugian ini pula yang harus masuk dalam pembahasaan yang mudah dipahami sebagai efisien. 23
Sampai  sekarang,  pedoman  terkait  akad  MMQ  di  perbankan  Indonesia adalah  masih  menggunakan  Fatwa  Nomor  73/DSN-MUI/XI/2008  Tentang Musyarakah  Mutanaqisah . 24 Tak  lupa  bahwa  hakikatnya  fatwa  adalah pendapat atau  keputusan  mengenai  ajaran  Islam  yang  hanya  mengikat  secara  moral kepada peminta fatwa ( mustafi ) dan tidak mengikat secara legal. 25
Dalam  perkembangannya  di  Indonesia,  khususnya  untuk  bidang muamalat.  Teori  lama  tentang  fatwa  telah  direformasi  kekuatannya.  Fatwa muamalat yang diterbitkan DSN-MUI telah dipositivisasi oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa semua kegiatan usaha produk dan jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah yang telah difatwakan oleh MUI. 26
Pandangan  bahwa  fatwa  DSN-MUI  hanya  menjadi  pedoman  yang  tidak mengikat bagi keberlangsungan sebuah akad dalam Hukum Perjanjian tidak lagi relevan, sebab  pandangan  itu  diperbaharui  dengan  adanya  Pasal  26  dalam UU No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Fatwa  DSN-MUI  yang  tadinya tidak  mengikat  telah  naik  kualitasnya  menjadi  pedoman  yang  harus  dipatuhi, serta  akan  ada  dampak  hukumnya  ketika  Lembaga  Keuangan  Syariah  dengan sengaja  tidak  mematuhi  pedoman  Fatwa  DSN-MUI.  Pernyataan  tersebut membuat fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah harus dijadikan acuan dalam usaha MMQ di setiap praktik Lembaga Keuangan Syariah.
Dalam  hal  ini,  penulis  berusaha  menilik  contoh  beberapa  Kontrak Perjanjian  Produk  Berbasis  Akad Musyarakah  Mutanaqisah yang  telah dirahasiakan  identitasnya  berdasarkan  permintaan  Lembaga  Keuangan (selanjutnya  disebut  Eg.Kontrak)  ditinjau  dari  ketentuan  umum  fatwa  Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008  serta  dilengkapi  oleh  Keputusan  DSN-MUI  Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan (selanjutnya disebut Pedoman DSN-MUI). Beberapa analisa yang disimpulkan adalah sebagai berikut:
22 Priyono, Zaenuddin Islamil, Teori Ekonomi (Surabaya: Zifatama, 2016), h.. 56. 23 Ibid . 24 Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah.
25 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2014), II: 484-491.
26 Pasal 26 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
a. Kehendak Hukum
Kehendak  hukum  terkait  usaha  MMQ  pada  intinya  hanya  dua seperti  yang  dijelaskan  pada  sub  bab  sebelumnya, 27 adapun  yang terdapat  pada  Eg.Kontrak  menyebutkan  beberapa  kehendak  di antaranya:
1) Para  pihak  berjanji  melakukan  kerjasama  pembiayaan kepemilikan rumah melalui skema pembiayaan MMQ; 2) Para pihak sepakat untuk melakukan pernyataan porsi ( hishshah ) modal untuk kepemilikan rumah sesuai dengan penyertaan dana masing-masing  yang  dicatat  dan  dibukukan  oleh  Bank  dalam daftar angsuran Nasabah; 3) Para pihak sepakat bahwa hishshah atas rumah didasarkan pada pencatatan yang tertuang dalam daftar angsuran;
4) Bank bersedia mengalihkan hishshah -nya kepada Nasabah secara bertahap  sesuai  jadwal  angsuran  Nasabah  yang  dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal angsuran; 5) Nasabah dapat memanfaatkan objek MMQ yang diikuti dengan pembayaran ujrah selama hishshah Bank  belum  ditebus seluruhnya oleh Nasabah. b. Obyek Akad
Dalam  Eg.Kontrak  disebutkan  secara  eksplisit  bahwa  akad tersebut  berobyek  perumahan.  Tercantum  lokasi,  luas  bangunan  atau tanah,  bukti  kepemilikan  dan  nama developer .  Obyek  akad  dalam perjanjian  MMQ  memiliki  kententuan  dapat  dimanfaatkan  dengan pembayaran ujrah .  Penyerahan  obyek  akad  dapat  terjadi  sejak penandatanganan  perjanjian  dan  segala  resiko  beban  biaya  yang memungkinkan terjadi ditanggung bersama secara proporsional.
c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Pasal  tentang  penyelesaian  sengketa  dalam  Eg.Kontrak menggunakan  proses  yang  bersifat  musyawarah,  jika  belum diketemukan titik temu, maka pilihan selanjutnya adalah diselesaikan oleh  BASYARNAS  atau  Pengadilan  Agama.  Dijelaskan  pula  pihak Bank  tidak  dapat  melakukan  eksekusi  sampai  putusan  eksekusi  dari Pengadilan Agama. Berkaitan dengan Force Major, pihak yang terkena akibat  langsung  dari Force  Major harus  memberitahu  secara  tertulis dengan  melampirkan  bukti  pihak  yang  berwenang,  selambatnya  14 hari kerja sejak Force Major terjadi.
Disebutkan pula, penyelesaian pembiayaan menggunakan Off- Set yaitu penyerahan penjaminan secara sukarela oleh nasabah kepada Bank.  Dilakukan  penjualan  dari  jaminan  tersebut,  jika  terdapat  sisa
27 Lihat uraian lebih detail mengenai syarat khusus pernyataan kehendak MMQ pada sub bab B angka 2.
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
1.Perjanjian MMQ
maka dikembalikan kepada nasabah, sebaliknya jika ada kekurangan, nasabah wajib melunasinya.
Dari  pasal  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  pada  Eg.Kontrak  hampir  sesuai  dengan pedoman  DSN-MUI. 28 Perjanjian  di  atas,  dapat  disimulasikan  dalam bentuk skema sebagai berikut:
Menurut beberapa literatur MMQ skema di atas, menggunakan skema kemitraan dengan penurunan porsi modal. 29 Skema yang tidak jauh  beda  dengan  skema  yang  telah  dijelaskan  oleh  pedoman  DSN- MUI.  Sehingga,  dapat  dipahami  bahwa  sebenarnya  MMQ  adalah perjanjian Musyarakah yang telah dikembangkan oleh pelaku bisnis.
Dilihat  dari  poin  Eg.Kontrak,  maka  dapat  dipolakan  sebagai berikut: No  DSN-MUI Eg.Kontrak Keterangan 1. Aqidain adalah pihak yang mampu Bank dan Nasabah perumahan Sesuai 2. Kehendak hukum berisi kerelaan pihak pertama dan kesanggupan pihak kedua Dijelaskan secara rinci dari awal perjanjian sampai pada pemanfaatan aset Lebih Detail 3. Obyek harus jelas spesifikasinya Dijelaskan ukuran, lokasi, bukti kepemilikan sekaligus tanggungjawab segala resiko Sesuai 4. Penyelesaian secara Penyelesaian dilengkapi Sesuai
28 Keputusan  DSN-MUI  Nomor  01/DSN-MUI/X/2013  Tentang  Pedoman  Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan.
29 Lastuti Abu Bakar, Tri Handayani, “Telaah Yuridis”, h.. 213.
2.Porsi Modal 2.Porsi Modal
3.Pembelian Aset MMQ
4.Penyewaan MMQ oleh
Nasabah selaku konsumen 5.Bayar Sewa 6.Pendapatan 7.Bagi Hasil 7.Bagi Hasil 8.Pengambilalihan Porsi Bertahap
NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018
umum mengacu perundang-undangan dan prinsip syariah dengan upaya BASYARNAS atau Pengadilan Agama

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelusuran  dan  pembahasan  tentang  analisis  akad Musyarakah Mutanaqisah , dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Akad Musyarakah  Mutanaqisah adalah  syirkah  yang  kepemilikan  asset (barang)  atau  modal salah satu  pihak  ( syarik )  berkurang  disebabkan pembelian secara  bertahap  oleh  pihak  lainnya,  memiliki  rukun  dan  syarat  yang  hampir sama  dengan  musyarakah  pada  umumnya,  namun  memiliki  kehendak memindahkan  kepemilikan  porsi  asset.  Syirkah  ini  yang  dijadikan  obyek  ialah porsi  kepemilikan  asset.  Praktik musyarkah  mutanaqisah dalam  Eg.Kontrak nampaknya  sudah  menggunakan  pedoman  DSN-MUI,  bahkan  sebagian  lebih diatur secara rinci, hal ini sejalan dengan teori Positivisasi Hukum.

## Referensi
Abd.  Khalik  Latuconsina,  “Penyatuanatap  Peradilan  Agama  (Suatu  Perspektif Dinamika Sejarah)”, Jurnal  Tahkim Vol.XI No.2, Desember 2015.
Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama , Jakarta: Kencana,  2012. Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah , Jakarta:
Kencana, 2010.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jakarta: Kencana, 2014, Jilid II. Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Revisi , Jakarta: Kencana, 2014.
Burhanuddin, Hukum Kotrak Syariah , Yogyakarta:BPFE, 2009. Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer , Bogor: Ghalia, 2012. Lastuti  Abu  Bakar,  Tri  Handayani,  “Telaah  Yuridis  Terhadap  Pembiayaan Perumahan  Melalui  Akad Musyarakah  Mutanaqisah (MMQ)  Sebagai Alternatif  Pembiayaan  Perumahan  dalam  Upaya  Pengembangan  Produk Perbankan Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, Mei 2017.
Mahmoud A. El-Gamal, Islamic Finance (Law, Economic, And Practice) , New York: Cambridge, 2006.
Maulana Hasanudin, Jaih Mubarok, Perkembangan Musyarakah , Jakarta: Kencana, 2012.
Mohamad  Heykal,  Nurul  Huda, Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis  Dan Praktis , Jakarta: Kencana, 2010.
Mu’adil  Faizin,  “Keabsahan  Klausula  Eksonerasi  Perjanjian  Baku  Dalam Perspektif Hukum Islam”, Istinbath, Vol 14 No 1, Mei 2017. Nadratuzzaman Hosen, “Musyarakah Mutanaqishah”, Al-Iqtishad , Vol. I No. 2, Juli 2009. Priyono, Zaenuddin Islamil, Teori Ekonomi, Surabaya: Zifatama, 2016 Putri  Kamilatur  Rohmi,  “Implementasi Musyarakah  Mutanaqisah Pada
Pembiayaan  Kepemilikan  Rumah  Di  Bank  Muamalat  Lumajang”,
Iqtishoduna ¸Vol. 5 No. 1 April 2015.
Rachmadi  Usman, Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia Jakarta:  Sinar Grafika, 2012.
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat , Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, 2007.
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Jakarta: Darul Fikir, 2011 Wiroso, Produk Perbankan Syariah , Jakarta: LPFE Usakti, 2009. Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah Keputusan  DSN-MUI  Nomor  01/DSN-MUI/X/2013  Tentang  Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah