## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (PUMP-P2HP) TAHUN 2014 DI KABUPATEN TRENGGALEK
Implementation Of Rural Fisheries Businesses Program-Processing And Marketing Of Fisheries Product  (PUMP-P2HP) 2014 In Trenggalek Regency
Sari Puspitorini 1
1 Magister Ilmu Administrasi Universitas Kadiri

## Abstrak
Program  PUMP-P2HP  merupakan  program  pengentasan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  masyarakat melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam wadah Kelompok  Pengolah  dan  Pemasar  (  POKLAHSAR  ).  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan dan  menganalisis  implementasi  Program  PUMP-P2HP  Tahun  2014  di  Kabupaten  Trenggalek  dan  faktor- faktor    penghambat  dan  pendukung  implementasi  Program  PUMP-P2HP  2014  di  Kabupaten  Trenggalek. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  diskriptif,  sementara  pengumpulan  data  primer  melalui wawancara dan observasi, sedangkan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan  hasil  sebagai  berikut:  1)  Implementasi  Program  PUMP-P2HP  Tahun  2014  di  Kabupaten Trenggalek  sudah  mengacu  kepada  6  elemen  pemberdayaan  yaitu  pendampingan,  partisipasi  komunitas, pengorganisasian kelompok, transparansi, sistem pengawasan dan perspektif gender; (2) Faktor pendukung keberhasilan  Program  PUMP-P2HP  Tahun  2014  di  Kabupaten  Trenggalek  antara  lain  komunikasi  dan koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan, Sumber Daya Manusia yang bisa diandalkan dan anggaran yang  memadai;  3)  Faktor  penghambat  keberhasilan  Program  PUMP-P2HP  Tahun  2014  di  Kabupaten Trenggalek  antara  lain  adanya  proses  identifikasi  dan  verifikasi  kelompok  baru  pengganti  kelompok aspirasi, sehingga menyebabkan tahap pengusulan sampai dengan pencairan ikut mundur.
Kata Kunci : Implementasi; PUMP-P2HP; Pemberdayaan Masyarakat

## Abstract
The  PUMP-P2HP  Program  is  a  community-based  poverty  reduction  program  through  the  facilitation  of  business development assistance for processors and marketers of fishery products within the Processing Group and Marketers (POKLAHSAR).  The  purposes  of  this  study  were  to  describe  and  to  analyze  the  Implementation  of  PUMP-P2HP Program 2014 in Trenggalek Regency and factors that support or inhibit  PUMP-P2HP Program. This research uses qualitative  descriptive  method,  while  collecting  primary  data  through  interview  and  observation,  while  collecting secondary  data  from  literatures.  The  results  of  the  research  showed  that  :  1)  the  Implementation  of  PUMP-P2HP Program  in  2014  in  Trenggalek  Regency  has  been  referring  to  6  elements  of  empowerment  that  is  mentoring, community participation, group organizing, transparency, monitoring system and gender perspective; 2)  Supporting success  factors  of  the  Implementation  of  PUMP-P2HP  Program  2014  in  Trenggalek  Regency  including  good communication and coordination between the implementors, qualified  human resources and  adequate budget, 3)  The inhibiting success factors of the PUMP-P2HP Program 2014 in Trenggalek Regency including the identification and verification of new groups for substitution of aspiration groups, causing the proposing stage up to the withdrawal.
Keywords : Implementation; PUMP-P2HP; Empowerment

## A. PENDAHULUAN
Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan  salah  satu  upaya  pengentasan kemiskinan. Perekonomian rakyat merupakan indikator keberhasilan pembangunan serta menjadi sasaran penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan  di  bidang  lainnya.  Diantara upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  dalam
rangka memberdayakan perekonomian rakyat adalah pengelolaan sektor perikanan.
Pengentasan  kemiskinan  di  wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan  salah  satu  kegiatan  strategis dalam  pelaksanaan  pembangunan  kelautan dan perikanan. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kelautan dan perikanan merupakan  salah  satu  masalah  pokok nasional  yang  penanggulangannya  harus menjadi  prioritas  utama  dalam  pelaksanaan pembangunan  kelautan  dan  perikanan.
Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pada tahun  2007 pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator  Kesejahteraan  Rakyat  telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Sejak  tahun  2009  di  bawah  payung Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat  (PNPM)  Mandiri,  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  telah  melaksanakan PNPM  Mandiri  Kelautan  dan  Perikanan sebagai  PNPM  sektoral  atau  pendukung dengan target sasaran karakteristik kelompok usaha  tertentu.  Mulai  tahun  2011  PNPM Mandiri  Kelautan  dan  Perikanan    dilakukan melalui  3  komponen  yaitu  Pengembangan Usaha  Mina  Pedesaan  Perikanan  Tangkap (PUMP-PT),  Perikanan  Budidaya  (PUMP- PB),  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil Perikanan  (PUMP-P2HP),  Pemberdayaan Usaha  Garam  Rakyat  (PUGAR)  serta Pengembangan  Desa  Pesisir  Tangguh (PDPT).  Program  Pengembangan  Usaha Mina  Pedesaan  Pengolahan  dan  Pemasaran Hasil  Perikanan  (  PUMP-P2HP  )  merupakan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  melalui fasilitasi  bantuan  pengembangan  usaha  bagi pengolah  dan  pemasar  hasil  perikanan  yang juga  merupakan  UMKM  perikanan  dalam wadah  Kelompok  Pengolah  dan  Pemasar  ( POKLAHSAR  ).  POKLAHSAR  adalah kelompok  usaha  kelautan  dan  perikanan bidang  pengolahan  dan  pemasaran  sebagi target  sasaran  PUMP  P2HP.  Dengan  adanya Program  PUMP-P2HP,  diharapkan  dapat meningkatkan  pendapatan  POKLAHSAR dan  menyerap  tenaga  kerja  baru  bidang pengolahan dan pemasaran.
Kabupaten Trenggalek sudah menerima paket Bantuan
Langsung Masyarakat  (BLM)  dari  program  PUMP-
P2HP sebanyak 4 periode mulai tahun 2011 -
2014 dengan rincian sebagai berikut : Tabel  1.  Penerima  BLM  Program  PUMP P2HP  di  Kabupaten  Trenggalek Tahun 2011 - 2014 No  Tahun Jumlah POKLAHSAR 1. 2011 8 2. 2012 11 3 2013 7 4. 2014 5 TOTAL 31 Rumusan  masalah  penelitian  ini  sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Program Pengembangan  Usaha  Mina  Pedesaan Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil Perikanan ( PUMP-P2HP ) Tahun 2014 di Kabupaten Trenggalek ? 2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung apa sajakah dalam implementasi  Program  PUMP-P2HP
2014 di Kabupaten Trenggalek tersebut ?

## B. LANDASAN TEORITIS
2.1. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan menurut
Nugroho  (2008:432)  pada  dasarnya  adalah cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya.  Untuk  mengimplemetasikannya, setidaknya  ada  dua  pilihan  langkah  yang ada,  yaitu  langsung  mengimplementasikan dalam  bentuk  program  atau  melalui formulasi  kebijakan derivate atau  turunan dari  kebijakan  publik  tersebut. Lester  dan Stewart  dalam  Winarno,  (2002:101-102) menyatakan bahwa, “implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur  dan teknik  yang  bekerja  bersama-sama  untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.
Sifat implementasi suatu kebijakan lebih menunjukkan pada luas jangkauan kebijakan atau  untuk  siapa  kebijakan  itu  berlaku.
Menurut  Sadhana  (2013  :  171)  unsur-unsur dari  implementasi  kebijakan  yang  mutlak harus  ada  yaitu  :  1)  Unsur  pelaksana,  2) Adanya program yang dilaksanakan serta 3) Target grup atau kelompok sasaran.
Fungsi  implementasi  menurut  Wahab, 1990  dalam  Sadhana  (2013  :  183)  adalah untuk  membentuk  suatu  hubungan  yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran  kebijakan  negara  diwujudkan sebagai  “out  come”  dari  kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  pemerintah.      Implementasi Kebijakan  merupakan  aspek  yang  penting dari keseluruhan proses kebijakan.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  implementasi  merupakan  proses mengeksekusi  konsep  /  ide  (transformasi rumusan-rumusan)  secara  konsekutif  ke dalam fase-fase kegiatan dengan memanfaatkan  berbagai  sumber  daya  (alam, manusia  maupun  biaya)  yang  dikelola  dan didistribusi dalam pola koordinasi, komunikasi  yang  akurat,  clearly  dan konsisten  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut Kartasamita (1996:144) memberdayakan  mengandung  pengertian sebagai  berikut  :  Upaya  memperkuat  unsur- unsur  kebudayaan  untuk  meningkatkan harkat  dan  martabat  lapisan  masyarakat yang  dalam  kondisi  tidak  mampu,  hanya dengan  mengandalkan  kekuatan  diri  sendiri untuk  melepaskan  diri  dari  perangkap kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Jadi memberdayakan  adalah  memampukan  dan memandirikan  masyarakat.  Dalam  kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat  haruslah  pertama-tama  dimulai dengan menciptkan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang.  Disini  titik  tolaknya  adalah pengenalan  bahwa  setiap  manusia,  setiap masyarakat,  memiliki  potensi  yang  dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat  yang  sama  sekali  tanpa  daya, karena,  kalau  demikian  akan  sudah  punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun  daya  itu,  dengan  mendorong, memotivasi  dan  membangkitkan  kesadaran
akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
Konsep pemberdayaan dalam wacana  pembangunan  masyarakat  selalu dihubungkan  dengan    konsep  mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya  pemberdayaan  diletakkan  pada kekuatan  tingkat  individu  dan  sosial. Pemberdayaan  merujuk  pada  kemampuan orang,  khususnya  kelompok  rentan  dan lemah  sehingga  mereka  memiliki  kekuatan atau  kemampun  dalam  (a)  memenuhi kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka memiliki  kebebasan  (freedom)  dalam  arti bukan  saja  bebas  dalam  mengemukakan pendapat,  melainkan  bebas  dari  kelaparan, bebas  dari  kebidihan,  bebas  dari  kesakitan; (b)  menjangkau  sumber-sumber  produkstif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan
memperoleh  barang-barang  dan  jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam  proses  pembangunan dan keputusan- keputusan  yang  mempengaruhi  mereka (Suharto, 2005).
2.3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Karekteristik masyarakat yang
tinggal  di  kawasan  pesisir,  berbeda  dengan masyarakat  yang  tinggal  di  daratan.  Di beberapa  kawasan  pesisir  yang  relatif berkembang  pesat,  struktur  masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas  sosial  yang  kuat,  serta  terbuka terhadap  perubahan  dan  interaksi  sosial. Sekalipun  demikian,  masalah  kemiskinan masih  mendera  sebagian  masyarakat  pesisir, sehingga  fakta  sosial  ini  terkesan  ironi  di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir dan lautan ( Kusnadi, 2009 ).
Sebagai suatu proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat  kekuasaan  atau  keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah  kemiskinan.  Sebagai  tujuan,  maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah perubahaan  sosial,  yaitu  masyarakat  yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai  kemampuan  dan  pengetahuan dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik
yang  bersifat  fisik,  ekonomi  maupun  sosial, seperti  memiliki  kepercayaan  diri,  mampu menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial,  mandiri  dalam  melaksanakan  tugas- tugas kehidupannya (Ife, 1995). Merujuk dari dua  pendapat  diatas  tepat  kiranya  jika pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada masyarakat pesisir.
Pembangunan  di  kawasan  pesisir dan umumnya pembangunan perikanan dan kelautan,  masalah  kualitas  SDM  dan lingkungan  sepatutnya  mendapat  perlakuan khusus,  karena  secara  umum  masyarakat pesisir  memiliki  pendidikan  dan  kesehatan yang  masih  rendah.  Oleh  karena  itu  dalam investasi  SDM  masyarakat  pesisir  sudah sepatutnya  mempertimbangkan  kedua  hal tersebut.  Adapun  sasaran  pemberdayaan masyarakat  pesisir,  diformulasikan  sebagai berikut:
a. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia  yang  terdiri  dari  sandang, pangan,  papan,  kesehatan  dan pendidikan.
b. Tersedianya  prasarana  dan  sarana produksi lokal yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses dengan harga murah dan berkualitas yang baik.
c.Meningkatnya  peran  kelembagaan masyarakat  sebagai  wadah  aksi kolektif  untuk  mencapai  tujuan tujuan individu.
d. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi  produktif  di  daerah  yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya  lokal,  pasar  yang  jelas, berkelanjutan berdasarkan kapasitas sumberdaya, dimiliki dan dilaksanakan  serta  berdampak  bagi masyarakat  lokal,  dan  dengan menggunakan  teknologi  maju  tepat guna  yang  berasal  dari  proses pengkajian dan penelitian.
e. Terciptanya  jaringan  transportasi dan  komunikasi  yang  memadai, sebagai basis jaringan ekonomi, baik antara  kawasan  pesisir  maupun antara pesisir dan pedalaman.
f. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia  yang  berbasis  pada  kegiatan ekonomi  di  wilayah  pesisir  dan  laut  sebagai wujud  pemanfaatan  dan  pendayagunaan sumberdaya alam laut.
2.4. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ( PUMP-

## P2HP)
PUMP-P2HP    adalah  bagian  dari pelaksanaan  program  PNPM  Mandiri  KP dalam memberdayakan usaha mikro melalui stimulan  bantuan  pengembangan  usaha sesuai  dengan  peluang  usaha.  Pola  dasar PUMP-P2HP dirancang untuk meningkatkan  kemampuan  POKLAHSAR yang  terdiri  dari  kelompok  pengolah  dan pemasar hasil perikanan untuk mengembangkan  usaha  produktif  dalam rangka mendukung peningkatan
kemampuan  dan  pengembangan  wirausaha bidang pengolahan dan pemasaran. 2.5. Kelompok  Pengolah  dan  Pemasar (POKLAHSAR) Hasil Perikanan Menurut Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  (2010)  pengolahan ikan  yang  selanjutnya  disebut  pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan  dari  bahan  baku  ikan  sampai menjadi  produk  akhir  untuk  konsumsi manusia. Selanjutnya dari pengertian tersebut berkembang definisi tentang pengolah  dan  pemasar  hasil  perikanan. Sedangkan  menurut  Keputusan  Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ( 2014:8  ),  pengolah  adalah  orang  yang  mata pencahariannya melakukan usaha pengolahan  hasil  perikanan.  Sedangkan pemasar adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran hasil perikanan termasuk produk olahannya.
Ciri-ciri  POKLAHSAR  adalah  (1) memiliki  jumlah  anggota  minimal  5  orang, (2)  pelaku  utama  yang  berada  di  dalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok, (3) mempunyai tujuan, minat dan kepentingan  yang  sama  terutama  di  bidang pengolahan  dan  pemasaran  hasil  perikanan,
(4) memiliki kesamaan dalam
tradisi/kebiasaan,  domisili,  lokasi  usaha,
status  ekonomi  dan  bahasa,  (5)  bersifat informal, (6) memiliki saling ketergantungan antar  individu,  (7)  mandiri  dan  partisipatif, (8)  memiliki  aturan/norma  yang  disepakati bersama  dan  (9)  memiliki  administrasi  yang rapi.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Trenggalek,
terutama  Kecamatan  Watulimo,  Panggul, Pogalan  dan  Kampak  sebagai  penerima manfaat Program PUMP-P2HP Tahun 2014.
D. PEMBAHASAN 4.1.  Implementasi  Program  Pengembangan Usaha  Mina  Pedesaan  Pengolahan  dan Pemasaran Hasil Perikanan ( PUMP-P2HP ) Tahun 2014 di Kabupaten Trenggalek 4.1.1. Pendampingan
Pendampingan  PUMP-P2HP  Tahun
2014  dilaksanakan  oleh  semua  elemen dengan bentuk pendampingan yang dilakukan  berupa  fisik  dan  non  fisik.  Non fisik  diwujudkan  melalui  jasa  fasiliasi, sedangkan fisik diwujudkan dengan pendampingan  dana  dari  APBD  Kabupaten Trenggalek.
Dalam  implementasinya,  Program PUMP-P2HP  di  Kabupaten  Trenggalek  telah dilaksanakan  melalui  beberapa    tahapan diantaranya Sosialisai dan koordinasi kegiatan;  Identifikasi,  seleksi,  verifikasi  dan penetapan  calon  POKLAHSAR  penerima PUMP-P2HP; Rekruitmen Tenaga Pendamping;  Penyusunan  dan  pengusulan RUB  dan  dokumen  administrasi;  Penetapan kelompok  penerima  BLM  PUMP-P2HP; Penyaluran BLM; Pemanfaatan BLM; Pendampingan;  Monitoring  dan  evaluasi. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Dinas
Perikanan  telah  memahami    apa  yang seharusnya
dilaksanakan
dalam mengimplementasikan  Kebijakan  Publik dimaksud,  hal  ini  sesuai  dengan  konsep imlementaasi Kebijakan Sistem Rasional ( Top Down )  m enurut  George  Edward  III  dalam Sadhana ( 2013 : 216).
Pendampingan PUMP-P2HP dilakukan mulai dari (a) Pendampingan dana dari APBD Trenggalek, (b)
penumbuhan/pengembangan  kelompok,  (c) memfasilitasi  kelompok  dalam  penyusunan RUB, (d) pendampingan pada saat pencairan sampai  dengan  pembelanjaan  BLM,  (e) melakukan pembinaan pasca program seperti bimtek,  fasilitasi  manajemen  usaha,  dan fasilitasi  akses  permodalan.  Setelah  Program PUMP-P2HP Tahun 2014 berakhir,
pendampingan  dilanjutkan  berupa  kegiatan pembinaan dan monev.
4.1.2. Partisipasi Komunitas
Partisipasi  komunitas  nampak  dalam perencanaan  dan  pengawasan.  Dari  sisi perencanaan  seluruh  anggota  berpartisipasi dalam  penyusunan  RUB  dan  perubahannya sesuai kebutuhan yang diinginkan kelompok yang telah disesuaikan dengan harga barang di  pasaran  dengan  memperhatikan  azas keadilan  dan  pemerataan.  Semua  anggota berhak untuk mengusulkan barang apa yang diperlukan sekaligus mendapatkan pembagian  barang  tersebut  sesuai  dengan kesepakatan.  Partisipasi  kelompok  juga  ada pada  saat  pembelanjaan  BLM.  Setelah rekening  dicairkan,  kelompok  bisa  langsung membelanjakan  dana  BLM  yang  diperoleh secara  bersama-sama  dengan  anggota. Sedangkan  dari  sisi  pengawasan,  seluruh anggota  kelompok  melakukan  pengawasan bersama  melalui  kegiatan  kelompok  seperti arisan,  simpan  pinjam  dan  pertemuan  rutin kelompok.  Kegiatan  ini  merupakan  ajang kelompok  untuk  saling  tukar  informasi  dan memecahkan  masalah  yang  dialami  para anggotanya.

## 4.1.3. Pengorganisasian Kelompok
Program  PUMP-P2HP  Tahun  2014 ini  juga  membangun  rasa  kekeluargaan, solidaritas dan kolektifitas masyarakat dalam bentuk  kelompok  masyarakat.  Dengan adanya kelompok masyarakat ini diharapkan akan mempermudah mereka dalam mengakses  sumberdaya  yang  dibutuhkan baik berupa sarana dan prasarana. Sebelumnya  para  pelaku  usaha  pengolahan dan  pemasaran  ini  masih  ada  yang  belum tergabung  dalam  satu  kelompok.  Mereka masih  bekerja  secara  perorangan  dengan sistem  egosentris  yang  ditunjang  dengan minimnya sarana, pengetahuan, permodalan. Dengan  berkelompok  akan  memunculkan
kegiatan  kelompok  dan  memudahkan mereka untuk memperoleh bantuan.
Selanjutnya  upaya  yang  dilakukan adalah  penguatan  kelembagaan  baik  berupa pembinaan,  pendampingan  dan  pelatihan dari  berbagai  instansi  terkait.  Dengan penguatan  kelembagaan  ini  diharapkan lembaga  ini  berdaya  dan  mandiri  tanpa bergantung kepada bantuan Pemerintah saja sehingga  mampu  memainkan  perannya sebagai  motor  penggerak  ekonomi  di wilayahnya masing-masing.

## 4.1.4. Transparansi
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  PUMP- P2HP, prinsip transparansi diterapkan dalam pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan kelompok.  Transparansi  diwujudkan  dalam bentuk  kepemilikan  buku  rekening  bersama atas nama kelompok.

## 4.1.5. Sistem Pengawasan
Dalam  pelaksanaan  PUMP-P2HP sistem  pengawasan  diterapkan  dalam penggunaan  dana  BLM  kelompok  dan perkembangannya  dikontrol  secara  bersama oleh seluruh anggota kelompok. Pengawasan yang  dimaksud  adalah  pengawasan  yang dilakukan  oleh  semua  anggota  kelompok. Seluruh  anggota  berhak  untuk  mengetahui besarnya  dana  yang  diterima,  dibelanjakan untuk  apa  saja  dana  tersebut,  dibagikan untuk  siapa  saja  barang  yang  dibelanjakan serta  bagaimana  pengelolaan  sarana  yang ada selanjutnya.

## 4.1.6. Perspektif Gender
Dalam  implementasi  PUMP-P2HP Tahun  2014,  gender  termasuk  dalam  salah satu  indikator  output  pelaksanaan  PUMP- P2HP.  Ditargetkan  prosentase  rata-rata anggota  kelompok  yang  berjenis  kelamin perempuan  minimal 10  %  dari  total  anggota kelompok  penerima.  Dari  data  diketahui bahwa POKLAHSAR penerima BLM PUMP- P2HP sudah beranggotakan perempuan lebih dari 40 % dari total anggota. Bahkan ada satu kelompok  yaitu  Pasir  Bahari  yang  anggota perempuan semua (100%). Hal ini menunjukkan  bahwa  perempuan  mulai diperhitungkan    perannya  di  bidang  sosial dan ekonomi.
Pemberdayaan  perempuan  dianggap sebagai  salah  satu  alternatif  solusi  untuk
mengatasi kemiskinan. Seperti yang dikatakan Sumarti, (2010 : 212)
pemberdayaan  perempuan  dapat  dilakukan melaui  pemenuhan  kebutuhan  praktis  yaitu dengan pendisikan, kesehatan, ekonomi baik perempuan  maupun  lai-laki  dan  melalui pemenuhan  kebutuhan  strategis  yaitu dengan  melibatkan  perempuan  dalam kegiatan pembangunan.
Pemenuhan kebutuhan  praktis  dapat  dilakukan  dengan peningkatan  sumber  daya  manusia  ( pendidikan, kesehatan, ekonomi ). Sedangkan  pemenuhan  strategis  dapat dilakukan dengan cara memperkuat kelembagaan  ekonomi  berbasis  perempuan melalui  peningkatan  kapasitas  kader-kader perempuan.  Dalam  tahapan  penerimaan BLM PUMP-P2HP perempuan berperan aktif dalam  kelompok  mulai  perencanaan  hingga pengambilan  keputusan  seperti  dalam penyusunan
RUB,
Perubahan RUB,
pembelanjaan  maupun  penyusunan  laporan perkembangan usaha.
4.2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat  Implementasi  Program PUMP-P2HP Tahun 2014 di Kabupaten Trenggalek Faktor  yang  menjadi  pendukung implementasi  program  PUMP-P2HP  Tahun 2014 antara lain :
1. Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan  (Kementerian  Kelautan  dan Perikanan)  dengan  implementor  di tingkat  Provinsi  (  Tim  Pembina  ) maupun  di  tingkat  Kabupaten  (  Tim Teknis  ),  karena  di  tingkat  Kabupaten sudah melaksanakan identifikasi, seleksi, verifikasi, pengusulan, penetapan,  sosialisasi,  penyaluran, pembinaan dan monev;
2. Komunikasi  antara  Dinas  Perikanan Kabupaten  Trenggalek  dengan  Tenaga Pendamping juga terjalin harmonis;
3. Komunikasi  antara  Dinas  Perikanan Kabupaten Trenggalek dengan Kelompok  Pengolah  dan  Pemasar  juga terjalin harmonis;
4. Komunikasi  yang  baik  antara  Tim Teknis dengan koordinator lapang dari
partai  yang  mengemban  aspirasi masyarakat;
5. Sumber  Daya  utamanya  ditingkat Kabupaten  sangat  mendukung  karena staf bidang pengelolaan hasil perikanan yang  terlibat  punya  dedikasi  cukup tinggi  dan  berkompeten  (  sarjana perikanan );
6. Tersedianya  dana  pendamping  dari APBD  Trenggalek  untuk  mendukung kelancaran program.
Faktor-  faktor  yang  menjadi  penghambat implementasi  Program  PUMP-P2HP  Tahun 2014 antara lain :
1. Pada awalnya kelompok pengolah dan pemasar yang ditunjuk oleh
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan merupakan  kelompok  aspirasi  dan belum  memiliki  usaha  di  bidang perikanan,  namun  dengan  adanya koordinasi  yang  baik  antara  Pusat, Provinsi, Dinas Kabupaten, Koordinator  Lapang  (  dari  aspirasi  ), kelompok ini diganti dengan kelompok binaan dari Dinas Kabupaten yang bisa memenuhi ketentuan. Proses penggantian  ini  memakan  waktu  yang panjang,  sehingga  menyebabkan  tahap pengusulan  sampai  dengan  pencairan ikut mundur;
2. Lamanya jangka waktu antara penyusunan  Rencana  Usaha  Bersama (RUB) dengan pencairan BLM, sehingga  menyebabkan  ada  beberapa barang yang harga nya naik mengikuti harga  pasaran.  Hal  ini  menyebabkan pembelanjaan  peralatan  tidak  sesuai dengan kebutuhan dan pemerataan;
3. POKLAHSAR  kurang mengetahui perkiraan  harga  peralatan  pengolahan maupun pemasaran ikan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RUB.
4. Kurang  tertibnya  POKLAHSAR  dalam mengelola administrasi kelompok
E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil  penelitian  sebagaimana  dijelaskan  bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi Program PUMP-P2HP sudah  mengacu  kepada  6  elemen pemberdayaan yaitu pendampingan, partisipasi  komunitas,  pengorganisasian kelompok, transparansi, sistem pengawasan dan perspektif gender. 2. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Program PUMP P2HP Tahun 2014 di Kabupaten Trenggalek antara lain :
a. Komunikasi dan hubungan yang baik antara  pembuat  kebijakan  dan pelaku;
b. Tenaga  pendamping  kelompok  yang bisa diandalkan;
c. Sumber  Daya  utamanya  ditingkat Kabupaten sangat mendukung karena staf bidang pengelolaan hasil perikanan  yang  terlibat  punya dedikasi cukup tinggi dan berkompeten ( sarjana perikanan ); d. Tersedianya anggaran yang
disediakan  Pemerintah  sebesar  Rp.
30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap kelompok untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan kelompok.
e. Sikap  pelaksana  kebijakan  yang sangat  mendukung  kegiatan  juga menjadi faktor pendukung keberhasilan  pelaksanaan  program PUMP P2HP di Kabupaten Trenggalek.Komunikasi  yang  baik antar pelaksana kebijakan; Sedangkan faktor-faktor yang
menghambat  keberhasilan  Program  PUMP P2HP  Tahun  2014  di  Kabupaten  Trenggalek antara lain :
a. Proses  identifikasi  dan  verifikasi kelompok  baru  pengganti  kelompok aspirasi,  sehingga  menyebabkan  tahap pengusulan  sampai  dengan  pencairan ikut mundur;
b.
Lamanya jangka waktu antara penyusunan  Rencana  Usaha  Bersama (RUB) dengan pencairan BLM, sehingga  ada  beberapa  barang  yang harga  nya  naik  mengikuti  harga pasaran. Hal ini menyebabkan pembelanjaan  peralatan  tidak  sesuai dengan kebutuhan dan pemerataan;
c. Kurang  tertibnya  POKLAHSAR  dalam mengelola administrasi kelompok

## 5.2. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan yang ditulis, maka  penulis  menyampaikan  saran-saran sebagai berikut :
a.   Diharapkan  program  ini  berlanjut  terus dari  tahun  ke  tahun  dengan  alokasi penerima yang berbeda. Namun program ini  berhenti  di  tahun  2014,  di  tahun berikutnya  sudah  tidak  ada  program seperti ini lagi; b.   Keterbatasan akses pemasaran menyebabkan harga tidak stabil. c.   Diperlukan program penguatan kelembagaan  terlebih  dahulu  agar  bisa tumbuh secara mandiri dan
berkelanjutan;
d.  Agar terus melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) dan pembinaan kepada kelompok  penerima  bantuan  Program PUMP-P2HP, untuk melihat sejauh mana perkembangan  usaha  dan  kemandirian kelompok.

## F. REFERENSI
Ife,  Jim.  1995. Community  Development  : Creating Community Alternatives - Vision, Analysis  and  Practice .  Australia  :
Longman Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012. Pedoman  Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
Kusnadi,  2003.  Akar  Kemiskinan  Nelayan.
Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara
Nugroho,  Riant. 2008 . Public  Policy. Jakarta  : PT Elex Media Komputindo.
Sadhana,  Kridawati. 2013.  Realitas  Kebijakan Publik . Malang : UM PRESS Suharto  E,  2005. Membangun  Masyarakat Memberdayakan  Rakyat.  Kajian  Strategi Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan Pekerjaan  Sosial .  Bandung  :  PT.  Refika Aditama Sumarti
Widodo,  J, 2012 . Analisis  Kebijakan  Publik Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik , Malang : Bayu Media Winarno,  Budi. 2012 . Kebijakan  Publik,  Teori, Proses  dan  Studi  Kasus. Yogyakarta  :
CAPS. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia Nomor
PER.19/MEN/2010. Pengendalian Sistem Jaminan  Mutu  dan  Keamanan  Hasil Perikanan. Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran  Hasil  Perikanan  Nomor KEP 35/DJ-P2HP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina  Pedesaan  Pengolahan  dan Pemasaran  Hasil  Perikanan  Tahun 2014.
Kabupaten  Trenggalek  Dalam  Angka  Tahun 2016
Laporan PUMP-P2HP Tahun 2014