## AKIBAT HUKUM PERATIFIKASIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: STUDI KASUS KONVENSI PALERMO 2000
Wisnu Aryo Dewanto email: wisnu@ubaya.ac.id

## Abstract
Ratification in Indonesia does not have any legal consequences for the application of the treaties at national level.  The reason is that ratification only binds Indonesia as a subject of international law. In comparison, parliamentary approval in the Indonesian context is not the same as the United States Senate’s approval. The Indonesian Government signed the Palermo Convention on December 12, 2000 and ratified it on April 20, 2009. The issue discussed here regards the legal status of this Convention. In the 80’s it was assumed that any treaties ratified or acceded, would ipso facto be enforceable in Indonesia. I argued that Indonesia should be regarded as a state applying the monist approach, which legal  practice  seems  to  reject.    I  stand  for  the  monist  approach  especially  with  regard  to  the  legal status  of  the  2000  Palermo  Convention.  In  addition  I  also  argue  about  the  importance  of differentiating between Indonesia’s international obligations and the issue of direct applicaton of the Convention by national couts.
Keywords:
Ratification, Integration, Implementation, Treaty, Indonesia’s legal system

## Abstrak
Ratifikasi  perjanjian  internasional  di  Indonesia  tidak  memiliki  konsekuensi  hukum  untuk penerapan  perjanjian  di  tingkat  nasional.  Alasannya  ratifikasi  hanya  mengikat  bagi  Indonesia sebagai  subyek  hukum  internasional.  Selanjutnya,  persetujuan  dari  DPR  kepada  Presiden  tidak dapat  dipersamakan  begitu  saja  dengan  persetujuan  yang  diberikan  Senat  kepada  Presiden Ameriksa  Serikat.  Pemerintah  Indonesia  telah  menandatangani  Konvensi  Palermo  pada  12 Desember 2000 dan meratifikasi pada 20 April 2009.  Perdebatan yang muncul berkenaan dengan status  hukum  Konvensi  yang  telah  diratifikasi  dalam  sistem  hukum  nasional.    Pada  1980’an, perjanjian  yang  telah  diratifikasi  atau  disetujui  oleh  Pemerintah  Indonesia ipso  facto dapat diberlakukan  di  Indonesia,  hal  mana  tampaknya  ditolak  dalam  praktik  hukum  Indonesia. Argumentasi  utama  penulis  adalah  Indonesia  menganut  ajaran  monisme.    Penulis  beranjak  dari pendekatan monism, akan membahas status hukum Palermo Convention dalam sistem hukum kita. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya pembedaan antara kewajiban internasional yang muncul dari Konvensi dengan persoalan penerapan langsung Konvensi dalam pengadilan nasional.
Kata kunci:
Ratifikasi, Integrasi, Implementasi, Treaty, sistem hukum di Indonesia

## Pendahuluan
Pada  bulan  Desember  2000  Pemerintah  Indonesia  telah  menandatangani Konvensi Palermo 2000 mengenai kejahatan lintas batas negara atau yang dikenal dengan United Nations Convention on Transnational Organized Crime . Pemerintah
Indonesia membutuhkan waktu kurang lebih 9 tahun untuk meratifikasi Konvensi tersebut,  yaitu  pada  tanggal  20  April  2009  melalui  UU  Pengesahan  UNCTOC Nomor 5 Tahun 2009.
Dari beberapa pengajaran di perkuliahan hukum internasional dan hukum perjanjian  internasional  tampak  masih  ada  kebingungan  menyikapi  makna  dari ratifikasi perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan karena ada sebuah doktrin yang begitu kuat dan melekat bahwa UU pengesahan perjanjian internasional adalah UU transformasi atau implementing legislation dari perjanjian-perjanjian internasional di Indonesia. Dengan hanya ada 2 pasal saja di dalam UU pengesahan tersebut dan dilampirkannya perjanjian internasional yang diratifikasi,  menurut  ahli  tata  negara,  perjanjian  internasional  dapat  diterapkan secara langsung di level nasional [baca: pengadilan]. Hampir semua dosen hukum internasional perguruan tinggi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut  paham  monisme  meskipun  kenyataannya  tidak  ada  satu  pasal  dalam perjanjian  internasional  digunakan  oleh  hakim  sebagai  landasan  hukum.  Ini karena mereka tidak memahami secara utuh antara konsep monisme itu sendiri dan  kewajiban  internasional  yang  diemban  oleh  negara  atas  perjanjian internasional yang diratifikasi.
Pada  PILC  2013  di  Universitas  Padjadjaran  Bandung  tulisan  saya mengkritik keras laporan delegasi Republik Indonesia yang mencantumkan Pasal 2  ICCPR  sebagai  alasan  pembenar  bahwa  pasal  perjanjian  internasional diterapkan  secara  langsung  karena  Pasal  2  dari  Kovenan  tersebut  bukan merupakan pasal yang dapat digunakan sebagai landasan hukum, pasal tersebut hanya  ingin  menjelaskan  status  ICCPR  bagi  negara-negara  pihak,  yang  mana negara-negara  pihak  diminta  untuk  membuat  peraturan  perundang-undangan agar  hak-hak  yang  tercantum  di  dalam  ICCPR  dapat  diakui  di  level  nasional. Pemerintah Indonesia seringkali mengalami ‘ketakutan’ ketika harus meratifikasi perjanjian internasional, seperti Statuta Roma 1998 mengenai Mahkamah Pidana Internasional,  padahal  ratifikasi  tidak  memiliki  makna  apapun  kecuali  membuat
perjanjian  tersebut  berlaku.  Selain  itu,  Pemerintah  Indonesia  berhak  untuk membuat  deklarasi  mengenai  makna  ratifikasi  perjanjian  internasional  bagi Indonesia.
Pemerintah  Kolombia  pada  saat  meratifikasi  Statuta  Roma  1998  secara tegas mendeklarasikan bahwa ‘ none of the provisions of the Rome Statute alters the domestic  law  applied  by  the  Colombian  judicial  authorities  in  exercise  of  their domestic  jurisdiction  within  the  territory  of  the  Republic  of  Colombia .’  Bahkan, Uruguay  dengan  berani  mendeklarasikan  bahwa  ‘... Uruguay  shall  ensure  its application to the full of extent of the powers of the State insofar as it is competent in that  respect  and  in  strict  accordance  with  the  Constitutional  provisions  of  the Republic .’  Deklarasi  ini  menuai  banyak  keberatan  dari  banyak  negara  karena Uruguay dianggap tidak memiliki komitmen yang jelas sebagai negara pihak dari Statuta Roma 1998.
Dengan  Pemerintah  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Palermo  2000, apakah Konvensi ini berlaku bagi Indonesia atau berlaku di Indonesia. Tulisan ini akan  mengupas  beberapa  hal  berkaitan  dengan  proses  ratifikasi  dalam  sistem ketatanegaraan  kita,  undang-undang  pengesahan  perjanjian  internasional,  dan perbedaan  kewajiban  internasional  dengan  konsep  monisme  serta pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia atas perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

## Perkembangan  Perjanjian  Internasional  Di  Indonesia:  Dari  Era  Profesor Mochtar Kusumaatmadja Hingga Saat Ini
Politik hukum perjanjian internasional di Indonesia sangat menarik untuk dipelajari karena ada perbedaan pandangan antara ahli hukum tata negara dengan ahli hukum internasional dalam menyikapi penerapan perjanjian internasional di Indonesia.  UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUDNRI  1945)  memang  tidak mengatur  secara  tegas  mengenai  hubungan  antara  hukum  internasional  dengan hukum nasional dalam sistem hukum nasional kita. Pasal 11 UUDNRI 1945 hanya
mengatur  mengenai  hubungan  antara  Presiden  dan  DPR  dalam  hal  pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara lain.
Hakim-hakim  di  Indonesia  juga  enggan  menggunakan  norma-norma hukum  internasional  karena  ‘mungkin’  bertanya-tanya,  apakah  perjanjian internasional  dapat  digunakan  sebagai  landasan  hukum  secara  langsung  untuk menyelesaikan perkara. Keengganan ini sangat beralasan jika merujuk pada kasus NMB v. PT. Nizwar yang berhubungan erat dengan keberlakuan Konvensi Jenewa 1927  di  mana  Belanda  sebagai  negara  kolonial  Indonesia  [Hindia  Belanda] menjadi  pihak  dari  Konvensi  Jenewa  1927  tersebut  sehingga  Indonesia  sebagai bagian dari Kerajaan Belanda terikat untuk oleh Konvensi tersebut. 1
Ketika  Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaannya  pada  tahun  1945, ada  dua  pendapat  muncul  berkaitan  dengan  keberlakuan  Konvensi  Jenewa tersebut,  yang  mana  pendapat  pertama  beranggapan  perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Kerajaan Belanda tetap berlaku selama Indonesia  tidak  menarik  diri  dari  perjanjian-perjanjian  tersebut. 2 Kemudian, pendapat kedua beranggapan bahwa Pemerintah Indonesia tidak lagi terikat oleh perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Kerajaan Belanda sehingga Konvensi Jenewa 1927 dianggap sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. 3 Kedua  pendapat  di  atas  menggambarkan  bahwa  perjanjian  internasional  yang dibuat  oleh  Pemerintah  Kerajaan  Belanda  berlaku  juga  di  Indonesia  [baca: pengadilan]  jika  Indonesia  tidak  menarik  diri  dari  perjanjian-perjanjian internasional  tersebut.  Pada  saat  itu  Indonesia  menerapkan  sistem  monisme,  di mana Pengadilan Nasional Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 228 Tahun 1979 tanggal 10 Juni 1981 mengakui Konvensi Jenewa 1927 diterapkan secara langsung di  pengadilan  tanpa  memerlukan  undang-undang.  Namun  putusan  tersebut dianulir  oleh  Mahkamah  Agung  dengan  alasan  bahwa  keberadaan  Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tidak membuat Konvensi Jenewa 1927 berlaku di
1 Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional 314 (Alumni, Bandung, 1992).
2 Id., pada 68.
3 Id.
Indonesia  sebelum  adanya implementing  legislation .  Interpretasi  Mahkamah Agung  pada  saat  itu  ternyata  selaras  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  33/PUU-IX/2011  tentang judicial  review Piagam  ASEAN,  bahwa  UU pengesahan  perjanjian  internasional  tidak  membuat  perjanjian  internasional berlaku  di  Indonesia  karena  UU  pengesahan  tersebut  hanya  merupakan  bentuk persetujuan  formal  DPR  kepada  Presiden  yang  ingin  meratifikasi  perjanjian internasional. Oleh karena itu, Konvensi Jenewa 1927 sebenarnya hanya berlaku bagi Indonesia sebagai subyek hukum internasional, belum berlaku di Indonesia karena harus memiliki implementing legislation .
Istilah  ‘ implementing  legislation’ atau  ‘ legislative  action’ dimaknai  agak berbeda-beda apalagi ketika muncul UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,  khususnya  keberadaan  Pasal  9  Ayat  2  yang  menyatakan ‘Pengesahan  perjanjian  internasional  sebagaimana  yang  dimaksud  Ayat  1 dilakukan  dengan  undang-undang  atau  keputusan  presiden.’  Istilah  ‘keputusan presiden’  ini  selanjutnya  harus  dibaca  ‘peraturan  presiden’  karena  Pasal  7  UU Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan tidak  lagi  mengenal  istilah  ‘keputusan  presiden’  melainkan  ‘peraturan  presiden’. Keberadaan  Pasal  9  Ayat  1  sebenarnya  bertentangan  dengan  Pasal  11  UUDNRI 1945 karena untuk mengontrol tindakan Presiden maka DPR ikut terlibat dalam memberikan  persetujuan.  Dengan  adanya  keputusan  presiden  [baca:  peraturan presiden] dalam memberikan persetujuan terhadap tindakan ratifikasi perjanjian internasional  maka  fungsi  kontrol  DPR  menjadi  hilang. Implementing  legislation atau  undang-undang  merupakan  produk  politik  yang  dibuat  oleh  lembaga legislatif  untuk  mengejahwantahkan  perjanjian  internasional  agar  dapat  berlaku di pengadilan nasional, seperti Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni yang  disetujui  sendiri  oleh  Presiden  melalui  Keppres  Nomor  19  Tahun  1997, norma-normanya baru berlaku di Indonesia setelah DPR membuat UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Namun  ini  menjadi  masalah  ketika  Mahkamah  Agung  memahami implementing  legislation sebagai  peraturan  pelaksana  dan  menganggap  lembaga ini memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tersebut dan hingga akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1990 sebagai peraturan pelaksana  dari  Konvensi  New  York  1958,  padahal  implementing  legislation  dari Konvensi  New  York  1958  ini  adalah  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  yang  mana  di  dalamnya  mengatur  mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.
Harjono  dalam  disertasinya  menyebutkan  bahwa  Surat  Presiden  Nomor 2826/HK/1960 merupakan hasil penafsiran Presiden terhadap Pasal 11 UUDNRI 1945  pada  saat  itu.  Kata  ‘penafsiran’  ini  menjadi  keliru  jika  kita  melihat kewenangan  lembaga-lembaga  negara  dalam  sistem  pemisahan  kekuasaan,  di mana  kewenangan  untuk  menafsirkan  suatu  peraturan  perundang-undangan berada pada lembaga yudikatif, bukan lembaga eksekutif. 4
Penggunaan kata ‘pengesahan’ dalam Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2000  menimbulkan  kontrakdiksi  pemahaman  terkait  dengan  kata  ‘ ratification ’ yang  mana  kata  ini  dibahasaindonesiakan  menjadi  pengesahan  sehingga  ada pemahaman di kalangan akademisi bahwa kewenangan untuk meratifikasi berada pada lembaga legislatif.
Dalam  hal  memahamkan  perjanjian  internasional self-executing dan non- self-executing di  Indonesia,  ada  sebuah  pergeseran  pemahaman  sehingga menimbulkan  kebingungan  di  antara  para  akademisi  dan  praktisi.  Selama  ini konsep self-executing  treaty dipahami  sebagai  perjanjian  internasional  yang berlakunya hanya mensyaratkan tandatangan, sedangkan non-self-executing treaty dimaknai  sebagai  perjanjian  internasional  yang  berlakunya  mensyaratkan ratifikasi.  Munculnya  dua  definisi  ini  secara  akademik  cukup  mencengangkan karena agak jauh dari definisi awal muncul konsep ini. Konsep self-executing dan non-self-executing treaty pada awalnya muncul di Amerika Serikat yang notabene
4 Harjono, Aspek-Aspek Yuridis Pembuatan Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945 256- 259 (Disertasi, Universitas Airlangga, 1994).
adalah  negara  monisme.  Pasal  6  Konstitusi  Amerika  Serikat  menyebutkan  ‘ all treaties...are the supreme law of the land .’ Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi hakim-hakim  di  Amerika  Serikat  adalah  apakah  semua  perjanjian  internasional yang  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Amerika  Serikat  harus  dilaksanakan  oleh pengadilan. 5 Konsep self-executing  treaty ini  pertama  kali  muncul  dalam  kasus Foster , di mana Hakim Marshall mengatakan bahwa ‘dikatakan self-executing jika penerapan  perjanjian  internasional  tersebut  tanpa  memerlukan  bantuan  dari peraturan  perundang-undangan.’ 6 Hal  ini  kemudian  dijabarkan  oleh  Vazquez dalam  kaitannya  dengan  sistem  ketatanegaraan  di  Amerika  Serikat,  bahwa  ‘ self- executing  treaty  may  be  defined  as  a  treaty  that  may  be  enforced  in  the  courts without  prior  legislation  by  Congress .’ 7 Dalam  hal  suatu  perjanjian  internasional dikatakan non-self-executing jika  perjanjian  internasional  tidak  dapat  diterapkan secara  langsung  di  pengadilan  karena  membutuhkan implementing  legislation . Pengadilan  biasanya  akan  menolak  untuk  menerapkan  pasal-pasal  dalam perjanjian  internasional  jika  pasal-pasal  tersebut  dianggap non-self-executing . Dalam kasus Whitney v. Robertson, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutus bahwa ‘ when the treaty stipulations are not self-executing they can only be enforced pursuant to legislation to carry them into effect ...’ 8
Muncul definisi self-executing dan non-self executing treaty yang berbeda di Indonesia menunjukkan kekeliruan dalam menginterpretasikan apakah perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia akan berlaku bagi atau di  Indonesia.  Pada  dasarnya  tidak  salah  jika  ada  yang  menggambarkan  bahwa Indonesia adalah negara monisme karena penulis sendiri pun berasumsi demikian
5 Thomas  Buergenthal,  Self-Executing  and  Non-Self-Executing  Treaties  in  National  and International Law 368 (Extract from Recueil der cours, Volume 235, Martinus Nijhoff Publisher, the Netherlands, 1992).
6 Malvina  Haberstam ,  International  Human  Rights  and  Domestic  Law  Focusing  on  U.S.  Law  with Some Reference to Israeli Law , 8 Cardozo J. Int’l & Comp. L. 225, 234 (2000).
7 Carlos  Manuel  Vazquez, The  Four  Doctrines  of  Self-Executing  Treaties ,  American  Journal  of International Law, Volume 89, Issue 4, 695 (1995).
8 David Sloss, The Domestication of International Human Rights: Non-Self-Executing Declaration and Human Rights Treaties , 24 Yale J. Int’l. L. 129, 146 (1999).
ketika  melihat  proses  sistem checks  and  balances dalam  sistem  ketatanegaraan kita.
Dalam sistem checks and balances di Amerika Serikat, ketika Senat Amerika Serikat  memberikan  persetujuan  kepada  Presiden  untuk  meratifikasi  perjanjian internasional  maka  perjanjian  tersebut  akan  berlaku  di  pengadilan  Amerika Serikat kecuali ditentukan lain oleh Senat. 9 Semisal, ICCPR telah diratifikasi oleh Presiden dengan mendapat persetujuan Senat sebelumnya. Dalam persetujuannya, Senat juga melampirkan persyaratan, yakni mereservasi Pasal 6 Ayat 5 dan mendeklarasikan bahwa ‘ this Covenant will not create a private cause of action  in  U.S.  courts .’ 10 Ketika  muncul  kasus Domingues di  Nevada,  Pengadilan Nevada memberikan vonis mati kepada Domingues, yang berusia belum 18 tahun, dan yang bersangkutan keberatan dengan menggunakan ICCPR sebagai landasan hukumnya.  Namun,  kasasi  ditolak  oleh  Mahkamah  Agung  Nevada  dengan  alasan bahwa  Pemerintah Amerika  Serikat  telah  mereservasi  Pasal  6  Ayat  5  ICCPR  dan menyatakan  bahwa  ICCPR  adalah non-self-executing  treaty sehingga  vonis  mati yang  dijatuhkan  dianggap  sah  menurut  hukum. 11 Penerapan  sistem checks  and balances di Indonesia dalam hal memberikan persetujuan perjanjian internasional kurang  lebih  sama,  namun  yang  membedakan  adalah  persetujuan  DPR  tidak memiliki  konsekuensi  hukum  apapun  di  Indonesia.  Sebagaimana  yang  telah dijelaskan di atas bahwa UU pengesahan perjanjian internasional yang dibuat oleh DPR merupakan penjabaran dari Pasal 11 UUDNRI 1945 dan merupakan bentuk persetujuan  formal  DPR  kepada  Presiden  yang  ingin  meratifikasi  perjanjian internasional.
Meskipun  Indonesia  dulu  dijajah  oleh  Belanda  yang  menganut  sistem monisme, tetapi praktik yang berlaku di Indonesia adalah sistem dualisme. Bukti dari sistem dualisme ini dapat dilihat dari ketiadaan pengaturan di UUDNRI 1945
9 Jordan  J.  Paust  et.al.,  International  Law  and  Litigation  in  the  U.S.  219-220  (West  Group,  USA, 2000).
10 Chrissy  Fox,  2003, Implication  of  the  U.S.’  Reservations  and  NSE  Declaration  to  the  ICCPR  for Capital  Offenders  and  Foreign  Relations , Comments ,  11  Tul.  J.  Int’l.  &  Comp.  L.  303,  304-308 (2003).
11 Id., pada 319.
kita  mengenai  status  hukum  perjanjian  internasional  dalam  sistem  hukum nasional kita. Berbeda dengan negara-negara monisme, di mana jelas diatur status hukum dari perjanjian internasional, seperti Pasal 6 12 Konstitusi Amerika Serikat, Pasal 55 13 Konstitusi Perancis 1958, Pasal 94 14 Konstitusi Belanda ( Grundwet ) dan Pasal 15 Ayat 4 15 Konstitusi Rusia. Lebih lanjut, ada negara-negara yang memang tidak mengatur status hukum dari perjanjian internasional karena keutamaan ada pada hukum nasional mereka, seperti Australia, Kanada dan Jerman. Khusus untuk Jerman,  sebagai  negara  penganut uncodified  roman  law ,  Jerman  memberikan status  lebih  tinggi  pada  hukum  kebiasaan  internasional  daripada  perjanjian internasional. Di negara-negara ini, tindakan ratifikasi hanya mengikat negara di level internasional, untuk dapat diterapkan di level nasional memerlukan proses transformasi. 16
Jika  Hj.  Suparti  Hadhyono  menyatakan  bahwa  hakim  tidak  terikat  secara mutlak oleh perjanjian internasional adalah tidak salah karena hakim secara nyata tidak terikat oleh perjanjian internasional yang dibuat oleh eksekutif, melainkan oleh  peraturan  hukum  yang  dibuat  oleh  legislatif.  Hukum  internasional  hanya sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menginterpretasikan suatu peraturan hukum nasional. 17
Di dalam UU pengesahan perjanjian internasional yang berisi hanya dua (2) pasal,  yang  mana  dalam  Pasal  2  menyebutkan  ‘undang-undang  ini  berlaku  pada saat  tanggal  diundangkan.’  Beberapa  ahli  memberikan  komentar  yang  berbeda,
12 “ All...treaties are the supreme law of the land.”
13 “Treaties  and  agreements  duly  ratified  or  approved  shall  upon  publication  prevail  over  Acts  of Parliament...”
14 “Statutory legislations in force within the Kingdom shall not be applicable if such application is in conflict  with  provisions  of  the  treaties  that  are  binding  on  all  persons  or  resolutions  by international organization.”
15 “The general recognized principles and norms of international law and the international treaties of the Russian  Federation  shall  constitute  part of  its  legal  system.  If  an  international treaty  of  the Russian  Federation  established  other  rules  than  those  stipulated  by  the  law,  the  rules  of international treaty shall apply.”
16 Hasil penelitian Penulis ketika menulis disertasi hukum yang berjudul “Perjanjian Internasional Self-Executing dan Non-Self  Executing di  Pengadilan  Nasional”,  pada  Sekolah  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
17 Hj.  Suparti  Hadhyono,  Praktek  Penerapan  Perjanjian  Internasional  dalam  Putusan  Hakim, http://www.scribd.com
bahwa kata ‘berlaku’ menunjukkan bahwa UU pengesahan memberikan kekuatan hukum pada perjanjian internasional sehingga dengan dilampirkannya perjanjian internasional  yang  akan  diratifikasi  maka  hakim-hakim  dapat  menggunakannya sebagai  landasan  hukum.  Komentar  lain  menyatakan  pendapatnya  bahwa  kata ‘berlaku’  berhubungan  dengan  landasan  hukum  bagi  Presiden  untuk  membuat dokumen ratifikasi yang nantinya didaftarkan dan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal PBB atau tempat lain di mana perjanjian tersebut harus didaftarkan dan dipublikasikan.  Dengan  memahami  konsepsi  ketatanegaraan  dan  pemisahan kekuasaan  yang  berlaku  di  Indonesia,  maka  Indonesia  adalah  sebuah  negara dualisme yang mana semua perjanjian internasional yang diratifikasi tidak dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional atau non-self-executing . Dengan demikian,  perjanjian-perjanjian  tersebut  memerlukan  proses  transformasi  dari bentuk  perjanjian  internasional  menjadi  bentuk  peraturan  hukum  yang  diakui secara  sah  di  Indonesia.  Pasal  7  UU  Nomor  12  Tahun  11  menunjukkan  bahwa proses  transformasi  tersebut  dalam  bentuk  undang-undang.  Berkaitan  dengan kata ‘berlaku’ yang terdapat pada UU pengesahan, dapat diinterpretasikan bahwa selain  sebagai  bentuk  persetujuan  formal,  UU  pengesahan  ini  ditujukan  kepada Presiden maupun DPR bahwa ketika kedua lembaga negara ini membuat undang- undang,  mereka  harus  mengingat  kembali  dan  melihat  norma-norma  perjanjian internasional  yang  telah  disetujui  bersama  untuk  diimplementasikan  dalam sistem  hukum  nasional,  seperti  Konvensi  PBB  tentang  Perubahan  Iklim  yang diratifikasi  melalui  UU  Pengesahan  Nomor  6  Tahun  1994,  norma-normanya diwujudkan  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Ratifikasi Perjanjian Internasional Merupakan Keterikatan Negara Di Level Internasional
Tahapan  dalam  pembuatan  perjanjian  internasional  adalah  negosiasi, penandatanganan  dan  ratifikasi  atau  aksesi. 18 Dalam  hal  keterikatan  negara terhadap  suatu  perjanjian  internasional  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara, yaitu tandatangan, signature ad referendum dan ratifikasi atau aksesi. 19 Menurut Starke, konsekuensi dari sebuah penandatanganan perjanjian internasional sangat bergantung  pada  apakah  perjanjian  tersebut  mensyaratkan  ratifikasi  atau  tidak. Jika  mensyaratkan,  maka  tindakan  menandatangani  perjanjian  internasional tersebut  hanyalah  persetujuan  atas  substansi  dari  perjanjian  yang  bersangkutan dan  negara  penandatangan  terikat  oleh  Pasal  18  Konvensi  Wina  1969. 20 Keberlakuan  akan  menjadi  berbeda  jika  perjanjian  internasional  tersebut  tidak mensyaratkan  ratifikasi.  Menurut  Oppenheim,  ‘ ratification  although  necessary  in principle  but  not  always  essensial .’ 21 Kemudian,  Schwarzenberger  juga berpendapat bahwa ‘ if treaty is not subject to ratification, the signature necessarily also  serves  the  additional  purpose  of  expressing  the  consent  of  the  parties  to  be bound by the treaty .’ 22
Di  Kanada,  ratifikasi  perjanjian  internasional  sama  sekali  tidak  memiliki konsekuensi  hukum  apapun  di  pengadilan  sebelum  dibuatnya implemeting legislation oleh  Parlemen  Federal  Kanada  atau  Parlemen  Provinsi. 23 Dalam  hal membuat  dan  menerapkan  perjanjian  internasional,  sistem  ketatanegaraan Kanada membagi dua kekuasaan utama, yaitu eksekutif dan legislatif. Pemerintah Eksekutif  Federal  dapat  mengikatkan  diri  pada  perjanjian  internasional  apapun
18 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global 83-84 (Alumni, Bandung, 2001).
19 Rebecca Wallace, International Law, 2nd Edition 222 (Sweet & Maxwell, London, 1992).
20 J.G. Starke, Introduction to International Law 429 (Butterworth, London, 1984).
21 H. Lauterpacht, Oppenheim’s International Law: A Treatise, Vol. I 815 (Peace, Longmans, Green and Co., London-NY-Toronto, 1948).
22 Georg  Schwarzenberger,  Power  Politics:  A  Study  of  International  Society  144  (Frederick  A. Praeger, New York, 1951).
23 Christopher Harland, Domestic Reception of International Humanitarian Law: U.K. and Canadian Implementing  Legislations  29,  in  Christopher  P.M.  Walters  (Ed.),  British  and  Canadian Perpectives on International Law (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2006).
tetapi  mereka  tidak  dapat  memastikan  apakah  perjanjian  internasional  tersebut dapat  berlaku  dan  menjadi  bagian  hukum  nasionalnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh pembedaan  kewajiban  negara  di  tingkat  internasional  dan  nasional,  di  mana kewajiban  di  tingkat  internasional  yang  dibebankan  kepada  Pemerintah  Kanada tidak secara otomatis menjadi kewajiban nasional karena ada proses transformasi oleh  legislatif,  baik  di  tingkat  federal  maupun  provinsi. 24 Dalam  kasus Labor Convention ,  Pemerintah  Kanada  meratifikasi  tiga  (3)  Konvensi  dalam  sebuah Konferensi Buruh Internasional, namun karena substansi yang diatur dalam tiga (3)  Konvensi  tersebut  menjadi  kewenangan  provinsi  maka  pemerintah  provinsi lah  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuat implementing  legislation agar dapat berlaku. Sebagaimana yang dikatakan Lord Atkins bahwa ‘ Where the subject matter of a treaty comes within provincial legislative competence, only province may enact implementing legislation .’ 25
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Palermo 2000 melalui UU Nomor 5 Tahun 2009. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa UU pengesahan ini bukan merupakan UU transformasi dalam sistem hukum kita. UU pengesahan ini hanya  merupakan  bentuk  persetujuan  formal  DPR  kepada  Presiden  untuk melaksanakan  Pasal  11  UUDNRI  1945.  Meskipun  Konvensi  Palermo  ini  hanya berlaku  bagi  Indonesia,  namun  sebagai  negara  pihak  Indonesia  memiliki kewajiban-kewajiban  internasional  yang  diamanatkan  oleh  Konvensi  tersebut. Pasal  1  Konvensi  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  Konvensi  ini  adalah  untuk meningkatkan kerjasama antar negara untuk memberantas kejahatan terorganisir lintas-batas negara. Konvensi ini juga meminta kepada negara-negara pihak untuk membuat  aturan-aturan  hukum  yang  dapat  mempidanakan  jenis-jenis  kejahatan yang diatur dalam Konvensi ini, seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang, korupsi  dan  kejahatan-kejahatan  lainnya.  Pemerintah  Indonesia  saat  ini  telah memiliki  dua  peraturan  hukum  berkaitan  dengan  pencucian  uang,  yaitu  UU
24 Melanie Mallet, A Primer on Treaty Making and Treaty Implementation in Canada 2 (Original Contribution).
25 George Slyz, International Law in National Courts , 28 NYU J. Int’l. & Pol. 65, 82 (1997).
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang dan UU Nomor 8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang. Selain itu, ada UU Nomor 31 Tahun 2009 juncto UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi yang bertujuan untuk mengimplementasikan norma-norma yang ada di dalam Konvensi Palermo tersebut.  Berkaitan  dengan  kewajiban  mengesktradisi,  Indonesia  telah  memiliki UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan telah menjalin kerjasama dengan beberapa  negara  dalam  hal  ekstradisi,  seperti  Singapura,  Malaysia,  Thailand, Australia, Hong Kong dan beberapa negara lainnya.

## Melaksanakan  Kewajiban  Internasional  Tidak  Sama  Dengan  Konsep Monisme
Dalam  beberapa  diskusi  dengan  beberapa  pakar  hukum,  tampak  ada tumpang  tindih  pemahaman  mengenai  melaksanakan  kewajiban  internasional yang  diatur  dalam  perjanjian  internasional  dengan  konsep  monisme.  Pada  saat negara  menghormati  hak  kekebalan  dari  pejabat  diplomatik  yang  telah  diatur dalam  Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik,  ada  asumsi  bahwa Indonesia adalah negara  monisme  karena  telah  menggunakan  pasal-pasal  dalam Konvensi tersebut secara langsung dalam kaitannya dengan hak kekebalan. Saya menganggap  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  sama  sekali tidak  menunjukkan  ke-monisme-an  Indonesia  tetapi  Pemerintah  Indonesia sedang melaksanakan kewajiban internasional yang telah diatur dalam Konvensi Wina  1961  berdasarkan  asas  resiprositas,  artinya  Indonesia  sebagai  negara  dan subyek hukum internasional wajib menghormati hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat  diplomatik  yang  ditempatkan  di  Indonesia.  Demikian  pula  pada  saat seorang pejabat diplomatik akan bertugas ke posnya dan harus transit di negara ketiga,  maka  ada  kewajiban  internasional  yang  diatur  dalam  Pasal  40  Konvensi Wina  1961  bagi  negara-negara  transit  untuk  tetap  menghormati  hak  kekebalan dan keistimewaan dari pejabat diplomatik yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus
pidana maupun perdata yang melibatkan pejabat diplomatik asing, hakim-hakim di  Indonesia  terikat  oleh Pasal  9 KUHP  yang  menyatakan  bahwa  ‘Diterapkannya pasal-pasal  2,  5,  7,  dan  8  dibatasi  oleh  pengecualian-pengecualian  yang  diakui dalam hukum internasional.’
Sama  halnya  ketika  Pemerintah  Indonesia  mengijinkan  kapal  asing melakukan hak lintas damai di perairan teritorial Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UNCLOS 1982, bukan berarti Indonesia sedang menjalankan konsep monisme, akan  tetapi  Indonesia  sedang  melaksanakan  kewajiban  internasional  untuk membuka wilayah perairan teritorialnya untuk berlayar secara damai bagi kapal- kapal  asing.  Jika  Indonesia  tidak  menjalankan  kewajiban  internasional  yang dibebankan  oleh  perjanjian  internasional  yang  telah  disetujui  maka  negara  lain dapat mengajukan keberatan atau gugatan ke Mahkamah Internasional. Di dalam pelaksanaan  kewajiban  internasional  yang  menjadi  aktor  pelaksananya  adalah eksekutif yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi external affairs yang diterapkan di level internasional.
Berbeda dengan konsep monisme, di mana konsep monisme berhubungan dengan  dapat  atau  tidaknya  perjanjian internasional  diterapkan  secara  langsung di  pengadilan  nasional  suatu  negara. 26 Menurut  Grotius,  hukum  bangsa-bangsa merupakan hukum yang bersifat universal dan mengikat seluruh umat manusia. 27 Dengan  menjadi  satunya  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  sebagai  satu kesatuan aturan hukum maka hukum internasional secara otomatis akan menjadi bagian  dari  sistem  hukum  nasional  suatu  negara  sehingga  seketika  tindakan ratifikasi  dilakukan  maka  perjanjian  internasional  akan  menjadi  bagian  integral dari hukum nasional negara tersebut. 28 Ada yang menarik dari konsep monisme ini, yaitu ada aliran yang berkembang di dalam konsep ini, yakni faham monisme dengan  primat  hukum  nasional  dan  faham  monisme  dengan  primat  hukum
26 Jacob Dolinger, Brazilian Supreme Court Solutions for Conflict Between Domestic and International Law: An Exercise in Eclecticism , 22 Cap. U. L. Rev. 1041, 1045 (1993).
27 George Slyz, supra catatan no. 25, pada 69.
28 Alina Kaczorowska, Public International Law 36 (Old Bailey Press, 2002).
internasional. 29 Bagi  faham  monisme  yang  pertama  norma-norma  hukum internasional  dielaborasikan  ke  dalam  hukum  nasional  masing-masing  negara sehingga  meskipun  sumber  hukum  utama  adalah  hukum  nasional  tetapi  tidak bertentangan  dengan  norma-norma  hukum  internasional. 30 Untuk  faham monisme  yang  kedua,  hukum  internasional  diletakkan  dalam  hirarki  tertinggi dalam suatu piramida hukum yang universal. 31 Pada dasarnya, pertanyaan bahwa apakah  perjanjian  internasional  dapat  diterapkan  secara  langsung  atau  tidak  di suatu negara merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh negara itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk memahami apakah suatu negara menganut  faham  monisme  atau  bukan  dapat  dicermati  pada  konstitusi  masing- masing  negara.  Namun  demikian,  pemahaman  bahwa  setiap  perjanjian internasional  yang  diratifikasi  dapat  langsung  diterapkan  oleh  pengadilan  di negara-negara penganut monisme tidaklah benar adanya karena pengadilan akan menganalisis  apakah  perjanjian  internasional  atau  pasal-pasal  dalam  perjanjian internasional  dapat  diterapkan  secara  langsung  atau  tidak.  Meskipun  dapat diterapkan  secara  langsung  bukan  berarti  pengadilan  akan  mengabaikan  proses sebelumnya yaitu proses politik yang ditempuh oleh eksekutif dan legislatif pada saat  proses  ratifikasi.  Seringkali  ada  sebuah  proses  di  mana  perjanjian internasional atau pasal-pasalnya tidak dapat diterapkan secara langsung karena ada reservasi dan deklarasi pada saat proses ratifikasi, seperti yang dipraktikkan di Amerika Serikat dan melalui proses hukum yang ditentukan oleh hakim, seperti yang diterapkan di Belanda dan Perancis.

## Perjanjian Internasional Dibuat Oleh Eksekutif, Namun Hakim Terikat Oleh Peraturan Hukum Yang Dibuat Oleh Legislatif
Secara  filosofis  kita  memahami  bahwa  perjanjian  internasional  hanya memberikan  hak  dan  kewajiban  kepada  negara  pihak,  meskipun  negara-negara
29 Id.
30 Alf Ross, A Textbook of International Law: General Part 61 (Longmans, Green and Co, London- NY-Toronto, 1947).
31 Id.
yang  bukan  pihak  dari  suatu  perjanjian  internasional  dapat  pula  secara  tidak langsung  terkena  dampak  dari  perjanjian  yang  dibuat.  Dari  sistem  pemisahan kekuasaan  juga  sangat  jelas  dan  tegas  bahwa  pengadilan  nasional  hanya  terikat oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  lembaga  legislatif  yang memang  memiliki  kewenangan  untuk  itu.  Di  beberapa  negara  secara  tegas menjelaskan  bahwa  ratifikasi  suatu  perjanjian  internasional  sama  sekali  tidak memberikan  pengaruh  apapun  bagi  negara  di  level  nasional  hingga  lembaga legislatif  menyetujui  dan  membuat  undang-undang  yang  mentransformasikan norma-norma hukum internasional yang bersangkutan, seperti yang dipraktikkan di  Kanada.  Bagi  negara-negara  yang  memberikan  keutamaan  pada  hukum nasional  maka  keberlakuan  perjanjian  internasional  di  negara-negara  tersebut memerlukan  proses  transformasi  agar  norma-norma  hukum  internasional memiliki  efek  hukum  di  negara-negara  tersebut.  Alasan  mengapa  hukum internasional  memiliki  sifat non-self-executing karena  adanya  pandangan  bahwa hukum  nasional  dan  hukum  internasional  merupakan  dua  sistem  hukum  yang berbeda  dan  terpisah,  selain  itu  adanya  doktrin  pemisahan  kekuasaan  antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Di  beberapa  negara  seperti  Inggris  dan  Australia  setiap  lembaga  negara memiliki  kewenangan  masing-masing  dalam  hubungannya  dengan  pembuatan perjanjian  internasional.  Di  Inggris  kewenangan  untuk  membuat  perjanjian internasional, termasuk di dalamnya adalah negosiasi, tandatangan dan ratifikasi, adalah  kewenangan  lembaga  eksekutif  tanpa  melibatkan  parlemen.  Namun demikian,  perjanjian  tersebut  belum  menjadi  bagian  dari  hukum  nasional  di Inggris  karena  kewenangan  untuk  mengaplikasikan  perjanjian  internasional  di level  nasional  adalah  kewenangan  parlemen,  di  mana  parlemen  akan  membuat implementing  legislation untuk  keberlakuannya.  Hakim-hakim  di  Inggris  tidak diijinkan  untuk  melakukan judicial  review atas  peraturan-peraturan  yang  dibuat oleh  parlemen  karena  yang  menentukan  suatu  peraturan  hukum  itu
inkonstitusional  adalah  Parlemen  itu  sendiri. 32 Parliamentary  sovereignty atau kekuasaan  penuh  dari  Parlemen  memang  agak  menyulitkan  perjanjian internasional yang dibuat oleh eksekutif berlaku di pengadilan nasional dan juga hakim-hakim  tidak  boleh  melakukan  ‘ second-guess  legislation’ atau menginterpretasikan  peraturan  tanpa  berkoordinasi  dengan  parlemen  sebagai pembuat  undang-undang. 33 Demikian  pula  di  Australia,  doktrin  pemisahan kekuasaan  juga  menjadi  alasan  bahwa  perjanjian  internasional  yang  dibuat  oleh eksekutif  tidak  dapat  berlaku  tanpa  adanya  implementing  legislation  dari Parlemen.  Dalam  hal implementing  legislation ,  Australia  memiliki  keunikan tersendiri  di  mana  biasanya implementing  legislation akan  membuat  perjanjian internasional  berlaku  tetapi  demikian  jika  tidak  ada  klausula  yang  menyatakan ‘ have the force of law in Australia ’ atau ‘ this Act was intended in particular to make provisions  for  giving  effect  to  the  Convention ’  maka  konvensi  yang  bersangkutan tidak dapat diterapkan di pengadilan. Semisal, Genocide Convention Act 1949 (Cth) adalah implementing  legislation dari  Konvensi  Genosida,  namun  keberadaan  UU ini  tidak  bertujuan  untuk  membuat  Konvensi  Genosida  berlaku  di  Australia melainkan  hanya  sebagai  persetujuan  Parlemen  atas  tindakan  ratifikasi  yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. 34 Dalam pembuatan perjanjian internasional Pemerintah  Eksekutif  Federal  tidak  mendapat  intervensi  dari  Parlemen, sebagaimana yang disampaikan Gareth Evans bahwa ‘ The Constitutional power to enter  into  treaties  is  one  that  belongs  to  the  Governor-General  in  Council.  The Commonwealth  Parliament,  inconsequence,  has  no  formal  function  to  exercise  by way  of  review  or  oversight  of  international  conventions,  treaties  and  agreements which  the  Federal  Government  is  considering  signing .’ 35 Gareth  Evans  juga
32 Aalt  Willem  &  Philipp  Kiiver,  Constitutional  Compared:  An  Introduction  to  Comparative Constitutional Law 108 (Intersentia, Antwerpen, 2007).
33 Michael  Bogdan,  Comparative  Law  124-125  (Kluwer  Law  and  Taxation,  Norstedts  Juridik  & Tano, Sweden, 1994).
34 Rosalie  Balkin,  International  Law  and  Domestic  Law  124-125,  in  San  Blay  et.al.  (Ed.),  2005, Public  International  Law:  An  Australian  Perspective,  2nd  Edition  (Oxford  University  Press, 2005).
35 Suri  Ratnapala,  2002,  Australian  Constitutional  Law:  Foundation  and  Theory  33  (Oxford University Press, Victoria, 2002).
menambahkan  bahwa  perjanjian  internasional  tidak  dapat  diterapkan  secara langsung  ke  dalam  sistem  hukum  Australia  tanpa  persetujuan  dari  Parlemen. 36
Lebih  lanjut,  akibat  hukum  dari  peratifikasian  perjanjian  internasional  tetapi belum  disetujui  oleh  Parlemen  tetap  mengikat  Pemerintah  Australia  di  level internasional  dalam  hubungannya  dengan  negara  lain  tetapi  tidak  memberikan hak  dan  kewajiban  bagi  warganegara  Australia. 37 Dalam  kasus  Victoria  v. Commonwealth  pemohon  menggunakan  pasal-pasal  dari ILO  Convention yang telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Australia  tetapi  kemudian  dijawab  oleh High Court Australia sebagai berikut: ‘ Thus, as matters stand in Australia...the conduct of the  external  affairs  by  the  Executive  may  produce  agreement  which  the  Executive wishes  to  translate  into  the  domestic  or  municipal  legal  order.  To  do  so,  it  must procure  the  passage  of  legislation  implementing  those  agreements  if  it  wishes  to create  individual  rights  and  obligations  or  change  existing  rights  and  obligations under that legal order .’ 38
Salah  satu  alasan  mengapa  hakim-hakim  di  Indonesia  tidak  menerapkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia secara langsung  dalam  persidangan  adalah  sistem  pemisahan  kekuasaan  di  mana perjanjian  internasional  yang  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia  mengikat negara  dalam  hubungannya  dengan  negara  lain,  bukan  negara  dengan  individu dalam negara. Selain itu, hakim-hakim terikat oleh peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, yaitu DPR. Sebenarnya hakim-hakim di Indonesia memiliki kebebasan  untuk  melakukan  interpretasi  hukum  terhadap  peraturan-peraturan hukum  nasional  yang  dirasa  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  perjanjian internasional  yang  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia,  namun  ini  jarang dilakukan.  Dengan  Pemerintah  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Palermo sebenarnya  tidak  memberikan  pengaruh  apapun  bagi  hakim-hakim  karena
36 Gareth Evan, International Treaties: Their Impact on Australia, A Speech on the International Treaties Conference, Canberra, Australia, http://www.australianpolitics.com /foreign/treaties/ 85-09-04treaties-evans.shtml
37 Rosalie Balkin, supra catatan no. 34, pada 122-123.
38 Id., pada 124.
mereka tidak terikat untuk melaksanakan norma-norma hukum yang terdapat di dalam Konvensi ini sebelum DPR membuat implementing legislation dari Konvensi ini.  Konvensi  Palermo  mengikat  Indonesia  sebagai  subyek  hukum  internasional dalam  hubungannya  dengan  negara  lain.  Sebenarnya  sebelum  meratifikasi Konvensi  ini  Pemerintah  Indonesia  dan  DPR  telah  mengantisipasi  munculnya kejahatan-kejahatan  lintas-batas  negara  dengan  mengeluarkan  beberapa peraturan  hukum  seperti  tindak  pidana  korupsi,  pencucian  uang,  terorisme, ekstradisi,  perlindungan  saksi  dan  korban, trafficking dan  beberapa  peraturan hukum lain yang relevan dengan Konvensi ini.
Perkembangan  hukum  internasional  di  Indonesia  selalu  menjadi perdebatan  yang  menarik  di  antara  para  pakar  hukum  di  bidang  hukum  tata negara  dan  hukum  internasional.  Perdebatan  apakah  Indonesia  monisme  atau dualisme,  apakah  konsekuensi  hukum  meratifikasi  perjanjian  internasional  dan konsep  pemisahan  kekuasaan  antara  eksekutif  dan  legislatif,  serta  apakah melaksanakan kewajiban internasional sama dengan konsep monisme.

## Penutup
Dari telaah di atas dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:
1. bahwa makna ratifikasi perjanjian internasional tidak memiliki akibat hukum apapun  bagi  keberlakuan  perjanjian  internasional  di  level  nasional  [baca: pengadilan]  karena  ratifikasi  hanya  bertujuan  untuk  membuat  perjanjian internasional berlaku di level nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1(b) Konvensi Wina 1969;
2. bahwa  persetujuan  DPR  atau  lembaga  Legislatif  yang  diatur  dalam  Pasal  11 UUDNRI  1945  yang  berbentuk  undang-undang  pengesahan  atau  ratifikasi hanya  merupakan  bentuk  persetujuan  formal  DPR  kepada  Presiden  sebagai treaty-making  power ,  bukan legislative  power yang  diatur  dalam  Pasal  20 UUDNRI 1945;
3. bahwa  semua  perjanjian  internasional  yang  diratifikasi  oleh  Pemerintah Indonesia  dan  disahkan  dengan  undang-undang  pengesahan  atau  ratifikasi wajib ditransformasikan ke dalam bentuk undang-undang transformasi agar dapat  diterapkan  di  pengadilan  karena  hakim  tidak  terikat  oleh  perjanjian internasional  yang  dibuat  oleh  lembaga  Eksekutif  tetapi  peraturan  hukum yang dibuat oleh lembaga Legislatif sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan berdasarkan fungsi;
4. bahwa  kewajiban  internasional  yang  diemban  negara  sebagai  konsekuensi hukum  meratifikasi  perjanjian  internasional  berbeda  dengan  kewajiban lembaga peradilan dalam menerapkan pasal-pasal perjanjian internasional di persidangan,  oleh  karena  itu  dengan  mengatakan  bahwa  Indonesia  sebagai negara monisme adalah tidak relevan;
5. bahwa dengan meratifikasi Konvensi Palermo 2000 maka Indonesia sebagai negara  terikat  untuk  melaksanakan  kewajiban  internasional  yang  diatur dalam Konvensi tersebut, yang mana salah satunya adalah dengan membuat peraturan  hukum  di  level  nasional  agar  Konvensi  tersebut  dapat  berlaku secara efektif di Indonesia.
6. bahwa  Konvensi  Palermo  2000  telah  menetapkan  5  (lima)  kejahatan transnasional  yang  terorganisir,  antara  lain  korupsi,  pencucian  uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan perdagangan ilegal senjata api, dan  Pemerintah  Indonesia  telah  mengejahwantahkannya  melalui  berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tipikor, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan  peraturan  nasional  yang  telah  ada  yang  mengatur  permasalahan perdagangan senjata ilegal seperi UU Nomor 12/Drt/1951.

## Daftar Pustaka
Aalt Willem & Philipp Kiiver, 2007, Constitutional Compared: An Introduction to Comparative Constitutional Law, Intersentia, Antwerpen.
Alf Ross, 1947, A Textbook of International Law: General Part, Longmans, Green and Co, London-NY-Toronto.
Alina Kaczorowska, 2002, Public International Law, Old Bailey Press. Boer Mauna, 2001, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
Carlos  Manuel  Vazquez,  1995,  The  Four  Doctrines  of  Self-Executing  Treaties, American Journal of International Law, Volume 89, Issue 4.
Chrissy Fox, 2003, Implication of the U.S.’ Reservations and NSE Declaration to the ICCPR for Capital Offenders and Foreign Relations, Comments, 11 Tul. J. Int’l. & Comp. L. 303, Tulane Journal of International and Comparative Law.
Christopher Harland, Domestic Reception of International Humanitarian Law: U.K. and  Canadian  Implementing  Legislations,  in  Christopher  P.M.  Walters  (Ed.), 2006, British and Canadian Perpectives on International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston.
David  Sloss,  1999,  The  Domestication  of  International  Human  Rights:  Non-Self- Executing Declaration and Human Rights Treaties, 24 Yale J. Int’l. L. 129, Yale Journal of International Law.
Gareth Evan, 1995, International Treaties: Their Impact on Australia, A Speech on the International Treaties Conference, Canberra, Australia, at http://www.australianpolitics.com/foreign/treaties/85-09-04treaties- evans.shtml
Georg  Schwarzenberger,  1951,  Power  Politics:  A  Study  of  International  Society, Frederick A. Praeger, New York.
George Slyz, 1997, International Law in National Courts, 28 NYU J. Int’l. & Pol. 65, New York University Journal of International Law and Politics.
H. Lauterpacht,  1948, Oppenheim’s  International  Law: A  Treatise, Vol.  I  –  Peace, Longmans, Green and Co., London-NY-Toronto.
Harjono,  1994,  Aspek-Aspek  Yuridis  Pembuatan  Perjanjian  Internasional  dalam Sistem UUD 1945, Disertasi, Universitas Airlangga.
J.G. Starke, 1984, Introduction to International Law, Butterworth, London. Jacob Dolinger, 1993, Brazilian Supreme Court Solutions for Conflict Between Domestic and International Law: An Exercise in Eclecticism, 22 Cap. U. L. Rev. 1041, Capital University Law Review.
Jordan  J.  Paust  et.al.,  2000,  International  Law  and  Litigation  in  the  U.S.,  West Group, USA.
Malvina  Haberstam,  2000,    International  Human  Rights  and  Domestic  Law Focusing on U.S. Law with Some Reference to Israeli Law, 8 Cardozo J. Int’l & Comp. L. 225, Cardozo Journal of International and Comparative Law.
Melanie Mallet, A Primer on Treaty Making and Treaty Implementation in Canada, Original Contribution, Thanks to Prof. Magnet.
Michael  Bogdan,  1994,  Comparative  Law,  Kluwer  Law  and  Taxation,  Norstedts Juridik & Tano, Sweden.
Rebecca Wallace, 1992, International Law, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, London. Rosalie Balkin, International Law and Domestic Law, in San Blay et.al. (Ed.), 2005,
Public  International  Law:  An  Australian  Perspective,  2nd  Edition,  Oxford University Press.
Sudargo Gautama, 1992, Indonesia dan Arbitrase Internasional, Alumni, Bandung. Suri  Ratnapala,  2002,  Australian  Constitutional  Law:  Foundation  and  Theory,
Oxford University Press, Victoria.
Thomas  Buergenthal,  1992,  Self-Executing  and  Non-Self-Executing  Treaties  in National  and  InternationalLaw,  Extract  from  Recueil  der  cours,  Volume  235, Martinus Nijhoff Publisher, the Netherlands.
Wisnu Aryo Dewanto, 2011, Perjanjian International Self-Executing dan Non-Self- Executing,  Disertasi,  Program  Doktor  Sekolah  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.