## Kewirausahaan Komprehensif (Material-Spiritual) Dalam Percepatan
Penurunan Kemiskinan di Jawa Barat
Oleh:
Ade Yunita Mafruhat 1 , Noviani 2 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Bandung (Unisba)
E-mail: 1 dnita90@gmail.com 2 noviani_tanjung@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  konsep  kewirausahaan  yang  sesuai  yang memasukkan  aspek  material  dan  spiritual  dalam  percepatan  penurunan  kemiskinan khususnya di wilayah Jawa Barat. Kemiskinan menjadi masalah utama berbagai negara di dunia.  Oleh  karena  itu,  kemiskinan  menjadi  agenda  utama  tujuan  pembangunan berkelanjutan (SDG’s) dunia termasuk Indonesia. Di Jawa Barat, salah satu upaya dalam mempercepat  penurunan  kemiskinan  yakni  dengan  mencanangkan  kewirausahaan  pada generasi  muda.  Persoalannya,  apakah  dengan  dicanangkannya  kewirausahaan  pada generasi muda dapat menjadi solusi terbaik dalam mempercepat menurunkan kemiskinan? Jika iya, konsep kewirausahaan yang bagaimanakah yang dapat mempercepat menurunkan kemiskinan?  Apakah  hanya  cukup  dengan  konsep  kewirausahaan  yang  hanya mengedepankan aspek material saja tanpa memasukan aspek spiritual di dalamnya ataukah konsep  kewirausahaan  yang  memasukan  kedua  aspek  tersebut?  Artikel  ini  mencoba menjawab persoalan-persoalan tersebut. Berdasarkan kajian kepustakaan diperoleh bahwa dalam  percepatan  penurunan  kemiskinan,  konsep  yang  perlu  dicanangkan  ialah  konsep kewirausahaan yang memasukan kedua aspek yakni aspek material dan aspek spiritual.
Kata Kunci: kewirausahaan, komprehensif, kemiskinan

## ABSTRACT
This  article  aims  to  identify  an  appropriate  entrepreneurship  concept  that  incorporates material and spiritual aspects in the acceleration of poverty reduction especially in West Java. Poverty is the main problem of many countries in the world. Therefore, poverty is the  main  agenda  of  sustainable  development  goals  (SDG's)  of  the  world  including Indonesia. In West Java, one of the efforts in accelerating poverty reduction is by declaring entrepreneurship in the younger generation. The problem, whether by the declaration of entrepreneurship in the younger generation can be the best solution in accelerating poverty reduction? If so, what concepts of entrepreneurship can accelerate poverty reduction? Is it just enough with the concept of entrepreneurship that only prioritizes the material aspect only without including the spiritual aspect in it or the entrepreneurial concept that includes both aspects? This article tries to answer these issues. Based on the literature review it is found that in the acceleration of poverty reduction, the concept that needs to be proclaimed is the concept of entrepreneurship which includes both aspects of material and spiritual aspects.
Keyword : Enterpreuneurship, Comprehensive, Poverty

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Kemiskinan  merupakan  fenomena  global  dan  termasuk  masalah  krusial yang terjadi di setiap negara dunia termasuk di Indonesia (Mustika, 2011; Kertati, 2013).  Krusialnya  masalah  kemiskinan  ini  terlihat  dari  prioritas  pertama  tujuan pembangunan berkelanjutan dunia atau dikenal dengan Sustainable Depelopment Goals (SDG’S) yakni pengentasan kemiskinan menjadi zero kemiskinan pada tahun 2030.
Berdasarkan data BPS tercatat bahwa kemiskinan di  Indonesia selama 47 tahun  yakni  pada  periode  1970-2017  terus  berfluktuatif,  namun  cenderung mengalami penurunan yakni dari 70 juta jiwa pada tahun 1970 menjadi 27 juta jiwa pada tahun 2017. Walaupun demikian, pada jangka waktu 1997-1999 yakni ketika terjadi krisis moneter kemiskinan Indonesia kembali mengalami peningkatan pada kisaran 30 juta sampai dengan 40 juta. Sementara pada periode sebelumnya yakni pada tahun 1996, kemiskinan Indonesia berhasil turun pada kisaran angka 20 juta. Kemudian  kemiskinan  Indonesia  terjadi  penurunan  kembali  pada  periode  2000- 2010.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  Indonesia  terus mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya terkait perkembangan kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1.

## Sumber: BPS Indonesia, 2017
Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1970-2017 (Juta Jiwa)
Salah  satu  provinsi  yang  berkontribusi  besar  terhadap  kemiskinan  di Indonesia  ialah  Jawa  Barat.  Jawa  Barat  memiliki  jumlah  penduduk  miskin  pada tahun 2017 sebesar 3.77 juta jiwa (BPS Indonesia, 2017). Hal ini disebabkan Jawa Barat  memiliki  daya  tarik  sebagai  wilayah  urban  karena  posisi  Jawa  Barat  yang berdekatan  dengan  Ibu  kota  Jakarta.  Untuk  lebih  jelasnya  terkait  perkembangan jumlah penduduk miskin Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

## Sumber: BPS Jawa Barat, 2017
Gambar 1.2. Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat Tahun 2007-2017

## (Juta Jiwa)
Berdasarkan Gambar 1.2 jumlah penduduk miskin Jawa Barat tahun 2007- 2017 secara keseluruhan memiliki tren terus mengalami penurunan rata-rata sebesar 16.83 persen per tahun walaupun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin naik sebesar  24.67  persen.  Dengan  terus  menurunnya  jumlah  penduduk  miskin  Jawa Barat maka upaya yang diperlukan Jawa Barat pada tahap selanjutnya ialah upaya- upaya  percepatan  penurunan  kemiskinan.  Salah  satu  upaya  yang  dicanangkan Pemerintah  Jawa  Barat  ialah  program  kewirausahaan  (Jabarprov.go.id).  Program kewirausahaan  ini  dicanangkan  oleh  Pemerintah  Jawa  Barat  karena  terbukti memberikan dampak positif dalam menurunkan kemiskinan Jawa Barat.

## 1.2. Identifikasi Masalah
Pada dasarnya program pencanangan kewirausahaan oleh pemerintah Jawa Barat bertujuan untuk memperluas pengembangan usaha untuk mengelola sumber daya  alam  (SDA).  Hal  ini  dipandang  penting  karena  Pemerintah  Jawa  Barat memandang  salah  satu  penyebab  kemiskinan  di  Indonesia  yakni  karena  adanya ketimpangan pengelolaan SDA sehingga berdampak pada kurangnya pemerataan dalam pengelolaan SDA (Jabarprov.go.id).
Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016 diperoleh data bahwa jumlah usaha  yang  berkembang  di  Jawa  Barat  merupakan  jumlah  usaha  tertinggi  di Indonesia  yakni  sebesar  4,676,000  unit  usaha  pada  SE2016.  Jika  dibandingkan jumlah usaha hasil sensus ekonomi  tahun 2006, jumlah unit usaha di Jawa Barat ternyata  telah  mengalami  peningkatan  sebesar  10.9  persen  atau  rata-rata  setiap tahunnya  jumlah  usaha  di  Jawa  Barat  meningkat  sebesar  1  persen.  Selain  itu Entrepreneurship  Ratio Jawa  Barat  cukup  besar  yakni  9.87  persen.  Hal  ini menunjukkan bahwa dari 46,709,600 penduduk Jawa Barat (tahun 2015) terdapat sekitar  4,568,198.88  entrepreneur  di  Jawa  Barat.  Namun,  Dari  4.63  juta usaha/perusahaan  non  pertanian,  4.56  juta  usaha/perusahaan  (98.49  persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 0.07 juta usaha/perusahaan (1.51 persen)
berskala  Usaha  Menengah  Besar  (UMB).  Sementara  itu  dominasi  lokasi  usaha, lebih dominan lokasi usaha (72.48 persen) yang tidak menempati bangunan khusus usaha seperti pedagang keliling, usaha di dalam rumah tempat tinggal, usaha kaki lima, dan lain sebagainya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  walaupun  Jawa Barat  merupakan  provinsi  yang  berhasil  mencanangkan  program  kewirausahaan dengan memiliki jumlah entrepreneur yang tinggi namun sayangnya entrepreneur tersebut  masih  didominasi  oleh  pelaku  UMK.  Dimana  UMK  masih  memiliki permasalahan  yang  menghambat  dalam  meningkatkan  pendapatan  pelakunya diantaranya  masalah  penciptaan  modal,  pembentukan  mental  dan  penciptaan inovasi.  Jika  program  kewirausahaan  diharapkan  untuk  dapat  mempercepat penurunan  kemiskinan,  maka  konsep  kewirausahaan  yang  digunakan  perlu didasarkan pada konsep kemiskinan itu sendiri. Menurut Ahmed (2004), Korayem dan Mashhour (2014), Mafruhat et. al (2016) menyebutkan bahwa kemiskinan itu sendiri  perlu  dipandang  dari  dua  aspek  yakni  aspek  material  (harta)  dan  aspek spiritual.  Oleh  karena  itu,  konsep  kewirausahaan  yang  perlu  dikembangkan  dan diidentifikasi berdasarkan kasus Jawa Barat ini ialah konsep kewirausahaan yang memperhatikan aspek material dan spiritual sehingga dapat menyelesaikan ketiga masalah  yang  muncul  dalam  UMK  yang  diharapkan  dapat  mempercepat menurunkan kemiskinan.
Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini mencoba untuk mengidentifikasi konsep kewirausahaan yang komprehensif, dimana menggabungkan aspek material dan spiritual. Hal ini dikarenakan spiritual yang baik dapat mempengaruhi dalam pembentukan mental yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi penciptaan inovasi dan penciptaan modal.

## 1.3.Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  dan  identifikasi  masalah  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  rumusan  masalah  artikel  ini  ialah  bagaimanakah  konsep kewirausahaan  komprehensif  yang  dapat  mempercepat  penurunan  kemiskinan  di Jawa Barat?

## II. LANDASAN TEORI

## 2.1.  Kewirausahaan
Menurut Milla (2013), kewirausahaan dapat dipandang dari dua perspektif; pertama, perspektif konvensional; dan kedua, perspektif Islam. Kewirausahaan dari perspektif konvensional diartikan kemampuan untuk menciptakan usaha baru atau usaha  yang  berbeda  yang  dilakukan  individu  atau  kelompok  secara  mandiri  dan inovatif.  Sementara  itu,  kewirausahaan  dari  perspektif  Islam  diartikan  sebagai kemampuan untuk menciptakan usaha baru atau usaha yang berbeda yang bertujuan tidak hanya untuk  mendapatkan materi saja tetapi  juga mendapatkan keuntungan
akhirat yakni kegiatan yang dilandasi motivasi untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh  karena  itu,  dalam  berwirausaha  dalam  Islam  perlu  menghindari  kegiatan- kegiatan  yang  dilarang  oleh  Islam  seperti  korupsi,  riba,  dan  menjual  produk  dan jasa yang haram.

## 2.2. Kemiskinan Dalam Dua Paradigma Pembangunan
Berdasarkan  pustaka yang  diperoleh,  terdapat  dua  paradigma  mengenai kemiskinan  yakni  kemiskinan  dalam  paradigma  pembangunan  konvensional  dan kemiskinan  dalam  paradigma  pembangunan  Islam.  Kedua  paradigma  ini memberikan  dua  definisi  yang  berbeda  mengenai  kemiskinan  yakni  definisi berdasarkan  definisi  konvensional  dan  berdasarkan  definisi  Islam.  Pertama berdasarkan definisi konvensional, kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar  kehidupan  yang  umum  berlaku  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan (Yasa,  2012).  Secara  ekonomis,  kemiskinan  juga  dapat  diartikan  sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejehtaraan sekelompok  orang.  Kemiskinan  memberi  gambaran  situasi  serba  kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya  produktivitas,  rendahnya  pendapatan,  lemahnya  nilai  tukar  hasil produksi  orang  miskin  dan  terbatasnya  kesempatan  berperan  serta  dalam pembangunan.  Kedua  berdasarkan  definisi  Islam,  kemiskinan  adalah  kondisi dimana  seseorang  mengalami  kekurangan  secara  spiritual  dan  material  (Saleh, 2013). Kurang secara spiritual berkaitan dengan miskin iman dan ilmu. Sementara kekurangan secara material diartikan sebagai miskin dalam hal harta.

## 2.3. Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan
Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya adalah sebagai berikut.
1. Secara  makro,  kemiskinan  muncul  karena  adanya  ketidaksamaan  pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi yang timpang. Penduduk miskin memiliki sumber daya terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan  muncul  akibat  perbedaan  dalam  kualitas  sumber  daya  manusia. Kualitas  sumber  daya  manusia  yang  rendah  berarti  produktivitasnya  rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
4. Di  daerah  perkotaan,  derasnya  arus  migran  masuk  juga  memberi  dampak terhadap  semakin  banyaknya  penduduk  dalam  kategori  miskin.  Perilaku  para migran  dalam  kehidupan  kota  yang  sedemikian  rupa,  yakni  pengeluaran  yang serendah-rendahnya di  daerah tujuan (kota) agar  dapat  menabung untuk  dapat dibawa pulang ketika mereka mudik ke kampung halaman  (daerah  asal). Para migran  memanfaatkan  hanya  sebagian  kecil  pendapatannya  mereka  untuk pengeluaran  di  daerah  tujuan,  disamping  memang  sebagian  besar  dari  mereka
berpendapatan  rendah  karena  kualitas  sumber  daya  manusianya  juga  rendah. Munculnya permukiman kumuh adalah salah satu ciri kemiskinan perkotaan.
5. Di  daerah  perkotaan,  terputusnya  akses  pengairan  di  sebagian  subak-subak, berdampak  pada  perubahan  perilaku  petani.  Apabila  petani  tidak  dapat  segera mengantisipasi  perubahan  tersebut,  mereka  akan  kesulitan  untuk  melakukan aktivitas  produktif  di  pertanian.  Optimalisasi  lahan  yang  telah  terputus  akses pengairannya  perlu  segera  dipolakan  agar  kemanfaatannya  oleh  petani  dan masyarakat perkotaan dapat dirasakan.
Namun, kemiskinan juga terjadi tidak serta merta disebabkan oleh faktor- faktor yang bersifat ekonomi saja. Kemiskinan terjadi juga disebabkan oleh faktor budaya, sosial, dan politik. Penyebab utama kemiskinan adalah karena kelemahan dari  segi  modal.  Kelemahan  modal  disebabkan  karena  ketidakmampuan  untuk memanfaatkan  dan  mengembangkan  sumber  daya  alam.  Ketidakmampuan  untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam berdampak pada rendahnya produktifiktas.  Rendahnya  produktifiktas  berakibat  pada  rendahnya  pendapatan. Pendapatan  yang  rendah  berakibat  pada  rendahnya  tabungan  dan  insentif. Rendahnya  tabungan  dan  insentif  berakibat  pula  pada  rendahnya  pembentukan modal.  Lingkaran  kemiskinan  demikian  menyisakan  variabel  lain  yaitu  variabel sosial,  budaya,  dan  politik.  Ketidakmampuan  untuk  memanfaatkan  dan mengembangkan  sumber  daya  alam  berakar  pada  rendahnya  tingkat  pendidikan. Kemudian  rendahnya  produktifitas  berakar  pada  lemahnya  etos  kerja.  Dan kelemahan etos kerja disebabkan oleh adanya sebuah keyakinan bahwa kemiskinan merupakan  takdir  Tuhan.  Variabel  politik  terlihat  pada  keberpihakan  yang  lebih dari  pemerintah  terhadap  pemilik  modal  ketimbang  kepada  kepentingan  rakyat. Berdasarkan faktor-faktor  yang telah dikemukakan terdapat  dua penyebab utama timbulnya kemiskinan. Pertama, berkaitan spiritual. Spiritual berkaitan pemahaman dan  dan  motivasi.  Kedua,  berkaitan  material.  Material  berkaitan  dengan  sisi ekonomi, politik dan lainnya.

## 2.4. Kategori Miskin dan Kaya dalam pandangan Islam
Berdasarkan  definisi  kemiskinan  menurut  Islam  terdapat  empat  kategori miskin dan kaya berdasarkan kondisi spiritual/jiwa dan kondisi material/kesejahteraan yang dikemukakan oleh Saleh (2013). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Kategori Miskin dan Kaya berdasarkan kondisi Spiritual/jiwa dan material/kesejahteraan Kategori  Jiwa Kesejahteraan   Keterangan 1 Kaya Kaya Kategori yang sesuai harapan termasuk kategori kaya. 2 Kaya Miskin Kategori ini dapat dibiarkan mengikuti pilihannya selama dia tidak membebani negara dan masyarakat sekitarnya. 3 Miskin   Miskin Kategori yang paling tidak diharapkan keberadaannya.  Kategori ini perlu dibantu pemerintah dalam kedua aspek yakni pembinaan jiwa dan kesejahteraannya. 4 Miskin   Kaya Kategori ini sama dengan kategori ketiga yaitu kategori yang paling tidak diharapkan. Pemerintah pun perlu mengalokasikan bantuan dalam bentuk pembinaan jiwanya supaya kategori ini tidak berbuat sewenang-wenang karena miskinnya jiwa mereka.
Sumber: Saleh (2013)
Tabel 2.1 menunjukkan bahwa berdasarkan spiritual/jiwa dan material/kesejahteraan  terdapat  empat  kategori.  Pertama,  kaya  spiritual  dan material. Kedua, kaya spiritual tetapi miskin material. Ketiga, miskin spiritual dan miskin  material.  Keempat,  miskin  spiritual  tetapi  kaya  material.  Dari  empat kategori ini yang disebut miskin adalah kategori ketiga dan keempat. Hal ini karena ketika  seseorang  miskin  secara  spiritual  maka  akan  membawa  dampak  negatif yakni  melakukan  tindak  kejahatan  dan  berbuat  sewenang-wenang.  Sebaliknya, ketika  spiritual  kaya  walaupun  secara  material  miskin,  tindakan  yang  tidak diharapkan masih dapat dihindarkan. Oleh karena itu, kategori kedua masih dapat dibiarkan  keberadaannya.  Namun,  kategori  ketiga  dan  keempat  justru  perlu perhatian  khusus  karena  apabila  dibiarkan  dapat  menghambat  pembangunan  itu sendiri.  Orang  yang  miskin  dalam  keduanya  (spiritual  dan  material)  dapat melakukan  tindakan  kriminal  seperti  merampok,  mencuri  dan  tindakan  kriminal lainnya. Sementara itu yang miskin hanya secara spiritualnya saja dapat melakukan tindakan korupsi.

## III. PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  kajian  kepustakaan,  penelitian  terkait  kewirausahaan terbagi  kepada  lima  bagian:  pendidikan  kewirausahaan,  budaya  berwirausaha, peranan lembaga dalam mendorong kewirausahaan, kewirausahaan keluarga serta pelaksanaan  kewirausahaan  sosial.  Penelitian  terkait  pendidikan  kewirausahaan
diantaranya  dilakukan  oleh  Milla  (2013),  Khumairo  (2015),  Islam  et.  al  (2015), Fadhlurrahman  (2017),  dan  Wekke  (2017).  Kedua,  penelitian  terkait  budaya berwirausaha  dilakukan  oleh  Nugroho  et.  al  (2016).  Ketiga,  penelitian  terkait peranan lembaga dalam mendorong kewirausahaan dilakukan oleh Siregar (2015). Keempat, penelitian terkait kewirausahaan keluarga yang dilakukan oleh Marwanti dan Astuti (2012). Kelima, penelitian terkait kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh Reginald & Mawardi (2014).
Pada  perkembangannya,  kewirausahaan  dapat  dibedakan  menjadi  dua; pertama,  kewirausahaan  sosial;  kedua,  kewirausahaan  non-sosial.  Menurut, Reginald  &  Mawardi  (2014) , kewirausahaan  sosial  merupakan  kegiatan berwirausaha  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  sosial  di masyarakat  dan  bukan  semata–mata  untuk  mencari  keuntungan  saja  yang  mana karakteristik  kewirausahaan  sosial  diantaranya  yakni  penciptaan social  value, innovation, civil society , dan adanya economic activity. Sebaliknya kewirausahaan non-sosial  ialah  kegiatan  berwirausaha  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan keuntungan saja. Berdasarkan pemahaman ini maka kewirausahaan pun dianggap sebagai  solusi  dalam  mengatasi  masalah  ekonomi  bangsa.  Pentingnya kewirausahaan ini menjadikan pendidikan kewirausahaan sebagai pendidikan wajib yang perlu dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi. Menurut Milla (2013), mahasiswa yang mempelajari Pendidikan Kewirausahaan diharapkan agar mereka dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  memutus  rantai  kemiskinan.  Apabila kemampuan  berwirausaha  dapat  diterapkan  oleh  mahasiswa,  maka  diharapkan ketika  mahasiswa  selesai  dalam  pendidikannya,  mereka  tidak  perlu  lagi  untuk mencari  pekerjaan,  namun  mereka  menciptakan  sendiri  lapangan  pekerjaan  itu dengan  modal  kejujuran,  disiplin,  kreatif,  inovatif  dan  berani  mengambil  resiko. Dalam  pendidikan  kewirausahaan  ini  juga  menurut  Khumairo  (2015)  perlu disertakan  adanya  bimbingan  karir  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan (layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dukungan sistem), dan evaluasi. Menurut beliau juga, pentingnya bimbingan karir ini disebabkan karena sudah  terbukti  adanya  dampak  positif  bagi  siswa  Pesantren  Adh-Dhuha  Bantul Yogyakarta. Dampak positif yang dimaksud ialah berupa peningkatan segi kognitif, afektif  dan  psikomotorik  yakni  dengan  tertanamnya  nilai-nilai  kejujuran, tanggungjawab,  kerja  keras,  disiplin,  mandiri  dan  enerjik.  Sementara  itu,  terkait nilai-nilai  kewirausahaan  menurut  Al-Quran  yang  perlu  diterapkan  dalam pendidikan  kewirausahaan  yakni  mandiri,  kreatif,  berani  mengambil  resiko, berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, kerja keras, disiplin, inovatif, tanggung jawab,  kerja  sama,  pantang  menyerah,  komitmen,  tingginya  rasa  ingin  tahu, komunikatif,  memiliki  motivasi  yang  kuat  untuk  sukses  (Fadhlurrahman,  2017). Menurut Wekke (2017), pendidikan kewirausahaan juga tidak hanya semata-mata penyampaian  materi  tetapi  juga  perlu  adanya  program  pendidikan  aplikasi  teori kewirausahaan  (Wekke,  2017).  Dalam  penelitiannya  juga  beliau  menyatakan bahwa  pendidikan  kewirausahaan  akan  berhasil  menciptakan entrepreneur baru dengan tiga syarat: pertama, pendidikan kewirausahaan disesuaikan dengan minat siswa  dan  potensi  SDA  lingkungan  sekitar;  kedua,  perlunya  kerja  sama  antar elemen yakni kerja sama antara elemen dalam perguruan tinggi maupun perguruan
tinggi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Islam et. al (2015) menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan  akan berhasil jika pendidikan tersebut  dikelola dengan  baik.  Pengelolaan  yang  perlu  dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  ialah perencanaan    pendidikan  kewirausahaan  yang  matang  dibuktikan  dengan  adanya silabus dan rencana kegiatan studi yang jelas dan tersusun; perlu adanya pengajar profesional  dalam  menyampaikan  kewirausahaan  dan  membimbingnya  sampai mahasiswa tersebut dapat secara mandiri dan inovatif menciptakan usaha yang baru dan  berbeda;  perlunya  integrasi  pendidikan  kewirausahaan  dengan  organisasi kemahasiswaan  atau  masyarakat  sekitar;  pentingnya  pelaksanaan  kewirausahaan; pelaksanaan evaluasi secara insidentil dan rutin.
Ketika  pendidikan  kewirausahaan  menjadi  fokus  pertama  dalam pengembangan  kewirausahaan  pada  generasi  muda,  maka  model  budaya kewirausahaan  yang  perlu  dikembangankan  menurut  Nugroho  et.  al  (2016)  ialah kewirausahaan  yang  dilandasi  pada  nilai-nilai  kewirausaahaan  Islam,  tanggung jawab  sosial  Islami  dan  kearifan  budaya  lokal.  Beliau  menyatakan  bahwa kewirausahaan  yang  dilandasi  ketiga  komponen  tersebut  dapat  meningkatkan kinerja usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan dapat dipengaruhi oleh aspek  spiritual.  Oleh  karenanya  menurut  Siregar  (2015),  Bank  Syariah  memiliki peranan penting dalam pengembangan kewirausahaan. Hal ini karena konsep yang ditawarkan  Bank  Syariah  sesuai  dengan  kewirausahaan  yang  melibatkan  aspek material  dan  spiritual  yang  dilandasi  nilai-nilai  Islam.  Bank  Syariah  memiliki konsep  bantuan  yang  diberikan  tanpa  jaminan  atau  penjamin,  target  kelompok adalah  masyarakat  kecil  miskin  yang  kurang  mampu  yang  mempunyai  potensi untuk  mengembangkan  usaha  perekonomiannya  serta  ketentuan  lain  yang  juga diterapkan  adalah  jika  anggota  meninggal  dunia,  mereka  dibebaskan  dari pembayaran kredit.   Konsep tersebut  dapat  menjadi  daya tarik masyarakat untuk berwirausaha.
Pada  pelaksanaan  berwirausaha  individu  dapat  melaksanakan  wirausaha non sosial termasuk didalamnya wirausaha keluarga maupun wirausaha sosial. Di Pedesaan  kemiskinan  didominasi  oleh  perempuan,  menurut  Marwanti  dan  Astuti (2012),  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasinya  yakni  dengan pemberdayaan  perempuan  miskin  tersebut  melalui  pengembangan  model kewirausahaan  keluarga.  Model  yang  diusulkan  adalah pro-poor  capacity improvement model (PCIM), dapat dilihat pada Gambar 3.1.

## Sumber: Marwanti dan Astuti (2012)
Gambar 3.1. Model pro-poor capacity improvement model (PCIM)
Berdasarkan  model  PCIM  tersebut,  pemberdayaan  yang  dapat  dilakukan yakni melalui: (1) adanya dukungan seluruh stakeholders (baik pemerintah, swasta, LSM  maupun  Perguruan  Tinggi);  (2)  Adanya Achievement  Motivation  Training untuk menumbuhkan kesadaran (keberdayaan) akan pentingnya mengembangkan kewirausahaan  keluarga  menuju  ekonomi  kreatif;  (3)  Pemantapan  jejaring  antar sesama  perempuan  miskin  pelaku  usaha  serta  pengusaha  lokal  sebagai  media learning  by  doing ;  (4)  Pembentukkan  kelompok-kelompok  usaha  bersama  atas dasar  kesamaan  jenis  usaha;  (5)  Pengembangan  kreativitas  melalui capacity building agar produk yang dihasilkan menarik bagi pembeli dan sesuai selera pasar dan memperhitungkan potensi pasar; (7) Perluasan Sistem Bapak Angkat dengan melibatkan sebanyak mungkin usahawan lokal sehingga dapat memperkuat modal usaha dan pasar bagi perempuan miskin pelaku usaha.
Disamping dengan pemberdayaan perempuan miskin,  hal  lain  yang dapat dilakukan  dalam  penurunan  kemiskinan  ialah  dengan  kewirausahaan  sosial (Reginald & Mawardi, 2014). Menurut beliau kewirausahaan sosial dapat dilakukan dengan  inovasi  pembentukkan  lembaga  wirausaha  sosial  milik  internal  seperti Baitul  mal  watamwil (BMT),  koperasi  dan  lembaga  sosial  lainnya.  Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan social value seperti kemudahan pemenuhan kebutuhan pokok internal dan eksternal lembaga, kemudahan pembiayaan berbasis syariah,  pelatihan,  konsultasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  sekitar  dalam berwirausaha,  atau  dalam  keperluan  tolong-menolong  lainnya  seperti  pemberian zakat, infaq, sodaqoh, wakaf , beasiswa santri , bisyaroh dan asuransi kesehatan serta bagi  hasil  SHU  (sisa  hasil  usaha)  yang  sebagiannya  untuk  dana  sosial  sebagai pemasukan atau penyokong biaya operasional lembaga.
Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka kewirausahaan komprehensif  yakni  kewirausahaan  yang  melibatkan  aspek  spiritual  dan  aspek material dapat menjadi solusi tepat untuk mempercepat penurunan kemiskinan di Jawa Barat yang masih didominasi oleh kewirausahaan UMK. Menurut Mafruhat et.al  (2016),  dalam  mengentaskan  kemiskinan  terdapat  dua  solusi  yakni mengantaskan  kemiskinan  spiritual  dan  kemiskinan  material.  Solusi  pengentasan kemiskinan spiritual yakni dengan pembinaan akidah Tauhid dan tazkiyatun nafs .
Sementara,  pengentasan  kemiskinan  material  dengan  tiga  kaedah  pengelolaan kemiskinan  material  menurut  Islam;  pelaksanaan  kaedah  wajib,  pelaksanaan kaedah  wajib aradhi dan  pelaksanaan  kaedah  sunah.  pelaksanaan  kaedah  wajib yang  meliputi  pelaksanaan  zakat, al  fay,  al-ghanimah dan rikaz .  Kedua, pelaksanaan kaedah wajib aradhi yang meliputi pelaksanaan mudharabah , qardul hasan , wakaf, wasiat dan faraid. Ketiga, pelaksanaan kaedah sunah dengan dengan sodaqah .  Ketika  kewirausahaan  ditujukan  untuk  mempercepat  pengentasan kemiskinan maka hal yang perlu dilakukan ialah kewirausahaan tersebut juga perlu bersifat komprehensif supaya wirausaha yang  berjalan  berkelanjutan. Kewirausahaan  komprehensif  yang  dimaksud  ialah entrepreneur yang  dibangun perlu  mendapatkan  pendidikan  kewirausahaan  Islam  yang  didalamnya  terdapat pembinaan aqidah Tauhid dan tazkiyatun an-nafs (penyucian jiwa) yang meliputi pemahaman  Tauhid Rububiyyah/al-Hakimiyyah ,  Tauhid Mulkiyyah/al-Asmâ’  wa al-sifat dan Tauhid Uluhiyyah . Untuk lebih jelasnya kewirausahaan komprehensif yang dapat mempercepat penurunan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 3.2.

## Gambar 3.2.  Kewirausahaan Komprehensif
Gambar  3.2.  memperlihatkan  bahwa  kewirausahaan  yang  dapat menurunkan  kemiskinan  ialah  kewirausahaan  komprehensif  dimana  target penurunannya  tidak  hanya  kemiskinan  material  saja  tetapi  juga  kemiskinan spiritual.
IDENTIFIKASI POTENSI DAN MINAT CALON ENTREPENEUR PENDIDIKAN TERKAIT ETIKA BISNIS DALAM ISLAM PENDIDIKAN TERKAIT NILAI- NILAI KEWIRAUSAHAAN ISLAM PEMBINAAN  DAN SOSIALISASI AQIDAH TAUHID  DENGAN TAZKIYATU AN-NAFS KEWIRAUSAHAAN -MODAL -PELAKSANAAN -EVALUASI PERUSAHAAN INDIVIDU/KELOMPOK (KEWIRAUSAHAAN NON  SOSIAL) PERUSAHAAN  SOSIAL (KEWIRAUSAHAAN SOSIAL) PELAKSANAAN ZAKAT, AL FAY, AL- GHANIMAH DAN RIKAZ MUDHARABAH, QARDUL HASAN, WAKAF, WASIAT DAN FARAID SODAQOH CALON ENTREPENEUR: SEMUA KALANGAN (TERMASUK ORANG MISKIN) PENURUNAN KEMISKINAN SPIRITUAL PENURUNAN KEMISKINAN MATERIAL

## IV. KESIMPULAN
Pencanangan  program  kewirausahaan  pada  generasi  muda  merupakan langkah terbaik sebagai upaya awal dalam penurunan kemiskinan. Hal ini karena generasi muda merupakan calon entrepreneur selanjutnya. Pada perkembangannya, kemiskinan  sendiri  terdapat  kemiskinan  material  dan  kemiskinan  spiritual. Penyebab kurangnya mental yang terbangun pada entrepreneur ialah karena tidak kuatnya spiritual mereka sehingga kurang terdistribusinya modal dari entrepreneur kaya  ke entrepreneur pemula.  Oleh  karena  itu,  tidak  aneh  jika  di  kewirausahaan Jawa  Barat  didominasi  oleh  UMK  yang  tidak  memiliki  cukup  modal  dan pengetahuan untuk mengembangkan usahanya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa kewirausahaan  yang perlu dikembangkan ialah kewirausahaan  yang komprehensif  yakni  kewirausahaan  yang melibatkan aspek spiritual  dan  material baik  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  maupun  evaluasinya  sehingga  dapat mempercepat penurunan kemiskinan baik kemiskinan spiritual maupun kemiskinan material secara bersamaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fadhlurrahman. (2017). Nilai-Nilai Pendidikan Kewirausahaan Dalam Al-Qur’an Di Muhammadiyah Boarding School (Mbs) Purworejo. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
Habib  Ahmed  (2004). Role  of  Zakah  and  Awqaf  in  Poverty  Alleviation .  Islamic Development Bank: Jeddah.
https://bps.go.id https://jabar.bps.go.id https:// Jabarprov.go.id
Islam, A. I., Sobri, A. Y., & Kusumaningrum, D. E. (2015). Manajemen Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Produksi. Manajemen Pendidikan , 554-562.
Khumairo,  A.  (2015). Bimbingan  Karir  dalam  Menumbuhkan  Perilaku Kewirausahaan  Santri  di  Pondok  Pesantren  Entrepeneur  Ad-Dhuha  Bantul Yogyakarta. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
Mafruhat,  Ade  Yunita,  Ria  Haryatiningsih.,  &  Meidy  Haviz.  (2016).  Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Islam. Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora , 6 (1), 134-141.
Marwanti,  S.,  &  Astuti,  I.  D.  (2012).  Model  Pemberdayaan  Perempuan  Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar. SEPA , 134-144.
Milla,  H.  (2013).  Pendidikan  Kewirausahaan:  Sebuah  Alternatif  Mengurangi Pengangguran Terdidik Dan Pencegahan Korupsi. Jurnal Al-Ta’lim , 465-47.
Nugroho, A. J., Haris, A., & Nursito, S. (2016). Model Budaya Wirausaha Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami. Seminar Nasional IENACO-2016 , (pp. 601- 612).
Reginald,  A.  R.,  &  Mawardi  ,  I.  (2014).  Kewirausahaan  Sosial  Pada  Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. JESTT , 333-345.
Salleh, Muhammad Syukri. (2013). Concept  in  Islamic Economics revisited The Case of Poverty. Malaysia: Universiti Sains Malaysia.
Siregar,  B.  G.  (2015  ).  Peranan  Bank  Syariah  Dalam  Mengembangkan Kewirausahaan. At-Tijaroh , 1-19.
Wekke, I. S. (2017). Integrasi Pendidikan Islam Dan Pembelajaran Kewirausahaan Di Pesantren Minoritas Muslim. FENOMENA , 1-23.
Yasa,  Murjana.  Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT nov. 2012. Hal 86-91.