Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018, 51-62

## Fatwa dan Problematika Pentapan Hukum Halal Di Indonesia
Muchamad Fauzi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islamm Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia *Email korenpondensi: mfuz73@gmail.com
Recieved 06-12-2017 | Revised 17-03-2018 | Accepted 28-03-2018

## Abstrak
Sebagai konsekwensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagi produk dari  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  umat  senantiasa  bertanya-tanya,  bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam. Salah satu persoalan yang cukup mendesak  yang  dihadapi  umat  adalah  membanjirnya  perusahaan  yang  memproduksi  makanan minuman  olahan  yang  belum  jelas  kehalalanya,  disamping  itu  ditemukanya  perusahaan  yang  telah mendapatkan sertifikasi halal namun tidak mematuhi prosedur yang telah ada, Umat, dengan sejalan ajaran  Islam,  menghendaki  agar  produk  yang  akan  dikonsumsi  tersebut  dijamin  kehalanya  dan kesucianya.  Menurut  ajaran  Islam,  mengkonsumsi  yang  halal,  suci,  dan  baik  merupakan  perintah agama  dan  hukumnya  adalah  wajib.  Tulisan  ini  difokuskan  untuk  membahas  beberapa  hal:  1) konsepsi  hukum halal haram, 2) Konsepsi  pangan halal dalam perundangan Indonesia,  3) lembaga- lembaga fatwa dalam penetapan hukum halal-haram
Kata Kunci: Hukum, Penetapan halal, Fatwa Halal.
Saran  sitasi: Fauzi,  M.  (2018).  Problematika  penentuan  fatwa  hukum  halal  Di  indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (01), 51-62. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.141
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.141

## 1. Pendahuluan
Reaktualisasi  hukum  Islam  dapat  dilakukan melalui  pemberdayaan  fikih  dengan  memahami bahwa  fikih  merupakan  hasil  produk  pemikiran para  ulama  yang  dipengaruhi  oleh  aspek  sosio- kultural  yang  menyertainya.  Produk  pemikiran itu  dijadikan  sebagai  suatu  perangkat  untuk mengatasi  persoalan-persoalan  keagamaan  yang berdimensi  ibadah,  muamalah.  hukum  keluarga, politik,  ketatatnegaraan,  perdata  dan  pidana. sebab  dapat  dikatakan  bahwa  kajian  kitab-kitab fikih  berkutat  pada  aspek-aspek  ini.  Umumnya kalangan  umat  muslim  cenderung  berasumsi bahwa  produk  pemikiran  fikih  dianggap  sebagai agama,  karena  pengamalan  dan  penerapan
sebagian besar ajaran agama bersumber dari fikih, seperti  bagaimana  tata  cara  bersuci,  salat  yang sah, berpuasa, berhaji, maupun bagaimana sehar- usnya  seorang  muslim  mengkonsumsi  makanan, obat-obatan,  minuman  dan  bagaimana  seorang muslim bertransaksi sesuai tuntunan syariat.
Fatwa  merupakan  salah  satu  produk  pemi- kiran  hukum  Islam  yang  merupakan  respon  dari suatu  permasalahan  Sedangkan  permasalahan terus  bertambah  seiring  berkembangnya  kehi- dupan manusia di segala bidang. Oleh karena itu banyak  persoalan  baru  yang  memerlukan keputusan  hukumnya  atas  dasar  syari’ah,  atau dengan  kata  lain  memerlukan  fatwa.  Jaminan mengenai  Produk  Halal  hendaknya  dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepas-
tian  hukum,  akuntabilitas  dan  transparansi, efektivitas  dan  efisiensi,  serta  profesionalitas. Oleh  karena  itu,  jaminan  penyelenggaraan Produk  Halal  bertujuan  memberikan  kenya- manan,  keamanan,  keselamatan,  dan  kepastian ketersediaan  Produk  Halal  bagi  masyarakat dalam  mengonsumsi  dan  menggunakan  Produk, serta  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  Pelaku Usaha  untuk  memproduksi  dan  menjual  Produk Halal (www. hukumonline.com, 2017).
Tujuan  tulisan  penelitian  tersebut  menjadi penting  mengingat  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik  berkembang  sangat  pesat.  Hal  itu berpengaruh  secara  nyata  pada  pergeseran pengolahan  dan  pemanfaatan  bahan  baku  untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk  lainnya  dari  yang  semula  bersifat  seder- hana  dan  alamiah  menjadi  pengolahan  dan pemanfaatan  bahan  baku  hasil  rekayasa  ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  memungkinkan  percampuran  antara yang  halal  dan  yang  haram  baik  disengaja maupun  tidak  disengaja.  Oleh  karena  itu,  untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus  yang membutuh- kan  pengetahuan  multidisiplin,  seperti  pengeta- huan  di  bidang  pangan,  kimia,  biokimia,  teknik industri,  biologi,  farmasi,  dan  pemahaman tentang syariat.
Produk-produk olahan, baik makanan, minu- man,  obat-obatan,  maupun  kosmetika,  kiranya dapat  dikategorikan  ke  dalam  kelompok musy- tabihat  (syubahat) ,  apalagi  jika  produk  tersebut berasal  dari negeri  yang  penduduknya mayoritas nonmuslim,  sekalipun  bahan  bakunya  berupa barang  suci  dan  halal.  Sebab,  tdak  tertutup kamungkinan  dalam  proses  pembuatanya  ter- campur  atau  menggunakan  bahan-bahan  yang haram atau tidak suci.
Dengan  demikian,  produk-produk  olahan tersebut  bagi  umat  Islam jelas  bukan merupakan persoalan  sepele,  tetapi  merupakan  persoalan besar  dan  serius.  Terlebih  lagi  jika  mengingat lanjutan  hadits  diatas  yang  menyatakan  bahwa
“ Barang  siapa  yang  terjerumus  ke  dalam syubhat,  ia  terjerumus  ke  dalam  yang  haram.” Maka,  wajarlah  jika  umat  Islam  sangat  berke- pentingan  untuk  mendapat  ketegasan  tentang status  hukum  produk-produk  tersebut,  sehingga apa  yang  akan  mereka  konsumsi  tidak  menim- bulkan  keresahan  dan  keraguan.  Dengan  demi- kian,  Tulisan  ini  difokuskan  untuk  membahas beberapa hal: 1) konsepsi hukum halal haram, 2) Konsepsi  pangan  halal  dalam  perundangan Indonesia,  3)  lembaga-lembaga  fatwa  dalam penetapan hukum halal-haram.

## 2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  sebagai  berikut:  penelitian  pustaka  ( lib- rary  research ),  yaitu  jenis  penelitian  yang mengkaji  berbagai  kepustakaan  yang  berkaitan dengan  pokok  pembahasan  tentang  konsepsi fatwa  yang  berlaku  dan  beberapa  kaidah  penen- tuan  fatwa.  penelitian  ini  bersifat deskriptif- analitik ,  yakni  suatu  bentuk  penelitian  yang meliputi  proses  pengumpulan  dan  penyusunan data,  kemudian  data  yang  telah  terkumpul  dan tersusun tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori  yang  mendasari  penulisan  dalam penelitian ini, sehingga diperoleh pengertian data yang  jelas.  Adapun  pendekatan  yang  dipakai adalah pendekatan s Ushul fiqih , yaitu suatu ilmu ushul fiqih diposisikan sebagai the way to  think , artinya  ushul  fiqih  dijadikan  cara  atau  metode untuk  menggali  suatu  hukum  terhadap  proses penelitian  atau  ushul  fiqih  sebagai  kaca  mata untuk  melihat  data,  kemudian  data  tersebut dianalisis dengan kaca mata ushul fiqih.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Konsepsi hukum halal haram
Islam  adalah  agama  yang  toleran,  tidak memberatkan  umatnya.  Oleh  karena  itu  semua jenis  makanan  dan  minuman  pada  dasarnya adalah  halal,  kecuali  hanya  beberapa  saja  yang diharamkan.  Menurut  Dahlan  et.  al.  (1996), dalam ensiklopedi hukum islam dikatakan bahwa “yang  haram  itupun  bisa  menjadi  halal  dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa
menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas (israf)”.  engertian  halal  dan  haram  ini  sesung- guhnya  bukan  hanya  menyangkut  kepada masalah makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut  perbuatan.  Dari  sinilah,  baik  halal maupun haram, dibagi menjadi dua, yaitu: a. Dzat atau Substansi Barangnya
Makanan  yang  dimaksud  halal  dzatnya adalah segala makanan yang secara material atau fisik  adalah  halal.  Contohnya:  nasi,  sayuran  dan lain sebagainya (Dahlan et. al., 1996). Demikian juga,  makanan  yang  haram  adalah  segala makanan  yang  secara  material  adalah  haram. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan  yang  dikonsumsinya.  Islam  membe- rikan  tuntunan  agar  setiap  muslim  hanya  makan dan  minum  yang  halal  dan  thoyyib  atau  baik untuk  tubuhnya  artinya  makanan  yang  sehat secara spiritual dan juga higienis.
Mengkonsumsi  makanan  yang  diperoleh dengan  cara  yang  tidak  halal,  itu  berarti  tidak halal  secara  spiritual  dan  sangat  berpengaruh negatif  terhadap  kehidupan  spiritual  seseorang. Darah  yang  mengalir  dalam  tubuhnya  menjadi sangar,  sulit  memperoleh  ketenangan,  hidupnya menjadi  beringas,  tidak  pernah  mengenal  puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan do‟anya sulit diterima Allah (Al- Asyhar, 2003). b. Cara Mendapatkanya.
Halal  dalam  mendapatkanya  maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak  dengan  cara  yang  haram  dan  tidak  pula dengan  cara  yang  bathil  (Al-  Asyhar,  2003). Halal  dalam  mendapatkanya  inilah  yang  nanti pada waktu kiamat akan ditanya atau dimintakan pertanggungjawabanya.  Makanan  yang  pada dasarnya  dzatnya  halal,  namun  cara  mempe- rolehnya  dengan  cara  haram  seperti:  hasil  riba, mencuri,  menipu,  hasil  judi,  hasil  korupsi  dan perbuatan  haram  lainya,  maka  secara  otomatis berubah  status  hukumnya  menjadi  makanan haram.  Dalil–dalil  tentang  makanan  dan  minu- man halal diantaranya Al-Baqarah ayat 168.
Quraish  Shihab  memaparkan  makanan  yang halal  adalah  makanan  yang  tidak  haram,  artinya ketika dimakan tidak menimbulkan larangan oleh
agama.  Jika  menimbulkan  larangan  dari  agama, contohnya  seperti  daging  babi,  darah,  dan  bang- kai,  maka itu adalah makanan  yang diharamkan. Kemudian  dalam  hal  ini,  diperintahkan  juga bahwa  janganlah  mengikuti  langkah-langkah setan. Sebab setan akan menjerumuskan manusia sedikit demi sedikit (Shihab, 2002).
Sayyid  Quthb  menjelaskan  makanan  yang diperbolehkan atau  yang halal dari apa-apa yang ada di bumi kecuali yang sedikit dilarang karena berkaitan  dengan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan hal-  hal  yang  membahayakan  dan  telah  dite- gaskan dalam  nash syara‟  adalah terkait dengan akidah, sekaligus bersesuaian dengan fitrah alam dan  fitrah  manusia.  Allah  menciptakan  apa-apa yang  ada  di  bumi  bagi  manusia.  Oleh  sebab  itu, Allah menghalalkan apa yang ada di bumi, tanpa pembatasan  tentang  halal  ini  kecuali  masalah khusus yang berbahaya. Apabila yang di bumi ini tidak  dihalalkan  maka  hal  ini  melampaui  daerah keseimbangan  dan  tujuan  diciptakannya  bumi untuk manusia (Quthb, 2004).
Al-Qardhawi  (2013)  telah  menggariskan beberapa  prinsip  dalam  penentuan  halal  haram, yaitu:
1) Asal segala sesuatu adalah harus (mubah)
2) Penentuan halal dan haram adalah hak Allah
3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik
4) Perkara  yang  halal  menafikan  keperluan kepada yang haram
5) Wasilah  atau  helah  untuk  melakukan  yang haram adalah haram
6) Niat  yang  baik  tidak  dapat  menghalalkan yang haram
7) Menghindari  syubhat  agar  tidak  jatuh  ke dalam yang haram
8) Halal dan haram itu adalah bersifat universal
9) Keadaan darurat membolehkan yang haram
Islam  merupakan  agama  yang  sangat  meni- tikberatkan  perkara  yang  baik  dan  buruk. Timbulnya  halal  dan  haram  di  dalam  Islam adalah  sebagai  panduan  bagi  manusia  untuk mengenal pasti sesuatu yang baik ataupun buruk. Namun  begitu  Islam  bukanlah  sebuah  agama yang  rigid,  dalam  sesetengah  keadaan,  sesuatu
perkara  yang  dicegah  akan  dibenarkan  untuk melakukannya demi meraih kemaslahatan manu- sia  dan  menjaga  maqasid  al-syariah.  Walau bagaimanapun  kelonggaran  kepada  yang  haram tidak  boleh  dilakukan  dengan  sewenang- wenangnya.  Ini  kerana  kewajiban  di  dalam mencari sesuatu yang halal merupakan kefarduan bagi umat Islam.
3.2 Konsepsi  pangan  halal  dalam  perunda- ngan Indonesia
Produk-  produk  olahan,  baik  makanan, minuman,  obat-obatan,  maupunkosmetika,  kira- nya  dapat  dikategorikan  dalam  kelompok  muta- syabihat  (syubhat),  apalagi  jika  produk  tersebut berasal  dari  negeriyang  penduduknya  mayoritas nonmuslim,  sekalipun  bahan  bakunya  berupa- barang  suci  dan  halal.  Sebab,  tidak  tertutup kemungkinan  dalam  proses  pembuatannya  ter- campur  atau  menggunakan  bahan-bahan  yang haram atautidak suci.
Dengan  demikian,  produk-produk  olahan tersebut  bagi  umat  Islam jelas  bukan merupakan persoalan  sepele,  tetapi  merupakan  persoalan besar.  Maka  wajarlah  jika  umat  Islam  sangat berkepentingan  untuk  mendapatkan  ketegasan tentang  status  hukum  produk-produk  tersebut, sehingga  apa  yang  akan  mereka  konsumsi  tidak menimbulkan keresahan dan keraguan. Untuk itu di  Indonesia,  dengan  mayoritas  umat  Islam, mereformulasikan undang-undang mengenai pro- duk halal dan layak dikonsumsi, yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014
Tentang Jaminan Produk Halal Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan  negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan  keper- cayaannya  itu.  Untuk  menjamin  setiap  pemeluk agama  beribadah  dan  menjalankan  ajaran agamanya,  negara  berkewajiban  memberikan pelindungan  dan  jaminan  tentang  kehalalan Produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan  masya- rakat.
Berkaitan  dengan  itu,  dalam  realitasnya banyak  produk  yang  beredar  di  masyarakat
belum  semua  terjamin  kehalalannya.  Sementara itu,  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  memiliki  keterkaitan  dengan  pengaturan Produk  Halal  belum  memberikan  kepastian  dan jaminan  hukum  bagi  masyarakat  muslim.  Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal  perlu  diatur  dalam  satu  undang-undang yang  secara  komprehensif  mencakup  produk yang  meliputi  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait dengan  makanan,  minuman,  obat,  kosmetik, produk  kimiawi,  produk  biologi,  dan  produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipa- kai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (www. hukumonline.com, 2017).
Penetapan  kehalalan  produk  pangan  halal telah  dijelaskan  pada  pasal  33.  Berikut  pene- tapannya (www. hukumonline.com, 2017): a. Penetapan  kehalalan  Produk  dilakukan  oleh MUI.
b. Penetapan  kehalalan  Produk  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dalam Sidang Fatwa Halal.
c. Sidang  Fatwa  Halal  MUI  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  mengikutsertakan pakar,  unsur  kementerian/lembaga,  dan/atau instansi terkait.
d. Sidang  Fatwa  Halal  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  memutuskan  kehalalan  Produk paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak MUI  menerima  hasil  pemeriksaan  dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
e. Keputusan  Penetapan  Halal  Produk  sebagai- mana dimaksud pada ayat  (4) ditandatangani oleh MUI.
f. Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5) disampaikan  kepada  BPJPH  untuk  menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.
2. Undang-undang  No.  7  Tahun  1996  tentang Pangan
Pada  UU  No.  7  tahun  1996  tentang  Pangan ini  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  pangan adalah  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  sumber hayati  dan  air,  baik  yang  diolah  maupun  tidak diolah,  yang  diperuntukkan  sebagai  makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan  lain  yang  digunakan  dalam  proses penyiapan,  pengolahan,  dan  atau  pembuatan makanan atau minuman. Lebih lanjut menjelaskan  panganan  olahan,  yaitu  makanan atau  minuman  hasil  proses  dengan  cara  atau metode  tertentu  dengan  atau  tanpa  bahan  tam- bahan.
Undang-undang Pangan ini memiliki tujuan, yaitu:  a).  tersedianya  pangan  yang  memenuhi persyaratan  keamanan,  mutu,  dan  gizi  bagi kepentingan  kesehatan  manusia;  b).  terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;  dan  c).  terwujudnya  tingkat  kecukupan pangan dengan harga  yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya,  pada  pasal  6  UU  Pangan  ini mensyaratkan  pada  setiap  orang  yang  bertang- gung  jawab  dalam  penyelenggaraan  kegiatan atau  proses  produksi,  penyimpanan,  pengang- kutan,  dan  atau  peredaran  pangan  wajib:  a). memenuhi  persyaratan  sanitasi,  keamanan,  dan atau  keselamatan  manusia;  b).  Menyeleng- garakan  program  pemantauan  sanitasi  secara berkala;  dan  c).  menyelenggarakan  pengawasan atas  pemenuhan  persyaratan  sanitasi.  Bagi produsen makanan maupun minuman di Indonesia  dituntut,  tidak  hanya  memenuhi  rasa aman bagi masyarakat muslim, melainkan secara medis  dan  layak  dikonsumsi  sesuai  dengan peraturan perundangan Indonesia.
3. Undang-undang  No.  36  Tahun  2009  tentang
Kesehatan
Menurut  UU  No.  36  Tahun  tentang Kesehatan pasal 47 menyatakan upaya kesehatan diselenggarakan  dalam  bentuk  kegiatan  dengan pendekatan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif  yang  dilaksanakan  secara  terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selanjutnya, dirinci  pada  pasal  48,  salah  satu  kegiatan  upaya kesehatan  adalah  pengamanan  makanan  dan minuman.  Lebih  lengkap  lagi  pada  pasal  109, pengamanan  ini  berlaku  pada  setiap  orang dan/atau  badan  hukum  yang  memproduksi, mengolah,  serta  mendistribusikan  makanan  dan minuman  yang  diperlakukan  sebagai  makanan
dan  minuman  hasil  teknologi  rekayasa  genetik yang  diedarkan  harus  menjamin  agar  aman  bagi manusia,  hewan  yang  dimakan  manusia,  dan lingkungan;  dan  pada  pasal  110,  Setiap  orang dan/atau  badan  hukum  yang  memproduksi  dan mempromosikan  produk  makanan  dan  minuman dan/atau  yang  diperlakukan  sebagai  makanan dan  minuman  hasil  olahan  teknologi  dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang  disertai  klaim  yang  tidak  dapat  dibuktikan kebenarannya.  Pasal  111  ayat  (1)  Makanan  dan minuman  yang  dipergunakan  untuk  masyarakat harus  didasarkan  pada  standar  dan/atau  persya- ratan  kesehatan.  Hal  ini  mensyaratkan  bahwa makanan  dan  minuman  hanya  dapat  diedarkan setelah  mendapat  izin  edar  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (ayat 2).
Pada  ayat  3  pasal  111  menyatakan  bahwa setiap  makanan  dan  minuman  yang  dikemas wajib  diberi  tanda  atau  label  yang  berisi:  a). Nama produk; b). Daftar bahan yang digunakan; c).  Berat  bersih  atau  isi  bersih;  d).  Nama  dan alamat  pihak  yang  memproduksi  atau  mema- sukan  makanan  dan  minuman  kedalam  wilayah Indonesia;  dan  e).  Tanggal,  bulan  dan  tahun kadaluwarsa.  Kemudian  disyaratkan  lagi  pada ayat  4,  pemberian  tanda  atau  label  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilakukan  secara benar dan akurat.
4. Undang-undang Perlindungan Konsumen Menurut  UU  No.8  Tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen,  yang  dimaksud  dengan perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Seba- gaimana  termaktub  dalam  pasal  1  ayat  1 Undang-undang  Perlindungan  Konsumen.  Pe- ngertian  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan/  atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Team Administrasi Niaga Politeknik Negeri Semarang, 2008).
Dalam  bukunya,  Pengantar  Hukum  Bisnis, Munir  Fuady  mengemukakan  bahwa  konsumen adalah  pengguna  akhir  (end  user)  dari  suatu produk yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang  tersedia  dalam  masyarakat.Baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain, maupun  makhluk  hidup  lain,  dan  tidak  untuk diperdagangkan.  Selanjutnya  dalam  pasal  1 Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  yang dimaksud  dengan  pelaku  usaha  adalah  setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersama-sama  melaui  perjanjian,  menyeleng- garakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi  (Team  Administrasi  Niaga  Politeknik Negeri Semarang, 2008).
3.3 Konsepsi  fatwa  dalam  sistem  hukum nasional
Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran  hukum  Islam  yang  merupakan  respon dari  suatu  permasalahan  Sedangkan  perma- salahan  terus  bertambah  seiring  berkembangnya kehidupan  manusia  di  segala  bidang.  Oleh karena  itu  banyak  persoalan  baru  yang  memer- lukan  keputusan  hukumnya  atas  dasar  syari’ah, atau dengan kata lain memerlukan fatwa.
Dalam  fatwa,  berlaku  beberapa  kaidah. Beberapa  kaidah  fatwa  yang  antara  lain  diin- trodusir Yusuf al ‐ Qardawi dalam Fiqih Prioritas ‐ nya adalah:
1. Fatwa  berubah  sejalan  dengan  perubahan situasi dan kondisi;
Salah satu karakteristik fatwa adalah adanya pengakuan terhadap perubahan yang terjadi pada manusia,  apakah  hal  itu  disebabkan  perubahan zaman,  perkembangan  masyarakat  ataupun karena  munculnya  berbagai  tuntutan  baru. Dengan  demikian  perubahan  fatwa  diperboleh- kan  karena  perubahan  ruang  dan  waktu, kebiasaan ‐ kebiasaan,  dan  kondisi  masyarakat. Perubahan  fatwa  ini  didasarkan  pada  perbuatan ‐ perbuatan para Sahabat  dan Khulafaur Rasyidin, karena  pada  dasamya  Nabi  SAWmemerintahkan
(mengizinkan)  umatnya  untuk  mengikuti  sunnah mereka  (para  sahabat  dan  Khulafaur  Rasyidin) (al ‐ Qardawi , 1996).
Hal  tersebut,  menjadikan  umat  Islam  harus mengkaji  ulang  peryataan ‐ peryataan  dan  penda- pat ‐ pendapat  lama  mengenai  hukum ‐ hukum (kemasyarakatan)  yang  telah  ditetapkan  para muftii  terdahulu,  karena  boleh  jadi  pendapat ‐ pendapat  yang  sesuai  dengan  suatu  zaman  dan kondisi,  disebabkan  adaya  perubahan  yang terjadi  kemudian,  menjadikan  pendapat  tersebut tidak  sesuai  lagi  untuk  zaman  dan  kondisi setelahnya (al ‐ Qardawi , 1996).
2. Fatwa bersifat meringankan, tidak memberatkan; memudahkan dan tidak mempersulit.
Di  antara  pemberian  kemudahan  yang dituntut  dalam  hal  fatwa  ini  adalah  pengakuan terhadap  kebutuhan  hidup  yang  mendesak,  baik keperluan  individual  maupun  sosial.  Untuk keperluan  ini,  syari’ah  menurunkan  hukum ‐ hukumnya  yang spesifik. Dengan hukum ‐ hukum itu pula, sesuatu  yang pada hakikatnya diharam- kan  dapat  dihalalkan.  Misalnya,  dalam  kondisi darurat,  makanan,  pakaian,  perjanjian  dan muamalah  tertentu  yang  diharamkan  menjadi diperbolehkan.  Adapun  dasar  pemberian  kemu- dahan  tersebut  adalah  Q.S.  al-Baqarah  (2):  173, yang  menyatakan  bahwa  kemudahan  diperun- tukkan bagi orang yang memakan makanan yang diharamkan  karena  keadaan  terpaksa  sementara ia  sendiri  sebenamya  tidak  menginginkannya, dan tidak melebihi batas keperluan.
3. Fatwa harus memperhatikan hukum penahapan.
Di  antara  pemberian  kemudahan  yang dituntut  dalam  menetapkan  fatwa  adalah  mam- perhatikan  hukum  penahapan,  sejalan  dengan sunatullah  dalam  penciptaan  makhluk,  serta metode  penetapan  syari’at  Islam  seperti  dalam menetapkan:  kewajiban  salat,  puasa,  dan  lainya, ataupun larangan ‐ larangan. Fatwa dapat diartikan sebagai  jawaban  atas  permasalahan ‐ permasa- lahan  syari’ah  ataupun  perundang ‐ undangan yang belum jelas.
Sedangkan  menurut  Yusuf  al ‐ Qardawi, pengertian  fatwa  dalam  istilah  ada1ah:  ʺmene- rangkan  hukum  syara’  tentang  suatu  persoalan sebagai  jawaban  dari  suatu  pertanyaan,  baik penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektifʺ (al-Dardawi, 1999). Fatwa  sendiri  merupakan  salah  satu  metode dalam al ‐ Qur’an al ‐ Karim dan as ‐ Sunnah ketika menerangkan  hukum ‐ hukum  syara’.  Kadang ‐ kadang  penjelasan  tersebut  diberikan  tanpa adanya  pertanyaan  atau  perintah  fatwa,  dan  cara ini  merupakan  yang  dominan  terdapat  dalam  al ‐ Qur`an  baik  Indonesia  belum  dapat  berperan secara menyeluruh.
Padahal,  selain  dibentuk  oleh  masyarakat, hukum  juga  membentuk  masyarakat.  Secara sosiologis  hukum  merupakan  refleksi  tata  nilai yang  diyakini  sebagai  suatu  pranata  dalam bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Ini berarti  muatan  hukum  selayaknya  mampu menangkap  aspirasi  masyarakat  yang  tumbuh dan  berkembang,  bukan  hanya  yang  bersifat kekinian  melainkan  juga  sebagai  acuan  dalam mengantisipasi  perkembangan  sosial,  ekonomi dan politik di masa depan.
Pemikiran  di  atas  menunjukkan  bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengu- tamakan  kepastian  dan  ketertiban,  melainkan juga  norma ‐ norma  yang  harus  mampu  mendina- misasikan  pemikiran  dan  merekayasa  perilaku masyarakat dalam mencapai cita ‐ citanya (Amrul- lah,  1996).  Jadi  hukum  merupakan  sarana  untuk ketertiban  dan  kesejahteraan,  atau  hukum  harus mencerminkan  apa  yang  dianggap  baik  serta harus  mengindikasikan  suatu  perencanaan,  reka- yasa  atau  perakitan  masyarakat  yang  dicita ‐ citakan, atau dalam istilah Rescoe Pound “law as tool of social engineering” (Wahjono, 1992).
Dalam menjawab aspirasi masyarakat terhadap  kebutuhan  akan  hukum  Islam  yang tidak  terjawab  dengan  hukum  positif,  terutama bagi  golongan  yang  masih  memiliki  aspirasi teokratis,  fatwa  ulama  menjadi  salah  satu jawabannya.  Dengan  demikian  dalam  konteks hukum  di  Indonesia,  fatwa  sebagai  salah  satu
produk  hukum  Islam  memegang  peranan  pen- ting, karena berusaha menangkap aspirasi hukum masyarakat  yang  tumbuh  dan  berkembang, bukan  hanya  yang  bersifat  kekinian  melainkan juga  sebagai  acuan  dalam  mengantisipasi perkembangan  sosial,  ekonomi  dan  politik  di masa  depan,  dengan  tetap  berpegang  pada  nilai ‐ nilai ajaran Islam.
3.4 Lembaga-lembaga fatwa dalam menetapkan hukum halal-haram
3.4.1 Epistimologi  penetapan  hukum  halal

## Muhammadiyah
Sumber  fatwa  di  kalangan  Muhammadiyah adalah  al-Qur’an,  hadits  dan  ijma’  sahabat. Proses  ijtihadi  kalangan  Muhammadiyah  dapat melalui metode qiyas, istihsan, istishlah dan saad al-dzarai’  (Hooker,  2003).  Sumber  utama  fatwa Muhammadiyah  adalah  al-Qur’an  dan  Hadits shohih.  Hadits  diposisikan  sebagai  penjelas terhadap  ayat-ayat  al-Qur’an.  Dengan  demikian, Hadits  harus  sejalan  dan  tidak  boleh  berten- tangan  dengan  al-qur’an.  Persoalan  baru  yang tidak masuk dalam kategori ibadah mahdlah dan tidak  terdapat  hukumnya  pada  nash  sharih, dilakukan proses ijtihad dan istimbath hukumdari nash  melalui  proses  qiyas  dan  istihsan.  Muham- madiyah  juga  mengadopsi  metode  istishlah mazhab  maliki  dengan  mengkopsepsikan  masla- hat umat sebagai sesuatu yang harus diwujudkan.
Metode  lain  yang  juga  digunakan  oleh Muhammadiyah adalah saddu al-zari’ah . Metode  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari fitnah  dan  mafsadah.  Uraian  di  atas  meng- indikasikan  bahwa  epistemologi  fatwa  di  kala- ngan Muhammadiyah menempuh tiga jalur : 1. Ijtihad bayani yakni menjelaskan hukum yang kasusnya  terdapat  dalam  nash  al-qur’an  dan hadits.
2. Ijtihad qiyasi yakni menyelesaikan kasus baru dengan  cara  penganalogian  kasus  tersebut dengan  kasus  yang  telah  dihukumi  dalam  al- qur’an dan hadits.
3. Ijtihad  istilahi  yakni  menyelesaikan  kasus- kasus  kontemporer  yang tidak terdapat  dalam dua sumber di atas dengan cara menggunakan
penalaran  yang  didasarkan  atas  kemaslahatan (Djamil, 1995).

## 3.4.2 Epistimologi  penetapan  hukum  halal Nahdhotul Ulama’ (NU)
Secara  ideal,  hirarkis  sumber  ajaran  pokok dalam  NU  adalah  :Al-Qur’an,  sunnah,  Ijma’, Qiyas,  istihsan,  maslahah  mursalah,  saad  al- zari’ah  dan  ‘urf.  Namun  dalam  prakteknya, komunitas  NU  terkadang  lebih  cenderung menggunakan  produk-produk  hukum  hasil  ijma’ dan  qiyas  para  ulama-ulamanya  dari  pada pengambilan  hukum  langsung  dari  dua  sumber pertama,  al-Quran  dan  hadits.  Hal  ini  nampak dari  kecenderungan  tradisi  komunitas  NU  untuk lebih  merujuk  kepada  kitab-kitab  kuning  karya ulama.  Kitab-kitab  yang  menjadi  rujukan  untuk memproduksi  fatwa  di  kalangan  NU  selanjutnya dinamakan kitab mu’tabarah berdasarkan keputuan MUNAS ALIM ULAMA di Situbondo. Kitab  mu’tabarah  di  kalangan  NU  ditentukan melalui  faktor  sosiologis  bukan  berdasarkan keotentikan  kitab  tersebut.  Namun  sejauh  mana kitab-kitab  tersebut  diakrabi  di  pesantren- pesantren tradisional.
Dalam lembaga BahtsulMasa’il istilah istim- bath hukum sangat jarang digunakan. Bagi pakar BahtsulMasa’il  term  ini  lebih  dikonotasikan dengan  pada  istikhraj al-hukmi  min  al-nushush (mengeluarkan  hukum  dari  teks  normatif,  al- Qur’an  dan  Hadits)  yang  hanya  dilakukan  oleh mujtahid  mutlak,  yang  menurut  ulama  NU  ini sangat  berat  untuk  dilakukan.  Mereka  lebih sepakat  untuk  menyebutnya  dengan ittifaq hukum (Rahmat.  2002).  Secara  definitif,  NU mendefinisikan  istimbath  hukum  sebagai  suatu upaya  mengeluarkan  hukum  syara’  dengan kaidah-kaidah fiqh (the general principle of law) dan kaidah-kaidah ushuliyyah (islamic legal law) baik berupa dalil ijmali, dalil tafshili dan adillatul ahkam  (Mahfudz,  1994).  Kaidah  fiqh  lebih diprioritaskan  daripada  kaidah  ushul  karena mempertimbangkan  fiqh  yang  hidup  ditengah- tengah  masyarakat  Indonesia  adalah  fiqh  syafi’i sehingga  operasionalisasi  kaidah  fiqh  akan  lebih efektif  untuk  merespon  gejala-gejala  fiqh  di masyarakat.
Secara  umum  dapat  dikemukakan  bahwa sistem  pengambilan  keputusan  dalam  Bahtsul Masa’il  dirumuskan  melalui  tiga  cara.  Pertama, taqrir  jama’i  yakni  mencari  jawaban  atas permasalahan dengan mengutip fatwa dari kitab- kitab mu’tabarah. Sistem pengambilan keputusan ini menimbulkan efek hirarkis fatwa yaitu : a. Kesepakatan Nawawi dan Rafi’i
b. Pendapat Imam Nawawi
c. Pendapat Imam Rafi’i
d. Pendapat yang didukung mayoritas Ulama
e. Pendapat ulama terpandai
f. Pendapat ulama yang paling wara’.
Kedua, ilhaq  al-Masa’il  bi  nadza’iriha , dalam  SKPBMNU  dengan  jelas  dinyatakan bahwa  metode  ilhaq  dilakukan  dengan  memper- hatikan mulhaq  bih , mulhaq ‘alaih dan wajh  al- ilhaq oleh  para mulhiq yang  ahli.  Ketiga, istinbath dengan  istilah  lain  melakukan  ijtihad secara manhajiy (Rahmat, 2002). sejauh ini tidak ada  perkembangan  yang  signifikan  dalam epistemologi  fatwa  dalam  BahtsulMasa’il. Sistem  bermazhab  masih  mengakar  kuat  bahkan mengerucut  pada  dua  sosok  Imam  Nawawi  dan Imam Rafi’i.
Para  intelektual  muda  Nu  lebih  condong pada  metode  ketiga  yakni fiqh  manhaji (epistemologi  kiri)  untuk  memompa  perkem- bangan  BM  agar  tetap  dapat  merespon perkembangan  dan  isu-isu  kontemporer.  Mereka ini  mencoba  merekonstruksi  metode  pengam- bilan  keputusan  BM  namun  juga  mengem- bangkan dan menyempurnakan mawashid syari’ah dengan menambahkan keadilan, moderasi,  menjaga  lingkungan,  upaya  dialogis dan  toleransi.  Pengembangan  beberapa  kaidah ushuliyah  dan  kaidah  fiqh  antara  lain  (Miri, 2004):
قلطملا ىلع ديقملا لمح صاقملا مومعب ةربعلا صنلا صوصخب لا د صوصنلا نع لقتسم يعرش ليلد ةحلصملا صنلا قلعلا نود دسافملا و حلاصملا كارداب لوقعلا للاقتسا يعرش ليلد ىوقا ةحلصملا
تادابعلا نود ةداعلا و ةلماعملا وه ةحلصملاب لمعلا لاجم صنلاب تباثلاك فرعلاب تباثلا ةحلصملاب طونم ماملاا فرصت

## اهدصاقمب لئاسولا مكح
ديدجلاب ذخلاا و حلاصلا ميدقلا ىلع ةظفاحملا حلصلاا

## 3.4.3 Epistimologi  penetapan  hukum  halal MUI
Mengenai  Statuta  MUI  tentang  metode pembuatan  Fatwa  pertamakali  pada  tahun  1975 dan  tampak  kemudian  dalam  himpunan  Fatwa MUI  1995  dan  1997.  Aturan  saat  ini  dimulai dengan  memperhatikan  bahwa  pada  periode 1975-1980  dan  1980-1985,  fatwa-fatwa  MUI tetapka oleh Komisis Fatwa MUI pada 18 januari 1986,  perubahan  dalam  prosedur  itu  diputuskan: keputusan  yang  berkaitan  dengan  fatwa  dari Komisi  Fatwa  selanjutnya  diambil  alih  oleh pimpinan  pusat  MUI  dalam  bentuk  “Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa” yang dipimpin oleh Ketua  Umum  dan  Sekretaris  Umum  bersama- sama  dengan  Komisi  Fatwa  MUI.  Petunjuk prosedur penetapan fatwa adalah sebagai berikut:
a. Dasar-dasar Fatwa adalah:
1) Al-Qur’an
2) Sunnah (tradisi kebiasaan Nabi)
3) Ijma’ (kesepakatan pendapat Ulama)
4) Qiyas  (penarikan  kesimpulan  dengan analogi).
b. Pembahasan  masalah  yang  memerlukan fatwa harus mempertimbangkan
1) Dasar-dasar fatwa merujuk keatas
2) Pendapat  para  imam  mazhab  mengenai hukum  Islam  dan  pendapat  para  ulama terkemuka  diperoleh  melalui  penelitian terhadap penafsiran Al-Qur’an.
c. Pembahasan  yang  merujuk  keatas  adalah metode  untuk  menentukan  penafsiran  mana yang  lebih  kuat  dan  bermanfa’at  sebagai fatwa bagi masyarakat Islam.
d. Ketika  suatu  masalah  yang  memerlukan fatwa  tidak  dapat  dilakukan  seperti  prosedur diatas,  maka  harus  ditetapkan  dengan  penaf- siran dan pertimbangan (ijtihad).
e. Mereka  yang  mempunyai  otoritas  untuk mengenai fatwa adalah sebagai berikut:
1) MUI berkaitan dengan:
a) Masalah  keagamaan  yang  bersifat umum  dan  berkaitan  dengan  masya- rakat Islam Indonesia secara umum.
b) Masalah  keagamaan  yang  relevan dengan wilayah tertentu yang dianggap dapat diterapkan di wilayah lain.
2) MUI  tingkat  propinsi  berkaitan  dengan masalah  keagamaanyang  sifatnya  lokal dan  kasus  kesederhanaan,  tetapi  telah berkonsultasi  dengan  MUI  pusat  dan Komisi Fatwa.
f. Sidang  Komisi  Fatwa  harus  dihadiri  para anggota  Komisi  Fatwa  yang  telah  diangkat pimpinan  pusat  MUI  dan  pimpinan  pusat MUI propinsi dengan kemungkinan mengun- dang para ahli jika dianggap perlu.
g. Sidang  Komisi  Fatwa  harus  diselenggarakan ketika:
1. Ada  permintaan  atau  kebutuhan  yang dianggap MUI memerlukan fatwa.
2. Permintaan  atau  kebutuhan  tersebut  bisa dari  pemerintah,  lembaga-lembaga  sosial, dan masyarakat atau MUI sendiri.
h. Sesuai  dengan  aturan  Sidang  Komisi  Fatwa, bentuk fatwa yang berkaitan dengan masalah tertentu  harus  diserahkan  Ketua  Komisi Fatwa  kepada  Ketua  MUI  nasional  dan propinsi.
i. Pimpinan  pusat  MUI  nasional/propinsi  akan merumuskan  kembali  fatwa  itu  ke  dalam bentuk Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa. Jelaslah  dari  ringkasan  di  atas  bahwa sumber-sumber  fatwa  diatur  secara  hierarkis, seperti  dalam  Komisi  Fatwa  nasional  dan propinsi. Sebagaimana akan kita lihat, pada prak- tinya,  fatwa  MUI  bersandar  terutama  kepada nash Al-Qur’an dan hadis yang disertakan dalam beberapa  kasus,  tetapi  tidak  semuahnya  dengan rujukan kepada teks-teks fiqh. Teks-teks tersebut selalu  berasl  dari  mazhab  Syafi’i.  Namun demikian  ,  kadang-kadang  kita  menemukan rujukan kepada karya-karya Timur tengah (Mesir) kontemporer, khususnya karya-karya Syaltut dan beberapa karya lain yang kurang dikenal (Hooker, 2002).
Dasar-dasar  dan  Prosedur  penetapan  fatwa yang  dilakukan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  dirumuskan  dalam  Pedoman  Penetapan Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  U- 596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober  1997.  Dasar-dasar  penetapan  fatwa dituangkan  pada  bagian  kedua  pasal  2  yang berbunyi:
a. Setiap  Keputusan  Fatwa  harus  mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu’tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
b. Jika  tidak  terdapat  dalam  Kitabullah  dan Sunnah  Rasul  sebagaimana  ditentukan  pada pasal  2  ayat  1,  Keputusan  Fatwa  hendaklah tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar,  dan  dalil-dalil  hukum  yang  lain, seperti  istihsan,  maslahah  mursalah,  dan saddu al-dzari’ah.
c. Sebelum  pengambilan  Keputusan  Fatwa, hendaklah  ditinjau  pendapat-pendapat  para imam  madzhab  terdahulu,  baik  yang berhubungan  dengan  dalil-dalil  hukum maupun  yang  berhubungan  dengan  dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
d. Pandangan  tenaga  ahli  dalam  bidang masalah  yang  akan  diambil  Keputusan  Fat- wanya, dipertimbangkan (Ditjen-Bimas- Islam dan Penyelenggaran haji, 2003). Dasar-dasar  penetapan  fatwa  atau  disebut dengan metode istinbath hukum  yang digunakan oleh  MUI  tidak  berbeda  jauh  dengan  metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama salaf.  Sikap  akomodatif  yang  digunakan  dalam penetapan  fatwa  MUI  ini  adalah  perlunya memikirkan  kemaslahatan  umat  ketikan  mene- tapkan  fatwa,  di  samping  itu  juga  perlunya memperhatikan  pendapat  para  ulama  madzhab fikih,  baik  pendapat  yang  mendukung  maupun yang  menentang,  sehingga  diharapkan  apa  yang diputuskan  tersebut  tidak  cenderung  kepada  dua ekstrimitas,  tetapi  lebih  mencari  jalan  tengah antara  dua  pendapat  yang  bertolak  belakang tersebut.  Solusi  cemerlang  yang  diberikan  oleh MUI  dalam  menetapkan  fatwa,  adalah  perlunya
mengetahui  pendapat  para  pakar  di  bidang keilmuan  tertentu  sebagai  bahan  pertimbangan dalam penetapan fatwanya.
Dalam  menetapkan  suatu  fatwa,  MUI  harus mengikuti  prosedur  penetapan  fatwa  yang  telah digariskan,  sebagaimana  yang  tercantum  pada bagian  ketiga  pasal  3  sampai  dengan  pasal  5 dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:

## Pasal 3
1.  Setiap  masalah  yang  disampaikan  kepada Komisi  hendaklah  terlebih  dahulu  dipelajari dengan  seksama  oleh  para  anggota  komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seeming- gu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qath’iy)  hendaklah  komisi  menyampaikan sebagaimana  adanya,  dan  fatwa  menjadi gugur  setelah  diketahui  nashnya  dari  Al- Qur’an dan Sunnah.
3.  Dalam  masalah  yang  terjadi  khilafiyah  di kalangan  madzhab,  maka  yang  difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatkan fiqih muqaran (perbandingan) dengan meng- gunakan  kaidah-kaidah  ushul  fiqh  muqaran yang berhubungan dengan pentarjihan.

## Pasal 4
Setelah  melakukan  pembahasan  secara mendalam  komprehensif,  serta  memperhatikan pendapat  dan  pandangan  yang  berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan fatwa.
Pasal 5
1. Setiap Keputusan Fatwa harus di-tanfidz-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
2. SKF  harus  dirumuskan  dalam  bahasa  yang dapat  dipahami  dengan  mudah  oleh  masya- rakat luas.
3. Dalam  SKF  harus  dicantumkan  dasar- dasarnya  disertai  uraian  dan  analisis  secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan  tindak  lanjut  dan  rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.
Majelis Ulama Indonesia, secara hirarkis ada dua,  yaitu  Majelis  Ulama  Indonesia  Pusat  yang berkedudukan  di  Jakarta  dan  Majelis  Ulama Indonesia  Daerah.  Majelis  Ulama  Indonesia Pusat  berwenang  mengeluarkan  fatwa  mengenai permasalahan  keagamaan  yang  bersifat  umum dan  menyangkut  permasalahan  umat  Islam Indonesia  secara  nasional  dan/atau  masalah- masalah  keagamaan  yang  terjadi  di  daerah, namun  efeknya  dapat  meluas  ke  daerah-daerah lain,  bahkan  masalah-masalah  tersebut  bisa menasional.
Meskipun ada hirarki antara MUI Pusat dan MUI  daerah,  namun  fatwa  yang  dikeluarkan kedua lembaga tersebut  adalah sederajat, artinya bahwa  fatwa  yang  satu  tidak  bisa  membatalkan fatwa  yang  lain.  Masing-masing  fatwa  berdiri sendiri  sesuai  dengan  lokalitas  dan  kondisinya. Namun  ketika  keputusan  MUI  Daerah  dan  MUI Pusat  ada  perbedaan  dalam  masalah  yang  sama, maka  kedua  pihak  perlu  bertemu  untuk  mencari penyelesaian  yang terbaik, agar putusan tersebut tidak  membingungkan  umat  Islam  (Ditjen- Bimas-Islam dan Penyelenggaran haji, 2003).

## 4. Kesimpulan
Kesimpulannya  Islam  adalah  agama  yang toleran,  tidak  memberatkan  umatnya.  Oleh karena  itu  semua  jenis  makanan  dan  minuman pada  dasarnya  adalah  halal,  kecuali  hanya beberapa  saja  yang  diharamkan.  Yang  haram itupun bisa menjadi halal dalam keadaan darurat. Sebaliknya,  yang  halal  pun  bisa  menjadi  haram bila  dikonsumsi  melampaui  batas  (israf);  untuk menentukan  hukum  halal  maupun  haram,  dapat dilihat  dari  dua  hal:  a)  Dzat  atau  Substansi Barangnya  dan  b).  Cara  Mendapatkanya;  Fatwa merupakan  salah  satu  produk  pemikiran  hukum Islam  yang  merupakan  respon  dari  suatu permasalahan  Sedangkan  permasalahan  terus bertambah  seiring  berkembangnya  kehidupan manusia  di  segala  bidang.  Oleh  karena  itu banyak  persoalan  baru  yang  memerlukan keputusan  hukumnya  atas  dasar  syari’ah,  atau dengan kata lain memerlukan fatwa.
5. Ucapan Terimakasih
Penulis  ingin  menyampaikan  ucapan  terim kasih  kepada  kepada  semua  pihak  yang  telah membantu selesainya penelitian ini.

## 6. Daftar Pustaka
Dahlan,  Abdul  Aziz,  et.al.  (1996). Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: Iktiar Baru VanHoeve.
Quthb, Sayyid (2004). Tafsir Fi Dzilalil-Qur‟an , Juz 1, Cet. II, Jakarta: Gema Insani.
Al-Dardawi,  Yusuf  (1999) Fatwa  Antara Ketelitian  dan  Kecerobohan .  Jakarta:  Gema Insani Press.
Al-Qardawi,  Yusuf  (1996). Fikih  Prioritas: Urutan  Amal  Yang  Terpenting  Dari  Yang Penting. Jakarta: Gema Insani Press.
Amrullah  Ahmad,  dkk.  (ed.  ).  (1996). Dimensi
Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:  Mengenang  65  Tahun  Prof.  Dr. H.  Bustanul  Arifin,  S. H.,  Jakarta:  Gema Insani Press.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI [Ditjen- bimas-islam  dan  .  Penyelenggaraan  Haji Depag].  (2003).  Himpunan  Fatwa  Majelis
Ulama Indonesia, Jakarta: Direktorat
Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggaraan Haji Depag RI.
Djamil,  Fathurrahman.  (1995). Metode  Ijtihad Majlis  Tarjih  Muhammadiyah .  Jakarta: Logos.
Hooker, M. B. (2003). Islam Mazhab Indonesia, cet. II, Jakarta : TERAJU.
Hooker,  M.B.  (2002). Islam  Mazhab  Indonesia; fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial . Jakarta :
TERAJU.
https://www.  hukumonline.com/Undang-Undang Penetapan Produk Halal, diunduh tanggal 20 oktober 2017 , pukul 20: 27 WIB
Mahfudz,  Muhammad  Ahmad  Sahal.  (1994).
Nuansa Fiqh Sosial , Yogyakarta : LKIS.
Miri,  Djamaludin.  (2004). Solusi  Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar,. Munas  dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama.
Surabaya: LTN NU.
Rahmat,  M.  Imdadun  (2002). Kritik  Nalar  Fiqh NU Transformasi Paradigma Bahtsul
Masail. Jakarta: Lakpesdam.
Shihab,  M.  Quraish  (2002). Tafsir  al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran , Vol.
I, Jakarta:Lentera Hati.
Team  Administrasi  Niaga  Politeknik  Negeri Semarang,  (2008). Modul  Hukum  Bisnis , Semarang.
Al-  Asyhar,  Thobieb  (2003) Bahaya  Makanan
Haram  bagi  Kesehatan  Jasmani  dan
Kesucian  Rohani .  Jakarta:  PT.  Almawardi Prima.
Wahjono,  Padmo  (1992) Asas  Negara  Hukum dan  Perwujudannya  dalam  Sistem  Hukum Nasional , dalam Muhammad Busyro Muqaddas, dkk. (ed. ), Politik pembangunan. Padang: Angkasa Raya Padang.
Al-Qardhawi,  Yusuf  (2013). Halal  dan  Haram dalam Islam . Surakarta: Era Intermedia.