## PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNAAN ALAT UKUR,TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) PASAR PANAM PEKANBARU

## Meriza Elpha Darnia
Email : mee_phania@yahoo.com
Rika Lestari Email : syifa_richa@yahoo.co.id
Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pasar  Tradisional  Simpang  Baru  Panam  Pekanbaru Provinsi  Riau. Tujuan  penelitian   untuk   mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen  dalam  penggunaan  alat  timbangan  dan  perlengkapannya  di  Pasar Tradisional Simpang Baru Panam dan Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan  Perlengkapannya  (UUTP)  menurut  Hukum  Islam.  Menggunakan  metode sosiologis  empiris.  Penggunaan  timbangan    dan  alat  perlengkapannya  melanggar Undang-Undang  No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 45 tentang Perlindungan konsumen. Cara pelaksanaan perlindungan  konsumen  adalah  dengan  melakukan  operasi  pasar  yang  dilakukan oleh  Badan  Metrologi  dengan  melakukan  razia  pemakaian  alat  timbangan  dan perlengkapannya,  melakukan  penyitaan  terhadap  timbangan  yang  bermasalah, sampai pelaksanaan pengadilan ditempat.
Kata  Kunci  :  Perlindungan  Konsumen,  Alat  Ukur  Takar  dan  Timbangan, Pasar Tradisional .

## Abstract
This  research  was  conducted  in  traditional  market  of  Simpang  Baru  Panam Pekanbaru  Riau  Province.  The  purpose  of  the  research  is  know  the implementation of consumer protection   use of tool weighing and its equipment in traditional  market  of  Simpang  Baru  Panam  and  use  of  Measure,  Scales  And  Its Equipment  (UUTP)  according  to  Islamic  Law.  Using  empirical  sociological methods.  The  use  of  scales  and  equipment  violates  Law  Number  2  of  1981  on Legal Metrology and Law No. 8 of 1999 Article 45 on Consumer Protection. The way  of  implementing  consumer  protection  is  by  conducting  market  operations conducted  by  the  Metrology  Agency  by  conducting  raids  on  the  use  weighing instruments  and  equipment,  confiscating  the  weighing  scales,  execution  of  the court in place.
Keywords : Consument Protection, Traditional Market.
A. Latar Belakang Masalah Manusia adalah makhluk Tuhan  yang  mempunyai  dua  sifat
individu  dan  sosial.  Secara  individu, mempunyai kebutuhan berupa sandang,  papan  dan  pangan.  Secara sosial,  manusia  membutuhkan  orang lain  dalam  memenuhi  kebutuhannya dan  salah  satu  bentuk  dari  hubungan sosial  tersebut  adalah  jual-beli 1 yang merupakan  salah  satu  bagian  dari pelaksanaan  kegiatan  ekonomi.  Di dalam  transaksi  jual-beli  terdapat pelaku-pelaku ekonomi yaitu produsen,  konsumen,  dan  lainnya. Konsumen  adalah  setiap  orang  yang memakai  barang  dan  atau  jasa  yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang  lain,  maupun  makhluk  hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen Indonesia pada umumnya adalah  merupakan  konsumen  yang membanjiri  pasar,  bukan  konsumen hasil  dari  penyuluhan  atau  proses pendidikan, selanjutnya budaya hukum  konsumen  Indonesia  jika
1 Jual-beli adalah persetujuan saling mengikat  antara  penjual,  yakni  pihak  yang menyerahkan  barang,  dan  pembeli  sebagai pihak  yang  membayar  harga  barang  yang dijual.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.366
mengalami  kerugian,  seperti  tidak sesuai  ukuran  timbangan  dengan yang  tertera  dalam  kemasan  atau adanya  konsumen  yang  menderita gangguan  kesehatan  masih  enggan untuk  memperjuangkan  hak-haknya melalui jalur hukum atau pengadilan. 2
Perkembangan  perekonomian  yang pesat  telah  menghasilkan  banyak produksi  barang  dan  jasa  yang  dapat dikonsumsi  oleh  konsumen  dengan mudah.  Ketersediaan  media  atau sarana  dalam  penawaran  produk barang  dan  jasa  menjadi  salah  satu faktor  mudahnya  konsumen  dalam menikmati  produk  barang  dan  jasa tersebut.  Adanya verifikasi produk yang sedemikian luasnya dan didukung  oleh  pesatnya  kemajuan informasi  teknologi,  dimana  ruang dan  gerak  dalam  transaksi  tersebut dapat melintasi batas wilayah, sehingga  dengan  hal  yang  demikian, konsumen  akan  pada  pilihan  produk barang dan jasa yang sangat beraam. 3
Media dalam penawaran produk barang dan jasa salah satunya
2 Ibid , hlm.13.
3 Gunawan  Widjaja  dan  A.  Yani, Hukum Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta,
PT. Gramedia, 2003, hlm.11.
adalah pasar tradisional. Dalam pasar tradisional antara  pelaku  usaha dengan konsumen atau calon pembeli langsung bertatap muka dan melakukan tawar menawar atas suatu barang dan jasa. Pelaku usaha dalam pasar  tradisional  biasanya  adalah pelaku  usaha  turunan  pelaku  usaha yang  memproduksi  atau  membuat suatu  produk  barang  dan  jasa, maksudnya pelaku usaha dalam pasar tradisional  merupakan  pelaku  usaha yang hanya menjual satu produk dari pelaku  usaha  yang  memproduksi produk atau lebih besar secara eceran atau retail .  Penjualan  produk  secara eceran  ini  dilakukan  untuk  melayani konsumen  atau  masyarakat  yang membutuhkan  produk  barang  untuk ukuran kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.Kegiatan di pasar  tradisional  ini  tidak  lepas  dari penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya
(UTTP).  Hal  ini  dilakukan  karena dalam pasar tradisional sering terjadi transaksi produk  barang  secara eceran atau retail .
Pasar tradisional Simpang Baru Panam  Pekanbaru  merupakan  salah satu pasar tradisional yang terletak di tengah  wilayah  Pekanbaru  tepatnya
di  Jalan  Raya  HR.  Subrantas.  Pasar
Panam setiap harinya menyelenggarakan  trasaksi  jual-beli kebutuhan sehari-hari karena kawasan  daerah  Panam  merupakan kawasan  padat  penduduk  yang  pada umumnya  dilakukan  secara  eceran. Penerapan sistem eceran ini, membuat intensitas pemakaian UTTP  sangat  tinggi.  Tingginya intentsitas  transaksi  jual-beli  secara eceran  dengan  menggunakan  UTTP memungkinkan adanya
penyelewengan atau penipuan
terhadap  ukuran  standar  UTTP tersebut, mulai dari penipuan terhadap  ukuran  standar,  periode masa  tera  (ukur  ulang  atas  UTTP) yang  sudah  lewat,  jenis  timbangan yang  menyalahi  prosedur  sampai pada kecurangan dengan memanipulasi  timbangan  sehingga konsumen  dapat  dirugikan  baik secara  mutu  barang  ataupun  jumlah barang.
Pasar tradisional Simpang Baru
Panam setiap
harinya menyelenggarakan transaksi jual beli yang  pada  umumnya  dilakukan secara  eceran.  Menurut  Dinas  Pasar sub  pengelola  Pasar  Simpang  Baru Panam setiap harinya pedagang yang
menggunakan  alat  ukur  timbangan berjumlah  112  (seratus  dua  belas) pedagang  yang  menempati  kios  di Pasar Simpang Baru Panam tersebut. Pada  setiap  pagi  harinya  pedagang kaki  lima  yang  datang  menggelar barang dagangannya dipelataran parkir  Pasar  Simpang  Baru  Panam terutama di hari Selasa yang merupakan  hari  pasar  bisa  mencapai 300  (tiga  ratus)  pedagang  yang kegiatan  jual-belinya  menggunakan alat timbangan. 4 Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi  Riau  merupakan  instansi pemerintah yang mengawasi
pemakaian  alat-alat  ukur,  takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), atau dengan kata lain Badan Metrologi  merupakan  instansi  yang bergerak  dalam  pembangunan  dan pengembangan pelayanan operasional  kemetrologian  dalam
rangka  perlindungan  konsumen  dan produsen. Dalam rangka untuk merealisasikan tujuan
dari pelaksanaan  reformasi  di  Indonesia, maka  salah  satu  aspek  penting  yang
4 Wawancara  dengan  Bapak  Iyan    Kepala Keamanan Pasar Simpang Baru Panam, pada hari  Jum’at  Tanggal  10  Mei  2013  pukul 09.30 wib.
dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan
pembangunan  adalah  kemampuan pemerintah  dalam  merealisasikan peran  hukum  dalam  masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktifitasnya.  Berbagai  kasus  yang muncul ditengah-tengah masyarakat.
Pembentukan  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dimaksudkan  untuk  memposisikan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam posisi yang seimbang, sehingga terlahirlah pelaku  usaha  yang  tangguh  dan kompetitif  serta  akan  munculnya konsumen yang cerdas dan bermartabat  dalam  menyongsong perdagangan bebas. Lahirnya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen  No.  8  Tahun  1999 dilatarbelakangi  oleh  kondisi  atau posisi  konsumen  dengan  pelaku usaha  yang  tidak  seimbang.  Hal  ini disebabkan  tingkat  kesadaran  dan pendidkan  konsumen  masih  rendah, dan juga masalah peraturan perundang-undangan  yang  belum memadai  dan  kurang  menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk
memberikan  perlindungan  kepada konsumen.
Media dalam penawaran
produk barang dan jasa salah satunya adalah pasar tradisional. Dalam pasar tradisional antara  pelaku  usaha dengan konsumen atau calon pembeli langsung bertatap muka dan melakukan tawar-menawar atas suatu barang dan jasa. Pelaku usaha dalam pasar  tradisional  biasanya  adalah pelaku  usaha  turunan  dari  pelaku usaha yang memproduksi atau membuat  suatu  produk  barang  dan jasa, maksudnya pelaku usaha dalam pasar  tradisional  merupakan  pelaku usaha  yang  hanya  menjual  suatu produk  dari  pelaku  usaha  yang memproduksi  produk  atau  lebih besar  secara  eceran  atau retail .
Penjualan  produk  secara  eceran  ini dilakukan  untuk  melayani  konsumen atau  masyarakat  yang  membutuhkan produk  barang  untuk  ukuran  kecil dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari- harinya.
Masih banyak masyarakat yang belum  mengetahui  dengan  jelas  hak- haknya  sebagai    konsumen  yang harus  dilindungi  terutama  di  daerah Pasar  Tradisional  Simpang  Baru Panam  Pekanbaru    yang  termasuk
salah satu Pasar yang masyarakatnya banyak  menggunakan  alat-alat  ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya  (UTTP)  di  pasar tradisional.  Bertitik  tolak  dari  uraian tersebut diatas, maka penulis mempunyai  ketertarikan  tersendiri melakukan dengan judul
”Perlindungan  Konsumen  Dalam Alat  Ukur,  Takar,  Timbangan  Dan Perlengkapannya  (UUTP)  Di  Pasar Tradisional  Panam  Pekanbaru”  Dari uraian  di  atas,  maka  dapat  ditarik perumusan  masalah  yaitu  bagaimana pelaksanaan  perlindungan  konsumen dalam  alat  ukur,  takar,  timbangan dan  perlengkapannya  (UUTP)  di Pasar Tradisional Panam Pekanbaru

## B.    Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  sosiologis,  yaitu penelitian  berupa  studi  empiris  yang untuk menemukan teori-teori mengenai  proses  terjadinya  dan mengenai  proses  bekerjanya  hukum dalam  masyarakat. 5 Studi  empiris merupakan  studi  yang  menemukan fakta  sesuai  dengan  yang  terjadi
5 Bambang  Suggono, Metode  Penelitian Hukum, Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada, 1996, hlm. 43.
seperti  apa  adanya  fakta  tersebut. Sumber  data  yang  diperoleh  dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data  sekunder.  Sumber  data  primer ialah  sumber  data  yang  diperoleh langsung  dari  lapangan.  Peneliti langsung  turun  ke  lapangan  untuk mencari data-data.
Peneliti
memperoleh  data  primer  melalui observasi  dan  wawancara  langsung dengan orang yang berkopeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.
C. Hasil Penelitian dan

## Pembahasan
Penggunaan  alat  timbangan saat  sekarang  dalam  aktifitas  jual beli/  perdagangan  sebahagian  besar tidak  akan  terlepas  dari  penggunaan alat ukur timbangan.  Alat  timbangan dan perlengkapannya memiliki manfaat  bagi  pelaku  usaha  dalam mengukur  berat  barang  yang  akan dijual kepada konsumen atau pembeli.  Pasar  tradisional  Simpang Baru  Panam  merupakan  salah  satu pasar tradisional yang berada di Kota Pekanbaru  dan  terletak  di  Jl.  HR. Soebrantas.  Pasar  Simpang  Baru Panam  setiap  harinya  menggelar kegiatan  jual  beli  secara  eceran.
Gelar  jual  beli  secara  eceran  yang ada  di  Pasar  Simpang  Baru  Panam sebagian  besar  tidak  lepas  dari penggunaan  alat  timbangan  dan perlengkapannya.
Penggunaan  timbangan  dan perlengkapannya oleh para pedagang di Pasar Simpang Baru Panam dalam melakukan  kegiatan  jual  beli  secara eceran  atau retail rentan  terhadap kerugian konsumen atau ini pembeli. Kerugian yang dialami dan atau akan dialami  oleh pembeli  atau konsumen adalah  kurangnya  berat  dari  barang yang  telah  konsumen  beli  tersebut. Hal  ini  bisa  diakibatkan  dari  ulah pedagang tersebut dengan memanipulasi  ukuran  berat  dari timbangan  dan  perlengkapannya  dan juga  karena  timbangan  tersebut fungsi standarnya tidak sesuai dengan  yang  telah  distandarkan  oleh Undang-undang dan selanjutnya perlu  ditera  ulang  oleh  lembaga negara yang berwenang. Pada prinsipnya  kerugian  yang  dialami dan atau akan dialami konsumen dari selisih  ukuran  berat  standar  dengan ukuran  berat  yang  didapat  dari pembelian barang di pasaran memang  terbilang kecil, tapi bila hal ini  terjadi  pada  setiap  pembeli  atau
konsumen  yang  berbelanja  di  pasar yang  menggunakan  timbangan  dan alat  perlengkapannya  maka  kerugian yang  dialami  konsumen  sangatlah besar, kemudian hal yang sedemikian tergolong dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pedagang  dan  dapat  dituntut  secara pidana.
Pengaturan  tentang  perbuatan yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha menyangkut  penggunaan  alat  ukur dan  perlengkapannya  diatur  dalam Pasal  8  ayat  1  huruf  c  Undang- undang  nomor  8  tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen yang berbunyi : "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau  jasa  yang  tidak  sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan  dan  jumlah  dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya"
Tindakan yang dilarang dalam
Undang-undang  ini  misalnya  seperti memanipulasi  timbangan  sehingga fungsi standar dari timbangan tersebut  menjadi  berubah,  kemudian tidak  melakukan  tera  urang  terhadap timbangan  dan  alat  perlengkapannya termasuk  hal  yang  dilarang  dalam Undang-undang ini. Timbangan yang tidak  ditera  ulang  akan  dapat
merubah fungsi standar dari timbangan tersebut, karena dimungkinkan  fungsi  pegas  atau  per dalam  timbangan  tersebut  tidak berfungsi  baik  sehingga  berat  dari barang  yang  ditimbang  bisa  menjadi berkurang  dan  atau  berlebih  dari berat  yang  telah  distandarkan  dalam Undang-Undang  Nomor  8  tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen
Dari  gambaran  permasalahan yang  telah  penulis  jelaskan  diatas, penulis ingin mengkaji  tentang pelaksanaan  perlindungan  konsumen dalam  penggunaan  alat  timbangan dan perlengkapannya di Pasar Simpang  Baru  Panam.  Pelaksanaan hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha/ pedagang  yang  mempergunakan  alat timbangan  dan  perlengkapnnya  di Pasar  Simpang  Baru  Panam  Kota Pekanbaru.  Hak  dan  kewajiban pelaku usaha sebagaimana dituangkan  dalam  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan kegiatan usahanya  terdiri  dari  tiga  tahap, yakni:
a. Memberikan  informasi  yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi  dan  jaminan  barang dan  atau  jasa  serta  memberi kejelasan, perbaikan dan pemeliharaan Pedagang  atau  pelaku  usaha dalam menjalankan usaha mempunyai  tujuan  yang  sama  yakni untuk mencari untung dalam kegiatan  usahanya,  demikian  pula konsumen harus mendapatkan kepuasan dalam menggunakan benda yang dibelinya sesuai dengan ukuran yang  telah  dibelinya.  Bila  dari produk  atau  barang  yang  dijual  oleh pelaku  usaha  atau  pedagang  dapat atau  merugikan  konsumen  atau pembeli  baik  mutu  maupun  jumlah sesuai  yang  telah  disepakati,  maka pedaganglah yang dimintai pertanggungjawaban. 6
Praktek  pemberian  informasi yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha/ penjual  kepada  konsumen/  pembeli dapat  dilakukan  dengan  langsung memberikan informasi tentang jumlah  atau  ukuran  timbangan  dan kualitas  barang  pada  saat  terjadi
6 Aman  Sinaga, Aplikasi  Undang-Undang No.  8  Tahun  1999  Tentang  Pelindungan
Konsumen;  Makalah  Disampaikan  Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Bandung, Direktorat Perlindungan Konsumen,
Depertemen Perdagangan, 2006, hlm 11.
transaksi  jual  beli  di  Pasar  Simpang Baru Panam. 7
Untuk dapat mengetahui  gambaran  pemberian informasi  oleh  pelaku  usaha  kepada konsumen  di  Pasar  Simpang  Baru Panam, penulis mewawancarai sebanyak  550  responden,  konsumen atau pembeli yang mendapat informasi tentang status  barang  yang dibelinya  hanya  sebanyak  37  orang atau  sebanyak  6,7%,  sementara responden  yang  menyatakan  tidak mendapat  informasi  tentang  status barang  yang  dibeli  adalah  sebanyak 513 orang atau sebesar 93,2%.
Informasi yang dimaksud dalam  hal  ini  salah  satunya  adalah informasi  mengenai  barang  yang sudah dikemas dengan ukuran tertentu,  misalnya  minyak  goreng yang  dikemas  oleh  pedagang  dalam plastik  berukuran  satu  kilogram  dan dijual  sebesar harga pasaran ternyata bila  ditimbang  ulang  ukuran  berat dari  barang  tersebut  masih  kurang. Kurangnya  kesadaran  pelaku  usaha atau  penjual  secara  eceran  di  Pasar Simpang Baru Panam dalam memberi  informasi  yang  jelas  dan benar, pada dasarnya sangat
7 Ibid, hlm 9.
merugikan  konsumen.  Konsumen yang  tidak  mendapatkan  informasi atau  tidak  mengetahui  informasi yang  jelas  tentang  barang  yang dibelinya sangat merugikan konsumen atau pembeli itu sendiri.
b. Menjamin  mutu  jasa  yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu jasa yang berlaku Usaha perdagangan yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  atau pedagang  di  Pasar  Simpang  Baru Panam  termasuk  ke  dalam  usaha jasa.  Menjamin  mutu  jasa  disini adalah  pemakaian  timbangan  dan perlengkapannya sesuai dengan standar  yang  telah  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  2  Tahun 1981  tentang    Metrologi  Legal  dan pemakaian  timbangan  sesuai  dengan spesifikasi penggunaan dari timbangan dan alat perlengkapannya. Adanya pengaturan yang dikeluarkan oleh  pemerintah  tentang  Metrologi Legal akan mewajibkan pelaku usaha untuk  mematuhi  standar  metrologi
dalam menjalankan kegiatan
usahanya baik secara grosiran
ataupun secara retail atau eceran.
Standar  mutu  yang  dimaksud disini  adalah  mengenai  ukuran  berat
dalam  penggunaan  alat  timbangan dan perlengkapnnya sewaktu melakukan  transaksi  jual  beli  di
Pasar  Simpang  Baru  Panam  dengan konsumen. Penggunaan alat timbangan  dan  perlengkapan  oleh pelaku usaha atau pedagang di  Pasar Simpang  Baru  Panam  kerap  terjadi. Pelanggaran  yang  kerap  dilakuakan oleh  pedagang  Pasar  Simpang  Baru Panam  sebagaimana  yang  telah  di ataur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981  yakni dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai: a. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapan  yang  bertanda batal. b. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau
perlengkapannya  yang  tidak bertanda  tera  sah  yang  berlaku atau  tidak  disertai  keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali  seperti  yang  tersebut dalam  Pasal  12  huruf  b Undang-undang ini. 8
8 Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
c. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak.
d. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat  mempengaruhi  panjang, isi,  berat  atau  penunjuknya, yang  sebelum  dipakai  kembali tidak  sah  oleh  pegawai  yang berhak.
e. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi,  berat  atau  penunjuknya menyimpang dari nilai
seharusnya  dari  pada  yang diizinkan  berdasarkan  Pasal  12 huruf  c  Undang-undang  ini
untuk ditera ulang. 9 f. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang mempunyai  tanda  khusus  yang memungkinkan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada  yang dimaksud dalam
9 Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Pasal  6  dan  Pasal  7  Undang- undang ini. 10
g. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya untuk keperluan  lain  daripada  yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini; Dalam penelitian penulis menemukan pedagang yang
melakukan  pelanggaran  sesuai  Pasal 25  Undang-Undang  Nomor  2  tahun
1981 yaitu pedagang yang menggunakan  alat-alat  timbangan dan atau perlengkapan yang bertanda batal  sebanyak  5  pedagang  atau sebesar  9,4  %,  pedagang  yang menggunakan  alat-alat  timbangan dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda  tera  sah  yang  berlaku  atau tidak  disertai  keterangan  pengesahan yang  berlaku,  kecuali  seperti  yang tersebut  dalam  Pasal  12  huruf  b Undang-undang  ini  sebanyak  3 pedagang  atau  sebesar    5,6  %, pedagang  yang  menggunakan  alat- alat timbangan dan atau perlengkapannya  yang  tanda  teranya rusak  sebanyak  16  pedagang  atau
10 Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang no. 2 Tahun 1981Tentang Metrologi Legal.
sebesar  30,2  %,  pedagang  yang menggunakan  alat-alat  timbangan dan  atau  perlengkapannya  yang setelah  padanya  dilakukan  perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi  panjang,  isi,  berat atau  penunjuknya,  yang  sebelum dipakai  kembali  tidak  sah  oleh pegawai  sebanyak  7  pedagang  atau sebesar  13,2  %,  alat-alat  ukur,  takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjuknya  menyimpang  dari  nilai seharusnya  daripada  yang  diizinkan berdasarkan  Pasal  12  huruf  c Undang-undang  ini  untuk  ditera ulang  digunakan  oleh  sebanyak  8 pedagang  atau  sebesar  15,1  %,  alat- alat timbangan dan atau perlengkapannya  yang  mempunyai tanda  khusus  yang  memungkinkan ukuran,  takaran,  atau  timbangan menurut  dasar  dan  sebutan  lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6  dan  Pasal  7  Undang-undang  ini digunakan oleh sebanyak 12 pedagang  atau  sebesar  22,6%,  alat- alat timbangan dan atau perlengkapannya  untuk  keperluan lain  dari  pada  yang  dimaksud  dalam atau  berdasarkan  Undang-undang  ini
digunakan  oleh  2  pedagang  atau sebesar 3,8 %.
Pemakaian  timbangan  dan  alat perlengkapnnya  oleh  pedagang  baik secara  grosiran  atau  dalam  jumlah besar ataupun  pedagang  secara eceran  atau retail yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  dapat  diproses secara  hukum  berdasarkan  tingkat kesalahan  atau  pelanggaran  yang telah dilakukan pelaku usaha tersebut.  Untuk  pelaku  usaha  atau pedagang secara eceran yang menggunakan  timbangan  dan  alat perlengkapannya yang bertanda batal, maka tidak ditera dalam jangka waktu satu tahun, penggunaan timbangan  yang  tanda  teranya  rusak padanya dilakukan tindakan peringatan, dimana petugas langsung mentera  ulang  timbangan  dan  alat perlengkapannya tersebut. Untuk pemakaian    timbangan  dan  alat perlengkapannya  yang  tanda  tera batal  atau  palsu,  pemakaian  alat-alat timbangan dan atau perlengkapannya yang  setelah  padanya  dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi  panjang,  isi,  berat atau  penunjuknya,  yang  sebelum dipakai  kembali  tidak  sah  oleh pegawai, Alat-alat ukur, takar,
timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjuknya  menyimpang  dari  nilai seharusnya  daripada  yang  diizinkan berdasarkan  Pasal  12  huruf  c Undang-undang  ini  untuk  ditera ulang  pada  pedagang  tersebut  akan langsung  dilakukan  sidang  ditempat, dimana timbangan dan alat perlengkapannya  tersebut  langsung disita  dan  bilamana  kesalahan  atau pelanggaran  dari  pemakaian  alat timbangan tersebut tidak dapat diterolir  lagi  maka  timbangan  dan alat  perlengkapan  dari  pedagang tersebut akan dimusnahkan 11
Penggunaan  timbangan  dan  alat perlengkapannya  yang  tidak  ditera ulang akan dan atau dapat merugikan konsumen.  Kerugian  ini  disebabkan dari fungsi standar dari timbangan ini tidak sesuai dengan yang diamanatkan  oleh  Undang-undang. Penggunaan  alat  timbangan  dan perlengkapannya    yang  tidak  ditera ulang  mengakibatkan  berat  yang seharusnya diperoleh oleh konsumen atau  pembeli  dimungkinkan  tidak
11 Hasyim  Abdullah, Laporan Tahunan, Balai Metrologi, Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  Provinsi Riau ,  Pekanbaru,  Balai  Metrologi,  2004, hlm7.
sesuai  dengan  yang  seharusnya. Tujuan  dari  penera  ulangan  dari timbangan  dan  alat  perlengkapannya adalah  untuk  melihat  fungsi  standar dari alat tersebut apakah masih layak atau tidak.
c. Hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan penggantian,  apabila  barang dan  atau  jasa  yang  diterima tidak  sesuai  dengan  perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya
Penulis  juga  mewawancarai konsumen  atau  pembeli  yang  pernah merasa  dirugikan  pelaku  usaha  atau Pedagang  dalam  transaksi  jual  beli secara eceran di Pasar Simpang Baru Panam. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa sebanyak 342 atau sebesar  62,18%  konsumen  atau pembeli  di  Pasar  Simpang  Baru Panam pernah merasa dirugikan oleh pedagang  di  Pasar  Simpang  Baru Panam,  sebanyak  208  atau  sebesar 37,81% pembeli merasa tidak pernah dirugikan  oleh  pedagang  di  Pasar Simpang Baru Panam.
Banyaknya  konsumen  yang merasa  dirugikan  atau  mengalami kerugian,  tentunya  adalah  karena hak-haknya  telah  dilanggar.  Bila
dilihat secara sepintas  kerugian  yang dialami oleh konsumen atau pedagang  sangatlah  kecil,  tapi  bila kerugian  ini  dialami  setiap  kali transaksi  dan  oleh  banyak  orang, maka  kerugian  seperti  ini  tidak  bisa dianggap kecil. Kerugian yang dialamai  oleh  konsumen  harusnya jangan diukur dari kecilnya kerugian yang dialami konsumen secara orang perorang,  tapi  hendaknya  dilihat secara kumulatif dan menyeluruh. 12
Kerugian  yang  dialami  oleh konsumen atau pembeli pada dasarnya  tergolong  kecil  misalnya, pembelian  yang  dilakukan  oleh konsumen  terhadap  suatu  barang dengan  berat  yang  telah  disepakati sewaktu  transaksi  jual  beli  adalah satu  kilogram,  tapi  bila  ditimbang dengan  timbangan  yang  berstandar dan  telah  telah  ditera  ulang  maka berat  yang  diperoleh  dari  transaksi tersebut  hanya  seberat  9,7  gram. Kerugian  yang  dialami  untuk  satu orang  konsumen  adalah  seberat  3 gram. Bilamana setiap hari konsumen  yang  melakukan  transaksi
12
Ismail, Kebijakan Perlindungan
Konsumen; Makalah Dalam Rangka Sosialisasi  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen , Bandung,
Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, 2006, hlm 3.
dengan  mempergunakan  timbangan tersebut misalnya sebanyak 50 orang dan  dilakukan  setiap  hari,  maka dapat  dipastikan  berapa  banyak kerugian  yang  dialami  konsumen, dan ini masih untuk satu jenis barang dan untuk satu pedagang.
Pengamatan  yang  dilakukan penulis  di  Pasar  Simpang  Baru Panam  yang  dilakukan  dengan  cara menyebar kuisioner terhadap pedagang maupun pembeli,
gambaran  tentang  kompensasi  ganti kerugian yang dilakukan oleh pedagang  terhadap  kerugian  yang dialami oleh konsumen atau pembeli adalah  dilakukan  dengan  mengganti selisih  berat  dari  yang  diterima  oleh konsumen dengan berat standar yang berlaku umum.
Pengamatan  yang  dilakukan oleh penulis terhadap kerugian konsumen atau pembeli dalam melakukan transaksi pembelian dengan  mempergunakan  alat  ukur timbangandan perlengkapannya pada dasarnya hanya dalam kapasitas atau jumlah yang kecil, misalnya pembelian  untuk  barang  seperti  gula seberat  satu  kilogram  konsumen hanya  dirugikan  3-5  gram  setiap transaksinya, walupun kerugian yang
dialami konsumen hanya sebesar itu, tapi hal ini terjadi setiap waktu ketika
konsumen tersebut melakukan pembelian  dan  konsumen  yang dirugikan  tersebut  tidak  hanya  satu orang  tapi  kerugian  akan  dialami oleh setiap konsumen yang melakukan pembelian terhadap pelaku  usaha  yang  timbangan  dan alat  perlengkapannya    telah  tidak sesuai  dengan  apa  yang  disyaratkan oleh  Undang-undang.  Pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha atau  pedagang  dalam  penggunaan timbangan  dan  alat  perlengkapannya mengakibatkan konsumen mengalami  kerugian.  Kerugian  yang dialami oleh konsumen dalam hal ini tergolong  sedikit.  Apabila  kerugian ini dihitung dari kumulasi konsumen dari yang melakukan transaksi pembelian    di  Pasar  Simpang  Baru Panam,  maka  kerugian  yang  dialami oleh  konsumen  sangat  besar  dan terjadi  setiap  konsumen  tersebut melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan timbangan dan alat perlengkapannya.
Pelaku  usaha  yang  dalam  hal ini  pedagang  mempunyai  hak  dan kewajiban, antara lain;
a).     Itikad baik dalam menjalankan
kegiatan usaha Pelaku usaha dalam
menjalankan usahanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar  dengan  keadaan  tenang  dan aman, demikian pula dengan konsumen atau pembeli dapat menikmati  barang  yang  dibelinya sesuai dengan harga yang dibayarkannya  pada  saat  transaksi. Bilamana konsumen mengalami kerugian  dari  barang  yang  dibelinya yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian yang  telah  disepakati  pada  saat transaksi maka yang bertanggungjawab  dalam  hal  ini adalah  pelaku  usaha  atau  pedagang, yang  menjadi  masalah  bagaimana konsumen mengajukan atau meminta pertanggung  jawaban  atas  kerugian yang  dialami  oleh  konsumen  akibat dari  tindakan  pelaku  usaha  atau pedagang.
Itikad  baik  yang  dimaksud disini  adalah  bagaimana  peran  dari pedagang  dalam  menjamin  para konsumen atau pembeli tidak dirugikan baik dalam bentuk kualitas barang  maupun  berat  dari  barang yang diperjualbelikan tersebut. Itikad baik  disini  bisa  dilakukan  dengan
memberikan  informasi  yang  benar terhadap  barang  yang  diperjual belikan kepada konsumen dan pemakian timbangan dan alat perlengkapannya sesuai dengan yang telah diatur dalam aturan perundang- undangan misalnya pemakaian
timbangan  dan  alat  perlengkapnnya khusus  untuk  usaha  perdagangan bukan untuk rumah tangga, melaksanakan tera ulang
sebagaimana  yang  telah  diatur  (6 bulan sekali).
Menurut    kepala  Dinas  Pasar Kota  Pekanbaru  yang  diwakili  oleh Kepala  UPTD  Wan  Suparman, pedagang  kios  wajib  daftar  kepada
Dinas Pasar Kota
Pekanbaru.
Pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaan  alat  timbangan  dan perlengkapannya  menjadi  tanggung jawab dan wewenang Badan
Metrologi. Pengawasan terhadap pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya  dilakukan  setiap enam  bulan  sekali,  ditambah  lagi dengan inspeksi mendadak atau razia mendadak  terhadap  pedagang  kios maupun pedagang kaki lima.
13 Terjadinya  pelanggaran  terhadap
13 Wawancara dengan Bapak Ismail SE. ST. Pegawai  Dinas  Pasar  Kota  Pekanbaru  pada
pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya akan langsung ditindak langsung oleh Badan Metrologi. 14
Pengawasan  terhadap  jumlah berat  barang  yang  diperdagangkan yang menggunakan alat ukur timbangan dan perlengkapanya dilakukan  oleh  Badan  Metrologi. Badan  Metrologi  yang  berada  di bawah  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  mempunyai  fungsi  dan peran  dalam  melakukan  pengawasan dan  penindakan  terhadap  pemakaian dan  pelanggaran  dalam  penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya, hal  ini  dilakukan  secara  berkala  dan juga  dilakukan  secara  mendadak dengan langsung turun kepasar-pasar dalam  mengawasi  pemakaian  alat timbangan dan perlengkapannya 15 .
Pengawasan  yang  dilakukan oleh  Badan  Metrologi meliputi
hari Selasa tanggal 5 November 2013 pukul 10.00 wib.
14 Wawancara  dengan  kepala  Dinas  Pasar Kota  Pekanbaru  yang  diwakili  oleh  Kepala UPTD  Wan  Suparman  pada  hari  jum’at tangal 22  Maret 2013 pukul 09.00 wib.
15 Aman  Sinaga ,  Substansi  Perlindungan Konsumen; Makalah Dalam Rangka Sosialisasi  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen, Bandung,  Direktorat  Metrologi, 2006, hlm 9.
pengawasan terhadap standar penggunaan  alat  timbangan  dan perlengkapannya,
manipulasi
timbangan dan perlengkapannya, sehingga  dengan  tindakan  yang dilakukan  oleh  Badan  Metrologi  ini dimungkinkan  kerugian  yang  akan atau  dapat  merugikan  konsumen akan  dapat  dihindari.  Berikut  tabel yang menerangkan pengawasan yang dilakukan  Badan  Metrologi  terhadap pedagang  di  Pasar  Simpang  Baru Panam Pekanbaru.
Pengawasan  yang  dilakukan oleh  Badan  Metrologi  terhadap pedagang  Simpang  Baru  Panam dalam pengunaan timbangan dan alat perlengkapannya  dilakukan  dengan cara  pengawasan  yang  langsung turun  kelapangan  yakni  satu  kali dalam  waktu  enam  bulan  ditambah dengan  inspeksi  mendadak  yang waktunya  diluar  pengawasan  rutin terhadap pedagang di Pasar Simpang Baru Panam yang memakai
timbangan dan alat perlengkapannya.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh Badan  Metrologi  setiap  kali  razia
tedapat
pelanggaran yakni
pelanggaran dengan tidak melakukan tera ulang terhadap timbangan, tanda tera rusak, manipulasi alat timbangan
dan  perlengkapannya,  pemakaian timbangan  dan  alat  perlengkapannya yang  tidak  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor    2  Tahun  1981 tentang Metrologi Legal. Pelanggaran  yang  terbanyak  dan cenderung tidak mengalami pengurangan  jumlah  pelanggaran adalah pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya  yang  tidak  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kemudian pelanggaran yang jumlahnya cenderung menurun adalah  pelanggaran  tidak  melakukan tera ulang. Hal ini disebabkan karena insensitas  dari  kegiatan  tera  ulang yang dilakukan oleh Badan Metrologi  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  dilakukan  sekali  dalam enam bulan dn ditambah lagi dengan inspeksi  mendadak  terhadap  alat ukur  dan  timbangan  yang  dipakai oleh  para  pelaku  usaha  diberbagai pasar tradisional di Provinsi Riau. b).   Memberikan  informasi  yang jelas dan jujur mengenai kondisi  dan  jaminan  barang dan  atau  jasa  serta  memberi penjelasan  mengenai  keadaan barang dan atau jasa.
Peran  pelaku  usaha  dalam
memberikan informasi terhadap
keadaan  barang  yang  dijualnya sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam menikmati barang dan atau jasa yang telah dibelinya.

## D. Kesimpulan
Dari pembahasan terhadap
pokok  permasalahan  yang  penulis lakukan,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban  dari  pelaku  usaha  atau pedagang  yang  melakukan  kegiatan usaha
perdagangan dengan menggunakan  timbangan  dan  alat perlengkapannya  di  Pasar  Simpang Baru  Panam  masih  banyak  yang tidak  mengikuti  aturan  perundang- undangan  yang  berlaku  khususnya dalam pemakaian timbangan dan alat perlengkapanya, sehingga hak konsumen dalam memperoleh kesesuaian  antara  berat  yang  telah disepakati  dengan  apa  yang  didapat konsumen tersebut yang berhubungan dengan pemakaian timbangan dan perlengkapannya tidak  terpenuhi.  Hal  ini  dapat  dilihat banyaknya  pelaku  usaha  di  Pasar Simpang Baru Panam yang memakai
timbangan  untuk  kalangan  rumah tangga,  manipulasi  timbangan  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dan timbangan  yang  tidak  ditera  ulang, hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi dan  atau  penggantian  apabila  berat yang  telah  disepakati  tidak  sesuai dengan standar tidak dapat  diperoleh oleh konsumen atau pembeli di Pasar Simpang Baru Panam.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Abdullah, Hasyim, 2004, Laporan
Tahunan, Balai Metrologi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,  Provinsi  Riau , Balai Metrologi, Pekanbaru. Ismail, 2006, Kebijakan Perlindungan Konsumen; Makalah Dalam Rangka Sosialisasi Suggono,  Bambang,  1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Widjaja,  Gunawan  dan  A.  Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan  Konsumen ,  PT.
Gramedia, Jakarta.

## B. Kamus
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan,  (Jakarta  :  Balai Pustaka, 1989).

## C. Makalah/Pidato
Sinaga, Aman, 2006, Aplikasi Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999  Tentang Pelindungan Konsumen; Makalah Disampaikan  Dalam  Rangka Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Direktorat Perlindungan Konsumen, Depertemen Perdagangan, Bandung. Sinaga , Aman , 2006, Substansi Perlindungan Konsumen; Makalah Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen , Direktorat Metrologi, Bandung. D. Peraturan Perundang- undangan Undang - Undang Nomor. 2 tentang Metrologi Legal tahun 1981
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1981  No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) Tanggal 04 Januari 1981.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999  No. 42) Tanggal 20 April 1999.