Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020

## Bambang Arianto
Peneliti Institute for Digital Democracy Yogyakarta Email: ariantobambang2020@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  mengelaborasi  fenomena  menguatnya  politik  kekerabatan  dan hubungannya dengan partai  politik  di  Indonesia.  Dalam  kontestasi  pemilihan  kepala  daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 masih banyak bermunculan kandidat politik yang berasal dari jejaring politik kekerabatan. Hal  itu dapat dilacak dari sulitnya para kandidat diluar jejaring politik kekerabatan untuk bisa bersaing dalam setiap kontestasi. Eksesnya politik kekerabatan telah menghambat sirkulasi elit dan membuat sistem meritokrasi  internal  kepartaian menjadi stagnan.  Meski  demikian,  politik  kekerabatan  ternyata  juga  memberikan  dampak  positif sebagai upaya meningkatkan elektabilitas partai politik. Artikel ini menggunakan pendekatan studi  kepustakaan  dengan  berbagai  literatur  pendukung  sesuai  topik  penelitian.  Artikel  ini berpendapat bahwa politik  kekerabatan  dalam  Pilkada  serentak  2020  telah  merusak  kualitas demokrasi  lokal  di  Indonesia.  Artikel  ini  juga  berpendapat  bahwa  politik  kekerabatan  telah memberikan dampak buruk bagi pelembagaan internal kepartaian di Indonesia.
Kata Kunci: Politik Kekerabatan, Partai Politik, Pilkada 2020

## Abstract
This article aims to elaborate on the phenomenon of the strengthening of kinship politics and its relationship  with political  parties in Indonesia. In the 2020  simultaneous  regional  head election  (Pilkada)  contestation,  there  are  still  many  political  candidates  emerging  from political  kinship  networks.  This  can  be  traced  from  the  difficulty  of  candidates  outside  the political kinship network to be able to compete in every contestation. The excesses of kinship politics  have  hampered  elite  circulation  and  made  the  party's  internal  meritocratic  system stagnant.However,  kinship  politics  also  has  a  positive  impact  as  an  effort  to  increase  the electability  of  political  parties.  This  article  uses  a  literature  study  approach  with  various supporting literature according to the research topic. This article argues that the politics of kinship  in  the  2020  simultaneous  regional  elections  has  damaged  the  quality  of  local democracy in Indonesia. This article also argues that kinship politics has had a bad impact on the internal institutionalization of parties in Indonesia.
Keywords: Political Kinship, Political Parties, Pilkada 2020

## Pendahuluan
Gelaran  pemilihan  kepala  daerah (Pilkada)  serentak  tahun  2020  telah berlangsung ditengah masa pandemi COVID-19. Meski begitu, dalam kontestasi  yang  diikuti  oleh  270  daerah masih  ditemui  kandidat  yang  terlibat dalam  politik  kekerabatan.  Artinya,  meski demokratisasi  telah  terlembaga  dengan baik  akan  tetapi,  tetapi  saja  diciderai  oleh politik  kekerabatan  di  aras  lokal  (Mariana &  Husin,  2017).  Perlu  diketahui  bahwa fenomena politik kekerabatan di Indonesia sejak  era  orde  baru  sebagai  dasar regenerasi politik sekaligus melanggengkan kekuasaan ikatan genealogis.  Kala  itu  kandidat  politik  yang akan  menjadi  kepala  daerah  memiliki kuasa  penuh  atas  proses  rekrutmen  dan kandidasi  politik.  Pola  politik  kekerabatan ini  kemudian  semakin  tumbuh  dan berkembang  hingga  saat  ini  yang  secara tidak  langsung  mendorong  terbentuknya dinasti politik (Prianto, 2016).
Dalam historiografi politik Indonesia,  siapapun  yang  berkuasa  tentu akan dapat mewariskan tampuk kekuasaan kepada  keluarganya.  Fenomena  ini  tidak hanya terjadi di era demokrasi saat ini saja, akan tetapi telah terjadi pada era orde baru. Meski  demikian  di  era  demokrasi  seperti saat  ini,  tentu  tidak  lagi  dapat  dibenarkan penerapan politik kekerabatan yang seringkali  menutupi  rekam  jejak  sang
kandidat.  Selain  itu,  saat  ini  setiap  rakyat Indonesia  memiliki  hak  yang  sama  untuk memajukan  diri  menjadi  kandidat  politik dalam setiap kontestasi politik di Indonesia.  Dengan  kata  lain,  bila  ada politik  kekerabatan,  maka  secara  otomatis akan  menutup  peluang  kandidat  dari  luar untuk dapat berkonstestasi dengan baik.
Dengan kata lain, politik dinasti ini telah  menyebar  baik  pada  skala  regional, kabupaten,  kota  hingga  provinsi.  Bahkan dalam  kontestasi  Pilkada  serentak  sejak tahun  2005  praktik  politik  kekerabatan semakin  banyak  ditemukan.  Menurut catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,  praktik  politik  dinasti  dikenal dibeberapa  daerah  seperti;  dinasti  Fuad  di Bangkalan (Jawa  Timur), dinasti Limpo di Sulawesi  Selatan,  dinasti  Narang  di Kalimantan Tengah, dan dinasti Sjahroeddin di  Lampung.  Selain  itu,  ada pula dinasti Chasan Sochib di Banten yang berkuasa  baik  pada  lembaga  eksekutif maupun legislative (Dw.com, 2020).
Lebih  lanjut,  dalam  kontestasi Pilkada di Indonesia, tercatat ada sebanyak 124  calon  kepala  daerah  yang  memiliki hubungan kekerabatan dengan para kandidat mulai dari anak, istri, atau kerabat dekat  lainnya  dari  kepala  daerah  petahana atau yang sedang menjabat. Dalam gelaran Pilkada  2020  lebih  banyak  ditemui  para politik  yang  memiliki  jejaring  politik kekerabatan, daripada Pilkada 2015 – 2018
yang  berkisar  hanya  86  calon  kepala daerah.  Dalam  Pilkada  2015  hanya terdapat  52  peserta  Pilkada  yang  memiliki kekerabatan  dengan  pejabat.  Sedangkan Pilkada  2020  ada  158  kandidat  politik yang  memiliki  hubungan  dengan  elite politik.  Dengan  demikian, kontestasi Pilkada  2020  ternyata  tidak  banyak memberikan  perubahan  apapun  dalam menekan berkembangnya politik dinasti di Indonesia, tetapi justru sebaliknya membuat  politik  dinasti  terus  menguat. Artinya,  dengan  meningkatnya  jumlah kandidat  politik  yang  melakukan  praktik politik kekerabatan jelas sangat mengkhawatirkan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Meski dalam hasil hitung  cepat  Pilkada  2020,  tidak  semua yang  masuk  dalam  politik  kekerabatan dapat  memenangkan  kontestasi  politik. Hanya  sekitar  enam  kandidat  politik  yang memiliki  hubungan  kekerabatan  meraih kemenangan.
Beberapa diantaranya yakni pasangan  calon  wali  kota  dan  wakil  wali kota  Surakarta  nomor  urut  01  Gibran Rakabuming  Raka – Teguh  Prakosa.
Selain  itu  ada  pula  pasangan  calon walikota  dan  wakil  wali  kota  Medan nomor  urut  02  Bobby  Nasution – Aulia Rachman.  Dari  kedua  kandidat  wali  kota tersebut  merupakan  anak  dan  menantu Presiden  Joko  Widodo,  sedangkan  di Tangerang  Selatan,  ada  calon  wali  kota
dengan  nomor  urut  1  Benyamin  Davnie- Pilar  Saga  Ichsan  yang  merupakan  anak calon  Bupati  Serang  Ratu  Tatu  Chasanah. Sementara Ratu Tatu adalah adik  kandung mantan  Gubernur  Banten  Ratu  Atus Chosiyah  sekaligus  ipar  dari  wali  kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Dalam historiografi politik Indonesia,  siapapun  yang  berkuasa  tentu akan dapat mewariskan tampuk kekuasaan kepada  keluarganya.  Fenomena  ini  tidak hanya  terjadi  di  era  demokrasi  saat  ini, akan tetapi telah terjadi pada era orde baru. Meski  demikian  di  era  demokrasi  seperti saat  ini,  tentu  tidak  lagi  dapat  dibenarkan penerapan politik kekerabatan yang seringkali  menutupi  rekam  jejak  sang kandidat.  Sebab  setiap  rakyat  Indonesia memiliki hak yang sama untuk memajukan diri  menjadi  kandidat  politik  dalam  setiap kontestasi  politik  di  Indonesia.  Dengan kata lain, bila kemudian politik kekerabatan  marak  terjadi,  maka  secara otomatis  akan  menutup  peluang  kandidat dari  luar untuk dapat berkontestasi dengan baik.
Harus diakui bahwa dalam konteks demokrasi  Indonesia,  kontur  politik  masih diwarnai  oleh  budaya  patronase  yakni berupaya  memperkuat  relasi  informal melalui saluran birokrasi, elite politik, elite bisnis dari ditingkat lokal hingga membangun  jejaring  dinasti  politik  untuk memperoleh dukungan politik (Aspinall &
Sukmajati, 2016). Eksesnya cara seperti ini dapat  memunculkan  fenomena  politik dinasti  atau  politik  kekerabatan  dalam setiap  kontestasi  pemilihan  kepala  daerah. Keikutsertaan sanak keluarga dalam kontestasi lokal memang di dukung penuh oleh pengaruh politik orang tua yang sejak lama  cukup  mengakar  baik  di  lingkaran lokal  maupun  nasional.  Sehingga  bisa dikatakan hal itu sebagai upaya mewariskan  politik  geneologis.  Dengan demikian,  kekuasaan  di  aras  lokal  akan sangat  sulit  untuk  dilawan  oleh  calon alternatif  lain.  Dampaknya  partai  politik tidak dapat berbuat banyak atas kuasa elite lokal yang lebih menguasai suatu daerah.
Meski  begitu,  ada  pendapat  lain bahwa  partai  politik  masih  melakukan praktik  politik  kekerabatan  dikarenakan sosok  figur  tersebut  akan  mendongkrak elektabilitas  partai  politik.  Terutama  di basis  daerah,  tentu  figur-figur  yang memiliki  jejaring  politik  kekerabatan memiliki  pengaruh  yang  kuat  dan  bisa menjadi  daya  tarik  partai  politik.  Inilah yang  kemudian  membuat  banyak  partai akan lebih cenderung mendukung kandidat dari  jejaring  kekerabatan.  Akan  tetapi, langkah  ini  tentu  akan  membuat  pola kaderisasi  partai  politik  akan  menjadi stagnan.  Selain  itu  prinsip  meritokrasi yaitu  kaderisasi  internal  partai  akan  tidak berjalan,  sebab  partai  akan  lebih  condong memilih  kepada  figur  dadakan  sesuai
tingkat  elektabilitas,  dengan  hitungan seberapa besar dapat memberikan kontribusi  kepada  partai  politik.  Langkah ini  tentu  disatu  sisi  akan  membuat  partai politik dapat ikut meningkatkan elektabilitas,  akan  tetapi  disisi  lain  akan membuat  gagalnya  kaderisasi  internal partai.  Bila  hal  ini  terus  terjadi  tentulah proses  pelembagaan  partai  politik  modern akan  menjadi  stagnan,  dan  partai  politik akan menjadi milik para kandidat tersebut.
Lebih  lanjut,  politik  kekerabatan juga  akan  mempengaruhi  pola  rekrutmen partai  politik  di  Indonesia  yang  lebih mengutamakan  kandidat  politik  yang memiliki  sumber  daya  ekonomi.  Tidak hanya  sebatas  karismatik  semata,  tetapi kemampuan keuangan menjadi pertimbangan  utama  para  partai  politik. Sehingga  praktik  ini  akan  membuat seorang  kandidat  politik  harus  mampu memberikan sumbangan pendanaan kepada  partai  agar  bisa  direkrut  menjadi figur  dalam  setiap  kontestasi.  Indikasi inilah  bisa  melahirkan  fenomena  mahar politik  yang  mana  kandidat  politik  dalam proses  rekrutmen  tidak  lagi  berdasarkan rekam  jejak  tetapi  berdasarkan  besaran sumbangan  mahar  politik.  Bahkan,  kader partai  yang  menghidupkan  partai  melalui politik  gagasan  dengan  rekam  jejak  yang baik,  dinilai  bukan  pemilik  partai.  Lebih ironisnya  para  kader  partai  yang  selalu mengedepankan  politik  gagasan  dinilai
sebagai  kader  pelengkap  tanpa  bisa mempengaruhi  dalam  proses  kandidasi. Bahkan,  para  kader  partai  ini  tidak memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk memiliki  partai  politik  secara  bersama- sama.  Akibatnya,  praktik  mahar  politik seringkali  membuat  kader  organik  secara tidak langsung akan tersingkir.
Belum  lagi,  ketika  ada  investor yang  dapat  menanamkan  modal  maka secara  dominan  akan  menguasai  partai politik.  Bahkan  lebih  dari  itu,  pemilik modal akan dengan leluasa menguasai dan mengkultuskan jejaring kekerabatan termasuk  dalam  proses  kandidasi  partai politik. Sedangkan bagi kader partai politik yang  tidak  memberikan  jaminan  modal tentu  harus  mundur  dalam  kontestasi demokrasi lokal. Dengan hadirnya jejaring politik  kekerabatan  membuat  terpusatnya kuasa  pada  satu  jejaring  politik  yang tentunya  akan  menimbulkan  indikasi penyalahgunaan  kekuasaan  untuk  tujuan tertentu.  Salah  satunya  adalah  praktik korupsi politik, termasuk rakyat akan terus disuguhkan  oleh  figur  politik  yang  tidak sesuai dengan keinginan publik. Padahal di era  demokrasi  tentulah  publik  akan  sangat menantikan  figur  yang  partisipator  dan mau mendengarkan secara langsung terkait persoalan  rakyat.  Fenomena  ini  semakin membuktikan bahwa jalur penjaringan atau rekrutmen  politik  di  Indonesia  semakin terbatas bagi kandidat di luar yang berlatar
belakang tokoh politik dan pejabat.  Dalam konteks  ini  pihak-pihak  yang  memiliki jejaring  kekerabatan  atau  pertalian  darah dengan  elite  politik  maka  akan  sangat diuntungkan.  Hal  ini  jelas  akan  merusak sendi-sendi  demokrasi  di  Indonesia,  sebab akan  mengurangi  langkah  kandidat  dari masyarakat umum untuk ikut berkontestasi.
Berangkat  dari  beberapa  studi sebelumnya  yang  telah  dilakukan  baik  di Indonesia maupun di Asia, dapat dijadikan landasan  untuk  menganalisis  fenomena politik  kekerabatan  yang  terjadi  serta dampak  dari  politik  kekerabatan  terhadap partai  politik.  Hal  itu  tanpa  alasan,  sebab ada  pula  yang  memanfaatkan  politik kekerabatan untuk mendapatkan dukungan elektoral di semua lini. Seperti penominasian perempuan sebagai kandidat berbasis  kekerabatan  meski  dihadapkan pada  hambatan  internal  dan  eksternal perempuan  dalam  politik  (Fitriyah,  2013; Zaetun  &  Mar'iyah,  2020).  Tetapi  justru banyak  yang  memberikan  persebaran elektoral  dengan  baik.  Bahkan  praktik politik kekerabatan pada era kepemimpinan      Gubernur  Ratu  Atut Chosiyah      di      Banten      memperlihatkan adanya      gejala      persebaran  (proliferasi, pertumbuhan),  bukan  saja  pada  ranah kekuasaan eksekutif dan legislatif, melainkan  juga menyebar di banyak arena kehidupan  masyarakat.  Seperti  pada  arena
kehidupan bisnis, sosia budaya, pendidikan,  dan  keormasan  (Sutisna, 2017).
Bila mengacu pada studi sebelumnya  menunjukkan  bahwa  politik kekerabatan  berdampak  positif  bagi  partai politik  untuk  meningkatkan  elektabilitas partai. Dalam artikel ini penulis mengambil  posisi  bahwa  dampak  positif tersebut hanya untuk meningkatkan elektabilitas  partai  saja.  Meski  begitu, ketika aktivitas partai sudah berjalan rotasi kepemimpinan,  tentu  optimalisasi  struktur partai  politik  harus  ditegakkan  guna mencapai  institusionalisasi  partai  dengan baik.  Oleh  karena  itu,  studi  ini  hendak membuktikan apakah benar bahwa dampak positif dan negatif dari politik kekerabatan yang  dikemukakan  oleh  studi  sebelumnya dapat  dimaklumi  dalam  konteks  studi partai-partai  di  Indonesia,  khususnya dalam kontestasi demokrasi lokal.

## Politik Kekerabatan Sebuah Kajian Konseptual
Politik kekerabatan merupakan sebuah  serangkaian  strategi    politik    yang bertujuan     memperoleh     kekuasaan,  agar tetap      berada      di  pihaknya  dengan  cara mewariskan  kekuasaan  kepada  jejaring yang  memiliki  hubungan  keluarga,  seperti pada  anak,  istri,  ponakan  dan  hubungan lainnya. Dengan kata lain, politik kekerabatan  merupakan  suatu  sistem
reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan  darah  dan  keturunan  dari hanya  beberapa  orang.  Dengan  begitu, pola  dari  politik  kekerabatan  adalah mengarahkan  regenerasi  kekuasaan  bagi kepentingan keluarga atau gologan tertentu. Bisa dengan cara merebut ataupun mempertahankan  kekuasaan  di  suatu negara.
Dengan demikian, politik kekerabatan  merupakan  suatu  serangkaian strategi manusia yang bertujuan memperoleh  kekuasaan,  agar  kekuasaan tersebut  tetap  berada  di  pihaknya  dengan cara  mewariskan  kekuasaan  yang  sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai  hubungan  keluarga  dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.
Biasanya  dalam  suatu  lembaga  politik, pola  yang  mempunyai  hubungan  keluarga seringkali mendapatkan keistimewaan untuk  menempati  berbagai  posisi  penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi. Selain itu pola politik kekerabatan  juga  melakukan  pemecahan kongsi  kekuatan  politik  dalam  keluarga, biasanya  dengan  cara  salah  satu  anggota keluarga  bergabung  dengan  partai  yang berbeda  untuk  memperebutkan  posisi penting dan bisa merebut kekuasaan.
Politik  kekerabatan  dalam  konteks demokrasi  lokal  tampak  seiring  dengan diberlakukannya implementasi desentralisasi  atau  otonomi  daerah  tahun
2001.  Selain  itu,  gelaran  Pilkada  langsung sejak  2005  turut  serta  mempengaruhi kemunculan  praktik  politik  kekerabatan. Kedua  aspek  tersebut  yang  kemudian mendorong hadirnya elite-elite baru. Apalagi sistem pemilu yang berfokus pada kandidat  ( candidate  centered  elections ) seringkali menguntungkan keluarga politik karena kandidat dari keluarga politik  lebih dikenal  oleh  publik.  Hasil  penelitian  lain juga  menunjukkan  bahwa  politik  dinasti justru  berkembang  pada  era  demokratisasi karena  keunggulan  kandidat incumbent, desentralisasi dalam rekrutmen, dan sistem pemilu  yang  berpusat  pada  kandidat (Smith, 2012).
Meski  sebenarnya  di  era  politik orde baru juga dikenal politik kekerabatan. Akan  tetapi,  ironisnya  dalam  salam  setiap gelaran  kontestasi  elektoral  dari  Pemilu 2014  praktik  politik  kekerabatan  semakin menguat  di  semua  wilayah  di  Indonesia. Politik  kekerabatan  tidak  hanya  terjadi  di kawasan  Asia  Tenggara,  akan  tetapi  juga telah  tumbuh  ada  di  negara-negara  maju lainnya.  Seperti,  di  Amerika  Serikat, dikenal dinasti Kennedy dan George Bush. Sebelumnya  ada  pula  John  Adams (Presiden  kedua  Amerika  Serikat)  yang putranya,  John  Quincy  Adams,  menjadi presiden  keenam  Amerika  Serikat.  Lebih lanjut, ada pula Franklin Delano Roosevelt yang  merupakan  sepupu  dari  Theodore Roosevelt.  Roosevelt  memiliki  hubungan
kekerabatan  dengan  11  (sebelas)  presiden yang mana 5 (lima) diantaranya berdasarkan hubungan darah dan 6 (enam) lain  karena  pernikahan.  Sedangkan  politik kekerabatan  untuk  wilayah  Asia  Tenggara dapat  ditemui di negara Singapura (keluarga  Lee),  di  Malaysia  (keluarga Razak), di Thailand (keluarga Shinawatra), di Filipina (keluarga Marcos dan Aquino), serta di Indonesia (keluarga Soekarno).
Perlu  diketahui  bahwa  politik kekerabatan dapat diartikan sebagai sebuah bentuk  kekuasaan  politik  yang  dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dalam  suatu  hubungan  keluarga.  Politik kekerabatan  ataupun  keluarga  politik terjadi  apabila  terdapat  hubungan  darah ataupun  perkawinan  dalam  dua  generasi kandidat  pejabat  politik  (Casey,  2009). Dengan demikian, praktik politik kekerabatan  merupakan  bentuk  kekuasaan politik  yang  mengedepankan  jejaring kekerabatan,  baik  keluarga  maupun  relasi. Dengan  demikian,  politik  kekerabatan merupakan bentuk  khusus  dari  upaya  elite untuk  mempertahankan  kekuasaan  yang mana  satu  atau  beberapa  kelompok keluarga  memonopoli  kekuasaan  politik (Querobin, 2011).
Sedangkan  di  Indonesia,  politik kekerabatan  dapat  ditelusuri  dari  zaman Orde  Baru  dan  Reformasi.  Periode  Orde Baru  ditandai  hadirnya patrimonial  state , yang  mana  negara  sangat  berperan  besar
melahirkan  kepentingan  bisnis  tertentu dengan  memanfaatkan  fasilitas  negara termasuk akses terhadap modal.
Pengorganisasian  ini  dapat  dilakukan  oleh berbagai jaringan yang mewakili  kekuatan politik.  Misalnya  lewat  jaringan  keluarga, jaringan  militer,  jaringan  Golkar  sebelum menjadi partai, jaringan himpunan kemahasiswaan,  jaringan  keagamaan,  dan lain-lain. Pada periode reformasi, liberalisasi  ekonomi  dan  demokrasi  telah mengurangi peran pemerintah pusat, tetapi tercipta sentra-sentra  kekuasaan baru yang lebih  tersebar  dengan  jaringan  yang semakin  beragam,  tetapi  sulit  ditembus masyarakat awam.
Dalam  konteks  Indonesia  ada  tiga hal  yang  mempengaruhi  yaitu  figur (personalisme),  klientalisme  ( clienlism ) dan  tribalisme  ( tribalism )  sebagai  basis terbentuknya  politik  kekerabatan  dalam langgam  demokrasi  lokal  di  Indonesia (Allen,  2012).  Akan  tetapi,  dalam  konteks demokrasi  di  Indonesia  peran  figur  masih menjadi daya tarik pemilih yang kemudian dikomodifikasi menjadi dasar politis seseorang  untuk  menarik  kerabatnya  yang akhirnya melahirkan model politik kekerabatan.  Selain  figur,  faktor  lain  yang memengaruhi pembentukan preferensi politik kekeluargaan yaitu faktor kepercayaan ( trust ), solidaritas ( solidarity ) maupun  soliditas  ( solidity )  yang  secara keseluruhan  turut  menentukan  eksistensi
dinasti  kekerabatan,  baik  antara  anggota internal keluarga maupun kroni-kroni yang berada dalam lingkar kekuasaannya (Djati, 2013).

## Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan pendekatan dengan metode studi kepustakaan dalam mengelaborasi fenomena politik kekerabatan pada kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Metode kepustakaan  ( study  literature )  digunakan untuk  dalam  mengelaborasi  berbagai macam  literatur  baik  berupa  buku,  jurnal, media online, hingga literatur yang relevan dengan topik artikel penelitian.
Metode  studi  kepustakaan  ini dipilih  agar  dapat  memadukan  berbagai hasil  temuan  bertema  sama  sebagai  kajian terdahulu  dengan  kajian  kekinian  (Zed, 2008).  Dengan  begitu,  konfirmasi  atas kajian terdahulu bisa menemukan berbagai unsur  kebaruan  ( novelty )  untuk  penelitian selanjutnya.
Lebih lanjut, literatur  ini kemudian melalui  beberapa  tahapan  yaitu; Pertama, mengamati  dan  menganalisis  berbagai informasi  yang  terkait  dengan  topik penelitian. Kedua, mengumpulkan berbagai  literatur  yang  relevan  dengan topik  penelitian  agar  bisa  menjelaskan fenomena yang terjadi. Ketiga, mengidentifikasi  berbagai  variabel  yang
relevan  dengan  topik  penelitian  sehingga dapat  mengidentifikasi  berbagai  variabel yang  terkait  dengan  penelitian. Terakhir, membangun kerangka kerja yang diperlukan  dengan  menggunakan  variabel dari  artikel  ilmiah  dan  materi  terkait lainnya.

## Penyebab Politik Kekerabatan
Pasca reformasi upaya untuk menciptakan kompetisi yang sehat dibutuhkan sirkulasi kekuasaan yang tidak hanya  berputar  pada  lingkungan  elite semata.  Sebab  tahun  2014  diketahui terdapat  59  kepala  atau  wakil  kepala daerah  terpilih  yang  memiliki  hubungan kekerabatan dengan petahana (Kompas.com,  2015).  Hal ini  yang kemudian  mendorong  disahkannya  UU Nomor  8  Tahun  2015  yang  mengatur tentang  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan wali kota. Aturan ini sangat ketat mengatur calon  kepala  daerah  yang  memiliki hubungan  kekerabatan.  Tetapi  ironisnya, aturan  ini  dibatalkan  oleh  Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pertimbangannya, MK  menilai  aturan  itu  bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat 2  Undang-Undang Dasar  1945  yang  menyebutkan  bahwa setiap  orang  bebas  dari  perlakuan  yang bersifat diskriminatif.
Dalam mengelaborasi politik kekerabatan  terdapat  beberapa  hal  utama yang  mendorong  menguatnya  politik
kekerabatan  di  suatu  wilayah  hingga menjadi politik dinasti. Pertama, fenomena berlangsungnya sentralisasi politik. Hingga saat ini dalam setiap proses kandidasi  jelang  kontestasi  Pilkada  tentu pengendalian  politik  dilakukan  secara searah  dari  atas  ke  bawah  ( top  down ).
Dengan  kata  lain,  kandidat  politik  harus dapat  mengikuti  arahan  atau  persetujuan dari  elite  politik  pusat.  Dengan  kata  lain kontestasi  Pilkada  tidak  semata-mata menjadi  pertarungan  tokoh  di  daerah, melainkan  elite  di  tingkat  pusat  (Bayo  & Samadhi, 2018).
Sentralisasi politik dalam penentuan  kandidasi  telah  mendorong terlembaganya politik kekerabatan. Dikarenakan, kandidasi tidak lagi memperhatikan  suara  kader  dari  bawah atau di daerah, tetapi lebih merupakan hak pregogartif  ketua  umum  partai  politik. Meskipun kandidat politik tersebut memiliki  rekam  jejak  dan  elektablitas terbaik  di  suatu  wilayah,  akan  tetapi  bila tidak direstui oleh elite pusat, maka secara otomatis akan gagal dalam proses penjaringan  kandidasi.  Belum  lagi,  dalam setiap  proses  kandidasi,  selama  ini  lebih banyak cenderung tertutup. Padahal, sejatinya  proses  kandidasi  harus  tetap transparan  dan  berdasarkan  usulan  dari para  kader  di  suatu  wilayah.  Pola-pola kandidasi  yang  cenderung  tertutup  dan sentralistis  ini  membuat  publik  hanya
menjadi subyek pasif dalam memilih calon yang telah ditentukan oleh partai.
Lebih  lanjut,  menguatnya  politik kekerabatan  juga  disebabkanya  kegagalan partai  dalam  proses  kaderisasi  partai politik.  Kegagalan  kaderisasi  menjadi variabel dominan dalam mendorong menguatnya  politik  kekerabatan.  Partai politik  terkesan  enggan  menyemai  kader- kader dengan mengedepankan pola meritokrasi.  Partai  politik  lebih  menyukai menarik  figur  baru  yang  memiliki  sumber daya  ekonomi  yang  besar  daripada  harus menyemai kader-kader dari bawah.
Kegagalan  partai  politik  dalam  proses kaderisasi  ini  membuat  partai  mengambil jalan  pintas  dengan  mengedepankan  figur dadakan  dan  figur  baru  dari  luar  partai yang  memiliki  popularitas  tinggi.  Bahkan pada beberapa wilayah tertentu, popularitas  suatu  figur  akan  sangat ditentukan  oleh  keturunan  tokoh  politik, baik  dalam  elite  lokal  maupun  nasional. Disinilah kemudian membuka celah terjadinya  praktik  mahar  politik.  Sehingga figur-figur  yang  ingin  ikut  dalam  ajang kontestasi  sangat  tergantung  seberapa besar  kemampuan  figur  memberikan mahar  politik  kepada  partai  politik.  Meski sebagian  partai  politik  menyatakan  tidak menerima  mahar  politik,  akan  tetapi faktanya  hampir  semua  kandidat  politik harus  memberikan  mahar  politik.  Pada umumnya  praktik  mahar  politik  kian
meningkat jelang penutupan masa pendaftaran  calon  kepala  daerah.  Para bakal calon kandidat beramai-ramai menyerahkan imbalan kepada partai politik agar mendapatkan rekomendasi dari partai politik  untuk  mencalonkan  diri.  Dengan demikian,  lobi  melalui  mahar  ini  menjadi usaha-usaha keras dari seluruh bakal calon untuk  mendapatkan  legitimasi  dari  partai politik  untuk  melaju  menjadi  calon  kepala daerah  baik  di  tingkat  provinsi  maupun kabupaten kota.
Perlu  diketahui  bahwa  praktik mahar politik sejatinya dilarang di pilkada yang  secara  eksplisit  tertuang  dalam  Pasal 47  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  10 Tahun  2016  yang  bunyinya,  partai  politik atau  gabungan  partai  dilarang  menerima imbalan.  Ada  pula  Ayat  (4)  yang menyebut,  setiap  orang  atau  lembaga dilarang  memberikan  imbalan  dalam bentuk  apapun  pada  proses  pencalonan pilkada.  Sanksi  mahar  politik  diatur  pada Pasal  187B  dan  Pasal  187C  UU  yang sama.  Padahal,  partai  politik  yang  sengaja menerima imbalan pada proses pencalonan dapat  dipidana  penjara  paling  singkat  36 bulan  dan  paling  lama  72  bulan  serta denda  paling  sedikit  Rp  300  juta  dan paling banyak Rp 1 miliar (Farida, 2019).
Sementara, setiap orang atau lembaga yang sengaja memberikan imbalan  dalam  proses  pencalonan,  dapat dipidana  penjara  paling  singkat  24  bulan
dan  paling  lama  60  bulan  serta  denda minimal  Rp  300  juta  dan  maksimal  Rp  1 miliar.  Meski  larangan  dan  sanksi  mahar politik telah diatur jelas, akan tetapi  untuk mendeteksi  mahar  politik  tetap  saja mengalami kesulitan (Bima, 2018). Hal ini salah satunya disebabkan karena singkatnya  waktu  penanganan  yang  tentu tidak mudah untuk melakukan pembuktian adanya  pelanggaran  mahar  politik.  Lebih lanjut,  faktor  lain  yang  mendorong  politik kekerabatan  adalah  munculnya  jaringan kekuasaan  pada  suatu  kelompok  tertentu. Jejaring  kekuasaan  ini  mencakup  segala lingkup,  baik  sosial  maupun  ekonomi. Sehingga jejaring ini kemudian melahirkan kesempatan untuk  menciptakan  kekuasaan yang  melibatkan  orang  terdekat.  Jejaring ini  biasanya  dibangun  berdasarkan  latar belakang profesi maupun kedaerahaan.

## Dampak Politik Kekerabatan
Kontestasi  politik  lokal  seperti Pilkada akan menjadi ajang untuk mencari para  pemimpin  pilihan  rakyat.  Artinya, estafet  kepemimpinan  di  daerah  tentu sangat  dinantikan  oleh  rakyat,  terutama menghadirkan pemimpin  yang dekat dengan rakyat. Akan tetapi pada kenyataanya  Pilkada  serentak,  tidak  serta merta  dapat  melahirkan  pemimpin  yang dekat  dengan  rakyat  seperti  janji-janji kampanye. Pilkada serentak justru semakin menampilkan kemunduran demokrasi yang
ditandai oleh menguatnya politik kekerabatan,  mahar  politik  hingga  politik uang.  Beragam  persoalan  klasik  ini  tetap saja  ditemui  dalam  gelaran  kontestasi Pilkada  2020,  meskipun  seruan  akan praktik tersebut selalu digulirkan oleh para penyelenggara  Pemilu.  Padahal  esensi demokrasi  adalah  kesetaraan  atau  adanya kesempatan  yang  sama  untuk  memilih dipilih termasuk dalam pengambilan keputusan  (Lively,  1975).  Dengan  kata lain  setiap  elemen  masyarakat  memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berkontestasi. Akan tetapi hadirnya fenomena  politik  kekerabatan  tentulah menjadi  penghambat  proses  demokrasi. Inilah yang membuat tidak terjadi sirkulasi elit yang baik dan setara.
Dalam  kontestasi  demokrasi  lokal praktik politik kekerabatan selalu mengemuka,  tidak  terkecuali  pada  Pilkada 2020.  Dalam  perhelatan  Pilkada  2020, kontestasi  politik  lokal  selalu  diramaikan oleh kerabat beberapa keluarga di lingkungan  Istana  Negara.  Seperti  putra sulung  Presiden  Joko  Widodo,  Gibran Rakabuming Raka, melaju dalam kontestasi  sebagai  Walikota  Surakarta, Jawa  Tengah.  Sementara  menantunya, Muhammad Bobby Afif Nasution, melawan  penantangnya  pada  Pilkada Medan,  Sumatera  Utara.  Lain  lagi  dengan putra Pramono Anung, Hanindhito
Himawan  Pramana,  yang  melawan  kotak kosong di Kediri, Jawa Timur.
Sedangkan di Banten, yang letaknya  hanya  bersebelahan  dengan  DKI Jakarta,  praktik  politik  kekerabatan  telah terjadi  sejak  awal  propinsi  ini  dibentuk tahun  2000.  Dari  empat  kabupaten  atau kota  di  Banten  yang  menggelar  Pilkada 2020,  tiga  di  antaranya  dimenangi  oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah, eks
Gubernur Banten yang kini masih mendekam  di  penjara  akibat  kasus  praktik suap  politik.  Adapun  tiga  daerah  tersebut adalah  Kabupaten  Pandeglang,  Kabupaten Serang,  dan  Kota  Tangerang  Selatan.  Di Pandeglang,  pasangan  Irna  Narulita-Tanto Warsono  Arban  unggul.  Irna  adalah  istri Achmad  Dimyati  Natakusumah,  anggota DPR.  Sementara  Tanto  adalah  menantu Atut,  yang  juga  suami  Andiara  Aprilia Hikmat, anggota DPD.
Bila  ditelusuri  lebih  jauh,  Andiara adalah  adik  ipar  Wakil  Gubernur  Banten Andika  Hazmury,  yang  merupakan  anak sulung  Atut  atau  ponakan  ipar  Ratu  Tatu Chasanah,  Bupati  Serang.  Di  Kabupaten Serang, petahana Tatu-Panji  Tirtayasa pun sementara  unggul  telak  atas  rivalnya, Nasrul  Ulum-Eki Baihaki.  Tatu adalah ibu dari  Pilar  Saga  Ichsan.  Adapun  Pilar merupakan  keponakan  dari  suami  Wali Kota  Tangerang  Selatan  Airin  Rachmi Diany,  yakni  Tubagus  Chaeri  Wardhana, yang  kini  masih  mendekam  di  penjara
akibat  korupsi.  Hanya  Kota  Cilegon  yang lepas  dari  dinasti  Tubagus  Aat  Syafaat karena  anaknya,  Ratu  Ati  Marliati,  kalah dalam  kontestasi.  Adapun  Aat  merupakan eks Wali Kota Cilegon selama dua periode dan bekas terpidana korupsi pembangunan tiang pancang dermaga Pelabuhan Kubangsari,  Kota  Cilegon,  pada  2010 senilai Rp 49,1 miliar.
Perlu  diketahui  bahwa  pada  2015- 2018,  ada  86  kepala  daerah  yang berafiliasi  dengan  politik  kekerabatan. Jumlahnya  cenderung  meningkat  pada Pilkada  2020  yang  tercatat  ada  124  calon kepala  daerah  dengan  sebaran  berikut  ini; Pulau  Sulawesi  (33  kandidat),  Sumatera (33  kandidat),  dan  Jawa  (32  kandidat). Disusul  Pulau  Kalimantan  (12  kandidat), Bali,  Nusa  Tenggara  Barat,  dan  Nusa Tenggara  Timur  (10  kandidat),  serta kepulauan  Maluku  (4  kandidat).  Adapun partai  politik  pengusung  kandidat  dinasti politik  terbanyak  adalah  Partai  Golkar (12,9  persen),  PDI  Perjuangan  (12,4 persen),  Nasdem  (10,1  persen),  dan Gerindra  (9,7  persen)  (Kompas.com, 2020).
Dengan demikian, fenomena menguatnya  politik  kekerabatan  dalam setiap  kontestasi  akan  dapat  merusak sistem demokrasi. Sebab, demokrasi hanya dipandang  sebatas  partisipasi  pemilih, tetapi  melupakan  dua  nilai  penting  lain, yakni  kontestasi  dan  kesetaraan.  Bila
kemudian  politik  kekerabatan  semakin menguat di suatu daerah tentu akan  sangat berbahaya terhadap tata kelola pemerintahan  yang  selama  ini  dituntut untuk  mendepankan  transparansi.  Seperti dalam  proyek  pengadaan  barang  dan  jasa tentu  celah  kecurangan  semakin  kentara. Sebut  saja  rekanan  dari  orangtuanya  yang telah  memimpin  tidak  boleh  diubah, sehingga  rekanan  tersebut  akan  terus berlanjut  hingga  kepemimpinan  istri  atau anaknya.  Gejala-gejala  seperti  ini  tentu akan  sangat  rawan  dengan  berbagai perilaku  kecurangan  seperti  koruptif  dan suap.  Sebab  konsentrasi  kontrol  atas kegiatan ekonomi akan semakin mendorong  praktik  klientalisme  sehingga dapat  menghambat  ruang  publik  dalam pengawasan  elite  politik  secara  efektif (Berenschot,  2018).  Bahkan  dibeberapa negara di dunia seperti Ethiopia menjelaskan bahwa reformasi dalam pengelolaan  sistem  keuangan  negara  tidak berjalan  dengan  baik  akibat  dari  adanya praktik  politik  kekerabatan  antara  partai politik  dan  pemerintah  (Chanie,  2007). Inilah  yang  kemudian  dikhawatirkan bahwa  politik  kekerabatan  bila  berlanjut akan  melahirkan  figur  yang  mengisi legislatif  maupun  eksekutif  sekaligus. Sehingga  fungsi  kontrol  dari  lembaga legislatif  terhadap  eksekutif  tidak  dapat berjalan maksimal. Seperti yang
diungkapkan oleh Mada Sukmajati berikut ini;
“ langgengnya praktik dinasti politik dan calon tunggal dipengaruhi  dua  komponen  utama pilkada,  yakni  partai  politik  dan pemilih.  Satu  sisi,  partai  politik gagal melakukan fungsi perekrutan politik  sehingga  tidak  mampu melahirkan  calon  kepala  daerah. Dari sisi pemilih, mayoritas merupakan pemilih tradisional yang masih terjebak pada pertimbangan  bibit atau  keturunan dari  kandidat  sehingga  sering  kali mengabaikan  faktor-faktor  lain. Yang berbahaya adalah saat politik  dinasti  menguasai  kursi eksekutif  dan  legislatif  sehingga fungsi  kontrol  bisa  terganggu (Kompas.com, 2020) ”
Lebih lanjut partai politik mestinya harus bertanggung jawab terhadap kualitas calon-calon  yang  diusung  dan  didukung. Dikarenakan  fungsi  partai  politik  tidak hanya  dalam  konteks  proses  demokrasi, tetapi  juga  tanggung  jawab  moralnya. Dengan  maraknya  politik  kekerabatan,  itu sebagai  pertanda  dari  krisis  kader  dalam partai  politik.  Hal  ini  menunjukan  bahwa skema kaderisasi dalam partai politik tidak berjalan  dengan  baik  sehingga  partai  sulit menemukan  kader  yang  terbaik.  Dengan kata  lain,  kegagalan  dari  kaderisasi  partai politik  itu  sebenarnya  bisa  terbaca  dari gelagat  di  sejumlah  partai  saat  memilih ketua  umum.  Partai  politik  di  Indonesia lebih  banyak  dipilih  secara  aklamasi, sehingga  tidak  membuka  ruang  demokrasi
kepada kader yang  lainnya. Padahal partai politik  bisa  mengelar  konvensi  ketua umum,  dengan  tujuan  mencari  pemimpin yang  berkualitas  sekaligus  untuk  menarik perhatian publik.
Dampak  lain  dari  praktik  politik kekerabatan telah menjadi berkembangnya budaya  oligarki  pada  masa  yang  akan datang.  Bila  dibiarkan,  kondisi  ini  dapat menyebabkan stagnasi sekaligus menghambat proses konsolidasi demokrasi. Dari sisi internal pemerintahan, lahirnya dinasti politik akan menyebabkan berhentinya  sirkulasi  kekuasaan.  Sehingga peralihan  kekuasaan  dalam  demokrasi lokal, hanya akan berputar pada lingkungan elite semata. Hal ini menyebabkan  kader-kader  yang  berbasis meritokrasi  tidak  dapat  diperhatikan  sama sekali. Bila gejala  ini terus menguat, maka akan  berdampak  pada  hilangnya  kader berkualitas dari partai politik tersebut.
Lebih  lanjut,  politik  kekerabatan akan  membuat  jenjang  kaderisasi  partai politik semakin tidak terlembagakan dengan  baik.  Sebab  politik  kekerabatan akan  membuat  kandidat  politik  yang dipilih  hanyalah  mereka  yang  memiliki modal  kuasa  untuk  bertarung.  Kondisi  ini akan  menggugurkan  kandidat  berkualitas, karena  kalah  dalam  jejaring  atau  tidak memiliki  latar  belakang  keturunan.  Dari sisi eksternal, kontrol kekuasaan juga akan melemah  seiring  distribusi  kekuasaan
melalui  praktik  kekeluargaan.  Apalagi, praktik  ini  dilakukan  sekaligus  pada lembaga  eksekutif  dan  lembaga  yudikatif. Dampak  lanjutan  dari  politik  kekerabatan adalah  ruang  penyimpangan  kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme akan terbuka  lebar  jika  praktik  ini  dibiarkan. Beberapa studi menyatakan bahwa praktik politik  kekerabatan  sangat  mendorong lahirnya  praktik  korupsi  suap.  Hadirnya peluang dan kesempatan yang berasal dari politik  kekerabatan  membuat,  celah  untuk melakukan  praktik  korupsi  suap  semakin terbuka. Beberapa kasus korupsi suap juga telah mengonfirmasi bahwa pelaku korupsi suap  merupakan  bagian  dari  jejaring politik kekerabatan.
Dampak  dari  politik  kekerabatan ini  telah  dirasakan  dalam  beberapa  tahun terakhir. Bahkan beberapa kasus korupsi di Indonesia yang telah terungkap merupakan bagian  dari  jejaring  politik  dinasti  di daerah.  Pada  tahun  2017,  misalnya,  Wali Kota  Cimahi  periode  2012-2017,  Atty Suharti,  dan  suaminya,  Itoc  Tochija, tersandung korupsi karena terbukti menerima  suap  terkait  dengan  proyek pembangunan  tahap  kedua  Pasar  Atas Baru  Cimahi  senilai  Rp  57  miliar.  Atty adalah pengganti suaminya yang sebelumnya juga menjabat sebagai walikota. Terbaru, pada awal Juli lalu KPK menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar  dan  istrinya,  Encek  Unguria
Riarinda  Firgasih  yang  menjabat  sebagai Ketua  DPRD  Kutai  Timur,  Kalimantan Timur.  Keduanya  diduga  menerima  suap yang  berkaitan  dengan  sejumlah  proyek. Fakta  ini  tentu  menunjukkan  betapa dekatnya  politik kekerabatan  dengan penyalahgunaan  wewenang.  Apalagi  bila kemudian politik kekerabatan telah menempatkan  figur  baik  di  eksekutif maupun  legislatif.  Bila  demikian  terjadi, maka tentu tidak ada lagi upaya check and balance antara  eksekutif  dan  legislatif.
Dengan  kata  lain,  fungsi  pengawasan  dari legislatif  tentu  tidak  dapat  berfungsi dengan  baik.  Hal  ini  tentu  akan  sangat membahayakan  iklim  demokrasi  kedepan. Dikarenakan  praktik  kecurangan  akan semakin  banyak  terjadi  dalam  jejaring politik kekerabatan.
Pada  akhirnya,  praktik  politik kekerabatan  telah  banyak  memberikan kemuduran bagi kualitas demokrasi elektoral, terutama dalam proses kandidasi dan  rekrutmen  politik.  Meski  begitu sebagian  besar  partai  politik  di  aras  lokal, merasa  bahwa  politik  kekerabatan  telah dapat  meningkatkan  elektabilitas  partai politik  di  hadapan  publik.  Sebab  figur- figur yang berasal dari politik kekerabatan di  rasa  memiliki  elektabilitas  yang  tinggi sehingga  di  harapkan  dapat  menarik elektoral yang tinggi. Itu mengapa, banyak partai politik di satu sisi seolah diuntungkan oleh adanya politik
kekerabatan.  Dengan  kata  lain,  bila  figur tersebut  meraih  kemenangan,  maka  akan memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  elektabilitas  partai  politik  di tingkat lokal.
Sehingga  peran  partai  politik  yang dominan  dalam  seleksi  dan  pengisian jabatan  publik,  akhirnya  menurun  akibat menguatnya  politik  kekerabatan  sehingga pelembagaan  tidak  dapat  berfungsi  secara maksimal  (Harjanto,  2011).    Akhirnya politik kekerabatan akan mendorong terlembaganya  praktik  dinasti  politik (Prianto,  2016).  Meski  begitu  ada  pula fenomena politik kekerabatan dimanfaatkan  hanya  untuk  mendulang dukungan  suara  terutama  dalam  kandidasi perempuan  (Fitriyah,  2013).  Bahkan  ada kandidat  politik  yang  memiliki  dua langkah  untuk  meningkatkan  kredibilitas yaitu  melalui  komunikasi  dengan  pemilih secara langsung atau dengan mengeksploitasi jejaring patron klien yang sudah terbentuk (Keefer & Vlaicu, 2008).
Oleh  sebab  itu,  publik  harus  dapat berpartisipasi  dengan  memainkan  peran pengawasan  dan  pemantauan  terhadap jalannya  pemerintahan  hasil  dari  politik kekerabatan.  Dengan  kata  lain,  setelah hasil pilkada diketahui dan dilantik, bukan berarti semua masalah selesai, sebab masih banyak tugas dari publik yaitu harus dapat mengawal  pemerintahan  baru.  Dengan kata  lain,  publik  harus  dituntut untuk  bisa
melakukan  pengawasan  yang  partisipatif terhadap  jalannya  pemerintahan  yang berbasis politik kekerabatan. Satu hal yang mampu memberikan jaminan akan kompetisi  yang  setara  dalam  politik (maupun bisnis) adalah bila birokrasi yang mengawal  proses  seleksi  politik  (maupun ekonomi) bersikap profesional, transparan, dan  akuntabel.  Dengan  demikian,  jejaring politik  kekerabatan  harus  dapat  ditekan seminimal mungkin, agar proses pengawasan partisipatif dari publik maupun  legislatif  dapat  berjalan  secara maksimal.

## Kesimpulan
Perkembangan  demokrasi  lokal  di Indonesia  hingga  saat  ini  tidak  bisa  lepas dari  praktik  politik  kekerabatan.  Hal  ini dapat  dilacak  dalam  kontestasi  pemilihan kepala  daerah  2020.  Meski  begitu, merebaknya  praktik  politik  kekerabatan lebih  banyak  disebabkan  kegagalan  partai politik dalam menjalankan sistem kaderisasi. Sehingga partai politik mengalami  krisis  kader  terbaik  yang kemudian  membuat  proses  kandidasi politik  tidak  berjalan  dengan  prinsip meritokrasi.  Akibatnya  partai  politik  lebih menyukai  kader  instan  yang  membawa sumber  daya  ekonomi  yang  lebih  besar sehingga  kemudian  melahirkan  praktik mahar politik. Dampaknya politik
kekerabatan  membuat  kualitas  demokrasi semakin  memburuk.  Hal  itu  dapat  dilacak dari  sulitnya  kandidat  politik  diluar jejaring  politik  kekerabatan  untuk  dapat bersaing dalam setiap kontestasi. Ironisnya lagi  partai  politik  lebih  menyukai  figur yang  berasal  dari  politik  kekerabatan dengan tujuan untuk menaikan elektabilitas  partai  politik.  Hal  itu  tanpa alasan,  sebab  kandidat  politik  atau  figur politik yang berasal dari politik kekerabatan tentu memiliki tingkat kedikkenalan (elektabilitas) yang cukup.
Dengan begitu, partai politik pengusung  akan  banyak  mendapatkan keuntungan  dari  politik  kekerabatan  ini. Hal  ini  yang  membuat  banyak  partai politik  seolah  telah  membenarkan  praktik politik  kekerabatan.  Dengan  demikian, tentu proses pendidikan politik bagi publik tidak  akan  berjalan  secara  maksimal. Dikarenakan  partai  politik  tidak  mampu menjalankan  skema  meritokrasi  dalam proses kandidasi politik. Dengan demikian artikel  ini  menyimpulkan  bahwa,  praktik politik kekerabatan telah membuat kualitas demokrasi  elektoral  menjadi  memburuk. Dikarenakan  kandidat  politik  yang  berasal dari  luar  jejaring  politik  kekerabatan  akan sulit untuk bersaing. Meski begitu, praktik politik  kekerabatan  ternyata  memberikan dampak  positif  bagi  partai  politik  yaitu ikut menaikkan elektabilitas partai. Hal  itu yang  menyebabkan  ketika  terjadi  krisis
figur  politik  di  aras  lokal,  membuat  partai politik  mengambil  jalan  pintas  dengan mendukung figur yang berasal dari jejaring politik  kekerabatan.  Seperti  anak  dari Bupati petahana tentu memiliki popularitas yang  bisa  diandalkan  untuk  menarik elektoral,  daripada  figur  dari  internal partai.  Hal  inilah  yang  membuat  praktik politik  kekerabatan  tidak  pernah  akan hilang  selama  partai  politik  tidak  bisa menyemai kader internal dengan baik.
Dengan  kata  lain,  ada  maksud  lain dari  partai  politik  yang  memanfaatkan popularitas  figur  dari  jejearing  politik kekerabatan  yaitu  untuk  meningkatkan elektabilitas  partai  politik  diaras  lokal. Sedangkan,  dampak  negatif  dari  politik kekerabatan  bagi  partai  politik  yaitu rusaknya  tananan  pelembagaan  internal terutama  dalam  proses  kaderisasi  partai politik.  Dikarenakan  partai  politik  akan sangat  tergantung  dengan  figur-figur  yang memiliki  sumber  daya  keuangan  dan elektablitas  tinggi  meskipun  berasal  dari luar partai. Sehingga hal ini akan membuat rusaknya  tatanan  pelembagaan  partai karena  partai  politik  mengalami  kesulitan melahirkan kader-kader berkualitas dengan berbasis meritokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen,  N.  W.  (2015).  Clientelism  and  the personal vote in
Indonesia. Electoral Studies , 37 , 73-85.
Aspinall,  E.,  &  Sukmajati,  M.  (Eds.). (2016). Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage  and  clientelism  at  the grassroots . NUS Press.
Bayo,  L.  N.,  Santoso,  P.,  &  Samadhi,  W. P.  (Eds.).  (2018). Rezim  lokal  di Indonesia: memaknai ulang demokrasi  kita .  Yayasan  Pustaka
Obor Indonesia.
Berenschot,  W.  (2018).  The  political economy of clientelism: A comparative  study  of  Indonesia ’ s patronage democracy. Comparative political studies , 51 (12), 1563-
1593. Bima,  A.  A.  N.  A.  W.  (2018).  Politik Mahar  Di  Indonesia:  Antara  Ada dan Tiada. Jurnal Ilmiah Cakrawarti , 1 (2), 19-29. Casey,  Kimberly  Lynn.  2009. “ Family Matters: The Prevalence and Effects  of  Political  Families  in National  Politics. ” Ph.D  diss. University of Missouri.
Chanie,  P.  (2007).  Clientelism  and
Ethiopia's post-1991 decentralisation. Journal of Modern African Studies , 355-384. Cnnindonesia.com. (2020). https://www.cnnindonesia.com/nas ional/20201216200833-32-
583132/dinasti-politik-di-pilkada- 2020-disebut-meningkat-67- menang Djati, W. R. 2013. “ Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti  Politik  di  Aras  Lokal. ” Jurnal  Sosiologi  Masyarakat,  18
(Juli), No. 2: 203-231.
Dw.com.
(2020). https://www.dw.com/id/lipi- politik-dinasti-di-indonesia-kian-
subur/a-50506709
Effendi,  W.  R.  (2018).  Dinasti  Politik Dalam  Pemerintahan  Lokal  Studi Kasus  Dinasti  Kota  Banten. Jurnal Trias Politika , 2 (2), 233-247.
Farida,  I.  (2019).  Mahar  Politik  dalam Pandangan Politik Hukum di Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi , 7 (1), 1-13.
Fitriyah,  F.  (2018).  Politik  Dinasti  Pada
Kandidasi Perempuan
dalam Pilkada  Serentak  2015  di  Jawa Tengah. Jurnal  Ilmu  Sosial , 17 (1), 39-52.
Harjanto,  N.  (2011).  Politik  Kekerabatan dan  Institusionalisasi  Partai  Politik di  Indonesia. Analisis  CSIS , 40 (2), 138-159.
Keefer, P., & Vlaicu, R. (2008). Democracy, credibility, and clientelism. The  Journal  of  Law, Economics, & Organization , 24 (2), 371-406.
Kompas.com. (2015).
https://nasional.kompas.com/read/2 015/04/14/16174901/Antisipasi.Pol itik.Dinasti.dalam.UU.Pilkada.Dini lai.Tidak.Bertentangan.dengan.Kon stitusi.
Kompas.com. (2020).
https://nasional.kompas.com/read/2 020/10/15/17280341/riset-nagara- institute-124-calon-kepala-daerah-
pada-pilkada-2020-terkait?page=all Kompas.com. (2020). https://www.kompas.id/baca/nusan tara/2020/12/13/wabah-dinasti- politik-dan-calon-tunggal
Lively,  J.  (1975).  Democracy.  New  York: St.
Mariana,  D.,  &  Husin,  L.  H.  (2017).
Democracy,  local  election,  and political  dynasty  in  Indonesian politics. JWP (Jurnal Wacana Politik) , 2 (2)
Putri,  I.  A.  (2018).  Jaringan  Kekerabatan Matrilineal  Sebagai  Modal  Sosial Perempuan  Caleg  dalam  Pemilu
2014. Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu
Sosial Budaya , 19 (2), 167-178. Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. Jurnal Politik , 1 (1), 97-124.
Prianto, B. (2016). Partai Politik,
Fenomena  Dinasti  Politik  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah,  dan Desentralisasi. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 1 (2). Smith, Daniel Markham. 2012. “ Succeeding  in  Politics:  Dynaties in Democracies. ” Ph.D diss. University of California
Sutisna,  A.  (2017).  Gejala  proliferasi
dinasti  politik  di  Banten  era kepemimpinan  gubernur  Ratu  Atut Chosiyah. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 2 (2), 100-120. Tempo.co. (2020). https://nasional.tempo.co/read/141 3795/dinasti-politik-ramaikan- pilkada-2020-ini-daftarnya
Querubin,  P.  (2012).  Political  reform  and elite  persistence:  Term  limits  and political dynasties in the Philippines.  In APSA  2012  Annual Meeting Paper . Zed,  Mestika.  (2008). Metode  Penelitian Kepustakaan,  Cetakan  1 .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Zaetun,  S.,  &  Mar'iyah,  C.  (2020).  Politik Kekerabatan  Dalam  Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik
Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. TheJournalish:  Social  and Government , 1 (3), 119-129.