Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `

## PENYULUHAN METODE RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PRILAKU BULLYING DI SEKOLAH
Fuqoha*, Hasuri, Sasmia, Sasmita Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya.
Corresponden Author Email*: fuqoha23@gmail.com

## Abstract
The activity was motivated by the many reports of bullying cases carried out between students and teachers and students in the school. The school should be a safe and comfortable place for students to study. So that the behavior of students who cross the line and lead to acts against the law in the form of bullying is very worrying. This concern is very justified considering the negative impact caused by physical, verbal, psychological and virtual bullying on social media. Therefore, legal counseling is needed regarding the dangers and legal threats to the behavior of acts of bullying and the handling of acts of bullying using restorative justice methods. This activity  is  carried  out  using  a  participatory  learning  and  action  model  through  lectures,  discussions, accompanied by actions against bullying behavior. The results of this activity indicate that there are similarities in the goals and expectations of the school as the purpose of this activity regarding education and handling of bullying behavior in schools. Schools want the settlement of cases in schools to be avoided from legal threats by replacing using a restorative approach as the school's function is to educate children.
Keywords : Counseling; Restorative; Justice; Bullying.

## Abstrak
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  melalui  penyuluhan  ini  dilatarbelakangi  oleh  banyaknya pemberitaan kasus-kasus perundungan yang dilakukan antar-siswa maupun guru dengan siswa di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para  siswa  dalam  rangka  menuntut  ilmu.  Sehingga  dengan  adanya  prilaku-prilaku  siswa  yang melewati batas dan berujung pada tindakan melawan hukum dalam bentuk perundungan sangat mengkhawatirkan.  Kekhawatiran  tersebut  sangat  beralasan  mengingat  dampak  negatif  yang ditimbulkan  oleh  tindakan  perundungan  baik  fisik,  verbal,  psikologis  sampai  dengan  virtual  di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum terkait bahaya dan ancaman hukum prilaku  tindak  perundungan  serta  penanganan  tindak  perundungan  menggunakan  metode restorative  justice .  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  model  participatory  learning  and  action  melalui ceramah,  diskusi,  disertai  tindakan  perlawanan  terhadap  prilaku  bullying.  Hasil  kegiatan  ini menunjukkan  adanya  kesamaan  tujuan  dan  harapan  pihak  sekolah  sebagaimana  tujuan  dari kegiatan ini mengenai edukasi dan penanganan prilaku bullying di sekolah. Sekolah menghendaki penyelesaian  kasus-kasus  di sekolah harus dihindarkan dari ancaman hukum dengan mengganti menggunakan pendekatan restoratif sebagaimana fungsi sekolah untuk mendidik anak-anak.
Kata kunci : Penyuluhan; Restoratif; Keadilan; Bullying.
Copyright © 2022, Fuqoha, Hasuri, Sasmia dan Sasmita. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license. DOI 10.30656/ps2pm.v4i2.5769
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `

## PENDAHULUAN
Sekolah  merupakan  suatu  lembaga  pendidikan  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi untuk  memberikan  pembelajaran  pada  pelajar  dan/atau  siswa/siswi  sebagai  peserta pendidikan.  Pengertian  sekolah  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Angka 10 disebutkan sebagai satuan pendidikan yaitu  kelompok  layanan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan  pada  jalur formal,  nonformal,  dan  informal  pada  setiap  jenjang  dan  jenis  pendidikan.  Proses penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tidak akan terlepas dari peran pendidik (guru), tenaga kependidikan (tata usaha), dan peserta didik (pelajar/siswa).
Peserta didik merujuk pada masyarakat yang hendak mengembangkan potensinya melalui  proses  pembelajaran  ilmu  pengetahuan  yang  disesuaikan  dengan  jenjang pendidikannya. Istilah peserta didik sesuai dengan jenjangnya disebut dengan pelajar atau siswa/siswi  bagi  anak  yang  mengikuti  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  serta mahasiswa bagi anak yang mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Dalam kehidupan sosial sehari-hari  termasuk  dalam  dunia  pendidikan,  hubungan  antar  manusia  maupun hubungan antar siswa/siswi hingga hubungan antara guru dengan siswa/siswi seringkali bersinggungan  dengan  persoalan  hukum.  Hal  tersebut  sebagaimana  dikemukakan  oleh Aristoteles  sebagai zoonpoliticon bahwa  manusia  mahkluk  yang  saling  memiliki kepentingan yang harus diatur, sebagaimana dikemukakan Cicero dengan ubi societas ibi ius bahwa  dimana  ada  kelompok  masyarakat  yang  saling  berhubungan  antara  hak  dan kewajiban maka disitu timbul hukum. (Hariri, 2014 : 28)
Hukum dikatakan Grotius yaitu law is a rule of moral action obliging to that which is right . (Hariri, 2014 : 21) Jika diartikan maksud Grotius bahwa hukum itu ada sebagai suatu aturan tindakan moral yang benar. Dengan demikian perilaku sosial harus diatur dengan landasan  moral  dan  kebenaran  yang  disepakati  oleh  kelompok  masyarakat  itu  sendiri. Hukum  memberikan  ruang  hak  dan  kewajiban  bagi  setiap  manusia,  dimana  kewajiban melekat  pada  hukum  karena  sifatnya  yang imperate (perintah), prohibere (larangan),  dan permittere (kebolehan).  (Usman,  2010  :  124)  Gustav  Radbruch  mendefinisikan  hukum dengan law as the complex of general percepts for the living together of human beings . (Efendi & Susanti,  2021  :  22)  Radbruch  memberikan  penjelasan  bahwa  hukum  itu  merupakan
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
kumpulan  aturan  yang  disepakati  bersama  sebagai  suatu  prinsip  kehidupan  antar manusia.  Dengan  demikian,  setiap  manusia  dalam  suatu  kelompok  masyarakat  akan terikat  dengan  aturan-aturan  yang  melindungi  hak  dan  kewajiban  setiap  orang  dalam kelompok tersebut.
Hukum  identik  dengan  sanksi,  dimana  sanksi  oleh  E.  Utrecht  merupakan  suatu daya  paksaan  dan/atau  kekuatan  hukum  agar  dipatuhi  oleh  manusia  atau  masyarakat. (Arrasjid, 2006 : 23) Oleh karena itu, setiap orang dalam suatu kelompok masyarakat akan dipaksa mengikuti setiap perintah ( imperate ), setiap larangan ( prohibere ) dan mengikuti apa yang  boleh  dan  tidak  boleh  ( permittere dan unpermittere ).  Hal  tersebut  didasarkan  pada kepentingan setiap orang yang harus dilindungi baik dalam bentuk hak maupun kewajiban sesame manusia.
Dalam  dunia  pendidikan,  khususnya  hubungan  antar-siswa  tidak  terlepas  dari prilaku  yang  bertentangan  dengan  perbuatan  melanggar  dan/atau  melawan  hukum. Perbuatan  melanggar  hukum  ( factum  illicitum )  dalam  Kamus  Istilah  Hukum  diartikan suatu  perbuatan  atau  tindakan  yang  tidak  diperkenankan  oleh  hukum.  Sedangkan Perbuatan  melawan  hukum  ( onrechmatidge  daad )  diartikan  suatu  perbuatan  melanggar hukum  yang  apabila  perbuatan  itu  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  yang  wajib untuk dipertanggungjawabkan dan mengganti kerugian itu. (Marbun, 2009 : 254)
Diantara bentuk-bentuk perbuatan dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah tindakan bullying atau perundungan. Tindakan atau prilaku bullying dapat terjadi dalam bentuk perundungan fisik, verbal, psikologis hingga menggunakan  media  sosial.  Berdasarkan  analisa  yang  dilakukan  oleh  Andar  Ifazatul Nurlatifah  mengenai  implikasi  dari  tindakan  perundungan  ( bullying )  memiliki  dampak nilai  destruktif  dan  traumatis  bagi  setiap  korban  dalam  bentuk  perundungan  apapun. (Nurlatifah,  2019  :  3)  Dampak  dari  tindakan  perundungan  ( bullying ) juga  pernah  diteliti oleh Muhammad Arf an Mu’ammar bahwa bullying adalah bentuk perilaku agressif dimana seseorang  dengan  sengaja  berulangkali  menyebabkan  orang  lain  cidera  atau  merasakan ketidaknyamanan. Dampak yang dihasilkan dari prilaku bullying disebutkan bahwa pada umumnya  menimbulkan  gangguan  psikis  bagi  korbannya  berupa  stress  dalam  bentuk
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
gangguan  fisik  atau  psikis  seperti  mengalami  sakit  fisik,  ketakutan,  depresi,  cemas,  dan sebagainya. (Mu’ammar, 2017 : 21)
Siswa/siswi  atau  pelajar  sekolah  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum dan/atau perbuatan melawan hukum disebutkan dengan anak berhadapan hukum. Anak berhadapan  hukum  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan adalah anak yang berkonflik  dengan hukum,  anak  menjadi  korban  tindak  pidana,  dan  anak  menjadi  saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) mengenai anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari data laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  Tahun  2016-2020  kasus  anak  berhadapan  hukum  mencapai  6500  kasus  anak berhadapan  hukum.  Dari  jumlah  tersebut  pelanggaran  yang  dilakukan  siswa/siswi  atau pelajar mencapai 3194 kasus. (bankdata.kpai.go.id )
Dilihat dari jumlah pelanggaran yang dilakukan pelajar yang behadapan dengan hukum hampir  mencapai  50%  berasal  dari  dunia  pendidikan,  menunjukkan  pentingnya peran  tenaga  pendidik  dan/atau  guru  memiliki  peran  dalam  menyelesaikan  persoalan kenakalan  pelajar  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  melanggar  hukum  maupun melawan  hukum,  sehingga  dapat  meminimalisir  perbuatan  dan/atau  kondisi  anak berhadapan hukum.
Salah satu upaya atau metode dalam penyelesaian kasus anak berhadapan hukum yaitu restorative justice (keadilan restoratif). Konsep restorative justice dimaksudkan sebagai suatu bentuk pemberdayaan atau pelibatan antara korban, pelaku dan masyarakat dengan cara  berdialog  dengan  maksud  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  tidak  akan  terulang kembali. Dengan demikian, konsep restorative justice tidak mengarah pada pembalasan bagi pelaku  tetapi  berupaya  menyembuhkan  perilaku  buruk  yang  dilakukan  pelaku  dengan syarat  adanya  pertanggungjawaban  pada  korban.  (Taufiq,  2014  :  137)  Dalam  penelitian Hasuri  mengenai  metode  pendekatan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  yaitu mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan partisipasi korban atau keluarga korban secara langsung. (Hasuri, 2018 : 63)
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
Berdasarkan  pada  uraian  singkat  tersebut  diatas,  maka  perlu  dilakukan  suatu pendekatan  penegakkan  hukum  terhadap  prilaku-prilaku  pelajara  atau  siswa  sekolah dalam  bentuk  apapun  yang  bertentangan  dengan  hak  dan  kepentingan  setiap  pelajar lainnya  melalui  pendekatan  tertentu  yang  memberikan  hasil  terbaik.  Dalam  penelitian Hasuri, dkk., (Hasuri, Pitasari, Rokilah, & Maulana, 2020 : 132) menyebutkan bahwa suatu tindak  kekerasan  didunia  pendidikan  hingga  menimbulkan  korban  jiwa  seringkali berurusan dengan aparat berwajib dengan dalih menegakan disiplin yang berakibat pada penundaan  pendidikan  secara  formalnya.  Pentingnya  dilakukan  pendidikan  dan penyuluhan terhadap pendekatan restoratif dalam penangan tindak perbuatan melawan hukum oleh siswa atau pelajar dengan tidak mengesampingkan hak-hak korban. Dengan demikian,  setiap  guru  atau  tenaga  pendidik  perlu  mengetahui  dan  memahami  metode restorative justice dalam perkara tindak pelanggaran dan perbuatan siswa yang dilakukan di  lingkungan  sekolah.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  restoratif  diharapkan  mampu memberikan penyelesaian tindakan melawan hukum siswa atau pelajar dengan cara yang terbaik bagi korban dan pelaku, sehingga tidak mengakibatkan gangguan pendidikan bagi kedua belah pihak.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini berbentuk kegiatan penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi. Sebelum melakukan penyuluhan  akan  dilakukan  observasi  terhadap  kasus-kasus  anak  berhadapan  hukum yang  ada  di  kota  dan  kabupaten  serang  sebagai  data  awal.  Kegiatan  pengabdian  akan dilaksanakan dengan peserta adalah guru dan anak sekolah. Penyuluhan metode restorative justice bersama guru dan pengenalan hukum tentang kenakalan pelajar akan dilaksanakan dengan siswa atau pelajar sebagai pengetahuan umum tentang hukum.
Dalam  kegiatan  pengabdian,  kami  juga  akan  menyebarkan  kuisioner  tentang perilaku atau perbuatan yang berdampak pada perbuatan pelanggaran dan/atau kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Dimana data yang kami himpun dijadikan dasar untuk  melakukan  tindakan  pencegahan  terhadap  perbuatan  tersebut.  Metode  yang dilakukan dengan pelajar atau siswa/siswi juga menggunakan metode ceramah dan diskusi
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
untuk menghasilkan komunikasi secara komprehensif yang dapat memberikan wawasan tentang  hukum  dan  tindakan  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Oleh  karena  itu, diharapkan para pelajar dapat memahami dan mengendalikan perilaku, termotivasi untuk menghindari  prilaku  yang  menyimpang  dan  juga  memberikan  pengalaman  dan pengetahuan tentang hukum. Sebagaimana gambaran John W. Creswell dalam penelitian Fuqoha, dkk., (Fuqoha, Anggraini, & Apipah, 2019 : 12) mengenai penggunaan populasi dan  sampel  penelitian,  bahwa  peneliti  diupayakan  dapat  mendeskripsikan  secara kuantitatif  dari  beberapa  kecenderungan,  perilaku,  atau  opini  dari  populasi  dan  sampel yang  diperoleh  dalam  kegiatan  penyuluhan  prilaku bullying dan  penyelesaian  prilaku bullying menggunakan pendekatan restorative justice .
Kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  dilakukan  dengan  konsep Participatory  Learning and Action dimana menurut Hasanah Sururi (2018 : 69) kegiatan penyuluhan dengan model ini dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat yang dilakukan secara interaktif. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 2 September 2022  di  Sekolah  Dasar  Negeri  (SDN)  Grogol  II,  Lingkungan  Ciora,  Kelurahan  Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Pada kegiatan ini, tim penelitian dan pengabdian pada masyarakat melakukan kegiatan pertama dengan metode ceramah dan diskusi interaktif dengan  siswa-siswa  di  sekolah  tentang  bahaya  prilaku bullying dan  ancamannya, selanjutnya tim melakukan diskusi interaktif dengan guru-guru khususnya kepala sekolah dan guru bimbingan konseling. Dari 2 (dua) kegiatan tersebut tim memperoleh hasil terkait proses penanganan kasus-kasus perundungan ( bullying ) di sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan program pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang  penyelesaian  perbuatan  melawan  hukum  pada  siswa  dengan  metode restorative justice pada  dewan  guru  dan  pengenalan  prilaku  bullying  dan  ancamannya  pada  siswa dilakukan  secara  dalam  waktu  yang  sama.  Kegiatan  ini  dilakukan  sebagai  bentuk kerjasama  tim  pengabdian  Program  Studi  Ilmu  Hukum  dengan  kelompok  Kuliah  Kerja Mahasiswa 49 Universitas Rerang Raya. Tujuan kegiatan ini adalah mengenalkan model penyelesaian  persoalan  hukum  yang  terjadi  di  lingkungan  sekolah  dengan  metode
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
restorative justice , sehingga upaya-upaya penangan tindakan kenakalan siswa yang terjadi di  lingkungan  sekolah  tidak  sampai  dibawa  ranah  hukum.  Selain  pengenalan  metode restorative justice pada pihak sekolah, tim juga melakukan sosialisasi tentang bentuk dan dampak  prilaku  bullying  serta  ancaman  hukum-nya  yang  dilakukan  pada  siswa-siswa sekolah yang dilakukan pada SDN Grogol II, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon.
Berdasarkan  hasil  diskusi  bersama  kepala  sekolah  dan  dewan  guru  yang menggambarkan  mengenai  kondisi  lingkungan  sekolah  dan  prilaku  anak-anak  peserta didik,  bahwa  prilaku bullying kerap terjadi  dan beberapa  kejadian  kerap  dilakukan  oleh pelaku anak yang sama baik pada korban anak yang sama maupun anak lainnya. Bullying diartikan  sebagai  suatu  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  atau  kelompok  terhadap seseorang  atau  kelompok  lainnya  yang  dapat  mengakibatkan  luka  baik  fisik  maupun psikis.  (Krisdian  &  Subekti,  2021  :  59)  Prilaku bullying dapat  berbentuk  tindakan  fisik, verbal, psikis, dan digital/ cyber (media sosial/komunikasi). Dari beberapa tindakan bullying yang paling sering terjadi adalah bullying dalam bentuk verbal dan psikis, bullying verbal dimana  peserta  didik/siswa  sering  kali  saling  mengejek  siswa  lainnya  dengan  kata-kata kasar yang menyinggung dan/atau mendiskriminasi. Sedangkan bullying psikis dilakukan dalam bentuk ancaman melalui gesture dan simbol-simbol tertentu yang berdampak pada psikologis  korban  anak/peserta  didik  lain.  Prilaku bullying atau  perundungan  yang kadangkala  dilakukan  oleh  peserta  didik  adalah  perundungan  fisik  seperti  perkelahian dan/atau mengancam dengan melakukan penyerangan pada fisik.
Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap tindakan kenakalan yang dilakukan siswa di sekolah adalah dengan memberikan teguran sampai dengan  sanksi  pada  pelaku  anak  tindakan bullying .  Hal  tersebut  oleh  pihak  sekolah dilakukan  dengan  maksud  memberikan  edukasi  atau  pembelajaran  bahwa  tindakan- tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak baik. Sehingga, pihak sekolah maupun orang tua/wali siswa tidak mempersoalkan dan membawa tindakan kenakalan di sekolah sampai ke ranah hukum.
Praktik  penerapan  metode restorative  justice pada  tingkat  sekolah  dapat  merujuk pada  peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sitem  Peradilan Pidana  Anak  bekaitan  dengan  pendekatan  diversi  dalam  penanganan  anak  yang
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
berhadapan  dengan  hukum.  Pada  pasal  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 disebutkan tujuan diversi antara lain (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) menyelesaikan  perkara  anak  di  luar  proses  peradilan;  (c)  menghindarkan  anak  dari perampasan  kemerdekaan;  (d)  mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi;  dan  (e) menanamkan  rasa  tanggungjawab  pada  anak.  Amanat  Undang-Undang  ini  jelas memberikan  ketegasan  bahwa  penegakkan  hukum  pidana  anak  wajib  menggunakan pendekatan  keadilan  restoratif  sebagaimana  dituangkan  dalam  pasal  5  ayat  (1)  bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
Langkah-langkah yang perlu diambil dengan merujuk pada ketentuan perundang- undangan tersebut menurut Alex Andreas Toria, dkk., (Toria, Pujiono, & Rochaeti, 2016) menunjukkan bahwa kasus anak berhadapan hukum dilakukan dengan cara pengalihan penyelesaian  perkara  dari  proses  peradilan  menjadi  di  luar  peradilan.  Proses  tersebut dilakukan  dengan  upaya  perdamaian  dengan  mempertemukan  korban  dan  keluarga, pelaku dan keluarga, serta pihak lain maupun pihak penegak hukum.
Penelitian  dari  Varia  Kurniawati  dan  Ighnia  Marwah  Firdaus  (Kurniawati  & Firdauz, 2019) tentang pendekatan keadilan restoratif yang mengelaborasi pemikiran Peter C.  Kratcoski  tentang  konsep  diversi,  diantaranya social  control  orientation , social  service orientation , dan blanced or restorative justice orientation . Konsep tersebut jika diartikan secara sederhana  pertama  bahwa social  control  orientation adalah  tanggungjawab  sosial  dalam pengawasan  dan  peringatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  diharapkan  dapat memberikan  rasa  tanggungjawab  pada  pelaku.  Kedua, social  service  orientation bahwa masyarkat  dibebankan  tanggungjawab  dan  fungsi  untuk  mengawasi,  mencampuri, memberikan  perbaikan dan  pelayanan  dalam  perbuatan-perbuatan anak  yang  dianggap bertentangan  dengan  hukum.  Ketiga, blanced  or  restorative  justice  orientation bahwa diperlukan  perundingan  yang  diarhkan  pada  pemberian  kesempatan  untuk bertanggungjawab  pada  korban  dengan  mempertemukan  semua  pihak  yang  terkait sehingga bersama-sama mencapai kesepakatan.
Berdasarkan  pada  upaya-upaya  keadilan  restoratif  dan  pendekatan  diversi sebagaiamana  dikemukakan  diatas,  maka  penerapan restorative  justice di  lingkungan sekolah dapat berupa langkah-langkah pencegahan dan edukasi dengan cara melakukan
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
pengawasan secara berkelanjutan disertai dengan peringatan terhadap tindakan-tindakan yang  mengarah  pada  perbuatan  melawan  hukum.  Membuat  papan  informasi  terhadap prilaku-prilaku bullying yang  seringkali  terjadi  di  lingkungan  sekolah.  Melakukan pendekatan komunikasi secara intensif dengan orang tua/wali siswa serta komite sekolah dalam  menciptakan  suasana  dan  lingkungan  sekolah yang  terbebas  dari  prilaku-prilaku bullying.
Kekhawatiran pihak sekolah dari tindakan-tindakan kenakalan siswa dalam bentuk prilaku perundungan ( bullying ) yaitu terhadap penggunaan gawai ( gadget ) dan/atau media sosial  serta  teknologi  informasi  yang  digunakan  secara  tidak  tepat  oleh  para  siswa- siswanya. Oleh karena itu, selain melakukan pendidikan karakter pada siswa, perlu adanya penyuluhan  dan  sosialisasi-sosialisasi  mengenai  penanganan  tindakan-tindakan  yang mengarah  pada  ancaman  hukum  yang  sesuai  dengan  prinsip  dan  hakikat  dunia pendidikan seperti penyelesaian menggunakan metode restorative justice .
Gambar 1.
Pelaksanaan Penyuluhan Mengetahui, Memahami, dan Mengatasi Perundungan Keterangan : Kegiatan Penyuluhan Tentang Restoratif Justice dan Bullying, 2 September 2022 Pada kegiatan penyuluhan pada siswa-siswa yang dilakukan bersama dengan tim pengabdian dan kelompok KKM 49 diawali dengan penyebaran kuisioner menggunakan random  sampling dikarenakan  banyaknya  jumlah  peserta  yang  hadir  dalam  kegiatan penyuluhan berdasarkan data yang dihimpun adalah kelas atas dan/atau kelas 4, 5, dan 6 SDN Grogol II. Kuisioner yang dibagikan hanya ingin mengetahui tentang prilaku bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah, sebelum tim pengabdian melakukan sosialisasi dan edukasi tentang prilaku bullying .
Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
0 5
10 15 20 25 Korban Bully Melihat Teman Di Bully Korban Bully
Melihat Teman Di Bully Fisik 2 1 Verbal 11 10 Psikis 1 0 Tidak Pernah/Tidak tau 6 9

## Tindakan Bullying Di Sekolah
Penyuluhan diawali dengan pemutaran video perundungan disertai dengan jenis- jenisnya  dengan  maksud  agar  siswa  memahami  dan  mengenali  jenis  tindakan bullying secara visual. Pada kegiatan pemaparan prilaku bullying yang dianggap menggangu dan mengancam siswa-siswa disekolah diantaranya adalah kontak fisik, kontak verbal, prilaku non-verbal langsung, prilaku non-verbal tidak langsung, dan cyber bullying . (Supriyatno et al., 2021 : 10) Jenis-jenis tindakan perundungan tersebut seperti dikemukakan oleh Katyana Wardhana (2019 : 10-14) dalam buku digitalnya tentang Panduan Melawan Bullying bahwa pertama Bullying dalam bentuk kontak fisik berupa pukulan atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Kedua, kontak verbal berupa celaan atau penggunaan kata-kata yang  tidak  baik  untuk  menyakiti  orang  lain.  Ketiga  yaitu  prilaku  non-verbal  langsung berupa  tindakan  melihat  dengan  sinis,  menjulurkan  lidah,  menampilkan  ekspresi  muka yang  merendahkan,  mengejek,  atau  mengancam.  Keempat,  prilaku  non-verbal  tidak langsung berupa tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan. Dan terakhir, cyber bullying berupa tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial).
Dari data kuisioner yang dihimpun terhadap prilaku bullying di lingkungan sekolah sebagai berikut :
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
Berdasarkan olah data kuisioner menunjukkan bahwa prilaku bullying di tingkat sekolah dasar masih sering terjadi, dimana tindakan perundungan fisik 10%, verbal 55%, Psikis/Non-Verbal 5% dan sisanya yang tidak pernah dibully sebesar 30%. Melihat fakta tersebut, menggambarkan bahwa prilaku bullying ditingkat sekolah dasar didominasi oleh bullying secara verbal yang mencapai 55% yaitu berupa penggunaan kata-kata kasar atau celaan  yang  menyinggung  perasaan  atau  mengintimidasi  orang/siswa  lainnya.  Bagi sebagian siswa, hal tersebut dianggap bercanda atau main-main, namun demikian dalam aspek  psikologi hal  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  mengancam  kejiwaan  dan  dari aspek  hukum  tindakan-tindakan  tersebut  termasuk  perbuatan  melawan  hukum  yang berkenaan dengan hak-hak dan kepentingan setiap orang/siswa.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan serta data-data hasil diskusi dan kuisioner yang  diperoleh  oleh  tim,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pendekatan  model restorative justice sangat relevan dan sejalan dengan penanganan tindak perundungan di lingkungan sekolah. Hal tersebut merujuk pada pemikiran guru atau tenaga pendidik bahwa sekolah merupakan  tempat  dimana  anak-anak  atau  siswa  dibina  dan  memperoleh  pendidikan. Oleh karena itu, sanksi yang tepat atas perbuatan-perbuatan tersebut haruslah memberikan nilai edukasi bagi semua pihak, baik korban, orang tua/wali dan utamanya adalah pelaku tindak  perundungan.  Dilihat  dari  hasil  diskusi  interaktif  dengan  siswa-siswa  soal perundungan,  hampir  seluruh  siswa  pernah  melihat  dan  bahkan  banyak  yang  menjadi korban perundungan yang didominasi tindak perundungan secara verbal atau kata-kata kasar serta ejekan. Dengan demikian, penyuluhan hukum tentang pendekatan restorative justice dan  pengenalan  prilaku bullying harus  terus  dilaksanakan  untuk  memberikan edukasi dan wawasan bagi semua pihak di sekolah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada bagian ini, kami tim peneliti dan pengabdian pada masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya (UNSERA) mengucapkan terima kasih segala bantuan  dan  kerja  sama  yang  telah  dilakukan  pada  Kepala  Lembaga  Penelitian  dan
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
Pengabdian Masyarkat  (LPPM) UNSERA,  Dekan  Fakultas Ilmu  Sosial,  Ilmu Politik,  dan Ilmu  Hukum  (FISIPKUM)  UNSERA,  Kepala  Kelurahan  Grogol,  Kepala  Sekolah  SDN Grogol  II,  Dewan  Guru  SDN  Grogol  II,  Kelompok  Kuliah  Kerja  Mahasiswa  (KKM)  49 UNSERA 2022, serta semua pihak yang telah membantu kami.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal :
Arrasjid, C. (2006). Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Edisi 1). Jakarta: Sinar Grafika.
Efendi, A., & Susanti, D. O. (2021). Ilmu Hukum (Cet. Ke-1). Jakarta: Kencana.
Fuqoha, F., Anggraini, A. P., & Apipah, N. D. (2019). Peningkatan Digital Literasi Terhadap Ujaran  Kebencian  di  Media  Sosial  melalui  Program “Room  of  Law”  Bagi  Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Serang. Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (1), 9 – 17. https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i1.1050
Hariri, W. M. (2014). Pengantar Ilmu Hukum (Cet. Ke-II). Bandung: Pustaka Setia.
Hasanah, B., & Sururi, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Masyarakat  Melalui  Pelatihan  Administrasi  Pemerintahan  Di  Desa  Sukamenak Kecamatan  Cikeusal  Kabupaten  Serang. Wikrama  Parahita :  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 2 (1), 68 – 74. https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jpmwp.v2i2.606
Hasuri, H. (2018). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif  Pidana  Islam. Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 2 (1),  55 – 66.  https://doi.org/ 10.30656/ajudikasi.v2i1.575
Hasuri,  H.,  Pitasari,  D.  N.,  Rokilah,  R.,  &  Maulana,  D.  (2020).  Peningkatan  Kesadaran Hukum  Santri  Dalam  Memahami  Tindak  Kekerasan  Di  Pondok  Pesantren  Modern Assa’Adah. Bantenese:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 2 (2),  130 – 136.  https://doi.org /10.30656/ps2pm.v2i2.2957
Katyana, W. (2019). Buku Panduan Melawan Bullying . Jakarta: Sudah Dong.
Krisdian, E. A., & Subekti, I. (2021). E-Book Cerita Bergambar Pencegahan Bullying Untuk Anak Usia 9-11 Tahun Berbasis Alkitab. Aletheia Christian Educators Journal , 2 (1), 57 – 68. https://doi.org/10.9744/aletheia.2.1.57-68
Kurniawati, V., & Firdauz, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 4 Nomor 2, Desember 2022 `
Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. Jurnal Panorama Hukum , 4 (2),
124 – 134. https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3950
Marbun, B. N. (2009). Kamus Hukum Indonesia (Cet. Ke-1). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Mu’ammar,  M.  A.  (2017). Hate  Speech  Dan  Bullying  Pada  Anak  Berkebutuhan  Khusus (Studi Kasus di Sekolah Inklusi Model di Kabupaten Gresik). Jurnal Pendidikan Islam ,
8 (1), 2549 – 7146. Retrieved from http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi
Nurlatifah,  A.  I.  (2019).  Intervensi  Program  Bimbingan  dan  Konseling  dalam  Mengatasi Bullying  Siswa  Madrasah  Aliyah  Negeri  Salatiga. Konseling  Edukasi “Journal  of Guidan ce and Counseling,” 3 (1), 1 – 18. https://doi.org/10.21043/konseling.v3i1.5499
Supriyatno,  S.,  Tafiati,  H.,  Syaifuddin,  A.,  Sukesi,  D.  A.,  Sumarsono,  S.,  Bachtiar,  G.,  …
Arlym, R. U. (2021). Stop Perundungan/Bullying Yuk . (S. Wahyuningsih, Ed.). Jakarta: Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Pendidikan  dasar,  dan Pendidikan Menengah.
Taufiq,  M.  (2014). Keadilan  Substansial  Memangkas  Rantai  Birokrasi  Hukum (Cet.  Ke-1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Toria, A. A., Pujiono, P., & Rochaeti, N. (2016). Implementasi Restorative Justice Dalam UU No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana  Anak. Diponegoro Law  Journal , 5 (3),  1 – 13.  Retrieved  from  https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view /12899
Usman,  S.  (2010). Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum (Cet.  Ke-1).  Serang:  CV.  SUHUD  Sentra Utama.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan

## Pidana Anak

## Website :
Kasus  Pengaduan  Anak  Berdasarkan  Klaster  Perlindungan  Anak,  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia  Tahun  2016-2020  dikutip  dari  bankdata.kpai.go.id/tabulasi- data/data-kasus-pengaduan-anak-2016- 2020 diunduh pada Jum’at 4 Maret 2021