Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2 (2023), 132-142 E-ISSN: 2716-0610 , P-ISSN: 2086-3225

## Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri)

## Nurul Hasana, Mustopa, Enceng Arif Faizal, Syamsul Falah, Dadang Syaripudin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Surel Korespondensi: nurul.hasana@uinsgd.ac.id
Keywords:
Judicial Authority; Sharia Banking Dispute; Formal Defect.

## Abstract
This research examines the legal consequences of the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes in the general court in the agreement made by the parties. Prior to the  issuance  of  Constitutional  Court  Decision  Number  93/PUU-X/2012,  the  parties  could determine the clause of choice of forum for resolving banking disputes by litigation through the  district  court.  The  research  objectives  examine  1)  the  authority  of  religious  courts  in adjudicating  and  resolving  Sharia  banking  disputes  before  the  issuance  of  Constitutional Court  Decision  Number  93/PUU-X/2012;  and  2)  the  legal  consequences  of  the  choice  of forum  for  resolving  Sharia  banking  disputes  in  the  district  court  in  the  agreement  before the  issuance  of  Constitutional  Court  Decision  Number  93/PUU-X/2012.  This  type  of doctrinal research uses a conceptual approach and legislation. The technique of analyzing research  materials  uses  a  prescriptive  approach  with  the  aim  of  providing  arguments  for the results of research that has been done. This  research concludes that: 1) the choice of forum  clause  for  resolving  Sharia  banking  disputes  before  the  issuance  of  Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, cannot override the legal provisions related to the absolute competence of religious courts; 2) the legal consequences of the lawsuit for Sharia banking  disputes  through  the  district  court,  either  before  or  after  the  issuance  of Constitutional  Court  Decision  Number  93/PUU-X/2012,  the  decision  on  the  case  must  be declared unacceptable ( niet ontvankelijke verklaard ).

## Kata Kunci:
Kewenangan Peradilan;
Sengketa Perbankan
Syariah; Cacat Formil

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  akibat  hukum  klausula  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa perbankan  syariah  di  peradilan  umum  dalam  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak.  Sebelum keluarnya  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012,  para  pihak  dapat  menentukan  klausula pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  perbankan  secara  litigasi  melalui  pengadilan  negeri. Tujuan  penelitian  mengkaji:  1)  kewenangan  pengadilan  agama  dalam  mengadili  dan menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah  sebelum  keluarnya  putusan  MK  Nomor 93/PUU-X/2012;  dan  2)  akibat  hukum  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah di pengadilan negeri dalam perjanjian sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU- X/2012.  Jenis  penelitian  doktrinal  dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual,  dan peraturan  perundang-undangan.  Teknik  analisis  bahan  penelitian  menggunakan pendekatan  preskriptif  dengan  tujuan  untuk  memberikan  argumentasi  terhadap  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa:  1) klausula pilihan forum  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  sebelum  keluarnya  putusan  MK  Nomor 93/PUU-X/2012,  tidak  dapat  mengesampingkan  ketentuan  hukum  terkait  dengan kompetensi  absolut  pengadilan  agama;  2)  akibat  hukum  gugatan  sengketa  perbankan syariah melalui pengadilan negeri, baik sebelum atau setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, maka putusan atas perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard).

## PENDAHULUAN
Perbankan  syariah  merupakan  salah  satu  sistem  perbankan  nasional.  Perbankan  syariah  di Indonesia  lahir  sekitar  tahun  1991,  di  antaranya:  1)  BPR  Islam  al-Azhar  di  Jakarta,  BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah yang berdiri tanggal 19 Agustus 1991; 2) BPRS Amanah Rabaniah di Bandung tanggal 24 Oktober 1991; 3) Bank Muamalat Indonesia tanggal 1 November 1991; dan 4) BPRS Hareukat di Aceh berdiri tanggal 10 November 1991. 1 Untuk  mendorong  keberlangsungan  sistem  perbankan  syariah  di  Indonesia, pemerintah  mengesahkan  dan  mengundangkan  UU  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan, disusul dengan penetapan PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan PP Nomor  72  Tahun  1992  tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil.  Pemberlakukan  PP Nomor  72  Tahun  1992  tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil — direspon  positif  oleh MUI  Pusat,  di  mana  pada  Lokakarya  Ulama  tentang  Reksadana  Syariah  tanggal  29-30  Juli 1997  di  Jakarta,  menghasilkan  rekomendasi  perlunya  sebuah  lembaga  yang  menangani masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  aktivitas  lembaga  keuangan  syariah  (LKS). Selanjutnya,  pada  tanggal  14  Oktober  1997  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Pada tanggal 10 Februari  1999, DSN-MUI dibentuk oleh Dewan Pimpinan MUI melalui penerbitan SK No. Kep-754/MUI/II/1999. 2
Selanjutnya,  pada  tanggal  10  November  1998  pemerintah  mengesahkan  dan mengundangkan  UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan.  Istilah  bank  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  (UU  Nomor  7  Tahun 1992), dirubah menjadi bank berdasarkan prinsip syariah. Setelah pemerintah mengesahkan dan mengundangkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan,  di  mana  dalam  peraturan  tersebut  secara  eksplisit  diatur  dua sistem  dalam  perbankan  ( dual  banking  system ),  yaitu  sistem  perbankan  konvensional  dan sistem  perbankan  syariah.  Peluang  ini  disambut  baik  oleh  pelaku  usaha  jasa  perbankan, ditandai  dengan  berdirinya  beberapa  bank  syariah  sebagai  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  di antaranya Bank  IFI (Indonesia  Finance  and  Invesment  Company) 3 ,  Bank  Syariah  Mandiri 4 , Bank Syariah Mega 5 , CIMB Niaga 6 , BTN Syariah 7 , dan Bank BRIsyariah 8 .
Untuk  memberikan  kepastian  secara  hukum,  baik  dari  aspek  kelembagaan,  kegiatan usaha,  dan  operasional  penyelenggaraan  perbankan  syariah,  pemerintah  mensahkan  dan mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.
1 Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Bandung: Refika Aditama,  2019),  87 – 88;  Rachmadi  Usman, Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2012),  70;  Fithri Dzikrayah  dan  Fahmi  Hasan  Nugroho,  “Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Bank  Wakaf  Mikro  Barokah  Al -Masthuriyah  dalam Pemberdayaan Masyarakat,” Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 10, no. 1 (2023): 39; Husain, Ijtihad Kontemporer Hukum Perbankan Syariah (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020), 25.
2 “Sekilas – DSN- MUI,” diakses 7 April 2023, https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/.
3 UNIVERSITAS SAINS & TEKNOLOGI KOMPUTER, “Bank IFI,” diakses 10 April 2023, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bank_IFI.
4 Bank Syariah Mandiri, “Sejarah Bank Syariah Mandiri,” diakses 8 April 2023, https://web2017.syariahmandiri.co.id/tentang - kami/sejarah.
5 Bank Mega Syariah, “Sejarah Perusahaan - Jejak Langkah Bank Mega Syariah,” diakses 8 April 2023, https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/sejarah-perusahaan.
6 CIMB Niaga, “PT Bank CIMB Niaga Tbk - Tata Kelola Perusahaan,” diakses 8 April 2023, https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/history.html?lang=id&source=corporate.
7 Kontributor, “BTN Syariah: Sejarah dan Produk,” Dunia Fintech (blog), 22 November 2021, https://duniafintech.com/bank-btn- syariah/.
8 “Bank Syariah Indonesia,” diakses 8 April 2023, https://ir.bankbsi.co.id/milestones.html.
Kedudukan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  merupakan lex spesialis dari Undang-Undang tentang Perbankan.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  lebih  mengukuhkan  keberadaan perbankan  syariah  di  Indonesia,  tidak  terkecuali  dengan  adanya  pengaturan  tentang penyelesaian  sengketa  yang  sebelumnya  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998. Akan tetapi, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memunculkan berbagai  persoalan,  di  antaranya  memunculkan  benturan  kewenangan  dalam  mengadili antar lembaga peradilan (Peradilan Agama dan Peradilan Umum), sehingga aturan tersebut menimbulkan  adanya  inkonsistensi  yang berdampak pada  ketidakpastian  secara hukum.  Di mana,  di  satu  sisi  dengan  adanya  undang-undang  tersebut  memperteguh  kewenangan pengadilan  agama  dalam  menangani  perkara  perbankan  syariah  (Pasal  55  ayat  (1)  UU 21/2008), tetapi di sisi lain memberikan pilihan forum ( choice of forum ) kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Umum (Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UU 21/2008).
Dengan  adanya  ketentuan  hukum  di  atas,  terdapat  pilihan  forum  penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  melalui  pengadilan  negeri.  Meskipun  pilihan  forum  tersebut bertentangan  dengan  kompentensi  absolut  pengadilan  agama  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama,  di  mana pengadilan  agama  diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
Namun sejak tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor  93/PUU-X/2012  menegaskan  bahwa,  bunyi  penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, sejak dibacakannya putusan MK  tersebut  tidak  ada  lagi  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  secara litigasi selain pengadilan agama.
Pertanyaannya,  bagaimana  akibat  hukum  perjanjian  pilihan  forum  penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  di  pengadilan  negeri  sebelum  adanya  putusan  MK  Nomor 93/PUU-X/2012?  Mengingat,  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  pada  hakikatnya masuk  ke  dalam  ranah  hukum  perjanjian. 9 Sehingga,  asas  yang  berlaku  adalah  asas kebebasan  berkontrak (freedom  of  contract) .  Artinya,  para  pihak  bebas  melakukan  pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa, baik sebelum terjadinya sengketa (pactum de compromittendo) maupun setelah terjadinya sengketa (acta compromise) . 10 Berdasarkan asas kebebasan kontrak tersebut, para pihak dapat menentukan pilihan forum penyelesaian sengketanya  baik  di  pengadilan  negeri  maupun  pengadilan  agama  dan/atau  non-litigasi
9 Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), v.
10 Eko  Priadi  dan  Mhd  Erwin  Munthe,  “Keabsahan  Putusan  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 8, no. 1 (2019): 1 – 15; Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu  Dwi  Mayasari,  “Kekuatan  Mengikat  Klausula  Arbitrase  dalam  Kontrak  Bisnis  dari  Perspektif  Hukum  Perjanjian,” Jurnal Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) 11,  no.  2  (2022):  427 –37; Ayup  Suran Ningsih,  “The  Form  of  Justice  in Resolving  Capital  Market  Dispute  Resolution,”  dalam 1st  International  Conference  on  Law  and  Human  Rights  2020  (ICLHR  2020) (Atlantis Press, 2021), 221 – 29.
(badan arbitrase). Namun, apabila para pihak terikat oleh klausula atau perjanjian arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. 11
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menemukan dua legal issue , di antaranya: 1) adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan  syariah;  dan  2)  kepastian  hukum  klausula  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa perbankan  syariah  di  peradilan  umum  yang  dibuat  sebelum  keluarnya  putusan  MK  Nomor 93/PUU-X/2012.  Dari  dua legal  issue tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji:  1) kewenangan  pengadilan  agama  dalam  mengadili  dan  menyelesaikan  sengketa  perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012; dan 2) akibat hukum pilihan forum  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  di  pengadilan  negeri  dalam  perjanjian sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian doctrinal yang  mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan sebagai  kaidah  perundang-undangan  berdasarkan  doktrin  positivisme. 12 Objek  kajian penelitian,  yaitu  peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan, yaitu  pendekatan  konseptual,  dan  peraturan  perundang-undangan. 13 Bahan  hukum diperoleh  dari  dokumen  hukum,  sedangkan  bahan  non  hukum  diperoleh  dari  dokumen kepustakaan (buku, jurnal, dan artikel). Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dan  non  hukum,  dilakukan  melalui  tahapan  identifikasi,  inventarisasi,  mengutip  dan mencatat,  dan  menganalisis.  Teknik  analisis  bahan  penelitian  menggunakan  pendekatan preskriptif  dengan  tujuan  untuk  memberikan  argumentasi  terhadap  hasil  penelitian  yang telah dilakukan. 14

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan Pengadilan dalam Mengadili dan Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah sebelum Keluarnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012
Kewenangan  peradilan  dalam  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  dibagi  ke  dalam  dua bagian, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. 15 Kewenangan absolut berkaitan dengan  masalah  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  masing-masing badan  peradilan  termasuk  pemberian  kekuasaan  untuk  mengadili  perkara  tertentu. 16 Sedangkan  kewenangan  relatif  dilihat  dari  wilayah  atau  tempat  tinggal  para  pihak  yang berperkara, dan/atau keberadaan benda yang menjadi obyek perkara/sengketa.
11 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
12 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 51.
13 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: Unpam Press, 2019), 81 – 82.
14 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182.
15 Amiruddin  Amiruddin,  Lalu  Parman,  dan  Rina  Khairani  Pancaningrum,  “Titik  Singgung  Antara  Kompetensi  Pengadilan Tipikor Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang,” Jurnal Risalah Kenotariatan 2, no. 1 (2021): 127.
16 Ahmad Baihaki dan M Rizhan Budi Prasetya, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU- X/2012,” Krtha  Bhayangkara 15,  no.  2  (2021):  297;  Pujiyono Pujiyono, “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 7, no. 2 (2018): 249.
Dasar  hukum  kewenangan  peradilan  diatur  oleh  konstitusi,  yaitu  Pasal  24  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945,  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  di  bawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan  hukum  pembagian  kewenangan  relatif  diatur  dalam  Pasal  118  HIR/Pasal 142 R.Bg., bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi  tempat  tinggal  tergugat,  tempat  tinggal  tergugat  utama  atau  salah  satu  tergugat, dan keberadaan atau tempat benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa.
Sementara  pembagian  kewenangan  absolut  masing-masing  peradilan  diatur  lebih lanjut dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak  terkecuali  pengadilan  agama.  Di  dalam  Pasal  25  ayat  (3)  diatur  bahwa,  pengadilan agama  berwenang  memeriksa,  mengadili,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis  perkara  yang  menjadi  kewenangan  absolut  pengadilan  agama  secara  eksplisit  diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu: perkawinan; kewarisan; wasiat; hibah; wakaf; infak; sedekah; dan ekonomi syariah.
Ekonomi  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  penjelasan  Pasal  49  huruf  (i)  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  yaitu  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syariah,  antara  lain:  bank  syariah;  lembaga  keuangan  mikro  syariah; asuransi syariah; reasuransi syariah; reksa dana syariah; obligasi syariah dan surat berharga berjangka  menengah  syariah;  sekuritas  syariah;  pembiayaan  syariah;  pegadaian  syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  sebagaimana telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama merupakan  aturan  khusus  ( lex  spesialis )  yang  mengatur  kewenangan  absolut  pengadilan agama, termasuk kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.  Artinya,  kewenangan  absolut  pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan  sengketa perbankan  syariah  diberikan  secara  atribusi  oleh  konstitusi  dan  peraturan  perundang- undangan.
Di  dalam  kajian  peraturan  perundang-undangan,  tidak  terlepas  dari  adanya  hierarki (jenjang)  dan  asas  preferensi  hukum. 17 Di  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan harus  terhindar  dari  disharmonisasi  atau  inkonsistensi  antara  norma  hukum  yang kedudukannya lebih rendah dengan norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi. 18 Selain itu,  norma hukum  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  derajat atau  kedudukannya sama, tidak boleh saling bertentangan. Adanya inkonsistensi norma hukum (disharmonisasi dan  konflik  norma),  maka  hukum  tidak  dapat  mencapai  tujuannya  yaitu  memberikan kepastian. 19
17 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 170.
18 Asshiddiqie dan Safa’at, 170.
19 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 118.
Adapun  asas  preferensi  hukum  digunakan  sebagai  solusi  hukum  apabila  ditemukan inkonsistensi  norma  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan,  misalnya:  1)  apabila dalam  dua  peraturan  perundang-undangan  yang  kedudukan  dalam  hierarkinya  berbeda, tetapi  mengatur  ketentuan hukum  yang sama,  maka  berlaku  asas lex  superior  derogat  legi inferior (peraturan  yang  kedudukan  dalam  hierarkinya  lebih  tinggi  akan  mengesampingkan peraturan yang kedudukannya lebih rendah); 2) apabila dua peraturan perundang-undangan yang kedudukan dalam hierarkinya sama dan mengatur ketentuan hukum yang sama, tetapi tanggal  pengundangannya  berbeda,  maka  berlaku  asas lex  posterior  derogat  legi  priori (peraturan yang datang belakangan akan dikesampingkan oleh peraturan yang baru); dan 3) apabila  dua  peraturan  perundang-undangan  yang  kedudukan  dalam  hierarkinya  sama  dan mengatur  ketentuan  hukum  yang  sama,  tetapi  yang  satu  bersifat  khusus  dan  yang  lainnya bersifat umum, maka berlaku asas lex spesialis derogat legi generali (peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum). 20
Kendatipun  demikian,  dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  dan sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, di mana dalam Pasal 55 ayat (2) diatur bahwa  para  pihak  dapat  menentukan  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi melalui  peradilan  umum.  Pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  di  luar pengadilan  agama  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  tentang Perbankan Syariah, merupakan norma hukum yang bertentangan dengan Pasal 49 huruf (i) terkait  dengan  kewenangan  absolut  pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan  sengketa perbankan syariah.  Untuk  menyelesaikan  konflik  norma di  atas,  maka  dapat  menggunakan asas lex spesialis derogat legi generali dengan argumentasi bahwa:
Pertama, konflik norma di dalam dua peraturan perundang-undangan yang kedudukan dalam hierarkinya sama dan mengatur ketentuan hukum yang sama, yaitu Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  dan  Pasal  49  huruf  (i) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan aturan yang bersifat umum. Sebab, undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur sistem perbankan syariah, bukan mengatur  sistem  peradilan.  Berbeda  dengan  Undang-Undang  tentang  Perbankan  Syariah, Undang-Undang  tentang  Peradilan  Agama  merupakan  aturan  khusus  yang  mengatur  salah satu sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia termasuk di dalamnya mengatur tentang pembagian  kekuasaan  atau  kewenangannya.  Dengan  demikian  bahwa,  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan aturan lex generali dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan aturan lex spesialis .
Ketiga,  peradilan  umum  (pengadilan  negeri)  tidak  diberikan  kewenangan  untuk menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah.  Sedangkan  pengadilan  agama  diberikan kewenangan secara atribusi untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Hal tersebut sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang
20 Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2020): 305 – 25.
Kekuasaan  Kehakiman,  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan Umum beserta perubahannya, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.

## Akibat  Hukum  Pilihan  Forum  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Pengadilan Negeri Sebelum Adanya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  pendahuluan,  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah pada  hakikatnya  masuk  ke  dalam  ranah  hukum  perjanjian. 21 Perjanjian  merupakan  suatu perbuatan  di  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  definisi  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1313 KUHPerdata  mempunyai  arti  yang  lebih  umum.  Sebab  definisi  tersebut  mencakup commercial agreements dan social agreements . 22
Terjadinya  perjanjian  didasarkan  pada  teori  saat  lahirnya  perjanjian,  yaitu  teori kehendak (wilstheorie) ,  teori gevaarzetting ,  teori  pernyataan,  dan  teori  kepercayaan. Pertama, teori kehendak (wilstheorie) sebagaimana dikemukakan oleh Hofmann yang diikuti oleh Karl Von Savigny, bahwa perjanjian mengikat apabila kehendak para pihak bertemu dan perjanjian  mengikat  atas  dasar  bahwa  kehendak  para  pihak  patut  dihormati. 23 Sehingga pernyataan  yang  ada  di  dalam  isi  perjanjian  harus  sesuai  dengan  kehendaknya.  Apabila pernyataan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  kehendaknya,  maka  pernyataan  tersebut  tidak mengikat  dirinya.  Konsekuensi  hukum  dari  pernyataan  yang  tidak  dikehendaki  tersebut, tidak akan lahir suatu perjanjian.
Kedua,  teori gevaarzetting .  Teori  ini  menekankan  kepada  pertanggungjawaban  para pihak  terhadap  kesalahan  atau  kekeliruan  dari  ucapan,  tulisan,  dan  sikap  atau  isyaratnya. Teori  ini  menjelaskan  bahwa,  setiap  pihak  yang  melakukan  kesalahan  atau  kekeliruan sehingga membahayakan atau merugikan pihak lain, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. 24
Ketiga,  teori  pernyataan.  Teori  ini  merupakan  penegasan  dari  teori  kehendak. Kehendak seseorang tidak dapat dibuktikan secara yuridis, sampai kehendak tersebut dapat dibuktikan  dalam  bentuk  pernyataan.  Marilang  menjelaskan  bahwa,  teori  pernyataan memberikan  4  (empat)  konsekuensi  hukum  sebagai  berikut:  1)  pernyataan  kehendak  dari kedua  belah  pihak  berakibat  pada  lahirnya  perjanjian;  2)  pernyataan  kehendak  dari  kedua belah  pihak  berakibat  pada  hak  untuk  menuntut  prestasi  dan  pihak  lainnya  berkewajiban untuk  memenuhi  prestasi;  3)  kesempatan  untuk  menarik  penawaran  sebelum  adanya pernyataan  kehendak  dari  penerima  tawaran;  4)  pernyataan  kehendak  dari  kedua  belah pihak  berakibat  pada  penentuan  risiko  yang  dimulai  dari  dilanggarnya  isi  perjanjian;  5) pernyataan kehendak dari kedua belah pihak berakibat pada mulainya dihitung jangka waktu kadaluwarsa;  dan  6)  penentuan  tempat  terjadinya  perjanjian  setelah  adanya  pernyataan kehendak dari pihak penerima tawaran. 25
21 Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah , v.
22 H R Daeng Naja, Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 2.
23 S H Marilang, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 200.
24 Marilang, 203.
Keempat, teori kepercayaan. Teori ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari teori kehendak dan teori pernyataan. Menurut R. Pound, teori kepercayaan menyatakan bahwa, unsur  kepercayaan  atau  penghargaan  yang  ditimbulkan  oleh  pernyataan  seseorang  turut berperan menjadi unsur yang menentukan ada atau tidaknya kesepakatan. 26 Teori ini lebih menekankan  kepada  kayakinan  atau  kepercayaan  dari  pihak  penerima  tawaran,  apakah  ia meyakini  kebenaran  atas  pernyataan  dari  pihak  yang  menawarkan  tersebut  atau  tidak. Dengan  demikian,  teori  kepercayaan  tidak  menekankan  pada  keharusan  pihak  penerima tawaran  untuk  mencari  apa  yang  dikehendaki  oleh  pihak  yang  menawarkan,  akan  tetapi lebih menekankan pada keyakinan untuk mempercayai terhadap apa yang dinyatakannya.
Apabila  seseorang  telah  melakukan  perjanjian  yang  sah  secara  hukum,  maka  akan melahirkan  sebuah  perikatan  atau  hubungan  hukum. 27 Di  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata diatur  bahwa,  untuk  sahnya  perjanjian  agar  melahirkan  perikatan  atau  hubungan  hukum, maka  harus  memenuhi  4  (empat) syarat  sebagai  berikut: 28 1)  kata  sepakat  secara sukarela dari  para  pihak  yang  membuat  perjanjian;  2)  kecakapan  para  pihak  yang  membuat perjanjian;  3)  mengenai  suatu  hal  atau  objek  tertentu  atau  sering  dikenal  dengan  istilah prestasi;  dan  4)  adanya  alasan  yang  menjadi  dasar  dilakukannya  perjanjian  (kausa)  yang tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan  serta  tidak  bertentangan  dengan undang-undang. Apabila syarat pertama dan kedua (syarat subjektif) tidak terpenuhi, maka perjanjian  dapat  dimintakan  pembatalan  oleh  salah  satu  pihak.  Sedangkan  jika  perjanjian tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat (syarat objektif), maka perjanjian tersebut batal demi hukum bahkan dianggap tidak pernah ada perjanjian. 29
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, di mana para pihak dapat menentukan isi perjanjiannya  secara  bebas  dengan  catatan  tidak  melanggar  ketertiban  umum,  kesusilaan, dan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang. 30 Hal  tersebut  juga  berlaku  dalam pembuatan  perjanjian  pembiayaan  yang  dilakukan  antara  bank  syariah  dengan  nasabah, termasuk kebebasan memilih dan menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa secara litigasi melalui peradilan umum.
Klausula pilihan forum penyelesaian sengketa melalui peradilan umum yang disepakati oleh  para  pihak  sebelum  terjadinya  sengketa,  maka  perjanjiannya  dianggap  sah  dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terlebih, perjanjian  tersebut  dilakukan  sebelum  adanya  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012. Mengapa  demikian?  Sebab,  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan  umum dalam  perjanjian  pembiayaan  yang  dibuat  antara  bank  dengan  nasabah  tidak  melanggar peraturan perundang-undangan. Bahkan di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2008,  para  pihak  diberikan  kebebasan  untuk  memilih  dan  menentukan  pilihan
26 Marilang, 206.
27 Niru  Anita  Sinaga,  “Peranan  asas -asas  hukum  perjanjian  dalam  mewujudkan  tujuan  perjanji an,” Binamulia  Hukum 7,  no.  2 (2018):  107 –20;  Niru  Anita  Sinaga,  “Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hukum  Perjanjian,” Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 1 (2020); Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan par a pihak dalam perjanjian,” Jurnal  Ilmiah  M-Progress 8,  no.  1  (2021);  Muhammad  Irayadi,  “Asas  Keseimbangan  Dalam  Hukum  Perjanjian,” HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021).
28 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1982), 24.
29 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), 20.
30 J. Satrio, Hukum Perikatan - Perikatan pada Umumnya (Bandung: Alumni, 1999), 36 – 37.
forum  penyelesaian  sengketanya.  Oleh  sebab  itu,  klausula  pilihan  forum  penyelesaian sengketa  melalui  peradilan  umum  tidak  menjadikan  perjanjian  pembiayaan  tersebut  batal demi  hukum.  Namun  pertanyaannya,  bagaimana  akibat  hukum  dari  perjanjian  tersebut setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012?
Pertama, perjanjian tersebut tetap sah sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur  Pasal  1320  KUHPerdata.  Oleh  sebab  itu,  perjanjian tersebut  memiliki  akibat  hukum  sebagai berikut:  1)  mengikat  dan berlaku  sebagai  undang- undang bagi  para pihak  yang  membuatnya;  2)  perjanjian  tidak dapat  dibatalkan oleh salah satu pihak; dan 3) perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 31
Kedua,  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012  bersifat  non-retroaktif  (tidak  berlaku surut)  dan  prospektif  (berlaku  ke  depan).  Oleh  sebab  itu,  klausula  pilihan  forum penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan  umum  yang  dibuat  dan  disepakati  sebelum keluarnya  putusan  MK  tersebut,  tetap  mengikat  bagi  para  pihak.  Mengikatnya  klausula tersebut  digunakan  sebagai  dasar  hukum  atau  dalil  hukum  bagi  para  pihak  dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
Ketiga,  pengadilan  negeri  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  sengketa  ekonomi  syariah  yang  diajukan  oleh  para  pihak.  Sebab, pengadilan  terikat  oleh  asas ius  curia  novit sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Terlepas,  putusan atas  perkara  tersebut  akan  diterima,  ditolak,  dan/atau  tidak  dapat  diterima  ( Niet Ontvankelijke Verklaard).
Berbeda dengan akibat hukum dari perjanjian di atas, akibat hukum gugatan sengketa perbankan  syariah  melalui  pengadilan  negeri  oleh  pihak  yang  bersengketa,  baik  sebelum atau  setelah  keluarnya  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012,  maka  putusan  atas  perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard). Argumentasi hukum mengapa putusan atas perkara tersebut tidak dapat diterima sebagai berikut :
Pertama,  penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tidak dapat  merubah  kompetensi  absolut  pengadilan  agama  sebagai  lembaga  peradilan  yang diberikan  kewenangan  secara  atribusi  untuk  menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah. Sebab,  kedudukan  undang-undang  tersebut  merupakan  aturan lex  generalis ,  sedang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahannya merupakan aturan lex spesialis yang mengatur yurisdiksi absolut pengadilan agama.
Kedua, klausula  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan  umum  dalam perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  baik  sebelum  atau  setelah  keluarnya  putusan  MK Nomor  93/PUU-X/2012  bertentangan  dengan  yurisdiksi  absolut  pengadilan  agama.  Oleh sebab  itu,  apabila  salah  satu  pihak  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan,  namun  gugatan tersebut  cacat  formil  (melanggar  yurisdiksi  absolut  pengadilan  agama),  maka  hakim  harus memberikan  putusan  tidak  dapat  diterima  ( Niet  Ontvankelijke  Verklaard).  Hal  tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR.
31 Pasal 1338 KUHPerdata.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa :  Pertama,  klausula pilihan forum  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui  peradilan  umum  sebagaimana dalam  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  tidak  dapat  mengesampingkan  ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan agama. Meskipun, perjanjian tersebut dibuat  sebelum  keluarnya  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012. Kedua, akibat  hukum gugatan  sengketa  perbankan  syariah  melalui  pengadilan  negeri,  baik  sebelum  atau  setelah keluarnya  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012,  maka  putusan  atas  perkara  tersebut  harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard). Sebab gugatan tersebut cacat formil (melanggar yurisdiksi absolut pengadilan agama).

## REFERENSI
Abd  Hakim,  Atang. Fiqih  Perbankan  Syariah:  Transformasi  Fiqih  Muamalah  ke  dalam Peraturan Perundang-undangan . Bandung: Refika Aditama, 2019.
Amiruddin, Amiruddin, Lalu Parman, dan Rina Khairani Pancaningrum. “Titik Singgung Antara Kompetensi  Pengadilan  Tipikor  Dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Penyalahgunaan Wewenang.” Jurnal  Risalah  Kenotariatan 2, no. 1 (2021).
Anshori, Abdul Ghofur. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen tentang Hukum . Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
Bachtiar. Metode Penelitian Hukum . Tangerang: Unpam Press, 2019.
Baihaki,  Ahmad,  dan  M  Rizhan  Budi  Prasetya.  “K ewenangan  Absolut  Pengadilan  Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012.” Krtha Bhayangkara 15, no. 2 (2021): 289 – 308.
Bank Mega Syariah. “Sejarah Perusahaan - Jejak Langkah Bank Mega Syariah.” D iakses 8 April 2023. https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/sejarah- perusahaan.
“Bank Syariah Indonesia.” Diakses 8 April 2023. https://ir.bankbsi.co.id/milestones.html. Bank  Syariah  Mandiri.  “Sejarah  Bank  Syariah  Mandiri.”  Diakses 8  April  2023. https://web2017.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah.
CIMB  Niaga.  “PT  Bank  CIMB  Niaga  Tbk - Tata  Kelola  Perusahaan.”  Diakses  8  April  2023. https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/history.html?lang=id&source=corporate.
Dzikrayah,  Fithri,  da n  Fahmi  Hasan  Nugroho.  “Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Bank  Wakaf Mikro  Barokah  Al- Masthuriyah  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat.” Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 10, no. 1 (2023): 36 – 50.
Fajar,  Mukti,  dan  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Harahap, Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni, 1982.
Husain. Ijtihad  Kontemporer  Hukum  Perbankan  Syariah .  Malang:  CV  Literasi  Nusantara Abadi, 2020.
Irayadi,  Muhammad.  “Asas  Keseimbangan  Dalam  Hukum  Perjanjian.” HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021).
Irfani,  Nurfaqih.  “Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan, Problematika,  dan  Penggunaannya  dalam  Penalaran  dan  Argumentasi  Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2020): 305 – 25.
Kontributor.  “BTN  Syariah:  Sejarah  dan  Produk.” Dunia  Fintech (blog),  22  November  2021. https://duniafintech.com/bank-btn-syariah/.
Marilang, S H. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian . Makassar: Indonesia Prime, 2017.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020.
Naja,  H  R Daeng. Contract  Drafting  Seri Keterampilan  Merancang  Kontrak  Bisnis .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Ningsih, Ayup Suran. “The Form of Justice in Resolving Capital Market Dispute Resolution.” Dalam 1st  International  Conference  on  Law  and  Human  Rights  2020  (ICLHR  2020) , 221 – 29. Atlantis Press, 2021.
Priadi, Eko, dan Mhd Erwin Munthe. “Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia.” IQTISHADUNA:  Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 8, no. 1 (2019): 1 – 15.
Pujiyono, Pujiyono. “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 7, no. 2 (2018): 243 – 60.
Rudy,  Dewa  Gde,  dan  I  Dewa  Ayu  Dwi  Mayasari.  “Kekuatan  Mengikat  Klausula  Arbitrase dalam  Kontrak  Bisnis  dari  Perspektif  Hukum  Perjanjian.” Jurnal  Magister  Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 11, no. 2 (2022): 427 – 37.
Satrio, J. Hukum Perikatan - Perikatan pada Umumnya . Bandung: Alumni, 1999. “Sekilas – DSN- MUI.” Diakses 7 April 2023. https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/.
Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian.”
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 1 (2020).
———. “Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian.” Jurnal Ilmiah M-Progress 8, no. 1 (2021).
———.  “Peranan  asas -asas  hukum  perjanjian  dalam  mewujudkan  tujuan  p erjanjian.” Binamulia Hukum 7, no. 2 (2018): 107 – 20.
Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa, 2005.
Tanya,  Bernard  L.,  Yoan  N.  Simanjuntak,  dan  Markus  Y.  Hage. Teori  Hukum .  Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
UNIVERSITAS  SAINS  &  TEKNOLOGI  KOMPUTER.  “Bank  IFI.”  Diakses  10  April  2023. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bank_IFI.
Usman,  Rachmadi. Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012.