How to cite: Nurul Astri Haliza, Azmi Fendri, Hengki Andora, Khairani, Anton Rosari (2022) Penganggaran Dana Pokok Pikiran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah, Syntax
Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (8)1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i1.11091 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 1, Januari 2023

## PENGANGGARAN DANA  POKOK  PIKIRAN DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## Nurul Astri Haliza, Azmi Fendri, Hengki Andora, Khairani, Anton Rosari
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email: halizanurulastri@gmail.com

## Abstrak
Pada  lingkungan  pemerintah  maupun  sektor  publik  anggaran  merupakan  alat  untuk mencapai  target  atau  sasaran  yang  dicapai  pada  suatu  periode  tertentu.  Salah  satunya adalah penggaran dana pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umumnya  DPRD  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  dan fungsi  pengawasan.  Ketiga  fungsi  tersebut  dijalankan  dalam  penyerapan  dan penghimpunan  aspirasi  masyarakat  oleh  DPRD  Kota  Bukittinggi  serta  menganalisis mengenai pokok-pokok pikiran DPRD didalam APBD. Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan  pembangunan  daerah  yang  diperoleh  dari  DPRD  berdasarkan  risalah rapat dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimbangan  DPRD  mengenai  arah  prioritas  pembangunan  serta  rumusan  usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan Pokir DPRD. Maka dari  itu  harus  tertera  jelas  didalam  APBD  agar  tidak  terjadi  benturan  yang  sudah  ada pada  APBD  dan  pokir  yang  akan  dilaksanakan  nantinya.  Dalam  pelaksanaannya  juga terdapat pula beberapa hambatan yang nantinya akan mempengaruhi pokir dikalangan masyarakat.  Rumusan  masalah  yang  timbul  yaitu  :  1)  Mekanisme  pengusulan  dana pokir  oleh  DPRD  Kota  Bukittinggi  ;  2)  Pengalokasian  anggaran  dana  pokir  di  dalam APBD  Kota  Bukittinggi  ;  3)  Pertanggungjawaban  anggota  DPRD  kepada konstituennya terkait dengan realisasi aspirasi masyarakat yang diajukan melalui pokir. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  empiris.  Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh hasil: 1) DPRD melakukan reses,angggota DPRD dapat menghimpun usulan kegiatan melalui pokir yang diusulkan kepada secretariat DPRD Kota Bukittinggi yang nantinya  akan  masuk  didalam  RAPBD;  2)  Pada  pengusulan  pokir  merupakan  bentuk kegiatan  yang  sebelumnya  sudah  dilakukan  dahulu  verifikasi  lapangan  barulah  akan diketahui  perkiraan  dana  yang  nantinya  dibutuhkan;  3)  Pada  hakikatnya  pokir  adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD pada konstituennya, karna anggota DPRD  cenderung  melaksanakan  kegiatan  dibasis  suara  yang  memilihnya  pada  saat pemilu.
Kata Kunci : Dana Pokok, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, APBD.

## Abstract
In the government environment and in the public sector, the budget is a tool to achieve targets  or  targets  achieved  in  a  certain  period.  One  of  them  is  the  budgeting  of  the main  ideas  of  the  Regional  People's  Representative  Council.  In  general,  the  the Regional People's Representative has three functions, namely the legislative function, the budget function, and the supervisory function. These three functions are carried out in  the  absorption  and  collection  of  public  aspirations  by  the  the  Regional  People's Representative  for  the  City  of  Bukittinggi  and  in  analyzing  the  main  ideas  of  the  the Regional People's Representative in the regional revenue and expenditure budget. The Main  Thoughts  the  Regional  People's  Representative  is  a  study  of  regional development  problems  obtained  from  the  the  Regional  People's  Representative  based on  the  minutes  of  the  meeting  from  the  results  of  the  absorption  of  community aspirations.  The  main  Thoughts  Regional  People's  Representative's  contains  the  the Regional People's Representative's views and considerations regarding the direction of development  priorities  as  well  as  the  formulation  of  the  proposed  program/activity needs  that  are  sourced  from  the  results  of  the  main  Thoughts  Regional  People's Representative  'sreview.  Therefore,  it  must  be  clearly  stated  in  the  regional  revenue and expenditure budgetso that there are no conflicts that already exist in the regional revenue and expenditure budget and the thinking that will be implemented later. In its implementation,  there  are  also  several  obstacles  that  will  affect  thinking  among  the community.  The  formulation  of  the  problems  that  arise  are:  1)  The  mechanism  for proposing the main thoughts Fund by the the Regional People's Representative for the City  of  Bukittinggi;  2)  Allocation  of  the  the  main  thoughts  budget  in  the  City  of Bukittinggi  regional  revenue  and  expenditure  budget;  3)  The  accountability  of  the Regional  People's  Representative  members  to  their  constituents  is  related  to  the realization of the aspirations of the people submitted through thought-provoking. This study  uses  empirical  juridical  research.  Based  on  the  results  of  the  research,  the results obtained are: 1) the Regional People's Representative is in recess, the Regional People's  Representative  members  can  collect  proposals  for  activities  through  the proposed  thinking  to  the  secretariat  of  the  Regional  People's  Representative  Kota Bukittinggi  which  will  later  be  included  in  the  regional  revenue  and  expenditure budget;  2)  The  proposal  for  thinking  is  a  form  of  activity  that  has  previously  been carried  out  by  field  verification,  then  the  estimated  funds  that  will  be  needed  will  be known;  3)  In  essence,  the  main  thoughts  is  a  form  of  accountability  for  the  Regional People's Representative members to their constituents, because the Regional People's Representative members tend to carry out activities based on the votes that elect them during elections.
Keywords : Principal Fund, Main Thoughts the Regional People's Representative, regional revenue and expenditure budget.

## Pendahuluan
Dalam  paham  penyelenggaraan  pemerintahan  dari  paradigma  sentralistik  kearah desentralistik,  negara  dituntut  untuk  aktif  melakukan  kegiatan  pembangunan  yang  dapat menjamin  kesejahteraan  dan  kemajuan  rakyatnya  dengan  konsekuensi  negara  diberi kekuasaan atau peranan yang begitu besar (Sofan, 2019). Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD  atau  disebut  dengan  pokir  yaitu  kajian  permasalahan  pembangunan  daerah  yang diperoleh  dari  DPRD  berdasarkan  risalah  rapat  dengar  pendapat  dan/atau  rapat  hasil penyerapan aspirasi melalui reses (Tan, 2022). Reses atau masa reses adalah masa dimana DPRD  melakukan  kegiatan  diluar  sidang  untuk  nelakukan  kunjungan  kerja  baik  yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan maupun secara berkelompok (Sanjaya et al., 2021).  Pokok-pokok  pikiran  DPRD  mengenai  arah  prioritas  pembangunan  serta  rumusan usulan  kebutuhan  program/kegiatan  yang  bersumber  dari  hasil  penelahan  pokok-pokok pikiran  DPRD  sebagai  masukan  dalam  perumusan  kebutuhan  program  dan  kegiatan  pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah (Rahmah & Marliyah, 2021).
Penyusunan  Dokumen  Pokok-pokok  Pikiran  DPRD  dimaksudkan  sebagai  upaya DPRD  dalam  mengarahkan  dan  mengawasi  strategi  pelaksanaan  program  pembangunan, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi sebuah daerah (Sinaga, 2021).
Permendagri  Nomor  86  Tahun  2017  menetapkan  bahwa  dalam  penyusunan rancangan  awal  RKPD,  DPRD  memberikan  saran  dan  pendapat  berupa  Pokok-pokok pikiran  DPRD  berdasarkan  hasil  reses/penjaringan  aspirasi  masyarakat  sebagai  bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran  pembangunan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  tentang  RPJMD (Naharuddin,  2022).  Saran  dan  pendapat  berupa  Pokir  DPRD  ini  disampaikan  secara tertulis  kepada  Kepala  Badan  Perencana  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  (Sugiarto  & Mutiarin, 2017).
Praktiknya  di  Kota  Bukittinngi,  Pokir  DPRD  ini  dimaknai  sebagai  bentuk pelaksanaan  fungsi  budgeting  anggota  DPRD.  Hal  ini  terlaksana  setelah  anggota  DPRD bersangkutan  turun  ke  daerah  pemilihan  (DAPIL)  dan  menyerap  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat di Dapilnya masing-masing. Sejauh ini, belum ada ketentuan teknis yang baku perihal Pokir tersebut. Banyak pendapat dan persepsi yang berkembang bahwa Pokir DPRD lebih  mengarah  kepada  besaran  dana  aspirasi  bukan  kepada  substansi  dari  kebijakan perencanaan  pembangunan  daerah  yang  berkesesuaian  dengan  RPJMD  yang  telah ditetapkan.  Terkait  dengan  penyusunan  APBD,  Pokir  berhubungan  dengan  Badan Anggaran.  Pasal  54  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018  tentang  Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyebutkan bahwa Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan  pendapat  berupa  Pokok-pokok  pikiran  DPRD  kepada  Kepala  Daerah  dalam mempersiapkan  Rancangan  APBD  sebelum  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.
RKPD Kota Bukittinggi  merupakan dokumen induk tahunan  yang memuat seluruh aspirasi  masyarakat  Kota  Bukittinggi,  termasuk  bagaimana  upaya  mewujudkan  visi  Kota Bukittinggi  dalam  bentuk  kebijakan  dan  program  setiap  tahunnya.  Setelah  RKPD  dapat disepakati  melalui  Musrenbang  di  tingkat  Pemerintah  Kota  Bukittinggi,  maka  akan dijabarkan  lebih  lanjut  menjadi  dokumen  Rencana  Kebijakan  Umum  Anggaran  (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi  dasar  untuk  penyusunan  dokumen  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (RKA-SKPD)  sebagai  komponen  penyusunan  RAPBD  pada  tahun berikutnya. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut, berkesinambungan dan berjenjang,  yang  berpedoman  pada  Permendagri  Nomor  86  Tahun  2017.  Bentuk  kegiatan dari  Pokir  masih  bersifat  top  down  (lahir  dari  pemilik  pokir)  dan  bukan  bottom  up (aspirasi/kebutuhan  dari  masyarakat)  sehingga  tidak  menyentuh  kepada  kebutuhan masyarakat.  Terkadang,  tidak  ada  kaitannya  dengan  Bagaimana  korelasi  pokok-pokok pikiran  DPRD  dengan  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  yang  telah  ditetapkan  dalam RPJMD.  Selain  itu,  juga  masih  dianggap  tidak  transparan  bagi  masyarakat  dalam  hal mekanisme  sampai  dengan  pelasanaannya  dilapangan.  Sehingga  didalam  praktiknya dilapangan banyak terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat Kota Bukittinggi dengan DPRD Kota Bukittinggi dalam hal dana pokir tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menemukan,mengetahui  dan  menganalisis  mekanisme  pengusulan  dana  pokir  oleh  DPRD Kota  Bukittinggi,  untuk  menemukan,mengetahui  dan  menganalisis  pengalokasi  anggaran dana  pokir  di  dalam  APBD  Kota  Bukittinggi,  dan  untuk  menemukan,mengetahui  dan menganalisis  pertanggungjawaban  anggota  DPRD  kepada  konstituennya  terkait  dengan realisasi aspirasi masyarakat yang diajukan melalui pokir.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris  yaitu  pendekatan  yang bertujuan  untuk  melihat  bekerjanya  hukum  di  lapangan  (Huda,  2022).  Penelitian  yuridis empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan hukum  normatif  secara  in  action  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam masyarakat. Penelitian ini ingin melihat sejauhmana implementasi pengaturan pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017 di Kota Bukittinggi.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  (Yuliani,  2018).  Penelitian  deskriptif  bertujuan untuk  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu  atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu  gejala  atau  untuk  menentukan  ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat  (Nendrawan & Rastika,  2021).  Bogdan  dan  Taylor  menyatakan,  sebagai  suatu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  dapat  diamati  (Rodiah,  2019).  Metode  penelitian  kualitatif  sangat  relevan digunakan dalam penelitian ini karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan
pelaksanaan tahapan penyampaian dan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD dan dasar kedudukan pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD.
Data  primer  diperoleh  dengan  cara  observasi  dan  melakukan  wawancara  kepada beberapa pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu:
1. Anggota DPRD Kota Bukittinggi;
2. Kepala BAPEDA Kota Bukittinggi;
3. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi;
4. Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi;
Data  sekunder  yaitu  data-data  yang  diperoleh  dari  buku-buku  sebagai  pelengkap sumber data primer.
Berdasarkan data  yang dikumpulkan, maka  peneliti  melakukan analisis data secara kualitatif,  yaitu  dengan  menafsirkan  gejala  yang  terjadi.  Analisis  data  yang  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  semua  bahan  yang  bukan  merupakan  angka-angka  dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada (Mulyadi, 2011).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Mekanisme Pengusulan Dana Pokir Oleh DPRD Kota Bukittinggi
Penyerapan  aspirasi  masyarakat  ada  dua  yaitu  penyerapan  aspirasi  masyarakat oleh  pemerintahan  dan  penyerapan  aspirasi  masyarakat  oleh  DPRD  (Lolowang,  2022). Penyerapan  aspirasi  masyarakat  oleh  pemerintah  melalui  proses  perencanaan pembangunan  dan  penyerapan  aspirasi  masyarakat  oleh  DPRD  ada  dua  tahap  yaitu secara langsung dan tidak langsung atau dapat dikatakan secara formal ataupun informal (Utama  &  Roza,  2022) . Bagi  Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  secara  informal  proses penyerapan  dan  penghimpunan  aspirasi  masyarakat  dapat  dilakukan  setiap  saat,  karena mayoritas anggota DPRD berdomisili di daerah pemilihannya, oleh sebab itu ruang dan waktu  untuk  bertemu  dengan  konstituen  sangatlah  banyak,  baik  melalui  kegiatan  yang ada di kelurahan, kegiatan ibadah di masjid, kegiatan gotong royong, kegiatan olahraga dan  kegiatan  rutinitas  lainnya.  Momentum  tersebut  tidak  sedikit  dimanfaatkan  oleh masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD.
Menurut  (Astawa,  2017),  bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak  lagi  dipandang sebagai  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tetapi  justru  sebagai  hak  masyarakat. Oleh  sebab  itu  aspirasi  adalah  hak  mutlak  masyarakat  yang  berisi  kompleksitas permasalahan.  Aspirasi  masyarakat  umumnya  mulai  dari  persoalan  keseharian  sampai pada persoalan pembangunan, seperti lampu jalan yang tidak menyala, Air PDAM yang tidak  hidup,  jalan  rusak,  drainase  yang  tersumbat,  bahkan  sampai  persoalah  yang sifatnya  keluarga  atau  persoalan  pribadi,  mulai  dari  modal  usaha,  lapangan  pekerjaan, kesehatan,  pendidikan,  sampai  kepada  persoalan  sengketa  adat,  keluarga  dan  lain sebagainya. Kebanyakan masyarakat memandang seorang anggota DPRD adalah tempat mengadukan  banyak  persolan,  disini  sangat  berlaku  teori  perwakilan,  bahwa  anggota DPRD  adalah  corongnya  masyarakat  dalam  menyerap  aspirasi  konstituennya  disini
sangat dituntut seorang anggota DPRD memahami kompeksitas persoalan tersebut, dan jika  dipandang  perlu  dapat  langsung  di  eksekusi  dengan  cara  mengkoordinasikan  dan menindak lanjuti dengan dinas terkait atau instansi vertikal yang ada.
Kemudian  salah  satu  untuk  menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat  ini  yang nantinya menjadi dasar dari pembentukan pokir adalah merupakan wujud penilaian atas integritas  seorang  wakil  masyarakat,  konsitensi  dalam  memperjuangkan  aspirasi masyarakat  ini  wajib  dilakukan  oleh  semua  anggota  legislatif.  Secara  formal  proses penyerapan  aspirasi  oleh  anggota  DPRD  dapat  dilakukan  saat  dilaksanakannya  rapat dengar pendapat di DPRD dan pada saat dilaksanakanya reses ke daerah pemilihan.

## Gambar 1. Usulan Sistematika Penghitungan Besaran Dana Pokir DPRD

## B. Pengalokasi Anggaran Dana Pokir di Dalam APBD Kota Bukittinggi
Kerangka  anggaran  haruslah  senantiasa  menunjukkan  keberpihakan  kepada masyarakat.  Anggaran  inilah  yang  diharapkan  masyarakat,  karena  penjabaran  secara konkrit diarahkan pada prioritas program yang mengarah pada upaya mengatasi problem pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Berdasarkan  observasi  peneliti  sampai saat  ini  pengalokasian  dana  pokir  belum  memiliki  standar  baku  yang  jelas  yang  diatur oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  nominal  pokir  hanya berdasarkan  kepatutan  atau  hasil  kesepakatan  antara  Anggota  DPRD  Kota  Bukittinggi dengan  Tim  TAPD.  Kecendrungan  dana  pokir  setiap  tahun  APBD  memiliki  tran kenaikan, sehingga ketika capaian APBD  yang disebabkan beberapa hal seperti adanya Covid  19  menimbulkan  persoalan  baru  dalam  penganggaran  APBD.  Seharusnya  total dana  Pokir  DPRD  dipersentasekan  dari  jumlah  APBD  yang  ada,  sehingga  tidak menjadikan pokir sebagai penghambat kegiatan rutin lainnya pada semua OPD.
Karena  politik  anggaran  yang  menjadi  dimensi  penting  dalam  pengalokasian anggaran  yang  beorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  pada  otonomi  daerah desentralisasi  yang  sekarang  ini  dihadapkan  dengan  persoalan  pengelolaan pemerintahan,  karena  beberapa  program  pemerintah  baik  ditingkat  kabupaten,  propinsi maupun  pusat  membutuhkab  pengelolaan  keuangan  yang  baik,  sehingga  dibutuhkan sebuah transparansi dan kemampuan dalam mengelola program keuangan. Berdaasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang anggota DPRD Bapak Edison, S.E, M.Ba tentang  besaran  dana  pokir  yang  ada  saat  ini  cukup  dibandingkan  dengan  aspirasi konstituen: “menurut saya untuk saat ini sudah cukup, karena besaran jumlah itu sangat relatif  yang  penting  kita  mengalokasikan  dengan  tepat,  sepanjang  sesuai  dengan permintaan  masyarakat,  bukan  berdasarkan  keinginan  kita.  Oleh  sebab  itu  perlu  kita jemput aspirasi kepada masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan.” (Edison, Wawancara langsung 10 mei 2022).
Pemberian  hak  otonomi  daerah  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menentukan anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  sendiri  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi daerah  tersebut  disini  dalam  pengalokasian  dari  anggaran  dana  pokir  ini  sendiri  di APBD. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu anggota DPRD Bapak Dedi Fatria, S.H,M.H, Tentang pengalokasian pokir didalam APBD itu sendiri :
“ yang diusulkan oleh anggota  DPRD adalah  bentuk kegiatan setelah  dilakukan verifikasi  lapangan  barulah  setelahnya  diketahui  penggunaan  dana  yang dibutuhkan.  Yaitu  dengan  melalui  proses  dari  pokir  DPRD  tersebut .”  (Dedi Fatria, Wawancara tanggal 25 juni 2022)
Dan  dalam  peksanaan  pokir  dilapangan  Bapak  Dedi  Fatria,S.H,M.H,  juga berpendapat  bahwasanya  setelah  masuknya  dana  Pokir  didalam  APBD  kegiatan  Pokir akan  dikoordinasikan  oleh  dinas  dengan  Anggota  DPRD  yang  bersangkutan  maka kemudian  disepakati  lah  waktu  pelaksanaan.  Sehingga  nantinya,  penggunaan  pokir didalam  masyarakat  dapat  melalui  hibah  yang  akan  dikelola  langsung  oleh  Lembaga atau  organisasi  penerima.  Jika  hal  tersebut  berhubungan  dengan  insfrastruktur,  maka masyarakat  hanya menerima hasil  pekerjaan  yang dilaksanakan oleh pihak ketiga  yang ditunjuk oleh dinas terkait.
C. Pertanggungjawaban  Anggota  DPRD  Kepada  Konstituennya  Terkait  Dengan Realisasi Aspirasi Masyarakat Yang Diajukan Melalui Pokir
Konstituen  harus  menjadi  prioritas  utama  setelah  anggota  DPRD  tersebut terpilih.  Karena  setelah  terpilihnya  menjadi  anggota  DPRD,  disinilah  saatnya memperjuangkan  dan  merealisasikan  aspirasi  masyarakat  sebagaimana  janji-janji politiknya  pada  saat  kampanye  berlangsung.  Sehingga  diharapkan  aspirasi  masyarakat tersebut  menjadi  bahan  yang  akan  dikemukakan  dan  dibahas  saat  rapat  ataupun  siding anggota  DPRD.  Karena  pada  hakikatnya  sosok  seorang  legislator  harus  mampu memberikan  sentuhan  halus  dan  komunikasi  yang  efektif  dan  terbuka  kepada konstituennya.  Kepercayaan  yang  diberikan  dapat  menjadi  suatu  budaya  yang  positif dalam interaksi serta relasi yang terjadi dilapangan antara DPRD dengan konstituennya
dalam merealisasikan janji politiknya.  Dalam wawancara  peneliti  dengan Ketua DPRD Bapak Beny Yusrial, S.Ip mengatakan bahwa “dalam hal pertanggungjawaban, anggota DPRD  dalam  hal  ini  lebih  pada  pertanggungjawaban  moral  pada  konstituennya, sementara  itu  pertanggungjawaban  administrasi  akan  diselesaikan  oleh  Dinas  terkait dalam  mengeksekusi  realisasi  pokir  anggota  DPRD.”  (Beny  Yusrial.  Wawancara langsung 13 juli 2022)
Sebagai  salah  satu  kewajiban  DPRD  adalah  memberikan  pertanggungjawaban secara  moral  dan  politis  kepada  konstituen  didaerah  pemilihannya.  Dan  dari  hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dedi Fatria,S.H.,M.H “ sebenarnya pokir adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD kepada konstituennya. Anggota DPRD cenderung melaksanakan kegiatan dibasis suara yang memilihnya saat pemilu”
Disisi lain, peneliti juga menemukan adanya upaya dari sekelompok masyarakat atau oknum masyarakat  yang memanfaatkan anggota DPRD dengan meminta dana dan mengajukan  sejumlah  proposal  untuk  kegiatan  sekelompok  orang  saja  dan  tidak  ada sangkut  pautnya  dengan  kepentingan  masyarakat,  terutama  Ketika  anggota  DPRD melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Hal ini akan menimbulkan suatu pandangan yang tidak baik bagi anggota DPRD kepada konstituennya sehingga menyebabkan relasi yang  terjadi  kurang  baik,  ditakutkan  kebiasaan  tersebut  akan  menjadi  kebiasaan  baru yang  buruk  bagi  konstituen.  Dengan  kata  lain,  anggota  DPRD  difungsikan  oleh konstituen  hanya  untuk  meminta  dana  dan  sumbangan  saja  atau  sebagai  sumber pendanaan terus menerus.
Dalam pelaksanaan pokir itu sendiri ditengah masyarakat, terdapat beberapa hal yang  dapat  terjadinya  hambatan,  seperti  pendapat  Bapak  Dedi  Fatria,  S.H,M.H bahwasanya  hambatan  yang  terjadi  pada  saat  turun  langsung  dalam  perealisasian  dana pokir  adalah  kurangnya  koordinasi  antara  anggota  DPRD  dengan  perangkat  kelurahan saat perencanaan kegiatan yang akan berlangsung, kurangnya syarat organiasi penerima dan  hibah  jika  hal  tersebut  berbentuk  uang,  dan  paling  sering  terjadi  adalah  tidak bebasnya lahan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat kegiatan realisasi pokir akan dilaksanakan.

## Kesimpulan
Menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat  ini  adalah  merupakan  wujud  penilaian  atas integritas  seorang  wakil  masyarakat,  konsitensi  dalam  memperjuangkan  aspirasi masyarakat  ini  wajib  dilakukan  oleh  semua  anggota  legislatif.  Secara  formal  proses penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dapat dilakukan saat dilaksanakannya rapat dengar pendapat  di  DPRD  dan  pada  saat  dilaksanakanya  reses  ke  daerah  pemilihan.  Lalu  setelah dilakukannya  penyerapan  tersebut  makan  anggota  DPRD  bersangkutan  harus  Menyusun dokumen  yang  nantinya  akan  dibicarkan  didalam  musyawarah  anggota  DPRD  yang disesuaikan  oleh  waktu  bersangkutan.  Dan  nantinya  akan  dikomunikasikan  dengan  dinas terkait  jika  hal  tersebut  berhubungan  dengan  infrastruktur.  Setelah  hal  tersebut  dilakukan maka  tertuanglah  pada  salah  satu  instrument  evaluasi  kinerja  penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalu evaluasi tersebut dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang akan diwujudkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenan. Setelah  itu  baru  dituangkan  didalam  RAPBD.  Setelah  hal  tersebut  dapat  disetujui  oleh pihak bersangkutan maka dapat dijabarkan didalam APBD.
Anggaran  merupakan  rencana  kerja  pemerintah  dalam  periode  tertentu.  Selain  itu anggaran merupakan indikator penting dalam mengambil kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah  dan  menggambarkan  pernyataan  komprehensif  tentang  suatu  negara,  dimana warga  negara  bergantung  pada  negara  untuk  menyediakan  pelayanan  yang  prima  dan infrastruktur. Karena politik anggaran yang menjadi dimensi penting dalam pengalokasian anggaran  yang  beorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  pada  otonomi  daerah desentralisasi  yang  sekarang  ini  dihadapkan  dengan  persoalan  pengelolaan  pemerintahan, karena  beberapa  program  pemerintah  baik  ditingkat  kabupaten,  propinsi  maupun  pusat membutuhkab  pengelolaan  keuangan  yang  baik,  sehingga  dibutuhkan  sebuah  transparansi dan  kemampuan  dalam  mengelola  program  keuangan.  Saat  ini  anggaran  pokir  DPRD dianggap  sudah  cukup,  karena  besaran  jumlah  itu  sangat  relatif  yang  penting mengalokasikan  dengan  tepat,  sepanjang  sesuai  dengan  permintaan  masyarakat,  bukan berdasarkan keinginan. Oleh sebab itu perlu menghimpun aspirasi kepada masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan
Setiap  anggota  DPRD  harus  menjalin  relasi  yang  sebaik  mungkin  dengan masyarakat  didaerah  pemilihannya  untuk  mendapatkan  perhatian  dan  dukungan  dari konstituennya, bukanlah  komunikasi  transaksional.  Dalam pola relasional,  anggota  DPRD menyadari  bahwa  konstituen  memiliki  peran  penting  dalam  berbagai  aktivitas  DPRD. Demikian  juga  sebaliknya,  konstituen  pun  menyadari  pentingnya.  Berperan  serta  dalam berbagai  aktivitasnya  di  DPRD  dan  salam  pengambilan  kebijakan-kebijakan  public  di DPRD  melalui  anggota  DPRD.  Dan  pada  hakikatnya,  pokir  adalah  sebagai  bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD pada konstituennya, karna anggota  DPRD cenderung melaksanakan kegiatan dibasis suara yang memilihnya pada saat pemilu

## BIBLIOGRAFI
Astawa,  I.  N.  T.  (2017).  Memahami  peran  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  kemajuan mutu pendidikan di Indonesia. Jurnal Penjaminan Mutu , 3 (2), 197–205.
Huda,  M.  C.  (2022). Metode  Penelitian  Hukum  (Pendekatan  Yuridis  Sosiologis) .  IAIN SALATIGA.
Lolowang,  P.  J.  (2022).  Peran  Anggota  Dprd  Fraksi  Pdi  Perjuangan  Dalam  Menyalurkan Aspirasi  Masyarakat  Kabupaten  Minahasa. POLITICO:  Jurnal  Ilmu  Politik , 11 (1), 118–129.
Mulyadi,  M.  (2011).  Penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif  serta  pemikiran  dasar menggabungkannya. Jurnal  Studi  Komunikasi  Dan  Media , 15 (1),  128–137. https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106
Naharuddin,  N.  (2022).  Evaluasi  Perencanaan  Pembangunan  Wilayah  Kepulauan  Riau Tahun 2019. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 6 (02), 175–190.
Nendrawan,  P.,  &  Rastika,  G.  (2021).  mplementasi  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  Terhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT)  Di  Tinjau  Dari  UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Pacta Sunt Servanda , 2 (1), 36–47.
Rahmah,  D.  C.,  &  Marliyah,  M.  (2021).  Peran  DPRD  terhadap  Program  Peningkatan Kualitas  Kawasan  Permukiman  Kumuh  Masyarat  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam Aspek Ekonomi Pembangunan. Jurnal Pendidikan Tambusai , 5 (3), 8712–8722.
Rodiah, S. (2019). Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas  IX MTS Pada Materi  Sistem  Persamaan  Linear  Dua  Variabel  Berdasarkan  Gender. Jurnal  Kajian Pembelajaran Matematika , 3 (1), 1–8.
Sanjaya, L., Fakhruddin, I., & Dirgantari, N. (2021). Sistem Pengendalian Intern terhadap Dana  Reses  pada  Kantor  Sekretariat  Dprd  Banyumas. Review  of  Applied  Accounting Research (RAAR) , 1 (1), 43–55.
Sinaga,  S.  R.  I.  D.  H.  (2021). Pengaruh  Penerapan  E-planning  Terhadap  Penyusunan Rencana  Kerja  Pemerintahan  Daerah  (RKPD)  Pada  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhan Batu .
Sofan,  B.  T.  (2019). Implementasi  Kewenangan  DPRD  Dalam  Pengawasan  Terhadap Anggaran Daerah Di Bidang Pendidikan Di Kota Medan .
Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2017). Konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran daerah. Journal of Governance and Public Policy , 4 (1), 1–38.
Tan,  F.  T.  (2022).  Polemik  Pokok  Pikiran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (10), 15436–15451.
Utama,  D.,  &  Roza,  D.  (2022).  Peran  Dewan  Perwakilan  Daerah  (Dpd)  Dalam Memperjuangkan  Hak-Hak  Masyarakat  di  Sumatera  Barat. UNES  Journal  of  Swara Justisia , 6 (3), 318–327.
Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. Quanta , 2 (2), 83–91. https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641

## Copyright holder:
Nurul Astri Haliza, Azmi Fendri, Hengki Andora, Khairani, Anton Rosari (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: