## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 10, No. 1, 2024, pp. 17-28
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Alternatif remedi korban: Diskursus peran dan landasan norma klaim korupsi pada arbitrase investasi transnasional

## Lakso Anindito
Universitas Indonesia. Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia lakso.anindito@ui.ac.id * Corresponding Author
Abstract : Pemulihan terhadap korban korupsi transnasional masih menjadi persoalan dalam penegakan hukum  terhadap  delik  penyuapan  pejabat  negeri  asing  (foreign  bribery)  walaupun  isu  ini  telah diperjuangkan dalam berbagai forum, termasuk  pada The Conference of the States Parties (COSP) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2016. Pada kondisi inilah, Putusan World Duty-Free Company Limited v. Republic of Kenya muncul sebagai alternatif pendekatan dalam perlindungan negara korban  melalui  tidak  berlakunya  klausul  perlindungan  investasi  karena  adanya  korupsi  pada  saat pelaksanaan bisnis untuk mendorong para investor mematuhi nilai integritas dalam melakukan aktivitas bisnis. Akan tetapi, basis norma untuk menjustifikasi putusan pembatalan tersebut bisa  berbeda dalam berbagai kasus dengan melihat variasi pengaturan klausul anti-korupsi dalam berbagai perjanjian investasi (investment  treaty)  sehingga  seringkali  menjadi  persoalan  dalam  proses  arbitrase  investasi.  Tulisan  ini berupaya untuk membahas dua fokus tersebut dengan melihat forum arbitrasi investasi sebagai altermatif pemulihan  dampak  bagi  negara  korban  sekaligus  mengelaborasi  variasi  landasan  norma  yang  dapat digunakan dalam menjustifikasi putusan arbitrator ketika terjadi korupsi melalui pendekatan teori societal constitutionalism.
Keywords : Foreign Bribery, Arbitrase, Remedi
How to Cite : Anindito, L. (2024). Remedies for victims: Discourse on the roles and norms of corruption claims in transnasional investment arbitration proceeding. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 10 (1), 17-28. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1083

## Pendahuluan
Remedi terhadap negara korban (victim country) belum menjadi prioritas dalam penegakan hukum korupsi transnasional. Tidak berhenti pada persoalan kedudukan korban pada penegakan hukum, diskursus mekanisme remedi bagi korban korupsi transnasional, termasuk negara, masih didominasi melalui pendekatan yang bersifat pidana, seperti diakuinya korban pada proses Pe- nundaan Penuntutan ( Deferred Prosecution Agreement ) pada berbagai penyelesaian perkara suap korporasi di Amerika Serikat (Messick, 2016). Padahal, terdapat potensi pendekatan alternatif dalam meremedi dampak korupsi bagi korban melalui pendekatan non-pidana yang dapat diela- borasi secara lebih serius. Salah satu pendekatan non-pidana yang berpotensi untuk digunakan adalah pada proses arbitrase investasi internasional. Hal tersebut dilakukan melalui  diakuinya klaim korupsi pada proses arbitrase investasi transnasional sebagai dasar pembebasan proteksi negara dalam memenuhi kontrak yang dibuat secara korup (tainted by corruption) .
Di Indonesia, isu klaim korupsi yang diajukan para pihak dalam proses arbitrase  komersial transnasional mengemuka pasca Putusan International Chambers of Commerce (ICC) Singapura yang mewajibkan Indonesia membayar USD 20.901.209 kepada Navayo (Navayo and MEHIB v. Indonesia, 2021) (Luxiana, 2022). Hal tersebut terkait kegagalan Indonesia dalam pemenuhan kewajiban  berupa  pembayaran  atas  penggunaan  satelit  pertahanan.    Pasca  putusan  arbitrase tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dan mengklaim adanya korupsi dalam proses pengadaan satelit tersebut sehingga merugikan keuangan negara (Yuantisya & Amirullah, 2022). Upaya  ini  diduga  oleh  berbagai  pihak  sebagai  bagian  dari  strategi  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia untuk menghindari kewajiban dalam eksekusi putusan (Luxiana, 2022). Walaupun bu- kan pada proses arbitrase investasi, kejadian ini menarik perhatian publik karena adanya potensi penggunaan klaim korupsi sebagai pembelaan dalam proses arbitrase.
Langkah negara dalam menggunakan pendekatan anti-korupsi sebagai pembelaan ( defense ) dengan meminta pembatalan perlindungan investasi saat pelaksanaan investasi dipengaruhi suap bukanlah hal yang pertama (Davis, 2017; ICSID Case No ARB/00/7, 2006). Kasus World Duty Free Company Limited v. Republic of Kenya pada tahun 2006 menjadi landmark dimana arbitrator mem- bebaskan pertanggungjawaban negara melalui mekanisme International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) karena entitas bisnis memberikan suap kepada pejabat pemerintahan di Kenya pada saat pelaksanaan investasi (Halpern, 2016).
Pada perjalanannya, perdebatan terjadi pada tataran implementasi. Pada tataran norma, arbit- rator dihadapkan pada dilema untuk menjustifikasi dibahasnya isu korupsi dalam proses arbit- rase. Hal tersebut mengingat bahwa isu hukum utama yang diangkat dalam arbitrase  investasi adalah persolan pemenuhan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian investasi. Persoalannya, tidak semua Perjanjian Bilateral Investasi ( Bilateral Investment  Treaty (BIT)) mengatur secara spesifik klausul mengenai konsekuensi terhadap para pihak apabila terjadi korupsi (Yan, 2020). Lebih lanjut, persoalan muncul dalam menentukan apa yang disebut sebagai korupsi. Hal tersebut mengingat terdapat perbedaan pendefinisian korupsi antar negara. Sebagai contoh, ketika adanya pendefisinian  delik  tertentu  yang  diakui  oleh  suatu  negara  tetapi  tidak  diakui  secara  global. Ketentuan  Pasal  2  UU  Tipikor  merupakan  salah  satu  contoh  definisi  korupsi  yang  tidak  lazim digunakan pada tingkat internasional.
Berbagai lembaga mencoba merumuskan solusi atas persoalan tersebut. Sebagai contoh, Basel Institute on Governance yang berpusat di Swiss, pada tahun 2019, meluncurkan toolkit bagi arbit- rator yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menemukan indikasi korupsi dalam perkara yang  ditangani  (Pieth  &  Betz,  2019).  Panduan  tersebut  membahas  mengenai  referensi  dalam penentuan landasan norma hukum dari pengakuan klaim korupsi dalam proses arbitase.
Melalui pendekatan teori hukum Societal Constitutionalism , paper ini akan mencoba mengela- borasi  dimensi  penting  dalam  isu  klaim  korupsi  dalam  proses  arbitrase  transnasional,  yaitu variasi landasan normatif dalam pertimbangan putusan. Melalui metode Doctrinal Legal Study (DLS) maka  akan  dielaborasi  diskursus  mengenai  landasan  norma  dalam  klaim  korupsi  pada arbitrase  internasional  dalam  tiga  bagian  penting.  Bagian  pertama  akan  membahas  mengenai tatatanan hukum polisentrik dalam perkembangan hukum transnasional sebagai pisau analisis yang akan digunakan dalam melihat potensi landasan norma yang akan digunakan. Pendekatan ini mengelaborasi pendekatan Societal Constitutionalism dari Gunther Teubner yang relevan da- lam menganalisis perkembangan norma yang pembentukan dan pemberlakuannya tidak tersen- tralisasi pendekatannya hanya dari negara tetapi juga entitas non-negara (Golia & Teubner, 2021; Teubner, 2009, 2012). Bagian selanjutnya akan membahas potensi relasi antara arbitrase inves- tasi  transnasional  dan  klaim  korupsi.  Pendekatan  ini  akan  memudahkan  pembaca  memahami limitasi  dan  potensi  fungsi  dari  arbitrase  internasional  dalam  meremedi  dampak  dari  tindak pidana korupsi. Pembahasan ini akan dilanjutkan dengan pembahasan variasi landasan norma dalam memutus klaim korupsi dalam proses arbitrase transnasional yang dapat digunakan dalam arbitrase internasional sebagai bagian inti pembahasan. Elaborasi potensi problem dari setiap landasan norma tersebut dan penyelesaiannya. Bagian akhir akan membahas mengenai kesimpul- an dan rekomendasi riset bidang ini ke depan.

## Metode
Metode  penelitian  dalam  penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  pendekatan Doctrinal  Legal Study (DLS)  (Bhat,  2019).  Hal  tersebut  untuk  mengelaborasi  dua  isu  utama.  Sebagai  sumber, peneliti akan menggunakan legislasi dan regulasi pada skala nasional, regional dan internasional. Selain itu, putusan yang relevan pada tingkat internasional. Sumber tertulis juga menjadi penting dalam menggali konteks pendekatan yang ada.
Pada isu pertama, peneliti akan melakukan riset terhadap pendekatan hukum pidana yang ber- kaitan dengan korupsi pada bidang investasi dan bisnis. Penelitian itu dilakukan dengan mempel- ajari bagaimana interaksi antara pendekatan anti-korupsi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk memperolah variasi secara umum pendekatan yang digunakan. Tidak berhenti pada variasi  pendekatan,  melalui  melihat  bagaimana  pemberlakukan  secara  teori  dan  hukum  maka
akan tergambarkan interaksi antar pendekatan. Melalui pendekatan cara pandang teori Societal Constitualism (Teubner, 2012), akan digali potensi pembentukan tatanan hukum oleh aktor non- negara, melalui penggalian contoh-contoh aktual pada tataran kesepakatan bisnis, investasi sam- pai mekanisme penyelesaiannya. Melalui pendekatan tersebut akan dilakukan analisis mengenai relevansi  arbitrase  transnasional  sebagai  alternatif  remedi  bagi  korban  korupsi,  khususnya negara korban (victim countries ).
Isu kedua terkait landasan norma, peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Peneliti akan meneliti dan mengambil contoh jenis Investment Treaty yang relevan menggunakan perangkat pencarian International  Investment  Agreements  Navigator (IIA  Navigator)  untuk  menjelaskan norma yang relevan dalam Investment Treatry . Selanjutnya, peneliti akan melakukan pencarian putusan dan doktrin relevan untuk menjelaskan alternatif landasan norma dalam menjawab per- soalan kedua. Sebagai pembatasan, penulis akan fokus pada arbitrase investasi karena landasan hukum  dan  penerapan  hukum  perdagangan  dengan  investasi  memiliki  perbedaan  signifikan sehingga fokus pembasan menjadi penting untuk menentukan hukum yang berlaku.

## Hasil dan Pembahasan

## Arbitrase Transnasional dan Remedi Korban Korupsi Transnasional
Klaim korupsi dalam proses arbitrase investasi semakin mengemuka seiring dengan semakin meningkatnya  pengakuan  isu  anti-korupsi  secara  global  dalam  berbagai  lini.  Kolaborasi  aktor privat, termasuk entitas bisnis, yang dimulai dari penetapan standar bisnis secara indivual sampai dengan aksi kolektif menjadikan isu kepatuhan terhadap anti-korupsi menjadi nilai yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis transnasional. Negara bukan lagi menjadi aktor tunggal dalam memanifestasikan  nilai  anti-korupsi.  Bahkan,  negara  sebagai  pihak  sekaligus  korban  ( victim country ),  menggunakan  forum  arbitrase  transnasional  dalam mendapatkan  remedi  atas  upaya penyuapan yang dilakukan entitas asing swasta kepada pejabatnya.
Multilayer Enforcement dan Private Enforcement
Sejak pemberlakukan delik penyuapan terhadap pejabat negeri asing ( foreign bribery ) pada era 1970-an oleh Swedia dan Amerika Serikat atas desakan publik kepada kongres Amerika Seri- kat maka telah terjadi perubahan lanskap pemberantasan korupsi secara global (Davis, 2019). Hal tersebut sebagai respon dari maraknya aktivitas korup yang dilakukan oleh perusahaan Amerika Serikat dalam melakukan bisnis diberbagai negara di luar teritori wilayahnya. Berbagai skandal mengemuka yang bukan hanya melibatkan pejabat dari negara berkembang, tetapi juga negara maju seperti Jepang, Italia dan Belanda (Davis, 2019).
Pendekatan  delik  penyuapan  terhadap  pejabat  negeri  asing  ( foreign  bribery )  menggunakan pendekatan yang mampu menjangkau pelaku di luar teritori wilayah dari suatu negara. Biasanya delik suap didasarkan oleh asas teritorial ( territoriality principle ) sehingga penegak hukum yang berwenang melakukan penegakan hukum adalah aparatur dari negara dimana terjadinya tindak pidana. Misalnya, merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, pelaku yang melakukan penyuapan di wilayah Indonesia maka dapat diadili pada pengadilan Indonesia. Pada delik foreign bribery , penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum suatu negara bahkan di  luar  teritorinya.  Melalui  pendekatan  asas  Nasional  Aktif (Active  Personality  (Nationality) Principle ) maka otoritas suatu negara dapat meminta pertanggungjawaban suatu entitas bisnis yang berasal dari negaranya ketika melakukan suap di negara lainnya (Funk & Boutros, 2019). Sebagai contoh, perusahaan Amerika Serikat yang melakukan suap di Indonesia maka perusahaan tersebut dapat diadili oleh otoritas Amerika Serikat.
Delik foreign bribery sejak pertama kali diterapkan oleh Swedia dan Amerika Serikat telah ber- kembang secara signifikan (Davis, 2019). Menurut data dari Transparency International, 84% ne- gara pengekspor pada tahun 2020 dan 74% negara yang menjadi pelaku Foreign Direct Investment (FDI) pada tahun 2022 telah menerapkan foreign bribery dalam legislasi mereka.  28,7 % dari negara eksportir tersebut secara aktif dan moderat menerapkan ketentuan tersebut, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Swiss, Norwegia dan Inggris (Transparency International, 2021, 2023).
Ancaman dari Foreign Bribery memiliki dampak yang serius. Di Amerika Serikat , merujuk pada data  yang  dihimpun Foreign  Corrupt  Practice  Act  (FCPA)  Clearing  House  Stanford  Law  School mencatat,  terdapat  penerapan  sanksi  kepada  korporasi  yang  melakukan  penyuapan  terhadap entitas asing dengan nilai rata-rata US$ 154 juta (Stanford FCPA Clearinghouse, 2023). Pada kasus Rolls Royce di Inggris, hampir 10 Trilyun Rupiah dikenakan terhadap perusahaan sebagai sanksi atas  penerapan  penundaan  penuntutan  ( Deferred Prosecution  Agreement/DPA )  atas  suap  yang dilakukan di Nigeria, Indonesia, Rusia, Thailand, India, Cina dan Malaysia (Serious Fraud Office v. Rolls-Royce Plc and Rolls-Royce Energy Systems Inc, Case No: U20170036).
Pada kondisi inilah, terjadi apa yang disebut sebagai penegakan hukum berlapis ( multilayer enforcement ) karena proses penegakan hukum untuk satu korupsi dapat diterapkan oleh dua oto- ritas berbeda. Sebagai contoh, korupsi yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku per- usahaan  asal  Inggris  berpotensi  untuk  diinvestigasi  oleh  otoritas  Indonesia  dan  Inggris.  Pada kasus  tersebut,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  berhak  melakukan  investigasi  dengan dasar UU Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas teritorial karena terjadi di wilayah Indonesia. Sedangkan, Serious  Fraud  Office berhak  menyidik  berdasarkan United  Kingdom  Bribery  Act (Bribery Act 2010, 2010) dengan pendekatan foreign bribery berlandaskan asas nasional aktif. Hal tersebut  mengingat  pelaku  kejahatan  adalah  perusahaan  yang  memiliki  induk  perusahaan  di Inggris sehingga ketika melakukan kejahatan korupsi di luar wilayah Inggris tetap dapat ditangani karena yang melakukan adalah otoritas Inggris. UKBA 2010 menganut asas nasional aktif tersebut dalam hukum yang diterapkannya.
Pada pendekatan teori hukum Societal Constitutionalism , pembentukan norma dan penerapan penegakan hukumnya tidak berhenti pada negara. Swasta juga menjadi pihak yang membangun suatu norma dan mempunyai media penerapan. Untuk itu, mengapa analisis tidak boleh berhenti pada multilayer enforcement melalui pendekatan pidana. Didorong oleh sanksi yang tinggi, secara sukarela berbagai perusahaan mulai mempertimbangkan isu anti-korupsi dalam bisnis dan bah- kan pada relasi investasi. Pendekatan tersebut dilakukan baik melalui adanya penentuan standar minimal dalam relasi bisnis yang bersifat Corporate Social Responsibility atau dikenal sebagai CSR 2.0 pada tataran strategis menurut Visser (2014) sampai dengan realisasi pada kontrak. Hal terse- but  menyebabkan  mulai  maraknya  klausul  kontrak  yang  menyertakan  komitmen  anti-korupsi serta  berkembangnya  aksi  kolektif  anti-korupsi. United  Nation  Global  Compact adalah  contoh inisitaif yang memasukkan isu anti-korupsi sebagai standar bagi anggotanya (UNGC, 2000). Pen- dekatan ini mengingat startegisnya peran swasta dalam interaksi subjek hukum di masyarakat (Ruggie, 2018). Pada tataran investasi, perjanjian antar negara yang dilakukan dalam perlindung- an  investasi  pun  mulai  mengakui  isu  anti-korupsi  dalam  klausulnya  sehingga  pada  interaksi dengan swasta terdapat perlindungan bagi negara korban.
Pada sisi penegakan hukum, baik perusahaan maupun pada kasus investasi, negara dengan swasta  menggunakan  perangkat  privat  dalam  upaya  memastikan  bahwa  klausul  anti-korupsi diterapkan  dan  dipatuhi.  Mulai  dari  menggunakan  perangkat  gugatan  perdata  sampai  dengan arbitrase transnasional (Teubner, 2012). Hal tersebut menjadikan isu anti-korupsi menjadi salah satu  patokan  dalam  memastikan  bahwa  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  perusahaan yang melakukan investasi.
Fungsi Arbitrase Transnasional dalam Remedi Korban Korupsi Transnasional
Arbitrase Transnasional pada bidang investasi dibentuk sebagai media alternatif dalam penye- lesaian sengketa investasi antara negara dengan entitas bisnis yang melakukan kegiatan investasi pada suatu negara (Egger & Merlo, 2012). Pada konteks ini, bentuk sengketa dapat berupa seng- keta investasi yang melibatkan klaim atas kerugian yang dialami akibat perubahan suatu kebijak- an atau tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak. Hal tersebut berguna untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi investor dan entistas bisnis yang melakukan aktivitas terkait inves- tasi di luar mekanisme pengadilan yang tersedia pada suatu negara. Melalui mekanisme ini maka dapat dihindarinya risiko politik yang terjadi ketika adanya perubahan kebijakan dengan meng- ingat adanya kecenderungan pengadilan domestik lebih berpihak pada negara (Guzman, 1997). Selain itu, dari sudut pandang kepentingan bisnis, proses arbitrase lebih praktis dan efisien dari sisi waktu dalam mencapai kepastian hukum (Vandevelde, 2005, 2009).
Para  pihak  dapat  menggunakan  arbitrase  transnasional  investasi  yang  bersifat ad  hoc atau permanen. Arbitrase ad hoc dibentuk dengan berlandaskan pilihan hukum dan arbitrator yang ditentukan para pihak dengan merujuk pada ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Sedang- kan, terdapat lembaga yang lebih permanen seperti International Centre for Settlement of Invest- ment Dispute (ICSID) yang dibentuk atas prakasa Bank Dunia (World Bank) dalam penyelesaian sengketa  investasi  antara  negara  dan  entitas  bisnis  yang  melakukan  investasi  (Bungenberg  & Reinisch, 2020). Keterikatan mekanisme tersebut dapat dengan merujuk ketentuan penyelesaian sengketa yang ada pada perjanjian investasi ( investment treaty ) maupun kemauan secara sukarela dari  keduabelah  pihak  untuk  memilih  mekanisme  penyelesaian  sengketa  pada  saat  sengketa terjadi.
Pada pelaksanaannya, lembaga arbitrase internasional menuai kritik khususnya pada persoal- an keseimbangan antara perlindungan bagi investor dan kepentingan publik. Orientasi arbitrase investasi yang melindungi investor, terkadang membuat kepentingan publik tidak menjadi priori- tas khususnya pada isu lingkungan hidup dan perlindungan tenaga kerja serta Hak Asasi Manusia (HAM) (Barrera, 2019). Sebagai contoh, pada kasus Vattenfall v Germany dimana  kepentingan proteksi investasi perusahaan asing mengalahkan kebebasan Jerman dalam merumuskan kebi- jakan lingkungan hidup sehingga menyebabkan pemerintah Jerman harus membayar kompensasi kepada  perusahaan  karena  mengeluarkan  kebijakan  yang  dirasa  berpihak  pada  perlindungan lingkungan hidup (Dietz et al., 2019). Sedangkan contoh lain adalah pada kasus Bilcon v Canada dimana perusahaan mampu mengalahkan Kanada terkait kewajiban lingkungan hidup (Dietz et al., 2019). Berbagai kritik tersebut menyebabkan beberapa negara seperti Uni Eropa, mulai mem- bangun lembaga penyelesaian sengketa investasi yang permanen. Hal tersebut untuk memastikan bahwa  penyelesaian  sengketa  juga  mengakomodir  kepentingan  publik,  sebagai  contoh: The Multilateral  Investment  Court  (MIC) dan The  Multilateral  Investment  Appeal  Court  (MIAC) (Bungenberg  &  Reinisch,  2020) . Melalui  lembaga  yang  lebih  permanen  tersebut  diharapkan adanya keberpihakan arbiter pada kepentingan publik yang lebih luas karena lebih berkurangnya relasi dengan kepentingan komersil pada saat menyidangkan kasus.
Diakuinya klaim korupsi dalam proses arbitrase transnasional menjadi momentum yang baik di tengah kritik terhadap keberadaan mekanisme arbitrase investasi transnasional. Proses arbit- rase yang mulai memasukan nilai anti-korupsi dalam pertimbangan putusan menjadikan arbit- rase mulai mengakui dimensi kepentingan publik dalam putusannya. Walaupun, sebagian pihak melihat  bahwa  nilai  anti-korupsi  sebetulnya  adalah  bagian  dari  upaya  yang  berorientasi  pada kepentingan investasi. Hal tersebut seiring dengan perkembangan bisnis yang mengakui isu anti- korupsi  sebagai  nilai  penting  dalam  pelaksanaan  investasi  dan  bisnis  sebagaimana  dijelaskan pada  pembahasan  sub-bagian  sebelumnya  untuk  memastikan  persaingan  yang  adil  (Manea, 2015). Pada sisi lain, nilai anti-korupsi sudah menjadi boni mores atau etika serta moralitas yang diakui praktik hukum internasional (Brekoulakis, 2020).
Pertautan  antara  fungsi  arbitrase  investasi  transnasional  dihubungkan  dengan  nilai  anti- korupsi yang telah menjadi bagian dari pelaksanaan investasi maka terdapat potensi strategis arbitrase  sebagai  alternatif  media  dalam  meremedi  korban  korupsi  transnasional.  Setidaknya fungsi ini dapat dilihat dari dimensi yang bersifat privat dan publik.
Pada dimensi privat, arbitrase transnasional adalah alternatif penyelesaian sengketa dalam perikatan  yang  berfungsi  meremediasi  hak  dari  para  pihak  dari  tidak  dipenuhinya  komitmen dalam perikatan atau kerugian lainnya karena perbuatan melawan hukum berkaitan dengan per- ikatan yang terjadi (Kaufmann-Kohler & Rigozzi, 2015). Artinya lembaga arbitrase transnasional perlu  memastikan  agar  mulai  dari  pembentukan  sampai  dengan  implementasi  dari  perikatan dibuat  tanpa  adanya  tindakan  melawan  hukum,  termasuk  tidak  ada  kecurangan  ( fraud )  dan penyuapan  ( bribery )  dalam  perikatannya.  Pada  aspek  hukum  investasi,  ini  dilakukan  untuk memastikan bahwa adanya kepastian hukum yang melindungi hak dari investor mupun penerima investasi berdasarkan Bilateral Investment Treaty (BIT) dan bentuk kesepakatan lainnya sehingga terbebas dari intervensi yang merugikan, temasuk suap.
Kepastian hukum dalam investasi terkait erat dengan adanya proses yang adil dalam penyu- sunan kesepakatan dan bagaimana proyek yang berkaitan dengan investasi didapatkan. Ketika adanya suap dari salah satu pihak terhadap representasi dari pihak lainnya maka terdapat potensi
perikatan yang dilakukan secara tidak fair karena adanya intervensi dari lawan. Hal tersebut yang menurut Lawrance Lessig dari dependensi dalam proses pengambilan keputusan (Lessig, 2015). Pada tahap implementasi pasca perjanjian investasi dibuat, tindakan korup membuat suatu enti- tas bisnis mendapatkan keuntungan dan perlindungan investasi dari pembuat kebijakan secara berat  sebelah  karena dalam  pelaksanaannya  terjadi  intervensi  konflik  kepentingan  ( conflict of interest ). Intervensi inilah yang menyebabkan adanya kondisi yang tidak adil dalam relasi ( unfair agreement ) sehingga menyebabkan negara dibebankan pertanggungjawaban yang tidak berim- bang dengan entitas bisnis. Sebagai contoh, pada kasus Argentina, posisi pemerintah yang sedang mengalami krisis ekonomi mengeluarkan kebijakan penyelamatan ekonomi. Kebijakan tersebut dianggap merugikan investor dan menyebabkan Argentina tetap harus membayar kompensasi karena kebijakan tersebut membuat adanya perubahan situsasi dalam penyelenggaraan investasi (Barrera, 2019). Padahal, Argentina menunjukan proses kesepakatan dengan perusahaan diwar- nai oleh suap ( tainted by corruption ) sehingga menyebabkan posisi yang tidak adil bagi Argentina (IISD, 2018).
Pendekatan fairness tidak bicara mengenai kapasitas negosiasi dalam pembuatan kesepakatan bisnis. Hal tersebut mengingat, kelemahan kapasitas dari pembuat perjanjian bukanlah menjadi alasan dari tidak berlakunya perjanjian  (Briggs, 2019). Akan tetapi, ketika perjanjian tersebut sengaja dibuat untuk melemahkan salah satu pihak dengan membujuk pihak yang menjadi repre- sentasi  lawan  melalui suap  maka  telah  terjadi  perjanjian  yang  sejak  awal tidak seusai  dengan kepentingan pihak yang diwakilinya secara curang. Pada kondisi lain, pasca perjanjian investasi dibuat, maka proses perolehan kontrak bisnis dilakukan secara curang menyebabkan akan ada- nya favoritisme terhadap pihak tertentu secara tidak adil. Ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang mengelaborasi efek dari korupsi, mulai  dari  kompetisi  tidak  sehat  ( unfair  competition ),  tingginya  biaya  bisnis  ( Inflated  costs ) sampai dengan dampak sosial ( Societal impact ) bagi masyarakat (UNODC, 2017). Melalui pengakuan klaim korupsi dalam arbitrase yang membatalkan perlindungan investasi maka akan terpenuhi adanya remedi bagi pihak yang dirugikan untuk menjamin adanya fairness dalam relasi bisnis dan investasi (Davis, 2017). Pendekatan ini meremediasi hak dari pihak yang dirugikan  akibat  korupsi  melalui  pembatalan  kewajiban  tertentu  yang  seharusnya  dilakukan dalam kondisi normal.
Pada sisi pendekatan hukum publik, pendekatan klaim korupsi melalui arbitrase transnasional merupakan alternatif remedi dan bahkan melengkapi mekanisme remedi terhadap korban yang ada  pada  pendekatan  pidana.  Pada  beberapa  kasus  yang  pernah  ada,  pemulihan  dampak  dari kejahatan  dilakukan  melalui  mekanisme  restitusi  yang  dikenal  pada  hukum  pidana.  Sebagai contoh, kompensasi pada Pemerintahan Cook Islands atas penerapan Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) dimana pejabat negara Cook Islands disuap oleh perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat (Messick, 2016). Di Indonesia sendiri, mekanisme restitusi adalah salah satu mekanisme selain mekanisme gugatan perdata dan penggabungan gugatan perdata dan pidana yang dikenal dalam memulihkan remedi (Akbari et al., 2021).
Klaim korupsi dalam proses arbitrase internasional  tidak membatalkan atau  menggantikan proses pidana yang dilakukan melalui proses multilayers enforcement . Mengingat proses pemida- naan tindak pidana korupsi pada sistem global tidak tergantikan atau gugur dengan berjalannya mekanisme sipil. Adapun pendekatan penundaan penuntutan (DPA), walaupun dilakukan dengan mekanisme perjanjian dengan terdakwa korporasi tetapi proses tersebut masih terkait dengan mekanisme penegakan hukum pidana dan bahkan kebanyakan ahli tetap menempatkan sebagai bagian dari penegakan hukum pidana. Artinya mekanisme arbitrase internasional yang memba- talkan suatu kewajiban atau hak berfungsi untuk melengkapi proses pidana dimana dalam banyak kasus proses pidana tidak menjangkau kepentingan korban atau pihak yang dirugikan.
Kedudukan  mekanisme  arbitrase  sebagai  alternatif  pendekatan  hukum  pidana  juga  bukan dimaksudkan untuk menggugurkan kewajiban pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, pende- katan tersebut berfungsi untuk menjadi alternatif yang digunakan sebagai remedi ketika proses pidana belum dilakukan, lamanya proses atau bahkan tidak dilakukan. Sebagai contoh, pada pene- tapan Persetujuan Pengadilan atas Deferred Prosecution Agreement (DPA ) Serious Fraud Office v. Rolls-Royce Plc and Rolls-Royce Energy Systems Inc , Case No: U20170036, remedi bagi Indonesia
tidak diatur. Padahal, sanksi yang diterapkan pada kasus tersebut senilai 10 Trilyun rupiah dan hampir 20% dari sanksi tersebut didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan di Indonesia.
Pendekatan Arbitrase Transnasional sebagai mekanisme remedi juga memiliki beberapa keun- tungan.  Keuntungan  pertama  adalah  prosesnya  dilakukan  bukan  melalui  mekanisme  pidana sehingga proses pembuktian tidak sama dengan proses penegakan hukum pidana. Pendekatan ini membuat pembuktian tidak melibatkan proses yang berlarut-larut serta bisa menyasar berbagai pihak secara lebih luas. Mengingat beberapa kasus pidana, terdapat kesulitan dan membutuhkan waktu lama dalam pembuktiannya. Selain itu, prosesnya memang berorientasi pada pemulihan dampak, walaupun terbatas pada ekonomi, sehingga tidak berorientasi pada proses penegakan hukumnya. Hal tersebut menyebabkan korban mendapatkan haknya ketika korupsi terjadi yang berorientasi pada remedi. Terakhir, prosesnya lebih cepat dan efisien sehingga membuat korban dapat mendapatkan kompensasi sesegera mungkin.

## Landasan Norma Anti-Korupsi dalam Arbitrase Investasi Transnasional
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam penerapan klaim korupsi pada arbitrase trans- nasional adalah soal landasan norma. Hal tersebut mengingat landasan norma adalah landasan yang  menjadi  basis  justifikasi  bagi  arbitrator  dalam  memutus  klaim  korupsi  dalam  proses arbitrase internasional. Untuk itu, pada bagian ini akan dibahas mengenai variasi  norma yang menjadi  justifikasi  bagi  Arbiter  dalam  memutuskan  klaim  korupsi  dalam  proses  arbitrase internasional.

## Landasan Normatif

## Investment Treaty
Investment Treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara sebagai payung hukum relasi investor dan penerima investasi secara teknis. Ketentuan tersebut dipilih untuk melindungi para investor dari adanya perubahan politik yang terjadi secara signifikasi. Pola Bilateral Investment Treaty  (BIT)  muncul  sejak  berkembangnya  kasus  Jerman  dengan  Pakistan  dan  Domika  serta proses nasionalisasi aset asing oleh negara-negara sosialis (Vandevelde, 2005). Investment Treaty inilah yang melahirkan arbitrase investasi transnasional sehingga menjadikan landasan norma hukum utama. Selain itu, penggunaan arbitrase investasi transnasional adalah kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri pada proses arbitrase dalam penyelesaian sengketa ketika terjadi sengketa walaupun sebelumnya belum diatur sebelumnya (Brekoulakis, 2020).
Pada perkembangannya terdapat kecenderungan dimasukkannya klausul yang terkait kepen- tingan publik seperti lingkungan hidup serta anti-korupsi dalam Investment Treaty (Man, 2019). Masuknya klausul anti-korupsi dalam treaty secara umum dapat berbentuk tiga pendekatan. Pada pendekatan pertama, klausul menjadi pembuka dari perjanjian dan menjadi prinsip dalam pelak- sanaan treaty tetapi  tidak  diatur  secara  detail.  Hal  tersebut  misalnya  pada  perjanjian  antara Pemerintah Korea Selatan dan Kamboja (Cambodia-Republic of Korea FTA, 2021) terkait area perdagangan bebas yang menyinggung “…to promote transparency and combat corruption” dalam perjanjiannya.
Sedangkan,  model  kedua,  memasukan  isu  korupsi sebagai  klausul  khusus  secara  tersendiri mengenai  anti-korupsi.  Hal  tersebut  untuk  mendorong  agar  masing-masing  pihak  melakukan upaya pencegahan korupsi secara komprehensif dalam mendukung investasi yang bersih. Sebagai contoh, Pasal 9 dari Treaty antara Jepang dan Georgia tentang the Liberalisation, Promotion and Protection of Investment (Japan-Georgia BIT 2021) , yang mengelaborasi:
“Each Contracting Party shall ensure that measures and efforts are undertaken to prevent and combat corruption regarding matters covered by this Agreement in accordance with its laws and regulations.”
Pada pendekatan kedua ini, walaupun sudah mengatur dengan lebih detail terkait apa yang dilakukan para pihak terkait korupsi, akan tetapi tidak diatur secara spesifik apa konsekuensi apabila terjadi korupsi dalam pelaksanaan investasi.
Pendekatan yang lebih maju terjadi pada jenis ketiga dimana selain mengatur mengenai pen- dekatan  dan  tindakan  untuk  mewujudkan  komitmen  anti-korupsi  pada  investasi  juga  adanya
klausul ketika komitmen tersebut dilanggar. Sebagai contoh pada Chapter 17: Investment – Text of the 2023 Canada - Ukraine Free Trade Agreement , yang mengatur:
“..For greater certainty, an investor may not submit a claim under this Section if the investment has  been  made  through  fraudulent  misrepresentation,  concealment,  corruption,  or  conduct amounting to an abuse of process.”
Pada klausul ini terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik bahwa perlindungan inves- tasi  tidak  berlaku  ketika  adanya  korupsi  dalam  proses  investasi  yang  dilakukan.  Hal  tersebut menunjukan  bahwa  nilai anti-korupsi merupakan faktor  penting  untuk memastikan  kepastian dalam melakukan investasi.
Ketiga  pendekatan  tersebut  memiliki  perbedaan  dalam  penerapannya.  Pada  pendekatan ketiga,  arbitator  dapat  dengan  lebih  mudah  mendasarkan  pembatalan  perlindungan  investasi dengan  merujuk  pada  klausul  yang  mengatur  pembatalan  klaim  ketika  pada  proses  investasi disertai  korupsi.  Pada  pengaturan  pertama  dan  kedua,  proses  interpretasi  dibutuhkan  karena klausul tidak menyebutkan spesifik mengenai ketentuan yang berlaku ketika korupsi terjadi. Pada tipe  pertama,  anti-korupsi  menjadi  suatu  landasan  awal  dalam  pembuatan  perjanjian  bisnis. Artinya Arbitator diharuskan mencari justifikasi logis yang mampu menghubungkan ketentuan pada level umum dan nilai menjadi ketentuan logis yang menjadikan nilai anti-korupsi menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh ketentuan dalam perjanjian. Sedangkan, pada tipe kedua, treaty mendorong para pihak membentuk aturan yang mendorong para pihak melakukan pen- cegahan korupsi. Pada kondisi ini, arbiter bisa menjelaskan bahwa tujuan mendasar dari tindakan tersebut adalah adanya keinginan para pihak untuk melakukan pencegahan korupsi pada proses investasi. Artinya ketka adanya korupsi, maka menjadi ketentuan perlindungan menjadi batal.
Choice of Laws dan Hukum Publik Internasional
Terdapat kondisi dimana perjanjian investasi tidak secara spesifik mengatur mengenai keten- tuan anti-korupsi. Pada kondisi ini, maka harus merujuk pada referensi hukum internasional dan bahkan  nasional  yang  membatalkan  perikatan  yang  dibuat  secara  korup. Pada  pendekatan ini terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan.
Pendekatan pertama adalah dengan merujuk pada referensi hukum nasional dan internasional yang dipilih pada saat Treaty Investasi ditandatangani. Pada beberapa prinsip hukum terdapat kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku dalam mengatur penyelesaian ketika adanya sengketa atau dikenal sebagai choice of law principle (Girsberger et al., 2021). Tidak jarang pada proses ini, hukum salah satu negara atau bahkan kedua negara yang menjadi pihak menjadi rujukan.  Misalnya,  apabila  perjanjian  investasi  atau  bisnis  menyepakati  penggunaan  hukum Inggris, maka Arbitator dapat merujuk pada doktrin Ex turpi causa non oritur action yang berlaku pada hukum Inggris. Melalui doktrin tersebut, Arbitator mempunyai dasar tidak dapat merealisa- sikan  kontrak  yang  dalam  pembuatannya  dipengaruhi  oleh  tindakan  illegal,  seperti  korupsi (Davis, 2017; Manea, 2015).
Pada  pelaksanaannya,  prinsip  ini  juga  perlu  dipahami  secara  hati-hati  karena  adanya  dua kondisi yang berbeda sehingga memberikan konsekuensi yang berbeda. Pada kondisi pertama, terdapat kondisi dimana perjanjian yang objek prestasinya adalah sesuatu yang illegal. Sedang- kan, pada kondisi kedua, objek prestasi perjanjiannya legal tetapi dalam mendapatkan serta mem- buat perjanjian dipengaruhi tindakan illegal. Perjanjian yang objek prestasinya tidak sah dapat dicontohkan pada kasus dimana adanya perjanjian antara seorang pejabat pemerintah dengan swasta dengan objek perjanjian adalah pembayaran uang suap ketika pejabat tersebut berhasil memfasilitasi investasi dari swasta. Swasta akan membayar uang suap apabila pejabat mampu memberikan proyek walaupun mengetahui akan memberikan manfaat kepada pejabat. Contoh kondisi kedua terjadi ketika orang melakukan perjanjian jual beli antara swasta tetapi yang men- jadi representasi salah satu pihak disuap. Pada kondisi kedua, objek perjanjian merupakan suatu klausul yang halal karena kesepakatan dilakukan atas jual beli yang halal tetapi proses penjanjian tersebut menjadi ternoda oleh korupsi. Pada pendekatan pertama perjanjian menjadi batal demi hukum,  sedangkan  pada  jenis  kedua  yaitu  perjanjian  yang  dipengaruhi  korupsi  ( tainted  by corruption ) maka perjanjian dapat dibatalkan (Davis, 2017). Perbedaanya adalah pada klausul
yang pertama, perjanjian karena objeknya tidak halal maka  perjanjian menjadi dianggap batal sejak awal. Sedangkan, pada kondisi dapat dibatalkan maka tergantung sikap dari salah satu pihak khususnya yang dirugikan untuk meminta perjanjian dibatalkan atau tidak karena adanya inter- vensi  korupsi  karena  objek  perjanjian  halal  tetapi  adanya  perbuatan  dari  pihak  lawan  untuk mempengaruhi representasi dari pihaknya secara tidak sehat.
Sebagai perbandingan, walaupun tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada hukum investasi karena adanya dimensi hukum publik internasional, masih dalam pendekatan Choice of Laws , para pihak juga dapat merujuk pada ketentuan internasional seperti Unidroit Principles of Internatio- nal Commercial (UNIDROIT). Apabila para pihak merujuk pada ketentuan tersebut maka Arbiter dapat  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  2.2.7  UNIDROIT  yang  menyatakan  bahwa  pihak  yang dirugikan akibat adanya konflik kepentingan yang dilakukan agen. Konflik kepentingan tersebut dapat dikarenakan suap sebagai salah satu sebabnya.
Pendekatan kedua adalah dengan merujuk pada ketentuan hukum internasional dan standar kebijakan publik internasional. Pada pendekatan ini, arbiter diharapkan berupaya mendasarkan pada norma yang berlaku umum pada dimensi hukum publik internasional. Sebagai contoh, Arbit- rator Gunnar Lagergren pernah menghasilkan landmark kasus dengan mendasarkan pada hukum internasional publik dan boni mores (ICC Award No. 1110 of 1963 by Gunnar Lagergren, 1994): “Finally, it cannot be contested that there exists a general principle of law recognised by civilised nations  that  contracts  which  seriously  violate  bonos  mores  or  international  public  policy  are invalid or at least unenforceable and that they cannot be sanctioned by courts or arbitrators (cf. Oscanyan  v.  Winchester  Arm.  Co.,  cited  above).  This  principle  is  especially  apt  for  use  before international  arbitration tribunals  that lack  a  'law  of the  forum' in  the  ordinary  sense of  the term.”
Pada pendekatan ini, upaya penggalian perlu dilakukan oleh Arbiter secara mendalam. Arbiter perlu menyakinkan bahwa walaupun tidak diatur spesifik dalam perjanjian investasi, tetapi klaim korupsi tetap dapat dibenarkan dengan dasar boni mores dan hukum internasional.

## B.2. Pendefinisian Korupsi
Berbagai alternatif landasan norma sudah dielaborasi maka timbul isu selanjutnya, mengenai apa  yang  disebut  korupsi.  Perbuatan  apa  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  korupsi  sehingga dapat  dibenarkan  klaimnya  oleh  arbiter.  Problema  dalam  hal  ini  adalah  lingkup  dari  korupsi sehingga masuk dalam perbuatan yang menjadi dasar dalam pembatalan proteksi investasi.
Delik  tindak  pidana  suap  baik  aktif  sebagai  pemberi  ( active  bribery )  maupun  pasif  sebagai penerima  ( passive  bribery )  merupakan  delik  yang  secara  universal  merupakan  bagian  dari korupsi (Feldis et al., 2019). Hampir  tidak adanya perbedaan dalam mendefinisikan suap dari berbagai negara. Menjadi pembeda adalah lingkup dari siapa penerima dari suap tersebut yang variasinya sangat banyak. Pada perkembangannya terdapat kriminalisasi terhadap penerimaan suap oleh pejabat negeri asing ( foreign bribery ) serta terdapat juga perluasan dengan mempidana penerima swasta ( commercial bribery ).
Menjadi pembeda signifikan adalah pengaturan mengenai delik-delik yang tidak dikenal secara universal. Perdagangan pengaruh ( trading in influence ) dan peningkatan kekayaan secara tidak wajar ( illicit enrichment ) (Dornbierer, 2021) merupakan contoh delik korupsi yang tidak semua negara peserta mengaturnya walaupun sudah diakui dalam UNCAC. Di Indonesia sendiri, terdapat delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi yang terkait tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk memperkaya pihak tertentu yang merugi- kan  keuangan  atau  perekonomian  negara  yang  tidak  diakui  secara  global  sebagai  jenis  dari korupsi.
Pada pendekatan inilah, maka terdapat perbedaan dalam pendefinisian korupsi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam klaim korupsi. Pada potensi delik penyuapan domestik, Arbitator  dapat  menggunakan  untuk  mendefinisikan  korupsi  yang  hampir  pasti  masuk  dalam justifikasi apapun pilihan landasan norma yang digunakan.  Artinya, baik menggunakan norma BIT, hukum nasional, hukum internasional, maupun boni mores serta kebijakan publik internasio- nal, suap pasti akan masuk dalam definisi korupsi. Sebagai contoh, pada kasus Kasus World Duty
Free Company Limited v. Republic of Kenya pada tahun 2006, Arbiter secara lebih mudah menggu- nakan pendekatan suap yang dilakukan kepada Presiden Kenya sebagai basis justifikasi dalam pembatalan perlindungan investasi yang diberikan kepada korporasi yang berbisnis di Kenya.
Menjadi berbeda ketika Arbitator dihadapkan oleh pihak mengenai klaim korupsi yang tidak diatur secara sama pada tingkat global, seperti Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999). Pada kondisi ini, arbitator perlu mempertimbangkan choice of laws . Arbitator perlu meneliti apakah para pihak mengakui bahwa tindakan korupsi tersebut masuk sebagai definisi korupsi sesuai hukum yang dipilih. Sebagai contoh, pada perjanjian dengan Indonesia, ketika para pihak bersepakat untuk menggunakan  hukum  Indonesia  dalam mendefinisikan  korupsi maka  penggunaan  Pasal  2  dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dapat dimasukkan. Inilah mengapa menjadi sangat penting untuk menentukan hukum mana yang dipilih dalam mendefinisikan korupsi.

## Simpulan
Arbitrase  Transnasional memiliki  potensi  untuk  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  remedi bagi korban khususnya negara korban ( victim country ) selain proses restitusi pada pidana. Pende- katan ini didasarkan pada suatu kondisi dimana negara dapat melindungi dirinya dari bisnis yang tidak adil ( fair ) akibat adanya aktivitas korupsi. Pendekatan ini juga memiliki nilai tambah karena tidak harus terbuktinya korupsi melalui proses penegakan hukum. Selain itu, proses remedi dapat langsung diterima negara pada saat adanya kerugian atas tindakan korup dari investor dan agen negara. Bagi swasta, pendekatan ini juga membuat adanya pendekatan yang berperspektif ekono- mi  sehingga  adanya  insentif  dan  disinsentif  yang  merupakan  logika  paling  rasional  bagi komunitas privat.
Persoalan muncul pada saat penggalian norma sebagai justifikasi bagi Arbiter dalam memutus. Pada kondisi ini, maka terdapat norma yang memungkinkan digunakan sebagai landasan. Kondisi ideal adalah opsi pertama ketika klausul anti-korupsi telah diatur secara spesifik dalam Bilateral Investment Treaty (BIT). Walaupun dicantumkan, pengaturan yang berbeda dalam perumusan membuat Arbiter perlu membangun interpretasi dan pertimbangan yang logis dalam membangun argumentasi. Hal tersebut mengingat, adanya pengaturan yang spesifik dan detail serta ada yang hanya bersifat pertimbangan pembuka.
Opsi lainnya adalah dengan mendasarkan pada Choice of Laws ketika Investment Treaty tidak mengatur isu korupsi secara jelas. Pada pendekatan ini, Arbiter perlu menggali hukum yang dipi- lih oleh para pihak apakah mengatur illegality dari korupsi sehingga dapat dijadikan basis dalam memutus. Pada kondisi ketiga yang lebih ekstrem, Arbiter juga dapat merujuk pada boni mores serta  kebijakan  publik  internasional  sebagai  referensi  nilai  yang  digunakan  pada  hukum internasional.
Selain norma, pendefinisian korupsi menjadi isu. Untuk tindakan suap domestik, pengaturan suap sebagai korupsi menjadi nilai global sehingga dapat digunakan pada setiap pilihan norma. Berbeda ketika, perbuatan yang dilakukan hanya masuk dalam definisi korupsi suatu negara yang tidak diakui secara global sebagai korupsi. Pada pendekatan ini, Arbiter harus merujuk pada basis norma yang mendasarkan pada referensi hukum yang dipilih oleh para pihak.
Riset ini belum masuk pada mekanisme pembuktian dari korupsi yang juga menjadi isu pen- ting.  Akan  tetapi,  penjelasan  mengenai  basis  norma  dan  pendefinisian  korupsi  menjadi  pintu masuk bagi riset selanjutnya mengenai mekanisme pembuktian korupsi dalam proses arbitrase internasional.

## Referensi
Akbari, A. R., Praptadina, S. B., & Lovina, L. (2021). Studi pemulihan korban tindak pidana korupsi . Komisi Pemberantasan Korupsi.
Barrera, E. B. (2019). Human rights obligations in investor-state contracts: reconciling investors legitimate expectations with the public interest. In Sustainable Trade, Investment and Finance . Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788971041.00018
Bhat, P. I. (2019). Idea and methods of legal research . Oxford University Press.
Brekoulakis, S. (2020). Transnational public policy in international arbitration. In T. Schultz & F. Ortino (Eds.), The Oxford Handbook of International Arbitration (pp. 120 – 149). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/law/9780198796190.003.0005 Briggs, A. (2019). The conflict of laws . Oxford University Press.
Bungenberg, M., & Reinisch, A. (2020). From bilateral arbitral tribunals and investment courts to a multilateral investment court: options regarding the institutionalization of investor-state dispute settlement . Springer Nature. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/23089
Cambodia-Republic of Korea FTA. (2021). Free Trade Agreement Between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the Republic of Korea . https://s2.moc.gov.kh/mocspace/documents/mocspace_1669956593709.pdf Davis, K. E. (2017). Contracts procured through bribery of public officials: Zero tolerance versus proportional liability. New York University Journal of International Law & Politics , 50 (4), 1261.
Davis, K. E. (2019). Between impunity and imperialism: The regulation of transnational bribery . Oxford University Press.
Dietz, T., Dotzauer, M., & Cohen, E. S. (2019). The legitimacy crisis of investor-state arbitration and the new EU investment court system. Review of International Political Economy , 26 (4),
749 – 772. https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1620308
Dornbierer, A. (2021). Illicit enrichment: A guide to laws targeting unexplained wealth . Basel Institute on Governance.
Egger, P., & Merlo, V. (2012). BITs bite: An anatomy of the impact of bilateral investment treaties on multinational firms*. The Scandinavian Journal of Economics , 114 (4), 1240 – 1266.
https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2012.01729.x
Feldis, K. R., Syarif, L. M., Aritonang, R., & Anindito, L. (2019). Indonesia. In T. M. Funk & A. S. Boutros (Eds.), From Baksheesh to Bribery: Understanding the global fight against corruption and graft . Oxford.
Funk, T. M., & Boutros, A. S. (2019). United States — Deconstructing the FCPA. In T. M. Funk & A. S. Boutros (Eds.), From Baksheesh to Bribery (pp. 3 – 10). Oxford University PressNew York. https://doi.org/10.1093/oso/9780190232399.003.0001
Girsberger, D., Graziano, T. K., & Neels, J. L. (2021). Choice of law in international commercial contracts (Vol. 33). Oxford University Press.
Golia, A. J., & Teubner, G. (2021). Societal constitutionalism: Background, theory, debates. ICL Journal , 15 (4), 357 – 411. https://doi.org/10.1515/icl-2021-0023 Guzman, A. T. (1997). Explaining the popularity of bilateral investment treaties: why LDCs sign treaties that hurt them . Harvard Law School.
Halpern, M. S. (2016). Corruption as a complete defense in investment arbitration or part of a balance? Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution , 23 (2). ICC Award No. 1110 of 1963 by Gunnar Lagergren. (1994). ICC Award No. 1110 of 1963 by Gunnar Lagergren, YCA 1996, at 47 et seq. https://www.trans-lex.org/201110/_/icc-award- no-1110-of-1963-by-gunnar-lagergren-yca-1996-at-47-et-seq-/
ICSID Case No ARB/00/7. (2006). World Duty Free Company Limited v Kenya, Award, ICSID Case No ARB/00/7, IIC 277 (2006), 25th September 2006, despatched 4th October 2006, United Nations [UN]; World Bank; International Centre for Settlement of Investment Disputes [ICSID] . Oxford Reports on International Law [ORIL].
https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:iic/277-2006.case.1/law-iic-277-2006 IISD. (2018). IISD annual report 2018-2019: The power of together . Kaufmann-Kohler, G., & Rigozzi, A. (2015). International arbitration: law and practice in Switzerland . Oxford University Press.
Lessig, L. (2015). Republic, lost: How money corrupts Congress--and a plan to stop it . Hachette UK. Luxiana, K. M. (2022). RI disarankan pakai strategi ini demi hindari vonis arbitrase satelit Kemhan . Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-5902164/ri-disarankan-pakai- strategi-ini-demi-hindari-vonis-arbitrase-satelit-kemhan
Man, A. (2019). Old players, new rules: a critique of the China-Ethiopia and China-Tanzania bilateral investment treaties. In Sustainable Trade, Investment and Finance . Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788971041.00015
Manea, A. M. (2015). Outlawing foreign bribery: International developments in regulating the bribery of public officials in international business transactions. Law Annals Titu Maiorescu U. , 113 , 113. Messick, R. E. (2016). Legal remedies for victims of Bribery under US Law . Open Society Foundations.
Pieth, M., & Betz, K. (2019). Corruption and money laundering in international arbitration, a toolkit for arbitrators . Competence Centre for Arbitration and Crime/Basel Institute on Governance ….
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
Ruggie, J. G. (2018). Multinationals as global institution: Power, authority and relative autonomy. Regulation & Governance , 12 (3), 317 – 333. https://doi.org/10.1111/rego.12154 Stanford FCPA Clearinghouse. (2023). Statistics heatmaps . Stanford Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse. https://fcpa.stanford.edu/statistics-heat-maps.html Teubner, G. (2009). The corporate codes of multinationals: company constitutions beyond corporate governance and co-determination. In R. Nickel (Ed.), Conflict of laws and laws of conflict in Europe and beyond: Patterns of supranational and transnational juridification . Oxford. https://www.jura.uni-frankfurt.de/42852611/Generic_42852611.pdf Teubner, G. (2012). Constitutional fragments: societal constitutionalism and globalization . Oxford University Press.
Transparency International. (2021). 2021 Corruption Perceptions Index . Transparency.Org. https://www.transparency.org/en/cpi/2021
Transparency International. (2023). Corruption perceptions index . Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn
UNGC. (2000). Anti-corruption . United Nation Global Compact. https://unglobalcompact.org/engage-locally/manage/engagement/anti-corruption Bribery Act 2010, (2010). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/enacted/data.pdf UNODC. (2017). United Nation Office on Drugs and Crime . United Nations. https://www.unodc.org/
Vandevelde, K. J. (2005). A brief history of international investment agreements. U.C. Davis Journal of International Law & Policy , 12 (1), 157.
Vandevelde, K. J. (2009). A brief history of international investment agreements. In K. P. Sauvant & L. E. Sachs (Eds.), The effect of treaties on foreign direct investment: Bilateral investment treaties, double taxation treaties, and investment flows . Oxford University Press.
Visser, W. (2014). CSR 2.0: Transforming corporate sustainability and responsibility . Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40874-8
Yan, Y. (2020). Anti-corruption provisions in international investment agreements: Investor obligations, sustainability considerations, and symmetric balance. Journal of International Economic Law , 23 (4), 989 – 1013. https://doi.org/10.1093/jiel/jgaa026 Yuantisya, M., & Amirullah, A. (2022). Kejaksaan Agung tetapkan 3 tersangka kasus satelit Kemenhan . TEMPO.CO. https://nasional.tempo.co/read/1602196/kejaksaan-agung- tetapkan-3-tersangka-kasus-satelit-kemenhan