## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 1 Juni 2020 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## HALAL HARAM AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

## Nurhadi
Sekolah Tinggia Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau Email: alhadijurnal@gmail.com; alhadicentre@yahoo.co.id

## Abstract
According  to  the  Sharia  Banking  Act  Number  1  of  2008  Article  1 paragraph 13, a contract is a written agreement between a Sharia Bank and  a  Sharia  Business  Unit  with  another  party  which  contains  the obligation  for  parties  according  to  sharia  principles.  A  contract  is  a legal  relationship  between  parties  that  creates  rights  and  obligations that  are  exchanged  by  the  parties.  An  agreement  is  an  event  someone promises  to  another  person  or  somewhere  two  people  promise  to  do something or plan. All three are equated in linguistic and legal judicial review,  together  giving  rise  to  rights  and  obligations  between  parties who  share,  together  the  concept  of  engagement  in  business  law.  The difference  between  the  agreement  and  the  contract  according  to  the science of jurisprudence, the agreement is different from the agreement according to business law, but the difference is only in the term of use. By  law  and  sharia,  the  murabahah  and  wakalah  contracts  are legalized.  But  if  the  murabahah  bil  wakalah  agreement  is  not  clear between  the  two  contracts  which  one  is  used,  there  is  obscurity (gharar), the law is haraam. But if the two contracts can be clear (not gharar)  and  separate  (which  one  is  the  right  one),  then  a  transaction with  two  contracts  is  permitted,  for  example  murabahah  bil  wakalah transaction,  by  means  of  the  wakalah  contract,  then  the  murabahah contract, then this contract is enforced.
Kata Kunci: Halal Haram, Akad Murabahah Bil Wakalah, Pembiayaan Perbankan Syariah.

## A. Pendahuluan
Gagasan  untuk  mendirikan  bank syariah  di  Indonesia  sebenarnya  sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal
ini  dibicarakan  pada  seminar  nasional Hubungan  Indonesia-Timur  Tengah  pada 1974  dan  pada  tahun  1976  dalam  seminar
internasional  yang  diselenggarakan  oleh Lembaga  Studi  Ilmu-Ilmu  Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. 1
Lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia sampai sekarang telah menunjukkan perkembangan cukup signifikan  selama  beberapa  tahun  terakhir, dibuktikan  dengan  bermunculan  Unit-unit
Usaha Syariah Perbankan konvensional, serta kantor-kantor  cabang  dan  kantor  pembantu PS dan UUS. 2 Hal itu dikarenakan sebahagian  masyarakat  muslim menghendaki adanya perbankan yang bebas dari riba. 3
Fungsi  lembaga  perbankan  syariah disamping  sebagai  lembaga  intermediasi 4
1 Nofinawati, Perkembangan Perbankan Syariah  di  Indonesia ,  (JURIS  Volume  14,  Nomor  2 (Juli-Desember 2015), 168, hal. 171
2 Nofinawati, Perkembangan Perbankan Syariah  di  Indonesia ,  hal.  168  dan  175;  Wikipedia, Perbankan  Syariah, dikutip  dalam  wibesite  online  di http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan- Syariah, diakses pada tanggal 2 April 2019; Iman Hilman, dkk., Perbankan  Syariah  Masa  Depan ,  (Jakarta:  Senayan Abadi Publishing, 2013), hal. 38-39
3 Nurhadi, Analisis  Hukum  Perikatan  Klausul Akad  Pembiayaan  Murabahah  Bil  Wakalah  Nomor. 090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari’ah (Pkanbaru:  UIR  Pascasarjan  Ilmu  Hukum, 2016), hal. 2
4 Intermediasi keuangan adalah proses pembelian  dana  dari  unit  surplus  (penabung)  untuk selanjutnya  disalurkan  kembali  kepada  unit  defisit (peminjam),  yang  bisa  terdiri  dari  unit  usaha, pemerintah  dan  juga  rumah  tangga.  Dengan  kata  lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan/penyaluran  dana  dari  penabung  (kelebihan dana)  kepada  peminjam  (kekurangan  dana),  yang dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  sebagai  mediator. Proses  intermediasi  dapat  dilakukan  oleh  lembaga keuangan  dengan  cara  membeli  sekuritas  primer (saham,  obligasi,  pejanjian  kredit,  dsb)  yang
juga  sebagai  lembaga  investasi  yang  sangat berperan  dalam  menunjang  pertumbuhan ekonomi  suatu  bangsa. 5 Selain  itu  peranan perbankan  syariah  sebagai  penunjang  dari keputusan  bisnis  yang  merupakan  kebutuhan dari  masyarakat  untuk  melakukan  suatu aktifitas perekonomian. 6
diterbitkan  oleh  unit  defisit,  dan  dalam  waktu  yang sama,  lembaga  keuangan  mengeluarkan  sekuritas sekunder  (giro,  tabungan,  deposito  berjangka,  SD, polis asuransi, dsb) kepada penabung atau unit surplus. Bagi  penabung,  simpanan  tersebut  merupakan  aset finansial  (financial  assets),  sedangkan  bagi  pihak lembaga  keuangan,  dalam  hal  ini  bank,  merupakan utang  (financial  liabilities).  Lihat  dalam  Iqlima,  Siti. 2013. Peran  Bank  Sebagai  Lembaga  Intermediasi , dikutip dalam wibesite online di http://iqlimazeinia.blogspot.com.  diakses  ahad  1  Mei 2019.  Lihat  juga  Wahyu.  2009. Lembaga  Keuangan Pengertian ,  dikutip  dalam  wibesite  online  di http://catatan-ekonomi.blogspot.com.  diakses  ahad  1 Mei 2019. Lihat juga Yanti, Rosi. 2013. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi ,  dikutip dalam wibesite online di http://rosiyanti-aljihad.blogspot.com. diakses ahad 1 mei 2019; Nurhadi, Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad, hal. 4 5 Perbankan  sebagai  lembaga  intermediasi antara  pemilik  modal  (nasbah  penabung/kreditur)  dan nasabah sebagai debitur (pemohon yang membutuhkan modal), yang mana lembaga keungan yaitu perbankan mempunyai fungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman  kredit,  yang  paling  besar  dan  sangat  di butuhkan  masyarakat  adalah  kredit  pembiayaan pembelian rumah (KPR), baik rumah tipe RSH sampai Tipe Elite bahkan Apartemen sekalipun, karena tempat tinggal  sebgai  kebutuhan  primer  dalam  ilmu  ekonomi bagian  dari  3  in  1  yaitu  sandang,  pangan  dan  papan, yaitu  posisi  ke  tiga.  Selain  di  bidang  property  juga dalam  pembiayaan  pembelian  kenderaan  (mobil, motor),  elektronik  bahkan  permodalan  dalam  dunia usaha  dan  bisnis.  Lihat  Nofinawati, Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, hal. 67 6 Muhammad  Sayfai‟i  Antonio, Bank  Syariah dari  Teori  ke  Praktek ,    (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2001),  cet.  1,  hal.  10;  Nurhadi, Analisis  Hukum Perikatan Klausul Akad, hal. 2
Karakteristik sistem perbankan syariah  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip syariah memberikan alternatif dalam berproduksi  demi  menghindari  kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. 7
Bermacam pembiayaan 8 yang disalurkan  Perbankan  Syariah,  bagi  nasabah membuka  peluang  usaha  dan  kerja  yang semakin luas. Selain itu  juga dapat membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan  per  kapita  menuju  kualitas  hidup yang lebih baik dengan memberikan pembiayaan  yang  dapat  meringankan  beban masyarakat.  Sebagian  dari  mereka  memilih pembiayaan  murabahah  karena  pembiayaan tersebut  dianggap  sebagai  suatu  sarana  yang mudah  untuk  membantu  pengadaan  barang dan jasa baik  yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun untuk investasi. 9
Produk perbankan syariah yang paling dominan  ditawarkan  dalam  pembiayaan adalah pembiayaan murabahah, yang merupakan  jual  beli  barang  pada  harga  asal
7 M.  Suyanto, Bisnis  dan  Investasi  Sistem Syariah ,  (Jogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya,  2009), hal.62
8 Dalam  perbankan    syariah  penyaluran  dana kepada  nasabah  disebut  pembiayaan,  sedangkan  di perbankan  konvensional  penyaluran  dana  kepada nasabah  disebut  kredit,  jadi  setiap  kata  pembiayaan dalam tesis ini dipersamakan dengan kata kredit dalam bisnis konvenional.
9 Nurhadi, Analisis  Hukum  Perikatan  Klausul Akad, hal. 5
dengan tambahan keuntungan yang disepakati.  Dalam  murabahah,  penjual  harus memberi  tahu  harga  produk  yang  dibeli  dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai  tambahannya. 10 Ada  pengertian  lain yang  menjelaskan  bahwa  murabahah  adalah jual  beli  dengan  dasar  adanya  informasi  dari pihak  penjual  terkait  dengan  harga  pokok pembelian  dan  tingkat  keuntungan  yang diinginkan. Murabahah merupakan salah satu bentuk  jual  beli  amanah  (atas  dasar kepercayaan). 11
Dari  latar  belakang  tersebut,  maka penulis  hendak  membahas  apa  sebenarnya hakikat  aqad  dalam  hukum  dan  syariat  serta bagaimana  keduanya  meninjau  aktualisasi dua  akad  dalam  satu  akad  murabahah  bil wakalah di perbankan syariah?.

## B. Metodologi
Jenis  penelitian  ini  adalah  termasuk penelitian  kualitatif,  karena  sifat  data  yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif. 12 Oleh karena  itu  data  penelitian  bersifat  naturalis
10 Muhammad  Syafi‟i  Antonio, Bank  Syariah dari Teori ke Praktek , hal. 101.
11 Zainul  Arifin, Dasar-dasar  Manajemen Bank  Syariah, (Jakarta:  Pustaka  Alvabet,  2006),  hal. 22
12 Lexy  J  Moleong. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2011),  hal. 11;  Imam  Suprayogo  dan  Tobroni. Metodologi Penelitian Sosial-Agama. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 9; Bungin Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)., hal. 31

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 1 Juni 2020
dengan memakai logika induktif dan pelaporannya  bersifat  deskriptif. 13 Penelitian ini  terfokus  pada  penelitian  kepustakaan ( library research )  atau  studi  teks. 14 Maka penelitian  ini  akan  lebih  memusatkan perhatian pada pengkajian-pengkajian terhadap  teks,  dan  termasuk  jenis  penelitian kualitatif. 15 Penelitian kepustakaan dilakukan karena  sumber-sumber  datanya,  baik  yang utama ( primary resources ) maupun
pendukung ( secondary resources ) seluruhnya adalah  teks. 16 Dalam  hal  ini  sumbernya adalah kitab mausu‟ah al-Hadis al-
Nabawiyah  dan  tematiknya  (al-Mausu‟ah digital sofwer). Untuk meneliti dan menemukan hadis dalam penelitian ini, maka peneliti  menggunakan  kata  azhab  al-Qabr (siksa kubur).
13 Hadari  Nawawi. Metode  Penelitian  Bidang Sosial. (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press, 2015),  hal.  67;  Dedy  Mulyana. Metodologi  Penelitian Kualitatif. (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2015),  hal. 27
14 Iskandar Putong. Metode Penelitian Kualitatif  :  Aplikasi  untuk  Penelitian  Pendidikan, Hukum,  Ekonomi  &  Manajemen,  Sosial,  Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat . (Jakarta: Gaung Persada, 2010),  hal.  29;  HB  Sutopo. Pengantar  Penelitian Kualitatif .  (Surakarta:  Universitas  Sebelas  Maret Press, 2004), hal. 17
15 Hamidi. Metode penelitian kualitatif . (Malang:  Universitas  Muhammadiyah  Malang,  2004), hal.  13;  Neong  Muhajir. Metodologi  Penelitian Kualitatif . (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 17 16 Muhammad Nazir. 1997. Metodologi Penelitian .  (Jakata:  Ghalia  Indonesia,  1997),  hal.  58; Imam  Suprayogo  dan  Tobroni. Metodologi  Penelitian Sosial-Agama, hal. 21

## C. Hakikat Akad, Kontrak dan

## Perjanjian
Fikih   muamalat   Islam   membedakan antara   wa‟ad   dengan   akad.  Wa‟ad  adalah janji  (promise)  antara  satu  pihak  kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara  dua  belah  pihak. 17 Wa‟ad  hanya mengikat  satu  pihak,  yakni  pihak     yang memberi   janji   berkewajiban   untuk melaksanakan kewajibannya. 18
Pengertian   akad   secara   yuridis   dapat dipersamakan  dengan  perjanjian.
Sedangkan  pihak  yang  diberi  janji tidak  memikul  kewajiban  apa-apa  terhadap pihak  lainnya.  Dalam  wa‟ad,  terms  and condition-nya  belum  ditetapkan  secara  rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan  sanksi  moral.  Dalam  akad,  pihak yang  tidak  melaksanakan  akad  akan  dikenai sanksi  yang  sesuai  dengan  yang  ditetapkan dalam akad. 19
17 Pusat  Kajian  Hukum  Islam, Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah ,  (Jakarta:  PPHIMM  & Kencana, 2009), cet. 1, Ed. Rev, hal. 15 18 Nurhadi, Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad, hal. 69
19 Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh  dan  Keuangan ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2010), hal. 65
Menurut  C.  Asser 20 kontrak  adalah hubungan  hukum  antara  para  pihak,  yang menimbulkan  hak  (prestasi)  dan  kewajiban (kontra  prestasi)  yang  saling  dipertukarkan oleh  para  pihak. 21 Menurut  AgusYudha
Hernoko, 22 terdapat 4 (empat) unsur kontrak,
yaitu:
1) Hubungan  Hukum,  artinya  kontrak  yang dimaksud  disini  adalah  bentuk  hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
2) Bersifat  Harta  Kekayaan,  artinya  sesuai dengan  tempat  pengaturan  kontrak  di Buku  III  BW  yang  termasuk  di  dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht),  maka  hubungan  yang terjalin antar para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan;
3) Para  Pihak,  artinya  dalam  hubungan hukum  tersebut  melibatkan  pihak-pihak sebagai subyek hukum.
4) Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban
(prestasi)  kepada  para  pihaknya  (prestasi dan  kontra  prestasi),  yang  pada  kondisi tertentu  dapat  dipaksakan  pemenuhannya,
bahkan  apabila  diperlukan  menggunakan alat Negara.
20 C.  Asser, Pengkajian  Hukum  Perdata Belanda, (Jakarta: Dian Rakyat, 2001), hal. 5 21 Cirri utama kontrak menurut C. Asser.
22 AgusYudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian: Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010), hal. 18.
Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH  Perdata,  yang  terdiri  dari  18  bab  dan 631  pasal.  Dimulai  dari  Pasal  1233  KUH Perdata  sampai  dengan  Pasal  1864  KUH Perdata/BW. 23
Defenisi  perjanjian  perspektif  hukum positif  adalah  suatau  hubungan  hukum kekayaan/harta  benda  antara  dua  orang  atau lebih  yang  member  kekuatan  hak  pada  suatu pihak  untuk  memperoleh  prestasi  sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. 24 Suatu  perjanjian  adalah  pristiwa dimana  seseorang  berjanji  kepada  orang  lain atau di suatu tempat dua orang tersebut saling berjanji  untuk  melaksanakan  suatau  hal  atau rencana. 25 Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian  adalah  suatau  perbuatan  dengan mana  satu  pihak  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih. 26
Dalam pasal 1340 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak- pihak  yang  membuatnya.  Perjanjian  itu  tidak bisa  membawa  rugi  kepada  pihak  ketiga  dan
23 UU  KUH  Perdata.  Buku  I  Bab  I  Tentang Perikatan.  Lihat  Nurhadi, Analisis  Hukum  Perikatan Klausul Akad, hal. 70 24 Ahmad  Mujahidin, Hukum  Perbankan Syariah ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers  PT.  Raja  Grafindo, 2016),  Cet.  1,  ed.  1,  hal.  4  sebagaimana  beliau  kutip dalam  Yahya  Harahap, Segi-segi  Hukum  Perjanjian , (Bandung: Alumni, 1986), hal. 6.
25 Subekti, Hukum  Perjanjian  di  Indonesia , (Jakarta: Pustaka Yutisia, 2012), hal. 1
26 Aji Satrio, Analisa YuridisHukum Perjanjian Bank, (Jakarta: FHUI, 2009), hal. 12

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 1 Juni 2020
pihak  ketiga  mengambil  manfaat  karena perjanjian tersebut. 27
Setiawan  menilai  bahwa  rumusan Pasal  1313 BW tersebut selain tidak lengkap juga terlalu luas. Dinilai tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja.
Disebut  sangat  luas  karena  kata  “perbuatan” mencakup  juga  perwakilan  sukarela  dan perbuatan  melawan  hukum.  Karenanya,
Setiawan mengusulkan perumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  atau  saling  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang atau lebih 28 .”
Dari  sebuah  perjanjian  timbullah suatu  hubungan  antara  pihak  yang  satu dengan  pihak  yang  lain  yang  dinamakan perikatan.  Suatu  perikatan  adalah  suatu hubungan hukum antara dua arang atau lebih berdasarkan  pira  pihak  yang  satu  berhak kepada  pihak  yang  lainya,  serta  sebaliknya pihak  yang  lain  berkewajiban  dengan  pihak yang diperjanjikan. 29
Dalam kajiannya kata perikatan mempunya  arti  lebih  luas  dari  perjanjian,
sebab  dalam  buku    III  KUH  Perdata,  diatur
27 Wahyono  Darmabrata, Hukum  Perdata (Pembahasan  Mengenai  Asas-Asas  Hokum  Perdata ), (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2014), hal. 35
28 Setiawan, Pokok-pokok  Hukum  Perikatan,
(Jakarta: Bina Cipta, 2001), hal. 49.
29 Subekti  A, Hukum Perjanjian di Indonesia , hal. 1
juga  prihal  hubungan  hukum  yang  sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujun atau  perjanjian,  yaitu  perihal  perikatan  yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechmatige  daad)  dan  perihal  perikatan yang  timbul  dari  pengurusan  kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming). 30
Menurut  pngertian,  defenisi  serta terminologi  antara  istilah  akad,  kontrak, perjanjian  dan  perikatan  maka  persamaan serta  perbedaanya  dalam  hukum  perikatan adalah:
1) Dalam  kajian  fiqih  perjanjian  berbeda dengan akad.
2) Dalam  kajian  ilmu hukum bisnis Perikatan berbeda dengan perjanjian.
3) Secara  Yuridis  kajian  fiqih  perjanjian dapat dipersamakan dengan akad.
4) Menurut  BW  kontrak  sama  dengan Perikatan
5) Menurut  Bw  Perjanjian  sama  dengan kontrak
6) Menurut  KBBI  kontrak  sama  dengan perjanjian
Maka persamaan antara akad, kontrak dan  perjanjian  adalah  sama-sama  konsep dalam  hukum  perikatan.  Perbedaanya  hanya pada istilah dan penggunaanya sesuai dengan
30 Subekti  B, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2011), hal. 122
kedaan  riilnya.  Ini  juga  terjadi  perbedaan pendapat dan pemahaman diantara para pakar akad,  kontrak  dan  perjanjian  dalam  ilmu perikatan.  Walaupun  subtansinya  hampir sama bahkan dipersamakan.  Secara substansi keempat konsep tersebut berbeda: 31
a. Akad adalah ijab kabul yang mengikat dua
pihak lahir dan bathin dunia dan kahirat. 32 b. Kontrak  adalah  ikatan  antara  dua  pihak dalam batas tertentu (dunia/lahir). 33
c. Perjanjian adalah ikatan dua pihak terbatas pada yang berjanji saja, baik lahir maupun bathin, baik dunia maupun akhirat. 34
d. Perikatan adalah hubungan dua pihak yang saling  mengikatkan  diri  dalam  suatu perikatan. 35
Secara  kebahasaan memiliki persamaan: 36
1) Akad  adalah  bahasa  arab  atau  bahasa syariah,  yang  tujuannya  ada  hak  dan kewajiban dari akibat akad.
2) Kontrak  adalah  bahasa  inggris  (dalam
BW)  atau  belanda  atau  jerman  yang diadopsi  menjadi  bahasa  Indonesia,  yang
31 Pendapat  ini  adalah  hasil  analisis  peneliti melalui  berbagai  referensi  dan  analogisnya.  Lihat Nurhadi, Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad, hal. 72 32 Contohnya  akad  nikah.  Lihat  Nurhadi, Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad, hal. 73 33 Contohnya kontrak rumah
34 Contohnya perjanjian manusia dengan Allah swt. Lihat Nurhadi, Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad, hal. 74 35 Contohnya  perikatan  antara  para  pembisnis dalam perusahaan
36 Pendapat  ini  adalah  hasil  analisis  peneliti melalui berbagai referensi dan analogisnya.
tujuanya  ada  hak  dan  kewajiban  dari konsekunsi kontrak.
3) Perjanjian adalah pendefenisian dari bahasa lain kontrak, yang dimaksud adalah kontrak  tertulis  adalah  perjanjian,  yang tujuanya ada hak dan kewajiban dari hasil perjanjian.
4) Perikatan  adalah  penyederhanaan  bahasa dari  kontrak,  ini  sesuai  pendapat  Subekti, yang tujuanya ada hak dan kewajiban dari kesepakatan dalam perikatan.
Jadi  persamaan  keempat  konsep tersebut  adalah  muncul  dan  timbulnya  hak dan  kewajiban  anatara  kedua  belah  pihak yang  berakad,  berkontrak,  berjanji  dan berperikatan.  Sehingga  keduanya  mempunya hubungan  yang  sangat  erat,  yang  di  ikat dalam perikatan, akad, kontrak dan perjanjian tersebut. 37

## 1. Kehalalan Akad Murabahah
Secara  umum  kehalalan  transaki murabahah  jika  dikaitkan  dengan  ayat  dan hadis  berikut  ini:  yaitu  ayat  al-Qur‟an  surah Al-Baqarah  ayat  275  yang  artinya:  “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 38 Dan Al-Baqarah ayat
37 Pendapat  ini  adalah  hasil  analisis  peneliti melalui  berbagai  referensi  dan  analogisnya.  Lihat Nurhadi, Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad, hal. 76
38 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 2015), hal. 69
280 yang artinya: “Dan Jika (orang berhutang itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah  tangguh sampai  ia  berkelapangan”. 39 Dan  surah  An-
Nisa ayat  29  yang artinya:  “Hai  orang-orang yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  sukarela  diantara  kamu”. 40
Dan  juga  surah  Al-Maidah  ayat  1  yang artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”. 41
Kemudian  hadis  Rasul  saw  dalam riwayat Abu Said Al-khurdi bahwa Rasulullah Saw bersabda “Sesungguhnya jual beli  itu  harus  dilakukan  suka  sama  suka” (HR.  Al-Baihaqi 42 dan  Ibnu  Majah, 43 dan dinilai  shahih  oleh  Ibnu  Hibban 44 ). 45 Hadis riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda, „Ada tiga hal  yang  mengandung  berkah:  jual  beli  tidak
39 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, hal. 70 40 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, hal. 122 41 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, hal. 156 42 Imam  Baihaqi,  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Al- Husain  bin  Ali  bin  Musa  Al-Khusrauijrdi  Al- Khurasani  Al-Baihaqi, Sunan  al-Kubra,  sunan  al- Baihaqi (Lebanon: Maktabah Wakfiyah, t.th). 43 Imam  Ibnu  Majah,  Abu  „Abdillah Muhammad  bin  Yazid  bin  „Abdillah  bin  Majah  al- Qazwini., Al-Sunan Ibnu Majah . (Mesir: Maktabah al- Sunnah, t.th).
44 Imam Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin  Ahmad  Abu  Hatim  al  Butsy  at  Tamimy, Shahih Ibnu Hibban (Cairo: Dar ilmi, t.th).
45 Eka Nuraini  Rachmawati  &  Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia (AL-„ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015), 785, hal. 788
secara  tunai,  muqaradhah  (mudharabah),  dan mencampur  gandum  dengan  jewawut  untuk keperluan  rumah  tangga,  bukan  untuk  dijual. (HR.  Ibnu  Majah 46 dari  Shuhaib).  Hadis riwayat Tirmizi Rasul bersabda: “Perdamaian dapat  dilakukan  di  antara  kaum  muslimin kecuali    perdamaian  yang  mengharamkan yang  halal  atau  menghalalkan    yang  haram; dan  kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat- syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang  haram”  (HR.  Tirmizi  dari  „Amr  bin „Auf). 47 Juga  hadist  Nabi  riwayat  Nisa‟i, 48
Abu  Dawud, 49 Ibnu  Majah, 50 dan  Ahmad 51 bersabda,  “Menunda-nunda  (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan  harga  diri  dan  pemberian sanksi kepadanya”.  Dan hadist Nabi riwayat
46 Imam  Ibnu  Majah,  Abu  „Abdillah Muhammad  bin  Yazid  bin  „Abdillah  bin  Majah  al- Qazwini., Al-Sunan Ibnu Majah . (Mesir: Maktabah al- Sunnah, t.th).
47 Imam  Tarmizi,  Abu  „Isa  muhammad  bin „isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami  Al-Bughi  Al-Tirmidzi, Al-Sunan  Al- Tirmizi . (Lebanon: Dar al-Hadis, t.th).
48 Imam  Nasa‟i,  Abu  „Abdirrahman    ahmad bin su‟aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani., Al-Sunan  al-Nasa’i .  (Cairo:  Dar  Ilmi, t.th).
49 Imam  Abu  Daud,  Sulaiman  ibn  al-Asy‟ats ibn  Ishaq  ibn  Bisyr  ibn  Syaddad  ibn  „Amr  ibn „Imran, Abu Dawud al-Azdi as-Sijistani, Shahih Sunan Abu Daud . (Lebanon: Dar al-Hadis, t.th).
50 Imam  Ibnu  Majah,  Abu  „Abdillah Muhammad  bin  Yazid  bin  „Abdillah  bin  Majah  al- Qazwini., Al-Sunan Ibnu Majah . (Mesir: Maktabah al- Sunnah, t.th).
51 Imam  Ahmad,  Ahmad  bin  Muhammad  bin Hanbal  bin  Hilal  Asy  Syaibani, Musnad  Ahmad  bin Hambal (Riyad: Dar al-Hadis, t.th).
Abd  Al-Raziq  dari  Zaid  bin  Aslam,
Rasulullah Saw ditanya  tentang  Urbun (uang muka)  dalam  jual  beli,  maka  beliau menghalalkannya. 52
Sedangkan  dari  Jumhur  Ijma‟  ulama tentang  kebolehan  jual  beli  dengan  cara Murabahah. 53 Berdasarkan kedah fiqih: “Pada dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 54

## 2. Kehalalan Akad Wakalah
Secara  umum  kehalalan  transaki wakalah jika dikaitkan dengan ayat dan hadis berikut  ini:  yaitu  al-Qur‟an  surah  Al-Kahfi ayat  19  yang  artinya:  “Dan  demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di  antara  mereka  sendiri.  Berkata  salah seorang  di  antara  mereka:  „Sudah  berapa lamakah  kamu  berada  (di  sini)?‟  Mereka menjawab:  „Kita  sudah  berada  (di  sini)  satu atau  setengah  hari.‟  Berkata  (yang  lain  lagi):
„Tuhan  kamu  lebih  mengetahui  berapa  lama kamu  berada  (di  sini).  Maka  suruhlah  salah seorang  kamu  pergi  ke  kota  dengan membawa  uang  perakmu  ini,  dan  hendaklah
52 Yassar Wildantyo, Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah, hal. 11 53 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid ,
(Lebanon:  Darul  Kutub  Ilmiyah,  t.th),  juz  2,  hal.  161; lihat  juga  Imam  Al-Kasani, Bada’i  as-Sana’i ,  (Cairo: Maktabah Ilmiyah, t.th), juz 5, hal. 220-222 54 Fatwadewan Syari‟ah Nasional No: 04/DSN-MUI/Iv/2000 tentang  Murabahah
ia  lihat  manakah  makanan  yang  lebih  baik, maka  hendaklah  ia  membawa  makanan  itu untukmu,  dan  hendaklah  ia  berlaku  lemah lembut, dan janganlah sekalikali menceritakan halmu kepada seseorang pun.‟” 55 Dan  surah  Yusuf  ayat  55  yang artinya:  “Jadikanlah  aku  bendaharawan negara  (Mesir).  Sesungguhnya  aku  adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” 56 Dan surah al-Baqarah ayat 283  yang  artinya:    “…Maka,  jika  sebagian kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain, hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah  Tuhannya…”. 57 Serta  al-Ma‟idah  ayat 2  yang  artinya:  “Dan  tolong-menolonglah dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.” 58
Kemudian  hadis  Rasul  saw  dalam riwayat  Imam  malik  “Rasulullah  saw mewakilkan  kepada  Abu  Rafi‟  dan  seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan  Nabi  dengan)  Maimunah  R.a.” (HR.  Malik  dalam  al-Muwaththa‟). 59 dan
55 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, hal. 445-446 56 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, hal. 357
57 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, hal. 71
58 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, hal. 156 59 Imam  Malik,  Abdullah  Malik  ibn  Anas  ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman
riwayat Bukhari dari Abu Hurairah: “Seorang laki-laki  datang  kepada  Nabi  saw  untuk menagih  hutang  kepada  beliau  dengan  cara kasar,  sehingga  para  sahabat  berniat  untuk “menanganinya”.  Beliau  bersabda,  „Biarkan ia,  sebab  pemilik  hak  berhak  untuk berbicara;‟  lalu  sabdanya,  „Berikanlah (bayarkanlah)  kepada  orang  ini  unta  umur setahun  seperti  untanya  (yang  dihutang  itu)‟.
Mereka
menjawab,
„Kami
tidak
mendapatkannya  kecuali  yang  lebih  tua.‟
Rasulullah  kemudian  bersabda:  „Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik  di  antara  kalian  adalah  orang  yang paling  baik  di  dalam  membayar.”  (HR.
Bukhari). 60 Juga dalam riwayat Tirmidzi dari „Amr bin „Auf: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang halal  atau  menghalalkan  yang  haram  (HR. Tirmizi). 61
ibn Husail ibn  Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani, Al-Mua’tha’ Imam Malik . (Beirut: Dar Fikri, t.th).
60 Imam  Bukhari,  Abu  Abdullah  Muhammad bin  Ismail  Al-Bukhari  bin  Ibrahim  bin  Al-Mughirah bin  Bardizbah,  Imam  al-Bukhari, Sahih  Bukhari . (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th).
61 Imam  Tarmizi,  Abu  „Isa  muhammad  bin „isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami  Al-Bughi  Al-Tirmidzi, Al-Sunan  Al- Tirmizi . (Lebanon: Dar al-Hadis , t.th).
Jumhur  Ijma‟  ulama  umat  Islam tentang kebolehkan wakalah, bahkan memandangnya  sebagai  sunnah,  karena  hal itu termasuk jenis ta‟awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan  taqwa,  yang oleh al- Qur‟an  dan  hadis.  Juga  kaidah  fiqh:  “Pada dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 62
3. Keharaman Akad Murabahah bil

## Wakalah
Letak  keharamannya  jika  dikaitkan dengan  satu  transaksi  dengan  dua  akad  atau two  in  one  merupakan  kondisi  dimana  suatu transaksi  diwadahi  oleh  dua  akad  sekaligus yakni  dengan  objek  yang  sama,  pelaku  yang sama  dan  jangka  waktu  yang  sama  sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad yang mana yang harus digunakan (berlaku). 63
Model seperti ini disebut  baiataini fi baiah. 64
Dalam  Hadis  Nabi  secara  jelas  menyatakan tiga  bentuk  multi  akad  yang  dilarang,  yaitu multi  akad  dalam  jual  beli  (ba‟i)  dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual  beli  dan  dua  transaksi  dalam  satu
62 Fatwa Dewan Syari‟ah  Nasional  No: 10/DSN-MUI/Iv/2000 tentang Wakalah
63 Adiwarman  karim, Bank  Islam  Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Graha Grafindo, 2015), hal. 48-49 64 Ismail  Nawawi, Fiqih  Muamalah  (Hukum Ekonomi,  Bisnis  dan  Sosial) (Surabaya:  Putra  Media Nusantara, 2010), hal. 41
transaksi.  Dalam  sebuah  hadis  disebutkan yang  artinya:  “Rasulullah  saw  melarang  jual beli  dan  pinjaman.  (HR.  Ahmad, 65 Nasa‟i, 66
Tirmizi 67 dan Ibnu Hibban 68 ).
Suatu  akad  dinyatakan  boleh  selama objek,  harga,  dan  waktunya  diketahui  oleh kedua  belah  pihak.  Jika  salah  satu  di antaranya tidak jelas,  maka hukum  dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi  melarang  multi  akad  antara  akad  salaf (memberi  pinjaman/qardh)  dan  jual  beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri- sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun  salaf  dan  jual  beli  dalam  satu akad  untuk  menghindari  terjurumus  kepada riba  yang  diharamkan.  Hal  itu  terjadi  karena seseorang  meminjamkan  (qardh)  seribu,  lalu menjual  barang  yang  bernilai  delapan  ratus dengan  harga  seribu.  Dia  seolah  memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar
65 Imam  Ahmad,  Ahmad  bin  Muhammad  bin Hanbal  bin  Hilal  Asy  Syaibani, Musnad  Ahmad  bin Hambal (Riyad: Dar al-Hadis, t.th). 66 Imam  Nasa‟i,  Abu  „Abdirrahman    ahmad bin su‟aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani., Al-Sunan  al-Nasa’i .  (Cairo:  Dar  Ilmi, t.th).
67 Imam  Tarmizi,  Abu  „Isa  muhammad  bin „isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami  Al-Bughi  Al-Tirmidzi, Al-Sunan  Al- Tirmizi . (Lebanon: Dar al-Hadis , t.th). 68 Imam Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin  Ahmad  Abu  Hatim  al  Butsy  at  Tamimy, Shahih Ibnu Hibban (Cairo: Dar ilmi, t.th).
mendapatkan  bayaran  dua  ribu.  Di  sini  ia memperoleh kelebihan dua ratus. 69
Selain two in one antara salaf dan jual beli  yang  diharamkan,  ulama  juga  sepakat melarang two in one antara berbagai jual beli dan  qardh  dalam  satu  transaksi.  Semua  akad yang  mengandung  unsur  jual  beli  dilarang untuk  dihimpun  dengan  qardh  dalam  satu transaksi,  seperti  antara  ijarâh  dan  qardh, salam  dan  qardh,  sharf  dan  qardh,  dan sebagainya. 70 Meski penggabungan qardh dan jual  beli  ini  dilarang,  namun  menurut  al- „Imrâni tidak selamanya dilarang.
Penghimpunan  dua  akad  ini  diperbolehkan apabila  tidak  ada  syarat  di  dalamnya  dan tidak  ada  tujuan  untuk  melipatkan  harga melalui  qardh.  Seperti  seseorang  yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya  padahal  ia  masi  dalam  rentang waktu  qardh  tersebut.  Yang  demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan penghimpunan  dua  akad  jual  beli  dalam  satu akad  jual  beli  didasarkan  pada  hadis  Nabi yang  berbunyi: “Dari Abu Hurairah, berkata:
69 Ibnu  al-Qayyim  al-Jauziyyah, I’lam  al- Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin (Dammam:  Dar  Ibn al-Jauzi, 1423 H), jil 5, hal. 17-18 dan 153
70 Yosi  Aryanti, Multi  Akad  (Al-Uqud  Al- Murakkabah)  di  Perbankan  Syariah  Perspektif  Fiqh Muamalah (Jurnal  Ilmiah  Syari„ah,  Volume  15, Nomor 2, Juli-Desember , 2016), 177, hal. 181
“Rasulullah  s.a.w.  melarang  dua  jual  beli dalam satu jual beli”. (HR Malik). 71
Dari beberapa pendapat ulama di atas, pendapat  yang  rajih  dalam  hal  ini  adalah pendapat  yang  mengatakan  bahwa  akad demikian  menimbulkan  ketidakjelasan  harga dan  menjerumuskan  riba.  Pada  hakikatnya tidak  terjadi  akad  jual  beli  dalam  transaksi tersebut. 72
Setiap two in one yang mengantarkan pada  yang  haram,  seperti  ribâ,  hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa  akad  yang  hukum  asalnya  boleh namun  membawanya  kepada  yang  dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. 73
Namun  demikian  dari  pembahasan  di atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa transaksi multi akad pada dasarnya berkaitan erat  dengan  syarat  dan  akad  yang  disertakan di  dalam  transaksi  tersebut,  maka  kesahihah setiap  transaksi  multi  akad  akan  bergantung pada  sahih  tidaknya  syarat  dan  akad  yang disertakan  dengannya.  Jika  syarat  dan  akad yang  ada  di  dalam  transaksi  itu  sah  secara syariat  maka  transaksi  multi  akad  tersebut
71 Imam  Malik,  Abdullah  Malik  ibn  Anas  ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn  Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani, Al-Mua’tha’ Imam Malik . (Beirut: Dar Fikri, t.th).
72 Yosi  Aryanti, Multi  Akad  (Al-Uqud  Al- Murakkabah), hal.  182 73 Yosi Aryanti, Multi Akad (Al-Uqud Al- Murakkabah), hal.  182
dapat  dikatakan  sah  secara  syariat,  namun jika  syarat  dan  akad  yang  terdapat  di dalamnya  itu  tidak  sah  secara  syariat  maka transaksi  itu  pun  tidak  bisa  dikatakan  sah. 74
Walaupun  ibnu  Qayyim  dalam  hal  ini  tetap tidak membolehkan satu transaksi dengan dua akad.
4. Kehalalan Akad Murabahah bil

## Wakalah
Status hukum two in one belum tentu sama  dengan  status  hukum  dari  akad-akad yang  membangunnya.  Seperti  contoh  akad bai‟  dan  salaf  yang  secara  jelas  dinyatakan keharamannya  oleh  Nabi  Saw  Akan  tetapi jika  kedua  akad  itu  berdiri  sendiri-sendiri, maka  baik  akad  bai‟  maupun  salaf diperbolehkan.  Artinya,  hukum  multi  akad tidak  bisa  semata  dilihat  dari  hukum  akad- akad yang membangunnya. Bisa jadi akadakad  yang  membangunnya  adalah  boleh ketika  berdiri  sendiri,  namun  menjadi  haram ketika  akad-akad  itu  terhimpun  dalam  satu transaksi. 75 Misalnya akad murabah dan akad wakalah  dalam  perbankan  syariah.  Dalam praktek perbankan ada beberapa tipe
74 Rachmat  Syafe‟I, Transaksi  Multi  Akad Dalam  Perspektif  Fikih (Makalah  disampaikan  pada acara Diskusi Hukum dengan tema “Multi Akad dalam Perspektif  Ekonomi  Syari‟ah  Kontemporer”  yang diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari, 2018), hal. 11
75 Yosi Aryanti, Multi Akad (Al-Uqud Al- Murakkabah), hal.  183
penerapan  murabahah  yang  kesemuanya dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori  besar, yaitu: 76
a) Tipe  penerapan  murabahah  adalah  tipe konsisten terhadap fiqih muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan  dibeli  oleh  nasabah  setelah  ada perjanjian  sebelumnya.  Setelah  barang dibeli  atas  nama  bank  kemudian  dijual  ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin  keuntungan  sesuai  kesepakatan. Pembelian  dapat  dilakukan  secara  tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau  sekaligus  pada  waktu  tertentu.  Pada umumnya  nasabah  membayar  secara tangguh. 77
b) Tipe mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan  kepemilikan  langsung  dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran  dilakukan  bank  langsung kepada  penjual  pertama/supplier.  Nasabah selaku  pembeli  akhir  menerima  barang setelah  sebelumnya  melakukan  perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan  secara  tunai  (cash),  atau
76 Ah.  Azharuddin  Lathif, Konsep  dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indosesia... , (Jakarta: Buku Tidak Diterbitkan), hal. 13
77 Azzifathur Roifah Implementasi
Pembiayaan  Murabahah  Bil  Wakalah  Sebagai  Upaya Untuk  Meningkatkan  Ekonomi , Peternak  Sapi  Pada Lks  Asri  Cabang  Sendang (Tulungagung:  Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Tulungagung 2015), hal. 28
tangguh  baik  berupa  angsuran  atau sekaligus  pada  waktu  tertentu. 78 Pada umumnya  nasabah  membayar  secara tangguh.  Transaksi  ini  lebih  dekat  dengan murabahah  yang  asli,  tapi  rawan  dari masalah  legal.  Dalam  beberapa  kasus ditemukan  adanya  klaim  nasabah  bahwa mereka  tidak  berhutang  kepada  bank,  tapi kepada  pihak  ketiga  yang  mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah menandatangani  perjanjian  murabahah dengan  bank,  perjanjian  ini  kurang memiliki  kekuatan  hukum  karena  tidak ada  tanda  bukti  bahwa  nasabah  menerima uang dari bank sebagai bukti pinjaman/hutang. Untuk mengindari kejadian  seperti  itu  maka  ketika  bank syariah  dan  nasabah  telah  menyetujui untuk  melakukan  transaksi  murabahah maka  bank  akan  mentransfer  pembayaran barang  ke  rekening  nasabah  (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan  nasabah  untuk  ditransfer  ke rekening  supplier. 79 Dengan  cara  seperti ini  maka  ada  bukti  bahwa  dana  pernah ditransfer  ke  rekening  nasabah.  Namun demikian,  dari  perspektif  syariah  model murabahah seperti ini tetap saja
78 Azzifathur Roifah, Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, hal. 28-29
79 Nurhadi, Analisis  Hukum  Perikatan Klausul Akad, hal. 21
berpeluang  melanggar  ketentuan  syariah jika  pihak  bank  sebagai  pembeli  pertama tidak  pernah  menerima  barang  (qabdh) atas  namanya  tetapi  langsung  atas  nama nasabah.  Karena  dalam  prinsip  syariah akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan setelah  barang,  secara  prinsip,  menjadi milik bank. 80
c) Tipe  yang  paling  banyak  dipraktekkan oleh  bank  syariah.  Bank  melakukan perjajian  murabahah  dengan  nasabah,  dan pada  saat  yang  sama  mewakilkan  (akad wakalah)  kepada  nasabah  untuk  membeli sendiri  barang  yang  akan  dibelinya.  Dana lalu  dikredit  ke  rekening  nasabah  dan nasabah  menandatangi  tanda  terima  uang. Tanda  terima  uang  ini  menjadi  dasar  bagi bank  untuk  menghindari  klaim  bahwa nasabah  tidak  berhutang  kepada  bank karena  tidak  menerima  uang  sebagai sarana  pinjaman.  Tipe  ketiga  ini  bisa menyalahi  ketentuan  syariah  jika  bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli  barang  dari  pihak  ketiga, sementara  akad  jual  beli  murabahah  telah dilakukan  sebelum  barang,  secara  prinsip, menjadi milik bank. 81
80 Azzifathur
Roifah, Implementasi
Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, hal. 29 81 Ah.  Azharuddin  Lathif, Konsep  dan Aplikasi Akad Murabahah, hal. 15
Melalui  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  Nomor  9/19/PBI/2007  serta  Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008  yang  menghapus  keberlakuan  PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad
penghimpunan  dan  Penyaluran  dana  Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  pelaksanaan pembiayaan murabahah semakin menempatkan  bank  syariah  semata-mata lembaga intermediasi  yang bertindak sebagai penyedia  dana  bukan  pelaku  jual  beli murabahah. 82 Hal  ini  ditegaskan  dalam  teks Surat  Edaran  BI  No.  10/14/DPbS  pada  point III  bahwa  ”Bank  bertindak  sebagai  pihak penyedia  dana  dalam  rangka  membelikan barang  terkait  dengan  kegiatan  transaksi murabahah  dengan  nasabah  sebagai  pihak pembeli  barang”.  Di  lihat  dari  teks  surat edaran  ini,  jelas  ada  upaya  Bank  Indonesia untuk menegaskan bahwa transaksi perbankan  syariah  yang  didasarkan  pada prinsip  jual  beli  murabahah  tetap  merupakan pembiayaan  sebagaimana  transaksi  lainnya yang menggunakan akad mudharabah, musyarakah,  salam,  istishna,  ijarah,  dan ijarah muntahiya bit tamlik. 83
82 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 angka 1 huruf  d.
83 Azzifathur Roifah, Implementasi
Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, hal. 32
Murabahah  bil  Wakalah  berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN- MUI/IV/2000,  yaitu  jika  bank  mewakilkan kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan  setelah  barang,  secara  prinsip, menjadi  milik  bank. 84 Selalu  terjadi  akad wakalah  dulu  sebelum  akad  murabahah karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah  menyerahkan  barang  yang  dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan  memudahkan  nasabah,  sehingga  setelah barang  diterima  oleh  bank  maka  terjadilah akad  murabahah. 85 Sedangkan  menurut
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  Pasal  19  angka  1 huruf  o, bahwa bank boleh melakukan fungsi sebagai  Wali  Amanat  berdasarkan  Akad wakalah.
Landasan  hukum  syariah  tentang wakalah  al-Qur‟an  Surah  Al-Kahfi:  19.
“Demikianlah  kami  bangunkan  mereka  itu,
supaya  mereka  sesamanya  tanya  bertanya, berkata  salah  seorang  diantara  mereka  itu:
berapakah  lamanya  kita  diam  disini?  Jawab mereka:  satu  hari atau setengah hari. Mereka berkata:  Tuhanmu  lebih  mengetahui,  berapa
84 Nurhadi, Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad, hal. 22 85 Kurneawati, Analisis  Perlakuan  Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng  Surabaya, (Surabya:  Tidak  Diterbitkan, 2011), hal. 5
lamanya  kamu  diam  (disini).  Sebab  itu suruhlah salah seorang diantara kamu  (pergi) kekota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah  ia  lihat  mana  makanan  yang  lebih bersih,  kemudian  hendaklah  dibawanya kemari  untuk  rezekimu  dan  hendaklah  ia berlaku  lemah  lembut  dan  janganlah  ia memberi  tahukan  kepada  seorang  juapun tentang  halmu. 86 Adapun  Rukun  Murabahah bil Wakalah adalah: 87
a) Penjual (ba‟i)
b) Pembeli (musytary)
c) Barang yang dibeli (komoditas)
d) Harga  (tsaman)  yang  terdiri  dari  harga beli margin keuntungan dan harga jual.
e) Pelaku  akad,  yaitu  muwakil  (pemberi kuasa)  adalah  pihak  yang  memberikan kuasa  kepada  pihak  lain,  dan  wakil (penerima  kuasa)  adalah  pihak  yang diberi kuasa.
f) Objek  akad,  yaitu  taukil  (objek  yang dikuasakan).
g) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul. 88
Sedangkan  Syarat  Murabahah  bil Wakalah yaitu: 89
86 Mahmud  Yunus, Tafsir  Qur’an  Karim , (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.th), hal. 422 87 Nurhadi, Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad, hal. 24 88 Kurneawati, Analisis  Perlakuan  Akuntansi Piutang Murabahah, hal. 5-6
89 Yassar Wildantyo,
Aplikasi Akad
Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan Mikro di BRI  Syari’ah  Kcp  Kudus (Program  Studi  (D3)

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 1 Juni 2020
a) Harus  digunakan  untuk  barang-barang
yang  halal,  barang  najis  tidak  sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan negara,
b) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
c) Kontrak  pertama  harus  sah  sesuai  dengan rukun yang ditetapkan,
d) Kontrak harus bebas dari riba,
e) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila  terjadi  cacat  atas  barang  sesudah pembelian,
f) Penjual  harus  menyampaikan  semua  hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya  jika  pembelian  dilakukan  secara
utang
g) Objek  akad  harus  jelas  dan  dapat diwakilkan
h) Tidak bertentangan dengan syariat
Islam.90
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016), hal. 12
90 Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah , PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2008, hal. 104
Sekilas  Sistematika  Proses  Akad  Jual Beli  Murabahah  bil  Wakalah  sebagai berikut: 91

## D. Kesimpulan
Menurut  Undang-Undang  Perbankan Syariah Nomor 1 tahun 2008 Pasal 1 ayat 13, akad adalah kesepakatan tertulis  antara  Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  dengan pihak  lain  yang  memuat  adanya  hak kewajiban  bagi  para  pihak  sesuai  prinsip syariah.  Defenisi  kontrak  adalah  hubungan hukum  antara  para  pihak  yang  menimbulkan hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh  para  pihak.  Terminologi  perjanjian adalah pristiwa seseorang berjanji pada orang lain  atau  di  suatu  tempat  dua  orang  saling berjanji melaksanakan suatu hal atau rencana. Tiga konsep ini dipersamakan dalam tinjauan kebahasaan  dan  yuridis,  juga  sama-sama memunculkan hak dan kewajiban antara para pihak  yang  berakad,  serta  ketiganya  sama- sama  konsep  perikatan  dalam  hukum  bisnis. Perbedaan  ketiga  konsep  adalah  perjanjian berbeda  dengan  akad  menurut  ilmu  fiqih, perikatan berbeda dengan perjanjian menurut
91 Skema  Murabahah  dengan  aplikasi  teknis pembiayaan perbankan dengan akad wakalagh Dikutip dari wibesite online http://adenazkey17.blogspot.co.id/2010/11/murobahah -dalam-perbankan.html.diakses  tanggal  26  oktober 2019  jam  12.30  wib.  Lihat  Nurhadi, Analisis  Hukum Perikatan Klausul Akad, hal. 25
hukum  bisnis,  namun  perbedaan  hanya  pada istilah yang menggunakanya.
Tinjauan hukum dan syariah dari akad murabahah bil wakalah, bahwa secara hukum dan  syariah  akad  murabahah  dihalalkan  dan akad wakalah secara hukum dan syariah juga dihalalkan.  Namun  akad  murabahah  bil wakalah  jika  tidak  jelas  antara  kedua  akad tersebut  yang  mana  yang  digunakan,  maka muncul  ketidakjelasan  (gharar),  hukum  dari kedua  akad  tersebut  adalah  diharamakan.
Atau  apakah  wakalah  yang  bersandar  ke murabahah  atau  sebaliknya,  maupun  akad murabahah  yang  mempersyaratkan  wakalah atau  wakalah  yang  mempersyaratkan  adanya murabahah,  maka  transaksi  kedua  akad, maksudnya  transaksi  murabahah  bil  wakalah model ini diharamkan. Akantetapi jika kedua akad  bisa  jelas  (tidak  gharar)  dan  terpisah
(didahulukan  mana  yang  semestinya),  maka satu  transaksi  dengan  dua  akad  dihalalkan, misalnya  transaksi  murabahah  bil  wakalah, dengan  cara  akad  wakalah  dahulu,  baru kemudian  akad  murabahah,  maka  seperti  ini halal transaksinya.

## REFERENCE

## 1. Buku-Buku
Agama  RI,  Departemen, Al-Qur’an  dan Terjemahannya . Semarang: Toha Putra, 2015.
Al-Jauziyyah,  Ibnu  al-Qayyim, I’lam  al- Muwaqqi’in  ‘an  Rabb  al-‘Alamin . Dammam:  Dar  Ibn  al-Jauzi,  1423  H. jil 5
Anshori,  Abdul  Gofur, Hukum  Perbankan Syariah .  Bandung:  Refika  Aditama, 2011.
Antonio,  Muhammad  Sayfai‟i, Bank  Syariah dari  Teori  ke  Praktek .  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Antonio,  Muhammad  Syafi‟i, Bank  Syariah dari  Teori  ke  Praktik .  Jakarta: Rajawali Press 2003.
Arifin,  Zainul, Dasar-dasar  Manajemen
Bank Syariah. Jakarta: Pustaka
Alvabet, 2006.
Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah . Jakarta:  PT  RajaGrafindo  persada,
2008.
Ash-Shawi, Shalah dan Al-Muslih,
Abdullah, Fiqih  Ekonomi  Islam ,  Dr Muslim. Riyad: Dar Sunnah, 2011.
Asiyah, Binti Nur, Praktik Mini Bank Syariah
2. Tulungagung:  IAIN  Tulungagung, 2014.
Asser,  C., Pengkajian  Hukum  Perdata
Belanda. Jakarta: Dian Rakyat, 2001.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 1 Juni 2020
Badrulzaman,  Mariam  Darus, Perjanjian
Kredit Bank . Jakarta: PT. Citra Aditya Abadi, 2012.
Burhan,  Bungin, Metodologi  Penelitian Kualitatif. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2014.
Darmabrata,  Wahyono, Hukum  Perdata
(Pembahasan  Mengenai  Asas-Asas
Hokum Perdata ). Jakarta: CV. Gitama
Jaya, 2014.
Hamidi., Metode penelitian kualitatif .
Malang:  Universitas  Muhammadiyah Malang, 2004. Harahap, Yahya, Segi-segi Hukum
Perjanjian . Bandung: Alumni, 1986.
Hernoko,  AgusYudha, Hukum  Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta:  Laks  Bang Mediatama, 2010.
Hilman,  Iman.,  dkk., Perbankan  Syariah Masa  Depan . Jakarta:  Senayan Abadi
Publishing, 2013.
Ibrahim,  Johannes, Kartu  Kredit:  Dilematis Antara Kontrak  dan  Kejahatan .
Jakarta: Refika, 2014.
Imam Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy‟ats ibn Ishaq ibn Bisyr ibn Syaddad ibn „Amr ibn  „Imran, Abu  Dawud  al-Azdi  as- Sijistani, Shahih  Sunan  Abu  Daud .
Lebanon: Dar al-Hadis, t.th.
Imam  Ahmad,  Ahmad  bin  Muhammad  bin Hanbal  bin  Hilal  Asy  Syaibani, Musnad  Ahmad  bin  Hambal .  Riyad:
Dar al-Hadis, t.th.
Imam  Baihaqi,  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Al- Husain  bin  Ali  bin  Musa  Al-
Khusrauijrdi
Al-Khurasani
Al-
Baihaqi, Sunan  al-Kubra,  sunan  al- Baihaqi . Lebanon: Maktabah Wakfiyah, t.th. Imam  Bukhari,  Abu  Abdullah  Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Imam al- Bukhari, Sahih Bukhari . Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th.
Imam  Ibnu  Hibban,  Muhammad  bin  Hibban bin  Ahmad  Abu  Hatim  al  Butsy  at Tamimy, Shahih  Ibnu  Hibban .  Cairo: Dar ilmi, t.th. Imam Ibnu Majah, Abu „Abdillah
Muhammad  bin  Yazid  bin  „Abdillah bin Majah al-Qazwini., Al-Sunan Ibnu Majah .  Mesir:  Maktabah  al-Sunnah,
t.th.
Imam  Malik,  Abdullah  Malik  ibn  Anas  ibn Malik  ibn  Abi  Amir  ibn  Amr  ibn  al- Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn  al-Haris  al-Asbahi  al-Madani, Al- Mua’tha’  Imam  Malik .  Beirut:  Dar Fikri, t.th.
Imam Nasa‟i, Abu „Abdirrahman  ahmad bin su‟aib  bin  ali  bin  bahr  bin  sinan  bin dinar an-Nasai al-Kurasani., Al-Sunan al-Nasa’i . Cairo: Dar Ilmi, t.th.
Imam  Suprayogo  dan  Tobroni. Metodologi Penelitian  Sosial-Agama. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
Imam Tarmizi, Abu „Isa muhammad bin „isa bin  surrah  al-Turmudzi  Ibn  Musa  Ibn
Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al- Tirmidzi,
Al-Sunan Al-Tirmizi . Lebanon: Dar al-Hadis, t.th.
Islam,  Pusat  Kajian  Hukum, Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah .  Jakarta: PPHIMM & Kencana, 2009.
Karim,  Adiwarman  A., Bank  Islam  Analisis Fiqih  dan  Keuangan .  Jakarta:  Graha Grafindo, 2015.
Karim,  Adiwarman  A., Bank  Islam;  Analisis Fiqh  dan  Keuangan .  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 2010.
Karnaen  Perwataatmaja  dan  Muhammad Syafe'i  Antonio, Apa  dan  Bagaimana Bank  Islam. Jakarta:  Dana  Bhakti Prima Yasa, 1992.
Kasmir, Manajemen Perbankan . Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 211.
Lathif, Ah. Azharuddin, Konsep dan Aplikasi Akad  Murabahah  Pada  Perbankan Syariah  di  Indosesia. Jakarta:  Buku Tidak Diterbitkan.
M.  Suyanto, Bisnis  dan  Investasi  Sistem Syariah . Jogyakarta: Universitas
Atma Jaya, 2009.
Moleong,  Lexy  J., Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011. Muhajir,  Neong., Metodologi  Penelitian
Kualitatif .  Yogyakarta:  Rake  Sarasin, 1998.
Muhammad, Manajemen  Bank  Syari’ah .
Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
Muhammad, Manajemen  Bank  Syariah . Belbuk. Com, 2002.
Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank Syariah. Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN, 2015.
Mujahidin, Ahmad, Hukum Perbankan Syariah .  Jakarta:  PT.  Rajawali  Pers, 2017. Mujahidin, Ahmad, Hukum Perbankan
Syariah .  Jakarta:  Rajawali  Pers  PT.
Raja Grafindo, 2016.
Mulyana,  Dedy., Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
Nawawi,  Hadari., Metode  Penelitian  Bidang Sosial. Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 2015.
Nawawi,  Ismail, Fiqih  Muamalah  (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial) .
Surabaya:  Putra  Media  Nusantara, 2010.
Nazir,  Muhammad, Metodologi  Penelitian .
Jakata: Ghalia Indonesia, 1997. Putong, Iskandar., Metode Penelitian Kualitatif  :  Aplikasi  untuk  Penelitian Pendidikan,  Hukum,  Ekonomi  & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik,  Agama  dan  Filsafat .  Jakarta:
Gaung Persada, 2010.
Rusyd,  Ibnu, Bidayah  al-Mujtahid .  Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, t.th.
Imam  Al-Kasani, Bada’i  as-Sana’i ,  (Cairo: Maktabah Ilmiyah, t.th.
Satrio, Aji, Analisa YuridisHukum Perjanjian Bank. Jakarta: FHUI, 2009.
Setiawan, Pokok-pokok  Hukum  Perikatan. Jakarta: Bina Cipta, 2001.
Subekti  A, Hukum  Perjanjian  di  Indonesia . Jakarta: Pustaka Yutisia, 2012.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 1 Juni 2020
Subekti  B, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata. Jakarta: Intermasa, 2011.
Sutedi,  Adrian, Perbankan  Syariah  Tinjauan Dari  Beberapa  Segi  Hukum .  Bogor:
Ghalia Indonesia, 2011.
Sutopo, HB., Pengantar Penelitian Kualitatif . Surakarta:  Universitas  Sebelas  Maret Press, 2004.
Yunus,  Mahmud, Tafsir  Qur’an  Karim . Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.th.

## 2. Jurnal dan Karya Ilmiyah
Aryanti,  Yosi, Multi  Akad  (Al-Uqud  Al- Murakkabah)  di  Perbankan  Syariah Perspektif  Fiqh  Muamalah .  Jurnal
Ilmiah  Syari„ah,  Volume  15,  Nomor
2, Juli-Desember , 2016.
Chikmah, Achasih Nur, Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit  Bank  Konvensional  Dengan
Pembiayaan  Bank  Syariah  Pada Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah. Jurnal  Mahasiswa  Unesa,  Edsisi  1, 2017.
Fitriani,  Ifa  Latifa, Jaminan  dan  Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit  Bank  Konvensional .  Jurnal Hukum  &  Pembangunan,  Edsis  47, 2017.
Indriana,  Dewi  dan  Zuhroh,  Idah, Analisis
Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah  Tahun  2006-2010. Jurnal Jurnal  Ekonomi  Pembangunan,  Edisi 10, 2012.
Kusumawati,  Nidaa  Nazaahah.,  Nuryartono, Nunung., Beik, Irfan Syauqi., Analisis
Pembiayaan dan Kredit Sektor
Konstruksi di Indonesia: Studi Perbankan Syariah Dan Konvensional  (Analysis  Of  Financing And Credit On Construction Sector In Indonesia:  Study  Of  Islamic  And Conventional Banking). Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Edsisi 6, 2017. Nofinawati, Perkembangan Perbankan Syariah  di  Indonesia .  Juris  Volume 14, Nomor 2. Juli-Desember 2015.
Pato,  Saduldyn, Analisis  Pemberian  Kredit Mikro  Pada  Bank  Syariah  Mandiri Cabang Manado. Jurnal EMBA, Edisi 1, 2013.
Rachmawati,  Eka  Nuraini  &  Ab  Ghani,  Ab Mumin  bin, Akad  Jual  Beli  dalam Perspektif  Fikih  dan  Praktiknya  di Pasar  Modal  Indonesia .  Al-„Adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
Rangkuti,  Tavitri, Pengaruh  Analisis  Kredit Terhadap  Pembiayaan  Bermasalah (Kredit  Macet)  Pada  PT  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Artha Madani Cikarang, Jawa Barat. Jurnal Transparansi, Edisi 1, 2018.
Sari,
Nurma,
Analisis Perbandingan
Perhitunganpembiayaan  Kepemilikan Rumah  di  Bank  Konvensional  dan Syariah  (Studi  Kasus  Pada  Bank Mandiri dan BRI Syari’ah ). Jurnal Al- Maslahah, Edisi 13, 2017.
Supriyadi,  Agus  dan  Kartikasari,  Dwi, Hubungan  Analisis  Kredit  Terhadap Kualitas  Pembiayaan  Kpr  Pada  Pt Xyz Cabang Batam. Jurnal Akuntansi, Ekonomi  dan  Manajemen  Bisnis, Edisi 3, 2015.
Syafe‟i,  Rachmat, Transaksi  Multi  Akad Dalam  Perspektif  Fikih (Makalah disampaikan  pada  acara  Diskusi Hukum  dengan  tema  “Multi  Akad dalam  Perspektif  Ekonomi  Syari‟ah Kontemporer”  yang  diadakan  di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, hari Kamis 22 Februari, 2018.
Wangsawidjaja, A., Pembiayaan Bank Syariah .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2012.

## 3. Skripsi/Tesis/Disertasi
Kurneawati, Analisis  Perlakuan  Akuntansi Piutang  Murabahah  Pada  PT.  Bank BRI  Syariah  KCI  Gubeng  Surabaya. Surabya: Tidak Diterbitkan, 2011.
Nurhadi, Analisis  Hukum  Perikatan  Klausul Akad  Pembiayaan  Murabahah  Bil
Wakalah Nomor. 090/Mrbh/Pkb/V/2016  Bank  Rakyat Indonesia  Syari’ah .  Pekanbaru:  UIR
Pascasarjan Ilmu Hukum, 2016.
Roifah, Azzifathur, Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai  Upaya  Untuk  Meningkatkan
Ekonomi , Peternak  Sapi  Pada  Lks Asri Cabang Sendang . Tulungagung:
Jurusan  Perbankan  Syariah  Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Tulungagung  2015.
Wildantyo, Yassar, Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan  Mikro  di  BRI  Syari’ah Kcp Kudus . Perbankan Syariah Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam
UIN Walisongo Semarang, 2016.

## 4. Internet Online
Iqlima,  Siti., Peran  Bank  Sebagai  Lembaga Intermediasi ,  dikutip  dalam  wibesite online di http://iqlimazeinia.blogspot.com.
diakses ahad 1 Mei 2019.
Skema  Murabahah  dengan  aplikasi  teknis pembiayaan  perbankan  dengan  akad wakalagh Dikutip dari wibesite online http://adenazkey17.blogspot.co.id/201 0/11/murobahah-dalam- perbankan.html.diakses  tanggal  26 oktober 2019 jam 12.30 wib.
Wahyu, Lembaga  Keuangan  Pengertian , dikutip  dalam  wibesite  online  di http://catatan-ekonomi.blogspot.com. diakses ahad 1 Mei 2019.
Wikipedia, Perbankan  Syariah, dikutip dalam wibesite online di http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perban kan-  Syariah,  diakses  pada  tanggal  2 April 2019
Yanti, Rosi, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi ,    dikutip  dalam  wibesite online di http://rosiyanti-
aljihad.blogspot.com.  diakses  ahad  1 mei 2019

## 5. Perundang-Undangan dan Hukum
Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  No: 04/DSN-MUI/Iv/2000 tentang Murabahah
Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 10/DSN-MUI/Iv/2000 tentang Wakalah
Pasal  2  ayat  25  Undang-Undang    Nomor  21 Tahun    2008  tentang  Perbankan Syariah.
Undang-Undang    Nomor.  21  Tahun    2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata.  Buku  I  Bab  I Tentang Perikatan
Undang-Undang  No.  10  tahun  1998  tentang kredit Perbankan
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  Pasal  19 angka 1 huruf  d.
Undang-Undang  Perbankan  Syariah  No  21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 1