## Volume 2 No. 2, Januari  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan Penegakan Hukumnya

## Andrew Shandy Utama, Rizana, Tri Anggara Putra
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning E-Mail: andrew.fh.unilak@gmail.com , rizana@unilak.ac.id , law.firm.tap@gmail.com

## Abstract
Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to  natural  resources  must  carry  out  corporate  social  responsibility.  The  field  of  corporate  social responsibility can be carried out in the fields of education, health, infrastructure, sports and arts, social and  religious  arts,  environmental  preservation,  populist  economic  endeavors,  empowerment  of indigenous peoples,  and other fields of work that significantly impact the quality of the  community. Based on the results of observations made in the Limbungan Village of Pekanbaru City, it is known that the corporate social responsibility program of PT Asia Forestama Raya was felt by the community. How is the implementation of corporate social responsibility of PT Asia Forestama Raya towards the community? How is law enforcement towards the implementation of corporate social responsibility of PT Asia Forestama Raya based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012? The method used in this research is socio-legal research. The results of this research that PT Asia Forestama Raya actually implemented a corporate social responsibility program to the community of Limbungan Village, but it is  not  routinely  carried  out  every  year  and  does  not  cover  all  existing  work  fields.  The  obstacle  is because  the  company's  financial  condition  is  currently  in  an  unstable  condition,  so  the  budgeted corporate  social  responsibility  funds  are  limited.  Based  on  Article  32  of  Riau  Provincial  Regulation Number 6 of 2012 it is affirmed that if PT Asia Forestama Raya does not carry out corporate social responsibility  to  the  public,  then  the  company  will  be  subject  to  administrative  sanctions  by  the Government of  Pekanbaru  City  in  the  form of  written  warnings,  restrictions  on  business  activities, suspension of business activities , to revoke business activities.
Keywords: Corporate Social Responsibility; Implementation; Law Enforcement

## Abstrak
Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Bidang kerja  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dapat  dijalankan  pada  bidang  pendidikan,  kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi  kerakyatan,  pemberdayaan  masyarakat  adat,  serta  bidang  kerja  lainnya  yang  secara  nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan PT  Asia  Forestama  Raya  sangat  minim  dirasakan  oleh  masyarakat.  Bagaimanakah  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  PT  Asia  Forestama  Raya  terhadap  masyarakat?  Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012? Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini bahwa PT Asia Forestama Raya  sebenarnya  ada  melaksanakan  program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada  masyarakat Kelurahan Limbungan, tetapi tidak rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan belum mencakup semua bidang  kerja  yang  ada.  Hambatannya  karena  kondisi  keuangan  perusahaan  saat  ini  sedang  dalam keadaan tidak stabil, sehingga dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan jumlahnya terbatas.  Berdasarkan  Pasal  32  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  ditegaskan bahwa apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat,  maka  perusahaan  tersebut  akan  dikenai  sanksi  administratif  oleh  Pemerintah  Kota Pekanbaru dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan kegiatan usaha.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Pelaksanaan; Penegakan Hukum

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  dijelaskan  bahwa perseroan  terbatas  (perusahaan)  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham,  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan  oleh  undang-undang  dan  peraturan  pelaksanaannya.  Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan.
Tujuan  utama  dari  sebuah  perusahaan  adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengurus perusahaan kepada  pemegang  saham  sebagai  pemilik  dari  perusahaan  tersebut.  Inilah  dasar filosofis  didirikannya  sebuah  perusahaan.  Namun  demikian,  kegiatan  operasional perusahaan  dalam  rangka  memaksimalisasi  keuntungannya  seringkali  merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Permasalahan  tersebut  merupakan  dasar  lahirnya  konsep  tanggung  jawab  sosial perusahaan.  Artinya,  perusahaan  tidak  hanya  bertanggung  jawab  kepada  pemegang saham  sebagai  pemilik  dari  perusahaan  tersebut,  tetapi  juga  bertanggung  jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. 1
1 Fahmi.  (2011).  “Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan;  dari  Tanggung  Jawab  Moral  Menuju Tanggung Jawab Hukum yang Berkeadilan Sosial”. Jurnal Respublica , 11 (1): 16-31.
Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis, yang timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain  sebagai  akibat  dari  kompleksitas kebutuhan  manusia  yang  kian  berkembang  dan  tidak  terbatas.  Etika  bisnis  dapat menjembatani  kepentingan  antara  kebutuhan  perusahaan  dengan  kebutuhan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. 2
Dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  bisnis,  terdapat  dua  tanggung  jawab  yang harus  diimplementasikan  dalam  etika  bisnis,  yaitu  tanggung  jawab  hukum  dan tanggung  jawab  sosial.  Tanggung  jawab  hukum  meliputi  aspek  perdata  dan  aspek pidana,  sedangkan  tanggung  jawab  sosial  berarti  bahwa  perusahaan  bukan  hanya merupakan  entitas  bisnis  yang  hanya  berusaha  mencari  keuntungan  saja,  melainkan merupakan  satu  kesatuan  dengan  keadaan  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  tempat perusahaan  tersebut  beroperasi. 3 Jadi,  etika  bisnis  merupakan  dasar  dari  lahirnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan.
Pada  tahun  2007,  terjadi  perubahan  yang  signifikan  mengenai  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  Indonesia  setelah  disahkannya  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi  dasar  hukum  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan agar hak, kewajiban,  dan  tanggung  jawab  penanam  modal  diatur  secara  khusus  guna memberikan  kepastian  hukum,  mempertegas  kewajiban  penanam  modal  terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi  budaya  masyarakat,  dan  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal
2 Fahmi. (2015). Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan; Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum . Yogyakarta: FH UII Press, p. 37.
3 Ridwan  Khairandy.  (2009). Perseroan  Terbatas:  Doktrin,  Peraturan  Perundang-undangan,  dan Yurisprudensi . Yogyakarta: Kreasi Total Media, p. 138.
15  Huruf  b  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  yang menegaskan  bahwa  setiap  penanam  modal  berkewajiban  melaksanakan  tanggung jawab sosial perusahaan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal dijelaskan  bahwa  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  adalah  tanggung  jawab  yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang  serasi,  seimbang,  dan  sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya masyarakat setempat.
Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran  Terbatas  melengkapi  dasar  hukum  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  di  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  bertujuan  agar  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseoran  Terbatas,  yang  menegaskan  bahwa perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  sumber  daya  alam dan/atau  bidang  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi  perusahaan  sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau  sebagai  peraturan  pelaksana  dari  Pasal  74 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  semakin memperkokoh  landasan  hukum  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  bagi perusahaan-perusahaan  yang  beroperasi  di  wilayah  Provinsi  Riau,  termasuk  PT  Asia
Forestama  Raya  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru.  Berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan di Kelurahan Limbungan, diketahui bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  PT  Asia  Forestama  Raya  terhadap masyarakat Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru? Bagaimanakah penegakan hukum terhadap  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  PT  Asia  Forestama  Raya berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika,  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisanya. 4 Penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  sosiologis.  Kegunaan  penelitian  hukum  sosiologis  yaitu  untuk mengetahui  bagaimana  hukum  itu  dilaksanakan,  termasuk  proses  penegakan  hukum. Hal  ini  karena  penelitian  hukum  sosiologis  dapat  mengungkapkan  permasalahan- permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. 5
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kelurahan  Limbungan  Kota  Pekanbaru.  Lokasi  ini dipilih  karena  dari  observasi  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  program  tanggung jawab  sosial  perusahaan  PT  Asia  Forestama  Raya  sangat  minim  dirasakan  oleh masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  studi  kepustakaan.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif,  lalu  disimpulkan menggunakan metode deduktif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4 Soerjono Soekanto. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, p. 43.
5 Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, p. 28.

## 1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru
PT  Asia  Forestama  Raya  merupakan  pabrik  pengolahan  kayu  hasil  hutan  untuk bahan baku industri kayu. PT Asia Forestama Raya mulai beroperasi di Kota Pekanbaru sejak tahun 1986 dengan nama PT Rantau Jaya Sakti, yang berkedudukan di Kelurahan Limbungan.  Pada  awalnya  perusahaan  tersebut  berdiri  di  atas  lahan  kosong  berupa hutan di tepi Sungai Siak yang berada di pinggir Kota Pekanbaru. Akan tetapi, seiring dengan  perkembangan  dan  kemajuan  Kota  Pekanbaru  sebagai  ibukota  Provinsi  Riau, saat ini Kelurahan Limbungan telah berubah menjadi daerah padat penduduk.
Aktivitas bisnis suatu perusahaan dapat menimbulkan dampak kepada orang lain, masyarakat,  serta  lingkungan  tempat  perusahaan  tersebut  beroperasi. 6 Berdasarkan hasil  observasi  yang  dilakukan  di  Kelurahan  Limbungan  Kota  Pekanbaru,  diketahui bahwa  kegiatan  produksi  yang  berlangsung  di  PT  Asia  Forestama  Raya  telah menyebabkan  berbagai  polusi  bagi  masyarakat  dan  lingkungan  di  sekitarnya,  seperti polusi  udara.  Berdasarkan  Pasal  74  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  ditegaskan  bahwa  perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya  alam  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Ketentuan  ini bertujuan  untuk  menciptakan  hubungan  yang  seimbang  antara  perusahaan  dengan masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  area  perusahaan  dan  lingkungan  di sekitarnya.
Di  Kabupaten  Pelalawan,  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yang telah  diprogram  dengan  baik  oleh  PT  Riau  Andalan  Pulp  and  Paper  memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar  lokasi  perusahaan.  PT  Riau  Andalan  Pulp  and  Paper  merupakan  perusahaan yang  bergerak di bidang  industri kehutanan. Adapun program tanggung jawab sosial perusahaan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  PT  Riau  Andalan  Pulp  and  Paper  adalah integrated  farming  system ,  UMKM, social  infrastructure , education , vocational  training ,  dan
6 Budi  Santoso.  (2010).  “ International  CSR  Standards dari  Sudut  Pandang  Hukum  Internasional”.
Jurnal Respublica , 9 (2): 211-222.
employee  volunteerism . Integrated  farming  system yaitu  pemberian  bantuan  bibit  kepada masyarakat  yang  berwirausaha  di  bidang  pertanian,  perkebunan,  dan  perikanan. UMKM  yaitu  pemberian  bantuan  dana  kepada  masyarakat  yang  berwirausaha,  baik yang inline dengan kegiatan perusahaan seperti menjual pupuk tanaman maupun yang offline dengan  kegiatan  perusahaan  seperti  menjual  makanan  khas  daerah. Social infrastructure yaitu  pembangunan  dan  renovasi  infrastruktur  publik  seperti  jalan, jembatan,  dan  rumah  ibadah. Education yaitu  pemberian  beasiswa  pendidikan  kepada pelajar  berprestasi  melalui  Yayasan  Pendidikan Tanoto  Foundation . Vocational  training yaitu pemberian pelatihan teknis kepada generasi muda sebagai bekal dalam memasuki dunia  kerja  seperti  pelatihan  las,  otomotif,  dan  menjahit. Employee  volunteerism yaitu kesukarelaan karyawan dalam membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. 7
Berdasarkan  Pasal  10  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012 tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau  disebutkan  bahwa program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dapat  berbentuk  pemberdayaan masyarakat  dan/atau  kemitraan  dan  bina  lingkungan  dan/atau  investasi  dan/atau sumbangan/donasi,  dan/atau  promosi.  Selanjutnya,  berdasarkan  Pasal  11  Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di  Provinsi  Riau  disebutkan  bahwa  bidang  kerja  tanggung  jawab  sosial  perusahaan dapat  dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya,  sosial  dan  keagamaan,  pelestarian  lingkungan  hidup,  usaha  ekonomi kerakyatan,  pemberdayaan  masyarakat  adat,  serta  bidang  kerja  lainnya  yang  secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Manajer  Humas  PT  Asia  Forestama  Raya, Anggiat  Simamora,  dijelaskan  bahwa  PT  Asia  Forestama  Raya  memiliki  program tanggung  jawab  sosial  perusahaan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di Provinsi Riau.
7 Andrew  Shandy  Utama.  (2018).  “Implementasi Corporate  Social  Responsibility PT  Riau  Andalan Pulp and Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan”. Jurnal Selat , 5 (2): 123-133.
Di  bidang  pendidikan,  PT  Asia  Forestama  Raya  setiap  tahun  rutin  menerima mahasiswa  yang  melakukan  magang,  praktik  lapangan,  maupun  penelitian  skripsi  di perusahaan tersebut. Program ini masih berjalan sampai sekarang. Di bidang kesehatan, PT  Asia  Forestama  Raya  memiliki  klinik  kesehatan  untuk  karyawannya  dan  klinik tersebut  terbuka  untuk  umum  bagi  masyarakat  yang  ingin  memeriksa  kesehatannya maupun yang ingin berobat karena sakit. Program ini masih berjalan sampai sekarang. Selain  itu,  PT  Asia  Forestama  Raya  juga  pernah  menyediakan  mobil ambulance secara gratis  untuk  masyarakat  yang  membutuhkan  pertolongan.  Akan  tetapi,  program  ini sudah  lima  tahun  terakhir  tidak  berjalan  lagi.  Di  bidang  infrastruktur,  PT  Asia Forestama  Raya  telah  membangun  akses  jalan  utama  menuju  perusahaan,  yang  juga merupakan  jalan  umum  bagi  masyarakat,  serta  memberikan  lampu  penerangan  di sepanjang  jalan  tersebut.  Selain  itu,  PT  Asia  Forestama  Raya  juga  mempunyai  sumur bor  di  dalam  area  perusahaan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  air  bersih  bagi masyarakat. Program ini masih berjalan sampai sekarang.
Di bidang olahraga dan seni budaya, PT Asia Forestama Raya pernah setiap tahun membantu acara perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus yang diadakan  oleh  masyarakat,  yang  diisi  dengan  berbagai  kegiatan  olahraga  dan  seni budaya.  Akan  tetapi,  program  ini  sudah  tiga  tahun  terakhir  tidak  berjalan  lagi.  Di bidang  sosial  dan  keagamaan,  PT  Asia  Forestama  Raya  pernah  membantu  biaya renovasi  Masjid  Baitul  Hamdi  yang  terletak  di  RW  03  Kelurahan  Limbungan.  Akan tetapi,  program  ini  sudah  lima  tahun  terakhir  tidak  berjalan  lagi.  Selain  itu,  pihak perusahaan setiap tahun rutin menyembelih seekor sapi pada saat hari raya Idul Adha untuk  dibagikan  kepada  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  lokasi perusahaan.  Program  ini  masih  berjalan  sampai  sekarang.  Di  bidang  usaha  ekonomi kerakyatan,  PT  Asia  Forestama  Raya  sepuluh  tahun  yang  lalu  telah  menyediakan sebidang  tanah  yang  terletak  di  RW  01  Kelurahan  Limbungan  untuk  dikelola masyarakat menjadi sebuah pasar tradisional. Pasar tradisional tersebut masih berjalan sampai sekarang.
Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  mampu  mempererat  hubungan antara perusahaan dan masyarakat karena program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan  upaya  yang  nyata  dari  perusahaan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  memberikan  pengaruh kepada  masyarakat  dalam  hal  peningkatan  kualitas  kesejahteraannya,  baik  di  bidang sosial,  ekonomi,  pendidikan,  maupun  lingkungan,  seperti  akses  transportasi  dan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pembangunan daerah, sebaiknya diwujudkan komitmen bersama antara program-program pemerintah daerah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 8
Substansi  keberadaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  sebenarnya  dalam rangka  untuk  memperkuat  keberlanjutan  sebuah  perusahaan  di  suatu  daerah,  yaitu dengan  cara  membangun  kerja  sama  dengan stakeholders yang  difasilitasi  oleh  pihak perusahaan  melalui  program-program  pemberdayaan  masyarakat  di  sekitarnya. 9 Berdasarkan  Pasal  8  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau  ditegaskan  bahwa  perusahaan wajib  menetapkan  komitmen  bahwa  program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  kebijakan  manajemen  maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.
Sebenarnya,  PT Asia  Forestama Raya ingin melaksanakan tanggung  jawab sosial perusahaan  secara  rutin  setiap  tahunnya  di  semua  bidang  kerja  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  11  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau.  Akan  tetapi,  kondisi  keuangan perusahaan saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga dana tanggung jawab sosial  perusahaan  yang  dianggarkan  jumlahnya  sangat  terbatas.  Hal  ini  dikarenakan menurunnya jumlah pasokan kayu hasil hutan. Sudah sepuluh tahun belakangan ini PT Asia  Forestama  Raya  tidak  lagi  mendapatkan  pasokan  kayu  hasil  hutan  dari  Provinsi
8 Siska  Sukmawaty.  (2017).  “Membangun  Daerah  Melalui  Kebijakan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan”. Jurnal Selat , 4 (2): 205-218.
9 Suparman. (2013). “ Corporate Social Responsibility ; Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat”. Jurnal Interaksi , II (2): 69-81.
Riau, tetapi harus dipasok dari Pulau Kalimantan, yang tentunya membutuhkan biaya transportasi yang lebih mahal.
Seharusnya,  penerapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  tidak  lagi  dianggap sebagai cost , tetapi sebagai investasi perusahaan karena sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi. 10
Di  Kelurahan  Sri  Meranti  Kota  Pekanbaru,  diketahui  bahwa  PT  Riau  Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Hambatannya yaitu  terbatasnya  dana  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  karena  kondisi  keuangan perusahaan  yang  sedang  tidak  stabil.  Akan  tetapi,  masyarakat  Kelurahan  Sri  Meranti tidak  ada  yang  mempermasalahkannya  karena  PT  Riau  Crumb  Rubber  Factory  selalu memprioritaskan  untuk  merekrut  masyarakat  Kelurahan  Sri  Meranti  untuk  menjadi karyawannya.  Bahkan,  untuk  level  buruh  pabrik,  sekitar  lebih  kurang  75%  tenaga kerjanya merupakan masyarakat Kelurahan Sri Meranti. 11
Selain itu, berdasarkan Pasal 28  Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau  disebutkan  bahwa setiap  perusahaan  harus  memberikan  laporan  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  sekurang-kurangnya  sekali  dalam  setahun  kepada  pemerintah  daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Limbungan, Khairunnas, dijelaskan bahwa PT Asia Forestama Raya ada melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan tersebut juga ada membantu pelaksanaan kegiatan sosial yang diadakan oleh pihak kelurahan. Akan tetapi, PT Asia Forestama Raya tidak ada menyampaikan laporan secara resmi kepada Lurah Limbungan mengenai program- program tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dilaksanakannya maupun yang telah dilaksanakannya di Kelurahan Limbungan.
10 Yetti. (2011). “Implikasi Corporate Social Responsibility terhadap Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. Jurnal Respublica , 11 (1): 32-45.
11 Andrew Shandy Utama dan Rizana. (2017). “Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb  Rubber  Factory  terhadap  Masyarakat  Kelurahan  Sri  Meranti  Kota  Pekanbaru”. Jurnal  Novelty ,  8 (2): 173-186.
Program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  sebagai  bentuk  solidaritas  sosial perusahaan bukan hanya berguna bagi masyarakat, melainkan juga sangat bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat. 12
2. Penegakan  Hukum  terhadap  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  PT  Asia  Forestama  Raya  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan di Provinsi Riau
Perusahaan  memiliki  peran  strategis  dalam  mendorong  pertumbuhan  tingkat kesejahteraan  masyarakat.  Usaha  tersebut  dilakukan  dengan  meningkatkan  dan menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  bantuan-bantuan  lain  kepada  negara  maupun masyarakat  melalui  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Undang-undang  mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  tetap  akan  menimbulkan dampak  bagi  masyarakat  karena  kurangnya  kontribusi  perusahaan  tersebut  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  hal  tersebut,  jelas  bahwa  perusahaan yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  berarti melanggar  ketentuan  undang-undang.  Perusahaan  memiliki  usaha  untuk memaksimalisasi  keuntungan  ekonomis.  Namun  di  sisi  lain,  perusahaan  wajib berkontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kesehatan  lingkungan melalui  program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Namun,  kewajiban  tanpa  sanksi berarti  juga  akan  sulit  dilaksanakan.  Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  hanya  akan menjadi petunjuk moral untuk dilaksanakan secara sukarela, bukan menjadi kewajiban selayaknya  bisnis  utama  perusahaan  tersebut.  Untuk  itu,  pengaturan  sanksi  dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penting. 13
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  menegaskan  bahwa
12 Yetti.  (2007).  “Tanggung  Jawab  Perusahaan  terhadap  Sosial  dan  Lingkungan  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Jurnal Respublica , 7 (1): 113-118.
13 Pujiyono,  Jamal  Wiwoho,  dan  Triyanto.  (2016).  “Model  Pertanggungjawaban  Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility ( CSR ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Yustisia , 5 (1): 41-51.
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan  kepada  masyarakat.  Dengan  telah  ditegaskannya  bahwa  tanggung  jawab sosial  perusahaan  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  perusahaan, maka  seharusnya  ada  sanksi  yang  tegas  apabila  ada  perusahaan  yang  tidak melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada  masyarakat,  terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan. 14
Berdasarkan  Pasal  74  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Artinya,  sanksi  terhadap  perusahaan  yang  tidak  melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ada pada undang-undang yang lain, yaitu Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Berdasarkan  Pasal  34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman Modal ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan  dapat  dikenai  sanksi  administratif  oleh  instansi  atau  lembaga  yang berwenang berupa:
a. Peringatan tertulis.
b. Pembatasan kegiatan usaha.
c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
Kebijakan hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia yang bersifat mandatory dengan  disertai  sanksi  sebenarnya  sudah  tepat.  Perubahan paradigma hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadikan perusahaan sebagai  pengemban  kewajiban  hak  ekosob  merupakan  faktor  pendukung  yang  kuat terhadap  model  kebijakan  hukum  mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di Indonesia. 15
14 Andrew  Shandy  Utama  dan  Rizana.  (2018).  “Penegakan  Hukum  terhadap  Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru”. Jurnal Equitable , 3 (1): 1-11. 15 Sefriani dan Sri Wartini. (2017). “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia”. Jurnal Ius Quia Iustum , 24 (2): 1-28.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Pekanbaru,  Wan  Agusti,  dijelaskan  bahwa  masyarakat Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru dapat menyampaikan permasalahannya kepada Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada  masyarakat,  agar  perusahaan  tersebut direkomendasikan  menerima  sanksi  yang  tegas  dari  Pemerintah  Kota  Pekanbaru. Diketahui bahwa pada tahun 2016 PT Asia Forestama Raya pernah dikunjungi langsung oleh  beberapa  orang  anggota  DPRD  Kota  Pekanbaru  karena  menindaklanjuti  adanya aspirasi dari masyarakat Kelurahan Limbungan.
Berdasarkan  Pasal  32  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012 tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  di  Provinsi  Riau  ditegaskan  bahwa perusahaan  yang  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. 16 Ketentuan  mengenai  bentuk-bentuk  sanksi lainnya tersebut merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha.
Apabila  PT  Asia  Forestama  Raya  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  kepada  masyarakat,  maka  perusahaan  tersebut  akan  dikenai  sanksi administratif  oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  bentuk  peringatan  tertulis, pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan  usaha,  hingga  pencabutan  kegiatan usaha PT Asia Forestama Raya.

## D. PENUTUP
Perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  sumber  daya  alam dan/atau  bidang  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Bidang  kerja  tanggung  jawab  sosial  perusahaan dapat  dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni
16 Andrew  Shandy  Utama  dan  Rizana.  (2018).  “Upaya  Hukum  Masyarakat  Kecamatan  Rumbai Pekanbaru  dalam  Pemenuhan  Hak  Masyarakat  Melalui  Program Corporate  Social  Responsibility ( CSR )”. Jurnal Melayunesia Law , 2 (1): 79-93.
budaya,  sosial  dan  keagamaan,  pelestarian  lingkungan  hidup,  usaha  ekonomi kerakyatan,  pemberdayaan  masyarakat  adat,  serta  bidang  kerja  lainnya  yang  secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. PT Asia Forestama Raya sebenarnya  ada  melaksanakan  program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada masyarakat Kelurahan Limbungan, tetapi tidak rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan belum mencakup semua bidang kerja yang ada. Hambatannya karena kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan jumlahnya terbatas.
Berdasarkan  Pasal  32  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat,  maka  perusahaan  tersebut  akan  dikenai  sanksi  administratif  oleh Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  bentuk  peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan kegiatan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers.
Fahmi. (2015). Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan; Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum . Yogyakarta: FH UII Press.
Ridwan  Khairandy.  (2009). Perseroan  Terbatas:  Doktrin,  Peraturan  Perundang-undangan, dan Yurisprudensi . Yogyakarta: Kreasi Total Media.
Soerjono Soekanto. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.

## Jurnal:
Andrew  Shandy  Utama.  (2018).  “Implementasi Corporate  Social  Responsibility PT  Riau Andalan  Pulp  and  Paper  terhadap  Masyarakat  di  Kabupaten  Pelalawan”. Jurnal Selat , 5 (2).
Andrew  Shandy  Utama  dan  Rizana.  (2017).  “Implementasi  Corporate  Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru”. Jurnal Novelty , 8 (2).
_________.  (2018).  “Penegakan  Hukum  terhadap  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru”. Jurnal Equitable , 3 (1).
_________.  (2018).  “Upaya  Hukum  Masyarakat  Kecamatan  Rumbai  Pekanbaru  dalam Pemenuhan  Hak  Masyarakat  Melalui  Program Corporate  Social  Responsibility ( CSR )”. Jurnal Melayunesia Law , 2 (1).
Budi  Santoso.  (2010).  “ International  CSR  Standards dari  Sudut  Pandang  Hukum Internasional”. Jurnal Respublica , 9 (2).
Fahmi.  (2011).  “Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan;  dari  Tanggung  Jawab  Moral Menuju  Tanggung  Jawab  Hukum  yang  Berkeadilan  Sosial”. Jurnal  Respublica ,  11 (1).
Pujiyono,  Jamal  Wiwoho,  dan  Triyanto.  (2016).  “Model  Pertanggungjawaban  Hukum Pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility ( CSR )  untuk  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Yustisia , 5 (1).
Sefriani  dan  Sri  Wartini.  (2017).  “Model  Kebijakan  Hukum  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan di Indonesia”. Jurnal Ius Quia Iustum , 24 (2).
Siska  Sukmawaty.  (2017).  “Membangun  Daerah  Melalui  Kebijakan  Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan”. Jurnal Selat , 4 (2).
Suparman.  (2013).  “ Corporate  Social  Responsibility ;  Bentuk  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat”. Jurnal Interaksi , II (2).
Yetti.  (2007).  “Tanggung  Jawab  Perusahaan  terhadap  Sosial  dan  Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Jurnal Respublica , 7 (1).
_________.  (2011).  “Implikasi Corporate  Social  Responsibility terhadap  Aplikasi  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999”. Jurnal Respublica , 11 (1).

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.