Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018

## Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Pada Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012-2016

## Andrianto
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email: andrianto914@yahoo.com

## Abstract
With the enactment of Law No. 6 of 2014 on villages, it is desirable that in the management of the village, especially in the management of its finances, it can be done accountably and responsibly. This study aims to identify the financial management of the village along with the problems associated with the  management  of  village  finances  conducted  in  the  Village  Ploso  Jombang.  This  research  uses qualitative method with case study approach, where most of the research implementation mostly use observation and interview method. The results show that in the management of village finances there are main issues that is the lack of knowledge of village head and its officials in the management of budget and village finances. This research proposes the existence of computerized system accompanied by training and guidance of village financial management from local government apparatus, so it is expected that village financial reporting can be done by fast process and with output of accountable and accountable financial statement.
Keywords : Village Finance, Financial Reporting, Accountable.

## Abstrak
Dengan  mulai  diberlakukannya  Undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa,  menghendaki agar  dalam  pengelolaan  desa  terutama  dalam  pengelolaan  keuangannya  dapat  dilakukan  secara akuntabel  dan  bertanggung  jawab.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pengelolaan keuangan desa beserta permasalahannya terkait dengan pengelolaaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Ploso Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana sebagian besar pelaksanaan penelitian banyak menggunakan metode observasi dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  terdapat pokok permasalahan yang utama yaitu minimnya pengetahuan kepala desa beserta aparatnya dalam pengelolaan  anggaran  dan  keuangan  desa.  Penelitian  ini  mengusulkan  adanya  sistem terkomputerisasi disertai dengan pelatihan dan bimbingan pengelolaan keuangan desa  dari aparat pemerintah  daerah,sehingga  diharapkan  pelaporan  keuangan  desa  dapat  dilakukan  dengan  proses yang cepat dan dengan output laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.
Kata kunci: Keuangan Desa, Pelaporan Keuangan, Akuntabel.
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018

## Pendahuluan
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  membawa  perubahan  pada  sistem  pelaksanaan pemerintah daerah. Wilayah Indonesia yang begitu luas dengan sumber daya yang berbeda- beda dan begitu melimpah ruah dari darat, laut dan udara membawa pengaruh yang besar pada pengelolaan otonomi daerah. Tentunya hal ini akan berdampak pengaruh yang besar bagi  keberhasilan  dalam  pengelolaan  otonomi  daerah.  Dengan  adanya  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,Pemerintah  Pusat  telah  memberikan kepada  pemerintah  daerah  kewenangan  yang  cukup  luas,nyata  dan  bertanggung  jawab. Maksud dari pengertian ini adalah bahwa pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada  masing-masing  daerah  dalam  mengatur  dan  melaksanakan  kebijakannya  sendiri dalam mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
Salah  satu  dampak  positif  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  ini  adalah  terjadinya perubahan  pada  sistem  pemerintahan  yang  sebelumnya  dari  sentralistik  ke  sistem desentralistik  (Kindarsih, 2008) Salah  satu  sektor  yang  perlu  mendapat  perhatian  lebih tersebut  adalah  desa. Desa  merupakan    merupakan  unit  terkecil  dalam  susunan  unit organisasi  pemerintahan  yang  berfungsi  memberikan  pelayanan  langsung  kepada masyarakat,  misalnya  pelayanan  administratif,  kependudukan, pernikahan, kematian  dan lain-lain. Selain  itu dalam pemerintahan  desa, desa  mempunyai  peran  penting  dalam membantu  proses  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan  daerah. Terbatasnya alokasi dana dari pemerintah adalah salah satu kendala yang dapat menurunkan pelayanan kepada masyarakat dan penurunan tatanan ekonomi masyarakat desa.
Untuk  memperkuat  dalam pengelolaan  dana  desa tersebut,  pemerintah  telah melahirkan undang-undang  yang  mengatur  segala  hal  dalam  pengaturan  dan kewenangannya beserta  turunannya. Dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014  membawa  kabar  gembira  bagi  desa.  Sayangnya,  dari  lahirnya  undang-undang  ini hanya dipahami secara sempit dengan adanya pengucuran dana dari berbagai sumber ke Desa.  Dengan  adanya UU  beserta  turunannya  tersebut  Desa  diberikan  kesempatan  untuk menjadi berdaya,sejahtera, dan mandiri. Hal ini dikarenakan UU beserta turunannya tidak
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
hanya  mengatur  mengenai  keuangan  Desa,  tetapi  juga  kewenangan  Desa, Kelembagaan Desa, peraturan  di  Desa,  pembangunan  Desa,  dan  pembangunan  kawasan  perdesaan, administrasi Desa, aset Desa, dan Badan Usaha Milik Desa.
Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini masih tergolong memiliki kemampuan yang  rendah  terutama  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah dan  pencatatan akuntansinya. Pada  tataran  pertanggung  jawaban  pengelolaan  administrasi pencatatan akuntansi  atas keuangan desa,kompetensi  sumber  daya  manusia  di  desa  merupakan kendala  utama. Desa Ploso merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  dalam  wilayah Kecamatan Jombang,  yang  dimana  telah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur pemerintahan sendiri seperti  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia dalam  undang-undang  nomor6  tahun  2014  tentang  Desa  serta Peraturan  Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.
Peraturan –peraturan tersebut  menjadi  pedoman  bagi  pemerintahan  desa ploso dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan desa. Namun, seperti yang telah disampaikan diatas  bahwa  kondisi  aparatur  desa  yang  masih  memiliki  kemampuan  yang rendah terutama  dalam  hal  untuk  kegiatan  pencatatan,  pelaporan  dan  penatausahaan  kegiatan akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan/ laporan keuangan yang tepat waktu, menjadi kendala bagi pemerintahan desa Ploso saat ini. Tentunya hal ini, menjadi suatu  pertimbangan  keputusan  bagi Kepala  Desa,  bagaimana  meningkatkan  kualitas pengetahuan aparatur desa terutama kualitas yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi sehingga dapat menghasilkan pelaporan informasi keuangan yang tepat waktu dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi organisasi.
Dari  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terkait  dengan akuntansi  desa  berdasarkan  peraturan-peraturan  diatas.  Penulis  mengambil  judul  dalam penelitian  ini  “ Pengelolaan  Keuangan  Desa :  Studi  pada  Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012 – 2016 ”.

## Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa : studi pada Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012 -2016.
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018

## Penelitian Terdahulu
Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu terkait dengan kualitas pencatatan pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia :
1. Harun  (  2007)  menyatakan  tentang  pentingnya  peningkatan  kualitas  akuntansi  sektor publik  di  Indonesia, organisasi  Pemerintah,seperti  layaknya  perusahaan  swasta  besar, memerlukan informasi keuangan / laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat untuk tujuan organisasi.
2. Akbar (2011)  menyimpulkan akuntabilitas publik  dan  keterbukan  merupakan  dua  sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance) .
3. Tanjung  (2000)  juga  menyatakan  bahwa Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang dihasilkan melalui proses akuntansi  merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  publik. Oleh  karena  itu,  untuk    dapat  menghasilkan  laporan keuangan yang semakin baik (tantangan) dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada  pemerintah  daerah,  hal  ini  dapat  dilakukan    melaui  kegiatan  bimbingan  teknis akuntansi  bagi  pegawai  pemerintah  daerah  yang    ditugaskan  sebagai  pengelola keuangan  atau melalui  rekrutmen  pegawai  baru  yang  memiliki  kemampuan  akuntansi keuangan daerah.
4. Yahya (2006) juga memberikan kesimpulan yang seirama bahwa proses dalam informasi akuntansi  dan laporan  keuangan  daerah adalah merupakan sarana  akuntabilitas  dan transparansi keuangan dan kualitas pemerintahan daerah yang baik ( good governance) sangat ditentukan oleh akuntabilitas,transparansi pengelolaan keuangannya.
5. Sadjiarto (2000) menyatakan bahwa g ood governance dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia sangat ditentukan dari pengelolaan keuangannya.
6. Furqani (2010) menyimpulkan ada korelasi positif antara pengelolaan keuangan yang baik dengan upaya untuk mewujudkan good governance.
7. Aliyah  dan  Nahar  (2012)  menyatakan  bahwa  penyajian  laporan keuangan  daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah.  Penyajian  laporan  keuangan  daerah secara  lengkap  yang  sesuai dengan  standar  akuntansi pemerintahan  dan  mudah diakses  oleh  semua  pihak  yang
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
berkepentingan  memungkinkan  kontrol  dan pengawasan  terhadap  pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik.
8. Demikian juga, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani et al (2010) menyatakan bahwa pemahaman  akuntansi  berpengaruh  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah kota.

## Metode Ruang Lingkup Penelitian
Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pada kegiatan –kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi pendapatan dan belanja  desa  pada  pemerintahan  desa ploso yang  merupakan  bagian  dari  wilayah kecamatan Jombang.

## Pendekatan Penelitian dan Data Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan  pendekatan  studi kasus  yang  mendeskripsikan terhadap sumber-sumber  APBD Desa dan digunakan untuk apa saja dalam pelaksanaannya dengan mengambil kasus yang terjadi di lapangan pada Pemerintahan Desa Ploso yang merupakan salah satu kabupaten Jombang Jawa Timur.
Sedangkan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan  data  sekunder.  Adapun  data  primer  merupakan  data  yang  bersumber  langsung  dari informan pada objek peneliti yang telah terjun ke lapangan dengan melakukan wawancara pada bagian penata usaha keuangan pada aparatur Desa Ploso dan kemudian melakukan observasi  terhadap  angka-angka  keuangan  yang  menjadi  target  dan  realisasi  pada pendapatan dan belanja desa. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa data – data yang berisi dokumen-dokumen keuangan pemerintah Desa Ploso, serta data-data yang bersumber  dari  buku-buku  referensi  dan jurnal–jurnal  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini.
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018

## Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur  pengumpulan  data  merupakan tahapan-tahapan  atau  langkah-langkah yang  harus  dilalui  oleh  peneliti  bila  akan  melakukan  penelitian.  Yang  dimaksud  tahapan disini adalah tahapan pengumpulan data, informasi, keterangan dari responden yang akan diolah  dalam  penelitian (Fatihuddin,  2015). Prosedur  pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan langkah sebagai berikut :
1. Wawancara, dengan melakukan wawancara langsung kepada aparatur desa pada bagian bendahara serta  sebagai  tambahan  informasi  dalam  penelitian  ini,  penulis  juga melakukan  wawancara kepada Kepala  Desa Ploso, untuk  mendapatkan  informasi dengan  pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari  perencanaan  hingga  sampai  pada pelaporannya.
2. Observasi, mendapatkan  data  dengan  cara  mengadakan  pengamatan  secara  langsung kepada objek penelitian yaitu pemerintahan Desa Ploso Kecamatan Jombang.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil wawancara
Wawancara  telah  dilakukan  dengan  berbagai  pihak  yang  telah  disebutkan  oleh penulis  pada  bagian  diatas  yaitu  bendahara, Kepala  Desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat di desa ploso kecamatan jombang yang menjadi lokasi penelitian. Dari hasil wawancara  tersebut  diperoleh  beberapa  temuan. Kepala  Desa dan  aparat  desa  belum begitu memahami tentang pencatatan akuntansi desa dari target kegiatan yang ditetapkan hingga realisasi kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa belum begitu memahami terkait dengan segala pencatatan akuntansi desa, meskipun aparat desa telah dibekali dengan berbagai pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa. Disamping itu, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan adanya program dana desa yang telah masuk. Karena mereka berpendapat bahwa dalam pengelolaan keuangan desa  masih  terkesan  asal-asalan  apalagi  kalau  dana  desa  sudah  masuk,  maka  tentu  yang dikhawatirkan mereka adalah tentu hal ini akan menjadi lumbung korupsi yang baru.
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
Selain itu, Kekurangsiapan dan kecemasan hal itu disebabkan minimnya sosialisasi dan bimbingan dari pemerintah kabupaten Jombang. Seluruh Kepala Desa dan aparat desa inginnya  laporan  pengelolaan  keuangan  desa  diseragamkan  terlebih  dahulu  dengan dituangkan peraturan tersendiri mulai dari pencatatan akuntansi hingga menjadi pelaporan informasi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sehingga apabila program dana desa tersebut, tentunya para Kepala Desa dan aparat desa tidak kebingungan dalam menyusun pencatatan akuntansi dan pelaporannnya.

## Pengelolaan keuangan desa
Secara adminstratif berdasarkan data statistik kabupaten Jombang pada tahun 2015 terdiri dari 18 Kecamatan dan 322 Desa serta 31 Kelurahan. Desa Ploso adalah salah satu desa  yang  berada  di  kecamatan Jombang.  Desa Ploso memiliki  luas  155.873  Ha, jumlah penduduk  8.490  Jiwa  dan  kepadatan  penduduk  300  per  Km. Susunan  organisasi pemerintahan Desa Ploso terdiri dari 12 orang dengan Kepala Desa Sri Udjiati. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada Camat Jombang. Disamping itu juga bertanggung jawab  untuk  memberikan  keterangan  laporan  pertanggung  jawaban  kepada  rakyat  desa yang  dipimpinnya  serta  memberikan  peluang  dan  kesempatan  kepada  masyarakat  desa melalui Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) untuk menampung aspirasi masyarakat desa.
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa kadangkala  cenderung tidak  seimbang antara  pendapatan  dan  pengeluaran. Realitanya,  hal  ini disebabkan  oleh  empat  faktor utama yaitu sebagai berikut (Hudayana & FPPD dalam Subroto, 2009).
1. Desa  wajib  memiliki  anggaran  pendapatan  dan  belanja  yang  kecil  dan  sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat terlalu rendah.
3. Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan.
4. Banyaknya  program  pembangunan  masuk  ke  desa  tetapi  pengelolaan  dilakukan  oleh dinas terkait.
Siklus  penyusunan  keuangan  desa  terbagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu  sebagai  berikut (data Desa Ploso, 2017):
1. Bulan November sampai Desember
:Penyusunan siklus tahunan desa.
2. Bulan Oktober
: Perubahan anggaran.
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
3. Bulan Januari sampai Maret
: Penyampaian laporan pertanggung jawaban.
Sesuai  dengan Peraturan  Bupati Jombang nomor 6  Tahun  2017  tentang pedoman pengeloaan  keuangan  desa,  menyatakan  bahwa  sekretaris  desa  bertindak  sebagai koordinator  pelaksana  teknis  pengelolaan  keuangan  desa. Dalam menjalankan  fungsi tersebut, maka sekretaris desa mempunyai tugas untuk :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa.
b. Menyusun  rancangan  peraturan  desa  tentang  APB  Desa,  perubahan  APB  Desa  dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
c. Melakukan  pengendalian  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam APB Desa.
d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanan APB Desa, dan
e. Melakukan verifikasi terhadap bukti –bukti penerima dan pengeluaran APB Desa.
Selain  itu,  sekretaris  desa  kemudian menyampaikan dan  menjelaskan rancangan peraturan  desa  kepada  Kepala  Desa untuk  memperoleh  persetujuan. Kepala  Desa menyampaikan  rancangan  peraturan  desa  kepada  BPD  paling lambat  minggu  pertama bulan  Nopember  pada  tahun  anggaran  sebelumnya, untuk  dibahas  bersama. Peraturan Desa yang sudah dirancang tentang APB Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD disampaikan paling lama 3 hari kepada Camat untuk dilakukan pengkajian dan penelitian apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengkajian dan penelitian  oleh  Camat  dan  penyampaian  rekomendasi  Camat kepada  Bupati  dilakukan paling  lambat  6  hari  sejak  diterimanya  APB  Desa. Bupati menetapkan  hasil  evaluasi rancangan  APB  Desa  paling  lambat  15  hari  sejak  diterimanya  rancangan  APB  Desa  yang dikirim oleh Camat. Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sampai dengan batas waktu atas persetujuan tersebut, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa.
Contoh siklus tahunan Desa Ploso tahun anggaran 2016 (daftar peraturan-peraturan Desa Ploso).
1. APB Desa Ploso tahun 2016.
2. Pengelolaan tanah kas desa.
3. Pungutan desa
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
4. Pemanfaatan dan pemeliharaan saran dan prasarana Pendidikan anak usia dini.
5. Pertanggung jawaban APB Desa tahun 2015 dan lain-lain.
6. Perubahan APB Desa tahun 2016.
Contoh  siklus  tahunan  desa Ploso tahun  2016 (Keputusan-keputusan  Kepala  Desa Ploso).
1. Rencana kegiatan pembangunan Desa Ploso tahun 2017.
2. Pembentukan tim pelaksana distribusi beras untuk rumah tangga miskin.
3. Pelaksana kegiatan alokasi dana desa.
4. Pembentukan tim pelaksana pendataan ( updating & validasi data KB) dan lain-lain.
Peraturan  Pemerintah  nomor  72  tahun  2005  pasal  67 menjelaskan  bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
Peraturan Bupati Jombang nomor 06 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati  nomor  27  tahun  2015  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  desa  pada  bagian kesatu pasal 8, menjelaskan bahwa APBDesa terdiri atas : pendapatan desa, belanja desa dan  pembiayaan desa. Peraturan  Bupati Jombang nomor  06  tahun  2017  pasal  9  ayat  1 mendefinisikan  pendapatan  desa  yang  selanjutnya  disebut  pendapatan  adalah  semua penerimaan yang melalui rekening desa yang wajib diterima oleh pemerintah desa dalam jangka  waktu 1  (satu)  tahun  anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  desa. Pendapatan Desa Ploso kecamatan Jombang tahun 2016 berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil restribusi daerah, bagi hasil desa dari dana perimbangan dari pemerintah daerah, bantuan keuangan dari pemerintah daerah  (provinsi, kabupaten dan desa lainnya), dan lain-lain pendapatan yang sah. Total pendapatan pada tahun 2016 sebesarRp 2.400.000.000,00 (dua  milyar  empat  ratus  juta  rupiah). Pendapatan  terbesar berasal dari pencairan dana desa yang merupakan program dari pemerintah pusat sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu  milyar  rupiah)  kemudian  disusul  dari  hasil alokasi  dana  desa sebesar  Rp 700.000.000,00  (tujuh  ratus  juta  rupiah). Desa Ploso tidak  memperoleh pendapatan yang bersumber dari bagian laba BUM-Desa, tanah kas desa, sewa bangunan milik  desa, Bunga  simpanan  bank,bantuan  keuangan  khusus,hibah  dan  sumbangan  pihak ketiga.
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
Desa Ploso untuk  tahun-tahun  berikutnya  perlu  mencari  sumber-sumber pendapatan  lain.  Misalnya  mendirikan  BUM-Desa  sehingga  pendapatan  meningkat  dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Hasil kekayaan alam (garapan) di  Desa Ploso untuk  saat  ini  tidak  bisa  hanya  mengandalkan  dari  sektor  pertanian,  oleh sebab  itu  desa  perlu  merencanakan bangunan  (kios  atau  toko)  untuk  disewakan. Pertimbangan merencakan bangunan untuk disewakan mengingat sebagian tanah kas desa di wilayah yang strategis untuk melakukan usaha (bisnis).
Peraturan  Bupati Jombang nomor  06  tahun  2017  pasal  12  ayat  1  mendefinisikan belanja  desa  yang  selanjutnya  disebut  belanja  adalah  semua  pengeluaran  dari  rekening desa  yang  melalui Rekening  desa.Sedangkan  dalam  penggunaannya belanja  desa  terdiri dari beberapa ketentuan yaitu :
a. Paling  sedikit  70%  (tujuh  puluh  perseratus)  dari  jumlah  anggaran  belanja  desa digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat desa.
b. Paling  banyak  30%  (tiga  puluh  perseratus)  dari  jumlah  anggaran  belanja  desa digunakan untuk :
1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa.
2. Operasional pemerintah desa.
3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa,
4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
Belanja Desa Ploso tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.350.000.000,00 ( Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang sebagian besar digunakan untuk belanja langsung yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja bahan modal, belanja perbaikan saluran irigasi, belanja  pengaspalan  jalan  desa, dan  belanja  tidak  langsung yaitu  belanja  pegawai, tunjangan, belanjan operasional kepala desa, perangkat desa & BPD, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Desa Ploso tidak melakukan belanja sewa alat berat,  belanja tambahan penghasilan, belanja subsidi & belanja hibah.
Dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Ploso Tahun  anggaran  2016, belanja  paling  besar  adalah  belanja  modal pelaksanaan
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
pembangunan  desa  sebesar  Rp 1.008.000.000,00 kemudian  belanja  modal penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah),  belanja  lain-lain  Rp 622.000.000,00  (enam  ratus  dua  puluh  dua  juta  rupiah). Sebelum  berlakunya  UU  no.  6  tahun  2014, Pemerintah Desa dalam  rangka  peningkatan infrastruktur desa selalu mengajukan proposal ke pengusaha-pengusaha swasta baik yang berada  dalam  lingkup  areal  wilayah  desa ploso maupun  diluar  areal  wilayah  desa Ploso, namun  sejak  diberlakukannya  program  dana  desa  yang  merupakan  program dari pemerintah pusat, belanja pembangunan desa terlihat begitu siginifikan dan sangat terasa dampaknya bagi kelangsungan hidup masyarakat desa Ploso.
Sedangkan  berbicara  tentang  pembiayaan  telah  tertuang  dalam  peraturan  Bupati Jombang nomor 06 tahun 2017 bahwa pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar  kembali  dan  /atau  pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,baik  pada  tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa  terdiri  atas  :  Penerimaan  pembiayaan  dan  pengeluaran  pembiayaan.  Untuk penerimaan pembiayaan desa mencakup :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (silPA) tahun sebelumnya.
b. Pencairan dana cadangan.
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
d. Penerimaan pinjaman desa.
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan desa terdiri dari :
a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan modal Desa
c. Pembayaran pokok utang.
Desa Ploso penerimaan  pembiayaan  sebesar  Rp  25.000.000,00  dari  hasil  kekayaan  desa yang dipisahkan.
Dari  Pencatatan  laporan  keuangan  pada  Pemerintahan  Desa  Ploso,  terlihat  bahwa pencatatan  sistem  akuntansi  yang  digunakan  di  Desa Ploso Kecamatan Jombang menggunakan sistem akuntansi kas, ini menunjukkan bahwa pada tingkat desa pencatatan akuntansi  masih  sangat  sederhana.  Peraturan  Bupati Jombang nomor 06  tahun  2017 tentang  keuangan  desa  menyebutkan  bahwa  anggaran  pendapatan  dan  belanja  harus
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan dimasukkan di rekening desa atas nama pemerintah  desa. Penerapan  sistem  akuntansi  berbasis  kas  bertentangan  dengan permendagri  nomor  64  tahun  2013  yang  mewajibkan  pemerintah  sektor  publik menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Keterbatasan sumber daya manusia di desa menyebabkan  desa  tidak  secepat  sektor-sektor  yang  lain  dalam  mengimplementasi undang-undang dan peraturan menteri.
Sedangkan  pada  basis  kas  yang  telah  berjalan  memiliki  beberapa  manfaat  dan kelemahan  dalam  penerapannya.  Manfaat –manfaat  penerapan  basis  kas,  yaitu  sebagai berikut :
1. Prinsip –prinsip  yang  mendasari  basis  kas  sederhana  mudah  untuk  dipahami  dan dijelaskan.
2. Pelaporan  yang  mungkin  lebih  cepat  karena  mengompilasikan  informasi  yang didasarkan dengan basis kas relatif lebih mudah untuk dilakukan.
3. Pelaksanaan  sistem  akuntansi  berbasis  kas  untuk  menyiapkan  laporan  keuangan berbasis kas tidak terlalu memerlukan personel yang terlatih.
4. Personel yang melaksanakan sistem akuntansi berbasis kas tidak perlu melakukan pertimbangan untuk menentukan jumlah arus kas pada periode berjalan.
5. Mudah bagi berbagai pengguna laporan keuangan untuk mengakses dan memahami informasi  yang  ada  karena  akuntansi  kas  tidak  membutuhkan  pengetahuan akuntansi yang rinci.
Kelemahan-kelemahan penerapan basis kas, yaitu sebagai berikut :
1. Tidak  dapat  menyediakan  informasi  yang  terkait  dengan  asset, kewajiban  dan dampak dari konsumsi sumber daya pada periode berjalan.
2. Mengabaikan  arus  sumber  daya  lainnya  yang  mungkin  memiliki  dampak  atas kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa di saat ini dan di masa yang akan datang.
3. Tidak mencatat manfaat-manfaat yang diperoleh dari asset selama periode berjalan.
4. Tidak menyediakan informasi yang terkait dengan modal (aset).
5. Membatasi  publik  untuk  menilai  akuntabilitas  pemerintah  dalam  penggunaan sumber daya yang ada.
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
Melihat  dari  batasan  manfaat  dan  kelemahan  dari  penerapan  basis  kas  diatas, sangatlah tidak relevan apabila penggunaan basis ini tetap digunakan untuk dimasa yang akan  datang.  Hal  ini  sejalan  dengan begitu  banyaknya  program-program  kegiatan pembangunan desa, seperti program dana desa yang merupakan program dari pemerintah pusat. Tentunya dengan masih dilaksanakannya basis kas ini, tidak tertutup kemungkinan adanya  penyelewengan  penggunaan  dana  keuangan  desa  yang  harus  dilaporkan  oleh aparat desa.
Dari data hasil wawancara dan observasi pendahuluan, dapat dijelaskan bahwa ada ketidaksiapan  kepala  desa  dan  aparatnya  yang  lebih  disebabkan  karena  masalah  teknis, misalnya  minimnya  sosialisasi,  bimbingan  dan  rendahnya  kemampuan  di  bidang penatausahan  keuangan  serta  pelaporannya.  Hal    ini  juga  sebagai  imbas  dari  penerapan basis  kas  yang  digunakan  oleh  aparat  desa  dalam  pelaporan  akuntansi  pengelolaan keuangan desa yang tidak membutuhkan pengetahuan  akuntansi yang lebih rinci.

## Tabel 1.
Target dan Realisasi Pendapatan Desa Ploso Tahun 2012-2016
No Tahun Pendapatan Target Realisasi Lebih (kurang) 1 2012 1,048,446,685 1,289,047,311 240,600,626 3 2013 694,892,798 1,135,998,723 441,105,925 4 2014 814,037,309 1,128,924,724 314,887,415 5 2015 1. 951,421,081 2,227,808,693 276,387,612 6 2016 2,400,000,000 2,525,000,000 125,000,000
Sumber : Laporan RAPB Desa Ploso TA 2016
Pada  tahun  2012  Desa  Ploso  menargetkan  pendapatan  sebesar Rp 1.048.446.685,00, namun pada realisasinya mencapai sebesar Rp 1.289.047.311,00 dan kelebihan pendapatan sebesar Rp 240.600.626,00. Kelebihan pendapatan juga terjadi pada tahun  2013  sebesar  Rp  441.105.925,00,  tahun  2014  sebesar  Rp  314.887.415,00,  tahun 2015  sebesar  Rp  276.387.612,00,  dan  tahun  2016  terjadi  kelebihan  pendapatan  sebesar Rp 125.000.000,00. Rata-rata kelebihan pendapatan didominasi pada kenaikan pendapatan hasil  usaha,  dan  bantuan  keuangan  dari pemerintah.  Namun  semenjak  diberlakukannya program  pendapatan  dana  desa  dari pemerintah  pusat  yang  dimana  tiap  desa  mendapat
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
bantuan  program  dana  desa  sebesar  Rp  1  milyar  per  desa,  pemerintah  desa Ploso menaikkan target pendapatannya secara signifikan.

## Tabel 2.
Target dan Realisasi Belanja  Desa Ploso Tahun 2012-2016 No Tahun Pendapatan Target Realisasi Lebih (kurang) 2 2012 870,142,430 1,193,496,257 323,353,827 3 2013 1,058,811,900 1,165,273,725 106,461,825 4 2014 791,024,250 1,109,121,753 318,097,503 5 2015 826,783,750 1,125,673,882 298,890,132 6 2016 2,350,000,000 2,414,000,000 64,000,000

## Sumber : Laporan RAPB Desa Ploso TA 2016
Tahun  2012  target  belanjan  Desa  Ploso  sebesar  Rp  870.142.430  realisasi  belanja sebesar  Rp  1.193.496.257,  dengan  selisih  belanja  tahun  2012  menjadi  sebesar Rp  323.353.827. Tahun  2013  target  Rp 1.058.811.900  realisasi  sebesar Rp 1.165.273.725, tahun  2014  target  sebesar  Rp  791.024.250  realisasi  sebesar Rp 1.109.121.753, tahun  2015  target  sebesar  Rp 826.783.750, realisasi  sebesar Rp 1.125.673.882  dan  tahun  2016  target  sebesar  Rp 2.350.000.000, realisasi  sebesar Rp 2.414.000.000
Dalam menilai kinerja APB Desa, pada umumnya dilihat pada sisi pendapatan dan belanja.  Apabila  pada  pendapatan  antara  yang  direncanakan  dengan  yang  direalisasikan lebih besar yang direalisasikan, maka kinerja pendapatan dapat dikatakan baik. Tetapi, bisa saja realisasi pendapatan lebih kecil dibanding rencana pendapatan dapat dikatakan baik apabila  pendapatan  tersebut  terkait  dengan  pungutan  mengenai  kesehatan  masyarakat desa. Pada belanja, pada umumnya realisasi belanja lebih kecil dibanding rencana belanja, maka dapat dikatakan dengan baik. Tetapi bisa saja realisasi belanja lebih besar dibanding yang direncanakan dapat dikatakan baik, apabila belanja tersebut digunakan untuk belanja barang/jasa  dan  belanja  modal  atau  belanja  untuk  kepentingan  jangka  panjang, semisal untuk belanja pendidikan dan kesehatan.
Bulan Januari  sampai  dengan  bulan Maret  pemerintahan  desa  wajib  melaporkan pertanggungjawabannya  kepada  Bupati  melalui  Camat.  Format  Laporan  pertanggung jawaban APB Desa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 113 tahun
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
2014  disertai  dengan  peraturan  bupati  Jombang  no.  07  tahun  2017  tentang  pedoman pengelolaan  keuangan  desa  bahwa  laporan  pertanggung  jawaban  harus  disertai  dengan buku  kas  umum,  buku  kas  pembantu  perincian  objek  penerimaan/buku  kas  pembantu perincian  objek  pengeluaran  dan  buku  kas  harian  pembantu.  Laporan  keuangan  sebagai output keuangan desa dapat menggambarkan kegiatan-kegiatan selama 1 tahun anggaran dan  disampaikan  kepada  pihak  terkait  termasuk  masyarakat. Adanya  laporan  keuangan tersebut  masyarakat  diharapkan  untuk  mengevaluasi  dan  memberikan  kontribusi perbaikan di masa depan.

## Tantangan Dengan Adanya UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
Sejak digulirkannya dan ditetapkannya RUU Desa menjadi UU Desa oleh Pemerintah dan  DPR  pada  tahun  2014,  terjadi  perubahan  yang  signifikan  terhadap  kemajuan pembangunan  desa.  Salah  satu  perubahan  yang  dinanti  adalah  semakin  banyaknya  dana dari  pemerintah  pusah  yang  akan  mengucur  ke  tingkat  desa.  Hal  ini  merupakan  suatu harapan  agar  pembangunan  desa  dapat  lebih  maju  dan  terciptalah  pemerataan pembangunan  didaerah  dan  antara  kota  dan  desa.  Namun,  kebijakan  ini  harus  diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa.
Salah  satu  perubahan  dengan  adanya  UU  Desa  yang  baru  tersebut  adalah  sebagai berikut :
1. Bertambahnya  sumber  pendapatan  desa.  Dalam  UU  nomor  6  tahun  2014  tersebut, sumber pendapatan desa ditambah dua sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan dari  alokasi  APBN  dan  lain-lain  pendapatan  desa  yang  sah.  Besaran  alokasi  anggaran yang  peruntukannya  langsung  ke  desa  ditentukan  10%  dari  dan  diluar  dana  transfer daerah secara bertahap.
2. Berubahnya  formulasi  perhitungan  bagi  hasil  pajak,  restribusi  dan  ADD. Bagian  hasil pajak dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota  sepuluh  persennya  diperuntukkan  untuk desa.  Sedangkan  ADD  besarannya  paling  sedikit  10%  dari  dana  perimbangan  yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Umum.
3. Perlindungan terhadap implementasi ADD. Dalam UU Desa yang baru disebutkan bahwa Pemerintah  Kabupaten/kota  yang  tidak  memberikan  alokasi  ADD  maka  pemerintah
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
pusat  akan  melakukan  penundaan  dan/atau  pengurangan  sebesar  alokasi  dana perimbangan  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus  yang  seharusnya  disalurkan  ke desa.  Dengan  adanya  aturan  tersebut diharapkan  pemerintah  kabupaten/kota  akan serius menangani dan menyelenggarakan ADD.
Ketiga perubahan tersebut menyiratkan bagi pemerintah dan berbagai pihak untuk segera menyusun rumusan kebijakan yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa. Begitu besarnya alokasi dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan angin segar bagi di sisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  uraian penelitian diatas, dapat  dikemukakan  beberapa kesimpulan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menyiratkan bahwa aparat desa belum memiliki kesiapan dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan keuangan desa.Hal ini diperparah lagi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan. Laporan keuangan di Pemerintahan Desa Ploso masih menggunakan basis kas diharapkan tahun berikutnya menggunakan basis akrual dengan dukungan dari pelatihan sumber daya manusia  dan  pendampingan  dari  pemerintah  daerah  guna  penyesuaian  perubahan perundangan-undangan.

## Daftar Pustaka
Akbar,  B. 2011. Akuntabilitas  Publik  dan  Peran  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Pada Pemerintah Daerah. Avalaible at https : //pekikdaerah.wordpress.com.
Aliyah,  S.,  dan  A.  Nahar.  2012. Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  Dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Jepara. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing. Vol.8 No.2:97-189. Fatihuddin, Didin. 2012. Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi : dari Teori ke Praktek. Surabaya : PPs UM Surabaya.
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
Furqani, A. 2010 . Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep). Tesis . Surabaya: UPN Jatim . Harun. 2007 . Obstacle to Public Sector Accounting Reform in Indonesia. Buletin of Indonesia Economics Studies,43 ( 3) : 365 -376.
Kindarsih,  L.  2008. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Sekolah (APBS) SMA Negeri di Yogyakarta. Tesis Mahasiswa Program pasca sarjana Universitas Gajah Mada . Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan keuangan Desa.
Peraturan Bupati Jombang No.07 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sadjiarto,  A.  2000. Akuntabilitas  dan  Pengukuran  Kinerja  Pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol. 2 No.2:138-150. Tanjung, A.H . 2000 . Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Available at https : // swamandiri.wordpress.com.
Undang –Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Yahya, I. 2006 . Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri. Vol 7 No. 4 : 27-29. Yuliani,  S.,Nadirsyah,  dan  U.  Bakar. 2010 . Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi, Pemanfaatan Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan  Peran  Internal  Audit  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Telaah  dan Riset  Akuntansi. Vol. 3 No. 2 :206 -220.
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018

## Lampiran
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Ploso Kecamatan Ploso-Jombang Tahun Anggaran 2016 Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Selisih ( Rp) ( Rp) (%) 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 370,000,000 430,000,000 16% 1.1.1 Hasil Usaha 250,000,000 300,000,000 20% 1.1.2 Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong 90,000,000 100,000,000 11% 1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang sah 30,000,000 30,000,000 0% 1.2 Pendapatan Transfer 1,965,000,000 2,020,000,000 3% 1.2.1 Dana desa 1,000,000,000 1,000,000,000 0% 1.2.2 Bagian hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten / Kota 65,000,000 70,000,000 7.69% 1.2.3 Alokasi Dana Desa 700,000,000 700,000,000 0% 1.2.4 Bantuan Keuangan #DIV/0! 1.2.4.1 Bantuan Provinsi 150,000,000 175,000,000 17% 1.2.4.2 Bantuan Kabupaten /Kota 50,000,000 75,000,000 50% 1.3 Pendapatan lain-lain 2,465,000,000 2,600,000,000 5% 1.3.1 Hibah dan sumbangan pihak ketiga 50,000,000 60,000,000 20% 1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 15,000,000 15,000,000 0% JUMLAH PENDAPATAN 2,400,000,000 2,525,000,000 5.2% 2 BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 720,000,000 784,000,000 8.9% 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2..1.1.1 Belanja Pegawai 485,000,000 524,000,000 8% - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 350,000,000 350,000,000 0%
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 60,000,000 78,000,000 30% - Tunjangan BPD 60,000,000 78,000,000 30% - Insentif RT dan RW 15,000,000 18,000,000 20% 2.1.2 Operasional Perkantoran 185,000,000 200,000,000 8% 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95,000,000 95,000,000 0% - Alat tulis Kantor 9,500,000 9,500,000 0% - Benda Pos 4,750,000 4,750,000 0% - Pakaian Dinas dan Atribut 33,250,000 33,250,000 0% - Alat dan Bahan kebersihan 4,750,000 4,750,000 0% - Perjalanan Dinas 9,500,000 9,500,000 0% - Pemeliharaan Barang 9,500,000 9,500,000 0% - Air,Listrik dan Telepon 19,000,000 19,000,000 0% - Honor 4,750,000 4,750,000 0% 2.1.2.3 Belanja Modal 90,000,000 105,000,000 16.7% - Komputer dan Printer 75,000,000 90,000,000 20.0% - Meja dan Kursi 13,000,000 13,000,000 0% - Mesin Tik 2,000,000 2,000,000 0% 2.1.3 Operasional BPD 50,000,000 60,000,000 20% 2.1.3.2 Belanja barang dan Jasa 50,000,000 60,000,000 20% - Alat tulis kantor 10,000,000 12,000,000 20% - Penggandaan 10,000,000 15,000,000 50% - Konsumsi rapat 30,000,000 33,000,000 10% 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1,008,000,000 1,008,000,000 0.0% 2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi 604,800,000 604,800,000 0% 2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 181,440,000 181,440,000 0%
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
- upah kerja 163,296,000 163,296,000 0% - honor 18,144,000 18,144,000 0% 2.2.1.3 Belanja Modal 423,360,000 423,360,000 0% - Semen 169,344,000 169,344,000 0% - material 254,016,000 254,016,000 0% 2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa 403,200,000 403,200,000 0% 2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120,960,000 120,960,000 0% - Upah kerja 108,864,000 108,864,000 0% - Honor 12,096,000 12,096,000 0% 2.2.2.3 Belanja modal 282,240,000 282,240,000 0% - Aspal 169,344,000 169,344,000 0% - Pasir 112,896,000 112,896,000 0% 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 300,000,000 300,000,000 0.0% 2.3.1 kegiatan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban 300,000,000 300,000,000 0% 2.3.1.1 Belanja barang dan jasa 300,000,000 300,000,000 0% - Honor pelatih 133,000,000 133,000,000 0% - Konsumsi 99,800,000 99,800,000 0% - Bahan Pelatihan 67,200,000 67,200,000 0% 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 347,000,000 347,000,000 0.0% 2.4.1 kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat 322,000,000 322,000,000 0% 2.4.1.1 Belanja Barang dan Jasa 322,000,000 322,000,000 0% - Honor pelatih 160,000,000 160,000,000 0% - Konsumsi 94,800,000 94,800,000 0% - Bahan Pelatihan 67,200,000 67,200,000 0% 2.5 Bidang Tak Terduga - - #DIV/0!
Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 2 EISSN 2548-3501 Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jas DOI Link: : https://doi.org/ 10.21070/jas.v2i2.1565 July 2018
2.5.1 kegiatan Kejadian luar biasa - - #DIV/0! 2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa - - #DIV/0! - Honor tim - - #DIV/0! - Konsumsi - - #DIV/0! - Obat-obatan - - 1 JUMLAH BELANJA 2,375,000,000 2,439,000,000 2.7% SURPLUS/DEFISIT 50,000,000 111,000,000 122.0% 3 PEMBIAYAAN 3.1 penerimaan Pembiayaan - - #DIV/0! 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA) - - #DIV/0! 3.1.2 Pencairan dana cadangan - - #DIV/0! 3.1.3 Hasil kekayaan desa yang dipisahkan 25,000,000 25,000,000 0.0% JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 25,000,000 25,000,000 0.0% 3.2 Pengeluaran Pembiayaan #DIV/0! 3.2.1 Pembentukan dana cadangan 25,000,000 25,000,000 0.0% 3.2.2 penyertaan modal Desa 25,000,000 25,000,000 0.0% JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50,000,000 50,000,000 0.0% PEMBIAYAAN NETTO (25,000,000) (25,000,000) 0.0% SILPA 25,000,000 86,000,000 244.0%