Volume : 22, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang   Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan
Oleh :
Saryana 1 saryana@untagsmg.ac.id

## Abstract
To  reduce  the  number  of  traffic  accidents which are felt to be very high, it is directed at a  comprehensive  response  that  includes efforts  to  develop,prevent,  regulate  and enforce  the  law.Legal  certainty  must  be upheld,  but  justice  and  expediency  are  far more  important  to  implement.The  issues  to be  discussed  are  :  (1)  What  are  the sanctions for violations of Law Number 22 of 2009? and(2) How are the sanctions applied to  perpetrators  of  violations  of  Law  Number 22 of 2009?
This  writing  uses  a  normative  and  empirical juridical  approach,  using  primary  data sources and secondary data sources.
From  the  results  of  the  writing  it  can  be concluded  that(1)  sanctions  for  violations  of Law  Number  22  of  2009  are  differentiated into  sanctions  for  criminal  acts  of  violation and sanctions for criminal acts, each of which has  criminal  provisions  or  fines,  the  types  of crimes  and  the  severity  of  crimes  are determined  in  various  ways,  and(2)  the application  of  sanctions  against  perpetrators of  violations  of  Law  Number  22  of  2009 concerning  road  traffic  and  transportation cannot  be  applied  by  law  enforcement officials  as  formulated  by  Law  Number  22  of 2009,  this  is  caused  by  the  existence  of several  existing  policy  factors,  including(  a) the  existence  of  the  police  who  allow reconciliation of traffic accident crimes on the highway,  (b)  the  existence  of  reconciliation carried  out  by  the  perpetrators  of  traffic accident  crimes,  (c)  the  provision  of compensation  and  compensation  as  a  form
1 Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945 Semarang
of  peace  from  the  perpetrators  of  traffic accident crimes cross.
Keywords: application of sanctions; perpetrators of law violations; road transport traffic

## Abstrak
Untuk menekan angka kecelakaan  lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, diarahkan pada penanggulangan  secara  komprehensif  yang mencakup  upaya  pembinaan,  pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Kepastian  hukum  memang  wajib  ditegakkan namun  keadilan  dan  kemanfaatan  jauh  lebih utama untuk diterapkan. Permasalahan  yang akan  dibahas  adalah  (1)  Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaran Undang Undang  Nomor  22  Tahun  2009  ?dan (2)Bagaimana  penerapan  sanksi  terhadap pelaku  pelanggaran  Undang  Undang  Nomor
22 Tahun 2009 ?
Penulisan ini menggunakan metode pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris, dengan  menggunakan  sumber  data  primer dan sumber data sekunder.
Dari  hasil  penulisan  dapat  disimpulkan bahwa  (1)  sanksi    terhadap  pelanggaran Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  2009 dibedakan atas sanksi tindak pidana pelanggaran  dan  sanksi  tindak  pidana kejahatan  yang  masing-masing    ketentuan pidana  atau  denda,  jenis-jenis  pidana  dan bobot  pidana  ditentukan  secara  bervariasi, dan  (2)  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku pelanggaran  Undang  Undang  Nomor  22 tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan  tidak  dapat  diterapkan  oleh  aparat penegak hukum sebagaimana yang dirumuskan oleh  Undang Undang Nomor 22 tahun  2009  hal  ini  desebabkan  oleh  adanya beberapa  faktor  kebijakan  yang  ada  antara lain  (a)  adanya  pihak  kepolisian  yang memperbolehkan  perdamaian  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  raya,  (b) adanya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh pelaku  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas, (c)    adanya  pemberian  santunan  dan  ganti rugi  sebagai  bentuk  perdamaian  dari  pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
Kata  Kunci :      penerapan  sanksi;  pelaku pelanggaran  Undang  Undang,  lalu  lintas angkutan jalan
I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Jalan  raya  merupakan  prasarana transportasi  yang  berpengaruh  terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat,  sebaliknya  peningkatan  taraf hidup  masyarakat  akan  berdampak  pada kondisi  prasarana  transportasi  jalan  raya. Sektor transportasi masyarakat darat dengan prasarana  jalan  raya  merupakan  bagian transportasi  yang  paling  besar  menerima pengaruh  adanya  peningkatan  taraf  hidup, karena  fungsi  utama  jalan  raya  adalah sebagai prasarana untuk melayani pergerakan  lalu  lintas  manusia  dan  barang secara  aman,  nyaman,  cepat  dan  ekonomis menuntut  adanya  jalan  raya  yang  memenuhi persyaratan tertentu. 2
Perkembangan  dibidang  teknologi
transportasi telah menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia  baik  darat,  udara  maupun  laut. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah  mobilitas  masyarakat  untuk akses perjalanan dari satu daerah ke daerah lain,  namun  disisi  lain  hampir  di  setiap  kota- kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai  permasalahan  lalu  lintas  seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas.  Adapun pengertian  kecelakaan  lalu  lintas  yang terdapat  pada  Pasal  1  Ayat  (24)  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa  suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak diduga  dan  tidak  disengaja  melibatkan
2 Bambang  Susantono,  Transportasi dan Investasi, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, hal. 8
kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 3
Sarana  transportasi  menjadi  faktor penting dalam mewujudkan proses kelancaran
dalam penyelenggaraan perkembangan  kota  maupun  daerah.  Dalam kehidupan  masyarakat  modren,  penciptaan alat  ini  saja  telah  memberi  pekerjaan  bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan bertambahnya alat transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan.  Semua  ini  bertujuan  untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan. 4
Transportasi
merupakan kebutuhan  turunan  (derived  demand)  akibat aktivitas  ekonomi,  sosial,  dan  sebagainya. Dalam  kerangka  makro  ekonomi,  maka transportasi  merupakan  tulang  punggung perekonomian  nasional,  regional  dan  lokal, baik  di  perkotaan  maupun  di  perdesaan. Kuncinya ada pada pengintegrasian berbagai layanan transportasi .
Kecelakaan  lalu  lintas  merupakan peristiwa  yang  tidak  diduga  dan  tidak disengaja  yang  melibatkan  kendaraan  atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban  dan/atau  kerugian  harta  benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan  di  mana  saja,  tidak  bisa  diprediksi. Kecelakaan  lalu  lintas  tidak  hanya  dapat menimbulkan  trauma,  cidera,  luka  ringan, luka  berat  atau  kecacatan  melainkan  dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia.
Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini  masih  cukup  memprihatinkan.  Kelalaian
3 Pasal  1  ayat  (24)  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
4 Fidel  Miro,  Pengantar  Sistem Transportasi, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 8.
pengguna  jalan  raya  dalam  berlalu  lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak  menyebabkan  kecelakaan  yang masih  relatif  cukup  tinggi.  Faktor  manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi  tersebut  diatas  dibandingkan  factor- faktor  penyebab  lainnya  yaitu  faktor  jalan, faktor kendaraan, faktor alam. Tingkat disiplin dan  pemahaman  terhadap  peraturan  dan sopan santun  berlalu lintas  yang rendah dari para  pemakai  jalan  merupakan  hal  yang perlu  mendapatkan  perhatian  khusus  dalam upaya  pemecahannya untuk  mengatasi permasalahan  di  bidang  lalu  lintas.  Manusia sebagai pengemudi atau  pejalan kaki merupakan  unsur  utama  pelaku  lalu  lintas, dalam  penampilannya dipengaruhi  oleh kondisi  psikologi  dari  masing-masing  diri pribadi,  terutama  yang  menyangkut  disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.
Kecerobohan pengemudi tidak jarang  menimbulkan  korban,  baik  korban menderita  luka  berat  atau  korban  meninggal dunia  bahkan  tidak  jarang  merenggut  jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu  lintas  yang  terjadi,  sebenarnya  dapat dihindari  bila  diantara  pengguna  jalan  bisa berprilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.  Beberapa  kecelakaan  lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari  bila  diantara  pengguna  jalan mematuhi  peraturan  yang  diatur  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalankhususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 di dalam bagian  ke  empat  tata  cara  berlalu  lintas  dan paragraf  kesatu  yang  mengulas  tentang ketertiban dan keamanan berlalu lintas .
Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya
meningkat  dengan  jumlah  korban  tidak sedikit  karena  kelalaian  ataupun  kealpaan yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang lain.  Kecelakaan  lalu  lintas  karena  kealpaan yang  mengakibatkan  meninggalnya  orang lain sangat sering terjadi.
Berdasar  analisis  dan  evaluasi, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan 5 .
Pertama dan  paling  banyak,  yaitu  kelalaian manusia (human  error), seperti  mengantuk, lelah,  dan  mendahului  tanpa  memperhatikan jarak pandang.
Kedua segi  kelayakan  kendaraan.  Kondisi kendaraan  yang  jauh  dari  layak,  menjadi pemicu  terjadinya  kecelakaan.  Misalnya  rem blong, uji kir kendaraan  yang tidak maksimal bisa turut mendukung terjadinya kecelakaan. Ketiga adalah lingkungan. Kondisi jalan yang rusak sangat berbahaya.
Keempat disebabkan masalah cuaca, seperti kabut  maupun  hujan  yang  mengakibatkan terhalangnya pandangan mata dan jalan licin, bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan.
Berdasarkan data korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa tengah ada  kecenderungan  dari  tahun  ketahun meningkat,  kecuali  di  tahun  2020  angka korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Tengah  mengalami penurunan hal ini mungkin  disebabkan  di  tahun  2020  terjadi pandemic Covid 19. Jumlah korban kecelakaan  di  wilayah  Jawa  Tengah  yang menyebabkan kematian tahun 2018 sebanyak  4.115,  tahun  2019  sebayak  4.141 korban  meninggal,  kemudian  tahun  2020 terjadi  penurunan  menjadi  3.508  korban meninggal.  Demikian  terjadi  pada  korban kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan
5 Rinto  Raharjo,  Tertib  Berlalu  Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal 80
korban  luka  berat  dan  luka  ringan  juga  ada tren kecenderungan yang sama. 6 Untuk
menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi,  upaya  ke  depan  diarahkan  pada penanggulangan  secara  komprehensif  yang mencakup  upaya  pembinaan,  pencegahan, pengaturan,  dan  penegakan  hukum.  Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan  intensitas  pendidikan  berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.
Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan  pengawasan  kelaikan  jalan, sarana  dan  prasarana  jalan,  serta  kelaikan kendaraan,  termasuk  pengawasan  di  bidang lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  lebih intensif.
Upaya  pengaturan  meliputi  manajemen  dan rekayasa  lalu  lintas  dan  modernisasi  sarana dan prasarana lalu lintas.
Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif  melalui  perumusan  ketentuan  hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.
Penegakan  hukum  pidana  terdiri dari  dua  tahap  inti.  Pertama,  penegakan hukum  pidana in  abstracto dan  kedua penegakan hukum pidana in concreto.
Penegakan  Undang  Undang  Lalu Lintas  dan  Angkuan  Jalan    pada  dasarnya adalah serangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk menegakkan nilai-nilai (kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan)  yang ada  dalam  undang  undang,  terhadap  setiap pelanggaran  terhadap  Undang  Undang  lalu lintas  dan  angkutan  jalan.  Prinsip  dasar penegakan hukum, tidak terkeculai penegakan  Undang  undang  lalu  lintas  dan
6 https://jateng.bps.go.id .
angkutan  jalan    harus  didasarkan  pada  3 (tiga) prinsip yaitu 7 :
(1).  Prinsip  legalitas,  dimana  setiap  tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada aturan hukum;
(2).  Prinsip  Nesesitas,  berkaitan  dengan keadaan  yang  mengharuskan  aparat penegak  hukum  untuk melakukan  suatu tindakan.  Dalam  kontek  ini  aparat penegak hukum benar- benar menghadapi  kejadian  yang  tidak  dapat dihindari  atau  dielakkan  sehingga  harus mengambil suatu tindakan; dan
(3).  Prinsip  proporsionalitas,  mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengambil  "kebijakan’tindakan  yang sebanding  dengan  situasi  dan  kondisi yang dihadapi.
Pada  dasarnya  kecelakaan  lalu lintas  merupakan  peristiwa  yang  tidak diinginkan  atau  tidak  disengaja  (culpa)  baik dari  pihak korban maupun  dari  pihak pelaku, namun  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut harus  tetap  diselesaikan  sesuai  dengan proses  acara  peradilan  pidana  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  230  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) di proses dengan  acara  peradilan  pidana  sesuai denganketentuan peraturan perundang- undangan.  Hal  ini  menimbulkan  polemik  pro dan  kontra  pada  masyarakat.  Masyarakat yang  pro  setuju  dan  berbendapat  bahwa memang proses hukum harus tetap
7 Buku  Panduan  Tentang  Hak  Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta, 2006, hal. 87.
dilaksanakan  dan  ditegakkan  tanpa  pandang bulu ( rule of the law dan law enforcement ).
Hukum diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan
hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav
Radbruch.
Kepastian  hukum  memang  wajib  ditegakkan namun  keadilan  dan  kemanfaatan  jauh  lebih
utama  untuk diterapkan. 8 Demikian pula dalam upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu  lintas.  Kepastian  hukum  memang harusnya diberlakukan pada pelaku kecelakaan  lalu  lintas  sesuai  asas  peradilan pidana. Namun kenyataannnya, kasus kecelakaan  lalu  lintas  dengan  pertimbangan tertentu  diselesaikan  oleh  polisi  diluar peradilan  melalui  upaya  mediasi  penal maupun  non-penal  dengan  prinsip-prinsip

## Restorative Justice.
Di  dalam  Surat  Edaran  Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan  kasus  pidana  ringan  melalui alternative  dispute  resolution  (ADR),  dimana pertimbangan  atas  pengambilan  tindakan Mediasi  penal  diperoleh  untuk  terciptanya keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas. 9
Perkembangan  pemikiran  tentang ADR (Alternative  Dispute  Resolution) antara lain dapat dilihat dari hasil pertemuan tingkat internasional yang telah menghasilkan berbagai instrumen Internasional yang memberikan rekomendasi dan pedoman bagi negara-negara untuk menjadikan ADR 8 Naely Nasikhah Faoziah, Penyelesaian  Non-Penal  Dalam  Kcelakaan  Lalu Lintas , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. hal 64 9 Surat Edaran Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS  tentang  penanganan kasus  pidana  ringan  melalui  alternative  dispute resolution (ADR)
(Alternative  Dispute  Resolution) sebagai media  penyelesaian  perkara  tindak  pidana. Tanpa  mengesampingkan  berbagai  kritik terhadap  penggunaan  ADR (Alternative Dispute Resolution) , fakta obyektif menunjukkan bahwa ADR (Alternative Dispute  Resolution) yang  dilaksanakan  di beberapa  negara  telah  menunjukkan  hasil positif.
Dengan  melihat  kondisi  penegakan hukum  pidana  terhadap  pelanggaran  di bidang  lalu  lintas  yang  telah  berlangsung selama  ini,  sudah    seyogyanya  ADR (Alternative  Dispute  Resolution) dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan.
Sehingga  miskipun  Pasal  230 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 229  Ayat  (2),  Ayat  (3)  dan  Aya t (4)  harus  di prosesdengan acara peradilan pidana sesuai denganketentuan peraturanperundang- undangan, namun dalam penerapannya tidak selalu  sebagaimana  yang  diatur  didalam undang-undang.Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  menyebutkan  untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya
sendiri. Hukum diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum seperti yang
dikemukakan oleh Gustav Radbruch.
Kepastian  hukum  memang  wajib  ditegakkan
namun  keadilan  dan  kemanfaatan  jauh  lebih utama untuk diterapkan. 10
Fakta obyektif menunjukkan bahwa  ADR (Alternative  Dispute  Resolution) yang  dilaksanakan  di  beberapa  negara  telah menunjukkan hasil positif.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat diambil  pertimbangan-pertimbangan  bahwa pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang- undangan  lalu  lintas  yang  penyelesaiannya dapat  dilakukan  melalui Alternative  Dispute Resolution (ADR)  merupakan  bagian  dari kebijakan  atau  politik  kriminal  dimasa  yang akan datang.

## B . Perumusan Masalah
Dalam  tulisan  ini  permasalahan  yang  akan dikaji adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaranUndang  Undang  Nomor  22
Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana  penerapan  sanksi  terhadap pelaku  pelanggaran  Undang  Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

## C.  Metode Penulisan
Penulisan    ini  menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris.  Yuridis  normative  mengkaji hukum  yang  dikonsepsikan  sebagai kumpulan  norma  dan  kaidah  peraturan perundang-undangan.  Kemudian  yuridis empiris  untuk  mengkaji  bagaimana system hukum berlaku di masyarakat.Sehingga  pendekatan  yang 10 Naely Nasikhah Faoziah,
Penyelesaian  Non-Penal  Dalam  Kcelakaan  Lalu Lintas , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
akan  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah
pendekatan perundang- undangan,  pendekatan  kasus,  dan pendekatan konseptual, sehingga menggunakan sumber data primer maupun  sumber  data  sekunder.  Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

## II. PEMBAHASAN
A. Sanksi terhadap Pelanggaran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan Perumusan dan penetapan sanksi oleh pembentuk undang-undang merupakan kebijakan legislatif yang disediakan  untuk  kebutuhan  praktis  bagi aparat  penegak hukum dalam menangani permasalahan  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  /  pelanggaran  di  bidang Lalu lintas angkutan jalan.
Kebijakan merumuskan dan menetapkan  sanksi  dalam  perundang- undangan  dapat  juga  disebut  sebagai tahap  kebijakan  legislatif.  Dilihat  dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalisasikan  hukum  pidana maka  kebijakan  legislatif  mempunyai posisi yang sangat strategis.
Kebijakan  legislatif  menempati posisi  terpenting  dan  keseluruhan  upaya mengoperasionalisasikan sanksi  terhadap tindak pidana, disamping menjadi landasan  bagi  tahap-tahap  berikutnya juga  menjadi  landasan  legalitas  bagi kebijakan pemidanaan.
Kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  lintas  dan    Angkutan  Jalan nampak  pada  penetapan  dan  perumusan
ketentuan  sanksi  pidana  oleh  pembentuk undang-undang sebagaimana
diatur
dalam Pasal 273 – Pasal 316.Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga
ditekankan  terwujudnya  etika  berlalu lintas  dan  budaya  bangsa  ( justculture ) melalui  upaya  pembinaan,  pemberian bimbingan,  dan  pendidikan  berlalu  lintas sejak  usia  dini  serta  dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.
Berdasarkan garis kebijakan legislatif dalam pembentukan Undang-undang
Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu-lintas angkutan  jalan,  bahwa  tindak  pidana  lalu lintas    sebagaimana  dirumuskan  pada Pasal  316  membedakan  antara    tindak pidana  kejahatan dan pelanggaran.
Untuk  jenis-jenis  sanksi  pidana yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor 22  Tahun  2009  mengacu  pada  pidana pokok, yaitu:
1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan, dan
3. Pidana denda
Pasal  314  Undang-undang  Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas
angkutan  jalan  berbunyi  :  Selain  pidana penjara,  kurungan,  atau  denda,  pelaku tindak  pidana  Lalu  Lintas  dapat  dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin  Mengemudi  atau  ganti  kerugian  yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.
Pengaturan mengenai bobot pidana dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu-Lintas  Angkutan  Jalan dapat  dilihat  pada  Pasal  273 –  Pasal  316
Untuk masing-masing
pelanggaran ketentuan  pidana,  bobot  pidana  dan  jenis- jenis  pidana  ditentukan  secara  bervariasi, artinya  untuk  jenis  tindak  pidana  yang  satu
bobotnya  berbeda  dengan  jenis  tindak pidana lainnya.
Untuk  lebih  jelasnya  akan  disajikan dalam bentuk tabel yang dapat memberikan gambaran  mengenai  pengaturan  bobot pidana berdasarkan Undang-undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas dan angkutan jalan.
TABEL : ”Bobot Kualifikasi Pidana Pelanggaran  pada  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu-Lintas  dan Angkutan Jalan.
TABEL : Bobot Kualifikasi Pidana Pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

## Sumber : Data  sekunder yang diolah
Berdasarkan  kualifikasi  tindak  pidana dan  pelanggaran  di  bidang  lalu  lintas  di  atas pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan  dari  pengguna  jalan  tetapi  lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri.
B.    Penerapan  Sanksi  terhadap  Pelaku Pelanggaran  Undang  Undang  Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Negara  Indonesia  adalah  negara hukum  ( recht  staats ),  maka  setiap  orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui  proses  hukum.  Penegakan  hukum mengandung  makna  bahwa  tindak  pidana
No Pasal-pasal Ketentuan Pidana UU No. 22 Jenis dan Bobot Pidana Tahun 2009 Pidana Penjara Pidana Kurungan Denda 1 Pasal 273 ayat  (1) 6 bln - 12 juta Pasal 273 ayat (2) 1 thn - 24 juta Pasal 273  ayat (3) 5 thn - 120 juta Pasal 273  ayat (4) 6 bln - 1.5 juta 2 Pasal 274  ayat (1) 1 thn - 24 juta Pasal 274  ayat (2) I thn - 24 juta 3 Pasal 275  ayat (1) - 1 bln 250 rb Pasal 275  ayat (2) 2 thn - 50 juta 4 Pasal 276 - 1 bln 250 rb 5 Pasal 277 1 thn - 24 juta 6 Pasal 278 - 1 bln 250 rb 7 Pasal 279 - 2 bln 500 ribu 8 Pasal 280 - 2 bln 500 ribu 9 Pasal 281 - 4 bln 1 juta 10 Pasal 282 - 1 bln 250 ribu 11 Pasal 283 - 3 bln 750 ribu 12 Pasal 284 - 2 bln 500 ribu 13 Pasal 285 ayat (1) - 1 bln 250 ribu Pasal 285 ayat (2) - 2 bln 500 ribu 14 Pasal 286 - 2 bln 500 ribu 15 Pasal 287 ayat (1) - 2 bln 500 ribu Pasal 287 ayat (2) - 2 bln 500 ribu Pasal 287 ayat (3) - 1 bln 250 ribu Pasal 287 ayat (4) - 1 bln 250 ribu Pasal 287 ayat (5) - 2 bln 500 ribu Pasal 287 ayat (6) - 1 bln 250 ribu 16 Pasal 288 ayat (1) - 2 bln 500 ribu Pasal 288 ayat (2) - 1 bln 250 ribu Pasal 288 ayat (3) - 2 bln 500 ribu 17 Pasal 289 - 1 bln 250 ribu 18 Pasal 290 - 1 bln 250 ribu 19 Pasal 291  ayat (1) - 1 bln 250 ribu 20 Pasal 291  ayat (2) - 1 bln 250 ribu 21 Pasal 292 - 1 bln 250 ribu 22 Pasal 293  ayat (1) - 1 bln 250 ribu Pasal 293  ayat (2) - 15 hari 100 ribu 23 Pasal 294 - 1 bln 250 ribu 24 Pasal 295 - 1 bln 250 ribu 25 Pasal 296 - 3 bln 750 ribu 26 Pasal 297 - 1 tahun 3 juta 27 Pasal 298 - 2 bln 500 ribu 28 Pasal 299 - 15 hari 100 ribu 29 Pasal  300  huruf (a), (b) - 1 bln 250 ribu 30 Pasal 301 - 1 bln 250 ribu
31 Pasal 302 - 1 bln 250 ribu 32 Pasal 303 - 1 bln 250 ribu 33 Pasal 304 - 1 bln 250 ribu 34 Pasal 305 - 2 bln 500 ribu 35 Pasal 306 - 1 bln 250 ribu 36 Pasal 307 - 2 bln 500 ribu 37 Pasal  308  huruf (a), (b), (c) - 2 bln 500 ribu 38 Pasal 309 - 6 bln 1.5 juta 39 Pasal 310 ayat (1) 6 bln - 1 juta Pasal 310 ayat (2) 1 tahun - 2 juta Pasal 310 ayat (3) 5 tahun - 10 juta Pasal 310 ayat (4) 6 tahun - 12 juta 40 Pasal 311 ayat (1) 1 tahun - 3 juta Pasal 311 ayat (2) 2 tahun - 4 juta Pasal 311 ayat (3) 4 tahun - 8 juta Pasal 311 ayat (4) 10 tahun - 20 juta Pasal 311 ayat (5) 12 tahun - 24 juta 41 Pasal 312 3 tahun 75 juta 42 Pasal 313 6 bln 1.5 juta 43 Pasal 314 - - - 44 Pasal 315 ayat (1) - - - Pasal 315 ayat (2) - - - Pasal 315 ayat (3) - - -
adalah  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh suatu  aturan  hukum,  di  mana  larangan tersebut  disertai  dengan  ancaman  (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.
Saat  ini  lalu  lintas  adalah  suatu kebutuhan. Setiap harinya masyarakat selalu memerlukan  lalu  lintas  untuk  melakukan kegiatan  sehari-hari  baik  menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.
Tiga  faktor  yang  berperan  penting dalam  kegiatan  lalu  lintas,  yaitu  manusia, kendaraan,  dan  jalan.  Manusia  sebagai pengguna,  kendaraan  dan  jalan  yang  saling berinteraksi  dalam  pergerakan  kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan  oleh  pengemudi  mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  menyangkut  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  melalui  jalan  yang  memenuhi persyaratan. 11
Kelalaian  adalah  apabila  seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu  menimbulkan  suatu  akibat  yang  dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang,  maka  walaupun  perbuatan  itu  tidak dilakukan dengan sengaja. Dalam culpa atau kelalaian  ini,  unsur  terpentingnya  adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan  bahwa  pelaku  seharusnya dapat  membayangkan  akan  adanya  akibat yang  ditimbulkan  dari  perbuatannya,  atau dengan  kata  lain  bahwa  pelaku  dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan  menimbulkan  suatu  akibat  yang  dapat
11 Bambang  Susantono,  Transportasi dan Investasi, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, hal. 8.
dihukum  dan  dilarang  oleh  undang-undang. Hukuman  pidana  dapat  dijatuhkan  kepada  si pelaku atas perbuatan pidananya itu.
Pasal  230  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  yang  menyebutkan  bahwa perkara  kecelakaan  lalu  lintas  sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan  Aya t (4)  harus  di  prosesdengan  acara peradilan  pidana  sesuai  denganketentuan peraturanperundang-undangan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  310 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan dapat diketahui bahwa apabila  terjadi kecelakaaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan orang  lain  meninggal  dunia  maka  pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp  12.000.000,00  (dua  belas  juta rupiah).
Sedangkan  berdasarkan  ketentuan Pasal  311  bahwa  dalam  hal  perbuatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia, pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling  banyak  Rp.  24.000.000,00  (dua  puluh empat  juta  rupiah).  Ketentuan  Pasal  311 sebenarnya  serupa  dengan  Pasal  310.  Hal yang  membedakan  Pasal  311  ini  adalah adanya  unsur  kesengajaan  orang  yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan  yang  membahayakan  bagi  nyawa atau  barang.  Perbuatan  tersebut  yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam Pasal  311  lebih  berat  jika  dibandingkan dengan  Pasal  310  yaitu  ancaman  hukuman maksimal  12  (dua  belas)  tahun  penjara. Denda  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal
tersebut  bukanlah  jumlah  ganti  rugi  yang diperoleh  oleh  keluarga/ahli  waris  korban, melainkan  denda  sebagai  sanksi  pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal  ini  diwakili  oleh  pengadilan,  sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.
Untuk  mengetahui  bahwa  seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, aparat harus  menilai  beberapa  hal.  Pertama  ia harus  menentukan  bahwa  pelaku  perbuatan pidana  tersebut  adalah  orang  yang  normal mampu  untuk  bertanggungjawab.  Kemudian membuktikan  pelaku  melakukan  perbuatan itu  dengan  adanya  kesalahan  (kesengajaan atau  kealpaan)  dan  yang  terakhir  pelaku tersebut  tidak  memiliki  alasan  pemaaf  untuk menghapus kesalahannya tersebut. 12
Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan  oleh  beberapa  hal.  Undang – Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  pada  Pasal  229 ayat  (5)  menjelaskan  bahwa  kecelakaan  lalu lintas  dapat  disebabkan  oleh  kelalaian pengguna  jalan,  ketidaklaikan  kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.  Kecelakaan  disebabkan  oleh kelalaian  pengguna  jalan  dengan  kata  lain kecelakaan tersebut merupakan faktor manusia.  Banyak  bentuk  kelalaian  manusia yang  dapat  mengakibatkan  kecelakaan  lalu lintas,  antara  lain  pengemudi  mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga kurang menguasai  kendaraan.  Namun  tidak  sedikit juga  masyarakat  yang  secara  fisik  telah  siap dan  juga  menguasai  kendaraan,  tetapi melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas,
12 Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan Hukum  Pidana,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2002, hal. 61
yang  juga  merupakan  salah  satu  penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. 13
Bagi  pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan,  atau  denda  dan  selain  itu  dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat  Izin  Mengemudi  atau  ganti  kerugian yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  lalu lintas.  Pemberian  sanksi  pidana  bagi  pelaku kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya untuk lebih  memenuhi  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian  sanksi  pidana  dipandang  untuk melindungi  masyarakat  dari  tindakan  yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.
Dengan  adanya  akibat  kecelakaan tentunya  diperlukan  proses  penyelesaiannya yang
terbaik agar tidak menjadi berkepenjangan.  Biasanya  apabila  terjadi suatu  kecelakaan  lalu  lintas  masing-masing pihak saling ngotot mencari  yang benar, dan tidak  ada  yang  mau  mengakui  kesalahan, akibatnya  tak  heran    pula  diantara  mereka timbul  pertengkaran  mulut,  karena  ingin mempertahankan  prinsip  sama-sama  ingin benar  semua.    Seharusnya    masing-masing pihak bila terjadi kecelakaan lalu lintas dapat menyelesaikannya  dengan  cara  yang  baik, dengan hati yang dingin dan saling memahami  diri  sehingga  persoalan  dapat diselesaikan.
Dalam  hal  peristiwa  kecelakaan  lalu lintas telah terjadi tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang  secara diam-diam diterapkan oleh  anggota  masyarakat  itu  sendiri,  dalam
13 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum  Pidana  Indonesia,  Sinar  Baru,  Bandung, 1984, hal. 181.
kasus ini seringkali terjadi perdamaian antara pihak  penabrak  (tersangka)  dengan  pihak korban  (yang  ditabrak).  Perdamaian  itu biasanya diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak (tersangka) kepada korban sebagai penggantian  biaya  pengobatan  di  rumah sakit.  Kalau  dengan  kesepakatan  ini,  pihak korban  telah  merasa  adil  sementara  pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan  sejumlah  uang,  tinggal  lagi masalah  sikap  Polri,  jika  Polri  sangat  kaku dan hanya berfikir yuridis formal, maka pihak penabrak  tetap  akan  diajukan  ke  sidang pengadilan.  Karena  memang  secara  formal tidak  ada  ketentuan  pengecualian,  semua kasus  pidana  harus  diselesaikan  melalui proses  peradilan,  tidak  terkecuali  apakah  si penabrak  itu telah  membayar  sejumlah  uang kepada korban atau tidak.
Dengan seringnya terjadi perdamaian  dalam  kasus  kecelakaan  lalu lintas,  ini  menunjukan  bahwa  sebenarnya masyarakat, secara sosiologis, menghendaki adanya  lembaga  ADR (Alternative  Dispute Resolution) dalam hukum pidana. Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember  2009  tentang  Penanganan  Kasus Melalui Alternative Dispute Resolusion
(ADR). Bahwa salah satu bentuk penyelesaian  masalah  dalam  penerapan Polmas adalah penerapan Konsep alternative  Dispute  Resolution (ADR),  yakni pola  penyelesaian  masalah  sosial  melalui jalur  alternatif  selain  proses  hukum  atau  non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.
Permasalahan
yang timbul sehubungan  dengan  proses  penyeleseaian kecelakaan lalu lintas dimana untuk
kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan korban  meninggal  dunia,  dimana  dari  pihak keluarga  korban  meminta  uang  duka  untuk berdamai  cukup  tinggi,  sehingga  terkadang salah  satu  pihak  tidak  bisa  memenuhi permintaannya  akhirnya  kasusnya  terpaksa dilanjutkan  ke  Pengadilan.  Selain  itu  apabila terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  masing-masing pihak  saling  menyalahkan.  Untuk  mengatasi permasalahan  tersebut  hendaknya  para  pihak berjiwa  besar,  dan  saling  melihat  kenyataan yang  terjadi  apabila  mengalami  kecelakaan lalu  lintas  menunjukkan  sikap  yang  bijak  tidak saling menyalahkan sehingga dapat dimusyawarahkan.
Sanksi  ganti  kerugian,  merupakan suatu  sanksi  yang  mengharuskan  seseorang yang  telah  bertindak  merugikan  orang  lain untuk  membayar  sejumlah  uang  ataupun barang  pada  orang  yang  dirugikan,  sehingga kerugian  yang  telah  terjadi  dianggap  tidak pernah terjadi.
Dewasa  ini  sanksi  ganti  kerugian tidak  hanya  merupakan  bagian  dari  hukum perdata,  tetapi  juga  telah  masuk  ke  dalam hukum  Pidana.  Perkembangan  ini  terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat  dunia  terhadap  korban  tindak pidana. Dengan demikian akan mengembalikan  sistem  kepercayaan  korban dalam  menghadapi  kehidupan.  Demikian  pula akan  membebaskan  rasa  bersalah  terpidana yang  dapat  membuatnya  tertekan  dan  justru berbahaya  serta  dapat  merugikan  dirinya  atau masyarakat.  Disamping  itu  secara  psicologis dengan  diterimanya  uang  ganti  kerugian tersebut  oleh  korban  berarti  korban  dapat dikatakan telah memberikan maaf pada pelaku tindak pidana tersebut.
Pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas banyak  yang  memberikan  santunan  kepada korbannya.  Santunan  bagi  korban  tindak pidana  lalu  lintas  pada  saat  ini  seperti  sudah menjadi kewajiban, apalagi jika pembuat tindak pidananya  adalah  orang  yang  mempunyai kedudukan  ekonomi  kuat  atau  mempunyai uang yang berlebih. Pada proses persidangannya  sendiri  hakim  akan  selalu menanyakan  kepada  pembuat  tindak  pidana lalu  lintas  jalan,  apakah  sudah  memberikan santunan  kepada  korban  atau  keluarganya. Hal  ini  disebabkan  korban  tindak  pidana  lalu lintas  jalan  umumnya  mengalami  luka-luka atau  luka  berat,  sehingga  harus  dirawat  di rumah  sakit  yang  memerlukan  biaya,  maupun yang  meninggal  dunia  memerlukan  biaya pemakaman.  Santunan  memang  tidak  akan mengembalikan  nyawa  seseorang  yang  telah meninggal  tetapi  pemberian  santunan  sangat bermanfaat  terutama  jika  korban  meninggal tindak pidana  lalu  lintas tersebut adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga. 14
Prinsip  dasar  dalam  rangka  perkara pidana  tidak  dapat  diselesaikn  di  luar pengadilan,  kecuali  terhadap  tindak  pidana tertentu dan keadaan-keadaan tertentu dimungkinkan  penyelesaian  perkara  pidana  di luar pengadilan.
Berdasarkan  Surat  Kapolri  No  Pol  : B/3022/XII/2009/SDEOPS,  dijelaskan  kembali bahwa  salah  satu bentuk penyelesaian masalah  dengan  penerapan  konsep Alternatif
Dispute
Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian  masalah  sosial  melalui  jalur
14 Abd.  Wahid,  Tinjauan  Hukum Terhadap  Santunan  Bagi  Keluarga  Korban Meninggal  Atau  Luka  Akibat  Kecelakaan  Lalu Lintas  Menurut  Undang-Undang  No.  22  Tahun 2009,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion,  Edisi  3, Volume 1, 2013, hal. 8
alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember  2009  tentang  Penanganan  Kasus Melalui Alternatif  Dispute  Resolution (ADR) serta  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008 Tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  dan Implementasi  Pemolisian  Masyarakat  Dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada
dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang  penanganan  kasus  pidana  melalui ADR  dengan  sifat  kerugian  materi  kecil, disepakati  para  pihak,  dilakukan  melalui prinsip  musyawarah  mufakat,  dilakukan harus  menghormati  norma  sosial/adat  serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui  ADR  pelakunya  tidak  lagi  disentuh oleh tindakan hukum lain. Perlunya menjadikan ADR (Alternative Dispute Resolution) sebagai  alternatif  penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas selain  bermanfaat  bagi  masyarakat,  sejalan dengan perkembangan hukum dalam tataran global,  sejalan  pula  dengan  hukum  yang hidup  dan  berkembang  dalam  tataran  lokal, yakni  masyarakat  adat  di  Indonesia  yang telah  memiliki  mekanisme  penyelesaian perkara melalui perundingan atau
permusyawarahan untuk mencapai kesepakatan.  Oleh  karena  itu  kearifan  lokal harus  dibangun,  karena  hukum  merupakan harmoni dan harus ada lembaga perdamaian masyarakat.
Akhir-akhir ini banyak proses penegakkan  hukum  terhadap  kasus  tindak pidana  dengan  kerugian  yang  tidak  besar menjadi sorotan media massa dan masyarakat.    Dalam  penegakan  hukum,
berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  agar  di ambil langkah-langkah sbb:
1. Mengupayakan penanganan kasus pidana  yang  mempunyai  kerugian  materi kecil,  penyelesaiannya  dapat  diarahkan melalui konsep perdamaian.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian  harus  disepakati  oleh  pihak- pihak  yang  berperkara  namun  apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan  sesuai  dengan  prosedur hukum  yang  berlaku  secara  profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian harus berprinsip pada
musyawarah mufakat dan harus diketahui
oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/ RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian  harus  menghormati  norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan
5. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan  melalui  perdamaian    agar tidak  lagi  di  sentuh  oleh  tindakan  hukum lain yang kontra produktif.
Oleh  karena  itu  dalam    penyelesaian perkara  pidana    lalu  lintas,  polisi  masih melakukan penegakan hukum dengan pendekatan  hukum  positif,  namun  demikian masyarakat  sudah ada kesadaran  utuk menyelesaikan perkara ini dengan peyelesaian diluar  peradilan  pidana  dengan  melakukan perdamaian yaitu memberikan santunan kepada  korban,  dalam  bentuk  menanggung segala  biaya  pengobatan  bagi  korban  luka- luka  dan  biaya  kematian  bagi  korban  yang meninggal  dunia  serta  menanggung  ganti  rugi terhadap keluarga korban.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
1.  Sanksi  terhadap  pelanggaran  Undang
Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  dibedakan  atas  sanksi  tindak pidana  pelanggaran  dan  sanksi  tindak pidana  kejahatan.Bersadarkan  Pasal 273 –  Pasal  316  masing-masing ketentuan  pidana  atau  denda  jenis- jenis pidana dan bobot pidana ditentukan  secara  bervariasi,  artinya untuk  jenis  tindak  pidana  yang  satu bobotnya  berbeda  dengan  jenis  tindak pidana lainnya.
2.  Penerapan  sanksi  terhadap  pelaku pelanggaran  Undang  Undang  Nomor 22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  tidak  dapat  diterapkan oleh aparat penegak hukum sebagaimana  yang  dirumuskan  oleh Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 hal  ini  desebabkan  oleh  adanya beberapa  faktor  kebijakan  yang  ada antara lain (a) adanya pihak kepolisian yang  memperbolehkan  perdamaian tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di jalan  raya,  (b)  adanya  perdamaian yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas,  (c) adanya  pemberian  santunan  dan  ganti rugi  sebagai  bentuk  perdamaian  dari pelaku  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas.

## B. Saran.
Diperlukan penguatan hukum untuk  menyusun  formulasi  kebijakan sanksi    terhadap  pelaku  pelanggaran Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009
tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan terutama  yang  berkaitan  dengan  sanksi tambahan  berupa sanksi  pemberian  ganti rugi sebagai bentuk perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Salim,  Teori  dan  Paradigma  Sosial (dari  Dezin  Guba)  Tiara  Wacana, Yogyakarta, 2001. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Abd.  Wahid,  Tinjauan  Hukum  Terhadap
Santunan  Bagi  Keluarga  Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan  Lalu  Lintas  Menurut
Undang-Undang  No.  22  Tahun
2009,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal
Opinion, Edisi 3, Volume 1, 2013
Bambang Susantono, Transportasi dan
Investasi,  Jakarta,  Kompas  Media Nusantara, 2013. Barda Nawawi Arief, Mediasi penal penyelesaian perkara di luar pengadilan ,  Penerbit  Pustaka
Magister Semarang, 2008.
Barda  Nawawi  Arief,  Penegakan  Hukum Pidana Dalam Kontek Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional, Jogyakarta, 2007. Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002. Irwansyah,  Ahsan  Yunus,  Penelitian  Hukum, Pilihan  Metode&Praktek  Penulisan Artikel, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020. Jimmy Jones Sembiring, Cara menyelesaikan  sengketa  di  luar
Pengadilan  (negosiasi,  mediasi,
konsilisasi dan arbitrase),
Trasmedia pustaka, Jakarta, 2011. Lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984.
Lamintang,  Delik-Delik  Khusus  Kejahatan
Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2010
Mahrus  Ali,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana,
Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015 Naely  Nasikhah  Faoziah,  Penyelesaian  Non- Penal Dalam Kcelakaan Lalu Lintas
,  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta, 2016.
Rinto  Raharjo,  Tertib  Berlalu  Lintas,  Shafa Media, Yogyakarta, 2014
Robert  Pranata,  Erlyn  Indarti,  Tri  Laksmi Indraswari,  Penemuan  Hukum  dan Paradigma:  Suatu  Telaah  Filsafat Hukum  Tentang  Proses  Peradilan Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Kota
Semarang, Diponegoro Law Journal  Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. Saleh  Roeslan,  Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2009. Takdir  Rahmandi, Mediasi  penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2010.
Zul Akrial, Perdamaian Dalam Hukum Pidana
, http://zulakrial.blogspot.com  E- mail: zul_akrial@yahoo.co.id.
Dosen  Hukum  Pidana  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Riau,
Pekanbaru.
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
KUHAP (Kitab Undang-Undang
Hukum
Acara Pidana)
Buku  Panduan  Tentang  Hak  Asasi  Manusia Untuk Anggota Polri, Jakarta, 2006. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)
Nomor  4  Tahun  1993  tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Tata  Cara Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Surat Edaran Kapolri No. B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan  kasus  pidana  ringan melalui Alternative Dispute
Resolution (ADR) https://jateng.bps.go.id.indicator.