## The influence of Budget Accuracy, Clarity of Budget Targets, and Managerial Control on Performance Accountability
Krisna Vita Rosalinda 1 *,
Tituk Diah Widajantie 2 , 1,2 Accounting  Department,  Faculty  of  Economics  and  Business, ,UPN  “Veteran”  EastJava,

## Surabaya, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the effect of budget accuracy, clarity of budget  targets  and  managerial  control  on  performance  accountability  in  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak  Daerah  Kota  Surabaya..  The  endogenous variable  used  is  performance  accountability.  The  sample  of  this  research  is  all employees  who  work  in  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak  Daerah  Kota Surabaya the field of budget and treasury accounting. The selection of the sample technique  uses  purposive  sampling  with  the  data  collection  method  used  is  the survey method and distributes questionnaires with a total of 52 respondents. The collected data were analyzed using Partial Least Square (PLS) analysis technique with  SmartPLS  3.0  software.  The  results  of  this  study  indicate  that  (1)  budget accuracy  has  an  effect  on  performance  accountability  in  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.  (2) Clarity of budget targets has no effect on performance accountability in Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah  Kota  Surabaya.    (3)  managerial  control  effect  on  performance accountability in Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
ISSN: 2723-1097
Keywords:
Budget Accuracy; Clarity of Budget Objectives; Managerial Control; Performance Accountability

## Pendahuluan
Pemerintah Daerah  saat ini telah menghadapi permasalahan dan keterpurukan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat yang kini tengah menghadapi gelombang pandemi covid19 (Hidayat,2021).Pemerintah daerah menetapkan tujuan pencapaian kinerja setiap belanja daerah, satuan kerja perangkat daerah, rencana dan kegiatan, dan bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap rencana anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Akan tetapi, kualitas  kinerja  yang  terjadi  saat  ini    diinstansi  banyak  mengalami  ketidakstabilan seperti WFH tidak bisa bertemu langsung/berdiskusi dalam melakukan perencanaan anggaran  atas  pelaksanaan  program  kegiatannya.  Oleh  karenaitu,  kuncinya  jika anggaran  tidak  dikelola  dengan  baik  maka  prioritas  kebijakan  anggaran  akan menimbulkan masalah yang serius dan  jika ditarik secara mendasar bias berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.
Menurut  laporan  kinerja  pemerintah  kota  surabaya  tahun  2016-2021 menyebutkan  bahwa  Laporan  Kinerja  merupakan  wujud  akuntabilitas  instansi pemerintah  dalam  menjalankan  kinerja  pemerintah  selama  satu  tahun.  Tujuan dilakukan  penyusunan  laporan  kinerja  untuk  mengukur  capaian  kinerja  instansi pemerintah.
Salah  satu  bentuk  akuntabilitas  pemerintah  daerah  ialah  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (AKIP).  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  RI  No.  29/2014 dinyatakan  bahwa  melaksanakan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  sebagai wujud  pertanggungjawaban  instansi  pemerintah  dalam  mencapai  misi  dan  tujuan organisasi.  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak  Daerah  Kota  Surabaya  juga bertanggungjawab  dalam  melaporkan  kinerjanya  untuk  bahan  evaluasi  bagi pengambil keputusan dan tolak ukur pencapaian kinerja berdasarkan anggaran yang sudah  ditetapkan.  Dalam  melakukakan  proses  penyusunan  LAKIP  merupakan bentuk  komitmen  nyata  BPKPD  dalam  membangun  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  yang  berpedoman  pada  Peraturan  Presiden  RI  No. 29/2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  serta  Peraturan Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  No. 29/2010  tentang  Pedoman  Penyusunan  Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  merupakan gambaran/  susunan  kinerja  yang  akan  dicapai  oleh  instansi  pemerintah  dalam melakukan  pelaksanaan  program    kegiatan  yang  dibiayai  dari  perolehan  anggaran APBN/APBD.  Pemerintah  Daerah  tentunya  sudah  melakukan  pengelolaan  rincian Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  melakukan  Rencana  Realisasi Kegiatan  dalam  tahun  anggaran  ini  yang  nantinya  anggaran  covid  tersebut  akan diberikan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan.  Sehingga  diperlukan  adanya transparansi  anggaran  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi masalah perekonomian bagi masyarakat.
Selama  periode  Tahun  Anggaran  2017  Laporan  Realisasi  Kegiatan  di  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak  Daerah  Kota  Surabaya  mengalami  fluktuasi, fluktuasi yaitu ketidaktetapan kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan.  Pada  triwulan  I  nominal  9.189.343.187  dengan  persentase  21,58%, Triwulan II nominal 11.162.367.531 dengan persentase 26,21 %, Triwulan III nominal 10.595.364.585  dengan  persentase  24,88  %,  dan  Triwulan  IV  nominal  11.637.154.882 dengan  persentase  27,33%.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  selama  periode  Tahun Anggaran  2017  akuntabilitas  kinerja  di  Badan  PengelolaanKeuangan  dan  Pajak Daerah  Kota  Surabaya  mengenai  laporan  realisasi  kegiatan  berfluktuasi  terhadap anggaran dan realisasinya sebesar Rp 42.584.230.185.untuk melihat keberhasilan atau ketidakberhasilan  kinerja  BPKPD  Surabaya  dapat  dilihat  dari  capaian  atas  target kinerja  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  kinerja  kepada  kepala  daerah  yang dituangkan dalam laporan realisasi kegiatan di BPKPD Surabaya.
Salah satu ciri anggaran yakni kejelasan target anggaran, dan ketepatan anggaran, karena  adanya  tujuan  anggaran  yang  jelas  dan  ketepatan  anggaran  akan memudahkan  individu  dalam  menyusun  serta  mencapai  tujuan  anggaran  sesuai dengan harapan organisasi.
Kejelasan  sasaran  anggaran  merupakan  Salah  satu  karaketeristik  anggaran. Kejelasan  sasaran  anggaran  merupakan  gambaran  sejauh  mana  tujuan  anggaran ditetapkan secara spesifik yang bertujuan agar dimengerti oleh pihak – pihak yang bertanggungjawab  atas  pencapaiannya  (Kenis,  1979).  Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan (Isnanto, dkk 2019) bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabiilitas kinerja.
Secaraumum, ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan untuk mencapai target anggaran (McPhee, 2008). Maka dalam hal ini anggaran dalam organisasi  sector  public  sangatlah  penting  dan  diperlukan  perencanaan  anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan kinerja oragnisasi. Berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Bella  &Erina,  2020)  Ketepatan  anggaran berpengaruh  terhadap  Akuntabiilitas  kinerja.  Hal  ini  didukung  dengan  pendapat Mardiasmo  (2011)  yang  menyatakan  bahwa  anggaran  adalah  pernyataan  tentang kinerja yang diharapkan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam dimensi financial.
Proses  pengendalian  manajemen  merupakan  proses  dimana  para  manajer  pada segala  tingkatan  memastikan  bahwa  seluruh  karyawan  yang  mereka  awasi menerapkan  strategi  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Oleh  karena  itu  dalam mencapai tujuannya, perlu membutuhkan penerapan strategi yang efektif dan efisien, maka  dalam  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  system  pengendalian manajemen.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Pratiwi&Amanah,  2019) menyatakan  bahwa  pengendalian  manajerial  sector  public  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja.

## Kajian Pustaka

## Stewardship Theory
Stewardship menjelaskan  bahwa  Manajemen  tidak  memiliki  tujuan  pribadi, tetapi  mengarah  pada  tujuan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  organisasi (Donaldson  &  Davis,  1991).  Oleh  karenaitu,  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) adalah  lembaga  pemerintah  daerah  yang  bertugas  melaksanakan  kegiatan  atau kegiatan yang direncanakan demi kepentingan umum, serta mampu menyajikan dan melaporkan informasi keuangan secara tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut  ditujukan  dengan  jelas  kepada  publik.  Oleh  karena  itu,  pernyataan  diatas menujukkan  bahwa  masyarakat  perlu  memperoleh  informasi  terkait  laporan keuangan  pemerintah  daerah  secara  bertanggung  jawab  dan  transparan  sesuai dengan hak yang dimiliki masyarakat.

## Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas  kinerja  ialah  tanggung  jawab  instansi  pemerintah  untuk menjelaskan  berhasil  tidaknya  rencana  dan  kegiatan  yang  direncanakan  secara terstruktur  berdasarkan  tujuan  atau  target  kinerja  yang  ditetapkan  dalam  laporan kinerja  instansi  pemerintah  secara  berkala.  Akuntabilitas  kinerja  diterapkan  di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Perihal  nilai  akuntabilitas  sangat diperlukan guna memberikan pelayanan publik. Itu artinya keberadaan suatu negara bergantung pada rakyatnya/warganya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  serta  bertanggung  jawab  atas kinerjanya.  Akuntabilitas  kinerja  pemerintah  ialah  garda  depan  bagi  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dan  harus  bertanggungjawab  atas  penggunaan  anggaran daerah.  Perencanaan  anggaran  sangat  mudah  untuk  mengklaim  bahwa  anggaran dapat dijalankan melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif, inklusif, adil, dan representatif. Namun dengan tetap fokus pada realisasi aspek pengelolaan keuangan, maka  dalam  aspek  tersebut  dapat  dijelaskan  sesuai  dengan  standard  akuntansi keuangan  negara  dan  mendukung  akuntabilitas  kinerja  dalam  melakukan perencanaan anggaran publik.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  variabel  yang  bersifat  kuantitatif.  Untuk mengukur  variable  tersebut  menggunakan  skala  likert.  Prosedur  pengumpulan informasi  yang  digunakan  dalam  riset  ini  yakni  metode  survey  dengan  menyebar kuisioner kepada bidang Akuntansi Perbendaharaan, BidangAnggaran, dan sub unit kerja  di  lingkungankerja  BPKPD  Surabaya,  dalam  penelitian  ini  dengan  bantuan software  SmartPLS  3.0  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  Partial  Least Squares (PLS).
Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Instansi Pemerintah Kota Surabaya khususnya di BPKPD Surabaya. Yang terdiri dari 5 bidang (1) Sekretariat;(2) Bidang Anggaran; (3)Bidang Akuntansi Perbendaharaan; (4) Bidang Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah; (5) Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah.
Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria yang digunakan dalam memilih sampel yaitu : (1)Bidang Anggaran (2)Bidang akuntansi perbendaharaan. Karena 2 bidang tersebut memiliki peran penting dalam melakukan proses perencanaan dan penyusunan anggarannya pada setiap kegiatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 52 responden.

## Hasil dan Pembahasan
Uji Validitas
Uji Outer Model
Nilai  outer  pada  model  awal  menunjukkan  bahwa  korelasi  antar  konstruk dengan  variable  belum  memenuhi  syarat  convergent  validity  karena  masih terdapat  nilai  yang  dibawah  0.7  dan  kemudian  dilakukan  penghapusan  pada variabel yang nilainya kurang dari standard convergent validity yaitu dibawah 0.7, sedangkan Nilai yang diharapkan> 0,7. Mengukur nilai AVE (Avarege Variance Extracted) untuk masing-masing variabel laten dipersyaratkan nilainya harus> 0,5 dapat dikatakan model yang dimiliki baik.
Tabel 1 Nilai Loading Faktor dan Avarage Variance Extracted (AVE) Variabel Indikator Loading Faktor AVE Ketepatan Anggaran (X 1 ) KA1 KA2 KA3 0.870 0.926 0.853 0.780 Kejelasan Sasaran Anggaran (X 2 ) KSA2 KSA3 KSA4 0.834 0.866 0.868 0.733 Pengendalian Manajerial (X 3 ) PM1 PM2 PM3 0.828 0.875 0.886 0.746 Akuntabilitas Kinerja (Y) AK1 AK3 AK5 AK7 0.885 0.832 0.839 0.899 0.747
Sumber : Data diolah dengan Smart PLS 3.0
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa  nilai outer loading pada masing-masing indikator memiliki nilai >0,8-0,9 itu artinya semua indikator pada variabel penelitian ini dinyatakan valid dan dilakukan analisis lebih lanjut, Sedangkan nilai AVE dari masing-masing variabel memperoleh nilai >0,7 itu artinya setiap variabel telah memiliki convergent validity yang baik.

## Discriminant Validity
Hasil dari penelitian ini untuk menguji validitas diskriminan dengan melihat nilai loading factor untuk setiap varibel> 0,7 Dan membandingkanya dengan konstruk lain.
Tabel 2 Nilai Cross Loading Factor Indikator Variabel KA (X 1 ) KSA (X 2 ) PM (X 3 ) AK (Y)
AK1 AK3 AK5 AK7 0.737 0.743 0.626 0.808 0.451 0.731 0.465 0.545 0.715 0.684 0.713 0.638 0.885 0.832 0.839 0.899
Indikator Variabel KA (X 1 ) KSA (X 2 ) PM (X 3 ) AK (Y) KA1 KA2 KA3 0.870 0.926 0.853 0.685 0.599 0.595 0.618 0.674 0.639 0.763 0.758 0.719 KSA2 KSA3 KSA4 0.656 0.574 0.592 0.834 0.866 0.868 0.435 0.572 0.492 0.554 0.562 0.516 PM1 PM2 PM3 0.578 0.651 0.655 0.504 0.503 0.511 0.828 0.875 0.886 0.588 0.648 0.794
Sumber : Data diolah dengan SmartPLS 3.0
Berdasarkan  olah  data  pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  perolehan  nilai masing-masing  indikator  pada  variabel  penelitian  memiliki  nilai  cross  loading terbesar atau lebih besar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai cross loading pada variabel lainnya.

## Uji Reliabilitas
Berdasarkan  data  pada  Tabel  3  dapat  dilihat  nilai  Composite  Reliability Cronbach’s  Alpha  dari setiap  variable  lebih  besar  dari  0,7,  itu  artinya  serluruh variable dikatakan reliabel.

## Tabel 3 Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
Variabel Composite Reliability Cronbach’s Alpha Keterangan KA (X 1 ) KSA ( X 2 ) PM (X 3 ) AK (Y) 0.914 0.892 0.898 0.922 0.858 0.818 0.831 0.886 Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
Sumber : Data diolah dengan Smart PLS 3.0
Berdasarkan  olah  data  pada  tabel  3  menunjukkan  bahwa  nilai  composite reliability pada seluruh variabel  memperoleh nilai yaitu >0,8-0,9 itu artinya seluruh variabel  memiliki  tingkat  reliabilitas  yang  tinggi.  sedangkan  hasil  dari  nilai  yang diperoleh  cronbach’s  alpha  dari  masing -masing  variabel  sebesar  0,8  itu  artinya seluruh variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

## Evaluasi Goodness of Inner Model
Mengevaluasi struktur modal pada penelitian ini menggunakan R-Square (R 2 ), Predictive Relevan(Q 2 ), Model Fit dan T-Statistics. Hal ini digunakan untuk melihat dan meyakinkan hubungan antar konstruk yang dibuat.
Tabel 4 R-Square (R 2 ) Konstruk R-Square Adjusted R-Square AK (Y) 0.783 0.770
Sumber : Data diolah dengan Smart PLS 3.0
Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai R- Square Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya akuntabilitas kinerja(Y) sebesar 0.783 x 100% = 78%. Itu artinya 78% variabel endogen dipengaruhi oleh  variabel  eksogen  (X 1 ,X 2 ,X 3 )  pada  penelitian  ini.  Sedangkan  persentase  sisanya sebesar 22% dipengaruhi oleh faktor lain/variabel laiannya.
Tabel 5 Predictive Relevance (Q 2 ) Q-square AK 0.561
Sumber : Data diolah dengan Smart PLS 3.0
Berdasarkan  olah  data  pada  tabel  5  menunjukkan  bahwa  nilai predictive relevance (Q 2 ) sebesar 0,561 itu artinya model struktural yang dihasilkan menghasilkan nilai observasi sebesar 0,561.
Tabel 6 Model Fit Model Fit Hasil NFI 0.708 Diterima
Sumber : Data diolah dengan Smart PLS 3.0
Berdasarkan  olah  data  pada  tabel  6  menunjukkan  bahwa  NFI  menghasilkan nilai 0.708 Artinya nilai NFI menghasilkan nilai antara 0 dan 1, semakin dekat NFI ke 1, semakin baik kecocokannya dalam penelitian ini, Maka dari hasil data diatas model yang digunakan pada penelitian ini cocok dan dapat diterima sebagai syarat fit model.
Hasil Olah data pada tabel 7 menunjukkan nilai dari uji T-Statistics sebesar H1 sebesar  4.134,  dan  H3  sebesar  3.074  artinyanilai  uji  tersebut  melebihi  syarat diterimanya T-Statistics lebih dari>1,96. Sedangkan hasil nilai dari P-Values H1 dan H3 sebesar 0.000 dan 0.002, artinya perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa syarat diterimanya nilai P-Value <0,05, sedangkan untuk H2 nilai dari uji T-Statistics sebesar 0.175 artinya nilai uji tersebut belum memenuhi syarat diterimanya T-Statistics <1,96 dan  nilai dari P-Values H2 sebesar 0.861 artinya perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa tidak memenuhi syarat diterimanya nilai P-Value >0,05.
Tabel 7 Uji T-Statistics Hipotesis Pengaruh T-Statistics P-Values Hasil H1 Ketepatan Anggaran => Akuntabilitas Kinerja 4.134 0.000 Diterima
Hipotesis Pengaruh T-Statistics P-Values Hasil H2 Kejelasan Sasaran Anggaran => Akuntabilitas Kinerja 0.175 0.861 Ditolak H3 Pengendalian Manajerial => Akuntabilitas Kinerja 3.074 0.002 Diterima

## Sumber : Data diolah dengan Smart PLS 3.0

## Pengaruh Ketepatan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  ketepatan  anggaran  berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Hasil riset ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Bella & Erina, 2020) bahwa ketepatan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Tanah Laut.
Ketepatan anggaran pemerintah daerah akan mempengaruhi kinerja lembaga daerah akan semakin baik, jika hasil akhir dari kinerja tersebut dengan memperoleh hasil  akhir  (output)  organisasi  sesuai  dengan  tujuan  organisasinya  (Pratiwy,  2013). Dalam pernyataan diatas dapat  disimpulkan bahwa ketepatan anggaran di BPKPD Surabaya merupakan suatu hal yang sangat diperlukan karena untuk memudahkan para  karyawan    dalam    mempertanggungjawabkan  berhasil  atau  gagalnya  dalam mengelola anggaran sehingga  kinerja BPKPD di Surabaya yang terjadi di lapangan justru dilandasi oleh kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan masyarakat.

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  kejelasan  sasaran    anggaran  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Hasil riset ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh oleh (Rio.dkk,2019) bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman.
Tidak Pengaruhnya  kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja di  BPKPD  Kota  Surabaya  pasalnya  anggaran  daerah  harus  dapat  mengukur pencapaian kinerja yang diharapkan, akan tetapi fakta dilapangan berdasarkan hasil jawaban responden mengatakan bahwa tingkat kepentingan target anggaran  kurang dapat  dipahami  untuk    mengetahui    setiap  rencana  dan  kegiatannya,  dalam menggambarkan  sasaran  kinerja  dengan  jelas  dan  menimbulkan  ketidakjelasan sasaran  anggaran  di  BPKPD  Kota  Surabaya  dan  artinya  muncullah  sikap  ketidak pastian atau keragu-raguan para pelaksana maka dalam hal ini  bahwa akuntabilitas kinerja intansi tersebut juga kurang maksimal.

## Pengaruh Pengendalian Manajerial terhadap Akuntabilitas Kinerja
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengendalian manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Hasil riset ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh oleh Paramitha & Gayatri (2016) menyatakan akuntabilitas kinerja SKPD di pengaruhi oleh sistem pengendalian manajerial sektor publik.
Sistem pengendalian manajerial sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja di BPKPD    Surabaya  berada  dalam  interval  baik.  Beberapa  aktivitas  yang  perlu diterapkan dalam pengendalian manajerial sektor publik, diantaranya perencanaan, motivasi, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, pembuatan keputusan,  sistem pengendalian,  dan  penilaian  serta  pelaporan  kinerja  (Mardiasmo,2011).  Sehingga sistem pengendalian manajerial di BPKPD Kota Surabaya untuk mengajak orang lain pada suatu organisasi agar secara bersama-sama mencapai tujuan organisasi dengan penerapan strategi manajemen yang efektif dan efisien.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan pada hasil penelitian ini sebagai berikut :
1. Ketepatan  Anggaran  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  Akuntabilitas Kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
2. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya,
3. Pengendalian  Manajerial  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap Akuntabilitas Kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

## Saran
Berdasarkan  atas  kesimpulan  penelitian  diatas,  maka  adapun  saran  dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagi penelitian berikutnya
a. diharapkan  dalam  penelitian  selanjutnya  dapat  meneliti  seluruh  UPTB BPKPD di Kota Surabaya, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.
b. diharapkan penelitian selanjutnnya dapat menambah jumlah sampel yang akan  digunakan  sebagai  penelitian  sehingga  dapat  merepresentasi pengaruh  antar  variabel  dan  pengaruh  akuntabilitas  kinerja  di  seluruh UPTB BPKPD Surabaya agar lebih efektif dan efisien.
c. Diharapkan  dapat  menggunakan  variabel  selain  ketepatan  anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian manajerial, seperti variabel komunikasi  internal,  komunikasi  eksternal,  dukungan  internal  dll  yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan
dan  Pajak  Daerah  Kota  Surabaya  melalui  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.
d. Diharapkann  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  mencari  infromasi  yang lengkap terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah kota surabaya dan dapat mengakses website surabaya.go.id secara lengkap dan rinci.

## Keterbatasan
Keterbatasan  pada  penelitian  ini  ialah  Variabel  penelitian  yang  digunakan hanya  dapat  menjelaskan  sebesar  0.783  atau  78%,  sedangkan  sisanya  sebesar  22% dijelaskan oleh faktor lain dan Sedikitnya sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 52 responden.

## Daftar Pustaka
Ajibolade, S. O., &Oboh, C. S. (2017). A critical examination of government budgeting and  public  funds  management  in  Nigeria.  International  Journal  of  Public Leadership, 13(4), 218 – 242. https://doi.org/10.1108/ijpl-11-2016-0045
Astari,
M. P. D. 2015. PengaruhKetepatanSasaranAnggaran dan PengendalianManajerialSektorPublikTerhadapAkuntabilitas Kinerja. JurnalAkuntansi 12(1): 50-63.
Bastian, I. (2010). AkuntansiSektorPublikSuatuPengantar (3rd ed.). Jakarta: Erlangga. Dewi,  K.  F.,  Widana  Putra,  A.  A.  G.  .,  &  Astika,  I.  B.  P.  (2017).  Pengaruh  Budaya Organisasi,  Pengendalian  Internal  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Pada Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Gianyar Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Buletin Studi Ekonomi , 22 (1), 21 – 33.
Dewi,  M.  A.  P.,  &  Supadami,  N.  L.  (2015).  Pengaruh  Ketepatan  Anggaran  Dan Pengendalian  Manajerial  Sektor  Publik  Pada  Akuntabilitas  Kinerja  Skpd.  E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 12(1), 50 – 63.
Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  H.  (1991).  Stewardship  Theory  or  Agency  Theory:  CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49 – 64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103
Efrizar,  R.,  Hardi,  H.,  &  Wiguna,  M.  (2016).  PENGARUH  KEJELASAN  SASARAN ANGGARAN,  AKUNTABILITAS  PUBLIK,  DAN  SISTEM  PELAPORAN TERHADAP  KINERJA  MANAJERIAL  (Studi  Empiris  Pada  SKPD  Kabupaten Rokan  Hulu). Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Riau , 4 (1), 1726 – 1740.
Gendro,Wiyono. 2011. Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM.
Ghozali, Imam. 2014. Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Edisi Kedua. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang Imam Ghozali, Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS), (Semarang: Undip, 2008), hal. 17
Indonesia, D. (1994). Akuntabilitas anggaran .
Kartika,  R.  D.,  &  Sukamto,  S.  (2019).  Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran, pengendalian  akuntansi  dan  sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas  kinerja
instansi pemerintah (studi empiris pada Dinas Daerah Kota Surabaya). Liability , 1 (2), 63 – 83.
Kenis,  Izzettin.  1979.  “The  Effect  of  Budgetary  Goal  Characteristics  on  Manajerial Attitudes and Performance .” Accounting Review 54 (4): 707– 721.
Kusuma, B. H. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial:  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Mediasi. Jurnal  Akuntansi Maranatha , 8 (2), 203 – 213.
Mahmudi. 2011. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN: Yogyakarta. Mardiasmo.  2009.  Akuntansi  Sektor  Publik,  Cetakan  ke  empat.  Penerbit  Andi, Yogyakarta.
McPhee,  I.  2008.  Developing  and  Managing  Internal  Budgets.  The  Publication Manager: Australian National Audit Office. Australia.
Meilia,  F.  (2015).  Pengaruh  Karakteristik  Proses  Penganggaran  Terhadap  Kinerja Anggaran di Kejaksaan RI. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 26 (3), 235 – 245.
Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Nuraeni,  A.  S.  I.,  &  Bidang,  S.  (n.d.). PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA . 55 – 64.
Pangalila, C., Elim, I., & Walandouw, S. K. (2017). Evaluasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja  Keuangan  Di  Kecamatan  Sonder  Kabupaten  Minahasa. Going  Concern :
Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2), 661 – 670. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18006.2017
Paramitha,  I.,  &  .  G.  (2016).  Pengaruh  Ketepatan  Sasaran  Anggaran,  Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. E-Jurnal Akuntansi , 16 (3), 2457 – 2479. Pemerintah, K. I. (n.d.). 3) 1, 2, 3) . 489 – 501.
Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  Tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah. 21 April 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80. Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pergub Nomor 29 Tahun 2016.pdf . (n.d.).
Permendagri. (2020). Permendagri 64 tTahun 2020. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689 – 1699.
Perusahaan, L., & Perusahaan, N. (2018). Erina Sudaryati 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Indonesia . 828 – 839.
Pratiwi,  E.  P.  (2019).  Pengaruh  Ketepatan  Sasaran  Anggaran,  Kualitas  Sdm,  Dan Pengendalian Manajerial Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Stiesia Journal . Putra,  B.,  Hasan,  A.,  &  Yasni,  H.  (2016).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian  Akuntansi,  Sistem  Pelaporan,  Dan  Desentralisasi  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Skpd  Bengkalis). Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 3 (1), 1123 – 1136.
Rachma  Agustina,  S.  T.  (2019). INTERNAL  CONTROL  SEBAGAI  VARIABEL
MODERASI BAJ ( Behavioral Accounting Journal ) . 2 (1), 71 – 86. Rahmayati,  Anim;  Jamil,  N.  A.  (2019).  TERHADAP  KINERJA  MANAJERIAL PEMERINTAH  DAERAH  (  Studi  Pada  Dinas  Se-Kabupaten  Wonogiri  ).
Akuntabilitas Publik , 7 (2), 112 – 126. https://doi.org/10.26460/ja.v7i2.780 Saputro, F., Setyobudi Irianto, B., Eliada Herwiyanti,  dan, Daerah Kabupaten Cilacap,
P., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Jenderal Soedirman, U., Boenyamin No, J.  H.,  &  Tengah,  J.  (2016).  FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KETEPATAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK. In Soedirman Accounting Review (Vol. 1, Issue 1). Saukani, S., Rasuli, M., & Darlis, E. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
Sorot , 10 (2), 179. https://doi.org/10.31258/sorot.10.2.3214
Sofyan  Yamin  dan  Heri  Kurniawan, Generasi  Baru  Mengolah  Data  Penelitian  dengan Partial least Square Path Modeling (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 54.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Wiguna,  L.  Y.  P.,  Sukartha,  I.  M.,  &  Astika,  I.  B.  P.  (2017).  Pengaruh  Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi, Motivasi, Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating. E-
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 8 , 3041. https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i08.p05