## Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)

## Sutrisno
Staf Pengajar Bidang Sosiologi STIK – PTIK Jl. Tirtayasa Raya 6. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Email: trisnosuki@gmail.com

## Abstract
This article intends to track a number of categorized conditions as a threatening pattern of security in the millennial era. Meanwhile, universities are seen on the side of readiness in responding to the threat symptoms that move in the millenial era. The threat of sense of security in melanial era does come from information technology, but this article puts pressure on socio-cultural analyzes that twist the potentialities to escape the possibility of destructive conditions. The Writing is done exploratively-descriptive. The result is the cultural lag in responding to the flow of media technology. The university  are left behind on facing millennial changes: the show is already running, just realized to make up the curriculum. Socio-cultural factors are the main handicap for universities in responding to millenial-era storming changes.

## Keywords: Big Data; social segregation; feudalism

## Abstrak
Artikel ini bermaksud melacak sejumlah kondisi yang terkategori sebagai pola ancaman atas rasa aman pada era milenial. Sementara, perguruan tinggi dilihat pada sisi kesiapan dalam merespon gejala ancaman yang bergerak pada era milenial itu. Ancaman terhadap rasa aman pada era milenial memang berangkat dari teknologi informasi, namun demikian artikel ini memberi tekanan pada analisis socio-kultural yang membelit berkembangnya potensialitas untuk lepas dari kemungkinan kondisi destruktif.  Penulisan dilakukan secara eksploratif-deskriptif. Hasilnya, adalah ketertinggalan budaya dalam merespon arus teknologi media.  Perguruan tinggi keteter menghadapi perubahan milenial: pertunjukan sudah berjalan, baru sadar hendak berbenah kurikulum. Faktor-faktor  sosio- kultural merupakan belitan utama bagi perguruan tinggi dalam merespon perubahan menghentak era milenial.
Kata-kata Kunci : Big Data; segregasi social; feodalisme

## Pendahuluan
Sejarah peradaban masyarakat manusia hampir selalu dimulai dari temuan teknologi, baik teknologi know how, semacam demokrasi dan pembaharuan ajaran agama serta model organisasi,  maupun teknologi fisikal.  Paling tidak,  sepuluh tahun belakangan peradaban manusia dihadapkan pada lompatan sejarah baru yang disebut era milenial. Teknologi yang memboyong perubahan sosial era milenial ini perkawinan dua kategori teknologi: teknologi know how sekaligus teknologi fisikal, yang tidak mempunyai preseden di sepanjang sejarah masyarakat manusia. Sejumlah spekulasi (hipotesis) mengemuka untuk memahami gejala perubahan sosial besar ini. Misalnya, analisis yang menekankan pada kisaran menjamur dan menguatnya populisme; struktur baru komposisi lapangan kerja; terpukulnya ekonomi konvensional, dan seterusnya. Artikel pendek ini bermaksud mengelaborasi konstruksi sosial (sosial forces) yang mengancam rasa aman pada era milenial ini. Dan, pada sisi ‘hulu’ melacak tekstur pendidikan tinggi dalam perespon ancaman atas keamanan itu.  Elaborasi artikel ini sebatas pada level eksplorasi hingga diskripsi, tidak menjangkau kedalaman eksplanasi.
Peradaban milenial atau  revolusi industri keempat, atau revolusi industry 4.0 mulai dikenal pada pada kisaran 2011 melalui momen Hannover Fair. Revolusi industry 4.0 dicirikan bukan sekedar penggunaan internet secara masiv, tetapi yang mendasar adalah lompatan kecerdasan buatan melalui teknologi nano, hingga pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic. Sekedar mem- flashback ke belakang, pada revolusi industri 3.0 adalah tumbuhnya industry berbasis elektrornika, otomatisasi, dan teknologi informsi. Sebelumnya lagi, revolusi industri 2.0 adalah pengembangan tekonologi yang berimplikasi pada  produksi masal melalui energi listrik yang semula mekanisasi dan energi
hanya berbasis mesin uap dan air, era ini revolusi 1.0.   Tentu saja,  issue globalisasi telah dimulai pada revolusi 1.0 pada kisaran abad ke-17. Dan, kemudian  deretan temuan tekonologi sejak 1.0 hingga 4.0 itu lompatan-lompatan perubahan sosial yang memampatkan interkasi sosial warga dunia. Kalau globalisasi era 3.0 adalah matinya ideologi (the end of ideology) dan homogenisasi budaya, maka pada revolusi 4.0 issue semacam itu meredup digantikan dengan disrupsi atas inovasi- inovasi era sebelumnya. Persoalanya:  bagaimana lompatan besar revolusi 4.0 memformulasikan profil ancaman atas keamanan ?  Kemudian, bagaimana pula lompatan besar revolusi 4.0 ini hubungnnya dengan perguruan tinggi (di Indonesia) ?

## Peradaban Milenial
Fisikawan Stephen W Hawking tidak optimis terhadap peradaban masa depan via temuan teknologi baru. Kekhawatiran yang sama juga dianut teoritisi klasik Emile Durkheim dan Karl Marx. Pesimisme ini hampir tak berbeda dengan nubuwah agama- agama Timur Tengah (Islam Kristen, dan Yahudi). Dalam islam, misalnya merujuk sebuah hadist yang diriwayatkan Anas Bin Malik, menyebut,  “Sesungguhnya sebelum Dajjal muncul akan terdapat tahun-tahun penipuan. Pada tahun-tahun tersebut orang terpercaya dituduh, orang tertuduh dipercaya, dan Ar- Ruaibidhah berbicara”. Para sahabat bertanya: “siapa itu Ruaibidhah?  ”Beliau menjawab: “yaitu orang fasik yang berbicara tentang urusan manusia”. Baik Hawking maupun agama- agama Timur Tengah mempercayai signifikansi variabel  mental dalam merespon gelombang besar milenial ketimbang elemen yang bersifat ekonomi dan kecerdasan otak kiri.  Anwar Tjen, rohaniawan Katolik jebolan  Universitas Cambridge, menjelaskan posisi Hawking  ini di Harian Kompas, 20 Maret 2018,  “Akselerasi teknologi canggih semisal kecerdasan artifisial,

## Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)
internet dan teknologi digital dilihat sebagai jalan pasti menuju kepada tragedy kemanusiaan bila tak diantisipasi dengan visi dan strategi yang lebih manusiawi”.
Kejahatan alam maya (cyber crime), misalnya di Inggris,  sudah  diposisikan sebagai ancaman nasional. Ia dipandang bukan kejahatan biasa. Jika dilacak melalui konten wacana jenis kejahatan semacam ini cenderung terorganisasi. Anita Lavorgna dan Anna Sergi dari University of Southampton, United Kingdom menulis dalam International Journal of Cyber Criminology Vol 10 Issue 2 July – December 2016,
“organised crime has become inherently serious as consequence of its own securitisation process, mirrored in its current national security characterisation, cyber crime is becoming organised in the policy narrative because of its seriousness, which shall justify its inclusion within the national security agenda as well. This inclusion shall mean accessing the procedural benefits of criminal intelligence paired to national security threats. The implications associated to the evolution of such narratives in policy- making need to be assessed while policies are still developing”.
Kejahatan terorganisir telah menjadi serius sebagai konsekuensi dari proses sekuritisasi itu sendiri, tercermin dalam karakterisasi keamanan nasional saat ini, kejahatan cyber menjadi terorganisir dalam narasi kebijakan (lantaran) aspek keseriusannya, yang akan membenarkan inklusi dalam agenda keamanan nasional. Penyertaan ini berarti mengakses manfaat prosedural dari intelijen kriminal yang secara langsung  berkontribusi terhadap ancaman keamanan nasional. Implikasi yang terkait dengan evolusi narasi semacam itu dalam pembuatan kebijakan perlu dinilai ketika kebijakan masih dalam proses.
Kemelimpahan pada era milenial, baik material maupun akses terhadap informasi, merupakan sumbangsih  temuan teknologi tak dapat dipungkiri. Meskipun pada sisi lain kemelimpahan itu sendiri secara subtantif masih layak menjadi bahan diskusi, utamanya menyangkut pemerataan dan biang keladi kejahatan. Ini Pekerjaan Rumah sepanjang sejarah peradaban.

## Skema Ancaman Keamanan Era 4.0 Moral Insane
Dalam waktu tak lama atau sekitar lima tahun mendatang, tahun 2020-an, menurut proyeksi Badan Pusat Statistik, wajah Indonesia ditentukan oleh generasi milenial atau generasi Y, generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980 – 2000.  Generasi ini mempunyai karakter connected, selalu mengupayakan dirinya terhubung. Hasil riset Alvara Researh Center (Ali: 2017), selain karakter connected , generasi era ini creative, berpikir out of the box dan  percaya diri dalam mengemukakan gagasan.  Bagaimana membaca hasil riset Alvara  kaitanya dengan profil ancaman keamanan 4.0?
Temuan Alvara adalah ‘prediksi’ model (ideal type) manusia generasi milenial, sebagaimana tahun 70-an sosiolog McCLelland mengkonstruksi  jenis type ideal manusia yang mampu survive mengarungi modernisme. Manusia yang sanggup hidup dalam alam modern, demikian prediksi McCelland, mempunyai virus N-Ach. Tugas negara, kala itu menyuntikan virus ini kepada generasi muda agar mampu berkompitisi dengan negara lain dalam alam modern.  Baik konstruksi model manusia milenial ala Alvara maupun manusia modern ala McClelland tidak memasukan dimensi moralitas. Bedakan dimensi moral dengan mental. Mental dalam wacana manusia modern ala McCelalland mengacu kepada kemampuan bertahan dalam tekanan (under pressure) untuk mendapatkan gain
Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)
yang lebih besar di kemudian hari. Mentalitas ini diartikulasikan melalui tindakan rajin menabung. Tipikal mentalitas manusia yang dipahami dalam formatur semacam ini pun pada dasawarsa 2000 luntur melalui etos ‘manusia interpreneur’. Menabung untuk mendapatkan gain bukan lagi instrument tipologi mental manusia unggul, karena orientasinya bukan lagi pada gain tetapi pada alat produksi.  Menggerakan seluruh alat produksi bukan sekedar untuk gain, tetapi untuk melipatgandakan alat produksi sebagai daya ungkit itu sendiri.
Disrupsi revolusi 4.0 dengan demikian bukan sekedar soal ketidakrelefanan (irelefan) inovasi era 3.0  yang men-dislokasi pasar tenaga kerja sebagaimana dan segregasi sosial yang diurai di bagian bawah,  tetapi lebih dari itu revolusi media sosial telah merampas  lembaga- lembaga sosialisasi mapan yang berdimensi nilai moral. Tidak masalah kalau seandainya terjadi linieritas nilai moral yang diusung oleh media sosial dengan  lembaga sosialisasi mapan yang ditinggalkan. “Kreatifitas” sebagaimana prediksi Alvara itu tidak bisa dibaca sebagai konsep yang telanjang, karena intevensi teknologi 4.0,  penyebab banjir data itu,  justru dengan sendirinya hambatan bagi kedalaman pemikiran. Maka dari sisi ini “kreatifitas” jika didefinisikan adalah harus memasukan unsur-unsur penguatan pada aspek pragmatisme. Kondisi ini membangkitkan (filsafat) relatifisme, karena kehadiran pragmatisme  -- baik secara diam- diam maupun terang-terangan -- mengusik nilai-nilai yang (telah) dipandang absolut oleh agen-agen sosialisasi lama (baca: era revolusi 3.0). Secara impresif dikemukakan oleh Donald Walters (2003;49),  “…kejahatan itu hanya sedikit saja menyentuh nuraninya. Jika ditanya apakah dia tidak menganggap mencuri itu salah, dia menjawab dengan sebuah isyarat: segala sesuati adalah relative” .  Ilustrsi ini utamanya cukup merepresentasi hubungan-hubungan sosial jagat medsos.
Teknologi informasi revolusi 4.0 yang memampatkan interkasi sosial dalam kerangka rasional instrumental untung-rugi, atau kalau tidak kalkulasi ideologik particular yang secara langsung ancaman bagi demokrasi.   Dimensi moral mengacu kepada kepatuhan atau ketundukan atas nilai-nilai moralitas. Nilai moralitas -- paling tidak merujuk Imanuael Kant -- bersifat universal (standar). Moralitas universal dalam kerangka praksis-kolektiv diartikulasikan pada sistem demokrasi. Yang menjadi persoalan arus besar wacana yang diusung temuan teknologi era millennium hampir secara imperativ mengalienasi manusian dari instrument moral. Sehingga demokrasi direduksi mejadi melulu prosedural. Demokrasi hanya soal angka-angka. Berhenti pada angka ini menjurus pada bentuk diktator mayoritas. Cara berhukum pun kehilangan ruh moralitas. Bersama dengan ini adalah arus balik dari menguatnya ideologi kanan. Menguatnya arus kanan ini bukan tidak bisa ditelusuri dari mandulnya demokrasi itu sendiri.   Belakangan, melalui ortodoksi keagamanan universalitas demokrasi dibongkar ulang. Melalui gerakan kelompok kanan dimensi moral direduksi. Kekerasan berbasis agama baik di luar maupun di dalam negeri sulit dipahami dalam kerangka dimensi moral.
Tipe ideal manusia yang  connected, creative, berpikir out of the box dan percaya diri dalam berpendapat, bukanlah secara otomatis parallel dengan ruang tumbuh-kembangnya dimensi moral, justru sebaliknya. Disinilah persoalannya! Teknologi informasi yang menopang transfer kognisi dan skill tanpa harus tatap muka pada seluruh jenjang pendidikan justru reduksi atas transfer dimensi moral. Keluhan Said Irandoust, seorang Profesor Teknik Kimia Universitas Teknologi Chalmers, Swedia, adalah ilustrasi tepat. Di kolom opini Harian Kompas, 20 Mei 2018, ia menulis dengan mengutip Ralph Peters, “…paradox terknal pada aban ke-21 adalah

## Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)
bahwa pada era tekonologi yang kuat ini masalah terbesar yang kita hadapi secara internasional merupakan masalah jiwa manusia”.    Sampai disini menarik menimbang kembali ujaran klasik leluhur Ki Hajar Dewantara, bahwa pembentukan moral anak didik harus melalui tiga spektrum: tut wuri handayani, ing madyo mangun karso, ing ngarso sung tulodo. Spektrum ini hilang dalam sistem pendidikan karena tatap muka siswa-guru dan mahasiswa-dosen digantikan mesin. Reduksi ini terletak pada sosok pendidik hanya kelihatan pada dimensi kognisi, bukan moral.

## Dislokasi Sosial
Disrupsi inovasi menggambarkan kompleksitas potensi aspek keamanan global. Kompleksitas ini utamanya menyangkut pergeseran kebutuhan tenaga kerja yang meruntuhkan relefansi kurikulum, utamanya pada pendidikan tinggi.  Kurikulum Pendidikan tinggi yang berjalan puluhan tahun dalam mentransfer skill, pengetahuan, dan nilai moral tidak lagi relefan. Kalau era sebelumnya factor produksi bertumpu pada kekuatan modal dan memutakhirkan produk-produk yang dipandang memudahkan hidup manusia, maka pada era 4.0 faktor produksi itu terletak  pada kapasitas pengelolaan informasi dan pengetahuan. Orang bisa berjualan tanpa harus mempunyai toko, berbisnis taksi tanpa harus mempunyai mobil. Penggalan ilustrasi ini menegaskan keterbukaan peluang pekerjaan baru, utamanya mendorong perkembangan produk berbasis pengetahuan daripada manufaktur. Rhenald Kasali menyebutnya sebagai shifting . Dalam artikel yang beredar via WhatsApp, Kasali menulis, “… dan masih banyak hal yang akan berpindah, bukan musnah. Ia menciptakan jutaan kesempatan baru yang begiru sulit ditangkap orang-orang lama…”
Gerak ekonomi tidak lagi didominasi produk manufaktur dan inovasi  an sich,  tapi
pada ‘penciptaan’ kebutuhan masyarakat atas produk. Menciptakan hasrat belanja melalui daring  menjadi ruh kapitalisme hari ini. Ekonomi daring – belanja melalui daring – bukan sekedar memudahkan tetapi juga menjanjikan prestise. Turun dari mobil grab di loby kondangan mempunyai similaritas  turun dari mobil menggunakan sopir pribadi.
Pergeseran hubungan antar manusia secara agregatif menumbuhkan potensi konfliktual melalui pergeseran kebutuhan pasar tenaga kerja. Prediksi  Global Institute Analysis Mc Kinsey tahun 2017, sekitar 75 juta hingga 375 juta pekerja pada tingkat global harus beralih ke pekerjaan baru dengan skema keahlian yang lain sama sekali.  Paling tidak terdapat dua implikasi pada ekonomi ini. Pertama, produk tenaga kerja berbasis pengetahuan berimplikasi pada daya serap tenaga kerja secara agregatif. Tenaga kerja pendidikan rendah pada level tenaga kerja ini jauh lebih besar prosentasenya tidak dapat terserap pada sector ini. Kedua, kondisi ini menekan ekonomi sector ritel yang justru menjadi kantong-kantong ekonomi Pendidikan rendah.  Makna utamanya adalah peningkatan pengangguran.  Sehingga, Kata kunci disini adalah: pengangguran. Profil pengangguran era big data tentu berbeda dengan era sebelumnya: kondusiv bagi penawaran ideologi alternative sebagai solusi serta berita ‘gorengan’.

## Segregasi via Big Data dan era terorisme jilid dua
Perubahan sosial via variabel independent teknologi bukan sekedar gegap budaya,  tetapi utamanya pada dislokasi sosial-ekonomi: menguatkan segregasi sosial pada skala nasional dan global. Sebuah website forum ekonomi dunia – World Economic Forum – https:// www.weforum.org/agenda/2016/06/the- poetry-of-progress, menulis, It is characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical, digital, and biological
Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)
spheres . Era ini ditandai meleburnya teknologi yang mengaburkan aspek fisikal dengan dimensi digital. Big Data --era banjir data-- justru melahirkan ketidakmenentuan (Volatile) , ketidakpastian (Uncertainty), kerumitan (Complexity) dan kekaburan (Ambiguity).
Era Big Data ini tidak serta merta mencairkan pemikiran ideologik, justru sebaliknya.  Disinilah segregasi yang paling serius sepanjang sejarah peradaban manusia. Teori globalisasi klasik yang memandang “teknologi akan menyatukan” terkoreksi. Ternyata mengerutnya dunia, merelatifkan jarak fisik yang memudahkan orang berinteraksi tidak serta merta ‘menyatukan’. Pada sisi lain,  penyatuan dunia (unity) memang terjadi, tetapi perlu diberikan tanda apostrop. Ilustrasi paling nyata gara-gara medsos ini adalah segregasi post pilpres 2014. Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp, Telegram, telefon pintar yang merupakan teknologi khas milenial yang menjadi wahana menyebarkan ideologi dan propaganda. Ini tidak ditemui pada era terorisme jilid pertama.  Hasil penelitian Brooklyn Institute pada 2015 (Kompas, 29 Mei 2018),  bahwa Negara Islam di Irak dan Suriah menggunakan 46.000 akun media sosial Twiter dalam lima bahasa. Dan, lebih dari 1000 akun Facebook dimiliki simpatisan NIIS di seluruh dunia.  Melalui angka ini sejumlah pakar teroris berpandangan bahwa jaringan media sosial jauh lebih berbahaya daripada pasukan NIIS di Irak, Surian dan negara-negara lain.
Dalam rantang disrupsi inovasi, sulit sekali menghindari gegap budaya padahal pada sisi teknologi an sich  mengalami derivasi teknologi. James Canton, seorang CEO pada Institute for Global Future di penghujung dasawara 2000-an menulis The Extreme Future (2006). “Sains-sains aneh”, demikian Canton menyebutnya muncul secara revolusioner membangun gelanggang baru perang tak terlihat. Perang tak terlihat ini berlangsung sengit antara  organisasi, pemerintah, dan agama untuk mengontrol
hak-hak individu dan pikiran serta kebebasan (individual) mereka. Di Indonesia perang tak terlihat ini membangkitkan kekhawatiran mendasar tentang cara berbangsa dan bernegara. Polling Kompas, 16 April 2018, menggambarkan profil kekhawatiran itu. Kekhawatiran responden terhadap ujaran kebencian yang menunggangi teknologi dunia maya menembus angka 81,3 persen dari jumlah 678 responden yang tersebar di 16 kota besar.  Issue yang membuat kekhawatiran ini sejajar dengan realitas yang terjadi di belahan dunia lain:  konflik berdarah berkepanjangan menyangkut agama dan identitas. Kehadiran teknologi infomasi yang menghubungkan interaksi antar manisia yang semakin inten dan masiv ternyata justru memperkuat segregasi sosial.
Agaknya tepat konsep ‘cultural lag’ untuk menjelasakan kekhawatiran tersebut, yaitu kesenjangan antara  teknologi baru dengan kedewasaan berpikir atau keadaban menggunakan teknologi.  Masih dari polling Kompas itu,  cukup besar penggenggam gadget yang akrab dengan berita maya tetapi tidak mampu membedakan berita hoaks dengan berita benar, 47,6 persen belum mampu;  46 persen responden merasa sudah mampu.  Segregasi sosial pasca Pilpres 2014 tak mudah segera berakhir.  Konstruksi baru kekhawatiran dalam  berbangsa karena menembus  standar moral, nilai, norma perilaku dan keyakinan masyarakat, sehingga instrument negara pun  gamang dalam merespon perubahan sosial ini. Kegamangan merespon perang baru ini, misalnya diurai oleh Muladi (Harian Kompas, 15 Januari 2018),  indikasinya paling tidak dapat dilihat dalam mengkonstruksi normative atas realitas kejahatan tanpa korban (victimless crime).  Realitas ini melipui LGBT yang privat, penggunaan narkoba secara personan untuk sekedar rekreasi, kumpul kebo, aborsi, poliandri, perzinahan sama-sama suka, inses.  Syarat kriminalisasi yang mengendap dalam kesadaran cara ber-hukum terletak pada adanya korban (victimizing) baik vaktual maupun potensial.

## Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)

## Energi
Lompatan teknologi informsi yang serba memberi kemudahan segala hal  dalam rentang waktu yang tak lama dunia dihadapkkan pada tren energi.  Padahal energi terkait seluruh pelayanan vital semacam kesehatan, makanan, transportasi, dan perdagangan. Sementara menggali energi terbarukan membutuhkan investasi amat besar. Tidak bisa tidak, umat manusia harus mengurangi ketergantungan pada energi minyak. Canton dalam kerangka ini pesimis terhadap perkembangan demokrasi, menyebutnya sebagai “demokrasi sedang di ujung tanduk” (Canton;31). Hemat penulis, spekulasi Canton bisa sebaliknya terjadi. Atau, toh pada bagian lain Canton berperdiksi bahwa Sembilan puluh sembilan persen negara di dunia akan menjadi demokratis dan tak berdaya membendung perdagangan bebas serta pasar terbuka (Canton: 2009;68). Komunitaas negara- negara arab, melalui Arab Spring, merupakan ilustrasi masa depan pintu demokrasi. Dan, Arab Saudi negara yang mempunyai cadangan minyak terbesar di bawah raja barunya mulai merevisi paham teologi wahabi sebagai credo berpikir dan bertindak.  Hemat penulis revisi credo ini akan lebih bersahabat pula dengan demokrasi.
Sehingga, teknologi informasi dan kelangkaan energi menjadi factor khas realitas era milenial  yang tak tertandingi sepanjang sejarah yang memaksa setiap komunitas negara merespon demokrasi. Tatanan sosial skala global melalui demokrasi merupakan sistem yang menekan dan menjebol negara-negara yang semula menutup diri. Meskipun  proposisi semacam ini sebetulnya proposisi lama tetapi tak pernah usang,  pada ra ini demokrasi adalah kebutuhan surfival itu sendiri.

## Pendidikan Tinggi dan Ruang Sosio- Budaya
Hubungan sistem sosial budaya dengan
tekstur pendidikan tinggi dan konstelasi ancaman keamanan, meminjam cara pembacaan Talcot Parson, bersifat sibernetik. Sifat sibernetik ini tak sebagaimana dalam riset yang memperkosa realitas dengn cara  memposisikan variabel dependen – independent.  Dalam sibernetika Parson sistem sosial budaya tidak serta merta diletakan secara otomatis sebagai variabel independent yag mempengaruhi pendidikan atau keamanan. Tidak pula sebaliknya meletakan pendidikan sebagai variabel independent: kedua variabel bisa resiprokal. Sub bagian tulisan ini  masih eksplorasi dari rentetan ancaman sebagaimana beberapa ancaman poin di atas dengan memperhatikan sibernetika Talcot Parson.
Kemelimpahan material era revolusi industri digenapi era-era revolusi setelahnya hingga revolusi 4.0. Namun demikian, deretan revolusi ini tidak dirancang untuk menyelesaikan Pekerjaan Rumah segregasi sosial dan moral. Sehingga dalam perspektif moral, teknologi menjadi distructive innovation  yang dalam cara berpikir Marxian sebagai instrument eksploitasi efektif dalam pengertian vulgar menyepadani kapitalisme klasik. Demokrasi sebagai teknologi organisasi yang menjadi  “messiah” masyarakat modern tak dalam waktu pendek segera mewujudkan janjinya.  Jonathan Wolff (2004) dalam karyanya, “Why Read Marx Today ?”,  sangat membantu membongkar dimensi eksploitasi via teknologi canggih di era demokrasi ini. Referansi ini mengajak menimbang kembali relefansi proposisi Marx untuk era digital bahwa sejarah umat manusia pada hakekatnya adalah kisah tentang perkembangan kekuatan produksi dan tetap saja pertanrunan pemilikan alat produksi.  Wolff memang tak begitu populer di kalangan pengamat. Barangkali karena mereka, para pengmat itu, memandang model kesploitasi klasik sudah tutup buku sehingga ‘eksploitasi canggih’ hari ini hanya mampu dijelaskan melalui pendekatan rumit berdimensi higemoni semacam
Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)
Antonio Gramsci, Habermas, Thodore Adorno, Piere Bourdue dan semacamnya. Perspektif semacam ini menegaskan formulasi marxian tentang  pendidikan yang  tak bisa dilepaskan dari bias kelas. Jejaring biroktik negara tentu tak sangup lagi mengelak mengadopsi formalitas jenjang Pendidikan formal tanpa mempunyai daya selektif  pada sisi subtantif-kualitatif. Realitas imperative ini nyaris membobol ruang moralitas, bukan saja pada birokrasi sebagai user, tetapi juga pada tata kelola pendidikan tinggi. Secara simplistik  pembusukan ini utamanya terjadi melalui alphanya konstruksi kriteria prestasi dalam jejaring birokrasi. Sehingga hampir tidak ada tolok ukur reliable yang menghubungkan gelar pendidikan dengan kinerja. Kebekuan nalar birokrasi adalah mengidentikan jenjang pendidikan itu sendiri dengan prestasi kerja. Max Weber menyebutnya sebagai ‘pembusukan birokrasi’. Birokrasi yang telah membusuk kehilangan elan vital melayani. Bukan lagi melayani kebutuhan (ke)manusia(an), sebaliknya mereduksi manusia menjadi hanya seonggok benda-benda yang melulu tunduk pada formalitas. Tidak lagi mampu menangkap yang substansi, karena dimensi formal lebih mengedapan dari dimensi substansial.
Era milenial membangun imperasi  perihal kriteria  standar kualitas pendidikan tinggi, tentu termasuk didalamnya penilaian terhadap akademisi. Misalnya, Scopus untuk kiblat kualitas jurnal. (regulasi Menristek belakangan agak merevisi hal ini, tidak total). Kondisi ini ini merangsang mekanisme psikologi kultural pendidikan tinggi latah dalam jargon “center for ecxelent”. Jargon semacam ini lebih jauh direduksi dalam pemaknaan Global University.  Terlepas dari diskusi perihal universalitas standar kualitas akademik, wacana ini merampas  aspek nilai guna (pragmatic) lembaga pendidikan tinggi yang mustinya terlebih dahulu berorientasi manfaat bagi  lingkungan terdekatnya. Sosiolog Amerika George Ritzer dalam konteks ini dengan jeli
melihat relasi pertarungan tarikan global dengan (kebutuhan) lokal. Ia merumuskan dalam bentuk pertanyaan,
“apakah perubahan global akan menyebabkan homogenitas yang semakin meningkat atau heterogenitas yang semakin meningkat atau sebuah campuran dari keduanya ? Dan, apa hubungan lokal dengan global? …keunggulan lokal akan selalu dihubugkan dengn hiteroggenitas sementara dominasi global akan lebih dihubungkan dengan homogenisasi” (Ritzer, 2006;97)
Betapapun kritisisme Ritzer itu dilihat sebagai peringatan, secara teknis tak sanggup dihindari standar kualitas pendidian tinggi mengkiblat ke luar. Seakan-akan kita (baca: Indonesia) tidak lagi sanggup meretas kriteria sistem pendidikan yang mampu memberikan kontribusi kepada lingkungan sendiri. Ini debat panjang issue perihal universitas global. Andi Hakim Nasution, Rektor Institut Pertanian Bogor tahun 1978-1987, menolak terjebak dalam wacana kriteria global, alasannya kemanfaatan paling awal sebuah perguruan tinggi adalah kontribusi bagi lingkungan terdekat,  bukan justru ‘melayani’ belahan dunia lain. Impotensi perguruan tinggi semacam ini pada dasawarsa 80-an  disebut sebagai menara gading.
Feodalisme Baru dan Kebutuhan Adaptasi . Feodalisme dalam pengertian yang longgar merupakan batu sandungan bekerjanya sistem kuratif ilmu pengetahuan cartesian yang diusung sejak era pencerahan. Feodalisme lebih menghargai formaslitas, maka -- sebagaimana diurai di bagian atas -- produk pendidikan tersublimasi dalam arus formalitas ini. Persoalanya kemudian, bagaimana sistem yang menghargai serba oformaslitas ini bisa berusia panjang ? Max Weber  memberi kisi-kisi menjawab pertanyaan penting ini: pembusukan birokrasi. Birokrasi yang sejatinya berjalan bekerja dalam formula yang serba kalkulatif,

## Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)
efisiensi, herarkhi dan seterusnya itu pada akhirnya mempunyai resiko terpeleset pada formalitas yang membunuh kreatifitas . dalam birokrsi semacam ini tidak bisa lagi berkreasi, senmua serba “turunan”, serma formal. “yang forma” ini biasanya mengandung kekentalan celebritas. Selebritas cenderung menghempas kualitas, tak lagi berharap tersedianya ruang kontemplasi dalam birokrasi.
Dalam kultur feodal sulit menghindari kooptasi birokrasi terhadap (sistem) pendidikan. Kooptasi ini pekerja  melalui formalisasi yang memberangus kualitas berpikir kritis. Karakter kehidupan feudal  yang serba menekankan nilai-nilai formal secara otomatis menafikan perbedaan. Perbedaan acapkali dipandang pembangkangan atas otoritas. Otoritas itu sendiri harus diberikan tanda apostrop (“otoritas”) untuk membedakannya dengan kebutuhan era milenial. Dalam masyarakat feudal otoritas mengalami personifikasi; sementara dalam era milenial otoritas terletak pada ‘kemasukakalan yang pragmatik’. Disinilah, jika tidak hendak terjebak dalam mal-fungsi institusi maka herarkhi birokratik perlu mengadaptasi semangat pragmatisme dalam narasi besar era milenial.
Formalitas sebagai anak kandung feodalisme  membredel  ruang pemikiran kritis yang justru  sangat dibutuhkan dalam era milenial dimana gelanggang  kompetisi antar entitas negara bangsa jauh bergeser dari era 3.0. Perhatikan temuan riset Alvara yang dirilis di atas, sistem kehidupan milenial menciptakan anak manusia yang kreatif dan berpikir out of the box. Paling tidak, peran negara pada era milenial dipaksa mengkerut  karena teknologi informasi menembus sekat-sekat entitas dan identitas sosial. Dan, revolusi besar sepanjang sejarah peradaban manusia terletak pada pergeseran konsepsi tentang hak milik atau property right. Konsep kepemilikan  pada tingkat tertentu  tidak lagi dikonstruksi (legitimasi) oleh negara, tetapi kemampuan (seseorang) atas kontrol.
Peradaban “Big Data”  dengan demikian dalam perspektif ini menumpulkan pemikiran kritis.  menjadi perselingkuhan birokrasi dengan sistem pendidikan tinggi Padahal, era 4.0 dengan profil yang mengedepankan “hasil” mendekatkan kembali (filsafat) pragmatism dengan wajah baru. Manusia yang dibutuhkan untuk mengisi meja-meja kerja bukan lagi bertolok ukur pada formalitas pendidikan (ijazah). Era formalita cenderung berada dalam sekarat. Tak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting mampu menangkap tikus.
Sebagai sebuah sistem sosial budaya, feodalisme  merupakan batu sandungan bagi pengembangan pendidikan akademik. Proposisi ini berlaku umum.  Wright Mills (1956) menulis bahwa kekuasaan untuk mengontrol dan memimpin kegiatan masyarakat Amerika terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil orang. Struktur feudal membuat pengap pengembangan keilmuan karena ruang diskusi akademik tercemar. Formula akademik  yang selayaknya didekati secara  terbuka menjadi berbelit dalam jejaring  biroktatik.  Dalam artikulasi yang lugas; kebenaran akademik terkoptasi otoritas ‘pendefinisi kebenaran’. Akan cukup sehat -- bukan saja bagi iklim akademik tetapi pula bagi penelusuran kebenaran akademik -- bila status otoritas pendefinisi kebenaran ini diperoleh pula secara koheren.  Justru disinilah  persoalannya. Dalam sistem sosial budaya feudal proses menapaki tangga otoritas pendefinisi kebenaran akademik pun terganggu. Proposisi semacam ini tidak sedang menegaskan bahwa perolehan tertinggi jenjang otoritas pendefinisi kebenaran akademik dengan sendirinya mengandung masalah, meskipun puluhan akademisi terjerat plagiarism. Ini hanya pucuk gunung es. Tidak diketahuinya kejahatan bukan berarti tiada kejahatan.  Catatan telak amat memalukan dalam pelacuran akademik ini adalah penyelenggaraan ‘paket kilat’ gelar Doktor yang baru terbongkar pertengahan 2017. Realitas ini pucuk dari
Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)
gunung es yang tubuhnya mengendap di dasar laut. Mesin pendeteksi kebohongan lembaga akademik, hamat penulis,  sedang tak berfungsi secara sehat pula.  Kejahatan akademik dalam kultur masyarakat feudal semacam ini tak terlalu urgen untuk dibongkar.  Selain terlalu kokoh belitan kultural, dari sisi kode hokum pidana tidak terlalu seksi, misalnya, dibandingkan dengan jenis kejahatan lain.
Istilah new feudalism atau feodalisme baru sebetulnya tak terlalu baru amat. Issue neo feodalism turut mencederai semangat akademik telah hadir meramaikan wacana public paling tidak sejak awal dasawarsa 80-an. Sejumlah cendikiawan menengarai, missalnya, gelar akademik menggeser gelar-gelar askribtif semacam raden, puang, bagindo, tuanku guru,  dan seterusnya. Gelar askriptif pada prinsipnya merupakan  gelar yang diperoleh secara keturunan darah namun kemudian pada era Pak Harto lah  gelar ascriptif semacam ini secara relatif bisa ‘dikreasi’. Elit dan pemimpin adat pada derajat tertentu tidak lagi berkolaboratif tetapi secara imperative harus haarus menundukan diri pada sistem pemerintahan.  Pada gilirannya sistem adat termasuk didalamnya mekanisme adat yang semula mempunyai daya tangkal terhadap serangan pengaruh asing atas  moralitas lokal mulai lumpuh. Konsep yang dipakai disini adalah homogenisasi budaya. Sebagian kalangan cendikiawan  merayakan pesta homogenisasi budaya ini dengan mengusung pandangan rasionalitas Barat merupakan tiket bagi kemajuan atau progress (Alvin Yo So: 2013). Harga  untuk mendapatkan tiket pembangunan harus dibayar melalui kelumpuhan  kearifan lokal. Kisah panjang homogenisasi budaya tidak hanya terjadi di Indonesai. Di Indonesia, kelumpuhan kearifan lokal  secara structural tereletak pada undang undang pemerintahan desa yang menyeragamkan semua sistem mekanisme
lokal. Undang Undang Nomer 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa menyerimpung sistem imunitas masyarakat lokal, sekali lagi, dalam merespon arus pengaruh luar yang liar. Di Minangkabau, misalnya, guncangan besar pada era itu bagi otoritas moral Ninik Mamak.
Pada sisi lain gelar-gelar askriptif-adat cenderung menjadi agak ‘terbuka’. Ia menjadi bisa dilimpahkan atau dianugerahkan. Orang batak bisa mendapatkan gelar ascribtif Jawa atau sebaliknya, alasannya yang bersangkutan memberikan kontribusi bagi adat (sistem adat) setempat. Istilah ‘kontribusi bagi adat’ tentu bukan tanpa perdebatan. Tentu saja cara membaca pergeseran ‘inklusifitas’ gelar budaya semacam ini secara sosiologis adalah melalui menguatnya variabel pergeseran struktur ekonomi dan pemerintahan. Meminjam Max Weber, pergeseran dari rasionalitas emotive atau tradisi kea rah rasionalaitas instrumental. Dalam kurun tiga dasawarsa pergeseran ini relative ‘selesai’, maka pasca reformasi gelar- gelar adat semacam itu tidak lagi seksi. Mulailah memasuki  era baru, gelar adat digantikan gelar- gelar yang bersifat preskriptif.  Gelar preskriptiv pada era ini lebih mempuyai makna bersahatan dengan modernitas. Inilah feodalisme baru! Ia hadir bersama menguatnya birokrasi negara (negara modern)
Pada gilirannya  menguatnya teknologi informasi  mengoreksi proyek modernisasi: term “pembangunan” tidak lagi menjadi ikon. Meminjam terminologi Fukuyama, situasi ini adalah disrupsi. Disrupsi ini memasuki seluruh relung kehidupan, tidak terkecuali pada institusi sector pendidikan dan keamanan. Gelar, tentu termasuk gelar akademis menjadi komoditas. Max Weber mewanti-wanti realitas ini dengan menjelaskan bahwa ‘elit’ cenderung bersifat kumulatif menguasai sumber-sumber komoditas yang lain. Semula gelar akademis menjadi hanya otoritas pendefinisi realitas, sepadan dengan “Mpu” abad ke-15 hingga abad ke-17. Mpu

## Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)
Gandring, Mpu Senduk, Mpu Prapanca adalah professor-profesor pendefinisi realitas yang hidup asketik penjaga garda depan  prinsip- prinsip moral. Kesibukannya terhadap karya hingga tak lagi mempunyai libido merambah dimensi kuasa.
Kedewasaan Akademik. Hadirnya komunitas disiplin ilmu (kelompok keilmuan) membantu beban negara mengontrol penyimpangan akademik. Pasalnya, belum lagi sampai pada tingkat kejahatan akademik, hukuman terhadap penerobos akademik  secara otomatis ‘disaring’ pada komunitas kolega ini (cq. komunitas ilmu/disiplin). Misalnya, dalam komunitas disiplin sosiologi ada APSI dan ISI. Meminjam terminology Parson, secara sibernetik penerobos rambu akademik ‘diadili’ di komunitanya dalam mekanisme yang bekerja secara otomatis. Pasalnya, komunitas keilmuan yang mengikat disiplin keilmuan serumpun tak pula eksis.
Orientasi filosofis kehadiran komunitas keilmuan adalah sebagai induksi bagi kesediaan aktor akademik untuk – meminjam istilah Peter Berger -- berendah hati atas realitas. Jenjang kepangkatan akademik tertinggi pun dalam sistim ini masih ‘dibimbing’ untuk berendah hati memandang realitas: bahwa yang ia geluti/ ketahui semata-mata sebatas obyek yang menjadi konsernya. Profesor semut  hanya ahli di bidang semut; tidak mengurangi nilai kehormatan untuk sekedar mengatakan bahwa belalang bukan menjadi perhatiannya. Budaya feudal sebagaimana diurai di atas membredel kedewasaan akademik jenis ini: jenjang profesor dipandang sebagai serba tahu dalam segala hal. Sama halnya dalam masyarakat feudal, otoritas moral harus pula kaya secara ekonomi. Sasaran “bimbingan” untuk berendah hati bukan sekedar agar hamba akademik ini berkarya di bidangnya, tetapi era 4.0 Big Data ini sebagaimana diurai di atas menuntut kedalaman, artinya tegasnya: bukan keluasan.
Kerendahhatian dalam konteks ini menunjukan kedalaman keilmuan (juga berarti kedalaman spiritual). Hikmah kebijaksanaan semacam ini menarik ditelusuri melalui referensi Kuntowijoyo (1999). Negara melalui Menristek agaknya memahami kondisi ini, prinsipnya penguatan  evaluasi terhadap proses dan “mempertanyakan” ulang apa-apa yang dilakukan profesor.

## Simpulan dan Rekomendasi
Strong statement elaborasi dalam cara pembacaan di atas adalah bahwa media sosial mengubah cara manusia memandang dunia; dan, tentu saja, kemudian menggeser pola hubungan- hubungan sosial. Saking masifnya media sosial hari ini merampas peran lembaga-lembaga sosialisasi yang mapan. Seandainya nilai-nilai sosialisasi yang dikandung media sosial linier dengan lembaga sosialisasi yang dirampasnya tentu tak akan terjadi disrupsi. Manusia “kreatif ”  yang dikonstruksi era 4.0 itu sendiri mengandung ancaman terhadap kehidupan kolektif. Akan lebih mengerikan menjamurnya generasi manusia yang kreatif minus moral. Fenomena segregasi social era revolusi 4.0 hanyalah konsekwensi dari kreatif minus moral.
Sehingga hipotesis yang dibangun tentang dunia yang semakin nyaman dihuni dengan teknologi informasi pada hari ini ternyata tak terbukti.  Lembaga pendidikan tinggi seperti terkejut menghadapi realitas yang menghentak ini. Bukan sekedar keterkejutan terhadap apa yang terjadi atas (temuan) teknologi di luar sana yang melompat begitu cepat. Masyaarakat perguruan tinggi baru ter/berpikir merancang antisipasi. Padahal pertunjukan telah dimulai, bahwa peran “pembentukan” jenis manusia baru itu justru diambil alih oleh media sosial, bukan oleh dirinya. Perguruan tinggi (di Indonesia) belum lagi tuntas menghadapi persoalan besar sudah harus dihadapkan pada lompatan besar disrupsi  via revolusi 4.0. Persoalan itu, adalah
Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)
budaya formastik anak kandung feodalisme: adalah kisah lama yang  persoalan klasik pengembangan (kreatifitas).
Rekomendasi. Dalam masyarakat feudal otoritas mengalami personifikasi; sementara era milenial otoritas terletak pada ‘kemasukakalan yang pragmatik’. Maka,  jika tidak hendak terjebak dalam mal-fungsi institusi perguruan tinggi  perlu secepatnya merespon secara kritis melalui pengembangan dan pengelolaan perguruan tinggi mengikuti semangat narasi besar era milenial.
Pertama, Reposisi peran perguruan tinggi. Banjir data (Big Data) era milenial  menuntut perguruan tinggi meredefinisi perannya. Banjir data parallel dengan berjalannya proses pendangkalan cara berpikir. Mengapa? Karena ruang diskusi -- public, bahkan ruang “akademik”-- dimaknai sekedar sebagai perang data, bukan cara membaca data.  Perguruan tinggi dituntut meluruskan proses ini dengan cara menghadirkan refleksi-refleksi kritis. Tentu saja, peran reflektif-kritis  perguruan tinggi yang dimaksud bukan berarti banyak- banyak memasukan mata kuliah filsafat dalam kurikulum. Pemikiran semacam ini menggelikan. Orientasi reflektif untuk mengendalikan arus pendangkalan cara berpikir era 4.0 adalah dengan memberikan kontribusi  kedalaman analisis atas segala fenomena/persoalan, caraya memperkuat ilmu-ilmu dasar.
Kedua, Reposisi peran Dosen. Peran dosen atau tenaga pendidik dalam  era Big Data tidak relefan lagi sebagai “pemberi informasi”, karena tentu akan kalah dengan mbah google. Peran dosen pada era 4.0  adalah penguat cara berpikir metodik-kritis (cara berpikir yang sehat dan mempunyai kedalaman). Istilah ‘metodik’ tentu bukan semata-mata menambah sks mata kuliah metode penelitian. Pembentukan pemikiran metodik-kritis hanya bisa hadir dalam interaksi (sistem pengajaran) yang demokratis.
Demokratis sejatinya adalah ikhwal relasi kuasa. Sistem pendidikan/pengajaran demokratis bukan sekedar teknis memberikan kesempatan bertanya dan berpendapat kepada mahasiswa, tetapi lebih dari itu: mahasiswa pun mempunyai otoritas menilai (kemampuan) dosen.
Ketiga, orientasi kontribusi. Pendekatan Ritzer atas realitas global(isasi) selayaknya diadopsi. Bahwa, globalisasi itu mengandung kontradiksi di dalam dirinya. Dalam kerangaka ini, pengembangan pendidikan tinggi selayaknya diorientasikan  pada kemanfaatan bagi lingkungan terdekat ketimbang  jargon “gebyar” tag world university  yang tidak memberi kontribusi nyata. Logika  revolusi 4.0 Big Data adalah pada “kedalaman”, bukan “keluasan”. Godaan untuk “menjadi besar” dalam wadah struktur feodal hanya akan terjebak dalam formalisme. Ini  menghambur energi. Lebih realistis, paling awal adalah menyelesaikan Pekerjaan Rumah struktur feodalisme itu sendiri, selain  secara simultan  berorientasi kemanfaatan bagi lingkungan terdekat.

## Daftar Pustka
Ali, Hasanudin dan  Purwadi, Lilik.(2017). Millenial Nusantara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Beck, Ulrich.(2015). Masyarakat Risiko: Menuju Modernitas Baru. Bantul: Kreasi Wacana.
Berger, Peter dan Luckmann, Thomas. (1991). The Social Construction of Reality. USA: Pinguin Books.
Canton, James.(2009). The Extreme Future, terj. Inyiak Ridwan Munzir. Jakarta: Alvabet.
Chaubet,Francois.(2015). Globalisasi Budaya, terj. Feybe Mokoginta, Yogyakarta: Jalasutra,  IKAPI.

## Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)
Collins, Randall.1980.W eber’s Last Theory of Capitalism: a Systematizations, American Sociology Review, hal. 925 -- 924
Fromm, Erich.(2001). Konsep Manusia Menurut Marx, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fromm, Erich.(1995).Masyarakat Yang Sehat, terj. Thomas Bambang Murtianto, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hayek, Friedrich. (2011).Ancaman Kolektivisme, terj. Ioane Rakhmat. Jakarta: Freedom Institute – Friederich Nauman Stiftung.
Holiday, Ryan.(2016). Trust Me, I’m Lying: Pengakuan Seorang Manipulator Media, terj. Aswita Ratih Fitriani. Jakarta: Penerbit Change.
Joesoef, Daoed.(2014). Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional, Penerbit Kompas, Jakarta.
Jong, S.C.N. de.(1984).Sosiologi Pendidikan: Suatu Ikhtisar Teoritis tentang Pendidikan, Perkembangan & Modernisasi, Jakarta: PT. Sangkala Pulsar.
Mills, C. Wright.(1956). The Power Elit. New York: Oxford University Press.
Reimer, Everett.(2000).Matinya Sekolah, terj. Soedomo. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
Ritzer, George.(2006). The Globalization of Nothing: Mengkonsumsi Kehidupan di Era Globalisasi, terj. Lucinda Lett. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Smick, David M.(2009).Kiamat Ekonomi Global, terj. Arfan Achyar. Jakarta.Daras Books.
Smelser, Neil.(1981). Sociology. USA: Prentice-Hall.
So, Alvin Y. &  Suwarsono.(2013). Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
Sugihartati, Rahma.(2014). Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial
Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.
Walters, Donald. J. (2003). Crises in Modern Thought, terj. Widhi Nugraha. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Wolff, Jonathan.(2004). Mengapa Masih Relefan Membaca Marx  Hari Ini ?, terj. Yudhi Santosa. Yogyakarta:Penerbit Mata Angin.
Lavorgna, Anita  dan Sergi, Anna.(2016). Serious, therefore Organised? A Critique of the Emerging
“Cyber-Organised Crime” Rhetoric in the United Kingdom. https://www.datasciencecentral. com/profiles/blogs/data-scientists-4-0.
Ancaman Keamanan Era Milenial dan Tekstur Pendidikan Tinggi (Sebuah Pembacaan Sosiologik)