ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER
Rabith Madah Khulaili Harsya 1 , Andi Lala 2 , Abdul Fatakh 3 , Samud 4 1,3 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2 Institut Teknologi Petroleum Balongan Indramayu, 4 Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon. email: 1 ra_rasya@yahoo.com, 2 cirebonkotakip11@gmail.com 3 abdulfatakh14@gmail.com, 4 samudra686@gmail.com.

## Abstrak
Itsbat nikah merupakan akad nikah yang sah yang dibuat sebelum UU No. 1 Tahun 1974. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  menolak  hak  anak  dalam permohonan  pencatatan  perkawinan.  Penetapan  batasan  usia  menikah  sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan tunjangan keluarga dan rumah tangga. Batasan usia pembentuk  undang-undang  untuk  menikah  dimaksudkan  agar  rumah  tangga  yang dihasilkan dapat mencapai tujuan perkawinan. Penentuan usia perkawinan tidak terjadi secara tiba-tiba dan tanpa alasan. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi penentuan usia  pernikahan.  Baik  faktor  pemohon  maupun  pandangan  hakim  terhadap  usia perkawinan. Banyak aspek dalam pengambilan keputusan, seperti menghindari hal-hal yang dapat berujung pada perzinahan, karena calon pengantin sudah merasa siap untuk menikah.
Kata kunci: Perkawinan, Hak Sipil Anak, dan Itsbat Nikah.

## Abstract
Itsbat nikah is a valid marriage contract made before Law no. 1 of 1974. Supreme Court Circular  Letter  Number  3  of  2018  rejects  children's  rights  in  marriage  registration applications. Setting a marriage age limit is very important, namely to create family and household benefits. The age limit for legislators to marry is intended so that the resulting household  can  achieve  the  goal  of  marriage.  Determining  the  age  of  marriage  does  not happen suddenly and without reason. There are many factors behind determining the age of marriage. Both the applicant's factors and the judge's view of the age of marriage. There are many aspects in decision making, such as avoiding things that could lead to adultery, because the prospective bride and groom feel ready to get married.
Keywords: Marriage, Children's Civil Rights, and Marriage Registration.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa 1 .  Allah  menjadikan  pernikahan  yang  diatur dalam  syariat  Islam  sebagai  penghormatan  dan  penghargaan  yang  tinggi  terghadap harga  diri  yang  diberikan  oleh  Islam  khusus  untuk  manusia  diantara  mahluk-mahluk yang lain 2 . Dalam kajian Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia, pernikahan dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi Hukum, Sosial, dan Ibadah 3 .
Dalam konteks sejarah, fenomena nikah sirri sebenarnya tidak muncul akhir-akhir ini, namun telah ada sejak zaman dahulu. Potret sejarah sosial hukum Islam di Indonesia tersebut bisa kita telusuri jejaknya melalui beberapa pandangan dan para pakar. Di tinjau dari sudut etimologi, nikah sirri terdiri dari kata nikah dan sirri. Kata “sirri” berasal dari bahasa Arab “sirrun” yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan, dan berarti sesuatu  yang  tersembunyi,  rahasia,  pelan-pelan.  Melalui  akar  kata  ini  nikah  sirri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan 4 .
Menurut Jaih Mubarok, perkawinan siri pada umumnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN (Petugas Pencatatan Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh  umat  Islam  Indonesia  yang  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  serta dicatatkan  pada  Pejabat  Catatan  Sipil.  Sedangkan  perkawinan  yang  dicatatkan  adalah perkawinan  yang  dipungut  PPN.  Perkawinan  yang  tidak  dikenakan  pemeriksaan  PPN dianggap  sah  secara  agama  tetapi  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  tidak mempunyai bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 5 .
Di  dalam  konteks  sosial,  dari  sekian  banyak  permasalahan  yang  ada  di  tengah masyarakat  adalah  fenomena  nikah  tidak-tercatat  atau  kita  kenal  dengan  nikah  sirri/
1 Elfrida Ade Putri, Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan, 2021 <http://repository.ubharajaya.ac.id/14351/1/Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan.pdf>.
2 Muhammad Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah), 2010.
3 A.  Hasyim  Nawawie,  ‘Perlindungan  Hukum  Dan  Akibat  Hukum  Anak  Dari  Perkawinan  Tidak Tercatat  (Studi  Di  Pengadilan  Agama  Tulungagung)’,  Ahkam:  Jurnal  Hukum  Islam,  3.1  (2015) <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.111-136>.
4 Dinada Rismantika Jumia, ‘Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umum Tanpa Dispensasi Kawin  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perkawinan  Dan  Hukum  Islam’,  Syntax  Idea:  P-ISSN:  2644-6853, 3.8.5.2017 (2022), 2003–5.
5 (Fikri & Agus Muchsin, 2022)
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
nikah  agama/nikah  dibawah-tangan.  Persoalan  yang  kemudian  akan  penulis  bahas adalah bukan pada ranah legalitas-agama (baca: keabsahan pernikahannya), ataupun apa yang melatarbelakangi sehingga nikah tidak-tercatat itu terjadi melainkan lebih dari itu semua adalah bahwa dari perbuatan nikah tersebut memiliki implikasi atau dampak yang massif baik terhadap pasangan suami isteri itu sendiri maupun keturunan (anak) yang dihasilkan dari perkawinan tidak-tercatat tersebut kelak di kemudian hari.
Dengan  demikian,  maka  jelaslah  bahwa  fenomena  tersebut  tidak  bisa  dianggap sepele  atau  bahkan  main-main,  karena  menyangkut  persoalan  keagungan  dari  ajaran agama Islam yang memiliki tujuan syari’at berupa “menjaga serta mendidik keturunan “hifzh al-Nasal”, baik agamanya 6 .
Kenyataannya, komunitas Muslim di Indonesia masih belum mengikuti prosedur atau aturan yang ada, dan beberapa komunitas masih tetap menggunakan pernikahan siri, pernikahan agama, atau pernikahan privat (yang tidak tercatat atau dipublikasikan secara  resmi).  Namun  sebagian  peneliti  dan  masyarakat  masih  belum  mempunyai kesamaan  rumusan  mengenai  nikah  siri,  hal  ini  menyebabkan  terjadinya  perbedaan persepsi terhadap nikah siri diantara keduanya, yaitu secara normatif penilaian terhadap praktek nikah siri adalah sah dan dapat mengakibatkan pelajaran positif, meski ada pula yang  menganggapnya  tidak  valid  dan  menimbulkan  akibat  negatif.  Oleh  karena  itu, perkawinan siri dianggap sebagai penyimpangan atau pengecualian dari sudut pandang hukum positif dan norma social 7 .

## B. Metode penelitian
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  kualitatif  yaitu pengamatan,  wawancara  dimana  penulis  dalam  rangka  pengumpulan  data  langsung menemui dan melakukan interview wawancara langsung dengan pelaku atau kalangan profesional agar dalam penelitian ini terdapat akurasi dan terjaminnya validitas datanya dan  telaah  dokumen  berdasarkan  studi-kasus  (case-study),  dimana  permasalahan  ini adalah realitas yang terjadi di tengah masyarakat 8 .
Adapun jenis penelitian ini adalah lapangan (field-research). Untuk mendapatkan informasi  dan  data  yang  terkait  dengan  masalah  penelitian  baik  itu  data  primer  dan
6 Masruhan, ‘Hadis Hukum Keluarga’, 2004, pp. 134–35.
7 Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, ‘Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam’, Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 3.2 (2022), 228–45 <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.
8 (Arfa, 2010)
sekunder 9 , penulis terjun langsung ke lapangan dalam hal ini ke Pengadilan Agama (PA) Sumber, Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Sumber, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Sumber.
Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif-analitis  dimana  penulis  menguraikan  serta  menggambarkan  fenomena permasalahan yang ada dan terjadi di masyarakat.

## PEMBAHASAN

## Hak-Hak Sipil Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Islam  memberikan  bimbingan  kepada  generasi  penerus  bangsa,  yang  dapat dijadikan teladan dan teladan bagi perkembangan generasi muda, sebagaimana tercatat dalam Al-Quran berupa kisah para nabi. Maqosid al-Syariah merupakan salah satu pilar yang harus dijaga agar dapat menghasilkan kemaslahatan. Teori Maqashid al-Syari’ah secara  garis  besar  terbagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  keunggulan  primer  (ḍaruriyat), keunggulan sekunder (hajiyat), keunggulan tersier (tahsiniyat) 10 .
Akta kelahiran tidak dilarang dalam hukum Islam dan tidak ada larangan karena merupakan catatan yang dimaksudkan untuk mengakui suatu peristiwa. Akta kelahiran merupakan bukti bahwa anak yang namanya tertera adalah keturunan dari orang atau orang-orang  yang  tertera  di  dalamnya.  Dalam  hukum  Islam,  tidak  ada  teks  dalam  Al- Qur'an yang secara langsung mengatur tentang pencatatan kelahiran seorang anak. Akta kelahiran  merupakan  suatu  dokumen  yang  memberikan  kepastian  hukum  mengenai orang tua seorang anak. Unsur pokok keluarga menurut syariat Islam adalah akar-akar keluarga, termasuk unsur terpenting dalam hubungan keluarga adalah anak. Mengenai kedudukan  nasab  yang  merupakan  hak  pertama  bagi  seorang  anak,  maka  nasab merupakan nikmat dan anugerah yang paling besar. Nasab juga merupakan hak pertama yang harus diperoleh seorang anak agar terhindar dari kehinaan dan penelantaran 11 .
Nasib  anak  sangat  penting  dalam  Islam.  Hubungan  kekeluargaan  mempunyai hubungan yang sangat erat dalam menentukan status hukum seorang anak. Perwalian, warisan dan perkawinan erat kaitannya dengan nasab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dari segi hukum, anak harus mempunyai kepastian mengenai garis keturunannya.
9 Sadu Siyitno, Dasar Metodologi Penelitian, Litersi Media Publishing, 2015, IV .
10 Ediningsih Dwi Utami and Yahya.
11 Indra  Kertati,  ‘Pemenuhan  Hak  Sipil  Dan  Kebebasan  Anak’,  Jurnal  Riptek,  II.2  (2017),  63–74 <https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/view/28>.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Allah  menekankan  bahwa  anak  adalah  anugerah-Nya  sehingga  harus  dilindungi semaksimal  mungkin.  Oleh  karena  itu,  melalui  konsep  maqosid  asy-syariah,  Islam menekankan  terpeliharanya  lima  hal  pokok  (al-kulliyat  al-khams),  yaitu:  agama,  jiwa, akal, harta dan keturunan. Tanpa perkawinan yang sah, menurut hukum Islam, kelahiran keturunan tidak diperbolehkan dalam keluarga 12 .
Begitu  pentingnya  status  nasab,  hukum  Islam  mengatur  pernikahan  dengan rumusan,  rukun  dan  syaratnya  tersendiri.  Keturunan  dalam  Islam  sangat  erat hubungannya  dengan  struktur  keluarga,  baik  dari  segi  perkawinan  dan  hak  waris, maupun kaitannya dengan hak keperdataan seseorang, asal usul keluarga, hak perwalian, nafkah,  dan  hak  waris  seseorang.  harta  benda,  bahkan  dengan  konsep  mahram antarpribadi yang datang dari perkawinan.
Anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda,  pemelihara  cita-cita  perjuangan rakyat dan sumber daya manusia pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas,  diperlukan  pembinaan  sejak  dini  yang berkesinambungan  agar  anak  dapat  bertahan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  secara fisik, mental, dan sosial. Terwujudnya hak-hak anak dalam akta kelahiran merupakan hak penting seorang anak dan wajib dipenuhi oleh anak-anak 13 .
Negara ketentuan mengatur mengenai hak anak untuk memperoleh kartu identitas (akta  kelahiran),  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pada Pasal 27, yang berbunyi: (1) setiap anak yang dilahirkan harus mendapat kartu identitas. (2) Identitas ini harus dicantumkan pada akta kelahiran. Dengan demikian, pemahaman terhadap pasal 27 UU Tahun 2014 jelas mengandung makna bahwa seorang anak selalu berhak atas dokumen identitas saat lahir, termasuk akta kelahiran. Berdasarkan UU 35 Tahun  2014,  pasal  28  (4),  tidak  ada  biaya  yang  dikenakan  untuk  pembuatan  akta kelahiran 14 .
Akta kelahiran merupakan salah satu perlindungan bagi anak dan hak seseorang penduduk, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  bahwa  setiap  penduduk  mempunyai  hak
12 Muhammad Anshary.
13 Prawirta  Thalib  Saepudin  Muhtar,  Anwar  Rachwan,  ‘Hukum  Perkawinan  Indonesia  Dalam Prespektif  Hukum  Perdata,  Hukum  Islam,  Dan  Hukum  Adminitrasi’, 1,  2020,  64 <https://repository.unair.ac.id/112194/>.
14 Erha Sena, ‘Status Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Di Indonesia’, 2021, 6.
untuk  memperoleh  dokumen  kependudukan.  Pasal  53  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan 15 .
Perkawinan  tidak  dicatatkan  diperlihatkan  dalam  kenyataan  dan  bukan  suatu bentuk yang sederhana dan seragam dalam kasus-kasus tertentu. Padahal, dalam bentuk tertentu  merupakan  kegiatan  serikat  pekerja  yang  berkaitan  dengan  aspek  sosial, ekonomi, budaya, dan tentunya hukum. Dalam beberapa kasus kejahatan perdagangan manusia  yang  sampai  ke  media,  terungkap  adanya  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan karena  perkawinan  paksa  atau  perkawinan  (perkawinan  budak)  sebagai  perbudakan berkedok perdagangan anak dan perempuan 16 .
Dengan  demikian,  anak  yang  tidak  sah  dapat  mengadakan  hubungan  perdata dengan bapaknya dan keluarga bapaknya sepanjang hal itu dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang sah secara hukum. Penyidikan dan pengendalian hukum terhadap ayah anak tersebut tidak serta merta memastikan bahwa perkawinan  siri  tersebut  tercatat  secara  administratif  sesuai  dengan  peraturan administratif  negara.  Apabila  pengadilan  membenarkan  adanya  pertumpahan  darah dalam  perkawinan  tidak  dicatatkan  antara  ayah  dan  anak,  maka  status  anak  tersebut adalah  anak  sah,  dalam  hal  ini  hak  kewarganegaraan  anak  tersebut  menjadi  hak kewarganegaraan anak sah yang berkewarganegaraan tersebut. hak juga harus datang. dari ayahnya dan keluarga ayahnya 17 .
Kedudukan anak sebagai generasi muda penerus cita-cita luhur bangsa, pemimpin masa depan bangsa dan sumber harapan bagi generasi sebelumnya. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga negara dan swasta,  yang  tujuannya  untuk  menjamin,  mengendalikan,  dan  mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada menurut hukum Negara Republik Indonesia. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak di Indonesia merupakan sumber daya nasional, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang sangat berharga yang menentukan masa depan bangsa dan negara.
15 Dr. Fikri, S.Ag. and Dr. Agus Muchsin.
16 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran, 2017.
17 Christine Sant’Anna de Almeida and others, Hukum Perkawinan, Jamaluddin Dan Nanda Amalia, 2016,
V <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjo urnals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/095007 99708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Negara  berkewajiban  menciptakan  rasa  aman  dan  memberikan  perlindungan hukum agar setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta berpartisipasi dalam pembangunan. Memang benar manusia mempunyai hak masing- masing, namun tidak dapat dipungkiri bahwa manusia juga mempunyai kewajiban yang harus  dipenuhi  agar  keduanya  tidak  terpisahkan.  Hak  asasi  manusia  merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia 18 .

## Itsbat Nikah Dalam Perolehan Hak-Hak Sipil Anak
Efisiensi berasal dari kata dasar efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata  efektif  berarti  akibat,  akibat,  akibat  atau  dapat  membuahkan  hasil.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  efisiensi  merupakan  suatu  kondisi  yang menunjukkan  seberapa  banyak  rencana  yang  dapat  dicapai.  Semakin  banyak  rencana yang  dicapai,  semakin  efektif  tindakannya.  Oleh  karena  itu,  kata  efisiensi  juga  dapat diartikan  sebagai  tingkat  keberhasilan  yang  dapat  dicapai  dengan  cara  atau  usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 19 .
Berbicara  mengenai  efektivitas  undang-undang  adalah  membahas  mengenai efektifitas  undang-undang  dalam  mengatur  undang-undang  dan/atau  memaksa masyarakat untuk menaati undang-undang. Suatu undang-undang dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik. Efektif  atau  tidaknya  undang-undang  yang  berlaku  dapat  dilihat  dari  perilaku masyarakat itu sendiri 20 .
“Singkatnya, isbat nikah adalah sahnya perkawinan. Secara lebih luas, isbat nikah adalah  permohonan  untuk  membuktikan  sahnya  perkawinan  antara  seorang  laki-laki dan seorang perempuan yang perkawinannya tidak ditentukan dalam KU atau dicatatkan dalam sistem peradilan Negara" 21 .
Isbat  nikah  adalah  surat  pernyataan  mempunyai  kekuatan  hukum  perkawinan yang  diajukan  ke  pengadilan  untuk  mengakui  perkawinan  tersebut.  Oleh  karena  itu, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan petugas pencatatan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar kendali
18 Nabiela Naily, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, 2019.
19 Wati Rahmi Ria, ‘HUKUM KELUARGA ISLAM’, 2017.
20 Gema  Mahardhika  Dwiasa,  K.  N.  Sofyan  Hasan,  and  Achmad  Syarifudin,  ‘Fungsi  Itsbat  Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian’, Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 7.1 (2019), 15 <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>.
21 Nawawie.
pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Isbat nikah adalah pengukuhan dan  penetapan  perkawinan  dengan  cara  pencatatan  untuk  melegalkan  perkawinan menurut undang-undang yang ada 22 .
Perkawinan  Isbat  dianggap  tidak  sah  sesuai  dengan  peristiwa  hukum  yang mendahuluinya,  yang  kadang-kadang  dianggap  kelalaian  yang  disengaja  dengan  tidak mencatatkan perkawinan. Satu hal yang sangat ironis dalam praktik perkawinan adalah adanya  kesadaran  dan  kepastian  bahwa  menikah  tanpa  pencatatan  pada  petugas pencatatan  perkawinan  adalah  beresiko  secara  hukum  dan  mungkin  dipahami  serta dipertimbangkan sebelum dan sesudah menikah tanpa pencatatan 23 .
Setiap  penerapan  undang-undang  pasti  mempunyai  dampak  positif  dan  negatif. Dampak positif dari perkawinan adalah pasangan suami istri dapat mempunyai sah dan sahnya  perkawinannya.  Sedangkan  dampak  negatif  dari  isbat  nikah  adalah  dengan adanya isbat nikah dapat meningkatkan angka praktik nikah siri di masyarakat dengan memanfaatkan  celah  hukum  isbat  nikah  sehingga  membawa  penegakan  dan pemeriksaan hukum perkawinan ke tingkat KUA atau pada DUKCAPIL. Mempertaruhkan 24 . Maka dari itu  ketelitian,  kehati-hatian,  dan  kebijakan dari  pihak pengadilan agama berperan penting dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan isbat nikah.
Pada  dasarnya  efektifitas  perkawinan  berkaitan  dengan  maksud  dan  tujuannya, perlunya  pencatatan  perkawinan  adalah  untuk  menciptakan  ketertiban  perkawinan dalam  masyarakat.  Ini  adalah  undang-undang  yang  dirancang  untuk  melindungi martabat dan kesucian pernikahan, khususnya hak-hak perempuan yang menikah 25 .
Menurut penulis mengenai isbat nikah secara umum dapat dikatakan efektif, dapat menjadi solusi dan memberikan dampak positif dalam pengurusan akta nikah di kantor agama, namun dalam kasus Sirri justru tidak bisa. Harus dikatakan bahwa ini sepenuhnya efektif.  Pernikahan,  karena  ada  juga  beberapa  permohonan  yang  ditolak,  dimana pasangan  yang  menikah  namun  tidak  memenuhi  syarat  proses  keagamaan,  tidak mendapatkan  akta  nikah  dan  pernikahannya  tetap  belum  bisa  dicatatkan  di  Kantor Urusan Agama.
22 Ediningsih Dwi Utami and Yahya.
23 Putri.
24 Dr. Fikri, S.Ag. and Dr. Agus Muchsin.
25 Jumia.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadil Agama Kabupaten Sumber mengatakan:
Itsbat-Nikah di PA. Sumber sdh berjalan efektif, tidak ada yang komplen dan justru sebaliknya, ada fenomena bahwa masyarakat butuh dengan Itsbat-nikah. 26
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  hakim  Pengadilan  Agama Kabupaten  Sumber  terkait  hak  yang  diperoleh  anak  setelah  adanya  itsbat  nikah mengatakan:
“Hak  yang  diperoleh  anak  setelah  orgtuanya  mengikuti  itsbat-nikah, diantaranya adalah: mendapatkan Akte Kelahiran, Ayahnya sudah bisa mnjdi wali  nikah  bagi  anak  perempuannya  yang  akan  menikah  ksrena  sudah mendapatkan Pengakuan Negara”. 27
Hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Sumber, bahwa itsbat nikah mempunyai iplikasi yang sangat besat terhadap anak bahwa:
“Implikasi dari itsbat nikah adlh minimal Pasutri tersebut sudah diakui baik oleh agama dan negara sebagai Pasutri yang sah, Anak sdh bisa mrmbuat Akte Kelahiran;  Keluarga  tersesebut  sudah  bisa  melengkapi  administrasi kependudukannya (KK Permanen)”. 28
Jadi  menurut  penulis,  pemerintah  pada  dasarnya  mengupayakan  perlindungan anak dan terwujudnya hak-hak anak, tidak hanya pemerintah, setiap orang tua dan warga negara  juga  bertanggung  jawab  atas  terselenggaranya  perlindungan  anak  demi kepentingan anak itu sendiri. Karena hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, maka hak-hak tersebut harus dihormati. Pemerintah telah berupaya untuk melindungi anak-anak di Indonesia, terbukti dengan berbagai peraturan perlindungan anak, namun peraturan tersebut masih belum terpenuhinya hak-hak anak, seperti mendapatkan kartu identitas atau akta kelahiran. Kesejahteraan anak berdampak positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara 29 .
Anak-anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara mendapatkan manfaat dari perlindungan anak. Jika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran sebagai identitasnya,  maka  sangat  sulit  baginya  untuk  mendapatkan  pendidikan  dasar, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya. Selain itu, anak-anak yang masih di bawah
26 Hasil wawancara
27 Hasil wawancara 28 Hasil wawancara
29 Armalina, ‘Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/PDT.P/2016/PA.AGM Dan Nomor 0128/PDT.P/2016/PA.AGM’, Qiyas, 3.2 (2018), 128–42.
umur  saat  ini  sangat  mudah  terpengaruh.  Misalnya  saja  sebagai  pelaku  perdagangan manusia, korban kejahatan seksual, perburuhan dan kekerasan.

## KESIMPULAN
Hak anak atas identitas menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, bahwa niat dan upaya pemerintah dalam memenuhi hak anak atas identitas dapat dianggap cukup, membuktikan UU No. 35 Tahun 2014. Perlindungan Anak. Namun kenyataannya,  hal  tersebut  belum  dilaksanakan  secara  maksimal,  hal  ini  terlihat  dari belum terpenuhinya hak-hak anak atas identitas. Berdasarkan informasi dari surat kabar, Susenas,  dukcapil,  dan  Kementerian  Dalam  Negeri,  memang  benar  seluruh  atau  100 persen anak Indonesia belum mendapatkan akta kelahiran. Akibatnya banyak dampak yang  ditimbulkan  seperti  diskriminasi,  rendahnya  pendidikan  dasar  dan  pelayanan kesehatan,  rentan  terhadap  kejahatan  seksual,  mudahnya  eksploitasi  anak,  korban perdagangan anak dan anak, serta angkatan kerja.
Pelaksanaan  itsbat  nikah  yang  tidak  memiliki  akta  nikah,  maka  perkawinan mereka  dapat  diakui  oleh  hukum  dengan  ditetapkan  dan  dicatatkannya  kembali perkawinan melalui proses sidang itsbat Kemudian timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-istri yang secara hukum dapat dilindungi. Serta, anak-anak yang lahir dari perkawinan setelah ada penetapan itsbat ini menjadi anak yang sah di mata hukum dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Almeida, Christine Sant’Anna de, Laura Stella Miccoli, Nisa Fitri Andhini, Solange Aranha,
Luciana C. de Oliveira, Citar Este Artigo, and others, Hukum Perkawinan, Jamaluddin Dan Nanda Amalia, 2016, V
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp:// hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www .tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyo nsociety.com/downloads/reports/Educa>
ARFA, FAISAR ANANDA, ‘Metodologi Penelitian Hukum Islam’, 2010, p. 234
Armalina, ‘Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan  Agama  Arga  Makmur  Nomor  0110/PDT.P/2016/PA.AGM  Dan  Nomor 0128/PDT.P/2016/PA.AGM’, Qiyas, 3.2 (2018), 128–42
Dr.  Fikri,  S.Ag.,  M.HI,  and  M.Ag  Dr.  Agus  Muchsin,  HAK-HAK  ANAK  DALAM  HUKUM KELUARGA ISLAM Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama, 2022
Dwiasa, Gema Mahardhika, K. N. Sofyan Hasan,  and Achmad Syarifudin, ‘Fungsi Itsbat
Nikah  Terhadap  Isteri  Yang  Dinikahi  Secara  Tidak  Tercatat  (Nikah  Siri)  Apabila Terjadi Perceraian’, Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 7.1 (2019), 15 <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>
Ediningsih Dwi Utami, Dinda, and Taufik Yahya, ‘Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam’, Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 3.2 (2022), 228–45 <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>
Jumia, Dinada Rismantika, ‘Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umum Tanpa Dispensasi  Kawin  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perkawinan  Dan  Hukum  Islam’,
Syntax Idea: P-ISSN: 2644-6853, 3.8.5.2017 (2022), 2003–5
Kertati, Indra, ‘Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak’, Jurnal Riptek, II.2 (2017), 63– 74 <https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/view/28>
Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran, 2017 Masruhan, ‘Hadis Hukum Keluarga’, 2004, pp. 134–35
Muhammad Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah), 2010 Naily, Nabiela, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, 2019
Nawawie,  A.  Hasyim,  ‘PERLINDUNGAN  HUKUM  DAN  AKIBAT  HUKUM  ANAK  DARI PERKAWINAN  TIDAK  TERCATAT  (Studi  Di  Pengadilan  Agama  Tulungagung)’,
Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 3.1 (2015) <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.111-136>
Putri,  Elfrida  Ade,  Buku  Ajar  Hukum  Perkawinan  &  Kekeluargaan,  2021 <http://repository.ubharajaya.ac.id/14351/1/Buku  Ajar  Hukum  Perkawinan  dan Kekeluargaan.pdf>
Ria, Wati Rahmi, ‘HUKUM KELUARGA ISLAM’, 2017
Sadu Siyitno, Dasar Metodologi Penelitian, Litersi Media Publishing, 2015, IV
Saepudin  Muhtar,  Anwar  Rachwan,  Prawirta  Thalib,  ‘Hukum  Perkawinan  Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adminitrasi’, 1, 2020, 64 <https://repository.unair.ac.id/112194/>
Sena, Erha, ‘Status Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Di Indonesia’, 2021, 6