## Pengambil Alihan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

## Syarifah Nurul Maya Nugrahaningsih
mayaassegaf18@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Acquisition is one form of corporate restructuring regulated under competition law. Nevertheless, Business Competition Supervisory Commission (KPPU) stated that they could not carry out further assessment over Uber Indonesia’s assets acquisition by Grab Indonesia. Therefore, this legal research is intended to analyze the regulation of assets acquisition under Indonesia competition law and the impact of assets acquisition in business competition field using statute approach, conceptual approach, comparative approach, and case study. Under Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and its subsidiary regulations, acquisition refers to acquisition of stock. Assets acquisition such as Uber Indonesia’s assets acquisition by Grab Indonesia does not fall within the scope of acquisition regulated under Indonesia competition law. Practically, assets acquisition is potential to lead to monopolistic practices and unfair business competition if it causes change of corporate control resulting the increase of market concentration and market power.
Keywords: Assets Acquisition; Assets; Competition Law.

## Abstrak
Dalam rangka bepartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah terus berupaya Pengambilalihan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang diatur dalam hukum persaingan usaha. Meskipun demikian, terdapat sebuah pernyataan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan penilaian lebih lanjut terhadap pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian hukum ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaturan pengambilalihan aset dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan dampak pengambilalihan aset dalam dunia persaingan usaha dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan case study. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta peraturan-peraturan di bawahnya, yang dimaksud dengan pengambilalihan ialah pengambilalihan saham. Pengambilalihan aset sebagaimana yang dilakukan oleh Grab Indonesia terhadap uber Indonesia bukanlah merupakan tindakan pengambilalihan dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Pada praktiknya, pengambilalihan aset berpotensi menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat apabila menimbulkan perubahan kontrol perusahaan yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi pasar dan kekuatan pasar.
Kata Kunci: Pengambilalihan aset; Aset; Hukum Persaingan Usaha.

## Pendahuluan
Pengambilalihan adalah salah satu cara dalam melakukan tindakan restrukturisasi perusahaan. Secara terminologi, pengambilalihan juga dapat disebut dengan akuisisi yang merupakan sebuah kata yang diadopsi dari bahasa Inggris,
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019 723

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## Syarifah Nurul: Pengambilalihan Aset Dalam
yaitu acquisition yang  secara  harfiah  memiliki  arti  sebagai  tindakan  mengambil alih, menguasai, dan memperoleh. Dalam dunia hukum dan bisnis, yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan/atau aset dari perusahaan lain. 1 Berbeda dengan tindakan restrukturisasi yang lainnya, dalam tindakan pengambilalihan, baik perusahaan pengambil alih maupun yang diambil alih tidak lenyap dan akan tetap ada secara bersama. Dalam kata lain, pengambilalihan tidak akan menghilangkan eksistensi suatu perusahaan maupun menciptakan suatu perusahaan yang baru.
Menurut  objeknya,  tindakan  pengambilalihan  diklasifikasikan  menjadi beberapa bagian, diantaranya yakni:
1. Pengambilalihan Saham
Dalam pengambilalihan ini, objek yang diambil alih atau dibeli ialah saham dari perusahaan yang diambil alih, baik yang dibayar dengan uang tunai maupun dibayar dengan saham perusahaan pengambil alih atau perusahaan lainnya. 2 Untuk dapat disebut sebagai transaksi pengambilalihan, saham yang dibeli atau yang dialihkan tersebut haruslah saham yang mencapai nilai lebih dari 50% atau kurang dari atau sama dengan 50% tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan yang diambil alih kepada perusahaan pengambil alih.
2. Pengambilalihan Aset
Dalam pengambilalihan ini, objek yang diambil alih adalah aset dari perusahaan yang diambil alih dengan atau tanpa ikut mengasumsi atau mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan tersebut terhadap pihak ketiga. Sebagai kontra prestasi dari pengambilalihan aset, perusahaan yang diambil alih dapat diberikan pengembalian berupa cash untuk harga pembelian atau berupa saham perusahaan pengambil alih atau saham perusahaan lainnya. 3
1 Munir Fuady, Hukum Tentang Pengambilalihan, Take Over, dan LBO , (Citra Aditya Bakti 2014).[3-4].
2 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Un- dang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) (Citra Aditya Bakti 2008).[202].
3 ibid .[203].
Pengambilalihan merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang bersifat materil. 4 Ia akan membawa banyak pengaruh positif maupun negatif terhadap berbagai aspek, termasuk aspek persaingan. Oleh karenanya, sifat dari tindakan pengambilalihan yang tadinya merupakan tindakan legal, dapat berubah menjadi tindakan yang ilegal apabila menyebabkan praktek monopoli dan perilaku-perilaku anti persaingan di pasar sebagaimana yang diatur dalam hukum persaingan usaha.
Berdasarkan hal tersebut, tindakan pengambilalihan diatur secara tersendiri dalam peraturan mengenai persaingan usaha di Indonesia yakni di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berikut aturan-aturan di bawahnya.
Seiring berjalannya waktu, terdapat banyak perusahaan dari berbagai bidang yang memutuskan untuk melakukan tindakan pengambilalihan. Salah satunya ialah pengambilalihan aset yang dilakukan antara dua perusahaan aplikasi pemesanan transportasi berbasis online (selanjutnya disebut ride-hailing ) asal Singapura, yakni Grab Inc. (selanjutnya disebut Grab ) dan Uber Singapore Technology Pte. Ltd. (selanjutnya disebut Uber ). Dalam tindakan tersebut, Grab mengambil alih beberapa aset yang dimiliki oleh Uber. Kedua perusahaan tersebut memiliki aktivitas usaha di Indonesia melalui PT. Solusi Transportasi Indonesia (operator Grab di Indonesia, selanjutnya disebut Grab Indonesia ) dan PT. Uber Indonesia Technology, (operator Uber di Indonesia selanjutnya disebut Uber Indonesia ).
Setelah pengambilalihan, Uber Indonesia menghentikan layanan aplikasinya di Indonesia untuk selanjutnya bergabung dengan layanan aplikasi Grab Indonesia.
Pada tanggal 5 Juli 2018 otoritas hukum persaingan usaha Singapura (The Competition and Consumer Commission of Singapore, selanjutnya disebut CCCS ) merilis hasil penilaian mereka yang menyatakan bahwa tindakan pengambilalihan
4 Andi Fahmi Lubis,[ et ., al .], Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks (Komisi Pengawas Per- saingan Usaha (KPPU) 2017).[269-270].

## 726 Syarifah Nurul: Pengambilalihan Aset Dalam
a quo melanggar ketentuan hukum persaingan usaha setempat. 5 Berbeda dengan Singapura, otoritas hukum persaingan usaha Indonesia (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut KPPU ) yang telah terlebih dahulu mengeluarkan pendapatnya pada tanggal 25 April 2018, menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan penilaian lebih lanjut terhadap tindakan pengambilalihan aset tersebut. 6 Berangkat dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaturan pengambilalihan aset dalam sudut pandang hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia dan dampaknya dalam dunia persaingan usaha. Untuk mendukung hal tersebut, analisis difokuskan dengan merujuk pada contoh kasus tindakan pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

## Kasus Pengambilalihan Aset Uber Indonesia Oleh Grab Indonesia
Grab resmi mengambilalih Uber pada tanggal 26 Maret 2018 yang lalu di Singapura dengan nilai transaksi USD 2 miliar atau setara dengan Rp 27,5 triliun. 7
Dalam pengambilalihan tersebut, Grab mengambil alih aset-aset berikut kegiatan operasional yang dimiliki oleh Uber di Asia Tenggara, sehingga pengambilalihan yang terjadi di antara dua perusahaan di bidang ride-hailing tersebut tergolong sebagai pengambilalihan dengan objek aset atau yang biasa dikenal dengan sebutan pengambilalihan aset.
Sebagai imbalan atau pembayaran dari proses pengambilalihan aset yang terjadi, Uber mendapatkan 27.5% saham pada perusahaan Grab. 8 Selain itu, CEO Uber yang bernama Dara Khosrowshahi, juga ditempatkan sebagai salah satu
5 CCCS Media Release, ‘Grab/Uber merger: CCCS Provisionally Finds that the Merger Has Substantially Lessened Competition, Proposes Directions to Restore Market Contestability and to Impose Financial Penalties’ (2018) <https://www.cccs.gov.sg/media-and-publications/media-releas- es/grab-uber-merger-pid>accessed 7 Juli 2018.
6 KPPU, ‘Pendapat KPPU terkait Pengambilalihan Aset Uber Indonesia oleh Grab In- donesia’ (2018) <http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/04/pendapat-kppu-terkait-pengambilali- han-aset-uber-indonesia-oleh-grab-indonesia/>accessed 23 Juli 2018.
7 Bintoro Agung, ‘Pengambilalihan Ditaksir Capai Rp27 T, KPPU Minta Grab Segera Lapor’,
( CNN Indonesia, 2018), <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180402184919-185-287679/ pengambilalihan-ditaksir-capai-rp27-t-kppu-minta-grab-segera-lapor>accessed 21 Oktober 2018.
8 CCCS Media Release. Loc.Cit .
Dewan Direksi ( Board of Director ) di Grab. 9 Hal tersebut mengakibatkan anak perusahaan Grab di Indonesia, yakni Grab Indonesia, juga ikut serta mengambil alih aset dan operasional anak perusahaan Uber di Indonesia, yakni Uber Indonesia. Beberapa aset milik Uber Indonesia yang diambil alih oleh Grab Indonesia tersebut meliputi berbagai peralatan, kontrak, dan karyawan yang dimiliki. 10
Sebagai konsekuensi dari tindakan pengambilalihan aset yang terjadi, pada tanggal 10 April 2018, Uber Indonesia secara efektif menghentikan layanan aplikasinya untuk Indonesia. 11 Meskipun demikian, badan hukum Uber Indonesia tetap ada dan tidak bergabung dengan Grab Indonesia. 12 Proses transfer atau perpindahan pelanggan dari Uber ke Grab dilakukan dengan cara mengalihkan data pelanggan yang sebelumnya terdaftar pada jaringan Uber ke jaringan Grab. 13
Setelah Uber diambil alih oleh Grab, Grab memiliki posisi pemimpin di pasar, sehingga seiring berjalannya waktu, bukan tidak mungkin pengambilalihan tersebut dapat mempengaruhi konsumen dan pengemudi. 14
Hal demikian sejatinya telah dirasakan di Indonesia, lantaran pengambilalihan Uber Indonesia oleh Grab Indonesia memberikan dampak tersendiri terhadap persaingan yang terjadi di pasar industri ride-hailing Indonesia. Pengambilalihan tersebut mendapatkan perhatian khusus dari KPPU karena berdampak pada konsentrasi pasar. 15 KPPU mencatat bahwa sebelum terjadi pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia, terdapat tiga pelaku usaha besar di Industri ride-hailing Indonesia, yakni Grab Indonesia, Uber Indonesia dan Go-jek dengan persentase pangsa pasar ( market share ) Grab Indonesia sekitar 14,69 persen dari
9 Kenneth Cheng, ‘The Big Read: Why the Grab-Uber deal is making some uneasy’ ( Chan- nel NewsAsia , 2018), <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/why-grab-uber-merger- deal-makes-passengers-drivers-uneasy-10120830>accessed 22 Oktober 2018.
10 KPPU. Loc.Cit . 11 ibid . 12 i bid . 13 Channel NewsAsia, ‘Grab confirms acquisition of Uber in Southeast Asia; to expand Grab - Food in region’, ( Channel NewsAsia , 2018), <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/ grab-uber-confirms-acquisition-of-in-southeast-asia-grabfood-10076136>accessed 22 Oktober 2018.
14 Kenneth Cheng. Loc.Cit .
15 Bintoro Agung. Loc.Cit .

## Syarifah Nurul: Pengambilalihan Aset Dalam
seluruh pasar, sementara 6,11 persen dikuasai Uber Indonesia dan sisanya Go-jek. 16
Pasca pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia, kini hanya tersisa dua pelaku usaha besar di industri tersebut, yakni Grab Indonesia dan Go-jek saja. 17
Tercatat pasca pengambilalihan aset tersebut, Grab Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 20,8% dan sisanya Go-jek. 18

## Analisis Kasus Pengambilalihan Aset Uber Indonesia Oleh Grab Indonesia Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia
Pengambilalihan merupakan salah satu tindakan yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Laragan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999 ). Aturan mengenai hal tersebut tercantum di dalam Pasal 28 dan 29 di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.
Dalam pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa:
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya, dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa:
(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai
16 ibid . 17 ibid . 18 Bona Ventura, ‘KPPU: Market Share Go-jek Hampir 80% di Industri Ride-hailing Indo- nesia’, ( Sindo News, 2018), <https://ekbis.sindonews.com/read/1335858/34/kppu-market-share-go- jek-hampir-80-di-industri-ride-hailing-indonesia-1536136129>accessed 31 Oktober 2018.
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dari ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam kedua pasal di atas, dapat dilihat  bahwa  subjek  hukum  yang  dimaksud  ialah  “pelaku  usaha”.  Definisi mengenai pelaku usaha di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat ditemukan pada ketentuan pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
Grab Indonesia merupakan anak perusahaan Grab yang beraktivitas usaha di
Indonesia dan telah berbentuk badan hukum dengan nama PT. Solusi Transportasi Indonesia. Tidak berbeda dengan Grab, Uber juga memiliki anak perusahaannya yang beraktivitas dan telah memiliki badan hukum di Indonesia melalui PT. Uber Indonesia Technology atau yang lebih dikenal dengan Uber Indonesia. Adanya fakta bahwa masing-masing Grab Indonesia dan Uber Indonesia tersebut merupakan sebuah badan hukum di Indonesia serta melakukan kegiatannya dalam wilayah hukum Indonesia, menunjukkan bahwa keduanya memenuhi kriteria “setiap orang atau badan usaha” serta kriteria “didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia” dalam ketentuan mengenai definisi pelaku usaha yang tercantum di dalam pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, Grab Indonesia dan Uber Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian, KPPU memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Grab Indonesia dan Uber Indonesia berdasarkan ketentuan yang termuat dalam hukum persaingan usaha Indonesia.

## 730 Syarifah Nurul: Pengambilalihan Aset Dalam
Selain itu, dalam Pasal 28 ayat (2) dan pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, disebut juga secara spesifik mengani objek pengambilalihan yang dimaksud. Dilihat dari bunyi kalimat “Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain...” dalam pasal 28 ayat (2), serta kalimat “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28...” di dalam pasal 29 ayat (1), memberikan penjelasan bahwa dua pasal di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut hanya mengatur tindakan pengambilalihan dengan objek saham saja.
Pembatasan definisi pengambilalihan sebagai pengambilalihan dengan objek saham saja di dalam hukum persaingan usaha Indonesia juga dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli (selanjutnya disebut PP Nomor 57 Tahun 2010 ). PP Nomor 57 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 28 dan 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang keberadaannya diamanatkan langsung di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2). Sesuai dengan judulnya, definisi dari pengambilalihan dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut sama  seperti  definisi  pengambilalihan  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1999,  yakni hanya  sebatas  pengambilalihan  dengan  objek  saham.  Definisi  pengambilalihan lainnya pada peraturan-peraturan hukum persaingan usaha di bawah hierarki UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 Tahun 2010, yakni Peraturan KPPU, juga tidak memiliki perbedaan. Dalam arti kata lain, peraturan-peraturan KPPU juga mendefinisikan tindakan pengambilalihan hanya sebatas pengambilalihan dengan objek saham.
Tidak diaturnya pengambilalihan dengan objek aset di dalam hukum persaingan usaha Indonesia yang berlaku saat ini bukan berarti bahwa Indonesia tidak pernah mengatur mengenai hal tersebut di dalam hukum persaingan usahanya. Sebelum berlakunya PP Nomor 57 Tahun 2010, pengaturan mengenai pengambilalihan dengan objek aset sejatinya pernah tertuang di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan  Usaha  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Pra-Notifikasi  Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 ). Hal itu dapat dilihat dari definisi pengambilalihan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan KPPU tersebut. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha. yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha tersebut”.
Selain itu, pada ketentuan yang termuat di dalam Pasal 4 huruf c Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 tersebut, disebutkan pula pengaturan bagi perusahaan yang melakukan tindakan pengambilalihan aset sebagai berikut:
“Pelaku Us aha  dapat  melakukan  pra-notifikasi  pengambilalihan  apabila memenuhi kriteria sebagi berikut : a.  Pengambilalihan saham dengan hak suara sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) atau;
b.  Pengambilalihan saham dengan hak suara sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) namun menyebabkan perpindahan kendali secara efektif;
c.  Pengambilalihan aset atau transaksi lainnya yang menyebabkan perpindahan kendali secara efektif; dan
d.  Pengambilalihan mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualan (omzet) atau pangsa pasar memenuhi batas sebagaimana diatur dalam Pasal 3.”
Setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 57 Tahun 2010, KPPU akhirnya memutuskan untuk mencabut Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009. Pencabutan tersebut tercantum di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan Atau Peleburan Badan usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2010 ) yang pemberlakuannya diamanatkan oleh Pasal 12 PP Nomor 57 Tahun 2010. Oleh karena itu, sejak berlakunya Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2010 tersebut, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi dan dengan demikian, hukum persaingan usaha di Indonesia tidak lagi memberikan pengaturan terhadap jenis-jenis pengambilalihan lain berdasarkan objeknya selain pengambilalihan saham.

## 732 Syarifah Nurul: Pengambilalihan Aset Dalam

## Dampak Tindakan Pengambilalihan Aset
Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai pengambilalihan aset, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aset. Aset merupakan harta kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha yang dapat dinilai dengan satuan uang. Dalam kata lain, aset juga dapat dikatakan sebagai salah satu modal perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dan memperoleh keuntungan.
Dalam akuntansi, umumnya aset terdiri dari aset lancar ( current assets ) dan aset tidak lancar ( fixed  assets ). 19 Aset lancar merupakan aset yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu singkat, yakni dalam satu tahun buku atau kurang, melalui operasi normal bisnis seperti, kas investasi jangka pendek, persediaan barang dan lainnya. 20 Sedangkan aset tidak lancar dapat meliputi aset tetap, yakni benda-benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, segala benda yang secara alamiah terdapat di atas tanah dan melekat pada tanah; benda bergerak misalnya benda berwujud ( tangible assets ) yang dapat disentuh atau dipindahkan seperti peralatan, alat transportasi, alat berat, dan lainnya; maupun benda tidak berwujud ( intangible assets ) seperti hak kekayaan intelektual, hak paten, kontrak, dan sebagainya.
Pada umumnya, dalam tindakan pengambilalihan, perpindahan kontrol terjadi apabila pengambilalihan tersebut dilakukan dengan mengambil alih saham perusahaan yang diambil alih atau yang dikenal dengan pengambilalihan saham. Seiring berjalannya waktu, meskipun pengambilalihan aset pada umumnya tidak menyebabkan peralihan kendali atau kontrol perusahaan, namun dalam beberapa kondisi, hal tersebut masih dimungkinkan. Dalam hukum persaingan usaha eropa yang tercantum dalam Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation), perubahan kontrol perusahaan yang terjadi akibat adanya sebuah pengambilalihan aset dapat dimungkinkan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa:
19 Carl S. Warren,[ et ., al .], Accounting Indonesia Adaptation (Salemba Empat 2014).[155].
20 ibid .
Pasal 3 ayat (1) huruf b: “ A concentration shall be deemed to arise where a change of control on a lasting basis results from the acquisition, by one or more persons already controlling at least one undertaking, or by one or more undertakings, whether by purchase of securities or assets, by contract or by any other means, of direct or indirect control of the whole or parts of one or more other undertakings. ” Pasal 3 ayat (2) huruf a:
“ Control shall be constituted by rights, contracts or any other means which, either separately or in combination and having regard to the considerations an undertaking, in particular by ownership or the right to use all or part of the assets of an undertaking .”
Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan kontrol perusahaan dapat diindikasikan oleh adanya perjanjian yang memungkinkan perusahaan pengambil alih untuk melakukan decisive influence terhadap perusahaan yang diambil alih, sebagai akibat dari dialihkannya kepemilikan aset perusahaan yang diambil alih tersebut kepada perusahaan pengambil alih. Decisive influence ialah kemampuan untuk membuat keputusan dalam strategi kebijakan komersial perusahaan. 21 Agar dapat menyebabkan decisive  influence terhadap perusahaan yang diambil alih, maka aset-aset yang beralih kepada pengambil alih haruslah aset-aset yang berpengaruh terhadap bisnis atau kegiatan usaha perusahaan yang diambil alih teresebut sehingga dapat diperoleh keuntungan darinya, sebagaimana yang dikatakan bahwa:
“ An Acquisition of control is not limited to a take over of legal entities but includes also acquisitions of assets. These assets must however constitute a business with a market turnover. Acquisition of property rights and shareholder agreement are normally the way to acquire control but economic relationships, such as situations of economic dependency, could also be decisive for the establishing of an acquisition of control .” 22
Pengambilalihan aset yang berpangaruh terhadap bisnis perusahaan dapat disebut juga dengan pengambilalihan bisnis. Dalam pengambilalihan bisnis, objek yang diambil alih ialah aset-aset dari perusahaan yang diambil alih, namun aset-
21 IngMarie Sjögren, ‘The Concept of Control Under the Merger Regulation’, (Tesis Lunds Uni- versitet, 1999), < http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1561947&fil - eOId=1565802>accessed  22 Oktober 20018.
22 ibid .

## 734 Syarifah Nurul: Pengambilalihan Aset Dalam
aset tersebut haruslah aset-aset yang mampu digunakan untuk mencapai tujuan dari bisnis perusahaan yang diambil alih tersebut. 23 Dalam beberapa literatur, pengambilalihan bisnis memiliki kesamaan dengan pengambilalihan kegiatan usaha. Pengambilalihan kegiatan usaha adalah pengambilalihan yang mengambil alih kegiatan usahanya saja, termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak milik intelektual, dan lain-lain. 24 Dilihat dari pengertiannya, pengambilalihan kegiatan usaha merupakan pengambilalihan dengan objek aset-aset yang berpengaruh terhadap bisnis atau kegiatan usaha perusahaan yang diambil alih, sehingga memiliki kesamaan pengertian dengan pengambilalihan bisnis.
Adanya kontrol atau decisive  influence dari perusahaan pengambil alih terhadap perusahaan yang diambil alih, sebagaimana bunyi dari ketentuan persaingan usaha eropa yang telah disebutkan di atas, haruslah didasari oleh adanya perjanjian diantara kedua belah pihak yang memungkinkan untuk melakukan hal demikian. Dalam kaitannya dengan tindakan pengambilalihan aset, perjanjian yang dimaksud tersebut dapat berbentuk jaminan bagi perusahaan yang diambil alih untuk tetap dapat menggunakan aset-aset yang telah ia alihkan di dalam proses kegiatan usahanya, meskipun hak milik aset tersebut telah beralih kepada pihak pengambil alih. 25
Perjanjian seperti di atas menunjukkan adanya penghubung antara pihak pengambil alih maupun yang diambil alih meskipun tindakan pengambilalihan aset telah dilakukan. Hal ini lah yang membedakan pengambilalihan aset dengan jual-beli aset biasa dimana perusahaan penjual dan pembeli tidak akan memiliki ikatan lagi setelah proses jual-beli selesai dilakukan. Meski demikian, pada praktek yang berkembang, bentuk perjanjian di antara perusahaan pengambil alih dan yang diambil alih tidak selalu sama dengan yang telah disebutkan di atas, namun kurang
23 Sukarnen, ‘Pengalihan Aset atau Pengalihan Bisnis: Kemungkinan Aset Deal adalah Busi- ness Deal atau Bukan?’ < https://futurumcorfinan.com/article-video/merger-acquisition-restructur - ing/futurum-pengalihan-aset-atau-pengalihan-bisnis-draf/>accessed 31 Oktober 2018.
24 Munir Fuady I, Op.Cit .[95].; Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indone- sia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Prenadamedia Group 2012).[487].
25 European Commision, ‘EU Competition Law Rules Applicable to Merger Control’ (2014) Official Journal of The European Union.[262].
lebih memiliki kesamaan maksud, yakni menunjukkan adanya “keterkaitan” antara kedua belah pihak secara terus menerus. Dalam kondisi demikian, yakni adanya keterkaitan antara kedua belah pihak secara terus menerus, maka kemungkinan adanya decisive influence dari pihak pengambil alih kepada pihak yang diambil alih semakin besar. Oleh karena itu, bentuk-bentuk perjanjian di dalam pengambilalihan aset seperti itu dapat menimbulkan adanya perubahan kontrol perusahaan.
Berdasarkan penjabaran di atas, kasus pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia dapat pula dikategorikan sebagai pengambilalihan aset yang menyebabkan perubahan kontrol. Sebagaimana diketahui dalam kasus tersebut, Grab Indonesia mengambil alih aset-aset dari Uber Indonesia yang diantaranya berupa peralatan, kontrak, dan karyawan. Selanjutnya, kedua perusahaan tersebut menyepakati bahwa layanan aplikasi milik Uber Indonesia digabungkan dengan layanan aplikasi milik Grab Indonesia. Data-data pelanggan milik Uber Indonesia juga dialihkan ke Grab Indonesia. Aset-aset Uber Indonesia yang diambil alih oleh Grab Indonesia tersebut merupakan aset-aset yang berpengaruh bagi proses bisnis Uber Indonesia untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, mereka juga menyepakati bahwa Uber Indonesia tidak lagi beroperasi di dalam industri ride- hailing Indonesia. Kondisi demikian tidak terlepas dari keputusan induk kedua perusahaan tersebut di Singapura yang juga melakukan tindakan hukum yang sama. Sebagai ganti dari aset-asetnya yang telah diambil alih, Uber memiliki saham sebesar 27.5% di Grab, sehingga menunjukkan adanya keuntungan dari bisnis Grab yang juga akan dinikmati oleh Uber sesuai dengan jumlah presentase saham tersebut. Hal demikian mengindikasikan bahwa telah terjadi kontrol atau decisive influence dari Grab (termasuk Grab Indonesia) terhadap jalannya kegiatan usaha yang dimiliki oleh Uber (termasuk Uber Indonesia).
Pada praktiknya, pengambilalihan aset dapat juga merubah struktur pasar. Tindakan pengambilalihan yang dapat menyebabkan perubahan struktur pasar pada umumnya terjadi dalam pengambilalihan saham dengan jenis horizontal, yakni pengambilalihan yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam bidang yang sama. Hal demikian dapat terjadi karena dalam tindakan

## 736 Syarifah Nurul: Pengambilalihan Aset Dalam
tersebut, perusahaan pengambil alih mengambil alih perusahaan saingannya sehingga perusahaan yang menjadi pesaingnya di dalam pasar pun berkurang dan menyebabkan peningkatan konsentrasi pasar.
Grab Indonesia, Uber Indonesia, dan Go-jek merupakan para pelaku usaha yang berada dalam pasar yang bersangkutan, yakni pada pasar ride-hailing pada wilayah Indonesia. Oleh karena itu ketiga perusahaan tersebut berada dalam satu struktur pasar yang sama. Apabila dilihat dari jumlah pelaku usahanya, maka struktur pasar tempat Grab indonesia, Uber Indonesia, dan Go-jek bertemu merupakan struktur pasar oligopoli. Dalam pasar ini, jumlah pelaku usaha yang menguasai bagian besar dari pangsa pasar hanya ada dua atau tiga saja, sedangkan pelaku usaha lainnya, jika ada, hanya menguasai bagian kecil dari pangsa pasar tersebut. 26 Dalam pasar oligopoli, ada kalanya pelaku usaha yang ada hanya terdiri dari dua pelaku usaha saja yang disebut dengan pasar duopoli. 27 Duopoli merupakan suatu struktur pasar di mana terdapat dua pesaing kuat yang berebut untuk menguasai pangsa pasar tertentu. 28
Pada kasus pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia, sebagai akibat dari adanya pengambilalihan aset yang dimiliki Uber Indonesia oleh Grab Indonesia, terdapat perpindahan kontrol atas jalannya kegiatan usaha yang dimiliki oleh Uber Indonesia kepada Grab Indonesia. Akibatnya, kegiatan usaha milik Uber Indonesia yang kini berada di bawah kontrol Grab Indonesia, digabungkan dengan milik Grab Indonesia. Kondisi demikian menyebabkan Uber Indonesia tidak lagi dapat melakukan kegiatan usahanya di indusri ride-hailing Indonesia dan keluar dari pasar. Hal tersebut menjadikan pelaku usaha di pasar ride-hailing Indonesia yang sebelumnya terdiri dari Grab Indonesia, Uber Indonesia, dan Go-jek, kini berubah menjadi dua pelaku usaha utama saja, yakni Grab Indonesia dan Go-jek. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam pengambilalihan aset tersebut telah terjadi perubahan struktur pasar yang tadinya oligopoli, menurun menjadi duopoli.
26 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger (Citra Aditya Bakti 1999).[144].
27 Mustafa Kamal Rokan , Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia) (RajaGrafindo Persada 2010).[5].
28 ibid ; Knud Hansen,[ et ., al. ], Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit dan Katalis 2002).[20].

## Potensi Perilaku Anti Persaingan Dalam Tindakan Pengambilalihan Aset
Pada pengambilalihan horizontal akan terjadi penjumlahan pangsa pasar yang dikarenakan oleh berkurangnya persaingan dari pesaing aktual maupun pesaing potensial. 29 Dalam kata lain, pengambilalihan horizontal mengakibatkan berkurangnya jumlah pelaku usaha yang menjadi pesaingnya di dalam pasar bersangkutan. Meningkatnya pangsa pasar menyebabkan pengambilalihan dapat menjadi berbahaya dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, walaupun penentuannya tidak dapat dilakukan secara umum. 30 Efek negatif tersebut dapat dilihat dari terciptanya peningkatan konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk menjadi semakin tinggi, dan juga dari adanya peningkatan kekuatan pasar ( market power ) yang dapat mengancam pebisnis kecil. 31 Pada umumnya, akibat negatif yang disebabkan oleh proses pengambilalihan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: 32
1. Coordinated effect (efek koordinasi)
Coordinated effect mengindikasikan perilaku yang dapat terjadi antara para pelaku usaha yang telah terlibat dalam proses pengambilalihan dengan pelaku usaha lainnya di pasar bersangkutan yang menjadi pesaingnya. Akibat dari pengambilalihan horizontal yang terjadi, berkurangnya jumlah pelaku usaha yang menjadi pesaing di pasar bersangkutan diduga akan mempermudah koordinasi di antara sesama pelaku usaha untuk mengambil suatu tindakan atau kesepakatan yang akan mengakibatkan efek anti kompetisi. 33
2. Unilateral effect (efek tindakan sepihak)
Unilateral effect menunjukkan bahwa suatu tindakan pengambilalihan horizontal dapat menjadikan pelaku usaha hasil pengambilalihan secara sepihak
29 Knud Hansen,[ et ., al. ]. Op.Cit .[75]. 30 ibid .
31 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat (Citra Aditya Bakti 1999).[90].
32 Robert S. Schlossberg, Mergers and Acquisitions: Understanding the Antitrust Issues (American Bar Association 2008).[135].; Rhido Jusmadi, Konsep Hukum Persaingan Usaha: Se- jarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Pengambilalihan (Setara Press 2014). [200-202].
33 Gunawan Widjaja, Merger Dalam Perspektif Monopoli (RajaGrafindo Persada 2002).[76-77].
melakukan  tindakan  tertentu  akibat  terciptanya  kekuatan  pasar  yang  signifikan. Meskipun dalam hal tersebut belum tentu ditemui adanya monopoli, namun kondisi demikian dapat menciptakan pelaku usaha untuk melakukan hal-hal anti persaingan, seperti menentukan harga pasar yang dapat merugikan konsumen dan bahkan menciptakan hambatan masuk ke dalam pasar ( barriers to entry ) bagi pelaku usaha lain yang telah menjadi pesaingnya, baik pesaing yang telah eksis maupun yang akan masuk ke dalam pasar yang bersangkutan. 34
Sebagaimana yang terjadi dalam pengambilalihan pada umumnya, untuk mengetahui apakah pengambilalihan aset dapat memberi dampak negatif terhadap dunia persaingan usaha, maka hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kasus per kasus. Pembuktian dapat dilakukan dengan melihat apakah pengambilalihan aset tersebut berpotensi untuk menyebabkan tindakan-tindakan anti persaingan, seperti halnya tindakan anti persaingan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.
Sehubungan dengan tidak diaturnya pengambilalihan aset di dalam ketentuan mengenai pengambilalihan yang tercantum dalam Pasal 28 dan 29 UU Nomor 5 tahun 1999, maka penilaian potensi pelanggaran pengambilalihan aset terhadap UU tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis pasal-pasal selain kedua pasal tersebut. Beberapa pasal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah:
a) Pasal 5, 6, dan 7 tentang Penetapan Harga ( Price Fixing )
Pasal 5, 6, dan 7 secara urut merupakan pasal yang melarang para pelaku usaha yang bersaing untuk menetapkan harga secara general ( price fixing ) atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, menetapkan harga yang bersifat diskriminasi ( price discrimination ) yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama melarang adanya perjanjian yang untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya ( predatory pricing agreement ) sebagaimana dikatakan
34 Rhido Jusmadi, Loc.Cit .

## 738 Syarifah Nurul: Pengambilalihan Aset Dalam
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pengambilalihan aset, sebagai salah satu bentuk pengambilalihan yang juga dapat menyebabkan peningkatan kekuatan pasar, juga menjadi suatu proses yang tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan adanya perjanjian penetapan harga sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5, 6, dan 7. Terlebih lagi, apabila pengambilalihan aset tersebut terjadi di pasar oligopoli selayaknya yang terjadi di dalam kasus pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia. Jumlah pelaku usaha yang semakin berkurang akibat adanya proses pengambilalihan aset dalam kasus tersebut menjadikan Grab Indonesia hanya memiliki satu pesaing kuat, yakni Go-jek, sehingga peluang adanya tindakan perjanjian harga di antara keduanya untuk meningkatkan keuntungan yang lebih besar, semakin terbuka lebar. Dengan demikian, tindakan pengambilalihan aset berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap pasal 5, 6, dan 7 UU Nomor 5 Tahun 1999.
b)  Pasal 20 Tentang Jual Rugi ( Predatory Pricing )
Tindakan pelaku usaha untuk melakukan jual rugi atas produk yang ia jual dengan jelas dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Jual rugi adalah suatu kondisi dimana suatu pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan atau jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata ( average total cost ). Dalam jangka pendek, jual rugi ini dinilai sangat menguntungkan konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan atau pelaku usaha tersebut mengharap dapat menaikkan harga secara signifikan. Tindakan jual rugi umumnya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar atau yang
memiliki kemampuan keuangan yang sangat kuat ( deep pocket ) sehingga dapat menjual produknya di bawah harga produksi dan memaksa pesaingnya keluar dari pasar. 35
Pengambilalihan aset yang dilakukan pelaku usaha secara otomatis akan meningkatkan kemampuan finansialnya. Hal tersebut dikarenakan aset yang diambil alih akan menambah modal perusahaan pengambil alih yang memperkuat kondisi keuangannya. Selain itu, tindakan pengambilalihan aset juga mampu meningkatkan konsentrasi pasar dan kekuatan pasar yang memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memiliki posisi dominan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan aset dapat melakukan tindakan jual rugi sehingga pesaingnya di pasar tersingkir, apalagi bila hal tersebut terjadi di pasar oligopoli dimana persaingan terjadi dengan lebih ketat. Sebagai contoh, dalam kasus pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia yang berhasil menyingkirkan Uber Indonesia dari pasar, Grab Indonesia mungkin saja melakukan jual rugi guna menyingkirkan satu-satunya pesaing utamanya saat ini, yakni Go-jek, seiring dengan meningkatnya kondisi finansial dan kekuatan pasar yang ia miliki.
Tindakan itu dapat dilakukan misalnya dengan menetapkan harga-harga promo yang ditawarkan oleh Grab Indonesia untuk menarik minat konsumen. Dengan demikian, akibat dari tindakan pengambilalihan aset dapat menimbulkan potensi untuk melanggar ketentuan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.
Selain dengan melihat ada atau tidaknya potensi pelanggaran pasal-pasal di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dampak negatif dari akusisi aset terhadap persaingan usaha dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya peraturan pengambilalihan aset di dalam hukum persaingan usaha negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat dan Singapura. Apabila pengambilalihan aset benar tercantum di dalam hukum persaingan negara-negara tersebut, maka dapat menunjukkan peluang adanya potensi perilaku anti persaingan terkait dengan tindakan pengambilalihan aset.

## Syarifah Nurul: Pengambilalihan Aset Dalam
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
a. Pengambilalihan aset dalam hukum persaingan usaha Amerika Serikat Pemerintah Amerika memutuskan untuk melakukan amandemen terhadap peraturan pengambilalihan dalam hukum persaingan usahanya, yakni Section
7 Clayton Act pada tahun 1950 melalui Celler-Kefauver amendments yang menjadikannya berlaku untuk pengambilalihan saham dan pengambilalihan aset, sehingga ketentuan dalam peraturan tersebut menjadi:
“ No person engaged in commerce or in any activity affecting commerce shall acquire, directly or indirectly, the whole or any part of the stock or other share capital and no person subject to the jurisdiction of the Federal Trade Commission shall acquire the whole or any part of the assets of another person engaged also in commerce or in any activity affecting commerce, where in any line of commerce or in any activity affecting commerce in any section of the country, the effect of such acquisition may be substantially to lessen competition, or to tend to create a monopoly .”
Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa kini hukum persaingan usaha Amerika Serikat berbeda dengan hukum persaingan usaha di Indonesia yang hingga saat ini belum mencakup pengaturan mengenai pengambilalihan aset di dalam ketentuan penggabungan dan pengambilalihan yang dimilikinya. Dengan demikian, dalam sistem hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, pengambilalihan aset merupakan salah satu tindakan perusahaan yang dianggap dapat menyebabkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu ketentuan tersendiri untuk mengaturnya, yakni di dalam Section 7 Clayton Act yang berlaku hingga saat ini.
b. Pengambilalihan aset dalam hukum persaingan usaha Singapura
Dalam Competition Act, ketentuan mengenai penggabungan dan pengambilalihan yang secara substansial, atau terindikasi secara substansial, dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan mengurangi persaingan di pasar Singapura, diatur di dalam Section 54. Di dalam Section 54 (2) disebutkan bahwa definisi dari penggabungan dan pengambilalihan yang dapat dikenakan ketentuan di dalam Competition Act adalah sebagai berikut:
1.  two or more undertakings, previously independent of one another, merge;
2.  one or more persons or other undertakings acquire direct or indirect control of the whole or part of one or more other undertakings; or
3. the result of an acquisition by one undertaking (the first undertaking) of the assets (including goodwill), or a substantial part of the assets, of another undertaking (the second undertaking) is to place the first undertaking in a position to replace or substantially replace the second undertaking in the business or, as appropriate, the part concerned of the business in which that undertaking was engaged immediately before the acquisition.
Oleh karena itu, berbeda dengan Indonesia, aksi korporasi berupa tindakan pengambilalihan aset merupakan salah satu tindakan yang menjadi objek peraturan dalam hukum persaingan usaha di Singapura. Hal demikian dikarenakan pengambilalihan aset berpotensi untuk membawa dampak berupa praktek monopoli dan perilaku anti persaingan usaha apabila tindakan tersebut menimbulkan perpindahan kontrol bisnis perusahaan.

## Kesimpulan
Hukum Persaingan Usaha Indonesia tidak lagi mengatur pengambilalihan dengan objek aset. Hal tersebut dikarenakan satu-satunya peraturan di dalam hukum persaingan usaha Indonesia yang mengatur mengenai pengambilalihan aset, yakni Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009, telah dicabut oleh Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2010 yang pemberlakuannya diamanatkan oleh Pasal 12 PP Nomor 57 Tahun 2010. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum persaingan usaha Indonesia yang berlaku saat ini, pengambilalihan aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia bukanlah merupakan tindakan pengambilalihan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 beserta peraturan-peraturan di bawahnya, karena dalam peraturan- peraturan tersebut yang dimaksud dengan tindakan pengambilalihan hanyalah pengambilalihan dengan objek saham.
Terdapat potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait dengan tindakan pengambilalihan aset apabila pengambilalihan tersebut dapat menimbulkan perubahan kontrol perusahaan yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi pasar dan kekuatan pasar. Hal demikian didukung dengan fakta bahwa negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura turut mengatur tindakan pengambilalihan aset dalam hukum persaingan usahanya.

## Syarifah Nurul: Pengambilalihan Aset Dalam
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Fahmi Lubis,[ et ., al .], Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2017).
Carl S. Warren,[ et ., al .], Accounting Indonesia Adaptation (Salemba Empat 2014).
Gunawan Widjaja, Merger Dalam Perspektif Monopoli (RajaGrafindo  Persada 2002).
Knud Hansen,[ et ., al. ], Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit dan Katalis 2002).
Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat (Citra Aditya Bakti 1999).
Munir Fuady, Hukum Tentang Merger (Citra Aditya Bakti 1999).
Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) (Citra Aditya Bakti 2008).
Munir Fuady, Hukum Tentang Pengambilalihan, Take Over, dan LBO , (Citra Aditya Bakti 2014).
Mustafa Kamal Rokan , Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia) (RajaGrafindo Persada 2010).
Rhido Jusmadi, Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Pengambilalihan (Setara Press 2014).
Robert S. Schlossberg, Mergers and Acquisitions: Understanding the Antitrust Issues (American Bar Association 2008).
Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Prenadamedia Group 2012).

## Jurnal
European Commision, ‘EU Competition Law Rules Applicable to Merger Control’ (2014) Official Journal of The European Union.
IngMarie Sjögren, ‘The Concept of Control Under the Merger Regulation’, (Tesis Lunds Universitet, 1999), <http://lup.lub.lu.se/luur/

## 744 Syarifah Nurul: Pengambilalihan Aset Dalam
download?func=downloadFile&recordOId=1561947&fileOId=1565802 >accessed 22 Oktober 20018.

## Laman
CCCS Media Release, ‘Grab/Uber merger: CCCS Provisionally Finds that the Merger Has Substantially Lessened Competition, Proposes Directions to Restore Market Contestability and to Impose Financial Penalties’ (2018) <https://www.cccs.gov. sg/media-and-publications/media-releases/grab-uber-merger-pid>accessed 7 Juli 2018.
Bintoro Agung, ‘Pengambilalihan Ditaksir Capai Rp27 T, KPPU Minta Grab Segera Lapor’, ( CNN Indonesia, 2018), <https://www.cnnindonesia.com/ teknologi/20180402184919-185-287679/pengambilalihan-ditaksir-capai-rp27-t- kppu-minta-grab-segera-lapor>accessed 21 Oktober 2018.
Bona Ventura, ‘KPPU: Market Share Go-jek Hampir 80% di Industri Ride-hailing Indonesia’, ( Sindo News, 2018), <https://ekbis.sindonews.com/read/1335858/34/ kppu-market-share-go-jek-hampir-80-di-industri-ride-hailing-indonesia- 1536136129>accessed 31 Oktober 2018.
Channel  NewsAsia,  ‘Grab  confirms  acquisition  of  Uber  in  Southeast Asia;  to  expand GrabFood in region’, ( Channel NewsAsia , 2018), <https://www.channelnewsasia. com/news/singapore/grab-uber-confirms-acquisition-of-in-southeast-asia- grabfood-10076136>accessed 22 Oktober 2018.
Kenneth Cheng, ‘The Big Read: Why the Grab-Uber deal is making some uneasy’ ( Channel NewsAsia , 2018), <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/why- grab-uber-merger-deal-makes-passengers-drivers-uneasy-10120830>accessed 22 Oktober 2018.
KPPU, ‘Pendapat KPPU terkait Pengambilalihan Aset Uber Indonesia oleh Grab Indonesia’ (2018) <http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/04/pendapat-kppu-terkait- pengambilalihan-aset-uber-indonesia-oleh-grab-indonesia/>accessed 23 Juli 2018.
Sukarnen, ‘Pengalihan Aset atau Pengalihan Bisnis: Kemungkinan Aset Deal adalah Business Deal atau Bukan?’ < https://futurumcorfinan.com/article-video/merger- acquisition-restructuring/futurum-pengalihan-aset-atau-pengalihan-bisnis- draf/>accessed 31 Oktober 2018.

## Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
HOW TO CITE : Syarifah Nurul Maya Nugrahaningsih, ‘Pengambil Alihan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144).
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra- Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.

## Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan Atau Peleburan Badan usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatTahun 2011 Tentang pedoman pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation).
The Clayton Antitrust Act of 1914 (Pub.L. 63–212, 38 Stat. 730, enacted October 15, 1914, codified at 15 U.S.C. §§ 12–27, 29 U.S.C. §§ 52–53) (termasuk The Celler-Kefauver amendments 1950 yang mengamandemen pasal 7).
The Statutes of The Republic of Singapore Competition Act (Chapter 50B) (Original Enactment: Act 46 of 2004) Revised Edition 2006.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--