## Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal Provinsi Aceh
Marlina Prodi Manajemen, Universitas Serambi Mekkah marlina.bahri@serambimekkah.ac.id
Yuni Ayu Safitri Prodi Akuntansi, Universitas Abulyatama Yuniayusafitri@unaya.ac.id
Samsul Ikhbar Prodi Manajemen, Universitas Serambi Mekkah Samsul.ikhbar@serambimekkah.ac.id
Saiful Amri Prodi Manajemen, Universitas Serambi Mekkah Saiful.amri@serambimekkah.ac.id
Maksalmina Prodi Akuntansi, Universitas Serambi Mekkah maksalmina@serambimekkah.ac.id

## Article’s History :
Received 17 June 2024; Received in revised form 7 July  2024; Accepted 21 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Marlina., Safitri, Y. A., Ikhbar, S., Amri, S., & Maksalmina. (2024). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2497-2500. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.3016

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Penyajian  Laporan  Keuangan  pada  Baitul  Mal  Provinsi  Aceh.  Jenis  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualititatif  yaitu  membandingkan  hasil  objek-objek  temuan  dengan teori-teori  yang  ada  dan  mendukung  untuk  menghasilkan  suatu  kesimpulan.  Data  penelitian  ini  diperoleh  pada  bagian keuangan dan pembukuan Baitul Mal Provinsi Aceh, berupa Laporan Keuangan yang kemudian akan dibandingkan dengan PSAK  109.  Akuntansi  Zakat,  Infaq/Shadaqah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan  Baitual  Mal  Aceh disusun atas dasar harga perolehan (nilai historis) dengan menggunakan basiss akuntansi kas ( cash basis ) dan basis akrual ( accrual basis ). Pada laporan posisi keuangan Baitul Mal Aceh tidak terdapat pos dana amil, pihak Baitul Mal Aceh juga tidak menyajikan laporan perubahan asset kelolaan sebagaimana yang dijelaskan pada PSAK 109.
Keywords : Laporan Keuangan, PASK 109, Baitul Mal Aceh

## Pendahuluan
Pesatnya  perkembangan  serta  kesuksesan  sistem  syariah  terutama  dalam  ekonomi  telah  menarik perhatian  masyarakat  terhadap  ekonomi  syariah.  Indonesia  juga  merupakan  dimana  terus  bermunculan lembaga-lembaga  keuangan  yang  berbasis  syariah,  tidak  hanya  berpusat  pada  bank.  Semakin  lengkapnya elemen lembaga keuangan syariah ditandai juga dengan bermunculan Baitul Mal.
Baitul  Mal  merupakan  sebuah  lembaga  keuangan  syariah  yang  mengelola  keuangan  masyarakat  dan menggunakan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  sistem  pengelolaan  keuangannya.  Baitul  Mal  sendiri  sangat diperlukan  dalam  menjangkau  perekonomian  rakyat  terutama  pada  pengembangan  masyarakat  miskin  dan lemah yang sering tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lainnya. Menurut Sudarsono (2003:84) menyatakan
bahwa  Baitul  mal  adalah  lembaga  keuangan  yang  dikhususkan  untuk  menyimpan  harta  kekayaan  kaum muslimin, yang kegiatannya lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non profit yakni dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah).
Baitul Mal sendiri merupakan lembaga pihak yang mempunyai tugas khusus dalam menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, seperti menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya (Zallum, 2002:5). Tentunya masyarakat juga berhak  mendapatkan  laporan  yang  benar  dan  memadai  karena  masyarakat  juga  salah  satu  pemakai  laporan keuangan  (Standar  Akuntasi  Keuangan,  2009).  Kehadiran  Baitul  Mal  Provinsi  Aceh  bukanlah  hal  yang  baru, dimulai  dengan  cara  penerapan  yang  tradisional  sampai  ke  tahap  pengelolaan  melalui  sebuah  lembaga pengelolaan keuangan yang modern.
Seiring dengan perkembangan praktik bisnis syariah tersebut, maka diperlukan suatu perangkat yang dapat memperlancar proses dan transaksi bisnis tersebut. Perangkat ini yang kemudian disebut akuntasi. Arti penting akuntansi pada lembaga keuangan adalah sebagai salah satu alat yang diperlukan sebuah lembaga keuangan untuk  mengukur  kinerja  sekaligus  sebagai  laporan  kepada  pihak  terkait.    Laporan  keuangan  sebagia  sumber informasi  harus  dapat  dimengerti  oleh  para  pemakainya,  terutama  bagi  pihak  yang  berkepentingan  untuk membuat suatu keputusan.
Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam  pengawasan  dan  pembinaan.  Akuntansi  publik  sebagai  lembaga  professional  dibidang  audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan performance Baitul Mal. Apapun yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan Baitul  mal  yang  sesungguhnya  adalah  masyarakat  itu  sendiri.  Laporan  keuangan  tersebut  menjadi  sangat strategis, dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon penyetor dana.

## Landasan Teori
Baitul Mal
Baitul  Mal  berasal  dari  bahasa  Arab, bait yang  berarti  rumah,  dan al-mal yang  berarti  harta.  Secara etimologi,  Baitul  Mal  berarti  rumah  harta  dan Baitul  Tamwil adalah  rumah  pembiayaan.  Adalah  secara terminologis  (Zallum,  2002:  210)  menyatakan  bahwa  Baitul  Mal  adalah  suatu  lembaga  atau  pihak  yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Yang ditangani oleh Baitul Mal adalah setiap harta baik yang berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang. kgomoditas  perdagangan,  maupun  harta  benda  lainnya  dimana  kaum  muslimin  berhak  memilikinya  sesuai hukum  syara’.  Secara  teknis  Baitul  Mal  didefinisikan  sebagai  sebuah  lembaga  yang  mempunyai  usaha menghimpun dana masyarakat yang bersifat tidak komersial (Rachmawati, 1995:5).

## Laporan Keuangan
Menurut Budi Rahardja (2007:13) laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan  perusahaan  atas  pengelolaan  perusahaan  yang  dipercayakan  kepadanya  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  ( stakeholder )  terhadap  perusahaan,  yaitu  pemilik  perusahaa  (pemegang  saham),  pemerintah (instansi  pajak),  kreditor  (bank  atau  lembaga  keuangan),  maupun  pihak  yang  berkepentingan  lainnya. Sedangkan menurut Soermaso (20024:139), mengatakan laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang berisi tentang Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal. Dan menurut PSAK No.01 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.
Tujuan  laporan  keuangan  juga  adalah  menguraikan  laporan  keuangan  perusahaan  dan  menjelaskan bagaimana  laporan-laporan  tersebut  bisa  sailing  berhubungan  yang  diperuntukkan  bagi  para  pemakai  atau pengguna  laporan  keuangan yang  membutuhkan  (Warren,  2006:  78).  Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan  tentunya  sangat  bermanfaat  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan  yaitu  pihak  intern  perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan, manfaat dari laporan dari laporan keuangan terletak pada interpretasi dari masing-masing para penggunanya itu sendiri. Penggunaan laporan keuangan ialah pihak yang berkepentingan umumnya secara ekonomi terhadap perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan (SAK: 2009).

## Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Shadaqah PSAK 109
Laporan keuangan yang baik dimulai dari pencatatan yang baik dimana dapat dipertanggungjawabkan dan diterima umum. Informasi yang baik harus dimulai dari pencatatan yang baik pula, yang karenanya baitul
mal juga membutuhkan akuntansi. Dengan menggunakan sistem informasi akuntasi zakat, organisasi pengelola zakat  dapat  mencatat  dan  melaporkan  arus  zakat  dengan  baik  (Nikmatuniaya:  2012).  Standar  akuntasi  zakat mempunyai aturan tersendiri dengan menilai sifat zakat ini, stanadar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai  dari  diukur  (Harahap,  2001:322).  Akuntabilitas  organisasi  pengelola  zakat  ditunjukan  dalam  laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi,  lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan  yang  benar  dan  siap  di  audit  oleh  akuntan  publik.  Ini  artinya  standar  akuntansi  zakat  mutlak diperlukan bagi lembaga pengelola zakat.
Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang  sunnah.  Infak  wajib  diantaranya  adalah  zakat,  kafarah  dan  nadzar.  Sedangkan  infak  sunah  diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
Shadaqah  adalah  pemberian  harta  kepada  orang-orang  fakir  miskin,  orang  yang  membutuhkan, ataupun  pihak-pihak  lain  yang  berhak  menerima  shadaqah,  tanpa  disertai  imbalan,  tanpa  paksaan,  tanpat batasan  jumlah,  kapan  saja  dan  berapapun  jumlahnya.  Makna  shadaqah  memiliki  dimensi  yang  sangat  luas, tidak hanya bagi dimensi memberikan ssuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat beruapa berbuat kebajikan, baik unutk diri sendiri maupun orang lain. (Nurhayati, 2011:279). Shadaqah ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu’ atau ash shadaqah an nafilah.

## Metodelogi
Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan disusun secara sistematis  dan  dianalisis  secara kualitatif  untuk  mencapai kejelasan  masalah  yang  dibahas.  Penelitian deskriptif ini tidak membutuhkan hipotesis. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan membandingkan antara teori  dengan  praktik.  Pada  analisis  ini  dilakukan  pembandingan  antara  data  yag  didapatkan  dari  lapangan dengan data yang berasal dari studi kepustakaan sebagai landasan teoritis sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh Baitul Mal Aceh dengan teori akuntansi yang berlaku umum yang terdapat pada PSAK.

## Hasil dan Pembahasan
Baitul  Mal  Aceh  merupakan  kebijkan  akuntansi  dimulai  dari  pengumpulan  bukti-bukti  transaksi  yang diperoleh kemudian dicatat oleh bendahara penerimaan menggunakaan sistem kas dan setara kas ( cash basis ). Zakat dan infaq disetorkan oleh masyarakat langsung kepada counter penerimaan yang ada di baitu mal. Hal ini juga berlaku untuk penyaluran yang diberlakukan secara langsung jika ada masyarakat yang memerlukan dana zakat dan dating ke Baitul mal akan dicatat pula oleh bendahara penyaluran.
Periode  yang  diterapkan  sebagai  kebijakan  oleh  Baitul  Mal  Aceh  mengikuti  periode  akuntansi  satu tahun,  yaitu  dimulai  dari  satu  Januari  hingga  31  Desember  setiap  tahunnya.  Para  akuntan  yang bertanggungjawab  terhadap  laporan  keaungan  pengelolaan  zakat,  infaq/shadaqah  Baitul  Mal  Aceh  akan mengumpulkan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran zakat serta infaq yang ada pada bendahara penerimaan dan  penyaluran  di  setiap  akhir  periode.  Para  akuntansi  sekaligus  melakukan  rekapitulasi  rekening  koran  dari berbagai rekening penerimaan zakat dalam hal ini ada beberapa bank yang digunakaan oleh Baitul Mal untuk membuka  rekeningnya,  yang  selanjutnya  para  akuntansi  juga  meminta  laporan  jumlah  asset  yang  ada  pada sekretariat.
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Baitul Mal Aceh sebagai sebuah lembaga daerah yang kegiatan  operasionalnya  dibiayai  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Aceh  (APBA),  maka  Baitul  Mal Aceh  membuat  dua  laporan  keuangan  yang  berbeda  setiap  tahunnya,  yaitu  laporan  keuangan  menurut  SAP (Standar  Akuntansi  Pemerintah)  yang  merupakan  realisasi  anggaran  yang  diterima  dari  APBA,  serta  laporan keuangan PSAK 109 yang memuat gambaran pengelolaan zakat dan infaq/shadaqah yang merupakan tujuan utama  pendirian  Baitul  Mal  Aceh.  Oleh  karena  itu,  yang  akan  menyangkut  pengelolaan  zakat,  infaq  dan shadaqah menurut PSAK 109.
Perbedaan penyajian yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan PSAK 109 adalah pada pos dana lainnya, dimana pada PSAK 109 penerimaan lain dan beban administrasi lainnya disajikan pada pos amil. Baitul mal Aceh tidak menyajikan pos dana amil dan menggantikannya dengan pos dana lainnya. Pertimbangan yanga digunakan pihak Baitul Mal Aceh dikarenakan dana amil yang seharusnya disalurkan dan menjadi penambahan dana amil sesuai PSAK 109 telah dimasukan ke dalam poin penyaluran kepada mustahiq pada pos dana zakat dalam hal ini mustahiq (yang didalamnya termasuk amil) yang dimaksud merupakan amil yang bertugas sebagai pengumpul  zakat  pada  dinas-dinas  dan  lembaga-lembaga  terkait.  Amil  yang  bertugas  itu  disebut  UPZ  (Unit Pengumpulan Zakat), para UPZ inilah yang nantinya akan disalurkan dana zakat sebagai amil.
Baitul Mal Aceh menyajikan laporan arus kas yang menggambarkan dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan juga dari transaksi kas dan setara kas organisasi, baik kas masuk maupun kas keluar sehinggap dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas. Baitul Mal Aceh belum menyajikan laporan perubahan asset kelolaan, dikarenakan sampai dengan periode ini Baitul Mal Aceh belum memiliki asset kelolaan tersebut. Semua asset yang dimiliki Baitul Mal Aceh adalah milik negara dan  sudah  terdata  pada  dinas  terkait.  Pihak  Baitul  Mal  Aceh  berencana  untuk  membangun  kelaolan  lainnya berupa Gedung serbaguna, tetapi hal itu belum terealisasi sampai saat ini dan akan diusahakan terealisasi pada masa  masa  yang  akan  datang.  Catatan  atas  laporan  keuangan  pihak  Baitul  Mal  Aceh,  mengungkapkan penjelasan pada pos-pos laporan keuangan secara sistematis. Baitul Mal Aceh juga telah menyajikan penjelasan atas informasi umum Baitul Mal.

## Kesimpulan
Laporan  Keuangan  Baitul  Mal  Aceh  telah  disusun  atas  dasar  harga  perolehan  (nilai  historis)  dengan menggunakan basis akrual ( accrual basis ). Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan berdasarkan kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Secara keseluruhan pihak Baitul Mal Aceh telah menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan yaitu PSAK 109, akan tetapi pada pelaporannya terdapat beberap hal yang tidak sesuai dengan PSAK 109 yaitu, (1) tidak adanya pos Dana  Amil  pada  laporan  posisi  keuangan  dan  perubahan  dana,  diganti  dengan  pos  dana  lainnya,  (2)  tidak disajikannya  laporan  perubahan  asset  kelolaan,  dikarenakan  pihak  Baitul  Mal  Aceh  sampai  saat  ini  belum memiliki  asset  kelolaan  lainnya.    Baitul  Mal  Aceh  merupakan  suatu  dinas  dalam  pemerintahan  Aceh  yang bersifat independent.

## Referensi
A.R, Soemarsoe (2004), Akuntansi suatu pengantar, Salemba Empat: Jakarta. Baitul Mal Aceh (2010), Pengembangan pengelolaan zakat di Aceh, Banda Aceh: tanpa penerbit. C.S. Warren, James M. reeve, Philip E. Fees (2006), Pengantar Akuntansi, Salemba Empat: Jakarta. Fanani Z Rachmawati, Affandi R, dkk (1995), Panduan Teknik Manajemen Operasional BMT, PRPEK LPM UII: Yogyakarta. Harahap, Sofyan Syafri (2001), Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Pustaka Quantum: Jakarta.
Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010 Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat: Jakarta.
Lisdawati.,  Sulistyani,  T.,  &  Andhika,  M.  (2024).  Pengaruh  Market  Value  Added  Dan  Economic  Value  Added  Terhadap Return  Saham  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Sektor  Makanan  Dan  Minuman  Yang  Terdaftar  Pada  Bursaefek Indonesia  Periode  2016-2020.  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan  Akuntansi).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 1820-1832. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2543 Nikmatunniayah disampaikan pada proseiding SNA PP 2012 SosEkHum Akuntabilitas. Nurhayati Sri, Wasilah (2011), Akuntansi Syariah di Indonesia, Salemba Empat: 55, Jakarta.
Sudarsono, Heri (2003), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustras, Ekonosia Kampus Fak.Ekonomi UII: Yogyakarta.
Zallum, Abdul Qadim (2002), Sistem Keuangan di Negara Khalifah, Pusaka Thariqul Izzah: Bogor.