## EVALUASI KEBIJAKAN MORATORIUM PENUNDAAN PENERBITAN IZIN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Rio Christiawan Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta email : rchristiawan@gmail.com
disampaikan 4/8/19 – di -review 12/8/19 – diterima 31/5/2020
DOI: 10.25123/vej.3479

## Abstract
In 2018, the Indonesian government issued Presidential Instruction No. 8 of 2018 re. suspension and evaluation of palm oil plantation permits and boosting of its productivity (Moratorium  policy).  This article  is  written  as  a  critique,  using  a  legal-dogmatic  approach,  directed  towards  this  policy.  It  is noted  that  there  exists  uncertainty  about  which  license,  from  the  web  of  existing  and  relevant permits-licenses, are going to be suspended and evaluated. This legal uncertainty in the final analysis hampers the effort to make Indonesia prosperous as aspired by the 1945 Constitution (Art. 33).
Keywords: Palm oil plantation, Moratorium, Licensing, Presidential Instruction, Evaluation

## Abstrak
Pemerintah  Indonesia  pada  2018  menerbitkan  Instruksi  Presiden  Nomor  8  Tahun  2018  tentang penundaan  dan  evaluasi  perizinan  perkebunan  kelapa  sawit  serta  peningkatan  produktivitas perkebunan kelapa sawit (Inpres Moratorium). Tulisan ini sebagai suatu kajian hukum merupakan kritik terhadap kebijakan moratiorium di atas.  Ditemukan adanya ketidakjelasan atau pengaturan rinci  tentang  izin  manakah  dari  serangkaian  izin  yang  akan  dihentikan  Situasi  ini  memunculkan ketidakpastian  hukum,  terutama  bagi  pemerintah  daerah  dan  investor.    Itu  pula  yang menyebabkan  kebijakan  moratorium  justru  bertentangan  dengan  semangat  mensejaterakan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 33 UUD 1945.
Kata Kunci:
Perkebunan kelapa sawit, Moratorium, Perizinan, Instruksi Presiden, Evaluasi

## Pendahuluan
Dalam  upaya  menata  perizinan  sektor  perkebunan  kelapa  sawit pemerintah  menerbitkan  Instruksi  Presiden  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penundaan  dan  Evaluasi  Perizinan  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Serta  Peningkatan Produktivitas  Perkebunan  Kelapa  Sawit  (Inpres  Moratorium).  Tujuan  dari diterbitkannya  Inpres  Moratorium  tersebut  adalah  melakukan  evaluasi penerbitan  perizinan  baru.  Tujuan  pemerintah  menerbitkan  Inpres  Moratorium ini  adalah  agar  perizinan  yang  ada  dapat  dimanfaatkan  sesuai  peruntukan  guna
menghindari  tanah  telantar.  Dalam  hal  ini  tanah  telantar  menjadi  fokus  dari pemerintah  karena  tanah  telantar  dipandang  sebagai  lahan  tidak  produktif sehingga tidak memberi nilai lebih bagi kesejahteraan rakyat.
Persoalan yang timbul dengan diterbitkannya Inpres Moratorium tersebut adalah  menimbulkan  hambatan  investasi  pada  sektor  perkebunan  kelapa  sawit. Padahal sektor perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya merupakan sumber devisa  terbesar  bagi  Indonesia  saat  ini.  Inpres  Moratorium  tersebut  dipandang menimbulkan  ketidakpastian  hukum  pada  investasi  di  sektor  perkebunan  dan pengolahan kelapa sawit.
Inpres  Moratorium  sangat  berdampak  pada  kelangsungan  industri perkebunan  kelapa  sawit,  utamanya  investor  yang  belum  lama  berinvestasi sehingga  belum  selesai  mengurus  perizinan  yang  bersifat  sekuensial  (satu  izin menjadi  prasyarat  bagi  izin  yang  lainnya)  sehingga  dengan  terbitnya  Inpres Moratorium  yang  menghentikan  sementara  penerbitan  perizinan  dipandang menimbulkan ketidakpastian.
Di Indonesia guna mendapatkan sertifikat sebagai tanda kepemilikan atas tanah maka investor harus melengkapi seluruh perizinan teknis yang jumlahnya sangat  banyak  dan  tumpang  tindih  pengurusannya,  yakni  sekitar  248  perizinan untuk  perkebunan  dan  pengolahannya 1 .  Permasalahan  yang  timbul  sehubungan dengan  terbitnya  Inpres  Moratorium  adalah  pengurusan  perizinan  teknis  yang sifatnya  berkaitan  dan  saling  menjadi  prasyarat  ( condition  precedence )  menjadi terhambat  karena  ketika  terbitnya  Inpres  Moratorium baru  kurang  dari  sepuluh persen  konsesi  perkebunan  kelapa  sawit  yang  telah  memiliki  HGU 2 .  Guna mendapat hak guna usaha dengan peruntukan kelapa sawit harus terlebih dahulu memiliki  perizinan  teknis  lainnya.  Dengan  terhambatnya  investor  pada  aspek perizinan  maka  investor  tidak  dapat  menjalankan  kegiatan  operasional perkebunan  kelapa  sawit,  hal  inilah  yang  menyebabkan  Inpres  Moratorium
1 Tim  Litbang  Dirjenbun,  Pedoman  Perizinan  Teknis  Perkebunan  Kelapa  Sawit,  (Dirjenbun, Jakarta, 2019).
2 Hariadi, Kendala Perizinan Guna Memperoleh Sertifikat ISPO, 6 No. 2 Jurnal ISPO. 15, 2019.
menyebabkan terjadinya gangguan usaha ( business interruption) yang dipandang merugikan investor perkebunan kelapa sawit 3 .
Hambatan  investasi  yang  berasal  dari  eksternal  ( business  interruption ), seperti perubahan regulasi yang bersifat pembatasan dan larangan merupakan hal yang paling dihindari dan dikhawatirkan oleh investor 4 . Makin tingginya business interruption  rate sesungguhnya  merefleksikan  tingkat  kemudahan  berusaha  di suatu  negara  ( ease  of  doing  business/ EoDB),  artinya  jika  Indonesia  sedang berupaya  meningkatkan  peringkat  EoDB  guna  mendatangkan  investor  maka kebijakan seperti Inpres Moratorium harus segera diakhiri.
Di  lain  pihak,  guna  merealisasikan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945 salah  satu  upaya  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  mengupayakan produktivitas  lahan  yang  tersedia  secara  ekonomis,  disamping  pada  saat  yang bersamaan  persoalan  tanah  telantar  harus  segera  dicarikan  solusinya.  Inpres Moratorium,  sebenarnya  memiliki  sisi  positif  yakni  dengan  menertibkan  para spekulan  lahan  kelapa  sawit 5 ,  namun  di  sisi  lain  kebijakan  tersebut  menjadi sebuah  ancaman  kelangsungan  usaha  bagi  investor  yang  benar-benar  akan berinvestasi,  mengingat  panjangnya  perizinan  yang  harus  diurus  dan  kemudian terinterupsi oleh Inpres Moratorium.
Jika  tujuan  pemerintah  adalah  membuat  lahan  menjadi  produktif  maka tujuan tersebut dapat dikatakan tidak tercapai. Interupsi perizinan sebagai akibat dari  berlakunya  Inpres  Moratorium  justru  menjadi  faktor  penghambat  untuk mewujudkan lahan dengan peruntukan perkebunan kelapa sawit yang produktif. Dampaknya, juga dirasakan oleh masyarakat petani plasma yang mengelola kebun kelapa sawit berbasis plasma (bagi lahan) maupun kemitraan (bagi hasil) dengan bermitra pada investor.
Kerja sama antara investor dan masyarakat tersebut tidak dapat terealisir sebagai  dampak  dari  berlakunya  Inpres  Moratorium,  mengingat  lahan  konsesi
3 Donell et al, Law for Business 18 th ed, Irwin Inc USA, 2010, hlm., 97.
4 Charles Fried, Contracs as Promise 20 th ed, Harvard University Press, 2012, hlm., 154.
5 Musdalifah  dkk,  Naskah  Akademis  Instruksi  Presiden  Nomor  8  Tahun  2018,  Kemenko Perekonomian, Jakarta, 2018.
tidak  dapat  diusahakan 6 .  Hal  yang  tidak  diperhitungkan  oleh  pemerintah  pada saat menerbitkan Inpres Moratorium adalah interupsi pengurusan perizinan yang saling terkait dan bersifat prasyarat ( condition precedence ), sehingga dampak dari berlakunya Inpres Moratorium selain dirasakan oleh investor, dalam hal ini juga turut dirasakan oleh masyarakat petani plasma dan kemitraan.
Secara  hukum,  moratorium  atas  perizinan  sifatnya  tidak  permanen,  oleh sebab  itu  tim  evaluasi  sebagaimana  tercantum  dalam  Inpres  Moratorium  harus segera  melakukan  evaluasi  dan  menentukan  rekomendasi.  Pada  prinsipnya semakin lama masa berlaku Inpres Moratorium ini maka justru akan berkorelasi dengan  turunnya  devisa  negara  dari  pendapan  sektor  kelapa  sawit  dan  produk olahannya  seperti crude  palm  oil (CPO),  mengingat  sektor  kelapa  sawit  sebagai penggerak  ekonomi  nasional  dan  penyumbang  devisa  terbesar  dalam  APBN Indonesia.  Dalam  hal  ini  perlu  bagi  pemerintah  untuk  segera  mengevaluasi keberadaan  Inpres  Moratorium  mengingat  pasca  terbitnya  moratorium  justru tercipta ketidakpastian bagi investor.
Persoalan  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini  adalah  implikasi  terbitnya Inpres  Moratorium  dan  penataan  industri  kelapa  sawit  dalam  perspektif perundangan  yang  tepat,  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  perizinan  teknis yang  menjadi  dasar  bagi  operasional  dan  perkebunan  dan  pengolahan  kelapa sawit.  Artikel  ini  juga  membahas  solusi  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah atas implikasi penerbitan Inpres Moratorium.
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif  dengan  fokus  melakukan  kajian  yuridis  terhadap  penataan  industri perkebunan  kelapa  sawit  melalui  perundangan  yang  tepat  serta  melakukan evaluasi  terhadap  Instruksi  Presiden  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium).
Untuk  mencapai  maksud  di  atas  digunakan  studi  kepustakaan,  yaitu menggunakan  bahan  hukum  untuk  menjawab  rumusan  masalah.  Dalam  hal  ini
6 Najib  Asmani,  Green  Growth  Economic,  Makalah Focus  Group  Discussion Menyongsong Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Palembang, 2018.
digunakan  putusan  pengadilan,  peraturan  perundangan,  doktrin  serta  literatur yang  mendukung  yang  terbagi  menjadi  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun tersier. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan melakukan  abstraksi  terhadap  proses  deduksi  dari  norma  hukum  positif  yang berlaku,  yaitu  meneliti  hukum  sebagai  norma  positif  dengan  menggunakan  cara berpikir deduktif.

## Pembahasan

## Kajian Terhadap Inpres Moratorium
Latar  belakang  terbitnya  Inpres  Moratorium  sebenarnya  adalah  untuk meningkatkan  tata  kelola  perkebunan  kelapa  sawit  yang  berkelanjutan, memberikan  kepastian  hukum,  menjaga  dan  melindungi  kelestarian  lingkungan termasuk  penurunan  emisi  gas  rumah  kaca,  serta  upaya  pembinaan pada  petani kelapa  sawit  guna  peningkatan  produktivitas,  tujuan-tujuan  tersebut  tertuang dalam  Inpres  Moratorium 7 .  Persoalannya  adalah  saat  ini  tujuan  dari  Inpres Moratorium tersebut justru tidak tercapai dan Inpres Moratorium tersebut kontra produktif dengan agenda investasi utamanya perkebunan kelapa sawit.
“Sesuai laporan tahunan Badan Pertanahan Nasional jumlah lahan terlantar pada  konsesi  perkebunan  kelapa  sawit  justru  meningkat,  yakni  seluas 254.000  hektare  pada  tahun  2017;  seluas  267.000  hektare  pada  tahun 2018 dan seluas 290060 hektare pada 2019 8 . Sejalan dengan fakta tersebut bahwa  produksi  tandan  buah  segar  (TBS)  maupun crude  palm  oil (CPO) justru turun konsisten 2-3 persen setiap tahun pada rentang 2017 - 2019 9 .” Pertentangan  yang  muncul  dalam  Inpres  Moratorium  tersebut  adalah  di satu sisi pemerintah ingin menghadirkan kepastian hukum terkait tata guna lahan dengan  memasukkan  agenda  kosolidasi  perizinan  teknis  dan  peta  antar  instansi pemerintah.  Sehingga  harapannya  setelah  dilakukan  evaluasi  pada  kebijakan moratorium  akan  tercipta  tata  guna  lahan  yang  tepat  dan  memberikan  manfaat ekonomis untuk rakyat banyak.
7 Tim KLHK, Laporan Pengawasan Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2019.
8 Tim BPN, Laporan Tahunan Tahun 2019, Litbang Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta, 2019.
9 Tim Litbang Dirjenbun, supra no. 1, hlm., 8.
Sebaliknya mengacu pada fakta di atas terbitnya Inpres Moratorium tidak dapat  mewujudkan  tata  guna  lahan  yang  ideal  mengingat  lahan  perkebunan kelapa  sawit  yang  ada  akan  terinterupsi  pengurusan  perizinannya,  padahal  sifat perizinan teknis perkebunan kelapa sawit adalah saling bersyarat satu sama lain ( condition  precedence ).  Pengurusan  perizinan  dari  investasi  yang  ada  justru terhambat  dengan  terbitnya  Inpres  moratorium  tersebut,  mengingat  Inpres Moratorium  menyatakan  menunda  penerbitan  perizinan  terkait  perkebunan maupun pengolahan kelapa sawit 10 .
Dalam  diktum kelima  Inpres  Moratorium  yang  berbunyi  “memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para gubernur  dan  bupati/walikota  dalam  pelaksanaan  penundaan  dan  evaluasi perizinan  perkebunan  kelapa  sawit“.  Pada  diktum  ini  juga  tidak  disebutkan perizinan  yang  mana  saja  secara  spesifik  (termasuk  proses  perpanjangan), akibatnya  justru  banyak  investasi  yang  tertunda  dan  justru  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Dalam teori administrasi negara Inpres Moratorium ini justru menciptakan antinomi hukum melalui akibat kontradiktif yang tercipta. Kondisi antinomi inilah yang  akan  menimbulkan  kendala  dalam  perspektif  investasi,  mengingat  kondisi antinomi  akan  menciptakan  ketidakpastian  ( business  uncertainty )  dan  berakibat pada business  interruption yang  merugikan  investasi.  Dalam  hal  ini  pemerintah tidak  mungkin  menata  tata  guna  lahan,  tanpa  menata  perizinan  atas  lahan tersebut.
Akhirnya justru Inpres Moratorium menyebabkan lahan yang ada menjadi tidak produktif dan ekonomis karena tidak dapat diupayakan sebagai perkebunan mengingat  terkendala  penundaan  perizinan,  seperti  misalnya  penundaan penerbitan izin usaha perkebunan (IUP), yang artinya seluruh izin menanam dan mengolah  kelapa  sawit  menjadi  terkendala.  Paradigma  yang  seharusnya digunakan oleh pemerintah adalah perbaikan secara bersamaan.
10 Tungkot Sipayung, Moratorium: Sebuah Persoalan Baru, 2 No. 2 Jurnal Paspi, 2017, hlm., 165
Dalam  perspektif  hukum  administrasi  negara  penataan  tata  guna  lahan maupun perizinan harus ditata secara bersamaan tanpa saling menunda. Tujuan tata  guna  lahan  dan  penataan  perizinan  teknis  harus  ditata  secara  bersamaan mengingat keduanya bersifat saling terkait ( condition precedence ), sehingga akan tidak efektif jika dilakukan penundaan pada salah satu agenda 11 .
Agenda tersebut akan produktif jika penataan yang dilakukan pemerintah tidak menginterupsi investasi yang ada. Penataan yang dilakukan oleh pemerintah harus seragam sehingga tidak menciptakan perbedaan perlakuan di setiap daerah, mengingat penataan yang menciptakan diskriminasi tentu akan berakibat kontra produktif  pada  tujuannya 12 .  Dalam  konteks  hukum,  pengertian  diskriminasi adalah membedakan apa yang sama atau menyamakan apa yang berbeda 13 .
Terbitnya Inpres Moratorium perkebunan kelapa sawit justru menciptakan diskriminasi.  Dalam  perspektif  hukum  administrasi  negara  terbitnya  Inpres Moratorium  ini  adalah  melanggar  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik (AAUPB) 14 ,  seperti  misalnya  asas  keadilan  dan  asas fair  play .  Misalnya Pelanggaran terhadap asas fair play , ketika investor diberi izin lokasi dan setelah melakukan  pembebasan  tanah,  dengan  berlakunya  Inpres  Moratorium  maka dampaknya  investor  tidak  dapat  melakukan  penanaman  karena  pemerintah setempat tidak menerbitkan IUP.
Disamping  itu  pelanggaran  terhadap  asas  keadilan,  yakni  dengan  tidak diterbitkan  IUP  bagi  investor  artinya  pengelolaan  lahan  plasma  masyarakat sebesar minimal 20 persen dari total konsesi juga turut terhambat. Terlebih jika pola kerja sama investor dan masyarakat menggunakan pola kemitraan bagi hasil, dengan  telah  diserahkannya  tanah  masyarakat  pada  investor  namun  investor terkendala  untuk  melakukan  pembangunan  karena  persoalan  moratorium  maka sesungguhnya  Inpres  moratorium  juga  bertentangan  dengan  Pasal  33  Undang
11 Sutedi, Hukum Perizinan Cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm., 62.
12 Syamsudin  Haris  (ed),  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah:  Desentralisasi,  Demokratisasi  & Akuntabilitas Pemerintah Daerah Cetakan III, LIPI Press, Jakarta, 2007, hlm., 45.
13 Denny J. A., Indonesia Tanpa Diskriminasi Cetakan I, Penerbit Inspirasi Co, Jakarta, 2014, hlm., 72.
14 Nur Asyiah, Hukum Administrasi Negara Cetakan I, Penerbit Deepublished, Jakarta, 2018, hlm., 25.
Undang  Dasar  1945  karena  justru  masyarakat  luas  dirugikan  dan  menciptakan ketidakadilan 15 .
Dalam investasi perkebunan kelapa sawit dikenal 2 macam pola kerja sama antara  investor  dan  masyarakat  yakni,  pertama  masyarakat  yang  diwadahi koperasi  sesuai  peraturan  menteri  pertanian  mendapat  minimal  20  persen  dari luasan konsesi tanah negara (bagi lahan) dalam perizinan untuk dibangun kebun kelapa  sawit  yang  dikerjasamakan  dengan  perusahaan  yang  dikelola  investor 16 . Kedua, model kemitraan bagi hasil, yakni tanah masyarakat yang diserahkan pada investor  untuk  dibangun  perkebunan  kelapa  sawit  dengan  sistem  bagi  hasil (keuntungan bersih) 17 .
Dari  dua  model  kerja  sama  inilah  dapat  dipahami  bahwa  selain  Inpres Moratorium memiliki dampak negatif secara langsung, mengingat ada keterkaitan antara  kepentingan  petani  plasma  secara  langsung  sebagaimana  terurai  dalam dua  pola  kerjasama  antara  masyarakat  dan  investor.  Dampak  tidak  langsungnya adalah pada perekonomian Indonesia, terutama pada aspek keseimbangan neraca ekspor  dan  impor,  mengingat  perkebunan  dan  pengolahan  kelapa  sawit merupakan penyumbang devisa terbesar dan saat ini pemerintah Indonesia masih berupaya menjaga keseimbangan neraca ekspor dan impor tesebut.
Akibat  dari  berlakunya  Inpres  Moratorium  adalah  justru  terjadi pertentangan  dari  dua  aspek  yang  akan  dibenahi,  sehingga  tujuan  dari  Inpres Moratorium  itu  sendiri  justru  tidak  tercapai  dan  potensi  kerusakan  lingkungan serta  meningkatnya  efek  gas  rumah  kaca  juga  semakin  meningkat.  Banyaknya lahan status quo dan telantar karena implementasi dari Inpres Moratorium  justru menghambat perbaikan tata guna lahan, contohnya hingga saat ini kebijakan satu peta yang diamantkan dalam Inpres Moratorium belum berlaku.
15 Iwan  Nurdin,  Persoalan  Keadilan  Sosial  dalam  Reforma  Agraria,  IV  No.  2  Jurnal  Reforma Agraria, 2018, hlm., 114.
16 Tim  Teknis  Dirjenbun,  Buku  Pedoman  Program  Plasma  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Cetakan  I, Litbang Kementerian Pertanian, Jakarta, 2009.
17 Tim  Penyuluh  KKPA  Dirjenbun,  Buku  Pedoman  Sosialisasi  Kemitraan  –  PIR  Kelapa  Sawit Cetakan I, Litbang Kementerian Pertanian, Jakarta, 2009.
Demikian  juga  dengan  kendala  perizinan  yang  justru  menghambat optimalisasi  potensi  ekonomi  atas  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  dan menimbulkan  kerugian  pada  para  petani  plasma.  Pada  akhirnya  harus  disadari pula  bahwa  perkebunan  kelapa  sawit  merupakan  salah  penggerak  ekonomi terbesar  di  Indonesia  sehingga  perlu  penataan  yang  dapat  mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit 18 .

## Persoalan Terkait Payung Hukum Moratorium
Kedudukan  Instruksi  Presiden  (Inpres),  pada  hakikatnya  adalah  bentuk penuangan  kewenangan  presiden  selaku  eksekutif  untuk  mengatur  kewenangan yang  melekat  pada  jajarannya  yang  bersifat  lintas  departemen,  sebab  jika  hanya terkait dengan satu departemen atau kementerian maka diatur dengan instruksi menteri 19 .
Inpres  idealnya  tidak membahas  teknis  dan berisi  instruksi  dari  presiden kepada jajaran eksekutif untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu 20 . Jika  merujuk  pada  Instruksi  Presiden  Nomor  8  Tahun  2018  terdapat  banyak petunjuk  yang  sifat  koordinatif,  himbauan  dan  bahkan  teknis  sebagaimana terdapat  dalam  lampiran  Inpres  Moratorium  tersebut.  Dalam  hal  ini  seharusnya Inpres  justru  memberi  kejelasan,  bukan  sebaliknya  mempertentangkan  dua  hal (tata guna lahan dan perizinan).
Dalam  teori  perundang-undangan,  penyusunan  Inpres  dalam hal  ini  tidak boleh bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan yang lebih tinggi 21 . Artinya  dalam  hal  ini  jika  ditemukan  banyak  pertentangan  antara  Inpres Moratorium  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  maka presiden harus mencabut instruksinya tersebut.
18 Tim  Kementerian  Keuangan,  Laporan  Tahunan  2018,  Publikasi  Kementerian  Keuangan, Jakarta, 2018.
19 Jimly  Asshiddiqie,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  I  Cetakan  I,  Penerbit  Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
20 Ni’matul  Huda,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Cetakan  II,  Penerbit  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2013, hlm., 88.
21 Maria  Farida  Indrati,  Ilmu  Perundang-undangan  Cetakan  X,  Penerbit  Kanisius,  Yogyakarta, 2010, hlm., 70.
Seperti  misalnya  dalam  hal  ini  Inpres  Moratorium  bertentangan  dengan asas fair play yang ada dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni dalam  hal  ini  pemegang  izin  diberikan  waktu  untuk  mengurus  izin  teknis berikutnya  namun  faktanya  Inpres  Moratorium  menghentikan  seluruh  layanan perizinan.  Contoh  pertentangan  lainnya  antara  Inpres  Moratorium  dengan Undang-Undang  Perkebunan,  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Perkebunan bahwa  pemegang  izin  harus  mengurus  seluruh  perizinan  yang  diperlukan  dan menggunakan  perizinan  yang  dimiliki  sesuai  peruntukannya,  dengan  Inpres Moratorium  pemegang  izin  perkebunan  kelapa  sawit  menjadi  tidak  dapat mengurus perizinan yang lengkap dan akibatnya operasional menjadi terganggu.
Dalam  hal  ini  sebenarnya  Inpres  Moratorium  memiliki  cacat  materiil karena  pada  faktanya  justru  bertentangan  dengan  tujuan  yang  sebenarnya, sebagaimana  fakta  yang  telah  diuraikan  dalam  sub  bab  A  di  atas.  Inpres Moratorium  juga  mengandung  cacat  formil,  seperti  misalnya  Inpres  Moratorium bertentangan  dengan  peraturan  perundangan  yang  lebih  tinggi,  bahkan bertentangan  dengan  Undang  Undang  Dasar  1945.  Pertentangan  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  banyaknya  substansi  yang  belum  diatur  dalam Inpres Moratorium ini justru menyebabkan ketidakpastian hukum.
Tercipta  ketidakpastian  karena  selain  menyebabkan  antinomi (pertentangan hukum yang mengakibatkan kekacauan), Inpres Moratorium pada bagian  lainnya  justru  mengandung  kekosongan  hukum,  misalnya  terkait  dengan perizinan  yang  sifatnya  lanjutan  maupun  perpanjangan.  Hal  lainnya  jika  di  satu sisi salah satu tujuan Inpres Moratorium adalah membangun kebijakan satu peta, namun  presiden  justru  tidak  menginstruksikan  terkait  penghapusan  peta indikatif.
Hingga saat ini masih berlaku peta indikatif dengan akurasi 1 : 250.000 di banyak instansi, seperti misalnya di kementerian kehutanan dan pertanian masih banyak menggunakan peta indikatif, padahal jelas disebut dalam diktum pertama angka  2,  huruf  c,  Inpres  Moratorium  adalah  melakukan  sinkronisasi  dan
pelaksanaan  kebijakan  satu  peta.  Hingga  saat  ini  kebijakan  satu  peta  belum terimplementasi dalam tata guna lahan dan perizinan.
Definisi peta indikatif adalah dianggap benar hingga dibuktikan sebaliknya, artinya  hingga  ada  peta  definitif,  yakni  peta  dengan  skala  1  :  50.000  yang diterbitkan  instansi  terkait 22 .  Dalam  hal  ini  artinya  meskipun  berlaku  Inpres Moratorium  tetapi  Instruksi  Presiden  kepada  jajaran  eksekutif  juga  belum terimplementasi.
Guna mengakhiri moratorium maka produk hukum yang paling tepat untuk diterbitkan  adalah  dengan  Instruksi  Presiden  yang  mencabut  moratorium tersebut.  Persoalannya  yang  perlu  diformulasikan  adalah  selain  mencabut moratorium maka perlu mengakomodir substansi lain terkait tata guna lahan dan perizinan  teknis  tersebut 23 ,  disamping  substansi  tersebut  harus  mampu menyeimbangkan  aspek  restorasi  (perbaikan  kerusakan  lingkungan)  dan  aspek keberlangsungan investasi perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.
Dalam  hal  ini  Presiden  selaku  pemimpin  eksekutif  perlu  melakukan evaluasi  terkait  kendala  yang  justru  tercipta  pada  saat  diberlakukan  Inpres Moratorium. Hasil evaluasi tersebut perlu dipergunakan sebagai bahan masukan pada saat penyusunan Inpres untuk mencabut Inpres Moratorium tersebut.
Dalam  hal  ini  presiden  perlu  mengevaluasi  faktor-faktor  yang menyebabkan instruksi Presiden dalam Inpres Moratorium tidak dapat terlaksana dengan  baik,  khususnya  pada  tataran  koordinasi  antar  instansi.  Memang  dalam Inpres  Moratorium  ditegaskan  pentingnya  koordinasi  antar  instansi  khususnya terkait  pentingnya  sinkronisasi  data  seperti  peta  lahan  dan  peta  kawasan perkebunan  dan  kehutanan 24 .  Justru  pangkal  ketidakpastian  dari  Inpres Moratorium adalah fungsi koordinatif yang tidak berjalan sebagaimana mestinya
22 Nursyamsi D., Akurasi Peta Indikatif: Buku Pedoman Balitbang Pertanian, Penerbit Balitbang Departemen Pertanian, Bogor, 2010, hlm., 52.
23 Andre  Wibisana,  Campur  Tangan  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Lingkungan:  Sebuah Penelusuran  Teoritis  berdasarkan  Analisa  Ekonomi  atas  Hukum  ( Economic  Analysis  of  Law ), 47 No. 2 Jurnal Hukum dan Pembangunan. 2017, hlm., 164 .
24 Tim  Teknis  BKPM  RI,  Buku  Modul  Sosialisasi  OSS,  (Penerbit  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal RI, Jakarta, 2017).
sehingga  justru  menyebabkan  perbedaan  perlakuan  pada  masyarakat  dan investor sehingga tercipta ketidakpastian.
Jika dikaji dalam perspektif hukum tata negara, bahwa instruksi presiden merupakan  instruksi  dari  presiden  selaku  kepala  eksekutif  kepada  jajarannya untuk mencapai satu tujuan tertentu (tujuan yang konkret) 25 . Persoalannya dalam Inpres  Moratorium  tujuan  yang  ada  dalam  Instruksi  Presiden  tersebut  tidak konkret  mengingat  sebenarnya  tujuan  Inpres  Moratorium  tersebut  tidak  jelas, yakni  antara  perbaikan  tata  guna  lahan,  penundaan  perizinan  dan  peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit diatur dalam satu instruksi.
Tidak  konkretnya  tujuan  Inpres  Moratorium  tersebut  menyebabkan instruksi presiden selaku kepala eksekutif menjadi sulit dilaksanakan. Mengingat sebenarnya  tata  guna  lahan  belum  tentu hanya  ditentukan  oleh faktor  perizinan teknis, demikian juga dengan peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit yang  ditentukan  oleh banyak faktor  bukan  hanya  persoalan  tata  guna  lahan  dan perizinan,  sehingga  dalam  hal  ini  tim  evaluasi  harus  mendefinisikan  Instruksi Presiden yang tepat guna menggantikan Inpres moratorium.
Guna  memperbaiki  Inpres  Moratorium  maka  presiden  tidak  saja  harus mencabut  Inpres  Moratorium  tersebut,  tetapi  presiden  selaku  kepala  eksekutif berdasarkan  kajian  tim  moratorium  perlu  memformulasikan  langkah-langkah yang  perlu  diambil  setelah  Inpres  Moratorium  dicabut,  artinya  dalam  hal  ini presiden perlu meredefinisikan produk hukum yang diambil sehubungan dengan dicabutnya Inpres Moratorium sehingga tujuan awal dari Inpres Moratorium tetap dapat diwujudkan.
Persoalan pada Inpres Moratorium yang ada saat ini adalah tujuan Inpres menjadi tidak terwujud disebabkan karena persoalan formal produk hukum yang tidak  tepat  sehingga  menyebabkan  aspek  materiil  regulasi  tidak  dapat tersampaikan  pada  tataran  implementasi.  Guna  kepentingan  evaluasi  presiden perlu  mendengarkan  masukan  dari  kementerian  terkait  mengenai  implementasi Inpres  Moratorium  ini,  dalam  hal  ini  presiden  juga  perlu  mengelaborasi  dengan
25 Murtir Jeddawi, Hukum Admistrasi Negara Cetakan I, Penerbit Total Media, Jakarta, 2012, hlm., 140.
data  investasi  yang  dimiliki  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  serta  data pemasukan negara dari sektor kelapa sawit 26 .
Presiden  harus  memiliki  data  yang  komprehensif  sehingga  Inpres  yang nantinya diterbitkan untuk menggantikan  Inpres Moratorium menjadi sempurna dan  menjawab  kebutuhan  regulasi  sektor  industri  kelapa  sawit.  Penyusunan aturan yang komprehensif menjadi hal yang penting mengingat pergantian aturan yang  terlalu  sering  dalam  hal  ini  juga  dapat  menjadi  faktor  yang  menyebabkan ketidakpastian  hukum 27 .  Dalam  hal  ini  presiden  harus  mendapatkan  masukan yang komprehensif terlebih dahulu dari masing-masing lembaga dan kementerian sebelum memformulasikan Inpres baru untuk menggantikan Inpres Moratorium.
Presiden sebagai kepala eksekutif dalam hal ini harus mempertimbangkan semua  kepentingan,  termasuk  dalam  hal  ini  kepentingan  investasi,  pemasukan devisa, neraca impor-ekspor disamping kebutuhan restorasi lingkungan. Instruksi Presiden  idealnya  juga  tidak  mengatur  mengenai  detail  birokrasi  dan  teknis sebagaimana menjadi muatan dalam Inpres Moratorium.
Ironisnya  justru  detail  birokrasi  dan  teknis  yang  diatur  dalam  Inpres Moratorium  justru  tidak  dapat  diimplementasikan  dan  menimbulkan  sejumlah dampak negatif, maka dalam hal ini presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi harus  mencabut  Inpres  Moratorium  dan  mengganti  dengan  Inpres  yang  mampu mewujudkan  keseimbangan  antara  kepentingan  investasi  yang  menyangkut rakyat banyak dan kepentingan restorasi lingkungan.

## Kompromi Penataan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
Mengapa  pengaturan  terkait  konservasi  dan  investasi  perkebunan  kelapa sawit diperlukan Inpres atau bahkan produk hukum lebih tinggi?, karena terkait penataan  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  bersifat  lintas  kementerian.  Sejak berlakunya otonomi daerah maka kewenangan terkait tata guna lahan tersebar ke banyak instansi baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat propinsi oleh
26 Tim Teknis BKPM RI, Laporan Tahunan BKPM 2018, Penerbit Badan  Koordinasi Penanaman Modal RI, Jakarta, 2018.
27 Hendra  Karianga,  Politik  Hukum  dan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Cetakan  II,  Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, hlm., 51.
sebab itu secara tata aturan perundangan diperlukan instruksi setingkat instruksi presiden  atau  melalui  peraturan  perundangan  yang  tingkatannya  lebih  tinggi (peraturan pemerintah/PP atau di atasnya) 28 .
Mengacu pada hal tersebut maka Inpres Moratorium, harus segera diakhiri dan  dicabut  dengan  Instruksi  Presiden,  mengingat  Instruksi  Presiden  untuk mengakhiri dan mencabut Inpres Moratorium merupakan bentuk instruksi kepala eksekutif.  Moratorium  dan  penundaan  penerbitan  perizinan  sebagaimana tercantum dalam Inpres Moratorium segera diakhiri di tataran implementasi, dan dengan telah berakhirnya moratorium perkebunan kelapa sawit maka persoalan yang  ada  dapat  ditata  dalam  ranah  peraturan  perundangan  yang  lebih  tinggi tingkatannya.
Dalam  hal  ini  pemerintah  perlu  menciptakan  dan  menyelaraskan  semua kepentingan  melalui  penataan  dan  pengaturan  yang  tepat.  Empat  aspek  yang menjadi  fokus  perbaikan  pemerintah  guna  memperbaiki  Inpres  Moratorium adalah, pertama, persoalan tata guna lahan; kedua, persoalan penataan perizinan teknis;  ketiga,  persoalan  restorasi  dan  konservasi  lingkungan;  dan  keempat, terkait persoalan produktifitas lahan, khususnya lahan milik masyarakat. Keempat hal  tersebut  sangat  berkaitan  sehingga  pemerintah  tidak  mungkin  menerbitkan peraturan yang saling menginterupsi kepentingan satu dan yang lainnya.
Persoalan pertama terkait tata guna lahan, dalam hal ini pemerintah harus menginventarisir  lahan  yang  dapat  digunakan  secara  produktif  sesuai peruntukannya dan daerah kawasan hutan yang harus dikonservasi 29 . Serta dalam hal ini pemerintah nampaknya ingin memitigasi dampak keterlanjuran kekeliruan tata  guna  lahan  dengan  melakukan  koreksi  yang  bermanfaat  bagi  banyak masyarakat  misalnya  dengan  program  Tanah  Objek  Reformasi  Agraria  (TORA). Disamping pada fase ini pemerintah ingin mengimplementasi kebijakan satu peta.
28 Endra Satmaidi, Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan, 24 No. 2 Jurnal Supremasi Hukum, 2015, hlm., 128.
29 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia Cetakan II, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm., 97.
Kedua, terkait evaluasi perizinan teknis, mengingat tata guna lahan sangat bergantung  pada  perizinan  teknis.  Pada  prinsipnya  melalui  perizinan  teknis pemerintah  masih  terlibat  dalam  pengawasan  maupun  realisasi  kegiatan  yang dimohonkan 30 ,  sehingga  dalam  hal  ini  perlu  ada  rekonsiliasi  terkait  keadaan empiris  lahan  yan  perizinan  teknis  perkebunan  kelapa  sawit  yang  telah diterbitkan. Hal yang tidak boleh diabaikan adalah hak para pemegang perizinan atas kepastian hukum pada setiap perizinan yang telah diterbitkan.
Ketiga,  terkait  persoalan  restorasi  (upaya  memperbaiki)  dan  konservasi (upaya  untuk  menjaga)  lingkungan  pada  dampak  negatif  yang  timbul  sebagai akibat dilakukannya kegiatan perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini pemerintah harus  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  konservasi  dan  investasi mengingat  secara  komersial  pemerintah  memerlukan  pertumbuhan  industri perkebunan kelapa sawit. Sebaliknya lingkungan yang ideal tidak akan lahir dari lahan  terlantar  akibat  moratorium.  Keempat,  terkait  produktivitas  lahan,  bahwa guna merealisasikan Pasal 33, Undang Undang Dasar 1945, pemerintah dalam hal ini  berupaya  agar  lahan  yang  ada  dapat  bermanfaat  secara  produktif  khususnya bagi masyarakat luas 31 .
Guna  menata  keempat  hal  di  atas  dan  menemukan  harmoninya  maka sesuai  dengan  konsep omnibus law yang  digagas  oleh pemerintah  sebagai  upaya untuk  meringkas  birokrasi  maka  Undang-Undang  nomor  39  tahun  2014  tentang Perkebunan  (Undang-Undang  Perkebunan)  dalam  hal  ini  harus  mampu mengakomodir  keempat  hal  di  atas  menjadi  sebuah  sinergi  yang  memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Memang  Undang-Undang  Perkebunan  yang  ada  saat  ini  masih  terdapat banyak kekurangan, namun revisi Undang-Undang Perkebunan telah dibahas oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  telah  memasuki  tahap  akhir  pembahasan  namun belum  disahkan.  Belum  disahkannya  revisi  Undang-Undang  Perkebunan  justru
30 Id.
31 Bambang  Hero  Saharjo,  Pengendalian  Hutan  dan  Lahan  yang  Lestari,  17  No.  1  Jurnal Biodiversitas, 2013, hlm.,  18.
menjadi peluang bagi pemerintah untuk memasukkan keempat hal di atas dalam substansi peraturan perundang-undangan.
Perspektif  konsep omnibus  law (meringkas  beberapa  aturan  dalam  satu perundang-undangan  payung) 32 ,  dalam  hal  ini  meletakkan  Undang-Undang Perkebunan  sebagai lex  generalis yang  kemudian  hari  jika  diperlukan  akan dilengkapi  dengan lex  spesialis atau  disempurnakan  melalui  proses  uji  materiil melalui Mahkamah Konstitusi (MK).  Idealnya revisi Undang-Undang Perkebunan memuat dasar dari empat hal pokok tersebut, meskipun secara lebih detail dapat diuraikan  melalui  peraturan  perundangan  yang  tingkatan  hirarki  perundang- undangannya di bawah Undang-Undang Perkebunan.
Dengan  demikian  maka  regulasi  di  bidang  perkebunan  kelapa  sawit  akan efektif  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  ada,  mengingat  pada prinsipnya perundang-undangan adalah pedoman tindakan konkrit, yang memuat hak  dan  larangan.  Sesuai  yang  diuraikan  Roscoe  Pound  bahwa  hukum  dapat berfungsi  “ as  a  tool  of  social  engineering ”,  dalam  hal  ini  merubah  perilaku masyarakat  terhadap  penggunaan  lahan  maupun  merubah  perilaku  pemerintah dalam penerbitan perizinan teknis perkebunan kelapa sawit.
Sebaliknya  regulasi  baru  yang  diterbitkan  untuk  menggantikan  Inpres Moratorium  harus  juga  dapat  berfungsi  sebagai  “ tool  of  social  control ” sebagaimana  diuraikan  oleh  Roscoe  Pound 33 ,  artinya  regulasi  yang  ada  dapat mengontrol  pola  perilaku  masyarakat  pada  pembukaan  dan  pengelolaan  lahan perkebunan  kelapa  sawit  maupun  non  perkebunan  dengan  memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian  maka  tujuan  pada  aspek  restorasi  dan  konservasi  lingkungan  dapat tercapai.
Jika  hal  demikian  kesemuanya  dapat  terwujud  maka  sudah  tentu  dapat dipastikan  bahwa  lahan  yang  ada  akan  terjamin  produktivitasnya.  Implementasi dari Pasal 33, Undang Undang Dasar 1945, adalah jika produktivitas lahan dapat
32 Petter Gillies, Business Law 16 th ed, The Federation Press USA, 2005, hlm., 61.
33 Moh  Radjab,  (Terjemahan)  Pengantar  Filsafat  Hukum  Roscoe  Pound  Cetakan  I,  Penerbit Bharata, Yogyakarta, 1963, hlm., 78.
meningkat  dan  berkorelasi  dengan  manfaat  ekonomi  yang  diterima  oleh masyarakat  luas,  sehingga  produktivitas  lahan  dapat  berkorelasi  dengan  tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai oleh masyarakat luas. Kajian analisa hukum dari ekonomi  ( economic  analysis  of  law ),  menguraikan  bahwa  harmoni  yang  dapat dibentuk suatu peraturan perundangan-undangan jika tidak mengurangi manfaat dan  potensi  ekonomi  dan  disaat  yang  bersamaan  juga  tidak  menimbulkan ancaman bagi manusia, dengan demikian maka harmoni akan terwujud 34 .
Saat  ini  yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  melakukan harmonisasi  atas  empat  hal  yang  telah  diuraikan  di  atas  dan  menuangkannya secara  formal  dalam  peraturan  perundang-undangan  sehingga  regulasi  tersebut dapat berfungsi sebagai “ tool of social engineering ” dan “ tool of social control ” dari perkebunan  kelapa  sawit.  Penting  bagi  pemerintah  untuk  mewujudkan  regulasi yang  dapat  membentuk  harmoni,  dalam  pengertian  tidak  saling  menimbulkan pertentangan serta tidak saling menginterupsi.
Dalam  hal  ini  desain  regulasi  yang  harus  dibentuk  pemerintah  adalah regulasi  yang  membuka  ruang  pertumbuhan  industri  kelapa  sawit  mengingat, industri  kelapa  sawit  merupakan  industri  strategis  yang  menjadi  penggerak ekonomi dan sumber devisa. Di sisi lain regulasi tersebut harus mampu menjaga umat  manusia  dari  potensi  bahaya  akibat  pembukaan  lahan  perkebunan  kelapa sawit,  seperti  dampak  negatif  terhadap  ancaman  lingkungan  hidup  maupun dampak negatif terkait persoalan sosial.

## Penutup
Guna  menyelesaikan  persoalan  ketidakpastian  hukum  terkait  terbitnya Inpres Moratorium, selain presiden selaku kepala pemerintahan (eksekutif), harus mencabut  Inpres  Moratorium  dengan  pencabutan  berupa  Instruksi  Presiden (Inpres). Sehingga dalam hal ini pasca nantinya Inpres Moratorium dicabut, maka harus dibarengi dengan penuntasan revisi Undang-Undang Perkebunan yang ada saat  ini,    Dalam  hal  ini  revisi  Undang-Undang  Perkebunan  yang  ada  saat  ini
34 Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law Cetakan I, Penerbit Prenadamedia Grup, 2014, hlm.,
83.
dipersiapkan  menjadi  aturan  payung  yang  dipandang  mampu  menyelesaikan seluruh persoalan yang ada pada sektor perkebunan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembahasan.
Selain  dipandang  mampu  menyelesaikan  seluruh  persoalan  yang  ada, menempatkan revisi Undang Undang Perkebunan sebagai Undang-Undang payung pada  sektor  industri  perkebunan  kelapa  sawit,  juga  dipandang  mampu menyelaraskan berbagai kepentingan yang bertolak- belakang. Misalnya dalam hal ini  kepentingan  atas  pertumbuhan  industri  perkebunan  kelapa  sawit  dan kepentingan restorasi serta konservasi atas lingkungan hidup.
Menempatkan  revisi  Undang-Undang  Perkebunan  sebagai  aturan  payung di  sektor  perkebunan,  tentunya  harus  ditunjang  dengan lex  spesialis (aturan khusus) pada masing-masing persoalan yang diatur. Dengan pedoman yang telah terbentuk pada revisi Undang-Undang Perkebunan maka dapat menjadi pedoman bagi aturan pelaksanaan sebagai lex spesialis seperti Instruksi Presiden.
Sebaliknya  dengan  tata  kelola  yang  layak  maka  perkebunan  kelapa  sawit akan dinilai berkelanjutan, sehingga perkebunan kelapa sawit dapat memberikan kontribusi  ekonomi  bagi  masyarakat  luas.  Dalam  hal  ini  dasar  filosofis  dari regulasi yang membentuk harmoni antar kepentingan pada persoalan perkebunan kelapa sawit adalah Pasal 33, Undang Undang Dasar 1945.
Paradigma  yang  harus  dibangun  pada  regulasi  terkait  perkebunan  kelapa sawit  setelah  dicabutnya  Inpres  Moratorium  adalah  regulasi  yang  membangun sinergi  baik  terkait  aspek  lingkungan,  tata  guna  lahan  maupun  perizinan.  Tanpa adanya sinergi dari tiga hal tersebut maka akan mustahil dapat diwujudkan lahan yang  produktif  secara  ekonomi  dan  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  bagi seluruh  rakyat,  artinya  dalam  hal  ini  regulasi  yang  ada  nantinya  harus  dapat berpihak  pada  masyarakat  petani  plasma  dan  masyarakat  luas  sebagai  sasaran program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA). Di saat yang bersamaan regulasi yang diterbitkan pemerintah harus juga dapat menjadi payung hukum yang kokoh dan  mewujudkan  kepastian  hukum  bagi  investor  untuk  berinvestasi  di  bidang perkebunan kelapa sawit.
Revisi Undang-Undang perkebunan nantinya harus dapat berperan sebagai UU  payung  mengingat  sudah  seharusnya  pemerintah  memulai  konsep green growth economic . Idealnya konsep pembangunan hukum perkebunan kelapa sawit tersebut  diintrodusir  dalam  revisi  Undang-Undang  Perkebunan,  sebagai  aturan payung persoalan teknis perkebunan kelapa sawit.
Dengan  diintrodusirnya  hukum  berbasis green  growth  economic dalam muatan  revisi  Undang-Undang  Perkebunan  nantinya  maka  akan  terbentuk harmoni  antara  kepentingan  restorasi,  konservasi  maupun  kepentingan pertumbuhan  investasi  perkebunan  kelapa  sawit  yang  sangat  terkait  kebijakan tata guna lahan dan kebijakan perizinan teknis perkebunan kelapa sawit.
Pemerintah  harus  menggeser ius  constitium (hukum  yang  ada  saat  ini), yakni  Inpres  Moratorium  menuju  pada  kebijakan ius  constituendum ,  yakni memasukkan  muatan green  growth  economic yang  mengakomodir  semua kepentingan. Perubahan paradigma hukum lingkungan inilah yang penting untuk dilakukan,  dari  paradigma  yang  ada  dalam  Inpres  Moratorium  yakni  untuk memperbaiki  satu  kepentingan  harus  menginterupsi  kepentingan  yang  ada lainnya sehingga justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan persoalan baru.
Pemerintah  perlu  mengakhiri  agenda  moratorium  dan  mencabut  Inpres Moratorium,  namun  dengan  tetap  melakukan  penataan  pada  aspek  tata  guna lahan  dan  penataan  perizinan  teknis  perkebunan  kelapa  sawit.  Tujuan menciptakan  lahan  yang  produktif  secara  ekonomis  yang  menciptakan kesejahteraan  bagi  sebanyak  mungkin  rakyat,  termasuk  dalam  hal  ini  petani plasma adalah jika ada pembenahan terhadap aspek tata guna lahan dan perizinan teknis tersebut.
Mengacu  pada  uraian  tersebut  di  atas  maka  Inpres  Moratorium  harus segera  diakhiri  dan  pemerintah  perlu  merubah  pola  penataan  baik  terkait  tata guna lahan maupun perizinan teknis. Idealnya penataan kedua hal tersebut tidak saling  menginterupsi,  sehingga  lahan  yang  ada  tetap  dapat  dimanfaatkan  serta dioptimalkan  potensi  ekonominya.  Kebijakan  baru  yang  mengakhiri  Inpres Moratorium  harus  membawa  paradigma  bahwa  restorasi  atas  kerusakan
lingkungan  tidak  mungkin  dapat  dilakukan  jika  kebijakan  tata  guna  lahan  dan perizinan saling bertentangan.
Jika pemerintah tidak mencabut Inpres Moratorium secara voluntary , maka dalam hal ini khususnya bagi investor, petani plasma maupun pihak yang merasa dirugikan  dengan  Inpres  moratorium  tersebut  dapat  mengajukan  gugatan  uji materiil  ke  Mahkamah  Agung  (MA)  sebagai  upaya  untuk  mencabut  Inpres Moratorium  melalui  jalur  yudikatif.  Preseden  upaya  melalui  jalur  yudikatif  guna mewujudkan check and balances sudah dilakukan dalam hal ini melalui Mahkamah Agung  dalam Putusan  Uji  Materiil  No.  49  P/HUM/2017,  tanggal  2  Oktober 2017 tentang  pembatalan  Permen  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P. 17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017.

## Daftar Pustaka
Buku: Denny J. A., Indonesia Tanpa Diskriminasi Cetakan I, Penerbit Inspirasi Co, Jakarta, 2014.
Donell et al, Law for Business 18th ed, Irwin Inc USA, 2010.
Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law Cetakan I, Penerbit Prenadamedia Grup, 2014.
Fried Charles, Contracs as Promise 20th ed, Harvard University Press, 2012. Gillies Petter, Business Law 16th ed, The Federation Press USA, 2005.
Hendra  Karianga,  Politik  Hukum  dan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Cetakan  II, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015.
Jimly Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata Negara Jilid I  Cetakan I, Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
Maria  Farida  Indrati,  Ilmu  Perundang-undangan  Cetakan  X,  Penerbit  Kanisius,
Yogyakarta, 2010.
Moh  Radjab,  (Terjemahan)  Pengantar  Filsafat  Hukum  Roscoe  Pound  Cetakan  I, Penerbit Bharata, Yogyakarta, 1963.
Murtir  Jeddawi,  Hukum  Admistrasi  Negara  Cetakan  I,  Penerbit  Total  Media, Jakarta, 2012.
Musdalifah  dkk,  Naskah  Akademis  Instruksi  Presiden  Nomor  8  Tahun  2018, Kemenko Perekonomian, Jakarta, 2018.
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Cetakan II, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Nur  Asyiah,  Hukum  Administrasi  Negara  Cetakan  I,  Penerbit  Deepublished, Jakarta, 2018.
Nursyamsi D., Akurasi Peta Indikatif: Buku Pedoman Balitbang Pertanian, Penerbit Balitbang Departemen Pertanian, Bogor, 2010.
Supriadi,  Hukum  Kehutanan  dan  Perkebunan  di  Indonesia  Cetakan  II,  Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Sutedi, Hukum Perizinan Cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta, 2010. Syamsudin  Haris  (ed),  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah:  Desentralisasi,
Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah Cetakan III, LIPI Press, Jakarta, 2007.
Tim BPN, Laporan Tahunan Tahun 2019, Litbang Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta, 2019.
Tim  Kementerian  Keuangan,  Laporan  Tahunan  2018,  Publikasi  Kementerian Keuangan, Jakarta, 2018.
Tim  KLHK,  Laporan  Pengawasan  Tahun  2018,  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2019.
Tim  Litbang  Dirjenbun,  Pedoman  Perizinan  Teknis  Perkebunan  Kelapa  Sawit, Dirjenbun, Jakarta, 2019.
Tim Penyuluh KKPA Dirjenbun, Buku Pedoman Sosialisasi Kemitraan – PIR Kelapa Sawit Cetakan I, Litbang Kementerian Pertanian, Jakarta, 2009.
Tim  Teknis  BKPM  RI,  Buku  Modul  Sosialisasi  OSS,  Penerbit  Badan  Koordinasi Penanaman Modal RI, Jakarta, 2017.
___________________________,  Laporan  Tahunan  BKPM  2018,  Penerbit  Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Jakarta, 2018.
Tim Teknis Dirjenbun, Buku Pedoman Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Cetakan I, Litbang Kementerian Pertanian, Jakarta, 2009.

## Jurnal:
Andre  Wibisana,  Campur  Tangan  Pemerintah  dalam  Pengelolaan  Lingkungan: Sebuah  Penelusuran  Teoritis  berdasarkan  Analisa  Ekonomi  atas  Hukum (Economic Analysis of Law), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No.
2, 2017.
Bambang  Hero  Saharjo,  Pengendalian  Hutan  dan  Lahan  yang  Lestari,  Jurnal Biodiversitas, Vol. 17 No. 1, 2013.
Endra  Satmaidi,  Konsep  Deep  Ecology  dalam  Pengaturan  Hukum  Lingkungan, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 24 No. 2, 2015.
Hariadi,  Kendala  Perizinan  Guna  Memperoleh  Sertifikat  ISPO,  Jurnal  ISPO,  Vol.  6 No. 2, 2019.
Iwan  Nurdin,  Persoalan  Keadilan  Sosial  dalam  Reforma  Agraria,  Jurnal  Reforma Agraria, Vol. IV No. 2, 2018.
Tungkot Sipayung, Moratorium: Sebuah Persoalan Baru, Jurnal Paspi, Vol. 2 No. 2, 2017.
Makalah/Paper: Najib  Asmani, Green  Growth  Economic ,  Makalah Focus  Group  Discussion Menyongsong Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Palembang, 2018.
Putusan Pengadilan:
Putusan Uji Materiil Nomor 49 P/HUM/2017 Tanggal 2 Oktober 2017.
Perundang-undangan/Peraturan: Undang Undang Dasar 1945.
Undang  Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Instruksi  Presiden  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Penundaan  dan  Evaluasi Perizinan  Perkebunan  Kelapa  Sawit  serta  Peningkatan  Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.