## KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Andi Muh. Alwi Yusuf 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: bayusapuad@gmail.com
Munawir Arifin 2
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: munawirarif86@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the  quality  of  building permit services in the investment service and integrated one door service of polewali mandar regency. The research method used is descriptive research with  a  qualitative  approach.  The  results  of  this  study  are,  a  study  of  the quality  of  IMB  services  in  Polewali  Mandar  district  has  increased  in terms of ease of IMB services, although there are still found obstacles from the  community  regarding  the  maintenance  of  IMB,  namely  in  the  file requirements.  The  conclusion  of  this  research  is  DPMPTSP  in facilitating the community in taking care of the IMB, namely by having a website where to facilitate the public to obtain information about the IMB requirements and IMB management flow. The suggestion this research is DPMPTSP district of Polewali Mandar in order to maintain the quality of services related to IMB so that the community judges good and does not think less well of the services provided by DPMPTSP.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  adalah  Untuk  mengetahui  Bagaimana Kualitas  pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah, Studi tentang kualitas pelayanan IMB di Kabupaten Polewali Mandar telah  mengalami  peningkatan  dalam  hal  kemudahan  pelayanan  IMB walaupun  masih  ada  ditemukan  kendala  dari  masyarakat  terhadap pengurusan  IMB  yaitu  di  persyaratan  berkas.Kesimpulan  penelitian ini  adalah  DPMPTSP  dalam  memudahkan  masyarakat  dalam mengurus  IMB  yaitu  dengan  adanya  website  dimana  untuk mempermudah  masyarakat  mendapatkan  informasi  seputar
14 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya):
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
persyaratan  IMB  dan  alur  pengurusan  IMB.  Saran  penelitian  ini adalah DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar agar mempertahankan kualitas pelayanan terkait IMB supaya masyarakat menilai baik dan tidak berpendapat kurang baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh PTSP.
Kata Kunci : Quality, Service, Building Permit (IMB).

## PENDAHULUAN
Kehidupan  sehari-hari  tidak  terpisahkan  dari  pelayanan  yang  di dapatkan pada penyelenggara pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan hak bagi individu maupun kelompok. Pelayanan menurut Suparlan (2000:35) ialah sebuah usaha pemberian, bantuan, ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.
Pelayanan  publik  mempunyai  ruang  lingkup  yang  sangat  luas  dan mencakup  di  beberapa  bidang  salah  satu  pelayanan  yang  kita  temui,  dan terkadang  terjadi  permasalahan    dalam    proses  pengurusannya  yaitu  Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada dasarnya pelayanan publik ialah kegiatan dalam  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  masyarakat  dengan    kepastian  hukum yang jelas,kesamaan hak dan akurat mengenai pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  yang  berwenang  terhadap  apa  yang dibutuhkan oleh pelanggan.
Mengenai  permasalahan  yang  akan  diteliti  oleh  penulis  menyangkut pelayanan  publik  saat  ini  pada  bidang  perizinan  khususnya  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  pada  DPM  dam  PTSP,  terkait  judul  yang  di  ambil  adalah bagaimana  kualitas  pelayanan  terkait  Izin  Mendirikan  Bangunan.  Sejak  tiga tahun  terakhir  atau  sebelum  diresmikan  DPM  dan  PTSP  tahun  2015  kita ketahui  bersama  bahwa  sarana  dan  prasarana  di  PTSP  sebagai  penunjang dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  itu  masih  kurang  memadai dan indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur dalam mengetahui kualitas pelayanan  masih  kurang  memberikan  kepuasan  terhadap  pelanggan.  Seperti yang  kita  ketahui  DPMPTSP  baru  berjalan  dua  tahun  dalam  memberikan pelayanan  yang  tentunya  berkualitas  kepada  masyarakat  yakni  pada  tahun 2017 sampai 2018 itu dibuktikan dengan adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh  DPMPTSP  yaitu  Survey  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  yang  dimana mengsurvey masyarakat yang telah terbit izin IMB-nya.
Hasil  observasi  yang  didapat  oleh  penulis  di  lokasi  penelitian  adalah walaupun  DPMPTSP sudah  resmi terbentuk  pada tahun  2016  namun  sampai sekarang  ini  masih  ada  masyarakat  di  Polewali  Mandar  yang  belum  memiliki IMB  inilah  yang  menjadi  hasil  observasi  awal  yang  didapat  di  DPMPTSP.
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 15
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Seperti  yang  kita  ketahui  yang  menjadi  penyebab  atau  kendala  yang  sering terjadi  ialah  kurangnya  kualitas  pelayanan  pada  pelayanan  IMB  yang  efisien dan  efektif  masih  harus  ditingkatkan  ,etos  kerja  pelayanan  masih  kurang memuaskan,ketetapan  pada  pelayanan  IMB  masih  harus  dibenahi  dan  sangat perlunya  pemberitahuan  atau  arahan  yang  akurat  lagi  mengenai  pengurusan IMB ini.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian deskriptif adalah karakteristik penelitian yang
mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Spesifik yang dimaksud disini lebih dekat pada hubungan, dampak, dan cara penyelesainnya yang diungkapkan.
Penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang bagaimana  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  pada  bidang Perizinan  khususnya  menyangkut  pelayanan  pengurusan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB).

## Teknik Pengumpulan Data

## Observasi
Peneliti  melakukan  pengamatan  secara  langsung  di  lapangan pengamatan  disebut  observer.  Teknik  ini  dilakukan  dengan  cara  mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Supardi, 2006:88). Informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi  adalah  ruang  (tempat),  pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian.

## Dokumentasi
Dokumentasi nerupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian  atau  proses  sistematis  dalam  melakukan  pengumpulan, pencarian,pemakaian  serta  penyediaan  dokumen  untuk  mendapatkan keterangan,penerangan pengetahuan serta bukti.

## Wawancara
Wawancara  adalah  proses  tanya  jawab  dalam  penelitian  yang berlangsung  secara  lisan  dalam  mana  dua  orang  atau  lebih  bertatap  muka mendengarkan  secara  langsung  informasi-informasi  atau  keterangan- keterangan  (Supardi,  2006:99).  Wawacanra  dikenal  dengan  interview  adalah pengumpulan  data  dengan  mengajukan  pertanyaan  secara  langsung  oleh
16 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
pewancara  kepada  responden  dan  jawaban  responden  dicatat  atau  direkam. Wawacanra dilakukan untuk mendapat hasil terhadap objek yang diteliti.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  disebut  juga  dengan  proses  pengolahan  data  yang dilakukan  guna  pembuktian    dan  penyajian  data  menjadi  informasi  yang akurat.  Analisis  data  yang  saya  gunakan  adalah  analisis  kualitatif  dengan proses  analisis  kualitatif  yang  mendasarkan  pada  adanya  hubungan  semantis antar  variabel  yang  sedang  diteliti.  Peneliti  menggunakan  analisis  kualitatif untuk  mendapatkan  makna  hubungan  variabel-variabel  sehingga  dapat digunakan  untuk  menjawab  masalah  yang  dirumuskan  dalam  penelitian  . Prinsip  pokok  analisis  kualitatif  mengolah  dan  menganalisis  data-data  yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.
Teknik analisis data kualitatif diperoleh dari hasil wawacanra, koesioner, observasi, dan dokumen. Menurut Miles dan Huberman, (Emzir, 2010) terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu :
1)  Reduksi Data
Data  yang  diperoleh  di  lapangan  jumlahnya  cukup  banyak,  untuk  itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2)  Model Data (data display)
Display  data  dalam  penelitian  kualitatif  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  : uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart  dan sebagainya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian  kualitatif  dengan  teks  yang  bersifat  naratif.  Selain  dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).
3)  Penarikan/Verifikasi kesimpulan
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat  yang  mendukung pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Namun  bila  kesimpulan memang  telah  didukung  oleh  bukti-bukti yang  valid  dan  konsisten  saat peneliti  kembali  ke  lapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan yang  dikemukakan  merupakan  kesimpulan  yang  kredibel  (dapat dipercaya).
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 17 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## HASIL PENELITIAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  atau DPMPTSP yang sebelumnya melekat pada Dinas Pendapatan Daerah setelah tahun  2016  dibentuknya  kelembagaan  baru  lahirlah  DPMPTSP,  dan
DPMPTSP merupakan kelembagaan negara yang diatur oleh PERMENDAGRI  No.  100  tahun  2016  tentang  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  serta  aturan  BKPM  (Badan  Koordinasi
Penanaman  Modal).  DPMPTSP  resmi  dibentuk  pada  tanggal  28  November 2016  yang  merupakan  implementasi  dari  PP  No.  18  Tahun  2016  Tentang Perangkat  Daerah  sehingga  DPMPTSP  ini  adalah  salah  satu  OPD  di  bidang perizinan dan yang menjadi dasar hukumnya  adanya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten  Polewali  Mandar.  Agar  mencapai  kinerja  yang  bagus  harus  selalu berpatokan  pada  visi  dan  misi  serta  tujuan  dan  strategi,  sehingga  yang diharapkan  tentang  pelayanan  yang  prima  dapat  terwujud.  Adapula  visi  dan misi  DPM  dan  PTSP  yang  ingin  dicapai  adalah  sebagai  berikut  :  Visi “Terwujudnya  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  dan  Iklim  Investasi  yang  lebih baik  berdasarkan  Budaya  Sipamandar”  Misi:  Meningkatkan  Promosi  dan Kerjasama  Investasi  serta  sarana  dan  prasarana  penanaman  modal, Mewujudkan  Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  yang  berkualitas  serta tertib  administrasi  berdasarkan  budaya  sipamandar,  Mengembangkan pengelolaan perizinan, data dan sistem Informasi Meningkatkan perlindungan, pengawasan dan pengendalian.

## Hasil Penelitian
Pada  tahun  2017  sampai  2018  pelayanan  yang  berkualitas  sudah  dapat dirasakan oleh pelanggan terkait IMB dengan DPMPTSP melakukan program kegiatan  dalam  mengukur  atau  menilai  bagaimana  kualitas  pelayanan terkait IMB  yang  kegiatan  tersebut  adalah  “Survey  Kepuasan  Masyarakat”  (SKM) kegiatan ini mengsurvey masyarakat yang telah terbit izinnya dengan mengacu kepada 14  unsur  pelayanan  yang  menjadi bahan  untuk  mengukur  bagaimana kualitas  pelayanan  itu  sendiri  dengan  demikian  hasil  dari  SKM  yaitu  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapat nilai B “Baik”.

## Tabel 1
Mekanisme Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) NO MEKANISME PELAYANAN 1 Pemohon mencari informasi diloket informasi atau website
2 Memberikan penjelasan layanan perizinan, menyerahkan formulir dan
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## memberikan informasi petunjuk pengisian
3 Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendaftaran
4 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan, berkas yang lengkap diregistrasi dan diserahkan ke unit back office lalu pemohon diberikan tanda terima berkas sedangkan berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
5 Menerima dokumen kelengkapan berkas dari front office dan memberikan paraf persetujuan untuk di proses ketahap selanjutnya
6 Menerima berkas permohonan, membubuhi tanda terima berkas dan menyiapkan administrasi pemrosesan sesuai standar prosedur
7 Tim teknis menerima surat pengantar dan berkas permohonan untuk dilakukan proses penerbitan rekomendasi teknis/surat penolakan
8 Menyiapkan naskah surat izin apabila direkomendasikan dapat diterbitkan atau menyiapkan surat penolakan apabila direkomendasikan ditolak
9 Ka. Bidang memeriksa, membubuhi paraf selanjutnya diserahkan kepada
Ka. DPMPTSP
10  Menandatangani surat izin, jika izin dipandang memenuhi persyaratan untuk diterbitkan dan dikembalikan pada bidang pengelolaan dan pengendalian apabila dipandang belum memennuhi persyaratan
11  Melakukan registrasi surat izin yang sudah ditandatangani kepala DPMPTSP, kemudian mengarahkan pemohon untuk melakukan penyelesaian administrasi pembayaran dan sekaligus menyerahkan lembar survey kepuasan
12  Pemohon melakukan pembayaran retribusi di kasir
13  Menerima pembayaran, mencatat dan menyerahkan bukti penyelesaian administrasi (kwitansi pelunasan) dan SSRD
14  Pemohon menyerahkan bukti kwitansi pelunasan dan lembar survey kepuasan pada petugas penyerahan dokumen perizinan
15  Melakukan pencatatan serah terima dan menyerahkan dokumen perizinan kepada pemohon dan menerima lembar survey kepuasan dari pemohon
Dari  tabel  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  aparatur  pada  DPMPTSP sudah  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  yang  mengurus  IMB  dengan adanya  susunan  tahap-tahap  mekanisme  pelayanan  mulai  dari  pemohon datang  ke  DPMPTSP  untuk  mendapat  informasi  mengenai  pengurusan  IMB sampai  diterbitkannya  dokumen  IMB.  Tujuan  dari  mekanisme  pelayanan  itu sendiri  untuk  memperjelas  agar  masyarakat  tidak  lagi  berpendapat  bahwa prosedur pelayanan di DPMPTSP itu berbelit-belit dan tidak terjangkau.
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 19 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## Tabel 2
Jumlah Bangunan Yang Telah Mendapat IMB dari DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 NO Bulan Jumlah IMB Terbit 1 Januari 264 2 Februari 287 3 Maret 29 4 April 68 5 Mei 165 6 Juni 23 7 Juli 130 8 Agustus 218 9 September 148 10  Oktober 133 11  November 69 12  Desember 154 Jumlah 1688 Sumber: DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  kesadaran  masyarakat  dalam mengurus  IMB  dari  bulan  januari  sampai  desember  tahun  2018  mengalami peningkatan,  walaupun  masih  ada  penurunan  di  bulan  maret,  Juni,  dan November,  tetapi  lebih  dominan  yang  peningkatannya.  Peningkatan pengurusan  IMB  yang  terbanyak  berada  di  bulan  Februari  yaitu  287  yang terbit  IMB.  Semua  ini  tidak  terlepas  dari  peran  Buapti  Daerah  dan  aparatur DPMPTSP  dalam  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang persyaratan mengurus IMB serta tata cara proses penerbitan IMB yang diatur pada PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

## Pembahasan

## Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
Pada  tahun  2017  dan  2018  DPMPTSP  sudah  mulai  menyusun perencanaan  terkait  pelayanan  IMB  kepada  masyarakat,  dan  melakukan perubahan baik dari sarana dan prasarana maupun dengan melakukan program kegiatan  dalam  mengukur  atau  menilai  bagaimana  kualitas  pelayanan terkait IMB  yang  kegitan  tersebut  adalah  “Survey  Kepuasan  Masyarakat”  (SKM) kegiatan ini mengsurvey masyarakat yang telah terbit izinnya dengan mengacu kepada 14  unsur  pelayanan  yang  menjadi bahan  untuk  mengukur  bagaimana kualitas  pelayanan  itu  sendiri  dengan  demikian  kualitas  pelayanan  dalam  hal
20 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
pemberian  IMB  nanti  dirasakan  oleh  masyarakat  di  tahun  2017  sampai sekarang ini.
Berbicara mengenai kualitas pelayanan dapat kita lihat melalui indikator kualitas pelayanan yang akan dijelaskan sebagai berikut :
a) Penampilan aparatur dalam melayani pelanggan
Seperti  yang  sekarang  ini  sudah  terlihat  bagus  seperti  yang  kita  lihat sekarang  ini  hampir  semua  pegawai  pada  DPMPTSP  sudah berpenampilan  bagus  dan  rapih  sehingga  msyarakat  merasa  puas  atas penampilan aparatur terkait pelayanan perizinan
b) Mengenai kenyaman tempat melakukan pelayanan Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  setelah  DPMPTSP  resmi  terbentuk pada  tahun  2016,  DPMPTSP  nulai  melakukan  pengadaan  sarana  dan prasarana  untuk  memberikan  kenyamana  tempat  pelayanan  bagi pelanggan yang ingin mengurus IMB atau izin yang lainnya.
c) Kemudahan dalam proses pelayanan
DPMPTSP dalam memudahkan masyarakat dalam mengurus IMB yaitu dengan  adanya  website  dimana  untuk  mempermudah  masyarakat mendapatkan  informasi  seputar  persyaratan  IMB  dan  alur  pengurusan IMB,  selain  itu  DPMPTSP  memiliki  suatu  inovasi  yakni  antar  jemput berkas  sampai  terbitnya  sertifikat  IMB  dan  itu  dilakukan  agar masyarakat  yang  tinggal  di wilayah  jauh dari  kota polewali  tidak  perlu lagi datang ke DPMPTSP kerena adanya inovasi antar jemput sehingga masyarakt tersebut dapat memiliki IMB dan juga DPMPTSP dalam hal kemudahan  dimana  masyarakat  yang  tinggalnya  bukan  wilayah  yang jauh ada juga inovasi dimana pelanggan yang telah selesai izin IMB akan ditelfon  oleh  petugas  pelayanan  atau  front  office  bahwa  sertifikat  IMB telah terbit.
d) Kedisiplinan aparatur dalam melakukan pelayanan
Dapat dinilai belum sepenuhnya baik karena masih dapat kita temukan aparatur  baik  itu  yang  tetap  maupun  tidak  tetap  (honorer)  yang  tidak sesuai dengan ketentuan yang ada seperti jam 08.00 atau 08.30 itu semua pegawai  sudah  harus  ada  di  kantor  tetapi  faktanya  bahwa  masih  ada pegawai  yang  datang  ke  kantor  yaitu  jam  10.00    bahkan  di  jam  kedua atau  14.00/14.30  masih  saja  ada  seperti  itu  yang  tidak  tepat  waktu sehingga terkadang pelanggan yang ingin mengurus IMB atau izin yang lain menjadi tertunda.
e) Kecermatan dalam melayani Aparatur  dalam  hal  kecermatan  dalam  melayani  masyarakat  yaitu hampir semua sudah cermat namun terkadang yang masih kurang cermat
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 21 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
itu  seperti  pegawai  honorer  yang  kurang  paham  apa  yang  dibutuhkan oleh  pelanggan  karena  pegawai  tersebut  masih  muda  sehingga  masih perlu arahan dan pelatihan.

## Faktor-Faktor  Apa  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Kualitas  Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Berbicara mengenai faktor yaang mempengaruhi kualitas pelayanan IMB tidak  terlepas  dari  kinerja  pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Setelah  apa  yang  didapat  oleh  penulis  dengan  hasil  penelitian  di DPMPTSP  menyangkut  faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  yang terdiri dari faktor pendukung dan penghambat dan untuk lebih jelasnya telah diuraikan sebagai berikut:
a. Faktor Pendukung
Adapun  yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  agar  lebih  berkualitas  lagi  dan  lebih  efektif  terkait pemberian IMB pada kantor DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

## 1) Peran Aparatur DPMPTSP
Sebagai unsur pendukung pelaksanaan dalam memberikan pelayanan perizinan  terkait  IMB  tentunya  peran  aparatur  sangat  dibutuhkan agar  setiap  prosese  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  berjalan sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan.  Peran  aparatur  sangat dipengaruhi  juga  oleh  sikap  ramah  melayani,sikap  rasa  adil  dalam melayani  masyarakat,kemudahan  dalam  pelayanan,  dana  pelayanan yang  tepat.Seperti  yang  kita  ketahui  OPD  DPMPTSP  Kabupaten Polewali  Mandar  memiliki  struktur  organisasi  sebagai  faktor  utama berjalannya  birokrasi  pemerintahan  yang  telah  tercantum  di dalamnya  susunan  aparatur  DPMPTSP  dan  juga  dapat  diketahui pembagian tugas masing-masing aparatur sesuai dengan bidangnya.

## 2) Peraturan atau Kebijakan
Setiap  kegiatan  atau  pekerjaan  yang  dilakukan  harus  berdasarkan pada peraturan  ataupun  kebijakan  yang  ada,  dan  itu  sangat  penting karena  kegiatan  tidak  akan  berjalan  lancar  apabila  tidak  ada  asas yang  mengikat  atau  kebijakan  mengenaipelayanan  perizinan  dalam hal  ini  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Sama  halnya  seperti  SOP dan  Standar  Pelayanan  yang  merupakan  kebijakan  yang  menjadi pedoman  aparatur  dalam  melaksanakan  suatu  pekerjaan.  Selain  dari SOP  dan  Standar  Pelayanan  yang  mendukung  penyelenggaraan pelayanan terkait IMB adapula peraturan yang menjadi dasar rencan
22 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya):
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
kegiatan  seperti  PERDA,  Peraturan  Bupati,  dan  PERMENDAGRI dan ini semua menjadi pendukung terselenggaranya suatu pelayanan perizinan agar lebih berkualitas lagi kedepannya.
3) Sosialisasi
Sosialisasi  mengenai  pemberian  IMB  merupakan  salah  satu  langkah yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  dan  OPD  DPMPTSP  untuk memberikan pemahaman secara akurat dan jelas kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki IMB sebagai suatu kewajiban saat ingin mendirikan  suatu  bangunan  tempat  tinggal  atau  sejenis  bangunan yang  lainnya.  Sosialisasi  ini  juga  salah  satu  upaya  untuk memberitahukan  kepada  masyarakat  bahwa  IMB  wajib  hukumnya untuk  segera  mengurus  karena,  telah  diatur  pada  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan IMB. Selain itu kegiatan sosialisasi  telah  dilakukan  oleh  DPMPTSP  sejak  beberapa  tahun terakhir dari tahun 2017 sampai 2018 dengan ini sosialisasi dilakukan untuk  memberikan  kemudahan,  ketentuan,  arahan  menyangkut mekanisme  prosedur  pelayanan,  persyaratan  administrasi.  Adapun yang  perlu  kita  perhatikan  jikalau  tidak  memiliki  IMB  ialah bangunan  yang  kita  dirikan  akan  tidak  mendapat  kepastian  hukum dari  Pemerintah  dan  pastinya  bangunan  tersebut  tidak  mendapat perlindungan  apabila  suatu  saat  terjadi    sesuatu  pada  bangunan tersebut.  Sehingga  kedepannya  Pemerintah  akan  lebih  menggiatkan kegiatan  sosialisasi  ini  agar  semua  masyarakat  peduli  dan  sadar pentingnya memiliki IMB.
b. Faktor Penghambat
Adapun  yang  menjadi  hambatan  terhadap  kualitas  pelayanan  Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi penyebab kurangnya kualitas pelayanan. Sehingga  penulis  menguraikan  beberapa  faktor  penghambat  kualitas pelayanan.
1) Masih adanya kendala yang ditemukan pada tim teknis.
Tim teknis dalam hal ini Dinas PU dan Penataan Ruang merupakan salah  satu  OPD  yang  mempunyai  peranan  dalam  diterbitkannya IMB. Selain itu Setiap bangunan yang kita dirikan sebelumnya harus memiliki  IMB  dan  tentunya  tim  teknis  disini  yang  mengeluarkan rekomendasi  teknis  setelah  diproses  berkas  permohonan  dan dinyatakan  dapat  diterima  setelah  itu  dilanjutkan  ke  DPMPTSP untuk  diproses  lagi,  dan  berarti  lokasi  bangunan  tersebut  dapat  di proses  untuk  diterbitkannya  Dokumen  IMB.Dinas  PUPR  yang mengetahui  pengukuran  dan  perhitungan  lokasi  bangunan  yang
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 23
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
mendapat  IMB  dan  juga  menentukan  apakah  permohonan  perizinan dapat  ditindak  lanjuti  untuk  diproses  pada  penerbitan  IMB  atau tidak.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  bahwa  salah  satu  hambatan yang  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  yaitu  terdapat  di  tim  teknis itu sendiri.
Menurut  informasi  yang  didapat  oleh  penulis  di  DPMPTSP  lewat pegawai DPMPTSP Kepala Bidang Pengolahan dan Penetapan yang mengatakan “hambatan yang sering terjadi dalam menerbitkan IMB yaitu  pada  tim  teknis  yang  mengelurkan  rekomendasi  teknis  karena saat  diperiksa  surat  pengantar  setelah  itu  di  proses  berkas permohonan  terjadi  pembatalan  atau  penolakan  yang  disebabkan karena  tidak  memenuhi  standar  ketentuan  untuk  lokasi  bangunan tersebut akhirnya penerbitan IMB tidak dilanjutkan.
2) Masih banyaknya masyarakat tidak peduli tentang pentingnya setiap bangunan memiliki IMB.
Setelah  apa  yang  diungkapkan  oleh  Kepala  Bidang  Pengolahan  dan Penetapan  yang  menurutnya  masih  banyak  masyarakat  kita  yang belum mempunyai IMB hal tersebut disebabkan karena mereka masih menganggap  tidak  terlalu  penting  dan  tidak  memperdulikan  bahwa kewajiban mengurus IMB, dan apapun jenis bangunan tersebut.
Banyaknya  masyarakat  yang  mengurus  IMB  berarti  dapat  diketahui bagaimana  kualitas  pelayanan  IMB  pada  DPMPTSP  Kabupaten  Polewali Mandar  dan  adakah  peningkatan  atau  tidak  karena  ini  sangat  berpengaruh seberapa besar masyarakat yang telah memiliki IMB dengan Survey Kepuasan Masyarakat  yang  dilakukan  oleh  DPMPTSP    untuk  mendapatkan  hasil, apakah kualitas pelayanan mendapat mutu pelayanan yang sangat baik, baik, kurang baik atau tidak baik.

## KESIMPULAN
DPMPTSP dalam memudahkan masyarakat dalam mengurus IMB yaitu dengan  adanya  website  dimana  untuk  mempermudah  masyarakat mendapatkan  informasi  seputar  persyaratan  IMB  dan  alur  pengurusan  IMB. Selain itu DPMPTSP memiliki suatu inovasi yakni antar jemput berkas sampai terbitnya sertifikat IMB. Dan  itu dilakukan agar masyarakat yang tinggal di wilayah  jauh  dari  kota  polewali  tidak  perlu  lagi  datang  ke  DPMPTSP kerena adanya inovasi antar jemput sehingga masyarakt tersebut dapat memiliki IMB. Masyarakat yang tinggalnya bukan wilayah yang jauh ada juga inovasi dimana pelanggan  yang  telah  selesai  izin  IMB  akan  ditelfon  oleh  petugas  pelayanan atau front office bahwa sertifikat IMB telah terbit.
24 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  IMB  berupa; faktor pendukung, yakni peran aparatur DPMPTSP, peraturan atau kebijakan, serta  sosialisasi;  faktor  penghambat,  yakni  masih  adanya  kendala  yang ditemukan  pada  tim  teknis,  dan  masih  banyaknya  masyarakat  tidak  peduli tentang pentingnya setiap bangunan memiliki IMB.

## SARAN
Artikel  ini  tentunya  terlalu  singkat  untuk  menjelaskan  banyak  hal tentang  Studi  Tentang  Kualitas  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) Pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di Kabupaten Polewali Mandar. Masih banyak aspek yang perlu dieksplorasi lebih dalam  untuk memperoleh  gambaran  konfrehensif  tentang  Kualitas  Pelayanan Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Polewali Mandar.

## DAFTAR PUSTAKA
Swastha,  Basu  &  Irawan.  1983. Manajemen  Pemasaran  Modern .  Mamasa  : Liberty.
Himna,  Edwin  Ismedi.  2013. Daya  Tarik  Wisatawan .  Kedaulatan  Rakyat  (19 Januari 2013).
Garjito,  Gunaning.  2005. Strategi  Promosi  Wisata  Pada  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Skripsi . FIS-UNY.
Karyono, Hari. 1997. Kepariwisataan . Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
Rachmawati, Indria Desy. 2005. Strategi Publik Relations Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa. Skripsi . FIS-UNY
Gitosudarmo, Indriyo. 2008. Manajemen Pariwisata . Mamasa : BPFE.
Kesrul. 2003. Penyelenggaraan Operasi Perjalanan Wisata . Jakarta : Garasindo.
Moleong,  Lexi  J.  2002. Metode  penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Miles M. B. dan Huberman, A. M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah:
Tjetjep Rohendi Rohini. Jakarta : Universitas Indonesia.
Desky,  M.  A.  1991. Manajemen  Perjalanan  Wisata .  Mamasa  :  Adicita  Karya Nusa.
Yoeti. Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata . Bandung : Angkasa.
Effendy,  Onong  Uchjana.  1992. Hubungan  Masyarakat  Suatu  Studi Komunikologis. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 25
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Kotler, Philip. 2001. Prinsip-prinsip Pemasaran . Jakarta: Erlangga
Nyoman S, Pendit. 2002. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana . Jakarta:
Pradnya Paramita.
Lupiyoadi,  Rambat.  2006. Manajemen  Pemasaran  Jasa .  Jakarta:  Salemba empat.
Wahab, Salah. 2003. Manajemen Kepariwisataan . Jakarta: Pradnya Paranita.