## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pohuwato
Rusni Djafar 1 , Umar Sune 2
Universitas Pohuwato Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik rusnidjafar1966@gmail.com 1 , umaralmarisi@gmail.com 2

## Abstract
This  study  aims  to  explain  and  analyze  empowerment-based  poverty  alleviation programs  through  the  activities  of  assistance,  facilitation  and  promotion  and  determinant factors  of  success  in  empowerment-based  poverty  eradication  in  Pohuwato  District.  This research  method  using  qualitative  approach,  descriptive  type  to  get  a  complete  picture  of problem of resource development of apparatus.
The  results  of  the  research  show  that  the  assistance  activities  through  training, consultation and technical assistance, and similar activities have not been coordinated with other supporting programs, making it difficult for the facilitator task as a program facilitator. Empowering  the  poor  through  the  provision  of  facilities,  has  not  been  able  to  improve  the capacity of the community. The low capacity and quality of service of government apparatus from  the  local  level  to  the  rural  level,  so  that  the  provision  of  facilities  does  not  allow  the involvement of the poor. A highly centralized bureaucratic system and a highly authoritarian political system that has been practiced for more than four decades in Indonesia, brings out the  weaknesses  of  the  bureaucratic  character.  Promotion  activities  in  the  context  of empowering the poor as an activity aimed at developing responsive services, the reality has not been effective in helping facilitate the poor to access various development programs that are  beneficial  to  improving  the  welfare  of  the  poor  by  earning  productive  employment. Activities  that  require  synergies  of  cooperation  between  institutions  /  organizations (Government, Private, NGOs), difficult to realize because the dominance of egoism interests of each stakeholders in addressing every village development program.
It is recommended to optimize training, consultation and technical assistance activities, as  well  as  similar  activities  coordinated  with  support  programs.  Provision  of  adequate supporting  facilities  that  can  empower  the  poor  on  an  ongoing  basis,  and  streamline promotion to develop responsive services that enable poor people to access programs.Need to pay  attention  to  communication  factor,  resources,  attitude,  and  bureaucracy  structure,so asnot  tohinder  the  smooth  implementation  of  poverty  eradication  program  based  on empowerment society.
Keywords: Poverty, Empowerment.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019

## Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya  seperti  Indonesia.  Itu sebabnya,  penanggulangan  kemiskinan selalu  menjadi  program  rezim  yang berkuasa. Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium  Development Goals (MGD)  Indonesia  2007,  Menurut Lincolin  (2004),  pertumbuhan  ekonomi yang  tinggi  gagal  untuk  mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan  absolut  di  Negara  sedang berkembang.  Warga  secara  individu  dan kelompok menginginkan kehidupan yang lebih  baik,  sejahtera  dan  bahagia. Masyarakat  sejahtera  merupakan  cita‐ cita  bersama  seluruh  rakyat  guna terciptanya rasa aman dan makmur. Rasa aman  mencerminkan  keadaan  jiwa  yang tidak  lagi  terganggu  oleh  ancaman  baik secara  sosial  maupun  secara  ekonomi. Makmur  berarti  selalu  berada  pada tingkatan  berkecukupan,  tidak  lagi merasa kekurangan. Makmur juga berarti bahwa setiap individu memiliki daya dan kemampuan  selain  untuk  memenuhi berbagai  kebutuhannya  sendiri  juga memenuhi  harapan  atau  kebutuhan masyarakat lainnya.
Keberhasilan  pembangunan  tidak hanya  diukur  dari  kenaikan  taraf  hidup masyarakat, tetapi terutama sejauhmana pembangunan  itu  dapat  menumbuhkan kemauan  dan  kemampuan  dari  suatu masyarakat  untuk  mandiri.  Kemauan masyarakat  itu  sendiri  sebagai  kunci untuk  menciptakan  pembangunan  dan melestarikan  serta  mengembangkan hasil-hasil  pembangunan,  baik  yang berasal  dari  usaha  mereka  sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang  dari  luar  masyarakat.  Dengan memberdayakan  masyarakat,  berarti dapat  meningkatkan  kemandirian  yaitu, suatu  kondisi  yang  memungkinkan masyarakat  mampu  membangun  dirinya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi, dan kewenangan yang ada pada mereka, termasuk kelembagaannya.
Pemerintah mengeluarkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  54  Tahun  2005,  tentang Percepatan  Program  Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan itu memunculkan berbagai  program  antara  lain  Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan/Perkotaan (P2KP), Jamkesmas, subsidi dan keluarga harapan,  PNPM  Mandiri,  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR),  hingga  pengadaan  rumah murah sebagai program Menteri Pembangunan  Daerah  Tertinggal  (PDT).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Kemudian  melalui  Menteri  Koordinator Bidang  Kesejahteraan  Rakyat,  pada tahun 2007 mengeluarkan Surat Keputusan  Nomor  25  Tahun  2007, Tentang  Pedoman  Umum  Program
Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat
Mandiri  (PNPM  MANDIRI).  Kebijakan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan  Rakyat  itu  ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/Kota dengan membentuk tim penanggulangan kemiskinan yang beranggotakan lintas sektor. Pada tingkat pusat, dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K) yang  berkedudukan  pada  Deputi  Bidang
Kesejahteraan
Rakyat dan Penanggulangan  Kemiskinan  Sekretariat Wakil Presiden RI yang sekaligus sebagai Sekretaris Eksekutif.
Di  Kabupaten  Pohuwato,  dalam  5 (lima) tahun terakhir hingga tahun 2017 persentase  jumlah  angka  kemiskinan masih  cukup  tinggi  dan  jauh  dari  target nasional sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini.
Tabel 1.2. Persentase Angka KemiskinanKabupaten Pohuwato  5  (lima)  Tahun terakhir No. Tahun Kabupaten Pohuwato 1. 2013 21,47 2. 2014 20,69 3. 2015 22,43 4. 2016 21,17 5. 2017 21,27 Sumber Data: Diolah dari data BPS, 2017 Belum tercapainya angka penurunan  kemiskinan  secara  nasional di  Kabupaten  Pohuwato,  menunjukkan belum  diterapkannya  dengan  baik pendekatan pembangunan yang berbasis pada  masyarakat  sasaran.  Program- program  pengentasan  kemiskinan  dari tingkat nasional hingga daerah selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.  Selain  itu,  peran  dunia usaha  dan  masyarakat  pada  umumnya belum  optimal.  Sementara,  kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat  menjadi  sumber  pemberdayaan dan  pemecahan  akar  permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Kemiskinan  itu  sendiri  belum  dilihat sebagai  malapetaka  kemanusiaan  yang amat  tragis.  Sebagai  fenomena  global yang sangat memprihatinkan, kemiskinan  harus  dituntaskan  karena merupakan amanat konstitusi.
Kepedulian  dan  kesadaran  antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan. Dilingkungan  Pemerintahan,  menurut Kooiman  (1993),  perlunya  perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan dari

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
konsep pemerintah ( government ) menjadi  kepemerintahan  ( governance ) sebagai  wujud  interaksi  social  politik antara  pemerintah  dengan  masyarakat dalam menghadapi berbagai kontemporer  yang  demikian  kompleks, dinamis, dan beranekaragam.
Dalam  konsep  administrasi  publik, ada  dua  hal  yang  menjadi  penekanan, yaitu  sejauhmanakah  atau  sebesar apakah  kemampuan  pemerintah  dalam mengatasi  setiap  persoalan  publik  yang muncul, dan dalam perspektif legal lebih memiliki  arti  bahwa  ruang  lingkup administrasi publik menyangkut aktualisasi  hak  masyarakat  melalui implementasi  setiap  kebijakan  publik yang  dibuat,  dimana  kebijakan  publik tersebut  adalah  produk  hukum  yang harus  dipatuhi  oleh  warga  negara  dan pemerintah Shafritz dan Russel, (2005).
Hasil  pengamatan  di  Kabupaten Pohuwato program pengentasan kemiskinan  berbasis pemberdayaan masyarakat,  belum  menggambarkan sinergitas  antar  Pemerintah  Daerah hingga  Pemerintah  Desa,  dengan  pihak swasta dan masyarakat sasaran.
Perspektif governance yang  menjadi acuan  penyelenggaraan  pemerintahan, belum  diterapkan  dengan  baik  terutama dalam  mensinergikan  tiga  pilar  yang menjadi kekuatan pemberdayaan
masyarakat  yaitu,  pemerintah,  swasta dan  masyarakat.  Peranan  masyarakat cenderung  pasif  sehingga  kemampuan masyarakat  miskin  untuk  membangun diri  dan  lingkungannya  secara  mandiri masih  sangat  rendah.  Pemerintah  Desa, Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD), Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat (LPM), dan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM),  belum  optimal menjalankan  fungsinya  baik  secara kelembagaan  maupun  secara  individu menyatukan kekuatan dalam implementasi  program  pembangunan yang  berorientasi  pada  pemberdayaan masyarakat.  Sebagai  lembaga  yang diharapkan  dapat  menjadi  wadah aspirasi,  mediator  dan  fasilitator  di tingkat  akar  rumput,  belum  memiliki kekuatan  formal  walaupun  legalitasnya diakui secara formal.
Tiga aspek dalam program pemberdayaan masyarakat, yakni asistensi,  fasilitasi,  dan  promosi  belum diterapkan  dengan  baik.  Aktivitas assistensi dalam hal pelatihan, konsultasi atau  asistensi  teknis,  dan  sejenisnya, diberikan secara merata tanpa mengelompokkan kemampuan masyarakat yang dibina. Sedang masyarakat binaan yang masih dikategorikan ke dalam bentuk masyarakat yang berkemampuan rendah,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
model promotion (bantuan pada bidang- bidang tertentu yang sangat dibutuhkan), tidak  dijadikan  sebagai  alternatif  yang perlu  dikembangkan.  Selain  itu,  belum diperhatikannya faktor determinan penentu keberhasilan pengentasan kemiskinan  antara  lain  faktor  internal dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal berkaitan dengn sikap negatif masyarakat  miskin,  sebagai  akibat  dari rendahnya  kualitas  sumberdaya  yang dimiliki.
Shafritz  dan  Russel  (2005)  dalam
bukunya " Introducing Public Administration " memperkenalkan
konsep  administrasi  publik  ke  dalam empat kategorisasi khusus atau perspektif.  Keempat  kategori  tersebut, perspektif  administrasi  publik  dalam aspek  politik,  legal,  manajerial,  jabatan ( occupation ).  Administrasi  publik  dalam perspektif  politik  lebih  dimaknakan sebagai  ukuran  telah  sejauh  manakah atau  seberapa  besarkah  kemampuan pemerintah  dalam  mengatasi  setiap persoalan publik yang muncul.
Perspektif administrasi publik tersebut menimbulkan pergeseran paradigma  dalam  ilmu  administrasi negara  sebagai “ the  larger  system  of democratic governance” , yang memunculkan  pemikiran  baru  yang mengarah  kepada  perubahan  pola
penyelenggaraan  pemerintahan,  yaitu dari  pola  tradisional  atau  konvensional menjadi  pola  baru  penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolabora- si  antara  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat,  Denhardt  and  Denhardt, (2003:104).
Salah  satu  hasil  dari  tuntutan gerakan  reformasi  di  Indonesia  adalah lahirnya  Undang-Undang  Nomor  22 tahun  1999  yang  direvisi  lagi  dengan Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004, tentang  Pemerintahan  Daerah  dan kemudian  direvisi  lagi  dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008,  dan terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014.  Salah  satu  makna substansial undang-undang tentang Pemerintahan  Daerah  tersebut,  adalah untuk  mempercepat  proses  pelayanan kepada  masyarakat  dengan  memberikan wewenang  yang  lebih  luas  kepada pemerintah daerah.
Pemikiran  baru  yang  kemudian melahirkan  pendekatan  baru  dalam manajemen  sektor  publik  berkaitan dengan  pemberian  layanan  kepada masyarakat  oleh  Farnham  (1993)  dalam Denhardt  dan  Denhardt  (2003:403) memunculkan pendekatan yang menamakan  dirinya The  New  Public Management disingkat  NPM.  Pemikiran baru  terhadap  layanan  masyarakat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
seiring dengan perkembangan
kehidupan  masyarakat  yang  semakin hari semakin bertambah, akibat perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Manusia  sebagai  salah  satu anggota  masyarakat,  kebutuhannya  pun semakin  bertambah.  Kebutuhan  yang bertambah ini akan membawa persoalan pemenuhannya.  Jika  sumber-sumber tersedia,  kebutuhan  itu  akan  mudah terpenuhi.
Perspektif governance , sudah banyak  dijelaskan  oleh  para  pakar. Pertama-tama governance diartikan sebagai  “ a  wide  variety  of  ways  to  solve common problems inckluding organizatiohal,  social,  national  and international  problems”,  yaitu umumnya merujuk  pada  pertanyaan  tentang bentuk  kekuasaan  dan  otoritas,  pola hubungan  serta  hak  dan  kewajiban diantara  individu  yang  menghadapi permasalah umum. Konsep ” governance” atau  "kepemerintahan"  dalam  istilah Inggris  yaitu "the  act,  fact,  manner  of governing" berarti, "tindakan, fakta, pola, dan  kegiatan  atau  penyelenggaraan pemerintahan".  Berarti, "governance" adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana
dikemukakan oleh Kooiman  (1993:21)  lebih  merupakan  "... serangkaian  proses  interaksi  sosial politik  antara  pemerintahan  dengan
masyarakat  dalam  berbagai  bidang  yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat  dan  intervensi  pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut".
Kooiman,  (1993). Good  governance dalam  kesimpulan  workshop  yang diselenggarakan  UNDP  sebagai  sistem kepemerintahan  yang  baik  adalah partisipasi,  yang  menyatakan  semua institusi governance memiliki  suara dalam pengambilan keputusan Dwiyanto,dkk,  (2003:4).  Oleh  karena  itu teori governance dan good  governance relevan menjelaskan permasalahan kepemimpinan  lokal  dalam  urusan pemerintahan.Pemerintah Indonesia, sejak  tahun  2000,  telah  mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang baik ( good governance )  sebagai  "Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan prima,  demokrasi,  efisiensi,  efektivitas, supremasi  hukum  dan  dapat  diterima oleh seluruh masyarakat". Dalam peraturan  tersebut  unsur-unsur  dalam kepemerintahan
(governance
stakeholders) dikelompokkan  menjadi  3 kategori  terdiri  dari state (Negara), market (pasar/swasta),  dan civil  society (masyarakat).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Ketiga  unsur  tersebut  dijelaskan
sebagai berikut: (1) Negara/Pemerintahan.
Konsepsi kepemerintahan  pada  dasarnya  adalah kegiatan  kenegaraan,  tetapi  lebih  jauh dari  itu  melibatkan  pula  sektor  swasta dan  kelembagaan  masyarakat  madani; (2) Market (pasar/swasta) . Pelaku sektor swasta  mencakup  perusahaan  swasta yang  aktif  dalam  interaksi  dalam  sistem pasar,  seperti:  industri  pengolahan perdagangan,  perbankan,  dan  koperasi, termasuk  kegiatan  sektor  informal;  dan (3) Masyarakat  Madani. Kelompok masyarakat  dalam  konteks  kenegaraan pada  dasarnya  berada  diantara  atau  di tengah-tengah  antara  pemerintah  dan perseorangan,  yang  mencakup  baik perseorangan maupun kelompok masya- rakat  yang  berinteraksi  secara  sosial, politik dan ekonomi.
Proses  pembangunan  menurut Rahmaddin  (2009:2)  sebenarnya  adalah merupakan  suatu  perubahan  sosial budaya.  Pembangunan  supaya  menjadi suatu  proses  yang  dapat  bergerak  maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.
Pembangunan  tergantung  dari  suatu innerwill , proses emansipasi diri. Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh tersebut, dapat dikembangkan secara sadar oleh
pemerintah, yang sebaiknya pula mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan  di  dalam  masyarakat. Pembangunan  masyarakat  Indonesia yang  di  cita-citakan  sebagaimana  tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  untuk  (1) Melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan  umum;  (3)  Mencerdaskan kehidupan  bangsa;  dan  (4)  Ikut melaksanakan  ketertiban  dunia.  Dari keempat  tujuan  ini,  tiga  di  antaranya secara  eksplisit  menyatakan  kualitas kehidupan,  yaitu  butir  pertama,  kedua, dan  ketiga  (kehidupan  masyarakat  yang terlindungi,  sejahtera,  dan  cerdas). Sedangkan untuk distribusi dan pemerataan  kualitas  hidup  tersebut dirumuskan  dalam Sila  Kelima  Pancasila yaitu  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Intinya  adalah keterlindungan, kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakat, haruslah terdistribusi secara adil.
Upaya  pengentasan  kemiskinan sangat erat berhubungan dengan kebijakan  pembangunan  masyarakat. Menurut  Kuncoro,  dkk  (2004:226-227), pembangunan  merupakan  proses  yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai  kondisi  yang  lebih  baik.  Ada

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
dua  paradigma  pembangunan  yang dilakukan  selama  ini,  yaitu  paradigma top-down dan  pendekatan bottom-up .
Paradigma top-down merupakan  bentuk blue-print  strategy (cetak  biru)  sebagai paradigma pembangunan yang bersumber  pada  pemerintah,  dengan demikian  masyarakat  hanyalah  sebagai sasaran  atau  obyek  pembangunan  saja. Sedangkan  paradigma  pembangunan bottom-up merupakan paradigma pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangnan ( people  center  development )  sehingga terlibat  dalam  proses  perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi.
Pentingnya asistensi dalam program  pemberdayaan  masyarakat menurut  Kartasasmita  (2004),  karena kemiskinan  antara  lain  disebabkan  oleh (a)  faktor  rendahnya  taraf  pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan  sempitnya  kerja  yang dapat  dimasuki;  (b)  Rendahnya  derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah  menyebabkan  rendahnya  daya tahan  fisik,  daya  pikir,  dan  rendahnya prakarsa;  (c)  Terbatasnya  lapangan kerja.  Keadaan  kemiskinan  karena kondisi  pendidikan  diperberat  oleh terbatasnya  lapangan  pekerjaan.  Selama
ada  lapangan  kerja  atau  kegiatan  usaha, selama  itu  pula  ada  harapan  untuk memutuskan  lingkaran  kemiskinan;  dan (d)  Kondisi  keterisolasian.  Banyak penduduk  miskin,  secara  ekonomi  tidak berdaya  karena  terpencil  dan  terisolasi. Mereka  hidup  terpencil  sehingga  sulit atau  tidak  dapat  terjangkau  oleh pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.
Dalam  kegiatan  fasilitasi  dan promosi sebagai suatu kegiatan pemberdayaan yang memugkinkan masyarakat  miskin  mudah  mengakses berbagai program-program pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan. Karena menurut Mafruhah  (2009),  kemiskinan  seseorang dapat  disebabkan  oleh:  Kegagalan kepemilikan,  terutama  tanah dan  modal, terbatasnya  kesediaan  lahan  kebutuhan dasar,  sarana  dan  prasarana,  kebijakan pembangunan  yang  bias  perkotaan  dan bias sektor, adanya perbedaan
kesempatan di antara anggota masyarakat  dan  sistem  yang  kurang mendukung,  adanya  perbedaan  sumber daya  manusia  dan  perbedaan  antara sektor  ekonomi  (ekonomi  tradisional versus  ekonomi  modern),  rendahnya produktivitas  dan  tingkat  pembentukan modal  dalam  masyarakat,  budaya  hidup

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
yang  dikaitkan  dengan  kemampuan seseorang  mengelola  sumber  daya  alam dan  lingkungannya,  tidak  adanya  tata pemerintahan  yang  bersih  dan  baik, pengelolaan  sumber  daya  alam  yang berlebihan  dan  tidak  berwawasan lingkungan.
Menjadikan  rumah  tangga  miskin merupakan suatu unit yang proaktif dan oleh kelompok yang dibina, maka bentuk lazim dilakukan adalah dengan assistance  (misalnya  dalam  bentuk pelatihan,  konsultasi  atau  asistensi teknis, dan sejenisnya). Apabila masyarakat  binaan  masih  dikategorikan produktif,  menurut  Jamasy  (2004:58) “Setidaknya  ada  tiga  aspek  yang  lazim dikenal  yakni  asistensi,  fasilitasi,  dan promosi.  Apabila  sejumlah  kemampuan sudah  dimiliki  ke  dalam  bentuk masyarakat yang berkemampuan rendah,  maka  alternatif  yang  perlu dikembangkan  adalah  model  promotion (bantuan  pada  bidang-bidang  tertentu sangat  dibutuhkan)".Dalam  penelitian ini,  pengentasan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan difokuskan pada aktivitas asistensi,  fasilitasi,  dan  promosi.  Ketiga aktivitas  itu  harus  dilaksanakan  secara berkelanjutan hingga masyarakat miskin memiliki  kekuatan  dan  akses  terhadap sumber daya untuk mencari nafkah.
Jamasy  (2004:41-42)  menegaskan bahwa  kerangka  berpikir  dalam  proses pemberdayaan  setidaknya  mengandung tiga tujuan penting yang terdiri dari : Pertama,  menciptakan  suasana  atau iklim  yang  memungkinkan potensi masyarakat berkembang;
Kedua,   memperkuat  potensi  atau  daya yang  dimiliki  masyarakat  atau kelompok yang akan diberdayakan, misalnya melalui peningkatan  taraf  pendidikan, peningkatan  derajat  kesehatan, serta peningkatan akses
terhadap sumber-sumber
kemajuan; dan
Ketiga,   upaya  melindungi  (mencegah) terjadinya  persaingan  yang tidak  seimbang,  menciptakan keadilan,  serta  menciptakan kebersamaan  dan  kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.
Dengan  demikian,  pemberdayaan bukan  hanya  sekedar  pendekatan, melainkan menjadi faktor utama program  pembangunan  dalam  kaitannya dengan pengentasan dan penanggulangan  kemiskinan.  Hakikat pemberdayaan terletak
pada berlangsungnya proses yang utuh, proses yang mengutamakan aksi-refleksi, proses

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
yang  konkrit  dan  bukan  hanya  sebagai cita-cita.
Pengentasan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan  sebagai  suatu  kebijakan publik  yang  telah  diputuskan  oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undang  antara  lain  melalui Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  54  Tahun  2005,  tentang Percepatan  Program  Penanggulangan Kemiskinan  dan  ditindaklanjuti  dengan Surat  Keputusan  Menteri  Koordinator Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  Nomor  25 Tahun  2007,  Tentang  Pedoman  Umum
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI). Sebagai suatu
kebijakan Pemerintah  (publik),  secara  teoritis keberhasilan  pengentasan  kemiskinan menurut  Edward  III,  dalam  Subarsono, (2005:90),  ditentukan  oleh  faktor-faktor sebagai  berikut:  (a)  komunikasi,  (b) sumber  daya,  (c)  disposisi  (sikap),  (d) stuktur  birokrasi.  Keempat  faktor tersebut  saling  berhubungan  satu  sama lain  sebagaimana  diuraikan  sebagai berikut.
Komunikasi ; Komunikasi
diperlukan untuk mentransmisikan
tujuan  dan  sasaran  kebijakan  program pengentasan kemiskinan kepada kelompok  atau  rumah  tangga  sasaran (RTS)  dalam  hal  ini  warga  miskin  guna
mengurangi distorsi. Tujuan dan sasaran program  yang  tidak  jelas  bahkan  tidak diketahui  sama  sekali  oleh  kelompok sasaran,  kemungkinan  akan  terjadi resistensi  dari  kelompok  sasaran. Demikian pula dengan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan,  tujuan  program  perlu ditransmisikan  (ditularkan/disebarkan) kepada  seluruh  warga  miskin  yang menjadi sasaran program.
Sumber daya ; walaupun isi kebijakan program pengentasan kemiskinan  sudah  dikomunikasikan secara  jelas  dan  konsisten,  jika implementor  kekurangan  sumber  daya (manusia  yg  memiliki  kompetensi  dan finansial)  maka  implementasinya  tidak akan efektif. Persyaratan kompetensi dan finansial (anggaran) dalam melaksanakan  prorgam  pengentasan kemiskinan,  merupakan  hal  mutlak mengingat  sasaran  program  adalah keluarga  miskin  yang  ada  di  perdesaan memiliki tingkat kerentanan dan ketidak berdayaan  baik  dari  segi  fisik  maupun non  fisik.  Apa  yang  diaspirasikan  oleh warga miskin, diharapkan dapat dituangkan  dalam  bentuk  rencana program yang konkrit dapat meningkatkan  kedudukan,  peran,  dan kemandirian serta ketahanan mental dan spiritual.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Desposisi ;  desposisi  atau  sikap sebagai  watak  atau  karakteristik  yang dimiliki  implementor  (aparat),  seperti komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis. Jika  implementor  memiliki  sikap  yang baik,  maka  dia  akan  menjalankan kebijakan  dengan  baik,  sebaliknya  jika implementor  memiliki  sikap  yang berbeda maka proses implementasi tidak efektif. Meningkatkan kedudukan, peran, dan kemandirian serta ketahanan mental dan spiritual masyarakat miskin, membutuhkan komitmen, kejujuran, sifat demokratis para implementor mengingat,  peran  warga  miskin  di perdesaan  memiliki  potensi  reproduktif dan  produktif.  Jika  implementor  tidak memiliki  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat demokratis,  potensi  warga  miskin  tidak akan maksimal diwujudkan.
Struktur  birokrasi ;  aspek  penting dalam struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar ( standard operating procedures/SOP ), sebagai pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak  bagi  terlaksananya  program pengentasan kemiskinan. Struktur organisasi  yang  terlalu  panjang  akan cenderung melunakkan pengawasan dan menimbulkan red-tipe ,  yakni  prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Pada gilirannya menimbulkan aktivitas organisasi  tidak  fleksibel.  Struktur
organisasi  yang  dibutuhkan  dalam implementasi  program  pengentasan kemiskinan  berbasis  pemberdayaan adalah struktur yang mampu mengkoordasikan  berbagai  kegiatan yang melibatkan lintas bidang pembangunan.
Berdasarkan  pendapat  Edward  III tersebut,  menurut  penulis  keberhasilan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan  di  Kabupaten  Pohuwato, ditentukan  oleh  keempat  faktor  sebagai determinannya. Masih dominannya intervensi  Pemerintah dan  aparat  dalam setiap  implementasi  kebijakan  program, maka kewajiban Pemerintah untuk dapat mengkomunikasikan program, menyediakan sumber daya baik manusia maupun  non  manusia,  dengan  sikap (disposisi),  dan  stuktur  birokrasi  yang adaptif  terhadap  aspirasi  masyarakat. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak
mensyaratkan  perlunya  unsur  utama governance , yaitu: akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency) keterbukaan  ( opennes ) dan aturan hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi manajemen
(management  competence) dan  hak-hak azasi  manusia (human  right) ,  Bhatta, (1996).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengungkap  makna  tentang  kasus pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan  di  Kabupaten  Pohuwato. Melalui  pendekatan  ini,  program- program  Pemerintah  yang  ditujukan untuk  mengentaskan  kemiskinan  dapat diteliti  secara  menyeluruh,  utuh  dan mendalam  sebagai  salah  satu  kasus dalam  memberdayakan  masyarakat. Dengan  kata  lain,  kasus  yang  diteliti dipandang  sebagai  obyek  yang  berbeda dengan obyek penelitian pada umumnya, Stake  (1995),  khususnya  dalam  setiap program pemberdayaan.
Adapun  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  kualitatif,  peneliti melakukan kajian secara rinci, mendalam,  menyeluruh  terhadap  aspek program yang berkaitan dengan
pengentasan kemiskinan
dengan
memadukan teknik pengamatan, wawancara  mendalam,  dan  analisis dokumen (multi-metode). Dalam pelaksanaan penelitian,
peneliti berusaha  membatasi  waktu  dan  tempat, serta kasus yang dipelajari sebagai suatu keseluruhan  yang  terintegrasi  pada program-program pengentasan kemiskinan yang berbasis
pemberdayaan.
Lokasi  penelitian  di  Kabupaten Pohuwato, dengan pertimbangan bahwa : Kabupaten  Pohuwato  dipilih  karena penulis  sudah  mengenal  tempat  yang menjadi objek penelitian serta mudah di jangkau,  serta  menarik  untuk  diteliti sebab memiliki persentasi angka kemiskinan di atas target nasional yakni 21,17 persen tahun 2017.
Untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan  data  penelitian  ini,  maka peneliti  menggunakan  sumber  data untuk  mengungkapkan  fakta  dibalik kasus  program  pengentasan  kemiskinan antara lain yang berasal dari data primer dan  data  sekunder.  Hal  itu  dilakukan agar  peneliti  memperoleh  keragaman sumber  data  untuk  mencapai  validitas dan  realibilitas  data,  sehingga  hasil penelitian  dapat  diyakini  kebenarannya. Fakta dicapai melalui pengkajian keterhubungan bukti-bukti dari
beberapa  sumber  data  antara  lain melalui  dokumen,  rekaman,  observasi, wawancara terbuka, wawancara terfokus,  wawancara  terstruktur  dan survey lapangan. data antara lain melalui dokumen, rekaman, observasi, wawancara terbuka, wawancara terfokus,  wawancara  terstruktur  dan survey lapangan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Adapun
partisipan sebagai informan  yang  telah  memberikan informasi terdiri dari: Pemerintah
Daerah Kabupaten Pohuwato  (TKPKD),  Kepala-kepala  OPD yang  terkait  dengan  masalah  penelitian, Para  Camat  di  wilayah  Kabupaten
Pohuwato Pemerintah Desa dan Aparatnya, Pengurus Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Tokoh masyarakat,  Masyarakat  Sasaran.  Dalam penelitian, peneliti menggunakan pendekatan  kualitatif,  sehingga  yang menjadi  instrumen  penelitian  adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrument  memperoleh  data  yang  valid dan  reliabel.  peneliti  menggunakan teknik  pengumpulan  data  melalui kegiatan Observasi, wawancara , dokumentasi dari fenomena penelitian.
Menurut  Sugiyono  (2012:203) Teknik  pengumpulan  data  dengan observasi  digunakan  bila,  penelitian berkenaan  dengan  perilaku  manusia, proses  kerja,  gejala-gejala  alam  dan  bila responden  yang  diamati  tidak  terlalu banyak.
Untuk  menganalisis  data  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini, penulis  merujuk  pada  pendapat  Miles dan  Huberman  (2014:32),  terdiri  dari komponen  utama  :  1) Collectioan  Data (Pengumpulan  Data)  2). Condensation
Data (Konensasi  Data)  3). Display  Data (Penyajian  Data),  dan  4). Conclution Drawing (Penarikan Kesimpulan).
1) Collection Data (Pengumpulan Data)
Pada tahapan pengumpulan penelitian,  data  diperoleh  melalui metode  wawancara  mendalam  kepada informan  terkait  dengan  permasalahan bagaimana  pengentasan  kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat melalui  kegiatan  asistensi,  fasilitasi  dan promosi,  kemudian  hasil  wawancara tersebut  dipilih  sesuai  indikator  dengan maksud  untuk  mempermudah  dalam menganalisis.
2) Condensation Data (Kondensasi Data)
Kondensasi  data  dilakukan  secara terus-menerus  selama  proses  penelitian berlangsung,  dimana  pada  tahapan  ini, data  laporan  hasil  lapangan  baik  berupa data  hasil  pengamatan,  data  wawancara dengan informan maupun data sekunder berupa  dokumen  tentang  program- program  pemberdayaan  masyarakat. Pada  Kondensasi  data  ini  peneliti melakukan  pengelompokan  data  dan data  yang  tidak  terpakai  di  reduksi  agar memudahkan dalam penyajian data.
3) Display Data (Penyajian data)
Pada  proses  ini  data  dikumpulkan berdasarkan  fokus  masalah,  kemudian disederhanakan  dan  dikonstruksikan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
sedemikan  rupa  guna  melengkapi interpretasi data. Panyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan grafik. Hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah penafsiran pengembangan dan memudahkan peneliti melakukan analisis  terhadap  temuan  penelitian. Penyajian data dalam bentuk interpretasi hasil  penelitian  yang  dikondensasikan untuk  melakukan  pembahasan  sesuai hasil penelitian dan melakukan penarikan kesimpulan.
4) Drawing Conclution (Penarikan
Kesimpulan)
Setelah  proses  penyajian  data, maka  selanjutnya  adalah  penarikan kesimpulan.  Untuk  mancari  makna terhadap data yang dikumpulkan melalui berbagai  informasi  yang  terkait  dengan fokus  masalah.  Pada  awalnya  dilakukan penarikan  kesimpulan  sementara  dan kemudian  diverifikasi  masing-masing data yang ada, dan jika perlu membuang data yang dianggap tidak terlalu penting, dan  berdasarkan  data-data  yang  ada selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan  akhir  yang  menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini memfokuskan permasalahan  pengentasan  kemiskinan berbasis pemberdayaan melalui kegiatan asistensi,  fasilitasi,  dan  promosi  secara
berkelanjutan . Pendekatan pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan  ini  mensyaratkan  sinergitas para  pemangku  kepentingan,  khususnya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat sasaran. Berdasarkan pengumpulan  data  baik  data  primer maupun  data  sekunder,  hasil  penelitian diuraikan sebagai berikut.
Hasil penelitian ini pula menunjukkan  bahwa  kegiatan  asistensi melalui  pelatihan  dan  ketrampilan kepada  masyarakat  sasaran  sebagai penerima  bantuan  bertujuan  agar masyarakat sasaran memiliki kemampuan  dalam  mengelolah  bantuan sehingga  masyarakat  menjadikan  hidup mandiri.  Ditemukan  pula  bahwa  belum dilibatkannya  secara  utuh  masyarakat miskin  sebagai  sasaran  program  mulai proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi,  sehingga  penurunan  angka kemiskinan  melambat.  Pada  dasarnya, program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan merupakan strategi  yang  memanusiakan  manusia karena menggunakan pendekatan proses dimana  pelibatan  masyarakat  dalam pembangunan  lebih  mengarah  kepada bentuk  partisipasi,  bukan  dalam  bentuk mobilisasi.  Menurut  Soetomo  (2006), “Partisipasi masyarakat dalam perumusan
program membuat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
masyarakat tidak
semata-mata
berkedudukan sebagai konsumen program,  tetapi  juga  sebagai  produsen karena  telah  ikut  serta  terlibat  dalam proses  pembuatan  dan  perumusannya, sehingga  masyarakat  merasa  ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya  serta  memiliki  motivasi yang  lebih  bagi  partisipasi  pada  tahap- tahap  berikutnya”.  Dengan  strategi  itu, terjadi  penguatan  modal  sosial  di masyarakat  (kelompok)  sehingga  akan mudah  mengarahkan  dan  mengatur masyarakat  serta  mudah  mentransfer pengetahuan ( knowledge) kepada
masyarakat dengan menanamkan kepercayaan (trusts) , patuh aturan (role), dan pembentukan jaringan (networking) .
Dapat  dianalisis  bahwa  kurangnya motivasi  kerja  oleh  pemerintah  kepada masyarakat
mengakibatkan
berkurangnya  pendapatan  keluarga  dan juga karena kurangnya kemauan pemerintah dalam memberikan motivasi kepada  masyarakat  berupa  dukungan dalam  memberikan  perhatian  penuh dalam  pengembangan  usaha  sebagai dukungan terhadap kemampuan masyarakat  agar  menjadi  masyarakat mandiri  atas  produktifitas  mereka sendiri.
Fungsi fasilitator sebagai konsultan pendamping program
sekaligus  konsultan  teknis  kurang maksimal.  Selaras  dengan  pendapat Mariana, dkk, (2010:3), bahwa Pemerintah  memegang  peran  penting sebagai  salah  satu  aktor  strategis  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat, karena  pemerintah  memiliki  kekuasaan sebagai agen pembangunan dan pembaharuan.  Sekalipun  tingkat  sosial dan  ekonomi  suatu  masyarakat  telah meningkat,  peran  pemerintah  tetap diperlukan  untuk  melaksanakan  fungsi regulasi,  alokasi,  distribusi,  pelayanan, dan  pemberdayaan  masyarakat.  Fungsi- fungsi  ini  harus  dilaksanakan  oleh pemerintah  agar  tercapai  keadilan  dan pemerataan dalam masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  yang dilakukan  pemerintah  belum  maksimal menjadikan kemandirian dan ke “daya”an  dalam  meningkatkan  harkat dan martabat lapisan masyarakat miskin. Ketidakmampuan  melepaskan  diri  dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan,  karena  selama  ini menurut  Karsidi  (2002),  Pemberdayaan belum dilakukan dengan cara (1) Belajar dari  masyarakat;  (2)  Memaksimalkan pendamping sebagai fasilitator, masyarakat  sebagai  pelaku;  (3)  Saling belajar  dan  saling  berbagi  pengalaman.
Pemberdayaan belum maksimal memampukan dan memandirikan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
masyarakat dan belum efektif menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat.
Hasil penelitian tentang Penyediaan fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana  yang  dapat  meningkatkan kapasitas  masyarakat  tersebut,  perlu ditunjang  dengan  fasilitas  non-tunai berupa,  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN),  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan penyediaan Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin),  namun  masyarakat  miskin belum  juga  memiliki  “daya”  dalam memperbaiki kualitas hidupnya.
Fasilitas-fasilitas  yang  disediakan  itu belum  mengarah  pada  peningkatan produktivitas individu masyarakat miskin.  Penyediaan  infrastrukur  desa yang  dibiayai  dari  dana  APBD  pun  sulit diakses oleh masyarakat, karena umumnya  program-program  tersebut dilaksanakan  dalam bentuk  proyek yang dipihak  ketigakan  (Dikontrakan  kepada pihak  swasta),  termasuk  program perbaikan kawasan kumuh yang tersebar di desa-desa.
Pemberdayaan  masyarakat  miskin melalui kegiatan promosi, adalah memberdayakan  masyarakat  miskin dengan  cara  bekerjasama  dan  bersinergi dengan lembaga/organisasi (Pemerintah,
Swasta,  LSM)  mengembangkan  layanan yang responsif dalam usaha menciptakan kesadaran,  memberitahukan,  membujuk dan  mempengaruhi  masyarakat  miskin agar  mampu  memenuhi  kebutuhannya pada  bidang-bidang  tertentu  yang memungkinkan dirinya mandiri. Kerjasama yang dimaksud, membutuhkan  inisiasi  pemimpin  daerah mulai  tingkat  atas  (Bupati)  hingga tingkat  bawah  (Kepala  Desa).  Pemimpin di  tingkat  bawah  (Camat  dan  Kepala Desa),  sebagai  vioner  dalam  memotivasi dan  menggerakkan  masyarakat  desa, harus  ditunjang  oleh  kepemimpinan ditingkat  atas.  Membangun  kerjasama yang  melibatkan  para stakeholders membutuhkan  power  (kekuasaan)  dan kemampuan dalam pengambilan keputusan terutama dalam pengalokasian  anggaran.  Pengentasan kemiskinan  adalah  masalah  yang  rumit ( meta  problem ),  yang  memerlukan kebijakan  yang  tepat  (Dunn,  2003:227), guna memperbaiki ketidakadilan distribusi,  keterbatasan  akses  dan meningkatkan kemampuan orang miskin agar  dapat  terlibat  dalam  aktivitas ekonomi.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah  Kabupaten  telah  berusaha melalui  layanan  kerjasama  dengan lembaga-lembaga  yang  berkepentingan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
antara  lain  lembaga  pemberdayaan masyarakat  (LPM),  Karang  Taruna  LSM bahkan  lembaga  keuangan  mikro  antara lain  perbankan,  dan  lembaga  lainnya yang  terkait.  Hal  ini  dilakukan  dengan tujuan  agar  program  pemberdayaan masyarakat dalam penaggulangan
kemiskinan dapat tercapai, namun masih perlu di optimalkan. Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah
(TKPKD)  Kabupaten  Pohuwato,  dalam program pengentasan kemiskinan terbatas  pada  memberi  saran  dan anjuran  kepada  setiap  pimpinan  SKPD dari tingkat Kabupaten hingga
Kecamatan, agar dapat bersinergi melalui program-program
yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, dikoordinasikan  dan  disenergikan  antar satu  dengan  lainnya  demikian  juga lembaga-lembaga  sebagai  penunjang dalam  rangka  peningkatan  modal  usaha masyarakat.  Dalam  setiap  kegiatan progam baik ditingkat Kabupaten (SKPD- SKPD),  tingkat  Kecamatan  hingga  di tingkat  desa,  Bupati  maupun  Wakil Bupati  selalu  menekankan  bahwa keberhasilan  suatu  program  dapat dicapai  melalui  fungsi  koordinasi, sinkronisasi  dan  kerjasama.  Namun, dalam praktiknya ketiga konsep tersebut sulit  diwujudkan  karena  hambatan
administrasi dan
pertanggungjawabannya. Ada
kekhawatiran dikalangan pimpinan SKPD  mengalami  hambatan  dalam pencapaian target, jika harus berkoordinasi, bersinergi dan bekerjasama  dengan  SKPD  lain  karena adanya  perbedaan  jumlah  dan  jenis program maupun anggaran.
Dapat dijelaskan pula bahwa usaha yang  telah  diusahakan  oleh  pemerintah telah terlihat dengan jelas, namum perlu di  ketahui  bahwa  sinergitas  program membutuhkan komunikasi serta koordinasi  bahkan  peran  dari  aktor dengan sungguh-sungguh dengan demikian keinginan untuk memberdayakan masyarakat agar keluar dari  permasalahan  kemiskinan  akan terwujud seperti harapan. Rumah tangga miskin dapat diberdayakan untuk ke luar dari  kondisi  kemiskinan  bila  anggota rumah  tangga  yang  bersangkutan memiliki  sikap  yang  kuat  untuk  ke  luar dari  kondisi  kemiskinan  itu  serta perilaku yang menunjukkan perwujudan sikap  tersebut.  Di  Daerah  Kabupaten Pohuwato, untuk menanggulangi kemiskinan  yang  jumlahnya  dari  tahun ke  tahun  tidak  berkurang  secara signifikan  sangat  membutuhkan  usaha yang cukup besar.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Menurut Dunn (2003: 227) kebijakan pengentasan kemiskinan adalah  masalah  yang  rumit,  yang memerlukan  kebijakan  yang  tepat  guna memperbaiki  ketidakadilan  distribusi, keterbatasan  akses  dan  meningkatkan kemampuan  orang  miskin  agar  dapat terlibat  dalam  aktivitas  ekonomi.  Untuk menanggulangi  kemiskinan  dibutuhkan pelibatan berbagai pihak melalui program-program pengentasan kemiskinan,  mulai  dari  yang  sifatnya bantuan  sosial  sampai  yang  bersifat pemberdayaan.
Berbagai  upaya  untuk  mengatasi kemiskinan  telah  dilaksanakan  bukan hanya  oleh  Pemerintah  Pusat  dan Daerah,  bahkan  oleh  lembaga-lembaga sosial masyarakat (di antaranya lembaga zakat)  maupun  perusahaan  melalui program Corporate Social  Responsibility (CSR).  Namun  dikarenakan  belum adanya  sistem  pengentasan  kemiskinan yang  terintegrasi,  telah  mengakibatkan pelaksanaan program-program, khususnya program pemerintah cenderung  tidak  koordinatif,  terjadi tumpang  tindih  ( overlapping) antar program,  terjadi  ego  sektoral,  tidak terpadu, tidak merata, tidak menyeluruh baik  dalam  aturan,  acuan,  kriteria penerima manfaat, maupun pengelolaannya.
Pelibatan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah  belum  memperoleh  respon yang  positif  dari  masyarakat  karena masih  ada  pemikiran masyarakat  bahwa tugas  pemerintah  dalam  program  ini sangat  besar  sehingga  jika  dinilai keberhasilan  program  tersebut  dinilai kurang  optimal.  Diharapkan Lembaga kemasyarakatan  desa  yang  merukan mitra  kerja  dari  pemerintah  desa  antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagai mediator dalam mengembangkan  layanan  masyarakat  di tingkat desa, menampung dan menyalurkan  aspirasi,  dinilai  belum mampu  mengakselerasikan  kepentingan masyarakat miskin.
Faktor Determinan Keberhasilan
Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis

## Pemberdayaan
Pemberdayaan  merupakan  upaya untuk meningkatkan potensi diri kelompok  masyarakat  miskin  sehingga mereka memiliki kekuatan dan selanjutnya  memiliki  posisi  tawar  di lingkup  masyarakat  yang  lebih  luas.
Diketahui akar permasalahan kemiskinan  adalah  kondisi  masyarakat yang  belum  berdaya  dalam  hal  perilaku, sikap,  cara  pandang  masyarakat  yang tidak bertumpu pada nilai-nilai universal

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
kemanusiaan  (jujur,  dapat  dipercaya, ikhlas,  dll),  dan  pada  prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, demokratisasi). Sebagai  suatu  kebijakan,  secara  teoritis keberhasilan  pengentasan  kemiskinan berbasis  pemberdayaan  pada  tataran implementasi,  ditentukan  oleh  faktor- faktor  determinan,  adalah  sebagai berikut:

## 1. Faktor Komunikasi
Kemampuan  komunikasi  personal aparat di tingkat bawah dalam menjalankan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah
Kabupaten Pohuwato,  belum  optimal  terutama dalam  menyampaikan  informasi  dan pesan-pesan  yang  tertuang  dalam  setiap amanah  kebijakan  pembangunan.  Apa yang  menjadi  pesan  dalam  kebijakan program pemberdayaan termasuk
berbagai bentuk kegiatannya, membutuhkan  kapasitas  komunikasi aparatur
pemerintah dalam menyampaikan  informasi,  ide  (gagasan), pendapat atau  saran  kepada  masyarakat sasaran,  agar  terbangun  kerjasama  yang efektif  dan  efisien.  Hal  itu  dikemukakan oleh  Lasswell  (dalam  Effendi,  2001), bahwa  komunikasi  sebagai  proses penyampaian  informasi,  ide  (gagasan), pendapat/saran-saran  dan  perasaan kepada  orang  lain,  guna  mewujudkan
kerjasamaa  yang  efektif  dan  efisien  bagi pencapaian tujuan bersama.
Menurut Mulyana (2002:112), bahwa  komunikasi  bertujuan  untuk memberikan  pengaruh  kepada  seluruh anggota  organisasi,  agar  mereka  baik secara perseorangan atau secara bersama  memahami  misi  dan  tanggung jawab  dalam  rangka  mencapai  tujuan organisasi.
Belum  maksimalnya  komunikasi aparat  kepada  masyarakat  merupakan gambaran,  bahwa  program-program pembangunan  yang  dapat  mempercepat peningkatan  kesejahteraannya,  belum memenuhi  harapan  warga  masyarakat. Walaupun  aparat  dalam  berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan bahasa  daerah  (Gorontalo),  terutama dalam  menyampaikan  informasi  dan pesan. Faktor komunikasi sangat berperan dalam setiap pekerjaan individu  organisasi,  dan  mempunyai dampak  signifikan  terhadap  keefektifan organisasi secara keseluruhan sebagaimana  dikemukakan  oleh  Silalahi (2003),  bahwa  komunikasi  mempunyai sejumlah  pengaruh  baik  terhadap  tipe sasaran,  tugas  keorganisasian  dan maintenance .

## 2. Faktor Sumber Daya
Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber  daya  aparatur  pemerintah  di

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
tingkat  pelaksana  sebagian  belum  dapat memberikan  pelayanan  secara  optimal terutama menyangkut kesiapannya sebagai  pelayan  masyarakat,  baik  dilihat dari aspek pendidikan, keterampilan dan keahlian  serta  kesejahteraannya.  Hal  ini menunjukkan kurangnya kualitas layanan  yang  diberikan  sesuai  dengan harapan masyarakat. Walaupun pemerintah  telah  berusaha  membina melalui  usaha  meningkatkan  kapasitas aparatur  termasuk  tenaga  hornorer daerah.  Aparat  sebagai  pelaksana organisasi  pemerintahan  sampai  di tingkat  desa  merupakan  faktor  penentu dalam  pencapaian  tujuan  organisasi terutama  dalam program  pemberdayaan masyarakat
Aparat  ditingkat  pelaksana  sebagai anggota  organisasi  menurut  Wijadi (2004:23),  perlu  diberdayakan  dan digerakkan  secara  efektif  dan  efisien. Persyaratan  dalam  menjalankan  tugas tersebut,  menurut  Siagian  (2002:11), harus  memiliki  kemampuan  sebagai sumber daya manusia organisasi, dengan cara:  (1)  mengakui  harkat  dan  martabat manusia,  seperti  harga  diri,  daya  nalar, kebebasan  memilih,  akal,  perasaan,  dan berbagai kebutuhan yang sangat
beraneka ragam. (2) manusia mempunyai  hak-hak  yang  bersifat  asasi dan  tidak  ada  manusia  lain,  termasuk
manajemen  yang  dibenarkan  untuk melanggar hak-hak tersebut”.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  faktor sumber  daya  aparat  di  tingkat  lokal sangat  penting  membantu  keberhasilan pelaksanaan
program-program pembangunan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan berbasis pemberdayaan.  Kurang  berperannya aparat  di  tingkat  bawah,  mengakibatkan program pengentasan kemiskinan berbasis  pemberdayaaan  belum  sesuai harapan. Berbagai upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengentaskan kemiskinan,  tidak  ada  artinya  tanpa dukungan  dan  peran  aktif  aparat  di tingkat bawah.

## 3. Faktor Sikap Pelaksana
Minimnya  peran  aparat  di  tingkat bawah dalam setiap pelaksanaan program pemberdayaan, sehingga pengalaman  dalam  mengidentifikasi  dan memobilisasi aspirasi masyarakat kurang maksimal. Padahal sebagai aparat yang  berhadapan  langsung  dengan masyarakat, aparat di tingkat kecamatan dan  desa  perlu  diberdayakan  dalam  hal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan di berbagai bidang menyangkut  pemberdayaan  masyarakat. Oleh  karena  itu  tidak  heran  jika  ada pandangan  seperti  digambarkan  oleh Sulistiyani & Rosidah (2003:224), bahwa

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
aparat  sebagai  birokrasi  Indonesia  yang pada  umumnya  masih  di  pandang memiliki banyak kekurangan, antara lain keengganan  melayani  masyarakat  biasa karena  statusnya  dianggap  lebih  rendah dari dirinya.

## 4. Faktor Struktur Birokrasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Kooordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Daerah  (TKPKD),  belum memiliki  struktur  yang  menggambarkan pendelegasian  tugas  dan  fungsi  serta wewenang para implementor. Dalam arti bahwa struktur organisasi tidak disesuaikan  dengan  kebutuhan  program pengentasan kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis
pemberdayaan  merupakan  program besar pemerintah yang harus mendapatkan dukungan srtuktur organisasi  birokrasi  yang  kuat  dan terkoordinasi  dengan  baik  dalam  satu wadah  sehingga  mencapai  sasaran  serta tujuan yang diharapkan.
Menurut  Lineberry  dalam  Putra, 2003:82, setiap implementasi melibatkan badan-badan pelaksana yang berkompeten  dengan  peraturan  atau undang-undang  yang  dijadikan  acuan untuk  melaksanakan  program  tersebut, dimana  suatu  keputusan  sebagai  dasar penentuan  rencana.  Selain  itu  dalam implementasi  pada  akhirnya  terjadi
suatu perbaikan-perbaikan materi kebijakan itu sendiri yang dianggap tidak dapat  diterima  oleh  kelompok  sasaran sehingga membutuhkan suatu kebijakan, demikian seterusnya antara kebijaksanaan  dan  implementasi  berada dalam suatu kontinum yang tidak pernah putus  hingga  suatu  tujuan  tercapai dengan baik.
Aparat  pemerintah  desa  yang langsung  berhadapan  dengan  warga masyarakat  sasaran,  selalu  menerima keluhan  atas  pelayanan  yang  berbelit- belit  dan  membutuhkan  waktu  lama dengan  berbagai  macam  alasan  yang klasik  dalam  pandangan  masyarakat. Walaupun saat ini, program pemberdayaan  lebih  dominan  dikelola oleh kelompok masyarakat (KSM) namun dalam  hal  memenuhi  persyaratan administrasi  harus  berhadapan  dengan aparat  pemerintah  baik  ditingkat  desa, kecamatan  maupun  di  tingkat  daerah. Hal  itu  disebabkan  masih  adanya penekanan  pada  hubungan  antar  bagian dalam  struktur  organisasi  pemerintahan yang  tidak  bisa  dielakkan.  Struktur birokrasi  yang  demikian  menjadi  kaku, formal  dan  tidak  efisien  dan  efektif sehingga menghambat kelancaran pelayanan  publik  dan  pada  gilirannya menghambat  keberhasilan  pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Berdasarkan hasil, temuan, proposisi  minor  dan  mayor,  serta merujuk  pada  perspektif  para  ahli melalui teori-teori yang menjadi landasan  dalam  penelitian  ini,  maka peneliti  dapat  merancang  sebuah  model yang menjadi novelty atau kebaruan dari penelitian ini sebagai berikut : “Keberhasilan  program  pengentasan kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat  sejatinya  dilakukan  melalui pendekatan  5-K  (Five  C)  yakni  :  1) komunikasi, 2) koordinasi, 3) kolaborasi, 4) kooperatif dan 5) kesadaran, sehingga tercipta kemandirian masyarakat (proaktif,  kreatif,  produktif,  inovatif) dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar masyarakat  ( the  basic  needs  of  the community ) secara berkelanjutan”.
Selanjutnya  dapat  dideskripsikan kebaruan  yang  dimaksud  adalah sebagai berikut :
1. Komunikasi  ( communication )  adalah proses penyampaian informasi
tentang kebijakan program
pengentasan kemiskinan oleh pemerintah  dan  swasta  kepada masyarakat  sasaran  yang  dilakukan secara intens dalam kegiatan asisstensi,  fasilitasi,  dan  promosi, guna meminimalisir distorsi (penyimpangan)  dalam  pelaksanaan program.  Semakin  intensif  (baik) komunikasi  antara  pemerintah  dan swasta  kepada  masyarakat  sasaran dalam pelaksanaan program pengentasan  kemiskinan  melalui asistensi,  fasilitasi  serta  promosi, akan  berdampak  pada  kemandirian masyarakat  sehingga  masyarakat dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar ( the  basic  need  of  the  community ) secara berkelanjutan .
2. Koordinasi  ( coordination )  adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mensinkronkan  dan  mengatur  serta mengarahkan kegiatan agar menghasilkan  suatu  tindakan  yang seragam dan harmonis pada sasaran yang  telah  ditentukan.  Koordinasi dimaksudkan  agar  pemerintah  dan swasta dapat mensinergikan program-program pemberdayaan masyarakat ( empowerment community )  yang  ada  pada  setiap organisasi  perangkat  daerah  (OPD), agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih program.  Semakin  berkoordinasi
Gambar : Prototipe Mode Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan 5-K (Five C) Di Kabupaten Pohuwato.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
pemerintah  dan  swasta  dengan organisasi  perangkat  daerah  (OPD)
dalam pelaksanaan program pemberdayaan  masyarakat  melalui kegiatan  asistensi,  fasilitasi  serta promosi  akan  berdampak  pada kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat  ( the  basic  need  of  the community ) secara berkelanjutan .
3. Kolaborasi  ( collaboration )  adalah penciptaan  hubungan  kerjasama pada level pemerintah dan pada level non  pemerintah,  dimana  pihak swasta  dan  masyarakat  menjadi mitra penting yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan  yang  didasari  oleh komitmen  dalam  pencapaian  tujuan. Semakin berkolaborasi dan bermitra pemerintah,  swasta  dan  masyarakat dalam pelaksanaan program pengentasan  kemiskinan  melalui kegiatan  asistensi,  fasilitasi  dan promosi,  akan  berdampak  pada terciptanya kemandirian masyarakat
(proaktif, kreatif, dan inovatif) dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  ( the basic needs of the community ) secara berkelanjutan.
4. Kooperatif  ( cooperation )  adalah proses kerja sama, saling pengertian dan saling membantu antara
stakeholders (pemerintah,  swasta dan masyarakat) yang tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.  Semakin  kooperatif pemerintah,  swasta  dan  masyarakat dalam  kegiatan  asisstensi,  fasilitasi dan  promosi,  akan  berdampak  pada terciptanya kemandirian masyarakat (proaktif, kreatif, dan inovatif) dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  ( the basic needs ) secara berkelanjutan.
5. Kesadaran  ( consciousness )  adalah kesiagaan  ( awareness )  pemerintah, swasta  atas  pelaksanaan  program pemberdayaan  untuk  pengentasan kemiskinan.  Semakin  sadar/siaga Pemerintah  dan  swasta  dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui  kegiatan  asisstensi,  fasilitasi dan  promosi,  akan  berdampak  pada terciptanya kemandirian masyarakat (proaktif, kreatif, dan inovatif) dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  ( the basic needs ) secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan tentang pengentasan kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
Pengentasan  Kemiskinan  berbasis Pemberdayaan masyarakat melalui

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Kegiatan asistensi, fasilitasi serta promosi  dalam  rangka  memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Pohuwato  belum  maksimal  menjadikan masyarakat  miskin  berdaya  dan  mandiri yang  didukung  oleh  kegiatan  pelatihan, konsultasi  dan  pendampingan  teknis, serta kegiatan sejenisnya serta berkolaborasi melalui koordinasi program-program  yang  menyulitkan fasilitator  melakukan  aktivitas  evaluasi terhadap  program-program  tersebut. Faktor determinan/penentu keberhasilan  pengentasan  kemiskinan berbasis  pemberdayaan  terdiri  dari faktor  komunikasi,  sumber  daya,  sikap, dan  struktur  birokrasi  masih  menjadi hambatan.  Umumnya  aparat  di  tingkat bawah  (kecamatan  dan  desa)  belum berperan aktif melalui kegiatan asistensi, fasilitasi dan promosi secara berkelanjutan (sustainability ),  sehingga berdampak pada meningkatnya kemandirian masyarakat miskin.
Saran  dari  hasil  penelitian  adalah sebagai  berikut:  Pemerintah,  swasta serta  stakeholders  sebaiknya  berperan aktif  dan  berinteraksi  secara  kolaboratif melalui  kegiatan  asistensi,  fasilitasi  dan promosi dalam mengentaskan kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pohuwato perlu mengoptimalkan kegiatan  asistensi  melalui  kegiatan pelatihan,  konsultasi  dan  pendampingan teknis,  serta  kegiatan  sejenisnya  lainnya yang  terkoordinasi  dengan  program- program penunjang. Dengan memperhatikan faktor komunikasi, sumber  daya,  sikap,  dan  struktur birokrasi,  agar  tidak  menghambat kelancaran pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis program pemberdayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Denhardt, Pol ert B. and Denhardt, Janet V.  2003. The  New  Public  Service, Serving  Not  Steering. England:  M.E Sharpe
Dunn,  W.  N.  2003. Pengantar  Analisis
Kebijakan
Publik . Yogjakarta: Gadjah Mada University Press Jamasy, Owin., 2004, Keadilan,
Pemberdayaan,  &  Penangguiangan Kemiskinan , Bandung : Blantika
Keban,  Yeremias  T,2004, Enam  Dimensi Strategis Administrasi Negara,
Konsep,  Teori  dan  Isu ,  Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Gava Media
_______.  2008, Enam  Dimensi  Strategis Administrasi  Publik  :  Konsep,  Teori dan  Isu, Edisi  2,  Cetakan  Pertama, Yogyakarta : Gava Media.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 3 (2019) : Desember 2019
Kooiman,  Jan  (ed).  1993. Modern Governance: New Govemment
Society  Interactions, London:  Sage Publications Kuncoro, Mudrajad, dkk.,2004, Manajemen Pengentasan Kemiskinan dalam Mengelola
Dinamika  Politik  dan  Sumberdaya Daerah , Cetakan Kedua, Yogyakarta
:  Proram  S2  Politik  Lokal  dan Otonomi Daerah UGM
Mafruhah, Izza.2009. Multidimensi Kemiskinan . Surakarta : LPP UNS
Miles,  MB  dan  AM  Huberman.  2014. Analisis  Data  Kualitatif:  Buku Sumber  Tentang  Metode-Metode Baru, Edisi Terjemahan, Penerbit (UI –Fress) 2014.
Osboner, David dan Peter Plastrik, 2000,
Memangkas Birokrasi (penerjemah :
Abdul Rosyid), Jakarta, PPM
Rahmaddin,MY,2009, Perencanaan
Strategis  ((Strategic  Planning), Website  Ovalhanif,  Makassar  : Unhas, Bandung : STKS, Jakarta : IIP Shafritz,  Jay  M.  and  E.W.  Russel.  2005.
"Introducing
Public
Administration", Fourth  Edition.
Pearson Longman. New York Sjafrizal.,2009, Teknik Praktis Penyusunan Perencanaan Pemerintah Daerah , Cetakan
Pertama, Padang : Baduose Media
Subarsono  A.G.  2005. Analisis  Kebijakan Publik . Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono.2005. Memahami Metode Penelitian Kualitati. Cetakan
Kesatu, Bandung : Alfabeta Thoha,  Miftah.  2005. Dimensi-Dimensi Prima  Ilmu  Administrasi  Negara , Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa

## Dokumen Lain:
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014, tentang Pemerintahan Daerah UNDP  (UNESCO).1999. Declaration  on Science  and  the  Use  of  Scientific Knowledge,  Science  for  the  Twenty- First  Century, Budapest,  Hungary, Jue  26  –  July  1,  1999  pada http://www.unesco.org/science/w cs/eng/declaration/e.htm
Perpres  RI.  No  54  Tahun  2005,  tentang
Percepatan
Program Penanggulangan Kemiskinan.
Surat  Keputusan  Menteri  Koordinator Bid.  Kesra  No.25  Tahun  2007, Tentan  Pedoman  Umum  PNPM- Mandiri