DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERDAGANGAN KAYU KE UNI EROPA: STUDI KASUS PENUNDAAN IMPLEMENTASI LISENSI FLEGT
Riska Putri Hariyadi 1 , Nurul Isnaeni 2
1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia: rskhariyadi@gmail.com
2 Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia: nurul_isnaeni@yahoo.com

## Abstract
This  article  aims  to  analyze  the  factors  contributing  to  Indonesia's  changing  position during the negotiation process of FLEGT License issuance, by applying the qualitative research  approach  and  single  case  study  method.  The  theory  of  Economic  Diplomacy from Stephen Woolcock is used as the analytical framework. This article argues that there are  systemic,  domestic  and  ideational  factors  affecting  Indonesia's  policy  changes  to respond to FLEGT license mechanism. The research finds that the factors consist of the asymmetric relation between Indonesia and the European Union in the implementation of FLEGT, the policy incoherence between Indonesia’s national agencies involved, and the distinguished perception between actors involved in the process.  This study concludes that in the case of Indonesia, the three factors outlined by the Woolcock’s theory have concertedly  contributed,  however  the  critical  linkages  between  interest  and  institution variables  related  to  the  decision-making  process  at  domestic  level  have  proven  to significantly shape the final stance of Indonesia in economy diplomacy.

## Keywords:  economic diplomacy, European Union, Forest Law Enforcement
Governance and Trade (FLEGT), Ministry of Trade Republic of Indonesia

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  berkontribusi  terhadap perubahan posisi Indonesia selama proses negosiasi penerbitan Lisensi FLEGT, dengan menerapkan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dan  metode  studi  kasus  tunggal.  Teori Diplomasi Ekonomi dari Stephen Woolcock digunakan sebagai kerangka analisis. Artikel ini  berargumen  bahwa  terdapat  faktor  sistemik,  domestik,  dan  ideasional  yang mempengaruhi perubahan kebijakan Indonesia dalam merespon mekanisme kerja lisensi FLEGT. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor tersebut terdiri dari hubungan asimetris  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa  dalam  implementasi  FLEGT,  inkoherensi kebijakan antara lembaga nasional Indonesia yang terlibat, dan perbedaan persepsi antara aktor  yang terlibat  dalam  proses  tersebut.  Studi ini menyimpulkan bahwa dalam kasus Indonesia,  ketiga  faktor  yang  digariskan  oleh  teori  Woolcock  saling  memengaruhi, namun hubungan kritis antara variabel kepentingan dan institusi pada proses pengambilan keputusan di tingkat domestik telah terbukti secara signifikan memengaruhi perubahan posisi Indonesia pada praktik diplomasi ekonomi.
Kata Kunci :  diplomasi ekonomi, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,  Tata Kelola Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan (FLEGT), Uni Eropa

## Pendahuluan
Hutan merupakan salah satu elemen yang sangat signifikan dalam isu perubahan iklim dan  hilangnya  keanakeragaman  hayati  global.  Hutan  memiliki  fungsi  strategis  sebagai media penyerap (natural sink) emisi gas rumah kaca (GRK), khususnya karbondioksida yang menyebabkan kenaikan temperatur atmosfir serta menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Menurut the Rainforest Alliance (12 Agustus, 2018), perubahan hutan menjadi non- hutan telah menyebabkan produksi emisi global sebesar 10%. Sementara degradasi hutan, penurunan  kualitas  dan  fungsi  hutan,  berkontribusi  pada  peningkatan  emisi  karbon dioksida  sebesar  12-17%  setiap  tahunnya  (Dooley  &  Ozinga,  2011).  Hal  tersebut menyebabkan  isu  pengelolaan  hutan  yang  berkelanjutan  menjadi  agenda  masyarakat internasional  yang  sangat  mendesak.  Sejauh  ini  telah  banyak  inisiatif  yang  dilakukan untuk  menyelamatkan  hutan,  baik  dengan  penggunaan  instrumen  multilateral, kesepakatan dagang maupun penggunaan instrumen berbasis sukarela seperti sertifikasi kehutanan (Dlamini & Montouroy, 2017: 13). Namun demikian, inisiatif-inisiatif di atas tidak cukup efektif pada proses implementasinya karena tidak memiliki kapasitas yang mengikat secara hukum, sehingga laju deforetasi dan degradasi hutan terus terjadi.
Inisiatif Uni Eropa ini tentu beralasan. Berdasarkan laporan yang dirilis Europe Forest  Institute ,  Uni  Eropa  merupakan  pasar  sekaligus  konsumen  utama  dari  produk- produk  kayu  dunia.  Pada  tahun  2007,  Uni  Eropa  mengonsumsi  236  juta  meter  kubik produk  kayu  dengan  60,4  juta  di  antaranya  berasal  dari  produk  impor  (EU  FLEGT Facility,  2010).  Hal  tersebut  mendorong  adanya  urgensi  untuk  memastikan  produk- produk kayu yang dikonsumsi oleh pasar Uni Eropa tidak berkontribusi terhadap praktik pembalakan liar, yang berdampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Uni Eropa  menggunakan  daya  tarik  pasar  yang  mereka  miliki  dengan  menawarkan  akses “ green lane ” untuk negara-negara yang ikut serta dalam kerangka kerja sama VPA. Uni Eropa juga  membangun aturan hukum di tingkat  supranasional melalui Europe Union Timber Regulation (EU-TR), yang mengharuskan adanya due diligence (uji kelayakan) bagi  para  eksportir  yang  mengekspor  produk  kayu  dan  olahannya  ke  pasar  Uni  Eropa (Overdevest & Zeitlin, 2018).
FLEGT  pada  dasarnya  merupakan  perwujudan  rezim  kehutanan  internasional yang memiliki tujuan untuk mengatur perilaku aktor untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan  hutan  lestari (sustainable  forest  management) dengan  mengintegrasikan
proses penanganan deforestasi dan degradasi hutan melalui reformasi tata kelola hutan dan  mekanisme  kerja  berbasis  pasar  ( market-based  mechanism )  pada  forum  bilateral. Dengan mekanisme ini, Uni Eropa telah berhasil mengajak keterlibatan negara produsen secara sukarela dalam kerja sama VPA. Saat ini Uni Eropa telah memiliki negara-negara mitra  yang  tersebar  di  kawasan  Asia,  Afrika,  Amerika  Tengah  dan  Amerika  Selatan. Selain Indonesia, tercatat Kamerun, Republik Afrika Tengah, Ghana, Guyana, Honduras, Liberia, Republik Kongo dan Vietnam sebagai negara yang telah menerapkan ketentuan VPA (Tabel 1). Sementara itu masih ada sejumlah negara yang dalam proses negosiasi, VPA,  mencakup  Pantai  Gading,  Gabon,  Laos,  Malaysia  dan  Thailand.  Indonesia merupakan  satu-satunya  yang  telah  berhasil  menerbitkan  lisensi  FLEGT  (European Forest Institute (EFI), 2020)
Indonesia tergolong sebagai negara  yang  relatif berhasil   dalam kerangka  kerja sama FLEGT-VPA, dibandingkan dengan Ghana yang lebih awal menandatangani VPA dan diharapkan menerbitkan lisensi FLEGT di tahun 2018, ternyata masih belum berhasil menerbitkannya (Overdevest & Zeitlin, 2018; Rutt et al., 2018). Keberhasilan Indonesia tidak terlepas dari implementasi dan perbaikan serta evaluasi secara terus-menerus pada Timber  Legality  Assurance  System (TLAS)  atau  Sistem  Verifikasi  Legalitas  Kayu (SVLK)  di  level  nasional.  TLAS  merupakan  instrumen  yang  menjadi  tolak  ukur  dari reformasi tata kelola hutan karena menunjukkan bahwa sertifikasi produk kehutanan telah dilakukan  dengan  menerapkan  prinsip  keberlanjutan  dan  partisipatoris,  dengan melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan (multi-stakeholders), seperti  kementerian, organisasi non-pemerintah, lembaga penilai swasta, pelaku bisnis dan masyarakat lokal.
Selain  sebagai  refleksi  dari  keberhasilan  reformasi  tata  kelola  hutan  di  level nasional,  keberhasilan  Indonesia  dalam  menerbitkan  lisensi  FLEGT  dianggap  sebagai pencapaian dari strategi diplomasi Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, secara tegas menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia sebagai negara pertama  yang menerbitkan Lisensi  FLEGT merupakan hasil kerja keras dari diplomasi total  yang  dilakukan  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan,  dan  menganggap  bahwa keberhasilan  tersebut  merupakan  aset  yang  memperkuat  diplomasi  ekonomi  Indonesia (Saragih,  12  Mei  2016;  Pernyataan  Pers  Tahunan  Menteri  Luar  Negeri  Republik Indonesia Tahun 2019). Namun demikian, perlu dicatat bahwa secara de facto Indonesia
telah melakukan penundaan penerbitan Lisensi FLEGT selama satu tahun pada periode 2015-2016, sebelum akhirnya kemudian mengubah sikapnya.
Kajian  pustaka  yang  mendiskusikan  fenomena  FLEGT  sejauh  ini  sudah  cukup banyak. Secara garis besar kajian pustaka ini dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar,  yaitu  pertama,  kajian  yang  mengaitkan  FLEGT  dengan  rezim  politik  kehutanan internasional (Dlamini & Montouroy, 2017; Overdevest & Zeitlin, 2014a, 2014b); kedua, kajian yang mendiskusikan isu FLEGT dalam konteks kebijakan nasional negara mitra yang menggambarkan adanya dinamika politik domestik dalam penerapan rezim FLEGT (Maryudi, 2016a; McDermott et al., 2020; Setyowati & McDermott, 2017; van Heeswijk & Turnhout, 2013 Schmitz, 2016; Wibowo & Giessen, 2018); dan ketiga adalah kajian yang  membahas  FLEGT  dalam  kajian  diplomasi  ekonomi  yang  menggambarkan keterlibatan aktor non-negara pada perundingan VPA (Indrawati, 2016).
Di  antara  ketiga  kelompok  kajian  tersebut,  kajian  tentang  FLEGT  dalam perspektif diplomasi ekonomi masih relatif terbatas. Tulisan yang ada pun hanya terfokus pada isu keterlibatan aktor yang beragam pada negosiasi VPA dan tidak secara spesifik menjelaskan  dinamika  yang  terjadi  dalam  proses  negosiasi.  Oleh  karenanya,  dengan mengambil  studi  kasus  Indonesia,  artikel  ini  akan  menganalisis  lebih  jauh  tentang diplomasi ekonomi suatu negara dengan membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pengambilan kebijakan yang mendasari diplomasi ekonomi negara tersebut.
Dengan  menggunakan  Teori  Diplomasi  Ekonomi  dari  Woolcock  (2016)  sebagai kerangka  analisis,  artikel  ini  akan  mencoba  mengisi “literature  gap” tersebut  dengan menjawab  pertanyaan  penelitian,  mengapa  Indonesia  menunda  persetujuan  lisensi FLEGT  pada  tahun  2015-2016,  sebelum  akhirnya  mengubah  posisinya  dan  menjadi negara pertama yang berhasil memperoleh lisensi FLEGT tersebut. Pembahasan dalam artikel  ini  akan  terdiri  tiga  bagian,  yaitu  bagian  pertama  menjelaskan  keterlibatan Indonesia  pada  FLEGT,  dilanjutkan  kemudian  dengan  penjelasan  tentang  proses negosiasi  dalam  perundingan  Indonesia-Uni  Eropa,  dan  terakhir  memaparkan  analisis faktor-faktor  yang  memengaruhi  perubahan  posisi  Indonesia  dalam  proses  negosiasi penerbitan Lisensi FLEGT. Rangkaian pembahasan ini akan diakhiri dengan kesimpulan umum.

## Diplomasi Ekonomi
Artikel  ini  menggunakan  kerangka  teori  diplomasi  ekonomi  yang  dikemukakan Woolcock. Diplomasi ekonomi merupakan bagian dari studi diplomasi yang pada awal perkembangannya  didominasi  oleh  akademisi  Hubungan  Internasional  dengan mengedepankan  pendekatan  realisme  dan  neo-realisme,  sehingga  ruang  analisis  yang disajikan menitikberatkan pada peran sentral aktor negara ( state centric) (Lee & Hocking, 2010) . Namun demikian, seiring dengan perkembangan realitas hubungan internasional yang  semakin  dinamis  dan  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  termasuk  faktor  yang berdimensi  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  politik,  beberapa  akademisi  mengadopsi perangkat  analisis  dari  bidang  keilmuan  sosial  lainnya,  seperti  Ekonomi  Politik Internasional  dan  Bisnis  Internasional,  sehingga    bangunan  pengetahuan  dalam  kajian diplomasi ekonomi menjadi lebih solid.
Menurut  Lee  dan  Hocking  (2010),  penggunaan  kerangka  keilmuan  Ekonomi Politik  Internasional  dan  Bisnis  Internasional  memberikan  pengetahuan  tentang perkembangan keterlibatan aktor yang bervariasi dan adanya karakter-karakter lain yang membentuk  proses diplomasi  ekonomi. Sejalan dengan  argumen  Lee dan  Hocking  ini, Baynes  dan  Woolcock  (2016)  berpendapat,  bahwa  diplomasi  ekonomi  menyediakan konteks  yang  lebih  luas,  dan  tidak  terbatas  pada  penjelasan  praktik  diplomasi  yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah, seperti diplomat dan pegawai kementerian. Lebih jauh,  diplomasi  ekonomi  memperlihatkan  adanya  proses  pembuatan  kebijakan  publik yang dipengaruhi kalangan non-pemerintah sebagai wujud akuntabilitas dari sistem yang demokratis.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang  ditawarkan  diplomasi  ekonomi  bersifat multilevel,  mencakup  variabel  sistemik  di  level  internasional  dan  sekaligus  variabel proses  pembentukan  kebijakan  di  level  domestik.  Keduanya  sama-sama  merupakan bahan pertimbangan yang signifikan. Menurut Baynes dan Woolcock, diplomasi ekonomi membahas isu–isu tentang perdagangan, keuangan dan lingkungan global.
Teori Woolcock berusaha menjelaskan faktor-faktor yang membentuk diplomasi ekonomi  dengan  menyajikan  perangkat  analisis (analytical  toolkits) berupa  sejumlah variabel  yang  berbasis  pada  keilmuan  Hubungan  Internasional  dan  Ekonomi  Politik Internasional.  Woolcock  menghadirkan  pendekatan  yang  tidak  terikat  pada  kerangka pemikiran  tunggal  dan  menganggap  kerangka  pemikiran  seperti  realisme  dan konstruktivisme sama-sama signifikan dalam melihat proses negosiasi  yang dilakukan.
Setiap  fase  dalam  proses  negosiasi  yang  berlangsung  akan  memperlihatkan  dinamika yang mencerminkan pengaruh dari realisme hingga konstruktivisme.
Sebagaimana tampak dalam Tabel 2, ada tiga faktor yang dianggap berpengaruh dalam proses negosiasi, yaitu faktor sistemik, faktor domestik dan faktor ideasi. Untuk faktor  sistemik  ada  sejumlah  variabel  yang  berperan,  yaitu  kekuatan  ekonomi  relatif ( relative  economic  power) ,  rezim  internasional  ( international  regimes) dan  pasar ( market ).  Sementara  mengenai  faktor  domestik  terdapat  dua  variabel  yang  saling berkaitan,  yaitu  kepentingan (interests) dan  institusi  beserta  proses  pengambilan keputusan. (Institution  and decision-making  process). Sedangkan terkait faktor ideasi, pada intinya berkenaan dengan cara pandang para aktor yang terlibat dalam melihat dunia maupun masalah yang dihadapi.
Tabel 2- Faktor-Faktor Pembentuk Diplomasi Ekonomi
Faktor Sistemik Faktor Domestik Faktor Ideasi
 Relative Economic Power
 International Regimes
 Market  Interest  Institution and Decision-making process  The  way  world  or  problem viewed by actors involved
Sumber: Woolcock ( 2016)
Pada  variabel relative  economic  powers pemikiran  realisme  cenderung mendominasi  karena  variabel  ini  melihat  aspek  material  sebagai  pembentuk  interaksi antara  negara-negara  berdaulat  ( sovereign  states ).  Realisme  mengasumsikan  bahwa negara sebagai negosiator akan menekankan pada keuntungan relatif ( relative gains ) dan tidak melihatnya sebagai keuntungan absolut ( absolute gains ). Oleh karena itu, variabel ini  menjelaskan  bagaimana  kemampuan  dalam  membentuk  agenda  dan  memengaruhi hasil negosiasi dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran ekonomi (economic size) serta modalitas  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  negara  yang  terlibat  dalam  negosiasi,  seperti jumlah  penduduk,  sumber  daya  alam,  struktur  ekonomi,  dan  sebagainya.  Variabel  ini sebenarnya beririsan dengan variabel market yang digolongkan sebagai faktor sistemik. Menurut Baynes dan Woolcock, perkembangan pasar menentukan aktor yang terlibat dan memengaruhi  posisi  dari  aktor  yang  terlibat  dalam  proses  negosiasi.  Faktor  sistemik lainnya,  adalah international  regimes. Variabel  ini  dianggap  sebagai intervening variables yang  terikat  dalam  kerangka  pendekatan  struktural  dari hegemonic  stability theory, sehingga  variabel  ini  menjelaskan  bahwa  kerja  sama  internasional  dan  hasil
kebijakan dipengaruhi oleh aktor hegemon.
Terkait faktor domestik, menurut Woolcook variabel kepentingan (interest) pada dasarnya menunjukkan pendekatan berbasis masyarakat (society-based approach) yang menyatakan bahwa kepentingan yang dibawa suatu negara pada dasarnya tidak tunggal. Terdapat bermacam kepentingan yang satu sama lain saling berkompetisi memengaruhi proses pembuatan kebijakan dalam diplomasi ekonomi. Sebut saja misalnya, kepentingan industri,  kepentingan  korporasi,  dan  kepentingan  masyarakat  sipil,  yang  umumnya diwakili  oleh  organisasi  non  pemerintah.  Negara  akan  berusaha  untuk  bernegosiasi dengan tujuan menemukan titik keseimbangan dari preferensi kepentingan yang berbeda- beda  dalam  rangka  memaksimalkan  utilitasnya  ( the  utility  maximization ).  Agregat kepentingan ini membentuk preferensi nasional dari suatu negara. Pada titik ini, variabel interest terkait dengan variabel institution and decision-making process karena institusi mewakili  eksistensi  negara  yang  berfungsi  untuk  menentukan  titik  keseimbangan  dari beragam  kepentingan  yang  ada  serta  menentukan  bagaimana  proses  pengambilan keputusan berlangsung dalam konteks hubungan antara aktor dan agensi yang terkait.
Faktor  ideasi  merujuk  pada  bagaimana  gagasan  dapat  menjadi  faktor  yang mempengaruhi proses negosiasi. Variabel gagasan ini dapat diletakkan dalam kerangka pemikiran  konstruktivisme  yang  menyediakan  basis  teoritis  bagi  signifikansi  peran gagasan dalam menentukan kebijakan suatu negara. Faktor ideasi di sini merujuk pada pengertian  cara  pandang  aktor  dalam  melihat  dan  memahami  dunia  serta  masalah  di sekelilingnya.  Menurut  Woolcock  setiap  aktor  yang  terlibat  dalam  proses  negosiasi memiliki ideasi masing-masing dengan perspektif yang beragam. Namun demikian, perlu digarisbawahi  bahwa  pengaruh  faktor  ideasi  dalam  pembentukkan  diplomasi  ekonomi tidak menyoal kapasitas aktor yang secara rigid mengubah perilaku negara, karena faktor ideasi memengaruhi diplomasi ekonomi lebih kepada konteks persuasion dan bargaining pada proses negosiasi.

## Metode Penelitian
Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode  studi  kasus  tunggal.  Studi  kasus  yang  diangkat  adalah  fenomena  Indonesia sebagai salah satu negara mitra VPA yang menunjukkan perubahan posisi dalam proses negosiasi  Lisensi  FLEGT.  Metode  pengumpulan  data  berdasarkan literature  survey
meliputi  telaah  terhadap  jurnal  akademik  dan  buku-buku  ilmiah,  serta  penelusuran dokumen  resmi  seperti  peraturan  pemerintah  berupa  undang-undang,  memorandum, executive order , dan arsip rapat resmi dari kementerian terkait baik dari sisi Pemerintah Indonesia maupun Uni Eropa. Berbagai sumber rujukan juga berasal dari on-line sources . Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik wawancara dengan sejumlah narasumber yang representatif dengan topik kajian.

## Pembahasan: Keterlibatan Indonesia dalam FLEGT–VPA
Keterlibatan  Indonesia  dalam  mekanisme  FLEGT  tidak  terlepas  dari  kedudukannya sebagai  salah  satu  negara  produsen  kayu  terbesar  di  dunia.  Menurut  data  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Agung dkk., 2018) kawasan hutan Indonesia mencakup sekitar 63% dari luas daratannya yang setara dengan 120 juta hektar. Selain itu,  Indonesia  merupakan  mitra  dagang  Uni  Eropa  di  bidang  produk  kayu.  Pasar  Uni Eropa  diperlukan  Indonesia  dalam  rangka  menjaga  performa  volume  dan  nilai  ekspor produk kayu dan olahannya. Melalui laporan VPA tahun 2014, pada tahun  2013 tercatat nilai ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa sebesar 593,3 juta USD, atau berada di peringkat  kedua  terbesar  setelah  kawasan  Asia  dari  total  nilai  ekspor  produk  kayu Indonesia berdasarkan kawasan.
Keikutsertaan Indonesia dalam rezim FLEGT dilakukan melalui penandatanganan kemitraan sukarela atau Voluntary Partnership Agreement dengan Uni Eropa  di  tahun  2013.  Kemitraan  ini  bersifat  sukarela,  artinya  negara  produsen  kayu diberikan pilihan untuk terlibat ataupun tidak. Meskipun begitu, setelah penandatanganan kesepakatan  kerja  sama  bilateral,  perjanjian  akan  bersifat  mengikat  secara  hukum. Inisiatif  Uni  Eropa  dalam  mengharmonisasikan  upaya  perbaikan  tata  kelola  kehutanan dengan perdagangan, menghasilkan kerangka kerja yang tidak hanya berfokus terhadap upaya penanganan deforestasi tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Mekanisme  yang  ditawarkan  Uni  Eropa  dianggap  sesuai  dengan  kebutuhan Indonesia terkait permasalahan pembalakan liar. Mengingat Indonesia, telah melakukan berbagai macam  deregulasi  berdimensi outward looking semenjak tahun  1985, dengan melakukan  diversifikasi  perdagangan  sektor  non-migas  guna  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  salah  satunya  adalah  produk  hasil  hutan  (Pangestu  dkk.,  2015;  Soesastro  & Basri,  2005).  Dikarenakan  orientasi  kebijakan  tersebut,  Indonesia  menjadi  salah  satu
negara pemasok kayu internasional. Namun, status tersebut menimbulkan efek samping berupa  berbagai  permasalahan  pada  aspek  lingkungan  hidup,  ekonomi  dan  politik. Komersialisasi  produk  hasil  hutan  dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggungjawab (Palmer, 2001: 4).
Dengan  permintaan  kayu  di  level  nasional  dan  internasional,  diikuti  dengan kemunculan praktik-praktik penyelundupan kayu lintas nasional (Obidzinski dkk., 2006: 1-2).  Hal  ini  kemudian  diperkeruh  dengan  indikasi  lemahnya  aspek  hukum  dalam permasalahan tata kelola hutan di akhir tahun 1990-an, karena terjadi perubahan rezim dan munculnya aturan desentralisasi, yang memberikan ruang untuk praktik kesewenang- wenangan  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  (Dauvergne,  1993;  Suwarno  dkk., 2015). Diperkirakan terdapat hampir 100 juta meter kubik kayu yang tersebar di Indonesia pada kurun waktu 1997 dan 1998 merupakan kayu illegal (Sato, 2002). Lebih jauh, laju deforestasi di Indonesia dalam kurun waktu 1980 hingga 1995 meningkat, sebesar 0,8% per  tahun  pada  periode  1980-1990  dan  sebesar  1%  pertahun  pada  periode  1990-1995 (Palmer, 2001).
Melihat permasalahan di sektor pengelolaan sumber daya kehutanan yang berakar pada  permasalahan  tata  kelola  yang  buruk.  FLEGT  menjadi  salah  satu  inisiatif  untuk melakukan reformasi tata kelola hutan. Secara konseptual, tata kelola diartikan sebagai sekumpulan cara yang dilakukan oleh individu-individu dan institusi-institusi, baik publik maupun privat, untuk mengelola masalah secara bersama (Taufik, 2016). Oleh karena itu, pada  pelaksanaannya  FLEGT  menekankan  prinsip  partisipatoris  dengan  keterlibatan semua pihak dalam proses penentuan dan pelaksanaan sistem jaminan legalitas.
Dalam  Gambar  1  dapat  terlihat  bahwa  kemitraan  sukarela  (VPA)  dalam mekanisme FLEGT melibatkan aktor-aktor yang variatif, dan tidak terkonsentrasi pada peran pemerintah. Aktor-aktor yang terlibat  meliputi: (1) aktor publik seperti negara yang diwakili dengan kementerian dan lembaga terkait dan organisasi internasional; (2) aktor privat  seperti  asosiasi  bisnis  terkait;  dan  (3)  aktor  masyarakat  sipil  seperti  lembaga swadaya  masyarakat,  masyarakat  adat  dan  lembaga  pemantau  independen  untuk menjamin  bahwa  proses  perbaikan  tata  kelola  dilakukan  dengan  prinsip  transparansi, akuntabilitas dan partisipatoris (Dlamini & Montouroy, 2017:10).
Mekanisme kerja VPA yang diikuti, memiliki tiga pilar utama untuk memperkuat tata kelola kehutanan (Othman dkk., 2012: 111). Ketiga pilar ini adalah (1) skema lisensi
VPA  melalui  pembentukan  sistem  jaminan  legalitas  atau Legality  Assurance  System (LAS);  (2)  struktur  pemantauan  terhadap  implementasi  pelaksanaan  lisensi;  dan,  (3) transparansi dokumen-dokumen penunjang sistem. Pelaksanaan VPA diharapkan dapat mendorong  tercapainya  peningkatan  akses  ke  pasar  Uni  Eropa,  dukungan  dan pengembangan  tata  kelola  di  negara  mitra  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  serta peningkatan fondasi untuk pengelolaan hutan lestari (European Commission, 2007).

## Gambar 1: Aktor-Aktor Domestik yang Terlibat dalam Kemitraan VPA
Sebagaimana sudah disinggung di  atas, FLEGT  memiliki dua mekanisme kerja yang disebut dengan Perjanjian Kemitraan Sukarela (voluntary partnership agreement/ VPA) dan Aturan Kayu Uni Eropa (EU Timber Regulation/ EU-TR). Mekanisme kerja ini disahkan pada tahun 2010 dan diberlakukan pada tahun 2013. Mekanisme kerja ini berbasis  pasar  dengan  aturan  yang  melarang  operator  menempatkan  kayu  atau  produk kayu ilegal di pasar Uni Eropa dan mengharuskan produsen domestik maupun luar negeri yang menempatkan produknya di pasar Uni Eropa untuk menuntaskan uji kelayakan (due diligence), guna  menjamin  kayu  yang  dipasarkan  bebas  dari  praktik  pembalakan  liar (Overdevest & Zeitlin, 2014b: 9). Mekanisme uji kelayakan dapat dilakukan melalui tiga cara.  Pertama,  dengan  memiliki  izin  FLEGT  VPA  yang  valid.  Kedua,  operator  dapat
mengembangkan  sistem  uji  tuntas  mereka  sendiri  dengan  proses  evaluasi  terjadwal. Ketiga,  dapat  menggunakan  sistem  siap  pakai  yang  dikembangkan  oleh  'organisasi pemantau' (MO) pihak ketiga yang diakui oleh Komisi Uni Eropa (Overdevest & Zeitlin, 2014a: 38).
Aturan  ini  dibuat  berdasarkan  prinsip  WTO,  yaitu  prinsip  non-diskriminatori, sehingga tidak ada pembedaan bagi produk yang berasal dari pasar domestik maupun luar negeri. Keseluruhan produk harus melakukan proses uji kelayakan dengan tuntas. Aturan yang  memproteksi  pasar  sebagai  upaya  mitigasi  dari  penjualan  kayu  ilegal  di  negara konsumen, bukan kali pertama dilakukan di  dunia. Amerika Serikat  telah lebih dahulu melakukan tersebut melalui Lacey Act . Namun, regulasi  Lacey Act tidak sebaik aturan EU-TR  karena  belum  dilengkapi  oleh  kerangka  regulasi  yang  jelas  terkait  aturan  bagi importir, eksportir dan pedagang (Muryadi, 2018:78).
Indonesia  telah  berkomitmen  dalam  upaya  perbaikan  tata  kelola  hutan  dimulai tahun 2007 dengan menetapkan SVLK sesuai dengan mandat Deklarasi Bali tahun 2001 (Amafnini, 2014). Sistem ini yang kemudian digunakan sebagai komponen perbaikan tata kelola  hutan  dalam  kerja  sama  dengan  Uni  Eropa.  Kesepakatan  mulai  intensif berkembang  paska  penandatanganan  kerja  sama  FLEGT-VPA  secara  resmi  di  tahun 2013.  Penandatanganan  dilakukan  oleh  Menteri  Kehutanan  RI,  Zulkifli  Hasan, Komisioner Eropa  Bidang  Lingkungan Janez Potonik,  dan Menteri  Lingkungan Hidup Lithuania,  Valentinas  Mazuronis,  yang  merupakan  Presiden  Uni  Eropa  pada  saat  itu (KLHK, 2013). SVLK memiliki peran yang signifikan dalam implementasi rezim FLEGT di Indonesia karena digunakan sebagai sistem jaminan legalitas kayu yang penting dalam kerangka  kerja  VPA.  SVLK  akan  menggunakan  dokumen  V-legal,  yang  digunakan sebagai alat penyetara bagi Lisensi FLEGT.
Komponen dokumentasi sistem jaminan legalitas kayu signifikan karena menjadi alat  untuk  mendapatkan  akses  jalur  hijau  yang  dijanjikan  oleh  Uni  Eropa.  Namun, keterlibatan  dalam  VPA  tidak  serta  merta  menandai  bahwa  V-legal  bisa  langsung diterima  oleh  Uni  Eropa.  Terdapat  berbagai  macam  mekanisme  yang  harus  dilewati, termasuk  evaluasi  teknis  berulang  untuk  memastikan  bahwa  sistem  jaminan  legalitas kayu Indonesia dianggap setara dengan standar yang telah dianut Uni Eropa. Selain itu, penyetaraan SVLK dengan standar di Uni Eropa tidak terlepas dari proses negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Uni Eropa.

## Proses Negosiasi Penerbitan Lisensi FLEGT
Proses negosiasi hingga penyetaraan SVLK sebagai lisensi FLEGT dapat dibagi dalam tiga tahapan, yaitu (1) tahapan pra perundingan, (2) tahapan negosiasi atau perundingan VPA,  dan  (3)  tahapan  implementasi  hasil  negosiasi.  Pada  tahapan  pra-perundingan, negara  mitra  berfokus  terhadap  pembentukan  keputusan  nasional  terkait  keterlibatan dalam  skema  VPA.  Dikarenakan  negosiasi  berpusat  pada  konsolidasi  domestik,  maka tahapan  pra-perundingan  dengan  Uni  Eropa  masih  bersifat  informal.  Namun,  prinsip- prinsip FLEGT seperti partisipatoris dan transparansi wajib untuk diadopsi oleh negara- negara mitra pada tahapan ini, tidak terkecuali Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam skema VPA tidak terlepas dari komitmen politik Indonesia untuk memerangi pembalakan liar  dan  perdagangan  kayu  ilegal.  Proses  pengambilan  keputusan  di  level  domestik  di Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kementerian dan lembaga terkait, aktor swasta serta lembaga swadaya masyarakat menghasilkan kesepakatan yang bulat untuk ikut serta dalam skema VPA dan menggunakan SVLK (Perwakilan KLHK, Wawancara Personal, 13 April 2021; Perwakilan KLHK, Wawancara Personal, 14 April 2021).
Pada  tahapan  kedua,  proses  perundingan  VPA,  negosiasi  dengan  Uni  Eropa bersifat resmi dan formal dan dilakukan secara lebih intensif. Dalam negosiasi bilateral antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa  melewati  tahapan-tahapan  penting  yang  menandai perkembangan  dari  proses  negosiasi.  Beberapa  di  antaranya  adalah  tahapan penandatanganan  dan  ratifikasi.  Penandatanganan  VPA  dilakukan  di  Brussel  oleh representasi  Pemerintah  Indonesia  dan  Uni  Eropa  pada  tanggal  30  September  2014. Sementara  tahapan  ratifikasi  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  pada  tanggal  4  Mei 2014  yang  hasilnya  dituangkan  dalam  Peraturan  Presiden  No.  21  Tahun  2014  tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang  Penegakan  Hukum  Kehutanan,  Tata  Kelola  dan  Perdagangan  Produk  Kayu  ke Uni Eropa (Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), 2014).
Berbeda  dengan  ratifikasi  di  Indonesia  yang  diwujudkan  melalui  Peraturan Presiden,  ratifikasi  yang  dilakukan  di  Uni  Eropa  harus  melalui  persetujuan  parlemen. Terdapat keraguan dari parlemen untuk melakukan ratifikasi. Penolakan ini tidak terlepas dari  laporan  atas  evaluasi  kinerja  Indonesia  dalam  perbaikan  tata  kelola  hutan  dari
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  di  level  domestik.  Namun,  kendala  ini  dapat  di  atasi dengan lobbying dari  Pemerintah  Indonesia  dengan  meyakinkan  anggota  parlemen melalui beberapa cara,  yaitu: pertama menyatakan bahwa  telah terjadi perkembangan yang baik dari tata kelola hutan di Indonesia di tahun 2013 karena situasinya tidak lagi seburuk  15-30  tahun  yang  lalu;  kedua,  dengan  memaparkan  program-program  pro lingkungan  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia;  dan  ketiga,  adanya komitmen  berupa  penindakan  tegas  bagi  pelaku  pembalakan  liar  (Perwakilan  Kemlu, Wawancara Personal, 14 April 2021).
Pasca  perundingan  VPA  dengan  Uni  Eropa  yang  diakhiri  dengan  ratifikasi, tahapan perundingan beralih ke tahapan implementasi hasil negosiasi yang telah dimuat dalam naskah perjanjian VPA yang diratifikasi. Berbeda dengan dua tahapan negosiasi sebelumnya, proses negosiasi di tahap implementasi untuk menerbitkan lisensi FLEGT, sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi tata kelola, di Indonesia tidak berjalan lancar. Mengingat proses negosiasi VPA merupakan proses yang demokratis dan rentan untuk dipengaruhi  oleh  kebijakan-kebijakan  di  level  nasional.  Terjadi  hambatan  yang mengharuskan progress menuju  penerbitan  lisensi  FLEGT  di  Indonesia  mengalami penundaan akibat deregulasi kebijakan No. 89/M-DAG/PERT/10/2015 yang dikeluarkan oleh  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  (Kemendag).  Perubahan  kebijakan berimplikasi terhadap perubahan alur kesepakatan dengan Uni Eropa dalam implementasi FLEGT-VPA karena tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi yang dianut oleh Uni Eropa. Oleh karena itu, Uni Eropa meminta Indonesia untuk merevisi kebijakan tersebut karena kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan mencederai seluruh upaya perbaikan tata kelola.
Terlepas  terjadi  penundaan  pada  tahapan  akhir  negosiasi,  Indonesia  berhasil memfinalisasi  kerja  sama  dengan  penyetaraan  SVLK  dengan  Lisensi  FLEGT  di  tahun 2016. Sesuai dengan tuntutan Uni Eropa dan kritik dari organisasi masyarakat sipil dan beberapa  pelaku  bisnis  terkait,  Indonesia  melakukan  revisi  kebijakan  dengan  dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/M-DAG/PER/4/2016. Keberhasilan ini ditandai dengan penerbitan Lisensi FLEGT pertama di  Indonesia yang memberikan jalur  hijau  bagi  produk-produk  kayu  Indonesia,  sehingga  mendapat  kemudahan  akses pasar ke Uni Eropa karena tidak perlu melalui proses pengecekan berlapis.

## Perubahan Kebijakan Indonesia pada Proses Negosiasi Penerbitan Lisensi FLEGT
Dalam bagian ini dilakukan analisis dengan mengadopsi kerangka pemikiran Woolcock khususnya  terkait  faktor-faktor  pembentuk  diplomasi  ekonomi  yang  terdiri  dari  faktor sistemik, domestik dan ideasional. Ada tiga hal yang dapat dianggap berkontribusi dalam perubahan sikap Indonesia pada tahapan akhir negosiasi penerbitan Lisensi FLEGT. Tiga hal tersebut adalah hubungan asimetris antara Indonesia dan Uni Eropa dalam penerapan FLEGT, inkoherensi kebijakan antara kementerian dan lembaga terkait, dan perbedaan persepsi antara aktor pemangku kepentingan terkait kewajiban SVLK.

## Hubungan asimetris antara Indonesia dan Uni Eropa dalam penerapan FLEGT
Faktor pertimbangan yang mendorong perubahan sikap Indonesia, pada dasarnya didasari oleh  kalkulasi  keuntungan  relatif  dari  Kemendag.  Kemendag,  sebagai  agensi  yang ditunjuk  dalam  kerja  sama  ini,  mengidentifikasi  adanya  hubungan  asimetris  yang merugikan Indonesia karena Uni Eropa tidak menjalankan komitmen secara menyeluruh. Identifikasi  faktor pertimbangan ini tidak terlepas dari analisis terhadap interaksi  antar aktor yang terlibat dari negosiasi bilateral.
Merujuk  pada  pandangan  Woolcock  variabel  kekuatan  ekonomi  relatif membentuk  jalannya  negosiasi.  Dengan  demikian,  negara  yang  memiliki  kapasitas kekuatan  ekonomi  lebih  besar  akan  lebih  mudah  membentuk  agenda  dan  hasil  dari negosiasi. Pada konteks negosiasi dengan Uni Eropa, institusi tersebut memiliki kapasitas power yang lebih kuat  dari  Indonesia, khususnya pada aspek ekonomi, sehingga dapat mengarahkan  jalannya  negosiasi,  seperti  penerapan  standardisasi  yang  diakui  ataupun keberlakuan  dari  sistem  jaminan  legalitas  kayu  sesuai  dengan  standardisasi  institusi tersebut.  Terlepas  dari  konteks power  politics itu,  perlu  digarisbawahi  bahwa  negara sebagai  aktor  yang  rasional  tidak  bersikap  pasif  dalam  negosiasi.  Indonesia,  melalui Kemendag, melihat bahwa ada hubungan yang tidak seimbang dengan kerja sama yang dilakukan.
Perjanjian  VPA  yang  diratifikasi  oleh  Indonesia  dan  Uni  Eropa  merupakan  hasil kesepakatan kedua belah pihak, sehingga pasal-pasal yang dirumuskan merupakan titik temu dari kepentingan-kepentingan pihak yang terlibat. Misalnya, Uni Eropa mendorong munculnya kewajiban lisensi ekspor, yang bermuara dari prinsip non-diskriminatif yang dianut oleh FLEGT. Overdevest & Zeitlin (2014b) menyatakan bahwa dua kerangka kerja
yang menunjang rezim FLEGT, VPA dan EU Timber Regulation , menganut sistem non- discriminatory dari WTO, sehingga tidak boleh terdapat pembedaan bagi kayu-kayu yang diperdagangkan  di  level  nasional  maupun  internasional.  Oleh  karena  itu,  institusi  ini mengusulkan  adanya  kewajiban  bagi  negara  mitra,  dalam  hal  ini  Indonesia,  untuk menerapkan sistem jaminan legalitas kayu nasional secara menyeluruh. Usulan tersebut termaktub pada pasal 10 perjanjian VPA yang telah diratifikasi Indonesia.
Implikasi  dari  aturan  ini  adalah  munculnya  kewajiban  di  level  nasional  untuk menerapkan SVLK, baik dari fase pemotongan kayu hingga pemanfaatannya, termasuk dari industri hulu ke industri hilir. Hal ini berada dalam payung hukum Peraturan Menteri Perdagangan  No.  97/M-DAG/PER/12/2014  yang  mengatur  dokumen  V-legal  sebagai syarat  wajib  bagi  produk-produk  yang  akan  diekspor.  Aturan  ini  menyepakati  bahwa kewajiban V-legal bagi produk ekspor bersifat menyeluruh, baik untuk pasar Uni Eropa maupun pasar non-Uni Eropa.
Namun demikian, penulis menilai bahwa esensi diplomasi ekonomi adalah untuk mendapatkan kepentingan yang dituju, baik dalam dimensi politik dan ekonomi. Okano Heijiman  (2011:  17)  memahaminya  dalam konteks strategi  negara meraih kepentingan nasional.  Dalam  konteks  ini  negara  akan  menggunakan  berbagai  sarana  politik  untuk memperkuat  pengaruh  dalam  negosiasi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional, dan penggunaan kapasitas ekonomi untuk meningkatkan stabilitas politik bangsa. Oleh karena itu, pada proses negosiasi diplomasi ekonomi dalam kasus  ini,  Indonesia  juga  mendorong  adanya  mekanisme  yang  mengakomodasi tercapainya  kepentingan  ekonomi.  Misalnya,  dengan  mendorong  adanya  perlakuan istimewa  dalam  bentuk  insentif  pasar.  Pembahasan  terkait  insentif  pasar  tersebut, termaktub pada pasal 13 peraturan Indonesia no. 21 tahun 2014 sebagai berikut:
Dengan  memperhatikan  kewajiban-kewajiban  internasionalnya,  Uni 1 wajib mempromosikan  produk  kayu  yang  tercakup  dalam  Persetujuan  ini  ke  posisi yang  menguntungkan  di  pasar  Uni.  Upaya-upaya  tersebut  wajib  meliputi langkah-langkah khusus untuk mendukung: (a) kebijakan pengadaan pemerintah dan swasta yang mengakui pasokan produk kayu yang dipanen secara legal dan menjamin  pasarnya;  dan  (b)  persepsi  yang  lebih  menguntungkan  terhadap produk  berlisensi  FLEGT  di  pasar  Uni.”  (Lampiran  1  Perpres  no.21  Tahun 2014, Pasal 13).
1 Dalam dokumen asli digunakan untuk merujuk Uni Eropa
Pasal  ini  mendorong  Uni  Eropa  untuk  memberikan  perlakuan  istimewa  bagi produk-produk  kayu  nasional.  Namun,  pada  prosesnya  Indonesia  masih  belum mendapatkan manfaat dari keberadaan pasal ini. Indonesia bahkan menengarai Uni Eropa menerapkan “double standard” sehingga sampai saat ini Indonesia masih terus menagih janji kepada Uni Eropa, karena pada praktiknya kayu ilegal masih bisa masuk ke pasar Uni Eropa.Lebih jauh kendala penerapan ini tidak terlepas dari kebijakan negara-negara anggota dalam pengadaan kayu  yang bersifat  otonom  (Perwakilan Kemlu, Wawancara Personal,  14  April  2021).  Permasalahan  inkonsistensi  sikap  Uni  Eropa  ini  pun diidentifikasi  sebagai  faktor  yang  mendorong  terjadi  perubahan  kebijakan  di  level nasional pada tahun 2015.
Tidak hanya Uni Eropa belum memberikan insentif khusus kepada Indonesia, pada praktiknya  Uni  Eropa  terlihat  setengah  hati  dalam  penerapan  komitmen  untuk menerapkan FLEGT dan menerima hanya kayu legal ke pasarnya. Melalui The Jakarta Post ,  Oke  Nurwan  selaku  perwakilan  dari  Kemendag  menyatakan  bahwa  Uni  Eropa sendiri belum memperlihatkan keseriusannya dalam implementasi FLEGT-VPA dengan negara    mitra  (Jong,  26  Januari  2016).  Lebih  jauh,  dari  sumber  yang  sama,  dikatakan bahwa ada sekitar 6 negara yang tidak mengimplementasikan FLEGT, dan sisanya tidak optimal dalam melaksanakan karena dilakukan hanya dengan pengecekan secara  acak. Tidak  optimalnya  penerapan  sistem  FLEGT  di  Uni  Eropa  menyebabkan  kayu  illegal masih  bisa  masuk  ke  pasar  Uni  Eropa.  Oleh  karena  itu,  Oke  Nurwan  menilai  bahwa kewajiban  SVLK  memberikan  disinsentif  bagi  Indonesia,  terlebih  pada  praktiknya komitmen atas penerapan FLEGT di Uni Eropa sendiri belum sempurna.
Pernyataan dari Perwakilan Kemendag menunjukkan adanya hubungan  asimetris dari Kerja sama  Indonesia dan Uni Eropa. Dikarenakan  Uni Eropa mendorong  adanya penerapan  secara  menyeluruh  kepada  Indonesia,  namun  pada  level  internal  institusi tersebut, negara-negara anggota Uni Eropa tidak menerapkan sistem uji kelayakan secara tuntas sebagaimana selalu digaungkan sebagai mekanisme kerja dari rezim FLEGT. Hal ini menjadi temuan menarik dalam konteks penanganan deforestasi sebagai strategi untuk mengatasi  perubahan iklim, dimana Uni Eropa  menerapkan standar  yang memaksakan aktor eksternal untuk memberikan komitmen kerja samanya, tetapi hal berbeda terjadi di level internal Uni Eropa.
Sudut pandang Kemendag dalam kerja sama Uni Eropa, yang melakukan perubahan kebijakan, diartikan dalam tulisan Woolcock (2016) sebagai cara pandang realisme dalam negosiasi ekonomi yang mengasumsikan bahwa negara sebagai aktor tunggal dan melihat kerja  sama  dalam  konteks relative  gains .  Hal  ini  tentu  bertolak  belakang  dengan perspektif ekonomi internasional yang mengasumsikan adanya aktor yang beragam dan tidak terpusat pada aktor negara. Hal ini juga menunjukkan adanya kompleksitas dalam proses  negosiasi  dalam  diplomasi  ekonomi.  Kemendag,  selaku  kementerian  yang mengeluarkan  perubahan  kebijakan  posisi  Indonesia,  dalam  proses  negosiasi  bilateral bertindak  sebagai  aktor  negara  yang  mengupayakan  maksimalisasi  keuntungan  atau setidaknya keuntungan yang seimbang dari proses negosiasi. Akan tetapi, sikap Indonesia tersebut merupakan hasil dinamika politik domestik dimana Kemendag bukanlah aktor tunggal  dalam  proses  pengambilan  keputusan  di  level  domestik,  tetapi  ada  aktor-aktor lain yang merepresentasikan beragam kementerian/lembaga lainnya, termasuk aktor non- negara dengan preferensi kepentingannya masing-masing karena memiliki konstituen dan prioritas yang berbeda satu sama lain.

## Inkoherensi Kebijakan antara Kementerian dan Lembaga Terkait
Pada  bagian  ini  artikel  memaparkan  temuan  yang  diidentifikasi  menjadi  faktor  yang mendorong  perubahan  kebijakan  di  tataran  domestik.  Dalam  mengidentifikasi  hal  ini, artikel  melihat  relasi  antara  aktor-aktor  domestik  yang  terlibat  dan  proses  perumusan kebijakan. Sebagai kerja sama yang membahas upaya perbaikan tata kelola hutan yang terintegrasi  pada  aktivitas  perdagangan  internasional,  kerja  sama  ini  menuntut keterlibatan beberapa institusi nasional. Wibowo dan Giessen (2018) menyatakan adanya keterlibatan  KLHK,  Kementerian  Perindustrian  (Kemenperin)  dan  Kemendag  dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Dengan keterlibatan kementerian di atas, dapat diindikasikan adanya inkoherensi kebijakan  antar  kementerian  dalam  tahapan  finalisasi  lisensi  FLEGT.  Dikarenakan dikeluarkannya Kebijakan Permendag No. 89/M-DAG/PERT/10/2015 berisi pembatalan atas kebijakan Permendag No. 97 Tahun 2014 dan Permendag No. 66 Tahun 2015 tentang ketentuan  ekspor  produk  industri  kehutanan  yang  mewajibkan  penggunaan  sistem jaminan legalitas pada hasil industri kehutanan. Pada pasal 4, peraturan tersebut hanya mewajibkan  penggunaan  V-legal  sebagai  dokumentasi  SVLK  untuk  kelompok  produk
industri tertentu dan melonggarkan kewajiban bagi kelompok produk industri kehutanan lainnya
Peraturan  yang dikeluarkan Kemendag mendapat kritikan oleh beberapa pelaku bisnis,  lembaga  swadaya  masyarakat  dan  Uni  Eropa.  Lebih  jauh,  dengan  adanya ketidakpuasan dan kekecewaan dari Kementerian  Lingkungan Hidup, terdapat  indikasi bahwa  ketidakbulatan  suara  dalam  konteks  implementasi  FLEGT-VPA  yang menghambat  finalisasi  SVLK  sebagai  lisensi  FLEGT.  Mengutip  artikel  berita  yang diterbitkan  Tempo  mengenai  penerbitan  Permendag  terkait,  Agus  Justianto,  Staf  Ahli Menteri  Bidang  Ekonomi  Sumber  Daya  Alam  KLHK  mengatakan  bahwa  Kemendag tidak  pernah  berkordinasi  dengan  KLHK  terkait  diterbitkannya  aturan  Permendag  No. 89/M-DAG/PERT/10/2015.  Lebih  jauh,  Agus  menyatakan  bahwa  inkonsistensi kebijakan  akibat  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Kemendag  akan  membangun ketidakpercayaan  Uni  Eropa  terhadap  komitmen  politik  yang  telah  dibangun  oleh Indonesia (Tempo.co, 2015b)
Respons  kekecewaan  KLHK  atas  sikap  Kemendag  ini  menandai  adanya ketegangan antara dua aktor kunci  dalam negosiasi  penerbitan  Lisensi  FLEGT. Dalam kerangka  pemikiran  diplomasi  Woolcock,  perubahan  kebijakan  oleh  Kemendag  yang menjadi  dasar  penundaan  implementasi,  menunjukkan  bagaimana  preferensi  negara dalam diplomasi ekonomi dibentuk oleh politik domestik. Variabel institusi domestik dan pembentukan kebijakan berperan dalam menentukan alokasi keuntungan yang seimbang bagi  seluruh kelompok kepentingan  yang terkait. Akan tetapi  pada kasus  Indonesia ini tampak  bahwa  banyaknya  kementerian/lembaga  yang  terlibat  berpotensi  pada terbentuknya kompetisi antarkementerian/lembaga sebagai akibat perbedaan tugas pokok dan  fungsi  masing-masing  di  dalam  negeri.  Dalam  kaitan  ini  perlu  digarisbawahi pandangan Woolcock bahwa otoritas yang terlibat dalam proses negosiasi dan siapa yang berhak membentuk  kebijakan tergantung dari isu  atau topik kerja sama  yang dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mendasari sikap ataupun posisi negosiasinya berdasarkan kesepakatan antarlembaga terkait.
Woolcock  tidak  menyinggung  secara  dalam  terkait  dinamika  politik  domestik yang  memengaruhi  kebijakan  diplomasi  ekonomi  negara.  Berangkat  dari  limitasi tersebut,  pendekatan beauracracy  politics dari  Hoyt  (2000:  6)  memberikan  alternatif kerangka acuan yang lebih luas. Menurut Hoyt, pilihan kebijakan dari aktor pemerintah
dalam urusan luar negeri tergantung dari tugas dan fungsi utama aktor terkait. Lebih jauh, Hoyt  menyatakan  bahwa  keunikan  dari  setiap  tugas  dan  fungsi,  termasuk  tekanan  dari konstituen yang berbeda akan menentukan bagaimana aktor pemerintah berperilaku pada pembentukan kebijakan serta memberikan penyelesaian terhadap satu isu. Pendekatan ini membantu  memetakan  adanya  kompetisi  antara  kementerian  yang  disebabkan  oleh perbedaan konstituen dan peran dalam pemerintahan.
KLHK  memiliki  tujuan  pokok  membantu  presiden  dalam  urusan  lingkungan hidup  dan  kehutanan,  sehingga  fungsinya  terkait  dengan  upaya  perlindungan  atas sumberdaya alam Indonesia dan mencegah kerugian-kerugian pada natural asset tersebut. Berbeda  dengan  KLHK,  Kemendag  memiliki  tugas  pokok  untuk  membantu  presiden dalam  penyelenggaraan  pemerintah  yang  berurusan  dengan  bidang  perdagangan, sehingga  fungsinya  terkait  pengaturan  instrumen  yang  memengaruhi  aktivitas perdagangan,  termasuk  perumusan  dan  penetapan  kebijakan  di  bidang  penguatan  dan pengembangan perdagangan dalam negeri. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan Kemendag  dilakukan  untuk  mengakomodasi  kepentingan  dari  pelaku  perdagangan seperti asosiasi bisnis.
Dengan  perbedaan  tugas  dan  gambaran  fungsi  kementerian,  tulisan  ini berargumen terdapat kompetisi antar dua kementerian yang merupakan aktor kunci dari kemitraan  VPA.  Dikarenakan  dimensi  isu  yang  diangkat  dalam  negosiasi  penerbitan Lisensi FLEGT berada dalam dua ranah yang berbeda, yaitu reformasi tata kelola hutan dan  perdagangan  internasional,  jelas  terdapat  adanya  perbedaan  cara  pandang  dalam menyikapi  kewajiban  SVLK  antara  dua  kementerian  yang  berperan  dalam  proses negosiasi  tersebut.  Kemendag  menilai  bahwa  kebijakan  SVLK  memberikan  kerugian bagi  ekspor  produk  kayu  Indonesia  dan  mengkritik  Uni  Eropa  yang  dianggap  tidak konsisten  dalam  menerapkan  FLEGT  di  level  internal  sesuai  dengan  prinsip  yang dikemukakan. Menurut Kemendag, SVLK justru memberikan disinsentif dan membebani pelaku bisnis.
Sedangkan,  KLHK  menilai  kewajiban  SVLK  akan  membantu  pelaksanaan komitmen politik Indonesia dalam upaya memerangi permasalahan pembalakan liar dan perdagangan  kayu  ilegal  yang  merugikan  Indonesia  dari  aspek  lingkungan  hidup (Republika,  2016;  Sucofindo,  2015;  Tempo,  2015.).  Bagi  KLHK  adanya  kewajiban SVLK dapat memberikan dorongan politik bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola
hutannya sesuai dengan prinsip-prinsip hutan lestari. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa ada faktor pembentuk  lain dalam perumusan kebijakan di  level  domestik,  yaitu kepentingan konstituen dari lembaga masing-masing.
Seperti  yang dikatakan oleh  Woolcock  bahwa kepentingan nasional melupakan agregasi dari kumpulan kepentingan-kepentingan yang berasal dari aktor-aktor di level domestik. Misalnya, pada kasus Indonesia terkait penerapan Lisensi FLEGT, perubahan kebijakan kemendag yang menyebabkan penundaan implementasi Lisensi FLEGT, dapat diartikan  sebagai  cara  Kemendag  dalam  mengakomodasi  perbedaan  kepentingan tersebut. Dalam artikel Giessen dan Wibowo (2018: 34) secara implisit dikatakan bahwa Kemendag mengeluarkan kebijakan tersebut atas dasar tuntutan dari pelaku bisnis yang belum siap dengan mekanisme sertifikasi. Hal ini pun sesuai dengan pendekatan teoritik diplomasi  ekonomi  dari  Woolcock,  institusi  domestik,  seperti  Kemendag,  menjadi penentu dalam memutuskan titik keseimbangan antara perbedaan kepentingan yang ada dan  bagaimana  cara  menyelesaikan  pertentangan  yang  terjadi  akibat  perbedaan kepentingan  dari  aktor-aktor  tersebut.  Lebih  jauh  terkait  elaborasi  perbedaan  persepsi terhadap kewajiban SVLK akan dipaparkan pada sub-bab selanjutnya.

## Perbedaan Persepsi Antara Pemangku Kepentingan Tentang SVLK
Pada  bagian  ini  paparan  akan  berfokus  pada  perbedaan  pandangan  antara  kelompok asosiasi bisnis terkait penerapan V-legal, sebagai bagian dari dokumentasi SVLK, di level nasional. Hal ini dilakukan karena SVLK merupakan sistem yang akan digunakan sebagai alat penyetaraan dengan lisensi FLEGT ternyata tidak diterima secara bulat oleh pelaku industri  kehutanan.  Berdasarkan  data  yang  ada  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan pandangan  di  kalangan  aktor  swasta  dalam  melihat  kewajiban  SVLK.  Lebih  jauh pandangan ini berkontribusi terhadap perubahan kebijakan di level nasional.

## Tabel 3- Peta Pandangan Pelaku Bisnis terkait SVLK
Nama Asosiasi Pandangan Keterangan Setuju Tidak Setuju Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) О APHI dan APKI yang tergolong sebagai pelaku bisnis berskala besar menilai bahwa SVLK membangun imej produk Indonesia yang lebih baik di pasar global (Wibowo & Giessen, 2018: 34) Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) О Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA) О SVLK wujud perbaikan tata kelola untuk membebaskan Indonesia dari praktik pembalakan dan perdagangan kayu ilegal. (Agro Indonesia,
2015). Selain itu SVLK dinilai memberikan kemudahan untuk mengakses pasar Uni Eropa dengan lebih mudah(Wibowo & Giessen, 2018: 35) . Asosiasi Mebel dan Kerajinan Republik Indonesia (AMKRI) О SVLK dianggap menurunkan optimisme industri hilir yang ingin meningkatkan target pertumbuhan ekspor mebel dan kerajinan nasional (Tempo.co, 6 Oktober 2015) AsosiasiIndustriPermebela n dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) О Penerapan SVLK harus dilanjutkan karena ditujukan agar sistem legalitas nasional tersebut mendapatkan pengakuan internasional. (Antara News, 2016))
Perbedaan pandangan yang ada bersumber pada perbedaan persepsi antara aktor pemangku  kepentingan.  Persepsi-persepsi  yang  timbul  akibat  kepercayaan  dan  cara pandang  negosiator  akan  memengaruhi  proses  persuasi  dan  tawar  menawar  dalam negosiasi diplomasi ekonomi. Tabel 3 menunjukan bahwa perbedaan persepsi pun terjadi antar aktor-aktor swasta/bisnis, bukan hanya terjadi pada aktor negara seperti Kemendag dan  KLHK  sebagaimana  yang  sudah  diulas  pada  paparan  sebelumnya.  Perbedaan pandangan di kalangan aktor bisnis dapat diketahui, misalnya, bahwa perwakilan AMKRI memiliki  pandangan  bahwa  SVLK  memberikan  dampak  yang  negatif  bagi  aktivitas ekspor  Indonesia.  Dewan  pertimbangan  AMKRI,  Sunoto,  kerap  mengeluarkan pernyataan  tidak  setuju  dan  secara  aktif  melakukan  protes  atas  kewajiban  SVLK (Republika, 2014; Tempo.co, 15 Oktober 2015).
Alih-alih  melihat  SVLK  sebagai  bentuk  komitmen  politik  Indonesia  untuk memerangi permasalahan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal di dalam negeri sebagaimana asosiasi bisnis yang lain seperti ASMINDO, APHI dan APKI dan ISWA, AMKRI  melihat  penerapan  SVLK  pada  industri  hilir  sebagai  hambatan  yang mengganggu optimisme ekspor produk mebel dan kerajinan. Hal ini menandai ada dua perbedaan  cara  pandang  antara  aktor  pemangku  kepentingan.  Cara  pandang  pertama adalah  melihat  SVLK  sebagai  batu  loncatan  yang  mampu  mengatasi  permasalahan lingkungan hidup, sekaligus meningkatkan daya tawar. Sedangkan, cara pandang kedua melihat SVLK sebagai hambatan yang menimbulkan disinsentif bagi produk produk kayu nasional.
Dalam  kerangka  pemikiran  Woolcock,  perbedaan  persepsi  antara  negosiator diilustrasikan  dalam  dua  pendekatan  teoritik  ekonomi  politik  internasional.  Negosiator dengan  orientasi  pemikiran  merkantilisme  atau  realism  ekonomi,  akan  cenderung berfokus  kepada  keuntungan  relatif  pada  proses  negosiasi.  Sedangkan  pada  negosiator
yang  memiliki  cara  pandang  liberal  akan  lebih  melihat  kesepakatan  negosiasi  sebagai media  untuk  mendapatkan  keuntungan  bagi  setiap  pihak.  Misalnya,  representasi pemerintah yang merupakan aktor kunci, yaitu Kemendag yang melihat penerapan lisensi FLEGT  dengan  kewajiban  menyeluruh  SVLK  menimbulkan  kerugian  karena  pada praktiknya  Uni  Eropa  sendiri  tidak  menerapkan  sistem  pengecekan  menyeluruh  sesuai dengan  komitmen  FLEGT.  Hal  ini  dalam  konteks  yang  diilustrasikan  oleh  Woolcock diartikan  sebagai  sudut  pandang  realism  ekonomi  atau  merkantilisme  yang  menilai hubungan kerja sama dalam konteks keuntungan relatif ( relative gains) .
Sedangkan,  KLHK  melihat  bahwa  keterlibatan  dengan  Uni  Eropa  merupakan upaya perbaikan tata kelola hutan yang dilakukan secara bersama. Pada konteks ini sikap KLHK  sebagai  negosiator  pada  penerbitan  Lisensi  FLEGT  menunjukan  cara  pandang yang  cenderung  mengarah  ke  liberal  institusionalisme,  yaitu  keikutsertaan  Indonesia memberikan  keuntungan  terlepas  dari  motif  dan  kepentingan  Uni  Eropa.  Hal  ini memperkuat  asumsi  pandangan  liberalisme  yang  menilai  kerja  sama  menghasilkan keuntungan absolut. Jika dikontekstualisasikan pada kondisi di level nasional, perbedaan persepsi  seperti  yang  terjadi  antara  dua  kementerian  dan  kelompok  asosiasi  bisnis menimbulkan adanya dinamika tertentu pada proses tawar menawar dan praktik persuasi antara negosiator yang terlibat.

## Simpulan
Pembahasan  dalam  artikel  ini,  memperlihatkan  bahwa  proses  perumusan  kebijakan diplomasi  ekonomi  Indonesia dalam menghadapi  isu  FLEGT, sebagaimana pandangan teoritis Woolcock, bersifat kompleks, karena adanya faktor-faktor sistemik, domestik dan ideas  yang  bekerja saling mempengaruhi dalam  proses  yang dinamis. Perubahan sikap Indonesia  untuk  menunda  komitmennya  terhadap  FLEGT  pada  tahun  2015-2016 disebabkan oleh tiga faktor tersebut, yang secara faktual diterjemahkan sebagai adanya hubungan  asimetris  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa  dalam  penerapan  implementasi FLEGT, inkoherensi kebijakan antara kementerian dan lembaga terkait, dan perbedaan persepsi terkait kewajiban SVLK di kalangan aktor-aktor yang terlibat, khususnya dari aktor bisnis.
Dari pembahasan artikel ini menjelaksan temuan terkait adanya adanya “rivalry” yang dipengaruhi oleh “bureaucratic politics”. Temuan ini memperlihatkan bagaimana
Kemendag  dan  KLHK,  sebagai  kementerian/lembaga  pemerintahan  yang  terlibat  dan berkepentingan  langsung  pada  proses  perundingan  terkait  isu  FLEGT,  berada  dalam posisi yang tidak sejalan sehingga membentuk kebijakan yang tidak koheren. Rivalitas juga  muncul  karena  adanya  tekanan  ataupun  pengaruh  dari  aktor-aktor  bisnis  yang berkepentingan dengan keterlibatan Indonesia dalam skema FLEGT. Khususnya, melalui dua  mekanisme  kerjanya,  yaitu  pengaturan  kemitraaan  sukarela  (VPA)  dan  Regulasi Perkayuan  Uni  Eropa  (EUTR),  serta  ketentuan-ketentuan  teknis  yang  menyertainya seperti SVLK. Posisi diametral antara Kemendag dan KLHK sulit dihindari, karena tugas pokok  dan  fungsi  serta  preferensi  departemental  masing-masing  secara  kelembagaan berbeda. Demikian juga, bahwa aktor-aktor bisnis yang diwakili oleh berbagai asosiasi produsen dan eksportir kayu nasional memiliki persepsi masing-masing yang dipengaruhi oleh  logika  bisnis  mereka  untuk  tetap  bertahan (survive) dan  memperoleh  keuntungan ekonomis di tengah kompetisi pasar internasional.
Terlepas dari itu, kiranya perlu digarisbawahi bahwa skema FLEGT sendiri juga cukup  bermasalah.  FLEGT  menggabungkan  dua  kepentingan  yang  secara  alamiah memang  cenderung  kontradiktif,  yaitu  kepentingan  pelestarian  lingkungan  hidup  dan perdagangan internasional yang terbuka dan adil. Dengan asumsi bahwa deforestasi dan degradasi  hutan  di  negara-negara  berkembang  menjadi  penyebab  signifikan  perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati yang mengganggu ekosistem global, FLEGT mendorong  kemitraan  sukarela  dari  negara-negara  berkembang  yang  memiliki  posisi strategis  dalam  isu  ini,  termasuk  Indonesia,  dengan  menggunakan  insentif  mekanisme pasar.  Sayangnya  mekanisme  kerja  FLEGT  tidak  diterapkan  dengan  konsisten  sesuai dengan  prinsip-prinsip  non-diskriminatif  yang  dipromosikan  oleh  Uni  Eropa  sebagai penggagas  skema  FLEGT.  Uni  Eropa  melakukan  standar  ganda  dalam  penerapan ketentuan  FLEGT.  Namun  demikian  karena  banyak  negara,  termasuk  Indonesia, cenderung tergantung pada pasar Uni Eropa yang signifikan, maka bagaimanapun segala masalah harus dihadapi. Dalam kondisi seperti ini, perumusan kebijakan nasional yang solid  sebelum  memulai  proses  perundingan  pada  diplomasi  ekonomi  dengan  isu  yang cenderung contentious karenanya merupakan tantangan tersendiri, sebagaimana adegium “foreign policy begins at home”.

## Daftar Pustaka
Agro Indonesia. (2015). Kementerian LHK pun Kebingungan. Agro Indonesia . Diakses
dari http://agroindonesia.co.id/2015/11/kementerian-lhk-pun-kebingungan/ Agung,  R.,  Rahayu,  Y.,  Saputro,  T.,  Tjandrakirana,  R.,  Ramdhany,  D.,  Wibawa,  M., Silitonga, T. C. R., Damarraya, A., Wulandari, E. Y., Anisah, L. N., Margono, B. A.,  Setyawan,  H.,  Sofyan,  Sumantri,  Suprapto,  U.,  Famuria,  E.,  Zahrul,  M.,  & Muttaqin.  (2018).  Status  Hutan  dan  Kehutanan  Indonesia.  In Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI .
Amafnini, P. (2014). Perkembangan FLEGT-VPA dan SVLK Di Indonesia. Pusaka.Id .
Diakses  dari  https://pusaka.or.id/2014/03/perkembangan-flegt-vpa-dan-svlk-di- indonesia/
Antara News. (2016). Asmindo nilai SVLK industri mebel penting dilanjutkan. Antara News .  Diakses  dari  https://www.antaranews.com/berita/542519/asmindo-nilai- svlk-industri-mebel-penting-dilanjutkan
Badan  Penelitian,  Pengembangan,    dan  I.  K.  (2013). Indonesia  dan  Uni  Eropa Tandatangani  Persetujuan  Bersejarah  Perdagangan  Kayu  dari  Sumber  Legal . Diakses  dari  https://www.forda-mof.org/berita/post/1489-indonesia-dan-uni- eropa-tandatangani-persetujuan-bersejarah-perdagangan-kayu-dari-sumber-legal Baynes, N., & Woolcock, S. (2016). What is Economic Diplomacy? In N. Baynes & S. Woolcock  (Eds.), The  New  Economic  Diplomacy:Decision-Making  and Negotiation  in  International  Economic  Relations (4th  Editio,  pp.  1–14). Routledge.
Dauvergne, P. (1993). The politics of deforestation in Indonesia. Pacific Affairs , 66 (4), 497–518. https://doi.org/10.2307/2760676
Dlamini, C., & Montouroy, Y. (2017). Governing Sustainable Forest Management Issues in  Polycentric  Governance. Environmental  Law  Review , 19 (1),  6–29. https://doi.org/10.1177/1461452917691863
Dooley, K., & Ozinga, S. (2011). Building on forest governance reforms through FLEGT: The best way of controlling forests’ contribution to climate change? Review  of European  Community  and  International  Environmental  Law , 20 (2),  163–170. https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.2011.00717.x
EFI. (n.d.). Voluntary Partnership Agreements . Diakses dari
https://www.euflegt.efi.int/vpa
EU  FLEGT  Facility.  (2010).  Changing  International  Markets  for  Timber  and  Wood Products  -  Main  Policy  Instrument.  In Policy  Brief .  Diakses  dari https://efi.int/publications-bank/changing-international-markets-timber-and- wood-products-main-policy-instruments
Europan Commission. (2007). FLEGT Briefing Notes 01: What is legal timber ? (Issue 01). Diakses dari https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/28299/FLEGT+Briefing+Notes+1
+-+What+is+FLEGT/8e6155fe-6a0e-4606-98d1-2aaa74160e26
European Forest Institute (EFI). (2020). Voluntary Partnership Agreement . EU FLEGT Facility. Diakses dari https://www.euflegt.efi.int/vpa
Indrawati.  (2016).  Peran  Sektor  Bisnis  Dalam  Penandatanganan  Voluntary  Partnership Agreement  On  Forest  Law  Enforcement  Governance  And  Trade  (Vpa-Flegt) antara Indonesia dan Uni Eropa. Global Insight , 01 (September), 38–54. Jong, H. N. (2016). RI, EU stalemate on timber licensing. The Jakarta Post . Diakses dari https://www.thejakartapost.com/news/2016/01/26/ri-eu-stalemate-timber- licensing.html
Lee, D., & Hocking, B. (2010). Economic diplomacy. Oxford Research Encyclopedia of
International Studies , March 2010 , 1–15. https://doi.org/10.4324/9780203413906_chapter_5
Maryudi,  A.  (2016).  Choosing  timber  legality  verification  as  a  policy  instrument  to combat illegal logging in Indonesia. Forest Policy and Economics , 68 , 99–104. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.010
McDermott,  C.  L.,  Hirons,  M.,  &  Setyowati,  A.  (2020).  The  Interplay  of  Global Governance with Domestic and Local Access: Insights from the FLEGT VPAs in Ghana  and  Indonesia. Society  and  Natural  Resources , 33 (2),  261–279. https://doi.org/10.1080/08941920.2018.1544679
Obidzinski, K., Andrianto, A., & Wijaya, C. (2006). Penyelundupan kayu di Indonesia masalah  genting  ataukah  berlebihan?:  pembelajaran  pengaturan  hutan  dari Kalimantan Masalah Genting ataukah Berlebihan?. Centre for International Forest Research. https://doi.org/10.17528/cifor/002154
Okano-Heijmans,  M.  (2011).  Conceptualizing  economic  diplomacy:the  crossroads  of international  relations,  economics,  IPE  and  diplomatic  studies. The  Hague Journal of Diplomacy , 6 (1–2), 7–36. https://doi.org/10.1163/187119111X566742 Othman, M., Leal, I., Devers, D., & Turunen, L. (2012). FLEGT Voluntary Partnership Agreements. EFTRN  News  53:  Moving  Foward  with  Forest  Governance , 53 (April 2012), 109–116. https://doi.org/10.1136/bmj.1.4563.1209-a Overdevest,  C.,  &  Zeitlin,  J.  (2014a).  Assembling  an  experimentalist  regime: Transnational  governance  interactions  in  the  forest  sector. Regulation  and Governance , 8 (1), 22–48. https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2012.01133.x Overdevest,  C.,  &  Zeitlin,  J.  (2014b).  Constructing  a  transnational  timber  legality assurance regime: Architecture, accomplishments, challenges. Forest Policy and Economics , 48 , 6–15. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.10.004 Overdevest, C., & Zeitlin, J. (2018). Experimentalism in transnational forest governance: Implementing European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreements in Indonesia and Ghana. Regulation and Governance , 12 (1), 64–87. https://doi.org/10.1111/rego.12180
Palmer, C. E. (2001). the Extent and Causes of Illegal Logging: an Analysis of a Major Cause of Tropical Deforestation in Indonesia. CSERGE Working Paper , January 2001 , 33. http://www.cserge.ucl.ac.uk/Illegal_Logging.pdf Pangestu, M., Rahardja, S., & Ing, L. Y. (2015). Fifty Years of Trade Policy in Indonesia: New  World  Trade,  Old  Treatments. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies , 51 (2), 239–261. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1061915 Republika.  (2014,  December  8).  Pemerintah-Asosiasi  Mebel  Sepakat  SVLK
Disederhanakan. Republika . Diakses dari https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/ng9wb8/pemerintahasosiasi- mebel-sepakat-svlk-disederhanakan
Republika.  (2016).  Pembebasan  SVLK  Mebel  Sebabkan  Biaya  Tinggi. Republika . Diakses dari https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/26/gaya- hidup/info - sehat/10/08/31/ekonomi/makro/15/10/05/ekonomi/makro/16/01/26/o1jgn5383 pembebasan-svlk-mebel-sebabkan-biaya-tinggi
Rutt,  R.  L.,  Myers,  R.,  Ramcilovic-Suominen,  S.,  &  McDermott,  C.  (2018).  FLEGT: Another forestry fad?co. Environmental Science and Policy , 89 (May), 266–272. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.08.012
Saragih,  S.  (2016).  Lisensi  FLEGT:  Menlu  Retno  Gunakan  Jurus  Diplomasi  Total.
Bisnis.Com . Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20160512/99/546849/lisensi-flegt-menlu-retno- gunakan-jurus-diplomasi-total
Sato, Y. (2002). Illegal Logging – History and Lessons from Indonesia. Kyoto Review of South-East  Asia , 2 .  Diakses  dari  https://kyotoreview.org/issue-2-disaster-and- rehabilitation/illegal-logging-history-and-lessons-from-indonesia/
Setyowati,  A.,  &  McDermott,  C.  L.  (2017).  Commodifying  Legality?  Who  and  What Counts as Legal in the Indonesian Wood Trade. Society and Natural Resources , 30 (6), 750–764. https://doi.org/10.1080/08941920.2016.1239295
Soesastro, H., & Basri, C. (2005). The Political Economy of Trade Policy in Indonesia. ASEAN Economic Bulletin , 22 (1), 3–18. Sucofindo. (n.d.). Deregulasi SVLK: Pasar Produk Kayu Indonesia Terancam . Diakses dari https://www.sucofindo.co.id/id/read/2015/11/2403/deregulasi-svlk-pasar- produk-kayu-indonesia-terancam
Suwarno,  A.,  Hein,  L.,  &  Sumarga,  E.  (2015).  Governance,  decentralisation  and deforestation:  The  case  of  central  Kalimantan  Province,  Indonesia. Quarterly Journal of International Agriculture , 54 (1), 77–100.
Tempo.co.  (2015a).  Asosiasi  Mebel  Ungkit  Jokowi  Ikut  Menolak  Sertifikasi  Kayu.
Tempo .  Diakses  dari  https://bisnis.tempo.co/read/706832/asosiasi-mebel-ungkit- jokowi-ikut-menolak-sertifikasi-kayu
Tempo.co. (2015b). Kemendag Tak Dukung SVLK, Kementerian Siti Kecewa. Tempo . Diakses  dari  https://bisnis.tempo.co/read/709929/kemendag-tak-dukung-svlk- kementerian-siti-kecewa
van Heeswijk, L., & Turnhout, E. (2013). The discursive structure of FLEGT (Forest Law Enforcement,  Governance  and  Trade):  The  negotiation  and  interpretation  of legality  in  the  EU  and  Indonesia. Forest  Policy  and  Economics , 32 ,  6–13. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2012.10.009
Wibowo, A., & Giessen, L. (2018). From voluntary private to mandatory state governance in Indonesian forest certification: Reclaiming authority by bureaucracies. Forest and Society , 2 (1), 28–46. https://doi.org/10.24259/fs.v2i1.3164
Woolcock, S. (2016). Factors shaping economic diplomacy: An analytical toolkit. In N. Baynes & S. Woolcock (Eds.), The New Economic Diplomacy: Decision-Making and  Negotiation  in  International  Economic  Relations (4th  Editio,  pp.  38–58).
Routledge.
Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021, 13 April). Wawancara Personal [Wawancara Daring via Google Meet] Perwakilan  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  (Kemlu).  (2021,  14  April).
Waawancara Personal [ Wawancara Daring via Zoom]