https://jamsi.jurnal-id.com

## Penguatan Kelembagaan Bumdes Wartim Maslahah Melalui Pendampingan Tata Kelola Bumdes Desa Waru Timur Kabupaten Pamekasan Jawa Timur
Salsabila Atikah Febrianti* 1 , Mardiyah Hayati 2
1,2 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia *e-mail: salsabilafebri16@gmail.com 1 , mardiyah@trunojoyo.ac.id 2

## Abstrak
Permasalahan  pada  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyrakat  (PKM)  adalah  belum  terbentuknya BUMDesa  di  Desa  Waru  Timur.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  bertujuan  pada  penguatan  pendirian BUMDesa,  serta  mendaftarkan  pengajuan  sertifikasi  badan  hukum  atau  legalitas  agar  BUMDesa  di  Desa Waru Timur memiliki badan hukum sehingga dapat diakui secara hukum. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat  ini  dilakukan  dengan  memberikan  pengarahan  dan  melakukan  pendampingan  dalam  proses pembentukan  BUMDes  serta  memperoleh  legalitas  BUMDess  Berbadan  Hukum.  Hasil  dari  kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah a.)  Perangkat desa dan pengurus BUMDesa memahami mekanisme  pengusulan  Badan  Hukum  sebagai  faktor  utama  penguatan  kelembagaan  BUMDesa,  b.) Terbentuknya BUMDesa dengan nama Wartim Maslahah, c.) Terbentuknya tim pengelola BUMDesa beserta unit usaha, dan  d.)  Tersusunnya  Perdes. Program ini diharapkan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan BUMDesa agar dapat mendukung dan membantu perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat.
Kata kunci : Badan Hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Kelembagaan

## Abstract
The problem with community service (PKM) activities is that BUMDesa has not yet been formed in East Waru Village. The Community service activity aims at strengthening the establishment of BUMDesa, as well as registering application for legal entity certification or legality so that BUMDesa in East Waru Village have  legal  entities  so  that  they  can  be  legally  recognized.  The  method  of  implementing  this  community service is carried out by providing direction and providing assistance in the process of establishing BUMDesa and obtaining the legality of BUMDesa as legal entity.  The results ofthis Community Service (PKM) activity are a) Village officials and BUMDesa management understand the mechanism for proposing legal entities as main factor in strengthening BUMDesa institutions, b) BUMDesa is formed with the name Wartim Maslahah, c) BUMDesa management team and units are formed business, and d) compilation of Perdes. This program is expected to involve the community directly in the  management  of BUMDesa so that they can support and assist the community empowerment-based economy.
Keywords : BUMdesa, Institutional, Legal entity

## 1. PENDAHULUAN
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang kemudian dikelola oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat  untuk  memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa  (Sofyani et  al .,  2020).  Menurut  Undang – Undang nomor 6 tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6, BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya  dimiliki  oleh  desa melalui  penyertaan  langsung  dan  yang  terpisah  untuk  mengelola barang,  jasa,  dan  usaha  lain  yang  menjamin  hasil  sebesar-besarnya  untuk  kesejahteraan masyarakat  desa.  Tujuan  didirikan  BUMDesa  menurut  Undang-Undang  nomor  4  Tahun  2015 adalah  untuk  meningkatkan  ekonomi  desa,  mengoptimalkan  aset  desa  agar  bermanfaat  bagi kesejahteraan desa, mengembangkan usaha bersama unuk mengelola potensi ekonomi desa, dan memperluas kerjasama bisnis dengan pihak ketiga atau antar desa (Aminah et al. , 2022).
Pendirian  BUMDesa  termasuk  dalam  kawasan  ekonomi  desa  yang  nantinya  dapat menjadi landasan dan dasar pelaksanaan dua fungsi strategis yaitu sebagai lembaga sosial dan sebagai lembaga komersial. BUMDesa sebagai lembaga sosial  yang dalam hal  ini dilaksanakan dengan  berbasis  masyarakat  yaitu  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  merata
https://jamsi.jurnal-id.com
dan  adil.  Sedangkan  BUMDesa  sebagai  lembaga  komersial,  merupakan  unit  usaha  yang menguntungkan  dengan  tujuan  mendukung  dan  mendorong  pertumbuhan  pendapatan  desa (Lim  J  Yung.,  2017)  dalam  (Suryoto et  al., 2022).  Menurut  Bakti  (2007)  dalam  Rosmayani  & Mardatillah  (2022),  keberadaan  BUMDesa  nantinya  dapat  membawa  perubahan  yang  cukup signifikan  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  secara  langsung  serta  nantinya  dapat memberikan  suatu  dampak  positif  pada  segi  ekonomi  dan  sosial  yang  cukup  signifikan  untuk penduduk desa.
Desa Waru Timur merupakan desa di salah satu Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang belum mempunyai BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Wartim Maslahah yang berada di Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ini baru saja dibentuk pada bulan  September  tahun  2022.  BUMDesa  ini  memiliki  3  jenis  usaha  yang  nantinya  akan dijalankan  pada  tahun  2023  yaitu  pencucian  sarang  burung  walet,  BUMDesa  Mart,  serta fotocopy  &  print.  Dalam  Klafikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  (KBLI)  2020,  Unit  usaha pencucian sarang burung walet ini bergerak dibidang pembibitan dan budidaya burung walet. Sedangkan unit usaha BUMDesa Mart bergerak dibidang perdagangan eceran seperti makanan dan  minuman.  Selanjutnya,  unit  usaha  fotocopy  dan  print  bergerak  dibidang  jasa  penunjang percetakan.
Lahirnya  BUMDesa  Desa  Waru  Timur  diharapkan  dapat  membuat  desa  lebih  mandiri dan  masyarakatnya  lebih  sejahtera.  Namun,  oleh  karena  BUMDesa  masih  baru,  maka  akan terdapat beberapa kendala dalam pembentukannya, seperti belum mempunyai legalitas Badan Hukum  (Dewi,  2014).  Tujuan  pelaksanaan  kegiatan  PKM  adalah  menguatkan  kelembagaan BUMDesa yaitu dengan mendaftarkan legalitas badan hukum BUMDesa agar memiliki kekuatan hukum dalam bentuk sertifikat dari Kemenkumham. Dengan memiliki sertifikat badan hukum akan  memudahkan  BUMDesa  dalam  menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  instansi  atau organisasi dalam kesepakatan yang sudah dikehendaki. Kegiatan PKM ini merupakan salah satu bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) magang BUMDesa tahun 2022.

## 2. METODE
Periode  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  adalah  pada  bulan  September  hingga November  2022.  Lokasi  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yaitu  Desa  Waru  Timur  Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
Prosedur  pengabdian  masyarakat  yaitu  diawali  dengan  kerjasama  antara  Universitas Trunojoyo  Madura  dengan  PT.  Syncore  di  Yogyakarta  dan  Desa  Waru  Timur  dalam  Program Merdeka  Belajar – Kampus  Merdeka  (MBKM)  Magang  BUMDesa  2022.  Mahasiswa  yang mengikuti program MBKM Magang BUMDesa 2022 dengan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan  diberi  pembekalan  selama  1  bulan  sebelum  terjun  ke  Desa.  Adapun  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  dimulai  dengan  memberikan  dua  jenis  kegiatan  yaitu  :  1)  Tahap persiapan  yang  terdiri  dari  :  penetapan  masalah,  penyusunan  program  kerja  tata  kelola BUMDesa,  pemetaan  lokasi  dan  kepemilikan  jenis – jenis  usaha  yang  akan  dikelola  oleh BUMDesa.  2)  Tahap  pelaksanaan  kegiatan  tata  kelola  BUMDesa  yang  meliputi  penyusunan dokumen Peraturan Desa (Perdes) dan dokumen Anggaran Desa dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),  serta  pembuatan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  serta  melakukan  pengajuan BUMDesa Badan Hukum atau legalitas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program ini merupakan pengabdian kepada masyrakat yang lebih fokus pada penataan organisasi pemerintah desa yaitu melakukan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa  Waru  Timur  Kecamatan  Waru  Kabupaten  Pamekasan.  Sebelum  melakukan  pengabdian kepada  masyarakat,  tim  pengabdian  melakukan  persiapan  yaitu  mekoordinasikan  tim  untuk memperkuat  subtansi  dan  koherensi  sehingga  tujuan  kegiatan  dapat  tercapai.  Selain  itu,  tim pengabdian  berkoordinasi  dengan  pemerintah  desa  dan  menyimpulkan  BUMDesa  Desa  Waru
https://jamsi.jurnal-id.com
Timur  belum  beroperasi,  sehingga  tim  pengabdian  akan  membantu  proses  membangun BUMDesa.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  persiapan  pengajuan  badan  hukum BUMDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 berjalan dengan lancar dan  sukses.  Tim  pengabdian  masyarakat  banyak  berkomunikasi  dan  menyampaikan  tata  cara pendaftaran  BUMDesa  Berbadan  Hukum  kepada  Pemerintahan  Desa  Waru  Timur.  Wartim Maslahah  adalah  nama  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Waru  Timur  Kecamatan  Waru Kabupaten  Pamekasan  yang  baru  diusulkan  dan  disetujui  oleh  Kementrian  Desa  pada  Bulan September Tahun 2022. Pengajuan badan hukum BUMDesa Wartim Maslahah ini dimulai pada tanggal  12  September  2022,  pengajuan  dilakukan  secara  online  melalui  website www.bumdes.kemendesa.go.id/login . Adapun beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dalam pengajuan  badan  hukum  tersebut  adalah  a.)  Berita  Acara  Musyawarah  Desa,  b.)  Perdes pendirian BUMDesa, c.) Anggaran Dasar BUMDesa, d.) Anggaran Rumah Tangga BUMDesa, dan e.) Program Kerja BUMDesa.

## Gambar 1. Musyawarah Desa
Setelah  melakukan  pengusulan  nama  BUMDesa,  maka  tahap  selanjutnya  dilakukan dengan  melihat  kelengkapan  persyaratan  pengusulan  legalitas.  Sejauh  ini,  BUMDesa  Wartim Maslahah  telah  menyusun  Peraturan  Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Wartim  Maslahah.  Selanjutnya,  dilakukan  penyusunan  draf  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  BUMDesa  Wartim  Maslahah  secara  offline.  Draf  AD/ART BUMDesa Wartim Maslahah yang telah berhasil dibuat harus disampaikan dalam musyawarah desa sebagai mana yang terlihat pada gambar 1. Musyawarah desa dihadiri oleh perangkat desa, direktur  dan  pengurus  BUMDes,  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK),  tokoh  masyrakat, karang taruna, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian, semua masyarakat mengetahui  perkembangan  BUMDesa  dan  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  dan  perekonomian masyarakat  desa.  Setelah  menyelesaikan  draft  dokumen  AD/ART  BUMDesa,  selanjutnya dilakukan  pendaftaran  badan  hukum  dan  verifikasi  dokumen,  untuk  mendapatkan  sertifikat BUMDesa Berbadan Hukum dari Kementrian Desa.
Menurut Atmoko (2011:2) dalam Sulistiani (2016), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan gambaran langkah-langkah kerja seperti sistem, mekanisme, dan kerja internal yang selanjutnya  diperlukan  untuk  menyelesaikan  suatu  tugas  guna  mencapai  tujuan  instansi pemerintah. Salah satu optimalisasi perkembangan dan kemajuan BUMDes adalah berdasarkan faktor  kinerja  pengelola  BUMDesa  itu  sendiri.  Penting  bagi  BUMDesa  untuk  dapat  mengukur kinerjanya  secara  bertahap,  sehingga  dapat  bermanfaat  bagi  pengambil  kebijakan  dalam melakukan  evaluasi  dan  perbaikan  pada  poin-poin  yang  belum  optimal  (Adana et  al., 2019) dalam (Susilowati et al., 2021). Pengelolaan BUMDesa harus profesional dan mandiri sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha. Kinerja BUMDesa yang lebih baik dapat ditujukan dengan kehadiran  BUMDesa  yang  bisa  membuat  masyarakat  menjadi  lebih  produktif  dan  efektif (Manggu & Beni, 2020).
https://jamsi.jurnal-id.com
Gambar 2. SOP BUMDesa Wartim Maslahah
Tim  PKM  telah  melakukan  pelatihan  dan  pendampingan  dalam  pembuatan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  benar,  salah  satunya  SOP  Usaha  Fotokopi  BUMDes  Mart. Pembuatan  SOP  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  pekerjaan  dan  membantu  mendisiplinkan seluruh  karyawan  yang  bekerja  pada  BUMDesa  atau  di  suatu  organisasi.  Prosedur  ini  harus ditaati sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan efektif, agar tidak ada lagi yang bekerja di luar sistem.

## Gambar 3 Penyerahan Sertifikat BUMDes Badan Hukum
Penyerahan  Sertifikat  BUMDesa  Badan  Hukum  kepada  BUMDesa  Wartim  Maslahah merupakan  bentuk  partisipasi  Tim  PKM  kepada  masyarakat  dalam  mewujudkan  BUMDesa  di Desa Waru Timur. Tidak hanya menyerahkan sertifikat BUMDesa, Tim PKM juga menyerahkan beberapa dokumen kelengkapan yang dibutuhkan BUMDesa. Dengan berdirinya BUMDesa yang berbadan  hukum  ini,  dapat  digunakan  BUMDesa  Wartim  Maslahah  dalam  menjalin  kerjasama dan  membantu  unit  usaha  seperti  PT  ataupun  Koperasi.  Diharapkan  nantinya  pengelolaan BUMDesa  ini  juga  melibatkan  masyarakat  secara  langsung  agar  dapat  mendukung  dan membantu  perekonomian  berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sebagai  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dan  melihat  potensi  yang dimilikinya, serta kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, kehadiran BUMDesa Wartim Maslahah di  Desa  Waru  Timur  Kecamatan  Waru  ini  merupakan  dukungan  pemerintah  dalam  upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk kehidupan yang lebih baik.
https://jamsi.jurnal-id.com

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  berhasil  membantu  pendirian  dan  pendaftaran BUMDesa  Wartim  Maslahah  untuk  memiliki  Badan  Hukum.  BUMDesa  Wartim  Maslahah  telah terferifikasi  badan  hukum  sebagai  legalitas  badan  usaha.  Pengurus  BUMDesa  dan  juga masyarakat  nantinya  dapat  merasakan  manfaat  dari  adanya  legalitas  badan  hukum  tersebut, seperti menjalin kerjasama dengan pihak terkait. Kegiatan PKM pada BUMDes Wartim Maslahah dapat dilanjutkan di tahun 2023 untuk pendampingan operasional BUMDes dan pendampingan pengelolaan keuangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  kepada  Program  Studi  Agribisnis  Fakultas  Pertanian  Universitas Trunojoyo Madura melalui Program MBKM Magang BUMDesa kegiatan ini dapat dilaksanakan. Terimakasih kepada PT. Syncore atas support dalam pembentukan BUMDesa Wartim Maslahah sehingga  dapat  berjalan  sesuai  dengan  harapan.  Serta  kami  juga  mengucapkan  terimakasih kepada pemerintah desa dan masyarakat Desa Waru Timur telah menyambut kami dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah, S., Karateng, M., Afmi, N., Randa, S., Astriana, Alfian, D., Yunus, C., Junedi, Juniarti, Yunita, R.,  Warahma,  W.,  Hasriani,  Ume,  I.,  Damayanti,  R.,  Putri,  A.  R.  R.,  &  Pratiwi,  D.  (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Kegiatan Pendampingan Pengelolaan BUMDES di Desa  Kalosi  Kecamatan  Dua  Pitue  Kabupaten  Sidenreng  Rappang. Jurnal  Pengabdian Masyarakat Sosiosaintifik (JurDikMas) , 4 (1), 17 – 24.
Dewi, A. S. K. (2014). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN  PENDAPATAN  ASLI  DEA  (PADes)  SERTA  MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA. Journal of Rural and Development , V (1), 1 – 14.
Manggu,  B.,  &  Beni,  S.  (2020).  The  Impact  Of  Village-Owned  Enterprises  (Bumdes)  In Strengthening  Local  Economy  In  The  Border  Village  Of  Sebente,  Bengkayang  Regency.
Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis , 18 (3), 1 – 12. https://doi.org/10.31253/pe.v18i3.389
Rosmayani,  &  Mardatillah,  A.  (2022).  Pendampingan  Tata  Kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  di  Desa  Muaro  Sentajo  Kecamatan  Sentajo  Raya  Kabupaten  Kuantan  Singingi. Jurnal Pengabdian Masyarakat (CANANG) , 2 (1), 6 – 10.
Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik  dan  Perannya  terhadap  Kinerja  di  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). JIA  (Jurnal Ilmiah … , 5 (2), 325 – 359.
Sulistiani, A. S. (2016). Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan  Efektivitas  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Sambutan. EJournal  Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 53 – 63.
Suryoto,  Saputra,  A.  S.,  Indranika,  D.  B.,  Ranjani,  &  Sutikno,  C.  (2022).  Tapis  berseri. Jurnal Pengabdian Masyarakat (TAPIS BERSERI) , 1 (2), 82 – 91. https://doi.org/10.36448/jpmtb.v1i2.23
Susilowati, N., Anisykurlillah, I., Asrodin, M., Mahmud, A., Rahmawati, E., & Ananda, D. S. (2021). Penguatan  Kelembagaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sumber  Arto  Desa  Kenteng. Jurnal Abdimas , 25 (2), 175 – 180. https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.33360
https://jamsi.jurnal-id.com

## Halaman Ini Dikosongkan