Peran dan Kedudukan Ombusman Sebagai  Lembaga Perlindungan Rakyat Dalam Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Peran Dan Kedudukan Ombusman Sebagai  Lembaga Perlindungan Rakyat Dalam Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

## Cholidah Utama
UIN Raden Fatah Palembang Utamacholidah123@gmail.com

## Abstrak
Pencantuman  Ombudsman  dalam  Amandemen  UUD  1945  akan  menempatkan  keberadaan rekomendasi Ombudsman secara filosofis (sekaligus secara politis) bernilai tinggi. Sehingga meskipun  tidak  mengikat  secara  hukum  tetap  dipatuhi  oleh  Penyelenggara  Negara. Kedudukan Ombudsman  adalah  Lembaga  negara  yang  bersifat  mandiri  dan  tidak  memiliki hubungan  organik  dengan  lembaga  negara  dan  instansi  pemerintahan  lainnya,  serta  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.
Kata kunci : Ombusman, kedudukan, tujuan, dan Mandiri.

## Abstract
The  inclusion  of  the  Ombudsman  in  the  Amendment  to  the  1945  Constitution  will  place  the existence of the Ombudsman's recommendations philosophically (as well as politically) with high  value.  So  that  even though  it  is  not  legally  binding,  it  is  still  obeyed  by  the  State Administration. The position of the Ombudsman is a state institution that is independent and does not have an organic relationship with state institutions and other government agencies, and in carrying out its duties and authority free from interference from other powers.

## Keywords: Ombusman, position, destination, and Mandiri.

## Pendahuluan
Istilah  pengawasan  dalam  banyak  hal  sama  artinya  dengan  kontrol.  Dalam  kamus umum  bahasa  indonesia, arti  kata  kontrol  adalah  mengawasan,  pemeriksaan,  mengontol adalah  mengawasi,  memeriksa. Fungsi  Sujamto  dalam  Bahasa  Indonesia  Fungsi controlling mempunyai  padanan    yakni  pengawasan  dan  pengendalian.  Pengawasan  ini  adalah  arti sempit,  yang  oleh  Sujamto,  diberi  definisi  sebagai  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang  pelaksnaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan, semestinya atau tidak. Adapaun pengendalian itu pengertiannya lebih forceful daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau jegiatan untuk menjamin dan mengarahkan  agar  pelaksanaan  tugas  atau  pekerjaan  berjalan  sesuaia  dengan  semsetinya. Sedangkan Bagir Manan memandang kontrol sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim  disebut  dengan  fungsi  kontrol  atau  hak  kontrol.  Kontrol  mengandung  dimesni
Peran dan Kedudukan Ombusman Sebagai  Lembaga Perlindungan Rakyat Dalam Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
pengawasan  dan  pengendalian.  Pengawasan  yang  bertalian  dengan  arahan  (directive), (Sirahuddin, 2012 : 125-127).
Lembaga  semacam  ombusman  sebenarnya  telah    dikenal  sejak  lama  dan  telah dipraktekkan diberbagai wilayah diberbagai belahan bumi ini kurang lebih 4000 tahun yang lalu.  Pada  masa  kerajaan  Mesir  mislanya  raja  menggunakan  pegawai-pegawai  yang menangani  keluhan  yang  ditempatkan  di  lingkungan  peradilan.  Selain  itu  pada  masa Republik Romawi, ada pula petugas yang mengawasi segala tindakan administrasi negara dan sekaligus pula menampung keluhan yang nerkaitan dengan maladministrasi. Di Asia, tepanya di  Cina,  raja-raja  pada  zaman  dinasti  Han  dikenal  dengan  isitlah  the  Control  Yuan (Sirahuddin, 2012 : 139).
Menurut  Pasal  1  Butir  3  undang- undang  Nomor  37  Tahun  2008  “ Maladministrasi adalah  perilaku  atau  perbuatan  melawan  hukum,  melampaui  wewenang,  menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil  bagi  masyarakat  dan  orang  perseorangan.” (  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2009 Tentang Ombudsman).
Indonesia  merupakan  negara  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat. Oleh  karena  itu  lewat  undang-undang pemerintah  menjamin  hak-hak  dari  setiap  warga negaranya. Negara wajib melindungi setiap warga negara dengan memberikan perlindungan serta  pelayanan  yang  maksimal  terhadap  setiap  warga  negara  dan  warga  negarapun  berhak memperoleh  pelayanan  yang  adil. Setiap  warga  negara  selalu  mengharapkan  pemerintahan yang bersih, jujur dan adil serta dapat menerima setiap aspirasi dari warga negaranya. Untuk mencapai  pemerintahan  yang  bersih  maka  perlu  di  bentuk  sebuah  lembaga  negara  yang berfungsi  mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan  agar  tidak  menyalahgunakan kewenangannya  secara  tidak  terbatas  karena  dalam  praktek  bernegara  sering  terjadi penyalahgunaan  wewenang  oleh  aparatur  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan (http://juniverganaplaw.blogspot.co.id/2014/01/kedudukan-dan-fungsi-ombudsman- sebagai.html.  diakses  tanggal  2  November  2017) .  Oleh  karena  pemerintah  dalam menyelenggarakan  fungsinya  harus  berdasarkan  pada  asas-asas  umum  pemerintaham  yang baik disingkat dengan AAUPB,  Macam-macam AAUPB sebagai berikut :
a. Asas Kepastian Hukum (principle of legal security) b. Asas keseimbangan (principle of proportionality)
c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality)
d. Asas bertindak cermat (principle of carefulness)
e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation)
f. Asas tidak mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of comptence)
g. Asas permainan yang layak (principle of fair play)
h. Asas keadilan dan kewajaran (principle of reasonable or prohibition)
i. Asas  kepercayaan  dan  menanggapi  pengharapan  yang  wajar  (principle  of  meeting raised expectation)
Peran dan Kedudukan Ombusman Sebagai  Lembaga Perlindungan Rakyat Dalam Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
j. Asas  meniadakan  akibat  suatu  keputusan  yang  batal (principle  of  undoing  the concequences of annuled decision)
k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (principle of protection the personal may of life)
l. Asas kebijaksanaan (sapientia)
m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service), ( Ridwan, 2014 : 224).
Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2000  tentang  komisi  ombudsman  nasional merupakan  salah  satu  langkah  untuk  meningkatkan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Selanjutnya Keppres ini di ubah  menjadi  Undang-undang  yaitu  Undang-undang  nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman Republik  Indonesia. Undang-undang ini disahkan dalam rapat paripurna DPR- RI tanggal 9 September 2008.
Pasal  1  Undang-undang  nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia menjelaskan bahwa : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara  yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,dan Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  badan  swasta  atau  perseorangan  yang  diberi  tugas menyelenggarakan  pelayanan  publik  tertentu  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan  belanja  daerah. ( Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang Ombudsman).
Maladministration is political term which describes the action of government body that can be seen as causing an injustice. Mal administrasi mencakup perilaku aparat sebagai berikut:
1. Penundaan berlarut dalam pelayanan (undue delay)
2. Penyimpangan/kesalahan dalam mengambil suatu tindakan (tidak Proporsional)
3. Penyimpangan/kesalahan dalam prosedur
4. Kesalahan menyajikan informasi/penjelasan
5. Tata kelola pencatatan/pengarsipan yang tidak memadai
6. Kesalahan dalam melakukan investigasi
7. Kesalahan dalam menanggapi persoalan
8. Komunikasi yang tidak memadai
9. Gagal/tidak memenuhi janji/komitmen, (M. Yusriza Adi S, 19).
Pengaturan mengenai ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan  pelayanan  publik,  sudah  sangat  jelas  diatur  dalam  konstitusi  Republik Indonesia.  Namun  meskipun  demikian  ombudsman atau  ombudsman  republik  Indonesia
Peran dan Kedudukan Ombusman Sebagai  Lembaga Perlindungan Rakyat Dalam Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
merupakan  lembaga  negara  yang  tidak  terdapat  dalam  UUD.  Kelahirannya  dilakukan  oleh UU  dalam  rangka  pengawasan  kinerja  aparatur  negara  dan  pemerintahan  serta  menampung keluhan masyarakat. Lembaga yang menjalankan fungsi seperti ini belum diatur dalam UUD. Selanjutnya meskipun ombudsman sebagai lembaga pengawas sudah diatur sejak tahun 2000 dan selanjutnya menjadi undang-undang pada tahun 2008, pada kenyataannya masih banyak masyarakat  yang  tidak  mengenal  dan  tidak  mengetahui  keberadaan  lembaga  pengawas  ini. Masih  banyak  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  dan pemerintahan  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  untuk  melayani  masyarakat.  Oleh karena  itu lembaga  ombudsman  sangat  penting  untuk  negara  Indonesia  dalam  rangka mengawasi  kinerja  dari  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan. Penelitian  ini  bertujuan untuk bagaimana pengaturan  mengenai  ombudsman  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia dan Apakah Kedudukan dan tujuan ombudsman sebagai lembaga perlindungan rakyat.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  karena  penelitian deskriptif  mengamati Peran  Dan  Kedudukan  Ombusman  Sebagai    Lembaga  Perlindungan Rakyat  Dalam  Mewujudkan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik. Penelitian deskriptif  bertujuan  untuk  meneliti  dan  menemukan  informasi  sebanyak-banyaknya  dari suatu fenomena. (M. Hariwijaya dan Triton P.B, 2011 : 22).

## Hasil dan Pembahasan
1. Pengaturan mengenai ombudsman dalam sistem hukum di Indonesia.
Pengaruh  Ombudsman  masuk  melalui  rekomendasi  yang  disusun  dan  diberikan kepada Penyelenggaraan Negara. Walaupun rekomendasi Ombudsman tidak mengikat secara hukum,  bukan  berarti  dapat  diabaikan  begitu  saja.  Dalam hal  ini  Ombudsman  memiliki mekanisme pelaporan kepada DPR. Untuk kasus-kasus tertentu  yang signifikan dan krusial, melalui mekanisme yang tersedia, DPR juga dapat memanggil pejabat publik (eksekutif) atas tindakan pengabaiannya terhadap eksistensi dan rekomendasi Ombudsman.
Inilah  sebabnya  mengapa  Ombudsman  menjadi  sangat  penting  di  atur  dalam Amandemen  UUD  1945.  Rekomendasi  Ombudsman  yang  tidak  mengikat  secara  hukum memerlukan  landasan  politis  yang  sangat  kuat.  Pencantuman  Ombudsman  dalam Amandemen  UUD  1945  akan  menempatkan  keberadaan  rekomendasi  Ombudsman  secara filosofis  (sekaligus  secara  politis)  bernilai  tinggi.  Sehingga  meskipun  tidak  mengikat  secara hukum tetap dipatuhi oleh Penyelenggara Negara. Saat ini lebih dari lima puluh negara telah mencantumkan  pengaturan  Ombudsman  dalam  konstitusi,  antara  lain  Denmark,  Finlandia, Filipina,  Thailand,  Afrika  Selatan,  Argentina,  dan  Meksiko.  Ombudsman  Thailand  yang notabene  usianya  lebih  muda  dari  KON,  telah  terlebih  dahulu  mencantumkan  ketentuan tentang  Ombudsman  dalam  Konstitusi  Thailand. Pengaturan  Ombudsman  dalam  konstitusi (Amandemen  UUD  1945)  menjadi  sangat  penting  bagi  Anggota  MPR  2004.  Bagi  negara yang  menganut  sistem  presidensial  seperti  Indonesia,  Ombudsman  semestinya  tidak  hanya diatur  dalam  UU  (apalagi Keputusan  Presiden)  tetapi  sudah  sepantasnya  dipayungi  dengan
Peran dan Kedudukan Ombusman Sebagai  Lembaga Perlindungan Rakyat Dalam Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
konstitusi. Di  negara-negara  yang  menganut  sistem  Parlementer  dan  memilih bentuk Parliamentary  Ombudsman,  efektifitas  Ombudsman  juga  sangat  ditentukan  dengan sistem check and balance yang berlaku antara legislatif dan eksekutif (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11261/urgensi-pengaturan-ombudsman-dalam- uud-1945, diakses tanggal 4 November 2017).

## 2. Peran dan kedudukan ombudsman sebagai lembaga perlindungan rakyat.
Lembaga ombudsman merupakan lembaga negara yang melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak mengenal lembaga pengawas ini. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat  luas  agar  dapat  mengetahui  keberadaan  serta  kedudukan  ombudsman  sebagai lembaga  pengawas  yang  secara  langsung  adalah  sebagai  lembaga  yang  memberi perlindungan kepada rakyat. Pemerintah juga berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang keberadaan serta kedudukan dan fungsi dari lembaga ini agar secara bersama-sama  masyarakat  dan  lembaga  ombudsman  berperan  dalam  pengawasan  untuk mencapai pemerintahan yang baik, adil dan bersih (http://juniverganaplaw.blogspot.co.id/2014/01/kedudukan-dan-fungsi-ombudsman- sebagai.html, diakses tanggal 2 November 2017).
Ombudsman  atau  ombudsman  republik  Indonesia  merupakan  lembaga  negara  yang tidak  terdapat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Kelahirannya  dilakukan  oleh  Undang- undang  dalam  rangka  pengawasan  kinerja  aparatur  negara  dan  pemerintahan  serta menampung keluhan masyarakat. Lembaga yang menjalankan fungsi seperti ini belum diatur dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, dalam sistem pemisahan kekuasaan, Ombudsman Republik Indonesia  dapat  dikatagorikan  sejajar  dan  tidak  dibawah  pengaruh  satu  kekuasaan  lain. Dengan tugas dan fungsi seperti itu, keberadaan Ombudsman Republik Indonesia sangat vital dalam  pemenuhan  perlindungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  bagian  tujuan bernegara.
Sehubungan dengan kedudukan ombudsman republik Indonesia seperti di atas, maka Ombudsman  bukan lagi  menjadi  domain  pemerintah  seperti  halnya  masa  berlakunya Keppres No.44 Tahun 2000. Pemerintah sudah tidak dapat lagi membentuk Ombudsman atau badan-badan  dengan  nama  lain  yang  secara  prinsip  menjalankan  tugas  dan  fungsi Ombudsman  Republik  Indonesia.  Tugas  mengawasi  kinerja  lembaga  negara  dan pemerintahan  serta  menampung  keluhan  masyarakat  telah  beralih  dan  dilakukan  oleh lembaga negara tersendiri dan menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri.
Ketatanegaraan  Indonesia  menurut  amandemen  UUD  1945  juga  menempatkan lembaga negara penunjangyaitu lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi untuk membantu  lembaga  negara  yang  ditetapkan  untuk  menyelenggarakan  fungsi  negara  demi terwujudnya  tujuan  negara.  Pasal  2  UU  No.  37  Tahun  2008 menegaskan  bahwa  kedudukan Ombudsman adalah : “Lembaga negara  yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan
Peran dan Kedudukan Ombusman Sebagai  Lembaga Perlindungan Rakyat Dalam Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasa an lainnya.” (Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman ).
Berikut  akan  dijelaskan  kedudukan  ombudsman  dalam  menjalankan  tugasnya sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang nomor 37 tahun 2008 pasal 5, yaitu :
a. Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
b. Ombudsman  dapat  mendirikan  perwakilan  Ombudsman  di  provinsi  dan/atau kabupaten/kota.
c. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembentukan,  susunan,  dan  tata  kerja  perwakilan Ombudsman  di  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Ombudsman  berkedudukan  di  ibukota  negara  republik  Indonesia  yaitu  kota  Jakarta, namun  wilayah  kerja  dari  ombudsman  itu  sendiri  mencakup  seluruh  wilayah  di  Indonesia. Untuk  bisa  menjangkau  kedaerah  pelosok,  serta  memberikan  pelayanan  yang  optimal  maka ombudsman dapat mendirikan perwakilannya di wilayah provinsi, atau kabupaten/kota.
Pengaturan mengenai ombudsman dengan perwakilannya di daerah, lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah setempat. Pengaturan Ombudsman dalam Undang-undang tidak hanya  mengandung  konsekuensi  posisi  politik  kelembagaan,  namun  juga  perluasan kewenangan  dan  cakupan  kerja  Ombudsman  yang  akan  sampai  di  daerah-daerah.  Dalam undang-undang ini  dimungkinkan  mendirikan  kantor  perwakilan  Ombudsman  di  daerah Propinsi,  Kabupaten/Kota.  Dalam  hal  penanganan  laporan  juga  terdapat  perubahan  yang fundamental karena Ombudsman diberi kewenangan besar dan memiliki kekuatan memaksa (subpoena power), rekomendasi yang bersifat mengikat, investigasi, serta sanksi pidana bagi yang mengahalang-halangi ombudsman dalam menangani laporan. Melalui UU No. 37 Tahun 2008,  sekarang  Indonesia  telah  memiliki  Ombudsman,  yang  disebut  Ombudsman  Republik Indonesia  yang telah  diperkuat  peran  dan  kedudukan. (Pasal  2  UU  No.  37  Tahun  2008 tentang Ombudsman ).
Harapan  terhadap  peran  Ombudsman  RI  bisa  dilihat  dari  tujuan  Ombudsman  RI  itu sendiri.  Pasal  4  UU  Nomor  37  Tahun  2008  menggariskan  secara  jelas  mengenai  tujuan Ombudsman, yakni:
1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;
2. Mendorong  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Meningkatkan  mutu  pelayanan  negara  di  segala  bidang  agar  setiap  warga  negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
4. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi serta nepotisme;
5. Meningkatkan  budaya  hukum  nasional,  kesadaran  hukum  masyarakat,  serta  supremasi hukum  yang  berintikan  kebenaran  serta  keadilan (http://lo-diy.or.id/peran-ombudsman- republik-indonesia/, diakses tanggal 2 November 2017).
Peran dan Kedudukan Ombusman Sebagai  Lembaga Perlindungan Rakyat Dalam Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Memperhatikan  bahwa  perbaikan  kualitas  pelayanan  publik  saat  ini  dan  harapan percepatan perbaikan itu bisa dilakukan sesegera mungkin, maka UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman  RI  dan  UU  25  Tentang  Pelayanan  Publik  telah  mengubah  peran  penting Ombudsman, beberapa diantaranya sebagai berikut:
1. Kalau  dulu  Ombudsman  dikenal  sebagai  lembaga  pemberi  pengaruh  (magistrature  of influence)  sekarang  menjadi  lembaga  yang  mampu  menjatuhkan  sanksi  (magistrature  of sanction)  melalui  rekomendasi  yang  final  mengikat  wajib  dilaksanakan  oleh  penerima rekomendasi. (Ayat 1, Pasal 38, UU 37 Tahun 2008).
2. Kalau  dulu,  dipandang  sebagai  lembaga  yang  sekedar  meneruskan  laporan  masyarakat, sekarang menjadi lembaga yang berwenang menghadirkan secara paksa Terlapor, Pelapor ataupun Saksi yang telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan (Pasal  31  UU  37  Tahun  2008  dan  MOU  antara  Ombudsman  Republik  Indonesia  dengan Kepolisian RI).
3. Sekarang  Ombudsman  RI  tidak  hanya  berwenang  menindaklanjuti  laporan  publik  tetapi juga memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  investigasi  atas  prakarsa  sendiri.  (Pasal  7, UU 37 Tahun 2008).
4. Sekarang Ombudsman RI dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada  pejabat  atau  instansi  yang  dilaporkan,  (Pasal  34, UU  37  Tahun  2008)  dan  berwenang  memeriksa  dokumen-dokumen  terkait  yang diperlukan dari instansi manapun untuk melakukan pemeriksaan laporan atau berdasarkan inisiatif investigasi sendiri (huruf b, ayat 1, pasal 8 UU 37 Tahun 2008).
5. Terdapat  ancaman  pidana  bagi  setiap  orang  yang  menghalangi  Ombudsman  dalam melakukan  pemeriksaan,  dipidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp. 1 milyar (Pasal 44, UU 37 Tahun 2008).
6. Terdapat  imunitas  hukum:  yaitu  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya, Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat  di  muka  pengadilan  (Pasal  10,  UU  37  Tahun  2008),  (http://lo-diy.or.id/peran- ombudsman-republik-indonesia/, diakses tanggal 2 November 2017).

## Kesimpulan
1. Pengaturan ombudsman dalam sistem hukum di Indonesia.
Ombudsman tidak mengikat secara hukum, bukan berarti dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal ini Ombudsman memiliki mekanisme pelaporan kepada DPR. Untuk kasus-kasus tertentu  yang  signifikan  dan  krusial,  melalui  mekanisme  yang  tersedia,  DPR  juga  dapat memanggil  pejabat  publik  (eksekutif)  atas  tindakan  pengabaiannya  terhadap  eksistensi  dan rekomendasi Ombudsman. Inilah sebabnya mengapa Ombudsman menjadi sangat penting di atur dalam Amandemen  UUD 1945. Rekomendasi Ombudsman  yang tidak mengikat secara hukum  memerlukan  landasan  politis  yang  sangat  kuat.  Pencantuman  Ombudsman  dalam Amandemen  UUD  1945  akan  menempatkan  keberadaan  rekomendasi  Ombudsman  secara filosofis  (sekaligus  secara  politis)  bernilai  tinggi.  Sehingga  meskipun  tidak  mengikat  secara hukum tetap dipatuhi oleh Penyelenggara Negara.
Peran dan Kedudukan Ombusman Sebagai  Lembaga Perlindungan Rakyat Dalam Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

## 2. Kedudukan dan tujuan ombudsman sebagai lembaga perlindungan rakyat.
Harapan  terhadap  peran  Ombudsman  RI  bisa  dilihat  dari  tujuan  Ombudsman  RI  itu sendiri.  Pasal  4  UU  Nomor  37  Tahun  2008  menggariskan  secara  jelas  mengenai  tujuan Ombudsman, yakni:
a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;
b. Mendorong penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
c. Meningkatkan  mutu  pelayanan  negara  di  segala  bidang  agar  setiap  warga  negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi serta nepotisme;
e. Meningkatkan  budaya  hukum  nasional,  kesadaran  hukum  masyarakat,  serta  supremasi hukum  yang  berintikan  kebenaran  serta  keadilan (http://lo-diy.or.id/peran-ombudsman- republik-indonesia/, diakses tanggal 2 November 2017).
Kedudukan Ombudsman adalah : “Lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan  organik  dengan  lembaga  negara  dan  instansi  pemerintahan  lainnya,  serta  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.”

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Agus, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
2012.
Lijan,  Reformasi  Pelayanan  Publik  ;  Teori,  Kebijakan, dan  Implementasi,  Bumi  Aksara, Jakarta, 2014. Nomenses, HAN, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015. Miftah, Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Ridwan, Hukum Administrasi N egara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sirahuddin,  Hukum  Pelayanan  publik  Berbasis  Partisipasi  dan  Keterbukaan  Informasi, Setarab Press, Malang, 2012.
Siswanto, Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
Sri, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
PERANAN  OMBUDSMAN  RI  DALAM  MEWUJUDKAN  PEMERINTAHAN  YANG BAIK, M.  Yusriza Adi S, SH.MH, Fakultas Hukum, Universitas Medana Area, hal, 19 (Power Point)http://juniverganaplaw.blogspot.co.id/2014/01/kedudukan-dan- fungsi-ombudsman-sebagai.html. diakses tanggal 2 November 2017.
http://lo-diy.or.id/peran-ombudsman-republik-indonesia/,  diakses tanggal  2  November 2017 .http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11261/urgensi-pengaturan- ombudsman-dalam-uud-1945, diakses tanggal 4 November 2017.