Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance

## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGAWAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Nayla Magisterani Faatihah 1  , Alifiah Salsabilla Utomo 2
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang naylafaatihah@students.unnes.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  mengenai  kinerja  pengawasan  yang dilaksanakan  oleh  oleh  Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai instansi  yang  menyelenggarakan  pelayanan  publik  guna  mewujudkan good  governance. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis keefektifan kinerja Ombudsman Republik Indonesia yang kedudukannya  adalah  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik dalam  mewujudkan  good  governance  di  Indonesia.  Dalam  penelitian ini,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  yang  melalui  pendekatan secara  yuridis-normatif.    Dalam  pengumpulan  datanya,  peneliti mengumpulkan  data  dari  berbagai  macam  literatur  hukum,  kemudian dideskripsikan  menurut  fokus  pada  penelitian  ini. Penelitian  ini menunjukkan  hasil  bahwa  Ombudsman  Republik  Indonesia  yang kedudukannya  ialah  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik dalam  mewujudkan good  governance dapat  dikatakan  sudah  cukup efektif, khususnya di tahun 2020.  Hal ini ditunjukkan dengan realisasi penyelesaian  aduan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  sudah  melebihi  target  di  tahun  2020,  dimana  hal  ini dibuktikan  dengan  kepuasan  masyarakat  dengan  beberapa  indikator seperti  kecepatan  waktu  pelayanan  dan  kesesuaian  produk  pelayanan yang  dinilai  baik  oleh  masyarakat.    Kinerja  Ombudsman  Republik Indonesia dalam mewujudkan good governance juga didukung dengan penguatan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kata Kunci: Ombudsman, Pelayanan Publik, Good Governance

## ABSTRACT
This research discusses the performance of supervision carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia as an agency that provides public services to realize good governance. This study aims to analyze the effectiveness of the performance of the Ombudsman of the Republic of  Indonesia  whose  position  is  to  supervise  the  implementation  of public services in realizing good governance in Indonesia. In this study, the  author  used  a  qualitative  method  that  went  through  a  juridical- normative approach.  In collecting the data, the researcher collected data from a wide variety of legal literature, then described according to the focus of this study. This research shows the results that the Ombudsman
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
of  the  Republic  of  Indonesia,  whose  position  is  to  supervise  the implementation of public services in realizing good governance, can be said  to  be  quite  effective,  especially  in  2020.  This  is  shown  by  the realization  of  the  settlement  of  public  complaints  against  the implementation of public services that have exceeded the target in 2020, which is evidenced by community satisfaction with several indicators such as the speed of service time and the suitability of service products that are considered good by the community.  The performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in realizing good governance is  also  supported  by  strengthening  the  general  principles  of  good governance.
Keywords: Ombudsman, Public Services, Good Governance

## A. PENDAHULUAN
Hadirnya  sebuah  konsep  mengenai  negara  kesejahteraan  yang bertujuan  untuk  mewariskan  kesejahteraan  kepada  seluruh  warga  turut melengkapi  asas  legalitas  yang  didalamnya  termuat  bahwa  segala  kegiatan bernegara  terpaut  dalam  hukum  positif  atau  ketentuan  sah  yang  tengah berlaku  hingga  saat  ini.  Dengan  kata  lain,  atas  perkembangan  pengetahuan dengan berbasis teknologi yang pesat, tidak menutup kemungkinan berbagai aktivitas juga akan mempengaruhi dinamika reaktualisasi yang kemungkinan besar akan terjadi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. 1
Regenerasi  pemerintahan  bertujuan  mewujudkan  kedaulatan  yang bijaksana,  jujur  dan  efisien  guna  memanifestasikan  ketenteraman  segenap warga negara, walaupun secara faktual masih banyak terjadi penyimpangan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  yakni  maraknya  warga  negara yang tidak memperoleh haknya  yaitu perlakuan  secara adil, sebagai contoh peran  administrasi  aparatur  negara  dalam  hal  maladministrasi  atau penyalahgunaan  kekuasaan. 2 Dengan  ini, prinsip  umum  pemerintahan  yang baik  berperan  sebagai  acuan  pemerintah  dalam  kewajibannya  menjalankan
1 Dyah Adriantini Sintha Dewi. (2016). Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan. Yustisia Jurnal Hukum , 5 (1), 184-200.
2 Conie Pania Putri. (2020). Peranan Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum. Sol Justicia, (3) 2, 142-153.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
pelayanan  publik,  yang  dilakukan  melalui  ajakan  serta  mengikutsertakan partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  di  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Tidak  henti-hentinya problematika  mengenai  pelayanan  publik  sangat  lumrah  didengar  sebagai buah bibir dalam masyarakat mengenai persoalan kurangnya kualitas produk pelayanan  publik  seperti  berawal  dari  persoalan  mengenai  kesehatan  dan pendidikan  layak  yang  mahal  sehingga  didapatinya  pembatasan  akses terhadap  kelompok  terbelakang,  minim  bahkan  rendahnya  akses  pelayanan publik bagi kelompok masyarakat kurang mampu seperti masyarakat miskin, perempuan,  dan  difabel  serta  ketidakjelasan  mekanisme  pengaduan  dan penyelesaian sengketa, hingga menjulurnya terhadap penanganan kasus yang rumit, meski hal ini seringkali menjadi bagian dari hak warga negara  yang diakui secara legal berdasarkan identitas kewarganegaraannya.
Maraknya permasalahan terkait pelayanan publik, pihak penyelenggara berikhtiar mendorong etika sebagai hal yang fundamental dalam pelayanan publik,  dimana  terdapat  4  hal  yang  menjadikan  acuan  atas  etika,  yakni equality ,  perlakuan  sepadan  terhadap  layanan  tanpa  memandang  agama, derajat, ras sekaligus suku seseorang dengan menitikberatkan kejujuran saat penyelenggaraan tersebut. Equity merupakan perlakuan yang setara dan adil, karena hal setara belum tentu dapat dinilai adil begitupula sebaliknya. Loyalty ialah  kedisiplinan,  ketaatan  dan  kesetiaan  terhadap  lembaga  atau  institusi terkait. Responsibility, rasa  tanggung  jawab  dalam  menyelesaikan  tugas moral  atas  kepercayaan  yang  dilimpahkan  kepada  pihak  terkait.  Dalam literatur pelayanan publik hal tersebut sangat berpengaruh atas kinerja untuk mengembangkan citra baik dalam pelayanan publik atas upaya penyelenggara publik terhadap masyakarat Republik Indonesia 3 .
Upaya peningkatan good governance di Indonesia tak bosan-bosannya menjadi  topik  hangat.  Akan  tetapi,  reformasi  manajemen  pemerintahan
3 Mashur Hasan Bisri & Bramantyo Tri Asmoro. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Journal of Governance Innovation , 1 (1), hlm. 59-76. doi : doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
memakan  waktu  dan  ikhtiar  yang  berkesinambungan. 4 Good  governance berkesinambungan  erat  dengan  sistem  administrasi  pemerintahan  dan pelayanan  publik selaku  input  agar  dapat  menghasilkan  output  pelayanan publik yang berkualitas, maka sering ditafsirkan terjalin suatu interaksi yang menciptakan  keseimbangan  yang  sinkron  untuk  mencapai  sesuatu  yang optimal  dengan  masyarakat  luas  yang  terlibat  aktif  dalam  proses pemerintahan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  inovasi  pembangunan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik merupakan bentuk ikhtiar untuk memotivasi agar terbentuknya sistem pemerintahan dengan manajemen yang memumpuni.
Galang  Asmara  menyatakan  dalam  tulisannya  sebagaimana  isinya mengutip  pendapat  Roy  Gregory  dalam  kamus  Bahasa  Swedia  yang memaknai arti Ombudsman yakni authorished representative, deputy, agents,
atau proxy. Menurut Roy Gregory, istilah ini merujuk pada seseorang yang bekerja atas nama orang lain guna menyelesaikan masalah antara orang-orang terkait  dengan  penguasa  atau  rerata  lembaga  supremasi  lainnya. 5 Jika berbicara  menyangkut  konsep  kekuasaan  negara  Indonesia  yakni “Trias Politica”, maka  tentunya  tidak  akan  pernah  ada  jalan  tengah  mengenai kedudukan  Ombudsman  Republik  Indonesia  atau  lazim  dengan  sebutan Lembaga  Independen  karena  lembaga  tersebut  tidak  memiliki  fleksibilitas dan fungsi yang jelas di ketiganya ialah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai  badan  ekstra  konstitusional  yang didirikan di luar konstitusi Indonesia artinya Lembaga ini tidak tercantum di dalam  Undang-undang  dasar  melainkan  akrab    dengan  sebutan  lembaga tambahan yang bersifat pelengkap dan eksistensinya bersifat opsional yakni
4 Leny Novianti. (2015). Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah , Pekanbaru: LPPM Uin Suska Riau, hlm. 16
5 Galang Asmara. (2016) Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, LaksBang PRESSindo , Yogyakarta, hlm. 9
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
ada  atau  tidaknya,  tidak  mempengaruhi  negara  dalam  memenuhi kewajibannya sebagai negara. 6
Tercapainya  pelayanan  publik  yang  terbaik  dan  berkualitas  sangat diharapkan  oleh  seluruh  lapisan  penduduk  di  Indonesia.  Tercantum  dalam Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2008,  peran  Ombudsman  selaku  badan pengawas  dalam  mengawal  suatu  kualitas  pelayanan  publik,  didalamnya menyinggung bahwasannya Ombudsman dituntut untuk mampu menciptakan sebuah  pelayanan  publik  yang  berdaya  guna,  efisien  serta  dapat  mengaras jangkauan  yang  telah  diatur  oleh  konstitusi  guna  terciptanya  suatu kesejahteraan masyarakat tanah air Indonesia. 7
Conie Pania Putri dalam artikelnya yang berjudul “ Peranan Dan Fungsi Ombudsman  Republik  Indonesia  Da lam  Efektivitas  Penegakan  Hukum” dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa Ombudsman sebagai instansi pengawas melakukan koordinasi dengan institusi atau lembaga pemerintahan yang  berkompeten  serta  melakukan  pemberdayaan  kepada  masyarakat dengan  maksud  agar  masyarakat  lebih  peka  terhadap  pelayanan  publik. Disamping  itu,  terkait  eksistensi  Ombudsman  Republik  Indonesia,  hasil penelitian  dari  Sulistyowati  dan  Dwi  Anggraeni  dalam  artikelnya  yang berjudul  “ Analisis  Peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  Periode  Tahun 2016-2021 Sebagai Pengawasan Pelayanan Publik ” menyatakan bahwa jika dikaitkan dengan konsep pemisahan kekuasaan trias politica, maka lembaga ini tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam tiga cabang kekuasaan negara, antara  lain  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Dikarenakan  dasar pembentukannya  diluar  Undang-Undang  Dasar,  maka  eksistensinya  tidak akan mempengaruhi  negara. Lalu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian  sebelumnya  yakni  dalam  penelitian  ini,  penulis  membahas mengenai kinerja Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2020, dimana
6 Sulistyowati & Dwi Anggraeni Septianingtiyas. (2020). ANALISIS PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2021 SEBAGAI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK. Journal of Politic and Government Studies, vol. 10, no. 1, 25-36.
7 Ibid. hlm.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
pada tahun itu Ombudsman Republik Indonesia dihadapkan pada pandemic Covid-19 dalam menjalankan wewenangnya.
Berdasarkan uraian dan permasalahan yang tercantum dalam prakata di atas, maka penulis memandang perlu untuk menggali permasalahan ini secara mendalam  yang  dituangkan  ke  dalam  jurnal  ilmiah  dengan  judul “ Ombudsman  Republik  Indonesia  Sebagai  Pengawas  Penyelenggaraan Pelayanan Publik  Dalam Mewujudkan Good Governance ” untuk menelaah kinerja  Ombudsman  Republik  Indonesia  terhadap  pelayanan  publik,    serta untuk menganalisis keefektifan kinerja Ombudsman Republik Indonesia guna mewujudkan good  governance berdasarkan  konsep  penerapan  asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  yang  disusun  menggunakan  metode  kualitatif  ini,  dianalisis melalui  pendekatan  yuridis-normatif,  yakni  dengan  mengidentifikasi permasalahan  dan  mengaitkannya  dengan  berbagai  macam  peraturan perundang-undangan serta dengan teori dan konsep yang memiliki relevansi dengan  topik  yang  dibahas  dalam  artikel  ini.  Kemudian,  dalam mengumpulkan  sumber  data  dalam  artikel  ini,  penulis  melakukan  studi pustaka  dengan  mengumpulkan  data-data  sekunder,  seperti  produk  hukum yang  memiliki  korelasi  dengan  Ombudsman  Republik  Indonesia  dan penyelenggaraan pelayanan publik, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penulis juga mengacu pada literatur seperti jurnal, serta buku yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan, dan juga artikel-artikel yang bersifat ilmiah dan memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam artikel ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelayanan Publik
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
Dalam tatanan konstitusi, Ombudsman Republik Indonesia yang pada  awalnya  lumrah  disebut  sebagai  Komisi  Ombudsman  Nasional, lahir  berkaitan  dengan  adanya  Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun 2000  tentang  Pembentukan  Ombudsman  yang  disertai  dengan legitimasi  hukum  terhadap  berdirinya  Ombudsman  di  Indonesia. Ombudsman  selaku  lembaga  pemerintah  diberdayakan  untuk memantau  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  negara,  begitupula dengan Albrecht dan Zemke, yang menyebutkan pelayanan publik ini ialah rakitan korelasi beberapa sudut pandang, seperti penyedia layanan personel,  sistem  dalam  pelayanan  dan  strategi  pelanggan 8 termasuk didalamnya Badan Hukum Negara, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah serta individu yang bertugas menyediakan layanan  publik  dimana  sepenggal  atau  segenap  dari  anggarannya berasal dari dana rekognisi belanja negara maupun daerah. 9
Dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37 tahun 2008 dinyatakan peran Ombudsman ialah melakukan investigasi dan berupaya mencegah laporan permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan  publik  guna  memberikan  pertimbangan  akan  relasinya kepada  pihak  pelapor  terkait.  Peran  yang  dijalankan  ombudsman tersebut  sejalan  dengan  peraturan  yang  meliputi  kinerja  Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam konstitusi mengenai Ombudsman  dan  ketentuan  Pelayanan  Publik.  Berkaitan  dengan pengembangan  perangkat  tersebut,  Ombudsman  Republik  Indonesia bertujuan  untuk  memotivasi  instansi  pemerintah  untuk  mematuhi regulasi tingkat tinggi di bidang pelayanan publik. 10 Ukuran pelayanan yang dimaksud merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan
8 Albert, Karl dan Ron Zemke. (1985) Service America: Doing Business in The New Economy. Homewood, Illionois: Dow Jones-Irwin, hlm. 41
9 Regina Angelita BR Sebayang & Hartati. (2021) PERAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. Journal of administration law, 2 (2), 63-75
10 Andi Setyo Pambudi & Rahmat Hidayat. (2022). Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Prioritas Nasional. Bappenas Working Papers. 5 (2). 270-289.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
dan  merupakan  standar  mutu  atas  pelayanan  sebagai  komitmen pengelola  dan  kesanggupan  kepada  masyarakat  dalam  hal  pelayanan yang bertaraf, sistematis, tergapai dan efisien.
Ombudsman  Republik  Indonesia  memiliki  kedudukan  sebagai institusi  negara independen  dalam  artian  tidak  menyandang  jalinan organik  dengan  institusi  atau  tatanan  lain  didalam  negara  dan  berdiri sendiri  dari  kekuasaan  lain  dalam  menjalankan  kewajiban  dan kedaulatannya. Kemerdekaan tersebut dibawah pengawasan ketatanegaraan  hanyalah  sebagai  penetralitas  agar  implementasi  atas tugas dan kedaulatannya bebas dari gangguan apapun. Sehingga, tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 11 Keberadaan ombudsman masih terus dinantikan,  sebab  masyarakat  menginginkan  adanya  regulator  yang sungguh-sungguh  dapat  memberikan  pengamanan  hukum  yang  sah secara sederhana dan dapat diandalkan. Lantaran pelayanan publik dan penerapan hukum yang proporsional adalah perspektif yang tidak dapat terhalangkan sebagai usaha mewujudkan penguasa yang meninggikan ketegasan  hukum,  pemerataan,  dan  kesejahteraan  rakyat,  serta ketentraman rakyat. 12
Ombudsman  juga  memperkenalkan  rancangan  fasilitas  yang resmi,  efisien,  terjangkau  dan  fleksibel  dengan  maksud  untuk mengembangkan skema aturan baru secara mandiri. Hal ini membantu masyarakat untuk meyakini bahwa Ombudsman hadir sebagai institusi ideal  dalam  mengupayakan  hak  masyarakat  atas  kesaksamaan  dalam pelayanan  birokrasi  saat  menghadapi  berbagai  bentuk  ketidakpuasan, salah  satunya  diskriminasi  dan  kritik.  Konsep  Ombudsman memprioritaskan jaminan bahwa semua pejabat harus konsekuen secara
11 Siti Hasanah & Idea Islami Parasatya (2019). PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 33-49.
12 Cevyn Oktavianus Taroreh (2022). KEDUDUKAN DAN PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. LEX CRIMEN , 11 (3)
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
adil,  jujur,  dan  bertanggung  jawab  dalam  mengemban  amanah,  tugas dan  otoritasnya  selaku  aparatur  negara.  Inilah  komitmen  yang  harus dipenuhi oleh ombudsman Republik Indonesia agar menjadi lembaga perwakilan  yang  menyandang  stigma  dan  karakter  khusus  dalam menaungi  hak  asasi  manusia  dan  menstimulasi  penyelenggaraan kapasitas  pelayanan  publik  yang  berlainan  dengan  lembaga  negara lainnya.  Maka  dari  itu,  analisis  dan  pengamatan  terhadap  skema ombudsman  terus  tumbuh  dan  popular  di  berbagai  negara  yang menganut sistem fourth branch. 13
Fourth  branch diduga  hadir  sebab  meningkatnya  keresahan masyarakat  akibat  persepsi  inefisiensi  instansi  pemerintahan  dalam memenuhi  tuntutan  aspirasi  masyarakat  dan  upaya  pemerintah  dalam melindungi  konstitusional,  terkhusus  Ombudsman. 14 James  Madison (1788) menyatakan bahwa persaingan di antara cabang-cabang adalah mekanisme  yang  lebih  baik  untuk  memastikan  bahwa  setiap  cabang hanya melakukan apa yang dirancangnya. Di prakarsai oleh pendapat James “ Ambition must be made to counteract ambition. The interest of the man must be connected with the constitutional rights of the place ” . Yang  berarti  ambisi  harus  dirancang  untuk  menangkal  ambisi. Kepentingan  manusia  harus  dipadukan  dengan  hak  konstitusional mereka  atas  suatu  tempat.  Hal  tersebut  melahirkan  banyak  institusi negara yang menopang tugas lembaga negara utama. Praktik kebijakan dan lembaga pelayanan publik  yang semakin rumit membuat eksistensi Ombudsman  Republik  Indonesia  terus  dipertahankan  karena  ia  tidak berada  dalam  lingkup  legislatif,  eksekutif,  maupun  yudikatif.
13 Yeni Sri Lestari. (2019). OMBUDSMAN: SUATU KAJIAN ANALISIS. Jurnal Public Policy , 2 (2)
14 Mark Tushned. (2021). The New Fourth Branch: institutions for protecting constitutional democracy, United Kingdom: Cambridge University Press .
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
Karenanya, tak heran jika kinerja ombudsman bersifat mandiri dalam memantau sistem pelayanan publik di Indonesia. 15
Mengutip pendapat Dennis Pearce yang menyatakan bahwa tidak diragukan  lagi  Ombudsman  dipandang  sebagai  lembaga  paling berharga  yang  telah  berkembang  tatkala  dalam  dasawarsa  terakhir. Ombudsman  telah  diakui  sebagai  bagian yang  dipandang  krusial  dari sistem ketatanegaraan. Ombudsman menunjukkan bahwa dirinya tidak sekadar  perumpamaan  suatu  bentuk  sistem  yang  penting  dalam wewenang  penyelenggaraan  publik,  melainkan  sebagai  mekanisme aksesori  yudisial  yang  krusial  untuk  menangani  permasalahan, mengoptimalkan  relasi  yang  bertalian  dengan  kewenangan  dan perseorangan  melewati  perantara  yang  biasa  disebut  mediasi  dan perundingan. 16 Sehingga, eksistensinya mudah diterima baik dari sudut warga  negara,  maupun  birokrat  sebagai  otoritas  kontrol  yang bersahabat bagi para lembaga pelapor karena didalamnya Ombudsman mengedukasi prosedurnya yakni dengan mengikuti prinsip umum yang universal  dalam  memproses  suatu  laporan  tertentu.  Implementasinya, ditunjukkan dengan adanya edukasi yang dibalut oleh sosialisasi yang berlangsung  dalam  dua  arah,  yaitu  kepada  penyelenggara  pelayanan publik dan kepada pemeroleh pelayanan publik. Seperti program yang diluncurkan  untuk  memberi  pemahaman  kepada  masyarakat,  yakni pelaksanaan  Training  of  Trainers  (ToT)  kepada  khalayak  terkait. Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  menanamkan  pemahaman  Ombudsman mengenai peran warga negara dalam mengawal pelayanan publik dan prosedur  edukasi  terkait  kinerjanya  mengenai  pelayanan  publik  dan maladministrasi  kepada pihak terkait.
15 Tri Suhendra Arbani. (2018). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat “The Fourth Branch Of Government” dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 5 (2).
16 Mirlinda Batalli (2015). Role of Ombudsman Institution over the administration. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences , 1 (3).
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance

## 2. Keefektifan Ombudsman sebagai Instansi Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kedudukan  Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai  instansi pengawas, bersifat mandiri dalam menjalankan pelayanan publik yang berlandaskan  pada  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008.    Jika diamati dari perspektif hukum administrasi negara,  pengawasan  yang dijalankan  Ombudsman  Republik  Indonesia  dipandang  sebagai kebutuhan  untuk  menjamin  jalannya  penyelenggaraan  negara  agar terlaksana  sesuai  dengan  kaidah  hukum  serta  ketentuan  normatif dengan  menitikberatkan  pada  keamanan  hukum  bagi  masyarakat  dari tindakan penyelenggara negara, baik itu badan atau lembaga maupun pejabat  negaranya. 17 Dalam  rangka  menciptakan good  governance , Ombudsman Republik Indonesia mengusahakan adanya kontribusi dari masyarakat  yang  diciptakan  melalui  kondisi  yang  kondusif  demi mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih,  pelayanan  publik  yang memadai,  pelaksanaan  peradilan  yang  efektif,  khususnya  proses peradilan  yang  independen.  Dengan  begitu,  dipastikan  tidak  terjadi keberpihakan  kepada  salah  satu  pihak.  Kedudukan  Ombudsman Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pelayanan publik, tidak jauh-jauh  dari  fungsinya  sebagai  lembaga  pengawas.  Menariknya, dalam upaya pengawasan yang dijalankan oleh Ombudsman Republik Indonesia, tidak memungut biaya sepeser pun dari masyarakat. Artinya, pengawasan tersebut murni dilakukan untuk masyarakat.
Terlepas  dari  pengawasan  yang  dilakukan,  kinerja  yang dilakukan  Ombudsman  Republik  Indonesia  dipengaruhi  oleh  unsur- unsur politik para penyelenggara negara. Tidak hanya itu, keefektifan Ombudsman Republik Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi  kesadaran  dan  kepahaman  masyarakat  akan  kedudukan Ombudsman Republik Indonesia ditengah-tengah lembaga atau instansi
17 S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara II, (Yogyakarta: FH UII Press, tahun 2013 halaman 2
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
pemerintah  yang  lainnya.  Kesadaran  yang  dimaksud  yakni  kesadaran akan  perlunya  menyuarakan  praktek-praktek  penyimpangan  yang terjadi atau maladministrasi, serta sikap berani dari masyarakat dalam melakukan pengaduan atas tindak penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam  menjalankan pengawasan,
Ombudsman  Republik  Indonesia  bertumpu  pada  pengawasan  publik yang menitikberatkan pada masyarakat.
Sumber: Diambil  dari data Ombudsman RI tahun 2021 dan 2022 Grafik diatas menunjukkan bahwa di tahun 2015 sampai 2016 dan tahun  2018,  realisasi  pengerjaan  pengaduan  masyarakat  terhadap pelaksaaan  pelayanan  publik  tidak  mencapai goals yang  diharapkan.
Baru  kemudian  realisasi  penyelesaian  tersebut  mencapai  bahkan melebihi target yang ditentukan di tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021. Dapat diasumsikan bahwa performa  Ombudsman Republik  Indonesia dalam  menangani  pengaduan  masyarakat  terkait  penyelenggaran pelayanan publik, ternilai sudah cukup efektif yang dibuktikan dengan tercapainya realisasi laporan pengaduan masyarakat. Pada tahun 2020, pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik mengalami peningkatan.    Dengan  ini  kinerja  Ombudsman  Republik  Indonesia dipertaruhkan, terlebih lagi  pada  masa  itu,  pandemi  Covid-19  sedang merebak. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ombudsman Republik Indonesia  untuk  tetap  patuh  terhadap  standardisasi  pelayanan  publik,
6166 8166
7788 7816 7166 3898 6300 3592 7262
9121 7546 8667 7032 6421 0 2000 4000 6000 8000 10000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

## Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat oleh Ombudsman RI Target Realisasi
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik, terlebih bagi beberapa kota dan kabupaten yang    masih  belum  terdapat    unit    pengaduan.    Meskipun  di  tingkat provinsi telah disediakan unit pengaduan, tetapi terdapat daerah yang masih  mengalami  berbagai  kendala  seperti  di  Provinsi  Papua. 18
Ketidakhadiran  unit  pengaduan  masyarakat  di  beberapa  daerah  dapat mengurangi  akuntabilitas  pelayanan  publik  yang  dijalankan  oleh Ombudsman Republik Indonesia. Akuntabilitas disini diartikan sebagai belum  maksimalnya  upaya  dalam  rangka  menciptakan  sistem pelayanan  publik  yang  berdasar  pada  kandungan  dalam  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik.  Ketidakmaksimalan  tersebut  dapat mengarah  pada  ketidakefektifan  kinerja  apabila  tidak  segera  diatasi dengan baik. 19
Meskipun terdapat target yang belum sempat tercapai, akan tetapi di  beberapa  tahun  kinerja  Ombudsman  Republik  Indonesia  sudah menunjukkan peningkatannya, khususnya di tahun 2020, dimana dalam survei  kepuasan  masyarakat  tahun  2020  yang  diadakan  di  bulan  Juli sampai  bulan  September  2020  lalu,  menunjukkan  bahwa  terhadap indikator-indikator  tertentu  seperti  kecepatan  waktu  pelayanan  dan kesesuaian  produk  pelayanan  yang  dinilai  baik  oleh  masyarakat.    Di tahun  2020  juga,  Ombudsman  Republik  Indonesia  menunjukkan kinerja  yang  paling  memuaskan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan berkembangnya  kanal  media  sosial  Ombudsman  Republik  Indonesia dengan baik, yang ditandai dengan terverifikasinya seluruh kanal sosial media miliknya seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Ini membuktikan  bahwa  memang  ada  itikad  baik  dan  keseriusan  dari
18 Winsherly Tan. (2021). Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Efektif Pada Pandemi Covid 19. Veritas et Justitia , 7 (2), 459-480.
19 Ombudsman Republik Indonesia, “Mengawasi Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid - 19”, diakses dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengawasi-pelayanan-publik-di-masa- pandemi-covid-19
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
Ombudsman  Republik  Indonesia  untuk  menyelenggarakan  pelayanan publik secara fleksibel tanpa terikat ruang dan waktu.
Dalam menjalankan pelayanan publik, selain berwenang sebagai pengawas, Ombudsman Republik Indonesia juga memiliki kewenangan sebagai  kuasi  legislatif,    yakni  lembaga  yang  seolah-olah  berwenang untuk  membuat  peraturan.  Tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor 37  Tahun  2008,  disebutkan  bahwa  instansi  ini  diberikan  wewenang terkait  pembentukan  undang-undang,  yaitu  setidaknya  untuk menyampaikan  saran  atau  rekomendasi  kepada  Presiden,  Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun kepada kepala daerah  dengan  maksud  supaya  dilakukan  perbaikan  terhadap  produk hukum  lainnya  dengan  tujuan  menangkal  tindakan  penyelewengan  di lingkup  hukum  administrasi  negara,  atau  yang  biasa  dikenal  dengan maladministrasi.  Namun,  sejatinya  kewenangan  tersebut  hanyalah bersifat  aspiratif,  tidak  bersifat  inisiatif.  Disamping  sebagai  kuasi legislatif,    Ombudsman  Republik  Indonesia  juga  berwenang  untuk memberikan  saran  maupun  rekomendasi,  seperti  yang  sudah  pernah terlaksana yaitu pemberian rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan pengelolaan tenaga honorer pada instansi pemerintah. Tugas pokok dan fungsi  pengawasan  Ombudsman  Republik  Indonesia  bersikukuh korelasinya  terhadap  jalannya  pemerintahan.  Dalam  hal  ini,  sistem pemerintahan  dimulai  dari  lingkup  kecil yaitu  daerah  sampai lingkup besar yaitu pusat yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban untuk menyediakan  pelayanan  kepada  masyarakat  luas.  Dengan  demikian, Ombudsman  Republik  Indonesia  memiliki  peran  menjadi  instansi pengawas secara eksternal yang pengoperasionalannya bertanggungjawab untuk menangkal maladministrasi hingga menyelesaikan  pengaduan masyarakat.  Lalu, selepas  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, maka  wewenang  dan  juga  fungsi  Ombudsman  Republik  Indonesia semakin  melebar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  meluas
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
tugasnya,  semakin  besar  pula  tantangannya  dalam  menyelenggarakan pelayanan  publik  untuk  menciptakan good  governance bagi masyarakat.
Pada  intinya,  pengawasan  yang  dijalankan  oleh  Ombudsman Republik  Indonesia  bertujuan  untuk  merekomendasi  dan  mengoreksi tindakan  para  pelaksana  penyelenggara  publik  yang  diketahui  telah menunaikan  tindakan  maladministrasi.  Secara  umum,  Ombudsman Republik Indonesia bertanggungjawab terhadap dua jenis pengawasan, yakni  pengawasan  yang  dilakukan  secara  preventif  dan  pengawasan secara represif. Dapat diartikan bahwa pengawasan preventif dilakukan sebelum  terjadinya  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Pengawasan preventif  juga  dapat  diartikan  sebagai  upaya  pencegahan  yang bertujuan  untuk  mengedukasi  masyarakat  untuk  dapat  berperan  aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan publik oleh negara. Dalam hal ini, Ombudsman Republik Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk  berani  melaporkan  atau  melakukan  pengaduan  dan  keluhan terkait  pelayanan  publik  yang  kurang  memuaskan.  Sementara  itu, pengawasan yang dilaksanakan secara represif dapat diartikan sebagai pengawasan  yang  dilaksanakan  setelah  terjadi  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Pada  dasarnya,  pengawasan  oleh  Ombudsman Republik  Indonesia  dilakukan  saat  aktivitas  penyelenggaraan  negara dalam memberikan pelayanan publik berlangsung. Baik itu mengawasi dari  sisi  pelaksanaannya,  maupun  dengan  melihat  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun  terkait  pengawasan represif,  orientasinya  ialah  bertumpu  pada  pengaduan  masyarakat, seperti  keluhan  langsung  oleh  masyarakat,  ataupun  dari  laporan pengaduan  yang  pelaksanaannya  secara  mandiri.  Sejalan  dengan adanya  dasar  hukum  yang  mengatur  terkait  tindakan  mengawasi jalannya  pelayanan  publik,  tentunya  diperlukan  pengontrol  secara eksternal untuk memantau jalannya penyelenggaraan pelayanan publik
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
saat  menghadirkan  pelayanan  secara  efektif  kepada  masyarakat Indonesia.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  ruang  lingkup  fungsi dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia, pengawasan menjadi salah satu  unsur  yang penting dan tidak dapat dihilangkan. Sejatinya, pengawasan  yang  dilaksanakan  dalam  mengontrol  pelayanan  publik ditujukan untuk menciptakan  kesejahteraan  publik melalui efektivitas penyediaan  layanan  untuk  masyarakat  luas.  Dengan  demikian,  maka output dari adanya pengawasan tersebut pada akhirnya berpotensi untuk menjadikan daya saing antar instansi penyelenggara pelayanan publik meningkat  dengan  beberapa  indikator,  seperti  sikap  dalam  melayani masyarakat,  sikap  keterbukaan  dan  juga  kedisiplinan.  Maka  dari  itu, eksistensi  Ombudsman  Republik  Indonesia  menjadi  penting  yang perwujudannya  sebagai  instansi  yang  berwenang  mengawasi  serta mengontrol jalannya pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh  instansi-instansi  tertentu  yang  berwenang  dalam  melakukan pelayanan kepada masyarakat.
3. Upaya Ombudsman dalam Mewujudkan Good Governance
Kinerja  Ombudsman  sebagai  lembaga  pengawas  jalannya pemerintahan  dan  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  wewenang dalam pelayanan publik, tentu tidak jauh dari asas-asas yang dianutnya, seperti  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  (AAUPB).  Jazim Hamidi  berpendapat  bahwa  fondasi  asas-asas  umum  pemerintahan yang baik ialah norma dan nilai-nilai hidup dan dianut di ruang lingkup hukum  administrasi  negara. Lebih  lanjut,  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  memegang  peranan  penting  pagi  para penyelenggara negara dalam menjalankan wewenangnya. Tidak hanya itu, asas-asas tersebut juga berperan selaku alat percobaan bagi hakim administrasi  negara  dalam  memutuskan  suatu  perkara  di  lingkup administrasi  dan  tata  usaha  negara,  serta  digunakan  oleh  penggugat sebagai dasar pengajuan gugatannya. Dengan fungsinya itu, asas-asas
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
umum  pemerintahan  yang  baik  menjadi  kunci  utama  para  pengelola negara,  termasuk  Ombudsman  Republik  Indonesia  untuk  dapat menyelenggarakan  dan  menciptakan  sistem  pemerintahan  yang  baik (good governance). Mayoritas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik  adalah  asas  yang  sifatnya  tidak  tertulis  dan  abstrak,  dimana kandungan nilainya mampu ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat.  Sebagian  asas  yang  lainnya  telah  dijadikan  sebagai kaidah  hukum  tertulis  yang  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  produk hukum  positif  di  Indonesia.  Selain  itu,  terdapat  pula  asas-asas  yang kedudukannya  sudah  beralih  menjadi  pedoman  hukum  tertulis,  tetapi dengan kepribadian yang masih kekal sebagai landasan hukum.
Dalam menjalankan wewenangnya sebagai pengontrol pelaksanaan  pelayanan  publik,  Ombudsman  Republik  Indonesia menerapkan  beberapa  asas  yang  dijadikannya  sebagai  acuan  dalam bertindak,  antara  lain  asas  ketidakberpihakan,  yang  mewajibkan Ombudsman Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dengan tidak menitikberatkan pada salah satu pihak, serta bersikap non-diskriminatif dalam  menetapkan  kebijakan  sebagai  upaya  penyelenggaraan pelayanan publik. Disamping itu, Ombudsman Republik Indonesia juga berpegang  teguh  pada  asas  keterbukaan  yang  menandakan  bahwa pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan pemberian informasi yang  sebenar-benarnya,  jujur,  dan  apa  adanya,  tetapi  dengan memperhatikan  perlindungan  atas  hak-hak  pribadi,  golongan,  serta rahasia negara. Tidak hanya itu, asas keseimbangan juga dipraktikkan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan kedaulatannya,  dengan  berupaya  untuk  terus  menyeimbangkan hukuman yang dijatuhkan pada jabatan tertentu dengan kelalaian yang diperbuat  seorang  pejabat  negara.  Kemudian,  ada  yang  tidak  kalah pentingnya, yakni Ombudsman Republik Indonesia mengacu pada asas keadilan  dan  kewajaran  dalam  menjalankan  penyelenggaraan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
pelayanan  publik.  Asas  keadilan  mendorong  Ombudsman  untuk bertindak sesuai dengan porsinya, dan selaras dengan hak setiap orang yang  bersangkutan.  Sementara  itu,  asas  kewajaran  mendorong Ombudsman  Republik  Indonesia  untuk  terus  menitikberatkan  pada skala yang resmi dan hidup di masyarakat seperti nilai agama, nilai adat istiadat, dan juga nilai moral.
Dalam  menjalankan  wewenangnya  sebagai  lembaga  pengawas administrasi  pemerintah,  Ombudsman  Republik  Indonesia  juga bersikukuh  dengan  asas  mendengarkan  kedua  belah  pihak,  dimana dalam  hal  ini,  Ombudsman  Republik  Indonesia  tidak  memandang sebelah  mata  salah  satu  pihak,  melainkan  menganggap  bahwa  semua pihak ditempatkan dalam satu kedudukan yang sama.  Selain mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, Ombudsman Republik Indonesia  juga  mengacu  pada  asas  lainnya  selain  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  dalam  mengimplementasikan  otoritas, tanggung  jawab,  dan  kewajibannya  untuk  membenahi  pengaduan terkait  tuduhan  maladministrasi,  antara  lain  asas  kepatutan,  asas akuntabilitas,  dan  asas  kerahasiaan. 20 Asas  kepatutan  mencerminkan bahwa  dalam  setiap  langkah  pengawasan  dan  pengontrolan  yang dijalankan,  Ombudsman  Republik  Indonesia  mengedepankan  kinerja yang tunduk pada hukum positif dan nilai-nilai moral yang hidup dan berlaku  di  tengah  masyarakat.  Sementara  itu,  asas  akuntabilitas menitikberatkan  pada  pertanggungjawaban  setiap  hasil  akhir  dari Ombudsman Republik Indonesia kepada masyarakat yang berlandaskan  pada  ketentuan  konstitusi.  Kemudian,  diperkuat  dengan adanya asas kerahasiaan yang tertuang dalam Pasal 24 ayat 2 Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman,  dimana disebutkan bahwa di beberapa kondisi, segala identitas pelapor aduan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dirahasiakan. Ini menandakan
20 Nabila Firstia I. (2020). Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia. SASI, 26(2), 176-187.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
bahwa  Ombudsman  Republik  Indonesia  menjamin  kerahasiaan  data diri  masyarakat  yang  melakukan  aduan  atau  melapor  terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk mengayomi pihak  terkait  dari  situasi  yang  tidak  diharapkan  terjadi.  Keseluruhan asas  tersebut  dijadikan  pedoman  bagi  Ombudsman dalam menyelenggarakan  pelayanan  publik  guna  mewujudkan good governance. Dalam  implementasinya,  kinerja  Ombudsman  Republik Indonesia  menunjukkan  indikator  pencapaian  yang  dinilai  baik  oleh masyarakat. Yang menjadi penyebab dari hal tersebut ialah dikarenakan oleh  adanya  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dan  asas-asas lainnya  sebagai  pengontrol  segala  tindakan  yang  diperbuat  oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan pelayanan publik.

## D. SIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas,  menunjukkan  hasil  bahwa  Ombudsman Republik Indonesia dikatakan cukup berhasil dalam menjalankan kinerjanya, khususnya  di  tahun  2020  karena  realisasi  penyelesaian  laporan  aduan masyarakat  dapat  mencapai  target  yang  ditentukan,  dengan  beberapa indikator  seperti  kecepatan  waktu  pelayanan  dan  kesesuaian  produk pelayanan yang dinilai baik oleh  masyarakat. Selain dari indikator tersebut, dilihat  dari  aspek  kesiapsiagaan  dalam  menangani  permasalahan, Ombudsman Republik Indonesia cukup dinilai baik oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan  adanya  kepuasan  masyarakat  terhadap  Ombusman  Repbulik Indonesia  melalui  survei  kepuasan.  Diperkuat  lagi  dengan  berkembangnya kanal  sosial  medianya  seperti  Facebook,  Twitter,  dan  Instagram  yang terverifikasi  atau  mendapatkan  centang  biru.  Ini  menunjukkan  bahwa Ombudsman  Republik  Indonesia  bersungguh-sungguh  dan  serius  dalam menajalanlan wewenangnya.
Kemudian,  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  instansi  pengawas penyelenggaraan  publik,  Ombudsman  Republik  Indonesia  berpedoman terhadap  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  seperti  asas  kepatutan,
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
asas  akuntabilitas,  asas  kerahasiaan  dan  juga  prinsip  lainnya  demi terwujudnya good  governance di  Indonesia.  Penelitian  ini  terbatas  pada kinerja  serta  keefektifan  Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga pengawas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Indonesia  dalam  rangka mewujudkan good governance .

## DAFTAR PUSTAKA
Albecht,  Karl;  Zemke,  R.  (1985). Service  America:  Doing  Business  in  The  New Economy / Karl Albrecht and Ron Zemke . Illionois: Dow Jones-Irwin. Asmara. G. (2016). Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . LaksBang PRESSindo.
Batalli, M. (2015). Role of Ombudsman Institution Over the Administration. SSRN Electronic Journal , August . https://doi.org/10.2139/ssrn.2699061
Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Journal of Governance Innovation , 1 (1), 59 – 76. https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298
Br  Sebayang,  R.  A.,  &  Hartati,  H.  (2021).  Peran  Ombudsman  Sebagai  Lembaga Pengawas  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia. Mendapo:  Journal  of Administrative Law , 2 (2), 63 – 75.
Dewi,  D.  A.  S.  (2016).  Pendayagunaan  Freies  Ermessen  Pejabat  Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan. Yustisia Jurnal Hukum , 5 , 184 – 200. Hasanah,  S.  &  P.  I.  (2019).  PENGAWASAN  OMBUDSMAN  DALAM
PENYELENGGARAAN  PELAYANAN  PUBLIK  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009. Jurnal Ilmu Hukum , 10 , 33 – 49.
Hakim, A. (2016). Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi). Civil Service , 10 (1), 15 – 34.
Lestari,  Y.  S.  (2019).  Ombudsman:  Suatu  Kajian  Analisis. Jurnal  Public  Policy ,
2 (2), 174 – 185. https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.767
Mikhael, W. (2017). Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Lex Privatum , 5 (1), 97 –
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
104.
Novianti, L. (2015). Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah. In LPPM Uin Suska Riau .
Ombudsman  Republik  Indonesia.  2020.  Laporan  Tahunan.  Mengawal  Pelayanan Publik di asMa Pandemi Covid -19
Ombudsman Republik Indonesia, “Mengawasi Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid- 19”, diakses dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel --
mengawasi-pelayanan-publik-di-masa-pandemi-covid-19
Ombudsman  Republik  Indonesia.  (2022).   Mengenal  Ombudsman  RI.  Jambi:
Mahya Septiani. Diakses dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--mengenal-ombudsman-ri Pambudi, A. S., & Hidayat, R. (2022). Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional. Bappenas Working Papers , 5 (2), 270 – 289. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.131
Pania Putri, C. (2020). Peranan Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum. Sol Justicia , 3 (2), 142 – 153.
Sebayang,  R.  A.  B.,  &  Hartati,  H.  (2021).  PERAN  OMBUDSMAN  SEBAGAI

## LEMBAGA
PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI
INDONESIA. Mendapo: Journal of Administrative Law , 2 (2), 63-75.
Sulistyowati.  Anggraeni,  D.  (2021). Analisis  Peran  Ombudsman  Republik Indonesia  Periode  Tahun  2016-2021  Sebagai  Pengawasan  Pelayanan Publik . 1 (1), 1 – 12.
Syofian, Misri, Edi, S., & Usman. (2019). Pelayanan Publik dan Ombudsman.
Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik , 1 (2), 56 – 63.
Tan, W. (2021). Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Efektif Pada Pandemi Covid 19. Veritas et Justitia , 7 (2), 459-480.
Taroreh,  C.  O.  (2022).  KEDUDUKAN  DAN  PERANAN  OMBUDSMAN REPUBLIK  INDONESIA  DALAM  SISTEM  KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Lex Crimen , 11 .
Tri Suhendra Arbani. (2016). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat “The Fourth Branch of Government” dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. ,
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i2.7613 Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FH UIIJurnal Supremasi Hukum , 5 (2), 173. Tushned,  M.  (2021). The  New  Fourth  Branch:  institutions  for  protecting constitutional democracy . Cambridge University Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781009047609
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Utama,  C.  (2018).  Peran  Dan  Kedudukan  Ombusman  Sebagai  Lembaga
Perlindungan  Rakyat  Dalam  Mewujudkan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan Yang Baik. Medina-Te, , Vol. 19 No .2