## ARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM TATARAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI
SUPARDI U.S. supardiuki@yahoo.com, supardi@unindra.ac.id Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), Jl. Nangka no. 58c Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Abstrak. Ada  beberapa  permasalahan  yang  muncul  terkait  pendidikan. Pendidikan  tidak  sama  dengan  pengajaran.  Pendidikan  merupakan  usaha yang  dilakukan  secara  sadar,  terencana,  terpola,  dan  dapat  dievaluasi  yang dilakukan  oleh  pendidik  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi yang  ada  dalam  peserta  didik.  Arah  pendidikan  bangsa  dalam  tataran kebijakan  diselenggarakan  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa yang  dilandasi  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia.  Arah pendidikan  bangsa  ditujukan  untuk  menghasilkan  sumber  daya  manusia Indonesia  yang  memiliki  karakter:  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Masa  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri, menjadi  warga  Negara  yang  demokratis,  dan  bertanggung  jawab.  Dalam tataran  praktek,  pelaksanaan  pendidikan belum  terimplementasikan  secara benar  sesuai  dengan  arah  kebijakan  pendidikan.  Praktek  pendidikan  pada semua  jenjang,  termasuk  pada  jenjang  PAUD  dan  SD  masih  lebih menekankan  pada  aspek  pengajaran  untuk  mencerdaskan  intelektual  dalam mengasah  potensi  kognitif  semata,  dan  sangat  kurang  memperhatikan pendidikan  moral/budi pekerti. Untuk itu, perlu ada koreksi terhadap proses pelaksanaan  pendidikan  untuk  mencapai  arah  kebijakan  pendidikan  yang menghasilkan kualitas sumber daya manusia unggul, bertakwa dan berakhlak mulia.
Kata kunci: arah pendidikan, pendidikan, pengajaran, karakter.
Abstract. There are several issues that arise related to education. Education is  not  the  same  as  teaching.  Education  is  a  business  that  is  conscious, deliberate,  patterned,  and  can  be  evaluated  by  educators  to  foster  and develop  the  potential  that  exists  within  learners.  Direction  of  education policy at the level of the nation was held in the framework of the intellectual life  of  the  nation  that  is  based  on  faith  and  piety  and  noble  character. Direction of the nation's education is aimed at producing human resources in Indonesia that have character: faithful and pious to God The Godhead, noble, healthy,  knowledgeable,  skilled,  creative,  independent,  being  a  democratic citizen,  and  accountable.  In  the  level  of  practice;  the  implementation  of education has not implemented correctly in accordance with the direction of education  policy.  The  practice  at  all  levels;  including  at  the  level  of  early childhood  and  elementary  school  still  more  emphasis  on  teaching  to  the intellectual  property  in  sharpening  cognitive  potential  alone,  and  very  little regard for moral education/character. For that, there needs to be a correction to  the  process  of  implementation  of  education  policy  to  achieve  quality education that produces superior human resource, righteous and noble.
Keywords: direction of education, education, teaching, character.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini hampir setiap hari didapati berita mengenaskan di media massa, baik melalui  media  elektronik  (televisi,  radio,  atau  internet)  maupun  media  cetak  (koran, tabloid,  majalah,  dan  lain-lain).  Hampir  setiap  hari  berita  tentang  tindak  kekerasan, kejahatan  seksual,  korupsi,  maupun  penyalahgunaan  narkotika  disuguhkan  oleh  media massa.  Banyak  sekali  berita  mengenaskan  yang  disuguhkan  seperti  pejabat  terlibat korupsi,  tawuran  antar  warga,  tawuran  antar  pelajar,  tawuran  antar  supporter  olah  raga, tawuran  antar  sesama  penonton  pertunjukkan  musik,  remaja  terlibat  narkoba,  nyontek pada  saat  ujian  nasional,  dan  lain-lain.  Fenomena  ini  sungguh  sangat  mengenaskan, seakan  berada  dalam  kehidupan  zaman  primitif  yang  masih  jauh  dari  masyarakat  yang berperadaban. Apakah ini merupakan hasil dari proses pendidikan bangsa selama ini?
Fenomena-fenomena ini terjadi pada saat negeri ini telah merdeka sejak 67 tahun yang  lalu.  Usia  kemerdekaan  yang  sudah  cukup  tua. Jika  diibaratkan  dengan  usia  hidup seorang  manusia,  maka  67  tahun  merupakan  usia  yang  sudah  sangat  matang.  Bahkan anggaran  untuk  pendidikanpun  sesuai  amanat  undang-undang  dasar  sudah  ditingkatkan.
Salah satu cita-cita bangsa Indonesia  merdeka  yaitu  mencerdaskan bangsa. Oleh karenanya,  sejalan  dengan  cita-cita  kemerdekann  bangsa  Indonesia  tersebut,  maka pendidikan  merupakan  hal  yang  harus  mendapat  prioritas.  Dalam  upaya  pembangunan bidang  pendidikan  ini,  undang-undang  dasar  hasil  amandemen  telah  mengamanatkan bahwa  minimal  20%  APBN/APBD  diperuntukkan  untuk  bidang  pendidikan.  Harahap (2011)  menyebutkan, pemerintah telah  mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 225,2  triliun  atau  20%  dari  APBN  tahun  2010,  dan  Rp  266,9  triliun  atau  20,2%  dari APBN tahun 2011. Melengkapi ini, berita harian Media Indonesia Jujur Bersuara tanggal 6 Juni 2012 menyampaikan rincian anggaran pendidikan tahun 2009 sampai 2012 seperti berikut.
Tabel 1. Anggaran Pendidikan Tahun 2009 - 2012 Tahun Alokasi (Rp triliun) Rasio (% terhadap APBN) 2009 208,28 20,8 2010 225,23 20,0 2011 266,94 20,2 2012 310,80 20,2 Sumber: Media Indonesia, 6 Juni 2012.
Dalam  upaya  pembangunan  bidang  pendidikan,  pemerintah  telah  menetapkan kebijakan  WAJAR  (wajib  belajar)  9 tahun,  bahkan  untuk  beberapa  daerah  tertentu  telah mencanangkan WAJAR 12 tahun. Melalui kebijakan ini, diharapkan bahwa setiap warga negara  Indonesia  minimal  berpendidikan  sampai  tingkat  SMP  (sekolah  menengah pertama) atau sederajat. Selain program WAJAR 9 tahun, upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat pun terus dikembangkan. Upaya- upaya  tersebut  dilakukan  dengan  pengadaan  beasiswa-beasiswa,  program  bidik  misi  di perguruan  tinggi,  dan  lain-lain.  Masyarakat  pun  tidak  tinggal  diam.  Banyak  lembaga- lembaga masyarakat pun turut serta dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan ini. Lembaga pendidikan swasta seperti UNINDRA (Universitas Indraprasta PGRI) turut aktif menyelenggagarkan  pendidikan  dengan  dana  yang  terjangkau  oleh  masyarakat.  Melalui program-program  ini,  maka  angka  partisipasi  pendidikan  masyarakat  pun  menjadi meningkat.  Masyarakat  yang  mengenyam  pendidikan  dengan  masa  pendidikan  hingga tingkat perguruan tinggi pun semakin banyak.
Peningkatan kuantitas peserta dan lamanya mengenyam pendidikan formal belum diikuti  dengan  gambaran  hasil-hasil  pendidikan  yang  semestinya.  Dengan  semakin tingginya  masyarakat  yang  berpendidikan,  diharapkan  akan  tercipta  masyarakat  madani dan memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Masyarakat yang berpendidikan seharusnya lebih  menekankan  pada  penggunaan  rasionalisasi  atau  akal  sehat  dalam  menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun  yang terjadi saat ini tidak  lah  demikian. Perilaku  korupsi, tawuran,  gaya hidup  hedonisme,  cepat  putus  asa,  egoisme,  kurang  percaya  diri,  penyalahgunaan narkotika  dan  kebiasaan  menyontek  atau  plagiarisme  di  kalangan  pelajar  merupakan contoh-contoh  perilaku  masyarakat  yang  tengah  merebak  dewasa  ini.  Fenomena- fenomena  ini  merupakan  gambaran  yang  tidak  sejalan  dengan  harapan  dari  hasil-hasil pendidikan.
Kondisi  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  seperti  di  atas  menyebabkan tingkat  daya  saing  bangsa  Indonesia  dalam  tataran  dunia  tergolong  rendah.  Suhendar (2012)  menyampaikan  bahwa  dalam The  Global  Competitiveness  Report 2011-2012 (laporan tahunan  daya saing  global tahun 2011-2012) yang  dibuat oleh World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia pada posisi ke 46 dari 142 negara di dunia. Pada kawasan ASEAN posisi daya saing Indonesia berada posisi keempat di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Tabel 2. Peringkat Daya Saing Beberapa Negara ASEAN Tahun 2011
NEGARA PERINGKAT 2011 Singapura 2 Malaysia 21 Thailand 39 Indonesia 46 Vietnam 65 Filipina 75 Sumber: WEF (2011)
Daya saing merupakan cerminan dari produktivitas kulitas sumber daya manusia yang  dimiliki  suatu  bangsa.  Lebih  lanjut  Suhendar  (2012)  menyampaikan,  daya  saing didefinisikan  sebagai  kondisi  institusi,  kebijakan,  dan  faktor-faktor  yang  menentukan tingkat  produktivitas  ekonomi  suatu  negara.  Kualitas  sumber  daya  manusia  yang  tinggi akan  melahirkan  produktivitas  yang  tinggi,  dan  akhirnya  mencerminkan  daya  saing bangsa yang tinggi. Daya saing  yang tinggi berpotensi  untuk  mendapatkan pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi,  dan  selanjutnya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  bangsa  sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
Terkait  dengan  penjelasan  di  atas,  maka  timbul  beberapa  permasalahan  yang harus  dipahami,  direnungkan  dan  dikaji  bersama.  Diantara  beberapa  permasalahan tersebut  yaitu:  (1)  Apa  sebenarnya  hakikat  pendidikan?  (2)  Bagaimana  kebijakan  arah pendidikan  bangsa?  (3)  Bagaimana  implementasi  pendidikan  dalam  rangka  mencapai tujuan  pendidikan  nasional?  Beberapa  masalah  ini  akan  dikaji  dan  dipaparkan  dalam makalah ini.

## PEMBAHASAN Pendidikan Atau Pengajaran
Dewasa ini banyak orang kurang memahami arti pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan  seringkali  diartikan  secara  sempit  sebagai  pengajaran  di  sekolah.  Bahkan lebih  sempit  lagi  diartikan  sebagai  pengajaran  di  dalam  kelas.  Pendidikan  seharusnya memiliki arti yang jauh lebih luas dari pada sekedar pengajaran. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan, pendidikan adalah usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Dalam  bahasa yang berbeda, “Bapak Pendidikan Nasional” Dewantara dalam Warli dan Yuliana (2011: 208)  menyatakan  bahwa,  “…  pendidikan  merupakan  daya  upaya  untuk  memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran ( intellect ) dan tubuh anak.” Proses  kegiatan  pendidikan  disebut  dengan  mendidik.  Bentuk-bentuk  kegiatan  mendidik banyak  ragamnya  tergantung  pada  aspek  apa  yang  harus  kita  didik.  Mengajar, membimbing,  melatih,  mengarahkan,  memberi  contoh,  dan  membiasakan  merupakan contoh-contoh dari bentuk kegiatan mendidik.
Pendidikan  dapat  diartikan  sebagai  usaha  sadar  yang  disengaja,  terencana, terpola,  dan  dapat  dievaluasi,  yang  diberikan  kepada  peserta  didik  oleh  pendidik  agar tercapai  kemampuan  yang  optimal.  Pendidikan  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi-potensi  pembawaan  yang  ada  dalam  diri peserta didik. Potensi-potensi dimaksud diharapkan agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu pendidikan  bagi  manusia  merupakan  kebutuhan  mutlak  yang  harus  dipenuhi  sepanjang hayat.  Tanpa  pendidikan,  mustahil  manusia  dapat  hidup  berkembang  sejalan  dengan aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia.
Dalam  pendidikan  terdapat  upaya  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  dalam  rangka  mendewasakan  atau  mengembangkan  potensi  peserta didik.  Setiap  peserta  didik  memiliki  potensi  yang  berbeda  antara  satu  dengan  lainnya. Oleh  karena itu, seharusnya pendidikan  disesuaikan  dengan  kondisi setiap peserta didik. Model  kegiatan  pendidikan  di  sekolah  yang  lebih  banyak  menyeragamkan  pola pengajaran  secara  klasikal,  sesungguhnya  kurang  tepat.  Model  pembelajaran  klasikal, dengan  slogan  “masuk  bareng  keluar  bareng”  menyalahi  dari  konsep  pendidikan  yang sesungguhnya.  Pembelajaran  di  sekolah  sebagai  salah  satu  bentuk  model  pendidikan, seharusnya  dilakukan  dengan  azas  demokrasi.  Dalam  azas  demokrasi,  pendidikan  harus berlangsung dan disesuaikan dengan potensi dan kecepatan daya tangkap masing-masing peserta didik.
Pendidikan  harus  dilakukan  dalam  upaya  mengembangkan  semua  ranah  atau dimensi  yang  ada  dalam  diri  peserta  didik.  Ada  5  (lima)  potensi  atau  ranah  pendidikan yang  harus  dikembangkan  dalam  diri  setiap  peserta  didik  yaitu:  ranah  pikir,  ranah  rasa, ranah  karsa,  ranah  religi,  dan  ranah  raga.  Ranah  pikir  merupakan  potensi  peserta  didik yang terkait dengan akal pikiran dan penalaran.  Potensi pikir peserta didik ada di  dalam otak  ( brain )  peserta  didik.  Ranah  rasa  merupakan  potensi  peserta  didik  yang  terkait dengan  aspek  emosional  baik  berupa  amarah,  kesedihan,  ketenangan,  maupun kegembiraan. Potensi rasa peserta didik ada di dalam hati sanubari (qolbu) peserta didik. Ranah karsa merupakan potensi peserta didik yang terkait dengan dororangan jiwa untuk berkehendak  atau  berkeinginan.  Potensi  karsa  peserta  didik  ada  dalam  jiwa  (psikis) peserta  didik.  Ranah  religi  merupakan  potensi  peserta  didik  yang  terkait  dengan kepercayaan  dan  keimanan terhadap Tuhan  Yang Maha Esa. Potensi religi peserta didik
ada  dalam  ruh  atau  “sejatinya  hidup”  peserta  didik.  Ranah  raga  merupakan  potensi peserta didik yang terkait dengan gerak dan ketrampilan fisik. Potensi raga terletak pada seluruh anggota tubuh (fisik) yang dimiliki peserta didik.
Untuk  menghasilkan  generasi  bangsa  yang  yang  berilmu,  cakap  dan  bermoral maka  proses  pendidikan  di  sekolah  harus  memberikan  fungsi  yang  berimbang  antara pendidikan  dan  pengajaran.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Wijayanto  (2011)  yang menyatakan,  “Sekolah  modern  dalam  melaksanakan  fungsinya  perlu  memberi  porsi seimbang antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah lebih  menyangkut aspek pengetahuan  dan  keterampilan  yang  bermanfaat  bagi  kehidupannnya  kelak.  Sedang pendidikan  lebih  menyangkut  aspek  kepribadian.”  Kegiatan  pengajaran  dimaksudkan untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi  peserta  didik  yang  terkait  dengan potensi  pikir  (intelektual)  dan  potensi  raga  (kinestetik).  Sementara,  kegiatan  pendidikan lebih  ditekankan  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi  peserta  didik  yang terkait  potensi  rasa,  karsa  dan  religi  (kecerdasan  sosial,  semengat  jiwa,  serta  keimanan dan  ketakwaan).  Pola  perimbangan  antara  aspek  pengajaran  dan  pendidikan  harus disesuaikan dengan setiap level/jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan level bawah seperti pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD), porsi aspek pendidikan harus  lebih  banyak  dari  pada  aspek  pengajaran.  Sebaliknya  untuk  jenjang  pendidikan tinggi, porsi aspek pengajaran harus lebih banyak dari pada aspek pendidikan.
Proses  pendidikan  pada  jenjang  PAUD  dan  SD  seharusnya  lebih  diutamakan untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi  moral  peserta  didik.  Potensi  moral yang harus dikembangkan meliputi moral diri (potensi karsa), moral sosial (potensi rasa), dan  moral  keimanan  dan  ketakwaan  (potensi  religi).  Pola  pembelajaran  yang dikembangkan  harus  lebih  ditekankan  pada  proses  keteladanan,  kepeloporan  dan pembiasaan.  Hasil-hasil  pendidikan  yang  diharapkan  harus  lebih  diorientasikan  untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki  kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, serta beriman  dan  bertakwa  terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa,  bukan  sekedar  menghasilkan peserta  didik  yang  pandai  berhitung,  menulis  dan  membaca.  Permasalahannya,  apakah proses pendidikan yang ada sudah berlangsung seperti ini?

## Kebijakan Arah Pendidikan Bangsa
Fenomena  degradasi  moral  yang  terjadi  dan  sedang  melanda  bangsa  ini merupakan  indikasi  kegagalan  pembangunan  bidang  pendidikan.  Korupsi  sudah merajalela  dan  mewabah  pada  hampir  seluruh  lapisan  masyarakat,  mulai  dari  pejabat hingga  ke  tukang  parkir.  Tindak  kekerasan  dan  tawuran  ada  dimana-mana,  mulai  dari tawuran antar pelajar, tawuran antar supporter olah raga, tawuran antar sesama penonton pertunjukkan  musik,  tawuran  antar  warga,  hingga  tawuran  antar  sesama  anggota  DPR. Penyalahgunaan  narkotika  ada  pada  hampir  semua  lapisan  masyarakat,  mulai  dari pejabat,  artis  hingga  pelajar  dan  rakyat  jelata.  Gaya  hidup  hedonisme,  yang  lebih mengutamakan  dan  mementingkan  aspek  materi  dalam  mengukur  keberhasilan  hidup seseorang  telah  menjangkit  pada  sebaian  besar  sendi-sendi  masyarakat.  Gambaran tersebut  merupakan  sebagian  dari  contoh-contoh  penyakit  moral  bangsa  yang  sedang melanda  bangsa  Indonesia.  Gambaran  tersebut  juga  merupakan  realita  dari  hasil pendidikan  bangsa  Indonesia  yang  sudah  merdeka  sejak  67  tahun  yang  lalu.  Bahkan Salido  (2011)  menambahkan,  “Selain  kondisi  yang  terus  terpuruk,  bangsa  Indonesia masih  harus  dibebani  segopok  citra  buruk  yang  dipikulnya.  Misalnya  bangsa  Indonesia dijuluki sebagai bangsa kuli, bangsa terkorup di  dunia, tidak  disiplin,  munafik, ceroboh, suka melempar tanggung jawab, dan berbagai hinaan lainnya.” Mengapa hal-hal tersebut terjadi? Apakah pembangunan pendidikan di Indonesia tidak punya arah yang jelas?
Para  pendiri  bangsa  telah  menetapkan  kebijakan  arah  pendidikan  bangsa  sejak ditetapkannya  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  undang-undang  dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kebijakan arah pendidikan bangsa  Indonesia  dirumuskan  sebagai  salah  satu  tujuan  dibentuknya  Negara  Indonesia merdeka  seperti  yang  tercantum  dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea  keempat  yaitu: “mencerdasakan kehidupan bangsa … yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pola kebijakan pendidikan di Indonesia harus didasarkan pada nilai- nilai  luhur  bangsa  Indonesia  seperti  yang  tertuang  pada  Pancasila.  Pendidikan  di Indonesia  harus  diarahkan  untuk  menghasilkan  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang berilmu dan cakap yang dilandasi kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepa Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen mempertegas  kebijakan  arah  pendidikan  bangsa  Indonesia  yaitu,  “Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa.”  Surakhmad  (2009:  188)  mengatakan,  “Pendidikan  nasional diciptakan  …  untuk  menjadi  kekuatan  yang  menentukan  dalam  membangun  bangsa berdasarkan  cita-cita  berbangsa  sesuai  dengan  amanah  Pancasila  dan  UUD  1945.” Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  sudah  jelas  bahwa  arah  pendidikan  yang  harus dikembangkan  di  Indonesia  yaitu  pendidikan  yang  tidak  hanya  sekedar  menghasilkan sumber  daya  manusia  yang  cerdas  intelektualnya  saja,  melaikan  juga  harus  disertai dengan  cerdas  sosial,  cerdas  pribadi  (kejiwaan),  dan  cerdas  spiritualnya.  Untuk  maksud ini,  Muhyidin  (2012)  mengatakan,  Dalam  menjalankan  sistem  pendidikan  nasional haruslah dirancang  mekanisme  yang baik,  terencana, terarah dan terintegrasi dalam  misi peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, atau pembangunan moral. Jadi kebijakan arah pendidikan  nasional bangsa Indonesia  yaitu untuk  meningkatkan  kualitas akhlak  mulia  serta  keimanan  dan  ketakwaan  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa.
Berdasarkan  kebijakan  arah  pendidikan  tersebut,  selanjutnya  dalam  Undang- Undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  sisdiknas  ditetapkan  tujuan  pendidikan  nasional bangsa  Indonesia.  Pasal  3  Undang-Undang  nomor  20  tahun  2003  menyebutkan, “Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  yang  Masa  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga Negara yang demokratis, dan bertanggung jawab.” Menurut  Undang-undang  nomor  20  tahun  2003  ada  9  (sembilan)  karakter/ciri  sumber daya  manusia  Indonesia  yang  dilahirkan  melalui  proses  pendidikan  nasional  yaitu:  (1) beriman  dan bertakwa kepada Tuhan  yang Masa Esa, (2) berakhlak  mulia, (3) sehat, (4) berilmu,  (5)  cakap,  (6)  kreatif,  (7)  mandiri,  (8)  menjadi  warga  Negara  yang  demokratis, dan  (9)  bertanggung  jawab.  Kesembilan  karakter  manusia  Indonesia  ini  telah  mencakup kelima  ranah/potensi  pendidikan.  Pengembangan  potensi  pikir  (kecerdasan  intelektual) yaitu  ditandai  dengan  dihasilkannya  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  berilmu  dan kreatif.  Pengembangan  potensi  rasa  (kecerdasan  sosial)  ditandai  dengan  dihasilkannya sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  berakhlak  mulia  dan  menjadi  warga  Negara  yang demokratis.  Pengembangan  potensi  karsa  (kecerdasan  psikis/jiwa)  ditandai  dengan dihasilkannya  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  mandiri  dan  bertanggung  jawab. Pengembangan  potensi  religi  (kecerdasan  spiritual)  ditandai  dengan  dihasilkannya sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  yang  Maha Esa.  Pengembangan  potensi  raga  (kecerdasan  kinestetik)  ditandai  dengan  dihasilkannya sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan cakap.
Arah pendidikan bangsa Indonesia sudah bersifat utuh dan  menyeluruh  meliputi semua ranah pendidikan yaitu bertujuan untuk  mengembangkan semua potensi yang ada dalam  diri  peserta  didik.  Muhyiddin  (2012)  mengatakan,  “Disamping  untuk meningkatkan  kepandaian  dan  intelektualitas,  proses  pendidikan  juga  harus  dijiwai dengan  nilai-nilai  peningkatan  keimanan,  ketakwaan  dan  akhlak  mulia,  karena  disinilah arah pendidikan nasional kita yang telah diatur undang-undang.” Pendidikan tidak hanya ditujukan  untuk  melahirkan  generasi  penerus  bangsa  yang  cerdas  menguasai  ilmu pengetahuan dan teknologi saja atau hanya sekedar cerdas intelektualnya saja. Pendidikan juga  harus  diarahkan  untuk  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  cerdas  sosial, cerdas pribadi/jiwa, cerdas spiritual, dan cerdas kinestetiknya.
Untuk  menghasilkan  peserta  didik  yang  menguasai  ranah  pikir  (kecerdasan intelektual)  yang  tinggi,  model  pendidikan  dapat  dilakukan  dengan  bentuk  pengajaran dalam  rangka transfer  of  knowledge .  Sementara  itu,  upaya  untuk  menghasilkan  peserta didik yang memiliki ranah rasa (kecerdasan sosial), ranah karsa (kecerdasan jiwa/psikis), dan  ranah  religi  (kecerdasan  spiritual)  yang  tinggi,  maka  model  pendidikan  yang  harus dikembangkan  melalui  pemberian  contoh  (keteladanan),  kepeloporan  dan  pembiasaan dalam rangka transfer of value atau pembudayaan nilai-nilai karakter bangsa. Sedangkan upaya  untuk  menghasilkan  peserta  didik  yang  memiliki  ranah  raga  (kecerdasan kinestetik)  yang  tinggi,  maka  pendidikan  dapat  dilakukan  melalui  model  latihan  dan pembiasaan dalam rangka mengembangkan gerak reflek dan kecekatan bertindak.
Dalam  tataran  kebijakan,  arah  pendidikan  bangsa  Indonesia  sebenarnya  sudah sangat  jelas.  Secara  yuridis,  arah  kebijakan  bangsa  Indonesia  telah  diatur  dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, batang tubuh  UUD 1945 hasil amandemen pasal 31 ayat (3), dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3. Dalam tataran  kebijakan,  arah  pendidikan  bangsa  Indonesia  menuntut  adanya  keseimbangan antara  pengembangan  potensi  fisik  (raga)  dan  potensi  pikir  (intelektualitas)  dengan pendidikan  moral  dalam  rangka  pengembangan  potensi  rasa,  potensi  karsa,  dan  potensi religi.  Muhyiddin  (2012)  menyatakan,  diperlukan  keseimbangan  antara  membangun jiwanya dan membangun badannya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Wage Rudolf  Supratman  dalam  lirik  syair  lagu  Indonesia  Raya  yang  berbunyi,  “Bangunlah jiwanya,  bangunlah  badannya,  untuk  Indonesia  raya.”  Bangunlah  jiwanya  memiliki  arti untuk  pembangunan  moral  bangsa  yang  berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila.  Bangunlah badannya  memiliki  arti  untuk  pembangunan  material,  yang  menyangkut  pembangunan sarana  dan  prasarana  pendidikan,  pembangunan  intelektualitas,  dan  pembangunan  raga (fisik) peserta didik.

## Refleksi Implementasi Arah Pendidikan Bangsa
Idealisme arah pendidikan bangsa dalam tataran kebijakan tampaknya baru hanya sebatas  slogan  belaka.  Praktek  pendidikan  yang  berlangsung  dewasa  ini  masih  belum mencerminkan  adanya  refleksi  dari  implementasi  aktualisasi  kebijakan  arah  pendidikan nasional. Praktek pendidikan  dewasa ini, secara faktual banyak  melahirkan sumber  daya manusia  yang  bermental  korup,  kurang  percaya  diri,  dan  tidak  bermoral.  Sumber  daya manusia Indonesia yang unggul dan memiliki kepribadian Pancasila masih belum banyak didapatkan. Mengapa hal ini terjadi? Apa yang salah dengan praktek pendidikan kita?
Terkait  dengan  fenomena  praktek  pendidikan  dewasa  ini,  Tilaar  (Damanik  dan Hertanto, 2009) menyampaikan sejumlah kritik dan koreksi terhadap praktek pendidikan nasional. Pertama , ciri pendidikan nasional yang seharusnya didasarkan pada kebudayaan nasional  kerap  terabaikan.  Pembentukan  watak  tidak  lagi  menjadi  prioritas.  Pendidikan hanya  sibuk  untuk  membentuk  anak-anak  yang  menang  pada  olimpiade-olimpiade  saja, hanya  membentuk  intelektual  dan  kognisi  saja. Kedua ,  Poskolonialisme  sangat  kental
dalam  praktek  pendidikan  nasional  dewasa  ini,  yaitu  ditandai  dengan  munculnya kelompok-kelompok (kelas-kelas) dalam pendidikan. Ketiga , adanya nuansa pembohongan  publik  yang  diumbar  melalui  iklan  dan  jargon  sekolah  gratis. Keempat , Perguruan  tinggi  tidak  lagi  berkembang  sebagai  pusat  pengembangan  kebudayaan nasional, tetapi hanya sebagi pusat pelatihan. Kelima , Konsep world class education dan manajemen  pendidikan  nasional  menjadi  kabur,  karena  bukan  berorientasi  pada kebutuhan  anak  Indonesia,  melainkan  sekadar  untuk  membentuk  anak  mampu  bersaing. Hal  ini  ditandai  dengan  belum  munculnya  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK)  yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Jika  koreksi  yang  disampaikan  di  atas  tidak  mendapatkan  perhatian  dan  respon positif  dari  semua stakeholder pendidikan,  maka  pendidikan  nasional  hanya  akan menghasilkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  tidak  bermoral.  SDM  yang  dihasilkan hanyalah  SDM  yang  cerdas  inelektual  atau  kognisinya  saja,  tetapi  memiliki  moral  yang buruk  seperti  egois,  kurang  mencintai  budaya  bangsa,  hedonisme,  kurang  percaya  diri, tidak  mandiri  dan  bermental  korup.  Terkait  dengan  ini,  Sajarwo  dan  Anna  (2012) menyatakan,  “Saat  ini  pendidikan  hanya  dimaknai  sebagai  teknik  manajerial persekolahan yang hanya menitik beratkan pada kemampuan kognitif dan meminggirkan pendidikan  karakter  bangsa.  Pendidikan  semacam  itu  dinilai  hanya  akan  menghasilkan manusia yang individual, serakah, dan tidak memiliki rasa percaya diri.”
Selain  itu,  juga  akan  terjadi  pemborosan  anggaran  pendidikan.  Triliunan  dana APBN  untuk  bidang  pendidikan  hanya  akan  terbuang  percuma,  karena  tidak  mencapai sasaran  pendidikan  nasional.  Praktek  pendidikan  tidak  disesuaikan  dengan  kebutuhan anak dan  daerah, sehingga hanya menghasilkan pengangguran intelektual. Fitrian (2010) mengungkapkan,  dewasa  ini  jumlah  pengangguran  berpendidikan  sarjanan  sangat  tinggi mencapai  (sekitar  1  juta  orang)  dari  total  8-10%  rakyat  pengangguran.  Menurutnya, pemicu pengangguran adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan tidak sinkronnya antara pencari  kerja  dengan  lapangan  pekerjaan,  yang  disebabkan  oleh  sistem  pendidikan  atau arah  pendidikan  yang  tidak  jelas.  Munculnya  pengangguran  intelektual  akan  lebih memperparah kondisi pembangunan bangsa. Penanganan pengangguran intelektual  yang tidak  berkarakter  biasanya  lebih  sulit  dari  pada  penangan  pengangguran  berpendidikan rendah.  Hal  ini  terjadi,  karena  pada  pengangguran  berintelektual  tinggi  tetapi  tidak berkarakter,  biasanya  merupakan  SDM  yang  bercirikan:  malas,  mudah  putus  asa,  tidak suka bekerja keras, konsumtif, serakah, dan tidak punya rasa percaya diri.
Dalam  rangka  menghasilkan  kualitas  SDM  Indonesia  yang  sesuai  dengan kebijakan  arah  pendidikan  nasional,  perlu  dikembangkan  suatu  kurikulum  pendidikan yang  tepat.  Dalam  pengembangan  kurikulum  pendidikan  harus  termuat  empat  standar yang  saling  terkait,  yaitu:  (1)  standar  kompetensi  (tujuan  pendidikan),  (2)  standar  isi (materi/tema  pembelajaran),  (3)  standar  proses,  dan  (4)  standar  evaluasi  (penilaian). Dalam  pengembangan  kurikulum  harus  memperhatikan  agar  semua  ranah  pendidikan atau potensi peserta didik  dapat  dibangun dan  dikembangkan. Selain itu, pengembangan kurikulum  harus  memperhatikan  satandar  pendudkung  pendidikan  yang  meliputi:  (1) standar  sarana-prasarana,  (2)  standar  tenaga  pendidikan  &  kependidikan,  (3)  standar pembiayaan, dan (4) standar pengelolaan.
Secara  umum  desain  pengembangan  kurikulum  yang  terjadi  di  sekolah-sekolah dewasa ini lebih banyak menitik beratkan dalam pengembangan ranah pikir atau kognitif semata.  Disusul  kemudian  yang  sedikit  mendapat  perhatian  yaitu  pengembangan  ranah raga  (kinestetik)  yang  bersifat skill atau  psikomotorik.  Sementara  untuk  ranah/potensi rasa, karsa, dan religi yang menjadi muatan pendidikan moral/karakter dan bersifat afektif kurang  mendapat  perhatian.  Kalaupun  ada,  untuk  ranah  rasa,  karsa,  dan  religi  ini  baru dikembangkan  sebatas  pemenuhan  aspek  formalitas  yang  dituangkan  dalam  Rencana
Program  pembelajaran  (RPP)  berkarakter.  Melalui  pemberlakuan  RPP  berkarakter  yang dimulai pada tahun pelajaran 2011/2012 maka secara formal semua RPP yang dibuat oleh guru  harus  memuat  nilai-nilai  karakter  dari  ranah  rasa,  karsa  atau  religi  yang  dapat dikembangkan  dalam  suatu  pembelajaran.  Hanya  saja  nilai-nilai  moral/karakter  yang sudah  diidentifikasi  dapat  dikembangkan  dalam  suatu  RPP  tersebut  belum  didukung dengan rancangan standar proses dan standar evaluasi yang sesuai.
Rancangan  kegiatan  inti  pembelajaran  sebagai  gambaran  dari  standar  proses masih  lebih  diarahkan  untuk  mencapai  pengembangan  ranah  pikir  (kognitif)  dan  ranah raga  (psikomotor).  Rancangan  kegiatan  inti  pembelajaran  untuk  mengembangkan  ranah rasa, karsa, dan religi (pendidikan  moral/karakter)  kurang tergambarkan secara jelas dan tepat.  Aminudin  (2011:  28)  menyatakan  bahwa,  metode  pendidikan  untuk  membangun dan  mengembangkan  pendidikan  moral  (olah  rasa,  karsa  dan  religi)  dapat  dilakukan melalui  beberapa  metode  seperti:  metode  keteladanan,  metode  pembiasaan,  metode nasihat, metode pengawasan, dan metode live in (tinggal dalam komunitas).
Fenomena  ini  juga  terjadi  dalam  pengembangan  standar  evaluasi  (penilaian). Bagaimana  cara  menilai  ranah  rasa,  ranah  karsa  atau  ranah  religi  tidak  tampak  dengan jelas.  Kalaupun  ada,  gambaran  standar  evaluasi  untuk  ranah  rasa,  karsa,  maupun  religi, baru  dilakukan  para  guru  hanya  menulis  dengan  metode  pengamatan.  Bagaimana  cara mengamati,  siapa  yang  mengamati,  dan  apa  saja  yang  diamati  masih  banyak  kurang dipahami oleh para guru.
Muhyiddin  (2012)  menyatakan,  “Dalam  prakteknya,  arah  pendidikan  nasional yang sudah berjalan selama  ini 95%  hanya  menitik beratkan pada unsur kepandaian  dan intelektual saja, sedangkan unsur pembangunan moral hanya menjadi pendidikan skunder belaka.” Pendidikan yang terjadi dan dilakukan di sekolah masih timpang. Pengembangan ranah  pikir  (kognitif)  lebih  mendapat  perhatian  dan  porsi  yang  lebih  besar,  sementara ranah rasa, karsa dan religi terabaikan. Terlebih lagi dengan adanya sistem ujian nasional untuk  beberapa  mata  pelajaran  pada  tingkat  sekolah  dasar,  sekolah  menengah  pertama, dan sekolah menengaha atas atau sederajat. Secara tidak sadar, keberadaan ujian nasional telah  menggiring  para  peserta  didik,  guru,  atau  masyarakat  (orang  tua)  untuk mengutamakan  olah  pikir  atau  pengembangan  intelektualitas  (kognitif)  semata  dalam pendidikan.
Dalam  upaya  mengimplementasikan  kebijakan  arah  pendidikan  nasional  seperti yang  tertuang  dalam  UUD  1945  dan  undang-undang  sisdiknas  nomor  20  tahun  2003, perlu  dilakukan  pengakajian  keilmuan  yang  tepat  dalam  pengembangan  persekolahan untuk  level  pendidikan  menengah  dan  tinggi.  Pembukaan  dan  pengembangan  SMK  dan program  studi  di  perguruan  tinggi  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  potensi daerah.  Achmad  dalam  Aditya  (2011)  mengatakan,  “Indonesia  perlu grand  design spesifikasi  arah  keilmuan  yang  akan  datang  dan  keilmuan  didasarkan  pula  pada pertimbangan  geografis.  Misalnya  wilayah  Indonesia  bagian  timur,  bidang  ilmu  yang dikembangkan  meliputi  energi, kehutanan,  dan perikanan  kelautan sehingga optimalisasi pembangunan  wilayah  bisa  tercapai.“  Untuk  hal  ini,  pemerintah  harus  membuat  peta potensi  dan  kebutuhan  daerah,  yang  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  membuat  kebijakan pengembangan keilmuan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  seperti  berikut. Pertama , Pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terpola, dan dapat dievaluasi yang dilakukan oleh pendidik  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi–potensi  yang  ada  dalam
peserta didik. Ada lima potensi/ranah yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan dalam diri  peserta  didik,  yaitu:  potensi  pikir  (kecerdasan  intelektual),  potensi  rasa  (kecerdasan sosial),  potensi  karsa  (kecerdasan  jiwa/psikis),  potensi  religi  (kecerdasan  spiritual),  dan potensi raga/fisik  (kecerdasan kinestetik). Kedua , Arah pendidikan bangsa dalam tataran kebijakan  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea  keempat,  batang  tubuh  UUD 1945 hasil amandemen pasal 31 ayat (3), dan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003  pasal  3.  Pendidikan  nasional  yang  diselenggarakan  memiliki  arah  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  dilandasai  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak mulia.  Arah  pendidikan  bangsa  ditujukan  untuk  menghasilkan  sumber  daya  manusia Indonesia  yang  memiliki  sembilan  karakter  yaitu:  (1)  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan Yang Masa Esa, (2) berakhlak mulia, (3) sehat, (4) berilmu, (5) cakap, (6) kreatif, (7)  mandiri,  (8)  menjadi  warga  Negara  yang  demokratis,  dan  (9)  bertanggung  jawab. Ketiga ,  Kebijakan  arah  pendidikan  bangsa  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003  dan  UUD 1945 belum terimplementasikan secara benar dalam  tataran  praktek  pendidikan.  Praktek  pendidikan  pada  semua  jenjang  pendidikan, termasuk pada jenjang PAUD dan SD lebih menekankan pengajaran untuk mencerdaskan intelektual  dalam  mengasah  potensi  kognitif  semata,  dan  sangat  kurang  memperhatikan pendidikan  moral.  Pengembangan  ilmu  dan  persekolahan  pada  jenjang  pendidikan menengah dan tinggi pun belum didasarkan atas kebutuhan dan potensi anak dan daerah, sehingga  mengakibatkan  dihasilkannya  para  lulusan  pendidikan  menengah  dan  tinggi (sarjana) yang tidak sinkron dengan kebutuhan daerah atau lapangan kerja.

## Saran
Dari simpulan di atas, maka untuk memperbaiki praktek pendidikan yang sejalan dengan arah pendidikan  nasional seperti  yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan  UUD 1945  dapat disampaikan beberapa saran seperti berikut. Pertama ,  Praktek  pendidikan  di  sekolah  harus  memberikan  porsi  seimbang  antara pengajaran  untuk  mencerdaskan  potensi  pikir  (intelektual)  peserta  didik  dengan pendidikan  moral/karakter  untuk  mengembangkan  keimanan,  ketakwaan  dan  akhlak mulia.  Untuk  ini,  maka  model  pembelajaran  dan  model  evaluasi  pada  lembaga persekolahan  harus  dirubah.  Pendidikan  moral/karakter  harus  mendapat  porsi  yang seimbang  dalam  tataran  proses  pembelajaran  maupun  evalusi.  Pada  jenjang  pendidikan level  bawah  seperti  PAUD  dan  SD  porsi  pendidikan  moral/karakter  untuk mengembangkan  potensi  rasa,  karsa  dan  religi  harus  mendapat  porsi  yang  lebih  tinggi dari  pada  pengajaran  intelektual  untuk  olah  pikir. Kedua ,  Pemerintah  harus  melakukan pemetaan  tentang  potensi  dan  kebutuhan  daerah.  Hasil  pemetaan  ini,  harus  dijadikan untuk  menata  pengembangan  keilmuan  dan  persekolahan  jenjang  pendidikan  menengah dan  tinggi;  ilmu  atau  bidang  studi  yang  dikembangkan  di  setiap  daerah  sinkron  dengan potensi dan kebutuhan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, Ivan. 2011. Arah Pendidikan Indonesia Masa Depan Belum Jelas . Kedaulatan Rakyat  Online .  http://krjogja.com/read/103280/arah-pendidikan-indonesia-masa- depan-belum-jelas.kr. diakses: 4 Juni 2012.
Aminudin,  Djoni.  2011. Membangun  Karakter  Anak  Melalui  Bimbingan  dan Konseling . Sosio-Ekons , 2 (4), p. 28-43.
Damanik,  Caroline  dan  Hertanto.  2009. Kemana  Arah  pendidikan  Nasional ”. Kompas.com.
http://edukasi.kompas.com/read/2009/10/08/11453246/
Ke.Mana.Arah.Pendidikan.Nasional. diakses: 3 Juni 2012.
Fitrian, Syah. 2010. Arah pendidikan Indonesia . Kompasiana.
http://edukasi.kompasiana.com/  2010/09/25/arah-pendidikan-indonesia/.  diakses: 4 Juni 2012.
Harahap,  Muhammad  Faisal.  2011. Kemana  Arah  Pendidikan  Indonesia ”. Media Online  Nasional  Suara  Guru. http://suaraguru.wordpress.com/2011/12/23/ke- mana-arah-pendidikan-indonesia/. diakses: 31 Mei 2012.
Muhyiddin,  Al  Halaj.  2012. Meluruskan  Arah  Pendidikan  Nasional . Alkautsar.co . http://alkautsar.co/?p=1012. diakses: 3 Juni 2012.
Sajarwo,  Gandang  dan  Lusia  Kus  Anna.  2012. Pendidikan  Indonesia  Dinilai Kehilangan  Arah . Kompas.com. http://edukasi.kompas.com/read/2012/05/05/ 10380610/Pendidikan. Indonesia.Dinilai.Kehilangan.Arah. diakses: 2 Juni 2012. Salido,  Achmad.  2011. Kemana  Arah  Pendidikan  Indonesia  Saat  Ini . Menjadi Indonesia .  http://kem.ami.or.id/2011/12/kemana-arah-pendidikan-indonesia-saat- ini/. diakses: 2 Juni 2012.
Suhendar,  Endang.  2012. Pendidikan  Standardisasi  di  Perguruan  Tinggi  sebagai Upaya  Peningkatan  Daya  saing  Bangsa . Makalah .  Disampaikan  dalam  Orasi Ilmiah pada Wisuda XIII Universitas indraprasta PGRI, tanggal 26 Mei 2012.
Surakhmad,  Winarno.  2009. Pendidikan  Nasional  Strategi  dan  Tragedi .  Jakarta:  PT. Kompas Media Nusantara.
Warli  dan  Epa  Yuliana.  2011. Peningkatan  Kreativitas  Pemecahan  Masalah  Melalui Metode ‘What’s Another Way’ pada  materi bangun  datar Siswa Kelas VII SMP . Formatif , 1(3), p. 208-222. Wijayanto, Dharma. 2011. Arah Pendidikan Indonesia di Abad 21 .
Library.sman1teladan .  http://library.sman1teladan-yog.sch.id/?pilih=news&mod =yes&aksi=lihat&id=66. diakses: 31 Mei 2012.