Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024

## PROBLEMS IN PERMENKUMHAM NO. 34 OF 2017 RELATING TO CHANGES IN THE MANAGEMENT OF POLITICAL PARTIES IN CIRCUMSTANCES OF INTERNAL DISPUTE

## (PERMASALAHAN DALAM PERMENKUMHAM NO. 34 TAHUN 2017 BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DALAM KEADAAN PERSELISIHAN INTERNAL)
Dwi Darojatun Patra Suwito 1
1 Fakultas Hukum; Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia email: dwi.darojatun@ui.ac.id

## ABSTRACT
Political  parties  are  main  players  in  competing  for  and  maintain  power  legally  in  democratic countries. As a power oriented organization, a political party also has risk of internal dispute and schism. Law Number 2 of 2011 regulate the space for the internal dispute settlement, namely through internal  party court  and  judicial  institution.  In  dispute  relating  to  organization  structure,  verdicts issued  by  the  internal  party  court  and  judicial  institution  need  to  be  followed  by  the  issuance  of ratification decision letter from the Minister of Law and Human Rights. This research used the type of doctrinal research. The data source that is used in this research is library study technique. Analysis of  the  data  used  is  by  using  qualitative  methods.  Based  on  the  result  of  this  research,  it  can  be concluded  that  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Number  34  of  2017  has  a  lack  of  regulation regarding the change of political party organization structure in internal dispute circumstance. This lack of regulation can cause legal uncertainty and can obstruct political parties in obtaining decision of organization structure ratification form Minister of Law and Human Rights .
Keywords: Internal dispute, pollical party, Minister of Law and Human Rights.

## ABSTRAK
Partai politik adalah pemain utama dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan secara legal  pada  negara-negara  demokrasi.  Sebagai  organisasi  yang  berorientasi  pada  kekuasaan,  partai politik  juga  mempunyai  risiko  terjadinya  perselisihan  dan  perpecahan  internal.  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2011  mengatur  ruang  untuk  penyelesaian  perselisihan  internal,  yaitu  melalui mahkamah  partai  internal  dan  lembaga  peradilan.  Dalam  perselisihan  yang  berkenaan  dengan kepengurusan,  Putusan  dari  mahkamah  partai  internal  dan  lembaga  peradilan  perlu  ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Meskipun demikian, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  34  Tahun  2017  ternyata  sangat  minim  dalam  mengatur mengenai perubahan kepengurusan partai politik yang mengalami perselisihan internal. Penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian  doktrinal.  Sumber  data  yang  menjadi  acuan  ialah  data  sekunder. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  Teknik  studi  kepustakaan.  Analisa  data  dilakukan  dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik simpulan Peraturan Menteri Hukum dan HAM  No.  34  Tahun  2017  memiliki  kekurangan  pengaturan  mengenai  perubahan  susunan kepengurusan  partai  politik  dalam  keadaan  perselisihan  internal.  Kurangnya  pengaturan  tersebut dapat  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dan  dapat  menghambat  partai  politik  mendapatkan keputusan pengesahan kepengurusan dari Menteri Hukum dan HAM.
Keywords: Internal dispute, pollical party, Minister of Law and Human Rights.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024

## I. PENDAHULUAN
Partai  politik  memainkan  peranan  yang sangat  penting  dalam  proses  politik,  yaitu memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan  secara  legal-konstitusional  di Indonesia.  Pentingnya  peranan  partai  politik, sebab  lembaga  partai  politik  merupakan pemain utama dalam proses pemilihan umum. Beberapa  kewenangan  partai  politik  yang ditentukan  dalam  UUD  1945  antara  lain: mengusulkan  calon  pasangan  Presiden  dan Wakil Presiden 1 , mengusulkan calon pasangan Presiden  dan  Wakil  Presiden  untuk  dipilih dalam  sidang  MPR-RI  apabila  Presiden  dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melakukan kewajibannya  dalam  masa  jabatannya  secara bersamaan, 2 dan sebagai peserta dalam peserta pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3
Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai  peranan  dalam  pembentukan kekuasaan  pemerintahan,  dalam  tubuh  partai politik pun terdapat persaingan atau pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan. Pertarungan tersebut dapat terjadi dalam ajang atau  forum  tertinggi  pengambilan  keputusan
1 Undang-Undang Dasar 1945 , Pasal 6A ayat (2).
2 Ibid , Pasal 8 ayat (3).
3 Ibid , Pasal 22 ayat (3).
4 Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,
partai  politik  seperti  kongres,  munas  atau muktamar, maupun forum lainnya seperti rapat pengurus  rutin  yang  ternyata  salah  satu keputusannya  ialah  pengangkatan  dan/atau pemberhentian  terhadap  salah  satu  pengurus partai politik.
Diperebutkannya  posisi  kepengurusan partai  politik  pada  tingkat  nasional  tersebut (terutama ketua umum dan sekretaris jenderal) tidak  lepas  dari  kewenangan  yang  dimiliki dalam pemilihan umum. Kewenangan pimpinan  kepengurusan  partai  politik  pada tingkat  nasional  antara  lain:  menandatangani surat  keputusan  tentang  persetujuan  atas pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil Gubernur yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi, 4 menandatangani surat keputusan  tentang  persetujuan  atas  pasangan Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati  serta pasangan  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil Walikota, 5 menandatangani  surat  pendaftaran pasangan  calon  presiden  dan  calon  wakil presiden, 6 Penetapan  daftar  bakal  calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 7
Perebutan jabatan pimpinan kepengurusan di tingkat nasional, ada kalanya menjadi  suatu  perselisihan  antar  elit  politik dalam  satu  partai.  Perselisihan  tersebut  dapat berupa  tindakan  pemecatan,  pembentukan
Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang, UU Nomor 10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 130 TLN No. 5898, Pasal 42 ayat (4) & ayat (6).
5 Ibid. , Pasal 42 ayat (5) & ayat (6).
6 Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 182 TLN No. 6109, Pasal 226 ayat (3).
7 Ibid. , Pasal 243 ayat (2).
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
kepengurusan baru (tandingan) dan mengadakan  forum  tertinggi  pengambilan keputusan partai politik (kongres atau munas) versi dari masing-masing pihak atau kubu yang berselisih,  yang  kemudian  mengakibatkan dualisme  kepengurusan  pada  tingkat  nasional (pusat).  Perselisihan  yang  terjadi  pada  Partai Persatuan  Pembangunan,  Partai  Golkar  dan Partai  Demokrat  merupakan  contoh  nyata rentannya partai politik mengalami perselisihan  dan  perpecahan.  Sesuai  dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai  Politik 8 yang  terakhir  diubah  dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2008  tentang  Partai  Politik,  dalam  hal terjadinya  perselisihan  internal  partai,  maka akan  diselesaikan  secara  internal  melalui mahkamah partai, 9 kemudian melalui pengadilan  negeri  hingga  Mahkamah  Agung RI. 10 Putusan  mahkamah  partai  maupun lembaga  peradilan  merupakan  suatu  produk hukum  yang  penting  untuk  menentukan kepengurusan  yang  sah  dan  berwenang mewakili  partai  politik  dalam  mengambil perbuatan-perbuatan hukum.
Selain  putusan  mahkamah  partai  dan lembaga  peradilan,  produk  hukum  yang  juga dianggap penting dalam melihat kepengurusan
8 Undang-Undang Tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 2 TLN No. 4801, selanjutnya disebut UU Partai Politik Tahun 2008.
9 Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun  2011,  LN  Tahun  2011  No.  8  TLN  No.  5189, Pasal  32,  selanjutnya  disebut  UU  Partai  Politik Perubahan Tahun 2011.
yang  sah  adalah  keputusan  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (“Menkumham”). Dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, walapun suatu kepengurusan partai politik  yang  berselisih  telah  dinyatakan sebagai  kepengurusan  yang  sah  berdasarkan putusan  dari  mahkamah  partai  maupun putusan  lembaga  peradilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap,  putusan  tersebut tetap  harus  didaftarkan  dan  mendapatkan keputusan  pengesahan  dari  Menkumham. 11
Apabila  kepengurusan  partai  politik  tersebut tidak mengantongi Keputusan dari
Menkumham, maka konsekuensinya kepengurusan tersebut tidak dapat mengajukan /  mendaftarkan  pasangan  calon  dalam pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota. Adapun  yang  dapat  mengajukan  calon  ialah kepengurusan  partai  politik  yang  tercantum atau  tercatat  dalam  keputusan  pengesahan terakhir dari Menkumham. 12
Pengaturan  mengenai  pencatatan  dan penerbitan  surat  keputusan  Menkumham  atas suatu  kepengurusan  partai  politik  terdapat dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  RI  Nomor  34  Tahun  2017 tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Pendirian Badan  Hukum,  Perubahan  Anggaran  Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta
10 Ibid. , Pasal 33.
11 Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang …, Pasal 42A.
12 Ibid. , Pasal 40A ayat (5).
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Perubahan Kepengurusan Partai Politik
(“Permenkumham  No.  34  Tahun  2017”).
Dalam Beleid yang diterbitkan oleh
Menkumham  tersebut,  ternyata  sama  sekali tidak mengatur persyaratan administratif untuk perubahan  kepengurusan  partai  politik  dalam keadaan  terjadinya  perselisihan.  Hal  mana menurut  penulis  berpotensi  menimbulkan masalah,  karena  segala ketentuan  dan persyaratan yang tercantum dalam Permenkumham  No.  34  Tahun  2017  ialah perubahan  kepengurusan  dalam  keadaan normal,  bukan  dalam  keadaan  perselisihan. Akibat  lebih lanjut,  suatu  kepengurusan yang telah  dinyatakan  sebagai  kepengurusan  yang sah  oleh  mahkamah  partai  maupun  lembaga peradilan, dapat mengalami kesulitan memperoleh  keputusan  pengesahan  dari Menkumham lantaran tidak memenuhi persyaratan administratif dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2017. Dengan adanya kesulitan tersebut, merupakan indikasi kuat  materi  dalam  Permenkumham  No.  34 Tahun 2017 boleh jadi bertentangan atau tidak sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  UU  Partai Politik Tahun 2008 maupun UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011 sebagai peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.
Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk membahas mengenai permasalahan yang dapat timbul  sehubungan  dengan  Permenkumham No. 34 Tahun 2017. Dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan perubahan
kepengurusan  partai  politik  dalam  keadaan perselisihan internal.

## II. METODE PENELITIAN
Penulis  akan  menggunakan  pendekatan doktrinal  dan  historis  dalam  membahas mengenai Permenkumham No.34 Tahun 2017 dalam  hal  terjadinya  perselisihan  internal partai  politik.  Adapun  pendekatan  ini  dipilih untuk memaparkan dengan gamblang Permenkumham  No.34  Tahun  2017  sebagai bagian  dari  peraturan  pelaksanaan  UU  Partai Politik  maupun  UU  Partai  Politik  Perubahan Tahun  2011  ternyata  memiliki  potensi permasalahan  yang  bertentangan  dengan  ruh saat  pembuatan  UU  Partai  Politik  Perubahan Tahun 2011. Penulis akan menelusuri literatur dan  peraturan  perundang-undangan  serta risalah  rapat  pembahasan  peraturan  untuk memeriksa potensi-potensi permasalahan atau pertentangan tersebut.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Perubahan  Kepengurusan  Partai Politik Dalam Hal Terjadinya Perselisihan  Internal  Berdasarkan
UU Partai Politik
Perubahan susunan kepengurusan merupakan  hal  yang  wajar  dalam  kehidupan partai  politik  sebagai  bagian  dari  kehidupan demokrasi.  Perubahan  susunan  kepengurusan partai politik juga penting sebagai bagian dari regenerasi  partai  politik.  Dengan  adanya regenerasi,  partai  politik  dapat  menjaga
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
keberadan dan melanjutkan perjuangan idealismenya di masa mendatang.
Perubahan susunan kepengurusan, khususnya  pimpinan  partai  politik  biasanya terjadi  secara  normal  melalui  forum  tertinggi pengambilan keputusan partai politik (misalnya  kongres  atau  munas)  dan  setelah berakhirnya  masa  bakti  pimpinan/susunan kepengurusan yang lama. Meskipun demikian, terbuka pula kemungkinan terjadinya perubahan  susunan  kepengurusan  /  pimpinan partai  politik  dalam  keadaan  yang  tidak normal,  misalnya  dalam  hal  pimpinan  partai politik  meninggal  dunia,  pemecatan  karena pimpinan  partai  dijatuhi  hukuman  pidana sebelum  berakhirnya  masa  bakti  jabatan, mengundurkan  diri  baik  sebagai  pengurus maupun  anggota  partai,  dan  terjadinya perselisihan internal partai.
Perselisihan internal partai dapat terjadi akibat  pemecatan  salah  satu  pengurus  atau perbedaan  pandangan  dalam  menyikapi  hal tertentu.  Perselisihan  tersebut  dapat  menjadi perpecahan dalam partai, manakala pihak yang tidak puas membuat kepengurusan tandingan. Tercatat  perpecahan  internal  partai  politik akibat  pembentukan  kepengurusan  tandingan telah ada sejak zaman Hindia-Belanda, seperti yang  terjadi  pada  Syarikat  Islam.  Pada  masa
13 Marwati  Djoened  Poesponegoro  dan Nugroho  Notosusanto, Sejarah  Nasional  Indonesia  V , (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 204-205 14 J.  Kristiadi, “Sejarah  Perkembangan Organisasi  Sosial  dan  Partai  Politik  di  Indonesia” . Tersedia pada http://library.stik- ptik.ac.id/file?file=digital/38523-Csis13-84-174.pdf , diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
tersebut  Syarikat  Islam  terpecah  antara Syarikat  Islam  Putih  dibawah  pimpinan HOS Cokroaminoto dengan Syarikat Islam Merah di bawah pimpinan Semaun dan Darsono sebagai kepengurusan tandingan. 13
Memasuki zaman kemerdekaan, perselisihan  dan  perpecahan  partai  politik dengan pembentukan kepengurusan tandingan tetap ada.  Perselisihan  tersebut  terjadi,  antara lain  pada:  (i)  Partai  Rakjat  Nasional  (PRN) yang merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia  (PNI) 14 terpecah  antara  PRN pimpinan  Dr.  Gondokusumo  dengan  PRN pimpinan  Bebasa  Daeng  Lalo;  dan  (ii)  Partai Nasional Indonesia (PNI) yang terpecah antara PNI  pimpinan  Mr.  Ali  Sastroamidjojo  dan Surachman dengan PNI pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja. 15 Pada masa orde baru, juga terjadi perpecahan pada Partai Demokrasi Indonesia  (PDI),  yaitu  antara  PDI  pimpinan Megawati Sukarno Putri dengan PDI pimpinan Soerjadi. 16
Pada masa atau era reformasi, perselisihan dan perpecahan terjadi antara lain terhadap:  (i)  Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB)  yang  terpecah  beberapa  kali,  pertama antara  PKB  Matori  Abdul  Jalil  atau  disebut juga  PKB-Batu  Tulis  melawan  PKB  Gus Dur/Alwi  atau  disebut  juga  PKB-Kuningan,
15 Soenario, Banteng  Segitiga ,  (Jakarta: Yayasan Marinda, 1988), hlm.112-113.
16 Budiarti  Utami  Putri, “Kisah  PDI:  Antara Nico Daryanto, Soeharto, dan Bayi PDIP.” Tempo.co,
10 April 2020. Tersedia pada
https://nasional.tempo.co/read/1330139/kisah-pdi- antara-nico-daryanto-soeharto-dan-bayi-pdip  .  Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
kemudian  antara  PKB  Gus  Dur/Muhaimin melawan  PKB  Alwi/Syaifullah  yang  kadang disebut  sebagai  PKB  Ulama  atau  PKB- Surabaya,  dan  konflik  antara  PKB  Gus  Dur melawan  PKB  Muhaimin  atau  dikenal  juga dengan PKB-Ancol. 17 Dalam
konflik/perselisihan terakhir, pengadilan memutuskan  PKB  Gus  Dur  kalah,  sehingga Pemerintah hanya mengakui keberadaan PKB di  bawah  pimpinan  Muhaimin. 18 Pada  masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, perpecahan  juga  menerpa  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP)  dan  Partai  Golkar, dimana  masing-masing  kubu  yang  bertikai melaksanakan  forum  tertinggi  pengambilan keputusan  partai  (muktamar  atau  munas) sendiri-sendiri sehingga menghasilkan dualisme kepengurusan.
Meskipun  perselisihan  internal  partai politik  telah  terjadi  sejak  zaman  Hindia- Belanda,  perselisihan  internal  partai  politik baru diatur secara khusus pada masa reformasi, tepatnya  dalam  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  2002  tentang  Partai  Politik.  Adapun istilah yang digunakan dalam Undang-undang tersebut  ialah  perkara  partai  politik. 19 Selain mulai terdapat pengaturan mengenai perselisihan  internal  partai  politik,  perubahan
17 Firman  Noor, Perpercahan  &  Soliditas Partai  Islam  Di  Indonesia:  Kasus  PKB  Dan  PKS  Di Dekade  Awal  Reformasi ,  (Jakarta:  LIPI  Press,  2015), hlm.101-105.
18 Ibid.
19 Undang-Undang Tentang Partai Politik, UU Nomor 31 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No. 138 TLN No. 4251, Bab VIII.
20 Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI, Risalah  Sidang  Perkara  Nomor  35/PUU-XIV/2016
yang  cukup  mencolok  pada  masa  reformasi dibandingkan masa Orde Baru ialah dialihkannya  wewenang  lembaga  pemerintah untuk  menerima  pendaftaran  partai  politik, dalam hal ini dari Departmen Dalam Negeri ke
Departemen
Kehakiman (sekarang Kementerian  Hukum  dan  HAM).  Adapun alasan pengalihan kewenangan tersebut menurut Yusril Ihza Mahendra ialah Departemen  Dalam  Negeri  saat  itu  sangat kental  nuansa  campur  tangan  politiknya, sedangkan  Departemen  Kehakiman  dianggap akan  berpikir  dan  bertindak  lebih  legalistik dalam  pengesahan  pendirian  partai  politik, pengesahan  anggaran  dasar  dan  anggaran rumah  tangga,  maupun  pengesahan  susunan kepengurusan  partai  politik  tanpa  ada pertimbangan  politik,  agenda  politik,  atau kepentingan politik apapun juga dari pemerintah  yang  berkuasa  saat  itu. 20 Alasan pengalihan kewenangan tersebut menunjukkan adanya  semangat  pada  masa  reformasi,  agar kehidupan  kepartaian  di  Indonesia  ditata sedemikian  rupa  menjadi  partai  politik  yang mandiri  dan  terbebas  dari  intervensi  atau campur tangan Pemerintah.
Dalam  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  2002  tentang  Partai  Politik,  diatur
Perihal  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2008  Tentang  Partai  Politik  Terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Acara  Mendengarkan  keterangan Ahli/Saksi  Pemohon  Dan  Pihak  Terkait  (V) ,  (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2016), selanjutnya disebut Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016, hlm. 21- 22.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
bahwa  perkara  partai  politik  diajukan  pada Pengadilan  Negeri. 21 Putusan  Pengadilan Negeri  hanya  dapat  diajukan  upaya  hukum kasasi  ke  Mahkamah  Agung  RI,  dengan demikian upaya hukum banding dalam perkara partai  politik  ditiadakan. 22 Selain  itu,  diatur pula kewajiban bagi Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan  /  menjatuhkan  putusan  dalam waktu  60  (enam  puluh)  hari  dan  kewajiban bagi Mahkamah Agung RI untuk menyelesaikan / menjatuhkan putusan tingkat kasasi  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari. 23
Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2002 tentang  Partai  Politik  kemudian  digantikan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik Tahun 2008).
UU Partai Politik Tahun 2008
memperkenalkan  istilah  Perselisihan  Partai Politik. Dalam Undang-undang ini diatur pula cakupan  atau  jenis-jenis  dari  Perselisihan Partai Politik, dimana dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan “perselisihan  Partai  Politik”  meliputi  antara lain:  (1)  perselisihan  yang  berkenaan  dengan kepengurusan;  (2)  pelanggaran  terhadap  hak anggota  Partai  Politik;  (3)  Pemecatan  tanpa alasan  yang  jelas;  (4)  penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan;  dan/atau  (6)  keberatan  terhadap keputusan  Partai  Politik. 24 Selain  mengatur
21 Undang-Undang Tentang Partai Politik, UU Nomor 31 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1).
22 Ibid., Pasal 16 ayat (2).
23 Ibid., Pasal 16 ayat (3).
mengenai jenis-jenis perselisihan partai politik,  dalam  Undang-undang  ini  terdapat pula  ketentuan  untuk  mencegah  terjadinya dualisme  partai/kepengurusan  partai,  yang mengatur  bahwa  anggota  partai  politik  yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik tidak dapat membentuk  kepengurusan  atau  partai  politik yang sama. 25 Apabila anggota yang diberhentikan tetap membentuk kepengurusan baru atau partai politik baru, maka tidak akan diakui oleh Undang-undang. 26
Berdasarkan  UU  Partai  Politik  Tahun 2008, dalam hal terjadinya perselisihan Partai Politik  akan  diselesaikan  terlebih  dahulu secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian  secara  musyawarah  mufakat tidak  tercapai,  maka  terdapat  2  (dua)  pilihan yang  dapat  diambil  yaitu:  (1)  penyelesaian perselisihan  melalui  pengadilan;  atau  (2) penyelesaian  perselisihan  di  luar  pengadilan melalui  rekonsiliasi,  mediasi,  atau  arbitrase partai politik sesuai mekanisme yang tentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik. 27 Dalam hal penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan, maka pengadilan negeri harus menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak perkara terdaftar di kepaniteraan  pengadilan  negeri.  Putusan
24 UU Partai Politik Tahun 2008, Penjelasan Pasal 32.
25 Ibid., Pasal 26 ayat (1).
26 Ibid., Pasal 26 ayat (2).
27 Ibid., Pasal 32.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
pengadilan  negeri  dapat  diajukan  upaya hukum  kasasi,  dan  harus  diselesaikan  dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. 28
Adapun  alur  penyelesaian  perselisihan Partai  Politik  berdasarkan  UU  Partai  Politik Tahun  2008  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
Perselisihan Partai
Politik Dimulai Musyawarah
Mufakat Penyelesaian melalui Pengadilan  Negeri.  Jangka waktu  60  hari  sejak  perkara didaftarkan di kepaniteraan. Penyelesaian melalui rekonsiliasi,  mediasi,  atau arbitrase yang mekanismenya  diatur  dalam AD/ART Partai. Upaya Hukum Kasasi. Jangka waktu  60  hari  sejak  Memori Kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah
Agung RI.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Pada tahun 2011 diberlakukan UU Partai Politik  Perubahan  Tahun  2011  yang  berlaku hingga saat dibuatnya penelitian ini. Salah satu perubahan  yang  paling  mencolok  ialah diperkenalkannya  lembaga  Mahkamah  Partai Politik yang dibentuk oleh Partai Politik untuk menyelesaikan  Perselisihan  Partai  Politik secara internal dalam waktu 60 (enam puluh) hari. 29 Apabila  Penyelesaian  Perselisihan Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik tidak  tercapai,  penyelesaian  selanjutnya dilakukan melalui Pengadilan dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Terhadap putusan Pengadilan  Negeri  yang  telah  dijatuhkan, dapat diajukan upaya hukum kasasi dan harus diselesaikan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari sejak memori kasasi terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Agung. 30
3.2 Hubungan  Erat  Perselisihan  Yang Berkenaan  Kepenguruan  Dengan Keputusan Pengesahan Kepengurusan Dari Menkumham Berdasarkan UU Partai Politik Perubahan  Tahun  2011,  putusan  Mahkamah Partai Politik
internal mempunyai keistimewaan  tersendiri,  sebab  dinyatakan bahwa  putusan  Mahkamah  Partai  Politik bersifat  final  dan  mengikat  secara  internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. 31 Meskipun  demikian,  istilah
29 UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011, Pasal 32.
30 Ibid., Pasal 33.
31 Ibid. Pasal 32 ayat (5).
final  dan  mengikat  tersebut  menjadi  terkesan agak  rancu,  sebab  dalam  ketentuan(pasal) selanjutnya,  ternyata  terbuka  penyelesaian perselisihan  dilakukan  melalui  pengadilan negeri  dalam  hal  penyelesaian  perselisihan melalui  Mahkamah  Partai  internal  tidak tercapai. 32 Ketidakpuasan salah satu kubu yang berselisih  dapat  dengan  mudah  ditafsirkan sebagai penyelesaian perselisihan tidak tercapai  melalui  Mahkamah  Partai.  Putusan Pengadilan  Negeri  juga  disebut  sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir, 33 namun menjadi  terkesan  rancu  dengan  terbukanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. 34
Berdasarkan  penelitian  Penulis  pada dokumen  Risalah  Rapat  Tim  Perumusan  & Sinkronisasi Komisi II DPR RI Dengan Dirjen Kesbangpol  Kementerian  Dalam  Negeri  Dan Dirjen  AHU  Kementerian  Hukum  &  HAM Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Partai  Politik, Jumat, 10 Desember 2010 (selanjutnya disebut Risalah  Rapat  DPR  RI),  terdapat  beberapa pernyataan  yang  dapat  digunakan  untuk menafsirkan istilah final dan mengikat putusan mahkamah  partai  serta  putusan  tingkat pertama  dan  terakhir  Pengadilan  Negeri serta hubungannya  dengan  keputusan  pengesahan susunan  kepengurusan  partai  politik  oleh Menkumham.  Pernyataan  tersebut  salah
32 Ibid. Pasal 33 ayat (1).
33 Ibid. Pasal 33 ayat (2).
34 Ibid. Pasal 33 ayat (3).
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
satunya dari Ketua Rapat Chairuman Harahap menyatakan  bahwa  “Kita  kan  menghendaki partai  politik  memutuskan,  dan  itu  diterima oleh  Pemerintah.  Kalau  dia  mengajukan  ke pengadilan kalau tidak puas, itu masalah lain. Tapi  eksekusi  sudah  bisa  dilakukan  oleh Pemerintah.” 35
Sejalan  dengan  pernyataan  dari  Ketua
Rapat  Chiruman  Harahap,  perwakilan  dari Pemerintah juga memberikan pernyataan yang cukup  penting.  Pemerintah  menyatakan  “Jadi keputusan  partai  kan  diselesaikan  secara internal  partai,  mengikat  Pemerintah.  Bahwa kemudian  pengadilan  memerintahkan  lain, Pemerintah  akan  ikut  Pengadilan.” 36 Lebih lanjut  Pemerintah  juga  memberikan  contoh atau  simulasi  dengan  menyatakan:  “Misalnya begini. Diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan  SK  A.  kemudian  pengadilan memerintahkan  kita  membatalkan  SK  itu, maka  kita  akan  ikut  pengadilan.” 37 Masih sejalan  dengan  pernyataan  dalam  Risalah Rapat DRP RI, menurut Yusril Ihza Mahendra, Menkumham hanya menunggu putusan pengadilan. Pihak mana yang oleh pengadilan dinyatakan sebagai kepengurusan partai politik yang sah, maka Menkumham tinggal menerbitkan  keputusan  sesuai  dengan  apa yang diputuskan oleh pengadilan. 38
Berdasarkan penelitian Penulis terhadap bahan penelitian berupa Risalah Rapat DPR RI maupun Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi
35 Risalah Rapat DPR RI, hlm.20.
36 Ibid., hlm.20.
37 Ibid., hlm.20-21.
di  atas,  alur  penyelesaian  perselisihan  partai politik  yang  berkenaan  dengan  kepengurusan serta hubungannya dengan penerbitan keputusan  pengesahan  dari  Menkumham berdasarkan  UU  Partai  Politik  Perubahan Tahun  2011  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
Berdasarkan  hasil  penelitian  Penulis terhadap  bahan  penelitian  di  atas,  maka penerbitan Keputusan Menkumham mengenai perubahan  kepengurusan  partai  politik  dalam dalam  terjadinya  perselisihan  internal  partai politik  berdasarkan  UU  Partai  Politik  adalah putusan Mahkamah Partai Politik internal dan lembaga  peradilan  mengikat  Menkumham untuk  menerbitkan  keputusan  pengesahan susunan kepengurusan sesuai dengan putusan Mahkamah  Partai  Politik  atau  lembaga peradilan. Lebih lanjut, Keputusan pengesahan susunan kepengurusan diberikan sesuai dengan perkembangan penyelesaian perselisihan partai politik pada tiap tingkatan.
Perseli sihan Penyelesa ian
Penyelesa ian Upaya Hukum Putus an Putus an
Putus an
Penerbitan Keputusan Penerbitan Keputusan Menkumham
Penerbitan Keputusan Menkumham
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Misalnya,  berdasarkan  putusan  Mahkamah Partai  Politik  internal  dinyatakan  susunan kepengurusan  partai  politik  yang  sah  ialah kubu A, maka Menkumham wajib menerbitkan keputusan pengesahan kepada A sebagai  susunan  kepengurusan  partai  politik yang sah. Apabila di kemudian hari Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan susunan kepengurusan partai politik yang sah ialah  kubu  B,  maka  Menkumham  wajib membatalkan  keputusan  yang  menyatakan  A sebagai  susunan  kepengurusan  partai  politik, untuk selanjutnya menerbitkan keputusan baru yang  mengesahkan  kubu  B  sebagai  susunan kepengurusan partai politik tersebut.
3.3 Permasalahan Dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2017 Apabila Diterapkan Pada Perubahan  Kepengurusan  Partai Politik Yang Mengalami Perselisihan Internal Sebagaimana telah Penulis
bahas/uraikan  pada  bagian  sebelumnya, berdasarkan  maksud  pembuat  UU  Partai Politik, Keputusan pengesahan susunan kepengurusan partai politik merupakan tindak lanjut  atau  eksekusi  dari  putusan  Mahkamah Partai Politik internal serta lembaga peradilan (Pengadilan Negeri & Mahkamah Agung RI). Meskipun  demikian,  mengingat  penerbitan keputusan  pengesahan  susunan  kepengurusan partai politik didasarkan pula pada
39 Permenkumham No. 34 Tahun 2017, Pasal 21.
Permenkumham  No.  34  Tahun  2017,  Penulis pada bagian ini hendak menguraikan mengenai permasalahan  dan/atau  ketidakpastian  hukum dalam  Permenkumham  No.  34  Tahun  2017 apabila diterapkan terhadap partai politik yang mengalami  perselisihan  internal  sebagai berikut:
1. Persyaratan  Surat  Keterangan  Tidak Dalam  Perselisihan  Internal  Partai Politik
Dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2017 diatur bahwa untuk dapat mengajukan perubahan  susunan  kepengurusan  partai politik, wajib mengunggah surat keterangan tidak  dalam  perselisihan  internal  partai politik. 39 Persyaratan  untuk  mengunggah surat  keterangan  tersebut  menunjukkan Permenkumham No. 34 Tahun 2017 hanya mengakomodir perubahan susunan kepengurusan partai politik dalam keadaaan normal, hal ini dapat membuat ketidakpastian  hukum  bagi  partai  politik yang mengalami atau sedang dalam proses penyelesaian perselisihan internal. Misalnya,  suatu  perselisihan  berkenaan dengan  kepengurusan  internal  partai  telah diputus  oleh  Mahkamah  Partai,  yang menyatakan kepengurusan A adalah kepengurusan yang sah. Menurut UU Partai Politik Perubahan Tahun 2011,
Menkumham harus menerbitkan keputusan pengesahan untuk kepengurusan A, terlepas
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
pihak/kubu  lawan  mengajukan  upaya hukum ke Pengadilan Negeri.
Apabila pihak/kubu lawan mengajukan  upaya  hukum  ke  Pengadilan Negeri, maka hal tersebut dapat ditafsirkan partai  sedang  dalam  perselisihan  internal karena  belum  adanya  putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht ).
Akibatnya, meskipun kepengurusan A telah dinyatakan sebagai kepengurusan yang sah oleh  Mahkamah  Partai,  dapat  terhambat dalam  mengajukan  keputusan  pengesahan susunan kepengurusan kepada Menkumham.
Hal tersebut dapat membuat ketidakpastian hukum mengenai siapa yang berwenang  untuk  mewakili  partai.  Sebab, untuk  perselisihan  dualisme  kepengurusan sebagai  hasil  dualisme  penyelenggaraan forum  tertinggi  pengambilan  keputusan partai  (munas,  kongres  atau  muktamar), susunan kepengurusan yang terakhir tercatat  atau  mendapatkan  keputusan pengesahan dari Menkumham telah demisioner  (bubar)  dan  masing-masing para  pengurusnya telah  berhenti  atau  telah menggabungkan diri dengan kepengurusan yang  berselisih.  Bahkan,  ketua  umum  dan sekjen terkadang telah berada di kubu yang berbeda dan saling berlawanan.
Lebih lanjut, dengan harus menunggu penyelesaian  perselisihan  internal  hingga adanya  putusan  pengadilan inkracht dan
40 Ibid.
tidak adanya kepastian hukum kepengurusan  yang  berwenang  mewakili partai selama masa tersebut akan berpengaruh pada kinerja partai. Sebab, ada kemungkinan  keputusan-keputusan  politik yang  semestinya  dapat  diambil  menjadi terhambat  akibat  tidak  ada  kubu  yang dianggap  berwenang  mewakili  partai politik tersebut. Misalnya dalam pengambilan  keputusan  pengajuan  bakal calon  kepala  daerah  dan  bakal  calon anggota legislatif.
2. Tindak  Lanjut  Status  Partai  Politik Sedang Dalam Perselisihan Internal
Dalam Permenkumham No. 34 Tahun 2017, hanya mempersyaratkan partai politik tidak dalam keadaan perselisihan internal. 40
Peraturan  tersebut  sama  sekali  tidak mengatur  tindak  lanjut atau  prosedur  yang harus  ditempuh  apabila  partai  dalam keadaan  perselisihan  internal.  Padahal, guna mencegah ketidakpastian hukum bagi partai  yang  sedang  /  pernah  mengalami perselisihan  internal,  dapat  diatur  bahwa perselisihan  harus  diselesaikan  dahulu sesuai dengan mekanisme dalam UU Partai Politik  Tahun  2008  &  UU  Partai  Politik Perubahan  Tahun  2011  dan  dibuktikan dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Partai atau  putusan  pengadilan  (baik  Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung).
3. Istilah  Mahkamah  Partai  sesuai  dengan AD ART
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Permenkumham  No.  34  Tahun  2017 mengatur  bahwa  surat  keterangan  tidak dalam perselisihan internal partai yang akan diunggah,  diterbitkan  atau  berasal  dari Mahkamah  Partai  yang  sesuai  dengan  AD partai  politik  dan/atau  ART  partai  politik. Hal  ini  dapat  menjadi  masalah  manakala partai  menghadapi  perselisihan  berupa dualisme  kepengurusan  yang  berasal  dari dualisme  forum  tertinggi  pengambilan keputusan  partai  (munas,  kongres  atau muktamar), sebab masing-masing kepengurusan  yang  bertikai  mempunyai Mahkamah  Partai  sendiri.  Sementara, Mahkamah  Partai  sebelumnya  sebagai bagian  dari  kepengurusan  partai  yang terdaftar atau tercatat pada Kemenkumham sudah  dinyatakan  demisioner  atau  bubar. Bahkan  para  anggota  Mahkamah  Partai tersebut  boleh  jadi  sudah  berhenti  atau bergabung  menjadi  pengurus  atau  hakim pada  Mahkamah  Partai  di  masing-masing kubu  kepengurusan  yang  bertikai.  Hal  ini kembali menimbulkan ketidakpastian hukum,  bukan  hanya  untuk  pendaftaran susunan  kepengurusan,  bahkan  untuk penyelesaian  perselisihan  internal  itu sendiri.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan dalam penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa  Permenkumham  No.  34 Tahun  2017  memiliki  kekurangan  dalam pengaturan  perubahan  susunan  kepengurusan
partai  politik  dalam  keadaan  perselisihan internal. Dimana partai politik yang mengalami perselisihan internal akan kesulitan dalam  pengajuan  permohonan  keputusan pengesahan  susunan  partai,  mengingat  segala persyaratan  yang  diatur  Permenkumham  No. 34 Tahun 2017 ialah untuk perubahan susunan kepengurusan  dalam  keadaan  normal  yang tidak  dapat  diterapkan  untuk  partai  dalam keadaan perselisihan internal.

## DAFTAR RUJUKAN Buku
Duverger, Maurice. Partai-Partai Politik dan Kelompok-Kelompok  Penekan,  Suatu Pegantar  Komparatif  [Party  Politics and  Pressure  Groups  A  Comparative Introduction] . Diterjemahkan oleh Laila Hasyim.  Cet.  1.  Jakarta:  PT.  Bina Aksara, 1981.
Michels, Robert. Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi [ Political Parties, A
Sociological  Study  of  the  Oligarchical Tendencies  of  Modern  Democracy] . Diterjemahkan oleh Mien Joebhaar. Cet. 1. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
Noor, Firman. Perpercahan & Soliditas Partai Islam  Di  Indonesia:  Kasus  PKB  Dan PKS Di Dekade Awal Reformasi . Cet. 1. Jakarta: LIPI Press, 2015.
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia V . Ed. 4. Cet. 8. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
Soenario. Banteng  Segitiga. Cet.  2.  Jakarta: Yayasan Marinda, 1988.
Suwito,  Dwi  Darojatun  Patra.  Perselisihan Internal  Partai  Politik  Dalam  Berbagai Putusan  Pengadilan.  Cet.  1.  Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2015.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
______,  Dwi  Darojatun  Patra. Aspek  Hukum Perselisihan Internal Partai Politik . Cet.
2. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Tentang  Partai  Politik, UU Nomor 31 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No. 138 TLN No. 4251.
Undang-Undang  Tentang  Partai  Politik, UU
Nomor  2  Tahun  2008,  LN  Tahun  2008 No. 2 TLN No. 4801.

## Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU
Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik, UU Nomor  2  Tahun  2011,  LN  Tahun  2011 No. 8 TLN No. 5189.
Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015  Tentang  Penetapan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi  Undang-Undang, UU  Nomor 10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 130 TLN No. 5898.

## Undang-Undang  Tentang  Pemilihan  Umum,
UU  Nomor  7  Tahun  2017,  LN  Tahun 2017 No. 182 TLN No. 6109.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pendaftaran  Pendirian  Badan  Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan
Partai
Politik .  Permenkumham  Nomor  34 Tahun 2017.

## Risalah Rapat & Sidang
Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Risalah Rapat Tim Perumusan  &  Sinkronisasi  Komisi  II DPR  RI  Dengan  Dirjen  Kesbangpol
Kementerian Dalam Negeri Dan Dirjen
AHU  Kementerian  Hukum  &  HAM
Pembahasan Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008 Tentang  Partai  Politik,  Jumat,  10 Desember 2010 . Jakarta: DPR RI, 2010. Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI. Risalah Sidang Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016  Perihal  Pengujian Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang Partai Politik Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan  keterangan  Ahli/Saksi Pemohon  Dan  Pihak  Terkait  (V) . Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI,2016. Lain-Lain Dari Internet Kristiadi, J. “Sejarah Perkembangan Organisasi  Sosial  dan  Partai  Politik  di Indonesia” . Tersedia pada http://library.stik- ptik.ac.id/file?file=digital/38523- Csis13-84-174.pdf . Diakses  pada tanggal 30 Agustus 2023.
Putri,  Budiarti  Utami. “Kisah  PDI:  Antara Nico  Daryanto,  Soeharto,  dan  Bayi PDIP.” Tempo.co,  10  April  2020.
Tersedia
pada https://nasional.tempo.co/read/1330139/ kisah-pdi-antara-nico-daryanto- soeharto-dan-bayi-pdip .  Diakses  pada tanggal 30 Agustus 2023.