Yohanes Baptista Chrismayoga (2023) Penerapan Sistem Proporsional Terbuka dan Konversi Kursi Sainte- Lague  pada  Pemilu  2019:  Studi  Kasus  Dapil  1  Dprd  Provinsi  Jawa  Tengah, (8)  4, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.
v8i4.11656 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 4, April 2023

## PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN KONVERSI KURSI SAINTE-LAGUE  PADA  PEMILU  2019:  STUDI  KASUS  DAPIL  1  DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

## Yohanes Baptista Chrismayoga
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Email: yohanes.baptista.chrismayoga@gmail.com

## Abstrak
Indonesia sejak Pemilu tahun 2004 menerapkan sistem proporsional terbuka dengan metode konversi kuota hare. Pada pemilu 2019, walaupun masih mengusung sistem pemilu yang sama, namun terdapat perubahan pada metode konversi kursi, yang kini menggunakan sainte-lague. Dengan metode penelitian studi kasus dan studi pustaka, artikel ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan penerapan metode konversi sainte- lague kepada masyarakat Indonesia. Studi kasus pada dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah dipilih karena pada dapil ini terlihat bahwa perolehan suara dan perolehan kursi yang diperoleh masing-masing partai politik berbanding lurus.
Kata kunci : Pemilu 2019; Proporsional terbuka; Sainte-lague.

## Abstract
Indonesia  since  the  2004  elections  has  implemented  an  open  proportional  system with the hare quota conversion method. In the 2019 election, although it still carries the same electoral system, there have been changes to the seat conversion method, which  now  uses  sainte-lague.  With  case  study  research  methods  and  literature studies,  this  article  is  intended  to  socialize  the  application  of  the  sainte-lague conversion method to the people of Indonesia. The case study in the 1st seat of the Central Java Provincial DPRD was chosen because in this election it can be seen that the votes and seats obtained by each political party are directly proportional.

## Keywords: 2019 election; Open proportional; Sainte-lague

## Pendahuluan
Demokrasi yang secara resmi berlaku di Negara Indonesia sejak Undang-Undang Dasar  (UUD)  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  berlaku  disebut  demokrasi Pancasila.  Demokrasi  Pancasila  adalah  pemerintahan  dengan  kedaulatan  tertinggi
dipegang  oleh  rakyat  yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai  luhur  Pancasila.  Dengan  kata  lain bahwa hak-hak demokrasi warga negara haruslah didasarkan pada rasa tanggung jawab kapada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  selalu  menjunjung  nilai-nilai  kemanusiaan  dan berkeadaban, serta menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan harus mewujudkan keadilan social.
Pemilu  merupakan  perwujudan  dari  pelaksanaan  demokrasi.  Melalui  Pemilu, diharapkan akan menghasilkan pemerintah yang dapat dipercaya. Pemilu juga merupakan sebuah  sarana  pergantian  elit  politik  yang  aman  dan  demokratis  untuk  menghindari gejolak (Sinurat, 2020). Pemilu di Indonesia sejak tahun 1977 telah dilaksanakan dalam siklus  lima  tahun  sekali.  Partai  politik  (parpol)  memiliki  peran  penting  dalam  proses Pemilu  di  Indonesia  yaitu  sebagai  kendaraan  politik  calon  pejabat  untuk  mendapatkan jabatan  politik  (Gunanto,  2020).  Dengan  kata  lain,  Pemilu  merupakan  sarana  untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat di legislatif maupun eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan (Sondakh, 2019).
Menurut  Surbakti  (2020),  pemilu  merupakan  cara  yang  diselenggarakan  untuk memilih  wakil-wakil  rakyat  secara  demokratis.  Pernyataan  subakti  merupakan penjabaran  dari  konsep  kedaulatan  rakyat  dalam  sistem  perwakilan.  Dalam  demokrasi perwakilan, para wakil rakyat yang duduk di parlemen diberi mandat oleh rakyat untuk bertindak  atas  nama  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Agar  parlemen  berjalan  sesuai  mandat, maka  perwakilan  di  parlemen  harus  dipilih  melalui  mekanisme  yang  disebut  pemilu (Rosidi,  2015).  Sistem  pemilu  berfungsi  mengkonversi  perolehan  suara  menjadi  kursi yang dimenangkan calon dan parpol. Pemilihan sistem pemilu berpengaruh pada bidang lain seperti pembentukan daerah pemilihan, cara pendaftaran pemilih, desain surat suara, cara  penghitungan  dan  cara  konversi  kursi  (Raden,  2021).  Pembangunan  politik  tidak dapat lepas dari pengaruh sistem pemilu yang diterapkan di masing-masing negara. Setiap sistem  pemilu  memiliki  kelebihan  dan  kelemahan  masing-masing,  aspek-aspek  yang dipengaruhi  dari  sistem  pemilu  antara  lain  aspek  proporsionalitas  perwakilan,  aspek kepartaian dan aspek kabinet yang terbentuk (Andriana, 2014).
Sistem  proporsional  merupakan  salah  satu  sistem  Pemilu  yang  dikenal  di  dunia. Sistem proporsional disebut juga sistem perwakilan berimbang, sistem ini menganut asas bahwa  proporsi  kursi  yang  diperoleh  oleh  parpol  dalam  suatu  daerah  pemilihan berbanding  lurus  dengan  perolehan  suara  partai  tersebut.  Sistem  ini  terdapat  2  (dua) varian,  proportional  representative  dan  single  transferrable  vote.  Proportional representative adalah dalam pemungutan suara ada daftar calon dan daftar partai untuk dipilih  oleh  pemilih  (Arif,  2019).  Single  transferrable  vote  memiliki  ciri  yang  hampir sama  dengan  proportional  representative,  namun  pada  sistem  ini  dimungkinkan  calon terpilih mentransfer suara kepada Calon lain dalam partai yang sama (Tanjung, 2023).
Selama  penyelenggaraan  Pemilu  sejak  tahun  1955,  Indonesia  telah  mengenal  2 (dua) jenis sistem pemilu. Sistem pemilu proporsional tertutup digunakan pada Pemilu 1955,  1971,  1977,  1982,  1987,  1992,  1997  dan  1999.  Mulai  Pemilu  tahun  2004 menggunakan  sistem  daftar  setengah  terbuka  (semi-open  list  PR),  dan  Pemilu  Tahun 2009, 2014 dan 2019 menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Menurut Saeful
(2020),  sistem  pemilu  adalah  perangkat  variabel  yang  digunakan  untuk  mengkonversi perolehan  suara  parpol  menjadi  kursi.  Artikel  ini  ditulis  berdasarkan  polemik  yang berkembang  pada  akhir  tahun  2022  tentang  sistem  pemilu  legislatif,  apakah  tetap proporsional  terbuka  yang  sudah  diterapkan  sejak  tahun  2004  atau  diubah  menjadi proprosional  tertutup  seperti  pada  masa  orde  baru  serta  pembuktian  bahwa  sistem konversi  kursi  sainte-lague  yang  diadaptasi  pada  Pemilu  2019  merupakan  sistem  yang tepat  karena  menghasilkan  kursi  yang  sesuai  dengan  perolehan  suara  masing-masing parpol.

## Metode Penelitian
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  yaitu  dengan mengumpulkan data kepustakaan dan mengolah bahan penelitian menggunakan buku dan jurnal  yang  relevan  dengan  penelitian.  Melalui  artikel  ini,  diharapkan  dapat  memberi informasi dan pengertian kepada masyarakat tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan  metode  konversi  kursi  sainte-lague  dengan  studi  kasus  pada  penetapan  perolehan kursi di daerah pemilihan (dapil) 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah

## Hasil dan Pembahasan

## A. Sistem Proporsional Terbuka
Sistem proporsional merupakan sistem pemilu yang membagi kursi di parlemen sesuai  dengan  perolehan  suara  yang  diperoleh  masing-masing  partai.  Sistem proporsional ini terdiri dari dua varian, yaitu berdasarkan daftar (list) dan berdasarkan peringkat (single transferable votes) (Pratiwi, 2018). Pada sistem proporsional dalam satu daerah pemilihan terdapat banyak calon yang berarti terdapat banyak kursi untuk diperebutkan.  Dalam  daerah  pemilihan  terdapat  kursi  yang  akan  diperoleh  setiap parpol  berdasarkan  jumlah  suara  yang  diperoleh  parpol  dan  calon.  Sistem proporsional diselenggarakan dalam negara yang memiliki multi partai seperti Belgia, Swedia, Italia, Belanda dan Indonesia. Sistem proporsional terbuka lebih berpotensi membentuk  kabinet koalisi antarpartai  dibandingkan dengan sistem pemilu lainnya (Solihah, 2018).
Sistem  proporsional  varian  list  memiliki  tiga  subvarian  yaitu  daftar  tertutup (close list), daftar terbuka (open list) dan daftar bebas (free list). Pada subvarian daftar terbuka atau yang sering disebut proporsional terbuka pemilih tidak hanya memilih partai  politik,  tetapi  juga  dapat  memilih  calon  (Anggilia,  2022).  Surat  suara  pada sistem proporsional terbuka selain terdapat tanda gambar parpol, juga terdapat nomor dan  nama  calon  anggota  legislatif.  Jumlah  kursi yang  diperoleh  oleh  parpol  sangat tergantung  dari  jumlah  perolehan  suara  dari  parpol  dan  seluruh  calon  di  daerah pemilihan.
Pola persaingan pada sistem proporsional terbuka tidak lagi antar parpol tetapi juga  antar  Calon  dalam  satu  parpol  yang  sama.  Hal  ini  mendorong  parpol menggunakan  jalan  pintas  dengan  merekrut  orang-orang  terkenal,  artis,  dan  tokoh masyarakat menjadi calon untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Peran parpol
sebagai  peserta  Pemilu  tidak  terlalu  menonjol  dalam  sistem  proporsional  terbuka. Parpol mendorong para Calon untuk berjuang meraup suara yang berakibat terjadinya persaingan bahkan dalam satu parpol. Proporsional terbuka menempatkan konstituen lebih dekat dengan Calon, konstituen dapat memilih siapa yang tepat untuk mewakili suaranya di parlemen dan dapat menagih janjinya jika sudah terpilih nantinya.
Proporsi  kursi  yang  diperoleh  parpol  di  suatu  dapil  akan  berbanding  lurus dengan  perolehan  suaranya.  Parpol  dapat  menyajikan  daftar  calon  yang  sama  atau lebih  banyak  dari  jumlah  kursi,  tergantung  dari  peraturan  yang  berlaku.  Untuk  di Indonesia, parpol dapat mengajukan calon paling banyak sama dengan jumlah kursi di  dapil.  Proporsional  terbuka  memiliki  tingkat  keadilan  yang  tinggi  untuk  calon, semakin dikenal calon maka semakin besar kemungkinan calon untuk terpilih. Hal ini mendorong  calon  berlomba-lomba  untuk  berkampanye  dan  bahkan  menggunakan politik uang. Proporsional terbuka juga mendorong pendidikan politik di masyarakat, sebab  pada  sistem  ini  pemilih  harus  lebih  selektif  dan  rasional  dalam  memberikan suaranya.
Dasar penggunaan proporsional terbuka sebagai sistem pemilu legislatif tahun 2019  termaktub  dalam  Pasal  168  ayat  (2)  UU  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum  yang  menyatakan  bahwa  Pemilu  untuk  memilih  anggota  DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.  Proporsional  terbuka  pertama  kali  digunakan  pada  Pemilu  2009  sebagai dampak dari Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang pada putusannya mengubah sistem proporsional semi terbuka menjadi proporsional terbuka dengan berdasarkan suara terbanyak.
Penggunaan  sistem  proporsional  terbuka  merupakan  suatu  kemajuan  karena pemilih diberikan pilihan nama calon anggota legislatif yang akan mewakili mereka di parlemen (Abdussamad & Faralita, 2023). Menurut Putusan MK No 22-24/PUU- VI/2008,  proporsional  terbuka adalah pilihan yang tepat  berdasarkan pertimbangan bahwa bagi Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan masyarakat yang plural, sistem proporsional cocok diterapkan karena mengakomodir suara minoritas.

## B. Dampak Penerapan Sistem Proporsional Terbuka
Sisi  positif  dari  sistem  proporsional  terbuka  adalah  daerah  pemilihannya berdasarkan  basis  wilayah,  sehingga  setiap  wilayah  memiliki  wakilnya  masing- masing  dan  antara  calon  dan  pemilih  menjadi  lebih  dekat  (Ratnasara,  2019). Kedekatan  calon  dan  pemilih  akan  terjaga  ketika  calon  terpilih  menjadi  anggota legislatif, karena calon membutuhkan suara pemilih maka calon akan sering menarik simpati  pemilih  agar  kredibilitasnya  terjaga.  Dengan  mengetahui  nama  calon  serta latar  belakang  calon  yang  dipilihnya,  pemilih  dapat  mengetahui  siapa  saja  yang mengerti  permasalahan  di  wilayahnya.  Kelebihan  lain  dari  proporsional  terbuka adalah calon dengan nomor besar memiliki peluang yang sama untuk terpilih dengan
calon yang bernomor kecil, semua calon memiliki peluang yang sama bergantung dari usaha masing-masing untuk meraih suara.
Dampak  negatif  dari  penerapan  sistem  proporsional  terbuka  adalah meningkatnya biaya politik. Hal ini disebabkan karena calon harus memperkenalkan dirinya  dengan  lebih  baik,  karena  untuk  dapat  terpilih  harus  memperoleh  suara terbanyak.  Demi  mendapatkan  suara  pemilih,  calon  bahkan  telah  melakukan kampanye  jauh  sebelum  tahapan  kampanye  berjalan  dengan  dalih  sosialisasi. Keharusan  menarik  simpati  masyarakat  menjadikan  calon  menggunakan  berbagai cara, salah satunya dengan politik uang. Akibatnya politik uang dan tingginya biaya politik  menyebabkan  semakin  meningkatnya  jumlah  anggota  legislatif  di  berbagai tingkatan yang terjerat kasus korupsi (Jamaludin, 2019).
Kelemahan dari sistem proporsional terbuka adalah memunculkan koalisi dan banyak  partai  di  parlemen  karena  setiap  partai  memiliki  peluang  yang  sama  untuk menempatkan wakilnya (Effendi, 2016). Banyaknya partai dan tidak ada partai yang memiliki mayoritas kursi menyebabkan pengambilan keputusan membutuhkan waktu lebih panjang.
Kelebihan Sistem proporsional terbuka adalah bahwa sistem ini dianggap lebih representatif  karena  perolehan  kursi  di  parleman  sesuai  dengan  jumlah  perolehan suara  parpol  sehingga  meminimalisir  distorsi  antara  perolehan  suara  dan  kursi. Kelebihan lain dari sistem ini adalah semua suara dihitung sehingga partai kecil dan masyarakat minoritas memiliki peluang menempatkan wakilnya di parlemen.
Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah karena perolehan kursi ditentukan dari jumlah perolehan suara masing-masing parpol, maka parpol cenderung mencari cara  yang  cepat  untuk  mendulang  suara.  Salah  satu  cara  yang  digunakan  adalah merekrut orang-orang terkenal seperti artis, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menjadi  calon  anggota  parlemen.  Hal  ini  melemahkan  proses  kaderisasi  di  dalam internal parpol.

## C. Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Pada Sistem Pemilu Proporsional
Dalam  sistem  pemilu  proposional  kita  diperkenalkan  dengan  dua  rumpun metode  penghitungan  suara:  Kuota  dan  Divisor.  Pada  metode  penghitungan  kuota terdapat dua teknik penghitungan suara yakni Kuota Hare dan Kuota Droop. Kuota Hare merupakan salah satu teknik penghitungan suara yang paling sering digunakan dari pemilu  ke pemilu  di Indonesia. Terdapat  dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi melalui teknik penghitungan Kuota Hare. Pertama, menentukan  harga  satu  kursi  dalam  satu  daerah  pemilihan  dengan  menggunakan rumus V (vote): S (seat). Kedua, menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing parpol dalam satu daerah pemilihan dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu dapil di bagi dengan hasil hitung harga satu kursi. Serupa dengan Kuota Hare, teknik penghitungan  suara  Kuota  Droop  memiliki  dua  tahapan  penghitungan.  Hanya  saja ketika  menentukan  harga  satu  kursi  dalam  satu  daerah  pemilihan,  Kuota  Droop
mengharuskan  jumlah  alokasi  kursi  dalam  satu  daerah  pemilihan  di  tambah  satu. Sehingga rumus penghitungannya menjadi V: (S+1).
Berbeda  dengan  rumpun  metode  penghitungan  suara  Kuota.  Metode penghitungan Divisor tidak menerapkan harga satu kursi sebagai bilangan pembagi untuk  mencari  perolehan  kursi  masing-masing  partai.  Akan  tetapi  metode penghitungan  Divisor  memiliki  bilangan  tetap  untuk  membagi  perolehan  suara masing-masing  partai  dengan  logika  jumlah  perolehan  suara  tertinggi  dari  hasil pembagian di urutkan sesuai dengan alokasi kursi yang disediakan dalam satu daerah pemilih, berhak untuk memperoleh kursi.
Metode penghitungan suara Divisor terbagi kedalam tiga teknik penghitungan suara. Pertama, teknik penghitungan suara Divisor D’Hond dengan bilangan pembagi suara  1,2,3,4,5,6,......dst.  Kedua,  teknik  penghitungan  suara  Divisor  Sainte-Lague yang menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil mulai dari 1,3,5,7,9,....dst. Ketiga,  penghitungan  suara  Divisor  Sainte-Lague  Modifikasi  dengan  bilangan pembagi suara 1.4,3,5,7,9,....dst.
Teknik  penghitungan  Kuota  Drop  dan  Divisor  D’Hondt  cenderung  lebih menguntungkan  partai-parpol  besar  dengan  tingkat  surplus  kursi  yang  besarannya cukup singnifikan. Teknik penghitungan Kuota Drop dan Divisor D’Hondt cenderung mampu  menyederhanakan  sistem  kepartaian  akan  tetapi  berdampak  pada  tingkat disproposionalitas suara ke kursi yang cukup tinggi. Teknik penghitungan Kuota Hare dan  Divisor  Sainte-Lague  cenderung  ramah  terhadap  partai  besar  dan  menengah dengan tingkat disproposionalitas suara cenderung rendah akan tetapi tidak memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap sistem kepartaian yang terbentuk. Berbeda dengan teknik penghitungan suara lainnya terutama Kuota Drop dan Divisor D'hondt yang berdampak pada rendahnya indeks ENPP. Konversi suara menjadi kursi dengan teknik  Sainte-Lague  Modifikasi  tidak  memiliki  dampak  yang  cukup  signifikan terhadap  penyederhanaan  sistem  kepartaian,  justru  menghasilkan  indeks disproposionalitas yang cukup signifikan.

## D. Penerapan Sainte-Lague Pada Konversi Untuk Penetapan Kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah
Setelah berakhirnya tahapan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil  penghitungan  suara  pada  21  Mei  2019,  tahapan  berikutnnya  telah  menunggu yaitu  tahapan  penetapan  perolehan  kursi  dan  calon  terpilih  untuk  setiap  tingkatan. Pada Pemilu 2019, KPU untuk pertama kalinya menggunakan metode Sainte-Lague sebagai  metode  konversi  suara  ke  kursi  setelah  Pemilu  sebelumnya  menggunakan metode Kuota Hare yang digunakan sejak Pemilu 1955.
Penggunaan metode Sainte-Lague diatur dalam Pasal 420 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Merujuk pada pasal tersebut, untuk melakukan konversi kursi harus melalui 4 (empat) langkah, antara lain : (1) penetapan jumlah suara sah setiap parpol peserta  pemilu  di  daerah  pemilihan  sebagai  suara  sah  setiap  partai  politik;  (2) Mambagi  suara  sah  setiap  parpol  dengan  bilangan  pembagi  1  dan  diikuti  secara
berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7 dan seterusnya; (3) Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; (4) nilai terbanyak pertama mendapatkan kursi pertama, dan seterusnya sampai kursi terbagi habis. Pada Daerah Pemilihan 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 alokasi kursi dengan jumlah suara sah pada dapil tersebut  adalah  867.713  suara.  Suara  tersebut  kemudian  dibagi  dengan  bilangan pembagi ganji sampai terbagi habis, dalam hal ini untuk Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah habis pada bilangan pembagi 5. Berikut penerapan 4 (empat) langkah-langkah tersebut pada pembagian kursi dengan metode sainte-lague di Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah:
Partai Politik Suar a Sah Bilangan Pembagi Jumlah Peroleh an Kursi 1 3 5 Suara Sah Pering kat Suara Sah Pering kat Suara Sah Pering kat PKB 91.7 48 91.748, 00 3 30.582, 67 18.349, 60 1 GERIND RA 75.8 19 75.819, 00 4 25.273, 00 15.163, 80 1

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan sistem proporsional terbuka dan metode  konversi  kursi  sainte-lague  merupakan  amanat  dari  UU  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada penerapannya di dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan  jumlah  perolehan  suara  867.713  dengan  suara  terbanyak  diperoleh  PDI Perjuangan  (332.909  suara),  PKB  (91.748  suara),  Gerindra  (75.819  suara)  dan  PKS (71.398  suara).  Setelah  melalui  tahapan  konversi  kursi  dengan  metode  sainte-lague
Partai Politik Suara Sah Bilangan Pembagi Jumla h Perole han Kursi 1 3 5 Suara Sah Pering kat Suara Sah Pering kat Suara Sah Pering kat PDI PERJUAN GAN 332.9 09 332.90 9,00 1 110.96 9,67 2 66.581 ,80 6 3 GOLKAR 42.61 0 42.610, 00 14.203, 33 8.522, 00 NasDem 33.93 8 33.938, 00 11.312, 67 6.787, 60 GARUDA 3.692 3.692,0 0 1.230,6 7 738,40 BERKAR YA 10.39 2 10.392, 00 3.464,0 0 2.078, 40 PKS 71.39 8 71.398, 00 5 23.799, 33 14.279 ,60 1 PERINDO 24.65 3 24.653, 00 8.217,6 7 4.930, 60 PPP 21.94 6 21.946, 00 7.315,3 3 4.389, 20 PSI 46.33 5 46.335, 00 15.445, 00 9.267, 00 PAN 22.80 6 22.806, 00 7.602,0 0 4.561, 20 HANURA 24.14 3 24.143, 00 8.047,6 7 4.828, 60 DEMOKR AT 60.05 4 60.054, 00 20.018, 00 12.010 ,80 PBB 3.307 3.307,0 0 1.102,3 3 661,40 PKP INDONES IA 1.963 1.963,0
0 654,33 392,60 Jumlah Kursi 4 1 1 6
diperoleh 4 (empat) parpol yang berhak mewakili dapil 1 di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Keempat  partai  tersebut  adalah  PKB  dengan  1  kursi,  Gerindra  dengan  1  kursi,  PDI Perjuangan  dengan  3  Kursi  dan  PKS  dengan  1  Kursi.  Hal  ini  menunjukkan  sistem proporsional terbuka dengan metode konversi kursi sainte-lague memiliki karakteristik bahwa  perolehan  kursi  yang  diperolah  oleh  parpol  berbanding  lurus  dengan  jumlah perolehan suara di dapil tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Abdussamad,  G.  M.  A.,  &  Faralita,  E.  (2023).  Korupsi  Politik  Terlahir  Dari  Sistem Pemilihan  Umum  Menggunakan  Sistem  Proporsional  Terbuka  Di  Indonesia. WASAKA HUKUM , 11 (1), 62–77.
Andriana, N. (2014). Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif1 General Election And Executive-Legislative Relations. Jurnal Penelitian Politik| Volume , 11 (2), 101–128.
Anggilia, D. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019) .
Arif, M. S. (2019). Reformulasi Model Penyuaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi  Sistem  Proporsional  Daftar  Terbuka. JWP  (Jurnal  Wacana  Politik) , 4 (2), 157–171.
Effendi, A. (2016). Studi komparatif pengaturan sistem pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (2).
Gunanto,  D.  (2020).  Tinjauan  kritis  politik  dinasti  di  Indonesia. Sawala:  Jurnal Administrasi Negara , 8 (2), 177–191.
Jamaludin, T. (2019). Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika. JPW (Jurnal Politik Walisongo) , 1 (1), 29–48.
Pratiwi,  D.  A.  (2018).  Sistem  Pemilu  Proporsional  Daftar  Terbuka  di  Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? Jurnal Trias Politika , 2 (1), 13–28.
Raden,  S.  (2021).  PENYERDEHANAAN  SURAT  SUARA  PEMILU  DALAM PRESFEKTIF  SISTEM  PEMILU  DAN  PEMERINTAHAN  PRESIDENSIAL. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara , 2 (1), 22–45.
Ratnasara,  S.  E.  (2019). Pengaruh  Penerapan  Sistem  Proporsional  Terbuka  Pada Kualifikasi Calon Legislatif. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Rosidi, A. (2015). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 3 (2).
Saeful,  M.,  &  Sanusi,  S.  (2020).  Implikasi  Ambang  Batas  Parliamentary  Threshold
Terhadap Kursi Parlemen. Hukum Responsif , 11 (1).
Sinurat, J. (2020). Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019 Dalam Perspektif  Demokrasi  Berkualitas  (Studi  Pemilihan  Umum  Legislatif  Dprd Kabupaten Samosir Tahun 2019) .
Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 73–88.
Sondakh, H. F. (2019). Strategi Politik Pasangan Bupati Roy Roring Dan Wakil Bupati Robby Dondokambey Pada Pilkada Kabupaten Minahasa 2018. Politico: Jurnal Ilmu Politik , 7 (4).
Surbakti, R. (2020). A. Pemilu Proporsional Terbuka 1. Pengertian Pemilu Secara Teori.
Pemilu  Proporsional  Terbuka  Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif , 28.
Tanjung,  T.  (2023).  Mengenal  Sistim  Proporsional  Terbuka  Di  Indonesia  Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu , 2 (1), 125–133.

## Copyright holder:
Yohanes Baptista Chrismayoga (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: