Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 553-559
Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Praktek Akad Pembiayaan di Baitul Mal Wat-Tamwil
Udin Saripudin 1*) , M. Munir Asrori 2) , Suryani 3)
1 Fakultas Syariah dan Pascasarjana Universitas Islam Bandung
2 Pascasarjana Universitas Islam Bandung
3 IAIN Lhokseumawe *Email korespondensi: udin_saripudin27@yahoo.co.id

## Abstract
One of Ibn Taymiyah's thoughts (d. 728 H / 1328 AD) that economic transactions are aimed at justice that can only be realized if all the contracts are based on the willingness to agree from all parties, is very interesting to research the practice of financing agreements in Islamic financial institutions (LKS) which in this case Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT). The purpose of this study is to find out how much the principle of justice is the basis for the implementation of the financing contract for the parties to the contract. The study uses qualitative methods with a descriptive analysis approach. The research was conducted at BMT Tumang, one of the national-scale BMTs that has contributed to the growth of the sharia microeconomic system. The results showed that Ibn Taymiyah's thoughts regarding the foundation of morality and justice had been applied in the financing agreement at BMT Tumang,  it  was  stated  in  the  Operational  Management  Standards  (SOM)  and  Standard  Operating  Procedure (SOP) of BMT Tumang. Hasil studi ini diharapkan menjadi salah satu rujukan bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya BMT dalam menjalanan kegiatan usahanya.
Keywords : Ibnu Taimiyah, financing agreement, moral foundation, justice, BMT Tumang.
Saran sitasi : Saripudin, U., Asrori, M. M., & Suryani. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Praktek Akad Pembiayaan di Baitul Mal Wat-Tamwil . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 553-559.
doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1875
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1875

## 1. PENDAHULUAN
Penganut  agama  Islam  mesti  berpegang  pada kaidah Al-Qur’an dan Al-Hadits itu pasti dan sebagai konsekwensi,  termasuk  dalam  hal  kegiatan  ekonomi yang  dalam  istilah muamalah  maliyah atau diterjemahkan  dengan  ekonomi  Islam  (Lubis, 2015), Islam telah mengatur dengan jelas dan tegas.
Al-Qur’an telah memberikan pedoman sebagaimana firman Allah subhana wa ta’ala : “Hai orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil, kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu......... ” (Q.S. Annisa: 29).
Demikian  juga  Nabi shallallahu  ‘alaihi  wa sallam bersabda  : “Apabila  dua  orang  berjual  beli, masing-masing  berhak  khiyar  (memilih  antara membatalkan  atau  meneruskan  jual  beli)  selama mereka belum berpisah dan keduanya masih bersama;
atau salah satu diantara keduanya tidak menetapkan khiyar pada yang lain. Jika salah seorang menetapkan khiyar  pada  yang  lain,  kemudian  keduanya melangsungkan akad jual belinya atas ketetapan itu, maka jadilah akad jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah  melakukan  jual  beli  dan  salah  seorang  dari mereka  tidak  mengurungkan  jual  beli,  maka  jadilah akad jual belinya.” (H.R. Bukhori-Muslim).
Ayat dan hadits tersebut di atas adalah satu dari sekian  banyak  ayat-ayat  dan  hadits-hadits  yang menjelaskan  dan  menuntun  bagaimana  seseorang melakukan kegiatan ekonomi.
Dalam  sejarah  Islam,  fase  setelah  kehidupan Nabi  banyak  pemikir-pemikir  Islam  yang  telah menyumbangkan  pemikirannya  untuk  melanjutkan bangunan  sistem  ekonomi  Islam.  Salah  satu  pemikir Islam  yang  hidup  pada  fase  kedua  di  abad  ke  11 sampai dengan abad ke 15, yaitu Ibnu Taimiyah dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana ekonomi
dibangun,  sebagaimana  beliau  mengatakan  bahwa transaksi  ekonomi  tertuju  pada  keadilan  yang  hanya dapat  terwujud  jika  semua  akad  berdasarkan  pada kesediaan  menyepakati  dari  semua  pihak”  (Karim, 2017).
Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan yang hanya  terwujud  jika  semua  akad  berdasarkan  pada kesediaan  menyepakati  dari  semua  pihak,  ini memunculkan  keingintahuan  bagaimana  apabila dikaitkan  dengan  kondisi  yang  terjadi  saat  ini, khususnya  di  BMT  TUMANG  sebagai  salah  satu lembaga  keuangan  syariah  mikro  yang  dalam prakteknya  melayani  pembiayaan  kepada  anggota dengan  berbagai  keperluan  dengan  prinsip  syariah, serta  dalam  ukuran  (skala)  nasional  termasuk  100 (seratus) koperasi Indonessia pada tahun 2018.

## 2. KAJIAN LITERATUR
2.1 Baitul  Mal  wat-Tamwil  sebagai  Salah  Satu

## Pilar Ekonomi Indonesia
Dalam  Buku  Pembiayaan  Bank  Syariah  A. Wangsawidjaja  menjelaskan  bahwa  :  “Fungsi baitul mal sebagai lembaga yang mengumpulkan harta dan menyalurkan  untuk  kemaslahatan  rakyat  tersebut, menurut  hemat  Penulis  identik  dengan  fungsi  bank sebagai lembaga intermediary , yaitu sebagai penyimpan dan penyalur dana masyarakat sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas.  Karena  itu, berdasarkan sejarahnya, dapat dikatakan bahwa baitul mal merupakan  cikal  bakal  dari  lahirnya  perbankan syariah (Wangsawidjaja, 2012).
Selanjutnya A. Wangsawidjaja mengutip pendapat  Harun  Nasution  dalam  Ensiklopedia  Islam Indonesia bahwa Terminologi baitul mal wa al-tamwil berasal dari 2 (dua) kata, yaitu baitu al-mal dan baitul tamwil. Istilah al-mal dari kata bait berarti bangunan atau rumah, sedangkan al-mal artinya harta benda atau kekayaan. Jadi baitu al-mal berarti rumah harta benda atau kekayaan .  Namun, baitul  mal juga  diartikan sebagai  perbendaharaan  (umum  atau  negara). Sedangkan baitul mal dilihat dari istilah fikih adalah suatu  lembaga  yang  bertugas  mengurusi  kekayaan negara  terutama  keuangan,  baik  berkenaan  dengan pemasukan  dan  pengelolaan,  maupun  yang  terkait dengan pengeluaran (Wangsawidjaja, 2012) . Sedangkan baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.
Salah  satu  kondisi  sosial  ekonomi  adalah semakin  melebarnya  disparitas  antara  pengusaha besar disatu sisi dengan pengusaha kecil dan mikro di
sisi  lainnya.  Pengusaha  besar  mendapat  banyak kemudahan  dari  lembaga  keuangan,  dengan  alasan mendukung industrialisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.  Sedangakn  pengusaha  kecil  kurang mendapat  fasilitas  serta  nyaris  tidak  terlayani  oleh lembaga  keuangan  formal  seperti  bank.  Pihak  yang bersedia  melayani  adalah  yang  mengambil  rente besar, seperti lintah darat, bank plecit, dan sejenisnya. BMT  berupaya  membiayai  para  pengusaha  mikro sambil  bersaing  dengan  para  lintah  darat.  Pada  saat bersamaan,  BMT  melakukannya  dengan  upaya menerapkan  nilai-nilai  Islami,  antara  lain  dengan sistem bagi hasil, yang jika dilihat dari sisi pengusaha mikro terasa memiliki margin lebih rendah atau lebih murah.
Perkembangan kemampuan BMT dalam memberikan pembiayaan selanjutnya dapat dikatakan sangat  spektakuler.  Selama  bertahun-tahun  hingga kini, rasio financing to deposit rasio (FDR) BMT pada umumnya berada di kisaran angka 100 persen. Artinya dana yang dihimpun dari anggota dan nasabah dapat disalurkan sepenuhnya, bahkan sering tidak mencukupi (PBMTI, 2012).
Dalam Buku Haluan BMT 2020 yang diterbitkan oleh  Perhimpunan  BMT  Indonesia  Maret  2012 disebutkan bahwa Sejarah perjuangan BMT di bagian lain  adalah  terkait  erat  dengan  semangat  kaum muslimin  di  seluruh  dunia  pada  era  70-an  untuk meningkatkan  aktualisasi  nilai-nilai  Islam  dalam kehidupan  ekonomi  modern.  Keyakinan  akan  Islam sebagai rahmatan  lil’alamin ,  khususnya  dalam  soal ajaran sosial ekonomi, membuat gairah dalam wacana ilmiah maupun yang bersifat empiris dan operasional semarak  pula  di  Indonesia.  Penerbitan  buku,  kajian ilmiah,  sampai  dengan  uji  coba  beberapa  instrumen banyak dilakukan. Di beberapa Negara, era itu sudah memulai  menyelenggarakan  program  studi  khusus ekonomi  dan  keuangan  Islam.  Upaya  meningkatkan profesionalisme  membawa  BMT  kepada  berbagai inovasi  kegiatan  usaha  dan  produk  usaha.  Sesuai dengan  kondisi  “lapangan”  masing-masing,  BMT berkreasi  menciptakan  bentuk,  nama  dan  jenis kegiatan  penghimpunan  dan  penyaluran  dana.  BMT sering  menggunakan  slogan  atau  semboyan  yang dianggap  bisa  menjadi  “ branch ”  atau  ciri  khas mereka,  yang  biasanya  juga  diilhami  oleh  kondisi masyarakat yang dilayani.
Faktor  regulasi  ada  pula  yang  mendukung perkembangan  BMT  dalam  beberapa  tahun  terakhir (Saripudin,  2014).  Sebelumnya,  kebanyakan  BMT
masih  merasa  gamang  akan  status  legalnya,  karena departemen  koperasi  hanya  mencantumkan  dalam peraturan menteri bahwa koperasi dalam operasionalnya  dapat  menggunakan  pola  syariah. Akan  tetapi  semenjak  ditetapkannya  KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah,  dapat  dirasakan  bahwa  gerakan  BMT  telah mendapat kepastian hukum. Bahkan, dalam Petunjuk Pelaksanaan  (juklak)  dan  Petunjuk  Teknis  (juknis) yang  dikeluarkan  Pemerintah,  telah  terdapat  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  maupun  Standar Operasional Manajemen (SOM) yang relatif memenuhi  harapan  BMT  dari  sisi  syariah,  sehingga kedepan gerakan BMT dapat segera mentransformasi dirinya  kedalam  upaya  profesionalisme  lembaga keuangan  syariah  dengan  menerapkan  Ketundukan Syariah  ( Syariah  Comliance )  dan Good  Corporate Governance  (GCG) .  Permen  dimaksud  adalah PERMEN Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang  Pedoman  Standar  Operasional  Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (PBMTI, 2012).
Sebagian besar BMT memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampr sama kuat, yakni sebagai  lembaga  keuangan  mikro  dan  sebagai lembaga  keuangan  syariah.  Perkembangan  pesat dimulai  sejak  tahun  1995,  dan  memperoleh “momentum”  tambahan  akibat  krisis  ekonomi 1997/1998. Sekarang bisa dikatakan bahwa masyarakat  luas  telah  cukup  mengetahui  tentang keberadaan  BMT.  Ada  sekitar  3.900  BMT  yang beroperasi  di  Indonesia  pada  akhir  tahun  2010 (PBMTI, 2012).
Dalam acara Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal  6-8  Nopember  2018  dengan  Tema  Peran Gerakan  BMT  dalam  Memperkuat  Ekonomi  Negeri, Menteri  KUKM  AAGN  Puspayoga  menyatakan bahwa : “Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia. Antara lain, terdapat 5000 institusi lembaga keuangan syariah,  meliputi  34  perbankan  syariah,  58  operator Takaful/Asuransi  Syariah,  tujuh  perusahaan  modal ventura  syariah,  163  BPR  Syariah,  4500  BMT,  dan satu  institusi  pegadaian  syariah  (Wartaekonomi, 2018).
Terkait dengan regulasi sebagaimana disebutkan di atas, pada saat ini lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi masih berjuang untuk bisa
dimasukkan  dalam  rancangan  pengganti  undang- undang  koperasi  yang  ada.  Namun  demikian  dengan Keputusan  Menteri  KUKM  yang  ada  sudah  dapat dijadikan  sebagai  payung  atau  landasan  operasional BMT.  Keputusan  Menteri  KUKM  sendiri  telah beberapa kali mengalami perubahan setelah dikeluarkan Kepmen KUKM Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004,  dilakukan  perubahan dengan Permen KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, dilakukan perubahan
Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

## 2.2 Akad Pembiayaan
Menurut  para  ahli  hukum Islam, aqad diartikan sebagai  hubungan  antara  ijab  dan  kabul  sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat)  hukum  pada  obyek  perikatan.  Sedangkan Dewan  Syariah  Nasional  dalam  fatwanya  No. 45/DSN-MUI/II/2005  mengartikan  akad  sebagai transaksi atau perjanjian syar’i yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Dalam praktik, akad atau perjanjian pembiayaan memiliki  berbagai  macam  istilah,  antara  lain Perjanjian Pembiayaan, Persetujuan Membuka Pembiayaan,  dan  sebagainya.  Disamping  mengatur hak dan kewajiban bank serta nasabah, perjanjian atau persetujuan  antara  bank  dengan  nasabah  penerima fasilitas pembiayaan (debitur) juga berfungsi sebagai perikatn  pokok  dari  perjanjian  pengikatan  jaminan ( accessoir ) (Wangsawidjaja, 2012).
Dalam  menjalankan  kegiatan  usaha,  BMT  yang merupakan  subsistem  dari  sistem  ekonomi  syariah wajib memenuhi asas-asas yang sesuai dengan prinsip syariah.  Terdapat  beberapa  nilai  dasar/asas  yang merupakan pilar utama dari akad-akad atau perjanjian berdasarkan  prinsip  syariah.  Menurut  Fathurrahman Djamil, asas-asas perjanjian syariah adalah kebebasan ( al-hurriyah ),  persamaan  atau  kesetaraan  ( al- musawah ), keadilan  ( al-adalah ),  kerelaan ( al-ridha ), kejujuran dan kebenaran ( ash-shidiq ), dan asas tertulis ( al-kitabah ) (Wangsawidjaja, 2012).
Fatwa-fatwa  DSN-MUI  terkait  dengan  akad pembiayaan  menggunakan  pertimbangan  dalam keputusan  yang  menyangkut  kebebasan,  persamaan (kesetaraan),  keadilan,  kerelaan,  kejujuran  dan kebenaran, sebagaimana dikutipkan sebagai berikut : 1. Bahwa  dalam  rangak  membantu  masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan  dari  berbagai  kegiatan,  bank syariah  perlu  memiliki fasilitas murabahah  bagi yang  memerlukannya,  yaitu  menjual  suatu
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan harga  yang  lebih  sebagai  laba.  (Fatwa  DSN  No 04/DSN-MUI/IV/2000).
2. Bagian  keuntungan  proporsional  bagi  setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak  disepakati  dan  harus  dalam  bentuk prosentasi  (nisbah)  dari  keuntungan  sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyedia dana menanggung  semua  kerugian  akibat  dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan  dari  kesalahan  disengaja,  kelalaian, atau  pelanggaran  kesepakatan.(Fatwa  DSN  No 07/DSN-MUI/IV/2000).
3. Keuntungan  harus  dikuantifikasi  dengan  jelas untuk  menghindarkan  perbedaan  dan  sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.  Setiap  keuntungan  mitra  harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di  awal  yang  ditetapkan  bagi  seorang  mitra. Sistem  pembagian  keuntungan  harus  tertuang dengan jelas dalam akad. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. (Fatwa DSN No  08/DSN-MUI/IV/2000)  (Saripudin,  2016, 2018).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif  analisis.  Penelitian  dilakukan  dengan melakukan analisis deskripsi terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah  kemudian  membandingkannya  dengan praktik di BMT Tumang.
Data yang digunakan merupakan data primer dan skunder,  data  primer  diperoleh  melalui  wawancara langsung  dengan  pengelola  BMT  Tumang  dan  data skunder diperoleh dari berbagai literatur yang terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah pustaka.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M)
Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin  Ahmad  bin  Abdul  Halim  lahir  di  kota Harran  pada  tanggal  22  Januari  1263  M  (10  Rabiul Awwal  661  H).  Ia  berasal  dari  keluarga  yang
berpendidikan  tinggi.  Ayah,  paman  dan  kakeknya nerupakan ulama besar Mazhab  Hanbali  dan  penulis sejumlah buku.
Ketika  berusia  17  tahun,  Ibnu  Taimiyah  telah diberi  kepercayaan  oleh  gurunya,  Syamsuddin  Al- Maqdisi,  untuk  mengeluarkan  fatwa.  Pada  saat  yang bersamaan,  ia  juga  memulai  kiprahnya  sebagai seorang  guru.  Kedalaman  ilmu  Ibnu  Taimiyah memperoleh  penghargaan  dari  pemerintah  pada  saat itu  dengan  menawarinya  jabatan  kepala  kantor pengadilan.  Namun,  karena  hati  nuraninya  tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.
Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat  dan  pemerintah  kepada  Ibnu  Taimiyah membuat  sebagian  orang  merasa  iri  dan  berusaha untuk  menjatuhkan  dirinya.  Sejarah  mencatat  bahwa sepanjang  hidupnya,  Ibnu  Taimiyah  telah  menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangnya.
Selama  dalam  tahanan,  Ibnu  Taimiyah  tidak pernah berhentu untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika  penguasa  mencabut  haknya  untuk  menulis dengan cara mengambil pena dan  kertasnya, ia tetap menulis  dengan  menggunakan  batu  arang.  Ibnu Taimiyah  meninggal  dunia  di  dalam  tahanan  pada tanggal  26 September  1328  M  (20  Dzul  Qaidah  728 H)  setelah  mengalami  perlakuan  yang  sangat  kasar selama lima bulan (Yasin, 2010).
Sebagai  pemikir  perkembangan  perekonomian Islam Ibnu Taimiyah walaupun berbeda fase oleh Heri Sudarsono  maupun  oleh  Muhammad  Nejatullah Siddiqi, namun kurun waktu yang dimaksudkan sama yakni  periode  antara  abad  ke-11  hingga  abad  ke-15 yang  dikatakan  sebagai  fase  cemerlang  karena meninggalkan  warisan  intelektual  yang  sangat  kaya (Sudarsono, 2002).
Konsep  keadilan  menurut  Ibnu  Taimiyah  : “Keadilan  itu  adalah  keadilan  yang  bersifat syar’i , yakni  istiqamah.  Adil  adalah  semua  hal  yang ditunjukkan  oleh  Islam  -  Al-Kitab  dan  as-Sunnah  - baik dalam (hukum) muamalah yang berkaitan dengan sanksi  ataupun  hukum-hukum  lain.  Sesungguhnya adil  pada  semua  hal  tersebut adalah  apa  yang ada  di dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Sesungguhnya secara umum apa yang dilarang oleh al-Kitab dan as-Sunnah adalah kembali pada realisasi adil dan larangan untuk berlaku zalim, baik secara detil maupun secara global, misalnya  makan  harta  yang  bathil.  Inilah  pendapat Ibnu Taimiyah tentang adil dan keadilan. Pendapat ini
kurang lebih sama dengan pendapat para fukaha dan para  mufassir  tentang  keadilan.4  Imam  al-Qurthubi, misalnya, menuturkan riwayat dari Ibnu Athiyah yang menegaskan,  bahwa  adil  adalah  setiap  hal  yang difardhukan  baik  akidah  maupun  syariah  (Azizah, 2012).

## 4.2 Pemikiran  Ibnu  Taimiyah  dalam  Praktek Akad Pembiayaan
Adiwarman  Azwar  Karim  dalam  bukunya Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  mengemukakan bahwa  Fokus  perhatian  Ibnu  Taimiyah  terletak  pada masyarakat,  fondasi  moral  dan  bagaimana  mereka harus  membawakan  dirinya  sesuai  dengan  syariah. Untuk tugas ini, secara bersama-sama, pemerintah dan ulama harus membimbing dan mendorong masyarakat.  Ia  juga  mendiskusikan  tentang  berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku ekonomi individu dalam konteks hidup bermasyarakat, seperti akad dan upaya  menaatinya,  harga  yang  wajar  dan  adil, pengawasan  pasar,  keuangan  negara,  dan  peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya. Selanjutnya  dikatakan  pula  bahwa  dalam  transaksi ekonomi, fokus Ibnu Taimiyah tertuju pada keadilan yang  hanya  dapat  terwujud  jika  semua  akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak.  Agar  lebih  bermakna,  kesepakatan  ini  harus didasarkan  pada  informasi  yang  memadai.  Moralitas seperti  yang  diperintahkan  agama,  memerlukan keharusan  tidak  adanya  paksaan,  tidak  adanya kecurangan,  tidak  mengambil  keuntungan  dari keadaan  yang  menakutkan,  atau  ketidaktahuan  dari salah  satu  pihak  yang  melakukan  akad.  Ketika berbagai  aturan  ini  ditaati,  harga  pasar  yang  terjadi adalah  wajar  dan  adil  dengan  syarat  tidak  adanya pasokan yang ditahan untuk menaikkan harga (Karim, 2017).
Sebagai  contoh  dari  pandangan  kemashlahatan yang  dijunjung  oleh  IbnuTaymiyyah  adalah  ketika suatu  masyarakat  tertimpa  paceklik  dan  dilanda kemiskinan, maka masyarakat harus saling membantu mengeluarkan  hartanya  dalam  memenuhi  kebutuhan pangan,  sandang  dan  papan;  dan  kepala  Negara bertanggungjawab  atas  masalah  ini  dan  bisa mewajibkan penduduk untuk melaksanakan tugas itu (Wibisana, 2016).
Dari  penjelasan  dan  indikator  terwujudnya keadilan  tersebut  diatas  dan  terkait  dengan  praktek akad  yang  terjadi  di  BMT  sekarang  ini,  dan  dengan mengambil  salah  satu  BMT  yang  ada  di  Indonesia yaitu BMT TUMANG yang merupakan 100 Koperasi
Besar  Indonesia  Tahun  2018  (Muchtar,  2018), maka dapat  penulis  mengambil  dua  hal  penting  dari pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut, yaitu:
a. Fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syariah. BMT yang berbadan hukum koperasi mengedepankan  kebersamaan  dalam  operasionalnya. Disamping  pihak  yang  mengambil  manfaat  adalah anggota tetapi juga ikatan moral dilakukan pembinaan secara  kontinyu,  yaitu  dengan  pendidikan  koperasi maupun  pembinaan  lainnya  seperti  pengajian,  MKU (Membina Keluarga Utama).
Tujuan  yang  menjadi  penggerak  dari  seluruh aktivitas  BMT  dicerminkan  oleh  terma Al-Falah , yaitu  suatu  keberuntungan  atau  kesejahteraan  dunia dan  akherat.  Oleh  karena  motivasi  setiap  manusia melakukan aktivitas adalah untuk mencari kebahagiaan, maka realisasinya berupa aktivitas hidup akan  sangat  bergantung  pada  persepsinya  mengenai kebahagiaan itu sendiri. Sampai sejauh ini kebanyakan BMT berupaya menjalankan kegiatannya dengan  patuh  kepada  syariah.  Disadari  bahwa  BMT tidaklah tumbuh diruang hampa, melainkan hidup dan berkembang  di  tengah  masyarakatnya.  Penerapan Syariah  secara  murni  dalam  BMT  sangat  ditentukan pula  oleh  lingkungannya,  maka  semakin  dekat masyarakat  tersebut  pada  “ideal  type”  masyarakat Madinah,  akan  semakin  sempurna  pula  penerapan syariah pada segenap transaksi dan operasional BMT (PBMTI, 2012).
Sementara  MKU  menjadi  program  utama  BMT melalui  sektor baitul  mal yang  menjadi  bagian  dari BMT  sendiri,  dimana  sektor  tersebut  fokus  pada pemberdayaan  masyarakat,  antara  lain:  dakwah, sosial,  kewirausahaan,  pendidikan.  Perlu  diketahui pengelolaan baitul mal sudah sedemikian berkembang dalam upaya untuk lebih banyak lagi masyarakat bisa merasakan kemanfaatannya yakni pengamalan syariat Islam,  seperti  :  kajian  Islam,  penyembelihan  hewan qurban, zakat, infaq, shodaqah, wakaf, dll.
b. Keadilan  yang  hanya  dapat  terwujud  jika semua  akad  berdasarkan  pada  kesediaan menyepakati dari semua pihak.
Ibnu  Taimiyah  memberikan  beberapa  hal mendasar  “agar  lebih  bermakna”  atau  penulis menyebutnya dengan indikator, yaitu : informasi yang memadai;  moralitas  seperti  yang  diperintahkan agama; tidak ada paksaan; tidak ada kecurangan; tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang
menakutkan; atau ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad.
Seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa kepatuhan  syariah  dalam  kegiatan  ekonomi  Islam menjadi  landasan  utama  yaitu  dalil-dalil  dalam  Al- Qur’an  dan  Al-Hadits.  Dalam  praktek  BMT  juga mengacu  pada  fatwa  DSN  yang  terkait,  serta  SOM (Standar Operasional Manajemen) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang juga telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permen KUKM No. 11, 2017). Untuk lebih memberikan kejelasan berikut ini disampaikan beberapa hal yang menjadi landasan dan membangun  komitmen  antara  BMT  dengan  anggota yang  mengajukan  permohonan  pembiayaan,  terkait dengan indikator, sebagai berikut :
1) Informasi  yang  memadai.  Inisiasi  merupakan tahap  awal  memperoleh  informasi  yang  lengkap dan  akurat  terhadap  calon  anggota  pembiayaan sebagai bentuk kehati-hatian maupun menghindari  penyimpangan.  Solisitasi.  BMT melakukan  kunjungan  kepada  calon  anggota pembiayaan untuk mengetahui kondisi usaha dan membicarakan  hal-hal  khusus  yang  menjadi perhatian  BMT,  antara  lain  :  eksistensi  usaha, kebutuhan,  kemampuan  membayar,  jaminan (SOM 70 BMT Tumang, 2018).
2) Moralitas  seperti  yang  diperintahkan  agama. Pemberian pinjaman dan pembiayaan harus dapat memperoleh  manfaat  (keuntungan)  oleh  semua pihak  sejauh  yang  diperlukan  dengan  prinsip utama,  yaitu  :  Percaya  pada  bimbingan Ilahi (melalui  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah);  Tidak mengandung unsur: riba , dharar , gharar , maisir , haram ,  z alim ;  Berbagi  risiko;  Berdasarkan  aset nyata.  Penyaluran  dana  oleh  BMT  harus berlandaskan,  atas  :  Ke-Taqwa-an  kepada  Allah subhana  wa  ta’al a;  Saling  percaya;  Ukhuwah islamiyah;  Rasa  tanggungjawab  (SOM  70  BMT Tumang, 2018).
3) Tidak  ada  paksaan.  BMT  selalu  berupaya  untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan anggota dan masyarakat dengan tetap memelihara tingkat kesehatan usahanya. Kesempatan untuk bermuamalah  melalui  fasilitas  pembiayaan  pada prinsipnya  diberikan  secara  adil  dan  merata kepada  anggota  yang  memenuhi  kualifikasi, sehingga dengan demikian akan terjadi penyebaran risiko sedemikian rupa dan terhindar
dari  pemusatan  pembiayaan  pada  pihak-pihak tertentu (SOM 70 BMT Tumang, 2018).
4) Tidak  ada  kecurangan.  Penentuan  nisbah  bagi hasil harus berdasarkan kesepakatan BMT dengan Anggota. Sebagai pertimbangan keuntungan yang akan diperoleh, BMT dapat memberikan estimasi proyeksi  berdasarkan  jumlah  modal,  komoditas usaha, jangka waktu, pasar, dan pengalamn usaha sebelumnya. Bagi hasil harus ditetapkan berdasarkan  keuntungan  riil  ( profit sharing ).atas usaha  yang  dilakukan.  Untuk  memperoleh informasi  keuntungan  riil,  maka  Anggota  harus menyajikan  laporan  keuangan  yang  benar  atas perolehannya (SOM 73 BMT Tumang, 2012).
5) Tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan. Dalam menjalankan usahanya BMT tidak hanya mengejar keuntungan guna meningkatkan pertumbuhan asetnya, tetapi BMT harus mengembangkan aktivitas yang berorientasi pada  tujuan  dakwah  dan  sosial  sehingga  dapat memberikan sumbangan manfaat kepada masyarakat  secara  lebih  luas,  dalam  hal  ini dikelola oleh Baitul Mal (SOM 73 BMT Tumang, 2012) .
6) Tidak mengambil keuntungan dari ketidaktahuan salah satu pihak yang melakukan akad. Customer Services memberikan penjelasan kepada pemohon  pembiayaan  dan  petunjuk  pengisian Formulir  Permohonan  Pembiayaan.  Marketing Finance  mendatangi  calon  Anggota  pembiayaan dan  memberikan  penjelasan  secukupnya  tentang BMT  TUMANG  dengan  tujuan  menjadi  bagian dari usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (SOP 19 BMT Tumang, 2012).
Selanjutnya dalam
Akad Pembiayaan
Mudharabah  dijelaskan,  sebagai  berikut;  Para  Pihak dalam kedudukannya masing-masing telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa dalam rangka  menjalankan  dan  memperluas  kegiatan usahanya,  Pihak  Kedua  memerlukan  sejumlah  dana, dan  untuk  memenuhi  hal  tersebut  telah  mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk menyediakan pembiayaannya, sehingga dari keuntungan  usaha  itu  kelak  akan  dibagi  di  antara Pihak Kedua dan Pihak  Pertama berdasarkan prinsip bagi  hasil ( syirkah ).  b.  Bahwa  terhadap  permohonan Pihak  Kedua  tersebut,  Pihak  Pertama  telah menyatakan  persetujuannya  baik  terhadap  kegiatan usaha  yang  akan  dijalankan  Pihak  Kedua  maupun
terhadap  pembagian  keuntungan  prinsip  bagi  hasil (syirkah) (SOP 19 BMT Tumang, 2012).

## 5. KESIMPULAN
Sistem  ekonomi  Islam  bukan  alternatif  tetapi wajib  menjadi  acuan  bagi  penganut  Islam  dalam aktivitas  kehidupannya.  Sistem  ini  juga  telah dicontohkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang  menjadi  dasar  utama  para  pemikir  di  hampir seluruh fase perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Dari sekian banyak pemikiran Ibnu Taimiyah, dua hal yang dijadikan kajian dalam praktek akad pembiayaan di  lembaga  keuangan  syariah  khusunya baitul  mal wat-tamwil (BMT),  yaitu  :  Pertama,  Fondasi  moral dan  bagaimana  mereka  harus  membawakan  dirinya sesuai  dengan  syariah.  Kedua,  Keadilan  yang  hanya dapat  terwujud  jika  semua  akad  berdasarkan  pada kesediaan menyepakati dari semua pihak.
BMT  TUMANG  yang  dalam  hal  ini  dijadikan sebagai  kajian  atas  pemikiran  Ibnu  Taimiyah,  yang berbadan hukum koperasi dan dengan prinsip syariah telah dilengkapi dengan standar operasional manajemen (SOM) dan standar operasional prosedur (SOP)  sebagai  acuan  dalam  implementasinya  yang bisa dikatakan menjadi fondasi moral dan terwujudnya  rasa  keadilan  dalam  setiap  akad  yang ada.  Pemikiran  Ibnu  Taimiyah  mengenai  fondasi moral  dan  keadilan  sudah  diterapkan  dalam  akad pembiayaan  di  BMT  Tumang,  hal  itu  dituangkan dalam  Standar  Operasional  Manajemen  (SOM)  dan Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Tumang.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Azizah,  M.  (2012).  Harga  yang  Adil  dalam Mekanisme  Pasar  dan  Peran  Pemerintah  dalam Perspektif Islam. Unisia , XXXIV (76), 74–85. Karim, A. (2017). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
(4th ed.). Raja Grapindo Persada.
Lubis,  M.  A.  F.  (2015).  Prinsip  Dasar  Muamalah Keuangan Syariah (Maliyah). Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman , 1 (1), 19–46. Muchtar,  I.  (2018). 100  Koperasi  Besar  Indonesia
(Cetakan I). Surya Jaya.
PBMTI.  (2012). Haluan  BMT  2020 .  Perhimpunan BMT Indonesia.
Saripudin, U. (2014). Udin Saripudin, Reposisi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pro Rakyat.
Al Adalah , 17 (2), 291–306.
Saripudin, U. (2016). Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga  Keuangan  Syariah. E-Qien , 4 (1),  63– 79.
Saripudin,  U.  (2018).  Aplikasi  Akad  Syirkah  dalam Lembaga Keuangan Syariah. Al Amwal , 1 (1), 26– 40.
SOM  70  BMT  Tumang.  (2018). SOM70  tentang Penyaluran Dana, Revisi 2, tanggal 17 Agustus 2018.
SOM  73  BMT  Tumang.  (2012). SOM73  tentang Penyaluran Dana: Akad Mudharabah, Revisi-1, tanggal 26 Desember 2012 . SOP  19  BMT  Tumang.  (2012). SOP19  Prosedur Penyaluran Dana, Revisi 1, tanggal 26 Mei 2012 . Sudarsono, H. (2002). Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar . Ekonisia.
Wangsawidjaja,  A.  (2012). Pembiayaan  Bank Syariah . PT. Gramedia Pustaka Utama. Wartaekonomi.  (2018). Menkop  dan  UKM  minta Dana Bergulir untuk BMT segera Direalisasikan . https://www.wartaekonomi.co.id/read202325/m enkop-dan-ukm-minta-dana-bergulir-untuk-bmt- segera-direalisasikan.html
Wibisana,  W.  (2016).  Pendapat  Ibnu  Taymiyyah tentang  Keuangan  Publik. Jurnal  Pendidikan Agama Islam , 14 (1), 85–107.
Yasin.  (2010).  Pemikiran  Hukum  Islam  Ibnu Taimiyah. Jurnal AL Syir’ah , 8 (2), 437–458.