MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR

## Zaqia Rezky Intan Saputri, Muhammad Anis, Basyirah Mustarin
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: qiaezky@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan  ( field  research) yang  bersifat kualitatif deskriptif, yakni jenis penelitian yang dapat memberikan data yang lebih akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara,  dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa 1) Upaya pengelolaan zakat dalam  meningkatkan taraf  hidup masyarakat yakni  bahwa  dalam  upaya  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  kita  harus melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  transparan  agar  masyarakat  tau  bahwa BAZNAS  Kota  Makassar  menyelenggaran  program  pendistribusian  dan pendayagunaan.¸ 2) Faktor penghambat dan pendorong dalam pengelolaan zakat di masa  Pandemi  Covid-19  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional    yaitu    kurangnya aktivitas atau kegiatan sosialisasi untuk masyarakat.
Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pengelolaan Zakat, BAZNAS

## Abstract
This  study  uses  field  research  (field  research)  which  is  descriptive  qualitative  in nature, namely the type of research that can provide more accurate and specific data  on  the  object  of  research.  Collecting  data  through  observation,  interviews, documentation and literature study. The results of this study indicate that 1) Efforts to manage zakat in improving the standard of living of the community, namely that in an effort to improve the standard of living of the community we must carry out transparent  activities  so  that  the  public  knows  that  BAZNAS  Makassar  City  is implementing a distribution and utilization program. ¸ 2) Inhibiting factors and the driving force in zakat management during the Covid-19 Pandemic at the National Amil Zakat Agency was the lack of activity or outreach activities for the community. Keywords: Covid-19 Pandemic, Zakat Management, BAZNAS

## A. PENDAHULUAN
Pada saat  ini, dunia sedang dalam  kondisi yang  tidak teratur  dan kacau.  Hal tersebut  terjadi  akibat adanya  virus Covid-19 dari Wuhan China, yang kemudian menyebar  ke  negara  lainnya,  hingga  masuk  ke  negara  Indonesia.  Kasus  positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 02 Maret 2020. 1 Setelah adanya  pengunguman  kasus  pertama  kali  di  Indonesia,  pemerintah  menghimbau warga untuk tidak panic, termasuk tidak melakukan panic buying.
Keberadaan  Virus  Covid-19  berbagai  pertimbangan,  Presiden  Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui peraturan pemerintan (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  dalam  rangka  percepatan  penanganan  Covid-19.    Dengan  adanya  PSBB aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi indonesia menurun. Salah satu bidang ekonomi yang ikut terdampak oleh pandemic Covid-19 adalah pengelolaan zakat oleh lembaga zakat. 2
Penataan  zakat  harus  mencakup  aspek  manajemen  modern  yang  bisa kepercayaan  untuk  menjadikan  zakat  kekuatan  yang  signifikan.  Penataan termasuk aspek pengumpulan, pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian  data 3 karena  Koordinasi  harus  sesering  mungkin  sesuai degan  kebutuhan  untuk  menghindari  perilaku  anggota  yang  keluar  secara sukaela.  Koordinasi  bisa  datang  sebagai  penegasan  visi  dan  misi  lembaga, yang  mungkin  tidak  dipahami  oleh  semua  anggota.  Koordinasi  memaika peran penting dalam mempertahankan kekuatan organisasi. 4 Sudah menjadi  fungsi  utama  lembaga  pengelola  zakat  agar  pengelolaan  atau pengadministrasian  zakat dapat berfungsi secara  efektif dan efisien dimasa pandemi Covid-19 dan pada akhirnya dapat memanfaatkan kegiatan zakat tersebut untuk memberantas kemiskinan.
Dalam  hal  ini  perusahaan  mempunyai  tanggung  jawab  sosial  terhadap rakyat  atau  stakeholders  dan  menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan  dan menjunjung  tinggi  etika,  moral  dan  akhlaq  dan  permanen  menjaga lingkungan perusahaan yang sehat. menjadi pihak-pihak yang berkepentingan  terhadap  keberadaan  perusahaan.Stakeholders  pada  hal  ini merupakan pengurus BAZ, LAZ, para Muzakki, para Mustahiq, pemerintah  menjadi  regulator  dan  rakyat  serta  lingkungan  sekitar.  Dalam Islam, prinsip responsibility (al-Mas'uliyah). 5
Dengan  kata  lain:  institusi Pengelola  zakat  harus  merancang  program  secara terencana  dan  terukur.  Parameter  keberhasilan  yang  digunakan  lebih  fokus  pada efek Pemberdayaan masyarakat tidak tergantung pada apakah program itu merakyat atau  tidak.  Misi  Namun,  pengelola  zakat  tidak  berhenti  memberikan  dana kompensasi  bagaimana  upaya  pemberdayaan  membebaskan  penerima  manfaat
1 Kementrian Kesehatan Republik  Indonesia, Sistem Kesehatan Dalam  Pengendalian Covid- 19 : Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
2 Muhammad  Fery  Dermawan, Strategi  Pengelolaan  Zakat  Dimasa  Pandemi  Covid-19, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Isalam Universitas Djuanda, h. 2
3 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih , (Yogyakarta: LKIS, 2011), h. 145-146.
4 Sudirman, zakat dalam Pusaran Arus Modernitas , (UIN-malang Press: Malang, 2007), h. 83.
5 Mochlasin, Manajemen zakat dan Wakaf , (STAIN Salatiga Press: Jawa Tengah, 2014), h. 67.
perangkap  kemiskinan.  Di Indonesia,  administrasi  zakat  diatur  UU  No.  38Tahun 1999  juga  mengatur  tentang  pengelolaan  zakat  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat. 6 Zakat  bisa  disebut  sebagai  pondasi  kekuatan  ekonomi  umat islam yang dapat ditumbuhkembangkan. 7
Pengelolaan  sumber  ekonomi  umat  adalah  melelakukan  pemberdayaan  dan membangun  kekuatan  ekonomi  umat,  yaitu  mengoptimalkan  pengambilan  dan pendistribusian  zakat,  infaq,  dan  sedekah  melalui  lembaga  yang  amanah, transparan,  dan  profesional. 8 Perkembangan  BAZNAS  di  Indonesia  mulai meningkat  dan  hal  tersebut  diharapkan  semakin  membaik  sejak  berlakunya Undang-Undang  Pengelolaan  Zakat  yang  baru,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2011 tentang Pengeloaan Zakat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  lapangan  ( field research ) dimana penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, karena jenis penelitian ini dapat memberikan data yang lebih akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Penelitian  yang  penulis  kerjakan  mempunyai  kemungkinan  yang  terbuka  serta penelitian  ini  lentur  terhadap  lokasi  yang  ada  dilapangan,  karena  penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau pencarian untuk menelidiki dan memahami sesuatu gejala sentral, dalam artian peneliti mewawancarai peserta peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Upaya  Pengelolaan  Zakat  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat di Kota Makassar
Upaya pengelolaan zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yakni bahwa  dalam  upaya  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  kita  harus  melakukan kegiatan-kegiatan  yang  transparan  agar  masyarakat  tau  bahwa  BAZNAS  kota makassar  menyelenggaran  program  pendistribusian  dan  pendayagunaan  seperti kesehatan, pendidikan, kemanusian, ekonomi, dan dakwah atau advokasi.
Dari kelima program tersebut masyarakat bisa melihat kegiatan kegiatan yang di lakukan oleh BAZNAS kota makassar dari berbagai media atau koran sehingga masyarakat  bisa  meminta  bantuan  oleh  lembaga  tersebut,  karena  tujuan  dari BAZNAS  tersebut  melakukan  pemberdayaan  seperti  memberikan  modal  usaha kepada  masyarakat  tentunya  untuk  meningkatan  taraf  hidup  masyarakat  di  kota makassar.
Disamping  itu  yang  berhak  mendaptkan  dana  zakat  yaitu  kelompok asnaf yang  sebagaimana  di  jelaskan  dengan  tegas  di  surat  At-Taubah  ayat  60 “Sesugguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang  miskin,  amiil, zakat  yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk  (memerdekakan)  hamba  sahnya,
6 Kementerian  Agama, Undang-undang  Republik  Indonesia No:  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan zakat, (Kementerian Agama RI, 2011 ).
7 Ade Darmawan Basri, Munawwarah dan Basyirah Mustarin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan  Pembiyaan  Operasional  Pengelolaan  Zakat  di  LAZISMU  Kota  Makassar, Jurnal  El- Iqtishaduna, Vol 4 No. 1 Oktober 2022, h. 80.
8 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 48.
untuk  jalan  Allah,  dan  untuk  orang  yang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai kewajiban  dari  Allah.  Allah  maha  mengetahui,  maha  bijaksana.” karena Zakat merupakan  salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan bagi setiap umat muslim. Dalam hal ini, zakat ialah salah satu aspek penting dalam ajaran islam. sebab zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus.
Dengan  itu  Orang  yang  bertanggung  jawab  atas  penyimpangan  yang tidak  diinginkan  harus  ditemukan  dan  tindakan  korektif  diambil  atas masalah yang telah atau akan dilaksanakan. 9
Prinsip-prinsip berikut harus diikuti dalam mengelola Zakat yaitu. 10 :
1. Transparansi Transparansi ( Transparency ) atau keterbukaan. Keterbukaan
merupakan suatu tindakan buat menyebutkan segala sesuatu yang dilakukan  oleh  manajemen  perusahaan  pada  publik.  Keterbukaan  nir gampang  dilakukan apabila manajemen mempunyai kepentingan dan keterangan privat yang mendukung kepentingannya.
Prinsip  ini  sangat  krusial  bagi  Muzakki  dan  hak  Muzakki  buat menerima  keterangan  yang  seksama  dan  sempurna  dalam  waktunya tentang  seluruh  hal  yang  krusial  bagi  kinerja  lembaga  pengelola  zakat. Prinsip  ini  diwujudkan  diantaranya  menggunakan  membuatkan  sistem akuntansi  yang  berbasis  baku  akuntansi  yang  mengklaim  adanya  laporan keuangan,  lalu  membuatkan Information  Technology (IT)  &Management Information System (MIS)  buat dijadikan  pengukuran  kinerja yang memadai  dan  proses  pengambilan  keputusan  yang  efektif  oleh  pemerintah dan pengurus lembaga pengelola zakat. 11
2. Accountability
Accountability (akuntabilitas) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, akuntabilitas merupakan
kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan  sebagai  akibatnya  pengelolaan  perusahaan  terealisasi  secara efektif.  Prinsip  ini  diwujudkan  pada  bentuk  penyiapan  laporan  keuangan dalam  ketika  yang  sempurna  dan  menggunakan  cara  yang  cepat  dan sempurna.
Selain  itu  pula  berbagi  komite  audit  dan  manajemen  risiko  pada rangka  mendukung  fungsi  supervisi  sang  unsur  pengawas  pada  Lembaga Pengelola zakat menggunakan donasi akuntan publik. Sehubungan menggunakan hal tersebut, Islam mengatur secara kentara prinsip akuntabilitas dan transparansi yaitu menaruh arahan bahwa suatu perusahaan  wajib  bisa  memperlihatkan  prinsip  keterbukaan  &  bebas menurut manipulasi (Sidiq). 12
3. Responsibility Responsibility dari Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP- 117/M-MBU/2002, merupakan pertanggung jawaban perusahaan yang
9 Goerge R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen , (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013), h. 18.
10 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
11 Mochlasin, Manajemen zakat dan Wakaf , (STAIN Salatiga Press: Jawa Tengah, 2014), h. 63.
12 Mochlasin, Manajemen zakat dan Wakaf , h. 65.
merupakan  kesesuaian  (kepatuhan)  pada  pengelolaan  perusahaan  terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
Dalam hal ini perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap rakyat atau stakeholders dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan  dan  menjunjung  tinggi  etika,  moral  dan  akhlaq  dan  permanen menjaga  lingkungan  perusahaan  yang  sehat.  menjadi  pihak-pihak  yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan.
Stakeholders  pada  hal  ini  merupakan  pengurus  BAZ,  LAZ,  para Muzakki,  para  Mustahiq,  pemerintah  menjadi  regulator  dan  rakyat  serta lingkungan sekitar. Dalam Islam, prinsip responsibility (al-Mas'uliyah). 13 4. Independency Independency (kemandirian) Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor:KEP-117/
M-MBU/2002, merupakan suatu keadaan
dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan  dan  pengaruh  atau  tekanan  berdasarkan  pihak  manapun  yang nir  sinkron  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Untuk itu pada menaikkan independensi pada pengambilan keputusan,  perusahaan  atau  forum  pengelola  zakat  seharusnya  berbagi anggaran  atau  panduan  yang  kentara  dan  tegas  mengenai  bagaimana keberadaan organ-organ forum sepertipara Mustahiq, para Muzakki, pengurus  forum  pengelola  zakat  dan  pemerintah.  Prinsip  independensi ( al-hurriyah). 14
5. Fairness (kesetaraan, keadilan & kewajaran) Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP117/M-
MBU/2002,  yaitu  perlakuan  adil  dan  setara  pada  pada  memenuhi  hak-hak stakeholders  yang  ada  menurut  perjanjian  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Prinsip  ini  menekankan  bahwa  seluruh  pihak yang terlibat pada pengelolaan zakat wajib diperlakukan sama atau setara.
Prinsip  ini  diwujudkan  dengan  menggunakan  atau  menciptakan peraturan  yang  melindungi  kepentingan  para  pihak,  peraturan  aplikasi forum pengelola dan kebijakan-kebijakan yang melindungi forum menurut  perbuatan  tidak  baik  pada  organ  forum  dan  permasalahan kepentingan serta menerapkan bagaimana kiprah dan tanggungjawab organ forum pengelola zakat.
Prospek  ke  depan,  zakat  yang  diperoleh  menurut  output  bisnis  ini mempunyai  peluang  yang  cerah  bila  pengelolaannya  dilakukan  secara baik dan professional. Pengelolaan itu bisa dilakukan melalui pengembangan  asal  daya  Mustahiq  yang  potensial  yang  jumlah  yang jumlahnya  relatif  banyak.  Lain  halnya  waktu  menghadapi  Mustahiq  zakat yang  konsumtif,  yaitu  yang  memiliki  kemampuan  dan  keahlian  buat menyebarkan  zakat  misalnya  orang  jompo,  anak  yatim  yang  masih  kecil,
13 Mochlasin, Manajemen zakat dan Wakaf , h. 67.
14 Mochlasin, Manajemen zakat dan Wakaf , h. 68.
orang  dewasa  yang  acat  atau  sakit  berat  maka  zakat  buat  mereka  ini  hanya buat membantu kelangsungan hayati mereka lantaran mereka lebih bersifat pasif.
Bagi  Mustahiq  zakat  yang  Produktif  atau  dianggap  Mustahiq  aktif, mereka  masih  berumur  Produktif  &  mempunyai  badan  yang  sehat  maka bagi  mereka  zakat  bisa  disalurkan  secara  Produktif,  yaitu  menggunakan berakibat  zakat  menjadi  kapital  bisnis.  Oleh  lantaran  itu,  dibutuhkan perilaku  pro-aktif  menurut  Mustahiq  buat  mencurahkan  kemampuannya pada  pengembangan  kapital  menurut  zakat  itu,  karena  zakat  adalah  salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan bagi setiap umat muslim.
Dalam  hal  ini,  zakat  ialah  salah  satu  aspek  penting  dalam  ajaran islam.  sebab  zakat  merupakan  kewajiban  keagamaan  dan  harta  sekaligus. Dalam menggambarkan urgensitas (kedudukan) zakat ini, al-Qur’an menyebut  sebanyak  72  kali  dengan  berbagai  macam  derivasinya.  Di  sisi lain, zakat juga merupakan suatu bentuk ibadah yang lebih mengedepankan  nilai  sosial  disamping  membawa  membawa  pesan  ritual dan spiritual. 15
b. Faktor  Penghambat  Dan  Faktor  Pendorong Dalam  Pengelolaan  Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakatt Nasional
Pada  masa  pandemi  covid-19  faktor  penghambat  dan  pendorong  dalam pengelolaan zakat di BAZNAS yaitu
1. Faktor Penghambat
a). Kurangnya aktivitas atau kegiatan sosialisasi  untuk  masyarakat  dan melakukan sosialisasi dalam bentuk online seperti zoom.
b).  Terbatasnya sumber daya manusia
c).  Pandemi  Covid-19  merupakan  faktor  utama  dalam  manajmen pengelolaan  zakat  di  BAZNAS  Kota  Makassar,  yang  demikian melumpuhkan jalannya ekonomi masyarakat yang dimana masyarakat kekurangan  pendapatan  dari  para  mustahiq yang  sedang mengembangkan perekonomian degan adanya bantuan zakat.
2. Faktor Pendorong
a) Melakukan  atau  melaksanakan  lima  program  pendistribusian  dan pendayagunan  dengan  menyusuaikan  kondsi  pada  masa  pandemi covid-19 untuk melaksakan program pengelolaan zaka tersebut.
b) Adanya program layanan jemput zakat, yang memudahkan muzakki untuk berzakat, muzakki tidak harus mendatangi BAZNAS akan tetapi ada petugas yang akan turun tangan atau di transfer ke rekening resmi BAZNAS kota makassar. Jadi  saya  menyimpulkan  bahwa  pada  masa  Covid-19  dimana BAZNAS kota makassar membantu masyarakat degan adanya pendistribusian bantuan dana untuk bangkit terhadap usaha pada masyarakat  yang  membutuhkannya  sehingga  pada  masa  pademi  ini
15 Hendrayanto,  Nur  Taufiq  Sanusi  dan  Musyifikah  Ilyas , Pendayagunaan  Zakat  Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 3 (2020), h. 70.
masyarakat  tetap  berjualan  dan  mengembangkan  usahanya  walaupun  pada masa  Covid-19  Pendapatan  menurun  dari  pada  biasanya Karena  Pada  saat ini,  dunia  sedang  dalam  kondisi  yang  tidak  teratur  dan  kacau.  Hal  tersebut terjadi  akibat  adanya  virus  Covid-19  dari  Wuhan  China,  yang  kemudian menyebar  ke  negara  lainnya,  hingga  masuk  ke  negera  Indonesia.  Kasus postitif  Covid-19  di  Indonesia  pertama  kali  dideteksi  pada  tanggal  02 Maret  2020. 16 Setelah  adanya  pengguguman  kasus  pertama  kali  di Indonesia,  pemerintah  menghimbau  warga  untuk  tidak  panic,  termasuk tidak  melakukan  panic  buying  Fakta  bahwa  penularan  virus  corona  terjadi dengan cepat.
Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  menyebabkan  banyak  masyarakat (mustahik)  yang  kehilangan  mata  pencariannya.    Maka  membuat  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus menciptakan manajemen pengelolaan  zakat  untuk  menyelesaikan  masalah  ekonomi  yang  terjadi  di masa pandemic Covid-19 ini.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berkedudukan di Jakarta dibentuk oleh  Presiden  RI  dengan  keputusan  presiden  atau  usul  Mentri  Agama  RI,  dan bertanggung jawab kepada presiden RI. BAZNAS lahir sesuai Undang-Undang RI Nomor  38  tahun  1999  tentang  Penggolongan  Zakat  dan  Keputusan  Presiden  RI Nomor  8  Tahun  2001,  BAZNAS  diharpkan  menajadi  model  bagi  lembaga  amil zakar yang dapat menegmbangkan amanah bagi muzaki dan terlebih bagi mustahiq yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS. Asas BAZNAS dalam menelola dana ZIS adalah bermoral amanah, bermanajemen transparan dan professional, dan bersikap kreatif dan inovatif. 17
BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah non struktual yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Pesiden melalui Mentri Agama, BAZNAS merupakan  salah  satu  dianatara  sedikit  lembaga  non  struktual  yang  memberikan kontribusi kepada Negara di bidang pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulan  kemiskinan  melalui  pengelolaan  dan  zakat  BAZNAS  mendapatkan bantuan  pembiayaan  dari  APBN  sesuai  ketentuan  perundang-undangan,  namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada Negara dan bangsa jauh lebih besar. 18 BAZNAS  merupakan  salah  satu  lembaga  pengelola  zakat  yang  merupakan lembaga  zakat  resmi  di  tanah  air  yang  tersebar  diseluruh  wilayah  termasuk Makassar  sehingga  berdampak  pada  pemasukan  zakat  dan  pendayagunaan  yang tepat.
Kinerja yang baik inilah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk  dapat  menyetorkan  zakatnya  sebagai  salah  satu  kewajiban  yang  harus ditunaikan disamping pemberian pemahaman akan urgensinya kebutuhan umat.
16 Kementrian Kesehatan Republic Indonesia, Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian Covid- 19 : Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
17 Umrotul  Khasanah, Manajemen  Zakat  Modern, (Malang;  UIN-MALIKA  Press,2010), h.84.
18 Herlina Mansyur, Penerapan Audit Manajemen Sebagai Sarana Menilai Efektivitas Fungsi Manajemen  Sember  Daya  Manusia  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota  Makassar, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), h.3
BAZNAS  merupakan  fasilitas  bagi Muzakki (pembayar  zakat)  untuk menyetorkan zakatnya kepada Mustahiq (penerima zakat). Tumbuh suburnya zakat tak  lepas  dari  peranan  BAZNAS  sehingga  BAZNAS  dituntut  untuk  akuntabel, transparan, dan professional. 19
a. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan  zakat  adalah  suatu  kegiatanMerencanakan,  melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan,Distribusi dan Penggunaan Zakat. Menurut  Hertanto  Widodo  dan  TetenOrganisasi  Pengelola  Zakat Kustiawan merupakan lembaga yang bergerak di bidang iniPengelolaan zakat, infak dan uang sedekah. 20

## D. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  tentang  “Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.” Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Upaya pengelolaan zakat dalam  rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat kota makassar yakni bahwa dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang transparan agar masyarakat tau bahwa BAZNAS Kota Makassar menyelenggaran program pendistribusian dan pendayagunaan  seperti  kesehatan,  pendidikan,  kemanusian,  ekonomi,  dan dakwah  atau  advokasi,    dari  lima  program  tersebut  masyarakat  bisa  melihat kegiatan kegiatan yang di lakukan oleh BAZNAS kota makassar dari berbagai media  atau  koran  sehingga  masyarakat  bisa  meminta  bantuan  oleh  lembaga tersebut  karena  tujuan  dari  BAZNAS  tersebut  melakukan  pemberdayaan seperti  memberikan  modal  usaha  kepada  masyarakat  tentunya  untuk meningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Makassar.
2. Faktor penghambat dan pendorong dalam pengelolaan zakat di masa Pandemi Covid-19  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional    yaitu    kurangnya  aktivitas  atau kegiatan sosialisasi untuk masyarakat dan melakukan sosialisasi dalam bentuk online seperti zoom.  Faktor pendorong dalam pengelolaan zakat di BAZNAS melakukan  atau  melaksanakan  lima  program  pendistribusian  dan pendayagunan  dengan  menyusuaikan  kondsi  pada  masa  pandemi  covid-19 untuk melaksakan program pengelolaan zaka tersebut.
19 Rangga  Ardani, Analisis  Kinerja  Lembaga  Ambil  Zakat  Pada  Badan  Amil  ZNAS) Kabupaten Ogan Lir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat
20 Puji  Kurniawan, Legislasi  Undang-Undang  zakat ,  Jurnal  Al-Risalah,  volume  13  Nomor 1 Mei 2013, h. 117.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Ilyas,  Hendrayanto,  Nur  Taufiq  Sanusi  dan  Musyifikah.  Pendayagunaan  Zakat Produktif  Dalam  Prespektif  Hukum  Islam”, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 3 Tahun 2020. Kementerian Agama RI . Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat , 2011. Kementerian Agama, Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011
Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia, Sistem  Kesehatan  Dalam Pengendalian   Covid-19: direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. Jakarta: 2020. Khasanah,  Umrotul. Manajemen  Zakat  Modern, (Malang;  UIN-MALIKA Press,2010.
Kurniawan,  Puji. Legislasi  Undang-Undang  zakat ,  Jurnal  Al-Risalah,  Vol.  13 Nomor 1 Mei 2013.
Mahfudh, Sahal. Nuansa Fiqih , Yogyakarta: 2011.
Mansyur,  Herlina. Penerapan  Audit  Manajemen  Sebagai  Sarana  Menilai Efektivitas  Fungsi  Manajemen  Sember  Daya  Manusia  Badan  Amil  Zakat Nasional Kota   Makassar, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
Mochlasin, Manajemen Zakat Dan Wakaf, Jawa Tengah: STAIN Salatiga  Press, 2014.
Muhammad Fery Derawan, Strategi Pengelolaan Zakat Dimasa Pandemi Covid- 19, Jakarta: 2021.
Mustarin,  Ade  Darmawan  Basri,  Munawwarah  dan  Basyirah.  Tinjauan  Hukum Islam  Terhadap  Jaminan  Pembiyaan  Operasional  Pengelolaan  Zakat  di LAZISMU Kota Makassar, Jurnal El-Iqtishaduna, Vol 4 No. 1 Oktober 2022.
Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Moderenitas, Malang: UIN-malang  Press, 2007.