## ETIKA MEDIA DALAM KULTUR NEW TECHNOLOGY (MENGKAJI ETIKA INTERNET VERSUS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)
MEDIA ETHICS IN NEW TECHNOLOGY CULTURE (REVIEWING THE INTERNET ETHICS VERSUS THE INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION ACT)

## Wahyuni Choiriyati
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas  Gunadarma choiri@staff.gunadarma.ac.id
Ana Windarsih Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI ana.windarsih@gmail.com

## Abstract
The development of massive communication systems, especially the internet, influence various social life such as economics  and politics.  On  the  other  hand,  new  technological  developments,  including digital  television,  also offer  major  changes  in  the  field  of  mass  communication.  The  term  convergent  media  describes  the  joining  of previously separate services, including the internet, television, cable and telephone. Among the many causes of convergent media is a technical problem, this is due to more media content being entered in digital format in the form of bits. Technology disruption is always accompanied by various impacts, one of which is problems related to  ethical  implications.  The  government  is  swiftly  aware  that  its  destructive  impact  must  be  anticipated  by regulating the use of internet resources as new media with software that is capable of blocking sites that violate ethical and religious values. In the practical level of ethical enforcement of the contents of this interactive media must  be  studied,  so  as  not  to  become  a  policy  adage  without  action.  Discussion  about  research  around  the challenges  and  clash  of  media  ethics  and  the  determination  of  technology  is  the  concern  of  many  parties including research on violations of defamation ethics through hoax news as well as cybercrime. Literacy efforts of the new media are important to create a healthy internet for every generation, without that the threats and opportunities for violations virtually occur easily.
Keywords: ethic, new media, cyber law

## Abstrak
Perkembangan  sistem  komunikasi  yang  masif,  khususnya  internet  menjadi  bagian  terpenting  dalam  berbagai bidang  kehidupan  termasuk  ekonomi  maupun  politik.  Di  pihak  lain  perkembangan  teknologi  baru,  termasuk televisi  digital,  juga  menawarkan  perubahan  besar  di  bidang  komunikasi  massa.  Istilah  media  konvergen kemudian  digunakan  dalam  arti  bergabungnya  layanan  yang  dahulu  terpisah,  termasuk  internet,  televisi,  kabel dan  telepon.  Di  antara  sekian  banyak  penyebab  terjadinya  media  konvergen  adalah  persoalan  teknik,  hal  ini diakibatkan lebih banyak isi media dimasukkan dalam format digital dalam bentuk bit. Disrupsi teknologi selalu diiringi  dengan  berbagai  dampak,  salah  satunya  problematik  terkait  implikasi  etis.  Pemerintah  secara  sigap menyadari  bahwa  dampak  destruktifnya,  harus  diantisipasi  dengan  mengatur  pemanfaatan  sumber  internet sebagai  media  baru  dengan  sebuah  piranti  lunak  yang  mampu  memblokir  situs  yang  melanggar  nilai  etis  dan agama.  Dalam  level  praktis  penegakan  etika  terhadap  isi  media  interaktif  ini  harus  terus  dikaji  agar  tidak menjadi sebuah adagium kebijakan tanpa tindakan. Diskusi mengenai riset seputar tantangan etika media dalam hal ini benturan dengan determinasi teknologi menjadi perhatian banyak pihak termasuk riset pelanggaran etika pencemaran  nama  baik  melalui  berita  hoax  sekaligus  cybercrime.  Upaya  literasi  media  baru  (new  media) merupakan  langkah  untuk  mewujudkan  internet  sehat  bagi  setiap  generasi  bahwa  ancaman  dan  peluang terjadinya pelanggaran secara virtual sangat mudah terjadi.
Kata kunci: etika, media baru, UU ITE

## Pendahuluan
Istilah  “ The  Extension  of  Man ”  dalam Global  Village  dari  ilmuwan  Kanada,  Marshall Mc  Luhan  menjadi  kenyataan  bahwa  manusia
tidak  bisa  lepas  dari  media  massa.  Luhan menggambarkan  hadirnya  teknologi  komunikasi yang  menarik  seluruh  dunia  bersama-sama  ke dalam sebuah kota kecil yang diperantarai secara elektronik. Dia mengatakan hal ini di tahun 1960-
an  jauh  sebelum  internet  menjadi  kenyataan. Kemudian seorang ilmuwan kontemporer bernama Rhein  Gold, melihat World  Wide  Web sebagai  suatu  kesempatan  untuk  membentuk hubungan  pribadi  yang  bermakna  yang  telah hilang  ketika  toko-toko  berubah  menjadi shopping  mall .  Menurut  Luhan  manusia  di belahan  bumi  manapun  dapat  dengan  mudah mengakses  informasi  dengan  cepat,  meski terpisah  jarak  dan  waktu.  Ketika  bencana tsunami  melanda  wilayah  Aceh  di  Indonesia, masyarakat  di  Amerika  dan  Eropa  justru mengetahui  dengan  cepat  melalui  jaringan televisi  seperti The  National  Broadcasting Company (NBC), Cable  News  Network (CNN), Columbia Broadcast System (CBS) dan sebagainya.
Fakta  menunjukkan  bahwa  kita    berada hidup  dalam  ekosistem  dimana  media  berubah dengan  cepat.  Sebagai  sebuah  ilustrasi,  ketika lahir  suatu  teknologi  multimedia  yang  konvergen, maka  efeknya  pada  penurunan  jumlah  pembaca media  cetak.  Mengapa  demikian,  beberapa majalah  telah  menerbitkan  edisinya  melalui teknologi World  Wide  Web atau Compact  Disc Read-only  Memory (CD  ROM).  Pendekatan kekuatan  baru  di  bidang  teknologi  informasi menjadikan banyak orang berkomunikasi dengan pihak  lain  menggunakan  ruang  obrol  pribadi ( chat room ) dengan teknologi internet. Situasi ini melahirkan  dunia  maya  ( virtual ).  Kondisi  ini juga  sering  diistilahkan  sebagai  senjakala  media cetak.
Perubahan ini berakibat dengan kemungkinan bergesernya  media  konvensional  yang  tergantikan oleh media berbasis teknologi. Tetapi ada sebuah kemungkinan  bahwa  media  baru,  apapun bentuknya nantinya duduk berdampingan dengan media  lama.  Sebagai  contoh  jurnalisme  cetak sebuah surat kabar, pada akhirnya akan memiliki konsep  jurnalisme online .  Misalnya,  Kompas Cyber Media, Media Indonesia online , Republika online ,  dan  sebagainya.  Umumnya  teknologi komunikasi yang baru tidak sepenuhnya menggantikan  teknologi  lama,  tetapi  mungkin kehadirannya  menyebabkan  teknologi  lama mengambil  peran  baru.  Contohnya,  ketika  televisi ditemukan  kemudian  hadir  di  masyarakat ternyata tidak menggantikan radio. Namun justru radio  dibawa  pada  sistem  pemrograman  yang lebih  maju  dengan  konsep-konsep  baru.  Sebagai contoh  konsep  berita  KBR  68  H  yang  menerapkan format berita baru dengan menggandeng internet sebagai  partner  teknologi  detik  news.  Radio
memiliki  kekuatan  pada  suara  yang  mampu membangun theatre  of  mind seseorang.  Pada kenyataannya  makin  kuat  bila  bersinergi  dengan konsep  detik  news,  yaitu  mengemas  berita  lebih cepat  dan  instan  dengan  berbasis  teknologi internet.
Kemudahan berkomunikasi dimunculkan oleh teknologi e-mail ke newsgroup , ke listserves , ke chatrooms ,  ke multi  user  role  playing  games . Internet  menyajikan  sejumlah  kesempatan  untuk membentuk  hubungan  sosial  secara online dan para  pengguna  internet  mengambil  keuntungan dari  kesempatan  ini.  Dengan  demikian  internet membentuk komunitas psikologis yang memperluas hubungan  melintasi  waktu  dan  jarak.  Internet bahkan juga untuk menciptakan komunitas maya dari sekelompok orang yang mengenal satu sama lain  hanya  melalui  jaringan  komunikasi.  Namun demikian,  apakah  komunitas  internet  sama dengan  komunitas  sebenarnya?  Semua  itu tergantung  pada  bagaimana  kita  mendefinisikan “komunitas”.  Salah  satu  karakteristik  penting komunitas,  yaitu  kemampuan  untuk  menciptakan dan  memberlakukan  aturan  dan  tata  krama, tampaknya  juga  ada  dalam chatroom  internet atau newsgroup .
Tetapi,  hanya  situs  internet  yang memungkinkan  penggunanya  untuk  berkontribusi dan  berinteraksi  secara  langsung  antar  pemakai akan  mampu  menciptakan  komunitas  yang  lebih bermakna.  Hubungan  melalui  internet  mungkin lebih  unggul  dalam  beberapa  hal  daripada interaksi  yang  alami,  karena  interaksi  tersebut dapat  dibentuk  melalui  pertukaran  kebutuhan bersama,  bebas  dari  stigma  tertentu  seperti  ras, jenis  kelamin,  kelas  sosial  dan  cacat  fisik  yang menghambat  (karena  tidak  ada  perjumpaan langsung).  Mungkin  hal  ini  akan  membantu  kita semua  untuk  mengatasi  terputusnya  hubungan sosial  yang  didorong  oleh  sub-urbanisasi (misalnya  beralihnya  wilayah  pemukiman  dari Jakarta  ke  Depok)  dan  oleh  menurunnya keberadaan keluarga besar serta segmentasi yang dilakukan  menjadi  begitu  banyak  pasar  sasaran oleh pemasang iklan di media massa ( www.agewenatsblogspot ).  Selain  itu  juga  ada upaya untuk memperkuat komunitas dunia nyata dengan melapisinya dengan komunitas elektronik yang  dapat  memfasilitasi  dialog  publik  dan jangkauan  lintas  hambatan  budaya.  Sesungguhnya banyak hubungan online akan dilanjutkan dengan pertemuan di dunia nyata.
Perubahan  cepat  tersebut  menyebabkan dipertanyakannya  kembali  definisi  mengenai konsep komunikasi itu sendiri. Definisi komunikasi massa  yang  sebelumnya  sudah  cukup  jelas dipaparkan  oleh  Charles  Wright  (1959:  15), sebagai berikut:
(1) Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, heterogen dan anonim;
(2) Pesan-pesan  yang  disebarkan  secara  umum, sering  dijadwalkan  untuk  bisa  mencapai sebanyak  mungkin  anggota  audiens  secara serempak dan sifatnya sementara;
(3) Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam  sebuah  organisasi  yang  kompleks yang  mungkin  membutuhkan  biaya  besar (komunikator melembaga; melibatkan serangkaian fungsi gatekeeper di  dalam  pemrosesan pesannya).
Fakta yang terkait dengan konsep Wright tersebut  banyak  ditemukan  pada  pola  baru jurnalisme  media  massa.  Sepanjang  pemahaman konsep  media  massa  di  era  sebelumnya  selalu berprinsip  bahwa  komunikasi  massa  berkenaan dengan gatekeeper ,  regulator,  media  dan  filter sebelum  media  sampai  ke  audiens.  Maka  dalam proses  tersebut  pesan  bisa  mengalami  reduksi, deviasi  maupun  manipulasi  berbagai  pihak  dan kepentingan  dengan  tujuan  mendapatkan  yang diinginkan pada audiens.
Sejalan dengan pendayagunaan teknologi internet  dalam  komunikasi  massa,  ternyata  fakta di  atas  telah  bergeser.  Internet  berdampak  pada perubahan fundamental pada sistem media massa konvensional.  Media  massa  saat  ini  telah mengalami  desentralisasi  fungsi  yang  mana institusi  media  menjadi  satu-satunya  tumpuan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan informasi. Namun  teknologi  internet  yang  mengandalkan sistem  jaringan  tidak  tersentral  telah  membawa semua  orang  dengan  secara  interaktif  mencari, mendapatkan, menyimpan, memproses, membuat dan sekaligus mempublikasikan informasi. Internet  seolah  menjadi  kekuatan  media  massa modern,  yang  memiliki  kekebasan  akses, membangun  konsep  interaktifitas,  fleksibilitas dan  desentralisasi  menjadi  pilar-pilar  utamanya. Sejauh  mana  teknologi  ini  mampu  mambawa sebuah perubahan yang meretas dimensi keberagaman  heterogenitas  masyarakat  yang multikultur,  menarik  untuk  dicermati.  Media baru karena percepatan teknologi tidak bisa lepas dari  akibat  yang  menjadi  ikutan  atau  efek samping  dalam  proses  penetrasi  sosialnya  di
masyarakat.  Maka  tidak  heran  ketika  internet sering  dituding  sebagai  elemen  baru  yang  ikut menyebarkan  paham  liberalisme  dan  wacana baru  seputar  aktivitas  yang  menyerempet  ranah etika  yaitu  pelanggaran  susila,  pornografi  dan privasi  pribadi,  sekelompok  orang,  bahkan keyakinan  atau  agama  tertentu.  Pemerintah kemudian  melalui  Departemen  Komunikasi  dan Informasi  membuat  sebuah  kebijakan  yang menyatakan  berperang  melawan  vandalisme dalam content sebuah  teknologi  yang  kita  kenal kemudian  dengan  undang-undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  yang  memuat aturan  mengenai  penyebaran  materi  asusila (pornografi)  termasuk  perbuatan  yang  dilarang. Tulisan ini mengkaji bagaimana etika berinternet di media baru serta  bagaimana UU ITE mampu berperan dalam era kultur teknologi baru.

## Tinjauan Teoritis
Salah  seorang  praktisi  yang  intens mengikuti  laju  perkembangan  teknologi  internet adalah  W.Ono  Purbo.  Selaku  praktisi,  dia  tidak menampik  bahwa  internet  murah  mampu menggerakkan roda perekonomian sebuah negara,  karena  mobilitas coverage areanya  jauh lebih  luas  dan  terjangkau  dalam  hitungan  detik. Tidak  heran  kemudian  bisnis  di  lahan  ini  sering diistilahkan sebagai bisnis detik. Namun kehadiran  sebuah  teknologi  tentu  diakui  Ono menghasilkan  sebuah  gegar  budaya  dalam  sisi etika  yang  seringkali  menjadi  dilema.  Dari  data yang  dimiliki  Ono  Purbo  menunjukkan  bahwa tingkat  kejahatan  bermodus  pembobolan  rekening seseorang  menggunakan  teknologi  internet  di Indonesia  menduduki  peringkat  tinggi  di  dunia. Keprihatinan yang juga menjadi pekerjaan rumah banyak orang saat ini adalah, ketika internet telah menjadi  sebuah  pembuka  pintu  bagi  sumber- sumber  akses  informasi  yang  sarat  dengan muatan pornografi. Hal ini sulit dibendung ketika situs-situs  pornografi  di  seluruh  dunia  sangat bebas  di  akses  oleh  remaja  usia  belasan  bahkan anak-anak.
Namun, banyak sisi yang menarik ketika internet  menjadi  bagian  dalam  sebuah  aktifitas media  massa  yang  berbasis  informasi  untuk melayani  kebutuhan  publik,  dalam  hal  ini jurnalisme.  Aktifitas  jurnalisme  yang  dulu menjadi  monopoli  pers  dan  institusi  media dengan  perputaran  modal  besar,  saat  ini  bisa dilakukan  siapa  saja.  Seseorang  tiba-tiba  tanpa memiliki  bekal  latar  belakang  jurnalisme  yang kuat  mampu  menjadi  seorang newsmaker dan
meng- upload kegiatan  jurnalistiknya  ke  internet melalui sistus-situs pribadi atau Weblog . Komunikator weblog adalah perseorangan, suatu komunitas  atau  sekelompok  orang,  suatu perusahaan,  organisasi  dan  sebagainya.  Namun untuk  menjadi newsmaker menjadi  tidak  ada batasan tertentu dan tidak juga mempersyaratkan kemampuan  khusus  dalam  hal  ini  ketrampilan jurnalistik. Karenanya peran-peran seperti editor, pemimpin  redaksi  menjadi  hilang.  Hal  ini mampu  menjaga  orisinalitas  informasi  yang diproduksi  dan  disebarkan.  Bahkan  kredibilitas komunikator  menjadi  tidak  dipentingkan  lagi, yang  menjadi  persoalan  adalah  ”Bagaimana  bila orang-orang  semacam  ini  menjadi  distributor bagi  informasi  yang  lolos  dari  standar  etika  dan konsep jurnalistik presisi?”
Kenyataan  ini  menjadi  lompatan  besar dalam  dunia  komunikasi,  karena  kajian  media baru di ranah komunikasi massa mampu mengubah dan menjadikan wacana bagi diskursus di bidang teori komunikasi massa. Teori yang diungkapkan oleh  Benigner  dan  Gusek  tahun  1995  menyatakan bahwa terdapat  pergeseran  menuju ilmu kognitif atau  pendekatan  pada  proses  informasi  setidak- tidaknya  mampu  menjelaskan  kompleksitas internet  dan  kajian  Etika  Media  dalam  ranah komunikasi massa. Benigner dan Gusek menjelaskan, bahwa  pergeseran  tersebut  disebabkan  paling tidak oleh tiga aspek, sebagai berikut:
(1) Adanya  pergeseran  pada  variabel  bebas  dari variabel persuasi (contoh: kredibilitas sumber) seperti sebuah wacana (contoh, sifat bahasa  yang  digunakan)  dan  penyusunan (bagaimana  peristiwa  dikemas  dan  disajikan dalam media);
(2) Perubahan  variabel  terikat  dari  sikap (evaluasi  pro  dan  kontra  terhadap  sebuah objek)  menuju  aspek  kognitif  (pengetahuan atau kepercayaan sebuah obyek);
(3) Pergeseran  pada  penekanan  dari  perubahan sebagai  hasil  komunikasi  (perubahan  yang terjadi  pada  perilaku  dan  sikap)  ke restrukturisasi (perubahan pada skematis atau model  kita  terhadap  sebuah  peristiwa,  atau realitas konstruksi sosial).
Oleh  karena  itu,  satu  dari  hasil perubahan  teknologi  adalah  tidak  lagi  bisa mengatakan  bahwa  televisi  sebagai  hasil  sistem monolitik  yang  seragam,  menjadi  alat  yang dominan  dalam  mengirimkan  pesan  yang esensial  pada  semua  orang.  Di  dalam  prosesnya terdapat elemen baru yang menunjang
konvergensi  media.  Berbagai  perubahan  akan berimplikasi  terhadap  pola-pola  pengaturan pesan, dan kemungkinan munculnya pelanggaran yang  seringkali  tidak  disadari  namun  membawa akibat  cukup  fatal  dalam  ranah  kognitif. Karenanya  pemerintah  cukup  tanggap  dengan mengatur  etika  yang  jelas-jelas  mengawal penggunaan  teknologi  instan,  cepat  dan  sarat informasi dengan serangkaian pasal-pasal seputar pornografi.  Kode  etik  dapat  diletakkan  dalam beberapa bentuk, yaitu:
(1) Prinsip-prinsip  ( principles ),  sebagai  tuntunan, referensi, dasar berbagai dokumen;
(2) Kebijakan publik ( public policy ), termasuk di dalamnya penerimaan perilaku, norma-norma dan  praktik-praktik  dalam  masyarakat  atau kelompok;
(3) Kode etik ( code of conduct ), termasuk di sini prinsip-prinsip etik;
(4) Perangkat  hukum  ( law  instrument ),  untuk menegakkan  perilaku  yang  baik  ( good conduct )  melalui  pengadilan  (Kizza,  2010: 41).
Meskipun  berbeda  domain  dan  kelompok mengakibatkan  kode  etik  berbeda  juga,  namun secara  umum  tujuannya  hampir  sama  mengandung unsur-unsur penegakan disiplin, advisori, edukasi,  inspirasi  dan  publisitas.  Pada  masa  era digital  dengan  hadirnya  komputer  dan  internet menghasilkan  banyak  gangguan  pada  masing- masing  input.  Menurut  Richard  Rubin  (dalam Kizza, 2010: 51) setidaknya ada 7 kerangka yang menyebabkan berbagai gangguan tersebut:
(1) Kecepatan ( speed );
(2) Privasi dan anonim ( privacy & anonymity );
(3) Kemampuan  mengkopi  data  digital  tanpa menghapus atau mengubah aslinya ( nature of medium );
(4) Atraksi  estetika  ( aesthetic  attraction ),  selalu menawarkan tantangan untuk dicoba;
(5) Peningkatan  ketersediaan  korban  potensial ( increasing available potensial victim );
(6) Cakupan  internasional  ( international  scope ), tanpa batas;
(7) Kekuatan merusak ( power of destroyer ), ada kekuatan yang tidak terlihat.
Pemerintah  Indonesia  dalam  kondisi seperti  ini  melalui  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  yang  saat  itu  dijabat  oleh  Mohammad Nuh menegaskan melalui media bahwa pemerintah telah menyiapkan piranti lunak penangkal situs  porno. Software itu  dikembangkan  oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya - Institut
Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya  (PENS- ITS).  Piranti  lunak  ini  disadari  betul  sebagai sebuah  perangkat  etika  yang  mengatur  media berbasis  internet  untuk  lebih  peka  terhadap muatan  informasi  yang  sangat  rentan  pada pelanggaran  susila.  Lebih  jauh  pasal  yang menegaskan  pelarangan  hal  tersebut  (Pasal  27 ayat 1) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut.
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.
Ancaman  pidana  terhadap  pelanggaran  Pasal  27 (1)  ini  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah.
Sebuah wacana yang juga menjadi tugas bersama  ketika  implementasi  etika  sebenarnya berada di ranah kognisi masing-masing individu. Hal  ini  mengingat  banyak  pasal  dan  piranti disusun  namun  penegakannya  belum  cukup optimal.  Oleh  karena  itu  benteng  yang  dianggap efektif  untuk  menfiltrasi  efek  yang  dianggap menyimpang  dalam  sebuah  praktik-praktik berbasis  teknologi  komunikasi  seperti  internet adalah  kesadaran  dan  pengetahuan  dalam  pola pikir  masing-masing  individu.  Bila  melihat internet  di  negara  maju  maka  kita  bisa  belajar bahwa  Internet  juga  melahirkan  inspirasi  bagi kehidupan  politik.  Seperti  di  Santa  Monica  di mana  internet  digunakan  untuk  membuka  debat dengan  mengundang  masyarakat  untuk  bertukar e-mail  dengan  anggota  dewan.  Di  sana masyarakatnya  cukup  kaya  dan  internet  gratis tersedia  di  tempat  umum  seperti  perpustakaan dan  lain-lain.  Tak  kalah  menariknya  dengan kemenangan  Barack  Obama  sebagai  presiden yang berasal dari kulit hitam pertama di Amerika Serikat  adalah  berkat  peran  besar  internet. Demikian juga dengan Arab Spring yang mampu menjungkalkan  pemerintahan  yang  dianggap tidak  lagi  sesuai  dengan  keinginan  rakyat. Revolusi Arab Spring dimulai dari penggulingan presiden  Tunisia,  kemudian  presiden  Mesir Husni Mubarak maupun penggantinya Mohammed Morsi dan berturut-turut diikuti oleh jatuhnya  kekuasaan  presiden  Libya  Muammar Khadafi  dan  presiden  Yaman  Ali  Abdullah Saleh.  Aksi  unjuk  rasa  dan  protes masyarakat  di Timur  Tengah  tersebut  juga  melibatkan  peran media sosial untuk pengorganisasian, komunikasi serta  peningkatan  kesadaran  terhadap  upaya- upaya penekanan dan pemblokiran internet.
Di  sisi  lain  internet  juga  dapat  merusak pembicaraan politik. Seperti misalnya digunakan oleh  sekelompok  orang  yang  tidak  menyukai pembicaraan  secara  terbuka.  Beberapa  kasus berita hoax terjadi  karena  polarisasi  isu-isu  oleh beberapa  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab. Masyarakat  menjadi  terkotak-kotak  dengan afiliasi  pilihan  politiknya.  Meski  bukan  melulu dari  niat  yang  tidak  baik  dari  beberapa  orang yang  tidak  bertanggung  jawab,  dalam  konteks terkotak-kotaknya selera/afiliasi masyarakat juga karena  adanya  sistem  algoritma  yang  berperan dalam politik sirkulasi informasi (Beer, 2013: 63- 64).  Bahkan  pada  level  yang  lebih  tinggi, penyebaran  tehnologi  informasi  sangat  potensial untuk mencatat dan menyimpan banyak informasi  tentang  masyarakat.  Pada  konteks  ini kontrol  sosial  menjadi  mutlak,  demikian  pula kepercayaan kedua belah pihak (antara masyarakat  dan  pemerintah)  menjadi  penting untuk  menjalin  komunikasi.  Sehingga  tercipta kehidupan  bermasyarakat  yang  sehat,  antara ekspresi  kepentingan  masyarakat  dan  kebijakan yang  diambil  oleh  pemerintah  bisa  berjalan dengan efektif dan efisien.
Menurut  Palfrey  (2008:  11-12)  solusi atas problema yang muncul di masyarakat di era digital harus dimulai dengan awal yang sama dari semua  pihak.  Tentu  saja  yang  mengambil  pusat utama  adalah  generasi  yang  merupakan  generasi digital  sendiri  dengan  kolaborasi  dan  dukungan semua pihak (keluarga dan peer; guru, coach dan mentor; perusahaan dan sofware yang terpercaya; dan negara/pemerintah beserta penguatan hukum).  Proses  tersebut  sebagaimana  lingkaran berlapis  yang  digambarkan  oleh  Palfrey  yang berada  di  lingkaran  pusat  adalah digital  native (generasi  yang  terlahir  digital)  kemudian  diikuti oleh  lingkaran  selanjutnya  yang  diisi  oleh  peer dan keluarga. Guru, mentor, dan coach berada di lingkaran  ketiga  sebagai  navigator  terkait lingkungan, dilanjutkan oleh perusahaan- perusahaan  dan software sebagai  penyedia  layanan dan  memainkan  isu-isu  yang  bertanggungjawab demi  ke  arah  kebaikan.  Lingkaran  paling  luar diisi  oleh  negara/  pemerintah  dan  penguatan hukum  yang  bisa  diartikan  sebagai  kemauan pemerintah  untuk  melindungi  maupun  mengatur kehidupan yang tertata terutama di era digital. Di Amerika  Serikat  pun  pada  masa  pemerintahan Barrack  Obama  juga  memandang  keamanan siber  maupun  ancaman  yang  dihadirkan  oleh siber  sebagai  ancaman  yang  paling  serius  dan menantang. Pada tahun 2010 Pentagon
dikabarkan  menerima  ancaman  siber  sebanyak 44.000  ancaman  yang  datang  dari  militer  asing, agensi  intelektual  maupun  hacker  individual (Kizza,  2010:  v).  Ditilik  dari  pelaku  ancaman melalui media siber ancaman bisa dilakukan oleh individu,  kelompok  dan  negara  melalui  perangkat militernya.

## Pionir Komunikasi Virtual dan Reposisi pada Praktik Hate Speech
Tulisan  ini  merupakan  analisa  yang dilakukan  pada  tahun  2016,  pada  saat  belum terjadi  ujaran  kebencian  yang  begitu  ramai seperti saat ini di Indonesia bagi pengguna media sosial.  Penulis  melihat  bahwa  Amerika  sebagai pionir  dalam  teknologi  komunikasi  virtual memiliki standar yang berbeda dalam merumuskan  munculnya  kecenderungan Hate Speech (ujaran  kebencian)  di  dunia  maya. Internet  yang  tumbuh  dengan  cepat,  melahirkan komunitas virtual melalui situs dengan penyebaran  kebencian  dan  penghasutan.  Ternyata situasi ini bisa ditemui di Amerika. Pertumbuhan situs Web telah tumbuh  secara  dramatis,  dengan lebih dari 2.200 situs yang berupaya mempromosikan  kebencian, yang telah diidentifikasi pada  tahun  2001  berdasar  Laporan  Simon Wiesenthal  Center  (www.wiesenthal.org).  Etika berselancar  di  dunia  maya  mengubah  fase perilaku  dari  berkomunikasi  dengan  budaya tinggi  ke  arah  budaya  rendah  yang  cenderung terbuka,  asertif  dan  eksplisit  saat  ini.  Muncul perbedaan budaya  penggunaan  teknologi,  bila  di masa  lalu,  kebencian  dipromosikan  melalui grafiti  dan  pamflet  stensilan,  saat  ini  melalui situs  bahkan  email  pribadi,  aktifitas  promosi kebencian mampu meretas batas negara.
Amerika  mengalami  masa  pada  saat organisasi  Ku  Klux  Klan  lebih  terfragmentasi daripada  sejak  saat  Perang  Dunia  II,  melalui penggunaan World  Wide  Web untuk  kembali merevitalisasi  misi  organisasi.  Amerika  sendiri melalui Southern Law Center telah mengidentifikasi 200  situs  aktif  Ku  Klux  Klan  pada  sekitar  tahun 2009  dan  saat  ini  menjadi  sekitar  1.000  lebih (www.splcenter.org).  Bahkan  dikabarkan  sejak Donald Trump naik menjadi presiden ada sekitar 1.000  orang  yang  tertarik  bergabung  ke organisasi tersebut.
Salah  satu  isu  yang  disebarkan  melalui situs Ku Klux Klan adalah mereka mempertahankan  dan  membela  “keunggulan  ras putih” dan memperingatkan terhadap “antar ras.”
Selain  itu,  jumlah  situs  web  untuk National Association for the Advancement of White People (NAAWP), yang didirikan oleh mantan pemimpin Klan David Duke, telah menjamur dan memicu  energi  yang  disebut  "Klan  tanpa  jubah" karena  berubah  format  menjadi  digital  di  era internet.
Sebagian  besar  organisasi  yang  memantau aktivitas  penyebaran kebencian  dan penghasutan melalui  Internet  di  Amerika  tidak  menganjurkan sensor.  Argumen  beberapa  organisasi  ini  adalah memberikan  edukasi  jauh  lebih  efektif  daripada mencoba  untuk  membungkam  gerakan  fanatik. Milton  (dalam  Adam,  2009:  322)  mengatakan bahwa  penghapusan  kekuatan  sensor  dan emansipasi  intelek  akan menghasilkan kebijakan dan wawasan di semua bidang. Selanjutnya oleh John  Stuart  Mill  (dalam  Adam,  2009:  323) dituliskan pada pertengahan abad 19 mengkuatkan  apa  yang  ditulis  Milton  pada pertengahan  abad  17  tersebut  bahwa  kebebasan individu  merupakan  garansi  terbaik  progres intelektual.  Gerakan  organisasi di  Amerika yang kemudian  muncul  terkait  hal  tersebut  di antaranya, The  Southern  Poverty  Law  Center yang menerbitkan " Community Response Guide ". Sebuah  strategi  pada  upaya  untuk  memerangi kebencian.
Melalui  situs  VoA  pada  9  September 2015  diberitakan  bahwa  Di  Amerika,  masalah ujaran kebencian atau hate speech diperbolehkan karena  dianggap  sebagai  bagian  dari  kebebasan berpendapat  yang  dijamin  dalam  Amandemen  I Konstitusi Amerika.
Sementara untuk kasus-kasus hate speech di  Indonesia  menurut  data  dari  SAFEnet sejak  internet  digunakan  untuk  perjuangan prodemokrasi,  sejak  era  reformasi  dimulai menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan.  Pada dekade  pertama  reformasi  internet  sangat mendukung  adanya  kebebasan  ekspresi  yang sebebas-bebasnya.  Namun,  mulai  pada  dekade kedua pasca reformasi dengan hadirnya UU ITE pada  tahun  2008,  mulai  muncul  regulasi  dan pembatasan  dari  pemerintah.  Pembatasan  ini merujuk pada informasi Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, yang dimuat oleh portal berita msn.com, 22 Mei 2019. Juga sebagaimana dijelaskan  oleh  Kasubdit  Pengendalian  Konten Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo,  pembatasan  meliputi  hulu  dan hilir.  Di  hulu  dengan  meningkatkan  literasi  baik konten seperti Gerakan Literasi Digital
SiberKreasi,  pendampingan  komunitas  (relawan TIK, Internet Governance Forum (IGF) Indonesia,  Mafindo,  dll.)  maupun  pemanfaatan digital  seperti  Program  UMKM Go  Online , Program 1 Juta Nama Domain, dll. Sementara di hilir  dengan  pemutusan  akses  yang  meliputi blokir  dan  penegakan  hukum.  Blokir  dilakukan atas aduan masyarakat (aduankonten.id), permintaan dari institusi, pencarian /patroli siber oleh  tim  AIS,  penanganan  konten  negatif  pada platform  serta  peningkatan  sistem  manajemen konten  internet  (AIS).  Penegakan  hukum dilakukan  melalui  kerjasama  dengan  aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) serta PPNS ITE  Kemenkominfo.  Lebih  jauh,  pembatasan akses media sosial itu bertujuan meredam situasi dan mencegah viralnya hoax sekaligus informasi yang provokatif pada publik.
Dalam  beberapa  kasus  pembatasan  oleh Kemenkominfo  dalam  sebulan  terakhir  meliputi pembatasan  fitur  yang  bersumber  dari  media sosial  berupa  video  dan  foto  serta  meme. Pembatasan  ini  berlaku  di  daerah  tertentu  dan sementara saja.
Meski UU ITE pada awalnya dimaksudkan sebagai  pengaturan  informasi  dan  transaksi  di internet,  namun  pada  implementasinya  sering digunakan  untuk  membatasi  kalau  tidak  bisa disebut untuk mengekang kebebasan  berekspresi masyarakat sipil. Beberapa contoh yang menonjol antara lain kasus Prita Mulyasari yang kemudian  mendatangkan  simpati  masyarakat dengan gerakan Koin untuk Prita. Contoh lainnya seperti  gerakan  Cicak  vs  Buaya  yang  muncul ketika  ada  upaya  kriminalisasi  terhadap  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  maupun  upaya pemidanaan para penyebar meme Setya Novanto. Di  beberapa  daerah  pun  muncul  kriminalisasi atas  ekspresi  masyarakat  seperti  di  Yogyakarta ada kasus Florence yang dianggap menyinggung masyarakat  Yogyakarta,  di  Makassar  ada  kasus Fadli  yang  dianggap  menghina  Bupati  Gowa ataupun kasus Yusniar yang dianggap melakukan perlawanan terhadap anggota Dewan.
Pada  tahun  2017  muncul  kasus  Saracen yang merupakan kelompok terorganisir penyedia jasa  konten  yang  menyebarkan  isu  SARA  dan ujaran  kebencian  di  ratusan  bahkan  ribuan  akun media  sosial.  Sebaran  isu  yang  ditebar  Saracen berdampak  lebih  masif  dibandingkan  dengan penyebaran  kebencian  yang  dilakukan  secara individu.  Konten  yang  disebarkan  secara terorganisir  menyasar  target  pasar  tertentu,
dengan  bahasa  yang  disesuaikan  dengan  target pasar untuk mempermudah penetrasi pesan yang dituju.  Di  samping  Saracen  kasus  lain  yang muncul  dengan  penyebaran  kebencian  yaitu, Muslim  Cyber  Army  (MCA).  Perbedaannya dengan  Saracen  yang  kental  dengan  motif ekonomi,  MCA  lebih  bersifat  ideologis  karena sistem perekrutannya melalui baiat serta mempunyai  keanggotaan  yang  cukup  besar  dan tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Dampaknya  pun selain membahayakan kontestasi politis juga bisa mengarah  pada  melemahnya  kohesi  sosial. Sebaran konten dari MCA membelah masyarakat ke dalam kubu pro dan kubu kontra tentang suatu informasi.
Beberapa kasus yang bersifat perorangan karena  dukungan  dan  solidaritas  dari  berbagai lapisan  masyarakat  pada  akhirnya  terbebas  dari hukuman  pidana.  Namun  ada  juga  beberapa kasus  sebagaimana  tersebut  di  atas  yang  tetap dipidanakan.  Sementara  pada  kasus-kasus  yang bersifat  kelompok  terorganisir  (Saracen  dan MCA)  mendapatkan  putusan  pidana,  karena dampaknya  yang  luar  biasa  dahsyat  mengancam integrasi  bangsa  dan  membelah  kohesi  sosial. Dalam  posisi  sebagaimana  disebutkan  dalam kasus-kasus  di  atas    seharusnya  negara  meng- implementasikan  regulasinya  secara  lebih  bijak dan  toleran,  tidak  bisa  tebang  pilih.  Seturut dengan  bahasa  James  Mill  (dalam  Adam,  2009: 323)  satu-satunya  cara  menghilangkan  cacat pemerintah  adalah  melalui  kekebasan  pers  yang merupakan  fungsi  keempat  pilar  demokrasi sebagai  pemelihara  keseimbangan  antara  stabilitas dan  perubahan.  Bahkan  jika  diperlukan  harus dilakukan  penilaian  kembali  atas  standar kekebasan  bicara  yang  sudah  disepakati  agar kebebasan tersebut tidak menjadi hasutan.
Di  sisi  lain  kesadaran  masyarakat  yang sudah  terliterasi  pun  menjadi  wajib  selalu dihadirkan  untuk  memberikan  kontribusinya demi menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan dan  mendukung  upaya  penguatan  penegakan hukum. Artinya dalam setiap penyelesaian kasus harus  melibatkan  semua  unsur  sebagaimana Palfrey  (2008:11)  kemukakan  dengan  lingkaran konsentriknya. Digital  natives harus  berperan sebagai center penyelesaian  masalah  terutama untuk masalah kehidupan digital. Kemudian pada lingkaran  berikutnya  adalah  keluarga  dan  teman dekat  yang  akan  berfungsi  memandu  atau berkolaborasi  mengembangkan  norma  sosial seperti hak intelektual atau keselamatan berinternet  misalnya.  Lingkaran  ketiga  berisi
para  guru  dan  mentor  yang  dapat  memberi pengaruh  besar  pada  bagaimana digital  natives menavigasi lingkungannya.
Istilah digital  natives merupakan  istilah yang digunakan Marc Prensky dalam mengkategorikan  relasi  manusia  dengan  teknologi baru. Digital  Native adalah  gambaran  seseorang (terutama  anak  hingga  remaja)  yang  sejak kelahirannya mulai terpapar gencarnya kemajuan teknologi,  perkembangan  komputer,  internet, animasi  dan  sebagainya  yang  berhubungan dengan  teknologi  (2001:  1).  Atau  dalam  bahasa Palfrey  mereka  yang  lahir  setelah  tahun  1980, ketika  teknologi  digital  sosial  menjadi  online, mereka  semua  mempunyai  akses  teknologi digital  jaringan  menggunakan  teknologi  tersebut (Palfrey,  2008:  1).  Adapun Digital  Immigrant adalah  ilustrasi  seseorang  (terutama  yang  telah berumur)  semasa  kehidupan  anak-anak  hingga remaja  berlangsung  sebelum  berkembangnya komputer.  Merujuk  pada  artikelnya,  Prensky lebih menekankan Digital Native sebagai pelajar yang  masih  duduk  di  bangku  sekolah  hingga menjadi  mahasiswa.  Sedangkan Digital  Immigrant dkategorikan  pada  level  guru  atau  dosen  atau tutor  yang  menyampaikan  pelajaran  di  sekolah atau  sebuah  perguruan  tinggi  (Prensky,  2001:  2; Palfrey, 2008: 4).
Lingkaran  keempat  meliputi  perusahaan teknologi  yang  membangun software dan menawarkan  layanan,  di  mana  bisa  mempunyai perbedaan  besar  bagaimana  isu  dimainkan  dan bagaimana bertindak dan bertanggung jawab jika perbedaan  besar  itu  akan  berlaku  selamanya. Lingkaran  kelima  hukum  dan  penegakkan hukum,  yang  sering  menjadi  instrumen  yang penuh  kekuatan  ( powerful ),  tetapi  biasanya melemahkan yang lain di sisi sebelahnya.
Kebebasan  Berekspresi  dan  Etika  di  Media Sosial
Kebebasan berekspresi menjadi urat nadi kehidupan  demokrasi.  Kebebasan  berekspesi juga  bagian  dari  hak  asasi  manusia.  Hal  ini tercantum  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (HAM PBB).  Konseptualisasi  kebebasan  berekspresi beragam dari waktu ke waktu karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Klang dan Murray (dalam Dutton et al, 2011:11) menyatakan  bahwasanya  konsep  kebebasan berekspresi  di  era  informasi  dengan  jaringan komunikasinya  memuat  dua  kategori  utama.
Pertama, kategori  yang  berfokus  pada  akses kepada  sarana  ekspresi.  Hal  ini  berkaitan  erat dengan  akses  terhadap  koneksi  dan  terkait  pula dengan  infrastruktur  komunikasi. Kedua, kategori yang  berfokus  pada  hak individu  atau  kelompok untuk  menggunakan  berbagai  media  terkait proses politik dan institusional di seluruh bidang kehidupan. Di dalamnya juga meliputi hak untuk mendapatkan  informasi  dan  berorganisasi  secara politis.
Kebebasan  berekspresi  dalam  media sosial (media digital), seperti blog, facebook , dan twitter menciptakan bentuk baru komunikasi. Hal ini  karena  media  sosial  memungkinkan  berbagi, menciptakan  atau  memproduksi,  dan  bahkan mereproduksi informasi hingga informasi menjadi  semakin  beragam.  Ekspresi  di  media sosial  penuh  dengan  perbedaan  sehingga mungkin  lebih  besar  potensi  etis  dan  bahayanya dibandingkan  dengan  ekspresi offline .  Saat online, partisipan  bisa  anonim  atau  menganggap identitas  fiksi  atau  bisa  juga  mengeluarkan seseorang  dari  grup  komunitasnya,  dan  bermain di  dunia  siber  kapanpun  suka.  Pada  hakikatnya semua  platform  media  sosial  bermuara  pada pemberdayaan  masyarakat  dan  menjadi  alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ada  perbedaan  etik  pada  daring  ( online )  dan luring ( offline ). Beberapa faktor yang berkontribusi  pada  kemungkinan  implementasi bermedia  sosial  yang  baik  dalam  artian  yang penuh makna dan menginspirasi serta bertanggungjawab  pada  yang  lain,  sebagaimana dikatakan oleh Carrie James (2009: 16):
(1) Literasi teknis dan ketersediaan teknologi;
(2) Kognisi dan faktor-faktor yang berpusat pada moral orang (termasuk pembangunan kapasitas, kepercayaan dan nilai);
(3) Budaya peer daring  ( online )  dan  luring ( offline );
(4) Ada  atau  tidaknya  dukungan  etis  (mentor, kurikulum  pendidikan,  ketersediaan  kode atau aturan online ).
Jaminan  kebebasan  berekspresi  bukan berarti  memberikan  kebebasan  sebebas-bebasnya. Ada  sebuah  tata  nilai  dan  norma  dalam melakukan komunikasi di internet. Tata nilai dan norma  yang  kemudian  disebut netiquette merupakan  rujukan  bagi  setiap  pihak  dalam melakukan  komunikasi  di  internet,  termasuk media sosial (Turlow, dalam Nasrullah, 2014:122).  Etika  media  konvensional  lebih menitikberatkan pada dasar secara universal yang
diinginkan  secara  politik  dan  tujuan  sosial  yang ideal,  yang  di  dalamnya  termasuk  hak  privasi, rasionalitas, kejelasan fakta maupun opini dalam debat  publik,  penyingkapan  kepentingan,  dan pembagian  kepentingan  publik  menjadi  yang prioritas.  Sementara  itu,  media  sosial  (media baru/kontemporer)  butuh  untuk  memulai  dengan mempertimbangkan  munculnya  genre  maupun teknologi  yang  membentuk  ruang  publik. Selanjutnya juga bagaimana mungkin dari kasus- kasus  yang  muncul  di  media  sosial  itu  bisa memikirkan kembali asumsi-asumsi yang menurunkan norma etik.
Hubungan  antara  media  dan  etika  harus dipahami  secara  dinamis,  bukan  tetap.  Hal  yang sama  antara  audien  dan  produk  media  maupun teknologi  sebagai  juga  harus  dilihat  sebagai  hal yang  interaktif    (Lumby,  2003:2-3).  Dalam pandangan  Anne  Dunn  (dalam  Lumby  2003:  3), etika  harus  dipahami  secara defacto bukan dejure .  Berbagai  organisasi  sudah  berhasil membuat  kode  etik,  tetapi  persoalan  etika  lebih ke  keputusan  individu  menyeimbangkan  antara kepentingan  diri  sendiri  dengan  pertimbangan- pertimbangan  pragmatis  lain  dengan  cita-cita yang  lebih  luas.  Lebih  jauh  teori  kebebasan berekspresi  menurut  Emerson  (dalam  Adam, 2009:  325)  bukan  hanya  melibatkan  teknik bagaimana  menjadi  masyarakat  yang  lebih  baik melalui  prosedur  demokrasi.  Namun  harus  juga dilengkapi  dengan  pemahaman  visi  masyarakat, kepercayaan dan keseluruhan cara hidup yang di dalamnya termasuk toleransi, skeptisisme, alasan maupun  inisiatif  yang  memungkinkan  manusia merealisasikan potensinya.
Salah  satu  bentuk  nyata netiquette yang ada saat ini adalah Pedoman Pemberitaan Media Siber  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Pers  yang salah  satu  poinnya  mengatur  konten  yang dihasilkan  pengguna  ( User  Generated  Content ). Sisi  ini  berkaitan  dengan  komunikasi  yang dilakukan  pengguna  media  sosial.  Ada  lima alasan yang membuat diperlukannya etika dalam berkomunikasi  di  internet  termasuk media  sosial (Nasrullah,  2014:  122-124). Pertama, pengguna internet  berasal  dari  berbagai  latar  belakang kultural  dan  politik.  Kemajemukan  ini  merupakan sebuah  kenyataan  karena  internet  dengan  media sosial  di  dalamnya  merupakan  bentuk  ruang publik yang ideal. Potensi konflik yang mungkin besar  dari  hal  ini  membutuhkan  pedoman  untuk mengatur  komunikasi  yang  dilakukan. Kedua, komunikasi yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya berbasis teks sehingga memungkinkan
interpretasi  yang  berbeda  berdasarkan  latar belakang  setiap  pihak. Ketiga, konten  yang disebarkan  melalui  media  sosial  tidak  hanya tertuju langsung kepada pengguna yang diinginkan, tetapi dapat terjadi secara tidak langsung.
Komunikasi  yang  berbasis  internet  tidak hanya  melibatkan  dua  pihak  namun  banyak pihak. Keempat, media  sosial  tidak  terlepas  dari kehidupan  dunia  nyata.  Hubungan  antar-pengguna di media sosial merupakan transformasi hubungan  di  dunia  nyata  dengan  perantara teknologi.  Hal  inilah  yang  memerlukan  tata krama  atau  tata  nilai  dan  noma  dalam berkomunikasi. Kelima, etika berinternet diperlukan agar  setiap  pengguna  ketika  berada  di  dunia maya  memahami  hak  dan  kewajibannya  sebagai bagian dari dunia maya.
Adanya  etika  dalam  berkomunikasi  di media sosial bukan berarti membatasi kebebasan berekspresi seseorang. Tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan seseorang dibatasi oleh  kebebasan  orang  lain.  Selain  itu,  adanya etika  dalam  berkomunikasi  melalui  internet  juga untuk  menjamin  adanya  kenyamanan  dan keamanan  pengguna.  Hal  yang  berbeda  ketika ada upaya untuk menekan kebebasan berekspresi melalui  internet  yang  merupakan  ruang  publik dengan  ancaman  pidana  atas  dasar  pencemaran nama baik.
Dalam  konteks  kebebasan  berekspresi ( freedom  of  expression )  dengan  di  era  digital terkait  hak  cipta  Kembrew  (2007:  274) menyebutkan  sistem  lisensi  selimut  ( blanket- licensing  system ).  Sistem  ini  muncul  ketika perkembangan teknologi digital mulai memasuki semua lini dan memunculkan disrupsi baik ruang dan  waktu.  Sebagai  contoh  munculnya  televisi kabel  dianggap  melanggar  hak  cipta  televisi berjaringan  karena  perusahaan  televisi  kabel mencuri  konten  program-programnya.  Dengan mengadopsi  teknologi  komersial  televisi  kabel mendorong  penyiaran  melalui  siaran  radio kemudian  mengkopinya  ke  dalam  kabelnya. Contoh  lainnya  pertentangan  antara  radio  dan siaran  langsung  di  gedung  membeli  dari  agensi koleksi  royalti  yang  mengijinkan  radio  dan televisi  menyiarkan  material  hak  cipta  dengan membayar  biaya  wajib  kepada  Kongres  bukan dengan  pemilik  hak  cipta.  Hal  ini  untuk membatasi  hak  pemilik  hak  cipta  dengan memastikan mereka tidak bisa menahan kompetisi  dengan  menseting  harga  tinggi  secara artifisial.  Melalui sistem  lisensi  selimut  ini,  para
pemilik hak cipta tidak bisa lagi menolak secara sewenang-wenang  ijin  untuk  menyiarkan  kembali program  mereka  atau  untuk  mendukung  satu perusahaan dengan skema harga.
Beberapa contoh yang lain seperti ketika Apple menciptakan iTunes yang berisi file musik digital  dan  mengharuskan  penggunanya  untuk membayar  sebagai  konsekuensi  atas  musik-musik yang  dipilih  untuk  diunduhnya.  Atau  film-film yang  disiarkan  di  bioskop yang  bersaing  dengan video  rumah  ( home  video ).  Kecenderungan  ke arah home  video ini terjadi  karena  audien jaman sekarang  lebih  senang  menonton  di  rumah, sehingga  pendapatan  dari home  video jauh melesat dibanding penjualan tiket di bioskop.

## Pencemaran  Nama  Baik  dalam  Bingkai Regulasi Etika Virtual
Kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap  nama  baik  atau  reputasi  seseorang merupakan  dua  hal  yang  harus  diatur  secara seimbang. Dalam konteks kebijakan komunikasi, norma  hukum  yang  mengatur  hal  tersebut haruslah  lugas  dan  jelas  tanpa  menimbulkan keraguan bagi masyarakat dalam bertindak. Pada saat  ini  ada  kecenderungan  untuk  mengekang kebebasan  berekspresi  seseorang  dengan  norma hukum  pencemaran  nama  baik.  Apa  sebetulnya ruang  lingkup  hak  privasi  atau  yang  dapat dikategorikan  pencemaran  nama  baik  masih ambigu.  William  Posser  (dalam  Saptaningrum dan  Djafar,  2013:18-19)  mengungkapkan  ruang lingkup  konsep  privasi  yang  dapat  dijadikan rujukan dalam upaya mendefinisikan pencemaran nama baik dalam empat hal, yaitu:
(1) Gangguan  terhadap  tindakan  seseorang mengasingkan  diri  atau  menyendiri  atau gangguan terhadap relasi pribadinya;
(2) Pengungkapan  fakta-fakta  pribadi  yang memalukan secara publik;
(3) Publisitas  yang  menempatkan  seseorang secara keliru dihadapan publik dan
(4) Penguasaan  tanpa  ijin  atas  kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.
Konsep  privasi  yang  diungkapkan  oleh William  Posser  tersebut  sejalan  dengan  Prinsip- prinsip Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan atas  Reputasi  yang  dikeluarkan  oleh  Artikel  19 sebagai  hasil  lokakarya  di  London  pada  tahun 2000.  Dalam  prinsip  tesebut  diungkapkan bahwasanya  gugatan  pencemaran  nama  baik hanya  dapat  diajukan  apabila  (1)  Pernyataan yang  dinilai  mencemarkan  nama  baik  atau
privasi  tersebut  keliru  atau  terjadi  keteledoran dalam  mempertimbangkan  apakah  pernyataan tersebut  salah  atau  tidak  dan  (2)  Pernyataan tersebut  dibuat  untuk  tujuan  khusus  merugikan pihak yang dicemarkan nama baiknya. Pembatasan  kebebasan  berekspresi  hanya  dapat dilakukan  melalui  undang-undang  dalam  rangka melindungi  hak  dan  reputasi  orang  lain, melindungi  kepentingan  nasional,  ketertiban umum atau kesehatan dan moral masyarakat. Hal ini  sesuai  dengan  Pasal  19  ayat  3  Kovenan Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  yang telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dalam  bentuk UU  No.  12  Tahun  2005  (Saptaningrum  dan Djafar, 2013:12).
Kejelasan konsep pencemaran nama baik atau  hak  reputasi  yang  telah  diungkapkan menjadi  sebuah  syarat  mutlak.  Norma  hukum yang  samar  menyebabkan  kebingungan  serta ketakutan  sehingga  dapat  merugikan  banyak pihak.  Dunia  internasional  menekan  negara- negara  yang  masih  memberlakukan  aturan hukum  pidana  terhadap  pencemaran  nama  baik untuk mengubahnya menjadi hukum perdata. Hal ini didasarkan pada banyaknya upaya dari pihak- pihak  yang  berkuasa  untuk  membungkam  kritik masyarakat atas kejahatan mereka.
UU  ITE  memuat  ketentuan  penghinaan dan  pencemaran  nama  baik  di  dalam  Pasal  27 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut.
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.”
Esensi  penghinaan  atau  pencemaran nama  baik  dalam  UU  ITE  sejalan  dengan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yakni tindakan menyerang  kehormatan atau  nama  baik orang  lain  dengan  maksud  untuk  diketahui  oleh umum.  Dalam  makna  ini  yang  dimaksud  orang harus  merupakan  pribadi  kodrati  ( naturlijk persoon ) bukan pribadi hukum ( rechts persoon ), karena pribadi hukum tidak mungkin mempunyai perasaan  terhina  atau  tercemar  nama  baiknya. Pada  konten  yang  dianggap  mencemarkan  harus ada kejelasan identitas orang yang dihina sebagai identitas  orang  pribadi  tertentu  bukan  pribadi hukum,  orang  secara  umum  atau  sekelompok orang  berdasarkan  SARA.  Identitas  dimaksud bisa berupa foto atau gambar, username , riwayat hidup/ curriculum  vitae seseorang  atau  informasi
lain terkait dengan orang tertentu yang dimaksud. Meskipun  bukan  identitas  asli  harus  diketahui secara  umum  bahwa  identitas  tersebut  mengacu pada  orang  yang  dimaksud  (korban)  dan  bukan orang  yang  lain.  Dalam  pribadi  hukum  bisa  saja direpresentasikan  oleh  pengurus  atau  wakilnya yang resmi,  tetapi  delik  penghinaan  hanya  dapat ditujukan pada pribadi kodrati (Sitompul, 2012).
Menurut  Sitompul  delik  penghinaan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subyektif artinya  bahwa  perasaan  telah  tercemar  nama baiknya  itu  merupakan  hak  penuh  korban. Karena  yang  tahu  pada  bagian  mana  informasi atau  dokumen  elektronik  yang  dianggap  dan dirasakan sebagai  pencemaran nama  baik  adalah pribadi  korban  sendiri.  Namun  dalam  penilaian subyektif  terhadap  suatu  kasus  harus  diimbangi dengan  kriteria-kriteria  yang  lebih  obyektif. Kriteria  tersebut  bisa  berupa  konten  maupun konteks. Dalam konten yang dianggap mencemarkan  nama  baik  diperlukan  ahli  bahasa dalam  mencermati  kasusnya.  Demikian  juga dalam  konteks  diperlukan  ahli  sosial  maupun psikologi  untuk melihat  suatu  kasus pencemaran nama baik (Sitompul, 2012).
Sanksi  terhadap  pelanggaran  Pasal  27 ayat  (3)  UU  ITE  diatur  pada  Pasal  43  ayat  (1) UU  ITE.  Sanksi  tersebut  berupa  pidana  penjara paling  lama  enam  tahun  dan/atau  denda  aling banyak sebanyak satu milyar rupiah.
Sementara  itu,  ketentuan  yang  terkait dengan  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan (SARA)  terdapat  pada  Pasal  28  ayat  (2)  yang berbunyi:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras, dan antargolongan (SARA)”
Tujuan  dari  pasal  di  atas  adalah  untuk mencegah  terjadinya  permusuhan,  kerusuhan atau  bahkan  perpecahan  yang  didasarkan  pada SARA  akibat  informasi  negatif  yang  bersifat provokatif.  Sementara  pengertian  “tanpa  hak” dimaksudkan tanpa mempunyai alas hukum yang bisa  saja  lahir  dari  peraturan  perundang- undangan, perjanjian atau yang lainnya yang sah untuk melakukan perbutan yang dimaksud. Atau bisa  saja  dimaknai  sebagai  yang  melampaui wewenang yang diberikan.
Selanjutnya delik-deliknya dapat dilaporkan kepada  penyidik  POLRI/PPNS  ITE.  Penyidik PPNS ITE adalah Pegawai Negeri Sipil Informasi dan  Transaksi  Elektronik  dari  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  atau  bisa  juga dikirimkan  melalui  email:  cybercrimes  @mail. kominfo.go.id.  Sanksi  terhadap  pelanggaran  pasal- pasal  tersebut  bisa  dijatuhkan  jika  pelaku memenuhi semua unsur dan telah melalui proses peradilan  pidana.  Sanksi  tersebut  diatur  pada Pasal  43  ayat  (2)  UU  ITE,  yakni  berupa  pidana penjara  paling  lama  enam  tahun  dan/atau  denda aling banyak sebanyak satu milyar rupiah.
Dalam beberapa tahun belakangan, sejak tahun  2013  pada  akhir  periode  masa  jabatan presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  mulai mengajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang  Rencana  Kitab  Undag-Undang  Hukum Pidana  (RKUHP).  Usulan  RKUHP  ini  terus dilanjutkan  pada  periode  berikutnya.  Beberapa pasal  RKUHP  ini  dinilai  mengandung  beberapa problematika  dikarenakan  pasal-pasal  yang diajukan  sudah  pernah  dihapuskan  dengan keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Putusan tersebut  dituangkan  dalam  putusan  MK  Nomor 013-022/PUU-IV/2006  dan  Nomor  6/PUU- V/2007.  Beberapa  pasal  yang  dihapus  a.l.:  Pasal 154-155  tentang  kebencian  terhadap  pemerintah dan  Pasal  134,  136  bis,  137  tentang  penghinaan presiden.  Penghapusan  ini  seiring  dengan  era reformasi  yang  memberikan  kebebasan  dalam berbagai  sisi  serta  untuk  menghindari lesse majeste ,  bahwa  pemimpin  negara  tidak  bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik.
Sementara itu, pasal-pasal yang diajukan kembali  melalui  RKUHP  antara  lain  Pasal  262- 266 tentang penghinaan terhadap presiden, Pasal 284-285 tentang penghinaan terhadap pemerintah serta  Pasal  219-220  tentang  tindak  pidana terhadap  keamanan  negara  (kejahatan  ideologi negara) atau terkait penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme  dan  peniadaan ideologi  Pancasila.  Alasan  yang  menjadi  dasar dihidupkannya  lagi  pasal-pasal  di  atas  melalui RKUHP  adalah  setiap  orang  yang  menghina kepala  negara  dan  duta  besar  negara  lain  yang berada  di  Indonesia  dapat  dipidanakan  dengan Pasal  141-144.  Lalu  bagaimana  dengan  ketika kepala  negara  sendiri  dihina,  mengapa  justru tidak ada perlindungan dan pengaturan.
Analog  dengan  bunyi  alasan  di  atas adalah  dalam  rangka  melindungi  simbol-simbol negara  sendiri  ketika  dihina.  Namun  demikian
hal ini masih menjadi perdebatan panjang antara pemerintah  sebagai  pengusul,  serta  amanat Undang-Undang Dasar yang memberikan kebebasan  berekspresi  kepada  setiap  warga negara  serta  pihak  dewan  sebagai  representasi warga  masyarakat  yang  berwenang  membuat kebijakan maupun peraturan. Pertimbangan yang perlu dicatat adalah bahwa kebebasan juga harus dibatasi  pada  hal-hal  tertentu  terutama  yang menyangkut ketertiban umum.

## Etika Berkelindan dengan Budaya
Pembahasan  persoalan  etika  ternyata melintasi  semua  fungsi  yang  ada,  mulai  dari fungsi  media,  teknologi,  dan  struktur  organisasi. Namun  terdapat  dua  yang  paling  mendesak, dengan dampak potensial terbesar, yaitu keragaman budaya dan demokratisasi. Komitmen dalam mengatasi pluralisme budaya dapat dilihat secara  aksiologis  dan  ontologis.  Manusia  dalam perspektif komunitarian sebatas diskusi mengenai etnis atau suku, tetapi identitas mereka didasari  pada  ranah  sosial.  Merujuk  pada pemikiran Schutz bahwa kita dilahirkan ke dalam alam  semesta  sosiokultural  di  mana  nilai-nilai, komitmen  moral,  dan  makna  eksistensial keduanya  dianggap  dan  dinegosiasikan  dalam ranah  sosial  (Schutz,  1967:  150).  Ruang  publik dipahami  sebagai  mosaik  masyarakat  yang  di dalamnya  saling  dibedakan,  karena  memuat pluralisme  identitas  etnis  dan  pandangan  dunia. Keduanya  saling  berpotongan  untuk  membentuk ikatan sosial.
Robert  Entman  dan  Andrew  Rojecki (2000: 217) menunjukkan bagaimana dimensi ras pluralisme budaya harus bergerak maju di media. Terjadi  kompetisi  di  abad  ke-21,  di  mana Amerika  Serikat  tetap  menjadi  isu  unggul,  dan penelitian mereka menunjukkan jajaran yang luas dari sentimen rasis Putih terhadap orang Amerika Afrika  sebagai  sebuah  kelompok.  Warga Amerika  menekankan  bahwa  tidak  terdapat minoritas  rasis  tetapi  kenyataan  ini  tidak  sesuai kondisi di lapangan.
Dalam pengantarnya di buku New Media and  the  Politics  of  Online  Communities ,  Aris Mousoutzanis  (2010:  38)  menyebutkan  bahwa media baru dan internet di satu sisi mendestabilisasi batas-batas nasional dan menciptakan  jaringan  komunitas online .  Di  sisi lain  menegaskan  kembali  dan  menguatkan identitas  nasional  melalui  forum  diskusi,  grup online ,  website  yang  didedikasikan  untuk  anggota
kewarganegaraan khusus atau melalui komunitas penggemar online . Contoh hasil penelitian dalam buku  tersebut  salah  satunya  adalah  dampak internet di Uni Emirat Arab pada artikulasi sosial dan  komunitas  nasional  melalui  pembagian bahasa di mana individu telah memberikan celah antara  bahasa  nasional  (Arab)  dan  bahasa pergaulan online (Inggris) di satu sisi dan di sisi yang  lain  antara  ruang  pribadi  dan  komunitas online .
Contoh  lain  seperti  lingkungan online bagi  para  imigran  Polandia  di  Inggris,  melalui analisa  website  ternyata  bagi  para  imigran internet  memberikan  ruang  publik  bertukar  baik informasi praktis maupun nasehat dengan negara asalnya  tentang  perasaan  dan  pengalaman sebagai  imigran.  Ada  perbedaan  penggunaan media  baru  antara  remaja  asli  Italia  dan  latar belakang  migran.  Bagi  para  migran  sering digunakan  sebagai  alat  untuk  membangun hubungan  dengan  orang  tua  di  tanah  air  mereka dan menegosiasikan identitas hibrid baik sebagai Italia maupun migran.
Perkembangan  media  baru  memberi pengaruh perubahan identitas maupun pemaknaannya. Hal  ini  bisa  diilustrasikan  dari  maraknya komunitas virtual (misalnya virtual friends ) yang sering  disebut  fandom,  pada  awalnya  dianggap negatif  karena  dilihat  sebagai  masalah  atau penyakit. Namun, belakangan ini, online fandom justru dianggap positif karena dengan pengalamannya menggunakan  internet  sebagai  aktivitas  sosial justru membawa orang secara bersama membangun  persahabatan  dan  komunitas. Fandom bukan  lagi  asosial,  terisolasi  tetapi  sebaliknya mungkin berkontribusi dalam membangun ikatan dan relasi antara individu dan kelompok.
Contoh  kasus  di  Indonesia  terjadi  di Yogyakarta  komunitas  virtual  pecinta  golok selain berkomunikasi secara online , juga sesekali mengadakan  kopi  darat.  Kopi  darat  atau pertemuan  fisik  tentulah  bertujuan  untuk  lebih saling  mengenal  lebih  dekat,  selain  memang tradisi  budaya  komunitas  di  Yogyakarta  adalah paguyuban.  Dari  sinilah  semakin  menegaskan bahwa  etika  berkomunitas  sangat  terkait  dengan budaya  setempat  meski online menembus  batas ruang dan waktu.

## Demokratisasi dan Etika Global
Bagaimana media global, kerajaan hiburan,  layanan  kawat  internasional,  dan  dunia maya  memenuhi  potensi  fungsi  demokratis
mereka?  Setiap  pertanyaan  ini  mengemuka, banyak ahli etika merasa prihatin atas tujuan, dan sasaran  yang  hendak  dicapai.  Teknologi  seperti internet  yang  interaktif  menghubungkan  pengguna langsung tanpa gatekeepe r di antaranya.
Teknologi internet merupakan alat demokrasi yang  pada  prinsipnya  memicu  kekhawatiran bahwa media baru melayani kebutuhan masyarakat  dan  bukan  orang-orang  dari  kelompok kepentingan khusus atau pasar.
Di  era  digital,  narasi sosial  yang  disebut berita  adalah  agen  dari  musyawarah  politik. Dalam  demokrasi  deliberatif,  publik  harus menekan  klaim  mereka  "dalam  hal  diakses sesama warga mereka"; mereka harus "beralasan bahwa  di  luar  sempitnya  kepentingan  mereka" dan  menggunakan  argumen  bahwa  "dapat dibenarkan  untuk  orang-orang  yang  cukup  tidak setuju dengan mereka"
Kehidupan publik tidak dapat difasilitasi dalam  hal  teknis  saja,  tetapi  profesional  harus berbicara  tentang  isu-isu  moral  dalam  wacana moral  yang  tepat.  Ketika  wartawan,  misalnya, menyelidiki  kebijakan  pemerintah  yang  hampa atau  tidak  adil,  mereka  harus  melakukannya dalam nilai-nilai umum yang memiliki penerimaan  yang  luas  di  masyarakat  secara keseluruhan.  Dalam  tahap  inilah  demokratisasi yang  dipromosikan  oleh  media  kontemporer, memuat  nilai-nilai  untuk  diartikulasikan  dan diperdebatkan di antara publik.
Platform online terkadang secara sederhana  memberikan  ilusi  kebebasan  dan keaslian  juga  otonomi  untuk  tujuan  manipulasi dan  kontrol  lebih  jauh  oleh  institusi  media, kekuasaan  politik  maupun  industri  media. Bagaimana  internet  digunakan  untuk  kampanye politik  maupun  memobilisasi  pemilih  dalam pemilihan  presiden  Amerika  Serikat  Barrack Obama  saat  bersaing  deng  McCain.  Juga bagaimana  internet  digunakan  oleh  para  aktivis untuk  mencari  derajat  strategi  yang  pas  bagi mereka untuk menolak atau menggunakan ruang siber.  Kadang-kadang  muncul  penegasan  bahwa ruang  siber  merupakan  ruang  yang  eksklusif untuk aktivisme sosio-politik, merupakan lingkungan  yang  terbuka  dan  menawarkan sebagai ruang aktivis transnasional. Pada konteks ini  warganet  harus  pintar  memilih  kapan menjadikan  ruang  siber  yang  harus  diisi  sebagai ruang  virtual  dan  kapan  harus  menguji  sebagai ruang untuk mengajukan hak protes.
Pandangan Electronic Civil Disobidience (ECD)  mempunyai  pertimbangan  etis  dan implikasi  hukum  ketidakpatuhan  dan  aktivisme politik. Aktivitas yang dijalankan juga mereproduksi  pola  dominan  hegemoni  teknologi dan  determinisme  yang  mengekslusi  agen  lokal dan  menciptakan  kembali  rantai  diskriminasi perintah  dalam  mobilisasi  sosial  politik.  Salah satu  praktik  ECD  di  antaranya  melalukan  protes virtual  yang  mendukung  gerakan  Zapatista melawan  pemerintah  Meksiko  pada  tahun  1990- an dengan nama SWARM. FloodNet merupakan aplikasi komputer yang didesain untuk mengeblok  sementara  akses  website  khusus, meski  tidak  ada  bukti  yang  rilis  resmi  namun dikatakan  bahwa  saat  terjadi  serangan  tersebut website pemerintah Meksiko mengalami penurunan  aktivitas.  Gerakan  ini  sebagai  bukti aktivisme  virtual  global  yang  tidak  saja  menjadi poin  pengetahuan  ahli  yang  lebih  jelas denganmelalui  akses  digital  akan  mempunyai suara. Dan yang lebih penting di dalam kekuatan global,  kontrol  dan  penolakan  akan  memunculkan legitimasi  subyek  (Vlavo,  168-169).  Jadi seharusnya  protes  yang  dilakukan  harus  penuh makna  dan  secara  eksklusif  mengandalkan teknologi digital.

## Kesimpulan
Etika  utilitarian  yang  mendominasi profesi  media  perlu  diganti  dengan  teori deontologis  mutakhir.  Penjelasan  atas  argumen ini merujuk  pada  praktik  yang  menilai  moralitas sebagai  suatu  tindakan  berdasarkan  kepatuhan pada  peraturan.  Dimana  Etika  deontologis biasanya dianggap sebagai lawan dari konsekuensialisme,  etika  pragmatis,  dan  etika kebajikan.  Dalam  proses  restrukturisasi  etika media  tidak  bersifat  utilitarian,  komposit  dan normatif.  Mengingat  etika  menjadi  bersifat eksplisit  dalam  memahami  karakter  lintas budaya.  Sebagai  etika  profesional  umum  yang benar,  etika  media  harus  direposisi  sebagai domain  komparatif.  Dikarenakan  etika  bermedia sebagian  bermuatan Western ,  bias  gender,  dan mono-budaya.
Artinya  etika  media  harus  berkarakter internasional, meretas jenis kelamin inklusif, dan multikultural.  Mengingat  media  telah  memiliki jangkauan  global  terkait  sistem  komunikasi  dan institusi  memerlukan broadband etika  sepadan dengan  ruang  lingkupnya.  Dengan  berakar  pada bahasa, budaya, dialog, dan identitas dalam relasinya dengan  etika  media  memiliki  kesempatan  untuk
menetapkan  standar  lintas-budaya  untuk  semua etika terapan dan profesional.
Sejalan  dengan  simpulan  di  atas, kerangka tanggung jawab sosial untuk penyiaran harus bersifat  distributif,  yang  berpedoman  pada etika  profesional  dan  tanggung  jawab  sosialnya berlaku  juga  untuk  surat  kabar  dan  majalah. Karena  prinsip  distribusi  akan  menghasilkan akses  norma  yang  merata  agar  semua  orang mengikuti standar yang setara.
Namun,  tanggung  jawab  sosial  untuk penyiaran  dan  akses  yang  distributif  untuk telekomunikasi  adalah  pedoman  dalam  pengaturan secara  nasional.  Dalam  konteks  ini  karena wilayah  ini  terkait  dengan  regulasi  penggunaan ranah  publik  berupa  frekuensi.  Pemilik  modal umumnya  menganggap  bahwa  industri  yang  ada adalah melayani entitas politik yang eksplisit. Di era  digital  yang  semua  berakar  dari  internet, satelit,  dan  World  Wide  Web,  maka  idealnya semua  audien  akan  menggunakan  semua  jenis layanan media dan ini berlaku untuk semua jenis penonton.  Oleh  karena  itu,  pedoman  normatif seharusnya menjadi akses universal , berdasarkan kebutuhan publik.
Perlu  disadari  dan  dipahami  bahwa banyak  pihak  merasa  sangsi  dengan  kebijakan pengaturan  etika  oleh  pemerintah.  Hal  ini  bisa dilihat  seperti  munculnya  sikap  pesimistik terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE)  dalam  implementasi  teknisnya. Muncul beberapa anggapan yang terlontar dalam ungkapan  bahwa  undang-undang  ini  berpeluang tidak  diimplementasikan  atau  menjadi  sumir, karena ketentuan soal cyber pornografi ini sangat pelik,  terkait  dengan  paparan  teknisnya.  Dalam pandangannya  ketika  seseorang  tinggal  di wilayah  Indonesia,  maka  akan  tetap  dapat mengakses situs berbau pornografi meski sedang bermain  di  domain  luar  negeri.  Kesulitan  yang kemudian  muncul  adalah  terkait  dengan  perkara yang  melibatkan  pihak  luar  negeri.  Selanjutnya yang  menjadi  persoalan  adalah  apakah  UU  ini benar-benar  bisa  menghukum  pelaku  yang berada  di  luar  negeri?  Misalnya  saja  orang Indonesia  mempunyai  situs  porno  di- host luar negeri, dengan identitas palsu.
Saat  ini,  terdapat  relawan  berjaringan yang  membuat  laporan-laporan  atau  informasi dan  data  seputar  implementasi  dan  tata  kelola internet  di  Indonesia.  Bahkan  tidak  sedikit  pula relawan  yang  dalam  kegiatannya  juga  memberi pendampingan-pendampingan  ke  masyarakat
baik  terkait  ketika  ada  masalah  maupun  berupa bersifat  literasi.  Di  sisi  lain  pemerintah  juga sudah  menjalin  kerjasama  maupun  menginisiasi kegiatan-kegiatan  berinternet  sehat  melalui bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  maupun dengan  para  relawan  di  tingkat  masyarakat. Namun,  catatan  yang  harus  menjadi  perhatian justru  di  legislatif,  dalam  beberapa  kasus legislatif  terlihat  tidak  paham  atas  dinamika  tata kelola internet ini, sehingga tidak jarang menjadi tidak  pas  ketika  memutuskan  berlakunya  suatu UU.
Kearifan  sangat  dibutuhkan  untuk  melihat berbagai  perspektif  etika,  terlebih  etika  dalam percepatan  sebuah  teknologi  baru  (digital)  yang seringkali  menghasilkan  produk-produk  informasi yang  juga  memiliki  sisi  konstruktif  sekaligus destruktif.  Sehingga  persoalan  kajian  etika hendaknya  harus  direfleksikan  kembali  melalui konsep  etika  sebagai  sebuah  pengetahuan. Merujuk  pada  pandangan  Sudarminta  (1993) bahwa etika lebih dipahami sebagai pengetahuan yang merefleksikan masalah-masalah  moral  atau kesusilaan secara kritis dan sistematis berdasarkan  penalaran  akal  budi  dan  nilai-nilai kemanusiaan  pada  umumnya.  Dalam  pandangan ini,  etika  bisa  diturunkan  secara  metodis  yang bersumber  dari  keyakinan  agama  atau  rujukan teologi  dan  filsafat moral. Pengaturan  seperti  ini ketika sudah masuk pada domain kebijakan tentu tidak  akan  luput  dari  berbagai  pelanggaran, karena  sulit  untuk  menebak  bahkan  mengatur jalan  pikiran  dan  perilaku  seseorang  dengan membatasi  dan  memberangus  kebebasannya mencari informasi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adam, G. Stuart. Freedom of Expression and the Liberal  Democratic  Tradition.  dalam Wilkins,  Lee and  Christians,  Clifford  G. (2009). The  Handbook  of  Mass  Media Ethics .  Editors.  New  York  and  UK: Routledge.
Beer,  David.  (2013). Popular  Culture  and  New Media the politics of Cirkuit. Palgraveconnect.
Benigner,  J.R.,  and  J.A.  Gusek.  (1995).  The Cognitive  Revolution  in  Public  Opinion and  Communication  Research.  In  T.L. Glasser  and  C.T.  Salmon,  eds.,  Public Opinion  and  the  Communication  of
Consent ,  pp.217-248.  New  York:  The Guilford Press.
Entman, Robert M. and Andrew Rojecki. (2000). The  Black  Image  In  The  White  Mind Media  and  Race  in  America .  Chicago and  London:  The  University  of  Chicago Press.
James,  Carrie  with  Katie  Davis,  Andrea  Fores, John  M.  Francis,  Lindsay  Pettingill, Margareth Rundell and Howard Gardner. (2009). Young  People,  Ethics,  and  New Digital  Media:  a  synthesis  of  goodplay project .  (The  John  D.  And  Catherine  T.
MacArthur Foundation reports on digital media  and  learning).  et  al.  USA:  MIT Press.
Kizza,  Joseph  Miga.  (2010). Ethical  and  Social Issues  in  The  Information  Age .  London: Springer.
Lumby,  Catherine,  and  Probyn,  Elsphet.  (2003). Remote Control New Media, New Ethics .
Editors.  New  York:  Cambridge  University Press.
McLeod, Kembrew. (2007). Freedom of Expression Resistance and Repression in
the Age of Intellectual Property .
Minneapolis:  University  of  Minnesota Press.
Mousoutzanis, Aris & Daniel Riha. (2010). New Media  and  the  Politics  of  Online Communities .  Oxford:  Inter-Disciplinary Press.
Nasrullah,  Rulli.  (2014). Teori  dan  Riset  Media Siber  (Cybermedia) .  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
Palfrey,  John  and  Gasser,  Urs.  (2008). Born Digital:  Understanding  the  first  generation of  digital  native .  New  York:  Basic Books.
Prensky,  Marc.  (2001).  Digital  Natives,  Digital Immigrants.  From On  the  Horizon (MCB  University  Press,  vol.  9  No.  5, October 2001) dalam www.marcprensky. com, diakses 11 Oktober 2019.
Saptaningrum,  Indriaswati  D  dan  Wahyudi Djafar. (2013). Tata Kelola Internet yang Berbasis Hak: Studi Tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet dan Dampaknya Terhadap Perlindungan
Hak Asasi Manusia . Jakarta: ELSAM.
Schutz,  Alfred.  (1967). The  Phenomenology  of the  Social  World .  USA:  Northwestern University Press.
Sitompul,  Josua.  (2012). Cyberspace,  Cybercrimes, Cyberlaw :  Tinjauan  Aspek  Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.
Sudarminta, J. (1992). Etika dan Ilmu Pengetahuan, Perlunya Suatu Dialog, dalam Etika Pers dan  Profesionalisme  dengan  Nurani; Alex Sobur, Humaniora, Bandung.
Vlavo,  Fidel.  (2010).  Click  Here  to  Protest: Electronic  Civil  Disobedience  and  the
Future Social Mobilisation, in Mousoutzanis, Aris & Daniel Riha. New
Media  and  the  Politics  of  Online Communities .  Oxford:  Inter-Disciplinary Press.
Wright,  C.R.  (1995). Mass  Communication:  A Sociological  Perspective .  New  York: Random House.

## Situs Internet
Memahami  Efek  Media  dalam  Masyarakat; www.agewenats.blogspot;  diakses  pada tanggal 24 Mei 2016
www.id.safenetvoice.org, diakses pada Mei 2018 www.splcenter.org, diakses pada Mei 2018 www.wiesenthal.org, diakses pada Mei 2018 www.msn.com, diakses pada 11 Oktober 2019 www.marcprensky.com,  diakses  pada  11  Oktober 2019

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik