## MEMBANGUN KESIAPAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI PURWOREJO MENYONGSONG ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Murry Harmawan Saputra murryharmawansaputra@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Purworejo

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  dan  menganalisis  upaya  yang  harus dilakukan  untuk  membangun  kesiapan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  yang  ada Kabupaten  Purworejo  dalam  menghadapi  implementasi  Masyarakat  Ekonomi  Asean (MEA)  yang  akan  dimulai  pada  akhir  tahun  2015  ini.  Pelaksanaan  kesepakatan  MEA yang  sudah  di  depan  mata,  membuat  banyak  pihak  tertarik  untuk  melakukan  kajian secara  mendalam  mengenai  kesiapan  UKM  baik  secara  nasional  maupun  di  tingkat daerah-daerah  termasuk  juga  di  Kabupaten  Purworejo.  Tidak  dapat  dipungkiri, implementasi Masyarakat Ekonomi Asean akan memberikan dampak positif dan negatif bagi  industri-industri  dan  pelaku  usaha  di  daerah.  Dampak  positif  dengan  adanya  pasar bebas  dan  terintegrasi  dikawasan  ASEAN  akan  dapat  dirasakan  manfaatnya  apabila pelaku  usaha  lokal  telah  mempunyai  kesiapan  dan  daya  saing  terhadap  produk  yang datang  dari luar negeri, demikian sebaliknya dampak  negatif akan terasa apabila pelaku usaha lokal maupun nasional tidak produktif dan tidak berdaya saing.
Kabupaten  Purworejo  mempunyai  banyak  potensi  ekonomi  dan  pelaku  UKM diberbagai bidang. Beberapa produk unggulan khas daerah Purworejo diantaranya adalah olahan susu kambing etawa, gula merah, kerajinan bambu, lanting, pembibitan tanaman, berbagai budidaya buah-buahan, pembibitan ikan gurami, jamur tiram, produksi sangkar burung,  dan  sebagainya.  Komoditas-komoditas  tersebut  merupakan  primadona penggerak ekonomi di kabupaten Purworejo yang banyak menyerap tenaga kerja. Namun demikian  potensi  ekonomi  tersebut  belum  semuanya  telah  terkelola  dengan  baik  dan mempunyai daya saing yang kuat ketika dihadapkan pada kondisi persaingan bisnis yang ketat.
Oleh  karena  itu  diharapkan  dengan  adanya  kajian  mengenai  bagaimana membangun  kesiapan UKM di  kabupaten Purworejo  ini  dalam  menyongsong MEA ini, akan bermanfaat dan semakin  menambah kapasitas, kapabilitas dan bekal kesiapan para pelaku  usaha  untuk  memperbaiki  tata  kelola  usahanya,  sehingga  semua  UKM  di Purworejo  akan  semakin  berdaya  saing  tinggi  dan  bahkan  mampu  memanfaatkan peluang baru dengan adanya implementasi Masyarakat Ekonomi Asean tersebut.
Kata-kata  kunci:  UKM,  MEA,  Purworejo,  produk  unggulan,  daya  saing,  manajemen bisnis

## PENDAHULUAN
Persaingan  usaha  yang  semakin ketat  saat  ini  tidak  hanya  terjadi pada  industri-industri  besar,  tapi  juga pada  industri  skala  mikro  atau  kecil. Pelaku  Usaha  Kecil  dan  Menengah (UKM)  harus  dapat  mengembangkan  diri
dan  berinovasi  sesuai  dengan  keinginan pasar,  agar  produk  yang  mereka  hasilkan dapat  bersaing  dan  diterima  dengan  baik oleh konsumen.
Implementasi  atau  penerapan  kesepakatan Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  akan direalisasikan pada akhir tahun 2015.
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA) merupakan satu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, bertujuan untuk meningkatkan  investasi  asing  di  kawasan Asia  Tenggara,  termasuk  Indonesia  yang juga  akan  membuka  arus  perdagangan barang dan jasa dengan mudah ke negara- negara di Asia Tenggara. Dalam kesepakatan  tersebut  terdapat  lima  hal yang tidak boleh dibatasi peredarannya di seluruh negara Asean termasuk Indonesia, yaitu Arus barang, Arus jasa, Arus modal, Arus  investasi  dan  Arus  tenaga  kerja terlatih.    Dalam  situasi  dimaksud  yang menjadi  taruhan  adalah  daya  saing,  baik dari  sisi  produk  maupun  sumber  daya manusia  (SDM),  karena  apabila  tidak disiapkan  maka  ada  kemungkinan  negeri ini  akan  menjadi  pasar  dari  produk  asing dan  masyarakat  kita  hanya  sebagai penonton,  karena  tidak  mampu  bersaing dengan  tenaga  asing  yang  lebih  ahli. Pelaksanaan kesepakatan MEA yang sudah di depan  mata,  membuat  banyak  pihak  tertarik untuk  melakukan  kajian  secara  mendalam mengenai  bagaimana  membangun  kesiapan UKM baik secara nasional maupun di daerah- daerah  termasuk  juga  kesiapan  UKM  di Kabupaten Purworejo.
Kabupaten  Purworejo  merupakan kabupaten  yang  mempunyai  banyak potensi  ekonomi  dan  pelaku  UKM diberbagai  bidang.  Beberapa  produk unggulan khas daerah Purworejo diantaranya  adalah  olahan  susu  kambing etawa,  gula  merah,  kerajinan  bambu, lanting,  pembibitan  tanaman,  berbagai budidaya  buah-buahan,  pembibitan  ikan gurami,  jamur  tiram,  produksi  sangkar burung,  dan  sebagainya.  Komoditas- komoditas tersebut merupakan primadona penggerak ekonomi di kabupaten Purworejo  yang  banyak  menyerap  tenaga kerja.  Namun  demikian  potensi  ekonomi tersebut  belum  semuanya  telah  terkelola dengan  baik  dan  mempunyai  daya  saing yang kuat ketika dihadapkan pada kondisi persaingan bisnis yang ketat.
UKM yang merupakan pelaku ekonomi  mayoritas  adalah  salah  satu komponen penting dalam sistem pembangunan. Oleh karena  itu, kebijakan pemberdayaan UKM harus sejalan dengan dan  mendukung  kebijakan  pembangunan khususnya dalam bidang pertanian, perdagangan dan ekonomi pedesaan. Oleh karena  itu,  UKM  di  daerah  sudah semestinya diberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya, dan dijamin  kepastian  usahanya.  Selain  itu usaha  kecil  dan  menengah  juga  perlu
diperluas aksesnya terhadap keterjangjauan permodalan
dan sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan  kesempatan  usaha  dan potensi  sumberdaya  lokal  yang  tersedia untuk  meningkatkan  produktivitas  dan efisiensi  usaha,  serta  mengembangkan ragam produk unggulannya.
Khusus  UKM  di  bidang  perdagangan dan  usaha    ritel,  di  Purworejo  juga  telah berkembang  menjadi  industri  tersendiri yang menarik. Beberapa faktor pendukung  perkembangan  usaha  ritel diantaranya  adalah  cukup  terbukanya peluang  pasar,  perkembangan  usaha manufaktur yang akan memasok produknya ke retailer (peritel), dan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan  ekonomi  dengan  cara  salah satunya  mengembangkan  dan  revitalisasi beberapa pasar tradisional. Dalam perkembangannya  industri  ritel  juga sangat  dipengaruhi  oleh  perubahan  yang terjadi  di  dalam  masyarakat,  konsumen yang  pada  awalnya  hanya  mementingkan barang kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi,  kini  telah  bergeser  dengan bertambahnya kebutuhan mengenai masalah kenyamanan, kebersihan, keamanan dalam berbelanja, dan kelengkapan barang yang disediakan oleh pelaku  usaha.  Hal  ini  tentu  menjadi
tantangan  tersendiri  bagi  pelaku  UKM sektor  ritel  di  Purworejo.  Usaha  ritel  di pasar tradisional di Purworejo merupakan bidang  usaha  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Purworejo  secara  luas,  oleh karena  itu  masa  depan  keberlangsungan usaha ritel tradisional dan UKM yang lain perlu  mendapat  perhatian  dari  semua pihak,  dan  perlu  dikaji  secara  mendalam agar mereka dapat meningkatkan kapabilitas dan kapasitas usahanya sehingga  mempunyai  daya  saing  yang memadai.
Kajian ini bertujuan untuk memaparkan  dan  menganalisis  upaya yang  harus  dilakukan  berbagai  pihak untuk  membangun  kesiapan  Usaha  Kecil dan  Menengah  (UKM)  diberbagai  bidang yang  ada  Kabupaten  Purworejo,  dalam menghadapi  implementasi  Masyarakat Ekonomi  Asean  (MEA)  yang  akan dimulai  pada  akhir  tahun  2015  ini. Diharapkan dengan adanya kajian mengenai bagaimana membangun kesiapan  UKM  di  kabupaten  Purworejo dalam  menyongsong  MEA  ini,  akan bermanfaat dan semakin menambah bekal kesiapan  para  pelaku  usaha  kecil  dan menengah  untuk  memperbaiki  tata  kelola usahanya,  sehingga  semua  UKM  di Purworejo  akan  semakin  berdaya  saing tinggi  dan  bahkan  mampu  memanfaatkan
peluang baru dengan adanya implementasi Masyarakat Ekonomi Asean tersebut.

## KAJIAN LITERATUR

## Definisi Usaha Kecil
Badan Pusat Statistik
mendefiniskan  Usaha  Mikro  sebagai usaha  yang  memiliki  tenaga  kerja  lebih dari  4  orang  .  Sedangkan  Usaha  Kecil sebagaimana  dimaksud  Undang-undang No.9  Tahun  1995  adalah  usaha  produktif yang  berskala  kecil  dan  memenuhi kriteria  kekayaan  bersih  paling  banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan paling banyak
Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank  maksimal  di  atas  Rp50.000.000,- (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). World  Bank mendefinisikan  Usaha  Kecil atau Small  Enterprise ,  dengan  kriteria:
Jumlah  karyawan  kurang  dari  30  orang; Pendapatan  setahun  tidak  melebihi  $  3 juta; Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta.
Namun demikian pengertian terbaru  mengenai  Usaha  Kecil  menurut Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008 adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dari usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp50.000.000,00 (lima puluh  juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat  usaha;  atau  mememiliki  hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima ratus juta rupiah).

## Definisi Usaha Menengah
Pengertian Usaha Menengah menurut  Badan  Pusat  Statistik  adalah usaha  yang  memiliki  tenaga  kerja  antara 20  orang  hingga  99  orang.  Sedangkan Usaha  Menengah  sebagaimana  dimaksud Inpres  No.10  tahun  1998  adalah  usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan  usaha  bersih  lebih  besar  dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai  dengan  paling  banyak  sebesar Rp.10.000.000.000,00,  (sepuluh  milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan  tempat  usaha  serta  dapat
menerima  kredit  dari  bank  sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  s/d  Rp.5.000.000.000,00  (lima milyar rupiah). World
Bank mendefinisikan  Usaha  Menengah  atau Medium  Enterprise adalah  usaha  dengan kriteria :  Jumlah karyawan  maksimal 300 orang; Pendapatan setahun hingga sejumlah  $  15  juta;  Jumlah  aset  hingga sejumlah $ 15 juta Sedangkan  pengertian  Usaha  Menengah menurut  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2008  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang
dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  Usaha  Kecil  atau  usaha  besar yang  memiliki kekayaan  bersih  lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta upiah) sampai dengan paling banyak
Rp.10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan  tempat  usaha;  atau  memiliki hasil  penjualan  tahunan lebih  dari Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar  rupiah).  Secara  detil  berbagai defisnis  usaha  kecil  dan  menengah dipaparkan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Definisi UKM dari Berbagai Sumber Organisasi Jenis Usaha Kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) Usaha Kecil Pekerja 5 – 19 orang Usaha Menengah Pekerja 20 – 99 orang Bank Indonesia Usaha Mikro a. Usaha  yang  dijalankan  oleh  rakyat  miskin atau mendekati miskin b. Dimiliki  oleh  keluarga  sumber  daya  lokal dan teknologi sederhana
c. Lapangan  usaha  mudah  untuk exit dan entry Usaha Menengah  a. Aset < Rp 5 M untuk industri b. Aset  <  Rp  600  juta  diluar  tanah  & bangunan c. Omzet tahunan < Rp 3 M Bank Dunia Usaha Kecil a. Jumlah karyawan < 30 orang b. Pendapatan setahun < $ 3 juta
c. Jumlah aset < $ 3 juta
Sebagai  acuan  utama  pengertian UKM  pada  kajian  ini  mengacu  pada Undang-undang  UKM  Nomor  20  Tahun 2008, yaitu:
1)  Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif milik  orang  perorangan  dan/atau  badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha  Mikro.  Kriteria  Usaha  Mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki  kekayaan  bersih  paling banyak  Rp50.000.000,00  (lima puluh  juta  rupiah)  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan paling  banyak  Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2)  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dari  Usaha  Menengah  atau Usaha  Besar  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Kecil.  Kriteria Usaha  Kecil  adalah sebagai berikut:
a. memiliki  kekayaan  bersih  lebih dari  Rp50.000.000,00  (lima  puluh juta  rupiah)  sampai  dengan  paling banyak  Rp500.000.000,00  (lima
ratus  juta  rupiah)  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan lebih  dari  Rp300.000.000,00  (tiga ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar lima ratus juta rupiah).
3)  Usaha Menengah adalah  usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri, yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung dengan Usaha  Kecil atau Usaha Besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan lebih  dari  Rp2.500.000.000,00  (dua milyar  lima  ratus  juta  rupiah) sampai dengan paling banyak
Volume  11,  No.3, Agustus 2015 - SEGMEN Jurna Manajemen dan Bisnis |Edisi Khusus Era MEA
Rp50.000.000.000,00  (lima  puluh milyar rupiah).
4)  Usaha  Besar  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  dilakukan  oleh  badan usaha  dengan  jumlah  kekayaan  bersih atau  hasil  penjualan  tahunan  lebih  besar dari  Usaha  Menengah,  yang  meliputi usaha  nasional  milik  negara  atau  swasta, usaha  patungan,  dan  usaha  asing  yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

## Konsep Daya Saing
Menurut  Porter  (1980;56),  daya  saing (kemampuan/strategi untuk bersaing) dari suatu  produk/perusahaan/industri  bukan hanya dilihat dari sisi produksi (kemampuan  untuk  menghasilkan  produk yang  murah)  tetap  merupakan  kombinasi dari  hasil  akhir  (tujuan/misi)  dengan upaya  (kebijakan)  untuk  mencapainya. Upaya  ini  (yang  digambarkan  sebagai roda  strategi  bersaing),  bukan  hanya upaya  produksi  saja  (manufakturing,  lini produk serta penelitian
dan pengembangan), tetapi melibatkan keuangan,  pemasaran  dan  target  pasar, penjualan,  distribusi,  pengadaan  dan pembelian  barang  serta  tenaga  kerja. Dalam  merumuskan  kemampuan  dan strategi  bersaing,  ada  beberapa  hal  yang harus  dijawab,  yaitu:  apa  yang  sedang
dilakukan perusahaan sekarang, bagaimana  dengan  kondisi  lingkungan (analisis  industri,  pesaing,  sosial  politik dan  kekuatan  kelemahan  relatif),  dan  apa yang seharusnya dilakukan perusahaan. Porter  kemudian  mengembangkan  lima kekuatan  dalam  analisis  struktur  industri, yaitu: intensitas persaingan dalam industri, tantangan pendatang baru, tekanan  produk  substitusi,  daya  tawar pembeli  dan  daya  tawar  pemasok.  Dari lima  kekuatan  ini  ada  tiga  strategi  dasar keberhasilan,  yaitu:  kepemimpinan  biaya keseluruhan  ( over-all  cost  leadership), diferensiasi (differentiation) dan  fokus ( focus ).
Penelitian  mengenai  daya  saing  industri yang  menggunakan  pendekatan  model Porter  telah  banyak  dilakukan  oleh  para peneliti  terdahulu  (Ozlem  2002;  Pi-ying dan  Lai  2005;  Plawgo  dan  Chapman 1998).Penelitian tersebut juga menggunakan  model  diamond  Porter dengan  membuat  penyesuaian  terhadap berbagai  unsur  daya  saing  menurut  jenis industri yang di analisis.
Pertimbangan utama peneliti dan pengkaji menyesuaikan  beberapa  unsur  dimensi daya saing model diamond Porter ialah:
1.  Unsur  biaya  tenaga  kerja  dan  biaya bahan  pada  dimensi  kondisi  faktor sudah termasuk dalam penghitungan
biaya  per  unit  produk.  Perusahaan akan  lebih  berdaya  saing  manakala menggunakan bahan baku lokal dan tenaga  kerja  lokal,  karena  lebih efisien.
2.  Unsur  ukuran  pasar  pada  dimensi kondisi permintaan lebih
menggambarkan kinerja bukan menggambarkan daya saing.
3.  Unsur  akses  atau  cakupan  pasar pada  dimensi  kondisi  permintaan lebih  menggambarkan  potensi  daya saing.  Sehingga  bagi  perusahaan yang  mempunyai  akses  pasar  ke pasar internasional akan lebih berdaya saing.
4.  Unsur  inovasi  dimaknai  sebagai penerapan hasil dari gagasan kreatif
dalam perusahaan. Didalam lingkungan  yang  dinamis  dewasa ini,  Perusahaan  dituntut  untuk mampu  menciptakan  gagasan  baru secara  kreatif  dengan  menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan  pelayanan  yang  dapat memuaskan pelanggan. Inovasi menjadi  salah  satu  faktor  kunci dalam  keberhasilan  usaha  dan peningkatan daya saing.
5. Perusahaan akan lebih berdaya saing manakala  mempunyai  kemampuan menjalin  kerjasama  secara  baik
dengan  perusahaan  lain,  seperti: penyedia  bahan,  para  perantara, media promosi, dan sebagainya.
Daya  saing  dari  perusahaan  dapat ditentukan  oleh  banyak  faktor,  tujuh diantaranya  yang  sangat  penting  adalah: keahlian  atau  tingkat  pendidikan  pekerja, keahlian  pengusaha,  ketersediaan  modal, sistem  organisasi  dan  manajemen  yang baik (sesuai kebutuhan bisnis), ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi,  dan  ketersediaan  input-input lainnya seperti energi, dan bahan baku.

## KAJIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  kajian  telah  penulis  himpun dari  berbagai  sumber  yang  relevan  dan kredibel  terkait  dengan  produk  unggulan kabupaten Purworejo dan usaha kecil dan menengah (UKM) di Purworejo. Sumber- sumber  sebagai  bahan  kajian  tersebut diantaranya berasal data-data yang dikutip dan  dianalisa  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo yaitu
“Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)  Kabupaten  Purworejo  periode 2010-2014”  dan  Badan  Pusat  Statistik “Kabupaten  Purworejo  Dalam  Angka 2014”,  Bappeda  Kabupaten  Purworejo, Disperindagkop  Kabupaten  Purworejo dan sumber-sumber lain yang kredibel.
1. Kondisi dan Potensi Produk
Unggulan Daerah dan UKM Purworejo
Berdasarkan  fakta,  angka,  dan  data yang  telah  penulis  himpun  dari  Badan Pusat  Statistik  Kabupaten  Purworejo, Badan  Perencanaan  Daerah  Kabupaten Purworejo, Dinas Perindustrian Perdagangan  dan  Koperasi  Kabupaten Purworejo dan berbagai sumber data yang lain  yang  kredibel,  maka  secara  umum dapat  disampaikan  bahwa  kondisi  dan potensi  produk  unggulan  serta  pelaku usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  di kabupaten  Purworejo  beberapa  telah  siap menghadapi  persaingan,  namun  beberapa komoditi  juga  masih  harus  banyak berbenah  diri  dengan  serius  untuk menghadapi  persaingan.  Sektor  industri kecil  dan  rumah  tangga,  perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, transportasi,  berbagai  bidang  jasa,  dan konstruksi  sebagian  telah  mengalami perkembangan  dan  pertumbuhan  yang menggembirakan. Namun demikian sebagian  besar  produk  unggulan  daerah seperti  olahan  susu  kambing  etawa,  gula merah, kerajinan bambu, lanting, pembibitan  tanaman,  berbagai  budidaya buah-buahan,  pembibitan  ikan  gurami, jamur  tiram,  produksi  sangkar  burung, dan  hasil-hasil  kerajinan  dan  pertanian
masih sangat memerlukan sentuhan manajemen bisnis yang baik. Oleh karena, itu  hasil  kajian  ini  sekaligus  berupaya menyampaikan  rekomendasi-rekomendasi strategi  untuk  meningkatkan  kesiapan usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  di kabupaten Purworejo agar mampu bersaing  dan  semakin  produktif  dalam rangka  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi Asean yang sebentar lagi akan dilaksanakan.
2. Rekomendasi

## Strategi

## Pengembangan UKM di Purworejo
Dari  hasil  pengamatan  dan  analisa data  mengenai  kondisi  dan  potensi  usaha kecil dan menengah (UKM) di kabupaten Purworejo  yang  telah  dilakukan,  maka dapat  direkomendasikan  beberapa  konsep dan  strategi  mengenai  pemberdayaan masyarakat khususnya UKM di Purworejo sebagai berikut:
a. Kemudahan dalam Akses
Permodalan
Salah satu permasalahan yang dihadapi UKM  di  Purworejo  adalah  aspek permodalan.  Lambannya  akumulasi kapital  di  kalangan  pengusaha  mikro, kecil, dan  menengah,  merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan  usaha  dan  rendahnya surplus  usaha  di  sektor  usaha  mikro,
kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya  usaha-usaha  baru  di  luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UKM pemecahan dalam  aspek  modal  ini  penting  dan memang harus dilakukan.
Yang  perlu  dicermati  dalam  usaha pemberdayaan  UKM  melalui  aspek permodalan  ini  adalah:  (1)  bagaimana pemberian  bantuan  modal  ini  tidak menimbulkan ketergantungan; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan  melalui  penciptaan  sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil,  dan  usaha  menengah  untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau
kebijakan pengalokasian  modal  ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan  bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat.  Pemberian  hibah  modal kepada  masyarakat,  selain  kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri,  juga  akan  dapat  mendistorsi pasar  uang.  Oleh  sebab  itu,  cara  yang cukup  elegan  dalam  memfasilitasi pemecahan  masalah  permodalan  untuk usaha  mikro,  usaha  kecil,  dan  usaha
menengah,  adalah  dengan  menjamin kredit  mereka  di  lembaga  kuangan yang  ada,  dan  atau  memberi  subsidi bunga  atas  pinjaman  mereka  di lembaga  keuangan.  Cara  ini  selain mendidik  mereka  untuk  bertanggung jawab  terhadap  pengembalian  kredit, juga  dapat  menjadi  wahana  bagi mereka  untuk  terbiasa  bekerjasama dengan  lembaga  keuangan  yang  ada, serta  membuktikan  kepada  lembaga keuangan  bahwa  tidak  ada  alasan untuk  diskriminatif  dalam  pemberian pinjaman.

## b. Bantuan Pembangunan Prasarana
Usaha  mendorong  produktivitas  dan mendorong  tumbuhnya  usaha,  tidak akan  memiliki  arti  penting  bagi masyarakat,  kalau  hasil  produksinya tidak  dapat  dipasarkan,  atau  kalaupun dapat  dijual  tetapi  dengan  harga  yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan  UKM  di  Purworejo adalah dengan pembangunan prasarana produksi  dan  pemasaran.  Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi  dari  lokasi  produksi  ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran  dan  pada  akhirnya  akan meningkatkan  penerimaan  petani  dan
pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan  ekonomi,  maka  proyek pembangunan  prasarana  pendukung desa tertinggal, memang strategis.

## c.  Pelatihan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UKM
Sebagian  besar pelaku usaha kecil  dan menengah  umumnya  belum  memiliki dan  menerapkan  manajemen  usaha atau  manajemen  bisnis  yang  baik dalam  usahanya.  Dari  hasil  obervasi yang  penulis  lakukan  pada  pelaku usaha  di  Purworejo,  bahkan  sebagian UKM  yang  mereka  tekuni  adalah usaha yang sifatnya turun temurun dari orang  tuanya  saja,  tanpa  upaya pengembangan  lebih  lanjut.  Oleh karena itu, pelatihan untuk peningkatan kemampuan  manajerial  baik  dalam bidang: manajemen pemasaran,
manajemen operasi/produksi,
manajemen  keuangan/  pembukuan,
maupun manajemen sumberdaya manusia  menjadi  sesuatu  yang  harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku UKM di Purworejo.
d. Pengembangan Skala Usaha
Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat  lemah,  pada  mulanya
dilakukan melalui pendekatan
individual.  Pendekatan  individual  ini tidak memberikan hasil yang memuaskan,  oleh  sebab  itu,  semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan  orang  miskin,  oleh  sebab  itu akumulasi  kapital  harus  dilakukan bersama-sama  dalam  wadah  kelompok atau  usaha  bersama.  Demikian  pula dengan masalah  distribusi,  orang miskin  mustahil  dapat  mengendalikan distribusi  hasil  produksi  dan  input produksi  secara  individual.  Melalui kelompok,  mereka  dapat  membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian  ekonomi  diarahkan pada  kemudahan  untuk  memperoleh akses  modal  ke  lembaga  keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala  usaha  yang  ekonomis.  Aspek kelembagaan  yang  lain  adalah  dalam hal  kemitraan  antar  skala  usaha  dan jenis  usaha,  pasar  barang,  dan  pasar input produksi. Aspek kelembagaan ini penting  untuk  ditangani  dalam  rangka pemberdayaan  ekonomi  masyarakat dan UKM di Purworejo.

## e.  Pengembangan  Jaringan  Usaha,

## Pemasaran dan Kemitraan
Upaya mengembangkan jaringan UKM di  Purworejo  ini  dapat  dilakukan dengan  berbagai  macam  pola  jaringan misalnya  dalam  bentuk  jaringan  sub kontrak maupun pengembangan kluster.  Pola-pola  jaringan  semacam ini  sudah  terbentuk  akan  tetapi  dalam realiatasnya  masih  belum  berjalan optimal.  Pola  jaringan  usaha  melalui sub  kontrak  dapat  dijadikan  sebagai alternatif  bagi  eksistensi  UKM  di Indonesia. Meskipun sayangnya banyak  industri kecil  yang  justru tidak memiliki  jaringan  sub  kontrak  dan keterkaitan dengan perusahaan- perusahaan besar
sehingga eksistensinya  pun  menjadi  sangat rentan. Sedangkan pola pengembangan jaringan  melalui  pendekatan  kluster, diharapkan  menghasilkan  produk  oleh produsen  yang  berada di dalam klaster bisnis  sehingga  mempunyai  peluang untuk menjadi produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat  bersaing  di  pasar  global.  Selain jaringan  usaha,  jaringan  pemasaran juga  menjadi  salah  satu  kendala  yang selama ini juga menjadi faktor penghambat  bagi  Usaha  Kecil  dan Menengah  (UKM)  untuk  berkembang.
Upaya pengembangan jaringan pemasaran  dapat  dilakukan  dengan berbagai  macam  strategi  misalnya kontak  dengan  berbagai  pusat-pusat informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang  baik  di  dalam  maupun  di  luar negeri,  pendirian  dan  pembentukan pusat-pusat  data  bisnis  UKM  serta pengembangan situs-situs UKM Purworejo melalui internet.
Penguatan  ekonomi  rakyat  melalui pemberdayaan  UKM,  tidak  berarti mengalienasi  pengusaha  besar  atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan
menegasikan  yang  lain,  tetapi give power  to  everybody .  Pemberdayaan masyarakat  dalam  bidang  ekonomi adalah  penguatan  bersama,  dimana yang  besar  hanya  akan  berkembang kalau  ada  yang  kecil  dan  menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.
Daya saing  yang tinggi  hanya ada  jika ada  keterkaiatan  antara  yang  besar dengan  yang  menengah  dan  kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi  yang  adil,  efisiensi  akan terbangun.  Oleh  sebab  itu,  melalui kemitraan  dalam  bidang  permodalan, kemitraan  dalam  proses  produksi,
kemitraan  dalam  distribusi,  masing- masing pihak akan diberdayakan.

## f.  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan faktor  penting  bagi  setiap  usaha termasuk  juga  di  sektor  usaha  kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk menembus pasar global atau menghadapi  produk-produk  impor  di pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam industri kecil tersebut untuk mengembangkan
produk-produk usahanya  sehingga  tetap  dapat  eksis. Kelemahan utama pengembangan usaha  kecil  menengah  di  Indonesia adalah  karena  kurangnya  ketrampilan sumber  daya  manusia.  Manajemen yang ada relatif masih tradisional.
Oleh  karena  itu  dalam  pengembangan usaha  kecil  menengah,  pemerintah perlu  meningkatkan  pendidikan  dan pelatihan  bagi  Usaha  Kecil  dan Menengah baik dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan  serta  ketrampilan  dalam pengembangan usaha. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai  cara  seperti  pendidikan  dan pelatihan,  seminar  dan  lokakarya, on
the job training, pemagangan dan kerja sama  usaha.  Selain  itu,  juga  perlu diberi  kesempatan  untuk  menerapkan hasil  pelatihan  di  lapangan  untuk mempraktekkan teori melalui
pengembangan kemitraan rintisan.
Oleh  karena  itu  dalam  pengembangan kualitas sumber daya manusia,
pemerintah Kabupaten Purworejo dapat  melibatkan  Perguruan  Tinggi yang ada di Purworejo untuk berkontribusi  aktif,  secara  bersama- sama,  dan  bahu  membahu  dalam membangun dan meningkatkan kualitas  SDM  para  pelaku  usaha  di wilayah kabupaten Purworejo.
Selain itu, salah satu bentuk pengembangan  sumber  daya  manusia di  sektor  UKM  adalah  Pendampingan. Pendampingan  UKM  memang  perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini  adalah  memfasilitasi  proses  belajar atau  refleksi  dan  menjadi  mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha  mikro,  usaha  kecil,  maupun usaha  menengah  dengan  usaha  besar. Yang  perlu  dipikirkan  bersama  adalah mengenai  siapa  yang  paling  efektif menjadi pendamping masyarakat.
Pengalaman  empirik  dari  pelaksanaan IDT,  P3DT,  dan  PPK,  dengan  adanya pendamping,  ternyata  menyebabkan
biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat  mahal.  Selain  itu,  pendamping eksitu  yang  diberi  upah,  ternyata  juga masih  membutuhkan  biaya  pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin
keberlanjutan
pendampingan,  sudah  saatnya  untuk dipikirkan pendamping insitusi (Perguruan Tinggi), bukan pendamping yang  sifatnya  sementara.  Sebab  proses pemberdayaan  bukan  proses  satu  dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

## g. Peningkatan Akses Teknologi
Penguasaan teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan Usaha  Kecil    dan  Menengah.  Di negara-negara maju keberhasilan usaha kecil menengah ditentukan oleh kemampuan akan penguasaan
teknologi. Strategi yang perlu dilakukan  dalam  peningkatan  akses teknologi  bagi  pengembangan  usaha kecil  menengah  adalah  memotivasi berbagai  lembaga  penelitian  teknologi yang lebih berorientasi untuk
peningkatan teknologi
sesuai
kebutuhan UKM di Purworejo, pengembangan  pusat  inovasi  desain sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan  pusat  penyuluhan  dan difusi teknologi  yang  lebih tersebar ke
lokasi-lokasi  Usaha  Kecil  Menengah dan  peningkatan  kerjasama  antara asosiasi-asosiasi UKM dengan perguruan  Tinggi  atau  pusat-pusat penelitian untuk pengembangan teknologi UKM.

## h.  Mewujudkan  Iklim  Bisnis  yang Lebih Kondusif
Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah  akan  sangat  ditentukan dengan  ada  atau  tidaknya  iklim  bisnis yang  menunjang  perkembangan  Usaha Kecil  Menengah.  Persoalan  yang selama  ini  terjadi  iklim  bisnis  kurang kondusif dalam menunjang perkembangan  usaha  seperti  terlihat dengan  masih  rendahnya  pelayanan publik,  kurangnya  kepastian  hukum dan  berbagai  peraturan  daerah  yang tidak  pro  bisnis  merupakan  bukti adanya  iklim  yang  kurang  kondusif. Oleh  karena  perbaikan  iklim  bisnis yang lebih kondusif dengan melakukan reformasi dan deregulasi perijinan bagi UKM  merupakan  salah  satu  strategi yang  tepat  untuk  mengembangkan UKM  di  Purworejo.  Dalam  hal  ini perlu  ada  upaya  untuk  memfasilitasi terselenggaranaya  lingkungan  usaha yang  efisien  secara  ekonomi,  sehat dalam persaingan dan non
diskriminatif  bagi  keberlangsungan dan  peningkatan  kinerja  UKM.  Selain itu perlu ada tindakan untuk melakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepat, keterpaduan kebijakan lintas sektoral, serta pengawasan  dan  pembelaan  terhadap praktek-praktek persaingan usahah yang tidak sehat dan didukung penyempurnaan  perundang-undangan serta pengembangan kelembagaan.

## PENUTUP
Dari  kajian  ini  dapat  disimpulkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peranan penting dalam perekenomian  lokal  daerah,  khususnya dalam  menggerakkan  aktivitas  ekonomi regional dan penyediaan lapangan kerja di Kabupaten  Purworejo.  Namun  demikian industri UKM masih menghadapi
berbagai masalah mendasar, yaitu masalah  produktifitas,  kualitas  produk, pemasaran  dan sustainability usaha.
Diperlukan  berbagai  kebijakan  yang bersifat  terobosan  untuk  memotong  mata rantai  maslah  yang  dihadapi  UKM, khususnya  untuk  mengatasi  beberapa  hal yang  menjadi  hambatan  dalam  bidnag pengembangan  produk  dan  pemasaran. Adapun  regulasi  dari  pemerintah  yang diperlukan  untuk  memberikan  peluang
berkembangnya UKM  meliputi perbaikan sarana  dan  prasarana,  akses  perbankan dan  perbaikan  iklim  ekonomi  yang  lebih baik untuk mendukung dan meningkatkan daya saing mereka serta untuk meningkatkan  pangsa  pasar.  Pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas sekaligus  pembuat  regulasi  juga  harus mendorong dan memfasilitasi
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di pasar tradisional, agar pelaku UKM  di  Purworejo  benar-benar  siap bersaing, mempunyai daya saing, semakin produktif, dan siap menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2014, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Kabupaten  Purworejo periode 2010-2014, Nomor Publikasi. 33065.15.01 Badan Pusat Statistik Kabupaten
Purworejo, 2014, Kabupaten
Purworejo  Dalam  Angka  2014 , ISSN.0215-6088
Cravens,  David  W.,  2000, Pemasaran Strategis ,  Edisi  Keempat,  Alih Bahasa  Lina  Salim,  Jakarta  : Erlangga.
Dharmmesta,  B.S.,  dan  Irawan,  2005,
Manajemen  Pemasaran  Modern ,
Edisi Kedua, Yogyakarta :
Liberty.
Kotler, Philip dan Gary Armstrong, 2001,
Prinsip-Prinsip Pemasaran , Jakarta: Erlangga. Levy,  M.  dan  Weits  B.  A.,  2004, Retailing Management , Fifth Edition,  New  York:  McGraw Hill, Inc. Mowen,  John  C.,  dan  Michael  Minor, 2002, Perilaku Konsumen ,
Jakarta :  Erlangga. Sutisna,  2003, Perilaku  Konsumen  dan Komunikasi Pemasaran , Bandung :  Remaja Rosdakarya. Tjiptono, Fandy, 2000, Strategi
Pemasaran ,  Yogyakarta  :  Andy Offset.