## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index
Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat
I Made Suwitra*, I Wayan Wesna Astara dan I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Corespondence e-mail: *madesuwitra27@gmail.com

## Abstrak
Penguatan  desa  adat  melalui  penyuratan  awig-awig  merupakan  suatu  keniscayaan  terutama  dibidang perkawinan  dan  hukum  waris  dengan  mengingat  pada  adanya  keterputusan  tranformasi    kepada  kegerasi penerusnya  sehingga  diperlukan  dkumentasi  tertulis  yang  dapat  dijadikan  rujukan  oleh  struktur  hukum  yang ada dalam penyelesaian sengketa. Metode yang tepat dalam pelestarian norma uku adat adalah penyuratan yang dilakukan  oleh  masyarakatnya  sendiri  melalui  pembentukan  panitia  kecil  dengan  melibatkan  prajuru  adat, tokoh, rohaniawan, pemuda dan Perguruan Tinggi. Penyuratan awig memerlukan waktu yang cukup terutama untuk  inventarisasi  dan  pembahasan.  Oleh  karena  itu  kegiatan  Program  Kemitraan  Masyarakat  bersifat berlanjut yang direncanakan secara bertahap tiap tahun. Luaran tahua pertama berupa identifikasi, inventarisasi masalahan krusial dalam setiap bidang. Demikian pula dilakukan sistematisasi terhadap awig-awig yang ada.
Kata Kunci: Awig-awig; Desa Adat.
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## 1.  PENDAHULUAN
Wacana penyuratan A wig-awig saat ini hanya dimaknai bahwa belum ada awig-awig . Jadi awig-awig baru dianggap ada apabila sudah dibuat tertulis melalui penyuratan. Amatan ini selalu dilakukan baik sebagai kepada  para  penstudi  hukum  dalam  perpsektif  tenaga  pengajar,  maupun  sebagai  anggota  masyarakat  hukum adat  ( krama  desa  adat )  saat  melakukan  Program  Kemitraan  kepada  Masyarakat  (PKM)  dan  saat  melakukan partisipasi lain dengan prajuru adat dan krama desa dalam kegiatan sosial keagamaan.
Ada beberapa konsep terkait dengan istilah ” penyuratan awig-awig ”, yaitu menulis/menyurat awig-awig yang  sebelumnya  tidak  tertulis,  menyesuaikan  bahasa  dan  sistematika A wig-awig yang  telah  ada,  merevisi ketentuan Awig- awig yang sudah ditulis, dan menyusun buku tentang Awig-awig tertulis ( Windia, Sudantra & Dyamikawati, 2011 ).
Penyuratan awig desa  adat/desa  adat  tidak  boleh  lepas  atau  bertentagan  dengan  Pancasila,  UUD 1945, dan  peraturan  perundangan-undangan  Negara  lainnya  untuk  dapat  menciptakan  kedamaian  dan  ketertiban
How To Cite:
Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., & Arthanaya, I. W. (2020). Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat. Community Service Journal (CSJ) , 3 (1), 36-41.
Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat
melalui  harmonisasi  hukum  negara  dengan  hukum  adat  dalam  wadah  koeksistensi  .  Jika  tidak  diindahkan dikawatirkan  akan memunculkan konflik adat yang sukar ditangani,  karena penyelesaiannya tidak didasarkan pada kompetensi dan isu sebagai sumber masalahnya.
Awig-awig yang  tidak  mereferensi  peraturan  perundangan  sebagai  acuan  dikawatirkan  memunculkan arogansi  struktural  dan  benturan-benturan  di  masyarakat,  dimana  saat  ini  masyarakat  kian  kompleks,  juga dalam  bidang  pembangunan.  Anggota  DPRD  Badung  menyebutkan  bahwa  hendaknya awig tidak  dibuat menutup untuk akses kepada individu yang tidak menjadi anggota desa adat, artinya setiap kematian yang ada harus  mendapatkan  tempat  di setra desa  adat  yang  bersangkutan,  melalui  norma  yang  sudah  dikenal,  seperti dengan membayar penanjung  batu ( Suwitra,  Astara,  Irianto & Datrini, 2017 ). Diharapkan kepada pemerintah segera melakukan evaluasi  terhadap awig-awig yang ada. Jika ada pertentangan dengan hukum negara agar dapat dilakukan koreksi dan dapat di uji materi melalui proses peradilan.
Peran  pemerintah  daerah  pada  dasarnya    cukup  strategis  dalam  mengantisipasi  konflik  adat.  Selain  itu juga  diharapkan  agar  pemerintah  sigap  dan  berkelanjutan  memberikan  pencerahan  atau  pembinaan  khusunya generasi muda dengan mengingat sudah dibentuk OPD khusus yang menangani desa adat, yaitu OPD Pemajuan Masyarakat Adat. Demikian pula telah dibentuk Majelis Desa Adat (MDA) sebagai amanat Perda Provinsi Bali No.  4  Tahun  2019  tentang  Desa  Adat  di  Bali  yang  pada  dasarnya  mempunyau  tugas  dan  fungsi  yang  tidak berbeda  dengan  lembaga  yang  sudah  ada  sebelumnya  seperti  MPLA,  MUDP. Harapannya  agar  tidak  muncul paradigma  yang  kontra  produkstif,  yaitu ” merasa  sebagai  atas  desa  adat ”, sehingga  keluar  dari  pakem  tujuan pembentukannya,  apalagi  menjadi  alat  kekuasaan  untuk  melakukan  intervensi  kepada  desa  adat  untuk melakukan unifikasi terhadap sistem prajuru dan fungsi prajuru adat dan paruman desa adat . Posisi terpenting justru  ada  pada prajuru (pengurus  desa  adat).  Idealnya prajuru harus  mampu  menjaga  netralitas,  juga menghindari menjadi partisipan dalam salah satu partai politik.
Kasus  sengketa  di  desa  adat  eskalasinya  dapat  dinyatakan  masih  tinggi,  yaitu  dengan  mencermati bobotnya,  seperti  masih  ada  penegakan  sanksi kasepekang yang  tidak  berorientasi  pada  proses  dan  prosedur seperti pandangan John Rawls dengan  teori ” Justice as  Fairness ” ( Lebacqz, 2013 ). Selain  itu terjadi dibidang hukum  perkawinan,  hukum  waris,  hukum  agraria  adat  terutama  berkaitan  dengan  eksistensi  tanah  adat.  Oleh karena itu  saat dilakukan proses penyuratan, hal terpenting yang tidak boleh dabaikan adalah identifikasi dan inventarisasi  norma  yang  masih  dihormati  dan  ditaati  untuk  dianalisis  dan  dikoeksistensikan  dengan  hukum negara.
Sebelum awig-awig diberlakukan,  saat  proses  pembahasan  diperlukan  berbagai  masukan,  seperti  dari tim MDA yang ada di kabupaten. Juga tidak kalah penting ada masukan dan pemikiran, serta sentuhan nyata dari aspek keilmuan (akademik) melalui kegiatan pengabdian masyarakat oleh Perguruan Tinggi yang saat ini direlevansikan dengan wacana ” penguatan desa adat ”.
Upaya penguatan desa adat pada dasarnya sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, namun dengan cara dan istilah yang berbeda, tapi hasil akhirnya adalah pengakuan akan eksistensi pemerintahan  desa  adat  sebagai  desa  otonom  dengan  pemerintahannya  yang  mandiri  sampai  diberi  julukan sebagai  republik  kecil.  Desa  adat  dengan  hukum  adatnya  menjadi  identitas  budayanya  yang  tumbuh, berkembang,  dihormatai  dan  ditaati  sepanjang  masa  berkoeksistensi  dengan  hukum  negara.  Untuk  menjaga eksistensinya  diperlukan  komitmen  pemerintahan  yang  ada  di  daerah  dalam  konsep  keseimbangan  dan  tetap mempunyai  bargaining  terhadap  dunia  luar,  baik  terhadap  pemerintahan  dalam  perspektif  politik  kekuasaan,
Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat
kelembagaan  lainnya  atau  para  out  sider.  Dan  sebaliknya  tidak  menimbulkan  arogansi  yang  dapat  memecah kesatuan dan persatuan.
Untuk  penguatan  desa  adat  melalui  penyuratan awig-awig dapat  diidentifikasi  beberapa permasalahan mitra , yaitu: Awig-Awig Desa Adat Pulukan dipandang perlu dilakukan revisi yang dikenal dengan penyuratan dengan mengingat pada aspek bahasa, sistematika dan isi, serta perkembangan hukum negara. Dalam pemikiran terhadap ” penguatan ” Desa Adat diperlukan upaya sungguh untuk menjadikan Desa Adat sebagai persekutuan hukum  yag  mandiri  dan  tidak  terintervensi  kepentingan  politik  kekuasaan,  namun  tetap  dalam  wadah  NKRI sebagai mitra pemerintah dalam membangun Negara Kesatuan dari pinggiran (Desa);
Mermerhatikan pada permasalahan mitra dapat disampaikan beberapa solusi yang akan dilakukan dalam PKM ini, yaitu:
 Menyusun naskah revisi awig-awig;
 Menyusun Perarem;
 Pelatihan  sekaligus  sosialisasi  pengaturan  hukum  negara  bagi Prajuru dan  Panitia  Kecil Penyuratan  awig- awig dan risiko hukum bagi Prajuru Adat terhadap tindakan pembiaran ats adanya pelanggaran.

## 2.  METODE
Langkah-langkah yang ditempuh terhadap isu yang dihadapi mitra  penyuratan awig-awig , yaitu:
 Melakukan  sosialisasi  terhadap  konsep  penyuratan,  sehingga prajuru  adat dan  masyarakatnya  memahami konsep dan tujuan penyuratan dalam rangka penguatan eksistensi Desa Adat.
 Melakukan identifikasi dan inventasisasi terhadap permasalahan norma dan penerapan norma dalam awig- awig , yaitu dengan memitigasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dan yang akan dihadapi dalam perkembangan Revolusi Industri 4.0 menuju 5.0.
 Melakukan  re-sistematisasi awig-awig yang  sudah  tersurat,  memberikan  catatan  terhadap  peluang perubahan dan tantangannya.
 Menyesuaikan isi dari setiap baga , bab, Pasal-pasalnya.
 Merekomendasi pembentukan panitia penyuratan awig-awig .
 Membentuk  grup  komunikasi  mengikuti  perkembangan  IT  untuk  dimanfaatkan  memperlancar  proses penyuratan awig-awig dan tugas prajuru .

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Memaknai Isi Rumusan Dalam Awig-awig
Konsep dan aspek historis A wig-awig tidak banyak yang mau dan mampu memahami aspek pengertian dan  makna  dari  pengertian  dimaskud.  Namun  karena  warga  masyarakat  sudah  bisa  mendengar  dan mengucapkan istilah awig mereka memandang dan dipandang sudah tahu dan mengerti. Pemahaman terhadap konsep istilah awig dan semua kata serta istilah yang dirumuskan  dalam A wig-awig menjadi hal yang sangat
Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat
prinsip karena berdasarkan pemahaman terhadap makna istilah, semua perilaku akan diarahkan sesuai dengan kehendak masyarakat melalui paruman dalan mengesahan awig-awig . Dalam konteks hukum Negara, dikenal dengan istilah politik hukum. Namun arah kebijakan kemana hukum ( awig-awig ) mau dibawa ditentukan oleh paruman desa.  Arah  kebijakan  ini  ada  dalam  rumusan awig-awig .  Oleh  karena  itu  arah  kebijakan  kemana hukum  itu  mau  dibawa,  maka  diperlukan  memahami  makna  istilah  dan  kata  yang  digunakan  dalam  rumusan awig-awig, karena  bagaimana  mau  mengetahui  arah  kebijakan  hukum  dalam awig ,  kalau  arti  atau  makna dalam setiap rumusan awig belum diketahui dan dimengerti.
Hukum  adat  yang  disebut A wig-awig di  Bali  merupakan  refleksi  dari  jiwa  masyarakat  pendukungnya ( Volksgeist ), tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya ( Des Recht wird gemacht, est ist und wird mit dem Volke ). Demikian penegasan Von Savigny dengan Mazhad Sejarahnya ( Rasjidi & Rasjidi, 2007 ).
Awig secara etimologis berasal dari kata A (tidak) dan wig (rusak, jahil, jahat). Jadi awig mengandung arti  tidak  rusak,  tidak  jahil,  tidak  jahat.  Jadi awig-awig adalah  norma  hukum  adat  yang  dirumuskan  dan mengatur  pola  perilaku  warga  masyarakat  dalam  berinteraksi  agar  tercipta  ketertiban  dan  kedamaian,  artinya Awig-awig itu  tumbuh dan  dirumuskan agar  kehidupan masyarakat  di desa  adat  menjadi  tidak  rusak. Awig- awig saat ini menghadapi perkembangan masyarakat secara global, sehingga ketika masyarakat, baik sebagai prajuru maupun  warga  biasa  memahami  rumusan awig ansich seperti  pada  masa  dahulu,  dipastikan  akan menimbulkan  konflik,  karena  masyarakat  yang  masih  sederhana  tampak  akan  lebih  mementingkan kebersamaan,  menyerahkan  segalanya  kepada  hal  bersifat  magis  religious,  sehingga  rasa  saling  mempercayai sangat tinggi. Sementara masyarakat modern saat ini sudah mengarah pada individualisasi yang sekuler dengan rasa  saling  curiga,  sehingga  dituntut  aspek  kepastian  hukum  dalam  arti  adanya  perumusan  hak  dan  keajiban dalam produk hukum adat seperti awig-awig yang tersusrat.
Pentingnya Pendekatan Konsep Dalam Memaknai Isi Rumusan Awig
Konsep  adalah  pengertian  yang  diabstraksikan  dari  peristiwa  konkrit.  Konsep  juga  dapat  diartikan sebagai  abstraksi  terhadap  beberapa  gejala  untuk  mengukur  gejala  yang  sama.  Seperti  Perkawinan,  warisan, perceraian.  Dalam awig ada  banyak  istilah  seperti krama dengan  beberapa  jenisnya, druwe  desa , Kelihan, Bendesa, petajuh, penyarikan, petengen, kesinoman, mopog, nyada, kesepekang, kanorayang (lad) . Semua kata dan  istilah  yang  tersurat  dalam awig mengandung  konsep  tertentu  yang  harus  dapat  dipahami  dan  dimaknai dengan benar sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi senyatanya (konkret) yang lebih dikenal dengan konsep Desa , Kala dan Patra ( Koesnoe, 1979 ).
Tugas  dan  wewenang prajuru  adat tidaklah  mudah  karena  harus  mampu  menerjemahkan  bahasa  dan makna  setiap  rumusan  kata  (konsep)  dalam awig sesuai  dengan desa,  kala dan patra .  Disinilah  perlunya dilakukan sosialisasi baik sebelum disahkan maupun setelah sah diberlakukan, yaitu dengan mengingat bahwa selalu ada pergantian generasi. Demikian pula pemahaman dan pemaknaan rumusan istilah dalam awig dapat terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai warisan budaya.
Dalam kondisi ini, peran Perguruan Tinggi seperti Universitas Warmadewa (Unwar) akan sangat relevan dalam  rangka  ikut  memberikan  pengetahuan  dan  keilmuwan  hukum  dalam  upaya  dapat  mengoeksitensikan antara  konsep  hukum  dalam  rumusan awig dengan  hukum  Negara,  doktrin,  dan  hasil  penelitian  sebelumnya, atau  sebagai  hasil  pengamatan  dan  analisis  melalui  olah  rasa.  Penentuan  salah  satu  desa  mitra  PKM  secara berlanjut dalam tahapan tahunan sampai selesai.
Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat

## Pemahaman Generasi Muda Terhadap Istilah dan Bahasa Awig
Generasi  muda  saat  ini  terutama  yang  masih  sekolah  atau  kuliah  sangat  jarang  mengetahui awig-awig yang berlaku di Desa Adat. Kondisi ini diamani oleh seluruh prajuru saat sosialisasi, sehingga diperluka ruusan yang sederhana, dan upaya pendekatan melalui berbagai kegiata yang dilakukan oleh para pemuda dalam waktu -waktu  tertentu  dengan  tidak  dapat  dibuatkan  jadwal  seperti  pendidikan  formal,  tapi  menggunakan  jadwal kegiatan berkumpulnya para generasi muda dalam berkegiatan, seperti hari ulang tahun, tahun baru, atau hari raya umat Hindu (Galungan, Nyepi, Siwa Latri). Adalah relevan dengan hasil amatan yang dilakukan terhadap mahasiswa terutama yang sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Jika diatanyakan apakah tahu awig-awig yang  berlaku  di  desa  adat  asalnya?  Hampir  seluruhnya  kompak  menyatakan  tidak  tahu, apalagi membacanya. Ketika disodorkan copy awig-awig sebagai contoh hampir seluruhnya menyatakan tidak mengerti  arti  isi awig ,  karena    bahasa  yang  digunakan  bersifat  spesifik  (khusus)  artinya  lebih  banyak menggunakan  bahasa  Kawi/Jawa  Kuno,  sehinga  sulit  dimengerti.  Membaca  saja  mereka  tidak  benar  apalagi mengartikan atau memaknai istilah dan rumusannya. Kondisi demikian tidaklah harus dibiarkan berlalu, namun justru hasil amatan itu dipergunakan sebagai cemeti dan memulai penyadaran bahwa generasi muda merupakan asset  penting  desa  dan  Negara  sebagai  generasi  penerus  dan  penerima  warisansan  bangsa  dan  Negara  (RI) sehingga diperlukan upaya penyuratand ari aspek bahasa dalam rumusan normanya.
Sosialisasi Makna Rumusan Norma Dalam A wig-Awig
Melalui teknik paruman dan diskusi, sosialisasi makna isi norma dalam awig-awig dilaksanakan sampai tuntas dalam limit waktu 1 tahun  dengan catatan menyesuaikan pada kondisi dan koordinasi dengan Prajuru Adat .  Dalam  sosialisasi  sudah  berhasil  diidentifikasi  dan  diinventarisasi  beberapa  permasalahan,  yaitu seperti: Desa Adat diharapkan bisa tetap eksis dan kuat sehingga beberapa bidang hukum seperti hak waris bagi krama desa yang beralih agama dipertegas disurat. Untuk itu peran serta prajuru adat (Tri Baga) agar bisa komitmen bekerja keras.
Awig-awig sebagai  hukum adat  mampu memberikan  peluang  yang  seluas-luasnya  bagi krama  desanya untuk  meningkatkan  daya  saingnya  dengan  menggali  potensi  diri  dan  mengembangkannya  dalam  wadah komunal desa adat. Seperti usaha asep/dupa yang menjadi barang kebutuhan umat hindu setiap hari.
Bidang/indik ” kepemangkuan ” sebagai  pemimpin  umat  dalam  pelaksanaan  upacara  keagamaan  agar secara jelas pula diatur tentang hak dan kewajiban krama sebagai ” penyanggran banjar ” dan penyanggran desa, karena selain sebagai krama banjar juga  sekaligus sebagai krama desa. Penegasan terhadap syarat dan tahapan dalam pengangkatannya. Penegasan ini diperlukan untuk tidak menimbulkan opini, dan membuka multi tafsir yang berakibat adanya konflik dari adanya ketidak pahaman.
Kremasi  sebagai  model  baru  dalam  penyelesaian  upacara  pengabenan  menjadi  hal  prinsip  untuk  diatur dengan memerhatikan pada asas manfaat, artinya apakah dilakuakn melalui program kemitraan atau dilakukan oleh desa adat, sehingga dari kegiata tersebut desa dat memperoeh sumber pendapatan baru. Model pengelollan LPD  sebagai  salah  satu  aset  desa  adat  juga  dikautkan  dengan  cara  menyusun  perarem  LPD,  sehingga  para pengurus,  pengawasan  dan  prajuru  dapat  bertanggung  jawab  baik  secara  melembaga  maupun  secara  privat terhadap pengelolaan keuangannya.
Kondisi LPD Desa  Adat Pulukan belum begitu maju, sehingga diperlukan penataan dari  aspek hukum, yaitu perarem yang  mengatur  pengangkatan  dan  syarat  sebagai  pengurus  LPD  dan  staf  karyawan,  Badan Pengawasan,  masa  kepengurusan,  model  atau  sistem  perekrutan  dan  pengangkatannya.  Selain  itu  juga pengaturan  tanah-tanah  yang  dikuasai  Desa  adat  perlu  dipastikan  melalui  penyuratan awig-awig .Pengabenan
Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat
ngeraga (pribadi) dan pengabenan berkelompok ( ngerit ) ditingkat banjar/desa adat. Teknik paruman dianggap perlu  dipastikan  kembali  tata  tertib  mengikuti  paruman  dan  teknik  membuat  keputusan  sebagai  bentuk musyawarah.
Dengan  maraknya  masalah  Narkoba,  usaha  KP,  dan  Miras,  Nyolong  semara,  Pungutan  Desa  melalui perarem,  pengelolaan  Parkir,  retribusi  pariwisata,  dan  keberadaan  Pecalang  dianggap  penting  diatur.  Model pengutan  yang  dapat  dilakukan  oleh  Desa  adat.  Hal  lain  yang  dianggap  penting  disurat,  yaitu  bidang Parhyangan terutama dalam pelaksanaan yadnya Pecaruan dengan Tabuh Rahnya agar dibedakan dengan Tajen yang selama ini ditengarai menggandeng ” Tabuh Rah ”. Masalah pelaksanaan potong gigi ( metatah ) dianggap perlu  diatur/disurat  dengan  berorientasi  pada  potokol  kesehatan  terutama  terutama  bagi ” Sangging ” yang bertugas dalam upacara potong gigi. Sanksi Kesepekang diusulkan untuk dicarikan istilah lain atau ganti istilah.

## 4.  SIMPULAN
Penguatan  desa  adat  dapat  dilakukan  melalui  penyuratan  awig-awig,  yaitu  dalam  arti  melakukan perumusan  norma  kembali  di  beberapa  bidang  sesuai  dengan  hasil  identifikasi  dan  inventarisasi,  dari  bidang pakraman,  parhyangan,  palemahan,  pamidanda  dengan  mengingati  pada  perumusan  yang  masih  dianggap belum  menjamin  adanya  kepastian  dalam  penafsiran  dan  pelaksanaan  normanya  baik  untuk  pengawasan maupun  penegakannya.  Dalam  upaya  penyuratan  diperlukan  komitmen  dari  prajuru  adat  secara  keseluruhan, juga  krama  desa  untuk  memberi  perhatian  terutama  aktif  memberi  masukan  dalam  proses  penyuratan  baik langsung maupu secara tdak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Koesnoe, M. (1979). Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini , Cetakan I . Surabaya: Airlangga University Press.
Lebacqz, K. (2013). Six Theoryies of Justice . Indianapolis: Augsbung Publishing House Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
Rasjidi, H. L., & Rasjidi, I. (2007). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , Cetakan ke delapan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sudantra,  I.  K.,  Windia,  W.  P.,  &  Dyatmikawati,  P.  (2011). Penuntun  Penyuratan  A wig-Awig,  Contoh  Awig-Awig  Tertulis  Desa Pakraman Tanah Aron Kabupaten Karangasem , Cetakan Pertama. Denpasar: Udayana University Press.
Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., Irianto, I. K., & Datrini, L. K. (2017). Memaknai isi rumusan norma dalam awig-awig di Desa Adat Pinggan  Kintamani  Bangli. Wicaksana,  Jurnal  Lingkungan  &  Pembangunan . 1 (1) ,  72-79 .  Retrieved  from  https:// doi.org/10.22225/wicaksana.1.1.282.72-79