## PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA BERDASARKAN PROTOKOL MADRID

## MUSTIKA SARI, ELFRIDA RATNAWATI
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti mustikasari@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id
Abstract: In the era of globalization, the economy is moving at a rapid pace, agreements made by ASEAN leaders resulted in the emergence of the single market or MEA (Asean Economic Community). This has led to market competition between countries in this region. Brand as a very important identity in the free market of a product, a brand can be a differentiator from one manufacturer  to  its  competitors.  With  a  brand  that  already  has  a  good  reputation  in  the community,  it  will  increase  the  economic  value  of  the  brand  and  the  brand  will  be  easily recognized.  Well-known  brands  generally  have  loyal  consumers,  manufacturers  of  these brands  will  find  it  easy  to  market  their  products,  but  this  will  be  a  trigger  for  unsavory individuals  who  want  to  make  profits  quickly  without  incurring  large  costs  by  counterfeiting well-known  brands.  So  in  the  face  of  MEA  (Asean  Economic  Community)  it  is  necessary  to have  legal  protection  for  well-known  brands.  In  the  midst  of  this  unhealthy  competition,  the Madrid  Protocol  emerged  as  an  easier  and  more  efficient  alternative  to  international registration of brands. In line with the essence of legal theory, legal development is a means of community development, meaning that all legal changes and reforms aim to create community welfare.  There  is  also  a  need  for  outreach  to  prevent  trademark  infringement  for  both  local brands  wishing  to  register  their  brands  abroad  and  consumers  to  clearly  know  the characteristics  of  counterfeit  brands.  The  research  method  in  this  research  is  normative research using a conceptual approach and a statutory approach.
Keywords: Well Known Mark, Madrid Protocol, Development Legal Theory
Abstrak: Di era globalisasi perekonomian melaju dengan pesat, kesepakatan yang dibuat oleh para  pemimpin  ASEAN  menghasilkan  munculnya  pasar  tunggal  atau  MEA  (Masyarakat Ekonomi Asean)  hal  ini menimbulkan persaingan pasar antara negara-negara di Kawasan  ini. Merek sebagai identitas yang sangat penting dalam pasar bebas dari suatu produk, merek dapat menjadi  pembeda  dari  satu  produsen  dengan  pesaingnya.  Dengan  merek  yang  telah  memiliki reputasi baik ditengah masyarakat akan meningkatkan nilai ekonomi dari merek tersebut juga merek  akan  mudah  dikenal.  Merek  terkenal  umumnya  telah  memiliki  konsumen  loyal, produsen dari merek tersebut akan mudah dalam memasarkan produknya, namun hal ini akan menjadi pemicu bagi oknum yang beritikad tidak baik ingin memperoleh  keuntungan dengan cepat tanpa mengeluarkan biaya besar dengan cara memalsukan merek terkenal. Maka dalam menghadapi  MEA  (Masyarakat  Ekonomi  Asean)  perlu  adanya  perlindungan  hukum  bagi merek terkenal. Ditengah persaingan tidak sehat ini muncul Protokol Madrid sebagai alternatif pendaftaran internasional  untuk merek yang lebih mudah serta efisien. Sejalan seperti hakikat dari  teori  hukum  pembangunan  hukum  merupakan  sarana  pembangunan  masyarakat  artinya segala  perubahan  dan  pembaharuan  hukum  bertujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan masyarakat.  Perlu  juga  adanya  sosialisasi  untuk  mencegah  pelanggaran  merek  baik  kepada merek  lokal  yang  ingin  mendaftarkan  mereknya  ke  luar  negeri  maupun  konsumen  untuk mengetahui  dengan  jelas  ciri-ciri  dari  merek  palsu.  Metode  Penelitian  didalam  penelitian  ini merupakan  penelitian  normatif  menggunakan  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan perundang-undangan.
Kata Kunci: Merek Terkenal, Protokol Madrid, Teori Hukum Pembangunan

## A. Pendahuluan
Saat  ini  perkembangan  pasar  global  melaju  dengan  pesat,  hal  tersebut  tidak  luput  dari permasalahan dibidang ekonomi yang semakin kompleks. Kesepakatan yang telah dibuat lebih dari  satu  dekade  lalu  oleh  para  pemimpian  ASEAN  (The  Association  of  Southeast  Asian Nation)  yang  bersepakat  bahwa  dikawasan  Asia  Tenggara  di  bentuk  pasar  tunggal  dan
diharapkan  dengan  dibentuknya  pasar  tunggal  mampu  mengatasi  permasalahan  di  bidang ekonomi  dan  meningkatkan  stabilitas  perekonomian  di  Kawasan  ASEAN.  Kompetisi  yang sangat  ketat  diprediksi  akan  menghiasi  pasar  tunggal  tersebut  atau  diistilahkan  dengan  MEA (Masyarakat  Ekonomi  Asean),  tidak  dapat  dipungkiri  konsekuensi  yang  menanti  dari kesepakatan  MEA  ini  adalah  arus  barang  dan  jasa  akan  bebas  mengalir  dan  akhirnya berdampak pada semua lini perekonomian di negara-negara ASEAN.
MEA  ini  memiliki  dampak  positif  dan  negatif  bagi  Indonesia,  sisi  positifnya  kegiatan ekspor  barang  akan  meningkat  karena  ada  biaya-biaya  yang  dapat  dipangkas  seperti  bea  dan cukai namun sisi negatifnya produk-produk yang diperdagangkan akan rawan diplagiat/ditiru, mengingat  pangsa  pasar  yang  sangat  luas  yaitu  pasar  internasional.  Kita  sudah  banyak menemukan kasus merek  tentang pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,  hal  tersebut  membuktikan  bahwa  di  Indonesia  perlindungan  merek  belum dilakukan  secara  maksimal.  Situasi  tersebut  akan  semakin  mengkhawatirkan  setelah dilaksanakannya MEA, yang Indonesia akan ikut serta dalam pasar bebas di wilayah ASEAN. Merek  akan  mudah  dikenal  di  pasar  internasional  dan  sipemilik  merek  akan  kesulitan memantau  arus  perdagangan  mereknya  jika  telah  dipasarkan  di  antar  negara.  Oleh  sebab  itu adanya  perlindungan  hukum  sangat  diperlukan  terutama  perlindungan  hukum  atas  merek terkenal untuk menghadapi MEA.
Merek  menjadi  salah  satu  faktor  terpenting  untuk  memenangkan  persaingan  di  era  pasar bebas ini, merek dapat menjadi identitas dari suatu produk dan citra bagi perusahaan pemilik merek  tersebut.  Merek  memainkan  peran  strategis  dalam  membedakan  produk  yang ditawarkan  oleh  perusahaan  dari  merek  pesaing (Kanuk,  2008).  Sebuah  merek  yang  telah memiliki konsumen loyal dan mencakup pasar internasional akan menjadi merek terkenal dan mampu  meningkatkan  profit  perusahaan  namun  untuk  mencapai  hal  tersebut  effort  yang dikeluarkan  oleh  perusahaan  pastilah  tidak  sedikit,  seperti  biaya  promosi,  biaya  Research  & Development dan biaya-biaya lainnya. Hal ini yang mengakibatkan produk dari merek terkenal biasanya  dikenakan  harga  yang  sangat  mahal,  walaupun  dengan  harga  yang  mahal  produk tersebut umumnya mudah dipasarkan karena sudah ada konsumen loyal atas mereknya. Merek terkenal  yaitu,  merek  yang  telah  dipasarkan  dengan  skala  internasional  dan  terdaftar  di beberapa  negara.  Sehingga  penting  bagi  pemilik  merek  terkenal  untuk  dapat  melakukan pendaftaran  merek  internasional  demi  kepastian  hukum  atas  mereknya  apabila  ditemukan pelanggaran seperti pemalsuan merek.
Pendaftaran  merek  internasional  dapat  memberikan  fasilitas  bagi  pemilik  merek  untuk mendaftarkan  mereknya  dinegara  lain,  terdapat  dua  perjanjian  internasional  tentang pendaftaran  merek  internasional  yang  di  tanda  tangani  Tahun  1891  dan  berlaku  pada  Tahun 1892 yaitu Madrid Agreement on the International Registration of Mark dan Protocol Madrid Agreement (Madrid Protocol) tahun 1989 yang mulai berlaku masing-masing pada 01 Januari 1995  dan  pada  01  April  1996.  Prjanjian  internasional  ini  dikenal  dengan  Sistem  madrid,  dan Sistem  Madrid  dilaksanakan  secara  terpusat  oleh  International  Bureu  (IB)  World  Intellectual Property Organization  (WIPO). Pada 2 Oktober 2017, Indonesia menyetujui Protokol Madrid sesuai Keputusan Presiden No.92 Tahun 2017, menjadikan  Indonesia sebagai anggota ke-100 Majelis  Umum  WIPO.  Protokol  Madrid  berfungsi  sebagai  perlindungan  merek  dagang  di dalam dan luar negeri.
Pendaftaran  merek  melalui  protokol  madrid  memberikan  kemudahan  dalam  hal prosedural  dan  administratif  secara  internasional  bagi  negara-negara  anggotanya.  Seperti mempersingkat  proses  pendaftaran  karena  sebelum  Indonesia  mengaksesi  protokol  madrid para  pemilk  merk  yang  ingin  mendaftarkan  mereknya  secara  internasional  harus  melalui negara tujuan satu per satu, hal ini tentu saja menghabiskan waktu dan biaya yang cukup besar. Protokol madrid membantu para pemilik merek untuk mempersingkat prosesnya yaitu dengan melalui satu pendaftaran merek terpusat. Para pemilik merek terkenal pun dipermudah dengan mekanisme  pendaftaran  ini  karena  prosesnya  yang  lebih  singkat  serta  biaya  yang  lebih  kecil. Dengan  begitu  yang  awalnya  para  pemilik  merek  terkenal  harus  melakukan  prosedur  yang rumit  untuk  mendapat  perlindungan  mereknya  maka  dengan  Protokol  madrid  mereka  akan mampu mengamankan mereknya di pasar internasional dengan prosedur yang lebih mudah.
Aksesi protokol madrid Yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah salah satunya upaya  dalam  melakukan  stabilitas  ekonomi  dan  persaingan  usaha  yang  sehat,  upaya  ini  juga mengharuskan  pemerintah  melakukan  pembaharuan  hukum  atas  Undang  undang  merek  yang lama  menjadi  Ketentuan  UU  Merek  yang  baru  yaitu  UU  Merek  &  Indikasi  Geografis  No.20 Tahun  2016  terkait  dengan  pendaftaran  merek  internasional  diatur  di  Pasal  52.  Aturan tambahan tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid diatur dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2018  tentang  Protokol  Internasional  tentang pendaftaran  merek  internasional  sehubungan  dengan  Perjanjian  Madrid  (selanjutnya  disebut PP  Madrid). Perubahan  ini  perlu  dilakukan  untuk  mengakomodir  ketentuan  dalam  protokol madrid  yang  belum  tertuang  didalam  UU  Merek  terdahulu.    Sesuai  dengan  perspektif  dari Teori  Hukum  Pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja  mengklaim  jika  peran  hukum  didalam pembangunan adalah untuk memastikan terjadinya perubahan secara terkendali (Kusumaatmadja,  1975).   Hukum  wajib  menjamin  bahwa  perubahan  tersebut  terjadi  secara teratur,  Mochtar  menekankan  ungkapan  “berjalan  secara  teratur”,  yang  menandakan  bahwa penegakan  ketertiban  merupakan  tugas  klasik  hukum,  yang  urgensinya  untuk  menggerakkan pembangunan.  Perubahan  yang  menjadi  hakekat  pembangunan,  ketertiban  dan  keteraturan, salah  satu  fungsi  penting  hukum,  adalah  tujuan  kembar  dari  masyarakat  yang  sedang berkembang.

## B. Metoddologi Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  uraian  metode  dalam  menjawab  permasalahan.  Penelitian ini  merupakan  Tipe/Jenis  Penelitian  Normatif  yang  menggunakan  Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Approach)  dan  Pendekatan  Perundang-undangan  (Statute  Approach).    Penelitian normatif  memakai  sumber  data  hukum  primer  berupa  Peraturan  Perundang-undangan  dan Peraturan  Pemerintah,  Teknik  Pengumpulan  Data  dilakukan  menggunakan  Studi  Pustaka  dan Studi  Dokumen,  dan  akan  di  analisis  berdasarkan  argumentatif  sehingga  dapat  menjawab permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Selanjutnya  disajikan  dengan  cara  deskriptif  analisis dengan penyusunan secara sistematik sehingga dapat memperoleh kesimpulan hasil penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pembahasan Awal
Merek  merupakan  faktor  penting  diera  globalisasi  saat  ini,  Perusahaan  saling  bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar bagi produk mereka . Menurut UU Merek 2016, Pasal 1 (1) Merek  adalah  tanda  yang  dapat  direpresentasikan  secara  grafis  dalam  bentuk  gambar,  logo, nama,  kata,  huruf,  angka,  warna,  2  (dua)  dan/atau  3  (tiga)  dimensi.  ,  suara,  hologram  atau gabungan dari 2 (dua) unsur atau lebih tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan  oleh  barang  atau  badan  hukum  dalam  perdagangan  barang  dan/atau  jasa.   Fungsi utama  sebuahmerek  adalah  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  sejenis  dari  satu perusahaan dengan perusahaan lain, dengan demikian merek dapat dianggap sebagai pembeda (Firmansyah, 2001).
Berdasarkan Pasal 1(2) dan (3), UU Merek 2016, merek dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Merek  Dagang.  Merek  dagang  merupakan  merek  yang  diperdagangkan  sebagai  barang yang  dibuat  oleh  satu  orang  atau  lebih  atau  badan  usaha  untuk  membedakannya  dari  produk sejenis lainnya.
Merek  Jasa.  Merek  jasa  merupakan  merek  yang  diperdagangkan  sebagai  jasa  yang diberikan  oleh  satu  orang  atau  lebih  secara  Bersama  sama  atau  oleh  badan  usaha  untuk membedakannya dari jasa sejenis lainnya.
Untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  mereknya  si  pemilik  merek  wajib melakukan  pendaftaran  merek  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI), perlindungan hukum di Indonesia atas merek menggunakan sistem  first to file yaitu pemohon yang  melakukan  pendaftran  untuk  mereknya  pertama  kali  yang  akan  mendapatkan  Hak Eksklusif  atas  merek  tersebut.  Berdasarkan  UU  Merek  &  Indikasi  Geografis  2016,  Pasl  1 menjelaskan  bahwa  hak  merek  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada pemilik  merek  terdaftar  untuk  jangka  waktu  tertentu,  dengan  menggunakan  merek  itu  sendiri
maupun memberikan  izin  kepada orang  lain.  Pasal 3 yaitu Hak  Atas Merek diperoleh  setelah Merek  tersebut  terdaftar.  Ketentuan  ini  menerangkan  bahwa  penting  bagi  si  pemilik  merek untuk  mendaftarkan  mereknya  sesegera  mungkin  untuk  mengantisipasi  oknum  yang  tidak brtanggung  jawab  melakukan  pendafataran  merek  milik  orang  lain  dengan  maksud  iktikad tidak baik sehingga menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) merupakan pasar bebas dengan skala internasional hal ini sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran merek, merek terkenal dunia yang masuk ke  Indonesia  akan  mudah  diplagiat/dipalsukan.  Tujuan  dari  pemalsuan  produk  dalam  dunia bisnis  tidak  akan  melihat  apakah  hal  itu  merugikan  orang  lain  ataupun  tidak,  para  oknum tersebut hanya berpikir mengenai keuntungan semata. Yang paling dirugikan dalam pemalsuan produk adalah para produsen atau si pemilik merek. Masyarakat pun yang tergiur dengan harga yang  murah  dibandingkan  dengan  harga  asli  dari  merek  terkenal  yang  biasanya  dibandrol dengan  sangat  mahal  tindak  akan  berpikir  menggunakan  barang  palsu  merupakan  salah  satu tindak kejahatan.
Merek  terkenal  biasanya  memiliki  ciri  utama  berupa  jaminan  kualitas  terhadap produknya, sehingga hal tersebut akan mampu menaikkan reputasi dari produk tersebut. Sifat dasar  manusia  yang  selalu  ingin  terlihat  baik  dan  selalu  ingin  meningkatkan  status  diri  akan beranggapan  bahwa  menggunakan  produk  dengan  reputasi  yang  baik  merupakan  salah  satu cara meningkatkan status diri, apalagi jika merek tersebut sudah dikenal pada level dunia. Bagi pelaku  usaha  yang  ingin  mendapatkan  keuntungan  instan  tanpa  modal  besar  fenomena  ini merupakan kesempatan untuk mereka mendapatkan keuntungan dengan membuat barang palsu menggunakan  merek  terkenal  tersebut.  Dalam  UU  Merek  2016  tentang  merek  dan  IG  diatur pula  mengenai  tindak  pidana  pemalsuan  merek  yaitu  merupakan  tindakan  melawan  hukum apabila  dengan  disengaja  melakukan  pemalsuan  merk  terhadap  merek  terdaftar  milik  pihak lain.  Si  pemilik  merek  terdaftar  dapat  menindak  para  pelaku  usaha  yang  berbisnis  dengan curang dengan melakukan pemalsuan.
Pada  pasal  21  (1)  UU  Merek  dan  IG  diatur  mengenai  pelindungan  merek  terkenal, didalam  bagian  penjelasan  pasal  tersebut  dijelaskan  penolakan  permohonan  merek  terkenal milik  pihak  lain  menimbang  pengetahuan  masyarakat  terhadap  merek  tersebut.  Selain  itu, reputasi dari merek patut menjadi pertimbangan bersama dengan promosi yang besar, investasi yang  dilakukan  pemilik  merek  di  berbagai  negara,  dan  juga  dilampirkan  bukti  pendaftaran merek  di  beberapa  negara.  Jika  hal  ini  dianggap  tidak  mencukupi,  pengadilan  niaga  akan menunjuk  badan  independen  untuk  melakukan  Survei  dalam  memperoleh  kesimpulan mengenai terkenal/tidaknya merek yang menjadi dasar tolakan.
Merek terkenal juga dilindungi oleh perjanjian internasional seperti Konvensi Paris untuk Perlindungan  Kekayaan  Industri  (Konvensi  Paris)  dan  Perjanjian  tentang  Aspek  Terkait Perdagangan  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Perjanjian  TRIPS).  Sebuah  perjanjian internasional memberikan ketentuan merek-merek terkenal untuk dilindungi meskipun merek- merek  tersebut  tidak  terdaftar  di  negara  tersebut. Namun  sitem  hukum  tersebut  tidak  bisa diterapkan  di  seluruh  negara  anggota,  karena  sistem  hukum  ditiap  negara  berbeda-beda.  Di Indonesia sendiri yang menganut asas teritorial dalam pendaftaran merek, mensyaratkan merek terkenal  yang  belum  terdaftar  apabila  ditemukan  merek  yang  sama  maka  harus  melakukan pembuktian bahwa merek mereka memang merek terkenal.
Seperti  kesepakatan  dalam  Joint  Recommendation  on  the  Protection  of  Well-Known Trademarks,  World  Intellectual  Property  Organization  (WIPO)  menetapkan  batasan  terhadap merek-merek terkenal dan faktor ini dapat mengukur terkenal atau tidaknya suatu merek, yaitu: 1)  Awareness  atau  kesadaran  akan  merek,  2)  Jangka  waktu,  ruang  lingkup  serta  wilayah geografis  penggunaan  merek,  3)  Durasi,  level  juga  area  geografis  promosi  merek,  4)  Jangka waktu, tingkat serta wilayah geografis pendaftaran merek, 5) Catatn keberhasilan pelaksanaan hak atas merek, dan 6) Ekuitas merek.
Saat  ini,  merek  yang  mengikuti  persaingan  global  dengan  lingkup  pemasaran internasional  khususnya  merek  terkenal  dipermudah  dalam  mendaftarkan  mereknya  di Indonesia  dengan  diaksesinya  protokol  madrid  oleh  Indonesia.  Melalui  Perpres  Nomor  92 Tahun  2017  pada  tanggal  02  Oktober  2017,  Indonesia  mengaksesi  Protokol  Madrid  yang
menjadikan  Indonesia  sebagai  anggota  ke-100  Majelis  Umum  WIPO.  Saat  ini  Madrid  Union memiliki  105  anggota  yang  mencakup  121  negara.  Dalam  instrumen  aksesi  tersebut  terdapat beberapa  pasal  dalam  protokol  madrid  yang  akan  diberlakukan  di  Indonesia,  deklarasi  pasal tersebut  harus  selaras  dengan  ketentuan  UU  Merek  2016.  Butir-butir  deklarasi  tersebut, sebagai berikut :
Pasal  5  ayat(2)  huruf(b)  ketentuan  Protokol  Madrid.  Ketentuan  Pasl  5  ayat  (2)  huruf  (b) menyatakan  negara  anggota  harus  mengirimkan  pemberitahuan  hasil  Pemeriksaan  substantif terhadap  permohonan  pendaftaran  internasional  merek  yang  diajukan  ke  WIPO  dalam  waktu 18 bulan sejak tanggal pemberitahuan pendaftaran internasional ditujukan ke Indonesia . Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat berupa pendaftaran atau penolakan.
Pasal  8  ayat  (7)  huruf  (a)  ketentuan  Protokol  Madrid.  Indonesia  memilih  menerapkan individual  fee  sebagai  biaya  yang  akan  diterima  sebagai  biaya  permohonan  pendaftaran  dan perpanjangan merek internasional. Ketentuan mengenai biaya ini terdapat dalam PP Nomor 28 Tahun 2019 mengenai Jenis & Tarif atas Penerimaan Negara Bukn Pajak.
Protokol Madrid adalah sistem pendaftaran merek dagang/jasa yang menawarkan lingkup yang lebih luas dan kemudahan yang lebih banyak kepada sipemilik merek untuk melindungi merek mereka di berbagai negara. Pada prinsipnya, pendaftaran merek internasional bukanlah hak  atas  merek  dengan  perlindungan  umum.  Namun,  di  banyak  negara,  pengumpulan  hak merek  dikelola  secara  terpusat  oleh  WIPO .  Protokol  madrid  menyediakan  mekanisme pendaftaran di banyak negara sekaligus, hal ini lebih efektif dibandingkan harus mendaftarkan merek  satu  persatu  di  masing-masing  negara.  Pemilik  merek  yang  ingin  mendaftarkan mereknya  di  beberapa  negara  harus  mengajukan  hanya  melalui  satu  prosedur  melalui  kantor merek negara tujuan, yang diteruskan ke Kantor Internasional.
Protokol  Madrid  juga  menawarkan  kesempatan  kepada  pengusaha  nasional  untuk memanfaatkan  mekanisme  hak  kekayaan  intelektual  global  yang  mampu  membantu memperkuat  ekonomi.  Keanggotaan  Protokol  Madrid  juga  menyelaraskan  proses  pendaftaran merek  di  Indonesia  dengan  proses  pendaftaran  merek  di  negara  mitra  dagang  Indonesia. Protokol Madrid memiliki dua tujuan utama, yaitu:
Membantu  pemilik  merek  dagang  mendapatkan  perlindungan  merek  dagang  di  negara lain  dan  menyederhanakan  proses  pendaftaran.  Penyederhanaan  proses  mencakup  langkah- langkah  aplikasi  dan  pasca-pendaftaran.  Selama  fase  aplikasi,  pemilik  merek  hanya  perlu mengajukan  satu  aplikasi  dalam  satu  bahasa  (Terdapat  3  (tiga)  pilihan  bahasa  yang  dapat digunakan  dalam  sistem  pendaftaran  internasional,  yaitu  (1)  Prancis;  (2)  Spanyol;  dan  (3) Inggris,  dalam  hal  ini  Indonesia  memilih  menggunakan  Bahasa  Inggris  dalam  praktik  sistem pendaftaran merek internasional).
Kemudahan  penggunaan  dalam  satu  prosedur  mencakup  juga  manajemen  pasca pendaftaran  seperti  Perpanjangan  merek,  Pengalihan  merek,  Perubahan  Nama  dan  Alamat serta Pembatasan jenis barang dan jasa.
Perlu  diingat  bahwa  Protokol  Madrid  tidak  menggantikan  kandungan  hukum  merek nasional  di  masing-masing  negara.  Sistem  ini  hanya  merupakan  prosedur  alternatif  bagi pemilik  merek  yang  ingin  mendaftarkan  mereknya  di  luar  negeri.  Artinya,  jalur  internasional dapat  digunakan  bersama  dengan  jalur  nasional  (tradisional)  dan  regional .  Jalur  nasional (tradisional)  adalah  jalur  dimana  pemilik  merek  dapat  mendaftarkan  mereknya  di  negara  lain dengan mengajukan permohonan pendaftaran mereknya secara langsung pada kantor merek  di masing-masing  negara  yang  dituju.  Jalur  regional  adalah  jalur  dimana  pemilik  merek  hanya perlu  mengajukan  satu  permohonan  di  kantor  regional  untuk  mendapatkan  perlindungan  di semua negara anggota perjanjian regional.
2. Indonesia sebagai Negara Asal
Salah satu peran Indonesia dalam sistem Madrid adalah sebagai Negara Asal permohonan pendaftaran  merek  internasional  dari  negara  lain.  Pemilik  merek  mengajukan  permohonan pendaftaran  merek  internasional  melalui  DJKI.  Dalam  hal  ini,  pemilik  atau  pemohon  merek adalah  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  yang  mempunyai  hubungan  hukum  dengan Indonesia. Aturan  hukum dalam ketentuan ini berarti pemohon harus  warga  negara  Indonesia (WNI),  bertempat  tinggal  di  Indonesia  atau  memiliki  perusahaan/badan  usaha.  Pihak  yang
tidak  memiliki  hubungan  hukum  dengan  Indonesia  tidak  dapat  mengajukan  permohonan pendaftaran merek internasional melalui DJKI. Merek internasional yang dimohonkan melalui sistem Madrid harus memiliki merek dagang dasar, yang dapat berupa merek dagang terdaftar atau permohonan merek yang masih terdaftar di DJKI.
Permohonan  merek  dengan  lingkup  internasional  yang  diajukan  oleh  pemohon  diajukan melalui  DJKI  dengan  WIPO  sebagai  Biro  Internasional. Pemohon  tidak  diperkenankan menyampaikan  permohonan  pendaftaran  merek  secara  langsung  ke  Biro  Internasionals  tanpa melalui  DJKI.  Permohonan  pendaftaran  merek  internasional  yang  syaratnya  telah  terpenuhi kemudian  akan  dikirim  oleh  DJKI  padaBiro  Internasional.  Biaya  pendaftaran  merek internasional  yang  dimohonkan  melalui  DJKI  harus  dibayarkan  langsung  oleh  pemohon  ke rekening  Biro  Internasional.  Besar  biaya  pendaftaran  merek  internasional  tergantung  dari jumlah  negara  yang  dituju.  Pemohon  dapat  menghitung  jumlah  biaya  yang  harus  dibayarkan melalui  website  wipo  (fees  calculator).  Biaya  pendaftaran  merek  internasional  terdiri  dari Basic Fee, Complementary Fee, Supplementary Fee, dan/atau Individual Fee.
Peran DJKI sebagai kantor negara asal, yaitu :
Menyarankan pemohon/agen tentang aplikasi internasional; memvalidasi dan mengesahkan aplikasi internasional sebelum mengirimkannya ke Kantor Internasional;
Mememnuhi kekurangan atau perbaiki kesalahan dalam formulir aplikasi internasional; Memantau  status  perlindungan  pendaftaran/permohonan  merek  yang  menjadi  dasar permohonan internasional dalam waktu 5 (lima) tahun;
Memberitahu  Kantor  Internasional  jika  perlindungan  merek  berdasarkan  permohonan internasional hilang (ditolak atau dicabut) dalam waktu 5 (lima) tahun (Taryadi, 2018).

## 3. Indonesia sebagai Negara Tujuan
Pendaftaran  merek  internasional  yang  ditujukan  untuk  Indonesia  diterima  oleh  DJKI berdasarkan  pemberitahuan  dari  Biro  Internasional.  Pendaftaran  internasional  yang  ditujukan ke  Indonesia  diproses  sesuai  dengan  ketentuan  UU  Merek  2016.  Pendaftaran  internasional yang ditujukan ke Indonesia segera memasuki tahap publikasi selama dua bulan, karena telah menyelesaikan formalitas yang ditetapkan oleh International Bureu. Setelah tahap publikasi, isi permohonan  diproses  dan  diproses  sesuai  dengan  ketentuan  UU  Merek  2016. DJKI  wajib melaporkan  hasil  pemeriksaan  substantif  berupa  pendaftaran/penolakan  kepada  Biro Internasional  selambat-lambatnya  18  bulan  setelah  Indonesia  diberitahukan  oleh  Biro Internasional.  Kantor  Internasional  kemudian  mengirimkan  hasil  pemeriksaan  substantif kepada pemohon.
Jika  hasil  pemeriksaan  adalah  penolakan,  maka  pemohon  memiliki  hak  untuk memberikan  tanggapan  terhadap  penolakan.  Penolakan  permohonan  pendaftaran  merek internasional  dapat  berupa  penolakan  terhadap  jenis  barang/jasa  tertentu  atau  seluruh  jenis barang/jasa. Dalam hal pemohon pendaftaran merek internasional ingin mengajukan tanggapan atas  penolakan  DJKI,  pemohon  wajib  menunjuk  kuasa  hukumnya  di  Indonesia.  Selain mengajukan  tanggapan  atas  penolakan  melalui  kuasa  hukum  yang  ditunjuk  untuk  mewakili, pemohon  memiliki  upaya  alternatif  lain  jika  permohonannya  ditolak  hanya  untuk  sebagian jenis  barang  atau  jasa  dengan  cara  mengajukan  limitasi  atas  barang  atau  jasa  yang  ditolak  ke DJKI  melalui  Biro  Internasional.  Melalui  limitasi,  pemohon  tidak  perlu  menunjuk  kuasa hukumnya  di  Indonesia  dan  dianggap  menerima  penolakan  sebagian  barang/jasa,  sehingga permohonan  akan  didaftarkan  untuk  barang/jasa  yang  tidak  ditolak.  Proses  pemeriksaan tanggapan  atas  penolakan  permohonan  pendaftaran  merek  hingga  mendapatkan  hasil  akhir akan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  UU  Merek  2016.  Hasil  akhir  pemeriksaan  atas tanggapan tersebut (baik berupa pendaftaran atau penolakan) akan dikirimkan kembali ke Biro Internasional untuk kemudian dicatatkan dalam daftar registrasi internasional.  Jika hasil akhir permohonan  pendaftaran  adalah  penolakan,  maka  merek  tersebut  tidak  mendapatkan perlindungan di Indonesia.

## 4. Sudut Pandang dari Teori Hukum Pembangunan
Teori  Hukum  Pembangunan  yang  dikembangkan  oleh  Mochtar  kusumaatmadja  adalah suatu  kajian  hukum  sebagai  sarana  pembangunan  yang  apabila  direalisasikan  mengarah  pada pembangunan  hukum  berencana.  Namun  sebelum  kita  masuk  kedalamnya,  ada  baiknya  kita melihat terlebih dahulu latar belakang lahirnya Teori Hukum Pembangunan. Pertama,  adanya dua  konsep  hukum  yang  kontradiktif  sebagai  bagian  dari  pembinaan  hukum,  yaitu  logisme termasuk  aliran  Positivisme  dan  yang  kedua  adalah  mazhab  sejarah.  Konsep  logika menyamakan  hukum dengan Undang undang dan menegaskan bahwa semua tindakan hukum termasuk pembaharuannya hanya dapat dicapai melalui Undang undang.
Pada  saat  yang  sama,  aliran  sejarah  beranggapan  sebaliknya,  bahwa  hukum  tidak  dapat dibuat,  tetapi  harus  tumbuh  dari  kesadaran  masyarakat  akan  hukum.  Kedua  konsep  ini  telah menyebabkan  perubahan  terhadap  perundang-undangan  Indonesia  dalam  beberapa  tahun terakhir,  yang  menunjukkan  bahwa  disatu  sisi  ada  keselarasan  antara  keinginan  untuk melaksanakan  pembangunan  melalui  perundang-undangan  dan  kesadaran  jika  pekerjaan pembangunan juga harus diperhatikan  terhadap nilai-nilai dan realitas  kehidupan yang terjadi di masyarakat.
Mochtar  menjelaskan  bahwa  hukum  merupakan  sarana  pembangunan  masyarakat.  Hal yang  mendasarinya  adalah  anggapan    bahwa    adanya    keteraturan  dan  atau  ketertiban  itu diinginkan,  bahkan  dipandang  perlu.  Konsep  hukum  sebagai  sarana  pembangunan masyarakatpun  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  hukum  dalam  arti  kaidah/peraturan  hukum brfungsi  sebagai  instrumen  pengaturan  /  sarana    pembangunan    dalam    arti    mengarahkan Tindakan manusia kearah yang diinginkan pembangunan (Kusumaatmadja, 1976).
Senada yang disampaikan oleh Friedman (1990) yang menyatakan apabila hukum sebagai instrumen  perencanaan  sosial  tidak  bersifat  pasif  namun  mampu  mengubah  kondisi  dan keadaan tertentu menuju arah yang diharapkan sesuai kehendak masyarakat.  Sehingga hukum mampu menciptakan situasi yang relatif baru dan tidak sekedar mengatur sesuatu yang sudah terjadi.
Lebih lanjut menurut Sunaryati Hartono, pentingnya pembangunan hukum meliputi empat hal, yaitu: 1) Menyempurnakn (untuk membuat menjadi lebih baik); 2) Berubah lebih baik dan lebih  modern;  3)  Membuat  sesuatu  yang  belum  terjadi,  atau  4)  Penghapusan    yang  ada  pada sistem lama yang tidak dibutuhkan dan tidak sesuai dengan system yang baru. Namun, hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat wajib memiliki tujuan, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  sehingga  diperlukan  suatu  kebijakan  yang  dapat menindak  pelanggaran  merek  sekaligus  mempermudah  para  pelaku  usaha  dalam  bersaing secara  sehat  saat  pasar  bebas  berlangsung  sejalan  dengan  kosep  dari  Teori  Hukum Pembangunan,  dengan  aksesi  protokol  madrid  oleh  Indonesia  diharapkan  dapat  terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  Teori  Hukum  Pembangunan  sangat  relevan  diterapkan dalam  membantu  pemerintah  Indonesia  penjawab  tantangan  pasar  bebas  MEA  (Masyarakat Ekonomi  Asean).  Sebab  menurut  Mochtar  kusumaatmadja,  untuk  terciptanya  pembangunan masyarakat  diperlukan  hukum  yang  mengatur  seluruh  kaidah  dan  suatu  asas  yang  dapat mengatur  kehidupan  masyarakat  secara  terkendali.  Tindakan  yang  dilakukan  dalam  hal  ini dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  yaitu:   1)  Mengadopsi  ketentuan  yang  mendukung pembangunan  masyarakat  Indonesia,  2)  Melakukan  pembaharuan  hukum  dengan  merubah aturan  lama  yang  tidak  lagi  relevan  dengan  ketentuan  baru,  dan  3)  Penegakan  hukum  untuk mendukung  ketentuan  baru  ditegakkan  oleh  masyarakat  sehingga  dapat  meminimalisir  segala bentuk pelanggaran.

## D. Penutup
Perlindungan  hukum  bersifat  territorial  dan  system  pendaftaran  merek  Indonesia menganut system  first  to file yaitu dengan prinsip pendaftar pertama  kali yang mendapatkan Hak  Ekslusif  atas  merek  tersebut.  Pendaftar  merek  tersebut  dapat  menentukan  siapakah  yang akan  menggunakan  merek  tersebut.  Hal  ini  berlaku  pada  merek  terkenal  yang  telah  terdaftar dan memiliki hak ekslusif atas merek ini. Merek terkenal dapat diidentifikasikan melalui mutu
atas  produk  atau  jasa  yang  diketahui  oleh  masyarakat.  Agar  memudahkan  merek  terkenal untuk mendapatkan hak ekslusif atas kepemilikan merek ini di Indonesia, Langkah tepat yang diambil  melalui  protokol  Madrid.  Protokol  Madrid  merupakan  jalur  alternatif  yang menguntungkan  bagi  pemilik  merek  tanpa  membuang  waktu  serta  uang  untuk  pergi  ke Indonesia.  Pemeriksaan  merek  terkenal  secara  substantif  ini  tidak  dilakukan  melalui  Biro Internasional,  namun  tetap  diperiksa  secara  substantif  di  negara  yang  dituju  dan perlindungannya  bersifat  territorial.  Teori  Hukum  Pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja menyatakan    bahwa  hukum  merupakan  sarana  pembangunan  masyarakat.  Hukum  mengatur masyarakat  untuk  menuju  pembangunan.  Seperti  yang  pernah  disampaikan  oleh  Friedman bahwa  hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial  untuk  mengubah  keadaan  yang  baru  menuju pembangunan. Dari kedua pendapat ahli hukum sejalan dengan yang dikatakan oelh Sunaryati Hartono  bahwa  hukum  ini  dapat  mengubah  sesuatu  yang  lebih  baik.    Hal  ini  tentu  berkaitan dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean dimana dikhawatirkan ada oknum yang bertujuan tidak  baik  untuk  memalsukan  merek  demi  keuntungan  semata.  Protokol  Madrid  merupakan jalur  alternatif  yang  tepat  agar  pemilik  dari  merek  terkenal  ini  dapat  melindungi  merek  ini dengan  mudah  dan  efisien  tanpa  harus  datang  ke  tempat  yang  dituju.  Hal  ini  tentu  berkaitan dengan  teori  hukum  pembangunan  bahwa  aturan  baru  berupa  protokol  madrid  merupakan pembaharuan hukum yang berubah menjadi lebih baik.

## Daftar Pustaka
American Bar Association, Section of Intellectual Property Law. 2009.  What is a Trademark? Chicago: American Bar Association, Section of Intellectual Property Law. Dewi, Chandra Gita . 2019. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Sleman: Deepublish. Kuan Ng, Elizabeth Siew, and Graeme W. Austin. 2017. International Intellectual Property and the ASEAN Way Pathways to Interoperability. Cambridge: Cambridge University Press.
Maskus,  Keith  E.  2000.  Intellectual  property  rights  in  the  global  economy.  Washington  DC: Institute for International Economics.
Novianti,  Trias  Palupi  Kurnianingrum,  Sulasi  Rongiyati,  and  Puteri  Hikmawati.  2018. Pelindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Shidarta (ed.). 2012. Mochtar Kusuma Atmadja dan teori hukum pembangunan : eksistensi dan implikasi. Jakarta: Epistema Institute.
World  Intellectual  Property  Organization.  2022.  Guide  to  the  International  Registration  of Marks under the Madrid Protocol. Geneva: World Intellectual Property Organization.
World  Intellectual  Property  Organization,  2016.  Madrid  Yearly  Review  2016  International Registrations of Marks. Geneva: World Intellectual Property Organization.
TP  Rifai,  "Kesiapan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis  Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean",  Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu
Hukum (jurnal.fh.unila.ac.id, 2016), http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/809 N  Hidayati,  "Urgensi  Perlindungan  Merek  Melalui  Protokol  Madrid",  Jurnal  Legislasi Indonesia (e-jurnal.peraturan.go.id, 2018), https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/100 K Ishikawa, "The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration",  Journal of Contemporary East Asia Studies (Taylor &Francis, 2021),
https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702
AP  Sitorus,  "Politik  Hukum  Perlindungan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (Umkm)  dalam Masyarakat  Ekonomi  Asean",  Doktrina:  Journal  of  Law  (ojs.uma.ac.id,  2018), https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1920
A  Zulyanto,  "Kesiapan  Dalam  Menghadapi  Era  Perdagangan  Bebas  Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA)", …  :  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan,  Perbankan,  dan  … (jurnal.polban.ac.id, 2016), https://jurnal.polban.ac.id/akuntansi/article/view/101
MZ  Aulia,  "Hukum  Pembangunan  dari  Mochtar  Kusuma-atmadja:  Mengarahkan Pembangunan  atau  Mengabdi  pada  Pembangunan?",  Undang:  Jurnal  Hukum (ujh.unja.ac.id, 2018), https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/53
M  Nafri,  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemalsuan  Merek  Dagang  Terkenal  Asing  Di Indonesia", Maleo Law Journal (jurnal.unismuhpalu.ac.id, 2018), https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/254 H Krisnamurti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil", Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum (paramarta.web.id, 2021),
http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/134
MH  Gultom,  "Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Merek  Terdaftar  Terhadap Pelanggaran  Merek",  Warta  Dharmawangsa  (jurnal.dharmawangsa.ac.id,  2018), http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14
M  Alfons,  "Implementasi  hak  kekayaan  intelektual  dalam  perspektif  negara  hukum",  Jurnal Legislasi Indonesia (download.garuda.kemdikbud.go.id, 2017), http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949878&val=14663&title=I mplementasi%20hak%20kekayaan%20intelektual%20dalam%20perspektif%20negara%2 0hukum.