## Aspek Hukum Tindak Pidana Kasus Penggelapan Dana Bantuan Sosial
Husin Rianda Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: husinrianda_uin@radenfatah.ac.id

## ABSTRACT
The State of Indonesia is a country that adheres to a legal basis or background. To uphold justice, the law is very important, to realize the aims and objectives of the state, the law must be respected. In the case of the crime of embezzlement of property. Circumstances that exacerbate embezzlement of property in Article 372 of the Criminal Code. 374 of the Criminal Code and analyze the case from various  angles.  In  this  review,  a  qualitative  research  method  is  used  which  uses  a  descriptive approach  with  library  research  and  law.  374.  Law  Number  8  of  2001  concerning  Eradication  of Corruption  Crimes.  For  this  reason,  government  agencies  are  urged  to  increase  security  in  the distribution of social assistance for the Covid - 19 pandemic and immediately give heavy punishment to convicts and the Indonesian people are expected to help monitor or control the distribution of social benefits to  prevent unwanted things. occur, such as irregularities  in the provision of social benefits.
Keywords: Corruption, Law, Position

## ABSTRAK
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  dasar  atau  latar  belakang  hukum.  Untuk menegakkan  keadilan  maka  hukum  sangatlah  penting,  untuk  mewujudkan  maksud  dan  tujuan negara maka hukum harus dihormati.pada kasus tindak pidana penggelapan harta benda. keadaan yang  memberatkan  penggelapan  harta  benda  dalam  Pasal  372  KUHP.  Jurnal  ini  bertujuan  untuk membahas hubungan antara tindak pidana penggelapan harta benda dan jabatan serta kekuasaan yang digunakan sebagai hak milik pribadi dengan pasal 374 KUHP dan menganalisis kasus tersebut dari  berbagai  sudut.  Dalam  ulasan  ini  digunakan  metode  penelitian  yaitu  kualitatif  yang menggunakan  pendekatan  deskriptif  dengan  penelitian  kepustakaan  dan  hukum.  Akibatnya, pelanggaran ringan atau penggelapan dalam menjalankan tugasnya telah dimasukkan dalam pada pasal 374 terletak dihukum pidana. Pada Undang-Undang yang tercantum di Nomor 8 pada Tahun 2001  Mengenai  memberantas    Tindak  Kejahatan  Pidana  Korupsi.  Untuk  itu,  instansi  pemerintah dihimbau  untuk  meningkatkan  keamanan  dalam  pendistribusian  bantuan  sosial  untuk  pandemi Covid-19  dan  segera  memberikan  hukuman  yang  berat  kepada  terpidana  dan  masyarakat Indonesia diharapkan untuk membantu memantau atau mengontrol distribusi manfaat sosial untuk menanggulangi  hal-hal  yang  tidak  diharpkan  akan.  Terjadi  nya,  seperti  penyimpangan  dalam pemberian manfaat sosial.
Kata Kunci: Hukum, Jabatan, Korupsi

## PENDAHULUAN
Negara kesatuan Republik Indonesia yang dikenal NKRI Merupakan negara Menganut landasan hukum. Hukum ini merupakan faktor penting untuk menjaga keadilan, hukum harus dipatuhi untuk Memproleh suatu tujuan dan prinsip negara Yang mana sudah terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke - 4.  yang Termuat “…Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum...”. (Subekti, 2019). Senada dengan Rousseau, seorang ahli konstitusi, ia berpendapat bahwa  fungsi  utama  negara  adalah  fungsi  eksekutif  (Erawadi,  2014).  Fungsi menegakkan pemerintahan atau hukum yang diharapkan, sebenarnya masyarakat tidak  dapat  menegakkan  pemerintahan  akan  tetapi  hanya  sebagai  pemegang kedaulatan saja (Amer et al., 2020).
Dalam  hal  ini,  masyarakat  memberikan  hak  tersebut  kepada  pemerintah untuk  menjalankan  fungsi  pemerintahan  atau  penegakan  hukum.  Untuk menjalankan  fungsi  tersebut  Negara  membentuk  industri  yang  dapat  menjadi perantara  dan  alat  negara,  maka  kewajiban  pemerintah  untuk  selalu memperhatikan  kepentingan  rakyat  (Djadjuli,  2018).  Aparatur  negara  diberi tanggung  jawab  dan  kekuasaan  untuk  melakukan  tugas  dan  kewajiban.  Namun melihat  aspek  sosial  masyarakat  yang  luas  perlu  diperhatikan  untuk  membawa pemerintah  pada  kondisi  tertentu,  yaitu  kebebasan  bertindak  atas  inisiatif  dan disiplin diri. Kebebasan bertindak dan inisiatif ini dikenal sebagai diskresi (Ihwan, 2019).  Hak  untuk  memutuskan  yaitu  prinsip  kebebasan  untuk  melakukan  atau mengambil  sebuah  keputusan  yang  dirancang  oleh  pejabat  administrasi  publik yang  memiliki  wewenang  dan  wajib  mengikuti  pendapatnya  sendiri  (Baety et  al., 2023).
Hukum tentang apa - apa yang benar dilakukan dengan sadar dan benar dan tindakan  berbahaya  dilarang  keras.  Hal  ini  merupakan  hal  peran  penting  dalam komunitas  hukum  dan  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan,  pengaturan  dan penyelesaian  sengketa  (Tiyani  &  Triyana,  2019).  Dalam  perbuatannya,  korupsi melanggar  hukum  dengan  merugikan  pihak  lain  nya  dengan  tujuan    untuk
memperkaya diri sendiri (Ni Komang Sri Herawati Octa et al., 2022). Sebab Hal ini, tugas kita bersama untuk menanggulangi praktek pada korupsi semacam itu sejak awal.  Penumpasan  dalam  kasus  korupsi  tidak  Langsung  menangkap  serta memenjarakan  eksekutor  korupsi  itu  sendiri,  namun  menciptakan  suatu  budaya hukum  yang  merupakan  tanggung  jawab  bagi  para  penegak  hukum  itu  sendiri, pemerintah,  dan  tentunya  masyarakat  indonesia  (Tabrani  &  Walidin,  2017). Dengan  demikian,  mekanisme  penegakan  hukum  dapat  terlaksana,  cita - cita  serta nilai - nilai pada hukum dapat diwujudkan secara nyata dan keadilan tersebut dapat terlaksana  sesuai  dengan  fungsi  hukum.  Korupsi  merupakan  hal  yang  sangat merugikan  para  penduduk  Indonesia  serta  jenis  kejahatan  lainnya  seperti  suap yang telah ada di masa lampau dan berlanjut hingga saat inii (Rada, 2019).
Berbicara  tentang  tindak  Korupsi,  kasus  yang  kerap  terjadi  pada  saat  ini adalah  kejahatan  penggelapan.  Kejahatan  penggelapan  sangat  erat  kaitannya dengan  perasaan  jujur  atau  amanah  pada  diri  seseorang,  karena  pada kenyataannya  tindak  pidana  penggelapan  telah  dilakukan  oleh  hampir  setiap lapisan  masyarakat,  mulai  dari  golongan  masyarakat  biasa  sampai  sebagian masyarakat  (Thezar  &  Nurjannah,  2020).  Di  sektor  swasta,  penggelapan  oleh anggota  masyarakat  dalam jabatan - jabatan  kekuasaan  dapat  digolongkan  sebagai penggelapan  menurut  ketentuan  KUHP  Pasal  374,  yang  merupakan  penggelapan dengan bentuk pokok penggelapan Pasal 372 KUHP (Nani, 2022). Salah satu kasus yang erat kaitannya dengan hal ini terjadi pada rencana kegiatan bantuan sosial di era Covid 19 yang dilakukan oleh pejabat bupati Bandung Barat pada tahun 2020 lalu. Lembaga Independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah menangkap Pejabat  Bupati Bandung Barat  yaitu Aa Umbara Sutisna yang inisial (AUS)  dan  putranya  Andri  Wibawa  Berinisial(AW)  terkait  dugaan  peristiwa tersebut ( Bupati Bandung Barat Jadi Tersangka Korupsi Proyek Covid - 19 , n.d.). Suap pemberian  bansos  covid - 19  yang  terjadi  pada  saat  itu.  Dari  masalah  ini  penulis telah  merumuskan  masalah  yakni;  Apa  kaitan  tindak  pidana  penggelapan  dana dengan  jabatannya  untuk  dijadikan  sebagai  hak  milik  pribadi  dengan  pasal  374 KUHP?  dan  Bagaimana  analisis  kasus  penggelapan  dana  dengan  jabatannya  dari beberapa perspektif?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  suatu  metode  penelitian  yang  dipakai  pada artikel ini adalah metode kualitatif dan deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan studi  kepustakaan  ( library  research ),  yaitu  mengumpulkan  informasi  yang bersumber dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal penelitian, buku, dan artikel.  Penelitian  ini  menyajikan  data - data  asli  tanpa  perlakuan  tambahan  atau apa adanya tanpa manipulasi. Pada penelitian tersebut juga memakai suatu metode penelitian  hukum.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum    yang  digunakan untuk mengetahui kaidah  hukum, dasar hukum dan ajaran hukum guna menjawab pertanyaan hukum yang akan dijawab (Irianto, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dana Bantuan Sosial dengan Jabatannya
Salah satu tindakan korupsi pejabat daerah di Indonesia tahun 2020 adalah  menyuap  dana  bantuan  sosial  oleh  Pejabat  di  Kabupaten  Bandung Barat, Bupati itu  Yang bernama AA Umbara Sutisna Atau Di kenal ( AUS ) Serta putranya Andri Wibawa (AW) di era pandemi Covid - 19. Pada hal ini, AA Umbara akan mendapatkan uang tunai Rp 1 miliar. Dia dijerat Pasal 12 (i)  dan/atau  Pasal  15  dan  12B  UU  Tipikor.  31  Tahun  1999  sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Pemberantasan Korupsi Tahun 2001, berdasarkan Pasal 55 (1). bahwa sehubungan dengan Pasal 55 Pada Ayat 1 ke - 1  di  dalam  pasal  56  Kitab  undang  Hukum  Pidana.    Hakim  Memvonis pengurangan 7 tahun masa tahanan polisi dan tambahan denda Rp 300 juta 6  bulan  kurungan  ( Korupsi Proyek Bansos Covid - 19, Bupati Bandung Barat Dituntut  7  Tahun  Penjara - Regional  Liputan6.Com ,  n.d.).  Pejabat  KPK kembali  melaksanakan  pemeriksaan  di  beberapa  tempati  pada  Kabupaten Bandung Barat mengenai dugaan korupsi yang menjebak Bupati Aa Umbara Sutisna.  Pada  perkara  pada  nomor  yang  memuat  :  57/Pid.Sus - TPK/2021/PN  Bdg  terjadi  nya  mengenai    kasus  tindak  pidana  korupsi
bansos Covid - 19. Terdakwa Muhammad Totoh Gunawan Sebagai komisaris PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City di  Lembang beliau sebagai  penyedia  paket  pengadaan  paket  sembako  pada  Dinas  Sosial Kabupaten  Bandung  Barat.  Dalam  kasus  tersebut  terdakwa  yang  sebagai penyedia paket yang bekerja sama dengan Bupati Kabupaten Bandung Barat yaitu saudara Aa Umbara yang telah ada bukti secara sah dan meyakinkan melakukan  tindak  kejahatan  pidana  korupsi.  Sehingga  dengan  Aa  umbara melakukan  tindak  pidana  korupsi  sehingga  menyebabkan  terdakwa  M. Totoh  Gunawan  ikut  terlibat  secara  langsung  dalam  penanganan  kasus bantuan sosial Bantuan sosial di Kabupaten Bandung Barat.
Pada Pasal 12 (i) memberikan ganti rugi kepada pejabat pemerintah Pidana  penjara  paling singkat  empat  tahun  dan  paling  lama  20  tahun  dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Meskipun Pasal  12B  mengatur  tentang  hukuman  yang  lebih  berat  yaitu  penjara seumur hidup. AW dikabarkan mendapat untung 2,7 miliar rubel, dan MTG sekitar  2  miliar  rubel.  Keduanya  didakwa  melanggar  UU  No.  12  dan/atau Pasal  15.31.1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Pasal  55  (1)  Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertera pada nomor 20 pada pada pasal 56 KUHP.
Peneliti  Almas  Sjafrina  dari  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW) menyebut  setidaknya  ada  6  kasus  Tindak  Pidana  korupsi  Mengenai tunjangan COVID - 19 di era pandemi. Diantaranya pernah tampil di Jakarta dan Makassar. Pendapatnya Mengatakan bahwa, situasi korupsi ini  Timbul karena  ada  celah  hukum  pada  suatu  barang  dan  jasa  melalui  dengan  cara penunjukan dengan cara langsung di posisi keadaan darurat di era pandemi yang terjadi.
Lembaga  Negara  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (LKPP)  menyatakan perusahaan - perusahaan  tersebut  terdaftar  dan  berpengalaman  Pada pengadaan  barang  Barang  yang  diperlukan.  Akan  Tetapi,  ICW  mencatat bahwa  para  Pemegang  Kuasa  yang  membuat  janji  sering  mengabaikan aturan  ini,  yang  berujung  pada  korupsi.  Dia  mengatakan,  terungkapnya kasus  korupsi  kesejahteraan  yang  membawa  Mantan  Menteri  Sosial  Atau
Kemensos  Juliari  P.  Batubara  tidak  melakukannya  tahun  lalu  yang menyurutkan  semangat  para  pejabat  daerah.  Lembaga  KPK  telah memastikan  4  tersangka  lainnya  pada  kasus  yang  mengaitkan  Mensos, termasuk  pejabat  pada  Kementerian  Sosial,  yakni      Adi  Wahyono  dan Matheus Joko Santoso  serta dua tersangkayang Lainya Berasal pada pihak swasta adalah  Harry Sidabok dan Ardian IM.
Kasus  tindak  pidana  korupsi  diawali  dengan  pemberian  kontrak bantuan  sosial  kepada  Kementerian  Sosial  senilai  totalnya  sebesar  Rp  5,9 triliun  serta  272  kerja  sama  yang  dilakukandi  dua  tahap.  Pengaturan tersebut di laksanakan dengan penunjukan secara langsung dan  di sangka ada fee & biaya totalnya yaitu Rp 10.000 untuk setiap paket manfaat yang diterima  oleh  Juliari.  Untuk  Bagian  bantuan  sosial  sembako  Di  season pertama,  Juliari  diduga  menerima  pembayaran  sebesar  Rp  8,2  miliar  yang ditransfer Matheus secara tunai melalui Adi. 2 orang yang dipercaya Juliar - Eko  serta  Shelvy - mengelola  uang  dengan  tujuan  memenuhi  kebutuhan dirinya  sendiri.  Sekitar  Rp  8,8  miliar  telah  terkumpul  pembayaran  untuk paket  bantuan  sembako  tahap  kedua,  yang  juga  diyakini  akan  digunakan untuk  kebutuhan  Juliar.  Dari  kasus - kasus  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  telah  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  kedua  pihak  yang korupsi. Pelaku telah gagal memenuhi kewajibannya seperti yang diminta.
Namun sayang, hasil putusan tersebut dinyatakan sah secara hukum dan  tidak  terbukti  secara  meyakinkan  sebagaimana  dakwaan  Pasal  12 Bagian I Di dalam Undang - Undang  Pada Nomor 31 di Tahun 1999 tentang Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  diubah  PadaUndang - Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan.tindak  pidana  korupsi.  Kegiatan Memberantas  Tindak  Pidana  Kejahatan    Korupsi  Undang  Undang  pada Nomor  31  di    Tahun  1999,  pada  pasal  55  ayat  1  angka  1  KUHP.  Dalam perkara  yang  penulis  pertimbangkan  dengan  putusan  No.  57/Pid.Sus - TPK/2021/PN  Bdg  dengan  terdakwa  Sdr.Totoh  Gunawan  do  Surachmat, S.H.,  M.H.  yang  memimpin  persidangan,  Asep  Sumirat  Danaatmaja  ,  S.H., M.H.,  dan  Lindawati,  S.H.,  M.H.,  sebagai  hakim  anggota.  Dalam  kasus  ini, terdakwa  Totoh  Gunawaan  dibebaskan  dari  segala  tuntutan,  begitu  juga
dengan terdakwa Sdr. totoh Gunawan dijerat Pasal 12 Ayat I  Memberantas Tindak Pidana Kejahatan Korupsi terletak Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001, mengubah Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan. Korupsi berada didalam Pasal (55) Ayat 1 KUHP.
Dalam  putusan  yang  diputus  oleh  hakim  terdakwa  M.  Totoh Gunawan  ini  di  vonis  bebas  dari  segala  tuntuntan  sebagaimana  dakwaan tunggal.  Hal  ini  seharusnya  hakim  seharusnya  mempertimbangkan  akan putusan  tersebut.  Sebagaimana  jaksa  KPK  meyakini  bahwa  suadara  M. Totoh  Gunawan  ini  tutut  serta  dalam  melakukan  melakukan  kasus  tindak pidana  korupsi  bersama - sama  pada  mantan  bupati  kabupaten  Bandung Barat.  Mengingat  saudara  M.  Totoh  Gunawan  di  dakwa  dengan  pasal  55 KUHP  yaitu  mengenai  penyertaan.(Yulianti  &  Ade  Mahmud,  2023) Terdakwa  termasuk  dalam  membantu  melakukan (Medeplichtigheid) terdakwa  dengan  sadar  dan  sengaja  memberi  bantuan  untuk  kelancaran seseorang  dalam  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Sebagaimana  di  atur dalam  pasal  56  KUHP  ada  dua  jenis  pembantu  yaitu  pembatu  pada  saat kejadian  (pasal  56  KUHP  dan  pembantu  sarana  atau  keterangan  (pasal  56 Ke - 2 KUHP).
Penilaikan  KPK,  yang  seharusnya  hakim  perlu  mempertimbangkan terhadap terdakwa sebagaimana unsur - unsur penyertaan atau deelmeming dimana  dalam  putusan  Nomor  57/Pid.Sus - TPK/2021/PN  Bdg  dimana terdakwa  sebagai  penyelengaraan  dalam  pengadaan  bantuan  sosial (Bansos) di kabupaten Bandung Barat. Jika dilihat penyertaan yang sudah di jelaskan  di  atas  bahwa  terdakwa  sebagai  pembantu  dan  memberi kesempatan  terhadap  orang  lain  dalam  malakukan  tindak  pidana  korupsi, mengingat  terdakwa  juga  terdakwa  merupakan  yang  memberi  janjian menganai fee 6 % untuk terdakwa Aa Umbara. Sehingga terdakwa M. Totoh Gunawan  sebagai  orang  yang  memberi  kesempatan  dan  membantu  Aa umbara  dalam  melaksanakan  pengadaan  Bansos  yang  menyembabkan kerugian uang negara. Sebagaimana tercantum di  pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 bahwasanya setiap orang atau suatu korporasi melawan hukum, membuat
dia  kaya  pada  diri  sendiri  atau  orang  lain  ataun  suatu  korporasi, menyebabkan kerugian uang negaradengan ini orang tersebut termasuk ke bagianorang yang melakukan tindak pidana korupsi.
B. Analisis  Kasus  Penggelapan  Dana  dengan  Jabatannya  Dari  Beberapa Perspektif
1. Ketentuan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam Jabatan.
Penggelapan  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  dalam  jabatan sudah  ada  pada  Pasal  374  Kitab  Undang - Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).
Penggelapan  adalah  kejahatan  berat.  Pemberatan - pemberatan  ini  tersebut dapat diketahui  yang dipaparkan oleh Soesilo dalam bukunya yakni:
a. Bahwasanya seorang Terdakwa Menyerahi untuk menyimpan barang yang  Barang  itu  digelapkan  karena    adanya  hubungan  pekerjaan (persoonlijke diensbetekking)
b. Seorang Terdakwa menyimpan barang tersebut dikarenakan alasan jabatannya (beroep)
c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berbentuk barang)
Yang  perlu  diperhatikan  dalam  mengidentifikasi  subjek  tindak pidana  penggelapan  harta  dalam  penyelenggaraan  fungsi  negara  adalah memperhatikan  kedudukan  yang  diambil  oleh  subjek  tindak  pidana penggelapan harta dalam penyelenggaraan fungsi negara.  Pasal 374 KUHP yang  hanya  akan  berlaku  Pada  seorang  pelaku  yang  berada  pada  lingkup tanggung jawab pribadi. Sedangkan jika orang yang melakukan suatu tindak pidana  pada  kasus    penggelapan  memakai  jabatan  tersebut  melakukan tindak  pidana  penggelapan  dengan  memanfaatkan  kedudukan  dan kekuasaannya  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana  tertentu,  Yang  perlu diperhatikan  dalam  mengidentifikasi  subjek  tindak  pidana  penggelapan harta  dalam  penyelenggaraan  fungsi  negara  adalah  memperhatikan kedudukan  yang  diambil  oleh  subjek  tindak  pidana  penggelapan  harta dalam  penyelenggaraan  fungsi  negara.  Di  dalam  termuat  Pasal  374  KUHP
akan  berlaku  bagi  pelaku  yang  berada  dalam  Cakupan  tanggung  jawab pribadi. Sedangkan jika orang yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam  jabatan  ini  melakukan  Penggelapan  dengan  memanfaatkan kedudukan  dan  kekuasaannya  untuk  melakukan  kejahatan  tertentu.  Dasar hukum  pidana  penggelapan  adalah  Undang - Undang  Penghapusan  Tindak Pidana  Korupsi  No.  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang - Undang  Penghapusan  Tindak  Pidana  Korupsi  No.  31  Tahun  1999,
Pasal  2  ayat  (2)    Undang - undang  mengenai    pidana  mati  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  dalam  keadaan  tertentu.  Beberapa  situasi memberatkan  para  pelaku  korupsi.  Kriteria  pembebanan  yaitu  apakah tindak pidana  mengenai  korupsi  dilakukan  pada  saat  Negara  terlibat  yang berdasarkan  dengan  hukum  yang  telah  Berlaku  dan  memiliki  Kekuatan hukum Tetap. Saat bencana terjadi. Sekali lagi berkomitmen untuk korupsi dan ketika negara itu jatuh ke dalam krisis ekonomi dan keuangan.(Harahap et al., 2023)
Sistem  pengawasan  sangat  dianjurkan  dalam  penyaluran  dana bantuan pendapatan, karena berkaitan dengan Prinsip H dan I Pasal 4 H dan I  UU  Pelayanan  Publik Nomor  25  pada  Tahun  2009.  Pasal  ini  menjelaskan bahwa  setiap  dermawan  dapat  dengan  mudah  menerima  dan  menerima informasi  tentang  manfaat  yang  mereka  inginkan.  Pada  prinsipnya, siapapun dapat menghilangkan kesejahteraan Covid - 19 karena penggelapan dan  penipuan,  karena  hal  ini  dimaksudkan  untuk  melawan  hukum  untuk menguasai  barang - barang  miliknya  yang  menyeluruh  atau  sebagiandari milik terhadap orang lain.
Tanggung  jawab  pidana  untuk  korupsi  dalam  dana  sosial  diatur dalam  Undang - Undang  Nomor  20  pada  Tahun  2001  Mengenai Pemberantasan didalam kasus Tindak Pidana Korupsi, Sebagai Berikut :
1. Di Pasal 55 alinea ayat (1) ke 1 KUHP. menjelaskan, jika seseorang yang  dengan  sengaja  melanggar  hukum  untuk  mendapatkan kekayaan  bagi  dirinya  sendiri  dengan  merugikan  pihak  lain  yang disebutkan di sini, merugikan  suatu negara serta dapat merugikan
keuangan  negara,  maka  dia  akan  menghadapi  Jeratan  penjara minimal 4 sampai 20 tahun. dan denda menurut undang - undang.
2. Pasal  64  (1)  KUHP  juncto  Pasal  55  (1 - 1)  KUHP.  Seperti  Yang Dikatakan yakni Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, setiap orang  yang  tujuannya  untuk  mengutamakan  dirinya  seorang  diri atau  juga  orang  lain  serta  perusahaan  dapat  diserahi  tugas  atau tugas yang dapat merugikan negara dan merugikan perekonomian negara. Penyalahgunaan izin, sarana atau fasilitas. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun.

## 2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Kasus Tindak Pidana Korupsi
Hukum pidana Islam termuat dari kata yang berbunyi “jinayah fiqh” yang berarti kejahatan. kelima aspek: jiwa, roh dan kehormatan atau garis keturunan dan kekayaan, serta lima jiwa. Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa  terdapat  berbagai  unsur  serta  definisi  yang  berkaitan  mengenai terminologi  pada  kasus  korupsi  saat  ini,  antara  lain  ghulul  (perencanaan), risywah (penyuapan), ghasab (mengambil hak/kekayaan orang lain dengan paksa), pengkhianatan, sariqah (pencurian) dan ghasab (perampokan).(Dr. FITRI WAHYUNI, S.H, 2018)
Penyalahgunaan  bansos  juga  dapat  digolongkan  sebagai  perbuatan yang patut dipertanyakan. Sebab, posisi kepala daerah merupakan eksekutif senior  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tentunya  sebagai seorang  delegasi,  ia  harus  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan bukan  hanya  keuntungan  pribadi.  Dalam  korupsi  sosial,  harta  orang  lain dicuri  melalui  penyalahgunaan  wewenang  atau  jabatan,  dan penyalahgunaan  kekuasaan  dapat  digolongkan  atau  disamakan  dengan ghoulul  dalam  kejahatan  Islam.  Ghoul  itu  adalah  perbuatan  yang  sangat buruk yang tidak hanya merugikan satu atau dua orang, tetapi dalam segala hal  merugikan  seluruh  masyarakat,  karena  harta  curian  adalah  milik masyarakat  dan  harus  digunakan  untuk  kebaikan  masyarakat.  Merusak dana sosial dapat disamakan tidak hanya dengan dicap sebagai setan, tetapi juga dengan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada orang - orang.
Hukum  pidana  Islam  diterapkan  dengan  menggunakan  hal  yang  berbeda - beda,  menurut  pada  tingkat  kejahatan  dan  dampak  kejahatan  yang dilakukan. Hamza Hasan mengumumkan bahwa penerapan hukuman dalam hukum  pidana  Islam  masih  bervariasi  dan  disesuaikan  dengan  skala kejahatan,  mulai  dari  sanksi  materil,penjara,  pemecatan,  cambuk, penangguhan hak tertentu, hingga hukuman mati.

## 3.  Pandangan  Sosiologi  Terdahap  Tindakan  Korupsi  dengan Menyalahgunakan Jabatan
Bentuk penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) oleh pejabat  publik  dalam  perspektif  sosiologi  hukum  yaitu  seseorang  atau pejabat  publik  yang  diberikan  wewenang  dalam  suatu  jabatan  dan menggunakannya  untuk  kepentingan  pribadi  dan  kelompok  yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan tertentu dan merugikan banyak orang atau masyarakat umum. Sosiologi hukum adalah pengetahuan  hukum  tentang  pola  perilaku  manusia  dalam  konteks sosial.(Juhaeni,  2021)  Sosiologi  hukum  merupakan  suatu  informasi hukum  tentang  pola  perilaku  manusia  dalam  konteks  sosial.  Masyarakat dan  hukum  adalah  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Tugas  hukum adalah menjaga ketertiban dalam arti keadilan dan kepastian hukum, agar tidak  semua  perbuatan  masyarakat  melanggar  hukum.  Jalan  panjang menuju kemajuan dan keadilan dalam masyarakat menjadi semakin nyata di dunia saat ini. bahkan ketika seseorang memasuki dunia globalisasi dan modernisasi.  Dalam  sosiologi  hukum,  banyaknya  kasus  penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia disebabkan oleh sebab - sebab sebagai berikut:
1. Kekuasaan yang tidak terkendali Banyak pejabat yang tidak dapat menahan  keinginan  untuk  memiliki  segalanya,  termasuk kekuasaan, sehingga banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya.
2. Meyakini  bahwa  “orang - orang  yang  berwenang  bebas  bertindak” Para  pejabat  atau  pemimpin  beranggapan  bahwa  seorang  pejabat atau  pemimpin  yang  berkedudukan  tinggi  memiliki  kebebasan
untuk  berbuat  semaunya  atau  memiliki  kekuasaan  yang  tidak terbatas atau bebas.
3. Penegakan  hukum  yang  lemah  terhadap  penyalahgunaan kekuasaan. Ada banyak fenomena di mana orang biasa melakukan kesalahan  kecil  dan  hukumannya  berat  dan  lama.  Namun,  jika seorang  pejabat  atau  pemimpin  melakukan  kesalahan,  meskipun kesalahannya  fatal,  hukumannya  kecil.  Hukum  Indonesia cenderung tajam di bagian bawah dan tumpul di bagian atas.
4. Lemahnya  akhlak  dan  mental  Seseorang  yang  diberi  wewenang atau jabatan yang tinggi, tetapi memiliki akhlak yang buruk seperti korupsi,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  jabatan,  tidak  mampu memenuhi tugas dan kewajiban sesuai kewenangannya
5. Persyaratan  keuangan  Semakin  tinggi  jabatannya,  semakin  tinggi standar hidupnya. Menggunakan saham besar alih - alih staf berarti seorang  pejabat  dapat  menyalahgunakan  kekuasaannya  untuk mendapatkan keuntungan materi
6. Lemahnya  kontrol,  kurangnya  kontrol  dari  atas  dan  kalangan sempit, misalnya dalam kontrol anggaran.

## SIMPULAN
Dari sini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelanggaran kepercayaan dimuat  teradapat  di  Pasal  374  KUHP.    Tindak  pidana  merupakan  pengawasan tindak pidana kasus penggelapan yang memiliki bobot. Tindak pidana pelanggaran kepercayaan dalam jabatan memuat di pasal 374 KUHP
hanya  akan  berlaku  untuk  orang  bagi  melakukan  tugas  pada  perusahaan yang swasta. Ketika seseorang itu menjalankan tindak pidana penggelapan bekerja sementara  pada  pemerintahan,  berlaku  UU  Memberantas  Tindak  Pidana  Korupsi Nomor. 8 pada Tahun 2001.  di dalam hal ini Pasal 374 KUHP hanya sebagai bentuk penguatan  Pasal  372  KUHP.  KUHP,  yaitu  penggelapan  dengan  bentuk  pokoknya, dapat  dibuktikan.  Dari  sudut  pandang  seorang  penjahat  Muslim,  korupsi  dana sosial, berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Bupati Bandung Barat, dapat
dikategorikan atau disamakan dengan ghoulul, yaitu. perampasan harta bersama, sehingga tidak hanya merusak. satu orang, tetapi banyak orang.
Bentuk  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  publik  dalam  perspektif sosiologi  hukum  yaitu  seseorang  atau  pejabat  publik  yang  diberikan  wewenang dalam  suatu  jabatan  dan  menggunakannya  untuk  kepentingan  diri  sendiri  dan kelompok dengan tujuan membuat ia kaya untuk dirinya sendiri maupun golongan tertentu  dan  merugikan  banyak  orang  atau  masyarakat  umum.  Sosiologi  hukum berperan penting dalam memberantas penyalahgunaan wewenang sebagai media sosialisasi kepada masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan orang  (pejabat  publik)  dalam  bentuk  korupsi  maupun  tindakan  lain  yang merugikan negara dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan peran penting untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum sehingga timbul rasa adil bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amer,  N.,  Jend  Soedirman  No,  J.,  &  Gorontalo  Kode  Pos,  K.  (2020).  Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. JURNAL LEGALITAS , 13 (01), 1–15.
https://doi.org/10.33756/JELTA.V13I01.5417
Baety, A. N., Sinaga, H. D., & Yahya, I. (2023). Pembubaran Partai Politik Dari Kaca Mata  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Bingkai  Rule  Of  Law. Jurnal Relasi Publik ,
1 (2), 68–78.
Bupati Bandung Barat Jadi Tersangka Korupsi Proyek Covid - 19 .  (n.d.).  Retrieved  16 June 2023, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210308113903 - 12 - 614985/bupati - bandung - barat - jadi - tersangka - korupsi - proyek - covid - 19 Djadjuli,  D.  (2018).  PERAN  PEMERINTAH  DALAM  PEMBANGUNAN  EKONOMI DAERAH. Dinamika :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara , 5 (2),  2. https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409
Dr. FITRI WAHYUNI, S.H, M. H. (2018). Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai - Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia). In PT Nusantara Persada Utama (Issue februari).
Erawadi,  E.  (2014).  {PEMIKIRAN}  {MISTIK} - {FILOSOFIS}:  {STUDI}  {NASKAH} {NI}’{MAT}  {AL} - {ARWAH}  {KARYA}  {MUHAMMAD}  ‘{ASYIQ}. JURNAL TARBIYAH , 21 (2). https://doi.org/10.30829/tar.v21i2.18 Harahap,  I.  P.,  Lubis,  F.,  &  Luhuriyah,  H.  (2023). Pertanggung  Jawaban  Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Hukum KUHP 374 . 5 , 659–664. https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2840
Ihwan,  M.  (2019).  Jawade  Hafidz  Arsyad’s  Perspective  on  Corruption  in  the Perspective  of  State  Administrative  Law. Law  Research  Review  Quarterly ,
5 (1), 91–106.
Irianto, R. W. (2022). STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR  11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. Journal Publicuho ,
5 (4), 4. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.69
Juhaeni,  J.  (2021).  Penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  publik  dalam perspektif  sosiologi  hukum. Jurnal  Konstituen , 3 (PENYALAHGUNAAN WEWENANG  OLEH  PEJABAT  PUBLIK  DALAM  PERSPEKTIF  SOSIOLOGI HUKUM), 41–48.
Korupsi Proyek Bansos Covid - 19, Bupati Bandung Barat Dituntut 7 Tahun Penjara— Regional Liputan6.com . (n.d.).
Nani, Y. N. (2022). Pancasila Democracy versus Direct Democracy: A Review of the Concept  of  Civil  Society. European  Journal  of  Science,  Innovation  and Technology , 2 (2), 1–15.
Ni  Komang  Sri  Herawati  Octa,  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi,  &  Luh  Putu Suryani. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan  Sosial  Pandemi  Covid - 19  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Negara. Jurnal Preferensi Hukum , 3 (2), 424–429. https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4956.424 - 429
Rada,  A.  (2019). Kecurangan  Dalam  Birokrasi  Pemerintahan  Pemicu  Terjadinya Tindak Pidana Korupsi . Bayumedia Publishing.
Subekti,  V.  S.  (2019).  Demokrasi  dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia. Bunga  Rampai  Memperkuat  Peradaban  Hukum  Dan  Ketatanegaraan Indonesia , 37–60.
Tabrani,  Z.  A.,  &  Walidin,  W.  (2017).  Hak - Hak  Non  Muslim  dalam  Pemerintahan: Konsep  Dien  wa  Ni’mah  dan  Pluralisme  Agama  di  Indonesia. Al - Ijtimai:
International Journal of Government and Social Science , 3 (1), 15–28. Thezar, Muh., & Nurjannah, St. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.
Alauddin Law Development Journal , 2 (3), 328–338. https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14230
Tiyani,  V.  Y.,  &  Triyana,  T.  (2019).  The  Phenomenon  of  Street  Children  in Criminology Studies (Study in Sambiroto, Semarang). Law Research Review Quarterly , 5 (2), 259–282.
Yulianti, M. R., & Ade Mahmud. (2023). Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi  Bansos  Covid - 19  di  Kabupaten  Bandung  Barat  dalam  Putusan Nomor  57/Pid.Sus - TPK/2021/PN  Bdg. Bandung  Conference  Series:  Law Studies , 3 (1), 48–53. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4905