## EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF WRITING GENERIC DRUG PRESCRIPTION IN OUTPATIENT BPJS PATIENT AT MANADO BHAYANGKARA HOSPITAL

## EVALUASI PELAKSANAAN PENULISAN RESEP OBAT GENERIK PADA PASIEN BPJS RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MANADO
Yitromusa Joshua Yululano 1) , Widya Astuty Lolo 1) , Gerald Rundengan 1)
1) Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT Manado, 95115 *yitromusa99@gmail.com

## ABSTRACT
The Indonesian government issued Minister of Health Regulation No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 which requires  writing  prescriptions  with  generic  names  in  government  health  facilities.  In  addition,  the government also compiled the National Formulary as a reference in drug selection as stated in Minister of Health  Regulation  No. 129/MENKES/SK/II/2008  concerning  the  Minimum  Service  Standard  of  Hospital. However,  there  are  still  many  government  health  facilities  that  still  use  non-generic  drugs  in  BPJS prescriptions. The study was conducted to measure the percentage of prescription writing in generic names and  the  suitability  of  recipes  with  the  National  Formulary  in  outpatient  BPJS  patients  in  Manado Bhayangkara Hospital. The method used is descriptive analysis by taking 392 recipe sheets as samples. The results  showed  that  the  average  percentage  of  prescription  writing  for  the  period  December  2019  -  May 2020 with a generic name was 81.38% and conformity to the National Formulary was 58.68%.  Recipes that fully use generic names and conform to the National Formulary only have an average percentage of 57.41%. Based on the results obtained, it can be concluded that the writing of recipes in generic names has met the standards, but compliance with national formularies has not yet reached the established standards.
Keywords : Health BPJS, National Formulary, Generic Drug

## ABSTRAK
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 yang mewajibkan  penulisan  resep  dengan  nama  generik  di  fasilitas  kesehatan  pemerintah. Disamping  itu, pemerintah  juga  menyusun formularium nasional  sebagai  acuan  dalam  pemilihan obat sebagaimana yang tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  129/Menkes/SK/II/2008  tentang  Standar  Pelayanan Minimal  Rumah  Sakit.  Namun,  masih  banyak  fasilitisas  kesehatan  pemerintah  yang  masih  menggunakan obat  bukan  generik  dalam  resep  BPJS.  Penelitian    dilakukan    untuk  mengukur  persentase  penulisan  resep dalam  nama  generik  dan  kesesuaian  resep  dengan  formularium  nasional  pada  pasien  BPJS  rawat  jalan  di Rumah  Sakit  Bhayangkara  Manado.  Metode    yang    digunakan    adalah    analisis  deskriptif    dengan pengambilan  392  lembar  resep  sebagai  sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persentase penulisan resep periode Desember  2019 – Mei 2020 dengan nama generik sebesar 81,38% dan kesesuaian dengan  Formularium    Nasional    sebesar 58,68%.  Resep  yang  sepenuhnya  menggunakan  nama  generik  dan sesuai    formularium  nasional  hanya  memiliki  persentase  rata-rata  sebesar  57,41%.  Berdasarkan  hasil  yang diperoleh,  dapat  disimpulkan  bahwa  penulisan  resep  dalam  nama  generik  telah  memenuhi  standar,  akan tetapi kesesuaian dengan formularium nasional belum mencapai standar yang ditetapkan.
Kata kunci : BPJS Kesehatan, Formularium Nasional, Obat Generik

## PENDAHULUAN
Upaya  kesehatan  adalah  kegiatan  untuk mewujudkan,  meningkatkan,  dan  memelihara derajat  kesehatan  yang  optimal bagi masyarakat. Rumah  sakit  merupakan  salah  satu  sarana pelayanan  kesehatan  yang  berperan  penting dalam mendukung upaya tersebut. Di rumah  sakit juga  terdapat pelayanan farmasi yang merupakan salah satu kegiatan penunjang pelayanan kesehatan yang bermutu (Depkes RI, 2004).
Salah  satu  bentuk  jaminan  sosial  yang bisa  didapatkan  oleh  masyarakat  ialah  dalam bentuk  bantuan  kesehatan  dan  pengobatan  yang dibiayai  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS).  BPJS    merupakan    lembaga    yang dibentuk    untuk    menyelenggarakan    Program Jaminan Sosial di Indonesia. BPJS menggantikan  sejumlah  lembaga  jaminan sosial  yang  ada  di    Indonesia    yaitu  lembaga asuransi  jaminan  kesehatan  PT.  Askes dan lembaga  jaminan sosial  ketenagakerjaan  PT. Jamsostek.  BPJS  terdiri  dari  BPJS Kesehatan dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  BPJS  Kesehatan adalah    badan  hukum  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan (Depkes RI, 2011).
Formularium  nasional  adalah  daftar obat yang disusun oleh komite nasional  yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,
berdasarkan  pada  bukti  ilmiah  mutakhir, berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau  yang  disediakan  serta digunakan sebagai  acuan    penggunaan  obat    dalam jaminan kesehatan  nasional (Depkes RI, 2013). Obat  merupakan salah satu  unsur penting dalam    pelayanan    kesehatan.    Biaya  obat mencapai  40%-50%    dari  biaya  operasional kesehatan  di  Indonesia  dan  terus  menunjukkan peningkatan  setiap  tahunnya  (Sirait,  2001). Dalam  rangka  mengantisipasi  tingginya  harga obat,  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia mewajibkan  penulisan  resep  dan  penggunaan obat    generik    di  fasilitas    pelayanan    kesehatan pemerintah. Program  ini  telah  diluncurkan  oleh pemerintah  mulai  tahun  1989  melalui Peraturan
Menteri Kesehatan RI No. 085/MENKES/Per/I/1989 tentang Kewajiban
Menuliskan  Resep  dan/atau Menggunakan  Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.  Peraturan  ini    kemudian  dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang
Kewajiban    Menggunakan    Obat    Generik    di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Pemerintah. Agar upaya  pemanfaatan  obat  generik    ini  dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan    tersebut    mencakup  peresepan  dengan nama generik.
Obat  generik  adalah  obat  dengan  nama generik sesuai dengan penamaan zat aktif sediaan yang  ditetapkan  oleh  Farmakope  Indonesia  dan INN  ( International  Nonproprietary  Names )  dari WHO  ( World  Health  Organization ),  tidak memakai  nama  dagang  maupun  logo  produsen. Contoh obat generik yaitu amoksisilin, metformin dan  lain-lain (Elmitra,  2017).  Agar  upaya pemanfaatan    obat    generik    ini  dapat    mencapai tujuan yang  diinginkan, maka  kebijakan  tersebut mencakup  peresepan  dengan  nama  generik. Walaupun  demikian,  meskipun  disepakati  untuk menggunakan  obat  generik  pada  penulisan  resep di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  pemerintah, namun masih  banyak  resep  yang  ditulis menggunakan  obat  bukan  generik.  Berdasarkan uraian  latar  belakang  diatas    peneliti    merasa perlu  adanya  penelitian  tentang  perhitungan persentase  penulisan  resep  obat  generik  dan kesesuaiannya  dengan  formularium  nasional  di Rumah Sakit Bhayangkara Manado.

## METODOLOGI PENELITIAN Waktu dan Tempat Peneliatian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  RS. Bhayangkara  Manado,  periode  bulan  April  -  Juni 2020.

## Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  dengan  pengambilan  data  secara retrospektif    yang    didasarkan    pada  penelusuran dokumen  peresepan  obat  generik  pasien  BPJS rawat jalan.

## Populasi dan Sampel Populasi
Populasi  penelitian  ini  ialah  semua  resep peserta  BPJS  rawat  jalan  yang  dilayani  RS. Bhayangkara Manado  pada bulan Desember 2019 –  Mei  2020  dan  memiliki  rata-rata  100  resep setiap hari sehingga didapatkan populasi selama 6 bulan yaitu 18.300 resep.

## Sampel
Pengambilan    sampel    dilakukan    dengan systematic    random    sampling .  Sampel  diambil dengan  menggunakan  rumus  Slovin  (Sevilla, 2017) sebagai berikut:
Sampel
n : Ukuran Sampel
N : Jumlah Populasi e : Standar error (5%)

## Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  di  Instalasi Farmasi RS. Bhayangkara Manado. Pengumpulan data  dimulai  dengan  penelusuran  data  peresepan obat  generik  rawat jalan  periode  bulan  Desember 2019 – Mei 2020.

## Analisis Data
Metode    yang  digunakan  dalam  analisis data yaitu  analisis  deskriptif. Metode analisis  ini digunakan untuk menyederhanakan atau meringkas  kumpulan  data  hasil  pengukuran sedemikian  rupa  baik  secara  angka-angka  mutlak maupun  secara  persentase,  disertai  dengan penjelasan kualitatif (Notoadmodjo, 2002).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persentase  Penulisan  Resep  dengan  Nama Generik
Penelitian    ini  dilaksanakan  di  Rumah Sakit  Bhayangkara  Manado,  dimana  peneliti bermaksud  untuk  menggambarkan  penulisan resep  obat  generic  pada  pasien  BPJS  rawat jalan. BPJS  Kesehatan    adalah    badan    hukum    yang dibentuk    untuk    menyelenggarakan    program jaminan    kesehatan.  Dengan  keberadaan  institusi ini,  tingkat  pelayanan  kesehatan  mengalami perubahan. Semula  pelayanan kesehatan berbasis fee  for  service (tarif per tindakan) dimana dalam
pelaksanaannya  rentan  terjadi  pelayanan  yang berlebihan  ( over  utilization )  dan moral  hazard. Kebutuhan untuk memperbaiki pembiayaan kesehatan  telah  mendasari  munculnya  konsep pembayaran  kesehatan  di  muka  yang  disebut Health  Maintenance  Organization (Hendrawan, et.al , 2018).
Gambar 1. Dokumentasi Penelitian
Tabel 1. Persentase  penulisan  resep  generik Bulan Rata-rata(%) R/ Generik  R/ Non Generik Desember 80,30 19,70 Januari 81,82 18,18 Februari 78,46 21,54 Maret 80,00 20,00 April 83,08 16,92 Mei 84,62 15,38 Rata-rata 81,38 18,62
Informasi  mengenai  tingkat  penulisan resep  generik  di  RS.  Bhayangkara  Manado dilakukan  dengan  menghitung  persentase  jumlah resep  pasien  BPJS  yang  sepenuhnya  ditulis dengan nama obat generik. Kementrian Kesehatan telah    mengeluarkan    pernyataan  pada    tahun 2010    bahwa  80-90%    resep    dari    dokter    di rumah  sakit umum  pemerintah  atau  puskesmas harus merupakan obat  generic (Depkes RI, 2010). Terlihat    dari    hasil    penelitian  yang  dilakukan pada  resep  bulan  Desember  2019  –  Mei  2020 terhadap  resep  generik  pasien  BPJS  di  RS. Bhayangkara  Manado  bahwa    pelaksanaan penulisan  resep dengan  nama  generik  memiliki rata-rata 81,38%, dengan persentase tertinggi pada bulan  mei  2020  yaitu  84,62%.  Dari  data  ini menunjukkan penggunaan obat generik di Rumah Sakit  Bhayangkara  Manado  telah  mencapai
standar  yang  telah  ditetapkan  bahkan  dari tabel  1 menunjukkan  peningkatan  penggunaan  obat generik  pada  tiga  bulan  terakhir,  walaupun  tidak terlalu besar.
Besar  resep  yang  diterima  di  Instalasi Farmasi  sebagai  resep  BPJS  rawat  jalan  Rumah Sakit  Bhayangkara  Manado  adalah  resep  dari Instalasi  Gawat  Darurat  (IGD).  Oleh  karena  itu, kebanyakan  pasien  yang  diterima  bukan  pasien yang  berasal  dari  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama  (FasKes  tingkat  I),  melainkan  pasien yang langsung memeriksakan diri ke rumah sakit. Hal  ini  berpengaruh  terhadap  jenis  obat  yang digunakan,  dimana  pasien  BPJS  rawat  jalan  IGD memiliki jenis penyakit dengan tingkat keparahan yang  ringan  dibandingkan  dengan  pasien  rawat inap  IGD  dan  pasien  poliklinik,  dilihat  dari  jenis obat  yang  diresepkan.  Obat-obat    yang    paling banyak  diresepkan  oleh    dokter    untuk    pasien BPJS    rawat  jalan    antara    lain    obat    antipiretik (Paracetamol),  Vitamin  B  Complex,  obat  untuk penyakit asam lambung (Omeprazole & Antasida),  alergi  (Cetirizine),  untuk  batuk (Ambroxol)  dan  untuk  nausea  &  vomiting (Domperidone).
Penelitian  sebelumnya  yang  dilaksanakan oleh Tanner, et al . (2015), di RSUD. Prof. Dr. R. D.  Kandou  Manado,  menunjukkan  hasil  yang berbanding  terbalik  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  penulis  di  RS.  Bhayangkara Manadio,  dimana  persentase  penggunaan  obat generik  di  RSUD.  Prof.  Dr.  R.  D.  Kandou Manado  hanya  mencapai  rata-rata  72,82%  dan tidak  mencapai  standar  yang  telah  ditetapkan Kemenkes  (2010)  yaitu  80-90%. Ketidakcapaian standar  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, diantaranya  dari  pihak  dokter  sebagai  penulis resep,  pihak  pasien  dan  pihak  perusahan  farmasi. Penyebab  dokter  tidak  menulis  obat  generik adalah karena beberapa obat merupakan kombinasi  dari  beberapa  bahan  aktif  obat, sehingga  menjadi  tidak    praktis    bila    dituliskan dalam nama  generik,  karena  akan  menyulitkan pasien  dengan  mengkonsumsi  sejumlah  obat sekaligus.    Misalnya    Neurodex    tablet    yang berisi    Vitamin    B1,    B6    dan    B12    akan    lebih praktis  dibandingkan  pemberian  masing-masing satu  tablet  Vitamin  B1,  Vitamin  B6  dan  Vitamin B12.    Faktor    dari    pihak    pasien  juga berpengaruh,    dimana  pasien  meminta  dokter untuk  tidak  meresepkan  obat  generik  karena pengetahuan tentang  obat  generik masih  kurang dan  pasien    menganggap  bahwa  obat  generik memiliki    kualitas    dan  mutu  yang  jauh  lebih
rendah  dibanding  obat  dengan    nama    dagang (Tanner, et al ., 2015). Selain itu, produsen farmasi juga  menawarkan  produknya  kepada  praktisi kesehatan  seperti  dokter  dan  apoteker  agar  lebih memilih  menuliskan  obat  dengan  nama  dagang (Tanner, et al ., 2015).
Hal  tersebut  menjadi  bagian  dari  faktor- faktor  yang  bepengaruh  terhadap  pencapaian Rumah  Sakit  Bhayangkara  Manado  dalam menggunakan  obat  generik  dalam  resep  BPJS sesuai  standar  yang  telah  ditetapkan.  Dari  segi penulisan resep, dokter lebih banyak menuliskannya  dengan  nama  obat  generik  dan dari  pihak  pasien  tidak  mempermasalahkan  jenis obat  yang  digunakan  karena  memiliki  jenis penyakit  dengan  tingkat  keparahan  yang  ringan dan  sebagian  besar  tidak  memerlukan banyak kombinasi obat.
Persentase  Peresepan  Obat  yang  Mengacu pada Formularium Nasional
Pemberian    obat    bagi    peserta    BPJS Kesehatan  mengacu  pada  formularium nasional untuk  menjamin aksesibilitas keterjangkauan dan penggunaan  obat    secara    nasional.  Formularium nasional  merupakan  bagian  dari  INA-CBG’s, sebagai koridor bagi pelaksanaan untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan  bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan  kaidah  dan  standar  terapi  yang  berlaku (Depkes RI, 2018).
Formularium  nasional    adalah  daftar  obat yang  disusun  oleh  komite  nasional  yang ditetapkan  oleh Menteri  Kesehatan,  berdasarkan pada    bukti  ilmiah  mutakhir,  berkhasiat,  aman, dan  dengan  harga  terjangkau  yang  disediakan serta digunakan  sebagai acuan  penggunaan  obat dalam  jaminan  kesehatan  nasional  (Departemen Kesehatan RI,  2013).  Daftar  obat  yang  terdapat dalam formularium nasional ialah senyawa  kimia yang  sebagai    acuan  dalam  pemberian  terapi kepada pasien. Dalam formularium nasional tidak hanya  terdapat  obat-obat  generik  tetapi  juga terdapat obat-obat bermerek atau obat paten.
Resep  yang  sesuai  formularium  nasional adalah resep yang sepenuhnya menggunakan obat yang  terdaftar  dalam  formularium  nasional.  Hasil penelitian  menunjukkan  rata-rata  persentase kesesuaian  resep  obat    dengan    formularium nasional  dari  bulan Desember 2019  – Mei 2020 sebesar  58,68%.  Data  yang  diperoleh  tidak mencapai  standar  yaitu  100%  yang  telah ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan
Nomor  129/Menkes/SK/II/2008  tentang  Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
Tabel  2.  Persentase  kesesuaian  resep  dengan Formularium Nasional Bulan Rata-rata(%) R/ Fornas R/ Non Fornas Desember 63,64 36,36 Januari 50,00 50,00 Februari 64,62 35,38 Maret 52,31 47,69 April 60,00 40,00 Mei 61,54 38,46 Rata-rata 58,68 41,32
Kurangnya  persentase  resep  generik pasien  BPJS  yang  mengacu  pada  formularium nasional  dikarenakan  kurang  adanya  koordinasi antara  Panitia  Farmasi  dan  Terapi  (PFT)  sebagai penyusun formularium rumah sakit dengan dokter penulis resep. Selain itu, PFT kurang mempertimbangkan obat-obat dalam formularium nasional  untuk  dimasukkan  dalam  formularium rumah sakit.
Jika  dibandingkan  dengan  penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Tanner, et al ., (2015),  di  RSUD.  Prof.  Dr.  R.  D.  Kandou Manado,  hasilnya  berbanding  terbalik  dimana persentase penggunaan obat yang sesuai formularium  nasional  di  RSUD.  Prof.  Dr.  R.  D. Kandou  Manado  memiliki  persentase  yang  tinggi dibanding  dengan  Rumah  Sakit  Bhayangkara Manado  yaitu  91.87%.  Tingginya  kesesuaian resep  yang  sesuai  dengan  formularium  nasional ini disebabkan oleh semakin banyaknya informasi mengenai  formularium  nasional  di  RSUD.  Prof. Dr.  R.  D.  Kandou, sehingga  pelayanan  kesehatan juga semakin baik.
Untuk  obat-obat  yang  tidak  termasuk dalam Formularium  Rumah Sakit  tidak  dilayani oleh  instalasi  farmasi,    kecuali    atas    persetujuan dari  pihak    rumah  sakit.  Tindakan  peresepan  dan pemberian  obat  diluar  tanggungan  BPJS  akan menyebabkan  peserta  BPJS mengeluarkan  biaya tambahan ketika melakukan pelayanan pengobatan.  Hal  ini  akan  membebani  pasien karena peserta BPJS telah membayar iuran setiap bulan  serta  akan  mengurangi  akses  terhadap pelayanan kesehatan.
Persentase  Resep  dengan  Nama  Generik dan Sesuai Formularium Nasional
Persentase Penulisan Resep Generik yang sesuai  dengan  formularium  nasional  merupakan penggabungan  perhitungan  jumlah  resep  obat generik dan jumlah resep yang sesuai formularium  nasional  dalam  bentuk  persentase. Jumlah rata-rata  resep yang semua nama obatnya sesuai    dengan  formularium  nasional  dan  ditulis dengan    nama  generik  hanya  sebesar    57,41%. Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan penulisan  obat  generik  dalam  pelayanan  BPJS Kesehatan masih kurang optimal.
Tabel  3.  Persentase  resep  dengan  penulisan sepenuhnya  sesuai  dengan  nama    generik    dan mengacu pada Formularium Nasional
Bulan Jumlah Lembar Resep Sesuai % Sesuai Desember 66 40 60,61 Januari 66 33 50,00 Februari 65 42 64,62 Maret 65 34 52,31 April 65 37 56,92 Mei 65 39 60,00 Rata-rata 57,41 Kewajiban  menggunakan  obat  generik  di fasilitas  kesehatan  pemerintah  diatur  dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010
tentang Kewajiban  Menggunakan  Obat  Generik  di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  Pemerintah. Selain itu,  keputusan  direksi  rumah  sakit  juga  berperan dalam  penggunaan  obat  generik  di  rumah  sakit. Upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan melalui promosi obat generik. Promosi  dilakukan pada  pasien  dan  dokter,  supaya    mereka    tidak ragu  menggunakan  obat  generik  yang  tentunya sesuai dengan formularium.  Promosi ini semacam edukasi  mengenai  pengertian  obat    generik, khasiat,  keamanan  dan  mutu  obat    generik  yang sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  yang  berarti dengan obat dengan nama  dagang dan obat paten karena  produksi  obat  generik  juga  menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik,  seperti  halnya obat dengan nama dagang  maupun  obat  paten.
Selain  itu, obat generik  juga harus  lulus uji  bioavailabilitas  (ISO  Indonesia  Volume    46 tahun  2011-2012).  Uji  ini  dilakukan  untuk
menjaga mutu obat generik. Pengujian bioavailabilitas dilakukan dalam upaya mengetahui  kecepatan  zat  aktif    dalam  suatu produk  obat  yang  mencapai  sirkulasi  sistemik dalam  bentuk  aktif  setelah  pemberian  obat tersebut  (BPOM  RI,  2005).  Studi  bioekivalensi dilakukan untuk membandingkan profil pemaparan  sistemik  (darah)  yang  memiliki bentuk berbeda-beda (tablet, kapsul, dan sebagainya) dan diberikan melalui rute pemberian yang berbeda-beda (BPOM RI, 2005).

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Persentase  resep  BPJS  pasien  rawat  jalan  di RS.  Bhayangkara  Manado  periode  Desember 2019  –  Mei  2020  yang  ditulis  dalam  nama generik  adalah  Desember  80.30%,  Januari 81.82%,  Februari  78.46%,  Maret  80.00%, April 83.08%  dan  Mei 84.62%, dengan rata- rata 81.38%.
2. Persentase  resep  BPJS  pasien  rawat  jalan  di RS.  Bhayangkara Manado periode Desember 2019  –  Mei  2020  yang  sesuai  dengan formularium nasional adalah Desember
63.64%,  Januari  50.00%,  Februari  64.62%, Maret  52.31%,  April  60.00%  dan  Mei 61.54%, dengan rata-rata 58.68%.
3. Resep  yang  sepenuhnya  ditulis  dengan  nama generik  dan  sesuai  dengan  formularium nasional  periode  Desember  2019  –  Mei  2020 adalah    Desember  60.61%,  Januari  50.00%, Februari  64.62%,  Maret  52.31%,    April 56.92%  dan  Mei  60.00%,  dengan  rata-rata 57.41%.

## SARAN
Kepada  peneliti  selanjutnya  disarankan perlu  untuk melakukan penelitian terkait evaluasi pelayanan peresepan obat sesuai dengan formularium Rumah Sakit.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  2005. Pedoman  Uji  Bioekivalensi .  BPOM  RI, Jakarta.
Departemen  Kesehatan  Republik    Indonesia. 2004.    Undang-Undang  Nomor    40
Tahun    2004    tentang Standar  Jaminan Sosial Nasional .  Jakarta, Depkes RI.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 129/Menkes/SK/II/2008  tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit . Depkes RI, Jakarta.
Departemen  Kesehatan  Republik    Indonesia.
2010.    Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010  tentang Kewajiban    Menggunakan Obat    Generik di    Fasilitas    Pelayanan  Kesehatan Pemerintah .  Depkes RI, Jakarta.
Departemen  Kesehatan  Republik    Indonesia. 2011.  Undang-Undang  No.    24    Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Departemen  Kesehatan  Republik    Indonesia. 2018.    Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional Dalam Penyelenggaraan Program jaminan Kesehatan .  Depkes RI, Jakarta. Elmitra.  2017.  Dasar-Dasar  Farmasetika  Dan Sediaan Semi Solid. Deepublish, Yogyakarta.
Hendrawan,  H.,  Yuniar,  Y.,  dan  Despitasari,  M.
2018. Harapan, Kenyataan & Solusi JKN. Lembaga  Penerbit  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.
Ikatan    Apoteker    Indonesia.    2010.    ISO Informasi  Spesialite  Obat  Indonesia.
Volume    46.    2011-2012.    PT    ISFI,
Jakarta.
Notoatmodjo,  S.  2002.  Metodologi  Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta.
P residen  Republik  Indonesia.  1945 .  Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Nomor  Tahun 1945. Lembaga Negara RI, Jakarta.
Presiden  Republik  Indonesia.  2013.  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2013  tentang Jaminan  Kesehatan. Lembaga Negara RI, Jakarta.
Sirait,  M.  2001. Tiga  Dimensi  Farmasi: Ilmu- Teknologi,    Kesehatan    dan  Potensi Ekonomi. Institut  Darma  Mahadika. Jakarta.
Tanner,  A.  E.,  Ranti,  L.,  dan  Lolo,  W.  A.  2015. Evaluasi  Pelaksanaan  Pelayanan  Resep
Obat  Generik  Pada  Pasien  BPJS  Rawat Jalan  di  RSUP.  Prof.  Dr.  R.  D.  Kandou Manado Periode Januari-Juni 2014. Pharmacon . 4(4) : 58-64.