Peran Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Pengelolaan Lingkungan Hilir Sungai Barito – Kalimantan Selatan
Eva Alviawati,  Parida Angriani *
Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia *parida.angriani@ulm.ac.id

## Abstract
River management requires synergy from various parties. River management must also be sustainable and carried out from upstream to downstream. The government and the community need to work hand in hand in river management efforts. This study aims to analyze the role of the government in environmental management and the condition of the  downstream  community  of  the  Barito  River.  The  method  used  in  this  research  is descriptive  qualitative.  The  data  in  this  study  are  based  on  the  results  of  field observations and the use of secondary data. Data analysis was carried out descriptively empirically.  The  results  show  that  river  management  activities  carried  out  by  the government include river improvement programs such  as river inventory and labeling, normalization  of  large  and  small  rivers,  construction  and  maintenance  of  drainage channels,  revitalization  and  arrangement  of  riverbanks,  and  other  river  support facilities.  In  addition  to  physical  management,  river  improvement  programs  are  also carried  out  on  the  socio-economic  and  cultural  aspects  of  the  community  around  the river, such as through the PLPBK and KOTAKU programs.
Keywords: river management, the role of government, Barito River

## Abstrak
Pengelolaan sungai memerlukan sinergitas dari berbagai pihak. Pengelolaan sungai juga harus  berkelanjutan  dan  dilakukan  mulai  dari  hulu  sampai  ke  hilir.  Pemerintah  dan masyarakat perlu saling bahu membahu dalam upaya pengelolaan sungai. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  lingkungan  dan kondisi masyarakat hilir Sungai Barito. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif  deskriptif.  Data  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  hasil  observasi lapangan  dan  pemanfataan  data  sekunder.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif empirik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kegiatan  pengelolaan  sungai  yang  dilakukan oleh  pemerintah  antara  lain  melalui  program  perbaikan  sungai  seperti  inventarisasi ulang  dan  labelisasi  sungai,  normalisasi  sungai  besar  dan  kecil,  pembangunan  dan pemeliharaan  saluran  drainase,  revitalisasi  dan  penataan  bantaran  sungai,  serta membangun  fasilitas  pendukung  sungai  lainnya.  Selain  pengelolaan  secara  fisik, program  perbaikan  sungai  juga  dilakukan  pada  aspek  sosial  ekonomi  dan  budaya masyarakat sekitar sungai, seperti melalui program PLPBK dan KOTAKU.
Kata Kunci: pengelolaan sungai, peran pemerintah, Sungai Barito
DOI: 10.20527/jpg.v9i1.12687 Received: 3 Februari 2022; Accepted: 24 Februari 2022; Published: 21 Maret 2022
How to cite: Alviawati, E. & Angriani, P. (2022). Peran Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Pengelolaan Lingkungan Hilir Sungai Barito – Kalimantan Selatan. JPG (Jurnal Pendidikan Geografi) , Vol. 9 No. 1, 17-27. http://dx.doi.org/10.20527/jpg.v9i1.12687 © 2022 JPG (Jurnal Pendidikan Geografi) *) Corresponding Author

## 1. Pendahuluan
Sungai  Barito  memiliki  peran  strategis  dan  multiguna  dalam  mendukung  proses pembangunan  di  Kota  Banjarmasin.  Sungai  Barito  juga  berperan  dalam  perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang  tinggal di sepanjang sungai Barito  (Angriani, P.,  Sumarmi,  S.,  Ruja,  I.  N.,  &  Bachri,  2016;  Buzarboruah,  2014).  Berbagai permasalahan  muncul  disekitar  kawasan  permukiman  di  pinggiran  sungai  Barito. Permasalahan  sosial  yang  terjadi  di  bagian  hilir  sungai  Barito  antara  lain  berkenaan dengan  kesadaran  masyarakat  yang  tinggal  di  tepi  sungai  tersebut.  Permukiman masyarakat  yang  berada  di  sisi  kanan  dan  kiri  sungai  juga  akan  dapat  mempengaruhi kualitas air sungai.  Sebagian besar penduduk yang bermukim di sepanjang hilir sungai Barito  dan  permukimannya  berbatasan  langsung  dengan  lingkungan  sungai,  diketahui bahwa  jarak  rumah  penduduk  terhadap  sungai  rata-rata  0-35  m  (Angriani,  Parida; Alviawati,  Eva;  Farazela,  2021).  Kondisi  tersebut  tidak  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai yang menyebutkan bahwa jarak ideal bangunan  adalah  >  68  m  dari  pangkal  sungai  yang  tidak  bertanggul  (R.  Indonesia, 2011).    Jarak  bangunan  yang  kurang  dari  35  m  dari  sungai,  akan  mengakibatkan bangunan tersebut rentan terhadap pasang surut air Sungai Barito. Munculnya berbagai permasalahan  di  kawasan  permukiman  di  pinggir  Sungai  Barito  sehingga memerlukan penanganan yang serius dan bersinergi dari seluruh pihak terkait. Sinergitas diperlukan dalam  upaya  pemeliharaan  dan  pengelolaan  lingkungan  sungai  (Utomo,  S.  B., Prijotomo,  2009;  Angriani  et  al.,  2018;  Bernhardt,  E.  S.,  &  Palmer,  2011;  Lin  et  al., 2016; Vollmer et al., 2015).
Pengelolaan  sungai memerlukan  tata  kelola  yang  kolaboratif  dari  berbagai  pihak. Tata Kelola yang baik akan terwujud apabila ada kerjasama antara pemerintah, pihak swasta dan  masyarakat  (Mumpuni  et  al.,  2020;  Harmiati  et  al.,  2018;  Zunariyah,  2018). Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  kemanfaatan  fungsi  sungai  yang  berkelanjutan. Pengelolaan  sungai  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  3  ayat  (2)  PP  38  Tahun  2011 dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota  sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan sungai meliputi: konservasi sungai; pengembangan  sungai;  dan  pengendalian  daya  rusak  air  sungai.  Pengelolaan  sungai dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait (R. Indonesia, 2011). Pelibatan masyarakat terkait dalam pengelolaan sungai merupakan upaya untuk menumbuhkan  kembali  rasa  kepemilikan  masyarakat  terhadap  lingkungan  sungai (Angriani,  Parida;  Alviawati,  Eva;  Farazela,  2021).    Peran  pemerintah  dan  pelibatan masyarakat  hilir  sungai  Barito  dalam  pengelolaan  sungai  Barito  yang  dikaji  dalam penelitian  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  kebijakan  pengelolaan lingkungan  sungai  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  kondisi  masyarakat  hilir Sungai Barito.

## 2. Metode
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  observasi  lapangan,  wawancara dan  pemanfaatan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  survei  lapangan  dilakukan  pada bulan  Mei  –  Agustus  2021.  Penentuan  lokasi  penelitian  dengan  sampel  area  (area sampling).  Lokasi  penelitian  merupakan  wilayah  di  bagian  hilir  Sungai  Barito  di Kecamatan  Banjarmasin  Utara  Kota  Banjarmasin.  Kriteria  yang  dipergunakan  dalam menentukan  sampel  penelitian  adalah  wilayah  di  sepanjang  bantaran  sungai  Barito, meliputi:  Kelurahan  Alalak  Tengah,  Kelurahan  Alalak  Selatan  dan  Kelurahan  Kuin Utara. Lokasi penelitian disajikan dalam peta berikut:
Gambar 1. Lokasi Penelitian di Kelurahan Alalak Tengah (Sumber: Google earth, 2021)
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Observasi  dilakukan  untuk  memperoleh  data  tentang  kondisi  muara sungai  Barito  dan  profil  masyarakat  sekitar  daerah  penelitian.  Wawancara  dilakukan kepada masyarakat dan instansi terkait guna mendapatkan informasi terkait pengelolaan lingkungan sungai. Dokumentasi  digunakan untuk menunjang analisis khususnya yang bersifat  regional  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait  seperti  BPS  kota  Banjarmasin, Bidang  Sungai  DPUPR,  BWSK  III,  Bidang  Penanganan  Kawasan  Lingkungan Permukiman  Kumuh  Disperkim,  Dinas  Lingkungan  Hidup,  pihak  kecamatan  dan kelurahan di lokasi penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif empirik yang didiskusikan dengan kebijakan pemerintah melalui UU Nomor 32  tahun  2009  tentang  Pengelolaan  Lingkungan,  PP  Nomor  38  tahun  2011  tentang Sungai, dan Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai (Indonesia, 2009; Indonesia, 2011; Banjarmasin, 2007).
3. Hasil dan Pembahasan
A. Program Perbaikan sungai
Pengelolaan sungai adalah bagian dari pengelolaan sumber daya air yang komprehensif dan  teritegrasi.  Tindakan  pelestarian  sungai  dapat  dilakukan  melalui  upaya  konservasi dengan  pendekatan  ekologi.  Mengembalikan  fungsi  sungai,  baik  fungsi  ekologis maupun  fungsi  budayanya  merupakan  program  yang  harus  dilakukan  dalam  upaya pelestarian  sungai-sungai  yang  ada  di  Banjarmasin.  Hal  ini  dikarenakan  fungsi-fungsi yang  ada  mulai  luntur  seiring  dengan  perkembangan  zaman.  Pengembalian  fungsi ekologis  sungai  dilakukan  dengan  cara  mengembalikan  daerah  bantaran  sebagai  ruang terbuka.  Tujuannya  adalah  untuk  menahan  laju  erosi.  Selain  itu  juga  menjadi  sarana taman lingkungan  bagi masyarakat  sekitar.  Pengembalian  fungsi  budaya  salah  satunya dilakukan  dengan  melestarikan  tradisi  berperahu  yang  mulai  tergeser  dengan  adanya jalan darat. Keberadaan sungai dioptimalkan sebagai sarana transportasi dan menjadikan pasar terapung sebagai identitas kawasan. Informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Sungai di Dinas pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin sebagai berikut:
“…  pengembalian  fungsi  Kawasan  muara  Sungai  Barito sudah  menjadi  bagian  dari  rencana  program  pengelolaan sungai Kota Banjarmasin. Program ini sudah kami laksanakan sejak  tahun  2015  dan  berlanjut  sampai  saat  ini.  Normalisasi dan  penataan  Sungai  Kuin  terutama  dilakukan  di  bantaran sungainya.  Pengerukan  sungai  dilakukan  untuk  mengurangi sedimentasi, dan pembuatan turab untuk mengurangi erosi…” (JY, juni 2021)
Kegiatan  pengelolaan  sungai  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Kalimantan Selatan melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (BWSK III) sudah berjalan sejak lama. BWSK III khusus menangani sungai-sungai besar seperti Sungai Barito. Khusus untuk  Kota  Banjarmasin  pengelolaan  sungai  dalam  perkotaan  dilakukan  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  melalui  Bidang  Sungai.  Adanya Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin  nomor  2  tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Sungai dan  Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin  nomor  15  tahun  2016  tentang  Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai, program pengelolaan sungai semakin ditingkatkan. Informasi  yang  didapat  dari  Dinas  PUPR  kepala  Bidang  Sungai,  kegiatan  utama program pengelolaan sungai dalam perkotaan adalah melakukan inventarisasi ulang dan labelisasi  sungai,  normalisasi  sungai  besar  dan  kecil,  pembangunan  dan  pemeliharaan saluran  drainase,  revitalisasi  dan  penataan  bantaran  sungai,  serta  membangun  fasilitas pendukung  sungai  lainnya.  Berikut  disajikan  gambar  program  Pemerintah  Kota Banjarmasin  terkait  dengan  proses  pemeliharaan  dan  normalisasi  sungai  dalam perkotaan di Kota Banjarmasin.
Gambar 2. Pengerukan dan Pembersihan Sungai dalam Perkotaan menggunakan Kapal Biyoko dan Kapal Sapu-Sapu
(Sumber: Dokumentasi Bidang Sungai DPUPR Kota Banjarmasin, 2019)
Tahapan  pengelolaan  sungai  selanjutnya  adalah  melakukan  revitalisasi  sungai  dan penataan daerah bantaran sungai.  Pada tahapan ini dilakukan pertimbangan perumusan skala  prioritas  berdasarkan  skala  kebutuhan.  Pertimbangan  tersebut  sangat  penting, karena  dalam  pelaksanaannya  memerlukan  anggaran  yang  besar  serta  membutuhkan banyak  tenaga.  Selain  itu  juga  mempertimbangkan  aspek  non  teknis  karena  akan bersentuhan langsung dengan hukum dan masyarakat terutama masyarakat yang ada di pinggiran  sungai.  Pemerintah  Kota  Banjarmasin  harus  membebaskan  lahan-lahan  di pinggir sungai yang sudah terlanjur dijadikan bangunan atau pemukiman warga. Kepala Bidang Sungai di Dinas pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin memberikan informasi terkait dengan revitalisasi sungai dan penataan daerah sungai sebagai berikut:
“…  yang  terpenting  dalam  program  ini  adalah  rencana penataan  bantaran  sungai  termasuk  Hilir  Sungai  Barito. Kegiatan  ini  menjadi  sulit  karena  bersentuhan  langsung dengan  masyarakat  yang  tinggal  di  bantaran  sungai  yang dapat memunculkan konflik. Rumah yang berada dibantarana sungai  perlu  direlokasi,  proses  ini  yang  sulit  karena  sudah terlanjur  dikuasai  masyarakat.  apabila  dilakukan  relokasi warga meminta kesepakatan ganti rugi…” (JY, juni 2021)
Informasi  terkait  program  penataan  bantaran  sungai  ini  juga  dikuatkan  oleh  salah  satu ketua RW di Kelurahan Kuin Utara berikut:
“…wacana relokasi pernah ada, warga yang berada di pinggir sungai  mau  saja  di  relokasi,  namun  mereka  maunya  ada kesepakan terlebih dahulu, jadi sebenarnya mereka paham aja terkait aturan bantaran sungai itu…” (SY, Juli 2021)
Pemangku  Sungai  di  Kampung  Kuin  juga  membenarkan  adanya  keinginan  ganti  rugi oleh  masyarakat  apabila  dilakukan  penggusuran  terkait  program  pengelolaan  sungai khususnya di hilir sungai Barito tersebut.
Berikut  disajikan  gambar  program  revitalisasi  sungai  dan  penataan  daerah  bantaran sungai yang sudah dilakukan oleh Dinas PUPR Bidang Sungai Kota Banjarmasin.
Gambar 3. Peta Lokasi Kegiatan Revitalisasi Bantaran Sungai Program Perkuatan Tebing Sungai Martapura Kawasan Pusat Perkotaan Banjarmasin
(Sumber: Expose Dinas PUPR, 2016)
Gambar 4. Penataan Bantaran Sungai Program Perkuatan Tebing Sungai Martapura Kawasan Pusat Perkotaan Banjarmasin

## Gambar 5. Penataan Bantaran Sungai Kuin (depan Makam Sultan Surianyah)
(Sumber: Expose Dinas PUPR, 2016;  Dokumentasi Penelitian, 2021)
Khusus  untuk  Sungai  Barito  yang  masuk  wilayah  Banjarmasin  (Muara  Barito) pengelolaannya  dilakukan  oleh  BWSK  III.  Muara  Barito  setiap  tahun  harus  terus dilakukan  pengerukan.  Hal  ini  terjadi  karena  lajunya  sedimentasi  dan  pendangkalan yang bersifat kontinu (Gambar 6). Pendangkalan tersebut mencapai 1,2 meter pertahun (Novico,  ali,  saputro,  sinaga  &  egon,  2017).  Apabila  kondisi  ini  tidak  ditangani  maka akan  mengganggu  aktivitas  pelayaran  kapal-kapal  besar.  Informasi  yang  didapat  dari BWSK III, program pengerukan dan pengelolaan Muara Barito dilakukan oleh BWSK III  bekerjasama  dengan  Dinas  ESDM  dan  BUMD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  serta pihak ketiga (pihak swasta) (Gambar 7).
Gambar 6. Kondisi Sedimentasi pada Wilayah Muara Sungai
(Dalrymple & Choi, 2007)
Gambar 7. Pengerukan Muara Barito Menggunakan Kapal Pengeruk (Sumber: kalsel.antaranews.com)

## B. Program Perbaikan Lingkungan Masyarakat Sekitar Sungai
Selain  pengelolaan  secara  fisik,  program  perbaikan  sungai  juga  harus  memperhatikan aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar sungai. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  menumbuhkan  kepedulian masyarakat  terhadap  masalah  pelestarian  sungai,  pencegahan  pencemaran  sungai,  dan pengurangan  resiko  banjir.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  Bidang  Sungai  bekerjasama dengan  kelembagaan  lain  yang  terkait  seperti  BAPEDA  Kota  Banjarmasin,  Balai Wilayah  Sungai  Kalimantan  (BWSK)  II,  Dinas  Perumahan  dan  Permukiman  Kota Banjarmasin,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Banjarmasin,  Dinas  Pariwisata  Kota Banjarmasin,  Badan  Pertanahan  Nasional,  Kecamatan  dan  Kelurahan.  Selain  itu  juga pemerintah  menggandeng  komunitas  masyarakat  penggiat  sungai  (Melingai). Pemerintah  juga  menunjuk  dan  mengangkat  warga  masyarakat  yang  memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian sungai untuk menjadi seorang Pemangku Sungai.
Gambar 8. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Peduli Sungai di Lingkungan Wilayah Sungai Barito Kalimantan Selatan
(Sumber: https://sda.pu.go.id / )
Terkait  dengan  penataan  lingkungan,  pemerintah  juga  melakukan  program  penataan berbasis  komunitas.  Program  ini  disebut  Penataan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis Komunitas  (PLPBK)  yang  pada  dasarnya  adalah  kelanjutan  dari  transformasi  sosial Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP termasuk juga dalam PLPBK,  pembangunan  manusia  merupakan  fokus  utama  dalam  penanggulangan kemiskinan,  melalui  pembangunan  bidang  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan.  Intervensi kegiatan PLPBK difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan permukiman miskin di perkotaan  melalui  pendekatan  Tridaya  secara  komprehensif  dan  terpadu.  Lingkungan permukiman  tersebut  ditata  kembali  menjadi  lingkungan  permukiman  yang  teratur, aman,  dan  sehat  dalam  rangka  mendukung  upaya  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  miskin.  PLPBK  dalam  kegiatannya  meningkatkan  kualitas  pelayanan infrastruktur  yang  mendukung  pembangunan  bidang  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan menjadi  media  belajar  bersama  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  daerah  dan kelompok  peduli/pemangku  kepentingan  dalam  memperkuat  kemandirian  pengelolaan lingkungan  permukiman  ditingkat  kelurahan.  Di  Kecamatan  Banjarmasin  Utara, program ini dilaksanakan di Kelurahan Kuin Utara.

## Gambar 9. Program PLPBK di Kelurahan Kuin Utara (Sumber: Dokumentasi Penelitian 2021)
Program  pemerintah  lainnya  selain  PLPBK  adalah  program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU).  Program  KOTAKU  adalah  satu  dari  sejumlah  upaya  strategis  Direktorat Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  untuk mempercepat  penanganan  permukiman  kumuh  di  Indonesia  dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan  100  persen  akses  sanitasi  layak.  Arah  kebijakannya  adalah  membangun  sistem, memfasilitasi  pemerintah  daerah,  dan  memfasilitasi  komunitas  (berbasis  komunitas). Program  Kotaku  akan  menangani  kumuh  dengan  membangun  platform  kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Program KOTAKU di Kecamatan Banjarmasin Utara dilaksanakan di Kelurahan Alalak Selatan.  Intervensi  program  ini  menjadikan  Kelurahan  Alalak  Selatan  sebagai lokasi showcase (percontohan). Banyak perubahan terjadi di permukiman yang  terletak di daerah delta sungai ini. Kegiatannya mulai dari pembangunan tangki septik komunal di  RT  008  dan  RT  009/RW  001  oleh  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  Mawar, pembangunan  titian  ulin sepanjang  90  meter  di  RT  007/RW  001  oleh  KSM  Teratai, serta pembangunan jalan cor beton dan drainase sepanjang 70 meter di RT 009/RW 002 oleh  KSM  Tulip.  Jika  sebelumnya  permukiman  nelayan  ini  dipenuhi  dengan  barisan rumah  berdinding  kayu  yang  sudah  mulai  lapuk  dan  usang,  kini  telah  berubah  wajah
menjadi  rumah  berlapis  kayu  ulin.  Kondisi  permukiman  lebih  rapi,  akses  jalanan  bagi masyarakat juga lebih lebar.
Gambar 10. Program KOTAKU di Kelurahan Alalak Selatan (Sumber: http://kotaku.pu.go.id)

## 4. Kesimpulan
Pengelolaan  lingkungan  sungai  adalah  bagian  dari  pengelolaan  sumber  daya  air yang  komprehensif  dan  terintegrasi.  Kegiatan  pengelolaan  sungai  yang  dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui program perbaikan sungai seperti inventarisasi ulang dan labelisasi  sungai,  normalisasi  sungai  besar  dan  kecil,  pembangunan  dan  pemeliharaan saluran  drainase,  revitalisasi  dan  penataan  bantaran  sungai,  serta  membangun  fasilitas pendukung  sungai  lainnya.  Selain  pengelolaan  secara  fisik,  program  perbaikan  sungai juga  dilakukan  pada  aspek  sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  sekitar  sungai, seperti melalui program PLPBK dan KOTAKU.

## Ucapan Terimakasih
Peneliti  mengucapkan terimakasih kepada LP2M Universitas lambung Mangkurat yang  telah  memfasilitasi  program  PDWM  2021.  Penelitian  ini  dibiayai  oleh  DIPA Universitas  lambung  Mangkurat  Tahun  Anggaran  2021  Nomor:  SP  DIPA- 023.17.2.677518/2021  tanggal  23  November  2020,  sesuai  dengan  SK  Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 697/UN8/PG/2021 tanggal 22 Maret 2021.

## 5. Referensi
Angriani,  P.,  Sumarmi,  S.,  Ruja,  I.  N.,  &  Bachri,  S.  (2016).  The  meaning  of  river  for Banjarmasin community, South Kalimantan, Indonesia. Paper Presented at the 4th International  Conference  Language,  Society  and  Culture  in  Asian  Contexts (LSCAC 2016), Malang, Indonesia.
Angriani, Parida; Alviawati, Eva; Farazela, S. (2021). Analisis Pengelolaan Lingkungan dan  Kondisi  Masyarakat  Hilir  Sungai  Barito  Banjarmasin  Kalimantan  Selatan. GEODIKA , 5 (2), 259–268. https://doi.org/10.29408/geodika.v5i2.4056
Angriani,  P.,  Sumarmi,  Ruja,  I.  N.,  &  Bachri,  S.  (2018).  River  management:  The importance of the roles of the public sector and community in river preservation in Banjarmasin  (A  case  study  of  the  Kuin  River,  Banjarmasin,  South  Kalimantan  – Indonesia). Sustainable Cities and Society , 43 , 11–20.
https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.08.004
Banjarmasin,  K.  (2007). Peraturan  daerah  Kota  Banjarmasin  Nomor  2  Tahun  2007 Tentang  Pengelolaan  Sungai.  Lembaran  Daerah  Kota  Banjarmasin  Tahun  2007 Nomor 2 . Banjarmasin: Pemerintah Kota Banjarmasin.
Bernhardt,  E.  S.,  &  Palmer,  M.  A.  (2011).  River  restoration:  The  fuzzy  logic  of repairing reaches to reverse catchment scale degradation. Ecological Applications , 21 (6), 1926–1931.
Buzarboruah, P. D. (2014). Rivers and the assame folk life: a right relationship of man and  nature. International  Journal  of  Social  Sciences,  Arts  and  Humanities , 2 (2), 33–45.
Dalrymple,  R.  W.,  &  Choi,  K.  (2007).  Morphologic  and  facies  trends  through  the fluvial–marine  transition  in  tide-dominated  depositional  systems:  A  schematic framework  for  environmental  and  sequence-stratigraphic  interpretation. Earth- Science Reviews , 81 (3–4), 135–174. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2006.10.002
Harmiati, H., Aprianty, H., Supriyono, S., Sulistyo, B., Triyanto, D., & Alexsander, A. (2018). Implementasi Good Enviromental Governance dalam  Pengelolaan Daerah Aliran  Sungai  (Das)  Bengkulu. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan :  Kajian  Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah , 3 (2), 136.
https://doi.org/10.24905/jip.v3i2.1003
Indonesia,  P.  (2009). Undang  Undang  republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup .  Jakarta:  Pemerintah Republik Indonesia.
Indonesia, R. (2011). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Lin,  E.,  Shaad,  K.,  &  Girot,  C.  (2016).  Developing  river  rehabilitation  scenarios  by integrating  landscape  and  hydrodynamic  modeling  for  the  Ciliwung  River  in Jakarta, Indonesia. Sustainable Cities and Society , 20 , 180–198. https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.09.011
Mumpuni, A., Rahayu, P., & Rini, E. F. (2020). Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan  sungai  (Studi  kasus:  Sungai  Pepe,  Sungai  Anyar,  dan  Sungai Premulung,  Kota  Surakarta). Region :  Jurnal  Pembangunan  Wilayah  Dan Perencanaan Partisipatif , 15 (1), 67. https://doi.org/10.20961/region.v15i1.24976
Utomo,  S.  B.,  Prijotomo,  J.  (2009).  Upgrading  of  traditional  housing  on  waterfront areas:  A  case  of  legality  and  tradition. Informal  Settlements  and  Affordable Housing , 2 , 89–97. http://www.irbnet.de/daten/iconda
Vollmer,  D.,  Prescott,  M.  F.,  Padawangi,  R.,  Girot,  C.,  &  Grêt-Regamey,  A.  (2015). Understanding the value of urban riparian corridors: Considerations in planning for cultural services along an Indonesian river. Landscape and Urban Planning , 138 , 144–154. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.02.011
Zunariyah,  S.  (2018).  Upaya  Membangun  Kemitraan  dalam  Pengelolaan  Sungai Yang Berwawasan Lingkungan. Dialektika Masyarakat , 2 (1), 25–46.