Journal of Natural Resources and Environmental Management 11 (2): 241-249. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.2.241-249
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Asimetri  kekuasaan:  Paradoks  manajemen  kolaborasi  pengelolaan  Danau Tempe Sulawesi Selatan
Power  asymmetry:  The  paradox  of  collaborative  management  in  management  of  Tempe  Lake, South Sulawesi
Muhammad Said a
a Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Petta Baringeng Soppeng, Jalan Poros Salaonro, Lilirilau Kabupaten Soppeng, 90871, Indonesia [+62 85255988264]
Article Info: Received: 30 - 12 - 2020 Accepted: 01 - 04 - 2021

## Keywords:
Collaborative management, lake tempe, power asymmetry

## Corresponding Author:
Muhammad Said Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Petta Baringeng Soppeng; Tel. +6285255988264 Email: muhammad.said@mail.ugm.ac.id
Abstract. This paper  aims  to  explain  the power  asymmetry  as  a  paradox  in collaborative  management  (co-management)  of  natural  resources  in  Lake Tempe, South Sulawesi. This study uses a qualitative research method with an explanative  case  study  approach.  Data  collection  using  participatory observation and in-depth interviews. The key informants came from elements of  local  government,  big-scale  fishermen,  traditional  fishermen,  farmers, traders,  and  NGOs.  The  study  results  concluded  that  asymmetry  or  power imbalances between actors marked the management of Lake Tempe. Big-scale fisherman actors and the local government control the means of production, dominate the production of policies and determine the main determinants of the management of Lake Tempe compared to traditional (small-scale) fishers. The asymmetry of power between these actors impacts the imbalance in the benefits  and  value  of  resource  allocation  in  Lake  Tempe.  Big  Fisherman Actors  and  Local  Governments  get  more  benefits  and  value  from  natural resources.  Meanwhile,  traditional  fishermen  actors  get  fewer  benefits  and value  from  natural  resources.  In  a  particular  stage,  the  conventional fishermen actors experience a process of marginalization.

## How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Said M. 2021. Asimetri kekuasaan: Paradoks manajemen kolaborasi pengelolaan Danau Tempe Sulawesi Selatan. JPSL 11 (2): 241- 249. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.2.241-249.

## PENDAHULUAN
Riset-riset  terdahulu  menyatakan  bahwa  pengelolaan  sumber  daya  alam  milik  bersama (common  pool resource) , kawasannya melintasi batas-batas administratif wilayah, sulit dikuasai (high exlusion) dan banyak aktor yang menginginkannya (high substractability) , lebih tepat mengaplikasikan pendekatan co-management (Ostrom,  1990;  Bodin et  al., 2006;  Bodin  dan  Crona,  2008;    Berkes,  2009). Common  pool  resource yang dinamis  dan  kompleks  tidak  tepat  lagi  dikelola  oleh  lembaga  tunggal  (pemerintah)  dengan  pendekatan command and control serta top-down approach , namun penting melibatkan kerjasama dan kemitraan antara aktor negara dan aktor non-negara: swasta dan warga lokal (Bodin et al., 2006; Berkes, 2009; Bodin dan Crona, 2008; Bodin dan Crona, 2009). Co-management adalah suatu proses dimana kita dapat mengatasi tantangan dan peluang diantara beberapa pelaku yang berada di dalam dan di luar lembaga formal termasuk di dalam proses  pengambilan  keputusan  (Armitage et  al., 2009;  Carlsson  dan  Sandström,  2008;  Berkes,  2009; Sandström dan Rovai, 2010; Yamaki, 2014). Bahkan Armitage et al. (2007) lebih jauh lagi mengembangkan
konsep co-management dengan  menambahkan  konsep adaptive  co-management ,  yaitu  proses  pengelolaan yang  memfasilitasi  berbagai  aktor  dari  berbagai  kalangan  untuk  membangun  saling  kepercayaan, pengembangan kelembagaan, pembelajaran sosial, dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah-masalah bersama  dan  melakukan  perubahan  yang  inovatif  secara  terus-menerus. Adaptive  co-management menyarankan pentingnya mengintegrasikan narasi pengetahuan modern yang dibangun oleh ahli dan negara dengan pengetahuan lokal lingkungan hidup yang hidup, dipercaya dan dikembangkan secara tradisional dan turun-temurun oleh warga lokal (Armitage et al. , 2007).
Tipologi Danau Tempe dikategorikan sebagai sumber daya alam milik bersama (common pool resource) yang  melimpah.  Danau  ini  menjadi  arena  perebutan  kepentingan  antar  aktor  dan  antar  sektor.  Aktor  saling berebut  akses  dan  kontrol  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  SDA  Danau  Tempe.  Sektor  utama  yang diperebutkan dalam konteks kebijakan pengelolaan adalah: Pertama, orientasi dan adopsi kebijakan, apakah berorientasi pada perikanan air tawar ataukah pertanian-perkebunan dalam penentuan mekanisme pengelolaan Danau Tempe (fishery oriented vs agriculture oriented) ; Kedua, sumber-sumber daya alam yang ada di Danau Tempe, yang utama adalah areal penangkapan ikan air tawar dan areal pertanian-perkebunan.
Perebutan  aktor  dan  sektor  ini  dicirikan  dengan  adanya “over  carrying  capacity” ,  permintaan pemanfaatan  yang  melampaui  kapasitas  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  Danau  Tempe.  Akibatnya,  Danau Tempe  dari  hari  ke  hari  mengalami  degradasi  dan  kelangkaan  (Said et  al. ,  2019).  Data  SLHI  (2012) menunjukkan kondisi fisik Danau Tempe berstatus Hipertrofik . Kualitas airnya mengandung kadar unsur hara sangat tinggi akibat tercemar unsur Nitrogen dan Fosfor yang sangat berat. Pendangkalan semakin meningkat akibat  sedimentasi  dari  hulu  dan  munculnya  tanaman  eceng  gondok  yang  semakin  meluas.  Terjadinya ketidakseimbangan antara sedimentasi yang masuk (inlate) dari DAS Wallanae dan  DAS  Bila  dan  yang  ke luar (outlate) ke  DAS  Cenranae-Bone. Terjadinya kelangkaan ikan endemik, misalnya ikan betutu atau dalam Bahasa Bugis lebih dikenal bale bungo’ , dipercaya warga lokal sebagai ikan penambah stamina laki-laki, mulai berkurang, menyusut dan bahkan dalam waktu tertentu sudah menghilang.
Aktor  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  Danau  Tempe  memiliki  sumber  daya  (modal)  yang  berbeda, bertingkat  dan  berlapis.  Relasi  antar  aktor  dalam  pengelolaan  Danau  Tempe  senantiasa  diwarnai  oleh kontestasi kepentingan dan kekuasaan (uang, sosial, simbolik dan kultural). Aktor yang memiliki kekuasaan yang  lebih  besar (powerful) mendominasi  pengambilan  keputusan,  penentuan  orientasi  pembangunan, penentuan  peraturan,  dan  penentuan  distribusi  sumber  daya  alam  Danau  Tempe.  Sementara,  aktor  yang memiliki kekuasaan yang lebih kecil (powerless) termarginalisasi dari akes dan kontrol terhadap pengelolaan Danau Tempe. Aksi kolektif yang diharapkan dari co-management sangat sulit terjadi karena terfragmentasi dan  terkooptasi  oleh  segelintir  elit  yang  mengambil  keputusan  berdasarkan  kepentingan  dan  keuntungan pribadi  dan  kelompoknya.  Di  titik  ini,  ditemukan  berlangsungnya  ketimpangan  kekuasaan  atau  asimetri kekuasaan yang mengakibatkan penguasaan elit (elite capture) dalam proses dan pemanfaatan sumber daya alam di Danau Tempe.
Tulisan  ini  bertujuan  menjelaskan  proses  berlangsungnya  asimetri  kekuasaan  sebagai  paradoks  dalam pengelolaan  bersama  sumber  daya  alam  di  Danau  Tempe  Sulawesi  Selatan.  Asimetri  Kekuasaan  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketimpangan atau ketidaksetaraan berbagai jenis sumber daya atau modal (uang,  pengetahuan,  sosial,  budaya  atau  otoritas  politik)  dari  seluruh  aktor  yang  terlibat  dalam  pengelolaan Danau Tempe. Penggunaan asimetri kekuasaan dari kelompok aktor powerful dapat menyingkirkan kelompok aktor powerless dalam praktik pengelolaan dan pemanfaatan Danau Tempe. Studi ini penting dilakukan untuk memetakan asimetri kekuasaan antar aktor dan proses berlangsungnya asimetri kekuasaan dalam pengelolaan sumber  daya  alam  di  Danau  Tempe.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  dalam  melakukan intervensi  kebijakan  pengelolaan  Danau  Tempe  secara  inklusif  dengan  melakukan  pemberdaayaan  bagi kelompok aktor powerless (kelompok rentan di Danau Tempe: nelayan kecil). Pemberdayaan (empowernment) bagi nelayan kecil yang memilki sumber daya lemah meningkatkan partisipasi dan kesetaraan demgan aktor- aktor lainnya dalam pengelolaan bersama (co-management) untuk meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan di Danau Tempe secara berkelanjutan.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatif (Yin, 2006). Data yang dikumpulkan adalah informasi dalam bentuk deskripsi detail dan interpretasi makna dari hasil wawancara dan pengamatan terlibat di lapangan. Data dianalisis untuk menjelaskan  berlangsungnya asimetri kekuasaan antar aktor dalam pengelolaan Danau Tempe di Sulawesi Selatan.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Pertama , wawancara mendalam kepada informan kunci yang mewakili unsur Pemerintah, nelayan besar, nelayan tradisional, pedagang, dan LSM. Penentuan informan  kunci  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik snow-ball  sampling ,  yaitu  penggalian  data  dan informasi  kepada  informan  yang  mengetahui  konteks  penelitian  melalui  wawancara  mendalam  dari  satu informan ke informan lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan data dan informasi baru lagi (Hamidi,  2010).  Teknik  kedua , adalah  dengan  melakukan  pengamatan  terlibat (participatory  observation) yang melihat secara langsung dan mendalam proses, konteks dan relasi sosial antar aktor dalam pengelolaan Danau Tempe.

## Metode Analisis Data
Data-data  yang  terkumpul  (berupa  transkrip  wawancara,  catatan  lapangan,  hasil  observasi,  foto dokumentasi,  gambar  dan  laporan-laporan  media)  dianalisis  melalui  langkah-langkah  pengujian, pengkategorian, pentabulasian ataupun pengombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian. Proposisi awal penelitian ini adalah adanya kecurigaan terjadinya asimetri kekuasaan dalam proses pengelolaan kolaboratif Danau Tempe, sehingga menuntut pembuktian di kesimpulan akhir penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Danau Tempe merupakan danau purba yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Danau ini menempati tiga wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Wajo, Soppeng dan Sidenreng Rappang. Luas Danau pada puncak musim hujan bisa mencapai kira-kira 47 800 ha pada ketinggian 10 mdpl dengan luas daerah tangkapan air (catchment  area) seluas  4  587  km 2 .  Kedalaman  air  sekitar  3  m  ketika  musim  hujan  dan  1  m  ketika  musim kemarau  (SLHI,  2012).  Danau  ini  umumnya  dimanfaatkan  sebagai  areal  penangkapan  ikan  air  tawar  oleh nelayan  dan  areal  pertanian,  perkebunan  dan  pemukiman  warga  di  areal  pinggiran  danau.  Di  samping  itu, Danau Tempe memiliki keanekaragaman hayati jenis satwa langka (ikan endemik dan burung-burung migran), sumber  cadangan  air  baku  irigasi  pertanian,  sumber  air  minum,  destinasi  pariwisata  air,  sumber  air  bagi penambangan gas alam, dan kepentingan konservasi.
Berdasarkan  letak  geografisnya,  Danau  Tempe  merupakan  satu  kawasan  ekosistem  sumber  daya  alam yang terhubung dan terintegrasi di 3 Kabupaten (Wajo, Soppeng dan Sidrap). Pemanfaatan Danau Tempe dari masa ke masa mengikuti pola pasang surut air. Ketika air pasang di musim hujan, areal lahan Danau Tempe tergenangi air, warga lokal memanfaatkan sebagai areal penangkapan ikan. Ketika air surut di musim kemarau, areal  lahan  di  bagian  pesisir  berubah  menjadi  areal  pertanian,  warga  lokal  memanfaatkan  dengan  cara menanam berbagai tanaman palawija dan buah-buahan. Dengan mengikuti pola pasang surut air, maka secara umum  mata  pencaharian  warga  lokal  di  Danau  Tempe  adalah  nelayan  dan  petani.  Disebut  nelayan  ketika mereka  mengusahakan  penangkapan  ikan  dan  disebut  petani  ketika  mereka  mengelola  areal  pertanian. Kebanyakan  warga  lokal  mengklasifikasikan  dirinya  menjalani “profesi  ganda” yaitu  sebagai  nelayan sekaligus sebagai petani.
Dengan pola pasang-surut air dari masa ke masa menjadi alasan sebagian besar warga lokal menentang kebijakan pembangunan dan pengoperasian Bendungan Gerak di Danau Tempe. Bendungan Gerak dibangun sejak  tahun  2012  dan  mulai  beroperasi  pada  tahun  2013  oleh  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Pompengan- Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan. Disebut Bendungan Gerak karena pintu air bendungan dapat digerakkan dan dikontrol oleh operator mengikuti ketinggian (elevasi) air. Operator Bendungan Gerakan menetapkan dan mempertahankan elevasi air + 5 meter. Menurut mereka kebijakan ini mengingkari sifat asli dan alami Danau Tempe  dan  bertentangan  dengan  pengetahuan  lokal  yang  diyakini  warga  lokal.  Menurut  warga,  ikan  hanya dapat  berkembang  biak  dengan  baik  ketika  mengikuti  pola  pasang  surut.  Pada  saat  air  surut,  ikan  biasanya bertelur  di  dalam  tanah  dan  pada  saat  air  pasang,  telur  ikan  menetas  dan  berkembang  biak.  Dengan mempertahankan  elevasi  air  5  meter,  maka  areal  pesisir  danau  tidak  dapat  lagi  dimanfaatkan  sebagai  areal pertanian  begitupun  di  kedalaman  air  5  meter,  alat  tangkap  nelayan  yang  terbuat  dari  bambu (belle’) tidak dapat dioperasikan karena tingginya hanya diperbolehkan 1.45 meter.
Secara administratif, Danau  Tempe dibatasi  dan dikelola oleh 3 (tiga) Kabupaten (Wajo, Soppeng dan Sidenreng Rappang). Di setiap kabupaten, setidaknya ditemukan 3 (tiga) rezim kepemilikan atau penguasaan lahan di Kawasan Danau Tempe, yaitu lahan ex-ornament milik pemerintah, milik pribadi (ongko) dan lahan bebas akses. Di masa lalu, semua areal lahan, baik perairan maupun daratan pinggiran merupakan areal bebas akses (open access) semua warga dan dikelola secara komunal. Warga lokal bebas memanfaatkan sumber daya alam di Danau Tempe dan siapapun tidak boleh menguasai atau memiliki lahan orang  per orang. Berbeda di masa lalu, saat ini rezim pemilikan dan pola pemanfaatan sudah mengalami pergeseran dari rezim pemilikan komunal  bergeser  ke  milik  negara (ex-ornament) ,  milik  pribadi (ongko) ,  dan  sebagian  masih  daerah  bebas (open acceses area) .
Di lahan ex-ornament, masing-masing kabupaten mengatur pengelolaan Danau Tempe melalui peraturan daerah dengan mekanisme pelelangan. Di lahan milik pribadi, pemilik dapat menjual dan/atau menyewakan ke  aktor  lain.  Di  lahan  bebas  akses,  pemanfaatannya  bebas  diakses  secara  bersama  oleh  warga  lokal  di  3 kabupaten.  Nelayan  dari  Soppeng  tidak  dibatasi  untuk  menangkap  ikan  di  Kabupaten  Wajo  dan  Sidrap, sebaliknya Nelayan Wajo dan Sidrap tidak dibatasi untuk menangkap ikan di Kabupaten Soppeng.
Berdasarkan temuan penelitian lapangan, mekanisme pelelangan merupakan embrio terjadinya polarisasi sosial dan ekonomi di tingkat warga lokal. Warga yang memenangkan pelelangan, umumnya adalah nelayan besar yang disebut Pallawang (nelayan yang menangkap ikan di areal permanen yang dikuasai). Nelayan besar dicirikan oleh kepemilikan modal uang dan jaringan luas dengan pengusaha dan pemerintah daerah. Melalui pelelangan, pemerintah daerah memberikan hak akses ke pemenang lelang (Pallawang) untuk menguasai suatu lahan ex-ornament dalam masa waktu tertentu yang diharapkan berkontribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
Bagi  nelayan  tradisional  yang  disebut Pakkajalalla (nelayan  kecil  yang  menangkap  ikan  secara berpindah-pindah),  mekanisme  ini  dianggap  merugikan  dan  cenderung  meminggirkan  mereka  karena  akan mempersempit  areal  penangkapan  ikan  di  area  bebas  akses.  Mereka  menganggap  bahwa  mekanisme pelelangan hanya menguntungkan Pallawang yang memiliki modal ekonomi dan jaringan kedekatan dengan pemerintah daerah.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya polarisasi sosial dan ketimpangan pendapatan antara nelayan besar (Pallawang) dengan  nelayan  tradisional (Pakkaja  lalla). Secara  ekonomi,  di  Danau  Tempe mempraktikkan  dualisme  ekonomi.  Di  satu  sisi, Pallawang mempraktikkan  ekonomi  modern  yang  dapat meraup  keuntungan  lebih  besar  dari  hasil  pengelolaan  tanah ex-ornament.  Pallawang dapat  memperoleh pendapatan  yang  berkisar  Rp  300  000  000  hingga  Rp  500  000  000  per  tahun.  Di  sisi  lain, Pakkaja  lalla mempraktikkan  ekonomi subsistensi  yang pendapatannya  hanya  cukup  untuk  kebutuhan konsumsi. Dengan menggunakan  alat  tangkap  tradisional  seperti  jaring (lanra‟),  Pakkajalalla hanya  memperoleh  pendapatan sekitar Rp 100 000 hingga Rp 300 000 dalam kondisi normal.
Secara sosial, Pallawang memperoleh reputasi sosial sebagai haji-haji yang dihormati dan ditokohkan di setiap  even  sosial,  seperti  pada  saat  peristiwa  hajatan  sosial  di  level  warga.  Setiap  acara  resmi  pemerintah daerah,  kecamatan  dan  desa/kelurahan, Pallawang selalu  diprioritaskan  sebagai  tokoh  masyarakat  yang mewakili warga untuk mengikuti pertemuan atau rapat. Sementara Pakkajalalla, sangat jarang diundang untuk mengikuti acara-acara formal di desa dan kecamatan yang kemungkinan membicarakan soal-soal mekanisme pengelolaan Danau Tempe.
Mekanisme ini memicu potensi konflik antara Pallawang dan Pakkajalalla . Pallawang sering mencurigai bahkan menuduh Pakkajalalla mengganggu  dan bahkan mencuri ikan dalam areal Pallawang . Pakkajalalla mengklaim  bahwa,  justru Pallawang sering  memperluas  batas ex-ornament dan  menghalangi  jalan  perahu Pakkajalalla untuk  mencari  ikan  di  areal  bebas. Pakkajalalla mengklaim  bahwa  mekanisme  pelelangan  ini sebetulnya  tidak  relevan  diterapkan  dalam  mekanisme  pengelolaan  Danau  Tempe.  Menurut Pakkajalalla , pengelolaan  dan  pemanfaatan  Danau  Tempe  harusnya  dikembalikan  dengan  cara  pengelolaan  yang  sama seperti  pada  masa  lalu,  yakni  pengelolaan  komunal.  Pengelolaan  komunal  yang  mereka  maksud  adalah pengelolaan dari, oleh dan untuk masyarakat masyarakat lokal, pengelolaan oleh masyarakat lokal yang diatur oleh  tetua  adat  danau  yang  disebut macoa  tappereng (tetua  adat  laki-laki  yang  disepakati  warga  untuk melaksanakan  ritual  adat  di  Danau  Tempe,  mengadili  orang-orang  yang  melanggar  aturan  adat  dan berkewajiban mendamaikan orang-orang yang berkonflik) dan pabijagae (tetua adat perempuan sebagai juru bicara yang membantu Macoa Tappareng dalam melaksanakan ritual adat).
Salah satu mekanisme pengelolaan komunal berbasis kearifan lokal di masa lalu yang masih dilestarikan sampai saat ini adalah larangan atau pantangan (pamali) menangkap ikan pada malam Jum’at. Kearifan lokal ini  diyakini  secara  turun-temurun  dapat  memberikan  keselamatan  dan  kesejahteraan  bagi  nelayan  di  Danau Tempe.  Alasan  lainnya  adalah  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  ikan  untuk  berkembang  biak  pada malam  Jum’at.  Penerapan  aturan  informal  ini  masih  eksis  di  Danau  Tempe  meskipun  sudah  mulai  tergerus dengan  kontestasi  keyakinan  dan  pengetahuan  modern.  Penerapannya  masih  dapat  dilihat,  misalnya  bagi nelayan yang melanggar akan dikenakan sanksi yang disebut Idosa, yaitu mekanisme sanksi dengan membayar denda berupa paket makanan (8 liter beras ketan (aruwa gantang berre‟ pulu) yang sudah diolah jadi sokko‟ , 8  sisir  pisang  tertentu,  dan  8  butir  telur  ayam).  Pembayaran  denda  dilaksanakan  dalam  suatu  upacara  ritual maccera‟  tappareng yang  dipimpin  oleh Macoa  Tappareng dan Pabijagae. Denda  dibuat  dalam  bentuk sesajen yang dibawa ke danau sebagai tebusan dan pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membayar denda, maka perahunya disita oleh Macoa Tappareng , dan tidak dibolehkan untuk menangkap ikan selama beberapa hari.
Menurut sebagian besar nelayan kecil, pengelolaan Danau Tempe dengan mekanisme penetapan areal ex- ornamen untuk  dilelang  sangat  merugikan  nelayan  kecil.  Mekanisme  ini  dianggap  sulit  dan  tidak  relevan diterapkan dalam realitas pengelolaan Danau Tempe untuk benar-benar menguasai ikan di dalam batas-batas administratif kabupaten dan batas-batas areal ex-ornament. Menurutnya, ikan pada dasarnya selalu bergerak dan tidak bisa diklaim sebagai milik suatu kabupaten atau milik suatu areal ex-ornament.
Fakta  ini  menunjukkan  adanya  kontestasi  orientasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  Danau  Tempe  antara nelayan  besar (Pallawang) dan  nelayan  tradisional (Pakkajalalla). Kontestasi  ini mengindikasikan  adanya perebutan  sumber  daya  alam  yang  semakin  eksploitatif.  Aktor Pallawang dan Pakkajalalla sama-sama bersaing untuk mengelola dan memanfaatkan areal Danau Tempe untuk mendapatkan atau menangkap ikan sebanyak-banyaknya.  Mereka  saling  mengklaim  bahwa  mereka  memiliki  hak  akses  dan  kontrol  terhadap pemanfaatan SDA di Danau Tempe (Said et al. , 2019).
Temuan ini diceritakan oleh beberapa informan, seperti hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan Pak AS, seorang nelayan tradisional di suatu sore di Dusun Salo Tengnga, Desa Pallimae, Kecamatan Sabbangparu  Kabupaten  Wajo  dengan  menanyakan:  dimana  titik  lokasi Pallawang di  Sabbangparu  tahun 2017?; siapa yang menguasai dan siapa yang menggarap?; dan apakah nelayan tangkap tradisional bisa ikut serta dalam pelelangan?.
Pak  AS  menjelasakan  bahwa  Di  Kecamatan  Sabbangparu  ada  5  titik Pallawang, yaitu  (1) Pallawang Jampue di Desa Ujung Pero dimenangkan oleh Pak NR (orang Sengkang) yang kerja adalah keluarganya, (2) Pallawang  To  Laddi di  Desa  Ujung  Pero  dimenangkan  oleh  Pak  NR  (orang  yang  sama  yang  menangkan Pallawang Jampue) dan dikerjakan sendiri, (3) Pallawang To Marujung di Desa Ujung Pero, namun dia tidak tahu siapa pemenangnya, (4) Pallawang Alau Salo di Desa Ugi yang dimenangkan oleh Pak UP dan dikerjakan oleh Pak AK (pekerja/buruh nelayan yang mempunyai alat tangkap dan perahu) dan (5) Pallawang Orai Salo‟ di Desa Pallimae yang dimenangkan oleh Pak UP dan dikerjakan oleh Pak HJ. Satu titik areal lahan dikuasai oleh Camat Sabbangparu (Camat yang sedang menjabat berwenang untuk mengelola 1 areal lahan ex-ornamen , yakni Pallawang  Belle  Barue yang  luasnya  ratusan  hektar ). Areal  lahan ex-ornamen ini  terletak di  Desa Worong yang kemudian Pak Camat memberikan  hak  kepada salah seorang nelayan besar bernama  Pak DH untuk mengelolanya dengan sistem bagi hasil.
Menurut Pak AS bahwa sebenarnya nelayan tangkap tradisional seperti Pak AK bisa saja ikut serta dalam pelelangan  karena  memiliki  modal  uang  yang  cukup,  alat  tangkap  tersedia  dan  mempunyai  anak  buah  dari keluarganya  yang  siap  bekerja,  akan  tetapi  Pak  AK  tidak  mau  pusing,  dia  dianggap  tidak  mempunyai pengalaman dan pendidikan, ke kantor saja malas dan malu katanya, jadinya  Pak  AK cukup menyewa atau bagi  hasil  saja  dari  Nelayan  besar (Pallawang) yang  bernama  Pak  UP.  Justru  Pak  UP  dianggap  memiliki pergaulan yang luas, memiliki kedekatan emosional dengan pak Bupati, bahkan Pak UP pernah menjadi tim sukses pak Bupati pada PILKADA Wajo Tahun 2013 (Andi Burhanuddin Unru‘) dan sekarang, anak pak UP menjadi Calon Kepala Desa di Desa Ugi dan tahun 2014 juga menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Golkar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  aturan  pelelangan  bersifat terbuka,  namun  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi,  sehingga  tidak  semua  nelayan  mau  dan  dapat mengikuti pelelangan, diantaranya adalah faktor arus informasi yang tersebar dari panitia ke semua nelayan, kedekatan nelayan dengan panitia atau pemerintah daerah, pengetahuan aktor tentang mekanisme lelang dan pengalaman nelayan yang mengikuti pelelangan. Hal ini dapat dilihat melalui siapa saja yang memenangkan lelang  dari  tahun  ke  tahun  maka  akan  memperlihatkan  nama  yang  sering  muncul  dan  berulang  sebagai pemenang.
Temuan lain yang menarik adalah terkait kontestasi kepentingan antar aktor dalam Kebijakan Revitalisasi Danau Tempe Tahun 2016. Proyek ini dilakukan dengan pengerukan sedimen (lumpur) di Danau Tempe dan hasil kerukannya membentuk pulau-pulau di tengah danau. Ada sekitar 45 pulau yang direncanakan dengan lebar sekitar 100 hingga 200 meter dan panjang sekitar 500 hingga 900 meter (BBWS Pompengan-Jeneberang, 2016).
Narasi yang dibangun oleh negara tentang pentingnya revitalisasi adalah untuk memperbaiki fungsi dan kualitas daya tampung air di Danau Tempe ke titik normal dengan menambah volume tampungan sebesar 31.3 juta m 3 (elevasi kurang lebih 5 m), sehingga volume total menjadi 176.9 m 3 . Penambahan volume tampungan ini menurut narasi negara dapat berfungsi sebagai 1) irigasi pompa, 2) bangunan pengendali aliran sedimen; 3) pengendalian banjir pada sungai-sungai inlet dan outlet (BBWS Pompengan-Jeneberang, 2016). Sementara bagi nelayan, narasi dan tujuan yang diharapkan dari negara (pengetahuan modern) mustahil tercapai.
Berdasarkan wawancara dengan nelayan di lokasi pengerukan didapatkan informasi bahwa pengerukan menambah kedalaman tetapi mempersempit luas areal penangkapan ikan dengan adanya pulau yang dibangun di  tengah  danau.  Sepengetahuan  mereka,  faktor  utama  penyebab  pendangkalan  danau  adalah  buangan sedimentasi  yang  mengalir  dari  hulu  dan  sungai  ke  danau.  Jadi,  mestinya  yang  direvitalisasi  adalah  abrasi sungai dan reboisasi lahan kritis hutan di hulu. Mereka meyakini bahwa proyek ini hanya sia-sia, tidak berhasil dan  lama  kelamaan  mengalami  pendangkalan  lagi.  Ditambahkan  lagi,  bahwa  proyek  ini  merusak  rumah (habitat)  ikan,  sehingga  pengerukan  ini  hanya  menguntungkan  petani  yang  ada  di  hulu  danau  dan  pada akhirnya merugikan nelayan di hilir.
Dari sisi keputusan untuk merevitalisasi  kondisi ekologis danau, ditemukan adanya  kontestasi persepsi dan pengetahuan sebagai basis argumentasi untuk suatu produksi keputusan. Di sini, berlangsung kontestasi antara pengetahuan lokal nelayan versus pengetahuan modern (negara dan ahli). Dari sisi pengetahuan modern ditemukan  bahwa  narasi  proyek  dimaksudkan  untuk  berkontribusi  merevitalisasi  dan  menormalisasi  fungsi Danau Tempe sebagai tempat penampungan air dan pengendali banjir. Dari sisi pengetahuan lokal masyarakat, proyek  ini  justru  berpotensi  membunuh  habitat  ikan  dan  hanya  menguntungkan  petani  di  hulu  dan  secara bertahap merugikan nelayan yang menetap di kawasan ini. Sesungguhnya, nelayan mempercayai bahwa banjir yang selalu dialami tiap tahun bukan sebagai bencana alam melainkan sebagai berkah bagi nelayan. Menurut nelayan,  banjir  setiap  tahun  merupakan  mekanisme  alam  di  Danau  Tempe  dan  memberikan  berkah  dengan melimpahnya  jumlah  tangkapan  ikan  setelah  air  surut.  Selain  itu,  banyak  kayu,  bambu  dan  kelapa  yang mengalir dari hulu akibat banjir yang dapat dimanfaatkan oleh warga lokal.
Nelayan mengklaim bahwa proyek revitalisasi menguntungkan kepentingan petani sebagai sumber irigasi bagi persawahan di hulu bukan untuk nelayan yang bermukim di kawasan dan pesisir Danau Tempe. Menurut nelayan, pengerukan berdampak pada berkurangnya areal penangkapan ikan dengan adanya pulau- pulau yang terbentuk dari timbunan urukan nantinya. Bisa jadi terjadi konversi lahan dari lahan penangkapan ikan menjadi areal destinasi wisata air atau areal pertanian oleh masing-masing pemerintah daerah.
Temuan  tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa  pilihan  keputuasan  atau  orientasi  pengelolaan  Danau Tempe terutama dalam pengalokasian sumber daya alam terjadi ketimpangan atau asimetri kekuasaan antar aktor. Aktor negara dan ahli dengan pengetahuan modern dengan teknikalisasinya mengalahkan pengetahuan lokal warga dengan pengetahuan tradisionalnya secara turun-temurun dalam penentuan orientasi pengelolaan Danau Tempe. Padahal, dilihat dari aspek spasial Danau Tempe, sebetulnya Danau Tempe lebih tepat ketika orientasi kebijakannya difokuskan pada sektor perikanan ikan air tawar (fisheries oriented) bukan sebaliknya yang  cenderung  diorientasikan  pada  pengembangan  pertanian (agricultural  oriented). Data  ini  sekaligus mengonfiramasi  kecenderungan  ada  proses  marginalisasi  bagi  nelayan  lokal  sebagai stakeholder  kunci di kawasan Danau Tempe .
Kesimpulan teori dalam penelitian ini memuat aspek ketimpangan kekuasaan dalam praktik pengelolaan sumber daya alam di Danau Tempe. Ketimpangan kekuasaan terbentuk ketika terjadinya ketidakseimbangan pemilikan  aset  kolektif  dan  variasi  struktural  dan  posisional  aktor  (uang,  pengetahuan,  sosial,  budaya  dan reputasi  sosial)  yang  dikapitalisasi  melalui  kemampuan  mengakses  lokasi-lokasi  dan  sumber-sumber  daya sebagai bentuk akumulasi modal dalam penentuan keputusan dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam Danau  Tempe.  Aktor  yang  sukses  mengakumulasi  modal  lebih  banyak  selalu  menjadi  ‘pemenang  dalam memperebutkan nilai/manfaat/keuntungan dari pengelolaan dan pemanfaatan Danau Tempe. Sebaliknya, aktor yang kurang memiliki modal selalu menjadi “orang-orang kalah” dalam pengelolaan dan pemanfaatan Danau Tempe.
Sebagai refleksi teoritik dalam pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan lahan di Danau Tempe dengan mekanisme teritorialisasi dan privatisasi menunjukkan bahwa pilihan kebijakan tata kelola atau kepengaturan pengelolaan  Danau  Tempe  masih  lebih  berafiliasi  atau  mengadopsi  tesis  Hardin  (1968)  yang  mengusulkan pengelolaan common ground yang disentralisasikan (centrralized-governance) dan melalui mekanisme pasar dengan  kepemilikan  pribadi (private-enterprize) sebagai  domain  utama  dalam  upaya-upaya  mengatasi The Tragedy of The Common di Danau Tempe.
Pengelolaan  yang  disentralisasikan  oleh  negara  dan  privatisasi  yang  dikuasai  pengusaha  lokal (local comprador) dapat  dicermati  dengan  dominannya  negara  (Pemerintah  Daerah)  untuk  mengklaim  dan mengontrol tanah ex-ornament sebagai tanah negara atau milik negara (state proverty). Setelah negara selesai mengklaim  areal  tanah ex-ornament sebagai  tanah  negara  (negara  dengan  otoritasnya),  langkah  selanjutnya adalah  melakukan  teritorialisasi  (pengkaplingan)  berdasarkan  batas-batas  kabupaten  dan  batas-batas  areal tanah ex-ornament. Kemudian  tanah-tanah  yang  sudah  diberi  batas-batas  dangan  status  tanah ex-ornament diserahkan ke pihak pengusaha lokal (swasta) yang menjadi nelayan besar atau Pallawang dengan mekanisme pelelangan (kontraktual) untuk dikelola dan dikuasai. Selanjutnya, Pallawang memanfaatkan momen ini untuk
mengaktifkan  dan  memobilisasi  sumber  dayanya  (modal)  untuk  mengakses  dan  mengontrol  mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Danau Tempe.
Menariknya, karena Hardin (1998) menganggap bahwa cara ini merupakan strategi  yang  cukup efektif untuk mengatasi The Tragedy of The Common, akan tetapi cara Danau Tempe dikelola dengan mekanisme ini justru  semakin meningkatkan kontestasi antar aktor, semakin meningkatkan  eksploitasi  SDA Danau  Tempe dan  semakin  merentankan  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  ekologisnya  secara  berkepanjangan.  Asimetri kekuasaan  antara  nelayan  besar  yang  diuntungkan  oleh  kebijakan  pemerintah  daerah  berhadapan  dengan nelayan  kecil  yang  memilik  sumber  daya  lemah  menyebabkan  distribusi  dan  alokasi  pengeloaan  dan pemanfaatan Danau Tempe berlangsung  eksklusif dan  tidak  adil.  Implikasinya, nelayan besar memobilisasi sumber dayanya yang lebih besar (uang, pengetahuan, sosial, budaya dan reputasi sosial) untuk mendapatkan ikan  sebanyak-banyakanya  di  areal ex-ornament  Pallawang yang  dimenangkan  sebagai  bentuk  akumulasi modal.  Nelayan  besar  juga  memiliki  akses  dan  kontrol  bersama  pemerintah  daerah  dalam  mendominiasi penentuan keputusan, orientasi dan mekanisme pengelolaan Danau Tempe. Di sisi lain, nelayan kecil dengan keterbatasan akses dan kontrol terhadap lahan bebas akses terpaksa melakukan perlawanan-perlawanan kecil terhadap  nelayan  besar  dengan  mengganggu  aktivitas  pengelolaan  lahan ex-ornament yang  dikuasasi  oleh nelayan besar. Dalam kondisi tertentu, nelayan kecil terpaksa menggunakan alat tangkap yang dilarang (illegal fishing) untuk bertahan hidup di saat tangkapan ikan semakin menurun. Antara nelayan besar dan nelayan kecil saling bersaing untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya menyebabkan sumber daya ikan di Danau Tempe semakin mengalami kelangkaan dan degradasi akibat over carrying capacity .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  tersebut,  penelitian  ini  menyimpulkan  proses  berlangsungnya ketimpangan  kekuasaan  melalui  ketidakseimbangan  pemilikan  aset  kolektif  (kekayaan,  pengetahuan,  dan jaringan sosial) antar aktor dalam pengelolaan sumber daya alam di Danau Tempe Sulawesi Selatan.
Kesimpulan penelitian ini memberikan kontribusi empirik pada proses kebijakan publik dan tata kelola barang  publik  yang  mempertimbangkan  kesetaraan  partisipasi  dan  akses  nilai/manfaat/keuntungan  dari pengelolaan. Penelitian ini menyarankan kepada pengambil kebijakan untuk melakukan analisis stakeholder dalam proses permusan kebijakan pengelolaan Danau Tempe. Menyarankan pentingnya pemberdaayaan aktor- aktor  atau  kelompok-kelompok  rentan  dalam  pengelolaan  Danau  Tempe,  seperti  nelayan  tradisional,  yang memiliki  keterbatasan  sumber  daya (powerless) sehingga  diharapkan collaborative  management dapat dipraktikkan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara bersama dan adaptif.

## DAFTAR PUSTAKA
[BBWS]  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Pompengan-Jeneberang.  2016. Laporan  Akhir  Detail  Desain Pengerukan Danau Tempe Kabupaten Wajo. Jakarta (ID): PT INAKO Internasional Konsulindo. [SLHI]  Status  Lingkungan  Hidup  Indonesia.  2012. Laporan  Status  Lingkungan  Hidup  Indonesia .  Pilar Lingkungan Hidup Indonesia . Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Armitage DR, Berkes F, Doubleday N. 2007. Adaptive Co-Management: Collaboration, Learning, and Multi- Level Governance. Canada (US): UBC Press, The University of British Columbia.
Armitage DR, Plummer R, Berkes F, Arthur RI, Charles AT, Davidson-Hunt IJ, Diduck AP, Doubleday NC,
Johnson  DS,  Marschke  M, et  al .  2009.  Adaptive  co-management  for  social  ecological  complexity.
Frontiers in Ecology Environment. 7(2): 95-102.
Berkes F. 2009. Review: Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and sosial learning. Journal of Environmental Management. 90: 1692-1702.
Bodin  O,  Crona  B.  2008.  Community-based  management  of  natural  resources-exploring  the  role  of  social capital and leadership in a rural fishing community. World Development. 36: 2763-2779.
Bodin O, Crona B. 2009. Review: The role of social networks in natural resource governance: What relational patterns make a difference?. Global Environmental Change 19: 366-374.
Bodin O, Crona B, Ernston H. 2006. Social networks in natural resource management: What is there to learn from a structural perspective?. Ecology and Society [Internet]. [diunduh 2020 Des 29]; 11(2). Tersedia pada: http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss2/resp2/.
Carlsson L, Sandström A. 2008. Network governance of the commons. International Journal of the Commons. 2(1): 33-54.
Hamidi. 2010. Metode Penelitian Kualitatif : Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian . Malang (ID): UMM Press.
Hardin  G.  1968.  The  tragedy  of  the  commons. American  Association  for  the  Advancement  of  Science . 162(3859): 1243-1248.
Hardin G. 1998. Extensions of “the tragedy of the commons”. American Association for the Advancement of Science, New Series . 280(5364): 682-683.
Ostrom E. 1990. Governing the Commons, the Institutions for Collective Action. Cambridge (GB): Cambridge University Press.
Said  M,  Kusumasari  B,  Baiquni  M,  Margono  SA.  2019.  The  dynamics  of  social  network  structures  and contestation in the collaborative management of Lake Tempe in South Sulawesi . Policy and Governance Review . 2(3): 217-231. doi: 10.30589/pgr.v2i3.106.
Sandström  A,  Rova  C.  2010.  Adaptive  co-management  networks:  a  comparative  analysis  of  two  fishery conservation areas in Sweden. Ecology and Society . XX(YY): ZZ.
Taylor B, Loe RCD. 2012. Conceptualizations of local knowledge in collaborative environmental governance.
Geoforum . 43: 1207-1217.
Yamaki K. 2014. Network governance of  endangered species conservation: A case study  of Rebun Lady‘s- Slipper. Journal for Nature Conservation . 24: 83-92. doi: 10.1016/j.jnc.2014.10.004.
Yin RK. 2006. Studi Kasus (Desain dan Metode) . Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.