## PERAN DINAS KESEHATAN DALAM MENANGGULANGI GIZI BURUK ANAK DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

## Indra Slamet Gumelar 1)
1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Judul  penelitian  ini  adalah  “Peran  Dinas  Kesehatan  Dalam  Menanggulangi  Gizi Buruk Anak Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat”. Masalah dalam penelitian  ini  belum  optimalnya  pelaksanaan  Dinas  Kesehatan  Dalam Menanggulangi  Gizi  Buruk  Anak  Di  Kecamatan  Ngamprah  Kabupaten  Bandung Barat.  Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  metode  penelitian  bersifat deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  penentuan  informan  yang digunakan  adalah  teknik purposive  sampling .  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dinas  kesehatan  Dinas Kesehatan sudah melaksanakan peran cukup optimal dilihat dari enam indikator keberhasilan penanggulangan gizi buruk yaitu : Seluruh Posyandu melaksanakan operasi  timbang  minimal  sekali  sebulan Seluruh balita  ditimbang,  Seluruh  kasus gizi buruk dirujuk ke Puskemas Perawatan atau Rumah Sakit, Seluruh kasus gizi buruk  dirawat  di  Puskesmas  Perawatan  atau  runah  sakitditangani  sesuai tatalaksana  baita  gizi  buruk.  Seluruh  balita  gizi  buruk  pasca  perawatan mendapatkan pendampingan.

## Kata kunci: Peran, Gizi Buruk

## Abstract
The  title  of  this  research  is  "The  Role  of  the  Health  Office  in  Tackling  Child Malnutrition  in  Ngamprah  District,  West  Bandung  Regency".  The  problem  in  this research  is  not  yet  optimal  implementation  of  the  Health  Office  in  Overcoming Malnutrition in Children in Ngamprah District, West Bandung Regency. The research method  that  researchers  use  is  descriptive  research  methods  with  a  qualitative approach. The technique of determining the informants used was purposive sampling technique.  The  results  showed  that  in  carrying  out  its  duties  and  functions,  the health office, the Health Office had implemented a sufficiently optimal role seen from the six indicators of success in overcoming malnutrition, namely: All Posyandu carry out weighing operations at least once a month All toddlers are weighed, All cases of malnutrition  are  referred  to  the  Puskemas  Nursing  or  Home  Sick,  all  cases  of malnutrition  are  treated  at  the  health  center.  Nursing  or  hospitalization  is  handled according  to  the  management  of  malnutrition.  All  post-treatment  malnourished toddlers receive assistance.
Key words: Role, Malnutrition

## PENDAHULUAN
Keberhasilan pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah  sangat  ditentukan  oleh  ketersediaan  sumber  daya  manusia.
Mutu sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kemajuan suatu bangsa.  Dalam  rangka  meningkatkan  mutu  SDM,  tidak  terpisah  dari peningkaan  faktor  pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi  dimana  ketiga faktor  tersebut  erat  kaitannya  dengan  keberhasilan  gizi  manusia.  Sebagai salah  satu  faktor  vital  untuk  meningkatkan  mutu  SDM,  faktor  kesehatan mempengaruhi aktivitas manusia untuk bekerja dan manusia memerlukan gizi  yang  cukup  sebagai  sumber  energi  untuk  melaksanakan  berbagai aktivitas.
Dalam  mewujudkan  pembangunan  nasional  khusunya  pada  sektor kesehatan, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna terciptanya tujuan bersama yaitu kesejahteraan  dan  pembangunan  nasional  jangka  panjang.  Hal  ini dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor  17  tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menetapkan bahwa :
“Salah  satu  tujuan  pembangunan  nasional  yang  ingin  dicapai  adalah mewujudakan  daya  saing  bangsa.  Status  Kesehatan  dan  Gizi  merupakan salah  satu  komponen  penting  dalam  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa yang pelaksanaannya  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.”
Pelayanan  di  bidang  kesehatan  merupakan  salah  satu  bentuk pelayanan  kesehatan  yang  paling  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Pelayanan kesehatan  yang  dimaksud  tentunya  ialah  pelayanan  yang  cepat,  tepat, murah  serta  ramah.  Berangkat  dari  kesadaran  tersebut  puskesmas- puskesmas  yang  ada  di  daerah  wajib  memberikan  bentuk  pelayanan  yang prima kepada setiap pasien.
Penanganan gizi buruk sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dalam  menciptakan    sumber    daya    manusia    yang    sehat,    cerdas,    dan produktif.    Upaya  peningkatan  sumber  daya  dimulai  dengan  cara penanganan  pertumbuhan  anak  sebagai  bagian  keluarga  dengan  asupan gizi  serta  perawatan  yang  baik,  dengan  lingkungan  keluarga  yang  sehat hadirnya  penyakit  infeksi  atau  menular  lainnya  dapat  dihindari  dan
pelayanan kesehatan primer  sangat
menentukan  dalam  membentuk anak  yang    terhindar    dari    gizi    buruk.    Secara    makro,    dibutuhkan ketegasan  strategi, regulasi serta  koordinasi  dari  pemerintah  dengan dinas kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadapan bahayanya  yang timbul dari kasus gizi buruk yang menimpa anak.
United  Nations  Development  Programme (UNDP)  report  tahun  2014, melaporkan  bahwapada  tahun  2014,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Indonesia  menduduki  peringkat  110  dari  187  negara  di  dunia.  Sedangkan pada  tahun  sebelumnya  IPM  Negara  Indonesia  menduduki  peringkat  108 dari  187  negara.  Data  ini  menunjukan  bahwa  IPM  Indonesia  mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tertinggal jauh dari negeri tetangga Malaysia  yang  bertengger  di  peringkat  64  pada  tahun  2013.  IPM  sangat dipengaruhi  oleh  status  gizi  dan  kesehatan  penduduk,  penanganan  angka kecukupan gizi buruk di Kabupaten Bandung Barat yang di dasarkan pada hasil  pendataan  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  Barat  memicu munculnya  permasalahan  baru  bagi  pemerintahan  Kabupaten  Bandung Barat. Hasil pendataan menyatakan masih terdapat beberapa kecamatan di daerah Kabupaten Bandung Barat yang menderita Gizi Buruk
Berikut    ini    daftar    kecamatan    yang    warganya    menderita    gizi buruk  di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2016 :
Tabel 1.1
Jumlah Penderita Gizi Buruk Tahun 2016 Kabupaten Bandung Barat
NO  Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Jumlah Penderita Bandung Barat Tahun 2016 1 Kecamatan Rongga 1 orang 2 Kecamatan Gununghalu 3 orang 3 Kecamatan Sindangkerta 6 orang 4 Kecamatan Cililin 1 orang 5 Kecamatan Ngamprah 5 orang 6 Kecamatan Lembang 6 orang 7 Kecamatan Cisarua 2 orang 8 Kecamatan Cipatat 3 orang Total Penderita Gizi Buruk 27 orang
Pada  Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  wilayah  rawan  Gizi  Buruk ialah  Kecamatan  Cililin,  Sindangkerta,  Gununghalu,  Rongga,  Cipatat,
Cisarua  hingga  wilayah  perkotaan  seperti  Kecamatan  Ngamprah  dan Lembang  yang  rawan  terkena  Gizi  Buruk.  Berdasarkan  data  Dinas Kesehatan  (Dinkes)  Kabupaten  Bandung  Barat  pada  tahun  2016  tercatat dari  jumlah  137.961  anak,  terdapat  sebanyak  925  balita  yang dikategorikan  kurus  karena  asupan  gizi,  sementara  itu  sebanyak  24  anak atau 0,017 persen diantaranya dikategorikan sangat kurus atau gizi buruk.
Dinas kesehatan dalam hal ini berperan besar terhadap masalah gizi buruk  yang  diderita  anak,  biasanya  dinas  kesehatan  melakukan  program dengan  pemberian  makanan  tambahan  (PMT)  pada  gizi  buruk,  dalam pemberian  makanan  tambahan  ini  agar  tepat  sasaran,  dinas  kesehatan melibatkan  peran  serta  kader  posyandu  di  masing-masing  tiap  desa  yang ada  di  kecamatan  Ngamprah,  kader  posyandu  ini  telah  dibekali pengetahuan serta keterampilan agar program PMT dapat tepat sasaran.
Pemerintah  melalui  dinas  kesehatan  melakukan  tiga  peran  untuk menanggulangi  gizi  buruk  yaitu  :  regulator,  dinamisator  dan  fasilitator. Regulator  disini  berarti  dinas  kesehatan  membuat  regulasi  atau  aturan terkait  program  menangggulangi  gizi  buruk.  Dinamisator  dinas  kesehatan berperan  memberikan  bimbingan  pemberdayaan  serta  menggerakan partisipasi  masyarakat  untuk  turut  serta  dalam  penanggulangan  masalah gizi  buruk.  Serta  fasilitator  dinas  kesehatan  berperan  menfasilitasi masyarakat  dalam  menanggulangi  gizi  buruk  meberikan  pendidikan, pengetahuan  serta  pelatihan  kepada  kader-kader  yang  ada  di  posyandu agar mengetahui dasar penanggulangan terhadap masalah gizi buruk.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Peran
Biddle  dan  Thomas  mendefinisikan  peran  adalah  serangkaian rumusan  yang  membatasi    perilaku-perilaku    yang  diharapkan    dari pemegang  kedudukan  tertentu,  merujuk  pada  teori  peran (role  theory) Biddle  dan  Thomas  (1996:125)  membagi  peristilahan  dalam  teori  peran  ke dalam golongan, yaitu :
1. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku
Pendapat lain Rasyid ( 2000 : 59) Peran Pemerintah yang dimaksud antara lain :
1. Pemerintah  sebagai  regulator,  Peran  Pemerintah  sebagai  regulator  adalah menyiapkan  arah  untuk  menyeimbangkan  penyelenggaraan  pembangunan melalui  penerbitan  peraturan-peraturan.  Sebagai  regulator,  Pemerintah memberikan  acuan  dasar  kepada  masyarakat  sebagai  instrument  untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
2. Pemerintah  sebagai  dinamisator,  peran  Pemerintah  sebagai  dinamisator adalah  menggerakan  partisipasi  masayarakat  jika  tejadi  kendala-kendala dalam  proses  pembangunan  untuk  mendorong  dan  memelihara  dinamika pembangunan  daerah.  Pemerintah  berperan  melalui  pemberian  bimbingan dan  pengarahan  secara  intensif  dan  efektif  kepada  masyarakat.  Biasanya pemberian  bimbingan  diwujudkan  melalui  tim  penyuluh  maupun  badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
3. Pemerintah  sebagai  fasilitator,  Peran  Pemerintah  sebagai  fasilitator  adalah menciptakankondisi  yang  kondusif  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk menjembatani  berbagai  kepentingan  masyarakat  dalam  mengoptimalkan pembangunan  daerah.  Sebagai  fasilitator,  Pemerintah  bergerak  dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan,  serta  di  bidang  pendanaan  atau  permodalaan  melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat uang diberdayakan.

## Tinjauan Tentang Gizi Buruk
Menurut Departemen Kesehatan menjelaskan tentang pengertian Gizi Buruk sebagai berikut:
“Gizi  Buruk  atau  dikenal  dengan  kurang  energy  protein  merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy dan protein  dalam  makanan  sehari-hari  sehingga  tidak  memenuhi  angka kecukupan  Gizi.  Apabila  Gizi  Buruk  disertai  dengan  tanda-tanda  klinis seperti:  wajah  sangat  kurus,  muka  seperti  orang  tua,  perut  cekung,  kulit keriput  disebut  marasmus,  dan  apabila  ada  bengkak  terutama  pada  kaki,
wajah  membulat  dan  sembab  disebut  kwashiorkor.  Marasmus  dan Kwashiorkor dikenal masyarakat sebagai “Busung Lapar”
Selanjutnya  Departemen  Kesehatan  RI  menjelaskan  tentang  Gizi Buruk sebagai berikut :
“Gizi  Buruk  bisa  diartikan  sebagai  seseorang  yang  kurang  gizi  disebabkan oleh  rendahnya  konsumsi  energy  dan  protein  dalam  makanan  sehari-hari dan  atau  gangguan  penyakit  tertentu.  Gizi  buruk  terjadi  bila  zat  gizi  yang diperlukan  tubuh  kurang  sehingga  menghambat  pertumbuhan  fisik, perkembangan  otak,  kemampuan  efisien,  kemampuan  kerja  dan  spectrum keadaan  gizi  yang  luas,  mulai  dari  sekadar  kegagalan  pertumbuhan  yang ringan sampai suatu sindrom klinis berat yang spesifik”
Tujuan  mengurangi  gizi  buruk  juga  agar  anak  mendapatkan kesejahteraan yang telah tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  4  tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa:
1. Anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan,  dan  bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan kehidupan  sosialnya,  sesuai  dengan  kebudayaan  dan  kepribadian  bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan dengan wajar.
Sedangkan  berbagai  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  upaya penanggulangan  masalah  gizi  buruk  menurut Depkes RI (2005) dirumuskan dalam beberapa kegiatan berikut :
1. Meningkatkan  cakupan  deteksi  dini  gizi  buruk  melalui  penimbangan bulanan balita di posyandu.
2. Meningkatkan  cakupan  dan  kualitas  tata  laksana  kasus  gizi  buruk  di puskesmas / RS dan rumah tangga.
3. Menyediakan  Pemberian  Makanan  Tambahan  pemulihan  (PMT-P)  kepada balita kurang gizi dari keluarga miskin.
4. Meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  ibu  dalam  memberikan asuhan gizi kepada anak (ASI/MP-ASI).
5. Memberikan suplemen gizi (kapsul vitamin A) kepada semua balita Mengurangi gizi buruk merupakan hal penting yang harus dilakukan, apalagi  penanggulangan  terhadap  anak.  Depkes  melalu  dinas  kesehatan yang  ada  di  kota/kabupaten  melakukan  kegiatan  untuk  mengurangi  gizi buruk  yang  menimpa  anak,  tujuan  mengurangi  gizi  buruk  juga  agar kesejahteraan anak.
Untuk menjalankan kegiatan mengurangi gizi buruk dinas melimpahkan  wewenang  kepada  puskesmas  di  wilayah  kecamatan  dan kader-kader posyandu di wilayah pedesaan agar lebih memudahkan dalam menjalankan program-program yang telah dibuat oleh Depkes RI,

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Dinas  Kesehatan  dan  Kecamatan Ngamprah  Kabupaten  Bandung  Barat  sebagai  lokasi  penyelenggaraan aktivitas  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  aparat pemerintah  yang  meliputi  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat.  Dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan  pengambilan  sampel  penelitian  secara purposive sampling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Dinas  Kesehatan  Dalam  Menanggulangi  Gizi  Buruk  Anak  Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Gizi  buruk  atau  malnutrisi  adalah  suatu  bentuk  terparah  akibat kurang  gizi  menahun.  Selain  akibat  kurang  konsumsi  jenis  makanan bernutrisi  seimbang,  gizi  buruk  pada  anak  juga  bisa  disebabkan  oleh penyakit-penyakit  tertentu  yang  menyebabkan  gangguan  pencernaan  atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh.
Adanya  perbedaan  antara  gizi  buruk  dengan  kelaparan  walaupun keduanya  memiliki  kaitan  yang  erat.  Kelaparan  yang  lama  juga  bisa
berujung  kepada  status  gizi  buruk.  Di  Indonesia  sendiri  kasus  malnutrisi masih tinggi.
Ini  disebabkan  karena  faktor  ekonomi  keluarga  tetapi  sering  juga didapatkan  kasus  gizi  buruk  pada  anak-anak  yang  berasal  dari  keluarga menengah  keatas  akibat  kurangnya  pemahaman  keluarga  terhadap  jenis- jenis  nakanan  yang  baik  dan  mengandung  gizi  seimbang  yang  harus dikonsumsi  oleh  anak.  baca  juga  Status  gizi  anak  sangat  berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang nya. Pada anak yang memiliki status gizi buruk  biasanya  akan  terganggu  nya  pertumbuhan  tubuh  secara  fisik contohnya  anak  akan  beresiko  tumbuh  kecil  (kerdil).  Kemudian  dalam perkembangan  mental  anak  beresiko  mengalami  gangguan  kontrol  emosi dan perasaan. Disekolah anak tersebut akan sulit mengikuti pelajaran dan sulit untuk berkonsentrasi.
Pada  pembahasan  ini  peneliti  akan  menggambarkan  data  yang diperoleh  dari  lapangan  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung, kecamatan  ngamprah  UPT  puskesmas  ngamprah.  UPT  puskesmas cimareme,  kader  posyandu  serta  ibu  dari  anak  yang  menderita  gizi  buruk. Data  dihasilkan  dari  hasil  wawancara,  pengamatan  ataupun  dokumen- dokumen  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian,  kemudian  diketahui informasi mengenai fokus penelitian untuk dipelajari, dipahami dan dibaca.
Untuk  menanggulangi  gizi  buruk  ini  peneliti  disini  peneliti  memakai landasan  teori  menurut  Rasyid  untuk  mendalami  Peran  Dinas  Kesehatan Dalam  Menanggulangi  Gizi  Buruk  Anak  Di  Kecamatan  Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Tiga dimensi yang dikemukakan Rasyid yaitu :
1. Pemerintah Sebagai Regulator
2. Pemerintah Sebagai Dinamisator
3. Pemerintah Sebagai Fasilitator
Dari  ketiga  dimensi  diatas  akan  menjabarkan  lebih  sejauh  mana peran  Dinas  Kesehatan  serta  mengetahui  hambatan-hambatan  apa  saja yang  dihadapi  dalam  menaggulangi  gizi  buruk  dan  apa  saja  upaya  yang dilakukan oleh Dinas untuk menyikapi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan,

## Pemerintah sebagai Regulator
Peran  pemerintah  yang  mana  dalam  hal  ini  mengacu  kepada  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung  Barat  sebagai  pelaksana  fungsi  regulator sebagai  acuan  untuk  menanggulangi  gizi  buruk  anak  di  Kecamatan Ngamprah  Kabupaten  Bandung  Barat.  Regulator  dapat  di  definisikan menyiapkan  arah  untuk  menyeimbangkan  penyelenggaraan  pembangunan melalui  penerbitan  peraturan-peraturan.  Sebagai  regulator,  pemerintah memberikan  acuan  dasar  kepada  masyarakat  sebagai  instrumen  untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
Pembicaraan  tentang  regulasi  yang  akan  mengatur  hubungan  antar dinas  serta  lembaga  terkait  dalam  menyikapi  kasus  gizi  buruk.  .  Karena kasus  gizi  buruk  jika  terjadi  satu  kasus  saja  sudah  masuk  klasifikasi kejadian  luar  biasa.  Peraturan  pemerintah  disini  dimana  peraturan  yang muncul  dari  lembaga  pemerintah  tujuan  dibuatnya  untuk  melaksanakan peraturan diatasnya yaitu (undang-undang).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 14 agustus 2017 Ibu Yani sebagai staff gizi di Dinas Kesehatan Bandung Barat menyatakan bahwa regulasi dalam rangka menanggulangi kasus gizi buruk yang menimpa anak ini dituangkan dalam Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bandung  Barat  no  45  tahun  2011  tentang pelimpahan  sebagian  urusan  kepada  camat  di  lingkungan  Kabupaten Bandung  Barat  menyatakan  bahwa  dalam  bidang  kesehatan  upaya kesehatan yang dilakukan ialah:
1. Koordinasi penyelanggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa (KLB).
2. Koordinasi penyelanggaraan penanggulangan gizi buruk.
Menurut  informan  dengan  adanya  regulasi  ini  Dinas  Kesehatan bekerja sama dengan UPT puskesmas yang ada di daerah kecamatan guna melakukan penjaringan gizi buruk sesuai dengan laporan yang didapat dari dari  kader  kader  posyandu.  Adanya  regulasi  ini  juga  membuat  Dinas Kesehatan  dibatasi  ruang  pergerakannya  hanya  menunggu  pelaporan kasus  gizi  buruk  dari  puskesmas.  Jika  di  analogikan  dinas  disini  sebagai pemamdam kebakaran yang bekerja bila ada kobaran api yang terjadi.
Selain dari Peraturan Bupati No 45 Tahun 2011 yang menjadi acuan regulasi  DINKES  dalam  melakukan  penanggulangan  gizi  buruk  terhadap anak ini mengacu pada buku “Pedoman Respon Cepat Penanggulangan Gizi Buruk” yang dikeluarkan DEPKES pada tahun 2008 ini yang menjadi buku saku  untuk  Dinas  Kesehatan,  Puskesmas  serta  Kader  Posyandu  untuk menanggulangi gizi buruk ini agar tidak keluar jalur dalam penanggulangan gizi buruk yang menimpa anak.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  Peneliti  melihat  dengan adanya regulasi yang dituangkan dalam PERBUP no 45 tahun 2011 dalam pelaksanaan  penanggulangan  gizi  buruk  berfokus  ditingkat  kecamatan melalui UPT puskesmas yang menjadi ujung tombak dalam menanggulangi kasus  gizi  buruk  ini,  puskesmas  bersama  kader  posyandu  ditingkat  RW menjaring  serta  mendata  setiap  bulannya  dilakukan  pelaporan  dari  hasil posyandu guna ditindak lanjuti lebih lanjut lagi.

## Pemerintah sebagai Dinamisator
Peran  pemerintah  sebagai  dinamisator  adalah  menggerakkan partisipasi  masyarakat  jika  terjadi  kendala-kendala  dalam  proses pembangunan  untuk  mendorong  dan  memelihara  dinamika  pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan  secara  intensif  dan  efektif  kepada  masyarakat.  Biasanya pemberian  bimbingan  diwujudkan  melalui  tim  penyuluh  maupun  badan tertentu  untuk  memberikan  pelatihan.  Pemberdayaan  dapat  dilihat  dari  2 arti.  Pertama,  dalam  arti  empowering  yaitu  pemberian  hak  atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi atau menentukan masa depannya. Kedua, dalam berarti  enabling  yaitu  proses  belajar  untuk  meningkatkan  ability,capacity dan  capability  masyarakat  untuk  melakukan  sesuatu  demi  menolong  diri sendiri.  Dalam  rangka  pelaksanaan  peran  pemerintah  dibidang  sosialisasi dengan pemberdayaan.
Hasil  wawancara  di  Dinas  Kesehatan  bersama  Ibu  Yani  sebagai  staff gizi  di  Dinas  pada  tanggal  14  agustus  2017  beliau  menuturkan  bahwa proses  sosialisasi  ini  sangat  penting  guna  menggurangi  penderita  gizi
buruk,  biasanya  Dinas  Kesehatan  memerintahkan  Puskesmas  yang  ada dikecamatan  untuk  melakukan  lokakarya  mini  di  desa-desa  guna mengadakan penyuluhan tentang gizi buruk, hal tersebut juga dibenarkan oleh  ibu  Puji  kasi  gizi  UPT  puskesmas  Ngamprah  pada  tanggal  8  agustus 2017  bahwa  proses  sosialisasi  ataupun  penyuluhan  gizi  buruk  dilakukan lokakarya  mini  keliling  setiap  bulannya  di  setiap  desa-desa  yang  ada  di Kecamatan Ngamprah.
Berdasarkan hasil obervasi Peneliti disini beranggapan bahwa proses sosialisasi  yang  dilakukan  DINKES  langsung  saja  kepada  masyarakat jangan  melakukan  pembekalan  kepada  para  pegawai  Puskesmas  ataupun kader posyandu saja agar semua proses sosialisasi ini menjangkau ke akar permasalahan  dimana  kurangnya  pengetahuan  orang  tua  terhadap  gizi, peneliti  menilai  dari  beberapa  informan  yang  diwawancarai  dominan orangtua  yang  anaknya  menderita  gizi  buruk  itu  dari  kalangan  pasangan muda,  diawali  nikah  muda  kurangnya  kesiapan  dalam  hal  mental  para orang  tua  dalam  mengurus  anak  yang  menyebabkan  anak  memliki  gizi yang kurang.
Dengan  diadakannya  proses  sosialisasi  yang  hanya  menjangkau Kader  Posyandu  dan  Puskesmas  saja  peneliti  disini  melihat  kurang  efektif karena  masyarakat  atau  ibu  yang  mempunyai  anak  yang  kurang  gizi  ini tidak dapat mendapatkan informasi langsung dari ini menganai gizi buruk.
Untuk  menanggulangi  kasus  gizi  buruk  pemerintah  melakukan pemberdayaan  kepada  masyarakat  terutama  diberikannya  pemberdayaan bahwa  akan  sadar  seberapa  penting  pemberdayaan  dalam  rangka penanggulangan gizi buruk yang menimpa anak.
Dari  hasil  wawancara  dengan  ibu  Yani  staff  gizi  di  Dinas  Kesehatan pada  tanggal  14  agustus  menuturkan  bahwa  pemberdayaan  yang dilakukan  dinas  biasanya  didampingi  kader  posyandu  di  psoyandu  seperti memberikan makanan apa saja yang sehat di konsumsi anak, DINKES pun memberikan  pemulihan  makanan  tambahan  (PMT),  dan  Susu.  Dalam distribusinya  PMT  ini  diberikan  kepada  masyarakat  jika  sudah  masuk klasifikasi gizi buruk baru bisa mendapatkan PMT agar tetap sasaran.
Dari  hasil  wawancara  lainnya  menurut  Ibu  Dewi  Kasi  Gizi  di Puskesmas  Cimareme  menuturkan  bahwa  pemberdayaan  yang  dilakukan oleh  puskemas  biasanya  bekerja  sama  dengan  Posyandu  melakukan penimbangan  secara  berkala  2bulan,  3bulan  jika  dalam  kurun  waktu tersebut  masih  menderita  gizi  buruk  anak  tersebut  disebut  GBM  garis bawah merah.
Dalam  mengoptimalkan  proses  pemberdayaan  ini  menurut  Ibu  Yani staff  gizi  Dinas  Kesehatan  menuturkan  untuk  mengoptimalkan  proses pemberdayaan  ini  dilakukan  nya  pemberian  pembekalan  kepada  kader posyandu  maupun  pegawai  puskesmas  dalam  rangka  pemberdayaan kepada  ibu-ibu  orangtua  anak  yang  menderita  gizi  buruk.  Hal  senada dikatakan  Ibu  Eko  kader  Posyandu  mengatakan  bahwa  ia  dibekali kemampuan pengetahuan tentang gizi buruk untuk nanti disampaikan lagi di Posyandu.
Hal  tersebut  juga  dibenarkan  oleh  Ibu  Rini  orangtua  dari  anak  yang menderita  gizi  buruk  beliau  mengatakan  bahwa  dia  mendapatkan pemberdayaan  hanya  di  tingkat  Posyandu  yang  dberikan  oleh  Ibu  Eko berupa  pemahaman  untuk  memasak  makanan  bergizi  dengan  diberikan arahan dalam pola asuh kepada anak yang benar.
Dari  hasil  observasi  Peneliti  disini  berpandangan  proses  dari pengoptimalan  proses  pemberdayaan  tersebut  dilakukan  dahulu  di  tingkat kecamatan  dengan  mengadakan  acara  lokakarya  mini  disetiap  kecamatan yang  dilakukan  oleh  DINKES  dengan  sasaran  pegawai  staff  gizi  ditingkat Puskesmas  beserta  kader  Posyandu  yang  menjadi  ujung  tombak  dalam penanggulangan gizi buruk ditingkat paling bawah RW, agar tepat sasaran dalam  proses  pemberdayaan  ini  supaya  optimal  ibu-ibu  yang  mempunyai anak  gizi  buruk  diberikan  buku  saku  untuk  mengukur,  menulis  hasil penimbangan pengukuran tinggi badan secara berkala.
Dalam  proses  pemberdayaan  ini  dinas  menemui  kendala  banyaknya orangtua  anak  yang  enggan  datang  ke  posyandu  untuk  mengikuti pemberian pembekalan makanan yang diberikan kepada anak, dimana rasa malas dan malu yang menyebabkan orangutan enggan datang ke posyandu yang ada di Desa-desa. Untuk mengakali hal tersebut kader posyandu terus
mengajak  para  orangtua  untuk  datang  ke  posyandu  sehingga  aktif  untuk mengikuti  posyandu  secara  berkala  sehingga  bisa  memberikan  anaknya makanan yang bergizi.

## Pemerintah Sebagai Fasilitator
Peran  pemerintah  sebagai  fasilitator  adalah  menciptakan  kondisi yang  kondusif  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  menjembatani berbagai  kepentingan  masyarakat  dalam  penelitian  ini  fasilitas  apa  saja yang  diberikan  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  Barat  untuk menanggulangi gizi buruk anak di Kecamatan Ngamprah pemberian modal ataupun bentuk fasilitas guna memberdayakan masyarakat.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Yani  staff  gizi  di  Dinas  Kesehatan Bandung  Barat  pada  tanggal  14  agustus  2017  beliau  memaparkan  bahwa dinas  sudah  memberikan  fasilitas  kepada  puskesmas  ataupun  posyandu berupa pemberian dacin (mesin penimbang berat badan anak), pengukuran tinggi badan, serta poster-psoter yang diberikan kepada puskesmas terus di distribusikan  ke  posyandu-posyandu  ditiap  RW  di  desa-desa  yang  ada  di Kecamatan  Ngamprah,  selain  itu  fasilitas  yang  berikan  Dinas  Kesehatan memberikan  kegiatan  posyandu  secara  teratur  bergilir  disetiap  RW  secara teratur.
Menurut  informan  lain  ibu  Dewi  kasi  gizi  Puskesmas  Cimareme terkait  fasilitas  apa  yang  diberikan  untuk  menanggulangi  gizi  buruk  anak, beliau  berpendapat  bahwa  fasilitas  diberikan  puskesmas  menindak  lanjuti kasus gizi buruk anak yang parah untuk segara ditindak lanjuti dirujuk ke rumah sakit yang berhubungan untuk segera ditanggani, puskesmas cepat tanggap  jika  ada  satu  saja  penderita  gizi  buruk  karena  ada  satu  aja  anak yang  terkenan  gizi  buruk  digolongkan  kejadian  yang  luar  biasa  (KLB)  jadi dalam  penangganannya  pun  tidak  main-main,  DINKES  dan  Puskesmas sangat  menanggapi  fenomena  gizi  buruk  yang  menimpa  anak,  biasanya pegawai  puskesmas  langsung  datang  kerumah  yang  menderita  guna melihat  langsung  berdasarkan  pelaporan  kader  posyandu  guna  ditindak lanuti lebih lanjut lagi.
Begitupun  dengan  informan  Ibu  Puji  Kasi  Gizi  di  Puskesmas Mengatakan  bahwa  fasilitas  yang  diberikan  oleh  DINKES  ini  biasanya diberikan  3  bulan  dalam  melakukan  penanggulangan  gizi  buruk  ini,  dan juga  pemberian  Dacin  (timbangan  anak)  alat  pengukur  tinggi  badan,  serta buku-buku  yang  disebar  oleh  Kader  Posyandu  kepada  ibu  yang  anaknya menderita gizi buruk
dari  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Yani  Staff  Gizi  di  Dinas  Kesehatan pada tanggal 14 agustus 2017 terkait dengan hambatan apa yang dihadapi dinas  dalam  melakukan  penanggulangan  gizi  buruk  dibliau  mengutarakan bahwa  Dinas  dihdapkan  dengan  para  korban  gizi  buruk  yang  disertai penyakit penyerta bawaan dari lahir, dimana jika ada penderita gizi buruk yang menimpa anak jika disertai penyakit penyerta dalam penanggulangannya  akan  lama,  khusus  bagi  penderita  gizi  buruk  yang disertai penyakit penyerta ini diberikan perhatian khusus dari dinas.
Dari wawancara lainnya Ibu Puji Kasi gizi puskesmas ngamprah juga berkata  demikian  bahwa  jika  gizi  buruk  yang  disertai  penyakit  penyerta contohnya  Zahra  yang  tinggal  di  desa  margajaya  ini  menderita  gizi  buruk sejak lahir dalam menaikan berat badan sangat sulit.
Peneliti  memandang  bahwa  dalam  pemberian  fasilitas  hasil wawancara  dengan  instansi  dinas  maupun  Puskesmas  disini  peniliti menilai  bawasannya  dinas  beserta  puskesmas  sangat  serius  dalam memberikan fasilitas guna menanggulangi gizi buruk ini.
Dalam menanggapi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DINKES dengan  instansi  terkait,  untuk  mengatasi  masalah  dari  penanganan  gizi buruk  ini  dikemukakan  oleh  Ibu  Rini  orangtua  dari  anak  yang  menderita gizi  buruk  dimenuturkan  bahwa  diberikan  bantuan  pengobatan  gratis  di rumah sakit yang ada di Bandung raya yang diberikan langsung oleh dinas yang  bekerja  sama  dengan  rumah  sakit,  jadi  gaperlu  bayar  biaya  rumah sakit lagi, tinggal nyiapin dokumen saja.
Hal  tersebut  juga  diungkapkan  ibu  Rini  orang  tua  anak  yang menderita  gizi  buruk  membenarkan  DINKES  memberikan  fasilitas  berupa bantuan  untuk  berobat  langsung  ke  RSUD  Hasan  Sadikin,  selain  biaya berobat  yang  gratis  orang  dari  DINKES  juga  memberikan  ongkos  untuk
berangkat berobat, ibu tini katanya pegawai dinas yang sering memberikan ongkos untuk berangkat ke rumah sakit. Tapi Ibu Tini sudah pindah tugas jadi  tidak  lagi  ada  yang  memberikan  bantuan  berupa  uang  untuk  ongkos berobat.
Begitupun  wawancara  dengan  Ibu  Puji  kasi  Gizi  di  UPT  Puskesmas Ngamprah beliau menuturkan bahwa dalam penanggulangan gizi buruk ini Puskesmas melakukan upaya seperti sosialisasi di Desa-desa yang dihadari Kader-kader  posyandu  untuk  diteruskan  kembali  informasi  tentang  gizi buruk ini kepada masyarakat. Beliau beranggapan upaya terus diupayakan dari  dinas  kepada  masyarakat  dalam  melakukan  penanggulangan  gizi buruk ini.
Berdasarkan  hasil  observasi  Peneliti  melihat  bahwa  upaya  yang dilakkan oleh Dinkes atau instansi terkait dalam menanggulangi gizi buruk sudah cukup optimal dimana banyaknya sambutan positif dari masyarakat yang  membenarkan  bahwa  dinas  memberikan  pemberdayaan  terkait masalah gizi buruk.
Upaya  dilakukan  oleh  Puskesmas  juga  memberikan  penyuluhan  di desa  desa  dengan  mengadakan  lokmin  guna  memneritahukan  tentang masalah  gizi  buruk  yang  terjadi  di  Kecamatan  Ngamprah,  pemerintah setempat  pun  ikut  andil  dalam  melakukan  penyuluhan  disini  sebatas menfaslitasi tempat untuk melakukan penyuluhan agar terlaksana dengan lancar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Kesehatan  Dalam  Menanggulangi  Gizi  Buruk  Anak  Di  Kecamatan Ngamprah  Kabupaten  Bandung  Barat,  peneliti  dalam  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dinas kesehatan  Dinas  Kesehatan  sudah  melaksanakan  peran  cukup  optimal dilihat dari enam indikator keberhasilan penanggulangan gizi buruk yaitu :
1. Seluruh  Posyandu  melaksanakan  operasi  timbang  minimal  sekali  sebulan Seluruh balita ditimbang
2. Seluruh balita gizi buruk ditemukan
3. Seluruh  kasus  gizi  buruk  dirujuk  ke  Puskemas  Perawatan  atau  Rumah Sakit
4. Seluruh  kasus  gizi  buruk  dirawat  di  Puskesmas  Perawatan  atau  runah sakitditangani sesuai tatalaksana baita gizi buruk.
5. Seluruh balita gizi buruk pasca perawatan mendapatkan pendampingan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menanggulangi gizi buruk  anak    dinas    kesehatan    berperan    sebagai    berikut    :    Pertama, Dinas    dalam    rangka  melaksanakan  menggurangi  gizi  buruk  anak berdasarkan  aturan-aturan  yang  berlaku  dilingkungan  yang  dikeluarkan oleh Bupati, maksud dan tujuan dibuat aturan tersebut dimaksudkan agar dinas beserta puskesmas  mempunyai  pedoman  dalam  melaksanakan penanggulangan  gizi  buruk  ini  agar  tepat  sasaran.  Kedua,  dalam  hal sosialisasi dan pemberdayaan dinas memberikan bekal penyuluhan kepada kader maupun pegawai Puskesmas guna mensosialisasi disetiap desa-desa dilakukan  lokakarya  mini  tentang  gizi  buruk  ini,  dalam  hal  pemberdayaan Dinas  beserta  Puskesmas  memberikan  pelatihan  kepada  orangtua  tentang pengetahuan  makanan  bergizi,  selain  itu  Dinas  memberikan  Pemulihan Makanan  Tambahan  (PMT)  dengan  susu  yang  diberikan  selama  3bulan pengawasan  kader  posyandu  secara  instensif.  Ketiga,  dalam  hal  fasilitas Dinas  memberikan  fasilitas  untuk  penanggulangan  gizi  buruk  ini memberikan  dacin  (timbangan  anak),  pengukur  tinggi  badan  anak,  serat memberikan buku saku untuk memonitor perkembangan berat badan pada anak.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Dinas  dalam  penanggulangan gizi buruk buruk ini adalah : Pertama, hambatan yang dihadapi oleh dinas dalam  penanggulangan  gizi  buruk  ini  jika  penderita  gizi  buruk  ini  dari kalangan  non-gakin  (keluarga  miskin)  dimana  orangtua  dari  anak  enggan membawa  anak  ke  posyandu  terdekat  sehingga  tidak  terkontrol  langsung oleh petugas posyandu. Kedua, hambatan yang dinas ini ialah dimana anak yang  menderita  gizi  buruk  ini  disertai  dengan  penyakit  penyerta  yang membuat berat badan enggan anik setiap bulannya,
Upaya  yang  dilakukan  Dinas  dalam  mengatasi  hambatan  yang dihadapi untuk melakukan penanggulangan gizi buruk, khusus untuk gizi
buruk yang disertai penyakit penyerta dinas melakukan kerja sama dengan rumah  sakit  yang  ada  di  daerah  bandung  raya.  Jika  ada  penderita  gizi buruk dari keluarga kurang mampu bisa berobat dengan gratis.
Pada  umumnya  gizi  buruk  yang  menimpa  anak  ini  terjadi  karena masalah  ekonomi,  sulitnya  orangtua  korban  mencari  pekerjaan  yang mengakibatkan  anak  terkena  gizi  buruk,  selain  itu  gizi  buruk  juga disebabkan oleh penyakit penyerta yang dibawa sejak lahir.

## SARAN
1. Dalam  hal  sosialisasi  ini  dinas  maupun  instansi  terkait  seharusnya langsung  memberikan  penyuluhan  langsung  kepada  warga  agar  dalam penyampaian gizi buruk ini dapat dipahami langsung oleh warga
2. Perlu adanya sikap kritis masyarakat kepada pemerintah dalam melakukan penyuluhan  langsung  kepada  setiap  masyarakat  guna  dalam  proses sosialisasi tersebut dapat tersampaikan
3. Adanya program pendidikan tentang gizi buruk yang disampaikan langsung oleh dinas keseshatan
4. Adanya penyuluhan langsung yang dilakukan dinas guna langsung diserap oleh masyarakat
5. PMT  harus  dibagikan  secara  merata  kepada  masyarakat  agar  tidak  salah sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto.  2006.  Prosedur  penelitian  :  suatu  pendekatan  praktik.  Jakarta:  Rineka Cipts
Biddle,  B.  B.,  &  Thomas,  E.  J.  (Eds.).  1966.  Role  theory:  Concepts  and  research  .
New York: Wiley.
Creswell,  J.W.  1994  Research  Design  Qualitative  And  Quantitative  Approaches.
Sage Publications. London.
Rasyid.M, 2000. Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, BumiAksara.
Soekanto,  Soerjono.  2004.  Sosiologi  Suatu  Pengantar.Jakarta:Raja  Grafindo Persada
Sugiyono.  2014.  Metode  pendidikan  Penelitian  Kuantitati  fKualitatif.  Bandung :Alfabeta
Suhardjo, 2003. Berbagai Cara Pendidikan Gizi. Jakarta : Bumi Aksara
Syafiie.  Inu  kencana.  2005.  Pengantar  Ilmu  Pemerintahan.  Bandung  :  Refika Aditama
Ndraha, Taliziduhu, 2000. IlmuPemerintahan (Kybernology), Jakarta: RinekaCipta.
Neuman.  W.  L.  2003,  Social  Research  Methods  Qualitative  And  Quantitative Approaches. Boston. Allyn and Bacon