## ANALISIS FAKTOR DETERMINAN TERJADINYA KECENDERUNGAN KECURANGAN
(STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA)
Hesty Theresia Salle hezty.salle@gmail.com
Meinarni Asnawi meinarni.asnawi@gmail.com
Anthonius H. Citra Wijaya anthoniuscitra@gmail.com

## Abstrak
The study conducted to examine the effects of compensation suitability, leadership authority, internal control  system,  information  asymmetric,  regulatory  enforcement  and  moral  reasoning  to  the  fraud tendency —unethical behaviour used as mediating variable. I raised the data using a survey. The data is  analyzed  using  WrapPLS  6.0  application.  The  result  shows  that  the  leading  authority  and  moral reasoning  have  an  effect  on  the  tendency  of  fraud,  while  compensation  suitability,  internal  control system,  information  asymmetry,  regulatory  enforcement,  and  unethical  behaviour  has  no  effect. Furthermore, unethical behaviour does not mediate the compensation suitability, leadership authority, internal control system, information asymmetry, regulatory enforcement, and moral reasoning.
Keywords:  fraud,  keadership,  compensation,  leadership,  internal  control,  information  asymmetric, regulatory enforcement, moral reasoning

## PENDAHULUAN
Hampir satu dekade ini “ kasus-kasus terkait fraud atau yang biasa disebut  dengan kecurangan dalam bidang keuangan menjadi sorotan publik dan media massa di Indonesia, khususnya tindakan fraud yang dilakukan oleh aparat birokrasi di Pemerintahan (Syahadat & Damayanti,  2017). ” Semakin  berkembangnya fraud, pelaku  pun  tidak “ terbatas  pada golongan  atas,  namun  sudah  banyak  menyentuh  lapisan  pegawai  bawah  (Hadi,  2016). Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang tidak terlepas dari adanya praktik-praktik kecurangan  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  dalam  pemerintahan.  Bahkan  dikatakan, Provinsi Papua termasuk dalam sepuluh wilayah rawan tindak pidana korupsi 1 (Salle & Burg, 2019) . ”
“ 1 http://tabloidjubi.com/artikel-7053-papua-masuk-10-wilayah-rawan-tindak-pidana-korupsi-.html ”
“ Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  BPK  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Provinsi ” Papua  TA  2016 2 ,  ditemukan  adanya  ketidakpatuhan  dan  kecurangan.  Beberapa temuan  BPK  terkait  ketidakpatuhan  dan  kecurangan,  antara  lain:  a)  pengelolaan  belanja hibah  dan  bantuan  sosial,  yang  mana  penyaluran  bantuan  sosial  yang  tidak  direncanakan melebihi  proporsi  bantuan  sosial  yang  direncanakan,  serta  masih  banyaknya  penerima bantuan  sosial  yang  tidak  memenuhi  kriteria  terkena  bantuan  sosial  yang  mengakibatkan pemborosan  keuangan  daerah  Provinsi  Papua  atas  belanja  bantuan  sosial  yang  tidak memenuhi  kriteria,  b)  pertangungjawaban  belanja  perjalanan  dinas  pada  OPD  yang  tidak sesuai  ketentuan  dikarenakan  bukti  pertanggungajwaban  lebih  tinggi  dibanding  harga  tiket pada  sistem,  dan  juga  adanya  perjalanan  dinas  yang  tidak  dilaksanakan  atau  diragukan keterjadiannya,  dan  c)  kecurangan  dalam  pengadaan  peningkatan  jalan  Kemiri-Depapre, yaitu  penyalahgunaan  wewenang “ untuk  menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain  dan korporasi sehingga menyebabkan kerugian Negara. ”
Fenomena  kasus  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  aparat  pemerintahan  baik pimpinan  maupun  staf  bukanlah  hal  yang  baru  terjadi.  Banyak  faktor  penyebab  sehingga baik  itu  pimpinan  maupun  staf  melakukan  tindakan  kecurangan. “ Dalam  teori fraud  triangle yang diperkenalkan oleh Cressey (1953) dalam Kassem & Higson (2012) disebutkan ada 3 (tiga)  faktor  yang  menggambarkan  alasan  mengapa  seseorang  melakukan  kecurangan, yaitu: pressure,  opportunity, dan razionalization. Adapula  teori  GONE  yang  dikembangkan oleh  Bologne  (1993)  yang  menyebutkan  bahwa  alasan  seseorang  melakukan  kecurangan karena greed, opportunity, need, dan exposure. ”
Penelitian-penelitian  terkait ” faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kecenderungan kecurangan  sudah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya  seperti  penelitian  yang dilakukan  oleh  Mustika,  Hastuti,  &  Heriningsih  (2016)  yang  hasilnya  menyatakan  bawah faktor-faktor  seperti  penegakan  peraturan  dan  perilaku  tidak  etis  dapat  mendorong seseroang untuk melakukan kecurangan. ”” Penegakan peraturan yang rendah akan menjadi
2 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016
celah untuk melakukan kecurangan, selain itu perilaku tidak etis akan meningkatkan peluang terjadinya kecurangan. Namun, faktor-faktor seperti efektifitas pengendalian internal, asimetri informasi  dan  kesesuaian  kompensasi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kecenderungan kecurangan.  Adapula  penelitian  Puspasari  &  Surwardi  (2012)  yang  menguji  moralitas individu  dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kecenderungan  kecurangan, memperoleh hasil bahwa individu dengan penalaran moral tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan  baik  dalam  kondisi  terdapat  sistem  pengendalian  internal  maupun  tidak  ada sistem pengendalian internal. Namun, individu dengan penalaran moral rendah cenderungan tidak melakukan kecurangan dalam kondisi terdapat pengendalian internal, sebaliknya dalam kondisi  tidak  terdapat  pengendalian  internal,  individu  dengan  level  penalaran  moral  rendah akan cenderungan melakukan kecurangan. ”
Selanjutnya  ada  juga  penelitian  Permatasari,  Kurrohman,  &  Kartika  (2017)  yang hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  faktor “ kesesuaian  kompensasi  dan  keefektifan pengendalian  internal  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan  pada pegawai  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi,  sedangkan  gaya  kepemimpinan, kultur  organisasi,  asimetri  informasi,  perilaku  tidak  etis  dan  penegakan  hukum  memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Korompis, Saerang, & Morasa (2018) yang menggunakan  variabel  moralitas  individu,  asimteri  informasi  dan  sistem  pengendalian internal,  dimana  ketiga  variabel  tersebut  sama-sama  memiliki  pengaruh  terhadap kecenderungan untuk melakukan kecurangan. ”
“ Pada  penelitian  ini  peneliti  ingin  menganalisis  kembali  faktor-faktor  yang  penyebab terjadinya  kecenderungan  kecurangan  oleh  Mustika et  al .,  (2016)  dengan  menggunakan variabel yang sama, namun dengan model penelitian yang “ berbeda, lokasi penelitian yang berbeda  dan  alat  analisis  yang  berbeda. ” Penelitian  ini  ingin  menguji  pengaruh  variabel kesesuai  kompensasi,  otoritas  pimpinan,  sistem  pengendalian  internal,  asimetri  informasi, penegakan  peraturan,  dan  penalaran  moral  terhadap  kecenderungan  kecurangan  dengan perilaku  tidak  etis  sebagai  mediasi.  Sehingga  berdasarkan  uraian  di  atas,  tujuan  dalam
penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis  faktor-faktor  penyebab  terjadinya kecenderungan kecurangan.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Landasan Teori

## Teori Fraud Triangle
Tahun 1950an seorang ahli kriminologi yaitu Donald Cressey memulai studi tentang kecurangan  dan  dalam  argumennya  dikatakan  bahwa  harus  ada  alasan  dibalik  segala sesuatu  yang  orang  lakukan  (Cressey,  1953)  dalam  Abdullahi  &  Mansor  (2015). Penelitiannya berfokus pada faktor apa yang mendorong seseorang melakukan kecurangan.
“ Ia  menemukan  bahwa  ada  tiga  faktor  bagi  seseorang  untuk  melakukan  kecurangan,  yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. "
“ Tekanan  berkaitan  dengan  motivasi  yang  mengarah  pada  perilaku  tidak  etis.
Tekanan  yang  muncul,  antara  lain:  tekanan  keuangan,  tekanan  pekerjaan,  tekanan  akan kebiasaan  buruk,  dan  lainnya.  Kecurangan  yang  dipicu  oleh  kesempatan  dikarenakan kecurangan tersebut mudah dilakukan, yang biasanya terjadi karena lemahnya pengendalian internal  organisasi,  kurangnya  pengawasan,  dan  sebagainya.  Sedangkan,  rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi bahwa tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. ”

## Teori GONE
“ Teori GONE yang diperkenalkan oleh Bologne (1993), merupakan penyempurnaan dari  teori fraud  triangle Cressey  (1953).  Dalam  teori  ini  ada  empat  komponen  penyebab seseorang  melakukan  kecurangan  yaitu Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan),
Need (kebutuhan), dan Exposure (pengungkapan), yang mana Greed dan Need merupakan faktor internal, sedangkan Opportuniy dan Exposure merupakan faktor eksternal. ”
Berdasarkan teori GONE faktor  internal “ seseorang melakukan kecurangan karena memang pada dasarnya manusia memiliki sifat serakah dan tak pernah merasa puas, ” serta didesak oleh kebutuhan hidup yang semakin banyak. Sedangkan, faktor eksternal seseorang
melakukan kecurangan karena adanya kesempatan dari lingkungan sekitar pelaku sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan kecurangan.

## Pengembangan Hipotesis
Kesesuaian kompensasi, kecenderungan kecurangan, dan perilaku tidak etis
“ Dalam  teori fraud  triangle dan  teori  GONE, ” salah  satu  penyebab  seseorang melakukan  kecurangan  karena  adanya  tekanan  dan  keserakahan.  Pada  umumnya  yang mendorong  terjadinya  kecurangan  karena  tekanan  finansial,  namun  banyak  pula  yang terdorong  oleh  keserakahan  (Diany  &  Ratmono,  2014).  Seseorang  akan  cenderung melakukan  kecurangan  jika  merasa  bahwa  penghasilan  yang  diterima  tidak  mencukupi kebutuhannya,  namun  saat  ini  banyak  orang  yang  melakukan  kecurangan  bukan  hanya karena  merasa  bahwa  penghasilan  yang  diterima  kurang, ” bahkan  seseorang  dengan penghasilan tinggipun tidak terlepas dari tindakan kecurangan. ”
“ Penelitian  Apriadi  &  Fachriyah  (2014)  yang  dilakukan  pada  pegawai  BPK  RI Perwakilan  Provinsi  Jawa  Timur  memberikan  hasil  bahwa  kesesuaian kompensasi memiliki hubungan  terhadap  terjadinya fraud. ” “ Hal  ini  berarti  semakin  sesuai  kompensasi  yang diterima, maka akan menurukan kecenderungan untuk melakukan fraud. Arles (2014) dalam penelitiannya  memperoleh  hasil  bahwa  model incentive yang  tidak  sesuai  dengan  jabatan atau tidak terpenuhinya kebutuhan mendorong seseorang melakukan tindakan usaha untuk memenuhinya dengan cara yang lain. (Amrizal, 2004) menyatakan bahwa kecurangan dapat terjadi  bila  pegawai  memiliki  maslaah  pribadi  yang  tidak  dapat  dipecahkan,  biasanya masalah kecurangan, kebutuhan kesehatan, ataupun gaya hidup yang berlebihan. ”
Penelitian  Pratiwi,  DP,  &  Rofika,  2016;  Shintadevi  (2015)  mencoba  untuk menemukan hubungan antara kesesuaian kompensasi dan “ perilaku tidak etis yang muncul karena pegawai merasa tidak puas atas hasil yang sudah diperoleh dari instansi. Dan hasil
penelitiannya  memberikan  hasil  bahwa  sistem  kompensai  memiliki  pengaruh  terhadap kecenderungan kecurangan melakukan perilaku tidak etis. ”
H1a     : “ Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan ”
H1b : “ Kesesuaian  kompensasi  berpengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan melalui perilaku tidak etis ”

## Otoritas pimpinan dan kecenderungan kecurangan
Perilaku  pegawai  di  dalam  intansi  terbentuk  dari  cara  pimpinan  dalam  mencapai sasaran  organisasi  dan  memberikan  motivasi.  Amrizal  (2004)  menyatakan  bahwa kecurangan  bisa terjadi apabila  pegawai  terlalu diatur  dalam  bekerja, “ disalahgunakan  atau ditempatkan  dengan  tekanan  besar  untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  keuangan.  Oleh karena  ini,  pimpinan  harus  menjadi  teladan  bagi  pegawainya  dalam  tugas  agar  pegawai merasa  bahwa  apa  yang  mereka  kerjakan  didukung  oleh  pimpinan,  sehinga  dapat meminimalisir kemungkinan untuk melakukan kecurangan. ”
“ Menurut Association  of  Certified  Fraud  Examiners (2017),  sikap  atasan  yang  tidak menjadi  teladan  merupakan  bentuk  kelemahan  utama  yang  menyebabkan  terjadinya fraud, bahkan  atasanpun  justru  menjadi  pelaku  utama fraud. Oleh  karena  itu,  pimpinan  sangat berperan  dalam  perilaku  yang  ditimbulkan  oleh  pegwainya,  ibaratnya  perilaku  pegawai merupakan cerminan dari perilaku pimpinan. ”
“ Penelitian  Murphy  &  Mayhew  (2013)  menemukan  bahwa  adanya  petunjuk/otoritas atasan  meningkatkan  perilaku  kecurangan  pelaporan.  Indriani,  Suroso,  &  Maghfiroh  (2016) dalam  hasil  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  tekanan  berupa  otoritas  pimpinan  memiliki hubungan  yang  positif  terhadap  kecenderungan  terjadinya  perilaku  kecurangan.  individu akan melakukan tindakan yang diperintahkan oleh pimpinannya meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang dimiliknya. ”
H2 : “ Otoritas pimpinan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan ”

## Sistem pengendalian internal, kecenderungan kecurangan dan perilaku tidak etis
Kesempatan  untuk  melakukan  kecurangan  salah  satunya  berasal  dari  lemahnya sistem  pengendalian  internal  dalam  organisasi  tersebut.  Penelitian  Arles  (2014)
menunjukkan  bahwa ” kesempatan  timbul  karena  lemahnya  pengendalian  internal  untuk pencegahan  dan  pendekteksian,  sehingga  memberi  keleluasaan  bagi  pelaku  kecurangan melakukan  tindakannya.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syahadat  &  Damayanti (2017) memberikan hasil bahwa jika fungsi pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian,  penilaian  risiko,  aktivitas  control,  informasi  dan  komunikasi,  serta  monitoring berjalan  dengan  baik  di  intansi  pemerintah,  maka  peluang  untuk  melakukan  tindakan kecurangan akan semakin kecil. ”
“ Shintadevi  (2015)  dalam  penelitiannya  memperoleh  hasil  bahwa  sistem pengendalian  internal  memiliki  pengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan  baik  secara langsung, “ maupun  melalui  perilaku  tidak  etis.  Artinya,  pengendalian  internal  yang  lemah akan  membuka  peluang  bagi  seseorang  untuk  memanfaatkan  keadaan  dengan  melakukan kecurangan. ””
H3a      : Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  negatif  terhadap  kecenderungan kecurangan ”
H3b : “ Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan melalui perilaku tidak etis ”
Asimteri informasi, kecenderungan kecurangan, dan perilaku tidak etis
“ Asimetri  merupakan  keadaan  dimana  terjadi  ketidakseimbangan  informasi  yang diperoleh  oleh  pihak principal dan agent (Scoot,  2009).  Kondisi  tersebut  dapat  membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan kecurangan dengan menyajikan informasi keuangan yang  tidak  sesuai  dengan  sebenarnya. ” Sehingga  keberadaan  asimetri  informasi  akan menimbulkan  permasalahan  perilaku  disfungsional  bagi  orang  yang  memiliki  informasi dengan orang yang memanfaatkan informasi tersebut (Kusumastuti, 2012). ””
Penelitian Aranta (2013) yang menguji kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan  dengan  menggunakan  variabel  asimetri  informasi,  memperoleh  hasil “ bahwa semakin  tinggi  asimetri  informasi  maka  kecenderungan  kecurangan  yang  dilakukan  oleh aparat  juga  akan  semakin  meningkat.  Hasil  yang  sama  juga  diperoleh  dari  penelitian Indriastuti, Agusdin, & Animah, (2016); Kusuma & Andreina (2017) bahwa asimetri informasi berpengaruh  positif  terhadap  kecenderungan  kecuranga.  Artinya,  semakin  tinggi  asimetri
informasi,  maka  akan  semakin  tinggi  pula  kemungkinan  terjadinya  kecurangan  dalam instansi tersebut. ”
“ Penelitian Bestari, Azlina, & Julita (2016) yang menguji pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis, memberikan hasil bahwa  semakin  tinggi  asimetri  informasi  akan  semakin  tinggi  pula  perilaku  tidak  etis  yang akan berdampak pada kecenderungan untuk melakukan kecurangan. ”
H4a : “ Asimteri informasi berpengaruh positif “ terhadap kecenderungan kecurangan ””
H4b : “ Asimetri  informasi  berpengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan  melalui perilaku tidak  etis ”

## Penegakan peraturan, kecenderungan kecurangan, dan “perilaku tidak etis”
Kurang  efektifnya  penegakan  peraturan  baik  itu  dalam  organisasi  secara keseluruhan maupun dalam segala kegiatan yang dijalankan oleh organisasi akan membuka peluang  yang  mengarah  pada  perilaku  menyimpang  (Usman,  2017). “ Penelitian  yang dilakukan oleh  Mustika et al. , (2016) menunjukkan bahwa penegakan peraturan yang tinggi dalam  suatu  organisasi,  maka  kemungkinan  terjadinya  kecurangan  akan  semakin  rendah. Demikian  pula  penelitian  Adi,  Ardiyani,  &  Ardianingsih,  (2016)  yang  meneliti  faktor-faktor penentu fraud memberikan  hasil  bahwa  penegakan  peraturan  harus  dilaksanakan  dan dipatuhi oleh semua pihak yang ada dalam organisasi, akrena peraturan termasuk salah satu pengendalian  agar  kegiatan  dalam  organisasi  berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Jika peraturan  tidak  dilaksanakan,  akan  memungkinkan  terjadinya  kecurangan  dari  orang-orang yang  terlibat  baik  secara  langsung maupun tidak  langsung  dalam kegiatan  pada  organisasi tersebut. ”
“ Penelitian  Yulianti,  DP,  &  Rofika  (2016)  memberikan  hasil  penegakan  hukum memiliki  pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan  dengan  perilaku  tidak  etis sebagai mediasi.  tegaknya  hukum  disuatu  instansi  akan  menurukan  perilaku  tidak  etis  dan menimbulkan efek jera bagi pelaku. ”
H5a : “ Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan ”
H5b : “ Penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan melalui perilaku tidak etis ”
Penalaran moral, kecenderungan kecurangan, dan “perilaku tidak etis”
Dalam  teori  penalaran  moral  Kohlberg  (1995)  dalam  Indriani et  al .,  (2016) “ disebutkan  bahwa  pengetahuan  akan  penalaran  moral  dapat  digunakan untuk mengetahui kecenderungan  individu  melakukan  suatu  tindakan  tertentu,  terutama  terkait  dengan dilemma  etika  berdasarkan  penalaran  moralnya.  Moralitas  aparat  yang  rendah  akan  dapat dengan mudah menimbulkan perilaku tidak etis dengan cara memanfaatkan wewenang yang dimiliki  untuk  memaksimalkan  keuntungan  pribadi  tanpa  memikirkan  akibatnya  terhadap organisasi.  Perilaku  tidak  etis  tersebut  akhirnya  meningkatkan  terjadinya  kecenderungan untuk melakukan kecurangan. ”
“ Penelitian  Wilopo  (2006)  menemukan  bahwa  semakin  tinggi  level  penalran  moral individu  akan  semakin  cenderung  tidak  berbuat  curang. ”  “ Sama  halnya  dengan  penelitian Mazar,  Amir,  &  Ariely  (2008)  dalam  Mulia,  Febrianto,  &  Kartika  (2017)  yang  memberikan hasil bahwa jika seseorang diingatkan pada suatu nilai moral yang seharusnya dimiliki, maka ia tidak akan melakukan kecurangan jika kesempatan untuk melakukan kecurangan itu ada karena pada saat itu ia berada pada level moral yang tinggi. ” Juga penelitian  Bestari et al .,
(2016)  memberikan  hasil “ bahwa  moralitas  memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap kecenderungan kecurangan melalui perilaku tidak etis. ”
H6a : “ Penalaran moral berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan ”
H6b : “ Penalaran  moral  berpengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan  melalui perilaku tidak etis ”
Perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan
“ Prinsip etika suatu manajemen diwakili oleh perilaku pemimpin dalam pengelolaan organisasi.  Jika  perilaku  yang  ditunjukkan  oleh  pemimpin  cenderung  tidak  etis  maka  dapat menyebabkan  terjadinya  kecenderungan  kecurangan  (Kusumastuti,  2012).  Penelitian Mustika et al ., (2016) dan Maula (2017) memberikan hasil bahwa perilaku tidak etis memiliki pengaruh  terhadap  kecenderungan  melakukan fraud .  Hal  ini  menunjukkan  semakin  tinggi
tingkat  perilaku  tidak  etis  pegawai  maka  akan  meningkatkan  kecenderungan  pegawai tersebut melakukan fraud . ”
H7 : “ Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan ”

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan sampel
Penelitian  ini  dilakukan “ pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Provinsi Papua ” sebanyak 25 OPD. Pemilihan OPD yang dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Papua TA 2016, dimana terdapat beberapa  OPD  yang  masuk  dalam  daftar  BPK  atas  ketidakpatuhan  dan  kecurangan.
“ Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan OPD Provinsi Papua.  Metode  penyampelan  yang  digunakan  adalah  metode probability  sampling, dengan teknik sampling yaitu cluster  sampling .  Dengan  demikian  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian ini adalah Kepala OPD, Bendahara, Kasubag Keuangan dan Staf. ”

## Jenis Penelitian dan Sumber Data
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  yaitu  penelitian “ yang  menguji  hipotesis- hipotesis  yang  diambil  dari  tiap  variabel  penelitian  dengan  angka  kemudian  dilakukan analisis data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan metode pengumpulan data survey berupa kuisioner yang berisi daftar pernyataan yang akan diberikan  kepada  responden  untuk  diisi  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  informasi  dari responden. ”

## Pengukuran variabel
Kecenderungan Kecurangan (fraud)
“ Fraud adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau  tujuan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  dalam  atau  luar  organisasi  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  atau  kelompok  secara  langsung  atau  tidak  langsung merugikan  pihak  lain  (Karyono,  2013;4).  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur kecenderungan kecurangan dikembangkan dari jenis-jenis kecurangan menurut Association
of  Certified  Fraud  Examiners (2018)  yang  diadopsi  dari  penelitian  Mustika et  al ., (2016), ”” terdiri  dari  kecurangan  laporan  keuangan,  penyalahgunaan  aset  dan  korupsi.
Instrumen penelitian diukur dengan menggunakan Skala Likert 1-5. ”

## Kesesuaian Kompensasi
“ Kompensasi merupakan semua balas jasa baik yang berupa uang, barang langsung dan tidak langsung yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi dalam mencapai tujuan atau  sasaran  organisasi  (Setiawan,  2012).  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur kesesuaian kompensasi dikembangkan oleh Gibson et al., (1997) dalam Wilopo (2006) yang diadopsi  dari  penelitian  Lailiyah  dan  mustika,  terdiri  dari  (1)  kompensasi,  (2)  pengakuan organisasi atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan, (3) promosi, (4) penyelesaian tugas,  (5)  pencapaian sasaran,  dan  (6)  pengembangan  pribadi.  Instrumen  penelitian  diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5. ”

## Otoritas Pimpinan
Otoritas  pimpinan  merupakan  kapasitas  yang  ada  pada  pimpinan, “ berdasarkan jabatan formal untuk membuat keputusan yang mempengaruhi perilaku bawahan. ” “ Indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  otoritas  pimpinan  berdasarkan  penelitian  Indriani et  al ., (2016)  dan  disesuaiakan  oleh  peneliti,  terdiri  (1)  adanya  tekanan  dalam  pelaksanaan pekerjaan,  (2)  adanya  intervnesi  pimpinan  terhadap  hasil  pekerjaan,  (3)  adanya  perintah pimpinan  yang  bertentangan  dengan  peraturan,  dan  (4)  adanya  keharusan  melaksanakan perintah  pimpinan.  Instrumen  yang  digunakan  diukur  dengan  menggunakan  Skala  Likert  1- 5. ”
“ Sistem Pengendalian Internal ”
Pengendalian internal meliputi struktru “ organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaan  organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  keandalan data  akuntansi,  mendorong  efisiensi,  dan  mendorong  dipatuhinya  kebijakan  manajemen (Mulyadi,  2010).  Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  efektifitas  pengendalian  internal berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diadopsi dari penelitian Mustika et al ., (2016), yang terdiri dari (1) lingkungan pengendalian,
(2)  penilaian  risiko,  (3)  kegiatan  pengendalian,  (4)  informasi  dan  komunikasi,  serta  (5) pemantauan. Instrumen yang digunakan diukur dengan Skala Likert 1-5. ”
“ Asimetri Informasi ”
“ Asimetri  informasi  adalah  situasi  dimana  terjadi  ketidakselarasan  informasi  dengan pihak  yang  membutuhkan  informasi  (Wilopo,  2006).  Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  asimetri  informasi  diadopsi  dari  penelitian  Mustika et  al .,  (2016),  yang  terdiri  dari (1)  situasi  dimana  pihak  intern  instansi memiliki informasi  yang  lebih  baik  atas  aktivitas,  (2) situasi  dimana  pihak  intern  instansi  mengetahui  hubungan  output  dan  input  dalam bagiannya,(3)  situasi  dimana  pihak  intern  instansi  lebih  mengetahui  potensi  kerja  yang menjadi tanggungjawabnya, (4) situasi dimana pihak intern instansi lebih mengetahui teknis pekerjaannya dibandingkan pihak luar instansi, (5) situasi dimana pihak intern instansi lebih mengetahui faktor eksternal dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya dibanding pihak luar  instansi,  dan  (6)  situasi  dimana  pihak  intern  instansi  lebih  mengerti  apa  yang  dapat dicapai  dalam  bidang  yang  menjadi  tanggungajawabnya  disbanding  pihak  luar  instansi. Instrumen penelitian diukur dengan menggunakan Skala Likert 1-5. ”

## Penegakan Peraturan
“ Penegakan  peraturan  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  menegakkan  peraturan dan  norma-norma  yang  ada,  sebagai  pedoman  bagi  seseorang  untuk  berperilaku  dalam kehidupan  berorganisasi  (Indriani et  al .,  2016).  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur penegakan  peraturan  diadopsi  dari  penelitian  Mustika et  al .,  (2016)  yang  terdiri  dari  (1) ketaatan terhadap hukum, (2) proses penegakan hukum, (3) peraturan organisasi, (4) disiplin kerja, dan (5) tanggungjawab. Instrument penelitian diukur menggunakan Skala Likert 1-5. ”

## Penalaran Moral
Moralitas  mengacu  pada  kemampuan  pertimbangan-pertimbangan  moral  berdsarkan penalaran  kognitif  individu  yang  melandasi  cara  individu  tersebut  menyelesaikan  masalah sosial  yang  dihadapinya  sesuai  dengan “ Teori  Perkembangan  Moral  Kohlberg  (1969)  yang menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapa, yaitu  tahapan pre-conventional, tahapan conventional, dan tahapan post-conventional . Indikator dalam penelitian ini diadopsi
dari  Indriani et  al .,  (2016);  Puspasari  &  Surwardi,  (2012)  dengan  menggunakan instrument defining  issues  test yang  dikembangkan  oleh  Rest,  Narvaez,  Thoma,  &  Bebeau,  (1999). Instrument ini berbentuk kasus dilema etika, yang diukur melalui enam butir pernyataan yang mengukur tinggi rendahnya moralitas individu. ”
“ Perilaku Tidak Etis ”
“ Perilaku tidak  etis  adalah  perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  norma-norma  sosial yang  diterima  secara  umum,  sehubungan  dengan  tindakan  yang  bermanfaat  atau membahayakan  (Griffin  dan  Ebert,  2006). ” “ Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur perilaku  tidak  etis  dikembangkan  oleh  Tang  &  Chius  (2003)  yang  diadopsi  dari  Wilopo (2008)  dan  Mustika et  al .,(2016),  terdiri  dari  (1)  perilaku  yang  menyalahgunakan kedudukan, (2)perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, (3) perilaku yang menyalahgunaan  kekuasaan,  (4)  perilaku  yang  tidak  berbuat  apa-apa,  dan  (5)  perilaku yang  mengabaikan  peraturan.  Instrument  penelitian  diukur  dengan  menggunakan  Skala Likert 1-5. ”
Analisis Data
“ Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan S tructural Equation Model (SEM) dengan metode Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software WrapPLS 6.0. Menurut (Ghozali & Latan, 2014), PLS merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan pada banyak asumsi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Data
Evaluasi Outer Model
“ Terdapat  tiga  kriteria  di  dalam  penggunaan  teknik  analisis  data  dengan  WrapPLS untuk  menilai outer  model yaitu convergent  validity,  discriminant  validity dan composite reliability. ”
a. Convergent Validity. “ Dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstruknya ( loading factor ) dengan kriteria nilai loading factor dari setiap indikator
lebih  besar  dari  0,70  dapat  dikatakan  valid.  Selanjutnya  untuk  nilai  p-value  <0,50 dianggap  signifikan.  Menurut  Hulland (1999)  dalam  Ghozali  &  Latan,  (2014),  untuk tahap  pengembangan  kosntruk  dan  skala  pengukuran  atau  pengambangan instrument  penelitian,  nilai  faktor  laoding  0,4-0,5  dianggap  cukup.  Oleh  karena  itu, loading  factor antara  0,40-0,70  harus  tetap  dipertimbangkan  untuk  dipertahankan apabila  nilai  AVE  >0,50.  Namun,  apabila  nilai  AVE  tidak  sesuai,  penghapusan indikator dengan loading antara 0,40-0,70 dilakukan apabila indikator tersebut dapat meningkatkan AVE dan composite reliability di atas nilai batasnya. ”
b. Discriminant Validity, “ dinilai dari cross loading pengukuran dengan konstruk. Ada dua  cara  untuk  mengevaluasi  terpenuhinya  validitas  diskriminan, pertama, dengan melihat loading konstruk  laten  yang  akan  diprediksi  indikatornya/dimensi lebih  baik dari pada konstruk lainnya. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator)  lebih  besar  daripada  ukuran  konstruk  lainnya  maka  validitas  diskriminan terpenuhi, kedua ,  untuk  dapat  menganalsia discriminant  validity yaitu  dengan kriteria AVE. kriteria yang digunakan adalah akar kuadrat ( square roots ) AVE, yaitu kolom diagonal dan diberi tanda kurung harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama. ”
c. Composite  Reliability, dapat  diukur  dengan  dua kriteria  yaitu composite  reliability dan cronbach’s alpha. Composite reliability data yang memiliki composite reliability
>0,8 mempunyai reliabilitas tinggi. AVE diharapkan >0,5 dan nilai cronbach’s alpha dinyatakan reliabel jika >0,6 untuk semua konstruk.
Tabel 1. Output Latent Variable Coefficients setelah penghapusan indicator

## Tabel 2. Coefficient Among Latent Variable
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  bahwa convergent  validity telah terpenuhi  setelah dilakukan penghapusan beberapa “ indikator yang memiliki nilai loading factor <0,70 dimana nilai  AVE  juga  sudah  terpenuhi  yaitu  >0,50.  Selain  itu, discriminant  validity juga  sudah terpenuhi.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  korelasi  konstruk  dengan  setiap  indikator  lebih besar  daripada  ukuran konstruk  lainnya,  serta  nilai  akar kuadrat  AVE  yang  lebih  besar  dari koefisien korelasi antara semua konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. ”
Berdasarkan “ uji reliabilitas dengan melihat nilai composite reliability dan cronbach’s alpha terlihat  bahwa  seluruh  kontruk  menunjukkan  nilai cronbach’s  alpha dan composite reliability sudah  lebih  dari  0,7,  namun  ada  satu  konstruk  yang  nilai c ronbach’s  alpha di bawah 0,7 yaitu kesesuaian kompensasi. Meskipun nilai cronbach’s alpha konstruk tersebut di bawah 0,7 namun nilai tersebut masih dapat diterima (Hair et al., 2008) dalam Abdillah & Jogiyanto (2015). ”

## Evaluasi Inner Model
Tahap  berikutnya  adalah  melakukan  evaluasi inner  model yang  meliputi  uji kecocokan  model  ( model  fit ) path  coefficient dan  R 2. Untuk  menilai  hasil  suatu  model dikatakan fit dalam program WrapPLS 6.0 dapat dilihat dari output general result.

## Pengujian Hipotesis
“ Pengujian  hipotesis  dimaksudkan  untuk  membuktikan  kebenaran  dugaan  penelitian atau hipotesis. Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan melihat nilai path coefficients dan tingkat  signifikansinya.  Tingkat  signifikansi  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  5%.
Hipotesis  akan  diterima  jika  nilai  p<0,05.  Hasil output model  WrapPLs  6.0  adalah  sebagai berikut: ”
Dari  hasil output WrapPLS  6.0  di  atas  dapat  secara  ringkat  dilihat  pada  hasil  uji hipotesis pada tabel di bawah ini:
Tabel 3. Hasil Output Path Coefficients Model Direct and Indirect Effect
Variabel Path Coefficients P value Keterangan KKO  KK -0.086 0.122 Ditolak OP  KK 0.319 <0.001 Diterima SPI  KK 0.051 0.244 Ditolak AI  KK 0.099 0.090 Ditolak PP  KK 0.010 0.446 Ditolak PM  KK -0.225 0.001 Diterima PTE  KK -0.016 0.416 Ditolak KKO  PTE  KK 0.001 0.492 Ditolak SPI  PTE  KK 0.002 0.487 Ditolak AI  PTE  KK 0.001 0.490 Ditolak PP  PTE  KK -0.002 0.482 Ditolak PM  PTE  KK 0.003 0.479 Ditolak “ Sumber: Data Primer diolah, 2018 ”

## Pembahasan
“ Kesesuaian Kompensasi, Kencenderungan Kecurangan dan perilaku Tidak Etis ”
Hasil pengujian menunjukkan bahwa H1a: ditolak dan H1b: “ ditolak sehingga dapat dikatakan  bahwa  kesesuain  kompensasi  tidak  memiliki  pengaruh  baik  secara  langsung terhadap kecenderungan kecurangan maupun melalui perilaku tidak etis. ” “ Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Indriastuti et al ., (2016) dan Kurrohman, Pratiwi, & Andriana (2017)  yang  menyatakan  bahwa  kesesuaian  kompensasi  memiliki  pengaruh  terhadap kecenderungan  kecurangan. ”  “ Namun  sejalan  dengan  penelitian  (Indriani et  al .,  2016; Mustika et al ., 2016; Permatasari et al ., 2017; Pratiwi et al ., 2016) yang menyatakan bahwa konstruk  kesesuaian  kompensasi  merupakan  variabel  yang  tidak  berpengaruh  terhadap kecenderungan kecurangan. ”
Tidak  adanya “ pengaruh  kesesuaian  kompensasi  terhadap  kecenderungan kecurangan  di  Pemerintah  Provinsi  Papua  dimungkinkan  karena  saat  ini  di  Pemerintah Daerah  pemberian  kompensasi  menjadi  lebih  ketat  diakrenakan  semakin  ketatnya pemeriksaan  dan  KPK  mulai  menekankan  tidak  diperbolehkannya  kompensasi  yang
berlebihan  karena  pegawai  telah  menerima  tunjangan  kinerja  sehingga  tidak  ada kecenderungan  untuk  melakukan  kecurangan.  Selain  itu  juga,  karena  pegawai  telah memahami bahwa kompensasi berupa gaji atau honor serta kenaikan jabatan atau promosi merupakan hal yang tidak dapat dipilih oleh para pegawai karena gaji dan kompensasi yang diberikan telah sesuai dengan jabatan dan golongan pegawai. ”
“ Sama  seperti  kesesuaian  kompensasi  yang  tidak  berpengaruh  langsung  terhadap kecenderungan  kecurangan.  Kesesuaian  kompensasi  juga  tidak  berpengaruh  terhadap kecenderungan kecurangan melalui perilaku tidak etis. Artinya,  bahwa sesuai atau  tidaknya kompensasi  yang  diterima  oleh  pegawai  akan  tetap  ada  indikasi  untuk  melakukan  perilaku tidak  etis.  Karena  saat  ini,  perilaku  tidak  etis  contohnya  penyalahgunaan  wewenang dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki  kompensasi/penghasilan  yang  tinggi.  Jadi,  tinggi  atau rendahnya  kompensasi  yang  diterima,  indikasi  untuk  melakukan  perilaku  tidak  etis  dan kecurangan itu tetap ada. ”
Otoritas Pimpinan dan Kecenderungan Kecurangan
“ Hasil  pengujian  menunjukkan  bawha  H2:  diterima  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa otoritas  pimpinan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kecenderungan kecurangan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  (Indriani et  al .,  2016;  Murphy  &  Mayhew, 2013;  Rafinda,  2013;  Sofyani  &  Pramita,  2014)  yang  dalam  penelitiannya  menunjukkan bahwa  tekanan  situasional  berupa  otoritas  dari  pimpinan  akan  mempengaruhi  dalam melakukan kecurangan. ”
Dalam suatu organisasi otoritas dari pimpinan masih cukup dominan, hal ini ditandai dengan  masih  banyaknya  kebijakan-kebijakan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  pada  apa yang  diinginkan  pimpinan.  Ada  suatu  pola  hubungan  yang  terjadi  yang  disebut  hubungan ptron-klien, “ yang  secara  etimologis  partron  berarti  seseorang  yang  memiliki  kekuasaan ( power ), memiliki status atau pengaruh, sedangkan klien berarti bawahan  atau orang yang diperintah  atau  disuruh.  Pola  hubungan ” ini  juga  berkaitan  dengan  bagaimana  seorang pimpinan  menggunakan  pengaruh  atau  kekuasaannya  untuk  mempengaruhi  bawahannya dalam bertindak dan bawahan selalu menjadi pihak yang tidak punya banyak pilihan.
“ Karena  seseorang  dalam  posisi  otoritas  memiliki  pengaruh  lebih  besar  atas  istuasi tertentu  atau  lingkungan  (Arles,  2014),  yang  dapat  menyebabkan  individu “ merasakan tekanan  untuk  patuh  terhadap  perintah  individu  lain  yang  berada  pada  posisi  otoritas. ” Dimana  otoritas  pimpinan  dapat  memberikan  efek  langsung  kepada  perilaku  seseorang, ” sehingga  seseorang  akan  cenderungan  melakukan  apapun  yang  diperintahkan  oleh pimpinan.
“ Sistem Pengendalian Internal, Kecenderungan Kecurangan dan Perilaku Tidak Etis ” “ Hasil pengujian menunjukkan bahwa H3a: ditolak dan H3b: ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh baik secara langsung terhadap  kecenderungan  kecurangan  maupun  melalui  perilaku  tidak  etis.  Hasil  ini  sejalan dengan  penelitian  (Adi et  al. ,  2016;  Mustika et  al .,  2016;  Permatasari et  al .,  2017)  yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan  kecurangan  dan  penelitian  Bestari et  al .,  (2016)  dalam  penelitiannya menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap kecenderungan kecurangan melalui perilaku tidak etis. ”
Kondisi  ini  bisa  terjadi  karena  sebaik  apapun  sistem  yang  diciptakan “ akan  selalu ada  kekurangnnya.  Karena  tidak  ada  sistem  yang  sempurna  untuk  mencegah  seseorang melakukan  kecurangan.  Sistem  yang  baik  sekalipun  tidak  akan  dapat  berjalan  bilamana sekelompok pegawai berkolusi atau bekerjasama untuk melanggar sistem itu. Dengan kolusi, akan  terlihat  di  permukaan  seolah-olah  sistem  dipatuhi  tetapi  pada  hakekatnya dilanggar. ”” Sehingga  efektif  atau  tidak  efektifnya  sistem  pengendalian  internal  tidak menjamin  menurunkan  kecenderungan  untuk  melakukan  kecurangan,  karena  walaupun sistem  pengendalian  internal  sudah  efektif  namun  kecenderungan  untuk  melakukan kecurangan masih tetap ada (Fauzya, 2017). ”
” Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  bagaimana  sistem  pengendalian  internal  tidak berpengaruh  melalui  perilaku  tidak  etis.  Menurut  Griffin  dan  Ebert  (2006)  dalam  Fitri, Nurazlina, & Al Azhar (2016) perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menurut keyakinan perseorang atau norma-norma sosial dianggap benar dan salah. ” Perilaku ini muncul karena
lemahnya  pengawasan  dalam  instansi  sehingga  memudahkan  orang-orang  dalam  untuk berperilaku  tidak  etis. “ Namun,  hasil  pengujian  dalam  penelitian  ini  tidak  menunjukkan adanya  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  melalui  perilaku  tidak  etis,  artinya  sistem pengendalian  yang  baik  sekalipun  belum  tentu  mampu  untuk  menurunkan  niat  seseorang berperilaku  tidak  etis,  karena  setiap  sistem  yang  baikpun  pasti  memiliki  celah  yang  dapat digunakan  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggungjawab  untuk  kepentingan  diri sendiri/kelompoknya. ”
“ Asimetri informasi, Kecenderungan Kecurangan dan Perilaku Tidak Etis ”
Hasil pengujian menunjukkan bahwa H4a: ditolak dan H4b: ditolak “ sehingga dapat dikatakan  bahwa  asiometeri  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kecenderungan kecurangan  baik  secara  langsung  maupun  melalui  perilaku  tidak  etis.  Hasil  ini  sejalan dengan  penelitian  (Indriani et  al. ,  2016;  Mustika et  al. ,  2016)yang  dalam  peneltiiannya menyatakan  bahwa  asimetri  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kecenderungan kecurangan,  sehingga  meskipun  tidak  ada  asimetri  informasi  namun kecurangan tetap  bisa terjadi. ”
Tidak  adanya  pengaruh  antara “ asimetri  informasi  terhadap  perilaku  tidak  etis  dan kecenderungan  kecurangan  mengindikasikan  bahwa ” seseorang  berperilaku  bukan  karena adanya asimetri informasi, tapi karena niat untuk melakukan kecurangan itu selalu saja ada meskipun dalam kondisi asimetri informasi yang rendah.
Hasil “ penelitian ini dapat dijelaskan dengan beberapa kasus pimpinan dan bawahan yang  melakukan  tindakan  kecurangan  secara  bersama-sama  demi  memaksimalkan keuntungan pribadi masing-masing. Mereka menggunakan informasi dan pengetahuan yang mereka  miliki  untuk  bersama-sama  memanfaatkan  kesempatan  yang  ada  sehingga kesenjangan  informasi  yang  terjadi  tidak  berpengaruh  pada  perilaku  tidak  etis  dan kecenderungan untuk melakukan kecurangan. ”

## Penegakan Peraturan, Kecenderungan Kecurangan dan Perilaku Tidak Etis
Hasil pengujian menunjukkan bahwa H5a: ditolak dan H5b: “ ditolak sehingga dapat dikatakan  bahwa  penegakan  peraturan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kecenderungan
kecurangan  baik  secara  langsung  maupun  melalui  perilaku  tidak  etis.  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian (Indriani et al ., 2016; Kurrohman et al ., 2017; Yulianti et al. , 2016) yang menyatakan bahwa penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. ”
“ Hasil  ini  tidak  mendukung  teori fraud  triangle dan GONE yang  menyatakan  bahwa salah  satu  faktor  seseorang  melakukan  perilaku  tidak  etis  dan  kecurangan  adalah  karena adanya kesempatan. Kesempatan untuk berbuat curang timbul karena lemahnya penegakan peraturan  dalam  suatu  instansi.  Hal  tersebut  karena  masih  banyaknya  kasus  kecurangan yang terjadi meskipun peraturan sudah memuat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta hukumannya.  Artinya,  peraturan yang ditegakkan dalam  suatu organisasi belum  tentu mampu untuk menurunkan tingkan kecurangan yang terjadi. ”

## Penalaran Moral, Kecenderungan Kecurangan,”dan Perilaku Tidak Etis”
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  H6a:  diterima  dan  H6b: “ ditolak  sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran moral memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan  kecurangan,  tetapi  tidak  memiliki  pengaruh  melalui  perilaku  tidak  etis. Korompis et  al .,  (2018) menyatakan moralitas  individu  akan mempengaruhi kecenderungan seseorang  untuk  melakukan  kecurangan,  yang  artinya  semakin  tinggi  tahapan  moralitas individu,  semakin  individu  memperhatikan  kepentingan  yang  lebih  luas  dan  universal  dari pada  kepentingan  organisasi  apalagi  kepentingan  individu,  dan  akan  semakin  rendah kecenderungan  untuk  melakukan  kecurangan.  Hasil  ini  sejalan  dengan  (Puspasari  & Surwardi,  2012;  Indriani et  al .,  2016;  Indriastuti et  al .,  2016;  Mulia et  al .,  2017;)  yang  hasil penelitiannya  menyatakan  bahwa  penalaran  moral  berpengaruh  negatif  terhadap kecenderungan  kecurangan.  Artinya,  moral  sangat  berpengaruh  terhadap  bagaimana seseorang  mengambil keputusan  baik  itu keputusan  yang  baik  dan menguntungkan  semua pihak, maupun keputusan yang kurang baik yang hanya mementingkan pihak tertentu. ”
“ Memiliki moral yang baik dalam bekerja berarti pegawai juga memiliki dedikasi yang tinggi  terhadap  instansi  dan  pemerintahan  secara  keseluruhan,  sehingga  kecenderungan untuk  melakukan  kecurangan  demi  kepentingan  pribadi  akan  rendah. ”  “ Dengan  demikian,
pegawai akan cenderung bekerja dengan baik untuk instansi tersebut. Sebaliknya, jika moral yang  dimiliki  pegawai  rendah  maka  akan  cenderung  bekerja  kurang  baik  dan  dapat melakukan  kecurangan  dan  akan  merasionalkan  hal  tersebut  sebagai  hal  yang  wajar dikarenakan  kurangnya  kepedulian  akan  hasil  pekerjaan,  sehingga  ketika  melakukan kecurangan  akan  dianggap  sebagai  hal  yang  biasa. ” Kelsen  (2002)  dalam  Satiene  & Toleikiene  (2007)  menyebutkan  moralitas  merupakan  tanggungjawab  yang  berasal  dari dalam  diri  seseorang,  yang  artinya  bahwa  seseorang  bertindak  berdasarkan  moralitasnya. Satiane  dalam  penelitiannya  juga  menjelaskan  bahwa  seseorang  yang  bekerja  mengaitkan tanggujawab pribadinya dengan aturan tetapi tidak dengan tanggungjawab moral, sehingga nilai-nilai  moral  sering  dibaikan,  padahal  tanggungjawab  moral  lebih  penting  untuk mengurangi korupsi/kecurangan.

## “ Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan ”
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  H7:  ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  perilaku tidak  etis  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan.  (Abuznaid,  2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku tidak etis dalam organisasi karena pegawai yang masuk berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga memiliki motif yang berbeda. Salah  satu  contoh  perilaku tidak  etis  adalah  penyalahguaan  wewenang, dimana  seseorang memanfaatkan  wewenang  atau  jabatan  yang  dimiliki  untuk  mencapai  apa  yang  diinginkan meskipun  hal  tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  yang  tidak  etis.  Namun,  sekarang  ini kecurangan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  mereka  yang  memiliki  wewenang  tinggi,  tetapi dilakukan oleh pegwai tingkat bawah atau semua lini jabatan yang ada dalam suatu instansi. ”

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pembahasan  penelitian,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, asimetri informasi, penegakan  peraturan  dan  perilaku  tidak  etis  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap kecenderungan  kecurangan. ”  “ Sedangkan,  otoritas  pimpinan  dan  penalaran  moral berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  kecenderungan  kecurangan.  Selain  itu,  perilaku  tidak
etis bukan merupakan variabel mediasi, karena tidak adanya pengaruh variabel kesesuaian kompensasi, otoritas pimpinan, sistem pengendalian internal, asimetri informasi, penegakan peraturan, dan penalaran moral terhadap kecenderungan kecurangan melalui perilaku tidak etis. ”

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis . Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Abdullahi,  R.,  &  Mansor,  N.  (2015).  Fraud  Triangle  Theory  and  Fraud  Diamond  Theory: Understanding  the  Convergent  and  Divergent  For  Future  Research. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences , 5 (4), 38 –45.
Abuznaid,  S.  A.  (2015).  Unethical  Practices  in  the  Public  Sector:  Motivation  and  Behavior.
Hebron University .
Adi,  M.  R.  K.,  Ardiyani,  K.,  &  Ardianingsih,  A.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Penentu Kecurangan  (Fraud)  Pada  Sekotr  Pemerintahan:Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Pekalongan. Jurnal  Litbang  Kota Pekalongan , 10 , 1 –10.
Amrizal. (2004). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor. BPKP .
Apriadi,  R.  N.,  &  Fachriyah,  N.  (2014).  Determinan  Terjadinya  Fraud  Di  Institusi Pemerintahan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya , 3 (1), 1 –25.
Aranta,  P.  Z.  (2013).  Pengaruh  Moralitas  Aparat  dan  Asimetri  Informasi  terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto). E- Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang .
Arles,  L.  (2014).  Faktor –  Faktor  Pendorong  Terjadinya  Fraud :  Predator  vs.  Accidental Fraudster Diamond theory Refleksi Teori Fraud Triangle (Klasik) Suatu Kajian Teoritis. Papper Ilmiah , 1 –15.
Association  of  Certified  Fraud  Examiners.  (2017). Survai  Fraud  Indonesia  2016 . ACFE Indonesia Chapter . Jakarta.
Association of Certified Fraud Examiners. (2018). Report to the Nations: 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse . Global Fraud Study .
Bestari,  D.  S.,  Azlina,  N.,  &  Julita.  (2016).  Pengaruh  Keefektifan  Pengendalian  Internal, Asimetri  Informasi,  dan  Moralitas  Individu  Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi  dengan  Perilaku Tidak  Etis  sebagai Intervening  (Studi  Empiris  Pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau). JOM Fekon , 3 (1), 1436 –1447.
Diany, Y. A., & Ratmono, D. (2014). Determinan Kecurangan Laporan Keuangan: Pengujian Teori Fraud triangle. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Fauzya,  I.  S.  (2017). Pengaruh  Keefektifan  Sistem  Pengendalian  Internal,  Kesesuaian Kompensasi,  Moralitas  Individu,  dan  Asimetri  Informasi  terhadap  Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi  dengan  Perilaku  Tidak  Etis  sebagai  Variabel  Intervening  pada BPPKAD Kabupaten Sragen . Skripsi . Institu Agama Islam Negeri Surakarta.
Fitri, Y., Nurazlina, & Al Azhar. (2016). Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Akuntansi, Asimetri Informasi, dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi  dengan  Perilaku Tidak  Etis  Sebagai  Variabel Intervening  (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangka. JOM Fekon , 505 –519.
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2014). Partial  Least  Squares  Konsep,  Metode  dan  Aplikasi Menggunakan WrapPls 5.0 (Third) . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hadi,  K.  (2016).  Korupsi  Birokrasi  Pelayanan  Publik  di  Era  Otonomi  Daerah. Jurnal Penelitian
Politik , 7 (1), 20. Retrieved from http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/download/512/320
Indriani,  I.,  Suroso,  S.,  &  Maghfiroh,  S.  (2016).  Penerapan  Konsep  Fraud  Diamond  Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung .
Indriastuti,  D.  E.,  Agusdin,  &  Animah.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Asimetri  Informasi, Pengendalian  Internal,  Persepsi  Kesesuaian  Kompensasi,  Moralitas  Individu,  Dan Ketaatan  Aturan  Akuntansi  Terhadap  Kecurangan  Akuntansi. Jurnal  InFestasi , 12 (3), 115 –130.
Kassem,  R.,  &  Higson,  A.  (2012).  The  New  Fraud  Triangle  Model. Journal  of  Emerging Trends in Economics and Management Sciences , 3 (3), 191 –195.
Korompis,  S.  N.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Morasa,  J.  (2018).  Pengaruh  Moralitas  Individu, Asimetri  Informasi,  dan  Keefektifan  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kecenderungan Kecurangan  (Fraud)  Berdasarkan  Persepsi  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Barang  Milik  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing “Goodwill,” 9 (1).
Kurrohman,  T.,  Pratiwi,  E.,  &  Andriana.  (2017).  Deteksi  Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor Pemerintah  (Studi  Empiris  pada  SKPD  di  Kabupaten  Jember). Journal  of  Applied Managerial Accounting (JAMA) , 1 (2).
Kusuma,  H.,  &  Andreina,  R.  .  (2017).  Social  Science  Determ inants  of  Accounting  Frauds : Perceptions of Indonesian Civil Servants. International Journal of Research in Business & Social Science , 6 (4), 11 –21.
Kusumastuti,  N.  R.  (2012). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  dengan  Perilaku  Tidak  Etis  Sebagai  Variabel Intervening .
Maula, K. (2017). Analisis Pengaruh Faktor- Faktor Pendorong Tindak Kecurangan terhadap Kecendrungan  Aparatur  Pemerintah  Melakukan  Fraud  (Persepsi  Pegawai  Dinas Kabupaten Banyumas). Jurnal Unsika , 2 (1), 273 –287.
Mazar, N., Amir, O., & Ariely, D. (2008). The Dishonesty of Honest People: A Theory of Self- Concept Maintenance. Journal of Marketing Research , 45 (6), 633 –644. https://doi.org/10.1509/jmkr.45.6.633
Mulia,  M.  H.  K.,  Febrianto,  R.,  &  Kartika,  R.  (2017).  Pengaruh  Moralitas  Individu  dan Pengendalian  Internal  terhadap  Kecurangan:  Sebuah  Studi  Eksperimental. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 18 (2), 198 –208.
Murphy,  P.  R.,  &  Mayhew,  B.  W.  (2013).  The  Impact  of  Authority  on  Reporting  Behavior, Rationalization and Affect. SSRN Electronic Journal .
Mustika, D., Hastuti, S., & Heriningsih, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan  Kecurangan  (Fraud):  Persepsi  Pegawai  Dinas  Kabupaten Way  Kanan Lampung. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung , 1 –22.
Permatasari,  D.  E.,  Kurrohman,  T.,  &  Kartika.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan ( Fraud ) di Sektor Pemerintah ( Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ). Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 14 (1), 37 –44.
Pratiwi,  T.,  DP,  N.  E.,  &  Rofika.  (2016).  Pengaruh  Penegakan  Peraturan,  Sistem Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  dengan  Perilaku  Tidak  Etis  Sebagai  Variabel Intervening Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Stu. JOM Fekon , 3 (1).
Puspasari, N., & Surwardi, E. (2012). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi:Studi  Eksperimen  Pada  Konteks Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin , 1 –30.
Rafinda,  A.  (2013).  Kemampuan  Prediksi  Faktor  Situasional  dan  Faktor  Individual  pada Perilaku  Kecurangan  Pelaporan. Simposium  Nasional  Akuntansi  XIV,  Manado , (September 2013).
Rest, J. R., Narvaez, D., Thoma, S. J., & Bebeau, M. J. (1999). DIT2 : Devising and Testing a Revised  Instrument  of  Moral  Judgment. Journal  of  Education  Psychology , 91 (4),  644 – 659.
Salle,  A.,  &  Burg,  E.  van.  (2019).  Understanding  the  fiduciary  risk  of  the  special  autonomy fund  in  the  Papua  Province,  Indonesia. Social  Science  Research  Network .  Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3336812
Satiene,  G.,  &  Toleikiene,  R.  (2007).  A  Con-n-ec-tion-  Between-  Cor-r-up-tion  an-d Un-ethic-al Behaviour- of Pub-lic- Offi-c-ials. Social Research , 2 (10), 155 –160.
Shintadevi,  P.  F.  (2015).  Pengaruh  Keefektifan  Pengendalian  Internal,  Ketaatan  Aturan Akuntansi  dan  Kesesuaian  Kompensasi  terhadap  Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi  dan  Perilaku Tidak  Etis  sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Nominal , IV (2),
111 –126.
Sofyani, H., & Pramita, Y. . (2014). Otoritas Atasan, Retaliasi Dan Locus of Control Sebagai Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Perilaku  Manipulasi  Laporan  Realisasi  Anggaran. Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok , (December 2014), 1 –19.
Syahadat,  E.  F.,  &  Damayanti,  M.  R.  A.  (2017).  Faktor-Faktor  yang  berpengaruh  terhadap Kecenderungan Fraud. Ekombis Sains , 02 (02).
Usman,  S.  (2017). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Fraud  di  Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur) .
Wilopo.  (2006).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Jurnal Riset Dan Akuntansi Indonesia , 9 (3), 346 –366.
Wilopo, R. (2008). Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Perilaku Tidak Etis  Birokrasi  Terhadap  Kecurangan  Akuntansi  di  Pemerintahan:  Persepsi  Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura , 11 (1).
Yulianti,  D.  .  F.,  DP,  E.  .  N.,  &  Rofika.  (2016).  Pengaruh  Moralitas  Individu,  Penegakan Hukum, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel  Intervening (Studi pada Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Kampar). JOM  Fekon , 3 (1),  2177 –2191. https://doi.org/e-issn 2355-6854