## MITIGASI RESIKO KREDIT PERBANKAN
Fitriani Jamaluddin Fakultas Syariah, IAIN Palopo Email : Fitrianijamaluddin16@gmail.com

## Abstract
There  are  two  purpose  of  this  research  :  (1)  To  explain  the  law  risk  that  can  arise  in giving  loan  by  Banking.  (2)  To  explain  the  form  of  risk  mitigation  by  Banking.  This research  is  normative  research.  And  the  type  of  this  research  is  library  research.  The result  of  this  research,  noticing  banking  sector  is  a  high  risk  sector,  it  means  that susceptible  to  risk,  one  of  the  risks  that  really  hard  to  handle  is  loan  risk.  Banking should do some deep analysis before giving the loan, by using 4P, 5C, and 3R Principle Keyword : Risk Mitigation, Credit, Banking

## Abstrak
Tujun penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan resiko hukum yang muncul dalam hal pemberian kredit oleh Perbankan , (2) Untuk menjelaskan bentuk mitigasi resiko kredit oleh  perbankan.  Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif,  dan  jenis penelitian  adalah  penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Sektor Perbankan  merupakan  sektor  yang  sangat High  Risk, artinya  sangat  rentan  terhadap resiko-resiko, salah satu resiko yang sangat sulit untuk dihindari adalah resiko di bidang perkreditan.  Pihak  bank  harus  melakukan  analisis  yang  cukup  mendalam  sebelum menyalurkan kredit dengan menggunakan prinsip 4P, 5C, dan 3R.
Kata Kunci : Mitigasi Resiko, Kredit, Perbankan

## PENDAHULUAN
Keberadaan Perbankan merupakan hal  yang sangat strategis dalam pembangunan nasional  suatu  negara.  Perbankan  menjadi  salah  satu  indikator  dalam  pertumbuhan ekonomi,  keberadaan  Bank  sebagai  perekonomian  yang  bersifat  Makro.  Peran Perbankan  tidak  hanya  terbatas  pada  badan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh keuntungan  ( profit) namun  keberadaan  Perbankan  mempunyai  fungsi  yang  strategis dalam hal pembangunan nasional berupa kesejahteraan rakyat.
Di  Indonesia  Perbankan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan, dan  dalam  Pasal  4  disebutkan  bahwa Perbankan  Indonesia  bertujuan  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,
pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilitas  nasional  kearah  peningkatan  kesejahteraan rakyat banyak .
Kegiatan  Perbankan  terdiri  dari Funding dan Landing ,  yaitu  berupa  kegiatan menghimpun dana dari masyarakat  dan menyalurkan dana ke masyarakat. 1 Penyaluran dana kepada nasabah dilakukan dalam bentuk pemberian kredit. Dalam Undang-Undang Perbankan  Pasal  1  angka  11,  Kredit  merupakan penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  meminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.
Kredit  yang disalurkan bank (konvensional) merupakan bagian terbesar dari aset yang  dimiliki  bank  bersangkutan.  Dalam  kondisi  perekonomian  yang  normal  kredit dapat  mencapai  70%  sampai  dengan  90%  dari  aset  bank.  Oleh  karena  itu  perkreditan merupakan tulang punggung atau kegiatan utama bank. 2
Kredit disamping kegiatan pengerahan dana dan masyarakat merupakan kegiatan utama dari bank-bak umum di Indonesia karena dua alasan : 3
a. Bunga kredit merupakan sumber-sumber pendapatan utama
b. Dalam  kegiatann  penyaluran  kredit  sumber  dana  dari  kredit  itu  berasal terutama dari dana-dana yang dikerhkan oleh bank dari masyarakat.
Dalam penyaluran kredit terbentuk hubungan  yang kompleks antara Bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Hubungan kompleks yang muncul antara bank dan nasabah  di  landasi  oleh  kepercayaan  antara  kedua  belah  pihak.  Pemberian  kredit  oleh bank  kepada  nasabah  yang  menjadi  pondasi  pokoknya  adalah  rasa  kepercayaan  yang dimiliki  oleh  bank  terhadap  nasabahnya.  Rasa  kepercayaan  berguna  dalam  rangka perkembangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau memperoleh keyakinan untuk terlibat dalam suatu hubungan atau perikatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah
1 Materi  Kuliah  Hukum  Perbankan  disampaikan  oleh  Dr.  Surach  Winarni,  S.H.,M.H  di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pada Tanggal 27 Februari 2016
2 Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2011, Manajemen Perkreditan Bank Umum , Alfabeta, Bandung, hlm. 4.
3 Neni Sri Imaniyati,2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 138
Namun,  penyaluran  kredit  oleh  Bank  kepada  masyarakat  kenyataannya  tidak selalu berjalan dengan baik. Walaupun dalam pemberian kredit, Bank telah melakukan secara  selektif  namun  bank  sering  dihadapkan  pada  dengan  resiko  kredit  yaitu ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan kredit tepat pada waktunya seperti yang di  perjanjikan. Dalam  tulisan ini akan dibahas tentang  apa resiko  hukum  yang muncul dalam hal pemberian kredit oleh Perbankan dan bagaimana bentuk mitigasi resiko kredit oleh perbankan

## METODE PENELITIAN

## A.   Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Hukum  Normatif,  yaitu penelitian kepustakaan yang meneliti data sekunder.

## B. Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier.
a. Bahan  Hukum  primer  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berakitan dengan masalah yang diteliti yaitu :
1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  19992  Tentang  Perbankan  jo.  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
2) Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SBI)  Nomor  23  /12/BPPP  Tanggal  28 februari 1991
3) Surat  Keputusan  Nomor  28/37/KEP/DIR  Tanggal  10  Juli  1995  Tentang Informasi debitur Bank Umum
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  terdiri  dari  Buku-Buku,  jurnal  ilmiah,  dan  artikel yang berhubungan dengan perbankan.
c. Bahan  hukum  tersier,  terdiri  dari  Kamus  Hukum  dan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia.
C. Pengumpulan Data
Data  sekunder  diperoleh    dengan  studi  dokumen  menggunakan  metode dokumentasi  yaitu  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  mengkaji,  dan  mengolah
literatur,  peraturan  perundang-undangan  maupun  artikel,  jurnal,  karya  ilmiah sebagai  penunjang  teori  dalam  penulisan  serta  pembahasan  penelitian  yang berkaitan dengan Kredit Perbankan
D. Analisis Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik dari data sekunder  dan data primer di deskripsikan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam analisis kualitatif yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diuraikan  secara  deskriptif  sehingga diperoleh gambaran tentang mitigasi resiko kredit perbankan.

## RESIKO HUKUM DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH PERBANKAN
Pengertian resiko menurut bank Indonesia adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa ( event) tertentu. 4
Resiko juga dapat didefinisakan dalam 3 hal, yaitu : 5
a. Keadaan  yang  mengarah  kepada  sekumpulan  hasil  khusus  dimana  hasilnya dapat  diperoleh  dengan  kemungkinan  yang  telah  diketahui  oleh  pengambil keputusan.
b. Variasi dalam keuntungan penjualan atau variable kuangan lainnya
c. Kemungkinan  dari  sebuah  masalah  keuangan  yang  mempengaruhi  kinerja operasi  perusahaan,  atau  posisi  keuangan  seperti  resiko  ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.
Adapun  kata  kredit  berasal  dari  bahasa  latin credere yang  berarti  kepercayaan, dan  kepercayaanlah  yang  terkandung  di  dalam  perkreditan,  antara  pemberi  dan penerima kredit. 6
Kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta  asing  kepada  pihak  ketiga  bukan  bank  termasuk  kepada  pegawai  bank  sendiri
4 Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  11/25/PBI/2009  Tanggal  1  juli  2009  Tentang Perubahan Atas PBI nomor 5/8/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum
5 Irfan Fahmi, 2011, Manajeman Resiko Teori Kasus dan Solusi, Alfabeta, Bandung, hlm. 2
6 O.P.  Simorangkir,  1986, Seluk  Beluk  Bank  Komersial, Aksara  Persada  Indonesia,  Jakarta, hlm.91
serta  pembelian  surat  berharga  yang  disertai  dengan note  purchase  agreement , pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan cerukan. 7
Adapun karakter dari masing-masing jenis kredit adalah sebagai berikut : 8
a. Kredit  modal  kerja,  adalah  kredit  jangka  pendek  yang  diberikan  untuk membiayai kebutuhan modal kerja sari suatu perusahaan
b. Kredit  Investasi,  adalah  kredit  jangka  menengah  dan  jangka  panjang  dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan.
c. Kredit konsumsi,adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat .
Resiko terhadap bank dapat berupa : 9
a. Credit Risk , yang sangat mendasar dari semua product market risk suatu bank,
karena  resiko  ini  merupakan  erosi  nilai  yang  disebabkan  oleh  terjadinya wanprestasi  atau nonpayment dari  debitur.  Jadi,  debitur  tidak  mau  atau  tidak mampu  memenuhi  kewajiban  membayar  bunga  atau  utang  pokok  atau angsuran utang kreditnya atau tidak prospek mampu mebayar.
b. Strategic  (Business)  Risk ,  yaitu  resiko  yang  meliputi  seluruh  bidang  usaha, berupa  kemungkinan  kalah  bersaing  atau  sudah  ketinggalan  dalam  bersaing. Dapat  pula  terjadi  bahwa  sebuah  bank  tidak  siap  atau  tidak  sanggup  bersaing ata line of business yang baru, seperti halnya credit card, dimana bank tersebut terhambat memasuki bidang tersebut
c. Regulatory  Risk, yaitu  resiko  yang  berkaitan  dengan  berbagai  peraturan  atau perundang-undangan  yang menjadi  rambu-rambu  kegiatan perbankan.  Bisnisn Bank  merupakan  bisnis  yang  bergerak  dalam  jasa  keuangan  yang  amat  banya regulasinya ( highly regulated financial services)
d. Operating  Risk, yaitu  resiko  yang  banyak  kaitannya  dengan  sistem  dan prosedur  yang  kurang  layak  atau  tepat  dan  mungkin  menyebabkan  kerugian atau menurunkan nilai services yang diberikan kepada nasabah.
7 Zainal  Asikin,  1997, Pokok-Pokok  Hukum  Perbankan  di  Indonesia, PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57
8 Ibid
9 Mohammad Tjoekam, 2000, Perkreditan Bisnis  Inti Bank Komersial, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35
e. Commodity  Risk, yaitu  resiko  yang  berkaitan  dengan  harga-harga commodity. Harga Komoditas mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan perbankan dan kegiatan  lembaga  keuangan  lainnya  yang  sulit  di  deteksi  terlebih  dahulu (unpredctable).
f. Human  Resourches  Risk, yaitu  resiko  yang  berkaitan  dengan  faktor  kelemahan atau  kesalahan  yang  ditimbulkan  tindakan  manusia.  Resiko  ini  sukar  diukur karena resiko atas nilai-nilai kemanusiaan tidak bersifat nyata.
g. Legal  Risk, yaitu  resiko  yang  timbul  dari legal  system.  Legal  Risk sulit  untuk dilihat dan hampir tidak dapat diperhitungkan
Resiko  dapat  datang  darimana  saja  dan  dari  berbagai  bentuk  keputusan  bisnis perbankan  seperti  keputusan  penyaluran  kredit,  penerbitan  kartu  kredit,  valuta  asing, inkaso dan berbagai keputusan di bidang financial lainnya.
Salah  satu  jenis  resiko  yang  dapat  menimpa  Bank  adalah  resiko  hukum  atas pemberian  kredit  oleh  bank.  Pemberian  kredit  nyatanya  memang  merupakan  kegiatan perbankan yang mengandung banyak resiko yang sukar untuk diprediksi sebelumnya.
Resiko  yang  muncul  dalam  perbankan  terkhususnya  dalam  resiko  pemberian kerdit  diakibatkan  oleh  adanya  jangka  waktu  yang  memisahkan  antara  pemberian prestasi  dan  kontraprestasi  yang  akan  diterima  dikemudian  hari.  Semakin  lama  kredit diberikan  semakin  tinggi  pula  tingkat  resikonya  karena  sejauh-jauhnya  kemampuan manusia dalam memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah bank menyalurkan  kredit.  Banyak  resiko-resiko  yang  bisa  saja  muncul  dikemudian  hari  dan adanya ketidaktentuan yang tidak bisa diperhitungkan.
Adapun  Resiko  hukum  dalam  pemberian  kredit  oleh  bank,  dapat  dikategorikan sebagai berikut : 10
a. Resiko  hukum  yang  dapat  diindetifikasikan,  diukur  dan  bahkan  dapat dipersiapkan bentuk pengendaliannya sejak tahap awal proses pemberan kredit dilakukan
b. Resiko  hukum  yang  tidak  bisa  diperkirakan  sebelumnya,  bahkan  sejak  awal resiko  tersebut  tidak  dianggap  sebagai  bentuk  resiko  hukum,  yang  harus
10 Neni  Rachmawaty, Peran  Audit  Internal  Bank  Dalam  Pengendalian  Resiko  Hukum  Pada Proses Pemberian Kredit Oleh Bank, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 83
diwaspadai  sehingga  di  kemudian  hari  bisa  menimbulkan  efek  kerugian  yang cukup besar, baik secara materiil maupun yang berkaitan dengan reputasi bank. Resiko  hukum  yang  sering  sekali  muncul  dalam  hal  pemberian  kredit  adalah adanya  permasalahan  kredit,  setiap  bank  pasti  pernah  mengalami  permasalahan  kredit, kredit yang bermasalah sesungguhnya mengandung resiko dalam setiap pemberiannya, resiko tersebut dapat berupa keadaan dimana pihak nasabah atau debitur dimana kredit tidak  dapat  dikembalikan  pada  tepat  pada  waktunya,  dan  hal  ini  tidak  dapat  dihindari oleh  bank  karena  pemberian  kredit  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  kegiatan perbankan.
Kredit dikategorikan sebagai kredit yang bermasalah adalah apabila kualitas kredit tersebut  tergolong  pada  tingkat  kolektibilitas    kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet. Kolekttibilitas kredit telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SBI) Nomor 23 /12/BPPP Tanggal 28 februari 1991, diantaranya yaitu :
a. Kredit  kurang  lancar,  adalah  suatu  kredit  yang  memenuhi  kriteria  sebagai berikut :
1. Kredit  diluar  KPR  harus  memenuhi  syarat-sayarat    yaitu  terdapat  tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan (tapi belum melampaui 2 bulan) bagi kredit  yang  angsurannya  1  bulan  atau  melampaui  3  bulann  (tapi  belum melampaui  6  bulan)  bagi  kredit  masa  angsurannya  ditetapkan  bulanan  atau  2 bulanan  atau  3  bulanan.  Terdapat  cerukan  karena  penarikan  yang  jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja. Terdapat tunggakan bunga melampaui 3 bulan bagi yang angsuran kreditnya 1 bulan, atau melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bhlan bagi angsuran kreditnya yang melebihi 1 bulan.
2. Bagi kredit KPR terdapat tunggakan angsuran pokok telah melampaui 6 bulan tapi belum melampaui 9 bulan
3. Kredit tanpa angsuran , yaitu kredit belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga  melampaui  6  bulan  atau  terdapat  penambahan  plafon  atau  kredit  baru yang  dimaksudkan  untuk  melunasi  tunggakan  bunga.  Kredit  jatuh  tempo  dan belum dibayarm tetapi belum melampaui 3 bulan. Selain itu,  terdapat cerukan
karena  penarikan  tetap  jangka  waktunya  telah  melampaui  15  hari  kerja  tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
4. Kredit  yang  diselamatkan,  yaitu  kredit  yang  mempunyai  ceruka  karena penarikan  tetap  jangka  waktunya  telah  melampaui  15  hari  kerja  dan  belum melampaui 30 hari kerja.
b. Kredit  yang  diragukan  yaitu,  kredit  yang  tidak  memenuhi  kriteria  lancar  atau kurang lancar, tetapi kredit tersebut dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya  75%  dari  utang  debitur  atau  kredit  tidak  dapat diselamatkan tapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100%
c. Kredit macet, yaitu :
1. Kredit yang tidak memenuhi kreteria lancar, kurang lancar, dan diragukan.
2. Memenuhi  kriteria  diragukan  tetapi  dalam  jangka  waktu  21  bulan  sejak digolongkan diragukan ada pelunanas atau usaha penyelamatan kredit.
3. Kredit  tersebut  penyelesaiannya  telah  diserahkan  kepada  Pengadilan  Negeri atau  abdan  Urusan  Piutang  Negara  (BUPN)  atau  telah  diajukan  penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
Kredit  bermasalah  yang  dapat  terjadi  pada  bank  berpotensi  terhadap  kerugian bank  yang  bersangkutan 11 ,  karenanya  sudah  seyogyanya  bank  sebelum  memberikan kredit  harus  sudah  bisa  mempertimbangkan  resiko-resiko  apa  saja  yang  akan  muncul dengan adanya pemberian kredit tersebut.

## MITIGASI RESIKO KREDIT PERBANKAN
Dalam setiap pemberian kredit tentu saja mengandung resiko, resiko dalam hal ini adalah  kredit  yang  bermasalah.  Kredit  merupakan risk  asset bagi  bank  karena asset bank  dikuasai  oleh  pihak  diluar  bank  yaitu  nasabah  yang  merupakan  debitur.  Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas assets tersebut tetap produktif atau collectable .  Namun  kredit  yang  disalurkan  oleh  bank  terkadang  tidak  dapat dikembalikan  tepat  pada  waktu  atau  sesuai  dengan  yang  telah  di  perjanjikan  sehingga terkadang disebut sebagai kredit bermasalah.
11 M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 101
Resiko kredit perlu mendapat penanganan  yang tepat. Hal ini dikarenakan  resiko kredit  merupakan  resiko  yang  paling  popular  dan  paling  nyata  sekaligus  berdampak terbesar  bagi  bank.  Resiko  kredit  ini  berpotensi  menjadikan  sebuah  kredit  menjadi bermasalah . Namun  resiko  tersebut  dapat  diminimalisir  keberadaannya.  Penyaluran kredit kepada masyarakat baik itu kepada perorangan ataupun untuk badan usaha tentu saja dilakukan secara hati-hati, teliti dan cermat.
Sebelum  melakukan  pemberian  kredit  hendaknya  pihak  Bank  selaku  kreditur melakukan analisis yang mendalam.
Untuk  mencegah  terjadinya  kredit  yang  bermasalah  di  kemudian  hari,  penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman pada analisis prinsip 4P dan 5C dan 3R. Adapun analisis prinsip 4C yaitu : 12
a. Personality¸ dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian  si  pemohon  kredit,  antara  mengenai  riwayat  hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.
b. Purpose, selain  mengenai  kepribadian  dari  pemohon  kredit,  bak  juga  harus mencari  data  tentang  tujuan  atau  penggunaan  kredit  tersebut  seusai line  of business kredit bank yang bersangkutan.
c. Prospect, dalam  hal  ini  bank  melakukan  analisis  secara  cermat  dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.
d. Payment, bahwa  dalam  penyaluran  kredit  bank  harus  mengetahui  dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.
Adapun penjelasan untuk analisis dengan prinsip 5C adalah sebagai berikut : 13 a. Character, suatu  keyakinan  bahwa  sifat  atau  watak  dari  orang-orang  yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi
12 Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 63
13 Kasmir, 2002, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.
b. Capacity, untuk  melihat  nasabah  dalam  kemampuannya  dalam  bidang  bisnis yang  dihubungkan  dengan  pendidikannya,  kemampuan  bisnis  juga  diukur dengan  kemampuannya  dalam  memahami  tentang  ketentuan-ketentuan pemerintah.
c. Capital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan    (neraca  dan  laporan  laba  rugi)  dengan  melakukan  pengukuran seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.
d. Collateral, merupakan  jaminan  yang  diberikan  calon  nasabah  baik  yang bersifat  fisik  maupun  non  fisik.  Jaminan  hendaknya  melebihi  jumlah  kredit yang  diberikan.  Jaminana  harus  diteliti  keabsahannya,  sehingga  jika  terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
e. Condition  of  economy, dalam  menlilai  kredit  hendaknya  dinilai  juga  kondisi ekonomi  dan  politik  sekarang  dan  dimasa  yang  akan  datang  sesuai  sektor masing-masing,serta  prospek  usaha  dari  sektor  yang  dijalankan.  Penialain prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
Selain  itu,  untuk  memitigasi  resiko  yang  akan  muncul  dari  adanya  penyaluran kredit perbankan maka bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3R : 14 a. Returns, yaitu  hasil  yang  diperoleh  debitur  dalam  hal  ketika  kredit  telah dimanfaatkan  dan  dapat  diantisiapsi  oleh  calon  kreditur.  Artinya,  perolehan tersebut  mencukupi  untuk  membayar  keperluan  perusahaan  yang  lain  seperi cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya
b. Repayment, yaitu  kemampuan  bayar  dari  pihak  debitur  tentu  saja  juga  mesti dipertimbangkan,  dan  apakah  kemampuan  bayar  itu match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu.
c. Risk Bearing Ability , yaitu sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung  resiko.  Misalnya  dalam  hal  terjadinya  hal-hal  diluar  antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulmya kredit macet.
14 Munir  Fuady,  1996, Hukum  Perkreditan  Kontemporer, Penerbit  PT  Cipta  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 25-27
Untuk  itu  harus  diperhitungkan  apakah  jaminana  dan/  asuransi  barang  atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi resiko tersebut.
Bank  dalam  rangka  pemberian  kreditnya  kepada  seorang  nasabah  atau  calon debitur sangat memerlukan informasi mengenai 4P, 5C, dan 3R tersebut, dan informasi tersebut tidak cukup di dapatkan dari atau yang terdapat dalam dokumen aplikasi kredit, tapi  harus  dilakukan  pencarian  yang  lebih  mendalam  lagi  dari  berbagai  sumber.  Hal demikian  merupakan  kebutuhan  dalam  mendukung  pengkajian  keuangan  ( financial recasting) untuk pemberian kredit tersebut. 15
Dengan  demikian  bank  sangat  memerlukan  informasi  yang  mendalam  dan lengkap  tentang  calon  debitur,  kebutuhan  akan  informasi  tersebut  sebenanrnya  telah dipenuhi oleh pusat informasi  yang telah dirintis oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berdasarkan  Surat  Keputusan  Nomor  28/37/KEP/DIR  Tanggal  10  Juli  1995  Tentang Informasi  debitur  Bank  Umum,  telah  mempunyai  suatu  sistem  dan  prosedr  informasi tersendiri.
Analisis  yang  mendalam  sangat  berperan  penting  sebelum  bank  menyalurkan menyalurkan  kredit  terhadap  nasabah.  Permasalahan  yang  ada  meskipun  tidak  bisa dihindari  namun  bisa  untuk  diminimalisir  keberadaannya.    Untuk  itu  bank  Perlu menerapkan  manajemen  terhadap  resiko  kredit  yang  sering  muncul  dalam  penyaluran kredit terhadap nasabah.
Manajemen  resiko  dapat  dijabarkan  sebagai  proses  pengukuran  atau  penilaian resiko  serta  pengembangan  strategi  pengelolaannya.  Bank  perlu  menerapkan manajemen  resiko  yang  akan  mendukung  efektivitas  kerangka  pengawasan  bank berbasis resiko ditengah semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan terutama dalam hal penyaluran kredit.
Adanya  mitigasi  resiko  dalam  penyaluran  kredit  sebenarnya  untuk  mengetahui lebih dini bahaya  yang mungkin  saja terjadi dan menimpa bank sebagai  akibat adanya penyaluran  kredit  terhadap  nasabah  bank.  Selain  dengan  melakukan  analisis  yang mendalam  menggunakan  analisis  formula  4P,  5C,  dan  3R,    manajemen  resiko  yang dapat  di  terapkan  untuk  meminimalisir  kerugian  yang  mungkin  saja  muncul  dari
15 Muhammad  Djumhana,  2008, Asas-Asas  Hukum  Perbankan  Indonesia, Penerbit  Citra Aditya Bakti, hlm. 268.
penyaluran kredit dengan mengetahui lebih dini upaya-upaya yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh manajemen bank untuk terlindungi dari resiko-resiko tersebut.
Upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  mengetahui  faktor-faktor produksi  yang  paling  rentan  terhadap  resiko,  mengetahui  kebijaksanaan  perkreditan yang  diambil  manajemen  untuk  mengantisiapsi  akibat  negatif  dari  resiko  tersebut,  dan dalam  perencanaan  kredit  diarahkan  memilih  bidang-bidang  usaha  yang  tingkat  resiko yang rendah dan sebagai alat penetapan suku bunga kredit.
Namun  terkadang,  meskipun  telah  dilakukan  analisis  yang  mendalam  dalam pemberian kredit, tapi munculnya resiko kredit bermasalah tidak dapat dihindari, hal ini bisa  saja  terjadi,  karena  dari  pihak  perbankan  sendiri  dalam  melakukan  analisisnya pihak  analisnya  kurang  teliti  sehingga  apa  yang  seharusnya  bisa  dihindari    dengan  di prediksi  sebelumnya  tidak  dilakukan,  hal  lain  juga  yang  bisa  saja  terjadi  yaitu  adanya kolusi    akibat  adanya  hubungan  anatara  pihak  yang  menganalisis  kredit  dengan  pihak nasabah yang memberikan permohonan kredit.

## PENUTUP
1. Sektor Perbankan merupakan sektor yang sangat High Risk, artinya sangat rentan terhadap resiko-resiko, salah satu  resiko  yang sangat sulit untuk dihindari adalah resiko  di  bidang  perkreditan.  Kegiatan  penyaluran  kredit  terhadap  masyarakat yang  merupakan  nasabah  bank  adalah  kegiatan  perbankan  yang  akan  terus berlangsung,  dan  selama  kegiatan  penyaluran  kredit  berlangsung  terus  menerus maka resiko-resiko perbankan di bidang kredit akan terus ada
2. Resiko  di  bidang  perbankan  tidak  dapat  dihindari  ataupun  dihilangkan  namun dapat  diminimalisir  keberadaannya,  maka  pihak  bank  seharusnya  melakukan analisis yang cukup mendalam sebelum menyalurkan kredit dengan menggunakan prinsip  4P,  5C,  dan  3R.  Prinsip-prinsip  tersebut  merupakan  dasar  dalam menyalurkan  kredit  agar  kredit  yang  disalurkan  tidak  menimbulkan  masalah  di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin, Zainal. 1997. Pokok-Pokok  Hukum Perbankan di  Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Djumhana,  Muhammad  .  2008. Asas-Asas  Hukum  Perbankan  Indonesia. Bandung  : Penerbit Citra Aditya Bakti.
Fahmi, Irfan. 2011. Manajeman Resiko Teori Kasus dan Solusi. Bandung : Alfabeta Firdaus,  Rachmat  dan  Maya  Ariyanti  .  2011. Manajemen  Perkreditan  Bank  Umum . Bandung : Alfabeta
Fuady,  Munir.  1996. Hukum  Perkreditan  Kontemporer. Bandung  :  Penerbit  PT  Cipta Aditya Bakti
Hermansyah.  2005. Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia. Jakarta  :  Prenada  Media Group
Kasmir. 2002. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
M. Bahsan. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia . Jakarta : Rajawali Press
Simorangkir,  O.P.  1986. Seluk  Beluk  Bank  Komersial. Jakarta  :  Aksara  Persada Indonesia
Sri  Imaniyati, Neni. 2010. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung : Refika Aditama
Tjoekam,  Mohammad.  2000. Perkreditan  Bisnis    Inti  Bank  Komersial. Jakarta  :  PT Gramedia Pustaka Utama
Rachmawaty,  Neni.  2014. Peran  Audit  Internal  Bank  Dalam  Pengendalian  Resiko  Hukum Pada Proses Pemberian Kredit Oleh Bank. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
Surat Edaran Bank Indonesia (SBI) Nomor 23 /12/BPPP Tanggal 28 februari 1991
Surat  Keputusan  Nomor  28/37/KEP/DIR  Tanggal  10  Juli  1995  Tentang  Informasi debitur Bank Umum