JIGE 5 (1) (2024) 587-601

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2399

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Penurunan  Stunting  di  Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan
Arjun Mamulaty 1* , Zainal Abidin Rengifurwarin 2 , Normawati 2 1 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Indonesia
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Indonesia *Corresponding author email: arjunmamulaty@gmail.com

## History Article
Article history:
Received February 22, 2024 Approved March 15, 2024

## ABSTRACT
This study  aims to examine and describe the implementation of stunting reduction policies and their supporting and inhibiting factors in Wamsisi Village,  Waesama  District,  South  Buru  Regency.  The  data  needed  in  this study  was  collected  through  interview,  observation  and  documentation techniques.  Data  analysis  of  the  results  of  this  study  used  qualitative descriptive  analysis  techniques.  The  results  of  this  study  found  that  an implementation of stunting reduction policy in Wamsisi Village, Waesama District,  South  Buru  Regency  is  in  quite  good  condition,  especially activities  to  monitor  youth  growth,  provide  additional  food  for  youth, organize early stimulus for child development and provide optimal health services.  This  is  influenced  by  factors  of  environmental  conditions,  the relationship  between  the  organization  and  the  character  of  the implementing  institution  while  the  less  supportive  factor  is  human resources both in terms of quality and quantity.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  mendeskripsikan  tentang implementasi  kebijakan  penurunan  stunting  serta  faktor-faktor pendukung  dan  penghambatnya  di  desa  wamsisi  kecamatan  waesama kabupaten  buru  selatan.  Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini dikumpulkan  melalui  tehnik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Analisis  data  hasil  penelitian  ini  mengunakan  tehnik  analisi  deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan sebuah implementasi kebijakan penurunan stunting di desa wamsisi kecamatan waesama kabupaten buru selatan berada dalam kondisi  cukup baik, terutama kegiatan  pemantauan pertumbuhan  belita,  pemberian  makanan  tambahan  umtuk  belita, menyelenggarakan  stimulus  dini  perkembangan  anak  dan  pemberian pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan,  hubungan  antara  organisasi  dan  karakter  institusi implementator sedangkan faktor yang kurang mendukung adalah sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas .
Keywords: Implementation of stunting reduction policy,  supporting  and inhibiting factors
Copyright © 2024, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite: Mamulaty, A., Abidin Rengifurwarin, Z., & Normawati, N. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting  Di  Desa  Wamsisi  Kecamatan  Waesama  Kabupaten  Buru  Selatan. Jurnal  Ilmiah Global  Education , 5 (1),  587–601. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2399

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  masalah  kebijakan  merupakan  masalah  yang  kompleks  dan  multi permasalahan dengan berbagai aspek yang terkait didalamnya. Suatu kebijakan secara langsung akan  memberi  dampak  terhadap  lingkungan  kebijakan  yang  dikenal  dengan  kelompok  sasaran (target  groups),  berkaitan  dengan  kelompok  sasaran  ini,  sebuah  kebijakan  memiliki  berbagai masalah  khususnya  pada  saat  pengimplementasiannya.  Kebijakan  pemerintah itu  dibuat dalam keputusan  pemerintah  yang  melalui  peraturan  daerah  (perda)  atau  peraturan  bupati  (perbub) yang  di  hadapi  masyarakat.  Oleh  karena  itu  pemerintah kabupaten  buru  selatan  mengeluarkan peraturan  bupati  nomor 440/77  tahun  2022  tentang  penurunan  stunting.  Masalah  gizi  stunting (balita  pendek)  merupakan  salah  satu  masalah  gizi  yang  krusial,  khususnya  di  negara-negara miskin  dan  berkembang.  Stunting  merupakan  bentuk  kegagalan  tumbuh  kembang  yang menyebabkan  gangguan  pertumbuhan  linear  pada  balita  akibat  dari  akumulasi  ketidakcukupan nutrisi  yang  berlangsung  lama,  mulai  dari  masa  kehamilan  sampai  usia  24  bulan.  Kekurangan gizi  pada  masa  tumbuh  kembang  anak  di  usia  dini  akan  menghambat  perkembangan  fisik, meningkatnya  kesakitan,  menghambat  perkembangan  mental  anak,  dan  bahkan  menyebabkan kematian.  Balita  yang  mengalami  masalah  gizi  stunting  memiliki  risiko  terjadinya  penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang.
Secara  global  angka  stunting  pada  tahun  2020  yaitu  32,6%.  Jika  dibandingkan  dengan angka stunting pada tahun 2021, terdapat sekitar 150,8 juta atau 22,2% balita yang mengalami stunting.  Dari  keseluruhan  angka  tersebut,  setengah  balita  yang  mengalami  stunting  yaitu  55% dengan jumlah 83,6 juta balita yang mengalami stunting berasal dari Asia. Sedangkan lebih dari sepertiganya  berasal  dari  Afrika  dengan  persentase  sebesar  39%  (Kemenkes  RI,  2022).  Secara global kebijakan dalam mengatasi masalah penurunan kejadian stunting harus difokuskan pada 1000  Hari  Pertama  Kehidupan  (HPK)  atau  yang  disebut  dengan  Scaling  Up  Nutrition  (SUN) sampai  dengan  usia  24  bulan.  World  Health  Organization  (WHO)  merekomendasikan  3,9% penurunan stunting per tahun untuk memenuhi target penurunan stunting pada tahun 2025 yaitu 40%.  Pada  sepanjang  siklus  kehidupan.  Intervensi  yang  dilakukan  harus  melibatkan  berbagai lapisan  baik  sektor  kesehatan  maupun  non  kesehatan,  seperti  pemerintah,  swasta,  masyarakat sipil,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  melalui  tindakan  kolektif  dalam  meningkatkan perbaikan  gizi,  baik  intervensi  spesifik  (jangka  pendek)  maupun  intervensi  sensitif  (jangka panjang).
Pemerintah telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Stunting pada bulan Agustus  2017  yang  harus  menekankan  pada  kegiatan  konvergensi  di  tingkat  nasional,  daerah, dan  desa  untuk  memprioritaskan  dengan  kegiatan  Intervensi  Gizi  Spesifik  dan  Gizi  Sensitif dalam  1000  Hari  Pertama  Kehidupan  (HPK)  sampai  dengan  usia  6  tahun.  Intervensi  Gizi Spesifik yang ditujukan kepada ibu hamil dan anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan  kontribusi  sebesar  30%  penurunan  stunting  pada  umumnya  dilakukan  oleh  sektor kesehatan. Sedangkan Intervensi Gizi Sensitif ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di  luar  sektor  kesehatan  dengan  kontribusi  sebesar  70%  terhadap  penurunan  angka  stunting dengan  sasaran  masyarakat  umum  dan  tidak  khusus  terhadap  ibu  hamil  dan  balita  pada  1000 Hari  Pertama  Kehidupan  (HPK)  (Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi, 2021). Kejadian stunting (balita pendek) merupakan masalah gizi utama yang telah dihadapi Indonesia. Berdasarkan dari Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir ini, balita pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi  kurang,  kurus,  bahkan  gemuk.  Prevalensi  balita  pendek  mengalami  penurunan  mulai  dari tahun 2020 yaitu 26,92% menurun pada tahun 2021 yaitu 24,4% dan pada tahun 2022 menjadi
21,6%  (Kemenkes  RI,  2022).  Dan  berdasarkan  data  Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesdas) menunjukkan  bahwa  proporsi  stunting  pada  balita  status  gizi  pendek  dan  sangat  pendek  di Indonesia sudah mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2019 menjadi 30,8% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2019). Sehingga perlu paradigma pelayanan publik yang transparansi (Herizal, Mukhrijal,  Wance,  2020),  pemanfataan  teknologi  informasi,  (Ekram,  Tuanaya,  Wance,  2022), efektifitas  pelayanan  transportasi  publik  (Wance,2018),  terjadinya  penurunan  stunting  (Purba, 2019), kurangnya kesadaran Masyarakat (Fahzira, 2021), koordinasi dalam pencegahan stunting (Febrian  dan  Yusran,  2021),  kolaborasi  pemerintahan  dalam  pencegahan  stunting  (Berdasari, dkk, 2021), regulasi penurunan stunting di daerah (Hendra, 2023).
Pencegahan dan penanggulangan stunting membutuhkan upaya yang bersifat holistic dan saling  terintegrasi.  Peraturan  Presiden  Nomor  42  Tahun  2013  merupakan  salah  satu  strategi dalam  Scalling  Up  Nutrition  (SUN)  dengan  melibatkan  berbagai  sektor  yang  harus  disikapi dengan  koordinasi  yang  kuat  baik  di  tingkat  pusat  sampai  ke  tingkat  daerah.  Diseminasi informasi  dan  advokasi  kepada  stakeholder  dan  pemangku  kepentingan  lain  diberbagai  lintas sektor pada tingkatan yang sama dan perlu dilakukan upaya pelatihan dan edukasi untuk jajaran struktural agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Selanjutnya, intervensi penting penguatan 1000 HPK yang menjadi bagian dari budaya  di  kehidupan  sosial  masyarakat,  melakukan  kursus  singkat  dalam  pengetahuan  dan pendidikan  kepada  ibu  sebelum  kehamilan  atau  sebelum  menjadi  pengantin  (calon  pengatin) sebagai bekal ibu dalam kehamilan untuk menjaga tumbuh kembang kognitif janin yang dimulai dari  trimester  pertama  dalam  pembentukannya  (Aryastami,  2020).  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  83  tahun  2017  tentang  Kebijakan  Strategis  Pangan  dan  Gizi  yang menegaskan  tentang  penyusunan  Rencana  Aksi  Nasional  Pangan  dan  Gizi  (RAN-PG)  dan Rencana  Aksi  Daerah  Pangan  dan  Gizi  (RAD-PG)  untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan pangan dan gizi. Selanjutnya Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Gerakan  Masyarakat  Hidup  Sehat  (Germas)  yang mampu  meningkatkan  pendidikan  mengenai  gizi  seimbang  dan  penyediaan  pangan  sehat  dan percepatan perbaikan gizi. Selain itu temuan, Shauma (2022), percepatan pencegahan terintegrasi (Shauma, 2022), mutu pelayanan rumah sakit (Sahroji, dkk, 2022), penggunaan dana desa dalam penurunan stunting (Damayati, 2021).
Menurut  hasil  Pemantauan  Status  Gizi  (PSG)  persentasi  balita  pendek  di  provinsi Maluku  pada  tahun  2022  sebesar  26,6%  dengan  proporsi  balita  pendek  sebesar  17,8%  dan proporsi balita sangat pendek sebesar 15,4%. Maluku memiliki beberapa Kabupaten/Kota yang menjadi fokus lokasi penurunan stunting yaitu Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,  Kabupaten  Kepulauan  Aru,  dan  Kabupaten  Seram  bagian  Barat.  Berdasarkan  data tersebut, Kabupaten Buru Selatan menduduki peringkat pertama dengan prevalensi stunting pada tahun  2022  sebesar  41,6%  (Kementrian  Kesehatan  RI,  2022).  Berdasarkan  data  Riskesdas, prevalensi  kasus  stunting  di  Kabupaten  Buru  Selatan  mengalami  naik  turun  pada  tahun  2019 sampai 2020 sebesar 45,1%. Tahun 2021 mengalami penurunan prevalensi kasus stunting sebesar 39,1% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 41,6%. Namun pencapaian di tahun 2022, belum juga memenuhi target dari ketetapan WHO sebesar 20% (Kemenkes RI, 2022).
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Buru  Selatan  mengeluarkan kebijakan  melalui  Peraturan Bupati Nomor 440/77 Tahun 2022 tentang Penurunan Stunting melalui Intervensi Gizi Spesifik yang ditujukan pada anak 1000 HPK yang dilakukan oleh sektor kesehatan dan Intervensi Gizi Sensitif  yang  akan  dilakukan  lintas  sektor  kesehatan  dengan  sasaran  semua  masyarakat. Peraturan  ini  dibuat  dengan  tujuan  meningkatkan  status  gizi  masyarakat  dan  kualitas  sumber daya  manusia  dengan  strategi  yang  akan  dilakukan  adalah  edukasi,  pelatihan  dan  penyuluhan
kesehatan  dan  gizi  melalui  kemandirian  keluarga,  gerakan  masyarakat  hidup  sehat,  dan memperkuat  gerakan  seribu  hari  pertama  kehidupan  (HPK).  Upaya  perbaikan  gizi  merupakan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terpadu,  terintegrasi,  dan  berkesinambungan  guna  memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat. Penurunan kasus stunting harus melibatkan kolaborasi antara  sektor  kesehatan  dan  sektor  non  kesehatan  dalam  bentuk  upaya  promotif,  preventif, kuratif  maupun  rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dan  seluruh  masyarakat. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan, Kecamatan Waesama termasuk salah satu dari  lokasi  yang  terdapat  kasus  stunting  di  Kabupaten  Buru  Selatan  dengan  prevalensi  kasus stunting sebesar 26.5%. Adapun jumlah kasus stunting tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Stunting di Kecamatan Waesama Tahun 2022 No Sasaran Wilaya Jumlah Anak Stunting Desa/Kelurahan Puskesmas Anak Stunting 1. Waetawa Waetawa 2 2. Waesili - 1 3. Lena - 0 4. Simi - 0 5. Waeteba - 1 6. Batu Kasa - 1 7. Waemasing - 2 8. Waelikut - 0 9. Wamsisi Wamsisi 4 10. Pohon Batu - 1 11. Hote Jaya - 1 Total 13
Sumber: Data dinas kesehatan Kabupaten Buru Selatan tahun 2022.
Dari  tabel  diatas  dapat  dijelaskan,  bahwa  jumlah  anak  stunting  masih  tinggi  di Kecamatan  Waesama  khususnya  di  Desa  Wamsisi  dan  belum  mencapai  target  dari  ketetapan WHO  sebesar  20%.  Disimpulkan  permasalahan  berkaitan  tentang  stunting,  telah  dilakukan untuk  mencegah  terjadinya  stunting.  Secara  teliti  kondisi  terjadi  dapat  disimpulkan  oleh  kasus berat terdapat dengan implikasinya, dilihat a) kondisi lingkungan, b) hubungan antar organisasi, c)  sumber  daya  dan  d)  karakter  institusi  implementator.  Sesuai  hasil  wawancara  survei  awal, faktor  tidak  langsung  dari  stunting  adalah  pengetahuan  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa stunting  bukan  masalah  krusial  yang  harus  ditangani  melainkan  stunting  terjadi  karena  faktor keturunan atau genetik. Anggapan tersebut didukung oleh faktor langsung  perilaku masyarakat yang tidak menerapkan ASI Eksklusif dengan adanya pemberian makanan pada awal kelahiran seperti  pemberian  pisang,  madu,  gula,  dan  lainnya  serta  pemberian  makanan  tambahan  yang tidak  merata.  Selain  itu  faktor  lainnya  yaitu  status  kesehatan  penyakit  infeksi  seperti  infeksi saluran  pernafasan  akut  (ISPA)  dan  diare.  Hal  ini  menyebabkan  angka  kasus  stunting  di  Desa Pohon Batu masih belum mencapai target dari ketetapan WHO.
Berdasarkan  pernyataan  dari  salah  satu  pegawai  di  kantor  Desa  Wamsisi  bahwa Peraturan Bupati Buru Selatan  Nomor 440/77 Tahun 2022 tentang Penurunan  Stunting belum disosialisasikan kepada perangkat desa, sehingga upaya penurunan stunting tidak berjalan secara optimal. Akan tetapi, pemerintah desa sudah membuat program pemberian makanan tambahan berupa  pemberian  bubur  kacang  hijau  dan  nasi  tim  untuk  menyeimbangkan  gizi  pada  bulan  6
dan 10 yang bersumber dari APBD. Berdasarkan gejalah-gejalah diatas hal ini dianggap penting dan menarik untuk di telitih lebih jauh dengan judul penelitian, “Analisis implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan".

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif. Penelitian  digunakan  untuk  meneliti  masalah-masalah  yang  membutuhkan  studi  mendalam. Peneliti ini berusaha memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan penurunan stunting di  Kabupaten  Buru  Selatan.  Artinya  masalah  penelitian  yang  di  kemukakan,  dan  di  jelaskan berdasarkan  fakta-fakta  lapangan.  Adapun instrumen  dalam  penelitian  ini  menggunakan  notes, recorder, kamera dan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara secara mendalam terhadap informan  (Penanggung  jawab  dari  pemegang  program  stunting  di  Kabupaten  Buru  Selatan. Wakil Bupati Buru Selatan, Kadis Kesehatan dan Sekertaris, Kepala Puskesmas dan Sekertaris, Tim Posiandu, Kepala Desa dan Sekertaris dan Perwakilan Orang Tua Anak Belita).
Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian  dengan  cara  sebagai  berikut:  Wawancara  dan  Observasi  Peneliti  melakukan wawancara secara langsung dan mendalam kepada informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian  ini,  dengan  berpedoman  kepada  pedoman  wawancara  yang  telah  disiapkan.  Pada pelaksanaanya  daftar  pertanyaan  akan  berkembang  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  yang terjadi. Observasi merupakan suatu prosedur yang berencana dalam hal melihat, mendengar, dan mencatat  sejumlah  dan  taraf  aktivitas  tertentu  atau  situasi  tertentu  yang  ada  hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan peneliti turun langsung ke lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting
Untuk  mengetahui  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  penurunan  stunting  dalam penelitian ini dapat dilihat dari dimensi-dimensi, berupa: a) pemantauan pertumbuhan belita, b) menyelengarakan  kegiatan  pemberian  makanan  tambahan  (PMT)  untuk  belita,  c) menyelengarakan  stimulus  dini  perkembangan  anak,  dan  d)  memberikan  pelayanan  yang optimal.  Sedangkan  Menurut  Dunn  (1994),  sistem  kebijakan  memiliki  hubungan  timbal  balik dari  tiga  unsur,  yaitu  kebijakan  publik,  pelaku  kebijakan,  dan  lingkungan  kebijakan.  Proses pembuatan  atau  formulasi  kebijakan  merupakan  satu  tahapan  penting  dalam  pengembangan kebijakan  yang  akan  menentukan  dampak  kebijakan  terhadap  sasaran  kebijakan  (Ayuningtyas, 2014). Portney 1986; Collins 2004 dalam Ayuningtyas (2014) mengatakan bahwa memfokuskan analisis  kebijakan  pada:  pembuatan  kebijakan,  sebab  dan  akibat,  dan  rekomendasi  sebuah kebijakan.  Barker  1996  dalam  Ayuningtyas  (2018)  mengatakan  bahwa  Health  Policy  menurut WHO (2016) adalah sebagai keputusan,  rencana dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu dalam Masyarakat. Selain itu, Konteks merupakan rekayasa atau hasil interaksi dinamis dari banyak faktor seperti ideologi atau kebijakan yang berubah-ubah, sejarah, dan  nilai-nilai  budaya  (Gurning,  2018).  Paparan  data  terkait  dengan  empat  dimensi  tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:

## 1.  Pemantauan Pertumbuhan Belita
Pemantauan  pertumbuhan  belita  ialah  program  kerja  implementasi  penurunan stunting  yang  akan  di  lakukan  atau  di  laksanakan  semua  elemen  atau  tim  penurunan stunting secara sistematis dan terpenuhinya harapan atau kebutuhan masyarakat. Sedangkan konsep Balita stunting merupakan masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor
seperti  kondisi  sosial  ekonomi,  gizi  ibu  saat  hamil,  kesakitan  pada  bayi,  dan  kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa mendatang akan mengalami kesulitan dalam mencapai  perkembangan  fisik  dan  kognitif  yang  optimal  (Kemenkes  RI,  2018),  akumulasi dampak berbagai faktor seperti buruknya gizi dan kesehatan sebelum dan setelah kelahiran anak tersebut (El Taguri et al., (2008), WHO (2010), Dari 10 orang anak sekitar 3-4 orang anak balita mengalami stunting (Zahraini, 2013), Berdasarkan data yang dikemukakan pada tahun  2014,  lebih  dari  9  juta  anak  di  Indonesia  mengalami  stunting  (Chaparoo,  Oot  & Sethuraman,  2014)  (Fikawati,  2017).  Selain  itu, Stunting pada  masa  anak-anak  berdampak pada tinggi badan yang pendek dan penurunan pendapatan saat dewasa, rendahnya angka masuk sekolah dan penurunan berat lahir keturunannya kelak (Victora et al., 2008), stunting juga berdampak pada sistem kekebalan tubuh yang lemah dan kerentanan terhadap penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung dan kanker serta gangguan reproduksi maternal di masa dewasa (Fikawati, 2017).
Sehingga,  Syafiq  dkk  2015  dalam  Fikawati  (2017)  mengatakan  bahwa  secara sederhana penyebab langsung stunting adalah kurangnya asupan zat gizi sejak saat janin dan terus  berlanjut  sampai  bayi  lahir  dan  memasuki  fase  anak  hingga  remaja,  juga  penyakit infeksi yang kerap diderita bayi atau anak. Selain itu, untuk fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan  (HPK)  dan  integrasi  kegiatan  secara  lintas  program  (upaya  spesifik)  maupun lintas  sektoral  (upaya  sensitif)  oleh  semua  stakeholders  (Aryastami,  2017),  Periode  kritis dalam  mencegah  stunting  dimulai  sejak  janin  sampai  anak  berusia  2  tahun  yang  disebut dengan periode 1000 hari pertama kehidupan (Zahraini, 2013).
Dalam hal ini pertumbuhan belita pada dasarnya terkait dengan adanya program kerja yang jelas sehingga pada saat pelaksanaan pemantauan pertumbuhan belita tidak ada maslah atau  kendala  pada  saat  pelaksanaan.  Selanjutnya  berbicara  tentang  pemantauan pertumbuhan belita. Berikut ini adalah hasil wawancara tentang pemantauan pertumbuhan belita dari informan Ibu Wajeni selaku Kepala Dinas Kesehatan Buru Selatan mengatakan bahwa:
“Ya, kami ada monitoring ke desa-desa Karena kami ada prtugas yang lansung turun ke  lapamgan  untuk  memantau  kegitan-kegiatan yang  sudah  dilaksanakan,  seperti  program yang baru ini yang dilakukan di setiap desa tidak hanya desa stunting untuk mencegah desa stunting dari awal masa pertumbuhan remaja sampai dia menjadi orang tua ya di kelompok pusat  informasi  konseling  nama  programnya  pembinaan  remaja,  dan  kami  melakukan sosialisasi  bersama  puskesmas,  kader  desa  dan  ibu  hamil  dengan  menyampaikan  materi tentang  bagaimana  meningkatkan  kecerdasan  pada  anak,  bagaimana  pola  asuh  untuk mengasa kecerdasan anak sesuai dengan umurnya, bagaimana mencegah stunting, apa-apa saja penyebab stunting, bagaimana penanggulagannya, jadi ada kolaborasi antar dinas untuk menurunkan angka stunting” (Hasil Wawancara Tnggal 8 januari 2024).
Tanggapan  dari  Kepala  Puskesmas  Wamsisi  Bapak  Jalis  Umanailo  terkait pemantauan pertumbuhan belita, beliau mengatakan bahwa:
“Kami  memantau  status  gizi  kepada  belita-belita  yang  suah  diberi  PMT  (pemberian makanan tambahan) dan kepada ibu hamil yang sudah diberi PMT dipantau selama 90 hari. dan belita sekarang yang ada di desa wamsisi sudah membaik dari sebelumnya, pemantauan belita  itu  pada saat  kegiatan  posyandu di  setia  desa  wilayah  kerja  puskesmas  wamsisi  dari desa hote sampai waeteba” (Hasil Wawancara Tanggal 9 Januari 2024).
Dari  hasil  wawancara  dengan  para  informan  di  atas  yang  bersumber  dari  orang  tua belita  dan  pemerintah  desa  dapat  kita  ketahui  bahwa  pemantauan  pertumbuhan  belita  di desa  wamsisi  sudah  membaiak  dari  sebelumnya  karna  informan  mengatakan  bahwa
pertumbuhan  belita  sekarang  baik  dari  sebelumnya,  berat  badan  naik  dan  kesehatan  pun meningkat.
2.  Menyelengarakan Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Belita. Pemberian  makanan  tambahan  atau  (PMT)  adalah  kegiatan  pemberian  makanan kepada belita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu berserta kegiatan pendukung laiannya  dengan  memperhatikan  aspek  mutu  dan  keamanan  pangan.  Pemberian  makanan tambahan untuk gizi buruk dan gizi kurang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi anak serta untuk mengcukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan  kebutuhan  gizi  yang  baik  sesuai  dengan  umur  anak  tersebut.  Selanjutnya  berbicara tentang PMT (pemberian makanan tambahan). Berikut ini adalah hasil wawancara tentang PMT  (pemberian  makanan  tambahan)  dari  informan  Ibu  Wajeni  selaku  Kepala  Dinas Kesehatan Buru Selatan mengatakan bahwa:
“Kami memantau status gizi kepada belita-belita  yang sudah dibri PMT (pemberian makanan tambahan) dipantau selama 90 hari, makanan yang diberikan kepada belita berupa susu,  daging,  kacang  hijau  dan  lainya  tergantung  kebutuhan  belita.  kalau  kegiatan  PMT dilaporkan perbulan tapi selama tiga bulan setelah itu ada kegiatan monitoring dan evaluasi program  ada  setiap  setahun  sekali.  Monitor  setiap  kegiatan  setahun  sekali  merekap  hasil disampaikan  dari  keuangan  ke  badan  pemeriksaan  keuangan  (BPK)”  (Hasil  Wawancara Tnggal 8 januari 2024)
Tanggapan  dari  Kepala  Puskesmas  Wamsisi  Bapak  Jalis  Umanailo  terkait  PMT (pemberian makanan tambahan), beliau mengatakan bahwa:
“Kami  sudah  melakukan  program  terkait  penurunan  stunting  itu,  salah  satunya pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil yang mengalami KEK da nada juga seperti pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil sebanyak 90 butir, memberikan kelambu untuk melindungi ibu hamil juga kami berikan agar terhindar dari malaria dan memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil” (Hasil Wawancara Tanggal 9 Januari 2024).
Dari  hasil  wawancara  dengan  para  informan  di  atas  yang  bersumber  dari  ibu  belita dan tim posyandu dapat kita ketahui bahwa PMT (pemberian makanan tambahan) di desa wamsisi  sudah  membaiak  dari  sebelumnya  karna  informan  mengatakan  bahwa pertumbuhan  belita  sekarang  baik  dari  sebelumnya,  berat  badan  naik  dan  kesehatan  pun meningkat.
3.  Menyelengarakan Stimulus Dini Perkembangan Anak.
Stimulus  pada  anak  adalah  rangsangan  yang  dilakukan sejak  bayi  baru  lahir  bahkan sebaliknya sejak didalam kandungan dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indra  pendengaran,  penglihatan,  perabaan,  pembauan  dan  pengecapan.  Dalam  hal  ini pertumbuhan  belita  pada  dasarnya  terkait  dengan  adanya  program  kerja  yang  jelas  dalam implementasi kebijakan penurunan stunting, sehingga pada saat implementasinya tidak ada masalah  atau  kendala  pada  saat  pelaksanaan.  Selanjutnya  berbicara  tentang  stimulus  dini perkembangan  anak.  Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  tentang  stimulus  dini perkembangan anak dari informan Ibu Wajeni selaku Kepala Dinas Kesehatan Buru Selatan mengatakan bahwa:
“Kalau  kami  lebih  ke  gizi  sensitife  ya,  kalau  stimulus  perkembangan  anak  kami berikan pelatiahan saja kepata puskesmas dan kader untuk melaksanakan kegiatan stimulus perkembangan  anak  agar  kader  menyampaikan  ke  ibu  hamil  bagaimana  meransang  indra pada anak, bagaimana memenuhi gizi yang seimbang” (Hasil Wawancara Tnggal 8 januari 2024)
Tanggapan  dari  Kepala  Puskesmas  Wamsisi  Bapak  Jalis  Umanailo  terkait  stimulus dini perkembangan anak, beliau mengatakan bahwa:
“Kami sudah melakukan kegiatan terkait stimulus pada anak, tim kami bersama kader desa  melaksanakan  rangsangan  pada  anak  dengan  menunjukan  ibunya  sendiri,  meraba hidung  ibunya,  mecium  sesama  bayi  atau  anak  lain  itu  lah  yang  kami  lakukan  dan  hasil perkembangan anak setelah melaksanakan stimulus dan orang tua anak juga melakukannya di  rumah.  Sehingga  stimulus  berhasil  walaumpun  tidak  di  semua  bayi  atau  anak”  (Hasil Wawancara Tanggal 9 Januari 2024).
Dari  hasil  wawancara  dengan  para  informan  di  atas  yang  bersumber  dari  tim posyandu dan ibu belita dapat kita ketahui bahwa stimulus dini perkembangan anak di desa wamsisi  sudah  baik  dari  sebelumnya  karna  informan  mengatakan  bahwa  stimulus perkembangan belita sekarang baik dari sebelumnya, dapat berbicara, berjalan, bernyayi dan mengambar terus juga berat badan naik dan kesehatan pun meningkat .
4.  Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Optimal.
Dalam  mewujudkan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  bagi  setiap  orang,  yang merupakan bagian dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelengagaraan dibidang kesehatan.  Pada  mulanya  upaya  penyelenggaraan  kesehatan  hanya  berupa  upaya pengobatan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan.  Kemudiaan  secara  berangsur-angsur berkembang kearah kesatuan pada upaya pembagunan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan  berkesinambungan  yang  mencakup  upaya  promotif  (peningkatan),  prefentif (pencegahan),  kuratif  (penyembuhan)  dan  rehabilitatife  (pemulihan).  Selanjutnya  berbicara tentang  pelayanan  kesehatan  yang  optimal.  Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  tentang pelayanan  kesehatan  yang  optimal  dari  informan  Ibu  Wajeni  selaku  Kepala  Dinas Kesehatan Buru Selatan mengatakan bahwa:
“Untuk  pelanan  kami  melayani  sesuai  kesangupan  dengan  peralatan  yang  ada  kita juga kekurangan tenaga seperti dokter, farmasi, radiologi dan gizi. Kalau secara administrasi pelayanan kami sangat baik karena sarana dan prasarana terkait administrasinya lengakap. Pelayanan yang kita laksanakan selama ini berupa surat menyurat, pelatiahan, penyuluhan dan sosialilasi” (Hasil Wawancara Tnggal 8 januari 2024).
Tanggapan dari Kepala Puskesmas Wamsisi Bapak Jalis Umanailo terkait pelayanan kesehatan yang optimal, beliau mengatakan bahwa:
“Yang kita layani selama ini ada kendala seperti kurang tenaga dokter spesialis, obat- obatan.  Pelayanan  yang  kami  berikan  seperti  melani  pasien  yang  datang  ke  puskesmas, surat-menyurat, posyandu, sosialisasi dan program kerja yang ada dikebijakan daerah salah satunya kebijakan tentang penurunan stunting” (Hasil Wawancara Tanggal 9 Januari 2024).
Tanggapan  dari  informan  tim  posyandu  Ibu  Ayutri  Marasabessy  dan  Ibu  Rohani Masuku terkait pelayanan kesehatan yang optimal. Dari hasil wawancara beberapa informan di  atas  yang  bersumber  dari  ibu  belita  dapat  kita  ketahui  bahwa  pemberian  pelayanan kesehatan  yang  optimal  di  desa  wamsisi  belum  optimal  karna  ada  informan  mengatakan bahwa kekuranga tenaga kesehatan seperti dokter dan kurang pengadaan obat-obatan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Suatu  rangkaian  aktifitas  dalam  rangka  menghantarkan  kebijakan  kepada  masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil  sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009). Selain itu, fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan- kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman  kebijakan  Negara,  yang mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikannya  maupun  untuk  menimbulkan
akibat/dampak  nyata  pada  masyarakat  atau  kejadiankejadian  (Solichin  Abdul  Wahab,  1997). Faktor  Pendukung  Implementasi  Kebijakan  Implementasi  kebijakan  bila  dipandang  dalam pengertian  yang  luas,  merupakan  alat  administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur,  dan  teknik  yang  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002).
Untuk  melihat  kondisi  implementasi  kebijakan  penurunan  stunting  di  desa  wamsisi dalam  penelitian  ini  dilihat  dari  dimensi-dimensi  berupa  :  a)  kondisi  lingkungan,  b)  hubungan antar organisasi, c) sumber daya, dan d) karaker institusi implementator. Paparan hasil penelitian dengan mengunakan keempat dimensi tersebut sebagai berikut :
1.  Kondisi Lingkungan.
Lingkungan  adalah  kombinasi  antara  kondisi  fisik  yang  mencakup  keadaan  sumber daya alam seperti tanah, air, energy surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana mengunakan lingkungan fisik tersebut.
Selanjutnya  berbicara  tentang faktor  lingkungan.  Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara tentang  faktor lingkungan  dari  informan  Ibu Wajeni  selaku  Kepala  Dinas  Kesehatan  Buru Selatan mengatakan bahwa:
“Untuk lingkungan yang ada di desa wamsisi mendukung, karena di desa wamsisi itu kan kecamatan jadi semua kebutuhannya ada. Air bersih ada, transportasi lancar jadi selama pelaksanaan program penurunan stunting di desa wamsisi terkait lingkungan itu baik” (Hasil Wawancara Tnggal 8 januari 2024).
Tanggapan  dari  Kepala  Puskesmas  Wamsisi  Bapak  Jalis  Umanailo  terkait  faktor lingkungan, beliau mengatakan bahwa:
“Lingkungan  di  desa  wamsisi  tidak  ada  hambatan  sebaliknya  mendukung  kegiatan pelaksanaan program penurunan stunting ada hambatan di dusun kabuti sama lehoni karena mayoritas  orang  gunung  pola  hidup  mereka  beda  dengan  kita  di  desa  wamsisi”  (Hasil Wawancara Tanggal 9 Januari 2024).
Tanggapan  dari  informan  tim  posyandu  Ibu  Ayutri  Marasabessy  dan  Ibu  Rohani Masuku terkait faktor lingkungan. Dari hasil wawancara dengan para informan di atas dapat kita  ketahui  bahwa  kondisi  lingkungan  di  desa  wamsisi  baik  karna  ada  informan mengatakan bahwa lingkungan masih terjaga. Hutan, laut dan lain-lain.
2.  Hubungan Antar Organisasi.
Menurut Oemar  (1992),  “Hambatan adalah  segala  sesuatu  yang  menghalangi, merintangi,  menghambat  yang  ditemui  manusia  atau  individu dalam kehidupannya  sehari- hari  yang  datangnya  silih  berganti,  sehingga  menimbulkan hambatan bagi  individu  yang menjalaninya  untuk  mencapai  tujuan”.  masyarakat  mengetahui  dan  melaksanakan  suatu kebijakan  publik  dikarenakan  :  (1)  Respek  anggota  masyarakat  terhadap  otoritas  dan keputusan-keputusan  badan-badan  pemerintah;  (2)  Adanya  kesadaran  untuk  menerima kebijakan; (3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan; (4) Sikap  menerima  dan  melaksanakan  kebijakan  publik  karena  kebijakan  itu  lebih  sesuai dengan  kepentingan  pribadi;  (5)  Adanya  sanksi-sanksi  tertentu  yaang  akan  dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono,1994).
Hubungan  antar  organisasi  (IOR)  berfokus  pada  mengatasi  perubahan  di  seluruh organisasi  dan  bagaimana  organisasi  berkerja  sama.  Berdasarkan  pemikiran  bahwa kolaborasi antar organisasi masyarakat mengarah pada pendekatan terkoordinasi yang lebih
komprehensif  terhadap  permasalahan  kompleks  yang  dapat  di  capai  oleh  satu  organisasi. Memberikan  landasan  yang  berguna  untuk  memahami  dan  meningkatkan  mobilisasi masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat. Selanjutnya berbicara tentang  hubungan  antar  organisasi.  Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  tentang  faktor lingkungan  dari  informan  Ibu  Wajeni  selaku  Kepala  Dinas  Kesehatan  Buru  Selatan mengatakan bahwa:
“Hubungan  antar  instansi  kami  baik,  kami  sering  monitoring  ke  puskesmas,  desa- desa. Jadi untuk hubungan antar instansi kami tidak ada kendala apa pun cuman ada desa- desa yang tidak ada jaringan internet sehingga kita susah berkomunikasih lebih intens. Kami di  dinas  selalu  mendengar  keluhan  atau  saran  dari  puskesmas  dan  masyarakat.  Untuk  itu hubungan  antar  organisasi  kami  sangat  mendukung”  (Hasil  Wawancara  Tnggal  8  januari 2024).
Tanggapan dari Kepala Puskesmas Wamsisi Bapak Jalis Umanailo terkait hubungan antar organisasi, beliau mengatakan bahwa:
“Kami selalu berkerja sama dengan desa, kecamatan, dinas kesehatan ataupun dinas terkait dalam hal ini dinas yang terkait dalam melaksanakan penurunan stunting. Misalnya dinas  sosial,  TNI,  polri  dan  dinas  lainnya.  Kalau  memang  kita  tidak  ada  hubungan  baik dengan instansi lain maka kita semua tidak dapat menyelesaikan kasus stunting ini dengan optimal” (Hasil Wawancara Tanggal 9 Januari 2024).
Dari  hasil  wawancara  beberapa  informan  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  untuk hubungan  antar  organisasi  yang  ada  di  desa  Wamsisi  dapat  dikatakan  baik  karena  semua informan  mengatakan  hubungan  mereka  baik  dan  tidak  ada  kendala  apapun.  Sehingga pelaksanaan penurunan stunting dapat berjalan tidak ada hambatan terkait hubungan antar organisasi.  Sedangkan  yang  bersumber  dari  ibu  belita  dapat  kita  ketahui  bahwa  hubungan antar  organisasi  di  desa  wamsisi  baik  karna  ada  informan  mengatakan  bahwa  hubungan mereka sangai baik. Sehingga tidak ada hambatan apapun.
3.  Sumber Daya.
Sumber  daya  adalah  suatu  nilai  potensi  yang  dimiliki  oleh  suatu  materi  atau  unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat berwujud (tangible), tetapi juga tanwujud  (intangible).  Sumber  daya  ada  yang  dapat  berubah,  baik  menjadi  semakin  besar maupun hilang, da nada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu dikenal pula istilah  sumber  daya  yang  dapat  pulih  atau  terbarukan  (renewable  resources)  dan  sumber daya  takterbarukan  (non-renewable  resources)  kealam  sumber  daya  dapat  pulih  termasuk tanaman  dan  hewan  (sumber  daya  hayati).  Selanjutnya  berbicara  tentang  sumber  daya. Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  tentang  sumber  daya  dari  informan  Ibu  Wajeni  selaku Kepala Dinas Kesehatan Buru Selatan mengatakan bahwa:
“Untuk sumber daya, kita kekurangan sumber daya manusia, kurangnya pendidikan sehingga  banyak  yang  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan penurunan  anka  stunting  ini.  Di  desa  wamsisi  sendiri  banyak  sekali  sumberdaya  alamnya sayangnya  tidak  dapat  dipergunakan  atau  diberdayakan.  Sumber  daya  alam  yang  ada  di desa  wamsisi seperti tumbuhan cekgkeh, kelapa, pala dan tumbuhan lainnya ada juga  laut yang dapat membantu penghasilan masyaakat yang ada di desa wamsisi” (Hasil Wawancara Tnggal 8 januari 2024).
Tanggapan  dari  Kepala  Puskesmas  Wamsisi  Bapak  Jalis  Umanailo  terkait  sumber daya, beliau mengatakan bahwa:
“Kalau bicara sumber daya. Kita sumberdaya alamnya kaya seperti tanaman, hewan dan  laut.  Tetapi  kita  di  desa  wamsisi  ini  kekurangan  sumber  daya  manusia  sehingga  kita banyak kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Masyarakat kita yang ada di desa wamsisi ini juga banyak yang tidak paham tentang stunting ini sehingga menghambat kita  tenaga  kesehatan  dalam  melaksanakan  implemenasi  penurunan  stunting”  (Hasil Wawancara Tanggal 9 Januari 2024).
Dari hasil wawancara dengan para informan di  atas dapat kita ketahui bahwa untuk sumber  daya,  yang  ada  di  desa  Wamsisi  dapat  dikatakan  belum  baik  karena  informan mengatakan  bahwa  sumber  daya  manusinya  kurang.  Sehingga  pelaksanaan  penurunan stunting berjalan ada hambatan terkait sumber daya. Selanjutnya informan yang bersumber dari  orang  tua  belita. Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  di  atas  yang  bersumber  dari ibu  belita  dapat  kita  ketahui  bahwa  sumber  daya  di  desa  wamsisi  cukup  baik  karna  ada informan mengatakan bahwa banyak sumber daya alamnya. Hutan, hewan dan laut.
4.  Karakter Institusi Implementator.
Karakter  institusi  implementator  yaitu  kesanggupan  dari  implementator  dalam melaksanakan implementasi yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi  implementator  itu  sendiri.  Selanjutnya  berbicara  tentang  karakteristik  institusi implementator.  Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  tentang  karakteristik  institusi implementator  dari  informan  Ibu  Wajeni  selaku  Kepala  Dinas  Kesehatan  Buru  Selatan mengatakan bahwa:
“Karakter institusinya baik, punya kesanggupan dalam bidang kesehatan dan paham betul  tentang  gizi  buruk  atau  stunting  ini.  Kalau  karakter  pribadi  kami  tidak  begitu  tau semuanya.  Untuk  karakter  institusi  implementator  ini  tidak  ada  hambatan  sama  sekali malahan  mendukung  dalam  pelaksanana  penurunan  stunting  di  kabupaten  buru  selatan terkhususnya desa wamsisi” (Hasil Wawancara Tnggal 8 januari 2024).
Tanggapan  dari  Kepala  Puskesmas  Wamsisi  Bapak  Jalis  Umanailo  terkait karakteristik institusi implementator, beliau mengatakan bahwa:
“Kalau karakter institusi baik, tepat betul dengan bidangnya masing-masing. Sihingga kami  dapat  berkolaborasi  dalam  menyelasaikan  masalah  stunting  di  desa  wamsisi  dan melaksanakan  kegiatan  program  kerja  terkait  implementasi  penurunan  stunting”  (Hasil Wawancara Tanggal 9 Januari 2024).
Tanggapan  dari  informan  tim  posyandu  Ibu  Ayutri  Marasabessy  dan  Ibu  Rohani Masuku terkait karakteristik institusi implementator, beliau mengatakan bahwa:
“Tidak ada hambatan terkait karakter institusi implementator, karena masing-masing di  bagi  tugas  dengan  kesangupan  mereka  sendiri  dan  dengan  bidangnya  masing-masing. Sehingga  tidak  ada  yang  mengambat  dalam  pelaksanaan  penurunan  stunting”  (Hasil Wawancara Tanggal 10 Januari 2024).
Dari  hasil  wawancara  beberapa  informan  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  untuk karakter  institusi  implementator  yang  ada  di  desa  Wamsisi  dapat  dikatakan  baik  karena informan mengatakan bahwa  semuanya dapat menguasai tugas dan fungsi  mereka sendiri. Sehingga  pelaksanaan  penurunan  stunting  dapat  berjalan  tidak  ada  hambatan  terkait karakter institusi implementator. Selanjutnya informan yang bersumber dari orang tua belita. Dari hasil wawancara beberapa informan di atas yang bersumber dari ibu belita dapat kita ketahui  bahwa  karakter  institusi  implementator  di  desa  wamsisi  baik  karna  ada  informan mengatakan  bahwa  mereka  melayani  dengan  baik  dan  tepat  sasaran  dalam  mengatasi masalah.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis data diatas, maka dapat di buat pembahasan hasil penelitian di bawah ini bahwa, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan belum maksimal dalam penerapannya sehingga dilihat dari beberapa indikator yang diambil, yakni:
Implementasi  Kebijakan  Penurunan  Stunting  di  Desa  Wamsisi  Kecamatan  Waesama Kabupaten  Buru  Selatan  dapat  disimpulkan  cukup  baik,  hal  ini  dilihat  dari  masyarakat  yang merasakan  kenyamanan  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pemberian  makanan  tambahan. Prosedur indikator keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting meliputi : indikator pemantauan  pertumbuhan  belita  masuk  dalam  katagori  cukup,  indikator  menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk belita dikatagorikan cukup baik, indikator menyelenggarakan  stimulus  dini  perkembangan  anak  dapat  disimpulkan  cukup  baik,  indikator terakhir  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  masuk  dalam  katagori  cukup.  Faktor- faktor  pendukung  dan  penghambat  jalannya  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  penurunan stunting di desa wamsisi kecamatan waesama kabupaten buru selatan dapat di simpulkan cukup baik.  Hal  ini  dikarenakan  ada  faktor  penghambat  pada  pelaksanaan  kebijakan  penurunan stunting,  faktor  yang  menjadi  penghambatnya  adalah  sumber  daya.  Prosedur  indikator  faktor pendukung  dan  penghambatnya  yaitu  :  indikator  kondisi  lingkungan  katagori  baik,  indikator hubungan  antar  organisasi  masuk  dalam  katagori  baik  dan  indikator  karakter  institusi implementator  masuk  dalam  katagori  baik.  Tiga  indikator  ini  menjadi  pendukung  pada pelaksanaan  implementasi  kebijakan  penurunan  stunting  sedangkan  indikator  sumber  daya masuk dalam katagori cukup.
Bedasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  dikemukakan  beberapa  peroposisi  dalam penelitian  ini  sebagai  berikut  :  Pertama  jika  hendak  meningkatkan  tingkat  keberhasilan implementasi  kebijakan  penurunan  stunting  di  suatu  desa,  maka  perlu  diwujudkan  beberapa kondisi melalui empat dimensi berupa : 1) pemantauan pertumbuhan belita, 2) menyelengarakan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk belita, 3) menyelengarakan stimulus dini perkembangan anak dan 4) memberikan pelayanan yang optimal. Kedua jika hendak benar-benar dapat  mewujudkan  tingkat  keberhasilan  implementasi  kebijakan  penurunan  stunting  di  suatu desa, maka perlu di tempuh peningkatan kondisi empat faktor secara baik dan optimal, berupa : perbaikan  kondisi  lingkungan  yang  kondusif,  perbaiakan  jalinan  hubungan  antar  organisasi pelaksana  yang  baik,  serta  pengembangan  sumber  daya  manusia  baiak  secara  kualitas  dan kuantitas dengan baik dan memadai.
Implikasi  teoritis  dari  hasil  penelitian  ini  bahwa  jika  hendak  meningkatkan  tingkat keberhasilan  implementasi  kebijakan  penurunan  stunting  di  suatu  desa,  maka  dapat  ditempuh melalui  peningkatan  kondisi  empat  dimensi  terutama:  1)  pemantauan  pertumbuhan  belita,  2) menyelenggarakan  kegiatan  pemberian  makanan  tambahan  (PMT)  untuk  belita,  3) menyelenggarakan stimulus dini perkembangan anak, 4) memberikan pelayanan kesehatan yang optimal  dan  jika  hendak  mewujudkan  kondisi  keberhasilan  implementasi  kebijakan  penurunan stunting di suatu desa tersebut, maka hendaknya dapat benar-benar di ciptakan perwujudan yang baik  dan  optimal  pada  empat  faktor  berupa  :  1)  kondisi  lingkungan,  2)  hubungan  antar organisasi, 3) sumber daya dan 4) karakter institusi implementator.
Kemukakan hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat-pendapat para ahli sebelumnya, yanki: Menurut Zahraini (2013) pencegahan kurang gizi pada ibu dan anak merupakan investasi jangka  panjang  yang  dapat  memberi  dampak  baik  pada  generasi  sekarang  dan  generasi selanjutnya.  Victora  eg  al  (2008)  intervensi  berbasis  evidence  diperlukan  untuk  menurunkan angka kejadian stunting di Indonesia. Sementara itu juga Menurut Fikawati (2017) mengatakan
bahwa secara sederhana penyebab langsung stunting adalah kurangnya asupan zat gizi sejak saat janin dan terus berlanjut sampai bayi lahir dan memasuki fase anak hingga remaja, juga penyakit infeksi yang kerap diderita bayi atau anak. Ayuningtyas (2018) mengatakan bahwa implementasi kebijakan  juga  merupakan  tindakan-tindakan  yang  di  lakukang  oleh  individu-individu  ataupun kelompok-kelompok  pemerintah  maupun  swasta  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian  dan  pembahasannya  seperti  di  tampilkan  diatas maka  secara  dibuat  spesifik,  dibuat  kesimpulan  mengenai  kondisi  kedua  konsep  yang  diteliti sebagai  berikut:  (1)  Implementasi  Kebijakan  Penurunan  Stunting,  yang  terdiri  dari  (a). Pemantauan  Pertumbuhan  Belita  yaitu  Sesuai  data  dan  informasi  yang  diperoleh  bahwa pertumbuhan belita di desa ini sudah membaik dari tahun-tahun kemaring. Namun ada beberapa belita  juga  yang  beresiko  terjadinya  stunting,  (2)  Menyelenggarakan  Kegiatan  Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Belita yaitu Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh memberikan gambaran penyelenggaraan kegiatan pemberian makanan tambahan untuk belita di desa ini ada yang belum terbagi secara merata sehingga stimulus dini perkembangan anak tidak berjalan sepenuhnya. Karena ada belita yang beresiko terjadinya stunting. Seharusnya PMT ini debagi  secara  merata  dan  kebutuhan  gizi  belita  yang  ada,  (3)  Menyelenggarakan  stimulus  dini perkembangan  anak  yaitu  Sesuai  data  dan  informasi  bahwa  menyelenggarakan  stimulus  dini perkembangan  anak  di  desa  ini  cukup baik  dikarenakan  adanya  anak  yang  terangsang  lansung dalam  kegiatan  stimulus  dini  perkembangan  anak,  seperti  meraba  hidung,  memangil  ibu  dan bernyayi  di  desa  ini  telah  berada  dalam  katagori  baik,  (4)  Memberikan  Pelayanan  Kesehatan Yang  Optimal  yaitu  Data  dan  informasi  yang  diperoleh  memberikan  gambaran  tentang pelayanan  kesehatan  yang  optimal  di  desa  ini  berada  dalam  posisi  cukup  baik.  Hal  ini dikarenakan ada hambatan dalam  pelayanan kesehatan yang optimal karena kurangnya tenaga kesehatan, Seperti dokter spesialis.
Faktor  Penghambat  dan  Faktor  pendukung  yang  terdiri  dari  (1)  Kondisi  Lingkungan adalah  Sesuai  data  yang  diperoleh  meyimpulkan  bahwa  kondisi  lingkungan  tidak  berpengaruh atau  tidak  menghambat  pelaksanaan  kebijakan  penurunan  stunting  di  desa  ini.  Kondisi lingkungan di desa wamsisi di katagorikan baik, (2) Hubungan Antar Organisasi yaitu Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan memberikan  gambaran bahwa hubungan antar organisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan instansi  lain baik. Karena dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan  program  penurunan  stunting,  (3)  Sumber  Daya  yaitu  sesuai  dengan  data  dan informasi yang diperoleh memberikan gambaran bahwa sumber daya di desa wamsisi tidak dapat membantu  pelaksanaan  penurunan  stunting  di  desa.  Sumber  daya  di  desa  wamsisi  belum maksimal  sehingga  di  katagorikan  cukup,  (4)  Krakter  Institusi  Implementator  yaitu  Data  dan informasi yang diperoleh memberikan gambaran bahwa karakter institusi implementator bekerja dengan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  bidang  yang  berkopen  atau  ahli  di  bidangnya  sendiri. Karakter intitusi implementator dikatagorikan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryastami,  N.  K.,  &  Tarigan,  I.  (2017).  Kajian  kebijakan  dan  penanggulangan  masalah  gizi stunting di Indonesia . Buletin Penelitian Kesehatan, 45 (4), 233-240. Ayuningtyas, D. (2014). Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik . Jakarta: Rajawali Pers. Ayuningtyas, D. (2018). Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi . Depok: Rajawali Pers.
Bedasari,  H.,  Novita,  F.,  Sambuardi,  R.,  &  Safitri,  P.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Cegah Stunting  Di  Desa  Sepedas  Kelurahan  Pasir  Panjang  Kabupaten  Karimun. Jurnal Awam, 1 (2), 45-50.
Baihaki,  E.  S.  (2017). Gizi  Buruk  dalam  Perspektif  Islam:  Respon  Teologis  Terhadap  Persoalan  Gizi Buruk . Depok: Rajawali Pers. Damayanti, D. (2021). Implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa (Study di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas) (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman) . Di, T., & Karangrejek, D. (2016). Kejadian Stunting Pada Anak Usia Kejadian Stunting Pada Anak Usia 2-3 Tahun Di Desa Karangrejek .
Ekram,  I.,  Tuanaya,  W.,  &  Wance,  M.  (2022).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam Pelayanan  Publik  Kantor  Manunggal  Satu  Atap  Provinsi  Maluku. Journal  of  Governance and Social Policy, 3 (1), 1-13.
Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik , 3 (1), 11-21. Fikawati, S. (2017). Gizi Anak dan Remaja (1st ed.) . Depok: Rajawali Pers.
FAHZIRA, E. (2021). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Gurning, F. P. (2018). Dasar Administrasi & Kebijakan Kesehatan Masyarakat (M. Y. Pratama, ed.). Yogyakarta: K-Media.
Gaffar (2009). Politik indonesia transisi menuju demokrasi . Yogyakarta, Penerbit Pustaka Belajar. HENDRA,  N.  H.  P.  (2023).  Literature  Review:  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Penurunan Stunting Di Wilayah Pesisir Medan Belawan. Miracle Journal, 3 (2), 52-57. Herizal,  H.,  Mukhrijal,  M.,  &  Wance,  M.  (2020).  Pendekatan  akuntabilitas  pelayanan  publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. Journal of Governance and Social Policy, 1 (1), 24-34. Kemenkes RI. (2018a). Buletin Stunting . Kementerian Kesehatan RI, 1, 2. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2017). Buku saku desa dalam penanganan stunting. Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting , 2–13.
Kementrian Kesehatan RI. (2016). Situasi balita pendek . Info Datin, 2442–7659.
Mitra,  M.  (2015).  Permasalahan  Anak  Pendek  (Stunting)  dan  Intervensi  untuk  Mencegah Terjadinya  Stunting  (Suatu  Kajian  Kepustakaan). Jurnal  Kesehatan  Komunitas, 2 (6),  254- 261.
Oemar. (1992). Studi imlu sosial pengetahuan sosial . Bandung: CV. Mandar Maju.
Purba,  S.  H.  (2019). Analisis  Implementasi  Kebijakan  Penurunan  Stunting  Di  Desa  Secanggang Kabupaten Langkat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Qulub, S. T. (2016). 1000 Hari Pertama Kehidupan Perspektif Hukum Islam . Shauma,  N.  U.,  &  Purbaningrum,  D.  G.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Jurnal Kebijakan Publik, 13 (2), 200-207. Susilawati,  S.,  &  HENDRA,  N.  H.  P.  (2023).  Literature  Review:  Analisis  Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Wilayah Pesisir Medan Belawan. Miracle Journal, 3 (2), 33-37.
Riskesdas. (2018). Hasil Utama Riskesdas 2018 Kesehatan , Kementerian.
Sahroji,  Q.  N.,  Hidayat,  R.,  &  Nababan,  R.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Dinas  Kesehatan Dalam  Penanganan  Stunting  Di  Kabupaten  Karawang. Jurnal  Pemerintahan  Dan Politik, 7 (1).
RI,  K.  (2018).  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Kementerian  Kesehatan  RI. Sekretariat  Jenderal. Rencana  Strategis  Kementerian  Kesehatan  Tahun  Rencana  Strategis Kementerian Kesehatan Tahun . Satrianegara,  M.  F.  (2014). Organisasi  dan  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan .  Jakarta:  Salemba Medika.
Wance,  M.  (2018).  Efektivitas  Pelayanan  Transportasi  Publik  (Studi  Pelayanan  PT  ASDP Pelabuhan Bastiong Tahun 2017). Jurnal of Government (JOG), 3 (2).