Program Studi Magister Ilmu Hukum

## AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BAGIAN PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN BISNIS BAGI PERUSAHAAN
Kusnandi 1 , Budi Santoso 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro budi_tmg1@yahoo.com

## ABSTRAK
Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan  di  Indonesia. Apabila  mengingat  terhadap  nilai  ekonomi  yang  dihasilkan  dari  aset  tersebut jauh  lebih  menguntungkan  dibandingkan  dengan  aset  berwujud  lainnya  (tangible  assets).  Namun disamping  nilai  ekonomi  yang  didapat,  tidak    jarang  aset  HKI  tersebut  memunculkan  beragam  potensi risiko seperti risiko hukum dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan HKI apabila aset HKI tersebut tidak dikelola  dengan  baik  dan  benar.  Dalam  hal  ini,  konsep audit  HKI  menjadi  salah  satu  solusi  untuk mengantisipasi  dan/atau  meminimalisasi  risiko  kerugian  bisnis  terhadap  aset  perusahaan. Penelitian menganalisis mengenai konsep Audit HKI yang berbasis pada risiko kerugian bisnis yang diakibatkan dari ketidakmampuan perusahaan dalam mengelolaan aset-aset HKI miliknya.  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif. Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  Audit  HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan sebagai strategi kebijakan internal perusahaan dalam mengantisipasi beragam risiko kerugian. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak  kekayaan  intelektual  yang  tidak  dikaji  secara  spesifik  dan  terukur. Berdasarkan  penelitian  perlu diadakannya  suatu  usaha  untuk  mengkaji  kembali  terhadap  posisi  tawar  yang  diberikan  dari  audit  HKI yang  lebih  mengedepankan  risiko-risiko  bisnis  dimana  secara  bersamaan  akan  menghasilkan  nilai  dan keuntungan  ekonomi  bagi  pemilik  perusahaan.  dan  secara  praktisi,  para  pengusaha  perlu membuat divisi/departemen    khusus  dalam  struktur  organisasinya    menjadi  bagian  dalam  pengelolaan  aset perusahaan  dalam  bentuk  kekayaan  intelektual  serta  membangun  sistem  perlindungan  secara  mandiri terhadap aset HKI tersebut untuk mencegah atau meminimalisir risiko-risiko kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran-pelanggaran hukum HKI.
Kata  Kunci: Aset  Perusahaan; Audit  HKI;  Hak  Kekayaan  Intelektual; Manajemen  Risiko;  Risiko Bisnis.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia  melalui  UU  No.  7 Tahun  1994  meratifikasi  “Agreement  Establishing the  World  Trade  Organization”  (Persetujuan Pembentukan  Organisasi Perdagangan  Dunia dan sebagai lampirannya adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan juga dengan UU No. 5 Tahun 1994 telah diratifikasi United Nations Convention  on  Biological  Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman  Hayati).  Dengan  Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Ratifikasi Paris Convention  for  the  Protection  of  Industry  Property (Konvensi Paris).
Persetujuan  TRIPs  juga  mengacu  pada “Treaty  on  Intellectual  Property  in  Respect  of Integrated Circuits” (Washington Treaty). Selain itu pemerintah  Indonesia  juga  meratifikasi  “Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works”  (Konvensi  Berne  tentang  Perlindungan Karya  Seni  dan  Sastra)  melalui  Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997 dan “World Intellectual Property  Organization  Copyrights  Treaty” (Perjanjian  Hak  Cipta  WIPO)  melalui  Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.
Konsekuensi  dari  ratifikasi  tersebut, pemerintah  Indonesia  berkewajiban  memberikan perlindungan  terhadap  Hak  atas  Kekayaan Intelektual  tersebut.  pada  mulanya  yang  termasuk HKI hanyalah Hak Paten, Hak Merek dan Hak Cipta namun perkembangan akhir-akhir ini termasuk juga
Varietas  Tanaman,  Rahasia  Dagang,  Desain Industri  dan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu. 3 Dimana  terdapat  nilai  ekonomi  yang  besar  pada setiap HKI tersebut bila dimanfaatkan dengan baik dan benar.
Kepemilikan nilai ekonomi yang  ditambah dengan manfaat  ekonomi  yang  dapat  dinikmati menumbuhkan  konsepsi  kekayaan  (property) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai bentuk aset tidak berwujud (intangible assets) perusahaan. 4
Pengakuan dan perlindungan hukum hak kekayaan  intelektual  sebagai  aset  organisasi perusahaan  dapat  berkontribusi  pada  peningkatan meraih  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  tanpa harus  dilakukannya  penyimpangan  hukum,  atau dengan  adanya  pengakuan  dan  perlindungan hukum  tersebut  dapat  pula  menjadikan  aset perusahaan  tersebut  berada  dalam  posisi  aman dan jauh dari risiko bisnis yang berujung pada risiko kerugian.
3 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Hukum  dan  Hukum Pidana  diBidang  Ekonomi , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 37
4 http://duniakuro.wordpress.com/?s=Sejarah+HAKI+%28 dedikasi+peringatan+hari+HAKI+sedunia+26+April+
2011%29 , diakses Rabu, 11 September 2013
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Bagan 1

## Jenis-Jenis Aset Tidak Berwujud (Intangible Assets)
Sumber: dikutip dari  Sharyn Ch’ang & Marina Yastreboff, Intellectual Property Auditing: A Raod to Riches, Hournal of     Research and Pratice in Information Technology, Vol. 35,No.3, August 2003
Aset  Kekayaan  Intelektual  sering  menjadi salah satu aset yang paling berharga yang dimiliki oleh  sebuah  perusahaan.  Sebagai  contoh  baru- baru  ini  perusahaan  Apple  telah  memenangkan sengketa  pelanggaran  HKI  di  Peradilan  terhadap perusahaan Samsung dengan lebih dari $ 1 milyar atas  pelanggaran  yang  disengaja  pada  desain Apple  dan  penggunaan  patennya.  Selain  itu perusahaan  Coca  Cola  yang  mempunyai  rahasia dagang  yang  berharga  dan  terkenal  serta  dijaga ketat  untuk  kepentingan  bisnis  perusahaannya. Coca  Cola    telah  menolak  untuk  mengungkapkan rahasia  dagangnya  yang  lebih  dari  puluhan  tahun walaupun atas dua kali perintah pengadilan.
Begitu  pula  Merek  dagang  Google diperkirakan  bernilai  27  %  dari  total  nilai perusahaan sekitar $ 44 miliar. Nama domain juga
bisa bernilai beberapa juta dolar seperti ‘toys.com’ dilelang di $ 5,1 juta dan ‘sex.com’ dijual seharga $ 11  juta.  Meskipun  fenomena  ini  adalah  keadaan ekstrem  terhadap  sebuah  bisnis,  namun  saat  ini memang  banyak  bisnis  menghasilkan  keuntungan yang  signifikan  dari  kepemilikan  kekayaan intelektual mereka . 5
Perusahaan  sebagai  institusi  bisnis seharusnya jeli dan waspada terhadap pengelolaan inventarisasi  aset  yang  dicatatkan  dan  dituliskan dalam  pembukuan  perusahaan  yang  bertujuan mendeteksi  risiko  kerugian  yang  lebih  besar dikemudian hari.
5 Stacey & Halpern, etc ,  Protecting  your Company’s Intellectual Property Through an IP Audit: a Guide for Small  to  Mid-Sized  Businessess ,(USA: Execsense,
Inc. 2012) pages.iii
Aset Tidak Berwujud Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Capital Nama Baik ( Goodwill )  Paten
 Merek/Merek Dagang
 Hak Cipta
 Rahasia Dagang
 Desain Industri
 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  Perlindungan Varietas Tanaman  Sumber daya Manusia  Pengetahuan Bisnis
 Inovasi Bisnis
 Hubungan Bisnis (Kontrak,
Perizinan, Perjanjian Lisensi, waralaba, keagenan, perjanjian bebas
persaingan)
 Keuntungan jangka panjang dari aset yang tidak diidentifikasi (aset-aset yang tidak mampu diidentifikasi secara tersendiri dan diakui secara khusus)
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Berkaitan  dengan  ketertiban  administrasi dan  pembukuan  bagi  perusahaan  telah  diatur memiliki  catatan  kekayaannya,  baik  berupa  aset berwujud maupun aset tidak berwujud, dimana hal tersebut saat ini telah diatur secara khusus dalam pasal 6 KUHD, yaitu:
“Setiap  orang  yang  menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya  dan  tentang  segala  sesuatu berkenaan  dengan  perusahaan  itu diwajibkan,  sesuai  dengan  kebutuhan perusahaan,  membuat  catatan  dengan cara  demikian,  sehingga  sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.”
Pembukuan  atau  pencatatan  aset perusahaan  saat  ini  telah  diatur  secara  khusus didalam  UU  No.  8  tahun  1997  tentang  Dokumen Perusahaan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 5 UU No. 8 tahun 1997, yaitu:
“Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.”
Pasal 5 menjelaskan:
“Catatan  terdiri  dari  neraca  tahunan, perhitungan  laba  rugi  tahunan,  rekening, jurnal  transaksi  harian,  atau  setiap  tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan”.
Pembukuan  ini  merupakan  pencatatan- pencatatan  mengenai  “keadaan  kekayaannya”, pencatatan-pencatatan  mana  harus  diwujudkan sedemikian  rupa,  sehingga  dari  pencatatan itu setiap  waktu  dapat  diketahui  hak-hak  dan kewajiban-kewajibannya,  sudah  barang  tentu terhadap  pihak-pihak  ketiga  dengan  mana pengusaha selalu berhubungan hukum (mengadakan  pelbagai  perjanjian-perjanjian  dan sebagainya). 6
Pengelolaan  aset  kekayaan  intelektual belum  terkelola  secara  maksimal  oleh  sebagian besar perusahaan di Indonesia. Hal ini terbukti dari masih maraknya kasus pelanggaran dan sengketa dibidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia. Sebanyak  192  kasus  pelanggaran  terjadi  dalam periode Juli-Desember 2008. 7 112 kasus ditangani polisi dan 80 kasus ditangani kejaksaan.
Begitu pula dengan kasus pelanggaran HKI yang  ditangani  oleh  Direktorat  Penyidikan Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual Kementerian  Hukum  dan  HAM  menangani  33 kasus  dengan  klasifikasi  pelanggaran  hak  Cipta 2 kasus,  Merek  26  kasus  dan  Desain  Industri  5 kasus.  Sedangkan  melalui  Tim  Nasional Penanggulangan  Pelanggaran  Hak  Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI) menangani 121 perkara
6 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia:  Jilid I , cet. ke-9, (Jakarta: Dian Rakyat, 1993), hlm. 31.
7 http://life.viva.co.id/news/read/53933- indonesia_masuk_daftar_hitam_as, diakses pada 11 September 2013.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
HKI  pada  tahun  2011 8 .  Sementara  pada  tahun 2012  Ditjen  HKI  menangani  per  bulan  Mei sebanyak  44  kasus 9 .  Belum  lagi  jumlah  sengketa perdata  HKI  di  Pengadilan  Niaga  dan  Pengadilan Negeri.
Pelanggaran  terhadap  HKI  tersebut  dapat dikelola  tingkat  risiko  hukumnya  dengan mekanisme  audit  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI). Audit  HKI  merupakan  suatu  prosedur  mengkaji ulang    (review)  terhadap  kebijakan-kebijakan pengelolaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  serta prosedur  yang  digunakan  oleh  organisasi (perusahaan)  untuk  mengidentifikasi,  memperoleh dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual-nya dan melindungi  organisasi  tersebut  dari  HKI  orang lain. 10
Penggunaan  Audit  HKI  yang  dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah proses untuk mengantisipasi perusahaan dari risiko negatif akibat  dari  ketidaktahuan  kewajiban  yang  harus dipenuhi  perusahaan  berkaitan  dengan  HKI  pihak lain. Dengan kata lain, tujuan lain dari audit HKI ini adalah  untuk  memberikan  semua  kenyamanan dalam berusaha. 11
8 Annual  Report Laporan  Tahuan  2011  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  Kementerian Hukum  dan  HAM  RI,  (Jakarta;  Ditjen  HKI,  2011)  hlm. 51 9 http://jogja.okezone.com/read/2012/07/10/661440/pem erintah-tangani-44-kasus-pelanggaran-hki , diakses pada 10 September 2013
10 William  W  Cochran, Intellectual  Property  Audits , Makalah tanpa tahun. 11 Budi  Santoso, Hukum  Hak  Cipta ,  Catatan
Perkuliahan pada Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro Semarang, 2013
Kegiatan  audit  berupa  pengelolaan  dan inventarisasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah bagian  dari  manajemen  risiko  bisnis  organisasi perusahaan. Kegiatan identifikasi dan pengelolaan terhadap risiko-risiko tersebut penting karena pada dasarnya  setiap  hari  organisasi  perusahaan  akan menghadapi berbagai macam risiko atas berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan maupun akibat dari keputusan manajemen yang ambil.
Risiko merupakan ketidakpastian terhadap probabilitas  terjadinya  suatu  peristiwa  serta dampak dari peristiwa tersebut apabila benar-benar terjadi  yang  dapat  memiliki  pengaruh  material terhadap pencapaian tujuan organisasi perusahaan. 12

## B.  Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  oleh peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  atau  penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau  konsep  dan  metode  analisis  yang termasuk  dalam  disiplin  ilmu  hukum  dogmatis 13 . Penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan beberapa  pendekatan,  antara  lain  pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah.
12 Ardeno Kurniawan, Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi , (Yogyakarta: BPFE- UGM, 2012) hlm. 65 13 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum  dan  Jurimetri ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1990), hlm. 10
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Peran  dan  Kedudukan  Audit  HKI Sebagai  Sarana    Antisipasi  dan/atau
Minimalisasi  Risiko Kerugian Bisnis

## a. Posisi Audit HKI dalam Perusahaan
Pemahaman  terhadap  audit  HKI  karena persaingan  bisnis  yang  semakin  kompetitif  dan didorong  oleh  inovasi  yang  cepat,  kesadaran perusahaan  mulai  muncul  dengan  memposisikan audit  kekayaan  intelektual  lebih  dekat  ke  dalam bagian dari struktur perusahaan.
Secara garis besar ada tiga alternatif posisi atau kedudukan dari Internal Auditing (pihak yang melakukan auditing disebut Auditor) dalam struktur organisasi  perusahaan 14 yaitu:  organisasi perusahaan.  Yaitu:  1)  Internal  Auditing  berada  di bawah  Dewan  Komisaris    2)    Internal  Auditing berada  di  bawah  Direktur  Utama  3)  Internal Auditing berada di bawah Kepala Bagian Keuangan dan Divisi Hukum.
Audit  HKI  dapat  juga  dilakukan  oleh  para staf atau personil internal perusahaan yang bukan advokat/konsultan  HKI  apabila  mereka  memiliki pengetahuan  yang  mumpuni  tentang  HKI  untuk melakukan proses auditing yang diperlukan dalam kegiatan  audit  kekayaan  intelektual  perusahaan. Biasanya  personil  internal  perusahaan  itu  dapat berasal dari divisi keuangan atau divisi pemasaran atau divisi penelitian dan pengembangan teknologi dan divisi desain graphis atau engineering. Hal ini
14 Manahan  Nasution, Sekilas tentang Internal Auditor , makalah,( Sumatra: FE USU, 2003), hlm. 4
dikarenakan kompleksitasnya material-material dari kekayaan  intelektual  yang  tidak  cuma  sebatas bentuk produk dari perwujudan HKI semata.

## 2. Peran Audit HKI Sebagai Evaluasi Kegiatan Bisnis
Tujuan  perlindungan  aset  perusahaan adalah  untuk  menjaga  keamanan  dan keberlangsungan  kegiatan  usaha,  memberikan kepastian hukum, serta melindungi perusahaan dari gangguan pihak lain. Salah satu metodologi untuk melakukan  perlindungan  aset  tersebut  dilakukan melalui proses audit HKI. Secara umum, audit HKI sebagai inspeksi kekayaan intelektual yang dimiliki, digunakan, atau diperoleh dalam bisnis perusahaan serta  review  terhadap  pengelolaan,  pemeliharaan, pemanfaatan, dan penegakan hukum HKI.
Menurut  Leslie  J.  Lott 15 Pertimbangan waktu yang tepat bagi perusahaan melakukan audit kekayaan intelektual sebagai  bagian  dari  evaluasi kegiatan  bisnisnya  adalah:  a)  Manajemen  Baru Kekayaan  Intelektual,  b)  Merger,  Akuisisi,  Joint Venture,  c)  Pengalihan  atau  Kepentingan Penugasan Kekayaan  Intelektual,  d)  Program Perjanjian  Lisensi  (Perizinan),  e)  Perubahan Signifikan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan, f) Transaksi Keuangan yang Melibatkan Kekayaan Intelektual,  g)  Launching  produk  atau  jasa  baru dalam bisnis.
15 Leslie  J Lott, Taking Stock of an Intellectual Property Inventory:  How  to  Conduct  an  Intellectual  Property Audit , sumber: http://www.patenfla.com/article/ipaidut.htm. 1998,
Lott&Friedland,  P.A.,  Miami,  FL, tanpa  halaman, diakses pada 14 November 2013
Program Studi Magister Ilmu Hukum
a. Ruang Lingkup

## Identifikasi Pelaksanaan Audit HKI
Setiap  audit  kekayaan  intelektual memfokus  dirinya  pada  empat  kajian  utama 16 . Pertama,  advokat  /  konsultan  HKI  atau  personil intern  perusahaan  dalam  melakukan  auditing  HKI perlu mengidentifikasi  terlebih dahulu semua aset kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan.
Kedua, advokat  /  konsultan  HKI  atau personil intern perusahaan  mengidentifikasi setiap masalah  yang  ada  sehubungan  dengan kepemilikan  hak  kekayaan  intelektual  atau  setiap kekeliruan  dalam  pemberlakuan  kekayaan intelektual perusahaan. Sedangkan yang keempat, advokat/konsultan  HKI  atau  personil  intern perusahaan  mesti  mengidentifikasi  aset  kekayaan intelektual yang tidak dilindungi hukum HKI.
3. Mekanisme  Pelaksanaan  Audit  HKI  yang Bertujuan Untuk Mencegah Terjadinya Risiko
Kerugian Bisnis

## a. Pra-Kondisi auditing HKI
Ruang lingkup  audit  kekayaan  intelektual akan tergantung pada alasan mengapa perusahaan menginginkan untuk melakukan audit. Apabila audit kekayaan intelektual dilakukan sebagai bagian dari perumusan  atau  review  terhadap  keseluruhan strategi  bisnis  dalam  pengelolaan  aset,  maka masing-masing modul di dibawah ini
16 Nancy  Baum  Delain, The  Intellectual  Porperty  Audit , Les  Nouvelles,  Vol.  38  No.  4,193-200,  Dec.  2003, tanpa halaman.
direkomendasikan.  Singkatnya,  tiga  tahap  audit kekayaan Intelektual  sebagai berikut berikut:
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Tabel

## Audit Hak Kekayaan Intelektual
Sumber: Sharyn Ch’ang & Marina Yastreboff, Intellectual Property Auditing: A Road to Riches, Journal of Research and Practice in Information Technology, Vol. 35 No. 3, Agustus 2003, hlm. 174

## b. Pelaksanaan audit HKI berbasis risiko
Pelaksanaan  audit  HKI  berbasis risiko secara  lebih  menyeluruh  dilaksanakan  dengan melalui beberapa tahap, sebagaimana digambarkan dibawah ini.
Step  1:  Menginventarisasi  Hak  Kekayaan Intelektual perusahaan
Tim  auditor  kekayaan  intelektual  biasanya dimulai pekerjaannya dengan membuat daftar rinci tentang  modifikasi  untuk  jenis  dan  ukuran  bisnis perusahaan,  hukum  HKI  yang  relevan  dari  setiap
negara yang relevan, tujuan-tujuan yang diinginkan, dan  hasil-hasil  yang  diinginkan  dari  pekerjaan audit 17 .
Sebagaimana keumuman struktur perusahaan  terdapat  beberapa  divisi,  sehingga setiap  divisi  akan  melakukan  dan  menghasilkan material-material bisnis yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Sehingga bisa diinventarisasi hak  kekayaan  intelektual  berdasarkan:  a)  Divisi Sales dan Marketing, b) Divisi Personalia (Human
17 The World Intellectual Property Organisation , Module 10:  IP  Audit, (World Intellectual Property Organisation: WIPO), tanpa halaman.

## AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHAPAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3
MODUL
Ruang Lingkup Audit Riset analisis Ruang Lingkup & diagnosa pengelompokan HKI
Riset dan  pengumpulan secara terperinci
Analisis dan pelaporan Diagnosa pengelompokan  Aset HKI Pemeriksaan/Verifikasi Penilaian (optional) PENYERAHAN Cakupan proyek pengelompokan kategori aset HKI Pemeriksaan dan memverifikasi Data Aset Kekayaan Intelektual Pelaporan akhir dan portfolio kekayaan intelektual
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Resources  Department),  c)  Divisi  Legal  (Kontrak dan Administratif),  d)  Divisi  Graphis, produksi dan pelayanan  informasi,  e)  Divisi Research, Engineering and  Development (Penelitian  dan Pengembangan), f) Semua Departemen atau Divisi Perusahaan
Step  2:  Mengkategorisasikan  HKI  berdasarkan kelas masing-masing
Tentukan  setiap  bagian  HKI  milik  perusahaan kepada salah satu dari empat kategori dibawah ini: a) Produk:  setiap  produk  yang  dipasarkan.  b) Proyek:  setiap  proyek  yang  masih  dalam  tahap konseptual.  c)  Area  fungsional:  setiap  kekayaan intelektual  yang  berkaitan  dengan  aktifitas perusahaan yang berdampak pada lebih dari satu produk atau proyek. d) Lain : setiap aset yang tidak sesuai dengan semua kategori diatas.
Step  3  :Mengaudit  kontrak  /  perjanjian  yang berbeda
Bagian  penting  dari  audit  HKI  adalah mengidentifikasi dan menilai kecukupan ketentuan yang  relevan  dalam  semua  perjanjian  yang menyangkut  perlindungan  HKI.  Bentuk-bentuk kontrak/perjanjian  tersebut  sebagai  berikut 18 :  a)
Perjanjian  Lisensi,  b)  Perjanjian  kerja  atau perjanjian  tugas  dalam  kedinasan,  c)  Perjanjian Joint  Venture  dan  Perjanjian  Kolaborasi,  d) Perjanjian pemberian dana bantuan Penelitian dan Pengembangan,  e)  Perjanjian  Alih  teknologi,  atau
18 IP Audit-WIPO, tanpa halaman.
pengetahuan  (know  how)  atau    perjanjian perbantuan teknik (technical assistance agreements),  f)  Perjanjian  Desain  dan pengembangan,  g)  Perjanjian  penyelesaian sengketa,  h)  perjanjian  waralaba,  i)  perjanjian royalti,  j)  perjanjian  pemasaran,  k)  Perjanjian distribusi  /  Distributor,  l)  Perjanjian  perwakilan penjualan,  m)  perjanjian  Konsultasi  atau manajemen, n) perjanjian outsourcing,o) perjanjian Pemeliharaan  dan  perbaikan,  p)  Perjanjian Pengalihan material, q) perjanjian pemrograman, r) perjanjian  kode escrow (sehubungan  dengan perangkat lunak).

## Step  4:  Mendeteksi  pelanggaran  hak  kekayaan intelektual
Mengkaji  ulang  segala  kebijakan  perusahaan sehubungan  dengan  penegakan  hukum  hak kekayaan  intelektual  sebagai  sistem  sendiri  atau untuk menghormati hak hukum pihak lain. Jika aset HKI tersebut dimiliki oleh perusahaan maka suatu audit  dapat  memberikan  informasi  mengenai apakah  aset  yang  dimaksud  dilanggar  oleh  pihak lain.

## Step 5: Menyusun Laporan Audit HKI
Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan  penulisan  deskripsi  dari  beragam aset HKI yang telah di audit, dengan memberikan rincian  teknis  tambahan  dan  spesifik  dari  setiap aset tersebut, dengan menangkap kembali proses
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dan kontribusi dari setiap aset kekayaan intelektual dengan rincian signifikan.
Setelah  dideskripsikan  aset  tersebut, kemudian  mempersiapkan  laporan  tertulis  untuk setiap  aset  HKI  dengan  review  memakai pendekatan, a) kajian hukum. Menilai lanjutan dari keberlakuan dan pengakuan hukum hak kekayaan intelektual  untuk  setiap  aset  HKI  yang  ditemukan dalam auditing , di yuridiksi mana HKI tersebut di daftarkan  atau  diajukannya  aplikasi    permohonan. b)  kajian    teknis.  Tentukan  apakah  aset  tersebut masih  relevan  dengan  proses  kegiatan  bisnis perusahaan atau  operasi  perusahaan.  c)  kajian komersial.  Menilai  kontribusi  kompetitif  aset (misalnya  apakah  hilangnya  aset  akan  merugikan perusahaan atau membantu pesaingnya).

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dikemukan diatas, diperoleh simpulan sebagai berikut:
1. Peran  dan  Kedudukan Audit  HKI  sebagai sarana  antisipasi  dan/atau  minimalisasi  risiko kerugian bisnis
Hak  Kekayaan  intelektual  telah  menjadi komoditas  bisnis  yang  signifikan  saat  ini,  dimana perusahaan  tidak  lagi  memandang  HKI  sebagai aset  tidak  berwujud  yang  hanya  dijadikan pelengkap dalam roda kegiatan bisnis. Namun HKI telah  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kekuatan  pasar  dan  ekonomi.  Sehingga  tidak sedikit perusahaan mengalami beragam risiko baik
risiko operasional ataupun risiko hukum dan risiko reputasi  apabila  tidak  menjaga  dan  mengelola bahkan mempertahankan HKI perusahaan tersebut dari pihak lainnya.
Audit HKI berbasis risiko lebih menekankan pada  bagaimana  posisi  perusahaan  agar  tetap waspada  pada  persaingan  bisnis  agar  tidak terjerumus  pada  tindakan-tindakan  pelanggaran hukum  hak  kekayaan  intelektual  ataupun  dengan adanya risiko tersebut mampu mendeteksi  potensi keuntungan  nilai  dan ekonomi  dari  aset  HKI  yang dimiliki  perusahaan,  misalnya  semestinya perusahaan  mendapatkan  royalti  dari  lisensi  HKI, akibat  dari  tidak  terkelolanya  atau  diabaikannya peranan HKI bagi perusahaan.
2. Implementasi dan Langkah-Langkah Pelaksanaan  audit  HKI  bertujuan  mencegah risiko bisnis
Pelaksanaan  audit  HKI  berbasis  risiko dapat  dilakukan  secara  periodik  tergantung  dari kebijakannya, namun dalam situasi-situasi dibawah ini,  perusahaan  mesti  melakukan  auditing  HKI. siatuasi  tersebut  meliputi:  a)  sebelum  berdirinya perusahaan baru, dimana perusahaan membutuhkan  kesadaran  terhadap  aset  tidak berwujud yang dimilikinya atau mungkin dibutuhkan untuk  dilindungi.  b)  ketika  sebuah  bisnis  didirikan yang  mempertimbangkan  pelaksanaan  kebijakan baru,  standar,  atau  prosedur  baru  yang  berkaitan dengan  kekayaan  intelektual.c)  ketika  sebuah bisnis  mempertimbangkan  untuk  melakukakan pendekatan  baru  pemasaran,  atau  berencana
Program Studi Magister Ilmu Hukum
untuk mere-organisasi perusahaan melalui merger, likuidasi,  joint  venture,  dan  kolaborasi  usaha,  d) ketika  seorang  personil  perusahaan bertanggung jawab pada pengelolaan kekayaan intelektual.
Batasan review dalam melaksanakan audit HKI  adalah Pertama,  tim  auditor  yang  terdiri advokat  /  konsultan  HKI  atau  personil  intern perusahaan perlu mengidentifikasi  terlebih dahulu semua aset kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, tim  auditor  mengidentifikasi setiap  masalah  yang  ada  sehubungan  dengan kepemilikan  hak  kekayaan  intelektual  atau  setiap kekeliruan  dalam  pemberlakuan  kekayaan intelektual  perusahaan. ketiga, tim  auditor mesti mengidentifikasi  aset  kekayaan  intelektual perusahaan yang tidak dilindungi hukum HKI.
Mekanisme  auditing  HKI  yang  mengarah pada perlindungan perusahaan dari beragam risiko dimulai  dari  langkah  pertama,  menginventarisasi setiap  aset  Hak  Kekayaan  Intelektual  perusahaan dari setiap divisi/departemen perusahaan. Langkah kedua, mengelompokan HKI berdasarkan kelasnya. Langkah  ketiga,  mengaudit  setiap  kontrak  / perjanjian  yang  berbeda  yang  dilakukan perusahaan.langkah  keempat,    meneliti  dan mempelajari  setiap  aset  HKI.  langkah  kelima, mendeteksi  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual perusahaan. Langkah keenam, menyusun Laporan Audit HKI.

## 2. Saran
Berkaitan  dengan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka  penulis menyarankan:
1. Dibuatnya tools yang  lebih  komperehsif dan  divisi  khusus  berkenan  dengan  audit HKI  berbasis  risiko.  hal  ini  dikarenakan keberadaan    audit  HKI  pada  mayoritas perusahaan  di  Indonesia  belum  menjadi bagian  signifikan  yang  terintegrasikan dalam  struktur  organisasi  perusahaan, namun masih menjadi material terkecil dari internal  audit  secara  keseluruhan, sehingga  hal  demikian  memberikan indikasi  bahwa  audit  HKI  masih  belum menjadi  salah  satu  strategi  bisnis perusahaan dalam mengantisipasi perusahaan  menghadapi  beragam  risiko kerugian bisnis ataupun dalam peningkatan komoditas  keuntungan  nilai  dan  ekonomi. Penulis  berpandangan  bahwa  audit  HKI berbasis  risiko  merupakan  bagian  penting dalam  tata  kelola  perusahaan  khususnya dalam mengamankan dan menginventarisir aset  HKI  yang  tidak  terlepaskan  dari perspektif  ekonomi  bahwa  aset  HKI  yang lebih  memberikan  manfaat  nilai  dan ekonomi  bagi  perusahaan  daripada  aset berwujud lainnya.
2. Materi  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual, saat  ini,  telah  menjadi  bagian  integral dalam  pendidikan  hukum  disetiap fakultas
Program Studi Magister Ilmu Hukum
hukum di beberapa Universitas Indonesia, sehingga penulis menyarankan agar materi audit  HKI  bisa  menjadi  satu  ilmu  praktis seperti  halnya  materi-materi  hukum  bisnis lainnya,  yang  diajarkan  khusus  disetiap Fakultas  Magister  Ilmu  Hukum  program studi Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Budi  Maulana,  Insan  &  Dwi  Koendoro  BR, Komik tentang  Perlindungan  HAKI  di Indonesia, Jakarta: Yayasan Klinik HAKI dan Japan  International  Cooperation Agency (JICA), 2001

## Ria Budiningsih, Catharina dkk., Intellectual
Property Rights: Elementary, Asia Law Group: AusAID, 2001

## Darmodiharjo,  Darji  &  Shidarta, Pokok-Pokok
Filsafat  Hukum,  cetakan  VI,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
Fajar,  Mukti  &  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
G. Kumaat, Valery, Internal Audit, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011
Hadisuprapto,  Paulus, Peraturan  Akademik  dan Pedoman  Penyusunan  Tesis  Magister Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro, Semarang:  Program  Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Undip, 2009
Hanitijo  Soemitro,  Ronny, Metodologi  Penelitian Hukum  dan  Jurimetri,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990
Hariyani,  Iswi, Prosedur  Mengurus  HAKI  yang Benar,  Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia, 2010
I. Indrawijaya, Adam, Perilaku Organisasi, cetakan VI,  Jakarta:  Sinar  Baru  Algensindo,
2000
Kurniawan,  Ardeno, Audit  Internal  Nilai  Tambah Bagi  Organisasi,  Yogyakarta:  BPFE- UGM, 2012
M.  Poloma,  Margaret, Contemporary  Sociology Theory (Sosiologi Kontemporer), Jakarta: Rajawali Pers, 2000 Mertokusumo, Sudikno, Teori  Hukum, cetakan VI, Yogyakarta:
Cahaya
Atma
Pustaka,2012
Mulyadi, Auditing, Jakarta: Salemba Empat, 2002
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Nawawi  Arief,  Barda, Kebijakan  Formulasi
Ketentuan  Pidana  dalam  Peraturan Perundang-undangan, Semarang:
Penerbit Pustaka Magister, 2012
Purwosutjipto,  H.M.N.,  Pengertian  Pokok  Hukum Dagang  Indonesia  1:  Pengetahuan Dasar  Hukum  Dagang,  Jakarta:
Djambatan, 1995
Randal  J.  Elder  dkk., Jasa  Audit  dan Assurance:Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia), Jakarta: Salemba Empat, 2011
Redjeki  Hartono, Sri, Hukum  Ekonomi  Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2007

## Redjeki  Hartono,  Sri, Hukum  Asuransi  dan

## Perusahaan  Asuransi,  Jakarta:  Sinar
Grafika, 1995
Serikat  Putra  Jaya,  Nyoman, Hukum  dan  Hukum Pidana  diBidang  Ekonomi,  Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012
Soekardono,  R., Hukum  Dagang  Indonesia  Jilid  I, Jakarta, Dian Rakyat, 1993
Soerapati, Oentoeng, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, Salatiga: FH UKSW,

## 1999
J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2010
Faisal, Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
Stacey & Halpern, etc, Protecting your Company’s Intellectual  Property Through  an  IP Audit:  a  Guide  for Small  to  Mid-Sized Businessess,USA: Execsense,  Inc. 2012
Widodo,Erna  &  Mukhtar, Konstruksi  ke  Arah Penelitian  Deskriptif,  Yogyakarta: Avyrouz, 2000
Wignjosoebroto, Sutandyo, Silabus Metode Penelitian Hukum, Surabaya:Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Laporan  Tahunan  2012  Annual  Report, Turning Challenges  Into  Growth  Opportunities, Jakarta:  PT  Astra  Internasional  tbk, 2012
___________,Annual Report Laporan Tahuan 2011 Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Intelektual  Kementerian  Hukum  dan HAM RI, Jakarta; Ditjen HKI, 2011

## ___________,IP Panorama, The Most Advanced E-
Learning  Content  on  Intellectual Property  for  Your  Business  IP
Panorama  Modules,  IP  Panorama  10: IP Audit, The World Intellectual Property Organization-WIPO Website, 2012

## B. Karya Ilmiah, Jurnal, dan Artikel
Ch’ang,  Sharyn  &  Marina  Yastreboff, Intellectual
Property  Auditing,  A  Road    to  Riches,
(Sydney:  Journal  of  Research  and Practice in Information Technology, Vol. 35, No. 3   Agustus, 2003
W  Cochran,  William, Intellectual  Property  Audits, makalah tanpa tahun
Santoso,  Budi, Hukum  Hak  Cipta,  Catatan Perkuliahan pada Magister Ilmu Hukum Universitas  Diponegoro,  Semarang 2013
C. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Amandemen 1945 Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang Hak Cipta
Undang-Undang  No.  14  Tahun  2001  tentang Paten
Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001  tentang Merek
Undang-Undang  No.  30  Tahun  2000  tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang  No.  31  Tahun  2000  tentang Desain Industri
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2001  tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Undang-Undang  No.  7  Tahun  1997  tentang Dokumen Perusahaan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
D. Internet dan Koran
_________, Website  Gerang  Indah  Nusantara Diluncurkan, Surat Kabar Fokus Jateng, Minggu 22 September 2013
Yunita  Kristanti,  Elin, Pelanggaran  Hak  Cipta, Indonesia Masuk Daftar Hitam AS,
(http://life.viva.co.id/news/read/53933- indonesia_masuk_daftar_hitam_as), diposting  pada  1  Mei  2009,  diakses pada 11 September 2013
Nur Rahayu, Risna, Pemerintah Tangani 44 Kasus Pelanggaran HKI,
( http://jogja.okezone.com/read/2012/07/ 10/661440/pemerintah-tangani-44- kasus-pelanggaran-hki ,  diakses  pada
10 September 2013
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Tanpa  Nama, Sejarah  HAKI (Dedikasi  Peringatan
Hari HAKI Sedunia 26 April 2011,
http://duniakuro.wordpress.com/?s=Seja rah+HAKI+%28dedikasi+peringatan+ha ri+HAKI+sedunia+26+April+2011%29 ),
diposting  pada  10  Juli  2012,    diakses pada 11 September 2013