## PENERAPAN FUNGSI KELUARGA DAN PERAN LINTAS SEKTOR PADA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KALIMANTAN SELATAN
Warjiman 1 , Theresia Ivana 2 , Ermeisi Er Unja 3 , Lanawati 4 , Uniek Mulyaning Sari 5 , Yunitia Insani 6 dan Oktriyanto 7
1,2,3,4 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin Jalan Zafri Zam-Zam, No.8. Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, 735116,
5,6 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Gatot Subroto No.9, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan , Indonesia, 70235.
7 Pusat Riset Kependudukan - Badan Riset dan Inovasi Nasional Jalan Gatot Subroto No.10, RT.2/RW.2, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
e-mail : meisiunja10@gmail.com 1,2,3,4 , litbangbkkbnkalsel@gmail.com 5,6 , oktriyanto@yahoo.com 7

## ABSTRAK
Melalui  program Pembangunan  Keluarga,  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  (Bangga Kencana), pemerintah menginginkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga melalui Program Kampung KB. Isu-isu strategis yang muncul salah satunya adalah rendahnya keluarga yang mengetahui delapan fungsi keluarga dimana peran keluarga dalam pembangunan karakter  bangsa  belum  menggembirakan.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  dilakukan  untuk mengidentifikasi penerapan delapan fungsi keluarga dan peran lintas sektor pada Kampung KB di Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan cross sectional study dengan pendekatan mix method dimana  data  dikumpulkan  menggunakan  instrumen  kuesioner  8  fungsi  keluarga  dan wawancara  terstruktur.  Sampel  pada  penelitian  ini  berjumlah  175  keluarga  dan  8  orang informan  yang  tersebar  di  5  Kampung  KB  Percontohan  di  5  kabupaten/kot a di  Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ke 8 fungsi keluarga yang dijalankan oleh setiap keluarga dalam kategori “Baik” dan “Cukup”. Semua fungsi terlihat beraneka ragam dari  setiap  kabupatennya.  Peran  lintas  sektor  dari  setiap  kabupaten  baik  instansi  pemerintah maupun  swasta,  memiliki  dampak  yang  besar  dalam  pengembangan  pembangunan  di masyarakat. Semakin banyak lintas sektor yang terlibat, maka semakin banyak perubahan yang terjadi di masyarakat menjadi lebih baik. Pemerintah disarankan untuk tetap bisa melanjutkan program Bangga Kencana dengan fungsi monitoring yang lebih baik lagi.
Kata kunci : Delapan Fungsi Keluarga, Kampung KB, lintas sektor

## ABSTRACT
Through  the  Program  Pembangunan  Keluarga,  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (Bangga  Kencana),  the  government  wants  population  development  and  family  development through the Program Kampung KB. One of the strategic issues that arise is the lack of family knowledge  of  family  functions  where  the  role  of  the  family  in  the  development  of  the  nation's character has not been encouraging, therefore this study was conducted to identify the application of eight family functions and cross-sectoral roles. This research is a cross sectional study with a mix method approach where data is collected using a questionnaire instrument consist of eight family functions and structured interviews. The sample in this study amounted to 175 families and 8 informant spread over five Kampung KB Percontohan (Pilot Family Planning Village) in five districts/cities  in  Kalimantan  Selatan.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  eight  family functions carried out by each family are in the "Good" and "Enough" categories. All functions look different from each district. The role of cross-sectors, both government and private agencies, has a major impact on the development of development in the community. The more cross-sectors involved,  the  more  changes  that  occur  in  society  for  the  better.  The  government  is  advised  to continue the Bangga Kencana program with a better monitoring function.
Keywords : Eight Family Functions, Family Planning Village, cross-sectoral roles

## PENDAHULUAN
Keluarga merupakan poin utama dalam mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan dalam  sebuah  negara.  Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan  dan  pembangunan  keluarga, mengamanatkan  penduduk  sebagai  modal dasar  pembangunan.  Sebagai  modal  dasar sebuah  pembagunan,  maka  setiap  keluarga di Indonsesia diharapkan mampu melaksanakan  dan  memaksimalkan  fungsi- fungsi  di  dalam  keluarga.  Fungsi  tersebut dikenal sebagai: (1) Fungsi Keagamaan, (2) Fungsi  Sosial  Budaya,  (3)  Fungsi  Cinta Kasih,  (4)  Fungsi  Perlindungan,  (5)  Fungsi
Reproduksi, (6) Fungsi Sosial dan
Pendidikan,  (7)  Fungsi  Ekonomi,  serta  (8) Fungsi  Pembinaan  Lingkungan  (Peraturan Pemerintah Nomor 87, 2014).
Studi-studi  terdahulu  mencatat  poin penting  terkait  peran  besar  keluarga  dalam menciptakan  masyarakat  yang  sehat  yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan  sebuah  negara.  Dalam  studi- studi tersebut, diungkapkan bahwa keterbatasaan  masyarakat  menerapkan  8 fungsi  keluarga  di  atas,  mengakibatkan timbulnya  masalah  kesehatan,  kemiskinan, kasus  penganiayaan,  rendahnya  tingkat pendidikan, penurunan kualitas dan kepuasan  hidup  pada  remaja  (Carlson  & Magnusan,  2011;  Case  &  Paxson,  2002; Krok,  2016;  Ho et  al., 2016;  Bidang
Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN  Provinsi  Kalimantan  Selatan, 2020). Sebagai contoh, WHO
menginformasikan  pada  tahun  2016,  angka kematian  di  dunia  yang  diakibatkan lingkungan  yang  tidak  sehat  berkisar  13,7 juta  orang.  Hal  ini  dikaitkan  dengan rendahnya  penerapan  fungsi  lingkungan dalam keluarga (WHO, 2016).
Selain  masalah  tersebut, Center  for Disease Control and Prevention (CDC) pada tahun  yang  sama,  menunjukan  bahwa ketidakmampuan keluarga mengembangkan fungsi ekonomi dan perlindungan mengakibatkan  angka  penganiayaan  anak, baik fisik, psikologis, seksual dan pengabaian terjadi di banyak negara (CDC, 2016). Di sisi lain, studi lainnya mencatat hal penting bahwa ketidakmampuan atau keterbatasaan  keluarga  menerapkan  fungsi cinta kasih dan keagamaan dalam keluarga,
mengakibatkan anak dalam keluarga tersebut  cenderung  memiliki  kualitas  hidup yang buruk dan memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah (Krok, 2016; Ho et al., 2016). Masalah lainnya muncul dalam masyarakat berkaitan dengan ketidakmampuan menerapkan fungsi reproduksi dalam keluarga. Hasil penelitian
Hood, dkk., (2009) sebelumnya di Amerika, menemukan  bahwa  anak  remaja  dalam keluarga  yang  tidak  menerapkan  fungsi
reproduksi cenderung melakukan hubungan seksual pada usia muda, antara 15-19 tahun. Kondisi  yang  tidak  ideal  dalam  penerapan fungsi reproduksi ini, mengakibatkan meningkatnya angka kehamilan dan kematian  pada  ibu  melahirkan  (WHO, 2017).  Tidak  hanya  hal  tersebut,  fungsi reproduksi  yang  tidak  berjalan  dalam keluarga, juga meningkatkan praktik seksual berisiko  yang  dilakukan  remaja,  bahkan penggunaan obat-obatan, dan risiko terinfeksi HIV (CDC, 2019).
Penjelasan  di  atas  menunjukan  bahwa penerapan fungsi keluarga adalah suatu poin penting dalam keberhasilan sebuah program pembangunan dalam suatu negara. Keluarga sebagai  gambaran  kecil  dari  sebuah komunitas,  harus  mampu  menerapkan fungsi-fungsinya agar tercipta pondasi yang sehat dan ideal dalam masyarakat. Penerapan  8  fungsi  keluarga  ini,  pada dasarnya  telah  difasilitasi  oleh  pemerintah melalui  program  Pembangunan  Keluarga, Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (Bangga Kencana) yang dikelola oleh Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Nasional  (BKKBN).  Meski  demikian, tantangan  besar  dalam  program  tersebut berasal  dari  pemahaman  dan  kesadaran masyarakat  terkait  8  fungsi  keluarga  yang masih  rendah.  Hal  ini  dibuktikan  dalam Rencana  Strategi  (Renstra)  BKKBN  tahun
2020-2024 yang mencatat bahwa
pemahaman  dan  kesadaran  keluarga  terkait 8 fungsi tersebut baru mencapai angka 38% (Renstra BKKBN, 2020).
Sebagai bentuk dukungan dan komitmen tersebut,  pada  tahun  2016  pemerintah meluncurkan  program  kampung  KB,  yang berfokus pada program pembangunan multi sektor dengan berorientasi pada pemberdayaan  keluarga  dan  masyarakat. Program KB dibentuk untuk memaksimalkan  kemampuan  masyarakat dalam menerapkan 8 fungsi keluarga. Meski demikian,  program  tersebut  menemukan banyak tantangan, terutama terkait motivasi masyarakat  untuk  terlibat  dalam  kegiatan pengembangan  kampung  KB.  Salah  satu upaya yang dilakukan oleh BKKBN adalah dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja)  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten. Tim  ini  diisi  oleh  lintas  sektor  yaitu
Perwakilan  BKKBN  Provinsi, Organisasi Perangkat  Daerah  Keluarga  Berencana ( OPDKB),  Pemerintah  Daerah,  Badan
Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  (PMD),  Dinas Kesehatan,  dan  dinas  lain  yang  dianggap strategis. Melalui tim Pokja, koordinasi dan komunikasi  antara  Kampung  KB  binaan dapat terjalin (Bidang Pengendalian
Penduduk  Perwakilan  BKKBN  Provinsi Kalimantan Selatan, 2020). Provinsi  Kalimantan  Selatan  pun,  telah menjalankan program tersebut yang dibawahi  langsung  oleh  BKKBN  Provinsi Kalimantan Selatan. Program tersebut, telah berjalan di berbagai kabupaten di Kalimantan  Selatan.  Akan  tetapi,  dalam laporan Normajatun (2018), yang dilakukan pada Kampung Keluarga Berencana- Kampung  Baiman  (KKB-KB)  di  Kota Banjarmasin,  ditemukan  bahwa  program pembinaan
masih belum optimal dikembangkan.  Pengembangan  lebih  fokus pada fungsi pembinaan lingkungan. Temuan tersebut berbanding terbalik dengan temuan pada  provinsi  lain,  masalah  pengembangan justru  lebih  pada  masalah  internal  program yang terkait anggaran (Zultha, 2017).
Penjelasan tersebut mengidentifikasikan bahwa  permasalahan  dalam  pengembangan program  di  wilayah  Kalimantan  Selatan diakibatkan dari pemahaman dan pengetahuan  masyarakat  terkait  8  fungsi keluarga. Sehingga, sangat penting mengukur sejauh mana gambaran penerapan 8  fungsi  keluarga  yang  berada  di  wilayah binaan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.  Di  sisi  lain,  penting  pula  untuk mengeksplorasi  seberapa  besar  peran  dari lintas  sektor  yang  berada  di  wilayah Kampung  KB  binaan  terlibat  dalam memaksimalkan penerapan 8 fungsi tersebut.  Melalui  pengukuran  terhadap gambaran  penerapan  tersebut  dan  juga eksplorasi  terhadap  keterlibatan  lintas sektor, analisis terhadap hambatan penerapan 8 fungsi keluarga dapat terdeteksi. Ke depannya, temuan terkait hal tersebut  dapat  menjadi  dasar  pertimbangan bagi  BKKBN  dan  sektor  terkait  dalam merumuskan kebijakan, program yang akan
dilaksanakan  bahkan  anggaran  yang  akan digunakan .

## METODE PENELITIAN
Pengambilan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan selama bulan Agustus 2021, di 5 (lima)  kabupaten/kota  wilayah  Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu di Desa Kampung Baru, Kabupaten Tanah Laut; Desa Barokah, Kabupaten  Banjar;  Desa  Bitahan  Baru, Kabupaten  Tapin;  Desa  Simpang  Empat, Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara;  dan  Desa Biuku, Kota Banjarmasin.
Teknik sampling yang digunakan adalah
non probability sampling dengan
pendekatan quota sampling. Jumlah sampel yang  terlibat  adalah  175  keluarga  dari  5 kampung KB percontohan di 5 kabupaten di Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Sementara untuk informan dari lintas sektor sebanyak 8 informan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan  kuesioner  untuk  mengukur gambaran  penerapan  8  fungsi  keluarga.
Sementara untuk mengeksplorasi keterlibatan  lintas  sektor  dalam  penerapan tersebut menggunakan wawancara terstruktur  dengan  bantuan  panduan  daftar pertanyaan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif dimana bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan
mengenai  gambaran  penerapan  8  fungsi keluarga  dan  keterlibatan  lintas  sektor. Analisa dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini, karakteristik keluarga  yang  terlibat  sangat  beragam. Adapun  karaktistik  responden  dapat  dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Responden
N o Karakteristik Responden N Persentas e 1 Umur a.      < 25 Tahun 27 15% b.     26-45 Tahun 102  58% c.      >45 tahun 46 26% Total  100% 2 Jenis Kelamin a.      Laki-laki 52 30%
b.     Perempuan 123  70% Total 100% 3 Tipologi Keluarga a.      Keluarga utuh  129  74% b.     Keluarga tidak utuh 46 26% Total 100%
Sumber: Data Primer 2021
Apabila dilihat dari data di atas, kisaran usia  26-45  tahun  merupakan  usia  keluarga yang  paling  dominan  pada  5  kabupaten tempat  penelitian.  Usia  tersebut  masuk  ke dalam  kelompok  usia  dewasa  produktif. Usia  tersebut  adalah  usia  yang  sangat  ideal untuk mengolah informasi baru di sekitarnya. Rasily, dkk., (2016) menjabarkan usia mempengaruhi perkembangan  daya  tangkap  dan  pola  pikir seseorang.  Bertambahnya  umur  seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang diperolehnya.
Bila  dilihat  dari  hal  tersebut,    potensi untuk  memaksimalkan  penerapan  8  fungsi keluarga  sangat  mungkin  dilakukan  oleh keluarga.  Bila  penerapan  ini  dikaitkan dengan pemahaman dan pengetahuan, maka usia seseorang kemungkinan besar memberikan peranan penting dalam penerapan tersebut.
Sementara  itu,  responden  yang  terlibat mayoritas  berjenis  kelamin  perempuan. Banyaknya  perempuan  yang  terlibat  dalam penelitian  ini,  dikaitkan  dengan  adanya kontruksi  sosial  di  masyarakat  yang menganggap bahwa fungsi keluarga merupakan  tanggung  jawab  perempuan. Studi  terdahulu,  memaparkan  bagaimana perempuan  dikontruksikan  sebagai  ibu dalam  keluarga  yang  memiliki tugas  utama mendidik  dan  menjaga  kesejahteraan  fisik dan psikologis keluarganya (Dimyati, 2018). Bila  dihubungkan  dengan  penerapan  8 fungsi  keluarga,  temuan  ini  akan  menjadi tantangan  ke  depannya  bagi  pemerintah dalam  memaksimalkan  potensi  keluarga sebagai penunjang pembangunan
berkelanjutan.  Hal  ini  disebabkan,  8  fungsi keluarga  adalah  fungsi  yang  kompleks  dan membutuhkan  banyak  peran  di  dalamnya. Artinya,  bila  penerapan  fungsi  keluarga  ini hanya dibebankan pada ibu atau perempuan dalam keluarga tersebut, maka potensi tidak
maksimalnya  penerapan  8  fungsi  keluarga dapat terjadi.
Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa tipologi  keluarga  yang  terlibat  mayoritas adalah keluarga utuh. Artinya, keluarga yang terlibat  dalam  penelitian  ini  dikategorikan sebagai keluarga yang ideal untuk menerapkan  8  fungsi  keluarga.  Studi sebelumnya,  menguraikan  bahwa  tipologi keluarga  utuh  maupun  tidak  utuh,  menjadi faktor  yang  mempengaruhi  relasi  dalam keluarga tersebut. Pada keluarga yang utuh, perhatian  terhadap  isu  fisik,  psikologis  dan sosial anggota keluarga cenderung mendapatkan  perhatian  yang  maksimal. Sehingga,  potensi  menerapkan  8  fungsi keluarga  bisa  maksimal.  Sementara  pada keluarga yang tidak utuh, penerapan 8 fungsi keluarga ini bisa tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikatikan dengan adanya kecenderungan  pada  keluarga  yang  tidak utuh, perhatian terhadap 3 isu tersebut di atas terabaikan (Willis, 2009).
Selanjutnya,  hasil  terkait  penerapan  8 fungsi keluarga, dapat dilihat pada tabel 2, di bawah ini.
Tabel 2. Penerapan 8 fungsi keluarga
Kabupat en Penerapan 8 Fungsi Keluarga Total % Kurang Cukup Baik F % F % F % Kota Banjarma sin 1 3% 11 31 % 23 66 % 35 100 % Kabupate n Banjar 3 9% 12 34 % 20 57 % 35 100 % Kabupate n Tapin 3 9% 14 40 % 18 51 % 35 100 % Kabupate n Hulu Sungai Utara 3 9% 17 49 % 15 43 % 35 100 % Kabupate n Tanah Laut 0 0% 12 34 % 23 66 % 35 100 % Total  10 6% 66 38 % 99 57 % 175 100 % Sumber: Data Primer 2021
Melalui  proses  pengukuran  kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa penerapan 8 fungsi keluarga di 5 desa percontohan KB pada  5  kabupaten  wilayah  binaan  BKKBN Provinsi  Kalimantan  Selatan  adalah  baik dengan presentase sebesar 57%.
Ada  banyak  faktor  yang  dapat  menjadi penyebab  dari temuan  tersebut.  Bila  dilihat dari  telaah  literatur,  penerapan  fungsi keluarga ini sangat dipengaruhi oleh struktur keluarga,  latar  belakang  kultural  dan  status ekonomi keluarga (Banovcinova et al, 2014; Dai & Wang, 2015). Faktor demografi, usia dan pendidikan juga berperan penting dalam keberhasilan  penerapan  8  fungsi  keluarga (Pamungkas, dkk., 2018).
Bila dikaitkan dengan karakteristik usia responden yang terlibat, dapat dilihat bahwa usia  responden  adalah  usia  ideal  untuk mengolah  pengetahuan  yang  diterima dengan memaksimalkan latar belakang yang dimilikinya. Ditambah lagi adanya kelompok  kerja  dan  kader  BKKBN, dianggap  sebagai  faktor  tambahan  yang membantu keluarga memaksimalkan pemahamannya terhadap 8 fungsi keluarga, sehingga  keluarga  yang  ditemukan  dalam penelitian  ini  mampu  menerapkan  8  fungsi keluarga. Meskipun demikian, persentase tersebut tidaklah menggembirakan. Hal ini dikarenakan  persentase  57%  baik  tersebut diikuti  oleh  persentase  penerapan  yang cukup  baik  sejumlah  38%,  bahkan  masih ditemukan  6%  keluarga  yang  kurang  baik dalam  menerapkan  8  fungsi  keluarga tersebut.   Menurut peneliti,  persentase  baik yang hanya mencapai 57%  menggambarkan bahwa  penerapan  8  fungsi  oleh  keluarga masih  belum  optimal.  Kondisi  ini  perlu dieksplorasi  lebih  lanjut,  dikarenakan  studi sebelumnya  pada  Kampung  KB  di  kota Banjarmasin  pun  menemukan  hal  yang sama,  dimana  program  pembinaan  masih belum optimal dikembangkan (Normajatun, 2018).  Belum  optimalnya  penerapan  ini dikaitkan dengan adanya komponen dalam 8 fungsi  tersebut  yang  masih  kurang  dan cukup baik diterapkan oleh keluarga.
Analisis  terhadap  indikator  8  fungsi keluarga  dalam  penelitian  ini  menemukan bahwa  pada  fungsi  keagamaan  mampu diterapkan dengan baik dan cukup baik oleh keluarga  yang  berada  di  4  kampung  KB percontohan.  Akan  tetapi,  ada  1  kampung KB  percontohan  yang  masih  kurang  dalam penerapan fungsi tersebut. Peneliti
berpendapat  bahwa  kemampuan  keluarga dalam  menerapkan  fungsi  keagamaan
menjadi  sebuah  pondasi  yang  baik  dalam memaksimalkan fungsi keluarganya.
Dengan  berjalannya  fungsi  keagamaan, maka setiap keluarga menjadi individu yang memiliki  dasar  nilai  dan  prinsip  dalam kehidupan,  sehingga  dapat  membantu keluarga  menyadari  hal-hal  penting  terkait toleransi, gotong-royong dan tolong- menolong.  Di  sisi  lain,  fungsi  keagamaan akan  membantu  mengarahkan  keluarga dalam berdinamika di masyarakat, sehingga keluarga mampu menghadapi perbedaan dan memiliki sikap toleransi (Hood, et al., 2009). Berfungsinya  keagamaan  dalam  keluarga, akan mampu membantu keluarga menciptakan keluarga yang lebih
berkualitas, dikarenakan keyakinan terhadap agama  akan  membantu  individu  dalam bersikap  dan  berperilaku  lebih  baik,  dan mampu memaknai kehidupan menjadi lebih positif (Novitasari, dkk., 2021).
Sementara  pada  indikator  fungsi  sosial budaya,  mayoritas  ditemukan  keluarga mampu  menerapkan  fungsi  ini.  Meski demikian,  penelitian  ini  mencatat  poin penting bahwa di kelima tempat penelitian, masih ada keluarga yang kurang
menerapkan fungsi ini. Kurangnya
penerapan  fungsi  sosial  budaya,  dapat menjadi tantangan dalam pembinaan masyarakat.  Bila  dilihat  dari  Peraturan Pemerintah  Nomor  87  Tahun  2014  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana  dan  Sistem  Informasi  Keluarga, penerapan  fungsi  sosial  budaya  dalam keluarga akan membantu keluarga membentuk  norma  tingkah  laku  pada  anak dan  membina  kemampuan  sosialisasi  anak untuk  kemudian  mampu  menerapkan  nilai- nilai  kultural  dalam  keluarga  (Peraturan Pemerintah  Nomor  87  tahun  2014). Meskipun  demikian,  penelitian  ini  juga menemukan  adanya  kampung  KB  yang memang dinamika masyarakatnya berkaitan dengan adat dan budaya, atau kampung yang masih menerapkan sistem adat, lebih mampu menerapkan fungsi ini.
Sama  halnya  dengan  penerapan  fungsi sosial  budaya,  secara  merata,  di  semua
Kampung  KB  binaan  masih  ada  keluarga yang kurang menerapkan fungsi cinta kasih dalam  keluarga.  Bila  dikaitkan  dengan tipologi  keluarga  yang  ditemukan  dalam penelitian ini, temuan ini menjadi mungkin terjadi  dikarenakan responden  yang  terlibat juga  berasal  dari  keluarga  yang  tidak  utuh. Sehingga,  ketidakutuhan  dalam  keluarga dapat menjadi hambatan untuk menerapkan fungsi cinta kasih secara maksimal. Hal ini perlu  menjadi  sebuah  perhatian  bagi pemerintah, bahwa tidak semua ketidakmampuan penerapan tersebut dikarenakan  pengetahuan  keluarga,  masih ada kemungkinan bahwa kurangnya penerapan  bisa  terkait  dengan  tipologi keluarga  itu  sendiri.  Sehingga  asumsi  ini perlu diukur lebih lanjut.
Pada  fungsi  perlindungan,  peneliti menemukan  mayoritas  cukup  baik  dalam menerapkannya.  Artinya,  sebagian  besar keluarga masih
belum maksimal menerapkan fungsi perlindungan. Sementara fungsi ini, sangat penting untuk menciptakan rasa  aman  dan  nyaman  dalam  keluarga sehingga  keharmonisan  keluarga  dapat terjalin  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  87, 2014). Apabila keluarga tidak mampu secara maksimal  menerapkan  fungsi  ini,  maka keluarga berpotensi tidak mampu melindungi  anggota  keluarga  khususnya anak,  dari  tindakan-tindakan  yang  dapat merugikan  fisik,  psikologis  dan  sosialnya. Hal  ini  berarti  keluarga  tidak  mampu menjamin keamanan dan kenyamanan, baik dalam  hal  relasi  dalam  keluarga,  sosial, maupun hak terhadap kesehatan.
Terkait  penerapan  fungsi  reproduksi, ditemukan bahwa mayoritas mampu menerapkan  fungsi  ini  dengan  cukup  baik dan  baik.  Meski  demikian,  penelitian  ini menggarisbawahi  temuan  terkait  masih  ada keluarga  yang  kurang  menerapkan  fungsi ini. Ini menjadi catatan penting, dikarenakan penerapan fungsi ini bertujuan agar keluarga mampu meneruskan keturunan dan memelihara serta merawat anggota
keluarganya,  serta  memelihara  kesehatan
reproduksi  dalam  keluarga  (Peraturan Pemerintah Nomor 87, 2014).
Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan  bahwa  konsep  terkait  fungsi reproduksi  ini  masih  sangat  konservatif, yaitu terkait seksualitas individu. Sehingga, keluarga yang menjadi responden mengakui bahwa  pemahaman  terkait  konsep  fungsi reproduksi  ini  masih  berkisar  antara penggunaan KB dan jumlah anak. Pemahaman ini berbanding terbalik dengan konsep terkait fungsi reproduksi, yang mana fungsi  ini  mencakup  kemampuan  keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi
anggota  keluarganya,  sehingga  mampu menentukan usia ideal menikah bagi anggota keluarganya. Selain itu, fungsi ini juga akan mampu mencegah terjadinya kasus pernikahan dini ataupun angka kematian ibu dan bayi.
Kemudian,  terkait  penerapan  fungsi sosialisasi  dan  pendidikan,  ditemukan mayoritas  keluarga  menerapkan  fungsi  ini dengan  cukup  baik  dan  baik.  Ini  berarti, keluarga yang di lima Kampung KB binaan tersebut mampu menerapkan fungsi tersebut,
meskipun belum optimal. Peneliti
menemukan bahwa, keluarga sudah mampu menerapkan  salah  satu  indikator  dalam fungsi  tersebut,  dimana  keluarga  mampu mendidik  anak  sesuai  dengan  tingkat perkembangannya, serta mampu memfasilitasi  pendidikan  anak  dengan  cara menyekolahkan anak. Aplikasi yang dilakukan oleh keluarga telah selaras dengan fungsi  keluarga  menurut  BKKBN  yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014.
Sementara itu, peneliti menemukan pula bahwa keluarga mampu menerapkan fungsi ekonomi dengan cukup baik dan baik. Yang berarti  keluarga  mampu  mencari  sumber- sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan  keluarga.  Keluarga  juga  mampu mengatur  kebutuhan  finansial  berdasarkan prioritas dalam keluarga. Selain itu, keluarga juga  mampu  menerapkan  konsep  berhemat dan  menabung.  Ini  berarti,  keluarga  telah mampu mengelola keuangan dan kebutuhan
ekonominya.  Selaras  dengan  hasil  tersebut, BKKBN mengemukakan pula bahwa fungsi ekonomi  adalah  fungsi  dimana  keluarga mampu  mencari  sumber  penghasilan  dan memanajemen finansial berdasarkan prioritas  kebutuhan  keluarga  (Peraturan
Pemerintah Nomor 87, 2014). Terakhir,  peneliti  menemukan  bahwa keluarga mampu menerapkan fungsi pembinaan  lingkungan  dengan  baik  pada Kampung KB Percontohan. Peneliti mencatat bahwa mayoritas keluarga mampu memodifikasi  lingkungan  yang  lebih eco friendly . Keluarga juga mampu
memanfaatkan  lingkungan  tanpa  merusak kondisi  sekitar.  Rerata  keluarga  telah mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan  tanaman  obat  keluarga  (toga). Keluarga  juga  mampu  mengelola  sampah rumah  tangga  dan  membuangnya  pada tempat  yang  telah  disediakan.  Terkait penggunaan  listrik,  mayoritas  keluarga mampu  menghemat  penggunaan  listrik dengan menghidupkan alat elektronik sesuai dengan kebutuhan.
Temuan  tersebut  menunjukan  bahwa keluarga  telah  mampu  menjalankan  fungsi pembinaan  lingkungan.  Yang  mana,  fungsi tersebut dapat dijalankan dengan melakukan perubahan  gaya  hidup  yang  lebih  ramah lingkungan (Wirdhana, I., et al., 2012).
Keberhasilan keluarga dalam menerapkan  fungsi  tesebut  erat  kaitannya dengan  peran  lintas  sektor  terkait.  Dimana keluarga  di  Kampung  KB  Percontohan mendapatkan fasilitas dari lintas sektor yang mendorong keluarga mampu memaksimalkan fungsi tersebut. Selain  gambaran  penerapan  8  fungsi keluarga yang diukur, peneliti juga melakukan  eskplorasi  terhadap  keterlibatan lintas  sektor  dalam    memaksimalkan penerapan  8  fungsi  tersebut.  Melalui eksplorasi tersebut, didapakan 4 tema utama yaitu:
(1)  Jenis lintas sektor yang terlibat Hasil  temuan  penelitian  menunjukan bahwa  peranan  lintas  sektor  sangatlah penting  dalam  mengakomodasi  masyarakat
menerapkan  8  fungsi  keluarga.  Peneliti menemukan  bahwa  sektor  yang  terlibat dalam  pengembangan  kampung  KB  di wilayah provinsi Kalimantan Selatan berasal dari sektor pemerintahan dan sektor swasta. Sektor terkait yang terlibat dalam pengembangan  kampung  KB  memiliki  staf khusus  yang  bertujuan  untuk  proses koordinasi  dengan  wilayah  binaan  sektor tersebut.  Rerata  dari  sektor  yang  terlibat berasal dari sektor pemerintahan.
(2)  Program kegiatan yang dijalani Program kegiatan yang dijalani masing- masing  sektor  terkait  disesuaikan  dengan program  mereka  dan  kebutuhan  dari  desa yang dibina. Program-program yang diberikan  oleh  sektor  terkait  lebih  banyak mendukung  fungsi  kesehatan  dan  fungsi ekonomi  masyarakat.  Pelaksanaan  program berjalan secara terstruktur dan terkoordinasi dengan pihak desa terkait. Koordinasi yang terstruktur  ini  diakui  oleh  lintas  sektor terkait,  menjadikan  kegiatan  pembinaan tidak  menemukan  hambatan  berarti.  Selain itu, untuk memaksimalkan pembinaan yang diberikan, lintas sektor terkait juga menyediakan  fasilitas  yang  mendukung kegiatan. Adapun fasilitasi tersebut sebagian besar berupa fasilitas umum yang bertujuan untuk  meningkatkan  fungsi  ekonomi  dan kesehatan masyarakat.
(3)  Pengetahuan terkait 8 fungsi keluarga Hasil temuan penelitian juga
mendapatkan  bahwa  ada  lintas  sektor  yang tidak  mengetahui  8  fungsi  keluarga,  tetapi seluruh  lintas  sektor  yang  diwawancarai mengetahui  keberadaan  kampung  KB. Program-program  yang  dilaksanakan  juga selalu  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi, baik  setahun  sekali  maupun  sebulan  sekali. Ini  berarti,  tidak  semua  lintas  sektor  yang terlibat tahu terkait 8 fungsi keluarga. Meski demikian,  semua  lintas  sektor  mengetahui status  desa  yang  menjadi  binaan  mereka adalah kampung KB.
(4)  Keterlibatan  lintas  sektor  berkaitan erat  dengan  kesadaran  dan  keaktifan masyarakat
Peneliti menemukan fakta menarik dari proses pembinaan yang dilakukan oleh lintas sektor  yang  ditemui.  Seluruh  sektor  yang ditemui  mengungkapkan  hal  yang  sama bahwa  program  mereka  bisa  berjalan dikarenakan  ada  koordinasi  yang  baik  dari aparat  desa  dan  pihak  sektor  terkait.  Dari sini, peneliti berpendapat bahwa kelancaran program  ataupun  peranan  lintas  sektor sangat berkaitan erat dengan kesadaran dan keaktifan  masyarakat  itu  sendiri.  Sebagai contoh,  kampung  KB  Simpang  4  menjadi kampung  KB  yang  berkembang  dengan sangat  pesat.  Program  pengembangan  yang mereka  miliki  merupakan  hasil  koordinasi terstruktur  dari  dinas  terkait  dengan masyarakat.  Di  sisi  lain,  Kampung  KB Bitahan Baru menjadi contoh peranan lintas sektor  berkaitan  erat  dengan  kesadaran dan keaktifan  masyarakat.  Kemampuan  aparat desa merancang program dan menawarkannya  ke  pihak  swasta  dengan metode lelang membuat sektor swasta dapat berperan dalam proses pembinaan masyarakat sekitarnya.
Temuan-temuan  yang  telah  dipaparkan di  atas,  menunjukan  bahwa  lintas  sektor terkait  telah  melakukan  perannya  dengan baik.  Akan  tetapi,  beberapa  lintas  sektor terutama  lintas  sektor  swasta  masih  belum mengetahui dan memahami terkait 8 fungsi keluarga.  Sehingga  hal  ini  membuat program  pembinaan  dan  pendampingan yang mereka rancang menjadi terbatas hanya pada peran ekonomi dan kesehatan saja. Bila dikaitkan  dengan  gambaran  penerapan  8 fungsi  keluarga  yang  sebelumnya  dibahas, dapat  dilihat  salah  satu  alasan  mengapa fungsi  pembinaan  lingkungan  dan  fungsi ekonomi mampu diterapkan oleh keluarga di 5  kabupaten  dengan  optimal,  sangat  erat kaitannya dengan peran lintas sektor dalam menyediakan  lingkungan  dan  fasilitas  yang mendukung.
Meskipun pada hasil wawancara  ada  temuan  yang  bertolak belakang  terkait  fungsi  reproduksi  dan perlindungan  antara  lintas  sektor  dan keluarga.  Dimana  hasil  ukur  terhadap  2 indikator  tersebut  menunjukan  hasil  cukup,
bahkan  ada  yang  kurang,  sementara  lintas sektor  kesehatan  sangat  berperan  maksimal dalam  fungsi  ini.  Hal  ini  menurut  peneliti, perlu  diukur  atau  dieksplor  lebih  lanjut, untuk  memastikan  apakah  ada  kaitannya antara partisipasi keluarga dengan keoptimalan peran lintas sektor.

## SIMPULAN
Temuan yang telah dipaparkan sebelumnya,  menunjukan  bahwa  mayoritas keluarga  yang  berada  di  5  Kampung  KB Percontohan  di  wilayah  binaan  BKKBN Kalimantan Selatan telah mampu
menerapkan dengan baik 8 fungsi keluarga. Meskipun  pada  beberapa  indikator  fungsi tersebut  masih  ada  yang  kurang  baik penerapannya,  namun  secara  garis  besar keluarga  mampu  menggerakan  fungsi- fungsi  tersebut.  Kemampuan  keluarga menerapkan 8 fungsi tersebut, erat kaitannya dengan  peranan  lintas  sektor.  Keterlibatan lintas  sektor  dalam  menyediakan  fasilitas sangat membantu
masyarakat mengoptimalkan 8 fungsi tersebut. Terlebih pada kampung KB yang aktif secara mandiri melakukan  koordinasi  dengan  lintas  sektor terkait,  memudahkan  lintas  sektor  untuk berpartisipasi  dalam  penerapan  8  fungsi keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  Nasional.  (2020). Rencana
Strategis BKKBN 2020-2024 .
Banovcinova,  A.,  Levicka,  J.,  &  Veres,  M.
(2014).  The  impact  of  poverty  on  the family  system  functioning .  Procedia- Social  and  Behavioral  Science ,  132, 148-153. doi:10.1016/j.sbspro.2014.04.291. Diakses tanggal 10 oktober 2021.
Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (2020).
Bungai  Rampai  Kampung  KB  Provinsi
Kalimantan Selatan .
BKKBN.  (2020). Kampung  KB .  [Online] Available at: https://kampungkb.bkkbn.go.id . Diakses pada tanggal 3 Maret 2021.
Carlson,  M.  J.,  Magnuson,  K.  A.  (2011). Low-Income  Fathers’  Influence  on Children. Annals  of  the  American Academy of Political and Social Science 635 (2011): 95–116.
Case,  A.,  Paxson,  C.  (2002).  “Parental Behavior  and  Child  Health,” Health Affairs 21 (2002): 164–78.
CDC. (2017). Reproductive Health . [Online] Available at: https://www.cdc.gov/nchs/fastats/repro ductive-health.htm Diakses pada tanggal 10 April 2021.
CDC.  (2019). Sexual  Risk  Behaviors  Can Lead to HIV, STDs, & Teen Pregnancy . [Online] Available at: https://www.cdc.gov/HealthyYouth/sex ualbehaviors/index.htm  Diakses  pada tanggal 10 April 2021.
Dai,  L.  &  Wang,  L.  (2015).  Review  of family  functioning. Journal  of  Social Sciences , 3(12),134-141. Doi:10.4236/jss.2015.312014 Dimyati,  Azima.  (2018). Peran  dan  Tugas Perempuan Dalam Keluarga. Pengabdian  kepada  Masyarakat  UBL Journal.
Ho, T. W., Mei, C. J., Wei, H. C., Chin, T.
T.  (2016).  Relationship  among  Family Support, Love Attitude, and Well-being of  Junior  High  School  Students.
Universal  Journal  of  Educational
Research 4(2): 370-377, 2016. [Online] Available at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1089 688.pdf. Diakses pada tanggal 10 April
2021.
Hood  Jr,  R.  W.,  Hill,  P.  C.,  &  Spilka,  B.
(2009). The  psychology  of  of  religion: An empirical approach 4eds . New York: The Guilford Press. Diakses tanggal 21 Juni 2021.
Krok,  D.  (2016). Examining  the  Role  of Religion In a Family Setting: Religious Attitudes  And  Quality  of  Life  Among Parents and Their Adolescent Children. [Online] Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/1
0.1080/13229400.2016.1176589
Diakses pada tanggal 10 April 2021.
Normajatun,  Malawat,  S.H.,  Fibriyanita,  F. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana - Kampung Baiman (KKB-KB) di Kota Banjarmasin. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik  As  Siyasah ,  3  (2), November 2018.
Novitasari, Kusuma, Aji Ratna, & Zulfiani, Dini.  (2021).  Pelaksanaan  Program Pembangunan  Keluarga  Kependudukan Dan  Keluarga  Berencana  (Bangga Kencana)  Kota  Samarinda. eJournal Administrasi Publik. Diakses tanggal 18 Oktober 2021.
Pamungkas,  R.  A.,  Chramroonsawasdi,  K., &  Vatanasomboon,  P.  (2018).  Family functioning  integrated  with  diabetes self-management:  A  concept  analysis. Frontiers  of  Nursing, 5(3),  199-206. doi:10.1515/fon-2018-0027 Peraturan  Pemerintah  Nomor  87  Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga,  KB  dan  Sistem  Informasi Keluarga. Rasily, Ar-Oktarisa., Dewi, Puspita Kusuma.  (2016).  Faktor  -  Faktor  Yang Mempengaruhi  Tingkat  Pengetahuan Orang Tua Mengenai Kelainan Genetik Penyebab  Disabilitas  Intelektual  Di
Kota  Semarang. Jurnal  Kedokteran Diponegoro Vol.  5  Nomor  4.  (Diakses Tanggal 15 Januari 2020)
Willis, Sofyan S. 2009. Konseling Keluarga . Bandung: Alfabeta.
Wirdhana,  I.,  et  al.(2012). Komunikasi Efektif  Orangtua  dengan  Remaja .
Jakarta: BKKBN.
WHO. (2016). Public Health and Environment .  [Online]  Available  at: https://www.who.int/data/gho/data/the mes/public-health-and-environment. Diakses pada tanggal 10 April 2021.
WHO.  (2017). Maternal  and  Reproductive Health https://www.who.int/data/gho/data/the mes/maternal-and-reproductive-health Diakses pada tanggal 10 April 2021.
Zultha,  N.  (2017). The  Implementation  of Kampung  KB  Program  to  Reduce Poverty (A Study at Kota Karang Raya Village,  Sub-District  of  Teluk  Betung Timur, Bandar Lampung) . Skripsi Tidak Diterbitkan.