## PEMULIHAN HAK ATAS TANAH EX-GAFATAR PASCA PENGGUSURAN DAN PEMULANGAN DARI KALIMANTAN

## Hasanuddin Muhammad
IAIN Metro
Email : hasanuddinmuhammad86@gmail.com

## Abstract
The  decision  of  The  Indonesian  Ulema  Council  for  Gerakan  Fajar  Nusantara  (Gafatar)“as organitation is deviat causes eviction and repatriation forcibly by government from Borneo. Around 8000 members of Gafatar group was repatriated from west Borneo. They are from several  regions  in  Indonesia  like  Jakarta,  West  Java,  and  Lampung.  It  is  infraction  human right. Government as responsibler should save and fill rights for ex-Gafatar because of the eviction. Members of ex-Gafatar get financial loss like material effects and immaterial effects. Government  as  responsibler  on  saving  and  filling  human  right  should  make  policy  for restoring  ex-Gafatars  right.  Especially  it  is  change  all  of  ex-Gafatars  asset  at  Borneo.  The Purpose  of  the  article  is  the  extending  view  of  law  about  infraction  human  right  of  ex- Gafatar, Although organitation of Gafatar was reputed as organitation is deviate from The Indonesian Ulema Council, but justice based on constitution 1945th must be doing as shape responbility  state  to  it  citizen.  because  of  eviction  and  repatriation  forcibly  from  Borneo. Hopefully, the article can will be solve solution to justice for ex-Gafatar.
Keyword : Responbility, State, Eviction Gafatar .

## Abstrak
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  Gerakan  Fajar  Nusantara  (Gafatar)  sebagai organisasi  sesat  telah  mengakibatkan  pengusiran  dan  pemulangan    secara  paksa  oleh pemerintah  dari  Kalimantan.  Ada  sekitar  8.000  anggota  Gafatar  yang  dipulangkan  dari Kalimantan Barat. Mereka berasal dari beberapa daerah di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Jawa  Barat,  Banten  dan  Lampung.  Hal  ini  merupakan  bentuk  pelanggaran  hak  asasi manusia.  Pemerintah  selaku  penanggungjawab  sudah  seharusnya  melindungi  dan memenuhi  hak-hak  eks  Gafatar,  karena  akibat  pengusiran  tersebut.  Anggota  eks  Gafatar mengalami  kerugian  materil  harta  benda  seperti  tanah  dan  kerugian  immateril  dengan hilangnya  rasa  kenyamanan  karena  dianggap  sesat.  Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk memberikan pandangan hukum tentang pelanggaran HAM bagi para eks Gafatar, meskipun organisasi Gafatar dianggap sesat oleh MUI, tetapi rasa keadilan harus tetap dijalankan yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Kata kunci : Tanggung jawab, Negara, Aliran Gafatar

## PENDAHULUAN
Pada  awal  tahun  2016  pemberitaan  terkait  organisasi  Gafatar  menjadi  pembicaraan hangat  di  media.  Gafatar  sebagai  organisasi  telah  dilarang  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  karena  dianggap  sesat.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  Gerakan  Fajar
Nusantara  (Gafatar)  masuk  dalam  kategori  aliran  yang  tidak  sesuai  dengan  agama  Islam. Anggota  Gafatar  tidak  menjalankan  kewajiban  sebagaimana  telah  diajarkan  dalam  agama islam  yaitu,  tidak  melaksanakan  ibadah  5  waktu,  tidak  berpuasa  Ramadhan, menterjemahkan  Al-  Quran  dengan  pemahaman  sendiri  serta  mengucapkan  kalimat syahadat yang berlainan dan menganggap kafir ajaran lain. 1
Badrudin  Haiti  yang  pada  saat  itu  menjabat  sebagai  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  mengatakan  bahwa  Gafatar  berencana  akan  mendirikan  negara  sendiri,  bahkan telah memiliki struktur pemerintahan. 2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat bagi organisasi Gafatar. Ketua MUI KH Maa’ruf  menjelaskan bahwa Fatwa MUI berisi tentang kesesatan Gafatar karena menganut ajaran Millah Ibrahim yang menyatukan ajaran Islam,  Nasrani  dan  Yahudi.  Gafatar  juga  merupakan    metamorfosis  Al-Qiyadah  Al- Islamiyah  dan  menjadikan  Ahmad  Musadeq  sebagai  pemimpinnya. 3 Dampaknya,  para anggota Gafatar menjadi sasaran karena dianggap berbahaya.
Puncaknya  terjadi  pemulangan  paksa  para  anggota  Gafatar  dari  Kalimantan  ke daerah asal masing-masing. Dari data yang didapat ada sekitar 1.119 orang pengikut Gafatar yang  dipulangkan  ke  Jawa  dari  Kalimantan  Barat.  Sedangkan  berdasarkan  data  dari Kementerian  Sosial,  setidaknya  ada  1.484  eks  Gafatar  di  sekitar  pengungsian,  442  di antaranya  masih  anak-anak. 4 Salah  satu  eks  Gafatar    Yudhistira  menjelaskan  bahwa setidaknya ada sekitar 700 eks anggota Gafatar yang menjadi korban pembakaran kamp di Mempawah.  Menurut  Kepala  Subbidang  Kerja  Sama  Direktorat  Perlindungan  Sosial Bencana Sosial Kementerian Sosial M. Safi'i Nasution ada sekitar 8.000 anggota Gafatar yang dikembalikan  dari  Kalimantan  Barat.  Mereka  berasal  dari  beberapa  daerah  di  Indonesia antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Lampung. 5
Berdasarkan  pemberitaan  media,  Sutinah  salah  satu  eks  anggota  Gafatar  yang
1 Hasan Almutahar, “Penyebab Konflik Antara Pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Dan Masyarakat Mempawah Timur,” Sosiohumaniora 19, no. 1 (Maret 2017): h. 19-20.
2 Prihandoko_carep, “Kapolri: Gafatar Ingin Dirikan Negara Sendiri,” Tempo, 25 Januari 2016, Diakses pada  01-10-2016  pukul  10.30Wib,  https://nasional.tempo.co/read/739121/kapolri-gafatar-ingin- dirikan-negara-sendiri.
3 “Fatwa  MUI  nyatakan  Gafatar  sesat,”  BBC  News  Indonesia,  diakses  pada  01-10-2016  pukul  12.17 Wib,  diakses  17  Mei  2018,  http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160202 _indonesia_mui_gafatar _sesat.
4 Gilang Fauzi, “Pemerintah Pulangkan 1.119 Mantan Pengikut Gafatar,” nasional, Diakses pada 09- 04-2016 pukul 23.20 wib., diakses 17 Mei 2018, https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20160122 130848-20-106025/pemerintah-pulangkan-1119-mantan-pengikut-gafatar.
5 Tempo, 8.000 Anggota Gafatar Dipulangkan dari Kalimantan Barat,  https://m.tempo.co/read/news /2016/01/27/078739843/8-000-anggota-gafatar-dipulangkan-dari-kalimantan-barat,  diakses  pada 01-10-2016 pukul 10.35Wib
dipulangkan, dia mengatakan bahwa dia menyesal dipulangkan, kehidupan di sana sudah enak.  Untuk  rumah  tidak  mengontrak  dan  sudah  mendapat  pekerjaan.  Di  sana  Sutinah merasakan suasana baru, dia bekerja sebagai petani dan diberi tanah seluas 7 hektar. Selain Sutinah, ada Ayu yang dalam penjelasannya mengatakan  bahwa tujuan kami ingin bertani di sana (Mempawah). Di sana ayu telah diberi lahan seluas 10 hektar. 6 Dari pengakuan eks- Gafatar tersebut menunjukkan bahwa anggota Gafatar di Kalimantan diberikan tanah untuk dikelola  sebagai  mata  pencaharian  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka.  Keterangan serupa  juga  disampaikan  oleh    salah satu  eks  anggota  Gafatar  di Metro  yang  mengatakan ada kurang lebih 50 hektar tanah yang mereka tinggalkan di Kalimantan pasca pemulangan para eks-Gafatar. 7
Kerugian  secara  materi  yang  dialami  oleh  para  eks  anggota  Gafatar  tidak  bisa diabaikan begitu saja, apalagi mencoba menghindar dari upaya pemenuhan tanggung jawab negara. Sebab di dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (4) dijelaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh  siapa  pun.  Oleh  karena  pemulangan  paksa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah mengakibatkan kerugian terhadap eks-Gafatar, maka sudah seharusnya pemerintah sebagai bertanggungjawab atas pelaksanaan tegaknya hak asasi manusia.
Pemerintah  berkewajiban  memberikan  solusi  atas  kerugian  yang  mereka  alami. Jangan sampai permasalahan kerugian materi akibat pemulangan paksa eks-Gafatar menjadi preseden  buruk  sebagai  salah  satu  bentuk  pelanggaran  HAM.  Menurut  Maria  S.W Sumardjono  permasalahan  terkait  tanah  sangat  menyentuh  keadilan  dan    sifat  tanah termasuk  langka  serta  terbatas.  Tanah  adalah  kategori  kebutuhan  dasar  hidup  setiap manusia.  Membuat  suatu  kebijakan  terkait  pertanahan  bukan  hal  yang  mudah.  Apalagi menghasilkan kebijakan yang memberikan kedilan bagi semua pihak. Setiap kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah    yang  tidak  mengakomodir  kepentingan  masyarakat  secara umum  akan  menimbulkan  resistensi,  untuk  itu  perlu  ada  kebijakan  yang  berfungsi  untuk mengoreksi atau memulihkan keseimbangan tersebut. 8
Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Maria S.W Sumardjono bahwa tidak mudah untuk  menghasilkan  kebijakan  yang  mencerminkan  rasa  keadilan  di  dalam  permasalahan pertanahan.  Apalagi  dalam  konteks  permasalahan  Gafatar  yang  secara  sepihak  telah
6 PT VIVA MEDIA BARU- VIVA, “Disambut Pramuka, Eks Gafatar Tetap Menyesal Dipulangkan – VIVA,” 27 Januari 2016, diakses pada 09-04-2016 pukul 23.53 wib., https://www.viva.co.id/berita/nasional/ 728464-disambut-pramuka-eks-gafatar-tetap-menyesal-dipulangkan.
7 Aziz, Wawancara, Eks-Gafatar, 27 Januari 2016.
8 Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan   Regulasi dan Implementasi (Jakarta: Kompas, 2006).
dirugikan akibat pemulangan secara paksa yang mau tidak mau harus meninggalkan lahan dan mata pencarian mereka di Kalimantan. Maka pemerintah perlu memberikan solusi yang solutif. Pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai pelindung warga negara dan lebih jauh  dan  memberikan  keadilan  bagi  eks-Gafatar  yang  tanahnya  dicabut  secara  paksa. Negara  harus  menjamin  tegaknya  prinsip equality  before  the  law (persamaan  kedudukan  di depan hukum). 9
Dalam tulisan ini akan disoroti Bagaimana dampak pemulangan eks Gafatar secara paksa  dari  Kalimantan  oleh  pemerintah,  dan  Bagaimana  tanggung  jawab  negara  untuk melindungi hak eks- pasca pemulangan oleh pemerintah dari Kalimantan.

## PEMBAHASAN

## PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA
Perlindungan  hukum  merupakan  bentuk  perlindungan  kepada  subyek  hukum berbentuk instrumen hukum yang dapat bersifat preventif  maupun yang bersifat represif. Dengan  demikian  perlindungan  hukum  dimaknai  sebagai  berjalannya  fungsi  hukum, dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 10
Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh negara wajib memuat  tiga  yaitu  pertama  penghormatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  kedua perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dan  yang  ketiga  Pemenuhan  terhadap  Hak Asasi  Manusia.  Dalam  hal  ini  negara  wajib  mengambil  tindakan  positif  dalam  rangka melindungi  warga  negaranya  dari  tindakan-tindakan  yang  mengarahkan  kepada pelanggaran HAM baik yang dilakukan perusahaan swasta maupun negara sendiri. 11
Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum harus mampu menghadirkan setidaknya  tiga  hal  sebagaimana  dijelaskan  oleh    A.V.Dicey. Pertama supremasi  hukum, yaitu  tidak  boleh  ada  kesewenang-wenangan,  sehingga  seseorang  hanya  boleh  dihukum jika  melanggar  hukum. Kedua kedudukan  yang  sama  di  depan  hukum,  baik  bagi  rakyat biasa  atau  pejabat  pemerintah.  Dan ketiga terjaminnya  hak-hak  manusia  dalam  undang- undang  atau  keputusan    pengadilan. 12 Supremasi  hukum  harus  ditegakkan  tanpa  ada
9 I Ketut Kartadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak (Denpasar: Udayana University Press, 2010), 173.
10 Ibid
11 Christanugra Philip, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional,” Lex administratum IV, no. 2 (Februari 2016): h. 34.
12 Ibid
diskriminasi  terhadap  satu  golongan.    Hak-hak  asasi  warga  harus  dihormati  dan ditegakkan oleh pengemban kekuasaan negara dimana pun dan kapanpun, bahkan ketika warga  menggunakan  kebebasannya  untuk  ikut  serta  mengetahui  jalannya  proses pembuatan kebijakan publik. 13 Bahwa supremasi hukum tidak hanya dilihat pada konteks law  in  action tetapi  juga  sedari  awal  pembentukan  hukum  harus  sudah  mencerminkan keadilan.
Negara  atau  pemerintah  adalah  penanggung  jawab  tegaknya  supremasi  hukum. Melalui  para stake  holder- nya, negara tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadialan sosial, kesejahtraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran. 14 Negara sebagai penjamin terwujudnya  kesejahtraan  masyarakat,  dalam  istilah  Bagir  Manan  dinamakan  sebagai negara hukum kesejahtraan pada pokoknya memuat tiga aspek utama yaitu aspek politik (yaitu  pembatasan  kekuasaan  negara),  aspek  hukum  (yaitu  supremasi  hukum,  asas legalitas, dan the rule of law ) dan aspek sosial ekonomi serta kesejahtraan umum. 15
Menurut John Locke, adanya negara harus mampu memelihara dan menjamin hak- hak alamiah seperti  hak hidup, hak merdeka, hak  atas harta benda sendiri.  Pemeliharaan dan penjaminan adanya hak-hak alamiah menurut John Locke  merupakan suatu keadaan dimana  manusia  hidup  bebas  dan  sederajat.  Dengan  adanya  jaminan,  masyarakat  dapat hidup  alami  mengembangkan  kehidupan  sesuai  dengan  potensi  masing-masing  tanpa adanya  perlakuan  istimewa  kepada  salah  satu  pihak.  Kondisi  sosial  merupakan  ruang hidup manusia yang rukun dan tentram sesuai hukum akal mengajarkan bahwa manusia tidak boleh menggangu hidup, kesehatan, kebebasan dan milik dari sesamanya. Apa yang dicita-citakan  oleh  John  Locke    merupakan  bentuk  ideal  terselenggaranya  negaranya. Sebagai  penganut  teori  perjanjian  masyarakat,  John  Locke  menjelaskan  bahwa  kalau sejumlah manusia telah mencapai persetujuan paham untuk mendirikan suaut masyarakat atau pemerintahan, maka pada saat itu mereka menjadi satu dan membentuk badan politik, di  mana  bagian  terbesar  berhak  bertindak  dan  berhak  mengambil  keputusan. 16 Dengan adanya perjanjian masyarakat dalam pembentukan negara, masyarakat telah menyerahkan mandat  kepada  negara  untuk  menjadi  penanggungjawan  dalam  melindungi  dan memelihara  kehidupan  agar  tetap  berjalan  ideal,  yaitu  terciptanya  kondisi  yang  humanis
13 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2003), 22.
14 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Disertasi. (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 64.
15 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945 (Jakarta: Pustaka Harapan, 1994), h. 19.
16 Samidjo, Ilmu Negara (Bandung: Armico, 1986), h. 89.
dan egaliter.
J.J.  Rousseau  mengatakan  bahwa  negara  adalah  perserikatan  dari  rakyat  bersama- sama  yang  melindungi  dan  mempertahankan  hak  masing-masing  diri  dan  harta  benda anggota-anggotanya  yang  tetap  hidup  bebas  merdeka. 17 Negara  merupakan  kumpulan rakyat  yang  saling  melindungi  dalam  menjalani  kehidupan.  Perlindungan  dan pertahananan semata-mata dimaksudkan untuk menghadir suasana yang damai dan aman di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Konstitusi  negara  hadir  sebagai  jawaban  untuk  membatasi  adanya  keweweng- wewenangan  yang  akan  timbul  akibat  dari  perebutan  kekuasaan  dan  ekonomi.  Konstitusi merupakan  aturan  dasar  yang  dibentuk  dari  hasil  kesepakatan  oleh  pihak-pihak  yang berwenang  dan  telah  mendapat  legitimasi  dari  rakyat.  Hukum  dasar  yang  termuat  dalam konstitusi bersifat universal dan harus mengandung nilai-nilai kemaslahatan. Bagian-bagian yang  termuat  dalam  konstitusi  harus  memuat  tentang  tangggung  jawab  negara  sebagai konsensus bersama.
Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  konstitusi  negara  Indonesia  diawali dari  ide  dan  gagasan  untuk  membentuk  hukum  dasar  menjadi  pedoman  bersama  rakyat Indonesia.  Bahwa  dalam  UUD  1945  telah  diatur  tentang  bentuk  negara  Indonesia,  skema pemerintahan Indonesia, wewenang masing-masing badan pemerintahan, dan tentang hak asasi  manusia.  Secara  ekspisit  UUD  1945  telah  mengatur  tentang  adanya  tanggung  jawab pemerintah  untuk  melindungi  hak-hak  dasar  setiap  warga  negara  dalam  menjalankan kehidupan.  Perlindungan  terhadap  hak-hak  dasar  tersebut  merupakan  kebutuhan  utama yang  harus  dipenuhi  oleh  negara  secara  menyeluruh.  Antara  lain  seperti  hak  hidup,  hak beragama, hak memilih tempat tinggal dan pekerjaan, serta hak-hak dasar lainya.

## SEJARAH GAFATAR
Menurut  Tjahjo  Kumolo,  sejarah  terbentuknya  Ormas  Gafatar  dimulai  dari perpecahan  antara  Ahmad  Mussadek  dan  Panji  Gumilang.  Keduanya  merupakan  anggota Negara  Islam  Indonesia  (NII).  Setelah  perpecahan  tersebut,  Panji  Gumilang  mendirikan Ormas  baru  bernama  Negara  Islam  Malaya  (NIM).  Sementara  Mussadek  mendirikan  Al- Qiyadah  Al-Islamiyah  yang  kemudian  berganti  nama  menjadi  Komunitas  Milah  Abraham (Komar). Komar tidak bertahan lama, setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa ormas ini sesat. Diperkuat lagi dengan putusan pidana empat tahun terhadap pimpinannya  Ahmad  Mussadek  pada  2009  lalu.  Selanjutnya  untuk  menghilangkan  jejak, ormas  tersebut  berganti  nama  menjadi  Ormas  Gafatar  yang  dipimpin  Mahful  Muis  M.
17 Ibid , Ilmu Negara , h. 29.
Tumanurung dengan berkedok kegiatan yang bersifat sosial. 18 Gafatar sebagai gerakan baru lebih  condong  menawarkan  gerakan  sosial  keagaman.  Gafatar  memiliki  syahadat,  akan tetapi berbeda dengan syahadat dalam islam. Syahadat tersebut berbunyi Ashadu allâ illâha illa Allah, wa asyhadu anna al-Masih al - Maw’ud Rasulullah (saya bersaksi bahwa  tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa al - Masih al - Maw’ud adalah Rasullulah). Rukun Islam lainnya seperti salat, zakat, puasa, dan berhaji tidak diwajibkan dan bagi mereka yang bukan anggota  al-Qiyadah,  Millah  Abraham  dan  Gafatar  merupakan  musyrik  karena  tidak mengakui al - Masih al - Maw’ud. 19
Mahful  Muis  M.  Tumanurung  selaku  Ketua  Umum  Gafatar  periode  2011-2015 menjelaskan bahwa berdirinya Gafatar dilatarbelakangi kondisi generasi bangsa yang telah tergerus roda zaman sehingga bermental budak, tidak percaya diri yang penuh keangkuhan, keserakahan dan kemunafikan. Hal ini tidak lepas dari ajaran yang diimpor dari barat yang bernilai materialisme dan pragmatisme. Bangsa ini butuh juru selamat sebab bangsa ini telah berada  dalam  tepi  kebinasaan.  Untuk  itu  gafatar  hadir  dalam  rangka  membangun  mental dan karakter yang sesuai dengan kebenaran sejati. 20
Gafatar adalah singkatan dari Gerakan Fajar Nusantara yang merupakan organisasi massa.  Gafatar  didirikan  pada  14  Agustus  2011  dengan  diprakarsai  51  orang.  Organisasi berlambang Matahari ini  pertama kali dideklarasikan pada 21 Januari  2012 di Kemayoran, Jakarta  Pusat.  Beberapa  kegiatan  Gafatar  bersifat  sosial,  mulai  dari  donor  darah  sampai napak  tilas  memperingati  hari  Pahlawan  tahun  2012.  Mahful  M.  Manurung  selaku  Ketua Umum  Gafatar  menyatakan  bahwa  organisasi  ini  tak  akan  berevolusi  menjadi  organisasi keagamaan.  Hal  itu  ia  sampaikan  dalam  pidato  pembukaan  Rakernas  III  di  Gedung  Balai Sudirman.  Pendanaan  organisasi  Gafatar  didapatkan  melalui  iuaran  anggota  dan sumbangan warga dimana kegiatan Gafatar dilakukan. 21
Gafatar adalah Organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila. Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial dan budaya.Visi Gafatar adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan dan bermartabat di  bawah  naungan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  melalui  penyatuan  nilai-nilai  luhur  bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai
18 http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-2-II-P3DI-Januari-2016- 46.pdf. Diakses pada 09-04-2016 pukul 22.38
19 Fatmawati dan Vicky Diania, “Paradigma Dakwah Gafatar Di Dunia Maya Dalam Perspektif Shifting Paradigm,” MADANIA 20, no. No. 2 (Desember 2016): 137.
20 Mahful M Tumanurung, “Pidato Rakernas Dpp Gafatar,” 26 Januari 2015, Jakarta.
21 http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-2-II-P3DI-Januari-2016- 46.pdf. Diakses pada 09-04-2016 pukul 22.38
universal  agar  menjadi  rahmat  bagi  semesta  alam.  Misi  Gafatar  yaitu  memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan khususnya antar sesama elemen bangsa Indonesia serta dunia pada umumnya. Selain itu, juga memupuk saling pengertian dan kerja sama  antar  sesama  lembaga  yang  memiliki  kepedulian  dan  perhatian  terhadap  upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia. 22
Pendirian  organisasi  kemasyarakatan  Gerakan  Fajar  Nusantara  (Gafatar)  memiliki tujuan    pertama  sebagai  wadah  menghimpun  putra-putri  nusantara  dalam  menyatukan pemahaman  moral  kemanusiaan  dan  kebangsaan  yang  inklusif,  kokoh,  cerdas,  dan menyatu.  Kedua  Sebagai  sarana  komunikasi  dan  menumbuhkan  persaudaraan  diantara sesama  putra-putri  Nusantara  baik  di  Indonesia  maupun  di  negara-negara  lain  di  dunia. Ketiga Mempertahankan dan memperjuangkan cita-cita luhur bangsa yang termaktub dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Keempat  Mewujudkan  dan  melahirkan  kader- kader  pemimpin  bangsa  yang  jujur,  berani,  tegas,  adil,  cakap,  ber-integritas,  bijaksana, cerdas dan sehat, dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 23
Secara  ideologis,  Gafatar  mengusung  ajaran  Abraham  yaitu  hidup  dengan  ideologi Tuhan Yang Maha Esa.  Di mana dalam kehidupan senantiasa menghadirkan Tuhan sebagai jalan  kebenaran  sejati.  Kebenaran  sejati  inilah  akan  mengantarkan  umat  manusia  pada kedamaian  dan  kesejahteraan  dan  tidak  mengarah  kepada  kehidupan  yang  memandang kesejahteraan  dinilai  dari  hal  yang  bersifat  materi.  Jalan  demikian  merupakan  jalan  hidup yang diajarkan oleh Abraham bapaknya para nabi baik yang dalam keturunan Sarah yaitu Israel, keturunan Hajar nabi Ismail. 24
Deklarasi  pendirian  Gafatar  di  Lampung  dilakukan  pada  30  Juli 2012  bertempat  di Taman  Budaya  Lampung  Bandar  Lampung.  Gafatar  dalam  kiprahnya  di  daerah  aktif melakukan  pertemuan  secara  institusi  dengan  pemerintah  daerah  setempat.  Dalam pertemuan tersebut pengurus Gafatar memperkenalkan riwayat organisasi Gafatar  kepada pemerintah  daerah  setempat.  Gafatar  memperkenalkan  diri  sebagai  organisasi  yang bergerak  dalam  bidang  sosial  budaya.  Gafatar  juga  menjelaskan  komitemnnya  untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah di mana Gafatar berdiri. Dalam penjelasannya
22 Kuakap,  http://www.kuakap.com/2016/01/inilah-visi-misi-tujuan-tokoh-serta.html.  Diakses  pada 09-04-2016 pukul 23.10 Wib
23 http://www.kuakap.com/2016/01/inilah-visi-misi-tujuan-tokoh-serta.html.  Diakses  pada  09-04- 2016 pukul 23.10 Wib
24 Opcit , Mahful M Tumanurung, Pidato ........, 2015.
pengurus  Gafatar  daerah  mengajak  untuk  membumikan  nilai-nilai  pancasila  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 25

## GAFATAR HIJRAH KE KALIMANTAN
Menurut  Mahful  M.  Tumanurung,  dipilihnya  Kalimantan  sebagai  daerah  eksodus Gafatar  dikarenakan  Kalimantan  memiliki  lahan  yang  subur,  luas,  strategis,  dan  harga lahannya  terjangkau.  Program  pertanian  yang  dilaksanakan  di  Kalimantan  adalah  dalam rangka berjuang membangun bangsa lewat kedaulatan pangan. Sebab  di masa mendatang Indonesia  akan  terancam  krisis  pangan.  Gafatar  dalam  rangka  ikut  berkontribusi pembangunan bangsa ikut ambil bagian berjuang membangun bangsa ini lewat kedaulatan pangan. 26 Gafatar  telah  melakukan  eksodus  ke  sejumlah  provinsi  di  Kalimantan,  seperti Kalimantan  Barat  dan  Kalimantan  Tengah.  Mereka  mendirikan  pemukiman  di  daerah- daerah  tersebut  dan  memilih  beraktivitas  sebagai  petani.  Di  Kalimantan  Tengah,  Gafatar memilih  sejumlah  daerah  basis  pertanian,  seperti  Pulang  Pisau,  Palangka  Raya, Kotawaringin Timur, Sukamara, Barito Selatan dan Murung Raya. 27
Aziz  salah  satu  anggota  eks  Gafatar  menjelaskan  bahwa  awalnya  dia  mendengar berita    anggota  Gafatar  yang  berada  di  Kalimantan  berhasil  membuka  lahan  pertanian. Untuk  mengetahui  kebenarannya  Aziz  pergi  ke  Kalimantan  dan  melihat  keberhasilan tersebut  menguatkan  keinginan  Aziz  untuk  pergi  ke  Kalimantan  bersama  keluarga. 28 Aji salah  satu  anggota  Gafatar  bahwa  kegiatannya  di  Kalimantan  hanya  bercocok  tanam  dan bukan melakukan penyebaran agama. Mereka juga membuat sistem pengolahan air. Selain mengelola  pertanian,  eks  Gafatar  juga  mengelola  sistem  pengairan  air  bersih  yang dimanfaatkan  tidak  hanya  untuk  warga  Gafatar  akan  tetapi  juga  dimanfaatkan  warga  asli Kalimantan. 29
Zainal Abidin mengatakan bahwa motifnya pergi ke Kalimantan dikarenakan untuk memperbaiki ekonomi. Sebelum pergi ke Kalimantan, kehidupan ekonomi keluarga zainal serba kekurangan. Untuk itu Zainal memutuskan pergi ke Kalimantan untuk bertani dalam rangka memperbaiki kehidupan.
25 Dokumentasi Gafatar, Audensi Dengan Pemerintah Daerah Kota Metro
26 Zed  abidien,  “Kenapa  Gafatar  Memilih  Kalimantan,  Ini  Pengakuan  Ketua  Umum,”  Tempo,  26 Januari 2016, https://nasional.tempo.co/read/739492/kenapa-gafatar-memilih-kalimantan-ini- pengakuan-ketua-umum.
27 Gondo Utomo, “Penanganan Mantan Gafatar Di Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Komunikasi,” epistemé 11, no. No. 2 (Desember 2016): h. 405.
28 Aziz, Wawancara, Eks-Gafatar.
29 Pruwanto,  “Kisah-Kisah  Warga  Eks  Gafatar  Kalimantan  Barat,”  Tempo,  20  Januari  2016, https://nasional.tempo.co/read/737991/kisah-kisah-warga-eks-gafatar-kalimantan-barat.
Menurut Ade selama ia hidup di Kalimantan tak ada duka yang dirasakan. Dalam kesehariannya  selama  hidup  di  Kalimantan,  Ade  mengaku  hanya  menjadi  petani  untuk memenuhi  kebutuhan hidupnya  sehari-hari.  Selain  itu,  ia  juga  kerap bersosialisasi  dengan warga lain di sana. Ade juga menejlaskan bahwa tak pernah memikirkan hendak membuat negara  sendiri  bersama  Gafatar  selama  ini. 30 Menurut  versi  yang  berbeda  mengatakan bahwa hijrah ke Gafatar ke Kalimantan memiliki tujuan lain. Menurut Arif Sulisyanto yang merupakan kepala Kepolisian Kalimantan Barat, para anggota Gafatar tersebut eksodus ke Kalimantan dari berbagai daerah yang berada di Indonesia sejak bulan desember tahun 2015. Di  Kalimantan  Barat  mereka  membangun  kamp,  dan  hidup  ekslusif. Pada  saat  penyisiran melakukan  evakuasi  para  pengikut  Gafatar  dari  amukan  ribuan  warga,  pihak  polisi menemukan  buku-buku  ajaran  Milah  Abraham  dengan  Musadeq  sebagai  nabi.  Bahkan pihak  kepolisian  menemukan  dokumen  yang  menunjukan  ada  struktur  pemerintahan sendiri mulai dari gubernur sampai bupati dan kepala dinas. 31
Menurut  Khofifah  Indar  Parawangsa  yang  merupakan  Menteri  Sosial,  Gafatar mempunyai  arah  gerakan  untuk  mengubah  struktur  pemerintahan.  Khofiah  mengatakan bahwa selama ini para pengikut Gafatar dalam menjalankan aksi berselubung menjalankan misi  sosial.  Namun di  sisi  lain dalam aspek ajaran sudah melenceng dari  agama Islam. Di dalam  keseharian,  pengikutnya  melarang  ibadah  sebagaimana  Rukun  Islam,  seperti bersyahadat,  salat,  zakat,  berpuasa  Ramadhan  dan  berhaji.  Lebih  lanjut  Khofifah menjelaskan  bahwa  Gafatar  lebih  memilih  mengembangkan  ajarannya  di  wilayah Kalimantan ketimbang daerah lain di Indonesia karena kondisi alam Kalimantan yang masih banyak  lahan  kosong  dan  lebih  subur  dan  harga  lebih  terjangkau.  Selain  itu,  pengikut Gafatar menilai Kalimantan lebih aman ketimbang pulau lain. Sebagian besar, para pengikut Gafatar beralasan bergabung dengan kelompok tersebut hanya karena ingin bercocok tanam dan  ingin  mengembangkan  sektor  pertanian  sehingga   tidak  tergantung  pada  negara lainnya. 32
30 Lalu Rahadian, “Bahagia Di Kalimantan, Eks Gafatar Bingung Usai Dipulangkan,” nasional, diakses 22  Mei  2018,  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160127190520-20-107172/bahagia-di- kalimantan-eks-gafatar-bingung-usai-dipulangkan.
31 Hardani Triyoga, “Mengapa Gafatar Beramai-ramai Eksodus ke Bumi Kalimantan, Benarkah Mereka Hijrah?,”  detiknews,  diakses  22  Mei  2018,  https://news.detik.com/read/2016/01/25/192706/ 3126823/10/mengapa-gafatar-beramai-ramai-eksodus-ke-bumi-kalimantan-benarkah-mereka-hijrah.
32 “Politik  Indonesia  -  Wawancara  >  Khofifah  Indar  Parawansa:  Eks  Gafatar  Jangan  Dikucilkan,” diakses  22  Mei  2018,  http://www.politikindonesia.com/m/index.php?ctn=1&k=wawancara&i =73021-Khofifah-Indar-Parawansa:-Eks-Gafatar-Jangan-Dikucilkan.
Menurut Amin Djamaludin ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), hijrahnya  anggota  Gafatar  menuju  Kalimantan    merupakan  tahapan  untuk  mendirikan negara  Islam.  Tahap  pertama  yaitu Sirrun ,  yaitu  gerakan  rahasia,  berdakwah  rahasia,  dan merekrut  anggota  secara  rahasia  yang  menurut  Ami  telah  dilakukan  sejak  penobatan Moshaddeq tahun 2006 lalu dengan pembentukan Al-Qiyadah Al-Islamiyah hingga saat ini menjadi  Gafatar.  Tahap  kedua  yaitu Jahrun ,  berdakwah  secara  terang-terangan,  mengaji secara  terang-terangan,  merekrut  anggota  secara  terang-terangan.  Hal  ini  dilakukan  jika menurut perhitungan mereka kekuatannya telah mumpuni dalam melawan kekuatan kafir. Tahap  ketiga  Hijrah,  yaitu  representasi  dari  sejarah  perpindahan  dari  Mekah  ke  Medinah untuk berdirinya ibu kota negara yang mereka sebut Ummul Qura. Hal inilah yang menurut Amin yang sedang dilakukan anggota Gafatar. 33

## ASET EKS GAFATAR DI KALIMANTAN
Menurut Aziz, tanah yang mereka kelola di Kalimantan ada yang merupakan tanah sewaan dan ada yang merupakan tanah hasil pembelian. Tanah yang disewa dan tanah hasil pembelian  merupakan  tanah  penduduk  Kalimantan.  Para  eks  anggota  Gafatar  menempati tanah  seluas  66  hektar  untuk  pemukiman  dan  bertani.  Tanah  yang  mereka  tempati  di bangun  untuk  tempat  pemukiman.  Pemukiman  para  eks  gafatar  dibuat  dalam  bentuk kelompok-kelompok.  Aziz  menjelaskan  ada  sekitar  231  orang  yang  berasal  dari  lampung yang bermukim dalam kelompoknya. 34
Supardan menjelaskan bahwa mereka memperoleh tanah di Mempawah Kalimantan Barat  melalui  jual  beli.  Pembelian  tanah  tersebut  dilakukan  secara  patungan  bersama anggota  Gafatar  lainnya.  Untuk  ukuran  43  hektar,  mereka  membeli  dengan  harga  Rp. 600.000.000  (Enam  Ratus  Juta  Rupiah).  Tanah  hasil  pembelian  digunakan  untuk  lahan pertanian. Pemilihan Kalimantan sebagai lokasi pertanian dikarenakan tanah di Kalimantan subur. Pembelian tanah dilakukan pada bulan Agustus 2015. 35
Ria Norsan selaku Bupati Mempawah menyebutkan bahwa setidaknya ada sekitar 46 hektar tanah eks Gafatar yang berada di Mempawah. Selain itu juga terdapat 16 hektar lahan yang berada di Desa Moton. Termasuk aset benda bergerak berupa 6 ekor sapi, 4 unit mobil dan  92  unit  sepeda  motor.  Aset-aset  tersebut  merupakan  aset  Gafatar  yang  ditinggalkan
33 Triyoga, “Mengapa Gafatar Beramai-ramai Eksodus ke Bumi Kalimantan, Benarkah Mereka Hijrah?”
34 Aziz, Wawancara, Eks-Gafatar.
35 Tempo,  Tanah  Gafatar  di  Mempawah  Milik  Sembilan  Investor,  https://m.tempo.co/read/news /2016/02/01/058741258/tanah-gafatar-di-mempawah-milik-sembilan-investor.  Diakses  pada  28-09- 2016 pukul 5.50 Wib
pasca pengusiran secara paksa yang dilakukan terhadap warga eks Gafatar yang berada di Kalimantan. 36

## DAMPAK PASCA PEMULANGAN DARI KALIMANTAN
Pasca pengusiran Gafatar dari  Kalimantan, Aziz  salah anggota Gafatar berasal  dari Kota  Metro  beserta  keluarga  dikembalikan  ke  Metro.  Aziz  dan  keluarga  ditempatkan  di Panti  Asuhan  Bakti  Mulya.  Aziz  dan  keluarga  tidak  memiliki  tempat  tinggal  di  Metro sehingga  pihak  Pemeritnah  Kota  Metro  melalui  dinasnya    menempatkan  mereka  di  panti asuhan.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  Aziz  mendapatkan  dana  sukarela  dari beberapa donatur. Beberapa hari sampai di Metro, keluarga Aziz sempat dirawat di rumah sakit. Aziz dengan modal uang pemberian dari sukarelawan sempat menyewa kontrakan. 37
Aziz  menjelaskan  pasca  pemulangan,  kehidupan  ekonomi nol,  karena  semua  biaya telah dipakai untuk hidup selama di Kalimantan bercocok tanam. Kebanyakan dari mereka hanya  dititipkan  ke  tempat  sanak  saudara.  Penempatan  tersebut  hanya  bersifat  sementara waktu.  Untuk  selanjutnya  nasib  mereka  tidak  jelas.  Lebih  jauh  Aziz  menerangkan  bahwa untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dipersulit karena diharuskan memiliki surat pindah dari Kalimantan. 38
Cerita terkait ketidakjelasan nasib eks Gafatar juga dialami oleh Ismail. Ismail adalah eks  Gafatar  yang  berasal  dari  Lampung  Timur.  Awalnya  dia  merantau  ke  Jawa  untuk mengadu nasib di sana, namun setelah menikah dan tinggal di Bekasi, kehidupan ekonomi belum  mengalami  perkembangan  hingga  akhirnya  Ismail  memutuskan  ikut  dengan  prog- ram Gafatar untuk ke Kalimantan. Di sana Ismail bertani, dia menanamkan singkong seba- gai sumber pemenuhan ekonominya. Pasca pemulangan paksa dari Kalimantan, Ismail pu- lang ke Lampung Timur. Saat ini tidak bekerja dan masih menumpang dengan orang tua. 39
Epi  Widiantoanggota  eks  Gafatar  yang  berasal  dari  Lampung  Selatan  kondisinya juga tidak jelas setelah dipulangkan dari Kalimantan. Mereka ditolak oleh warga kampung di  mana  mereka  berasal,  alasannya  mereka  dianggap  sesat.  Padahal  semua  eks  Gafatar sudah  menjual  aset  mereka  yang  berada  di  Lampung  Selatan.  Ayi  Zubaidah  mengaku
36 “Aset  Eks  Anggota  Gafatar  di  Mempawah Digunakan  Warga  Setempat  | Kalimantan  Bisnis.com,” Bisnis.com,  diakses  22  Mei  2018,  http://kalimantan.bisnis.com/read/20160212/407/518565/aset- eks-anggota-gafatar-di-mempawah-digunakan-warga-setempat.
37 Rosdiana, Wawancara dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Metro, 25 Agustus 2016.
38 Aziz, Wawancara, Eks-Gafatar.
39 “Kisah Eks Gafatar Asal Desa Bojong Lampung Timur, Ikut Gafatar Karena Kemiskinan dan Tertarik Program  Kemandirian  Ketahanan  Pangan,” News  Lampung  Terkini (blog),  25  Februari  2016, http://newslampungterkini.com/news/3912/kisah-eks-gafatar-asal-desa-bojong-lampung-timur-ikut- gafatar-karena-kemiskinan-dan-tertarik-program-kemandirian-ketahanan-pangan.html.
dirnya  bersama  keluargany  sama  sekali  tidak  diperbolehkan  untuk  tinggal  dikampung halamannya di Desa Padan, Kecamatan Penengahan,  Jika ayi dan keluarga pulang makan akan  dibakar.  Padahal  menurut  Ayi  mereka  ingin  pulang  ke    kampung  halaman  meski sudah  tidak  memiliki  apa-  apa.  Ayi    berharap  kepada  pemerintah  setempat  agar  bisa memediasi warga, agar bisa diterima lagi dimasyarakat.  Ayi menjelaskan bahwa dia tidak minta  apa-apa  dari  pemerintah,  mereka  hanya  ingin  ada  upaya  pemerintah  agar  bisa diterima lagi di masyarakat. 40

## PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGUSIRAN DAN PEMULANGAN EKS GAFATAR
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  dasar  yang  tidak  dapat  dicabut  dan  dirampas karena  merupakan  hak  melekat  pada  setiap  individu.  Perundang-undangan  Indonesia secara tertulis telah mengamanahkan kepada negara untuk dapat memenuhi, menghormati dan  menegakan  hak  asasi  manusia  agar  setiap  warga  negara  dapat  memaksimalkan kehidupannya.  Pengabaian  terhadap  pemenuhan  dan  perlindungan  oleh  negara  terhadap hak asasi manusia merupakan bentuk pelanggaran hak asasi. Pelanggaran hak asasi manusia dimaknai  sebagai  bentuk  ketidakmauan  negara  dalam  melakukan  tugasnya  yaitu menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi warna negara.
Perlindungan  hukum  atas  hak  tanah  eks  Gafatar  merupakan  upaya  untuk melindungi  hak-hak  atas  tanah  eks  Gafatar  akibat  dari  pemulangan  secara  paksa  oleh pemerintah.  Pemulangan  secara  paksa  yang  dilakukan  terhadap  anggota  Gafatar  yang berada  di  Kalimantan  merupakan  bentuk  perampasan  hak  hidup  dan  hak  untuk mempertahankan kehidupannya sebagai mana diatur dalam pasal 28 A UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk nyata pelanggaran konstitusi, di mana anggota Gafatar yang berada di Kalimantan hidup dengan usaha mandiri dari bertani dan berkebun. Para eks Gafatar yang berada  di  Kalimantan  merupakan  para  pendatang  yang  berasal  dari  berbagai  daerah  di Indonesia.  Ada  yang  berasal  dari  Yogyakarta,  Surabaya,  Lampung,  dan  beberapa  derah lainnya.  Jumlah  mereka  tercatat  sampai  ribuan.  Setidaknya  menurut  data  yang  diperoleh ada sekitar 8000 orang eks Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan.
Sebagai  negara  yang  menganut  sistem  Konsitusi  berdasar  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  sudah  seharusnya  pemerintah  melindungi  para  eks  Gafatar  yang  berada  di Kalimantan, bukan justru melakukan pengusiran dan pemulangan secara paksa. Pengusiran
40 Roy  Maw  dan  hi,  “Ditolak  Warga  Kampung,  Nasib  24  Eks  Gafatar  Lampung  Selatan  Tak  Jelas,” Jejamo.com (blog), 23 Februari 2016, http://www.jejamo.com/ditolak-warga-kampung-nasib-24-eks- gafatar-lampung-selatan-tak-jelas.html.
dan  pemulangan  eks  Gafatar  dari  Kalimantan  merupakan  bentuk  pelanggaran  HAM,  di mana  pemerintah  secara  aktif  turut  melakukan  pemulangan  para  eks  Gafatar.  Pemerintah juga secara pasif tidak mencegah pembakaran dan  pengusiran yang dilakukan oleh warga kepada  eks  Gafatar  yang  berada  di  Kalimantan.  Akibatnya,  para  eks  Gafatar  mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.
Pemulihan  atas  pelanggaran  yang  dialami  oleh  Gafatar  sudah  semesti  menjadi tanggung  jawab  negara.  Sebenarnya  pemulihan  memiliki  dua  makna  dalam  konteks  yang berbeda  yaitu  pertama  konteks  yuridis  khususnya  hukum  internasional  seperti  halnya restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasaan dan jaminan tidak terulang perbuatan serupa. Kedua  yaitu  pemulihan  digunakan  dalam  mendesign  program-program  yang menggambarkan upaya pemulihan yang bersifat terkoordinasi. 41
Negara  sebagai  penanggung  jawab  atas  tegaknya  HAM  di  Indonesia,  sebagaimana tertuang  dalam  pasal  28  I  ayat  (4),  bahwa  perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Untuk itu pemerintah melaksanakan bertanggung jawab tersebut dalam rangka memulihkan segala bentuk  kerugian  eks  Gafatar  baik  secara  materi  dan  immateri.  Pemulihan  hak  eks  Gafatar adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warganya sebagai upaya untuk  menegakkan  konstitusi.    Negara  harus  hadir  dan  menyelesaikan  persoalan  konflik Gafataragar  tidak  menyisakan  kekecewaan  eks  Gafatar.  Truama  karna  dianggap  sebagai kelompok  aliran  sesat  akan  mengakibatkan  tekanan  psikologis.  Bukan  tidak  mungkin  hal tersebut akan menjadikan eks Gafatar sebagai kelompok ekslusif.
Pasal 28 H UUD 1945 ayat (4) telah jelas mengatur bahwa setiap orang berhak mem- punyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang  oleh  siapa  pun.  Ketentuan  tersebut  dipertegas  dalam  UU  HAM  pasal  36  bahwa setiap  orang  berhak  mempunyai  milik,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan  secara  melawan  hukum.  Apa  yang  dialami  oleh  Aziz  dan  Epi  sebagai  korban  peng- usiran dan pemulangan secara paksa, telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. Kerugian  tersebut  merupakan  bentuk  perampasan  hak  mereka  secara  sewenang-wenang. Mereka    yang  hijrah  ke  Kalimantan  berharap  dapat  mengubah  hidup  jadi  lebih  baik,  kini
41 Andrey Sujatmoko, “Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat Ham Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional,” PJIH Vol. 3, no. No. 2 (h 339M): h. 335.
harus hidup serba kekurangan di daerah asal masing-masing. Peram-pasan terhadap harta benda  dan  rasa  aman  merupakan  bentuk  pelanggarn  HAM  yang  mencederai  rasa kemanusian.  Pemerintah  telah  memisahkan  warga  negara  dari  harta  yang  mereka  miliki. Dalam  hal  ini,  negara  harus  bertanggung  jawab  untuk  mengembalikan  harta  benda  yang dimilki eks Gafatar. Dengan alasan apa pun, hak keperdataan mereka atas harta benda yang mereka  miliki  tidak  dapat  hilang  begitu  saja.  Hak  tersebut  akan  terus  melekat  sepanjang tidak dilepaskan oleh si pemegang memalui cara-car yang dibenarkan oleh hukum.
Kerugian  imateriil  anggota  eks  Gafatar  berupa  hilangnya  rasa  aman  dan  nyaman sebagai warga negara akibat  stigma  sebagai  pengikut  aliran  sesat  juga dirasakan  aziz.  Dia menjelaskan  bahwa  ada  perlakuan  yang  sulit  ketika  mendapatkan  pelayanan  publik.  Aziz menyatakan bahwa dia kesulitan untuk mengurus KTP dan KK, dia diminta menunjukkan surat  pindah  dari  Kalimantan.  Rasa  diperlakukan  tidak  adil  juga  dirasakan  Epi  Widianto Gafatar  asal  Lampung  Selatan.  Epi  ditolak  warga  untuk  kembali  ke  kampung  halaman karena dianggap sesat oleh warga. Epi hanya pasrah ketika penolakan terjadi terhadapnya untuk  kembali  ke  kampung  halaman.  Dalam  UUD  1945  pasal  28  G  ayat  1  menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan hak asasi. Dengan tidak adanya perlindungan keluarga, kehormatan, martabat, harta benda dan perlindungan dari diskriminasserta kenyamanan berarti merupakan bentuk penalantaran  hak  yang  seharusnya  mereka  peroleh  dari  negara.  Dalam  kondisi  tersebut negara  tidak  hadir  memberikan  perlindungan  sebagaimana  yang  diamanahkan  oleh konstitusi.  Kebebasan  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apa  pun  dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur pada pasal 28 I ayat (2) seharusnya diberikan negara kepada para eks Gafatar yang merupakan warga negara Indonesia.
Memperjuangkan  kehidupan  secara  kolektif  demi  berkontribusi  membangun kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hak setiap warga negara. Dalam pasal 28 C UUD  1945  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  untuk  membangun  masyarakat,  bangsa  dan negaranya. Pengusiran terhadap eks Gafatar dari Kalimantan Barat merupakan pelanggaran Hak  Asasi  Manusia.  Konstitusi  telah  menjamin  bagi  setiap  orang  untuk  memilih  tempat tinggal  di  wilayah negera  tersebut. Hal  ini  diatur  dalam  pasa  28  E  ayat  (1)  yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan
dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. 42 Kesejahteraan  lahir  dan  batin  merupakan  bentuk  hak  asasi  yang  seharusnya  dipenuhi negara.  Cuplikan  pembukaan  UUD  1945  alenia  keempat  dinyatakan  bahwa  adanya berdirinya  Negara  Indonesia  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  segenap  bangsa  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan lahir  dan  batin  yang  harusnya  dinikmati  oleh  eks  Gafata  kini  terenggut  dengan  adanya tragedi  pengusiran.  Nasib  mereka  kini  ditentukan  oleh  kemauan  pemerintah  untuk mengupayakan keadilan dan memulihkan hak-hak mereka. Tanpa adanya political will dari pemerintah, nasib para eks Gafatar akan terus menjadi warga negara yang termajinalkan di negeri  sendiri.  Pasca  pemulangan  ke  daerah  asal  masing-masing,  tempat  tinggal  sebagai hunian yang nyaman sudah tak ada. Mereka harus menumpang dikediaman sanak saudara, atau menjadi penghuni panti asuhan seperti yang dialami Aziz.

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK TANAH EKS GAFATAR
Berdasarkan  ketentuan  yang  termuat  dalam  UUD  1945  pasal  28  I  ayat  (4)  bahwa perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung jawab  negara,  terutama  pemerintah.  Dalam  ayat  (5)  dijelaskan  bahwa  untuk  menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dijamin,  diatur  dan  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan.  F.  Sugeng  Istanto  mengartikan  tanggung  jawab  negara  sebagai kewajiban  memberikan  jawaban  yang  merupakan  perhitungan  atas  suatu  hal  yang  terjadi dan  kewajiban  untuk  memberikan  pemulihan  atas  kerugian  yang  mungkin ditimbulkannya. 43 Tanggung jawab negara melekat sebagai konsekuensi bernegara, di mana masyarakat  telah  menyerahkan  tugas  untuk  menlindungi  dan  menegakan  HAM  sebagai bentuk  hubungan  antara  negara  dengan  warga  negara.  Ketundukan  dan  penyerahan tanggung jawab kepada negara oleh masyarakat juga tidak terjadi begitu saja. Akan tetapi ada proses yang mengikat hingga menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban. Satu sisi warga  negara  memilki  kewajiban  kepada  negara  untuk  turut  serta  membangun  negara, seperti halnya membayar pajak sebagai sumber devisa negara, dan di sisi lain negara wajib memberikan perlindungan bagi warga negara. Dalam kontek menjalankan tanggung jawab,
42 Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945
43 Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusham UII, t.t.).
negara  harus  berperan  aktif  dalam  upaya  perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan pemenuhan hak asasi manusia.
Perlindungan ( to protect ) menempatkan negara menjadi tempat berlindungnya warga negara. Pemajuan merupakan upaya negara melakukan usahanya nyata dalam memajukan HAM.  Penegakan  merupakan  upaya  negara  dengan  melakukan  usaha  untuk  menegakan HAM.  Negara  secara  aktif  melakukan  pendekatan-pendekatan  baik  bersifat  normatif  atau pun persuasif agar supaya HAM di negara dapat ditegakkan. Pemenuhan merupakan upaya negara  untuk  dapat  memenuhi  hak  asasi  setiap  warga  negaranya.  Negara  secara  aktif melakukan upaya-upaya pemulihan hak asasi warga negara yang tercerabut karena berbagai hal. Usaha pemenuhan hak asasi tersebut tetap harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan melalui badan-badan yang memiliki otoritas. Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah yuridis untuk memastikan hak asasi warga negara dapat terpenuhi.
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan  dasar  manusia  sebagai  hak  yang  secara  kodrati  melekat  pada  dan  tidak terpisahkan  dari  manusia,  yang  harus  dilindungi,  dihormati,  dan  ditegakkan  demi peringatan  martabat  kemanusiaan,  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan  kecerdasan  serta keadilan. 44 Menegakan  dan  memenuhi  hak  asasi  manusia  merupakan  bentuk  kepedulian negara dalam menjaga martabat kemanusian. Dalam konsepsi kontrak sosial, negara dengan warga  negara  merupakan  satu  kesatuan  yang  terikat  kontrak  untuk  menjalankan  hak  dan kewajiban  masing-masing.  Di  mana  warga  negara  telah  mewakilkan  negara  untuk  dapat bertanggung  jawab  menjaga  stabilitas.  Sebagai  bagian  dari  warga  negara,  eks  Gafatar menjadi  pihak  yang  harus  dipenuhi  haknya  oleh  negara.  Negara  mempunyai  kewajiban penuh untuk melaksanakan kontrak sebagai bentuk komitmen memenuhi tanggung jawab kontrak  tersebut.  Hubungan  negara  dengan  warga  negara  merupakan  hubungan  saling ketergantungan.  Warga  negara  membutuhkan  negara  yang  ditugaskan  sebagai  pelaksana komitmen dan negara membutuhkan warga negara sebagai dasar terbentuknya negara.
Satjipto  Raharjo  melalui  konsep  hukum  progresif  menjelaskan  bahwa  sejatinya hukum  itu  ada  untuk  kebahagian  manusia.  Hukum  menjadi  piranti  untuk  menciptakan kebahagian dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang diakui dan berlaku di Indonesia  harus  menjadi  sarana  menciptkan  kebahagian  bagi  eks  Gafatar.  Konflik pemulangan  yang  terjadi  telah  mengakibatkan  kesengsaraan  lahir  dan  batin  yang  tidak hanya  dialami  pada  saat  pengusiran  akan  tetapi  berlanjut  pasca  pemulangan  ke  daerah masing-masing. Hukum menjadi tidak ideal jika digunakan untuk menekan masyarakat, apa
44 Pasal 2 Uu Nomor 39 Tahun  1999 tentang HAM
lagi  dijadikan  alat  menyengsarakan.  Hukum  itu  untuk  manusia,  dan  bukan  sebaliknya manusia  untuk  hukum.  Apa  yang  diungkapkan  oleh  Satjipto  Raharjo  tampaknya  masih berbanding  terbalik  dengan  apa  yang  terjadi  pada  eks  Gafatar.  Hukum  belum  mampu meciptakan  kebahagian  untuk  mereka.  Hukum  justeru  menjadi  alat  untuk  mencabut kebahagian  itu.  Maka  sudah  seharunya  negara  menginisiasi  upaya-upaya  menciptakan kebahagian bagi eks Gafatar. Dengan begitu hukum bermanfaatkan bagi warga negara.
Tanggung  jawab  negara  dalam  rangka  perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan pemenuhan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Right (Konvenan Hak Sipil Dan Politik) pasal 2 ayat (3) bahwa :
a. Menjamin  bahwa  setiap  orang  yang  hak-hak  atau  kebebasannya  diakui  dalam Kovenan  ini  dilanggar,  akan  memperoleh  upaya  pemulihan  yang  efektif,  walaupun pelanggaran  tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  bertindak  dalam  kapasitas resmi;
b. Menjamin,  bahwa  setiap  orang  yang  menuntut  upaya  pemulihan  tersebut  harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang,  atau  oleh  lembaga  berwenang  lainnya  yang  diatur  oleh  sistem  hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
c. Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.
Berdasarkan ketentuan pasal  2 ayat (3) point (a) tersebut di atas, setiap orang yang haknya dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif. Pada point (b) dijelaskan bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya oleh  lembaga  peradilan,  administratif,  atau  legislatif  atau  lembaga  yang  berwenang.  Dari ketentuan  tersebut,  penetapan  pemulihan  hak  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan, adminitratif  atau  lembaga  legislatif,  atau  lembaga  yang  berwenang  menurut  hukum  yang berlaku.
Lembaga peradilan merupakan lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakan  hukum  dan  keadilan. 45 Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  yang  di  bawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,
45 Pasal 24 UUD 1945
lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan  Militer,  lingkungan  Peradilan  Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
Permasalahan tentang hak tanah eks Gafatar merupakan perkara yang masuk dalam kategori  perdata.  Di  mana  persoalan  tersebut  menyangkut  hak  pribadi  eks  Gafatar  yang menguasai  tanah  yang  berada  di  Kalimantan.  Hak  keperdataan  atas  tanah  tersebut  tetap melekat  bahkan  dapat  turun  kepada  ahli  waris  yang  bersangkutan.  Merujuk  pada  aturan pemulihan  hak  sebagaimana  diatur  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang Pengesahan International  Covenant  On  Civil  And  Political  Right (Konvenan  Hak  Sipil  Dan Politik) pasal 2 ayat (3) bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan  hak-haknya  itu  oleh  lembaga  peradilan,  maka  eks  Gafatar  dapat  melakukan gugatan secara perdata kepada negara untuk menuntut kembali hak mereka. Gugatan untuk memulihkan hak atas tanah eks Gafatar merupakan langkah yang dapat diambil manakala negara  sebagai  penanggungjawab  penegakan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  tidak melakukan tindakan hukum secara sukarela untuk memulihkan aset-aset tanah eks Gafatar. Gugatan  dapat  dilakukan  pada  pengadilan  di  mana  tergugat  bertempat  tinggal.  Gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum (PMH) adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum berakibat kerugian pada pihak subjek hukum yang lain. PMH dalam kasus Gafatar adalah terjadinya pengusiran dan pemulangan secara paksa oleh sekelompok orang dan oleh pemerintah terhadap warga eks Gafatar yang berada di Kalimantan dan berakibat kerugian pada pihak warga eks Gafatar.
Mengajukan  gugatan  merupakan  hak  setiap  orang  mana  kala  ia  merasa  dirugikan atas  perbuatan  subjek  hukum.  Gugatan  PMH  merupakan  gugatan  dengan  dasar  adanya perbuatan  melawan  hukum  yang  mengakibatkan  kerugian  yang  dapat  dinilai  secara materiil.  Dalam  konteks  kasus  Gafatar,  eks  Gafatar  dapat  mengajukan  gugatan  dengan kedudukan  sebagai  penggugat.  Dan  pihak-pihak  terkait  seperti  hal  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah berkedudukan sebagai tergugat.
Apabila  warga  negara  merasa  dirugikan  oleh  perbuatan-perbuatan  negara  yang dianggap melawan hukum atau mengurangi haknya secara tidak sah, maka warga negara dapat  melakukan  penuntutan  di  muka  pengadilan.  Negara  harus  bertanggung  jawab  atas perbuatan  yang  telah  dilakukan.  Dalam  gugatan  seperti  itu  berkembang  ajaran  tentang perbuatan  melawan  hukum  pemerintah.  Bahwa  sejak  tahun  1991  penafsiran  perbuatan melawan  hukum  dalam  pasal  1365  KUHPerdata  sudah  diperluas.  Pasal  1365  KUHPerdata yang  merupakan  ketentuan  umum  perbuatan  melawan  hukum  tidak  membedakan  antara suatu  perbuatan  yang  dilakukan  pemerintah,  badan  hukum  atau  perorangan.  Ketentuan
tersebut  dapat  diterapkan  baik  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  pemerintah,  badan hukum atau perseorangan. 46
Perbuatan  melawan  hukum  oleh  pemerintah  tidak  hanya  dapat  dilakukan  oleh aparat pemerintahan, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan penyelenggara pemerintahan, baik  pemerintahan  provinsi,  maupun  pemerintahan  daerah.  Perbuatan  melawan  hukum oleh penguasa dapat dikelompokan menjadi :
a) Penguasa melanggar hak subjektif warga negara. Melanggar hak subjektif orang lain berarti  melanggar  wewenang  khusus  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif yaitu hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik dan sebagainya. Hak atas kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainya.
b) Penguasa  melanggar  kewajiban  hukumnya.  Kewajiban  hukum  diartikan  sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, naik tertulis maupun tidak tertulis. Jika penguasa tidak  memenuhi  kewajiban  hukumnya  baik  itu  bersumber  pada  hukum  publik maupun hukum perdata maka penguasa melakukan perbuatan melawan hukum dan atas  dasar  itu  penguasa  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  timbul  dari perbuatannya.
c) Penguasa  melanggar  kepatutan  yang  berlaku  dalam  lalu  lintas  masyarakat  terhadap diri sendiri atau orang lain. Menurut R. Setiawan yang dimaksud bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dna perbuatan yang tidak berguna, yang menimbulkan bahaya bagi orang lain. 47
Terdapat  dua  mekanisme  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  kepada  pemerintah yang dapat diajukan oleh eks Gafatar.  Berdasarkan penjelasan sebelumnya, warga negara (eks  Gafatar)  dapat  melakukan  gugatan  manakala  terjadi  pelanggaran  hak  warga  negara yang  dilakukan  oleh  negara.  Dua  saluran  gugatan  yang  dapat  digunakan  adalah  pertama gugatan citizen lawsuit dan kedua adalah gugatan class action .
Citizen  lawsuit merupakan  klaim  atau  tuntutan  atau  kehendak  dari  masyarakat terorganisir  menyangkut  kepentingan  umum  yang  dilanggar  oleh  siapapun.  Secara sederhana Citizen lawsuit diartikan sebagai gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara  tanpa  pandang  bulu  dengan  pengaturan  oleh  negera.  Karakteristik Citizen  lawsuit yaitu  orang  perorang  diberi  ruang  untu  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan
46 Devie  Nova  Dulla, Gugatan  Citizen  Lawsuit  Atas  Dasar  Perbuatan Melawan  Hukum Dalam  Kasus Antara Orang Tua Korban Ujian Nasional Melawan Pemerintah Republik Indonesia (Jakarta: Uiersitas Indonesia, 2011).
47 Ibid , h 49-50.
mengatasnamakan  kepentingan  seluruh  warga  negara  atau  kepentingan  publik.  Hal  ini dilakukan  untuk  melindungi  jika  terjadi  kerugian  sebagai  dampak  atas  pembiaran  oleh negara.  Dengan  adanya citizen  lawsuit memberikan  kekuatan  kepada  warga  negara  untuk menggugat negara atau institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau  yang  gagal  memenuhi  kewajiban  menjalankan  undang-undang.  Warga  negara  yang mengajukan Citizen lawsuit tidak peru membuktikan adanya kerugian secara langsung yang bersifat  riil  dan tangible .  Dalam  gugatan Citizen  lawsuit peradilan  cenderung reluctan terhadap tuntutan ganti rugi kerugian . 48
Upaya  mengajukan citizen  lawsuit dapat  dilakukan  oleh  setiap  orang  atau  setiap warga  negara  terhadap  orang  atau  badan  hukum  yang  telah  dirasa  melanggar  haknya. Konten  gugatan citizen  lawsuit didasarkan  pada  kepentingan  umum,  yaitu  kepentingan yang  menyangkut  kepentingan  bangsa  dan  negara,  pelayanan  umum  dalam  masyarakat luas, rakyat banyak, dan atau pembangunan diberbagai bidang kehidupan. Dasar gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum di mana ada hak warga negara yang dilanggar oleh pemerintah/swasta. Setiap pihak baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan penyelenggaraan  kepentingan  umum  dapat  dijadikan  tergugat  dalam citizen  lawsuit, sepanjang mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam citizen lawsuit tidak mengajukan tuntutan ganti rugi berupa uang. Penggugat dalam tuntutannya tidak meminta ganti  kerugian  materiil  dan  immateriil  yang  berupa  uang.  Hal  ini  karena  pada  dasarnya citizen lawsuit menuntut pemerintah agar melakukan penegakan hukum dan pemulihan atas kerugian  yang  ditimbulkan.  Tuntutan  yang  diajukan  umumnya  berupa  prestasi  berupa tindakan-tindakan tertentu yang dapat memperbaiki keadaan. Gugatan citizen lawsuit harus berisi  permohonan  agar  negara  mengeluarkan  suatu  kebijakan  pengaturan  umum  agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi. 49
Gugatan class  action adalah  prosedur  beracara  dalam  persidangan  perdata  yang memberikan  hak  prosedural  terhadap  satu  atau  sejumlah  kecil  orang  untuk  bertindak sebagai  penggugat  mengatasnamakan  kepentingan  puluhan,  ratusan,  ribuan,  ratusan  ribu bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami penderitaan dan kerugian yang sama dengan mewakilinnya. 50 Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara Gugatan  Perwakilan  Kelompok  pasal  1  huruf  a  dijelaskan  bahwa  Gugatan  Perwakilan
48 Ibid h. 52.
49 Ibid h. 57-65.
50 Ibid , h. 70.
Kelompok  adalah  suatu  tata  cara  Pengajuan  gugatan,  dalam  mana  satu  orang  atau  lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili  sekelompok  orang  yang  jumlahnya  banyak,  yang  memiliki  kesamaan  fakta  atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
Gugatan class action diajukan oleh perwakilan kelompok, di mana gugatan tersebut dilakukan karenanya adanya perbuatan melawan hukum menyangkut kepentingan publik. Tuntutan kerugian dalam class action harus jelas dan dapat di rinci. Syarat pengajuan class action adalah  adanya  jumlah  orang  yang  sangat  banyak,  adanya  kesamaan  fakta  hukum, adanya kesamaan kepentingan atau tuntutan antara wakil kelas dan anggota kelas, adanya kelayakan  perwakilan/wakil  kelompok  yang  wakili  kepentingan  kelompok.  Syarat prosedural  yang  harus  dipenuhi  setelah  gugatan  ditetapkan  oleh  pengadilan  sebagai  class action  maka  selanjutnya  pemberitahuan  kepada  publik  (proses  notifikasi).  Proses  ini dilakukan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  anggota  kelompok  yang  lain,  apakah akan masuk sebagai penggugat atau tidak. 51
Gugatan  secara  perdata  merupakan  upaya  menuntut  hak  yang  harus  dikuatkan dengan  bukti-bukti  yang  sah  dan  meyakinkan.  Bukti-bukti  tersebut  sebagaimana  diatur dalam pasal 164 HIR yaitu bukti surat, saksi, sangkaan, pengakuan dan sumpah. Bukti ini harus dihadirkan pada saat proses pembuktian di persidangan. Dalam proses pembuktian, para pihak harus menghadirkan minimal dua alat bukti untuk menguatkan dalil gugatanya. Sifat  pembuktian  gugatan  perdata  mengacu  kepada  bukti  tertulis  berupa  surat  menyurat yang  menjadi  bahan  dasar  timbulnya  hubungan  hukum.  Untuk  menguatkan  argumentasi surat  tersebut,  maka  diperlukan  saksi-saksi  yang  melihat  dan  mendengar  secara  langsung kejadian-kejadian yang didalilkan dalam gugatan.
Menurut  Koordinator  Aliansi  Nasional  Bhinneka  Tunggal  Ika  (ANBTI)  Nia Sjarifudin,  Ika  meminta negara  segera  melakukan  proses  pemulihan hak  terhadap  seluruh warga  eks  Gafatar.  Proses  pemulihan  bisa  dilakukan  dengan  rehabilitasi,  restitusi  dan kompensasi.  Negara  harus  menjamin  adanya  proses  pemulihan  hak  mereka.  Apalagi konstitusi menjamin pemenuhan hak masyarakat . Negara bisa dituntut atas hal ini karena tidak mampu melindungi warga negaranya yang memiliki hak asasi untuk hidup layak dan memilih tempat tinggal . 52
51 Ibid, h. 71.
52 Kompas  Cyber  Media,  “Negara  Bertanggung  Jawab  Pulihkan  Warga  Eks  Gafatar  yang  Alami Kekerasan,”  KOMPAS.com,  8  Juni  2016,  https://nasional.kompas.com/read/2016/06/08/19583591 /negara. bertanggung. jawab.pulihkan.warga.eks.gafatar.yang.alami.kekerasan.
Pengadilan HAM terbentuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 tentang  Pengadilan  HAM.  Pada  pasal  7  dijelaskan  bahwa  pelanggaran  HAM  berat  yaitu genosida dan kejahatan kemanusian. Genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan  penderitaan  fisik  dan  mental  yang  berat  terhadap  anggota-anggota kelompok,  menciptakan  kondisi  kelompok  yang  akan  mengakibatkan  kemusnahan  secara fisik baik seluruhnya atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah  kelahiran  di  dalam  kelompok  atau  memindahkan  secara  paksa  anak-anak  dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 53
Kejahatan  kemanusian  salah  satu  perbuatan  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari serangan  yang  meluas  atau  sistematik  yang  diketahuinya  bahwa  serangan  tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

## 1) Pembunuhan
2) Pemusnahan
3) Perbudakan
4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang- wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
6) Penyiksaan
7) Pemerkosaan,  perbudakan  seksual,  pelacuran  secara  paksa,  pemaksaan  kehamilan, pemandulan atau strelisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lain yang setara
8) Penganiayaan  terhadap  suatu  kelompok  tertentu  atau  perkumpulan  yang  didasari persamaan  paham  politik,  ras,  kebangsaan,  etnis,  budaya,  agama,  jenis  kelamin  atau alasan  lain  yang  telah  diakui  secara  universal  sebagai  hal  yang  dilarang  menurut hukum internasional
9) Penghilangan orang secara paksa

## 10) Kejahatan apartheid 54
Merujuk pada penjelasan pasal 9 UU Pengadilan HAM, maka pengusiran terhadap eks Gafatar  termasuk  dalam  kategori  kejahatan  HAM  berat.  Hal  tersebut  sesuai  dengan penjelasan pasal 9 point 4 yaitu pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Maka
53 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
54 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
kasus  pengusiran  terhadap  eks  Gafatar  dari  Kalimantan  dapat  diajukan  ke  Pengadilan HAM.
Pemulihan  hak-hak  korban  pelanggaran  HAM  harus  diupayakan  semaksimal mungkin.  Menurut  Boven,  bentuk  pemulihan  dapat  dilakukan  dengan  cara  restitusi, kompensasi, rehabilitasi, satisfaksi. Pertama restitusi adalah cara dan upaya yang dilakukan untuk  mengembalikan  hak-hak  korban  seperti  sediakala  sebelum  terjadinya  pelanggaran. Kedua kompensasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengganti kerugian ekonomi yang dialami  oleh  korban  pelanggaran.  Ketiga  rehabitilitasi  upaya  mengembalikan  nama  baik. Keempat  satisfaksi  dan  jaminan  non  repetisi  meliputi  penghentian  pelanggaran,  verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara terbuka dan sepenuhnya, dan pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang memulihkan martabat, reputasi, dan hak-hak hukum korban atau pihak  lain  yang  terkait  dengan  korban. 55 Terhadap  korban  pelanggaran  HAM  harus dilakukan seoptimal mungkin, seperti sebelum kejadian pelanggaran HAM terjadi.
Hukum  Indonesia  sebenarnya  telah  mengatur  tentang  Pemenuhan  dan  pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Yang  Berat.  Dalam  pasal  2  dijelaskan  bahwa kompensasi, restitusi,  dan  atau rehabilitasi  diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi harus dilaksanakan  secara  tepat,  cepat,  dan  layak.  Pada  pasal  3  dijelaskan  bahwa  Instansi Pemerintah  Terkait  bertugas  melaksanakan  pemberian  kompensasi  dan  rehabilitasi berdasarkan  putusan  Pengadilan  HAM  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Dalam  hal  kompensasi  dan  atau  rehabilitasi  menyangkut  pembiayaan  dan  perhitungan keuangan  negara,  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Departemen  Keuangan.  Pemberian restitusi  dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM. 56
Mekanisme  hukum  untuk  memulihkan  hak  korban  terdapat  dalam  ketentuan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban (LPSK). Pada pasal 7A point (1) korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atau  penghasilan.  Ganti  kerugian  yang
55 Rena  Yulia,  “Menggugat  Pemenuhan  Hak  Korban  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Masa  Lalu,” Jurnal Prioris Vol 4, No. 5 (2015): h 270.
56 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2002  Tentang  Kompensasi,  Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan  langsung  akibat  tindak  pidana  dan  atau penggantian  biaya  perawatan  medis  dan  atau  psikologis.  Pada  point  (2)  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan  keputusan  LPSK.  Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  LPSK  dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadila yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap,  LPSK  dapat  mengajukan  restitusi  kepada  pengadilan  untuk  mendapat penetapan.  Dalam  hal  korban  tindak  pidana  meninggal  dunia,  restitusi  diberikan  kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.
Regulasi  Indonesia  telah  memberikan  celah  hukum  adanya  mekanisme  pemulihan hak korban pelanggaran HAM sebagai mana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, UU No. 31  Tahun  2014  dan  PP  No.  3  Tahun  2002.  Akan  tetapi  persoalan  implementasi  pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM belum terealisasi dengan baik. Terutama soal political will pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Mekanisme penyelenggaraan Pengadilan HAM sendiri terdapat beberapa kelemahan yaitu persoalan  hukum  acara  yang  dipakai  dalam  penyelenggaraan  Pengadilan  HAM  yaitu KUHAP.  Padahal  pembuktian  acara  KUHAP  sulit  untuk  digunakan  terutama  terkait permasalahan pembuktian unsur sistematik, meluas dan diketahui. 57 Kompensasi, restitusi, dan  atau  rehabilitasi  dapat  dilaksanakan  manakala  tercantum  dalam  amar  putusan Pengadilan  HAM  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  LPSK  sebagai  lembaga  yang memberikan  perlindungan  bagi  saksi  dan  korban  dapat  melaksanakan  kompensasi  dan restitusi  setelah  terlebih  dahulu  terdapat  pengajuan  dari  pihak  korban,  keluarga  atau kuasanya kepada  Pengadilan HAM.
Selain  melalui  lembaga  peradilan,  penetapan  tentang  pemulihan  hak  korban pelanggaran  dapat  dilakukan  melalui  lembaga  administratif  atau  lembaga  legislatif,  atau lembaga yang berwenang.  Lembaga-lembaga tersebut belum terbentuk. Akan tetapi  tidak menutup kemungkinan lembaga ini  dapat dibentuk apabila ada keinginan dari  pemangku kebijakan untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran hak yang dialami warga negara. Secara  yuridis  formil,  lembaga  yang  menetapkan  pemulihan  hak-hak  korban  pelanggaran
57 R. Herlambang P. Wirataman, “Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  006/PUU-IV/2006,” Jurnal  Rechts  Vinding Vol.2.  No.  2 (Agustus 2013).
dapat didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28 I ayat (4) bahwa negara dan utamanya pemerintah bertanggung jawab untuk memajukan, menegakan dan memulihkan hak asasi manusia. Untuk mempertegas tanggung jawab negara tersebut, secara  delegatif  aturan  mengenai  pemulihan  hak-hak  korban  ditegaskan  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  On  Civil  And Political  Right (Konvenan  Hak  Sipil  Dan  Politik)  pasal  2  ayat  (3)  bahwa  setiap  orang  yang menuntut  upaya  pemulihan  tersebut  harus  ditentukan  hak-haknya  itu  oleh  lembaga peradilan,  administratif,  atau  legislatif  yang  berwenang,  atau  oleh  lembaga  berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan.
Upaya  penetapan  pemulihan  hak-hak  korban  melalui  lembaga  adminitratif  dapat dilakukan  dengan  menerbitkan  payung  hukum  berupa  peraturan  pemerintah  (PP). Peraturan Pemerintah merupakan aturan-aturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu  undang-undang  bisa  berjalan  dan  diberlakukan.  Suatu  Peraturan  Pemerintah  baru dapat dibentuk apabila sudah ada undang-undangnya, namun suatu peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun dalam undang-undangnya tidak ditentukan secara tegas supaya diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  pemerintah. 58 Ditinjau  dari    perspektif  fungsi,  maka Peraturan  Pemerintah  adalah  berfungsi  menyelenggarakan  dua  hal.  Pertama,  pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya, dalam hal ini peraturan  pemerintah  harus  melaksanakan  semua  ketentuan  dari  suatu  undang-undang yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kedua, menyelenggarakan  pengaturan  lebih  lanjut  ketentuan  lain  dalam  undang-undang  yang mengatur  meskipun  tidak  tegas-tegas  menyebutnya. Maksudnya  apabila  suatu  masalah  di dalam  suatu  undang-undang  memerlukan  pengaturan  lebih  lanjut  sedang  di  dalam ketentuannya  tidak  menyebutkan  secara  tegas-tegas  untuk  diatur  dengan  peraturan pemerintah, maka pemerintah dapat mengaturnya lebih lanjut sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang tersebut. 59 Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden sebagai peraturan pelaksana untuk menjalankan undang-undang.
Sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang merupakan delegasi dari UU No.  12  Tahun  2005.  Untuk  mempercepat  terbitnya  PP,  perlu  adanya  dorongan  dari masyarakat. Sebab dorongan masyarakat merupakan bentuk intervensi non parlemen yang
58 Maria  Farida  Indrati  S, Ilmu  Perundang-undangan  (1):  Jenis,  Fungsi,  Materi,  Muatan ,  XIII (Yogyakarta: Kanisius, t.t.).
59 Ibid
efektif  untuk  memaksa  pemerintah  menerbitkan  PP  sebagai  upaya  memperjuangkan keadilan  bagi  eks  Gafatar.  PP  tersebut  harus  mengatur  tentang  bagaimana  upaya  untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan para korban pelanggaran HAM. Upaya penerbitan PP menjadi harapan besar bagi para korban, sebab upaya peradilan sulit untuk dilakukan. Komitmen  dan  integritas  pemerintah  untuk  membela  kepentingan  rakyatnya  menjadi pertaruhan  ketika  PP  tersebut  tidak  kunjung  diterbitkan.  Jika  rezim  penguasa  lebih cendrung  menutupi  dan  menghalang-halangi  penyelesaian  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan  pelanggaran  HAM,  maka  upaya  yang  dapat  dilakukan  selanjutnya  adalah membawa  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  tersebut  ke  Pengadilan  Internasional.  Seperti halnya yang pernah terjadi pada saat sidang kasus kejahatan HAM berat tahun 1965-1966. Indonesia  dinyatakan  bertanggung  jawab  atas  tindakan  pembunuhan  massal,  dan  semua tindak  pidana  tidak  bermoral  pada  peristiwa  1965  dan  sesudahnya,  dan  kegagalan  untuk mencegahnya  atau  menindak  pelakunya.  Pemerintah  Indonesia  diminta  untuk  meminta maaf  atas  peristiwa  1965  tersebut.  Pemerintah  juga  diminta  untuk  melakukan  rehabilitasi untuk  korban  dan  penyintas  serta  menghentikan  pengejaran  (persekusi)  yang  masih dilakukan  oleh  pihak  berwajib,  atau  menghilangkan  pembatasan-pembatasan  bagi  para korban  dan  penyintas,  sehingga  mereka  dapat  menikmati  sepenuhnya  hak  asasi  manusia seperti yang dijamin oleh hukum Indonesia dan internasional. 60

## KESIMPULAN
1. Dampak pemulangan eks Gafatar oleh pemerintah dari Kalimantan ke daerah masing- masing  menyisakan  kepedihan  bagi  warga  eks  Gafatar.  Para  eks  Gafatar  yang dipulangkan ke daerah asal ada yang tidak diterima oleh warga sekitardan kondisinya juga tidak jelas setelah dipulangkan dari Kalimantan.
2. Upaya  perlindungan  terhadap  hak  atas  tanah  eks  Gafatar  harus  dilakukan  melalui pengadilan dengan melakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut  dapat  dalam  bentuk  gugatan class  action ataupun  gugatan citizen  lawsuit , dengan  pemerintah  sebagai  pihak  tergugat  karena  telah  terlibat  dalam  pengusiran yang berakibat kepada kerugian eks gafatar. Selain menempuh cara perdata dapat juga membawa  kasus  tersebut  ke  pengadilan  HAM  dengan  tuntutan    ganti  rugi  materiil.
60 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160720_indonesia_putusan_ipt1965. diakses pada 23-10-2016 pukul 02.03 Wib
Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah mendesak pemerintah agar mengeluarkan keputusan  tentang  pemulihan  hak-hak  tanah  eks  Gafatar.  Akan  tetapi  semua  cara tersebut diatas harus diikuti oleh desakan publik agar dapat terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
abidien, Zed. “Kenapa Gafatar Memilih Kalimantan, Ini Pengakuan Ketua Umum.” Tempo, 26  Januari  2016.  https://nasional.tempo.co/read/739492/kenapa-gafatar-memilih- kalimantan-ini-pengakuan-ketua-umum.
Abrar Saleng. Hukum Pertambangan, Disertasi. Yogyakarta: UII Press, 2004.
Andrey Sujatmoko. “Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat Ham Di Indonesia Dan Kaitannya  Dengan  Prinsip  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Hukum  Internasional.” PJIH Vol. 3, no. No. 2 (h 339M): 2016.
“Aset  Eks  Anggota  Gafatar  di  Mempawah  Digunakan  Warga  Setempat  |  Kalimantan Bisnis.com.”  Bisnis.com.  Diakses  22  Mei  2018.  http://kalimantan.bisnis.com /read/20160212/407/518565/aset-eks-anggota-gafatar-di-mempawah-digunakan- warga-setempat.
Aziz. Wawancara, Eks-Gafatar, 27 Januari 2016. Bagir  Manan. Hubungan  Antara  Pusat  Dan  Daerah  Menurut  UUD  1945 .  Jakarta:  Pustaka Harapan, 1994.
Christanugra Philip. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional.” Lex administratum IV, no. 2 (Februari 2016): h. 34.
Devie Nova Dulla. Gugatan Citizen Lawsuit Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Antara  Orang  Tua  Korban  Ujian  Nasional  Melawan  Pemerintah  Republik  Indonesia . Jakarta: Uiersitas Indonesia, 2011.
Fatmawati,  dan  Vicky  Diania.  “Paradigma  Dakwah  Gafatar  Di  Dunia  Maya  Dalam Perspektif Shifting Paradigm.” MADANIA 20, no. No. 2 (Desember 2016): 137.
“Fatwa  MUI  nyatakan  Gafatar  sesat.”  BBC  News  Indonesia.  Diakses  17  Mei  2018. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160202_indonesia_mui _gafatar_sesat.
Fauzi, Gilang. “Pemerintah Pulangkan 1.119 Mantan Pengikut Gafatar.” nasional. Diakses 17 Mei  2018.  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160122130848-20-106025/ pemerintah-pulangkan-1119-mantan-pengikut-gafatar.
Gondo  Utomo.  “Penanganan  Mantan  Gafatar  Di  Kalimantan  Tengah  Dalam  Perspektif Komunikasi.” epistemé 11, no. No. 2 (Desember 2016): h. 405.
Hasan  Almutahar.  “Penyebab  Konflik  Antara  Pengikut  Gerakan  Fajar Nusantara  (Gafatar) Dan Masyarakat Mempawah Timur.” Sosiohumaniora 19, no. 1 (Maret 2017).
I  Ketut  Kartadi,  dan  I  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra. Implementasi  Ketentuan  Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak . Denpasar: Udayana University Press, 2010. “Kisah Eks Gafatar Asal Desa Bojong Lampung Timur, Ikut Gafatar Karena Kemiskinan dan Tertarik Program Kemandirian Ketahanan Pangan.” News Lampung Terkini (blog), 25 Februari  2016.  http://newslampungterkini.com/news/3912/kisah-eks-gafatar-asal- desa-bojong-lampung-timur-ikut-gafatar-karena-kemiskinan-dan-tertarik-program- kemandirian-ketahanan-pangan.html.
Mahful M Tumanurung. “Pidato Rakernas Dpp Gafatar,” 26 Januari 2015. Jakarta.
Maria  Farida  Indrati  S. Ilmu  Perundang-undangan  (1):  Jenis,  Fungsi,  Materi,  Muatan .  XIII. Yogyakarta: Kanisius, t.t.
Maria  S.W  Sumardjono. Kebijakan  Pertanahan      Regulasi  dan  Implementasi .  Jakarta:  Kompas,
2006.
Maw, Roy, dan hi. “Ditolak Warga Kampung, Nasib 24 Eks Gafatar Lampung Selatan Tak Jelas.” Jejamo.com (blog),  23  Februari  2016.  http://www.jejamo.com/ditolak-warga- kampung-nasib-24-eks-gafatar-lampung-selatan-tak-jelas.html.
Media,  Kompas  Cyber.  “Negara  Bertanggung  Jawab  Pulihkan  Warga  Eks  Gafatar  yang Alami  Kekerasan.”  KOMPAS.com,  8  Juni  2016.  https://nasional.kompas.com /read/2016/06/08/19583591/negara.bertanggung.jawab.pulihkan.warga.eks.gafatar .yang.alami.kekerasan.
“Politik  Indonesia  -  Wawancara  >  Khofifah  Indar  Parawansa:  Eks  Gafatar  Jangan Dikucilkan.”  Diakses  22  Mei  2018. http://www.politikindonesia.com/m/index.php ?ctn=1&k=wawancara&i=73021-Khofifah-Indar-Parawansa:-Eks-Gafatar-Jangan- Dikucilkan.
Prihandoko_carep. “Kapolri: Gafatar Ingin Dirikan Negara Sendiri.” Tempo, 25 Januari 2016. https://nasional.tempo.co/read/739121/kapolri-gafatar-ingin-dirikan-negara- sendiri.
Pruwanto.  “Kisah-Kisah  Warga  Eks  Gafatar  Kalimantan  Barat.”  Tempo,  20  Januari  2016. https://nasional.tempo.co/read/737991/kisah-kisah-warga-eks-gafatar-kalimantan- barat.
R.  Herlambang  P.  Wirataman.  “Akses  Keadilan  Bagi  Korban  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006.” Jurnal Rechts Vinding Vol.2. No. 2 (Agustus 2013).
Rahadian, Lalu. “Bahagia Di Kalimantan, Eks Gafatar Bingung Usai Dipulangkan.” nasional. Diakses 22 Mei 2018. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160127190520-20- 107172/bahagia-di-kalimantan-eks-gafatar-bingung-usai-dipulangkan.
Rena  Yulia.  “Menggugat  Pemenuhan  Hak  Korban  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Masa Lalu.” Jurnal Prioris Vol 4, No. 5 (2015): h 270. Rhona K.M. Smith. Hukum Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: Pusham UII, t.t.
Rosdiana. Wawancara dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Metro, 25 Agustus 2016. Samidjo. Ilmu Negara . Bandung: Armico, 1986. Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2003.
Triyoga,  Hardani.  “Mengapa  Gafatar  Beramai-ramai  Eksodus  ke  Bumi  Kalimantan,
Benarkah Mereka Hijrah?” detiknews. Diakses 22 Mei 2018.
https://news.detik.com/read/2016/01/25/192706/3126823/10/mengapa-gafatar- beramai-ramai-eksodus-ke-bumi-kalimantan-benarkah-mereka-hijrah.
VIVA,  PT  VIVA  MEDIA  BARU-.  “Disambut  Pramuka,  Eks  Gafatar  Tetap  Menyesal Dipulangkan  –  VIVA,”  27  Januari  2016.  https://www.viva.co.id/berita/ nasional/728464-disambut-pramuka-eks-gafatar-tetap-menyesal-dipulangkan.