## MENAKAR EKSISTENSI PASAL 135 UNDANG – UNDANG KEIMIGRASIAN TERKAIT PEMBUKTIAN PERKAWINAN SEMU PADA PIDANA KEIMIGRASIAN

## (Fearing Eksistence of Article 135 of the Indonesian Immigration Law
Related to Proofing of False Marriage at Immigration Crime)

## Koesmoyo Ponco Aji
Dosen Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Jl. Raya Gandul No.4, Depok Hp : 082113190744 , e-mail : pncaji@gmail.com

## Aditya Tri Kurniawan
Pemeriksa Keimigrasian Kantor Imigrasi TPI Kelas I Bandung, Jl. Surapati No.82, Bandung Hp : 081290386012, e-mail : aditya63@gmail.com

## ABSTRACT
Pseudo-marriage or false marriage is one type of crime that is difficult to prove, so that until now there has  never  been  a  case  of  pseudo  marriages  stated  by  the  prosecutor's  office  that  the  enforcement  of immigration  laws  related  to  pseudo  marriages  is  in  Article  135  of  Law  No.  6  of  2011  concerning immigration has never been done, although there have been many suspected cases of pseudo-marital acts. This is because both Foreign Citizens as Indonesian actors and Citizens who are wives or husbands who are made guarantor after making legal marriages in obtaining immigration documents and / or citizenship of the Republic of Indonesia are protecting each other so that the immigration crime cannot be requested responsibility. The proof of the elements of immigration criminal acts of apparent marriage can be seen from the notion of false marriage itself.
Keywords: Pseudo-marriage/false marriage,  Immigration Crime

## ABSTRAK
Perkawinan semu  adalah salah satu jenis tindak pidana yang sulit pembuktiannya, sehingga sekarang belum pernah ada kasus perkawinan semu dinyatakan telah lengkap oleh Kejaksaan sehingga penegakan hukum keimigrasian terkait perkawina semu yang diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian belum pernah dilakukan, meski sudah banyak dugaan kasus tindak perkawinan semu. Hal  tersebut  dikarenakan  baik Warga  Negara  Asing   sebagai  pelaku  dan  Warga Negara  Indonesia  yang merupakan  istri  atau  suami  yang  dijadikan  penjamin  setelah  melakukan  perkawinan  yang  sah  dalam memperoleh  dokumen  keimigrasian  dan/atau  kewarganegaraan  Republik  Indonesia  adalah  saling melindungi  satu  sama  lain  agar  tindak  pidana  keimigrasian  tersebut  tidak  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya.  Pembuktian  unsur-unsur  tindak  pidana  keimigrasian  perkawinan  semu  dapat dilihat dari pengertian perkawinan semu itu sendiri.

## Kata kunci : Perkawinan Semu, Tindak Pidana Keimigrasian

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  fungsi  keimigrasian  terkait fungsi  penegakan  hukum,  Direktorat  Jendral Imigrasi diberikan wewenang untuk memberikan sanksi atau hukuman apabila terdapat pelanggaran  keimigrasian  yang  dilakukan,  baik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara  Asing  (WNA).  Salah  satu  contohnya penyalahgunaan  izin  tinggal,  pada  dasarnya Setiap  orang  asing  yang  berada  di  wilayah Republik  Indonesia  harus  memilki  Izin  tinggal. Setiap Orang Asing memperoleh Izin Tinggal di Wilayah  Indonesia  berdasarkan  visa  yang dimiliki  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya datang ke Indonesia.
Izin  tinggal  adalah  izin  yang  diberikan kepada  Orang  Asing  oleh  Pejabat  Imigrasi  atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.  Sehingga  izin  tinggal  merupakan  hal penting  dan  wajib  dimiliki  oleh  orang  asing ketika berada di Indonesia, karena apabila orang asing  tidak  memiliki  izin  tinggal  maka  orang asing tersebut sudah melanggar hukum keimigrasian  dan  harus  dilakukan  penegakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  merupakan tanggung  jawab  Direktorat  Jendral  Imigrasi untuk  melakukan  penegakan  hukum.  Terdapat dua  jenis  penegakan  hukum  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian yaitu tindakan administratif dan/atau tindak pidana Keimigrasian.
Tindak  pidana  Keimigrasian  merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum  materiilnya  berbeda  dengan  hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus,  terkait  tindak  pidana  keimigrasian terdapat pasal yang membahas tentang perkawinan semu. Pasal tersebut menarik karena pada  tindak  perkawinan  semu  ada  beberapa bidang  yang  saling  berhubungan  erat  seperti bidang  kewarganegaraan,  perkawinan  serta keimigrasian.
Perkawinan  semu  diatur  dalam  Pasal  135 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian, yang mana pasal tersebut mengatur  sebagaimana  setiap  orang  yang
melakukan  perkawinan  semu  dengan  tujuan untuk  memperoleh  Dokumen  Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Perkawinan  semu  itu  sendiri  adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang  asing  pemegang  Izin  Tinggal  dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan  perkawinan  yang  sesungguhnya, tetapi  dengan  maksud  untuk  memperoleh  izin tinggal  atau  Dokumen  Perjalanan  Republik Indonesia.  Dari  sisi  hukum  perkawinan  itu merupakan bentuk penyelundupan hukum.
Dari pengertian di atas, bahwa perkawinan yang  dimaksud  adalah  perkawinan  campur kewarganegaraan  yang  dilakukan  oleh  Warga Negara  asing  (WNA)  dengan  warga  Negara Indonesia  (WNI)  yang  mana  WNA  memiliki tujuan,  ketika  setelah  melakukan  pernikahan tersebut  akan  memanfaatakan  istri  atau  suami yang  merupakan  WNI  sebagai  penjamin  untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia,  dan/atau  Dokumen  Keimigrasian Republik Indonesia.
Khusus  dalam  mendapatkan  izin  tinggal terbatas  (ITAS)  WNA  yang  kawin  secara  sah dengan WNI dapat diberikan ITAS, Izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing  untuk  tinggal  dan  berada  di  Wilayah Indonesia  untuk  jangka  yang  terbatas,  dengan izin  tinggal  terbatas  WNA  bisa  berada  di Indonesia  dalam  jangka  waktu  yang  lebih  lama dari  pada  izin  tinggal  kunjungan,  serta  dapat bekerja di Indonesia.
Berbeda  dengan  izin  tinggal  kunjungan, izin  tinggal  terbatas  dalam  mendapatkannya harus  memiliki  penjamin,  karena  penjamin merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan izin tinggal terbatas. Atau dalam alih status dari izin  tinggal  kunjungan  menjadi  izin  tinggal terbatas  atau  izin  tinggal  terbatas  menjadi  izin tinggal  tetap.  Penjamin  yang  akan  menjamin keberadaan  WNA  di  Indonesia,  penjamin  akan bertanggung  jawab  atas  segala  tindakan  WNA
yang  ia  jamin  selama  berada  di  Indonesia. Dengan pentingnya penjamin dalam keberadaaan WNA  di  Indonesia,  maka  bukan  tidak  mungkin WNA  memilih  untuk  melakukan  perkawinan dengan  WNI  sebagai  upaya  mendapatkan penjamin,  karena  dengan  seperti  itu  WNA tersebut  dalam  lebih  lama  serta  leluasa  dalam melakukan kegiatan di Indonesia.
Perkawinan  semu  menjadi  celah  yang dimanfaatkan WNA untuk mendapatkan penjamin guna memperoleh izin tinggal terbatas dan  dapat  menetap  serta  bekerja  di  Indonesia. Indonesia  memiliki  daya  tarik  tersendiri  bagi WNA  dengan  taraf  hidup  yang  relatif  murah dibandingkan  dengan  Negara  lain  di  Asia Tenggara, perekonomian yang maju, dan banyak lowongan  kerja  serta  kesempatan  berwirausaha merupakan Negara idaman bagi para WNA untuk memulai  bisnis  atau  memperbaiki  hidup  yang sebelumnya  memiliki  permasalahan  di  negara asal sehingga enggan kembali lagi ke negaranya.
Dengan  adanya  Perkawinan  Semu  yang dilakukan  WNA  akan  meningkatkan  WNA pemegang  izin  tinggal  terbatas,  yang  membuat WNA  dapat  bekerja  di  Indonesia.  Hal  ini  tentu akan  merugikan  WNI  sendiri,  dengan  adanya WNA  pemegang  izin  tinggal  terbatas  akan memiliki kesempatan atau peluang untuk bekerja di  Indonesia.  Sehingga  menutup  kesempatan kerja  dari  WNI  yang  berdampak  pada  tingkat pengangguran  masyatakat  Indonesia  semakin meningkat.  Ditambah  kesempatan  kerja  yang sekarang semakin sedikit, para pencari kerja yang semakin  banyak  bertambah  tentu  akan  semakin menutup kesempatan kerja bagi WNI sendiri. Hal ini  bertolak  belakang  dengan  cita-cita  Negara Indonesia sebagaimana mestinya yaitu memajukan kesejahteraan umum.
Berdasarkan  hal  tersebut  terdapat  suatu dampak buruk dari perkawinan semu yang akan terjadi  apabila  tindak  kawin  semu  ini  tidak dilakukan  penegakan  hukum,  khususnya  tindak pidana  keimigrasian  yang  mana  di  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian sudah mengatur tentang perkawinan  semu.      Tetapi  dalam  proses penegakan hukum terkait kawin semu ini dalam
pelaksanaanya sangat sulit untuk dibuktikan, atau pemenuhan unsur dalam tindak pidana keimigrasian  yang  dimaksud  pada  Pasal  135 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian yang mengatur tentang perkawinan semu  sangat  sulit.  Sehingga  banyak  kasus  yang diduga  tindak  perkawinan  semu,  dilihat  dari berbagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  WNA tetapi  dalam  pengumpulan  alat  bukti  guna memenuhi unsur pembuktian mengalami kebuntuan.
Sehingga  tidak  heran  sesuai  data  yang dimiliki  Direktorat  Jendral  Imigrasi  bahwa semenjak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disahkan  hingga  saat  ini,  belum  ditemukan penyidikan  terkait  Pasal  135  yang  dinyatakan telah lengkap oleh Kejaksaan sehingga penegakan hukum keimigrasian terkait Pasal 135 hingga  saat  ini  belum  pernah  dilakukan  meski sudah  banyak  dugaan  kasus  tindak  perkawinan semu.    Namun  demikian,  sejauh  mana pembuktian pidana keimigrasian terkait perkawinan  semu  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Keimigrasian  telah  berhasil  diterapkan merupakan  hal  yang  perlu  dilakukan  penelitian. Hal  itulah  yang  menjadi  kajian  dalam  jurnal ilmiah ini.
Berdasarkan  uraian  yang  menjadi  latar belakang  dalam  kajian  ini,  maka  rumusan masalah  yang  akan  diangkat  adalah  bagaimana pembuktian  unsur  Pasal  135  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian terkait perkawinan semu sebagai upaya mendapatkan  kewarganegaraan  dan  dokumen perjalanan  Republik  Indonesia.  Adapun  tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan sejauh  mana  pembuktian  unsur  Pasal  135 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  terkait  perkawinan  semu  sebagai upaya  mendapatkan kewarganegaraan  dan dokumen perjalanan Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  kajian  terhadap permasalahan berdasarkan kerangka hukum hukum
nasional.  Bahan-bahan  kajian  dalam  penelitian  ini meliputi :
1.   ketentuan-ketentuan  hukum  nasonal  yang terkait dengan keimigrasian;
2.   hukum  positif  Indonesia  dalam  hal  ini  yang terkait dengan hukum mengenai perkawinan dan kewarganegaraan Republik Indonesia;
3.   pendapat  sarjana  /  para  ahli  yang  memiliki kompetensi dalam hal keimigrasian, perkawinan  maupun  kewarganegaraan  yang dituangkan  dalam  buku,  jurnal  ilmiah,  dan artikel akademis lainnya.
Setelah  dilakukan  pengelompokan  dan penentuan  sistematika  terkait  bahan  penelitian, selanjutnya  dilakukan  analisis  data  menggunakan metode  kualitatif.  Diharapkan  diperoleh  gambaran yang  menyeluruh  mengenai  asas-asas  hukum, kaidah-kaidah  hukum  dan  ketentuan  hukum  yang mengenai  perkawinan  semu  sebagai  upaya  untuk mempermudah  pembuktian  unsur  yang  bagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  135  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait perkawinan  semu  sebagai  upaya  mendapatkan kewarganegaraan dan dokumen perjalanan Republik Indonesia.

## PEMBAHASAN
Sistem  pembuktian  pada  dasarnya  bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  cara  menggunakan hasil dari pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa  dan  dari  hasil  pembuktian  tersebut  dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka, kemudian apabila bukti sudah memenuhi pembuktian unsur pasal maka dapat dilanjutkan ke tahap  selanjutnya  atau  pengadilan.  Terkait  dengan pengertian  pembuktian  unsur  pidana  bahwa termasuk  hukum  acara  pidana  didalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) tidak  memberikan  penjelasan  mengenai  pengertian apa  itu  pembuktian.  Pada  KUHAP  hanya  memuat alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum,  sistem  yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk  menerima,  menolak  dan  menilai  suatu pembuktian. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian  mengenai  pembuktian,  Tetapi  banyak
ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari  pembuktian.  Menurut  Subekti  Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana yaitu meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa (Subekti, 2001 : 15).  Dalam  persidangan  Hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah melakukannya.
Sedangkan  menurut  M.Yahya  Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Pembuktian juga  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  alat-alat bukti  yang  dibenarkan  undang-undang  dan  boleh dipergunakan  hakim  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan (Harahap, 2003 : 273).
Didalam suatu pembuktian terdapat beberapa prinsip-prinsip  pembuktian  antara  lain  sebagai berikut :
1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu  dibuktikan.Prinsip  ini  terdapat  pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP;
2. Menjadi saksi adalah kewajiban;
3. Satu  saksi  bukan  saksi  (unus  testis  nullus testis);
4. Pengakuan  terdakwa  tidak  menghapuskan kewajiban  penuntut  umum  membuktikan kesalahan terdakwa;
5. Keterangan  terdakwa  hanya  mengikat  pada dirinya sendiri;
Unsur-unsur Tindak Pidana dalam kita menjabarkan sesuatu  rumusan  delik  ke  dalam  unsur-unsurnya, maka  yang  mula-mula  dapat  kita  jumpai  adalah disebutkan  sesuatu  tindakan  manusia,  dengan tindakan  itu  seseorang  telah  melakukan  sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari :
1. Unsur  subjektif  adalah  unsur-unsur  yang melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  yang berhubungan  dengan  diri  si  pelaku,  dan termasuk  ke  dalamnya  yaitu  segala  sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan
;
2. Unsur  objektif  adalah  unsur-unsur  yang  ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakantindakan  dari  si  pelaku  itu  harus  di lakukan. (Lamintang, 1997 : 193)
A.  Unsur-Unsur  Tindak  Pidana  Keimigrasian Pasal  135  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Unsur-unsur tindak pidana perkawinan semu sebenarnya  dapat  dilihat  dari  pengertian  tindak pidana  perkawinan  semu  atau  rumusan  delik  yang terdapat  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pada  pasal  135  Undang- Undang  No  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian menjelaskan, bahwa :Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah). Kemudian  terdapat  penjelasan  pasal  135  yang menguraikan perkawinan semu, bahwa : Perkawinan semu  adalah  perkawinan  seorang  warga  negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dari sisi  hukum  perkawinan  itu  merupakan  bentuk penyelundupan  hukum.    Dari  pengertian  dan rumusan  delik  tindak  pidana  Perkawinan  semu seperti  di  kemukakan  di  atas,  adapun  unsur-unsur tindak  perkawinan  semu  sesuai  dengan  pasal  135 Undang-Undang  No  6  tahun  2011  tentang Keimigrasian, adalah :
1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perkawinan semu.
Penjelasan  pasal  pengertian  kawin  semu memilki, unsur :
a. Perkawinan  seorang  warga  WNI  atau seorang  asing  pemegang  Izin  Tinggal dengan seorang asing lain,
b. Dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya,
c. Tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin  tinggal  atau  Dokumen  Perjalanan Republik Indonesia.
3. Dengan Tujuan untuk Memperoleh Dokumen Keimigrasian  dan/atau  untuk  Memperoleh Status Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Dipidana  Penjara,  dan  Dipidana  Denda. Menurut  Van  Hammel  Pidana  adalah  suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan  oleh  kekuasaan  yang  berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai  penanggung  jawab  dari  ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni sematamata  karena  orang  tersebut  telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan  oleh  negara.  (Hammel,  2003  : 251)
Dengan adanya unsur-unsur tindak perkawinan semu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang  yang  memenuhi  kriteria  atau  rumusan delik  di  atas,  maka  kepadanya  dikenakan  sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan  dipahami  bahwa  unsur-unsur  tindak  pidana sangat penting untuk diketahui. Karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatan  dapat  bebas  dari  segala  tuntutan  hukum dan  dalam  kenyataannya  penyebab  terdakwa perkawinan semu bebas dari hukuman karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

## B.  Perkawinan
Mengenai  pengertian  perkawinan  ini  ada beberapa  pendapat  yaitu  Perkawinan  adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tanggayangberbahagia  dan  kekal  berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.
Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan bukanhanya menyangkut unsur lahir melainkan  juga  menyangkut  unsur  rohani  atau batin. Dalamsuatu perkawinan diharuskan adanya  ikatan  batin  antara  seorang  pria  dan seorangwanita.  Tidak  cukup  hanya  ikatan  lahir saja  atau  ikatan  batin  saja,  harus  ikatankedua- duanya.Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan bahwa sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antaraseseorang  pria  dengan  seorang  wanita untuk  hidup  bersama  sebagai  suami  istri inimerupakan  hubungan  formil  yang  sifatnya nyata,  baik  bagi  yang  mengikatkandirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. (Saleh, 1980  :  14)  Pentingnya  ikatan  batin  merupakan pertalian jiwa yangterjadi karena adanyakemauan yang  sama  dan  ikhlas  antara  seorang  pria danseorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. (Syahrani, 1989 : 67)
Ikatan  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  dapat  dipandang  sebagaisuami  istri, apabila  ikatan  mereka  didasarkan  pada  suatu perkawinan  yang  sah.  Suatuperkawinan  yang dikatakan  sah  apabila  telah  memenuhi  syarat- syarat yang ditentukanoleh undang- undang baik syarat internanl maupun syarat ekstern. (Prawirohamidjojo,  1988  :  39)  Oleh  karena  itu dalamperkawinanperlu  adanya  ikatan  lahir  dan batin.Sungguh  sangat  ideal  tujuan  perkawinan yang  diinginkan  sesuai  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  tidak hanya melihat dari segi perjanjianlahiriah, tetapi juga merupakan  suatu ikatan  batin  antara suami isteri  yang  ditujukanuntuk  membentuk  keluarga yang  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.

## C.  Perkawinan Campuran
Sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah perkawinan  campur  Indonesia  berpedoman  pada Regeling op de Gemengde Huwelijken S . yang dibuat pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun1898. Di mana pengertian perkawinan campur pada saat itu adalah  perkawinan  antara  orang-orang  yang  di Indonesia  tunduk  kepada  hukum-hukum  yang berlainan. (Saleh, 1992 : 14)  Namun pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempertegas tentang pengertian perkawinan campuran ialah perkawinan antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak  yang berkewarganegaraan  Indonesia.  Dapat  diartikan bahwa  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  perkawinan  campuran merupakan  suatu  perkawinan  hanya  dilakukan antara WNA dan WNI serta di samping itu juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan  campuran  itu  harus  dilangsungkan. Namun  apabila  perkawinan  campuran  yang dilangsungkan di Indonesia maka dilakukanmenurut Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
D.  Pembuktian  Unsur  Pasal  135  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian Terkait Perkawinan Semu
Sistem  pembuktian  unsur  pidana  pada dasarnya  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana cara  menggunakan  hasil  dari  pembuktian  terhadap perkara yang sedang diperiksa. Kemudian dari hasil pembuktian  tersebut  dapat  digunakan  untuk membuktikan bahwa tersangka bersalah atau tidak, apabila  bukti  sudah  memenuhi  pembuktian  unsur pasal maka dapat  dilanjutkan ketahap selanjut atau pengadilan.
Seperti  pada  tindak  pidana  keimigrasian khususnya  perkawinan  semu  yang  terdapat  pada pasal  135  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian,  pasal  tersebut  mengatur tentang tindak perkawinan semu, sanksi pidana yang diberikan kepada orang yang melakukanya, namun sejak  pasal  tersebut  diterbitkan  belum  pernah ditemukan  penyidikan  terkait  Pasal  135  yang dinyatakan telah lengkap oleh Kejaksaan, sehingga penegakan  hukum  keimigrasian  Pasal  135  hingga saat ini belum pernah dilakukan meski berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian Wilayah 1 Direktorat Pengawasan dan Penindakan  Keimigrasian  pada  Direktorat  Jenderal Imigrasi Bp. Agung Pramono, mengenai kondisi di lapangan,  bahwa  banyak  laporan  dari  petugas imigrasi yang menemui dugaan tindak pelanggaran keimigrasian  Pasal  135.  Ketika  ditanya  alasan mengapa  dari  banyak  kasus  terkait  pasal    tersebut,
tetapi  belum  pernah  ada  yang  dinyatakan  telah lengkap  oleh  kejaksaan,  hal  tersebut  dikarenakan kurangnya  alat  bukti  atau  keterangan  guna memenuhi unsur pembuktian pasal tersebut.
Pada dasarnya, unsur-unsur pasal sebenarnya dapat  dilihat  dari  pengertian  tindak  pidana perkawinan semu atau rumusan delik yang terdapat dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  menjelaskan bahwa :  Setiap orang yang  melakukan perkawinan semu  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  Dokumen Keimigrasian  dan/atau  untuk  memperoleh  status kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah),  kemudian  terdapat penjelasan  Pasal  135  menjelaskan  :  Perkawinan semu  adalah  perkawinan  seorang  warga  negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi  hukum  perkawinan  itu  merupakan  bentuk penyelundupan hukum.
Harus  kita  ketahui  perkawinan  itu  apa  dan bagaimana  perkawinan  yang  seharusnya  dan bagaimanan  perkawinan  dikatakan  sah  di  mata hukum  sehingga  diakui  perkawinan  tersebut. Perkawinan  adalah  sebagai  suatu  ikatan  lahir  batin antara seorang  pria dengan  seorang  wanita sebagai suami  istri,  dengan  tujuan  untuk  membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dari  pengetian  perkawinan  di  atas  terlihat jelas bagaimana tujuan ideal suatu perkawinan, yang mana mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama,  kerohanian  sehingga  perkawinan  bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur  batin.Namun  dalam  perkawinan  semu dilakukan penyimpangan atau pelanggaran perkawinan  yang  terjadi,  Bentuk  penyimpangan perkawinan  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  WNA melakukan  perkawinan  dengan  WNI  atau  dengan WNA yang sudah memiliki izin tinggal di Indonesia, bahwa  setelah  melakukan  perkawinan  yang  sah,
WNA tersebut akan memperoleh kewarganegaraan Republik  Indonesia  dan/atau  Dokumen  Perjalanan Republik  Indonesia  dengan    mengabaikan  tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki  dalam  undang-undang  perkawinan. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang masing-masing tunduk pada hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan,  karena perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia.
Meski  terdapat  perbedaan  kewarganegaraan antara  WNI  dengan  WNA  tetapi,  hal  tersebut dibolehkan  untuk  dilakukan  dalam  melakukan perkawinan  campur  seperti  yang  dijelaskan  pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan adanya perkawinan baik sesama warga Negara  Indonesia  ataupun  perkawinan  campur adalah  untuk  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga  yang  bahagia  dankekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.      Ketentuan  yang berlaku  bagi  formalitas  dalam  melangsungkan perkawinan  campuran  diatur  melalui  Pasal  59 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang berbunyi : perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang  perkawinan  ini.  Sedangkan  untuk syarat materialnya terdapat pada Pasal 60 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan  perkawinan  campuran  tidak  dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan  yang  ditentukan  oleh  hukum  yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi.
Namun  dengan  tindak  perkawinan  semu menodai  tujuan  dilakukannya  suatu  perkawinan, memanfaatkan  Pasal  19  Undang  Undang  No  12 tahun  2006  tentangKewarganegaraan  Republik Indonesia yang berbunyi Warga Negara Asing yang kawinsecara  sah  dengan  Warga  Negara  Indonesia dapat  memperoleh  kewarganegaraan  Republik Indonesia.  Sehingga  perkawinan  semu  dinilai merupakan  suatu  usaha  penyelundupan  hukum. Karena  dalam  melaksanakan  perkawinan  dengan warga  Negara  Indonesia  di  sisi  lain  terdapat  suatu tujuan khusus yaitu untuk mendapatkan kewarganegaraan, dan/ atau dokumen keimigrasian. Setelah  menjadi  WNI,  hal-hal  yang  sebelumnya ketika  masih  WNA  dilarang  dilakukan  menjadi
dibolehkan,  seperti  kepemilikan  secara  penuh  atas hak  tanah,  dan  bangunan  di  Indonesia  kemudian kebebasan  dalam  bekerja,  serta  dapat  mengikuti pemilihan  umum.  karena  Sehingga  ketika  warga Negara  asing  menjadi  warga  Negara  Indonesia mereka  berhak  memiliki  tanah  dan  bangunan  di Indonesia. hal ini tentu akan merugikan masyarakat Indonesia.
Perkawinan  antar  dua  orang  Warga  Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing dilangsungkan di luar Indonesia.  Diatur  oleh  Pasal  56  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, perkawinan tersebut sah bilamana dilakukan menurut Undang-Undang yang berlaku  di  Negara  dimana  perkawinan  itu dilangsungkan  dan  bagi  Warga  Negara  Indonesia tidak  melanggar  ketentuan-ketentuan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 Ayat (2) sampai dengan Pasal 61 Ayat (1) Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut :
1. Untuk  Warga  Negara  Indonesia  harus memenuhi baik syarat materiil maupun formil sedangkan  untuk  yang  Warga  Negara  Asing memenuhi syarat formilnya saja;
2. Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang
Perkawinan  ini.  Meskipun  salah  satu  pihak berkewarganegaraan  asing  jika  perkawinan dilakukan di luar negeri.
Tata  cara  perkawinan  campuran  yang dilangsungkan  di  luar  Indonesia  berdasarkan  Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan : Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  Indonesia antara  dua  orang  warga  negara  Indonesia  atau seorang  warga  negara  Indonesia  dengan  warga negara  Asing  adalah  sah  bilamana  dilakukan menurut  hukum  yang  berlaku  di  Negara  dimana perkawinan  itu  dilangsungkan  dan  bagi  warga negara  Indonesia  tidak  melanggar  ketentuan Undang-Undang ini.
Dalam  waktu  1  (satu)  tahun  setelah  suami- isteriitu  kembali  ke  wilayah  Indonesia,  surat  bukti
perkawinan  mereka  harus  didaftarkan  di  Kantor Pencatatan  Sipil  tempat  mereka  tinggal.  Apabila perkawinan antara dua orang WNI dilangsungkan di luar Indonesia, maka mereka harus memenuhi syarat perkawinan materiil absolute dan relative yang telah ditentukan  dalam  Undang-Undang.  Sedangkan syarat formilnya mengikuti Hukum Perkawinan dari negara  di  mana  perkawinan  itu  dilangsungkan. Demikian pula apabila seorang WNI melangsungkan  perkawinan  dengan  WNA  di  luar Indonesia,  maka  WNI  tersebut  harus  memenuhi syarat absolut dan relatif yang telah ditentukan dalam Undang-Undang,  sedangkan  syarat  formilnya mengikuti hukum perkawinan dari Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan.
Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan  sebelum  terbukti  bahwa  syarat- syaratperkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku  bagi  pihak  masingmasingtelah  dipenuhi. Untuk  membuktikan  bahwa  syarat-syarat  tersebut telah  terpenuhi  dan  karena  itu  tidak  ada  rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak  masing  masing  berwenang  mencatat perkawinan, akan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat  telah  terpenuhi.  Jika  pejabat  yang bersangkutan  menolak  untuk  memberikan  surat keteranga  tersebut,    maka  atas  permintaan  yang bersangkutan  dapat  diberikan  dari  Pengadilan. Pengadilan  memberikan  keputusan  dengan  tidak beracara  serta  tidak  boleh  dimintakan  banding tentang  soal  apakah  penolakan  pemberian  surat keterangan  itu  beralasan  atau  tidak.Jika  pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan.
Surat  keterangan  atau  keputusan  pengganti keterangan  tidak  mempunyai  kekuatan  lagi  jika perkawinan  itu  tidak  dilangsungkan  dalam  masa  6 (enam)  bulan  sesudah  keterangan  itu  diberikan. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang  berwenang.  Keterangan  atau  keputusan keputusan  pengganti  keterangan  yang  dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974,  akan  diancam  hukuman  kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. Demikian juga bagi pegawai pencatat perkawinan yang berani mencatat perkawinan,  sedangkan  ia  mengetahui,  bahwa keterangan  atau  keputusan  pengganti  keterangan
tidak  ada,  dihukum  kurungan  selama-lamanya  3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.
Setelah perkawinan campur dapat dilaksanakan,  kemudian  dicatatkan  maka  WNA tersebut  dapat  mengajukan  pewarganegaraan.  Dari hal  tersebut  yang  menjadi  daya  tarik  khusus  bagi WNA  untuk  melakukan  perkawinan  dengan  WNI sehingga  dapat  memperoleh  kewarganegaraan Republik  Indonesia  secara  mudah,  dibandingan dengan cara naturalisasi. Dapat disimpulkan bahwa tatacara  memperoleh  kewarganegaran  Indonesia melalui  naturalisasi  biasa  apabila  dibandingkan dengan  melalui  perkawinan  sah  dengan  WNI, tatacara  lebih  singkat  dan  mudah.  Meski  lebih singkat dan mudah, tetapi syarat-syarat baik formil dan materiil yang harus dipenuhi.  Selain itu, WNA yang ingin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia  juga  tidak  memiliki  maksud  lain  yang merusak,  menghancurkan,  dan  menambah  beban Negara Indonesia.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan menjadi kunci dalam pembuktian Pasal 135 adalah tindak perkawinan semu sendiri. bagaimana petugas imigrasi dapat membuktikan suatu perkawinan yang dilakukan  oleh  WNA  dengan  WNI  atau  WNA pemegang izin tinggal memang terbukti melakukan perkawinan semu. Harus kita ketahui perkawinan itu apa dan bagaimana perkawinan yang seharusnya dan bagaimanan  perkawinan  dikatakan  sah  di  mata hukum sehingga diakui perkawinan tersebut.

## ANALISIS
Pada dasarnya, unsur-unsur pasal sebenarnya dapat  dilihat  dari  pengertian  tindak  pidana perkawinan semu atau rumusan delik yang terdapat pada  Pasal  135  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011  tentang  Keimigrasian  menjelaskan  bahwa  : Setiap  orang  yang  melakukan  perkawinan  semu dengan  tujuan  untuk  memperoleh  Dokumen Keimigrasian  dan/atau  untuk  memperoleh  status kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah).  Terdapat  penjelasan  Pasal 135  menjelaskan  :  Perkawinan  semu  adalah perkawinan  seorang  warga  negara  Indonesia  atau seorang  asing  pemegang  Izin  Tinggal  dengan
seorang  asing  lain  dan  perkawinan  tersebut  bukan merupakan  perkawinan  yang  sesungguhnya,  tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia.  Dari penjelasan  pasal  di  atas  maka  dapat  diketahui  apa saja unsur-unsur tindak pidana perkawinan semu.
Namun demikian pemenuhan unsur pAsl 135 tersebut  tidaklah  semudah  seprti  yang  disebutkan. Seperti  yang  dijelaskan  pada  pasal  183  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali apabila  dengan  sekurangkurangnya  dua  alat  bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dalam hal ini, perkawinan semu merupakan sesuatu  hal  yang  sulit  dideteksi  karena  ini menyangkut  motif  seseorang  untuk  melakukan sesuatu.  Di  sini  hukum  pada  asasnya  tidak memperhatikan  motif  seseorang  untuk  melakukan sesuatu.  Di  sisi  hukum  pada  asasnya  tidak memperhatikan motif seseorang, seseorang melakukan  perkawinan  dengan  motif  cinta  kasih atau  motif  lain  itu  tidak  relevan  bagi  hukum. Melihat  kenyataan  demikian,  perkawinan  semu secara hukum sulit dipersalahkan. Di satu sisi baik Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  maupun  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  memungkinkan untuk  itu,  disisi  lain  hukum  sulit  meneliti  motif seseorang  yang  hendak  melangsungkan  suatu perkawinan.  Dengan  kata  lain  keadaan  tersebut merupakan  celah  hukum  yang  bisa  dimanfaatkan sehingga  tidak  mengherankan  apabila  Direktorat Jenderal  Imigrasi  belum  memiliki  data  unit  kerja yang  berhasil  menerapkan  Pasal  135  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap pelaku perkawinan semu di Indonesia.

## PENUTUP
Setelah  mengadakan  pembahasan  atas  dasar hasil  penelitian  tentang  tinjauan  pembuktian  unsur Pasal  135  terkait  Perkawinan  Semu  dalam  upaya memperoleh  kewarganegaraan  dan/atau  dokumen keimigrasian maka dapat ditarik kesimpulan, yakni Perkawinan  semu  merupakan  penyimpangan perkawinan  yang  dilakukanWarga  Negara  asing untuk  memperoleh  kewarganegaraan  Republik
lndonesia  dan/atau  dokumen  keimigrasian  secara mudah.  Perkawinan  semu  dianggap  melanggar tujuan  dari  dilakukannya  suatu  perkawinan  di Indonesia  karena  tujuan  dasar  dari  dilakukannya perkawinan  di  Indonesia  sesuai  dengan  undang- undang  perkawinan  membentuk  keluarga  atau rumah tanggayangberbahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, bukan atas dasar ingin memperoleh  dokumen  keimigrasian  dan/atau kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Yang  mana tindak  perkawinan  semu  diatur  pada  pasal  135 Undang-Undang  No  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian, yang mana pengertian dan bagaimana tindak perkawinan semu dilakukan terdapat di dalam pasal tersebut.
Adapun  saran  terkait  keberadaan  Pasal  135 dalam  Undang-Undang  Keimigrasian  tersebut adalah  meningkatkan  kewaspadaan  yang  dimiliki oleh pejabat imigrasi dalam memberikan izin tinggal sehingga  dapat  meminimalisir  praktek  perkawinan semu  yang  dilakukan  oleh  pasangan  perkawinan campur  di  Indonesia.  Kemudian  memberikan sosialisasikan  bagaimana  tindak  perkawinan  semu tersebut  terjadi,  selain  itu  perlu  diadakan  diklat penguatan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) Imigrasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Buku
Subekti, Hukum  Pembuktian ,  Pradnya  Paramita, Jakarta, 2001
Santoso,  M.  Iman, Perspektif  Imigrasi  Dalam Pembangunan  Ekonomi  dan  Ketahanan Nasional , UI Press, Jakarta, 2004
Harahap,  M.  Yahya, Pembahasan  Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP  :  Pemerikasaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan  Kembali ,  Edisi  Kedua,  Sinar Grafika, Jakarta,  2003
Lamintang,  P.A.F., Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung,
1997
Hammel,  Van,  dalam  buku  E.  Utrecht, Rangkaian Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  1 ,  Reflika Aditama, Bandung, 2003
Saleh,  K.  Wantjik, Hukum  Perkawinan  Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
Prawirohamidjojo,  Soetojo, Pluralisme  Dalam Perundang-  Undangan  Perkawinan  di Indonesia ,  Airlangga  University  Press, Surabaya, 1988
Rahman,  Bakri  A.  dan  Ahmad  Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang- Undang  Perkawinan  Dan  Hukum  Perdata /BW , PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981
Hardjowahono,  Bayu  Seto, Dasar-Dasar  Hukum Perdata  Internasional ,  Cetakan  Keempat,
Citra Aditya Sakti,  Bandung, 2006

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2007  tentang Tata  Cara  Memperoleh,  Kehilangan, Pembatalan,  dan  Memperoleh  Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Prosedur
Teknis Pemberian, Perpanjangan,
Penolakan,  Pembatalan  dan  Berakhirnya Izin  Tinggal  Kunjungan,  Izin  Tinggal
Terbatas,  dan  Izin  Tinggal  Tetap  Serta Pengecualian  dari  Kewajiban  Memiliki Izin Tinggal

## Website
https://kbbi.web.id/arah  diakses  tanggal  16 Oktober 2018
https://kbbi.web.id/oleh  diakses  tanggal  16 Oktober 2018
https://kbbi.web.id/Kewarganegaraan diakses tanggal 16 Oktober 2018
https://kbbi.web.id/oleh  diakses  tanggal  16 Oktober 2018
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denda diakses tanggal 16 Oktober 2018