P e r a n   K o m i s i   P e n g a w a s   P e r s a i n g a n   U s a h a   ( K p p u )   K a n t o r W i l a ya h   V   Ba l i k p a p a n   D a l a m   P e n y e l e s a i a n   P e l a n g g a r a n P e r s a i n g a n   U s a h a   D i   K a l i m a n t a n   T i m u r

## ( S t u d i   K a s u s   P u t u s a n   K p p u   N o m o r   1 7 / K p p u - L / 2 0 1 6 )
Wahyuni Safitri 1 , Heidy Olha Wuaten 2 wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1 heidylaw86@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
Background :
The role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) of Regional Office V Balikpapan is to create a Healthy Business Competition Climate in East Kalimantan.The practice of fraud in the tender process in the implementation of procurement of government goods / services can be in the form of conspiracy. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as supervisor of business competition based on Law Number 5 of  1999  concerning  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business  Competition  has  the  task  of supervising the prohibition of conspiracy in tenders as stipulated in article 22 of Law Number 5 of 1999, One of which is to decide breach of tender conspiracy in this case the case that has been handled by the KPPU of the Balikpapan  Regional  Representative  Office  namely  Case  Number  17  /  KPPU-L  /  2016  concerning  Alleged Violations  Article  22  of  Law  Number  5  of  1999  concerning  Improvement  of  the  Jongkang  Road  to  Jakarta Samarinda Samarinda Karang Paci Road (Ring Road III) Tenggarong Seberang District.

## Research Metodes:
The  method  used  in  this  study  is  normative  juridical  supported  by  field  research,  namely  the  Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Regional Office V Balikpapan.

## Findings:
The  results  of  the  study  based  on  the  case  verdict  showed  that  the  KPPU  of  the  Balikpapan  Representative Office had successfully handled this case so that they had sentenced each Reported Party I, and 2

## Conclusion:
They  had  sentenced  each  Reported  Party  I,  and  2  PT  Karyatama  Nagasari  as  Reported  Party  I  and  PT  Jasin Effrin  Jaya  as  Reported  Party  II,  to  pay  a  fine  of  Rp.  5,021,028,000.00  (Five  Billion  Twenty  One  Million Twenty  Eight  Thousand  Rupiah)  which  must  be  deposited  to  the  State  Treasury,  and  Prohibit  PT  Karyatama Nagasari as Reported Party I and PT Jasin EffinJaya as Reported Party II to participate in the tender in the field of road construction services for 2 (two) years in all regions of Indonesia.
Keywords : KPPU Decision; Unfair Business Competition; Tender Collusion.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Peran  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Kantor  Wilayah  V  Balikpapan  yaitu  untuk  menciptakan Iklim  Persaingan  Usaha  Yang  Sehat  di  Kalimantan  Timur.  Praktek  kecurangan  di  dalam  proses  tender  dalam penyelenggaraan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dapat  berupa  persekongkolan.  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas persaingan usaha  berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  memiliki  tugas  di  antaranya  mengawasi larangan  persekongkolan  dalam  tender  sebagaimana  diatur  pasal  22  UU  Nomor  5  Tahun  1999,  Salah  satu diantaranya  adalah  memutus  pelanggaran  persekongkolan  tender  dalam  hal  ini  perkara  yang  sudah  ditangani KPPU  Kantor  Perwakilan  Daerah  Balikpapan  yaitu  Perkara  Nomor  17/KPPU-L/2016  tentang  Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang.
Metode Penelitian:
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  ditunjang  dengan  penelitian  lapangan, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan.
Hasil Penelitian:
Hasil penelitian  berdasarkan putusan perkara  menunjukan  bahwa  KPPU Kantor Perwakilan Balikpapan, sudah berhasil menangani kasus ini sehingga telah menghukum masing-masing Terlapor I, dan 2

## Kesimpulan:
Masing-masing  Terlapor  I,  dan  2  PT  Karyatama  Nagasari  selaku  Terlapor  I  dan  PT  Jasin  Effrin  Jaya  selaku Terlapor  II,  membayar  denda  sebesar  Rp.  5.021.028.000.00,-  (Lima  Milyar  Dua  Puluh  Satu  Juta  Dua  Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara, dan Melarang PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I dan PT Jasin EffinJaya selaku Terlapor II untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia.
Kata kunci : Putusan KPPU; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Persekongkolan Tender.
DOI : - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Edi  Suhartono  dalam  bukunya  yang  berjudul  Negara  Kesejahteraan  dan Reveinting Depsos menegaskan bahwa :
Negara Indonesia adalah negara berkembang ( developing country ) yang hingga saat ini masih terus  melakukan  peningkatan  berbagai  aspek  kehidupan  bernegara  untuk  memajukan  dan membangun  perekonomian  negara.  Campur  tangan  negara  dalam  bidang  perekonomian khususnya  pengaturan  pasar  dalam  teori  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  yang  sangat dibutuhkan mengingat pengertian daripada welfare state secara garis besar menurut Spicker adalah  sebuah  model  ideal  pembangunan  yang  difokuskan  pada  peningkatan  kesejahteraan melalui  pemberian  peran  yang  lebih  penting  kepada  negara  dalam  memberikan  pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. 1
Selain  daripada  pengertian welfare  state campur  tangan  pemerintah  dalam  bidang perekonomian juga diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 yang ditentukan bahwa : 2
1 Edi Suhartono, 2013, Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos , Yogyakarta, Gajah Mada Pers, hal.10.
2 Ibid , hal.12.
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wilayah V Balikpapan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur  (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L/2016)
Wahyuni Safitri, Heidy Olha Wuaten
“Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
Pada  umumnya  keberadaan  pemerintah  memiliki  pengaruh  perekonomian  pada tingkat  yang  berbeda-beda.  Ada  pemerintah  yang  mengatur  perekonomian  secara ketat atau intensif  ada  juga  pemerintah  yang  membatasi  diri  hanya  sebagai  pendukung  saja  dalam perekonomian.Beberapa  peran  pemerintah  dalam  perekonomian  adalah  membantu perkembangan  perekonomian  secara  umum,  mendorong  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat, membantu  kelompok  ekonomi  lemah  dan  sebagai  penyeimbang  pergerakan  roda perekonomian  negara.  Melihat  kembali  perekonomian  Indonesia  pada  tahun  1980-an  yang mencapai titik- didihnya pada kejadian “Revolusi Mei”  pada tahun 1998 yang terjadi karena kegagalan pembangunan ekonomi yang dikelola negara.
Kegagalan  negara  dalam  menjalankan  misinya  untuk  memberi  kesejahteraan  kepada rakyat  membuat  pasar  dunia  melihat  potensi  konsumen  dalam  negeri  yang  sekian  lama diproteksi  dan  disubsidi.Maka  pada  saat  Orde  Baru  runtuh,  mulailah  pasar  terbuka  dan menguasai  seluruh  pelosok  negeri.Dengan  masuknya  pelaku  usaha  dalam  negeri,  terjadilah suasana  atau  iklim  persaingan  tidak  sehat.Desakan  krisis  ekonomi  yang  terjadi  pada Indonesia menjadi suatu dilema yang besar, dimana semua harga untuk menebus kebutuhan meningkat,  mata  uang  melemah.Krisis  moneter  Indonesia  mencapai  titik  terang  ketika International  Monetary  Fund (IMF)  membantu  Indonesia  untuk  lepas  dari  krisis  dengan syarat agar dibuatnya Undang-Undang Persaingan Usaha.
Dengan  dibuatnya  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  sebagai  tempat  berlabuhnya antara  negara  dan  pasar  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dengan  ketentuan Pasal  53  yang  menyatakan  berlakunya  Undang-Undang  ini  1  (satu)  tahun  sejak  tanggal diundangkan, dapat dirasakan atau bahkan dapat dikatakan bahwa produk hukum ini adalah kunci  bagi  Indonesia  untuk  lepas  dari  situasi  krisis  pada  saat  itu.  Kurang  lebih  20  tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli sejak penulis melakukan penulisan hukum atau skripsi ini telah membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Namun, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih kerap kali  ditemukan  seiring  dengan  berkembangnya  kebutuhan  masyarakat  terhadap  barang  dan jasa.  Dengan  kata  lain,  oligopoli,  kartel  dan  tindakan  anti  monopoli  lainnya  masih berlangsung.
Menurut  Rachmadi  Usman  dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum  Persaingan  Usaha di Indonesia menegaskan bahwa :
Perkembangan  sistem  hukum  di  negara  Indonesia  salah  satunya  dibidang  hukum ekonomi yaitu hukum persaingan usaha.Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dilarang.  Sejarah  praktek monopoli di negara Indonesia pertama kali secara resmi berawal pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu  saat  Pemerintah  Belanda  atas  persetujuan  State  General  memberikan  hak  untuk berdagang sendiri pada VOC di wilayah Indonesia. 3
Menurut  Jimly  Asshidiqie  dan  Andi  Fami  Lubis,  dkk  dalam  bukunya  yang  berjudul Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks menegaskan bahwa :
LahirnyaUndang-Undang  Persaingan  Usaha  kemudian  juga  melahirkan  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU)  sebagai  amanat  daripada  Undang-Undang  Persaingan  Usaha Apabila  dipandang  dalam  sistem  ketatanegaraan,  KPPU  merupakan  lembaga  negara komplementer ( state auxiliary organ ). 4
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  atau  disingkat  KPPU  mempunyai  wewenang berdasarkan  Undang-UndangPersaingan  Usaha  untuk  melakukan  penegakan  hukum persaingan  usaha.  Secara  sederhana state  auxiliary  organ adalah  lembaga  negara  yang dibentuk  diluar  konstitusi  dan  merupakan  lembaga  yang  membantu  pelaksanaan  tugas lembaga  pokok  negara  (Eksekutif,  Legislatif,  Yudikatif).  Lembaga  negara  yang  dibentuk diluar konstitusi juga sering disebut dengan lembaga independen semu negara ( quasi ), peran sebuah  lembaga  independen  semu  negara  menjadi  penting  sebagai  upaya  rensponsif  bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi. 5
Selain  sebagai  lembaga  independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan pemerintah  atau  pihak  lain,  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  merupakan  suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha  juga  berperan  untuk  menciptakan  dan  memelihara  iklim  persaingan  usaha  yang kondusif.  Perlu  dicatat  juga,  meskipun  KPPU  mempunyai  fungsi  penegakan  hukum khususnya dibidang persaingan usaha, namun KPPU tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi baik  pidana  maupun  perdata,  sanksi  yang  dapat  diberikan  oleh  KPPU  hanyalah  sanksi administratif. 6
3 Rachmadi Usman, 2013, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , Bandung, Sinar Grafika, hal. 22.
4 Jimly Asshidiqie dan Andi Fami Lubis, dkk, 2013, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hal. 42.
5 Ibid
6 Ibid , hal.30.
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wilayah V Balikpapan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur  (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L/2016)
Wahyuni Safitri, Heidy Olha Wuaten
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  berpusat  di  Jakarta  yang  sampai  tahun 2019 ini telah memliki 6 (enam) Kantor Perwakilan (KANWIL) yaitu : 7
1. Kantor  Wilayah    I  KPPU  di  Medan  dengan  wilayah  kerja  meliputi  area  Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau;
2. Kantor  Wilayah    II  KPPU  di  Batam  dengan  wilayah  kerja  meliputi  area  Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung;
3. Kantor  Wilayah  III  KPPU  di  Bandung  dengan  wilayah  kerja    meliputi  area  Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
4. Kantor  Wilayah  IV  KPPU  di  Surabaya  dengan  wilayah  kerja  meliputi  area  Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT, dan NTB;
5. Kantor  Wilayah  V  KPPU  di  Balikpapan  dengan  wilayah  kerja  meliputi  area Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
6. Kantor Wilayah VI KPPU di Makassar dengan wilayah kerja meliputi area Sulawesi Selatan,  Sulawesi  Tenggara,  Sulawesi  Tengah,  Sulawesi  Barat,  Sulawesi  Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
Di Kalimantan Timur terdapat banyak kasus Sengketa Persaingan Usaha hingga April 2019  ini  Kantor  Wilayah  V  KPPU  di  Balikpapan  telah  menerima  lebih  dari  20  laporan,  12 diantaranya  telah  masuk  masa  penyelidikan,  berbagai    kasus  itu  didominasi  laporan  terkait pengadaan  Barang  dan  Jasa  baik  itu  bersumber  dari  APBD  maupun  APBN.  Sekitar  70% kasus tender mendominasi kasus yang ditangani Kantor Wilayah V Balikpapan, sisanya kasus sengketa  yang  berkaitan  dengan  pangan  dan  logistik.  Permasalahan  Tender  proyek memanglah  rawan  terjadi  pengaturan  pelelangan  sehingga  untuk  melakukan  penindakan terhadap persaingan yang kurang sehat ini. KPPU telah menandatangani MOU dengan BPK guna memudahkan investigasi di Kalimantan Timur.
Ada  12  perkara  yang  sudah  masuk  ke  tahap  penyelidikan  KPPU  Kantor  Wilayah  V Balikpapan di tahun 2019 ini, baik itu perkara yang bersumber dari Laporan maupun Inisiatif dari  KPPU  Wilayah  V  Balikpapan  tetapi  pada  penelitian  ini,  Penulis  membatasi  penulisan skripsi  ini  pada  Putusan  KPPU  Nomor  17/KPPU-L/2016  terkait  Laporan  Persekongkolan Tender  Proyek  Peningkatan  Jalan  Jongkang  Menuju  Jalan  Jakarta  Samarinda  Karang  Paci ( Ring  Road III)  Kecamatan  Tenggarong  Seberang,  Tahun  Anggaran  2013,  karena  menilai
7 Visi  dan  Misi  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha, http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/visi-dan- misi/ 2019, diakses tanggal 28 Maret 2019.
dari  nilai  Sanksi  Administratif  yang  jumlahnya  besar  yang  dikenakan  terhadap  Terlapor perusahaan yang sudah diputus Majelis Komisi Persaingan Usaha yang bersidang di Jakarta.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini     adalah yuridis normatif, ditunjang penelitian lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) menegaskan bahwa :
Pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti. 8

## 3. PEMBAHASAN
3.1  Peran  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Kantor  Wilayah  V  Balikpapan dalam  melakukan  penyelesaian  pelanggaran  persaingan  usaha  di  Kalimantan  Timur (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2016)
Berdasarkan    hasil  penelitian  Penulis  terkait  peran  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU)  Kantor  Wilayah  V  Balikpapan  dalam  melakukan  penyelesaian  pelanggaran persaingan  usaha  di  Kalimantan  Timur  (Studi  Kasus  Putusan  KPPU  Nomor  17/KPPU- L/2016) ditemukan fakta-fakta yang menarik yaitu :
1. Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Kantor  Wilayah  V  Balikpapan  dalam bidang  penegakan  hukum  memiliki  2  (dua)  peran  yaitu  menerima  laporan  dari masyarakat  telah  terjadinya  pelanggaran  persekongkolan  dalam  tender  yang  berkaitan berkaitan dengan Proyek Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci ( Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, Tahun Anggaran 2013, dan  peran  keduanya  yaitu  melakukan    penyelidikan  berdasarkan  laporan  hasil klarifikasi dan laporan hasil penelitian.
2. Dalam  proses  Laporan,  laporan  tersebut  dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  yang  memuat identitas  pelapor,  dan  terlapor,  uraian  secara  jelas  mengenai  dugaan  telah  terjadinya pelanggaran  persekongkolan  dalam  tender,  dan  memeriksa  alat  bukti  dugaan pelanggaran.
3. Unit  kerja  yang  menangani  laporan  akan  melaporkan  kepada  Ketua  Komisi  untuk selanjutnya  Unit  kerja  melakukan  klarifikasi  memeriksa  kelengkapan  administrasi
8 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Jakarta, Rajawali Pers, hal.13.
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wilayah V Balikpapan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur  (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L/2016)
Wahyuni Safitri, Heidy Olha Wuaten
laporan, identitas terlapor, dan kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilarang dengan alat bukti yang diserahkan pelapor.
4. Hasil  Klarifikasi  memenuhi  persyaratan  dengan  memenuhi  ketentuan  kelengkapan administrasi  laporan,  kejelasan  dugaan  pasal  Undang-Undang  yang  dilanggar, kesesuaian kompetensi absolut Komisi, terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) alat bukti.
5. Setelah  terklarifikasi  memenuhi  syarat  perkara  pelanggaran  naik  pada  tahap Penyelidikan.  Penyelidikan  dugaan  pelanggaran  persekongkolan  dalam    tender  yang dilakukan oleh Unit Kerja yang menangani penyelidikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat koordinasi.
6. Peran  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Kantor  Wilayah  V  Balikpapan dalam  melakukan Penyelidikan, Investigator Pemeriksaan    dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
1) memanggil dan menghadirkan Pelapor untuk dimintai keterangan;
2) memanggil dan menghadirkan Terlapor untuk dimintai keterangan;
3) memanggil dan menghadirkan Saksi untuk dimintai keterangan;
4) memanggil dan menghadirkan Ahli untuk dimintai keterangan;
5) mendapatkan surat dan/atau dokumen yang terkait dengan perkara;
6) memperoleh data terkait aset dan omset Terlapor;
7. Investigator Pemeriksaan melakukan investigasi dan meminta keterangan dari Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan Terlapor.
8. Unit    kerja    yang    menangani    pemberkasan    dan    penanganan    perkara  melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Pelaporan.
9. Dalam hal Laporan Hasil Penyelidikan dianggap belum lengkap dan jelas, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan  perkara,  harus  dikembalikan  kepada  unit  kerja  yang  menangani penyelidikan untuk dilakukan perbaikan. Pengembalian   Laporan   Hasil   Penyelidikan kepada   unit   kerja   yang menangani penyelidikan disertai alasan dan saran perbaikan. Laporan    Hasil    Penyelidikan    yang    dinilai    layak    dan    telah    dilakukan  Pelaporan disusun oleh Investigator Penuntutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.
10. Pimpinan  yang  menangani  bidang  Penegakan  Hukum menugaskan:
1) Investigator  Penuntutan  untuk  melakukan  pembuktian  dugaan  persekongkolan dalam tender dalam Sidang Majelis Komisi;
2) Panitera untuk membantu Majelis Komisi;

## 3) Sekretaris untuk membantu administrasi persidangan
11. Dalam  perkara  Persekongkolan  Tender  Nomor  17/KPPU-L/201  berkaitan  dengan Proyek  Peningkatan  Jalan  Jongkang  Menuju  Jalan  Jakarta  Samarinda  Karang  Paci ( Ring  Road III)  Kecamatan  Tenggarong  Seberang,  Tahun  Anggaran  2013. Sebagaimana  Peneliti  kutip  dalam  salinan  putusan,  KPPU  Kantor  Wilayah  V Balikpapan  telah  melakukan  penanganan  perkara  berdasarkan  Laporan  hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi  Kalimantan Timur  yang  menemukan  adanya  indikasi  kerugian  Negara  bahwa  telah  terjadi pelanggaran persekongkolan tender PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I, PT Jasin Effin Jaya selaku Terlapor II.
12. Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Kantor  Wilayah  V  Balikpapan,  setelah menerima  laporan  kemudian  melakukan  Penyelidikan,  proses  selanjutnya  merupakan kewenangan KPPU Pusat di Jakarta.
13. Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Kantor  Wilayah  V  Balikpapan  berhasil membuktikan  bahwa  PT  Karyatama  Nagasari  selaku  Terlapor  I,  PT  Jasin  Effin  Jaya selaku  Terlapor  II  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999, khususnya Pasal 22 mengenai larangan persekongkolan dalam tender yaitu persekongkolan horizontal.
14. Dengan adanya Putusan Majelis Komisi yang memutus bersalah  bahwa PT Karyatama Nagasari  selaku  Terlapor  I,  PT  Jasin  Effin  Jaya  selaku  Terlapor  II  telah  terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  khususnya Pasal 22. Dan menghukum  kedua perusahaan tersebut untuk membayar masing-masing denda  sebesar  Rp.  5.021.028.000.00,-  (Lima  Milyar  Dua  Puluh  Satu  Juta  Dua  Puluh Delapan  Ribu  Rupiah)  yang  harus  disetor  ke  Kas  Negara  sebagai  setoran  pendapatan denda  pelanggaran  di  bidang  persaingan  usaha  Satuan  Kerja  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  melalui  bank  Pemerintah  dengan  kode  penerimaan  42375 (Pendapatan  Denda  Pelanggaran  di  Bidang  Persaingan  Usaha).  Hal  ini  menambah Pemasukan Pemasukan Negara Bukan Pajak (PPNBP)
15. Kewenangan  Mengeksekusi  putusan  ada  pada  Pengadilan  Negeri  di  wilayah pelanggaran itu terjadi dalam hal ini Pengadilan Negeri Tenggarong.
16. Berdasarkan    rekomendasi  dari  Majelis  Komisi  memerintahkan  kepada  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Kantor  Wilayah  V    Balikpapan  untuk memberikan saran pertimbangan kepada  Bupati Kutai Kertanegara pada saat itu untuk
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wilayah V Balikpapan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur  (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L/2016)
Wahyuni Safitri, Heidy Olha Wuaten
memberikan  instruksi  kepada  instansi  terkait  agar  mempercepat  penyelesaian  proses pembayaran  kompensasi  ganti  rugi  atas  pembebasan  lahan  warga  masyarakat  sekitar lokasi  proyek a  quo ,  sehingga  Proyek  Peningkatan  Jalan  Jongkang  Menuju  Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci ( Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang dapat segera diselesaikan.
17. Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Kantor  Wilayah  V    Balikpapan melakukan  Pembinaan  terutama  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  dengan melakukan  sosialisasi  dan  memberikan  memberikan  bimbingan  teknis  secara  intensif kepada  seluruh  pejabat  perencana,  pelaksana,  dan  pengawas  dilingkungan  instansi terkait  sehingga  tender  berikutnya  dapat dilaksanakan  dengan  memperhatikan  prinsip- prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
Menurut pendapat Penulis Persekongkolan  tender yang terdapat dalam pasal 22 Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  termasuk  salah  satu    perbuatan    yang    dapat    mengakibatkan  kerugian  negara. Negara  sebagai    badan  hukum  publik    memiliki    organ    birokrasi    yang  senantiasa membutuhkan  barang  dan/atau  jasa  untuk    keperluan    pembangunan,  pengelolaan pemerintahan  dan  pemberian  jasa  pelayanan kepada publik.  Pelanggaran Persekongkolan Tender  merupakan  jenis  pelanggaran  yang  paling  besar  angka  sanksi  administratifnya diantara kegiatan maupun perjanjian yang dilarang bagi pelaku usaha lainnya.
Adanya  manipulasi  harga  dalam  tender    akan    mengakibatkan    kegiatan  pembangunan serta  pengadaan  barang  dan  jasa  yang    berasal    dari    dana    Anggaran    Pendapatan  Belanja Negara  (APBN)  dan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) dikeluarkan  secara tidak  bertanggung  jawab, kerugian yang  disebabkan  adanya  manipulasi harga dibebankan kepada  masyarakat.  Untuk  itu  dibutuhkan  kerja  sama  yang  baik  sinergitas  antara  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur guna menciptakan dan menjaga iklim kegiatan usaha di Kalimantan Timur agar sehat dan  kondusif.

## 3.2 Kendala yang dihadapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V  Balikpapan  dalam  melakukan  penyelesaian  pelanggaran  persaingan  usaha  di Kalimantan Timur
Berdasarkan  hasil  penelitian  Penulis  terkait  kendala  yang  dihadapi  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU)  Kantor  Wilayah  V  Balikpapan  dalam  melakukan  penyelesaian
pelanggaran  persaingan  usaha  di  Kalimantan  Timur  ditemukan  fakta-fakta  yang  menarik yaitu :
1. Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha    (KPPU)  Kantor  Wilayah  V  Balikpapan  dalam Penyelesaian  Perkara  Persekongkolan  Tender  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  bukan lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK  yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan alat bukti, dalam artian kewenangan menggeledah, menyita bahkan memanggil seseorangpun KPPU tidak bisa melakukan pemanggilan paksa. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga tidak mempunyai hak sadap dan tidak mempunyai posisi seperti seorang penyidik.
2. Dari  segi  eksekusi  putusan,  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Kantor Wilayah  V  Balikpapan  tidak  bisa  melaksanakan  eksekusi terhadap  putusan  yang  telah dibuatnya karena untuk melaksanakan eksekusi diperlukan fiat eksekusi pengadilan.
3. Proses Persidangan yang memakan  proses yang lama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan.
4. Anggaran  Operasional  yang  masih  kurang,  karena  kerja  KPPU  Kantor  wilayah  V Balikpapan meliputi pengawasan dan penanganan pelanggaran persaingan usaha untuk seluruh wilayah propinsi dipulau kalimantan.
5. Keterbatasan  sumber  daya  manusia  di  KPPU  Kantor  Wilayah  V  Balikpapan  hanya sebanyak  10  orang  menangani  perkara  pelanggaran  persaingan  usaha  untuk  diseluruh wilayah propinsi Pulau Kalimantan, idealnya seharusnya minimal 15 orang.
6. Ketidakpatuhan  perusahaan  yang  sudah  diputus  bersalah  oleh  Majelis  Komisi  untuk langsung  membayar  denda  administratif  yang  sudah  ditentukan,  karena  dari  beberapa perkara yang sudah diputus ada beberapa  pelaku usaha dalam hal ini perusahaan yang membayar denda administratif setahun setelah selesai perkara diputus sementara KPPU Kantor Wilayah  V  Balikpapan dipantau oleh BPK mengenai denda administratif yang seharusnya  sudah  terbayar,  sehingga  dalam  melakukan  eksekusi  putusan  yang  sulit KPPU Kantor Wilayah V Balikpapan harus meminta bantuan pihak yang berwajib.
Menurut pendapat Penulis diharapkan dari kendala tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik  dari  Pelaku  Usaha,  dan  sinergitas  dengan  Pemerintah  dalam  hal  anggaran  untuk memaksimalkan kerja KPPU Kantor Wilayah V Balikpapan.
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wilayah V Balikpapan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur  (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L/2016)
Wahyuni Safitri, Heidy Olha Wuaten

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  oleh  penulis,  serta  pembahasan yang penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan memiliki 2 (dua)  peran  utama  yaitu  dalam  menerima  laporan    dari  masyarakat  telah  terjadinya pelanggaran  persaingan  usaha  dan  melakukan  penyelidikan  dalam  hal  ini  terjadinya pelanggaran  persekongkolan  tender  horizontal melanggar  ketentuan  Pasal  22  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor  Wilayah  V  Balikpapan,  dalam  penyelesaian  pelanggaran  persaingan  usaha  di Kalimantan  Timur,  yaitu  Komisi  Pengawas  Persaingan  (KPPU)  Kantor  Wilayah  V Balikpapan dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  memanggil  Terlapor,  menyita  aset  Terlapor, dan Upaya Paksa, Adanya ketidakpatuhan perusahaan yang sudah diputus bersalah oleh Majelis Komisi untuk langsung membayar denda administratif yang sudah ditentukan. Dan susahnya mengeksekusi Putusan terkait sanksi administratif yang harus dibayarkan perusahaan.

## 5. REFERENSI
Edi  Suhartono,  2013, Negara  Kesejahteraan  Dan  Reinventing  Depsos ,  Yogyakarta,  Gajah Mada Pers;
http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/visi-dan-misi/ 2019;
Jimly  Asshidiqie  dan Andi  Fami  Lubis, dkk, 2013, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha    Nomor  2  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Persekongkolan Dalam Tender;
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Rachmadi Usman, 2013, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , Bandung, Sinar  Grafika;
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2013, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) , Jakarta, Rajawali Pers;
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV;
Undang-Undang  Republik    Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;