Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022)
Sri Rahayu 1) ; Alfanisha Dewi Kanita 2) 1,2) Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom Email: 1) srirahayu@telkomuniversity.ac.id ; 2) alfanishakant@gmail.com

## How to Cite :
Rahayu,  S.,  Kanita,  A.  (2023).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (1).
doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1

## ARTICLE HISTORY
Received [31 Oktober 2022] Revised [22 Desember 2022]
Accepted [31 Desember 2022]

## ABSTRAK
Laporan  keuangan  daerah  merupakan  faktor  penting  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  untuk memberikan  informasi  pengambilan  keputusan.  Penelitian  ini  untuk mengetahui  bagaimana  penerapan  dan  pengaruh  penggunaan  sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, penggunaan teknologi informasi dan  sistem  pengendalian  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  OPD Provinsi  DKI  Jakarta.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif. Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  84  responden  yang terdiri dari kepala bidang dan staf di bidang akuntansi dan keuangan pada 42 OPD. Model analisis data penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan  menggunakan  software  IBM  SPSS  versi  26.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah daerah, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pada  OPD  Provinsi  DKI  Jakarta  berpengaruh  positif.  Secara  simultan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  dan  pemanfaatan  teknologi informasi  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan  daerah.  Namun,  sistem  pengendalian  intern  menunjukkan pengaruh positif parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## ABSTRACT
Regional financial reports are an important factor that must be carried out by the  government  in  the  implementation  of  regional  autonomy  to  provide decision-making information. This study is to find out how the application and the effect of the use of local government financial accounting systems, the use of information technology and control  systems on the quality of the financial statements  of  OPD  DKI  Jakarta  Province.  This  research  is  a  quantitative research. The sample used in this study was 84 respondents consisting of heads of  fields  and  staff  in  accounting  and  finance  at  42  OPD.  The  data  analysis model of this research is multiple linear regression using IBM SPSS version 26 software.  The  results  show  that  the  application  of  local  government  financial accounting  systems,  the  use  of  information  technology  and  internal  control systems in the DKI Jakarta Provincial OPD has a positive effect. Simultaneously
KEYWORDS Laporan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi
This is an open access article under the CC–BY-SA license
significant  to  the  quality  of  regional  financial  reports.  The  application  of  the local  government  financial  accounting  system  and  the  partial  use  of information  technology  have  no  effect  on  the  quality  of  regional  financial reports. However, the internal control system shows a partial positive effect on the quality of regional financial reports.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah  tentang  kualitas  laporan  keuangan  daerah  merupakan  suatu  konsistensi  dengan  standar yang meliputi seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka pengelolaan pemerintahan daerah yang  dapat  dinilai  dengan  uang  tercantum  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berkaitan dengan  hak  serta  kewajiban  daerah  tersebut.  Laporan  keuangan  menjadi  faktor  penting  untuk pemerintah  yang  wajib  diperhatikan  dalam  penyajian  laporan  keuangannya  dan  menggambarkan sebuah media pemerintahan guna mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Aditya  &  Surjono,  2017).  Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  mengenai  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) standar normatif yang wajib diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk  memenuhi  tujuannya.  Karakter  tersebut  menjadi  syarat  normatif  yang  diperlukan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  mampu  melaksanakan  kualitas  yang  dikehendaki,  yaitu  mampu dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan
Kualitas  laporan  keuangan  daerah  dapat  dilihat  dari  opini  yang  diberikan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan untuk masing-masing daerah terbagi dalam 4 kategori, yaitu: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini yang diberikan ketika hasil pemeriksaannya sudah tidak ada kesalahan atau kekeliruan yang dianggap material; (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu opini yang  diberikan  ketika  hasil  pemeriksaan  ditemukan  kesalahan  atau  kekeliruan  dalam,  tetapi  tidak mempengaruhi  kewajaran;  (3)  Tidak  Wajar  (TW)  merupakan  opini  yang  diberikan  ketika  hasil pemeriksaannya terbukti memuat banyak kesalahan dan kekeliruan yang bernilai material; dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP) merupakan opini yang diberikan karena pemeriksa tidak dapat meyakini  laporan  keuangan  tersebut  benar  atau  salah  dengan  alasan  kurangnya  bukti  pada  saat pemeriksaan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh  penerapan sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  sistem pengendalian intern secara simultan dan parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

## LANDASAN TEORI

## Kualitas Laporan Kuangan
Menurut  Setiawan  &  Kurniasih  (2021)  laporan  keuangan  adalah  hasil  dari  sebuah  proses akuntansi mengenai informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut digunakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Serta  laporan  keuangan  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  dan  sebagai  dasar  untuk pengambilan  suatu  keputusan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah  menjelaskan  bahwa  laporan  keuangan  disusun  untuk  menyajikan informasi yang berkesinambungan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh  entitas  pelaporan  dalam  satu  periode  pelaporan.  Entitas  pelaporan  merupakan  bagian pemerintahan  yang  terdiri  dari  satu  atau  lebih  entitas  akuntansi  yang  berdasarkan  keputusan peraturan  perundang-undangan  wajib  memberikan  laporan  pertanggungjawaban,  berbentuk laporan  keuangan.  Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  menurut  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya  yaitu  (1)  relevan;  (2)  dapat dipahami; (3) andal; (4) netral; (5) tepat waktu; (6) dapat dibandingkan; dan (7) lengkap.

## Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2015  dijelaskan  bahwa  Sistem Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  merupakan  rangkaian  yang  dimulai  dari  prosedur, penyelenggara,  peralatan  serta  elemen  lainnya  untuk  mewujudkan  fungsi  akuntansi  mulai  dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan entitas. Indikator dalam sistem pengendalian internal terdiri dari: (1) Kesesuaian Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) Proses Pencatatan Akuntansi Di Satuan Kerja Sesuai dengan Prosedur Pencatatan Standar  Akuntansi  Keuangan  Daerah;  dan  (3)  Pembuatan  Laporan  Keuangan  yang  Dilaporkan Secara  Periodik.  Penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  yang  baik  dapat meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  yang  baik  pula.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Jauhari  et  al.,  (2021)  dan  Mbipi  et  al.,  (2021)  yang  menjabarkan  bahwa  sistem akuntansi  keuangan  pemerintahan  daerah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi  maka  dijabarkan  sebagai  suatu  teknik  untuk  menghimpun,  menyiapkan,  memproses, mengumumkan,  menyelidiki  dan  menyebarkan  informasi.  Oleh  karena  itu  pemerintah  memiliki kewajiban  untuk  meningkatkan  kemampuan  pengelolaan  keuangan  daerah  serta  memanfaatkan kemajuan  teknologi  informasi  dengan  cara  memaksimalkan  teknologi  informasi  untuk menumbuhkan  jaringan  informasi  manajemen  serta  proses  kerja  pemerintah  secara  sistematis. Menurut  Koto (2019)  terdapat  delapan  komponen  utama  teknologi  informasi,  yaitu:  (1)  Komputer yang  Memadai;  (2)  Jaringan  Internet  yang  Terpasang  dan  Terhubung;  (3)  Pemanfaatan  Jaringan Internet;  (4)  Proses  Akuntansi  Secara  Komputerisasi;  (5)  Pengelolaan  Menggunakan Software ;  (6) Sistem  Informasi  yang  Terintegrasi;  (7)  Tersedianya  Jadwal  Pemeliharaan;  dan  (8)  Peralatan  yang Telah Usang/Rusak Didata dan Diperbaiki. Manfaat teknologi informasi yaitu untuk mempermudah melakukan pekerjaan, ini menjadi dasar dibentuknya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi  aktivitas  yang  ingin  dikerjakan  akan  jauh  lebih  efisien.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Utari  (2020)  dan  Mene  et  al . ,  (2018)  yang  menyatakan  bahwa penerapan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

## Sistem Pengendalian Intern
Pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  dijelaskan  bahwa pengawasan internal merupakan serangkain proses yang terdiri dari kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,  serta  kegiatan  lain  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  organisasi  dalam  hal memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa  kegiatan  organisasi  telah  dijalankan  sesuai  dengan tolok  ukur  yang  telah  ditetapkan  guna  kepentingan  pimpinan  untuk  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Indikator  dalam  Sistem  Pengendalian  Intern  terdiri  dari:  (1)  Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan. Pengendalian intern yang baik dapat dilihat dari hasil kualitas laporan keuangan yang dimiliki  oleh  suatu  entitas  pemerintahan.  Pengendalian intern yang  kurang  baik  dapat mengakibatkan  sulitnya  deteksi  kecurangan  pada  proses  akuntansi . Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh  Fathia  (2020) dan Agustiningtyas (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mengetahui  validitas  dan  reliabilitas  dari  suatu  kuesioner,  maka  dapat  dilakukan pengujian  instrumen  penelitian  dengan  menggunakan  uji  validitas  yang  bertujuan  untuk mengetahui bahwa instrumen telah dikatakan mampu mengukur valid tidaknya suatu pertanyaan dalam  kuesioner  dan  penggunaan  uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  instrumen menghasilkan  pengukuran  yang  konsisten.  Karena  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Teknik analisis berganda, maka perlu adanya pengujian asumsi klasik untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan  pada  asumsi  klasik.  Pengujian  asumsi  klasik  meliputi:  (1)  Uji  Normalitas;  (2)  Uji Multikolinearitas;  (3)  Uji  Heteroskedastisitas;  dan  (4)  Uji  Autokorelasi.  Setelah  memperoleh  hasil yang valid serta reliabel pada uji asumsi klasik, dilakukan pengujian hipotesis yang meliputi: (1) Uji Simultan (Uji F); (2) Koefisien Determinasi Berganda (R 2 ); dan (3) Uji Parsial (Uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  merupakan  bentuk  data  yang  berfungsi  untuk  memberikan  gambaran akan karakteristik data yang telah dikumpulkan berdasarkan dari suatu sampel dan tanpa adanya analisis  dan  kesimpulan  yang  diberikan  untuk  penyajian  variabel  penerapan  sistem  akuntansi keuangan  pemerintah  daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  sistem  pengendalian  intern  dan kualitas  laporan  keuangan  daerah  laporan  keuangan.  Penilaian  atas  tanggapan  responden dilakukan dengan membuat kategori. Hasil uji statistik deskriptif dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil Uji Stastistik Deskriptif
Variabel Nilai Indeks Maksimum Total Skor  Presentase Kategori Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 6.300 5.734 91,02% Sangat Baik Pemanfaatan Teknologi Informasi 7.560 6.787 89,78% Sangat Baik Sistem Pengendalian Intern 5.460 4.901 89,76% Sangat Baik Kualitas Laporan Keuangan Daerah 6.300 5.677 90,11% Sangat Baik
Sumber: Data Diolah, 2022
Uji  statistik  deskriptif  di  atas  menunjukkan  bahwa  hasil  dari  seluruh  variabel  pada
penelitian  ini  tergolong  dalam   kategori  sangat  baik  karena  persentase  yang  ditunjukkan  berada pada interval ≥ 89% - 100%.
Analisis Regresi Berganda
Tabel 2. Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda
Model Unstandarized Coefficients Sig. Std. Error (Constant) 26.177 9.947 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1) .180 .117 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) .140 .072 Sistem Pengendalian Intern (X3) .301 .103 Sumber: Data Diolah, 2022
Berdasarkan pada hasil dari tabel 2 didapat nilai a (konstanta) sebesar 26,177, nilai koefisien regresi b 1 0,180, nilai b 2 0,140, nilai b 3 0,301 sehingga dapat dilihat dalam bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Persamaan tersebut menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebas (X) naik sebesar satu unit dan nilai  variabel bebas lainnya diperkirakan  konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat (Y) diperkirakan dapat naik atau turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya:
1. Nilai  konstanta  sebesar  26,177  artinya  jika  variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Y) dipengaruhi  oleh  ketiga  variabel  bebasnya  yaitu  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dan Sistem Pengendalian Intern (X3), maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) juga akan mengalami peningkatan.
2. Nilai  koefisien  regresi  0,180  artinya  jika  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah Daerah (X1) meningkat satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) akan meningkat
3. Nilai  koefisien  regresi  0,140  artinya  jika  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  (X2)  meningkat  satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) akan meningkat
4. Nilai koefisien  regresi 0,301 artinya Sistem Pengendalian Intern (X3) meningkat satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) akan meningkat.
Uji Simultan (Uji F)
Untuk  mengetahui  mengetahui  suatu  pengaruh  dari  variabel  bebas  (X)  secara  bersama- sama terhadap suatu variabel tidak bebas (Y) signifikan atau tidaknya, maka dilakukan uji F. Hasil dari  pengujian  ini  menggunakan  software  Statistical  Package  for  Social  Science  (SPSS)  Versi  26 adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)
Y = 26,177 + 0,180 X 1 + 0,140 X 2 + 0,301 X 3
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 224.817 3 74.939 6.350 .001 b Residual 944.171 80 11.802 Total 1168.988 83 a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

## Sumber: Data Diolah, 2022
Berdasarkan  output  pada  tabel  3.3  maka  didapat  nilai  signifikan  sebesar  0,001  lebih  kecil dari 0,05 atau 0,001 < 0,05. Dikarenakan hasil nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak yang  berarti  secara  simultan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antar  variabel  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (X1),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X2),  dan  Sistem Pengendalian  Intern  (X3)  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Y)  pada  Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta.
Koefisien Determinasi Berganda (R 2 )
Untuk  mengetahui  koefisien  korelasi  berganda  antara  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dan Sister Pengendalian Intern (X3) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), maka menggunakan analisis korelasi  berganda  (R).  Dengan  menggunakan software  Statistical  Package  for  Social  Science (SPSS) Versi 26, maka dihasilkan output estimasi koefisien korelasi sebagai berikut:
Tabel 4. Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi (R2)
Model R R square Adjusted R square Std Error of the estimate 1 .439 a .192 .162 3.43542

## Sumber: Data Diolah, 2022
Berdasarkan hasil dari perhitungan pada tabel 4.35 maka diperoleh nilai Adjusted R Square = 0.162 atau 16,2%. Hal ini menunjukan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah  (X1),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X2),  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  (X3) memberikan pengaruh secara simultan sebesar 16,2% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y),  nilai  koefisiensi  determinasi  ini  terbilang  rendah.  Sedangkan  nilai  sisa  sebesar  83,8%  (100%  - 16,2%)  merupakan  kontribusi  dari  hasil  selain  variabel  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah  Daerah  (X1),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X2),  dan  Sistem  Pengendalian  Intern (X3).

## Uji Parsial (Uji Statistik t)
Analisis pengaruh secara parsial digunakan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh yang dimiliki  masing-masing  variabel  bebas  dengan  variabel  tidak  bebas.  Dengan  bantuan  program software Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 26 maka diperoleh nilai uji parsial (uji t) sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 26.177 9.947 2.632 .010 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1) .180 .117 .160 1.545 .126 PemanfaatanTeknologi Informasi (X2) .140 .072 .199 1.949 .055 Sistem Pengendalian Intern (X3) .301 .103 .299 2.927 .004

## Sumber: Data Diolah, 2022
Berdasarkan  hasil  perhitungan  untuk  hipotesis  pertama  yaitu  variabel  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (X1)  diperoleh  bahwa  tingkat  signifikansi  sebesar  0,126 lebih besar dari α = 0,05 atau 0,126> 0,05. Sehingga, H0 diterima  yang memiliki arti bahwa secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Y)  pada  OPD  Provinsi  DKI  Jakarta. Berdasarkan  hasil  perhitungan,  untuk  hipotesis  kedua  yaitu  variabel  Pemanfaatan  Teknologi Informasi (X2) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,055 lebih besar dari α = 0,05 atau 0,055 > 0,05. Sehingga, H0 diterima yang artinya Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada OPD di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk hipotesis ketiga yaitu variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) diperoleh  bahwa  tingkat  signifikansi  sebesar  0,004  lebih  kecil  dari  α  =  0,05  atau  0,004<  0,05. Sehingga  Ho  ditolak  yang  memiliki  arti  bahwa  secara  parsial  variabel  Sistem  Pengendalian  Intern (X3)  memiliki  pengaruh  signifikan  dengan  arah  yang  positif  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah (Y) pada OPD di Provinsi DKI Jakarta.
Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 nilai ini  lebih  kecil  dari  0,05  atau  0,001  <  0,05. Dikarenakan  hasil  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05, maka  H0  ditolak  yang  berarti  secara  simultan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antar  variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2),  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  (X3)  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Y)  pada Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  semakin  baik penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan sistem  pengendalian  intern  dalam  entitas,  dapat  menghasilkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  baik  pada  OPD  Provinsi  DKI  Jakarta.  Berdasarkan  hasil  pada Adjusted  R Square memiliki  nilai  sebesar  0,162  atau  16,2%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (X1),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (X2),  dan  Sistem Pengendalian  Intern  (X3)  memberikan  pengaruh  sebesar  16,2%  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Daerah  (Y)  sedangkan  nilai  sisa  sebesar  83,8%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain.    Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darmawan  &  Darwanis  (2018),  Ismail  et  al.  (2021), dan Novi (2021) mengungkapkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Daerah
Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan  untuk  hipotesis  pertama  yaitu  variabel  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (X1)  diperoleh  bahwa  tingkat  signifikansi  sebesar 0,126 lebih besar dari 0,05 atau 0,126 > 0,05. Sehingga, Ho diterima yang memiliki arti bahwa secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada OPD di Provinsi DKI Jakarta. Artinya jika  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  semakin  baik,  belum  tentu  diikuti dengan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan baik pada OPD di Provinsi  DKI  Jakarta.  Berdasarkan  pada  hasil  statistik  deskriptif  mengenai  tanggapan  responden terkait variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh skor rata-rata sebesar 91,02%  menandakan  bahwa  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  pada  OPD  di  Provinsi DKI Jakarta sudah tergolong sangat baik. Walaupun penerapan sistem akuntansi keuangan daerah telah  berada  dalam  kategori  sangat  baik  secara  keseluruhan  namun  jika  dikaitkan  dengan  hasil pengujian  secara  parsial,  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah.  Oleh  karena  itu  OPD  Provinsi  DKI  Jakarta  dianggap perlu  untuk  untuk  melakukan  pelatihan  serta  sosialisasi  untuk  para  staf  serta  kepala  bidang akuntansi dan keuangan mengenai pentingnya basis akuntansi akrual yang diterapkan dengan baik dalam  instansi  guna  dapat  menyusun  laporan  keuangan  yang  berkualitas  baik.  Hal  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mustika  &  Fadilah  (2020)  dan  Indrayani  &  Widiastuti (2020)  menyatakan  bahwa  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan  untuk  hipotesis  kedua  yaitu  variabel  Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,55 lebih besar dari 0,05 atau 0,55  >  0,05.  Sehingga,  Ho  diterima  yang  memiliki  arti  bahwa  secara  parsial  variabel  Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)  pada  OPD  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Artinya  jika  pemanfaatan  teknologi  informasi  semakin  baik, belum  tentu  diikuti  dengan  peningkatan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah akan  baik  pada  OPD  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Berdasarkan  pada  hasil  statistik  deskriptif  mengenai tanggapan responden terkait variabel pemanfaatan teknologi informasi memperoleh skor rata-rata sebesar  89,78%  menandakan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  pada  OPD  di  Provinsi  DKI Jakarta  sudah  tergolong  sangat  baik.  Walaupun  pemanfaatan  teknologi  informasi  telah  berada dalam kategori sangat baik secara keseluruhan namun jika dikaitkan dengan hasil pengujian secara parsial,  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan daerah. Oleh karena itu OPD Provinsi DKI Jakarta dianggap perlu untuk memiliki jadwal pemeliharaan  secara  terarur  untuk  dapat  memudahkan  pengerjaan  tugas  menyusun  laporan keuangan  pemerintah.  Tentunya  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  hasil  dari  kualitas  laporan keuangan.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wardani  et  al . (2018)  dan Apriansyah  et  al.  (2020)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil pengujian secara parsial  Sistem Pengendalian Intern  (X3) diperoleh hasil untuk perhitungan hipotesis Sistem Pengendalian Intern (X3), yaitu nilai signifikansi sebesar 0,004, nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau 0,004 < 0,05. Sehingga Ho ditolak yang memiliki arti bahwa secara parsial  variabel  Sistem  Pengendalian  Intern  (X3)  memiliki  pengaruh  signifikan  dengan  arah  yang positif  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Y)  pada  OPD  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Artinya semakin baik tingkatan Sistem Pengendalian Intern, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang akan dihasilkan. Pemerintah daerah telah mampu merancang, menjalankan serta  memelihara  Sistem  Pengendalian  Intern  dengan  baik  untuk  dapat  menghasilkan  informasi keuangan  yang  dapat  dipercayai.  Jadi  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  jika  semakin  baik  sistem
pengendalian  internya  dalam  entitas  maka  akan  semakin  baik  pula  laporan  keuangan  yang  akan dihasilkan  dikarenakan  sejak  dijalankannya  sistem  pengendalian  intern  dengan  baik  dan  benar dalam suatu entitas dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menyusun laporan keuangan daerah. Hal penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Alamsyah et al. (2018),  Agustiningtyas  et  al.  (2020)  dan  Marisa  et  al.  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang  dilihat  dari  pertanyaan  penelitian  sebagai  berikut:  (1)  Berdasarkan  hasil  analisis  statistik deskriptif,  dapat  disimpulkan  bahwa  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  pada  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  termasuk  dalam  kategori  sangat  baik;  (2)  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah  Daerah,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Sistem  Pengendalian  Intern berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di OPD Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2021;  dan  (3)  Secara  parsial  pengaruh  variabel  penelitian  terhadap kualitas  laporan  keuangan  daerah  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Pemerintah  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Daerah  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Provinsi  DKI  Jakarta;  (2) Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh    signifikan  secara  parsial  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Daerah  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Provinsi  DKI  Jakarta;  dan  (3) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta.

## Saran
Berdasarkan pada hasil penelitian, maka saran untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan  daerah  yang  baik,  yaitu  Sistem  Pengendalian  Intern  pada  OPD  Provinsi  DKI  Jakarta sebaiknya  lebih  ditingkatkan  lagi  jika  dilihat  dari  indikator  Lingkungan  Pengendalian  yang  masih terdapat  beberapa  responden  menjawab  ragu.  Sebaiknya,  instansi  memberikan  pelatihan  kepada para  pimpinan  dan  karyawan  untuk  dapat  memahami  serta  menerapkan  standar  etika  yang diperlukan  dalam  instansi.  Standar  etika  dianggap  perlu  dipahami  dan  diterapkan  dalam  instansi untuk  menyusun  laporan  keuangan  yang  berkualitas  agar  tidak  adanya  kepentingan  pribadi  yang bertujuan  untuk  menguntungkan  salah  satu  pihak.  Selain  itu,  dalam  struktur  organisasi  pada instansi harus tergambar jelas mengenai bagaimana pembagian kewenangan serta tanggung jawab dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,  agar  dapat  fokus  dan  tidak  ada  kerancuan  dalam menyelesaikan tugas menyusun laporan keuangan dengan hasil yang maksimal .

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) , Agustiningtyas,  V.  E.,  Tyasari,  I.,  &  Yogivaria,  D.  W.  (2020).  Pengaruh  Good  Governance,  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintahan,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi .
Alamsyah, R., Rahayu, S., & Muslih, M. (2018). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada
Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota. Majalah Ilmiah UNIKOM . .
Apriansyah,  H.,  Rahayu,  S.,  &  Erwati,  M.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bungo. JAR:  Jambi Accounting Review.
Darmawan, A., & Darwanis. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPA  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) . Fathia, N. (2020). Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau .
Indrayani,  K.  D.,  &  Widiastuti,  H.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah  Daerah  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Dengan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Variabel  Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia . Ismail,  N.,  Marselina,  A.,  &  Loda,  E.  (2021).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD), Pengendalian  Internal,  Dan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Media Binawakya .
Jauhari, H., Dewata, E. D., & Suhairi Hazisma. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi . Koto,  A.  N.  S.  (2019). Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Kompetensi  SDM  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Sebagai Variabel Intervening . Marisa,  Y.,  Defrizal,  &  Dunan,  H.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pada  Instansi Pemerintah yang Berstatus Badan Layanan. Jurnal Manajemen Visionist . Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. AFRE (Accounting and Financial Review) . Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi . Mustika,  M.,  &  Fadilah,  S.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah Daerah  Dan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Seminar Penelitian Sivitas Akademik Unisba .
Novi,  S.  (2021).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Pemahaman  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  Sebagai  Variabel  Intervening  Pada  Pemerintah  Provinsi Kepulauan Riau. Aconomic, Accounting Scientific Journal .
Setiawan,  D.,  &  Kurniasih,  N.  (2021).  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah:  Dampak  Dari Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Fakutal Ekonomi UNIBBA .
Utari,  N.  P.,  Datrini,  L.  K.,  &  Lestari,  N.  L.  P.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  Di  Kecamatan  Kuta  Selatan. Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan .
Wardani, D., Ayem, S., & Ningrum, T. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam. Seminar Multimedia & Artificial Intelligence .