ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2021) 4 (1): 61 .- 77. p-ISSN : 2579-5902 e-ISSN : 2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v4i1.61-77

## Pengaruh Hukum dan Politik Terhadap Perkembangan Investasi Asing Di Indonesia

## Agustian, Rani Apriani
Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
Indonesia is a country that is rich in natural potential and is the target of the world market. As a developing country and  has  abundant  natural  resources  that  can  be  used  as  a  source  of  funds  to  advance  its  economy,  it  is  in  dire  need  of assistance from foreign investors, both in terms of funding and management technology. In attracting foreign investors, Indonesia must create a comfortable climate for foreign investors. Because these foreign investors are pretty sensitive to legal and political stability issues and do not want to take risks, the government needs to make policies that make them willing and comfortable to invest their capital. In making these policies, it is inseparable from political members who sit in the state legislature. These legal policies must be able to accommodate the needs of the state for the welfare of its citizens and, on the  one hand,  must also be able to provide leniency  for these foreign investors. Law and politics here are very closely related in influencing the arrival of foreign investors. Politics with a more independent position from the law will determine the direction of policies and legal products taken. Law acts as a product of the current politics.
Kata kunci : Politics, Law, Investor

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu  negara berkembang di daerah asia  tenggara  yang cukup menjadi  lirikan  mata  dunia  sebagai  segitiga  bermuda  perekonomian  dunia.  Baik  disadari ataupun tidak negara indonesia yang sedang berkembang ini sangat berpengaruh dalam jalur perekonomian  dunia  hal  ini  disebabkan  karena  negara  indonesia  ini  merupakan  negara konsumtif  atas  produk-produk  yang  dihasilkan  oleh  negara-negara  produsen.  Secara  tidak langsung  berarti  negaranegara  produsen  tersebut  mempunyai  ketergantungan  pemasaran barang barang produksinya terhadap Indonesia.
Akan tetapi status negara Indonesia sebagai negara konsumtif ini juga tidak terlalu bagus jika dibiarkan saja karena  berakibat ketergantungan indonesia terhadap produk produk  yang diproduksi oleh negara lain secara tidak langsung  sama saja kita sedang dijajah oleh negara lain  dalam  bidang  ekonomi.  Sebenarnya  indonesia  memiliki  potensi  yang  luar  biasa  untuk menjadi negara yang maju hal ini dikarenakan indonesia mempunyai sumber daya alam yang cukup,  tinggal  masalah  pengelolaan  sumber  daya  alam  tersebut  untuk  memajukan perekonomian  Indonesia.  Indonesia sebagai  Negara  berkembang memiliki potensi  yang luar biasa untuk menjadi Negara paling maju dan makmur di dunia. Potensi itu dapat kita lihat dari kekayaan alam yang berlimpah di beribu-ribu pulau yang tersebar di Nusantara. Potensi yang cukup besar ini akan lebih dan dapat memberi kontribusi bagi dunia jika didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan inovatif dalam mengembangkan ide-ide yang dapat menjadikan
Indonesia sebagai Negara yang diakui dunia. Tentu saja banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menuju cita-cita tersebut mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum menjadi indikator utama makmurnya suatu bangsa.
Memang  banyak  sekali  aspek  aspek  yang  dapat  mempengaruhi  pembangunan  ekonomi seperti aspek sosial, budaya, politik, hukum dan sebagainya. Eksistensi negara Indonesia dapat dikatakan bermula setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dari tahun  kemerdekaan  tersebut  Indonesia  telah  berganti-ganti  presiden  selama  beberapa  kali, dengan  pergantian  kepemimpinan  ini  maka  kebijakan  mengenai  perekonomian  dan pembangunan  pun  berubah  seperti  yang  dikehendaki  oleh  si  empunya  kebijakan.  Seiring dengan bergantinya kebijakan maka arah pembangunan ekonomi di Indonesia pun mengalami pasang surut yang fluktuatif. Tujuan utama dari pembangunan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tertera  dalam  landasan  konstitusi  bangsa  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia 1945 (UUD 1945) pasal 33 ayat (3)  yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jelas sekali dalam pasal tersebut telah diatur bahwa negara menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Seiring  berkembangnya jaman dan semakin tua  nya negara ini  pemerintah selalu melakukan peningkatan dalam pembangunan. Akan tetapi pembangunan-peambangunan yang dilakukan  pemerintah  terkesan  lambat  jika  dibandingkan  dengan  pembangunan  negara  lain padahal sumberdaya alam indonesia cukup melimpah yang dapat digunakan sebagai sumber perekonomian.
Secara umum ada 3 tahapan pembangunan ekonomi yang dialami suatu negara dari negara berkembang  menajdi  negara  maju.  Tahapan  tahapan  tersebut  adalah  tahap  unifikasi  dengan titik berat bagaimana cara untuk mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional,  tahap kedua  adalah tahap  Indrustrialisasi  dengan fokus perjuangan untuk pembangunan  ekonomi  dan  modernisasi  politik,  tahap  ketiga  adalah  negara  kesejahteraan dimana tugas negara terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif Industrialisasi. Negara indonesia  sekarang  ini  baru  pada  tahap  Industrialisasi  dimana  negara  baru  berjuang membangun perekonomian negara dengan menitikberatkan pada industrialisasi. Pembangunanpembangunan  tersebut  dilakukan  pemerintah  disegala  bidang  akan  tetapi seberapapun kuatnya usaha pemerintah dalam membangun perekonomian jika tidak diimbangi
dengan sumber daya manusia dan regulasi yang bagus maka pembangunan perekonomian yang dilakukan Indonesia tidak akan cepat dan kuat.
Walaupun  negara  berkeinginan  melakukan  pembangunan  infrastruktur  yang  dapat meningkatkan perekonomian untuk lebih mensejahterakan rakyatnya akan tetapi kemampuan negara Indonesia yang baru seumur jagung ini sangat tidak mencukupi. Memang sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah akan tetapi Indonesia tidak mempunyai sumber daya  manusia  yang  meliputi  tenaga  dan  teknologi  yang  dapat  mengelola  sumber  daya  alam tersebut. Dengan tidak adanya pengelolaan yang memadai ini maka hasil yang diperoleh dari pengelolaan  ini  juga  tidak  maksimal,  padahal  hasil  dari  pengelolaan  tersebut  lah  yang digunakan  sebagai  sumber  dana  dalam  pembangunan-pembangunan  infrastruktur.  Untuk  itu diperlukannya  suntikan  pendanaan  dari  swasta  baik  asing  maupun  dalam  negeri  untuk membantu proses dalam pengelolaan sumberdaya alam maupun pembangunan infrastruktur.
Banyak sedikitnya penanaman modal di Indonesia ini tergantung dari kebijakan-kebijakan yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah.  Tiap  era  pemerintahan  mempunyai  kebijakan  sendiri mengenai penanaman modal. Selain penanaman modal dari dalam negeri Indonesia juga sangat perlu adannya penanaman modal asing yang pada umumnya mempunyai nominal yang cukup besar  dibandingkan  dengan  penanaman  modal  dalam  negeri.  Masuknya  penanaman  modal asing  juga  dipengaruhi  oleh  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Berbicara  mengenai kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  maka  kita  secara  tidak  langsung  akan membicarakan  mengenai  produk  hukum  dari  badan  legislatif  pemerintah  itu  sendiri  yang berupa  perundang-  undangan.  Selain  berbicara  mengenai  produk  hukum  nya  kita  juga  mau tidak  mau  berbicara  mengenai  politik  karena  yang  membuat  perundangan  adalah  badan legislatif yang sangat erat dengan politik didalamnya.
Untuk itu disini penulis akan mengulas mengenai bagaimana pengaruh hukum dan politik dalam
perkembangan  ekonomi  khususnya  dalam  hal  penanaman  modal  asing  dan  hubungan antara hukum dan politik terhadap masuknya investor asing.

## 2. METODOLOGI

## a. Jenis Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  yuridis  normatif  dan  yuridis  komprehensif dimana dalam artikel ini penulis melakukan perbandingan antara sumber-sumber dan regulasi serta teori hukum yang ada.

## 3. PEMBAHASAN

## a. Investasi Asing terhadap suatu negara
Penanaman modal atau investasi merupakan kegiatan yang dilakukan  oleh seseorang atau  badan  hukum,  menyisihkan  sebagian  pendapatannya  agar  dapat  digunakan  untuk melakukan  suatu  usaha  dengan  harapan  suatu  waktu  tertentu  akan  mendapatkan  sebuah keuntungan. Menurut Reilly dan Brown investasi merupakan komitmen untk mengikatkan aset saat  ini  untuk  beberapa  periode  waktu  ke  masa  depan  guna  mendapatkan  penghasilan  yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa : (1) keterikatan fase pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi dan (3) ketidak tentuan penghasilan di masa datang. Oleh karena itu peranan investasi sangat penting dan bersifat sangat strategis. Tanpa ivestasi yang cukup dan memadai  maka  jangan  diharapkan  ada  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  yang  dapat meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  yang  lebih  baik.    Pada  dasarnya  investasi  dapat digolongkan berdasarkan (1) aset (Real Aset dan Financial Aset), (2) pengaruhnya (Investasi Autonomus/ berdiri sendiri dan Investasi Induced / mempengaruhi-menyebabkan), (3)sumber pembiayaannnya  (Investasi  yang  bersumber  dari  modal  asing/PMA  dan  Investasi  yang bersumber  dari  modal  dalam  negeri/PMDN),  Investasi  berdasarkan  bentukanya    (Investasi portofolio  dan  Investasi  langsung).  Dalam  kesempatan  ini  penulis  hanya  akan  fokus  pada investasi yang berdasarkan jenis sumber pembiayaannya yaitu investasi asing atau penanaman modal  asing/PMA.  Seperti  namanya  investsi  asing  merupakan  investasi  yang  sumber pembiayaanya atau dananya berasal dari luar negeri.
Untuk melaksanakan suatu pembangunan di suatu negara tidak dapat dipungkiri bahwa membutuhkan modal yang tidak sedikit. Jika hanya mengandalkan modal yang berasal dari pemerintah maka hampir dapat dipastikan sulit untuk mecapai tujuan tujuan yang dicita-citkan oleh  para  pendiri  bangsa  Indonesia  ini.  Untuk  itu  perlu  dicari  sumber  dana  lain  yaitu  salah satunya  melalui  penanaman  modal  baik  penanaman  modal  asing  maupun  penanam  modal dalam negeri. Untuk itu perlu dibuat peraturan peraturan yang dapat memberi payung hukum terhadap  para  penanam  modal  tersebut.  Disinilah  fungsi  badan  legislatif  dan  eksekutif pemerintah  sangat  diperlukan.  Menanggapi  peran  penanaman  modal  yang  cukup  signifikan
dalam membangun perekonomian maka banyak negara negara didunia berlomba-lomba untuk mengundang para investor asing supaya menanamkan modalnya di negara tersebut.
Dari sudut pandang investor sendiri dengan adanya keterbukaan pasar di era globalisasi maka  mereka  juga  berlomba-lomba  untuk  menanamkan  modalnya  pada  negaranegara berkembang tersebut tujuan dari para investor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sedangkan
negara-negara  berkembang  tersebut  mengharapkan  kedatangan  modal  investor-investor tersebut  untuk  membantu  pembangunan  perekonomian.  Disini  ada  hubungan  timbal  balik antara  negara  berkembang  dan  para  investor  asing  yang  menanamkan  modalnya  dinegara tersebut. Dalam hubungan timbal balik ini yang sangat disayangkan adalah adanya perbedaan sudut pandang
antara keduanya dimana para investor mempunyai sudut pandang untuk mencari keuntungan sedangkan  negara  negara  berkembang  mempunyai  pandangan  dengan  adanya  penanaman modal tersebut dapat membantu meningkatkan laju pembangunan ekonomi.
Mengingat adanya perbedaan sudut pandang tersebut maka diperlukan sarana prasarana untuk mengakomodasi dua kepentingan tersebut dalam suatu norma yang jelas.
Untuk menyatukan pandangan ataupun kepentingan antara pemilik modal dan negara itu sangat lah susah. Dalam artian bahwa jika negara tempat menanamkan modal para inestor tersebut  terlalu  ketat  dalam  memberikan  peaturan  mengenai  penanaman  modal  dinegaranya maka  dapat  dimungkinkan  para  investor  tidak  akan  betah  untuk  menanamkan  modalnya  di negara tersebut selain itu juga dimungkinkan para investor yang mau menanamkan modalnya jadi  urung  menanamkan  modalnya  dikarenakan  terlalu  ketatnya  peraturan.  Hal  tersebut dikarenakan  pada  zaman  sekarang  ini  merupakan  era  globalisasi  dimana  para  investor  atau pemilik  modal  sangat  leluasa  untuk  menanamkan  modalnya.  Singkat  kata  negara  lah  yang harus membuat kebijakan yang nyaman untuk  mengundang datangnya para penanam  modal menanamkan  modalnya.  Keadaan  seperti  ini  mendororng  negara-negara  berkembang  untuk membuka seluas luasnya kesempatan bagi para penanam modal untuk menanamkan modalnya di berbagai bidang sehingga terjadi liberalisme dalam negara tersebut.
Dengan  adanya  era  globalisasi  dimana  para  investor  mempunyai  keleluasaaan  untuk memilih negara mana yang akan menjadi tempat menanamkan modalnya maka setiap negara dan seluruh warga negaranya harus berusaha sekuat tenaga  memberikan iklim yang nyaman bagi penanam modal atau investor hal ini berkaitan dengan daya saing antar negara. Adapun
beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan investasi atau mengundang investor untuk menanamkan modalnya, faktor faktor tersebut antara lain adalah:
1) Ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan pusat dan daerah
2) Kondisi Innfrastruktur yang tidak memadai.
3) Ketidakstabilan nilai mata uang dan nilai tukar rupiah.
Investor  merupakan  kelompok  masyarakat  ekonomi  kelas  atas  yang  memiliki  dana kekayaan jauh lebih banyak dari penduduk biasanya. Kelompok ini sangat sensitif terhadap isu keamanan usaha maupun dirinya  sendiri jadi sekedar isu  saja sudah dapat  membuat  mereka merasa  khawatir  dan  tidak  nyaman  sehingga  dapat  menghambat  investasi.  Dengan  kondisi infrastruktur suatu wilayah yang kurang memadai membuat para investor enggan menanamkan modalnya,  hal  ini  berkaitan  dengan  tidak  adanya  infrastruktur  yang  memadai  maka  proses bisnis mereka pun akan tersendat dan mengalami kerugian. Selain faktor-faktor tersebut faktor kestabilan mata uang juga sangat berpengaruh karena dengan mata uang yang stabil maka dapat dipastikan  bahwa  keadaan  negara  itu  juga  stabil  dan  dapat  mendatangkan  keuntungan. Kestabilan mata uang  juga  sangat  dipengaruhi aliran uang  yang masuk ke suatu  negara jika uang  dengan  mudah  masuk  dan  keluar  dari  suatu  negara  maka  dapat  dipastikan  mata  uang negara terebut tidak stabil. Hal ini tejadi jika uang yang masuk kebanyakan hanya disalurkan pada pembelian saham dan bukan pada investasi pembangunan infrastruktur yang riil.
Menurut sumantoro ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh negara penerima modal asing diantaranya adalah:
1) Di sektor industri penanaman modal asing mengurangi kebutuhan devisa untuk impor.
2) Penanaman  modal  asing  menambah  penadapatan  negara  berupa  pajak/royalti  dari perusahaan  asing  yang  bergerak  dibidang  perminyakan.  Penanaman  modal  asing menambah  kesempatan  kerja  atau  membuka  lapangan  kerja  baru.  Menaikan  skill  dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaan asing tersebut.
3) Memberi pengaruh medernisasi dengan adanya perusahaan asing yang besar dan modern.
4) Disektor  industri  penanaman  modal  asing  menambah  arus  barang  sehingga  menamah elastisitas penawaran karena bertambahnya produksi industri perusahaan asing tersebut.
5) Penanaman  modal  asing  menambah  keunggulan  yang  berhubungan  dengan  penanaman modal asing
6) Penanaman modal asing dapat diinteregrasikan dengan pembangunan nasional.

## b. Hukum dan Politik
Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa yang bersifat memaksa  dan  mempunyai  tujuan  untuk  menimbulkan  suatu  ketertiban  dalam  masyarakat. Hukum  sendiri  terdiri  dari  struktur  hukum,  budaya  hukum  dan  substansi  hukum.  Budaya hukum (legal culture). Budaya hukum dimaksudkan sebagai pandangan, sikap, serta atau nilai yang  menentukan  berjalannya  sistem  hukum  dan  menjadi  kebudayaan  suatu  bangsa. Pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum sangat bervariasi, dipengaruhi oleh subkul- tur, seperti: etnik, jenis kelamin, pendidikan, keturunan, keyakinan (agama), dan lingkungan. Berkait dengan pembangunan ekonomi maka konsep pembangunan dipandang dalam berbagai sudut pandang, masyarakat akan memandang sebuah pembangunan beserta aturan hukum yang mendukungnya  secara  berbeda.  Masyarakat  Indonesia  yang  beragam  kultur  dan  etnik mengakibatkan  munculnya  beragam  pemahaman  terhadap  arti  sebuah  pembangunan. Pembangunan  yang  dilangsungkan  di  daerah  bersentuhan  dengan  kebutuhan  riil  masyarakat dan  suku  tertentu.  Masuknya  investasi  asing  perlu  diimbangi  dengan  konsep  free  informed concent  dimana  msayarakat  diberikan  informasi  seluasluasnya  terhadap  masuknya  penetrasi modal  asing  ke  daerahnya  yang  bertujuan  menaikkan  taraf  hidup  masyarakat  serta meningkatkan jumlah lapangan kerja di daerah sehingga pengangguran di daerah dapat ditekan.
Sedangkan pengerttian politik sendiri jika dilihat secara Etimologis yaitu kata "politik" ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti "polisi" dan "kebijakan". Melihat kata "kebijakan" tadi maka "politik" berhubungan erat dengan perilakuperilaku yang terkait dengan suatu  pembuatan  kebijakan. Sehingga  "politisi" adalah orang  yang   mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalam politik tersebut. Oleh karena itu secara garis besar definisi atau makna dari "POLITIK" ini adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  untuk  mewujudkan  kebijakan-kebijakan  dalam  tatanan  Negara  agar  dapat merealisasikan citacita Negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk Negara sesuai rules agar kebahagian  bersama didalam masyarakat disebuah  Negara tersebut lebih  mudah  tercapai.  Menurut  aristoteles  politik  adalah  usaha  yang  ditempuh  oleh  warga negara  untuk  meraih  kebaikan  bersama.  Politik  dan  hukum  merpakan  dua  keilmuan  yang berbeda akan tetapi  dalam  hukum  juga ada pembahasan  mengenai politik  yang dimasukkan dalam bidang ketatanegaraan. Dalam ilmu hukum hal mengenai politik lebih dikenal dengan politik  hukum.  Politik  hukum  merupakan  kebijakan  dasar  penyelenggara  kebijakan  negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumer dari nilainilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicitacitakan. Politik hukum suatu
negara berbeda dengan negara lain,  hal  ini  sesuai  dengan latar belakang  sejarah,  pandangan hidup, sosial budaya dan political will dari masing masingnegara.

## c. Pengaruh hukum dan politik dalam penanaman modal asing
Disuatu  negara  yang  berkembang  yang  sedang  melakukan  pemabngunan  disegala bidang dapat  dikatakan sebagi  negara pembangunan  yang baik  apabila dalam  pembangunan yang
dilaksanakan  tersebut  selain  mengejar  pertumbuhan  ekonomi  semata  juga  harus memperhatikan  pelaksanaan  jaminan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  warga  negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan dengan demikian pembangunan tersebut akan mampu
menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun 5 kualitas hukum yang kondusif bagi
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu:
1) Stabilitas (stability)
2) Dapat diramalkan (predictability)
3) Keadilan (fairness)
4) Pendidikan (education)
5) Pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer).
Hakekat  pembangunan  Indonesia  yamg  tertera  dalam  amanat  kontitusi  yang  sesuai dengan ikrar dan cita-cita bangsa secara ideologis tertuang dalam pancasila, yang pada intinya pembangunan  adalah  membangun  bangsa  Indonesia  seutuhnya,  serta  strategi  pembangunan ialah  pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan  kesejahteraan  sosial,  serta  stabilitas  politik. Kemudian lebih lanjut ditegaskan secara eksplisit pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa; hakikat pembangunan nasiona adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan  umum,  melindungi  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  membantu melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Menurut Satjipto Rahardjo, hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  bagi  kepentingan manusia,  dan  karenanya  hukum  harus  dilaksanakan.  Selanjutnya  Ronny  Hanitidjo  dengan menyisir  pendapat  Talcott  Parsons,  fungsi  utama  hukum  adalah  melakukan  integrasi,  yaitu mengurangi konflikkonflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial. Fungsi internal hukum  itu  sendiri  sudah  sangat  berpengaruh  dalam  kehidupan  manusia,  utamanya  dalam
kehidupan ekonomi. Thomas Aquinas  menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia.
Fungsi  disini  adalah  sebagai  kerangka  yang  berwujud  peraturan  yang  membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial. Jadi tugas hukum dalam  bidang  ekonomi  adalah  untuk  senantiasa  menjaga  dan  menciptakan  kaedah-kaedah pengamanan agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan kepentingan - kepentingan pihak yang lemah, hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari akibat kebijakan-kebijakan ekonomi yang timbul.
Berbicara mengenai  fungsi dan perkembangan hukum dalam  pembangunan ekonomi suatu  negara  pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari  pembicaraan  mengenai  pendekatan  ekonomi terhadap  hukum  atau  sebaliknya,  pendekatan  hukum  terhadap  ekonomi,  yang  lazim  dikenal dengan analisis ekonomi terhadap hukum. Salah satu contoh konkrit bahwa adanya elaborasi keilmuan  antar  dua  displin  ilmu  ekonomi  dan  hukum,  ialah  daya  paksa  arus  globalisasi ekonomi  yang  memaksa  instrumen  hukum  sebagai  regulasi  mekanisme  ekonomi menyesuaikan  diri  terhadap  perkembangan  internasional,  hal  ini  sering  disebut  dengan globalisasi hukum.
Sehingga  materi  muatan  berbagai  Undang-Undang  dan  perjanjianperjanjian  sebagai sumber  hukum  positif  harus  mengadopsi  kaedahkaedah  dan  diharmonisasikan  dengan ketentuan-ketentuan internasional  yang dilakukan melalui ratifikasi  perjanjian-perjanian dan konvensikonvensi  serta  kovenan-kovenan  internasional,  maupun  hubunganhubungan  dan perjanjian privat serta institusi-institusi ekonomi baru.
Dapat  dikatakan  bahwa  ruang  lingkup  bidang  hukum  ekonomi  (economic  law) merupakan bidang hukum yang luas dan berkaitan dengan kepentingan privat dan kepentingan umum  (public  interest)  sekaligus.  Untuk  itu  pendekatan  ekonomi  terhadap  hukum,  akan menjadi  salah  satu  cara  agar  tidak  terjadi  ketertinggalan  hukum  dalam  lalu  lintas  ekonomi dalam dan antar negara dengan negara lainnya baik secara nasional, regional dan internasional.
Maka  fungsi  dan  peran  hukum  dalam  pembangunan  dalam  tahap  legislasi  nasional dimasa  mendatang  perlu  memberikan  prioritas  pada  undang-undang  yang  berkaitan  dengan akumulasi  modal  untuk  pembiayaan  pembangunan  dan  demokratisasi  ekonomi  untuk mencapai  efisiensi,  memenuhi  fungsi  hukum  sebagai  fasilitator  bisnis.  Oleh  karenanya  ahli hukum yang terlibat sebagai pembuat undang-undang harus mampu memadukan studi hukum dengan disiplin ilmu lainnya secara komprehensif, agar tertib sosial bagi berfungsinya hukum karena  terjadinya  perubahan  sosial  dan  tata  pergaulan  antar  kelompok  masyarakat,  negara,
antar negara, baik  itu taraf nasional,  regional  dan internasional  yang dalam  prosesnya dapat berjalan  secara  responsif  terhadap  prinsip  keseimbangan  kepentingan  pembangunan  yang progresif.
Berdasarkan  prinsip  negara  hukum,  sesungguhnya  yang  pemerintah  adalah  hukum, bukan  manusia.  Hukum  dimaknai  sebagai  kesatuan  hirarkis  tatanan  norma  hukum  yang berpuncak pada konstitusi yang berarti sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi,  supremasi  konstitusi  disini  sekaligus  merupakan  pelaksanaan  demokrasi  karena konstitusi  adalah  wujud  perjanjian  sosial  tertinggi.  Oleh  karena  itu,  aturan-aturan  dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan  perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.
Peraturan  perundang-undangan  (legislation)  merupakan  bagaian  dari  hukum  yang dibuat  secara  sengaja  oleh  institusi  negara  dengan  tujuan  dan  alasan  tertentu. Keanekaragamaan tujuan dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik  hukum  (legal  policy).  Menurut  Hikmahanto  Juwana,  pembuatan  peraturan perundangundangan,  politik  hukum  sangat  penting,  paling  penting,  untuk  dua  hal.  Pertama sebagai  alasan  mengapa  diperlukan  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan. Kedua,  untuk  menentukan  apa  yang  hendak  diterjemahkan  kedalam  kalimat  hukum  dan menjadi  perumusan  pasal.  Dua  hal  ini  penting  karena  keberadaan  peraturan  perundang- undangan  dan  perumusan  pasal  merupakan  jembatan  antara  politik  hukum  yang  ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang- undangan.  Mengingat  harus  ada  konsitensi  dan  korelasi  antara  apa  yang  ditetapkan  sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan.
Salah satu kebijakan program pembangunan nasional bidang hukum yang tertera dalam GBHN  (Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara)  adalah  mengembangkan  peraturan  perundang undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Politik hukum sering dibuat untuk merespon kebutuhan masyarakat hal ini tercermin melalui konsideran menimbang maupun penjelasan umum kebanyakan UU Ekonomi menyebut bahwa Undang-Undang  yang  dibentuk  bertujuan  untuk  merespon  kebutuhan  masyarakat  atau mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Berbicara mengenai politik tentu kita tidak lepas berbicara mengenai demokrasi yang berlaku pada suatu negara. Hal tersebut dikarenakan dalam proses demokrasi tersebut secara jelas pasti ada kegiatan kegiatan politik para etnik-etnik politik yang mempunyai kepentingan politik  sendiri-sendiri.  Demokrasi  merupakan  upacara  politik  untuk  menentukan  siapa  yang
berkuasa  dan  kebijakan  apa  yang  harus  diambil  dalam  suatu  permasalahan  dengan  tidak mengesampingkan  pendapat-pendapat  dari  kaum  minoritas.  Walaupun  disebut  sebagai demokrasi tetap saja didalam nya ditumpangi kepentingankepentingan politik suatu golongan. Kaitan demokrasi dengan pembangunan ekonomi telah menjadi perdebatan yang cukup sengit dikalangan para ilmuan perdebatan ini muncul pada negara yang mengalami industrialisasi dan urbanisasi yang baru saja terlepas dari pemerintahan penjajah. Hubungan antara raktyat dengan pemerintah dapat  dikategorikan menjadi dua bentuk  relasi  yaitu sistem  diktator  yang secara relatif  dapat  memberikan  pengaruh  kepada  pemerintah  yang  dapat  menimbulkan  tindakan represif  terhadap  kaum  minoritas  dan  sistem  demokratis  diamana  publik  yang  telah  dewasa memiliki hak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu dan terdapat pengakuan atas hak hak kaum minoritas.
Beberapa  negara  akan  menerapkan  sistem  berdasarkan  faktor  sejarah  yang  telah dialami oleh negara tersebut dimana nilai nilai kultural penjajah sangat berpengaruh. Indonesia sendiri  menerapkan  sistem  demokrasi,  Kesepakatan  terhadap  makna  demokrasi  adalah pembagian kekuasaan (sharing of power) diantara beberapa kelompok dalam kehidupan suatu bangsa,  dalam  hal  ini  dapat  berupa  hak-hak  yang  mendasar  berupa  kebebasan  untuk berekspresi,  serta  kebebasan  untuk  melakukan  persaingan  serta  pula  mampu  mempengaruhi para  pengambil  keputusan.  Indonesia  adalah  sebuah  Negara  yang  sedang  mengalami  proses transisi demokrasi, Ketika kekuatan militer berhasil ditumbangkan, maka kekuatan pemegang modal  mulai  mengandalikan  kekuasaan  pemerintahan  Negara.  Dengan  kekuatan  modalnya beberapa  Penguasa  berupaya  untuk  menduduki  jabatanjabatan  politik  di  Indonesia,  hal  ini dapat dibuktikan dengan beberapa jabatan Negara mulai dari yang  terendah hingga tertinggi mampu  dikuasai  oleh  beberapa  pengusaha,  para  pengusaha  ini  akan  berupaya  untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang ada di negara tersebut.
Sejak  dipublikasikannya  The  Wealth  of  Nation  dua  abad  lalu,  beberapa  ahli  hukum berpendapat  bahwa  desentralisasi  kekuasaan  politik  serta  liberalisasi  pasar  mendorong terciptanya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Baru kekuatan ekonomi lebih mengedepan  dimana  pembangunan  bertumpu  pada  masuknya  investasi  asing  di  Indonesia. Untuk menjamin masuknya investasi asing, maka bentuk pembangunan yang seragam dengan menekan pada stabilitas mengakibatkan beberapa pihak yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah mengalami tekanan secara represif.
Pada masa demokrasi terpimpin dengan pemusatan kekuatan di tangan satu orang yaitu Presiden  mengambil  sikap  yang  berbeda,  yaitu  anti  modal  asing.  Dalam  hal  ini  maka
pembangunan yang harus dilakukan pada masa Reformasi adalah pembangunan ekonomi yang harus  memperhatikan  pula  hak-hak  masyarakat  yang  beragam  (plural).  Pada  sisi  lain masyarakat  juga  harus  memahami  bahwa  masuknya  modal  asing  akan  mampu  mendorong tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  di  Indonesia.  Secara  riil  akan  membuka  peluang kesempatan kerja bagi rakyat.
Demokrasi dan pembangunan pada hakikatnya dapat saling menguatkan, dalam artian bahwa kita tidak membenturkan antara demokrasi pada satu sisi dengan pembangunan di sisi yang lain. Perubahan dalam sebuah susunan bangunan masyarakat (Negara) dapat berubah dan tergantikan,  yang  kaya  dapat  menjadi  miskin  demikian  pula  sebaliknya  yang  miskin  dapat menjadi  kaya,  dengan  demikian  tanpa  kekuatan  fondasi  ekonomi  yang  kukuh  dalam pembangunan, maka demokrasi akan kehilangan maknanya.

## d. Hubungan antara hukum dan politik terhadap masuknya investor asing
Investor  asing  ataupun  penanam  modal  asing  merupakan  orang-orang  elit  menegah keatas  yang  sangat  sensitif  terhadap  isu-isu  yang  beredar  dalam  suatu  negara  yang  dapat memepengaruhi kegiatan investasinya untuk mencari keuntungan sebesar besarnya. Dalam era globalisasi  ini  negara-negara  berkembang  sangat  membutuhkan  adanya  suntikan  dana  dari asing  untuk  memeperlancar  dan  memepercepat  proses  pembangunanekonomi  yang  sedang dilakukan  oleh  negara-negara  tersebut.  Untuk  itu  dalam  persaingan  mengundang  investor masuk kedalam negaranya, suatu negara akan bekerja sangat keras untuk memebuat iklim yang sangat nyaman bagi para investor asing. Iklim nyaman tersebut timbul tidak lain salah satunya adalah  dengan  membuat  kebijakan-kebijakan  peraturan  perundang-undangan  yang mempermudah  para  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  negara  tersebut.  Dalam  hal pembuatan peraturan yang mempermudah masuknya investor asing tersebut dilaksanakan oleh lemabaga legislatif. Sedangkan lembaga legislaif sendiri merupakan lembaga yang sangat erat kaitannya dengan politik dalam suatu negara karena dalam lembaga legislatif tersebut berisikan orang orang yang dipilih melalui proses politik berupa demokrasi dengan begitu dalam proses pembuatan  peraturan  perundangundangan  dengan  tentu  kekuatan  politik  ikut  melakukan intervensi.  Disini  penulis  berasumsi  bahwa  hukum  merupakan  produk  politik.  Hukum dianggap  sebagai  dependent  variable  (variabel  terpengaruh),  sedangkan  politik  diletakan sebagai independent variable (variabel berpengaruh). Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik atau politik yang determinan atas hukum ini mudah dipahami. Sidang parlemen yang dibuat untuk membuat undangundang sebagai produk hukum pada hakikatnya
merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua partai politik dapat termuat dalam keputusan dan menjadi undang-undang.
Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan  struktur  kekuasaan  politik.  Yaitu  bahwa  hukum  sedikit  banyak  selalu  merupakan  alat politik,  dan  bahwa  tempat  hukum  dalam  negara,  tergangtung  pada  keseimbangan  politik, defenisi  kekuasaan,  evolusi  idiologi  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  seterusnya.  Walaupun kemudian  proses  hukum  yang  dimaksud  tersebut  tidak  di  identikan  dengan  maksud pembentukan hukum,  namun  dalam  prateknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum  mengalami  hal  yang  sama,  yakni  konsepsi  dan  struktur  kekuasaan  politiklah  yang berlaku  di  tengah  masyarakat  yang  sangat  menentukan  terbentuknya  suatu  produk  hukum. Maka  untuk  memahami  hubungan  antara  politik  dan  hukum  di  negara  mana  pun,  perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu  ruang  yang absah bagi  masuknya suatu  proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata  “process”  dan  kata  “institutions”  dalam  mewujudkan  suatu  peraturan  perundang- undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat dpengarhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarjo berpendapat  bahwa  kekuasaan  politik  diartikan  sebagai  kemampuan  untuk  mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.
Dalam  proses  pembentukan  peraturan  hukum  oleh  institusi  politik  peranan  kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. Karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi  yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan  politik formal (institusi politik) dalam hal  ini  yang  tercermin  dalam  struktur  kekuasaan  lembaga  negara,  seperti  Presiden,  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  lembaga-lembaga  negara  lainnya  dan  sisi  kekuatan  politik  dari infrastruktur  politik  adalah  seperti:  partai  politik,  tokoh-tokoh  masyarakat,  organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Kriteria bagi
suatu  negara  modern  adalah  apabila  kekuasaan  memerintah  dalam  suatu  negara diselenggarakan  berdasarkan  hukum.  Dengan  pengertian  bahwa  suatu  negara  hukum, pemerintah  dan  lembaga-lembaga  kenegaraan  lainnya,  harus  sesuai  dengan  konstitusi  yang telah  disepakati  bersama  demi  tegaknya  negara  hukum.  Dalam  hal  ini  semua  komponen bangsa, baik  masyarakat, organisasi  sosial  dan politik, maupun lembaga  legislatif, eksekutif dan  yudikatif  selaku  instrumen  politik,  harus  secara  sadar  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  sesuai  dengan  aturan  hukum.  Namun  hukum  hanya  memberikan  kerangka idiologis  dalam  perubahan-perubahan  sosial  yang  dikehendaki,  yaitu  jaminan  orang  akan diperlakukan  sama.  Hal  ini  sangat  penting,  karena  tanpa  jaminan  tersebut  maka  perubahan- perubahan social yang dikehendaki alam masyarakat hampir tidak mungkin, karena orang tidak percaya lagi kepada negara (pemerintah), kepada struktur dalam masyarakat, atau kepada siapa saja. Keadaan tersebut dapat dilihat sekarang, bahwa sikap-sikap dari elit politik yang masih berperan  pada  kepentingan  politik  yang  sempit  dan  partisan,  daripada  memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Retorika populis yang disampaikan hanya sebatas pada mencari popularitas  dan  dukungan politik, bukan sebagai  langkah untuk  menciptakan budaya  politik yang demokratis dan egaliter. Hal ini merupakan salah satu faktor  yang menyebabkan krisis yang berkepanjangan di Indonesia, karena runtuhnya penghormatan institusi negara terhadap ketentuan  hukum  sebagai  kerangka  pengaturan  kehidupan  sebuah  masyarakat  modern. Akibatnya  suhu  politik  meningkat  terus,  sehingga  dapat  menghilangkan  kepercayaan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun dunia Internasional. Padahal secara normatif UUD 1945  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Indonesia  berdasarkan  negara  hukum,  bukan  negara kekuasaan. Segala sesuatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan institusi negara lainnya harus berdasarkan kepada hukum. Dengan demikian konstitusi yang telah diciptakan tersebut untuk mengatur dan membatasi tindakantindakan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Tentunya konstitusi yang dibuat itu tidaklah statis namun dinamis,  yaitu  mengikuti  perkembangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu konstitusi  dapat  saja diubah karena tidak sesuai  lagi  dengan kondisi  yang ada,  sebagaimana yang  telah  dilakukan  mulai  dari  tahun  1999  sampai  dengan  tahun  2002,  melalui  perubahan pertama  sampai  dengan  perubahan  keempat,  hal  ini  dengan  tujuan  untuk  menjaga  stabilitas roda  kenegaraan,  agar  tidak  terjadi  kekacauan.  Sehubungan  dengan  itu  maka  pembentukan hukum  harus  memperlihatkan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Di  samping  itu  tidak  tertutup kemungkinan bahwa hukum menciptakan pola-pola baru di dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya menciptakan kesadaran hukum baru sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
Sehubungan  dengan  tujuan  dan  fungsi  hukum  untuk  menciptakan  keadaan  yang dibutuhkan  dan  pola  pola  baru  dalam  hal  ini  mengenai  bagaimana  hukum  dapat mengakomodasi  kepentingan  para  investor  untuk  menananamkan  modalnya.  Penanaman modal  oleh  investor  asing  ini  sangat  diharapkan  oleh  negara-negara  berkembang  untuk membantu  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  negaranya.  Selain  negara  yang memebutuhkan  investor  untuk  menanamkan  modalnya  dinegara  tersebut,  sebenarnya  para investor  juga  membutuhkan  negara  tersebut  untuk  mencarai  keuntungan  kaitannya  dengan penanaman  modal  untuk  sektor-sektor  potensial.  Dalam  menanamkan  modalnya  ini  para investor tentu saja mengharapkan keuntungan yang besar tetapi dengan syarat dan pengeluaran modal  yang  ditekan  seminimal  mungkin.  Dengan  penekanan  pengeluaran  modal  seminimal mungkin ini menuju pada pemangkasan biaya izin usaha dan biaya operasional usaha disuatu negara. Selain dihadapkan dengan persoalan pengeluaran biaya untuk opersional dan izin para investor  asing  juga  dihadapkan  pada  persaingan  antara  investor  sendiri  untuk  menanamkan modalnya.  Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  maka  tidak  jarang  para  investor  asing  ini mengambil  jalan  dengan  melakukan  pendekatan  pada  kader  kader  politik  yang  berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. Selain melakukan pendekatan terhadap kader-kader politik para investor  juga  tidak  jarang  rela  menjadi  sumber  dana  bagi  para  calon  politikus  yang  ingin bertarung  memperebutkan  kursi  dewan.  Dengan  menjadi  sumber  dana  bagi  calon  anggota dewan ini para investor berharap akan dipermudah untuk menanamkan modalnya di kemudian hari. Tentu saja para politikus yang sebelumnya telah dibantu pendanaan kampanye ini merasa berhutang  pada  para  investor  yang  membantunya  menduduki  kursi  parlemen  maka  hal  ini sangat berpengaruh dalam membuat kebijakan - kebijakan yang berhubungan dengan investasi asing.  Kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  dalam  situasi  yang  seperti  itu  biasanya  tidak mengindahkan  tujuan  sebenarnya  dibuat  kebijakan  tersebut  tapi  lebih  kepada  bagaimana kebijakan tersebut akan berakibat baik bagi yang memebuaa kebijakan. Dengan kebijakan yang seperti  itu  maka  rakyat  kecillah  yang  akan  menjadi  korban  atas  kebijakan  tersebut.  Hal  hal seperti ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan obyektifitas yang seharusnya dipegang oleh hukum.
Suatu  sistem  hukum  yang  modern  haruslah  merupakan  hukum  yang  baik,  dalam  arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat.  Hukum  dibuat  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditentukan,  dan  juga  harus dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan Supaya hukum benarbenar dapat mempengaruhi  perilaku  warga  masyarakat,  maka  ketentuan  hukum  tersebut  harus
disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi merupakan salah  satu  syarat  bagi  penyebaran  serta  pelembagaan  hukum,  baik  secara  formal  maupun informal, sehingga apa yang diinginkan oleh hukum dapat tercapai. Dari sini kelihatan bahwa jaminan  terhadap  negara  hukum  itu  adalah  ditentukan  oleh  dua  persoalan,  yaitu  apakah hukumnya dibuat melalui proses yang sesuai dan kemudian diratifikasi secara demokratis, serta apakah  hukum  itu  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  maupun  oleh  rakyat  yang diperintahnya  secara  tersurat  maupun  tersirat.  Jawaban  positif  terhadap  kedua  hal  ini menentukan juga kadar  keseimbangan politik  yang dihasilkan  oleh konstitusi  (hukum)  yang bersangkutan.  Dari  pernyataan  ini  dapat  dipahami  bahwa  konstitusi  (hukum)  suatu  negara, harus  dibuat  berdasarkan  keseimbangan  politik  yang  ada.  Sehingga  hukum  itu  dapat mengakomodir  semua  kalangan  dan  tidak  cenderung  menguntungkan  salah  satu  pihak. Disinilah perlu adanya kesamaan pandangan atau persepsi terhadap kandungan dari peraturan hukum  yang  diciptakan  dari  berbagai  pihak,  baik  dari  unsur  masyarakat,  partai  politik, organisasi sosial maupun pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.

## 4. KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  dan  politik  sangat  berpengaruh  dalam  kaitannya masuknya  investor  asing.  Masuknya  investor  asing  sangat  dipengaruhi  oleh  beberpa  hal diantaranya adalah iklim nyaman yang berupa kestabilan politik dan payung hukum yang jelas terhadap para investor  asing. Dengan tidak adanya hal-hal tersebut maka para investor akan ragu menanamkan modalnya karena para  investor adalah kalangan orang-orang  yang sangat peka terhadap isu-isu seerti itu dan mereka tidak mau mengambil resiko dalam menanamkan modalnya disuatu negara. Iklim-iklim nyaman tersebut dapat dicapai jika sutu kekuatan politik dapat  mebuat  produk-produk  kebijakan  yang  dapat  menjaga  kestabilan  di  negaranya, kestabilan tersebut meliputi kestabilan politik, kestabilan hukum dan ekonomi.
Dapat  disimpulkan  juga  bahwa  hubungan  politik  dan  hukum  sangat  erat  kaitannya dengan masuknya investor asing. Dalam hal ini politik ditempatkan sebagai variabel yang lebih berpengaruh dari pada hukum yang sebagai variabel terpengaruh. Pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan  otoritas  untuk  itu.  Dalam  hubungan  nya  dengan  pembuatan  hukum  dan  kebijakan yang  berhubungan  dengan  investor  asing,  kekuatan-kekuatan  politik  sangat  berpengaruh sekali.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  pihak  yang  membuat  hukum  dan  kebijakan  tersebut adalah para politikus yang duduk di kursi dewan legislatif. Kita tahu sendiri bahwa kekuatan-
kekuatan politik tersebut hanya merupakan pion-pion dari para pelaku yang mempunyai modal besar  tidak  lain  mereka  adalah  para  pengusaha-pengusaha.  dengan  tentu  para  pengusaha melalui  pion  politiknya  akan  memenuat  kebijakan  hukum  menegenai  investasi  asing  yang menguntungkan bagi mereka sendiri bukan bagi kemakmuran rakyat.
Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut penulis mempunyai saran bahwa pemerintah harus lebih  menekankan  pada  tindakan  pemberantasan  korupsi  karena  dengan  adanya  hubungan antara politikus dan para pengusaha dibelakang layar maka tidak dapat dipungkiri akan adanya korupsi.  Penulis  juga  memberi  saran  pada  masyarakat  supaya  lebih  selektif  dalam  memilih wakilnya dianggota dewan yang sekiranya lebih bisa memeperjuangkan nasib rakyat dan lebih bisa memajukan negara ini dengan produk-produk kebijakan yang pro terhadap rakyat. Untuk pemerintah Indonesia juga harus lebih bekerja keras dalam memebuat kebijaka-kebijakan yang dapat menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia tetapi juga mengindahkan kesejahteraan dan keamanan bangsa sendiri.

## 5. REFERENSI
Fuad, F.(2007). Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi . Lex Jurnalica . No. 1. Vol. 5. Desember, 2007.
Santi,K.P.,  Permata,  D.A.M,  Ngurah,  I.G.  (2013).  Fungsi  Hukum  Dalam  Pembangunan Ekonomi. Kertha Semaya. No. 06. Vol. 01. Juli, 2013.
Prabowo, M.S. (2009) Hukum Progresif ; Alternatif Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal QISTIE . No. 3. Vol. 3. Januari, 2009.
Iyan,  R.Y.  Peran  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi. Jurnal  Sosial  Ekonomi Pembangunan . No. 5. Vol. II. Maret, 2012.