## I DENTIFICATION OF P OTENCY AND P ROBLEM OF S LUMS A REA

## IN K APUAS R EGENCY

## I DENTIFIKASI P OTENSI DAN P ERMASALAHAN P ERMUKIMAN K AWASAN K UMUH DI K ABUPATEN K APUAS Amiany 1
1) Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya

## ABSTRACT
Indonesia as a developing country with an unstable demographic condition is reflected in an uncontrolled population growth rate. The severity of the large population is not accompanied by improvement and good economic growth. Impaired economic conditions further increase the poverty rates in Indonesia which impacts on the degradation of physical and non-physical conditions of life and livelihoods of the community which is clearly and clearly reflected in the declining quality of the environment in which people live. Even the worst is the formation of slums or slums.
Slum areas in  Kapuas Regency  are dominant  in  the riverbanks. In accordance with  the slum area  criteria  that  the  area  has  irregular,  densely  populated,  unsuitable  quality  of  buildings, and  are  not  equipped  with  proper  utilities  (roads,  clean  water,  waste  water,  drainage  and waste disposal) with community income levels the low one.
Handling the Problem of Slum Settlements is part of the anticipation of urban impacts from the improvement of the function of the region into a center of growth and to plan the space of  more  humane  settlements  in  the  future.  Less-integrated  and  less  targeted  housing  and settlements, and less attention to the completeness of basic infrastructure and facilities such as clean water, sanitation, waste management systems and rain drainage channels, will tend to degrade environmental quality or later be terminated as "Slums Area".
Keywords : Identification, Potentials and Problems, Slums

## ABSTRAK
Indonesia sebagai negara berkembang dengan kondisi demografi yang tidak stabil tercermin pada  angka  pertumbuhan  penduduk  yang  tak  terkendali.  Parahnya  jumlah  penduduk  yang cukup besar tidak dibarengi dengan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kondisi perekonomian  yang  morat-marit  semakin  menambah  angka  kemiskinan  di  Indonesia  yang berdampak pada degradasi kondisi fisik dan non fisik kehidupan dan penghidupan masyarakat yang  secara  nyata dan  jelas tercermin  pada  menurunnya kualitas lingkungan tempat  tinggal masyarakatnya.  bahkan  yang  paling  buruk  adalah  terbentuknya  permukiman  kumuh  atau kawasan kumuh.
Kawasan  permukiman  kumuh  di  Kabupaten  Kapuas  yaitu  dominan  terletak  di  kawasan bantaran  sungai.  Sesuai  dengan  kriteria  kawasan  kumuh  bahwa  kawasan  tersebut  memiliki pola  permukiman  yang  tidak  teratur,  padat,  kualitas  bangunan  tidak  layak  huni,  serta  tidak dilengkapi  sarana  dan  prasarna  utilitas  (jalan,  air  bersih,  air  limbah,  drainase  dan  sisten persampahan) yang baik dengan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.
Penanganan  Masalah  Permukiman  Kumuh  ini  merupakan  bagian  dari  antisipasi  dampak perkotaan  dari  peningkatan  fungsi  kawasan  menjadi  pusat  pertumbuhan  dan  guna merencanakan  ruang  kawasan  permukiman  yang  lebih  manusiawi  kedepannya.  Perumahan dan  permukiman  yang  kurang  terpadu,  kurang  terarah  dan  terencana,  serta  kurang memperhatikan  kelengkapan  prasarana  dan  sarana  dasar  seperti  air  bersih,  sanitasi,  sistem pengelolaan  sampah,  dan  saluran  pembuangan  air  hujan,  akan  cenderung  mengalami degradasi  kualitas  lingkungan  atau  yang  kemudian  diterminologikan  sebagai  “Kawasan Kumuh”
Kata Kunci: Identifikasi, Potensi dan Masalah, Permukiman Kumuh

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  dengan kondisi  demografi  yang  tidak  stabil  tercermin  pada angka  pertumbuhan  penduduk  yang  tak  terkendali. Parahnya  jumlah  penduduk  yang  cukup  besar  tidak dibarengi  dengan  perbaikan  dan  pertumbuhan ekonomi  yang  baik.  Kondisi  perekonomian  yang morat-marit semakin menambah angka kemiskinan di Indonesia yang berdampak pada degradasi kondisi fisik dan non fisik kehidupan dan penghidupan masyarakat yang  secara  nyata  dan  jelas  tercermin  pada menurunnya  kualitas  lingkungan  tempat  tinggal masyarakatnya.  Dari  2  (dua)  hal  pokok  inilah,  yakni: angka  pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  tinggi  dan kondisi perekonomian yang buruk, terjadilah apa yang disebut  dengan  permasalahan  perumahan  dan permukiman  bahkan  yang  paling  buruk  adalah terbentuknya  permukiman  kumuh  atau  kawasan kumuh.
Kabupaten  Kapuas  sangat  strategis  bila  dilihat dari  segi  lokasi,  berada  tepat  di  perlintasan  jalan transkalimantan  bagian  selatan  menghubungkan  Kota Palangka Raya dengan Banjarmasin baik sebagai pusat perdagangan  dan  jasa  serta  sebagai  pusat  pelayanan pemerintahan  di  wilayah  Kapuas,  merupakan  daya tarik  (attracting  power)  tersendiri  bagi  masyarakat sekitar  untuk  tinggal  menetap  di  daerah  ini  guna memperoleh kemudahan akses. Hal ini tentunya turut berpengaruh  terhadap  kebutuhan  akan  lahan permukiman dan infrastruktur kota.
Kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas dominan terletak  di  kawasan  bantaran  sungai.  Sesuai  dengan kriteria  kawasan  kumuh  bahwa  kawasan  tersebut memiliki  pola  permukiman  yang  tidak  teratur,  padat, kualitas  bangunan  tidak  layak  huni,  serta  tidak dilengkapi  sarana  dan  prasarna  utilitas  (jalan,  air bersih,  air  limbah,  drainase  dan  sisten  persampahan) yang  baik  dengan  tingkat  pendapatan  masyarakat yang rendah.
Penanganan  Masalah  Permukiman  Kumuh  ini merupakan  bagian  dari  antisipasi  dampak  perkotaan dari  peningkatan  fungsi  kawasan  menjadi  pusat pertumbuhan dan guna merencanakan ruang kawasan permukiman  yang  lebih  manusiawi  kedepannya. Perumahan  dan  permukiman  yang  kurang  terpadu, kurang  terarah  dan  terencana,  serta  kurang memperhatikan  kelengkapan  prasarana  dan  sarana dasar  seperti  air  bersih,  sanitasi,  sistem  pengelolaan sampah,  dan  saluran  pembuangan  air  hujan,  akan cenderung  mengalami  degradasi  kualitas  lingkungan atau  yang  kemudian  diterminologikan  sebagai “Kawasan Kumuh”.
Kondisi seperti itu sudah semestinya mendapat perhatian dan dilakukan secara terus menerus dengan memberikan dorongan kepada pemerintah Kabupaten untuk  menempatkan  penanganan  kawasan  kumuh
dan kemiskinan yang ada secara sungguh-sungguh dan meletakkannya  pada  prioritas  utama  pada  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Kota  serta  Rencana dan Strategi (Renstra) Sektoral di wilayahnya.
Rumusan Masalah
“Bagaimana Identifikasi Potensi dan masalah Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kapuas? “

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  dan  permasalahan yang  dijabarkan  di  atas  maka  tujuan  penelitian  di wilayah  studi  yaitu  mengidentifikasi  potensi  dan masalah  kawasan  permukiman  kumuh  di  Kabupaten Kapuas.

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  secara kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  pada  hakekatnya dimaksudkan  untuk  mengangkat  fakta,  keadaan, variabel  dan  fenomena-fenomena  yang  terjadi  saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan  dalam  bentuk  data-data  yang  bisa  di analisa dengan kajian diskripsi.

## LANDASAN TEORI

## Definisi Tentang Permukiman Kumuh
Permukiman  kumuh  merupakan  permukiman yang  tidak  layak  huni  karena  ketidak  teraturan bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan  yang  tinggi, dan  kualitas  bangunan  serta  saranadan  prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No. 1 Tahun 2011).
Upaya  penanganan  permukiman  kumuh  telah diatur  dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  2011 tentang  perumahan  dan  kawasan  permukiman,  yang menyatakan  bahwa  untuk  mendukung  terwujudnya lingkungan permukiman yang memenuhi persyarakatan  keamanan,  kesehatan,  kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu lingkungan permukiman  yang  tidak  sesuai  tataruang,  kepadatan bangunan  sangga  ttinggi,  kualitas  bangunan  sangat rendah,  prasarana  lingkungan  tidak  memenuhi  syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan  masyarakat  penghuni,  dapat  ditetapkan oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  bersangkutan sebagai  lingkungan  permukiman  kumuh  yang  tidak layak huni dan perlu diremajakan.

## Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh
Penentuan  kriteria  kawasan  permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai  aspek  atau  dimensi  seperti  kesesuaian peruntukan  lokasi  dengan  rencana  tata  ruang,  status (kepemilikan)  tanah,  letak/kedudukan  lokasi,  tingkat kepadatan  penduduk,  tingkat  kepadatan  bangunan, kondisi  fisik,  sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat lokal.  Selain  itu  digunakan  kriteria  sebagai  kawasan penyangga  kota  metropolitan  seperti  kawasan permukiman  kumuh  teridentifikasi  yang  berdekatan atau  berbatasan  langsung  dengan  kawasan  yang menjadi bagian dari kota metropolitan.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  untuk menetapkan  lokasi  kawasan  permukiman  kumuh digunakan  kriteria-kriteria  yang  dikelompok  kedalam kriteria:
 Vitalitas Non Ekonomi
 Vitalitas Ekonomi Kawasan
 Status Kepemilikan Tanah
 Keadaan Prasarana dan Sarana
 Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota
 Prioritas Penanganan
Kegiatan  penilaian  kawasan  permukiman kumuh  dilakukan  dengan  sistem  pembobotan  pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya dimaksudkan bahwa  setiap  kriteria  memiliki  bobot  pengaruh  yang berbeda-beda.  Selanjutnya  dalam  penentuan  bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu  atau  kelompok  masyarakat  dalam  melihat pengaruh masing-masing kriteria.

## Kriteria Vitalitas Non Ekonomi
Kriteria Vitalitas Non Ekonomi dipertimbangkan sebagai  penentuan  penilaian  kawasan  kumuh  dengan indikasi  terhadap  penanganan  peremajaan  kawasan kumuh  yang  dapat  memberikan  tingkat  kelayakan kawasan  permukiman  tersebut  apakah  masih  layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi.
Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut:
a. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  atau  RDTK, dipandang  perlu  sebagai  legalitas  kawasan dalam ruang kota.
b. Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan  kumuh  memiliki  indikasi  terhadap penanganan  kawasan  permukiman  kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.
c. Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman  kumuh  yang  dinilai,  mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman  kumuh  berdasarkan  kerapatan dan kepadatan penduduk.

## Kriteria Vitalitas Ekonomi
Kriteria  Vitalitas  Ekonomi  dinilai  mempunyai kepentingan  atas  dasar  sasaran  program  penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan city without slum sebagaimana menjadi  komitmen  dalam  Hari  Habitat  Internasional. Oleh  karenanya  kriteria  ini  akan  mempunyai  tingkat kepentingan  penanganan  kawasan  permukiman kumuh  dalam  kaitannya  dengan  indikasi  pengelolaan kawasan  sehingga  peubah  penilai  untuk  kriteria  ini meliputi:
a. Tingkat  kepentingan  kawasan  dalam  letak kedudukannya  pada  wilayah  kota,  apakah apakah  kawasan  itu  strategis  atau  kurang strategis.
b. Fungsi  kawasan  dalam  peruntukan  ruang  kota, dimana  keterkaitan  dengan  faktor  ekonomi memberikan  ketertarikan  pada  investor  untuk dapat  menangani  kawasan  kumuh  yang  ada. Kawasan  yang  termasuk  dalam  kelompok  ini adalah  pusat-pusat  aktivitas  bisnis  dan perdagangan  seperti  pasar,  terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya.
c. Jarak  jangkau  kawasan  terhadap  tempat  mata pencaharian  penduduk  kawasan  permukiman kumuh.

## Kriteria Status Tanah
Kriteria  status  tanah  sebagai  mana  tertuang dalam  Inpres  No.  5  tahun  1990  tentang  Peremajan Permukiman  Kumuh  adalah  merupakan  hal  penting untuk  kelancaran  dan  kemudahan  pengelolaanya. Kemudahan  pengurusan  masalah  status  tanah  dapat menjadikan  jaminan  terhadap  ketertarikan  investasi dalam suatu kawasan perkotaan.
Perubah penilai dari kriteria ini meliputi:
a. Status  pemilikan  lahan  kawasan  perumahan permukiman.
b. Status sertifikat tanah yang ada.

## Kriteria Kondisi Prasarana dan Sarana
Kriteria  Kondisi  Prasarana  dan  sarana  yang mempengaruhi  suatu  kawasan  permukiman  menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas:
a. Kondisi Jalan
b. Drainase
c. Air bersih
d. Air limbah

## Kriteria Komitmen Pemerintah Setempat
Komitmen  pemerintah  daerah  (kabupaten/ kota/propinsi)  dinilai  mempunyai  andil  sangat  besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman  kumuh.  Hal  Pedoman  Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan ini mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan  khususnya  kawasan  yang  ada  di daerahnya.
Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi:
a. Keinginan  pemerintah  untuk  penyelenggaraan penanganan  kawasan  kumuh  dengan  indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.
b. Ketersediaan  perangkat  dalam  penanganan, seperti  halnya  rencana  penanganan  ( grand scenario ) kawasan, rencana induk ( master plan ) kawasan dan lainnya.
Kriteria Prioritas Penanganan Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan,  selanjutnya  digunakan  kriteria  lokasi kawasan  permukiman  kumuh  yang  diindikasikan memiliki  pengaruh  terhadap  (bagian)  kawasan perkotaan  metropolitan  sekaligus  sebagai  kawasan permukiman penyangga.
Kriteria ini akan
menghasilkan  lokasi  kawasan  permukiman  yang prioritas  ditangani  karena  letaknya  yang  berdekatan dengan  kawasan  perkotaan.  Penentuan  kriteria  ini menggunakan variabel sebagai berikut:
a. Kedekatan  lokasi  kawasan  permukiman  kumuh dengan pusat kota metropolitan.
b. Kedekatan  lokasi  kawasan  permukiman  kumuh dengan kawasan pusat
c. pertumbuhan bagian kota metropolitan.
d. Kedekatan  lokasi  kawasan  permukiman  kumuh dengan  kawasan  lain  (perbatasan)  bagian  kota metropolitan.
e. Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang bersangkutan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Kapuas
Kawasan  kumuh  di  Perkotaan  Kapuas  yaitu dominan  terletak  di  kawasan  bantaran  sungai.  Sesuai dengan  kriteria  kawasan  kumuh  bahwa  kawasan tersebut memiliki pola permukiman yang tidak teratur, padat,  kualitas bangunan  tidak  layak  huni, serta  tidak dilengkapi  sarana  dan  prasarna  utilitas  (jalan,  air bersih,  air  limbah,  drainase  dan  sisten  persampahan) yang  baik  dengan  tingkat  pendapatan  masyarakat yang rendah.
Kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas sebanyak 16 (enam belas) lokasi kawasan  dengan luas kawasan kumuh sekitar 225,54ha, dengan prioritas perencanaan  pada  kawasan  kumuh  Selat  Hilir.  Secara jelas,  lokasi  kawasan  permukiman  kumuh  di  wilayah Kabupaten Kapuas disajikan sebagai berikut :
Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kapuas (2015)
Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan BALANGA ISSN 2338-426X
Tabel 1. Lokasi dan Luasan Permukiman Kumuh Kabupaten Kapuas Lokasi Kumuh Tipologi Kumuh Luas (ha) Tingkat Kekumuhan Tingkat Pertimbangan Lain Status Lahan Skala Prioritas Penanganan Kelurahan Selat Tengah Permukiman Kumuh di Tepi Air 10.83 Sedang Tinggi Tidak Legal 2 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Kelurahan Selat Hulu Permukiman Kumuh di Tepi Air 20.36 Sedang Tinggi Tidak Legal 2 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Desa Pulau Telo Permukiman Kumuh di Tepi Air 14.58 Sedang Tinggi Tidak Legal 2 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Desa Batanjung Permukiman Kumuh di Tepi Air 6.41 Berat Sedang Tidak Legal 4 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Desa Palamai1 Permukiman Kumuh di Tepi Air 3.4 Sedang Rendah Tidak Legal 8 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Desa Palampai 2  Permukiman Kumuh di Tepi Air 6.6 Sedang Rendah Tidak Legal 8 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Desa Cemara Labat 1 Permukiman Kumuh di Tepi Air 4.85 Sedang Rendah Tidak Legal 8 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Desa Cemara Labat 2 Permukiman Kumuh di Tepi Air 10.7 Sedang Rendah Tidak Legal 8 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Desa Maluen Permukiman Kumuh di Tepi Air 6.01 Berat Tinggi Tidak Legal 1 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Kelurahan Murung Keramat Permukiman Kumuh di Tepi Air 8.31 Berat Tinggi Tidak Legal 1 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Kelurahan Panamas Permukiman Kumuh di Tepi Air 7.5 Berat Tinggi Tidak Legal 1 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Desa Pulau Mambulau Permukiman Kumuh di Tepi Air 25.77 Berat Tinggi Tidak Legal 1 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Desa Sei Jangkit Permukiman Kumuh di Tepi Air 6.2 Berat Sedang Tidak Legal 4 Pemukiman Kembali atau Legalisasi Lahan lalu Peremajaan Sumber: Review DED Kawasan Kumuh Kabupaten Kapuas, 2015
Secara  Geografis  Kabupaten  Kapuas  terletak pada 00 8’ 48” - 30 27’ 00” LS dan 1130 2’ 36” - 1140 44’  00’’  BT  yang  meliputi  luas  wilayah  14.999  Km2 (9,77%  dari  luas  wilayah  Propinsi  Kalimantan  Tengah) dengan batas-batas wilayah :
 Sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kabupaten Gunung  Mas,  Kabupaten  Murung  Raya  dan Kabupaten Barito Utara
 Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Laut  Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan  Sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kabupaten
Pulang Pisau
 Sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah  dan Kabupaten  Barito  Kuala  Propinsi  Kalimantan Selatan Luas  wilayah  Kabupaten  Kapuas  adalah  14.999 km2 (9,77 % dari luas Kalimantan Selatan) dimana luas tersebut  sudah  termasuk  zona  perairan  laut,  terbagi atas 213 desa dan 17 Kecamatan seperti yang terlihat dalam Tabel 2.
Tabel 2.  Luas Kecamatan dan Prosentase Terhadap  Kabupaten
No. Kecamatan Jumlah Desa Luas (km2) % Terhadap Kabupaten Ibukota Kecamatan 1. Kapuas Kuala 11 348,08 2,32 Lupak Dalam 2. Kapuas Timur 7 202 1,35 Anjir Serapat 3. Selat 6 111,74 0,74 Kuala Kapuas 4. Basarang 14 206 1,37 Basarang 5. Kapuas Hilir 8 91 0,61 Barimba 6. Pulau Petak 9 135 0,90 Sei Tatas 7. Kapuas Murung 21 273,09 1,82 Palingkau Baru 8. Kapuas Barat 11 504,23 3,36 Mandomai 9. Mantangai 30 6.103,77 40,69 Mantangai 10. Timpah 9 2.016,00 13,44 Timpah 11. Kapuas Tengah 23 1.145,00 7,63 Pujon 12. Kapuas Hulu 12 1.274,00 8,49 Sei Hanyo 13. Dadahup 15 217,91 1,45 Dadahup 14. Tamban Catur 7 78,92 0,53 Tamban Catur 15. Bataguh 14 282,26 1,88 Bataguh 16. Pasak Talawang 8 687 4,58 Jangkang 17. Mandau Talawang 8 1.323,00 8,82 Sei Pinang Total 213 14.999,00 100,00 Sumber: Kabupaten Kapuas Dalam Angka 2012
Potensi  dan  Masalah  Kawasan  Permukiman  Kumuh di Kabupaten Kapuas
Potensi  dan  masalah  di  BWP  Kuala  Kapuas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Potensi  dan  permasalahan  internal  berisi  mengenai kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki  BWP  Kuala Kapuas  berdasarkan kondisi saat ini dan perkiraan ke depan.  Variabel-variabel  dominan  yang  menjadi kekuatan  antara  lain  kesesuaian  dan  daya  dukung lahan  yang  tinggi  untuk  penggunaan  pertanian  dan kawasan  agrowisata,  pola  ruang  yang  terpusat  untuk mendukung system kelembagaan kawasan agrowisata dan  pertanian,  dan  secara  ekonomi  memiliki komoditas  unggulan  yang  berskala  local  dan  regional (padi) yang mendukung terciptanya kawasan agrowisata.  Sedangkan  kelemahan  dominan  yang harus  dibenahi  antara  lain  pola  ruang  yang
tersebar/terserak  dan  belum  terstrukturisasinya system  ekonomi  serta  sarana  prasarana  yang mendukung kawasan agrowisata dan pertanian.
Potensi  dan  permasalahan  eksternal  dapat disebut  sebagai  peluang  dan  ancaman  untuk  BWP Kuala Kapuas. Potensi atau peluang yang dimiliki BWP Kuala Kapuas antara lain relatif tingginya daya dukung dan  daya  tampung  lahan  di  BWP  Kuala  Kapuas, peluang  dari  efek  multiflier  rencana  rel  kereta  api luar  Kota  Kapuas  dan  dan  pembangunan  pelabuhan samudera  di  batanjung.  Sedangkan  ancaman  yang dihadapi  antara  lain  belum  adanya  rencana  teknis terinci  untuk  penataan  ruang,  potensi  sektor  basis belum berkembang optimal dan rendahnya aksesibilitas sistem jaringan jalan
yang menghubungkan antar wilayah pengembangan.

## Tabel 3. Permasalahan dan Potensi Kawasan Kumuh Kabupaten Kapuas
Isu - Permasalahan Potensi/Peluang Pengembangan Tantangan dan Kebutuhan Pengembangan Penataan Pengembangan permukiman baru dari permasalahan penurunan kualitas permukiman lama Pengembangan permukiman swadaya dengan kepadatan rendah  Mengendalikan perkembangan permukiman  sesuai  arahan  RTRW  dan RDTR
 Integrasi  antar  kawasan  permukiman swadaya  yang  ada  maupun  yang  akan
berkembang Adanya rencana pengembangan aktivitas skala regional (pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana dan prasarana transportasi) ke depan  Mengendalikan perkembangan permukiman sesuai arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan RDTR
 Penyediaan kawasan permukiman dengan  penerpaan  konsep  kasiba  dan lisiba  Perluasan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengembangan permukiman sesuai dengan potensi wilayah hiterland sebagai agropolitan  Menjadikan  lahan  kosong  menjadi kawasan  produksif  yang  terintegrasi dengan permukiman yang ada Bangunan semi permanen tersebar di seluruh Perkotaan Kapuas Perbaikan lingkungan/kampung  Menjaga  agar  kawasan  ini  tidak  menjadi kawasan kumuh  Secara  bertahap  meningkatkan  kualitas permukiman : - Perbaikan dan pelebaran jalan - Pengadaan RTH skala lingkungan - Penyediaan drainase lingkungan - Perbaikan sistem persampahan - Peningkatan kualitas bangunan Peremajaan kawasan  Penerapan  konsep  konsolidasi  lahan dengan  mengajak  masyarakat  untuk berkerja sama dalam perbaikan kawasan dan  penyediaan  fasilitas  lingkungan permukiman  Merencanakan kawasan mix-used Kawasan Kumuh di perkotaan Kapuas  Perlu  adanya  revitalisasi  permukiman dan dapat mengarah kepada pemindahan sebagian perumahan  Perlu  adanya  konsolidasi  lahan  di kawasan  kota  lama  untuk  meningkatkan dan  membangun  sarana  dan  prasarana utilitas
 Peningaktan  kesejahteraan  masyarakat dalam aspek pengahasilan masyarakat
 Peningaktan kualitas bangunan perumahan Lahan-lahan kosong di sekitar perumahan terstruktur berpeluang menjadi kantong-kantong
permukiman padat tidak teratur  Bisa diarahkan menjadi kawasan permukiman terstruktur/ formal oleh pengembanga  Adanya konsolidasi lahan untuk meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana utilitas Integrasi antar kawasan perumahan tersetruktur yang ada dengan permukiman sekitar

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dilakukan kesimpulan  yang  didapat  adalah:  Potensi  dan permasalahan  pada  kawasan  Permukiman  kumuh  di kabupaten  Kapuas  memerlukan  suatu  pendekatan Tribina,  adalah  suatu  pendekatan  yang  menerapkan tiga  sasaran  pembinaan  yaitu  bina  manusia,  bina lingkungan,  dan  bina  usaha  dalam  penanganan pembangunan perumahan dan permukiman.
Kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai instansi  terkait  yaitu  1).  Perbaikan  dan  peremajaan kawasan  perumahan  dan  permukiman  di  perkotaan meliputi  perbaikan  kawasan  kumuh,  peremajaan kawasan kumuh guna peningkatan pemanfataan lahan dan  tertib  bangunan,  serta  pengurangan  dampak sosial  dan  kesenjangan  penyediaan  prasarana  dan sarana,  penanganan  kawasan  kumuh  yang  lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan (melalui pemindahan/ relokasi  permukiman,  dengan  tetap  memperhatikan kesinambungan  kerja  penghuni  dan  meningkatkan pendapatan  masyarakat  2).  Pemugaran  perumahan dan  permukiman  di  pedesaan  meliputi  perumahan dan permukiman, jalan desa, dan listrik. Tantangan/kebutuhan dalam pengembangannya antara lain:
 Perlu  adanya  revitalisasi  permukiman  dan dapat  mengarah  kepada  pemindahan  sebagian perumahan
 Perlu adanya konsolidasi lahan di kawasan kota lama  untuk  meningkatkan  dan  membangun sarana dan prasarana utilitas antara lain
 Peningaktan  kesejahteraan  masyarakat  dalam aspek pengahasilan masyarakat
 Peningaktan kualitas bangunan perumahan

## Saran
Saran-saran untuk keberlanjutan penelitian ini adalah:
Perlu adanya program Bina manusia yaitu yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan  kesadaran  warga  masyarakat  agar memiliki kemauan dan kemampuan dalam pemenuhan  kebutuhan  akan  perumahan  secara mandiri  dengan  mengandalkan  pada  pemanfaatan sumber-sumber daya yang tersedia baik dalam dirinya maupun lingkungan kehidupan mereka.
Perlu  adanya  penelitian  lanjutan  yang  tentang Penanganan Fisik kawasanpermukiman Kumuh Kabupaten Kapuas

## DAFTAR PUSTAKA
Budiharjo,  Eko.  1992. Sejumlah  Masalah  Permukiman Kota , Alumni, Bandung. Budiharjo,  Eko.  1994. Percikan  Masalah  Arsitektur Perumahan Perkotaan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum  Direktorat  Jenderal. 2006. Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh . Dirjen  Cipta  Karya.  Departemen  Pekerjaan  Umum Direktorat Jenderal. 2006. Panduan Pelaksanaan  Peremajaan  Kawasan  Permukian Kota. Dirjen Cipta Karya .
Djemabut, Blaang. 1986, Perumahan dan Permukiman Sebagai  Kebutuhan  Pokok ,  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
Daldjoeni,  N.  1992. Seluk  Beluk  Masyarakat  Kota ,
Alumni, Bandung. Heinz  Frick.  1984. Rumah  Sederhana  Kebijakasan Perencanaan dan Kontruksi , Kanisius,
Yogyakarta.
Haryadi, Setiawan, B. 1995. Arsitektur Lingkungan dan Perilaku:  Teori,  Metodologi  dan  Aplikasi, Kerjasama  Proyek  Pengembangan  Pusat  Studi Lingkungan dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi , Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.
Jayadinata,  T.  1986. Tata  Guna  Tanah  dalam Perencanaan Perkotaan . Bandung: Alumni. Herlianto,  M.  1986. Urbanisasi  dan  Pembangunan Kota , Alumni, Bandung, 1986 Kuswartojo, Tjuk  dkk, Perumahan dan  permukiman di Indonesia , ITB Bandung, 2005 Muhadjir,  Noeng.  1992. Metodologi  Penelitian Kualitatif:  Telaah  Positivistik,  Raionalistik, Phenomenologik,  dan  Realisme  Metaphisik ,
Rake Sarasin, Yogyakarta. Panudju, Bambang. 1999. Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilian Rendah , Alumni, Bandung.
Sastra  M,  Suparno, Perencanaan  dan  Pengembangan Perumahan , ANDI Yogyakarta, 2006 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi II, 2001, Jakarta