INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9337-9351 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat
Adam Syahputra 1 ✉ , Kurnia Rina Ariani 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: b200190650@student.ums.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  program  pengungkapan  sukarela (PPS), sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat. Dalam penelitian  ini,  sampel  diambil  menggunakan  teknik  purposive  sampling  dengan  data  primer menggunakan  kuesioner.  Sampel  yang  akan  diambil  dalam  penelitian  ini  berjumlah  150  sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner menggunakan google form melalui Whatsapp. Teknik  analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan alat uji statistik menggunakan aplikasi  SPSS  versi  25.  Hasil  penelitian  ini  ialah  bahwa  program  pengungkapan  sukarela  (PPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Mataram Barat. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP  Mataram  Barat.  Pelayanan  Fiskas  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Mataram Barat.
Kata Kunci: Pelayanan Fiskas, Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan

## Abstract
This study was conducted to analyse the effect of the voluntary disclosure program (PPS), tax sanctions and tax authorities' services on taxpayer compliance at the West Mataram Primary Tax Service Office. This type of research uses quantitative research. The population used in this study were taxpayers registered at KPP Pratama Mataram Barat. In this study, the sample was taken using purposive sampling technique with primary data using a questionnaire. The sample to be taken in this study amounted to 150 samples. The data collection method used in this study is by distributing questionnaires using google form via Whatsapp. The data analysis technique in this study was carried out using Multiple Linear Regression analysis techniques which were used to determine the effect of each independent variable on the dependent variable. While the statistical test tool uses the SPSS version 25 application. The results of this study are that the voluntary disclosure programme (PPS) has an effect on taxpayer compliance at the West Mataram Tax Office. Tax sanctions affect taxpayer compliance at the West Mataram Tax Office. Fiskas services affect taxpayer compliance at the West Mataram Tax Office. Keywords: Fiscus Services, Voluntary Disclosure Programme, Tax Sanctions

## PENDAHULUAN
Salah satu sumber penghasilan terbesar negara Indonesia adalah pajak. Berdasarkan laporan  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Keuangan  pada  bulan  Februari  2023,  pendapatan negara mencapai Rp.419,6 Triliun dengan peningkatan sebesar 39,7% dibandingkan dengan periode satu tahun sebelumnya. Realisasi tersebut mencapai jumlah 17% dari target APBN tahun 2023 yaitu sebesar Rp.2.463 Triliun. Penerimaan pajak yang terkumpul pada bulan Februari 2023 mengalami kenaikan sebesar 40,4% dengan jumlah Rp.280 Triliun. Meskipun Bea dan Cukai mengalami penurunan sebesar 6,1%, pendapatan mencapai Rp.53,3 Triliun. Sedangkan,  untuk  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  naik  sebesar  86,6%  menjadi Rp.86,4  Triliun.  Disisi  lain,  belanja  negara  mencapai  jumlah  Rp.287,8  Triliun  pada  bulan Februari 2023 dengan mengalami peningkatan sebesar 1,8% dibandingkan dengan periode satu  tahun  sebelumnya  yang  sebesar  Rp.282,7  Triliun.  Perbandingan  antara  pendapatan negara yang terealisasi dengan belanja negara menghasilkan surplus sebesar Rp.131,8 Triliun pada  Februari  2023,  yang  setara  dengan  0,63%  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  dan tercatat dalam APBN.
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan suatu kebijakan yang memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengemukakan/melaporkan jumlah harta bersih dan kewajiban  perpajakan  yang  belum  atau  yang  sebelumnya  tidak  diungkapkan  dan  akan diungkapkan secara sukarela. Program ini diadakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dengan memberikan kesempatan kepada seluruh Wajib Pajak mengungkapkan hartanya  yang  belum  diungkapkan.  Pemerintah  melaksanakan  Program  Pengungkapan
Sukarela (PPS) untuk dua kriteria yaitu (1). Wajib Pajak peserta Tax Amnesty (2). Wajib Pajak Orang  Pribadi.  Persyaratan,  kegunaan  dan  tariff  dari  masing-masing  kriteria  ditentukan berbeda,  disesuaikan  dengan  kebijakan  masing-masing  (kebijakan  dapat  dilihat  di https://www.pajak.go.id/PPS ).
Wajib Pajak yang paham terhadap hukum perpajakan dengan baik akan berusaha untuk  mematuhi  segala  kewajiban  perpajakannya  dibandingkan  melanggar  karena  akan merugikan mereka secara materil. Tetapi, pengetahuan Wajib Pajak terhadap sanksi pajak di Indonesia masih sangat kecil, sehingga pemerintah perlu berperan secara lebih aktif untuk mensosialisasikan  dengan  baik  mengenai  peraturan  dan  sanksi  dalam  perpajakan  serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan.
Pelayanan  Fiskus  yang  baik  diharapkan  mampu  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak,  seperti  diatur  melalui  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  No.  SE-84/PJ/2011 tentang  pelayanan  prima.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  Supadmi  (2010)  disebutkan bahwa  untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri dan berhubungan dengan perilaku individu yang  menyebabkan  terpenuhinya  suatu  kewajiban  perpajakan.  Beberapa  faktor  internal yang dapat mempengaruhi sebuah kepatuhan Wajib Pajak yaitu faktor pendidikan, faktor kesadaran  perpajakan,  faktor  pemahaman  adanya  Undang-Undang  dan  peraturan perpajakan. Kemudian, faktor eksternal bersumber dari luar diri Wajib Pajak, seperti kondisi lingkungan Wajib Pajak.
Penelitian terdahulu mengenai pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Pada penelitian Alfiona & Fajriana (2023) menunjukkan hasil bahwa program pengungkapan sukarela memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Imelda & Wibowo (2022), penelitian Waruwu & Sudjiman (2022), Tania Felicia (2022), Rustandi & Yuniati  (2022)  yang  menunjukkan  bahwa  program  pengungkapan  sukarela  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria, Usman, Wuryandini  (2023)  menghasilkan  program  pengungkapan  sukarela  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Program  pengungkapan  sukarela  memberi  rasa  adil kepada wajib pajak karena diberikan kesempatan dalam melaporkan aset yang dimilikinya melalui  SPT  dengan  kesempatan  untuk  dihapus  terkait  sanksi,  denda,  ataupun  pidana perpajakannya.
Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda & Wibowo (2022), mengemukakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) dan kualitas  pelayanan  fiskus  dapat  mempengaruhi  sikap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajibannya.  Semakin  baik  program  atau  kebijakan  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada wajib pajak maka  akan  semakin tinggi  juga tingkat  kepatuhan wajib pajak. Dan dengan adanya pelayanan yang berkualitas akan membangun rasa kepercayaan dan kenyamanan dari wajib pajak terhadap instansi perpajakan, sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zakaria,  Usman  &  Wuryanudin,  mengemukakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  Kurangnya  pengetahuan  wajib  pajak  mengenai  pengungkapan  sukarela menyebabkan kurang maksimalnya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak memberikan dampak yang baik  terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Silalahi (2020), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi & Nurhikmah (2018), mengemukakan bahwa  adanya  pengaruh  signifikan  yang  diberikan  oleh  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah  berupa  sanksi  dan/atau  bunga  dapat  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan penelitian yang dilakukan oleh Alfiona & Fajriana (2023), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak mayoritas belum tentu menghasilkan kepatuhan wajib pajak, karena banyak wajib pajak yang belum mengerti dan paham terhadap konsekuensi dari sanksi perpajakan.
Sebagaimana  uraian  dari  penelitian  terdahulu  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa adanya  ketidakkonsistenan  dari  hasil  penelitian  terdahulu  mengenai  pengaruh  program pengungkapan sukarela, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, dalam penelitian ini dibutuhkan bukti empiris yang baru terkait dengan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten.
Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengaruh program pengungkapan sukarela (pps), sanksi  perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di  kantor pelayanan pajak Pratama Mataram Barat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kuantitatif.  Populasi  yang  digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat. Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan data primer menggunakan  kuesioner.  Sampel  yang  akan  diambil  dalam  penelitian  ini  berjumlah  150 sampel.
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  pernyataan responden dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan  sebelumnya.  Kuesioner  tersebut  dibagikan  kepada  responden  yang  harus  diisi dengan  jawaban  yang  konsisten.  Kuesioner  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis untuk dijawab oleh responden.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan menyebarkan kuesioner menggunakan google form melalui Whatsapp. Format pengukuran pada  kuesioner  yaitu  skala  likert.    Penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  variabel  yaitu variabel  independen dan variabel  dependen  yang terdiri  dari variabel independen, yaitu Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS),  Sanksi  Perpajakan  dan  Pelayanan  Fiskus.  Kedua variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan  teknik  analisis  Regresi  Linier  Berganda  yang  digunakan  untuk mengetahui  pengaruh  dari  setiap  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen. Sedangkan alat uji statistik menggunakan aplikasi SPSS versi 25.
Kerangka penelitian
Gambar 1. Kerangka Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil

## Analisis Deskriptif
Menurut  Ghozali  (2018)  statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi suatu  data  yang  dilihat  dari  rata-rata  (mean),  standar  deviasi,  varian,  maksimum  dan minimum. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yang disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum  Mean Std. Deviation KPWP 150 17 30 25,83 2,481 PPS 150 15 30 25,34 2,908 SP 150 11 30 21,45 2,470 PF 150 16 30 43,04 5,058 Valid N (listwise)  150
Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Berdasarkan tabel tersebut, deskripsi masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:
1. Variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (KPWP)  sebagai  variabel  dependen  memiliki  nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata atau mean  jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 25,83. Dari nilai rata-rata (mean)  dapat  menunjukkan  bahwa  intensitas  jawaban  responden  adalah  setuju, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  banyak  responden  yang  telah  memahami  arti  dari kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata atau mean jawaban responden terhadap variabel sikap wajib pajak sebesar 23,21. Dari nilai rata-rata (mean) dapat menunjukkan bahwa intensitas jawaban responden adalah setuju, sehingga dapat dikatakan  bahwa  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Mataram  Barat  sudah mengetahui bagaimana bersikap sebagai seorang wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan dengan melakukan pembayaran PPh sesuai dengan pengungkapan harta.
3. Variabel Sanksi Perpajakan (SP) sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar  11,  nilai  maksimum  sebesar  30.  Nilai  rata-rata  (mean)  jawaban  responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,470. Dari nilai rata-rata (mean) dapat
menunjukkan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat telah mengerti dan memahami apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan dalam wajib pajak.
4. Variabel  Pelayanan  Fiskus  (PF)  sebagai  variabel  independen  memiliki  nilai  minimum sebesar  16,  nilai  maksimum  sebesar  30.  Nilai  rata-rata  (mean)  jawaban  responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 43,04. Dari nilai rata-rata (mean) dapat diketahui bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat sudah cukup dan puas dengan pelayanan fiskus yang diberikan oleh pihak pajak.

## Uji Validitas
Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan bivariate antara masing-masing skor  indikator  dengan  total  skor  konstruk.  dilakukan  dengan  menggunakan  tingkat signifikansi  5%  atau  0,05  dengan  kriteria  pengujian  yang  dibuktikan  oleh  perhitungan apabila nilai Pearson Correlation (R hitung) lebih besar dari R tabel, maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui seluruh nilai r hitung item variabel kepatuhan wajib pajak,  Program Pengungkapan Sukarela, Perpajakan, Pelayanan Fiskas, lebih besar dari r tabel (0,159) yang dapat diartikan seluruh item variabel valid dan bisa digunakan.

## Uji Reliabilitas
Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha ( ɑ) lebih dari 0,6.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach's Alpha Kriteria Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak 0,901 0,6 Reliabel Program Pengungkapan Sukarela 0,620 Reliabel Sanksi Perpajakan 0,773 Reliabel Pelayanan Fiskas 0,699 Reliabel
Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Berdasarkan tabel 2, diketahui seluruh variabel telah memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih  besar  daripada 0,6 yang artinya seluruh variabel telah  reliabel atau konsisten untuk digunakan dalam penelitian.

## Uji Normalitas
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 150 Normal Parameters a, b Mean ,0000000 Std. Deviation 1,63806739 Most Extreme Differences Absolute ,064 Positive ,064 Negative -,049 Asymp. Sig. (2-tailed) ,081 c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,081 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

## Uji Multikolinieritas
Adapun kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai tolerance >0,1 atau VIF <10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali,2018).
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Perhitungan Keterangan Tolerance VIF Program Pengungkapan Sukarela 0,607 1,648  Tidak terjadi multikolinearitas Sanksi Perpajakan 0,780 1,282  Tidak terjadi multikolinearitas Pelayanan Fiskas 0,601 1,664  Tidak terjadi multikolinearitas
Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Berdasarkan  tabel  4,  dapat  diketahui  bahwa  semua  variabel  bebas  memiliki  nilai tolerance ≥  0,10  dan  nilai  VIF  ≤  10.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam penelitian  ini  tidak  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  dengan  variabel independen, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Maka dari itu, seluruh variabel bebas tersebut dapat dikatakan baik dan dapat digunakan dalam penelitian.
Uji Heteroskedastisitas
Dasar pengambilan keputusan dengan uji glejser adalah:
1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1,972 1,027 1,920 0,057 Program Pengungkapan Sukarela -0,038 0,042 -0,095 -0,901 0,369 Sanksi Perpajakan -0,001 0,044 -0,002 -0,018 0,985 Pelayanan Fiskas 0,008 0,024 0,034 0,318 0,751
Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Dari  tabel  5,  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastisitas menggunakan  metode  Glejser  diatas,  diketahui  seluruh  nilai  signifikansi  variabel  bebas berada  lebih  besar  daripada  0,05  yang  dapat  diartikan  tidak  terjadi  masalah heteroskedastisitas pada penelitian.
Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 6. Hasil Uji Linier Berganda
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficie nts t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 7,766 1,571 4,943 0,000 Program Pengungkapan Sukarela 0,146 0,064 0,171 2,265 0,025 Sanksi Perpajakan 0,221 0,067 0,220 3,309 0,001 Pelayanan Fiskas 0,223 0,037 0,455 6,004 0,000 Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Y= 7,766 + 0,146+ 0,221+ 0,223 + e
1) Nilai  Konstanta  (a)  yang  diperoleh  menunjukan  nilai  positif  sebesar  7,766  dapat disimpulkan jika semua variabel independen yang meliputi kualitas pelayanan, kualitas produk, nilai pelanggan, bagi hasil bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 7,766
2) Nilai koefisien regresi untuk variabel Program Pengungkapan Sukarela (X1) yaitu sebesar 0,146. Hal ini artinya jika variabel kualitas pelayanan (X1) mengalami kenaikan sebesar 1%  maka  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0,146. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan
3) Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Perpajakan (X2) yaitu sebesar 0,221. Hal ini artinya jika variabel kualitas produk (X2) mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,221. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan
4) Nilai koefisien regresi untuk variabel Pelayanan Fiskas (X3) yaitu sebesar 0,223. Hal ini artinya jika variabel nilai pelanggan (X3) mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,223. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

## Uji F
nilai probabilitas lebih kecil dari α berarti nilai regresi fit atau bisa dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
Tabel 7. Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 454,509 3 151,503 47,776 ,000 b Residual 462,985 146 3,171 Total 917,493 149
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)
b. Predictors: (Constant), PPS, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskas
Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Berdasarkan hasil uji pada tabel 7, diperoleh nilai F hitung sebesar 47,776 lebih besar dari  F  tabel  yaitu  2,666.  Tingkat  signifikansi  0,000  lebih  kecil  dari  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  ada  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  pengaruh  secara  simultan variabel PPS, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Uji T
Uji  t  dilakukan  untuk  menguji  adanya  pengaruh  terhadap  variabel  independen dengan variabel dependen secara parsial dengan asumsi variabel lain merupakan konstan. Pada penelitian ini taraf signifikansi adalah 5%.
Tabel 8. Hasil Uji T Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 7,766 1,571 4,943 0,000 PPS X1 0,146 0,064 0,171 2,265 0,025 Sanksi Perpajakan X2 0,221 0,067 0,220 3,309 0,001 Pelayanan Fiskas X3 0,223 0,037 0,455 6,004 0,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Berdasarkan hasil uji pada tabel 8, Kriteria penerimaan H0 apabila t hitung< t tabel (1,655) atau signifikansi> alpha 0,05. Berdasarkan tabel 8, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel program pengungkapan sukarela (PPS) diketahui memiliki nilai t hitung sebesar 2,265 (> t hitung 1,655) dengan nilai signifikansi  sebesar 0,025 (< 0,05) yang berarti menolak  H0  atau  dapat  diartikan  variable  program  pengungkapan  sukarela berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel sanksi perpajakan diketahui memiliki nilai t hitung sebesar 3,309 (> t hitung 1,655) dengan nilai signifikansi  sebesar 0,001 (< 0,05) yang  berarti menolak  H0 atau dapat diartikan variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel  pelayanan  fiskas  diketahui  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  6,004  (>  t  hitung 1,655) dengan nilai  signifikansi  sebesar 0,000 (< 0,05) yang berarti menolak  H0 atau dapat diartikan variable pelayanan fiskas berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

## Koefisien Determinasi (R Square)
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  variabel  dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 hingga 1, maka semakin besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

## Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .704 a 0,495 0,485 1,781
Sumber: Data Primer yang diolah, 2023
Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,485 atau 48,5% yang artinya variable program pengungkapan sukarela, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskas mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 48,5% yang  mana  sisanya  sebesar  51,5%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diuji  dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Setelah melakukan hasil pengujian terhadap variabel program pengakuan sukarela (PPS) terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan bahwa variabel program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Mataram  Barat cukup baik, dengan adanya program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan untuk wajib pajak di KPP Mataram memberikan dorongan untuk melakukan kewajibannya tanpa  adanya  rasa  cemas  mengenai  nominal  biaya  sanksi  atau  denda  yang  didapatkan sangat  besar.  Sehingga  secara  tidak  langsung  wajib  pajak  di  PPK  Mataram  telah  patuh terhadap kewajiban mereka terkait pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Rustandi  &  Yuniati  (2022)  menyatakan  Program  Pengungkapan Sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.  Alfiyah dan Latifah (2017) mengatakan terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak untuk dapat patuh yaitu program pengungkapan sukarela.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanti & Sari (2018), hasil menunjukkan bahwa  sanksi  perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusyidi & Nurhikmah (2018), dimana
ditemukan  hasil  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  sehingga mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  sanksi  perpajakan  tampaknya  berfungsi  sebagai  alat yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan konfirmasi lebih lanjut terhadap temuan-temuan sebelumnya dan memperkuat argumen bahwa sanksi perpajakan  adalah  faktor  penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Selanjutnya penelitian  ini  memberikan  data  baru  yang  relevan  yang  mendukung  temuan  ini  dalam konteks tertentu.

## Pengaruh Pelayanan Fiskas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Pelayanan Fiskas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penelitian ini sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Harmenita  et  al.  (2016)  dan penelitian oleh Suryanti & Sari (2018) yang mana hasil penelitian mereka secara bersamaan menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang tepat dan benar oleh aparatur pajak akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.
Pelayanan yang baik dan efisien oleh aparatur pajak dapat menciptakan pengalaman yang positif bagi wajib pajak, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan. Penelitian ini memvalidasi  temuan-temuan  sebelumnya  dan  menekankan  pentingnya  pelayanan  yang baik  dalam  konteks  perpajakan.  Penelitian  ini  memberikan  bukti  tambahan  untuk mendukung dan memperkuat hubungan antara kualitas  pelayanan  pajak dan kepatuhan wajib pajak. Data baru pada penelitian ini memvalidasi temuan sebelumnya dalam konteks wilayah atau lingkungan KPP Mataram Barat, yang menambahkan keragaman bukti untuk mendukung peran penting pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  program pengungkapan  sukarela  (PPS)  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP Mataram Barat. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  di KPP Mataram  Barat.  Pelayanan  Fiskas  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP Mataram Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Joto  Purnomo,  C.,  &  Mangoting,  Y.  (2013).  Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas pelayanan  fiskus,  sanksi  perpajakan,  lingkungan  wajib  pajak  berada  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review, 1(1), 49. Merkusiwati, N. K. L. A. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Luh Putu Santi Krisna Dewi. Suhendar, E., & Setyorini, C. T. (2023). Program Pengungkapan Sukarela (Pps) Perpajakan Tahun 2022. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 8(1), 1-8.
Siregar, D. P. R. (2022). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Pematang Siantar (Doctoral dissertation).
Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. Jambura Accounting Review, 4(1), 56-65.
Dwi Atmono, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman).
Andriani, V. W. C. (2018). Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 6(1). TRY,  P.  W.  (2022). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  Dalam  Perspektif  Islam  (Studi  Kasus  UMKM  Di Kabupaten Way Kanan) (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
Khair, M. N. (2021). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  di  KPP  Makassar  Barat). Universitas Muhammadiyah Makassar.
Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Temanggung tahun  2015. Skripsi – Program  Studi  Akuntansi.  Yogyakarta:  Universitas  Negeri Yogyakarta.
Agoes, S. (2014). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh. Akuntan Publik. Edisi ke, 4.
Muslimah,  I.  N.  (2020).  Pengaruh  Persepsi  Kemudahan  dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Variabel  Intervening  Kepuasan  Wajib  Pajak. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1), 86-96.
Mandowally,  B.  M.,  Allolayuk,  T.,  &  Matani,  C.  D.  (2020).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan, Pelayanan  Fiskus  Dan  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 15(1), 46-56.
Siamena,  E.,  Sabijono,  H.,  &  Warongan,  J.  D.  (2017).  Pengaruh  sanksi  perpajakan  dan kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2).
Halino, R., Darmayanti, Y., & Hamdi,  M. (2017). Pengaruh Tax  Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Terdaftar  dI  KPP  Pratama  Padang). Abstract  of  Undergraduate  Research,  Faculty  of Economics, Bung Hatta University, 11(1).
Rustandi,  R.,  &  Yuniati,  Y.  (2022).  Pengaruh  Pengungkapan  Pajak  Sukarela  Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Garut. Jurnal  Ilmiah  Manajemen,  Ekonomi,  & Akuntansi (MEA), 6(3), 1626-1637.
Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dimoderasi  Budaya  Bugis  Makassar  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Makassar Selatan. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 1(2), 78-93.
Alfiona,  M.,  &  Fajriana,  I.  (2023,  April).  Pengaruh  Program  Pengungkapan  Sukarela  dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In MDP Student Conference (Vol. 2, No. 2, pp. 243-249).
Imelda,  S.,  &  Wibowo,  D.  H.  (2022).  Pengaruh  Program  Pengungkapan  Sukarela  (Tax Amnesty Jilid Ii) Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Jakarta Menteng Satu). Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 5(2), 41-47.
Pemoderasi,  S.  P.  S.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(2), 145-153.
Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(1), 199-208.