ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANGLI DALAM UPAYA MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN KONSERVASI ALAM
I Kadek Dede Junaedy 1 , I Wayan Sedia 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai Email : dedejunaedy55@gmail.com
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta;
Email : wayansedia11@gmail.com
Abstrak - Bangli merupakan surga tersembunyinya Bali. Memiliki sumber daya alam yang  melimpah  dengan  didukung  sumber  daya  yang  unggul.  Kabupaten  Bangli merupakan salah satu kabupaten di Bali yang kaya akan peninggalan tradisi budaya dan arkeologi. Jauh sebelum perkembangan Bali seperti ini, Bangli telah menjadi pusat-pusat peradaban  masyarakat  pada  masa  itu.  Bangli  terkenal  akan  banyak  tempat  destinasi wisatanya yang mana salah satu tempat yang selalu menjadi destinasi incaran baik wisata lokal maupun wisata mancanegara yakni Taman Wisata Alam Gunung Batur. Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan mengenai analisis kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Bangli dalam Upaya  menuju  pembangunan  berkelanjutan  dan  konservasi  alam  khususnya  di Taman Wisata Alam  Gunung  Batur.  Perlindungan  dan  Pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan hukum.  Sesuai  dengan  aturan  yang  termuat  dalam  Peraturan  Undang-Undang perlindungan  dan  pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Nomor  32  Tahun  2009  diharapkan Masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  tetap  ikut  terlibat  dalam  menjaga  lingkungan hidup dalam upaya pembangunan berkelanjutan serta konservasi alam khususnya pada Taman Wisata Alam Gunung Batur yang ada di Kabupaten Bangli agar tetap ajeg dan lestari senantiasa tetap menjadi daya tarik wisatawan.
Kata kunci : kebijakan, perlindungan, lingkungan hidup
Abstract - Bangli is Bali's hidden paradise. Has abundant natural resources supported by  superior  resources.  Bangli  Regency  is  one  of  the  districts  in  Bali  which  is  rich  in cultural  and  archaeological  heritage.  Long  before  the  development  of  Bali  like  this, Bangli had become the centers of social civilization at that time. Bangli is famous for its many tourist destinations, one of which is always a sought after destination for both local and foreign tourists, namely the Mount Batur Nature Tourism Park. Based on several things  that  have  been  explained  previously,  the  author  will  discuss  the  analysis  of environmental  protection  policies  in  Bangli  Regency  in  an  effort  towards  sustainable development  and  nature  conservation,  especially  in  the  Mount  Batur  Nature  Tourism Park. Environmental protection and management is a systematic and integrated effort carried  out  to  preserve  the  function  of  the  environment  and  prevent  pollution  and/or damage  to  life  which  includes  planning,  utilization,  control,  maintenance,  supervision and  law  enforcement.  In  accordance  with  the  rules  contained  in  the  Environmental
Protection and Management Law Number 32 of 2009, it is hoped that the community and stakeholders will remain involved in protecting the environment in efforts for sustainable development  and  nature  conservation,  especially  at  the  Mount  Batur  Nature  Tourism Park in Bangli Regency. so that it remains stable and sustainable and always remains an attraction for tourists.
Keywords : Policy, Protection, Environment

## I.  Pendahuluan
Kondisi  lingkungan  saat  ini semakin  memprihatinkan,  hal  ini  dipicu oleh  ulah  manusia  yang  mengeksploitasi sumber  daya  alam  dan  lingkungan  tanpa batas  dan  berlebihan.  Berkaitan  dengan perilaku manusia terhadap kondisi sumber daya  alam  dan  lingkungan  yang cenderung  tidak  peduli,  maka  mengubah perilaku manusia menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis lingkungan.
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai suatu  landasan  konstitusional  dalam penyelenggaraan  kehidupan  kenegaraan memberikan  garis  dan  batas  ketentuan yang  jelas  dan  tegas,  sebagaimana  dapat dilihat  didalam  ketentuan  Pasal  33 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Berdasarkan ketentuan  pasal  tersebut,  Pembangunan Nasional Indonesia harus menitikberatkan kepada pembangunan kualitas kehidupan manusia  yang  berlandaskan  kepada konsep pembangunan berwawasan lingkungan,  dengan  maksud  bahwa pembangunan dilaksanakan ersebut,selain memanfaatkan  sumber-sumber  kekayaan
1 Hasni,  2013, Hukum  Penataan  Ruang dan Penatagunaan Tanah (dalam konteks UUPA-
alam seoptimal mungkin juga diupayakan sedapat mungkin memerhatikan
kelestarian lingkungan hidup. 1
Lingkungan  adalah  suatu  tempat dimana  makhluk  hidup  tinggal,  mencari, danmemiliki  budaya  yang  mana  terkait secara  timbal  balik  dengan  keberadaan makhluk  hidup  yang  menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang  lebih  kompleks  dan  riil.  Menurut Elly M. Setiadi bahwa lingkungan hidup adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk  di  dalamnya  manusia  dan perilakunya. Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan  dari  ekosistem  atau  sistem ekologi. Ekosistem adalah satuan kehidupan  yang  terdiri  atas  suatu komunitas  makhluk  hidup  (dari  berbagai jenis)  dengan  berbagai  benda  mati  yang membentuk suatu sistem.
Jumlah penduduk yang meningkat berdampak pada kebutuhan lahan, seperti pemukiman, industri, jasa sehingga terjadi alih  fungsi  lahan.  Pembangunan  di Indonesia  khususnya  dibeberapa  wilayah tertentu harus memiliki suatu perencanaan atau  konsep  tata  ruang.  Konsep  tersebut
UUPR-UUPPLH ),  edisi  ketiga  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, h. 20
sebagai  arahan  dan  pedoman  dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk yang berada diperkotaan, memiliki hak untuk menikmati  lingkungan  yang  sehat  dan asri.Hal ini sesuai dengan Pasal 28H ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasal tersebut  menegaskan  bahwa:  “Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan  sehat  serta  memperoleh  pelayanan kesehatan”.
Pembangunan  pada  hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi,  baik  dimensi  sosial,  ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)/ Sustainable  Development  Goals (SDGs)
adalah  pembangunan  yang  menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat  secara  berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan  yang  menjamin  keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga  peningkatan  kualitas  hidup  dari satu  generasi  ke  generasi  berikutnya. TPB/SDGs  merupakan  komitmen  global
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 huruf g.
dan  nasional  dalam  upaya  untuk menyejahterakan  masyarakat  mencakup 17  tujuan,  yaitu:  Tanpa  Kemiskinan,
Tanpa  Kelaparan,  Kehidupan  Sehat  dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender ,  Air  Bersih  dan Sanitasi  Layak,  Energi  Bersih  dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan  Ekonomi,  Industri,  Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya
Kesenjangan, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan,  Konsumsi  dan  Produksi yang  Bertanggung  Jawab,  Penanganan Perubahan  Iklim,  Ekosistem  Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Peraturan  Undang  –  Undang Nomor 32  Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup pada Pasal 3  huruf  g  menjelaskan  “Menjamin pemenuhan  dan  peerlindungan  ha  katas lingkungan  hidup  sebagai  dari  hak  asasi manusia.” 2
Bangli merupakan surga tersembunyinya  Bali.  Memiliki  sumber daya  alam  yang  melimpah  dengan didukung  sumber  daya  yang  unggul. Kabupaten  Bangli  merupakan  salah  satu kabupaten  di  Bali  yang  kaya  akan peninggalan tradisi budaya dan arkeologi. Jauh sebelum perkembangan Bali seperti ini,  Bangli  telah  menjadi  pusat-pusat peradaban  masyarakat  pada  masa  itu. Pada  masa  pra  sejarah,  berbagai
peninggalan  arkeologis  ditemukan  di wilayah Bangli. 3
Bangli  terkenal  akan  banyak tempat  destinasi  wisatanya  yang  mana salah  satu  tempat  yang  selalu  menjadi destinasi  incaran  baik  wisata  lokal maupun wisata mancanegara yakni Taman Wisata Alam Gunung Batur. Berdasarkan beberapa  hal  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  penulis  akan  melakukan pembahasan mengenai analisis kebijakan perlindungan  lingkungan  hidup  di Kabupaten  Bangli  dalam  Upaya  menuju pembangunan
berkelanjutan dan konservasi  alam  khususnya  di  Taman Wisata Alam Gunung Batur.

## II.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di kabupaten Bangli karena diketahui bangli banyak  memiliki  potensi  sumberdaya alam  yang  dapat  menjadi  unggulan pariwisata,  peternakan,  pertanian  dan pengelolaan lainnya. Peneitian menggunakan  metode  deskriftif  dengan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul  berbentuk  kata  –  kata  atau gambar sehingga tidak menekankan pada penggunaan  angka.  Data  yang  sudah terkumpul  setelah  dianalisis  selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami orang lain. 4
III.  Pembahasan
3 Buku  ProfilKabupaten  Bangli  Tahun 2023, h.6
4 Sugiyono,  2020, Metode  Penelitian
Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif

## Analisis  Kebiijakan  Perlindungan
Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bangli Dalam  Upaya  Menuju  Pembangunan Berkelanjutan  Dan  Konservasi  Alam Khususnya  Di  Taman  Wisata  Alam Gunung Batur.
Perlindungan  dan  Pengelolaan lingkungan hidup adalah Upaya sistematis dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau  kerusakan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta  makhluk  hidup  lainnya.  Menurut Emil  Salim  (1979)  mengatakan  bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai  segala  benda,  kondisi,  keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang  kita  tempati  dan  mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Berdasarkan  Pasal  1  UU  32  Tahun  2009 Tentang PPLH, Lingkungan hidup adalah kesatuan  ruang  dengan  semua  benda, daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup, termasuk  manusia  dan  perilakunya  yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
dan R&D). Cetakan ke-22, Bandung, CV.Alfabeta, h.7
kesejahteraan  manusia  serta  makhluk hidup lainnya. Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya termasuk binatang  tidaklah  merusak,  mencemari, atau  menguras  lingkungan.  Manusia seharusnyaberusaha  dengan  segala  daya dan dana agar lingkungan yang sehat  dan serasi tetap terpelihara bahkan meningkta menjadi  lebih  baik  dan  lebih  indah. Kerusakan  sudah  terjadi  hendaknya segera  diperbaiki  sebelum  keadaan bertanbah parah.
Salah  satu  upayanya  adalah pemaksaan dan imbauan  kepada anggota masyarakat  agar  menjaga,  memelihara lingkungan  yang  baik  dan  sehat  serta lestari. Untuk pemaksaan dan imbauan ini diperlukan penciptaan perangkat peraturan hokum yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakannya yang baik  pula.  Dalam  menerapkan  dan menegakkan hokum lingkungan diperlukan  pula  pelaksana  dan  penegak hukum yang cakap,  jujur dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri atau golongannya. Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah  lingkungan  khsusunya  yang disebabkan oleh ulah manusia. Kerusakan lingkungan  atau  menurunnya  mutu lingkungan kadang juga disebabkan oleh bencana  alam  yang  sangat  dahsyat,
misalnya tsunami aceh yang menewaskan ratusan ribu orang.
Masalah lingkungan bagi manusia dapat  dilihat  dari  segi  menurunnya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan menyangkut  nilai  lingkungan  untuk kesehatan, kesejahteraan dan ketentraman manusia.  Hilang  dan  berkurangnya  nilai lingkungan karena  pemanfaatan  tertentu oleh  manusia.  Menurut  Drupsteen,
masalah lingkungan merupakan merupakan kemunduran kualitas lingkungan. Atau dengan kata lain, bahwa masalah  lingkungan  yang  menyangkut gangguan  terhadap  lingkungan  antara manusia  dan  lingkungan  bentuknya nerupa  pencemaran,  pengurasan  dan perisakan lingkungan.
Dilihat  dari  fungsinya,  hukum lingkungan  berisi  kaidah-kaidah  tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya,  langsung  atau  tidak langsung.  Secara  langsung  kepada masyarakat, hukum lingkungan berisi apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung, adalah memberikan landasan bagi yang berwenang  untuk  memberikan  kaidah keoada masyarakat. Dampak negatif dari menurunnya  kualitas  lingkungan  hidup baik  karena  terjadinya  pencemaran  atau terkurasnya sda adalah timbulnya ancaman  atau  dampak  negatif  terhadap kesehatan,  menurunnya  nilai  estetika, kerugian  ekonomi  dan  terganggunya sistem alami.
1.   Kesehatan
Dampak  pencemaran  lingkungan
seringkali  baru  dirasakan  oleh  manusia setelah  beberapa  tahun  atau  bahkan puluhan  tahun  sejak  dimasukkan  zat  ke dalam  lingkungan hidup.  Zat-zat  kimia tertentu  memerlukan  proses  akumulasi hingga  sampai  waktu  tertentu,  dan dampaknya baru dirasakan oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran lingkungan  seringkali  menganung  resiko terhadap kesehatan manusia. Misal kasus pencemaran sungai kibat limbah merkuri yang berasal dari kegiatan tambang emas.
2.  Estetika
Setia  orang  mengharapkan  dapat menikmati  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat  tidan  sekedar  bebas  dari pencemaran  yang  dapat  membahayakan kesehatan tapi dapat merusak estetika atau keindahan dari lingkungan tempat tinggak mereka.  Misalnya  kebersihan,  bau sampah,  kebisingan  atau  kabut  yang masuk ke dalam pemukiman mereka
3.  Kerugian ekonomi
Pencemaran  lingkungan  hidup dapat  menimbulkan  kerugian  ekonomi masyarakat  berupa  biaya  pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya pengobatan  atau  bahkan  hilangnya  mata pencaharian.  Misalnya  nelayan  dapat kehilangan  mata  pencahariannya  akibat sungai  yang  tercemar.  Petani  karena sawahnya rusak akibat zat pencemar, laut, danau  atau  pantaiyang  tercemat  tidak layak digunakan untuk rekreasi.
4.  Terganggunya ekosistem alami
Terganggunya  ekosistem  alami karena  kegiataan  manusia.  Misalnya,
penebangan pohon dapat mengubah iklim global,  terjadinya  kekeringan  dan  badai. Penggundulan  hutan  dalam  jumlah besar secara tidak bijaksana dapat menimbulkan gurun pasir atau memperluas gurun pasir.
Pembangunan  yang  dilakukan oleh  bangsa  Indonesia  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan,  disatu  pihak  menghadapi permaslahan jumlah penduduk yang besar dengan  tingkat  petambahan  yang  tinggi, dilain  pihak  sumber  daya  alam  yang terbatas.  Umat  manusia  mempunyai kapasitas untuk menjadikan pembangunan ini  berkelanjutan.  Pembanagunan  yang berkelanjutan  adalah  pembangunan  yang dapat  memenuhi  kebutuhan  saat  ini dengan mengindahkan kemampuan generasi  mendatang  dalam  mencukupi kebutuhannya.  Proses  pembangunan berkelanjutan  bertumpu  pada  3  (tiga) faktor antara lain:
1. Kondisi sumber daya alam
SDA yang dapat menopang proses pembangunan  secara  berkelanjutan  perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. SDA yang  dapat  diperbaharui  seperti  kayu, tumbuh-tumbuhan, dll perlu diolah sesuai dalam  batas  kemampuan  pulihnya.  SDA yang  tidak  dapat  diperbaharui  seperti batubara,  bahan  tambang,  minyak  bumi, pemanfaatannya  perlu  dilakukan  secara efisien  serta  perlu  mengembangkan teknologi  yang  mampu  mensubstitusi bahan substansinya.
2.   Kualitas Lingkungan
Antara  lingkungan  dan  sumer  daya  alam terdapat  hubugan  timbal  balik  yang  erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang dapat menopang pembangunan yang berkualitas.
3.  Faktor  Kependudukan  adalah  unsur yang menjadi modal dasar pembangunan.
Mengingat  ketiga  factor  diatas, maka  upaya  pembangunan  berwawasan lingkungan  harus  dilakukan  dengan konsisten  dengan  tujuan  utk  memelihara keutuhan  fungsi  tatanan  lingkungn.  Hal itu  dilakukan  agar  sumber  daya  alam dapat  secara  berlanjut  menopang  proses pembangunan  secara  terus  menerus  dari generasi ke generasi, untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
TWA  atau  Taman  Wisata  Alam adalah wilayah konservasi yang dibentuk dan  bertujuan  digunakan  sebagai  lokasi pariwisata,  pendidikan,  penelitian  dan pelestarian  kebudayaan.  Lokasi  TWA umumnya  terletak  di  dalam  kawasan konservasi sehingga pengelolaan wilayah ini  dilakukan  seiring  dengan  prinsip konservasi  dan  perlindungan  alam. Pemanfaatan  kawasan  konservasi  Taman Wisata  Alam  di  atur  oleh  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 (PP RI No 36, 2010) Tentang Pengusahaan  Pariwisata  Alam  Di  Suaka Margasatwa,  Taman  Nasional,  Taman Hutan  Raya,  Taman  Wisata  Alam , dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  Republik  Indonesian  Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 (Menteri  LHK  RI,  2019)  Tentang
Pengusahaan  Pariwisata  Alam  Di  Suaka Margasatwa,  Taman  Nasional,  Taman Hutan  Raya,  Dan  Taman  Wisata  Alam. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  36  Tahun  2010  memutuskan peraturan pemerintah tentang
pengusahaan  pariwisata  alam  di  suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Pemanfaatan Taman Wisata Alam di kawasan konservasi, seperti penyediaan sarana penunjang wisata dapat di lakukan dengan  adanya  perjanjian  kerjasama (PKS)  antara  Balai  Konservasi  Sumber Daya Alam (BKSDA) dengan pemerintah daerah  yang  di  atur  oleh  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-.  II/2014  tentang  Tata
Cara Kerjasama Penyelenggaraan. Dalam perjanjian  kerjasama  antara  BKSDA dengan pemerintah daerah terdapat pihak swasta yang bisa melakukan pengusahaan wisata  alam  di  ruang  yang  sudah  di sediakan seperti blok pemanfaatan ruang usaha  berdasarkan  desain  tapak  yang sudah di tetapkan oleh pengelola kawasan dalam ijin usaha sarana wisata alam.
Perencanaan lingkungan merupakan  spesialisasi  atau  titik  pusat perencanaan  kota  yang  menempatkan prioritas  utama  pada  berbagai  masalah lingkungan, mencakup, masalah penggunaan  lahan,  serta  kebijakan,  dan rancangan penggunannya.
Istilah wawasan  lingkungan  terutama  mengacu pada  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan kualitas sumber daya alam karena kaitannya  dengan  kondisi  manusia  dan lingkungan buatan, sudut pandang dalam
perencanaan  lingkungan  yang  modern biasanya  sangat  berpariasi  misalnya bergerak  dari  perolehan  sumber  daya  ke proteksi lingkungan atau dari lingkungan sebagai  sebagai  suatu  yang  penuh  resiko menjadi  lingkungan  sebagai  suatu  yang dapat  menunjang  kehidupan  manusia. Lebih  lanjut,  perencanaan  lingkungan tidak memberikan prioritas pada lingkungan  alami  maupun  lingkungan buatan.  Akan  tetapi  biasanya  berkaitan dengan  masalah-masalah  yang  muncul dari interaksi antar keduannya. 5
Pelaksanaan  tata  ruang  kota  mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Penataan  Ruang  yang  dirasa  lebih  luwes ( fleksible ),  karena  lebih  mendasarkan pada  kecenderungan  yang  terjadi,  dan setiap 5 (lima) tahun di evaluasi dan bila terjadi  penyimpangan  dapat  direvisi kembali.  Namun  dengan  tidak  adanya sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang kota ini menunjukkan pula adanya ketidak  pastian  dari  rencana  tata  ruang kota  yang  telah  ditetapkan  sebagai peraturan daerah tersebut.
Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor 15  Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,
rencana penataan ruang dibedakan dalam Rencana  Umum  Tata  Ruang  Kota,  yang merupakan  rencana  jangka  panjang; Rencana Detail Tata Ruang Kota, sebagai rencana  jangka  menengah,  dan  Rencana Teknis  Tata  Ruang  Kota,  untuk  jangka pendek.  Ketiga  jenis  tata  ruang  kota
5 Zulfie  Syarief,  2000, Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan
tersebut disajikan dalam bentuk peta-peta dan gambar-gambar yang sudah pasti akan di  bangun  sesuai  dengan  tata  ruang. Perencanaan  merupakan  bagian  dari hukum  sehingga  tunduk  pada  norma- norma hukum tertutama hukum administrasi.  Dalam  rangka  perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah sesuai dengan asas dalam penyusunan rencana tersebut berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi  kinerja  pembangunan  yang terkait  dengan  fungsi  dan  tanggung jawabnya.
Pembangunan yang berbasis lingkungan  dan  berkelanjutan  pada dasarnya  merupakan  konsep  dasar pembangunan yang bertujuan menselaraskan langkah-langkah pembangunan dengan upaya-upaya pencegahan  kerusakan  lingkungan,  guna menjamin  pelestarian  fungsi  lingkungan. Perkembangan  kota  yang  sangat  besar, hampir tak terkendali, telah menimbulkan berbagai dampak pada kondisi psikologis manusia  maupun  lingkungan  (I  Nyoman Mangku Suryana, 2022).
Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,  maka  pemerintah  daerah berusaha  melaksanakan  pembangunan ekonomi  daerah  yang  lebih  baik.  Secara logis  dengan  sendirinya  pengembangan berbagai kegiatan ekonomi akan mempertimbangkan  ruang  (lahan)  yang secara  ekonomis  strategis.  Manusia
Permukiman  bagi  Masyarakat  Berpendapatan Rendah, USU Press, Medan, hlm. 13-14
sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi tidak dapat dipungkiri lagi akan sangat membutuhkan ruang dalam rangka melakukan  kegiatan  ekonomi  untuk kelangsungan  hidupnya.  Sementara  itu ruang  sifatnya  terbatas  dan  jumlahnya relatif  tetap,  di  sisi  lain  perkembangan penduduk  dan  aktivitas  manusia  sebagai makhluk  ekonomi  yang  memerlukan ketersediaan ruang senantiasa berkembang  setiap  hari. 6 Ruang  sendiri memiliki pengertian sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2007, yakni:
“Ruang  adalah  wadah  yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,  termasuk  ruang  di  dalam  bumi sebagai  satu  kesatuan  wilayah,  tempat manusia  dan  makhluk  hidup  lain  hidup, melakukan  kegiatan,  dan  memelihara kelangsungan hidupnya”.
Masyarakat  sebagai  pelaku  usaha yang  melaksanakan  kegiatan  ekonomi adalah pihak yang sangat berperan dalam membangun pertumbuhan ekonomi suatu daerah  dengan  memanfaatkan  ruang. Kegiatan  ekonomi  masyarakat  yang memanfaatkan  ruang  harus  diimbangi oleh  pemerintah  daerah  yang  berperan
sebagai pengatur dan penertib pemanfaatan  ruang  dengan  merumuskan berbagai kebijakan dan pedoman penataan ruang  daerah.  Sebagaimana  dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 26 Tahun 2007 bahwa:
6 Djoko  Sujarto,  2003, Sektor  Swasta Mitra  Dalam  Pembangunan  Kita,  Bandung: Seminar  Nasional  Peranan  Swasta  Dalam
“Penataan  Ruang  adalah  suatu sistem  proses  perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian pemanfaatan ruang”.
Berdasarkan  penjelasan  umum dari UU No. 26 Tahun 2007, bahwa ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal  batas  wilayah.  Namun,  untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan  berlandaskan  Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan  ruang  menuntut  kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi  menjaga  keselarasan,  keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan
antardaerah,  antar  pusat  dan  daerah, antarsektor, dan antar pemangku kepentingan. Penyelenggaraan  penataan  ruang daerah harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan  memperhatikan  faktor  ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No.  32  Tahun  2009,  bahwa  lingkungan hidup dalam hal ini kesatuan ruang harus dilindungi  dan  dikelola  dengan  upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi  lingkungan  hidup  tersebut  dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup melalui upaya perencanaan, pemanfaatan,
Penataan Ruang  Arsitektur , Unpar dan Departemen Pekerjaan Umum, hlm. 126.
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang  berkembang  terhadap  pentingnya penataan ruang mengharuskan penyelenggaraan  penataan  ruang  yang transparan, efektif, dan partisipatif. Sebagaimana halnya diatur dalam Pasal  3  UU  No.  26  tahun  2007,  bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan  untuk  mewujudkan  ruang wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan  Nusantara  dan  Ketahanan Nasional dengan:
a. Terwujudnya  keharmonisan  antara lingkungan  alam  dan  lingkungan buatan;
b. Terwujudnya  keterpaduan  dalam penggunaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. Terwujudnya  perlindungan  fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dalam  UU  No.  26  Tahun  2007,
penataan ruang didasarkan pada beberapa pendekatan sistem, diantaranya:
a. Penataan  ruang  dengan  pendekatan fungsi  utama  kawasan,  terdiri  dari penataan  ruang  kawasan  lindung  dan penataan  ruang  kawasan  budi  daya.
Dalam Pasal 1 UU No. 26 Tahun 2007 dijelaskan  bahwa  kawasan  lindung adalah  wilayah  yang  ditetapkan dengan  fungsi  utama  melindungi kelestarian  lingkungan  hidup  yang
mencakup  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  buatan.  Sedangkan pengertian  dari  kawasan  budi  daya adalah  wilayah  yang  ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi  sumber  daya  alam,  sumber daya  manusia,  dan  sumber  daya buatan.
b. Penataan  ruang  dengan  pendekatan nilai  strategis  kawasan,  dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan
pembangunan  nilai  srategis  kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan  yang  berhasil  guna, berdaya  guna,  dan  berkelanjutan. Penetapan  kawasan  strategis  pada setiap  jenjang  wilayah  administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting  terhadap  kedaulatan  negara, pertahanan,  keamanan,  ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan,  dapat  berlaku  untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi,  dan  kabupaten/kota,  diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas,
dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.
c. Penataan  ruang  dengan  pendekatan kegiatan  utama  kawasan  terdiri  dari penataan  ruang  kawasan  perdesaan dan penataan ruang kawasan perkotaan. Kawasan perdesaan adalah wilayah  yang  mempunyai  kegiatan utama
pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan  fungsi  kawasan  sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan  sosial,  dan  kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan perkotaan  adalah  wilayah  yang mempunya  kegiatan  utama  bukan pertanian  dengan  susunan  fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,  pemusatan  dan  distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan  sosial,  dan  kegiatan ekonomi. d. Penataan  ruang  dengan  pendekatan wilayah administratif berkaitan dengan  kebijakan  otonomi  daerah,
dimana  wewenang  penyelenggaraan penataan  ruang  oleh  Pemerintah  dan pemerintah  daerah  yang  mencakup kegiatan  pengaturan,  pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan  ruang,  didasarkan  pada pendekatan  wilayah  dengan  batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan  wilayah  administratif tersebut,  penataan  ruang  seluruh wilayah Indonesia terdiri atas wilayah nasional,  wilayah  provinsi,  wilayah kabupaten,  dan  wilayah  kota,  yang setiap  wilayah  tersebut  merupakan subsistem  ruang  menurut  batasan administratif.
Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  penyelenggaraan penataan ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007  adalah  kegiatan  yang  meliputi pengaturan, pembinaan, perencanaan tata ruang,  pemanfaatan  ruang,  pengendalian
pemanfaatan  ruang,  dan  pengawasan pemanfaatan ruang. Pengaturan mengenai berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan penataan  ruang  tersebut  diatur  lebih terperinci dalam penjelasan umum PP No. 15  Tahun  2010.  Adapun  maksud  dari kegiatan-kegiatan tersebut, yakni:
a. Pengaturan  penataan  ruang,  adalah upaya  pembentukan  landasan  hukum bagi  Pemerintah,  pemerintah  daerah, dan  masyarakat  dalam  penataan ruang;
b. Pembinaan  penataan  ruang,  adalah upaya  untuk  meningkatkan  kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah, dan masyarakat;
c. Pelaksanaan  perencanaan  tata  ruang, adalah suatu proses untuk menentukan struktur  ruang  dan  pola  ruang  yang meliputi  penyusunan  dan  penetapan rencana tata ruang;
d. Pelaksanaan  pemanfaatan  ruang, adalah  upaya  untuk  mewujudkan struktur  ruang  dan  pola  ruang  sesuai dengan  rencana  tata  ruang  melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan  ruang,  adalah  upaya untuk  mewujudkan  tertib  tata  ruang;
dan
f. Pengawasan  penataan  ruang,  adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pengendalian  pemanfaatan  ruang merupakan kegiatan yang sangat penting
dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang daerah. Dengan diselenggarakannya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang,  maka  pemanfaatan  ruang  dapat dilakukan  sesuai  dengan  rencana  tata ruang.  Sebagaimana  halnya  diatur  dalam Pasal  35  UU  No.  26  Tahun  2007, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: a. Peraturan zonasi, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan  ruang  dan  unsur-unsur pengendalian  yang  disusun  untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana  rinci  tata  ruang.  Peraturan zonasi  berisi  ketentuan  yang  harus, boleh,  dan  tidak  boleh  dilaksanakan pada  zona  pemanfaatan  ruang  yang dapat  terdiri  atas  ketentuan  tentang amplop  ruang  (koefisien  dasar  ruang hijau,  koefisien  dasar  bangunan, koefisien  lantai  bangunan,  dan  garis sempadan  bangunan),  penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk
mewujudkan  ruang  yang  aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
b. Perizinan,  merupakan  perizinan  yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  harus  dimiliki sebelum  pelaksanaan  pemanfaatan ruang.  Izin  dimaksud  adalah  izin lokasi/fungsi  ruang,  amplop  ruang, dan kualitas ruang; dan
c. Pemberian  insentif  dan  disinsentif. Dalam  pelaksanaan  pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan  rencana  tata  ruang  wilayah
dapat  diberikan  insentif  dan/atau disinsentif  oleh  pemerintah  daerah. Insentif  merupakan  perangkat  atau upaya  untuk  memberikan  imbalan terhadap  pelaksanaan  kegiatan  yang sejalan  dengan  rencana  tata  ruang.
Sedangkan  disinsentif  merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi  kegiatan  yang  tidak sejalanm dengan rencana tata ruang. d. Pengenaan sanksi, merupakan tindakan  penertiban  yang  dilakukan terhadap  pemanfaatan  ruang  yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
Selanjutnya  UU  No.  26  Tahun 2007  mengatur  bahwa  penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah  dan  pemerintah  daerah dengan  melibatkan  peran  masyarakat. Peran  masyarakat  merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam  penataan  ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah  untuk  kepentingan  seluruh masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terwujudnya ruang wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Sebagaimana Pasal 60 UU No. 26 Tahun 2007 diatur bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a. Mengetahui rencana tata ruang;
b. Menikmati  pertambahan  nilai  ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. Memperoleh  penggantian  yang  layak atas  kerugian  yang  timbul  akibat pelaksanaan  kegiatan  pembangunan
yang  sesuai  dengan  rencana  tata ruang;
d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang  terhadap  pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan  penghentian  pembangunan  yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang, dan
f. Mengajukan  gugatan  ganti  kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang  izin  apabila  kegiatan pembangunan  yang  tidak  sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Peran masyarakat dapat dilakukan secara  aktif  dan  pasif.  Peran  aktif dilaksanakan secara langsung, baik secara perseorangan  maupun  kelompok,  yang secara  sadar  ikut  membantu  program pemerintah  dengan  inisiatif  dan  kreasi mau  melibatkan  diri  dalam  melestarikan kawasan,  pemanfaatan,  perlindungan kawasan, kegiatan pengusahaan
pariwisata  atau  melalui  pembinaan  rasa ikut  memiliki  dikalangan  masyarakat. Peran serta yang dapat mengganggu atau merusak  lingkungan  alam  di  sekitar kawasan. 7 Sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup menyatakan bahwa “Kelompok lingkungan  hidup  dilakukan  dengan 7 Gede  Richo  dan  Widhiastini,  2022,
Implementasi Collaborative
Governance Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung
Batur Bukit Payang Kintamani Bangli, Jurnal Ilmu
melibatkan  masyarakat  dan  pemangku kepentingan.” 8

## IV. Simpulan
Perlindungan  dan  Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau  kerusakan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sesuai dengan aturan yang termuat dalam Peraturan Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 diharapkan  Masyarakat  dan  pemangku kepentingan  tetap  ikut  terlibat  dalam menjaga  lingkungan  hidup  dalam  upaya pembangunan berkelanjutan serta konservasi  alam  khususnya  pada  Taman Wisata Alam  Gunung  Batur  yang  ada  di Kabupaten  Bangli  agar  tetap  ajeg  dan Lestari senantiasa tetap menjadi daya tarik wisatawan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasni, 2013, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan  Tanah  (dalam konteks  UUPA-UUPR-UUPPLH ), edisi  ketiga  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Sugiyono,  2020, Metode  Penelitian
Pendidikan (Pendekatan
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D).
Administrasi  Publik  Vol.4  Nomor  1  Juli  2022, h.280
8 Undang-Undang  Lingkungan  Hidup, pasal 18.
E-ISSN: 2723-5572 Cetakan ke-22, Bandung, CV.Alfabeta. Zulfie Syarief, 2000, Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan  Rendah, USU
Press, Medan. Djoko Sujarto, 2003, Sektor Swasta Mitra Dalam Pembangunan Kita, Bandung: Seminar Nasional Peranan Swasta Dalam Penataan Ruang  Arsitektur ,  Unpar  dan Departemen Pekerjaan Umum. Gede  Richo  dan  Widhiastini,  2022, Implementasi Collaborative
Governance  Pengelolaan  Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur
Bukit  Payang  Kintamani  Bangli,
Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik Vol.4 Nomor 1 Juli 2022. Suryana.I.N, Junaedy.I.K.D, Sumawidayani.N, 2022, Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan  Sempadan  Jurang  Di Obyek Wisata Penelokan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ,  Jurnal Widyanata Vol.  19
No. 2 Tahun 2022.