## KEMITRAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
Zulkarnaen *)
(Diterima 20 Agustus 2020, disetujui 07 September 2020 )

## Abstract
In  some  countries,  the  system  of  government  which  implemented  embrace  the teaching of the distribution of power, including Indonesia. However, the teachings of the  distribution  of  power  can  not  be  implemented  fully.  It  is  characterized  by  the presence of a wedge between the institutions of power with other power agencies. In certain  areas,  the executive  plays  functions  and  duties  as  a  legislative.  Likewise,  in other  fields,  legislative  plays  functions  and  duties  as  an  executive.  Wedge  between the duties and functions of executive with the duties and functions of the legislative is then  formed  a  partnership.  The  partnership  between  executive  institution  and legislative  institution  in  Indonesia  manifested  in  three  forms  of  partnership,  that partnership  in  shaping  legislation,  plan  budgets  and  revenue,  and  partnerships  in implementating government.
Keywords: Partnership, Executive and Legislative.

## Abstrak
Pada  beberapa  negara,  sistem  pemerintahan  yang  diimplementasikan  menganut ajaran distribution of power, termasuk Indonesia. Namun demikian, ajaran distribution of  power ini  tidak  dapat  diimplementasikan  sepenuhnya.  Hal  ini  ditandai  dengan dengan adanya irisan  antara  satu lembaga  kekuasaan dengan lembaga  kekuasaan lainnya.  Pada  bidang  tertentu,  lembaga  eksekutif  memerankan  fungsi  dan  tugas sebagai lembaga legislatif. Demikian pula sebliknya, pada bidang yang lain, lembaga legislatif  memerankan  fungsi  dan  tugas  sebagai  lembaga  eksekutif.  Irisan  antara tugas  dan  fungsi  lembaga  eksekutif  dengan  tugas  dan  fungsi  lembaga  legislatif  ini kemudian  membentuk  kemitraan  di  antara  keduanya.  Kemitraan  antara  lembaga eksekutif  dengan  lembaga  legislatif  di  Indonesia  terwujud  dalam  tiga  bentuk kemitraan,  yaitu  kemitraan  dalam  membentuk  undang-undang,  menyusun  rencana anggaran  dan  pendapatan  negara,  serta  kemitraan  dalam  menyelenggarakan pemerintahan.
Kata Kunci : Kemitraan, Eksekutif, dan Legislatif.
* Dosen Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh

## I.  Pendahuluan
Ketika  melakukan  pembahasan  tentang  hubungan  dan  kemitraan  antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain dalam sebuah negara, maka pembahasan  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari ajaran  pemisahan  kekuasaan atau  pembagian  kekuasaan.  Salah  satu  alasan  munculnya  ajaran  atau  teori  ini adalah  untuk  menghindari  terjadinya  tindakan  sewenang-wenang  dari  negara (penguasa)  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya,  yaitu  dengan  cara  tidak menyerahkan  kekuasaan  yang  ada  tersebut  kepada  satu  orang  atau  lembaga negara  tertentu  saja.  Kekuasaan  itu  harus  dibagi-bagikan  kepada  beberapa organ atau badan yang ada dalam negara tersebut. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya menghindari sentralisasi kekuasaan dalam satu lembaga atau organ saja. Menurut  Bagir  Manan  (1999:  10) hanya  dengan  mekanisme  “ checks  and balances ”  dapat  dicegah  masing-masing  cabang  kekuasaan  menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang.
Sebagai peletak dasar dari teori tentang pemisahan kekuasaan ini – yang kemudian  lebih  dikenal  sebagai Trias  Politica – adalah  John  Locke.  Menurut John  Locke,  agar  kekuasaan  yang  ada  dalam  sebuah  negara  tidak  tertumpuk atau  terkonsentrasi  pada  satu  tangan  (organ)  saja,  maka  harus  ditempatkan terpisah  ke  dalam  tiga  cabang  kekuasaan.  Ketiga  cabang  kekuasaan  tersebut adalah: (1) legislative power , yaitu cabang kekuasaan legislatif atau perundang- undangan;  (2) executive  power ,  yaitu  cabang  kekuasaan  eksekutif  untuk melaksanakan  sesuatu  mengenai  urusan  dalam  negeri,  yang  meliputi pemerintahan  (dalam  arti  sempit) dan peradilan;  dan  (3) federative  power ,  yaitu kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir-anasir asing (Soemantri, 1997: 74).
Pemikiran  John  Locke  tentang  pemisahan  kekuasaan  ini,  selanjutnya dikembangkan  lagi  oleh  Montesquieu.  Montesquieu  menyatakan  perlunya pemilahan  atau  pemisahan  badan  pemerintahan  ke  dalam  tiga  cabang kekuasaan,  yaitu,  (1) legislative  power ,  yaitu kekuasaan  untuk  membentuk undang-undang;  (2) executive  power ,  yaitu  kekuasaan  untuk  melaksanakan undang-undang, kekuasaan pemerintah; dan (3) judicial power , yaitu kekuasaan untuk mengadili atau kekuasaan peradilan (Soemantri, 1997: 75).
Menurut  Montesquieu,  kebebasan  politik  hanya  ada  di  negara-negara  di mana  kekuasaan  negara,  bersama  dengan  semua  fungsi  yang  berkaitan,  tidak berada pada tangan orang yang sama (Husein, 2004: 103). Sehubungan dengan itu, Montesquieu (1949: 162) mengatakan bahwa :
“… it  is  an  eternal  experience  that  any  man  who  is  given  power  tends  to abuse  it;  ho  does  so  until  he  encounters  limits…  In  order  to  avoid  the abuse of power, steps must be taken for power to limit power. ” (…adalah suatu pengalaman yang abadi bahwa orang yang diberi suatu kekuasaan cenderung  untuk  menyalahgunakannya;  ia  melakukannya  sampai  ia bertemu batasan- batasan…  Untuk  menghindari  penyalahgunaan kekusaan,  langkah-langkah  harus  diambil  agar  kekuasaan  membatasi kekuasaan).
Sebagai kesimpulan dari ajaran pemisahan kekuasaan model Montesquieu, dengan mengutip pendapatnya Kuntana Magnar (2006: 81) dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Pada hahekatnya ada tiga fungsi pemerintahan yang berbeda, legislatif, eksekutif dan yudisial.
2. Kekuasaan  melaksanakan  undang-undang  termasuk  kedalamnya kekuasaan untuk mengadili (eksekutif).
3. Kedudukan  ketiga  badan  pengelola  kekuasaan  pemerintahan  itu  sama dan satu sama lain terlepas/bebas.
Perkembangan  selanjutnya,  ternyata  ajaran  pemisahan  kekuasaan  ke dalam tiga lembaga seperti tersebut di atas sangat sulit dilaksanakan, sehingga timbul  beberapa  pendapat  yang  melakukan  bantahan  atau  keberatan  terhadap penerapan  ajaran  ini.  Menurut  Hans  Kelsen,  konsep  pemisahan  kekuasaan seperti  tersebut  di  atas  mendalilkan  bahwa  ketiga  bidang  kekuasaan  itu  dapat ditentukan sebagai tiga fungsi negara yang dikoordinasikan secara berbeda, dan bahkan dimungkinkan untuk menentukan batas-batas yang memisahkan masing- masing  fungsi  ini  dari  fungsi-fungsi  lainnya.  Namun  demikian,  dalil  ini  tidak dilahirkan  oleh  yudisial  fakta-fakta.  Karena  tidaklah  mungkin  untuk  menentukan batas-batas  yang  memisahkan  fungsi-fungsi  ini  satu  sama  lain,  karena perbedaan  antara  pembentukan  dan  penerapan  hukum  hanya  bersifat  relatif, sebagian  besar  tindakan  negara  secara  bersamaan  merupakan  tindakan-
tindakan  membentuk  dan  menerapkan  hukum.  Pembuatan  hukum  ini  tidak mungkin  diserahkan  kepada  satu  organ  dan  penerapan  hukum  kepada  organ lainnya dengan begitu terpisah sehingga tidak ada organ yang akan menjalankan kedua fungsi itu sekaligus (Somardi, 1995: 269). Selain itu, Utrecht (1960: 17) di dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara antara lain mengemukakan,  bahwa  tidaklah  mungkin  diadakan  suatu  pemisahan  mutlak sehingga antara masing-masing badan kenegaraan itu tidak ada lagi hubungan. Suatu  pembagian  kekuasaan  memang  perlu,  tetapi  pembagian  kekuasaan  itu tidak  boleh  menjadi  suatu  pemisahan  mutlak.  Di  tiap-tiap  negara,  badan-badan kenegaraan  yang  masing-masing  diberi  keuasaan  (funksi)  berlain-lainan,  yang satu dan yang lainnya perlulah saling mengawasi. Selanjutnya ia menambahkan keberatan  lainnya,  yaitu  bahwa  dalam  suatu  negara  hukum  modern (moderne rechtsstat )  ada  banyak  badan  kenegaraan  yang  diserahi  fungsi  lebih  dari  pada satu macam. Sehingga tidaklah mungkin diterima sebagai azas tetap bahwa tiap- tiap  badan  kenegaraan  itu  hanya  dapat  diserahi  satu  funksi  tertentu  saja (Utrecht, 1960: 17).
Pemisahan  secara  absolut  antara  cabang-cabang  kekuasaan  yang meniadakan  sistem  pengawasan  atau  keseimbangan  antara  cabang  kekuasaan yang  satu  dengan  yang  lainnya  dapat  menimbulkan  kesewenang-wenangan, sehingga diperlukan suatu mekanisme yang mengatur hubungan antara cabang- cabang kekuasaan itu, baik dalam rangka  menjalankan fungsi penyelenggaraan negara  maupun  dalam  rangka  pengawasan  satu  dengan  yang  lainnya. Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  maka  lahirlah  teori  modifikasi  atas  ajaran pemisahan  kekuasaan  yaitu  yang  dikenal  dengan  teori  Pembagian  Kekuasaan ( distribution of power ). Bagir Manan (1999: 9).
Terlepas  dari  berapa  jumlah  kekuasaan  atau  fungsi  negara  itu  harus dibagi  dan  bagaimana  kekuasaan-kekuasaan  itu  berhubungan,  namun  secara umum  konsep  pemisahan/pembagian  kekuasaan  itu  diterapkan  di  banyak negara,  termasuk  di  Indonesia.  Sekalipun,  dalam  tataran  implementasinya,  di antara  tugas  dan  fungsi  kekuasaan  satu  sama  lain  ditemukan  irisan,  terutaka pada  kekuasaan  eksekutif  dan  kekuasaan  legislatif.  Irisan  antara  kekuasaan
eksekutif  dan  kekuasaan  legislatif  tersebut,  pada  kondisi  tertentu,  membentuk menjadi sebuah kemitraan.
Sehubungan  dengan  itu,  tulisan  ini  akan  menganalisis  lebih  jauh  terkait dengan  kemitraan  yang  terbangun  antara  lembaga  eksekutif  dan  lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pentingnya kajian ini didasarkan pada  pemikiran  bahwa  Indonesia  tidak  menerapkan  ajaran distribution  of  power ini  secara  murni.  Pada  bidang  tertentu,  lembaga  eksekutif  memerankan  fungsi dan  tugas  sebagai  lembaga  legislatif.  Demikian  pula  sebaliknya,  pada  bidang yang  lain,  lembaga  legislatif  memerankan  fungsi  dan  tugas  sebagai  lembaga eksekutif. Untuk kajian kali ini, kemitraan antara lembaga eksekutif dan legislatif ini akan lebih difokuskan pada bentuk-bentuk kemitraannya.

## II.  Pembahasan

## 2.1.  Bentuk-Bentuk Kemitraan Eksekutif dan Legislatif
Dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dikenal  beberapa  lembaga negara  yang  masing-masing  mempunyai  kekuasaan  dalam  rangka menyelenggarakan  pemerintahan  negara.  Lembaga-lembaga  negara tersebut  terdiri  dari  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Presiden, Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD), Mahkamah  Agung  (MA),  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY). Masing-masing lembaga negara tersebut  mempunyai  tugas  masing-masing  yang  berbeda  satu  dengan lainnya.  Namun  demikian,  meskipun  mempunyai  tugas  yang  berbeda, lembaga-lembaga  negara  tersebut  tetap  merupakan  satu  kesatuan  yang saling terkait berdasarkan  prinsip cheks and balances.
Di  antara  lembaga-lembaga  negara  itu  yang  paling  bersentuhan  dan bahkan  berwujud  dalam  sebuah  kemitraan  adalah  lembaga  eksekutif  dan lembaga legislatif. Kedua lembaga negara ini dalam banyak hal bisa bekerja sama.  Untuk  melihat  persoalan  ini,  maka  akan  bisa  dilihat  dari  tugas  dan fungsi  dari  masing-masing  lembaga  negara  tersebut.  Ada  beberapa kemitraan  yang  dilaksanakan  antara  lembaga  eksekutif  dan  lembaga
legislatif,  yakni  membentuk  undang-undang,  menyusun  rencana  anggaran dan  pendapatan  negara,  serta  kemitraan  dalam  menyelenggarakan pemerintahan.
1. Kemitraan dalam Pembentukan Undang-Undangan
UUD  1945  tampak  menjelaskan  hubungan  di  antara  kedua lembaga  negara  ini  dalam  penyusunan  undang-undang.  Setelah perubahan  UUD  1945,  pemegang  kekuasaan  membentuk  undang- undang  menjadi  bergeser  dari  yang  semula  dipegang  oleh  lembaga eksekutuf  (Presiden)  kepada  lembaga  legislatif  (Dewan  Perwakilan Rakyat/  DPR).  Menurut  Pasal  5  (1)  UUD  1945  (sebelum  amandemen), Presiden  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang  dengan persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat”.  Hal  ini  berbeda  dengan ketentuan  yang  dimuat  dalam  Pasal  20  (1)  UUD  1945  (setelah amandemen), di mana Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk  undang-undang  (Magnar,  2006:  81).  Perubahan  pasal tersebut telah memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula  berada  di  tangan  lembaga  eksekutif  beralih  ke  tangan  legislatif (Huda, 2007: 104).
Perubahan  kedua  pasal  dalam  UUD  1945  itu  tidak  berarti  bahwa di antara kedua lembaga negara tersebut tidak ada lagi hubungan dalam hal  pembuatan  undang-undang.  Hal  ini  disebabkan  karena  perubahan hanya  terjadi  pada  perubahan  pemegang  kekuasaan  pembentukan undang-undang,  yang  tadinya  ada  pada  lembaga  eksekutif  sekarang beralih kepada lembaga legislatif. Namun demikian, proses pembahasan atau pembuatan undang-undang masih tetap melibatkan kedua lembaga negara  tersebut.  Bahkan,  pengesahan  undang-undang  pun  masih tampak ada keterkaitan di antara kedua lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan  ketentuan  Pasal  20  (2)  UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa “setiap  rancangan  undang-undang  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Presiden  untuk  mendapat  persetujuan  bersama”. Selanjutnya,  dalam  Pasal  20  (4)  ditentukan  bahwa  “Presiden
mengesahkan  rancangan  undang-undang  yang  telah  disetujui  bersama untuk  menjadi  undang- undang”.  Kemudian  Pasal  20  (5)  menegaskan, “dalam  hal  rancangan  undang-undang  yang  telah  disetujui  bersama tersebut  tidak  disahkan  oleh  Presiden  dalam  waktu  tiga  puluh  hari semenjak  rancangan  undang-undang  tersebut  disetujui,  rancangan undang-undang  tersebut  sah  menjadi  undang-undang  dan  wajib diundangkan”.
Kemitraan  lainnya  di  bidang  perundangan  ini,  bahwa  meskipun kekuasaan membentuk undang-undang ini telah beralih kepada lembaga legislatif,  tapi  UUD  1945  masih  memberikan  kesempatan  kepada lembaga  eksekutif  untuk  terlibat  dalam  pembuatan  undang-undang tersebut, yakni dengan diberikan kesempatan kepada lembaga eksekutif (Presiden)  untuk  mengusulkan  atau  mengajukan  rancangan  undang- undang.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  bunyi  ketentuan  Pasal  5  (1)  UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat”.  Selain  itu, berdasarkan  Pasal  22  UUD  1945,  Presiden  berhak  pula  untuk menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  undang-undang, yang materi muatannya setingkat dengan undang-undang, tetapi proses pembuatannya  langsung  dilakukan  oleh  presiden  sendiri,  karena kegentingan  yang  memaksa.  Keterlibatan  DPR  baru  terlihat  dalam persidangan  berikutnya  ketika  akan  memberikan  persetujuan  atau  tidak terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut.
Adapun  secara  lengkapnya  bunyi  ketentuan  Pasal  22  UUD  1945 adalah sebagai berikut:
Pasal 22 (1) Dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa, Presiden  berhak  menetapkan        peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pasal 22 (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam persidangan yang berikut. Pasal 22 (3) Jika  tidak  mendapat  persetujuan,  maka  peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Terkait dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, menurut Bagir  Manan  (2003:  21-23)  perubahan  yang  terjadi  tersebut  bertujuan untuk  memulihkan  kedudukan  DPR  sebagai  pemegang  kekuasaan legislatif  dan  dalam  rangka checks  and  balances. Sekalipun  ada perubahan  kekuasaan  namun  tidak  berarti  ada  pemisahan  kekuasaan ( separation  of  power )  antara  leembaga  legislatif  dengan  lembaga eksekutif  dalam  membentuk  undang-undang.  Yang  tampak,  yaitu pembagian  kekuasaan  ( distribution  of  power )  dan  menggambarkan  pula kekuasaan membentuk undang-undang dilakukan bersama-sama antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.
Masih  terkait  dengan  hal  tersebut,  Bagir  Manan  (2003:  20) mengemukakan,  dalam  setiap  sistem  ketatanegaraan,  kekuasaan membentuk undang-undang selalu berada pada badan perwakilan rakyat sebagai  pemegang  kekuasaan  legislatif.  Meskipun  dalam  praktek ternyata  pemegang  kekuasaan  eksekutif  melaksanakan  juga  fungsi mengatur  melalui  keikutsertaannya  dalam  membuat  undang-undang. Amerika  Serikat  pun  dikenal  sebagai  negara  yang  secara  konsekuen menganut  pemisahan  kekuasaan  antara  Presiden  (eksekutif)  dengan kongres  (legislatif),  eksekutif  tetap  terkait  dalam  pembuatan  undang- undang. Setiap rancangan undang-undang yang telah disetujui Congress memerlukan  tanda  tangan  Presiden.  Presiden  dapat  memberikan  Veto terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui congress.
Dengan  demikian,  tampak  jelas  bahwa  meskipun  dalam  hal pembuatan  undang-undang  ini  telah  terjadi  peralihan  kewenangan  dari lembaga eksekutif kepada lembaga legislatif, tapi dalam pelaksanaannya dalam  rangka  untuk  adanya checks  and  balances, UUD  1945  masih menganggap  perlu  adanya  keterlibatan  kedua  lembaga  negara  tersebut dalam proses pembuatannya.
Untuk  melaksanakan  undang-undang  yang  dihasilkan  bersama antara  lembaga  legislatif  dan  lembaga  eksekutif,  maka  berdasarkan
Nomor 2- September 2020
Pasal  5  (2)  UUD  1945,  lembaga  eksekutif  (Presiden)  diberikan kewenangan  untuk  mengeluarkan  peraturan  pemerintah  sebagai peraturan  pelaksanaannya.  Ketentuan  tersebut  jelas  menunjukkan adanya  keterkaitan  antara  lembaga  eksekutif  dan  lembaga  legislatif, karena  peraturan  pemerintah  meskipun  itu  dikeluarkan  oleh  Presiden, tapi  ditujukan  untuk  melaksanakan  sebuah  undang-undang  yang  nota bene adalah merupakan produk DPR.
Dengan demikian, meskipun lembaga eksekutif memiliki hak untuk mengajukan  rancangan  undang-undang,  hal  ini  tidak  berarti  bahwa lembaga  eksekutif  tetap  berkedudukan  sebagai  pemegang  kekuasaan membentuk undang-undang. Hak lembaga eksekutif tersebut (mengajukan  rancangan  undang-undang)  hanyalah  sekedar  memberi landasan  hukum  untuk  mengambil  prakarsa  dalam  mengatur  suatu kebijakan  umum  yang  harus  segera  dipenuhi,  sementara  lembaga legislatif sendiri belum siap dengan usul inisiatifnya.

## 2. Kemitraan dalam Penyusunan RAPBN
Sebagaimana  dimaklumi  bahwa  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan  negara ditetapkan  setiap  tahun  dengan  undang-undang  dan  dilaksanakan secara  terbuka  dan  bertanggungjawab  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Pada  prinsipnya  bahwa  fungsi  anggaran  ini merupakan  bagian  dari  fungsi  eksekutif,  (Bagir  Manan,  2003:  34) sehingga lembaga negara yang berwenang untuk menetapkan anggaran dan  belanja  negara  setiap  tahunnya  adalah  lembaga  eksekutif.  Namun demikian,  karena  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  ini  harus ditetapkan  dalam  bentuk  sebuah  undang-undang,  maka  dalam pembuatan  dan  pembahasannya  harus  dibahas  bersama-sama  oleh lembaga  eksekutif  dan  lembaga  legislatif.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  23  (2)  UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa “Rancangan  undang-undang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara diajukan  oleh  Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan  Perwakilan
Rakyat  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan Daerah”.  Dengan  demikian,  tanpa  adanya  persetujuan  dari  lembaga legislatif,  maka  rencana  anggaran  dan  pendapatan  belanja  negara tersebut  tidak  dapat  diberlakukan  sehingga  yang  dapat  dijalankan  oleh pemerintah  hanyalah  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang berlaku pada tahun sebelumnya.
Berdasar  pada  ketentuan  tersebut,  jelas  terlihat  bahwa  terdapat hubungan  yang  sangat  erat  dan  menentukan  antara  lembaga  eksekutif dan  lembaga  legislatif  agar  dapat  keluarnya  sebuah  undang-undang yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun. Hal ini terjadi karena meskipun pada prinsipnya hak anggaran ini merupakan  fungsi  lembaga  eksekutif,  tapi  tetap  perlu  adanya persetujuan  lembaga  legislatif,  karena  dengan  cara  seperti  itu  maka lembaga  legislatif  dapat  melakukan  kontrol  terhadap  penentuan  sumber pendapatan dan belanja negara (Bagir Manan, 2003: 34).

## 3. Kemitraan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Undang-undang  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)yang sudah dibuat bersama-sama antara lembaga eksekutif dan lembaga  legislatif  tersebut  untuk  selanjutnya  akan  dilaksanakan  oleh pemerintah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan.  Namun demikian,  dalam  pelaksanaan  tersebut  mungkin  saja  apa  yang  sudah ditetapkan  tersebut  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  tapi  mungkin juga  terjadi  beberapa  penyimpangan  dari  apa  yang  seharusnya. Sehubungan dengan itu, UUD 1945 dan UU Nomor 27 Tahun 2009 telah menugaskan  kepada  lembaga  legislatif  (DPR)  untuk  melaksanakan pengawasan  terhadap  pemerintah  dalam  menyelengarakan  tugasnya agar  tidak  menyimpang  dari  ketentuan  undang-undang  dan  APBN.  Hal ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  70  (3)  UU  Nomor  27  Tahun 2009  yang  menyebutkan,  bahwa  fungsi  pengawasan  DPR  tersebut dilaksanakan  melalui  pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang dan  APBN.  Selanjut,  agar  dalam  pelaksanaan  fungsi  dan  tugasnya
Nomor 2- September 2020
tersebut  dapat  dilaksanakan  secara  optimal,  maka  UUD  1945  maupun UU  Nomor  27  Tahun  2009  telah  memberikan  hak-hak  kepada  DPR berupa hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A (2) UUD 1945 dan Pasal 77 (1) UU Nomor 27 Tahun 2009).
Berdasar pada hak lembaga legislatif di atas, maka tampak bahwa hak-hak  DPR  tersebut  dilakukan  untuk  mengawasi  pemerintah  dalam melaksanaan  suatu  undang-undang  dan/atau  dalam  pengambilan kebijakan  yang  berkaitan  dengan  hal  penting,  strategis  dan  berdampak luas  pada  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang diduga  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan demikian,  terlihat  di  sini  bahwa  meskipun  UUD  1945  maupun perundangan  yang  lainnya  telah  menetapkan  pembagian  tugas  dari masing-masing  lembaga  negara  tersebut,  khususnya  lembaga  negara Presiden  dan  DPR,  tetapi  masing-masing  lembaga  negara  tersebut dalam  hal-hal  dan  keadaan  tertentu  tetap  ada  keterkaitan  dan  saling berhubungan  satu  dengan lainnya, hal  tersebut  dilakukan  dalam  rangka untuk  adanya  kontrol  dari  masing-masing  lembaga  negara  tersebut (khususnya dalam hubungan antara Presiden dan DPR), sehingga dalam menyelenggarakan  tugasnya  terhindar  dari  tindakan  yang  sewenang- wenang.
Di  samping  ha-hal  tersebut  di  atas,  ternyata  setelah  dilakukan amandemen  terhadap  UUD  1945,  terdapat  beberapa  perubahan  yang terkait  dengan  pelaksanaan  kewenangan  Presiden,  yang  tadinya  dapat dilaksanakan sendiri oleh Presiden, sekarang ternyata harus mendapatkan  persetujuan  atau  pertimbangan  dari  DPR  terlebih  dahulu. Hal ini semakin menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan keterkaitan yang semakin jelas antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, tentu  saja  keterkaitan  ataupun  hubungan ini dalam  rangka  pelaksanaan kontrol  dari  satu  lembaga  negara  terhadap  lembaga  negara  yang lainnya.  Sebagai  contoh  dari  penggunaan  kewenangan  Presiden  yang
terbatas  (karena  harus  mendapatkan  persetujuan  atau  pertimbangan DPR) tersebut adalah :
a.  Presiden dalam hal akan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR. (Pasal 11 (1 dan 2) UUD 1945.
b.  Presiden  dalam  hal  akan  mengangkat  duta  dan  menerima penempatan duta negara lain hendaknya memperhatikan pertimbangan DPR. (Pasal 13 (2 dan 3) UUD 1945).
c.  Presiden dalam hal akan memberikan amnesti dan abolisi hendaknya memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 14 (2) UUD 1945).
Salah  satu  upaya  untuk  mengatasi  keadaan  tersebut,  UUD  1945 telah  memberikan  jalan  keluarnya,  yaitu  dengan  membuat  ketentuan seperti  yang  dimuat  dalam  Pasal  7A  dan  7B,  yang  memberikan kemungkinan  adanya  pemberhentian  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden dalam  masa  jabatannya  oleh  MPR  berdasarkan  atas  usulan  dari  DPR. Adapun bunyi secara lengkap dari kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 7A: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan  dalam  masa  jabatannya  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila  terbukti  telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden. Pasal 7B:  (1) Usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  dapat  diajukan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  kepada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden. (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  adalah  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Pengajuan  permintaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan  dukungan  sekurang-kurangnya  2/3  dari jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang hadir  dalam  sidang  paripurna  yang  dihadiri  oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (4) Mahkamah  Konstitusi  wajib  memeriksa,  mengadili, dan  memutus  dengan  seadil-adilnya  terhadap pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan  Rakyat  itu  diterima  oleh  Mahkamah Konstitusi. (5) Apabila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya,  atau  perbuatan  tercela  dan/atau  terbukti bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan  usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  kepada  Majelis  Permusyawaratan Rakyat. (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan  sidang  untuk  memutuskan  usul Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling  lambat tiga  puluh  hari  sejak  Majelis  Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. (7) Keputusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  harus  diambil  dalam  rapat  paripurna
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang dihadiri  oleh sekurang-kurangnya  ¾  dari  jumlah  anggota  dan
disetujui  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
Berdasar  pada  dua  pasal  ini  tampak  bahwa  MPR  memiliki kewenangan  untuk  memberhentikan  Presiden  setelah  diusulkan  oleh DPR  dan  mendapatkan  putusan  hukum  dari  Mahkamah  Konstitusi. Kewenangan  ini  baru  bisa  dilakukan  bila  Presiden  telah  terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden.  Berkenaan  dengan  syarat  pemberhentian Presiden  ini,  berkaitan  juga  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  6  ayat  (1) UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  Presiden  itu  harus  seorang  warga negara  Indonesia  sejak  kelahirannya  dan  tidak  pernah  menerima kewarganegaraan  lain  karena  kehendaknya  sendiri,  tidak  pernah mengkhianati  negara,  serta  mampu  secara  rohani  dan  jasmani  untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden.
Esensi dari pertanggungjawaban Presiden yang terkandung dalam Pasal  7A  dan  7B  UUD  1945  itu  adalah  pertanggungjawaban  yuridis. Pemberhentian  Presiden  itu  hanya  sebagai  akibat  dari  suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau karena memang Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat-syarat  untuk  menjadi  seorang Presiden. Ketentuan yang termuat dalam UUD 1945 ini bila dihubungkan dengan  sistem  ketatanegaraan  yang  berlaku  di  Amerika  Serikat  ada kemiripan dengan pemberlakuan pranata impeachment .

## III. Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  ajaran distribution  of  power yang  dikemukakan  oleh  John  Locke  dan Montesquieu  tidak  diimplementasikan  sepenuhnya  di  Indonesia.  Hal  ini  ditandai
dengan  dengan  adanya  irisan  antara  satu  lembaga  kekuasaan  dengan  lembaga kekuasaan lainnya.  Pada  bidang  tertentu, lembaga  eksekutif  memerankan  fungsi dan tugas sebagai lembaga legislatif. Demikian pula sebaliknya, pada bidang yang lain, lembaga legislatif memerankan fungsi dan tugas sebagai lembaga eksekutif.
Irisan antara tugas dan fungsi lembaga eksekutif dengan tugas dan fungsi lembaga  legislatif  ini  kemudian  membentuk  kemitraan  di  antara  keduanya. Kemitraan  antara  lembaga  eksekutif  dengan  lembaga  legislatif  di  Indonesia terwujud dalam tiga bentuk kemitraan, yaitu kemitraan dalam membentuk undang- undang,  menyusun  rencana  anggaran  dan  pendapatan  negara,  serta  kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi. Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI
Finer, Herman. 1962. The Major Government of Modern Europe . New York: Harper & Row Publisher, Inc.
Huda,  Ni’matul.  2007. Lembaga  Negara  dalam  Masa  Transisi  Demokrasi. Yogyakarta: UII Press.
Husen,  La  Ode.  2004. Hubungan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Dengan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Dalam  Menilai  Akuntabilitas  Pemerintah Menurut  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Bandung:  Disertasi  Pascasarjana Unpad.
Magnar,  Kuntana.  1999. Hubungan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dengan Presiden  Setelah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945:  Pencarian Bentuk dan Isi. Bandung: Disertasi Pascasarjana Unpad, 2006.
Manan,  Bagir. Lembaga  Kepresidenan. Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hukum  UII  dan Gama Media.
----------.  2001. “Reformasi Konstitusi menuju Keseimbangan Kewenangan Eksekutif dan Legislatif ” dalam Civility , Vol. 1, No. 1.
----------.  2003. DPR,  DPD  dan  MPR  Dalam  UUD  1945  Baru. Yogyakarta:  FH  UII Press.
Radbruch,  Gustav.  1965. Vorscule  der  Rechtsphilosophie. Gottingen:  van  Derhoeck & Ruprecht.
Soemantri,  Sri.  1993. Tentang  Lembaga-Lembaga  Negara  Menurut  UUD  1945. Bandung: Citra Aditya Bakti.
----------. 1997. Hak Uji Material di Indonesia. Bandung: Alumni,
Somardi. 1955. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum  Empirik-Deskriptif ,  Alih  Bahasa  dari  Hans  Kelsen, General  Theory  Of Law and State. Jakarta: Rimdi Press.
Thompson, Brian.  1995. Constitusional  &  Administrative  Law. Oxford:  Blackstone Press Ltd,.
Utrecht, E. 1960. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: Tanpa Penerbit.
Wijaya, Usep Rana. 1982. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.