## Evaluasi  Perencanaan  dan  Pengadaan  Obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Kepahiang pada Masa Pandemi Covid-19
Evaluation of Drug Planning and Procurement at the Kepahiang District Health Office during the Covid-19 Pandemic
Lussi Rabianti 1* , Satibi 2 , Diah Ayu Puspandari 3 1 Program Studi Magister Manajemen farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada
2 Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
3 Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Corresponding author: Lussi Rabianti: Email: ucyshiera@gmail.com
Submitted: 30-05-2023 Revised: 14-07-2023 Accepted: 16-07-2023

## ABSTRAK
Pengelolaan  obat  yang  efektif  dibutuhkan  untuk  menjamin  ketersediaan,  pemerataan  dan keterjangkauan obat. Ketidaktepatan perencanaan dan hambatan pengadaan obat mengakibatkan masalah ketersediaan obat selalu terjadi pada tiap Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perencanaan  dan  pengadaan  obat. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasional  deskriptif,  dengan  pendekatan  kuantitatif- kualitatif terhadap 40 obat indikator nasional. Data kuantitatif diperoleh secara restrospektif melalui penelusuran dokumen pengelolaan obat tahun 2020-2021 dan dianalisis dengan membandingkan hasil  pengukuran  indikator  dengan  nilai  standar.  Data  kualitatif  diperoleh  melalui  observasi langsung  dan  wawancara  mendalam  yang  dilakukan  secara purposive  sampling .  Hasil  penelitian menunjukkan dari enam indikator terdapat empat indikator yang belum memenuhi standar yaitu indikator kesesuaian item dengan Fornas, kesesuaian dengan pola penyakit, ketepatan perencanaan, serta  indikator  kesesuaian  permintaan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perencanaan  dan pengadaan obat yaitu ketidakjelasan koordinasi akibat belum optimalnya fungsi TPOT dan bagan struktur  organisasi  pengadaan,  terbatasnya  sumber  daya  manusia  Kefarmasian  dan  tenaga  yang bersertifikat  pengadaan  obat,  inefisiensi  anggaran  pengadaan,  serta  belum  optimalnya  Sistem Informasi Manajemen (SIM).
Kata Kunci : perencanaan obat; pengadaan obat; management support
ABSTRACT
Effective drug management is needed to ensure the availability, equity, and affordability of drugs. Inaccuracies in planning and obstacles to drug procurement have resulted in drug availability problems occurring in each district/city. This study aims to describe the planning and procurement of  drugs  at  the  Kepahiang  District  Health  Office  and  determine  the  factors  that  influence  drug planning and procurement. This research is a descriptive observational study with a quantitative- qualitative approach to 40 national indicator drugs. Quantitative data were obtained retrospectively by searching the 2020-2021 drug management documents and analyzed by comparing the results of indicator  measurements  with  standard  values.  Qualitative  data  were  obtained  through  direct observation and in-depth interviews using purposive sampling. The results showed that of the six indicators,  there  were  four  indicators  that  did  not  meet  the  standards,  namely  indicators  of conformity  of  items  with  Fornas,  conformity  with  disease  patterns,  accuracy  of  planning,  and indicators  of  suitability  of  requests.  Factors  that  influence  drug  planning  and  procurement  are unclear coordination due to the not optimal function of TPOT and procurement.
Keywords : drug planning; drug procurement; management support

## PENDAHULUAN
Pembangunan  kesehatan  pada  periode  2020-2024  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan pelayanan  kesehatan  menuju Universal  Health  Coverage dengan  melakukan  penguatan  pelayanan kesehatan dasar ( Primary Health Care ) dan peningkatan upaya promotif dan preventif yang disertai
oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Ketersediaan obat di unit pelayanan kesehatan merupakan indikator yang vital terhadap eksistensi dan kualitas suatu unit pelayanan kesehatan. Dengan adanya sistem  pengelolaan  yang  baik  akan  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  obat,  serta mempengaruhi persepsi masyarakat tentang mutu pelayanan kesehatan yang diterimanya.
Pengelolaan  obat  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan  manajemen  obat.  Manajemen pengelolaan  obat  yang  saling  terkait  meliputi  kegiatan  seleksi,  pengadaan,  distribusi  dan penggunaan (MSH, 2012). Efisiensi dan efektivitas dalam siklus manajemen obat serta manajemen pendukung seperti organisasi, pendanaan, sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia (SDM) perlu dioptimalkan guna menunjang ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat di kabupaten/kota  (Quick et  al., 2012).  Perencanaan  dan  pengadaan  obat  merupakan  salah  satu tahapan  pengelolaan  obat  yang  penting  untuk  menjamin  ketersediaan  obat  (Aisah et  al., 2020). Masalah ketersediaan obat selalu terjadi pada tiap Kabupaten/Kota setiap tahun (Suryagama et al., 2019).  Pengelolaan  obat  yang  tidak  efisien  menyebabkan  ketersediaan  obat  yang  berlebih ( overstock ), stok obat yang kurang ( stockout ) serta stok obat rusak dan kadaluarsa. Hasil penelitian Akbar  pada  tahun  2016  di  puskesmas  se-Kota  Banjarbaru  menjelaskan  bahwa  masih  ditemukan beberapa  item  obat  yang  tidak  mengalami  pergerakan  selama  3  bulan  atau  stok  mati  yang dikarenakan kurangnya komitmen dokter di puskesmas, kurangnya pemahaman petugas terhadap efek stok mati obat, serta tidak tepatnya perencanaan yang dilakukan (Akbar et al. , 2016). Diperlukan koordinasi dan keterpaduan dalam hal perencanaan kebutuhan obat untuk menentukan jenis dan jumlah  yang  tepat  (Aisah et  al., 2020).  Perhitungan  perencanaan  obat  yang  tidak  tepat  akan memungkinkan terjadinya stok obat yang menumpuk di akhir tahun.
Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  dimulai  pada  awal  tahun  2020.  Kasus  covid  tersebut mengalami fluktuatif di sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Penggunaan obat berjalan bersamaan dengan penelitiannya, karena virus ini berkembang menjadi pandemi. Ketersediaan obat merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pengobatan  pasien covid-19, sekaligus sebagai indikator  kesiapan  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  mengingat  pandemi  covid-19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir (Ikrimah et al., 2021).
Hasil  survei  pendahuluan  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang,  masih  ditemukan adanya  beberapa  permasalahan  yang  terkait  dengan  manajemen  pengelolaan  obat  salah  satunya terkait obat kedaluwarsa yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan data pemusnahan obat pada tahun 2020 terdapat sejumlah obat kadaluwarsa yang perlu dimusnahkan. Penelitian lain yang dilakukan mengenai evaluasi perencanaan dan distribusi obat program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat sebanyak 3 item obat kadaluwarsa dengan nominal sebesar Rp 1.980.395 (Boku et al., 2019). Selain masalah obat kedaluwarsa ditemukan juga adanya kekosongan  beberapa  item  obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  sehingga  tidak  dapat memenuhi  permintaan  dari  Puskesmas,  serta  masih  ditemukan  adanya  stok  obat  berlebih  dan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan obat dengan jumlah obat yang diterima.
Berdasarkan beberapa masalah tersebut maka diperlukan adanya kajian untuk mengevaluasi pengelolaan  obat  pada  tahapan  perencanaan  dan  pengadaan  dengan  tujuan  melihat  gambaran proses  perencanaan  dan  pengadaan  obat  di  Dinas  Kesehatan  dan  menganalisis  faktor  yang mempengaruhi dalam proses perencanaan dan pengadaan obat.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasional  dengan  pengamatan  yang  bersifat deskriptif kombinasi kuantitatif-kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2022 s.d Januari  2023.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  Provinsi Bengkulu  dan  UPTD  Gudang  Farmasi  Kabupaten  Kepahiang.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan cross-sectional dan retrospektif menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa data kualitatif yang bersumber dari observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder berupa data kuantitatif retrospektif yang didapatkan dengan pengisian lembar evaluasi pengumpulan data berdasarkan indikator mutu pengelolaan obat di Dinas Kesehatan. Sumber data sekunder  (data  kuantitatif)  meliputi  dokumen-dokumen  pengelolaan  obat  yang  ada  di  Dinas Kesehatan diantaranya berupa Rencana Kebutuhan Obat tahun 2020-2021, Lembar Pemakaian dan Laporan Penggunaan Obat (LPLPO) Puskemas tahun 2020-2021, Surat Bukti Barang Keluar (SBBK0,
laporan  ketersediaan  obat,  kartu  stok  obat  Tahun  2020-2021,  Laporan  Obat  Rusak/Kedaluwarsa Tahun  2020-2021  serta  dokumen  pendukung  lainnya.  Sampel  obat  pada  penelitian  ini  dilakukan pada 40 obat indikator nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Subyek  dalam  penelitian  akan  dilakukan  terhadap  orang-orang  yang  terlibat  dalam  proses pengelolaan  obat.  Pemilihan  subyek  penelitian  menggunakan  motode purposive  sampling yaitu pemilihan narasumber dengan pertimbangan bahwa narasumber dianggap paling mengetahui dan bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang.  Subyek meliputi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, Kepala Sub Bagian Program dan Informasi (Perencanaan),  Sub  Koordinator  Seksi  Kefarmasian,  Alkes  dan  PIRT,  Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan, serta Kepala UPTD Gudang Farmasi. Data sekunder dianalisis dengan membandingkan data tersebut dengan standar indikator pengelolaan obat, sedangkan data primer yang didapatkan dari hasil  wawancara dianalisis dengan metode pendekatan analisis isi  ( content analysis ).
Protokol  penelitian  telah  mendapatkan  disetujui  oleh  Komite  Etika  Penelitian  Medis  dan Kesehatan  (MHREC)  Fakultas  Kedokteran  Kesehatan  Masyarakat  dan  Keperawatan  Universitas Gadjah  Mada – Rumah  Sakit  Umum  Dr.  Sardjito  Yogyakarta  dengan  nomor  sertifikat  Ref. KE/FK/0155/EC/2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Obat
Proses perencanaan kebutuhan obat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah mengacu pada Peraturan Menteri kesehatan No 1121 tahun 2008 tentang pedoman teknis pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang dituangkan kedalam Rencana Kebutuhan Obat. Perencanaan kebutuhan  obat  sangat  penting  untuk  menetapkan  jenis  dan  jumlah  obat.  Terdapat  beberapa indikator  untuk  mengukur  keberhasilan  perencanaan  obat,  yaitu  kesesuaian  item  obat  dengan Formularium Nasional, kesesuaian item obat dengan pola penyakit, kecukupan dana, dan ketepatan perencanaan.
Data  kesesuaian  item  obat  dengan  Fornas  pada  tahun  2020-2021  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kepahiang belum mencapai standar 100 % yaitu 82,12% dan 81,18%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa obat yang tersedia tidak termasuk dalam Fornas kategori TK 1 seperti  Alprazolam  1  mg,  Basitrasin  salep,  Ketorolak  inj  30  mg/mL,  Lansoprazol  500  mg,  dan Metilprednisolon 4 mg (Fornas kategori TK 2). Selain itu, masih ditemukan juga item obat yang diluar Fornas  diantaranya  Ambroksol  sirup  dan  Ambroksol  30  mg,  Meloksikam  7,5  mg  dan  15  mg, Piroksikam 10 mg dan 20 mg, serta OBH sirup. Adanya obat diluar Fornas mengindikasikan belum optimalnya  proses  seleksi  obat.  Penelitian  di  Kabupaten  Tulungagung  dan  Kota  Kupang  juga menunjukkan kesesuaian dibawah 100% (Rintanantasari et al. , 2021).
Kesesuaian  ketersediaan  obat  dengan  pola  penyakit  adalah  kesesuaian  jenis  obat  yang tersedia di Dinas Kesehatan dengan pola penyakit yang ada di kabupaten/kota, dimana pola penyakit dibatasi  pada  10  besar  penyakit  di  wilayah  Kabupaten  Kepahiang  pada  tahun  2020  dan  2021. Pedoman terapi yang digunakan sebagai acuan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  HK.02.02/Menkes/514/2015  tentang  Praktik  Klinis  bagi  dokter  di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 296/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Pengobatan Dasar di Pusksesmas, hal ini dikarenakan Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  belum  memiliki  pedoman  pengobatan  dasar  tingkat Kabupaten  Kepahiang.  Nilai  rerata  persentase  kesesuaian  dengan  pola  penyakit  belum  mencapai 100% yakni 89,80% (2020) dan 94,29% (2021). Kesesuaian item dengan pola penyakit di bawah standar  di  Kabupaten  Keerom  Provinsi  Papua  dikarenakan  kurangnya  data  pemakaian  obat Puskesmas yang akurat mengakibatkan perencanaan obat di Dinas Kesehatan tidak berjalan optimal (Carolien et al., 2017).
Pengadaan obat tidak dapat berjalan efektif ketika dana yang tersedia tidak mencukupi (Quick et al. , 2012). Dana pengadaan yang tersedia telah mencukupi kebutuhan pengadaan obat di Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  (100%).  Total  dana  yang  dialokasikan  untuk  pengadaan  obat mengalami  kenaikan  dari  tahun  2020  hingga  2021.  Namun  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan realisasi  anggaran  pengadaan  obat  di  Dinas  Kesehatan.  Berdasarkan  data,  persentase  realisasi
anggaran pengadaan obat terhadap total anggaran pengadaan obat mengalami penurunan dari tahun 2020  ke  2021  sebesar  11,99  %.  Pada  tahun  2021  realisasi  anggaran  pengadaan  hanya  sebesar 78,27% atau Rp 346.892.721 tidak dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan penolakan pesanan oleh industri farmasi penyedia karena stok tidak tersedia dan industri farmasi penyedia telah menyetujui pemesanan tetapi obat hanya terkirim sebagian. Persentase alokasi dana pengadaan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Poso adalah 29,73% dari keseluruhan anggaran rumah sakit (Mompewa et al., 2019).
Ketepatan  perencanaan  sangat  penting  untuk  mengetahui  efektivitas  dan  efisiensi perencanaan  obat  dengan  penggunaan  obatnya,  sehingga  akan  membantu  meningkatkan ketersediaan  obat  dalam  mendukung  pelayanan  kefarmasian  pada  pasien.  Hasil  penelitian menunjukkan  nilai  rerata  ketepatan  perencanaan  masih  dibawah  standar  100%  yaitu  69,48% (2020)  dan  73,06%  (2021).  Hasil  yang  jauh  lebih  baik  didapatkan  pada  penelitian  di  Instalasi Farmasi  Dinas  Kesehatan  Kota  Surakarta  dengan  nilai  ketepatan  perencanaan  88,94% (Pramukantoro & Sunarti, 2018).
Perencanaan  kebutuhan  obat  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  menggunakan sistem bottom up planning dengan metode konsumsi yang didasarkan pada analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya. Perencanaan obat untuk obat pelayanan kebutuhan dasar dilakukan dua kali dalam setahun. Perencanaan yang pertama untuk memperoleh anggaran obat dan yang kedua untuk perencanaan pengadaan kebutuhan obat setelah mendapatkan nilai final anggaran yang diberikan Kementerian  Kesehatan  menggunakan  format  RKO  obat  yang  dikirim  dari  Direktorat  Jenderal Kefarmasian dan Alkes. Perencanaan kebutuhan obat Program Kesehatan yaitu Program Kesehatan Keluarga  dan  Program  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Panyakit  dilakukan  dengan  metode epidemiologi yang dilakukan oleh pemegang program Dinas Kesehatan.
Ketidaktepatan  perencanaan  sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  yaitu  obat  yang diterima  tidak  sesuai  dengan  yang  direncanakan  baik  dari  segi  jumlah  maupun  jenis  obat, kedatangan  obat  pada  saat  bulan  Oktober-Desember  menyebabkan  perhitungan  pemakaian  obat dalam  satu  tahun  kecil  sehingga  jumlah  pemakaian  obat  tidak  dapat  mewakili  kenyataan. Perhitungan perencanaan obat juga tidak memperhitungkan pemakaian obat yang diadakan (dibeli) sendiri  oleh  puskesmas  melalui  dana  dana  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  dan  kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

## Pengadaan Obat
Tahapan  selanjutnya  setelah  dilakukannya  perencanaan  adalah  melakukan  pengadaan (permintaan  dan  penerimaan  obat).  Ada  2  indikator  yang  digunakan  pada  tahapan  ini  yaitu kesesuian jumlah permintaan dan kesesuaian jumlah penerimaan. Hasil pengukuran dari indikator ini dapat dilihat pada Tabel II.
Tujuan dari indikator kesesuaian jumlah permintaan adalah untuk melihat tingkat kesesuaian antara jumlah obat yang direncanakan pada tahun 2020-2021 dan jumlah obat yang diadakan oleh Dinas  Kesehatan.  Berdasarkan  data,  dapat  dilihat  jika  jumlah  obat  yang  diadakan  oleh  Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tidak sesuai dengan jumlah yang direncanakan pada tahun 2020- 2021, yaitu sebesar 24,14% (2020) dan 60,12% (2021). Hasil yang jauh lebih baik didapatkan pada penelitian di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dengan niai 69,57% (Ta’au et al., 2020). Proses pengadaan obat di Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  dilakukan  seluruhnya  dengan  metode

## Tabel I. Indikator Perencanaan Obat
Indikator Hasil Pengukuran Standar 2020 2021 Kesesuaian item obat dengan Fornas (*) 82,12% 81,18% 100% Kesesuaian item obat dengan pola penyakit (*) 89,80% 94,29% 100% Kecukupan dana (*) 100% 100% ≥85% Ketepatan perencanaan (*) 69,48% 73,06% 100%
Keterangan: (*) Indikator Satibi et al., 2019
e-purchasing melalui e-catalogue . Pengadaan obat dalam RKO yang tidak terdapat dalam e-catalogue atau obat-obat yang sifatnya segera maka dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
Faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya  nilai  kesesuaian  jumlah  permintaan  diantaranya terkait dengan  faktor eksternal yaitu faktor dari  penyedia yang menolak pembelian, adanya obat yang belum tayang di e-catalogue , serta adanya obat yang hanya tersedia di satu penyedia sehingga apabila  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  terlambat  melakukan  pembelian  maka  akan menyebabkan  kekosongan  stok.  Sementara  itu  Dinas  Kesehatan  diharuskan  untuk  melakukan penyerapan dana paling lambat bulan Juli tahun berjalan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). Setelah batas waktu tersebut, Dinas Kesehatan sudah tidak dapat lagi melakukan pembelian walaupun  anggaran  masih  ada.  Selain  faktor  eksternal,  ketidaksesuaian  ini  juga  disebabkan perencanaan  yang  belum  tepat.  Proses  permintaan  sudah  berjalan  dengan  baik  jika mempertimbangkan  item  obat  yang  direncanakan,  dan  juga  hasil  yang  didapatkan  sudah  sesuai dengan standar (Satibi et al., 2019). Tidak semua jenis obat yang direncanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten  Mesuji  dapat  terpenuhi  sesuai  dengan  jumlah  yang  diminta  disebabkan  kurangnya koordinasi  tim  perencanaan  obat  dan  kurangnya  pelatihan  terhadap  pengelola  obat  puskesmas (Cahyani et al., 2020).
Adanya  pandemi  Covid-19  juga  turut  memengaruhi  item  dan  jumlah  obat  yang  diadakan berbeda dengan yang direncanakan. Beberapa obat seperti multivitamin dipesan dalam jumlah yang melebihi  perencanaan  kebutuhan.  Selain  hal  tersebut,  tidak  tercapainya  indikator  ini  juga disebabkan  Dinas  Kesehatan  tidak  memiliki  apoteker  atau  tenaga  kefarmasian  yang  mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga proses pengadaan masih melibatkan pejabat pengadaan dari LPSE serta dikarenakan alur pengadaan obat yang belum optimal.
Tujuan dari indikator kesesuaian jumlah penerimaan adalah untuk menilai kesesuaian jumlah obat yang diterima selama periode 2020-2021 dengan jumlah obat yang diadakan. Data  yang ada menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  ketepatan  jumlah  penerimaan  sudah  baik,  dimana  nilai indikator adalah sebesar 100,05% (2020) dan 100% (2021).

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan dan Pengadaan Obat
Organisasi
Kebijakan  pengelolaan  obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  secara  manajemen masih terpisah. Untuk perencanaan dan pengadaan obat dilaksanakan oleh Seksi Kefarmasian, Alkes dan PIRT sedangkan untuk penerimaan, penyimpanan dan distribusi obat dilaksanakan oleh UPTD Gudang  Farmasi  Kabupaten.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  dalam  melakukan  proses perencanaan obat telah membentuk Tim Pengelolaan Obat Terpadu (TPOT) namun fungsi dari TPOT belum berjalan optimal.
Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  TPOT  Dinas  Kesehatan  terdiri  dari  bidang  yang membidangi  kefarmasian  dan  bagian  yang  membidangi  perencanaan  dan  keuangan  di  Dinas Kesehatan,  dokter  puskesmas,  serta  pemegang  program  dinas  kesehatan.  Namun,  lemahnya koordinasi antar pihak terkait masih menjadi kendala TOPT dalam melaksanakan tugas agar lebih optimal.  Diperlukan  koordinasi  dan  keterpaduan  dalam  hal  perencanaan  kebutuhan  obat  untuk menentukan jenis dan jumlah yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan (Aisah et al., 2020). Koordinasi dengan pengguna obat (dokter puskesmas) juga merupakan bagian yang penting dimana perhitungan kebutuhan obat juga perlu mempertimbangkan faktor lainnya seperti pemakaian  obat,  pola  penyakit, lead  time , buffer  stock dan  sisa  stok  (Dirjen  Farmalkes  dan  JICA, 2010). Ketidakjelasan koordinasi akibat belum adanya bagan struktur organisasi pengadaan obat juga menjadi faktor yang mengambat pengadaan obat.

## Tabel II. Indikator Pengadaan Obat
Indikator Hasil Pengukuran Standar 2020 2021 Kesesuaian jumlah permintaan (*) 24,14% 60,12% 100-120% Kesesuaian jumlah penerimaan (*) 100,05% 100% 100-120%
Keterangan: (*) Indikator Satibi et al., 2019

## Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan

## Sumber Daya Manusia
Pemenuhan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Kepahiang merupakan hal yang sangat penting. Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten masih sangat  minim.  Seksi  Kefarmasian,  Alkes  dan  PIRT  dipimpin  oleh  seorang  Sarjana  Kesehatan Masyarakat dengan tiga orang staf Sarjana Kesehatan Masyarakat, sementara  pada GFK dipimpin oleh seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan dua orang staf tenaga teknis kefarmasian dan satu orang Sarjana Kesehatan Masyarakat, serta satu orang staf non farmasis tamatan SMA. Kapasitas kerja yang meningkat selama pandemi menyulitkan SDM di Kalimantan Selatan karena pegawai yang harus isoman akibat covid-19 (Ikrimah et al., 2021).
Kelancaran dan keberhasilan tugas pengelolaan obat di Dinas Kesehatan juga perlu didukung oleh  kualitas  pengelola  obat.  Selain  pendidikan  formal,  pendidikan  fungsional  berupa  pelatihan pengelolaan  obat  dan  perbekalan  kesehatan  juga  perlu  diberikan  kepada  petugas  pengelola  obat untuk  meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menunjang pelaksanaan  pekerjaan di organisasi. Pengelola obat yang kurang memiliki keterampilan untuk memprediksi kebutuhan obat sebenarnya  bisa  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  beberapa  indikator  mutu  pengelolaan  obat. Kurang terampilnya pengelola obat ini disebabkan minimnya pelatihan yang diikuti oleh pengelola obat di Dinas Kesehatan. Dalam hal pengadaan obat, dinas kesehatan belum memiliki SDM khususnya Apoteker  yang  bersertifikat  pengadaan  barag  dan  jasa.  Salah  satu  faktor  yang  memengaruhi ketersediaan obat di Puskesmas Kabupaten Keerom yaitu kurang terampilnya pengelola obat dalam menghitung  kebutuhan  obat  (Carolien et  al., 2017).  Pelatihan  diharapkan  dapat  memodifikasi perilaku pegawai dan juga membuat distribusi barang dan pelayanan lebih efektif  (Waluyo et al., 2014). Peningkatan kapasitas dari SDM pengelola akan memengaruhi keberhasilan pengelolaan obat (Lutsina & Lette, 2021).

## Anggaran
Pengadaan obat adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dasar dan diperuntukan  bagi  Poskesdes,  Pustu,  Puskesmas,  Puskesmas  Perawatan.  Sumber  anggaran pengadaan  obat  di  Kabupaten  Kepahiang  dalam  kurun  waktu  2  (dua)  tahun  terakhir  hanya bersumber  dari  DAK.  Anggaran  pengadaan  obat  lewat  DAU  belum  mendapat  dukungan  dari Pemerintah Daerah karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Anggaran yang bersumber dari APBD hanya tersedia untuk melaksanakan pertemuan penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan Formularium Kabupaten yang diadakan setahun dua kali serta kegiatan supervisi dan evaluasi ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Puskesmas yang pelaksanaannya tergantung dengan dana  yang  tersedia  (DAU).  Dana  DAU  merupakan  dana  pendamping  DAK  yang  ditujukan  sebagai penunjang pembiayaan anggaran obat dan kebutuhan operasional di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara (Rumbay et al., 2015).
Berdasarkan observasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tidak mengalami kekurangan anggaran  untuk  pengadaan  obat  selama  tahun  yang  diteliti  antara  tahun  2020-2021,  terjadi peningkatan  anggaran  dari  tahun  2020  ke  tahun  2021.  Akan  tetapi  Dinas  Kesehatan  tetap  harus memperhatikan tentang efisiensi anggaran sehingga obat yang dibutuhkan dapat diadakan sesuai dengan  perencanaan  kebutuhan  obat.  Tidak  terpenuhinya  dana  anggaran  perencanaan  obat  di Kabupaten  Lampung  Timur  mengakibatkan  RKO  harus  menyesuaikan  dengan  dana  yang  ada sehingga beberapa item dan jumlah obat mengalami pengurangan saat pengadaan obat berlangsung (Tumangger et al., 2021).

## Sistem Informasi Manajemen
Peranan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada suatu organisasi adalah penting terutama dalam membantu  manajer mengambil keputusan dengan tepat. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten kepahiang, dalam proses pengolahan data dengan komputer masih sederhana belum menggunakan software pengelolaan  dan  pemantauan  persediaan  serta  tidak  memiliki networking dengan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  dan  Puskesmas.  Tersedianya  data  mengenai  jenis  dan  jumlah  obat, penerimaan,  persediaan,  pengeluaran/penggunaan  obat  dan  data  mengenai  seluruh  rangkaian kegiatan mutasi obat akan  semakin meningkatkan kekuratan dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten (Waluyo et al., 2014).
Penulis menyadari masih adanya keterbatasan penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya dilakukan di Dinas Kesehatan, tidak dilakukan penelusuran data dan wawancara dengan pengelola obat  di  Puskesmas  sehingga  data  perencanaan  dan  pengadaan  belum  dapat  dilihat  secara komprehensif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengdaan obat di Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  belum  dilakukan  dengan  efisien  sebab  tidak  semua  nilai indikator  mencapai  standar  yang  ditetapkan.  Indikator  yang  belum  memenuhi  standar  yaitu indikator kesesuaian item dengan Fornas, kesesuaian dengan pola penyakit, ketepatan perencanaan, serta  indikator  kesesuaian  permintaan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perencanaan  dan pengadaan obat yaitu ketidakjelasan koordinasi akibat belum optimalnya fungsi TPOT dan bagan struktur  organisasi  pengadaan,  terbatasnya  SDM  Kefarmasian  dan  tenaga  yang  bersertifikat pengadaan  obat,  inefisiensi  anggaran  pengadaan,  serta  belum  optimalnya  Sistem  Informasi Manajemen (SIM) yang terkomputerisasi dan terintegrasi merupakan hambatan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  BPPSDMK  Kementerian  Kesehatan  RI  yang  telah membiayai penelitian ini sepenuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisah,  N., Satibi,  & Suryawati, S. (2020). Evaluasi Pengelolaan Obat pada Tahap Perencanaan dan Pengadaan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pati. Majalah  Farmaseutik , 16 (1),  34 – 42. https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v16i1.47972.
Akbar, N. H., Kartinah, N., & Wijaya, C. (2016). Analisis Manajemen Penyimpanan Obat di Puskesmas se-Kota Banjarbaru. Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi , 6 (4), 255 – 260. Boku, Y., Satibi, & Yasin, N. M. (2019). Evaluasi Perencanaan dan Distribusi Obat Program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi , 9 (2), 88 – 100. https://doi.org/10.22146/jmpf.42951.
Cahyani,  H.  F.,  Ulfa,  A.  M.,  &  Angelina,  C.  (2020).  Evaluasi  Manajemen  Pengelolaan  Obat  Di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Mesuji  Tahun  2019. Jurnal  Dunia  Kesmas , 9 (2),  288 – 300. https://doi.org/10.33024/jdk.v9i2.2591.
Carolien,  I.,  Fudholi,  A.,  &  Endarti,  D.  (2017).  Evaluasi  Ketersediaan  Obat  Sebelum  dan  Sesudah Implementasi JKN pada Puskesmas di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi , 7 (1), 30 – 39. Dirjen Farmalkes dan JICA. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ikrimah, L., Rahem, A., & Purnamayanti, A. (2021). Pemenuhan Obat Covid-19 Di Instalasi Farmasi Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmiah Ibnu Sina (JIIS): Ilmu Farmasi Dan Kesehatan , 6 (2), 74 – 83. https://doi.org/10.36387/jiis.v7i1.826.
Lutsina,  N.  W.,  &  Lette,  A.  R.  (2021).  Evaluasi  Pengelolaan  Obat  dan  Bahan  Medis  Habis  Pakai  di Puskesmas Kota Kupang serta Strategi Pengembangannya. Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi , 11 (4), 228. https://doi.org/10.22146/jmpf.61365. Mompewa, R. S. M., & Wiedyaningsih, Chairun, Widodo, G. P. (2019). Evaluasi Pengelolaan Obat dan Strategi Perbaikan Dengan Metode Hanlon Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Poso  Provinsi  Sulawesi  Tengah. CHMK  Pharmaceutical  Scientific  Journal , 2 (1),  1 – 9. https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78. MSH. (2012). Technologies, Managing Access to Medicine and Health . Kumarian Press.
Pramukantoro,  G.  E.,  &  Sunarti.  (2018).  Evaluasi  Pengelolaan  Obat  di  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan  Kota  Surakarta  Tahun  2015. Jurnal  Farmasi  Indonesia , 15 (1),  50 – 59. https://doi.org/10.31001/jfi.v15i1.354.
Quick, J. ., Hume, M. ., Rankin, J. ., O’Connor, R. ., Hogerzeil, H. ., Dukes, M. N. ., & Garnet, A. (2012). Managing Access to Medicines and Health Technologies (3rd ed.). Kumarin Press Inc.
Rintanantasari,  Fudholi,  A.,  &  Satibi.  (2021).  Evaluasi  Perencanaan  dan  Pengendalian  Obat  di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kota Kupang. Majalah Farmaseutik , 17 (3), 296 – 302. https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v1i1.54063.
Rumbay, I. N., Kandou, G. D., & Soleman, T. (2015). Analisis Perencanaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jikmu , 5 (2b), 469 – 478. Satibi, Prasetyo, S. D., Rokhman, M. R., & Aditama, H. (2019). Penilaian Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas . Gadjah Mada University Press.
Suryagama, D., Satibi, & Sumarni. (2019). Analisis Perencanaan dan Ketersediaan Obat di Kabupaten dan  Kota  Provinsi  Jawa  Timur. Jurnal  Manajemen  Dan  Pelayanan  Farmasi , 9 (4),  243. https://doi.org/10.22146/jmpf.44444.
Ta’au, D. K., Pareta, D. N., Kanter, J. W., & T umbel, S. L. (2020). Evaluasi Perencanaan Dan Pengadaan Obat Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Biofarmasetikal Tropis , 3 (2), 72 – 76. https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v3i2.287.
Tumangger,  H.  B.,  Pramudho,  K.,  Noviansyah,  &  Adyas,  A.  (2021).  Pengelolaan  Obat  di  Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan , 15 (3), 314 – 326. https://doi.org/10.33860/jik.v15i3.507. Waluyo, Y. W., Athiyah, U., & Rochmah, T. N. (2014). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Obat  Publik  di  Instalasi  Farmasi  Kabupaten  (Studi  di  Papua  Wilayah  Selatan)  District Pharmacy Installation (Study in Southern Papua Area)). Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia , 13 (1), 94 – 101.