## ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. BANK PAPUA

## Yosina Ivon Wanane
Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia Email: yosinawanane7@gmail.com

## Abstrak
Penerapan  Good  Corporate  Governance  (GCG)  menjadi  fokus  utama  dalam mendukung  pemulihan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  konteks  pertumbuhan ekonomi  global,  perusahaan  dihadapkan  pada  tuntutan  untuk  menjaga keseimbangan.  Oleh  karena  itu,  sistem  manajemen  dan  pengendalian  yang  efektif sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dan Manajemen Risiko di PT Bank Papua. Selain menilai implementasi GCG di perusahaan tersebut, penelitian ini juga memeriksa kendala yang dihadapi dalam proses ini. Di dalam penelitian, penulis mengumpulkan data dan informasi penelitian dengan  menggunakan  proses  dokumentasi  oleh  mengumpulkan  instrumen  yang terkait dengan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Dalam penelitian ini, data Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  yang  diartikan  sebagai suatu  metode  analisis  data  dengan  menggambarkan,  menggambarkan,  dan menggambarkan  subjek  atau  objek  yang  diteliti  berdasarkan  fakta-fakta  itu  dilihat atau  apa  adanya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  GCG  dalam manajemen risiko melibatkan berbagai pihak internal perusahaan, seperti pemegang saham, komisaris, direksi, dan komite audit. Mereka harus bekerja sama dan berperan aktif dalam menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, terutama dalam  mengelola  risiko-risiko  yang  unik  dalam  sektor  perbankan.  Meskipun kendala-kendala  seperti  pengetatan  kredit  perbankan,  produktivitas  produk  bank yang  belum  optimal,  standar  SDM  yang  tinggi,  dan  masalah  kasus  penyimpangan internal masih ada, PT Bank Papua berhasil menjalankan GCG dengan baik.
Kata kunci : Godo Corporate Governance , Manajemean Risiko, Bank

## Abstract
The  implementation  of  Good  Corporate  Governance  (GCG)  is  the  main  focus  in supporting economic recovery and growth. In the context of global economic growth, companies  are  faced  with  demands  to  maintain  balance.  Therefore,  an  effective management  and  control  system  is  essential.  This  study  aims  to  analyze  the application of GCG and Risk Management principles at PT Bank Papua. In addition to assessing the implementation of GCG in the company, this study also examines the obstacles faced in this process. In the study, the authors collected research data and information using the documentation process by collecting instruments related to risk management and good governance. In this study, the data analysis technique used  is  descriptive  analysis  which  is  interpreted  as  a  method  of  data  analysis  by describing, describing, and describing the subject or object under study based on the facts  seen  or  as  is.  The  results  showed  that  the  implementation  of  GCG  in  risk management  involves  various  internal  company  parties,  such  as  shareholders, commissioners, directors, and audit committees. They must cooperate and play an active role in implementing the principles of Good Corporate Governance, especially

## Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Papua
in  managing  risks  unique  to  the  banking  sector.  Although  obstacles  such  as tightening bank credit, suboptimal productivity of bank products, high HR standards, and problems of internal irregularities still exist, PT Bank Papua has succeeded in implementing GCG well.

## Keywords: Godo Corporate Governance, Manajemean Risk, Bank

## Pendahuluan
Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam mendukung  perekonomian  di  Indonesia  dalam  menghadapi  risiko  dan  tantangan  yang semakin kompleks. Risiko dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan bersifat internal dan  eksternal.  Lingkungan  internal  dan  eksternal  yang  berkembang  pesat  dari  sistem perbankan  dan  Risiko  yang  semakin  kompleks  dari  aktivitas  bisnis  perbankan membutuhkan Good  Corporate  governance (GCG)  dan  Risiko  Manajemen,  sehingga dapat  mengurangi  risiko  sejak  dini,  meningkatkan  nilai  pemegang  saham  dan  dapat memfasilitasi penilaian atas kemungkinan kerugian yang dihadapi perbankan yang dapat mempengaruhi permodalan perbankan. Kurangnya sistem manajemen risiko yang tepat adalah salah satu faktor kunci penyebab krisis keuangan (Safari et al., 2016). Kegagalan perbankan  dapat  berasal  dari  perilaku  manajer  atau  kontrak  kompensasi.  Pengelola insentif mungkin bertentangan dengan pemegang saham dan kreditor.
Masalah  agensi  mungkin  timbul  dari  gaji  yang  berlebihan,  upaya  manajemen risiko  yang  tidak  memadai  atau  pergeseran  risiko  dari  kreditur  ke  pemegang  saham (Calomiris  &  Carlson,  2014).  Tentang  Risiko  Manajemen,  (Nelly  et  al.,  2022) menemukan bahwa berbagai  risiko  yang dihadapi  bank, seperti risiko  likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko kredit, terkait satu sama lain. (Melania & Dewi, 2019) melakukan penelitian  terkait  dengan  GCG  dan  kinerja  perbankan.  Hasil  dari  penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan manajer, boards of directors memiliki dampak positif terhadap kinerja perbankan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, (Setiawaty, 2016) dan (Maya et al., 2018). Manajemen risiko  memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan  tata  kelola  perusahaan  melalui manajemen  risiko  yang  efektif,  sehingga  perusahaan  dapat  meminimalkan  risiko  dan dampak lebih hati-hati untuk mengambil kesempatan, (Pradana & Rikumahu, 2014).
Menganalisis perilaku bank sebelum, selama dan setelah krisis sehingga temuan ini akan mewakili area peluang bagi bank yang ingin meningkatkan kerangka kerja dan praktik tata kelola perusahaan mereka dan bagi pembuat kebijakan yang mencari langkah- langkah  kebijakan  yang  dapat  berkontribusi  untuk  mencapainya,  (Himaj,  2014).  Hasil penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa  faktor  terpenting  untuk Corporate  governance yang  efektif  adalah  dewan  direksi,  auditor,  dan  manajer  dari  berbagai  departemen. (Hossain  et  al.,  2019).  Perusahaan  tidak  mengungkapkan  risiko  lingkungan  dan  risiko operasional  mereka.  Selain  itu,  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  bank  dan nonbank dalam pengungkapan praktik manajemen risiko mereka, (Kakanda et al., 2017). Terdapat tiga perbedaan utama yang membedakan tata kelola bank dari perusahaan lain;
1) Pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk deposan dan kreditor;
2) Keburaman dan kompleksitas bisnis bank, (Mullineux, 2006), (Devriese et al., 2004), (Graham et al., 2005); dan,
3) Sistem pengawasan yang unik dalam bentuk bank pengawas, penjamin simpanan dan badan hukum dan peraturan perbankan yang komprehensif (Sari et al., 2022).
Penelitian  ini  mencoba  untuk  melihat  hubungan  antara Good  Governance perusahaan  dan  risiko  manajemen  bank-bank  Indonesia.  Studi  ini  berkontribusi  pada sedikit  literatur  yang  ada.  Penerapan  tata  kelola  perusahaan  diukur  dengan  peringkat komposit tata kelola, yaitu hasil penilaian sendiri oleh bank. Sedangkan manajemen risiko bank diukur dengan empat risiko itu   dapat diukur secara kuantitatif: risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko kredit. Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia di sekitar tahun 1997-1998, di mana Indonesia termasuk di dalamnya telah dirasakan amat  memberatkan  kehidupan  bagi  semua  kalangan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh Salah  satu  akar  penyebab  timbulnya  krisis  ekonomi  di  Indonesia  dan  juga  di  berbagai negara  Asia  lainnya  adalah  buruknya  pelaksanaan corporate  governance (tata  kelola perusahaan)  dihampir  semua  perusahaan  yang  ada,  baik  perusahaan  yang  dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta.
Perhatian  terhadap corporate  governance terutama  juga  dipicu  oleh  skandal spektakuler  seperti,  Enron,  Worldcom,  Tyco,  London  &  Commonwealth,  Poly  Peck, Maxwell, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa  terdeteksi  dalam  waktu  yang  cukup  lama  karena  lemahnya  pengawasan  yang independen oleh corporate boards (Kaihatu, 2006).
Dalam kasus-kasus yang terjadi kinerja perusahaan yang buruk disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah kegagalan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan menentukan perencanaan strategis. Faktor lain yang menyebabkan buruknya kinerja perusahaan adalah pelanggaran terhadap  etika bisnis. Seperti diketahui,  budaya sogok- menyogok,  suap-menyuap,  Kolusi,  Korupsi,  dan  Nepotisme  (KKN)  yang  marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia maupun di negara lainnya.
Namun  demikian,  akibat  dari  krisis  ekonomi  yang  melanda,  membawa  efek meningkatnya perhatian dari pemerintah, kalangan pebisnis, serta masyarakat luas pada umumnya  terhadap  pentingnya  penerapan  GCG.  Penerapan  GCG  juga  telah  menjadi sebuah  isu  sentral  dalam  rangka  mendukung  pemulihan  ekonomi  dan  pertumbuhan perekonomian yang stabil serta sustainable dimasa yang akan datang. Di era globalisasi ini,  perusahaan  dituntut  untuk  memahami  prinsip-prinsip  GCG  dan  menerapkan Good Corporate  governance tersebut  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Menurut (Indrayani & Nurkholis, 2001), terdapat dua penyebab munculnya isu Good Corporate governance yaitu pertama, perubahan lingkungan yang sangat cepat dan pada akhirnya berdampak pada perubahan peta kompetisi pasar global Dan kedua, semakin banyak dan kompleksnya  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  perusahaan,  seperti  pemasok, kreditur, investor dan pemerintah.
Perkembangan  kondisi  ekonomi  yang  pesat  seiring  dengan  era  globalisasi mendorong  setiap  perusahaan  untuk  mengimbanginya.  Untuk  itu  diperlukan  adanya

## Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Papua
sistem  pengolahan  dan  pengendalian  manajerial  yang  tepat  dari  masing-masing perusahaan. Dengan adanya GCG diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan.   Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan Good Corporate governance sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu hal yang penting, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian Letter of Intent (LOI) dengan IMF tahun 1 998, yang salah  satu  isinya  adalah  pencantuman  jadwal  perbaikan  tata  kelola  perusahaan  di Indonesia  (Sulistyanto,  2008).  Hal  ini  kemudian  melatarbelakangi  lahirnya  Komite Nasional Kebijakan Corporate governance (KNKCG) tahun 1999. Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999. Pedoman umum  GCG  telah  beberapa  kali  disempurnakan,  terakhir  pada  tahun  2001.  Pedoman tersebut  dipublikasikan  sebagai  panduan  bagi  perusahaan  di  Indonesia  dalam mengimplementasikan  prinsip  GCG,  termasuk  rekomendasi  mengenai  keharusan membuat pengungkapan praktek GCG.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  memberikan  kebijakan  Otonomi Khusus  (Otsus)  lewat  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2001  (UU  21/2001)  untuk provinsi Papua pada mulanya, namun dengan berbagai pertimbangan yang ada provinsi Papua dimekarkan pada tahun 2003 lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2003 menjadi  provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  sehingga  pengaturan  lebih  lanjut  Otonomi Khusus  bagi  provinsi  baru  ini  diatur  lewat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  tahun  2008 (Perpu 1/2008). Dana yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Pusat bagi provinsi Papua saja sejak 2002 hingga 2010 mencapai angka 28,687 triliun Rupiah, dan pada tahun 2012 saja  angka  dana  Otonomi  Khusus  mencapai  angka  3,83  triliun  Rupiah.  Meningkatnya porsi  keuangan  secara  signifikan  yang  dimiliki  Papua  sejak  diberlakukannya  Otsus  ini otomatis  berdampak  bagi  peningkatan  porsi  keuangan  Bank  yang  dimiliki  pemerintah daerah yang ada di Papua dan Papua Barat yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua atau Bank Papua.
Sebagaimana  disampaikan  oleh  Wakil  Presiden,  bahwa  pedoman corporate governance versi  kedua  yang  dikeluarkan  hampir  bersamaan  dengan  Komite  Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, Bank Indonesia mengeluarkan lebih dari  sekedar  pedoman  yang  mana  boleh  diikuti  dan  boleh  tidak,  yakni  peraturan  yang bersifat  mengikat  bagi  perbankan  Indonesia  lewat  PBI  No.  8/14/PBI/2006  tentang Pelaksanaan Good Corporate governance bagi Bank Umum (Manuhutu, 2017).
Peningkatan porsi keuangan tersebut tentu memiliki risiko yang sepadan sehingga menuntut  Bank  Papua  bekerja  lebih  profesional  dan  akuntabel  dibandingkan  dengan periode  sebelum  Otsus  diselenggarakan,  sehingga  dapat  membantu  mencapai  amanat Bank Papua untuk menjadi motor pembangunan daerah yang sebagaimana disampaikan oleh  Wakil  Presiden,  (Cao,  2014).  Pedoman corporate  governance versi  kedua  yang dikeluarkan hampir bersamaan dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, Bank Indonesia mengeluarkan lebih dari sekedar pedoman yang mana boleh  diikuti  dan  boleh  tidak,  yakni  peraturan  yang  bersifat  mengikat  bagi  perbankan

## Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Papua
Indonesia  lewat  PBI  No.  8/14/PBI/2006  tentang  Pelaksanaan Good  Corporate governance bagi Bank Umum (Manuhutu, 2017).
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  memahami  bagaimanakah  penerapan  prinsip Good Corporate governance dan Manajemen Risiko   pada PT. Bank Papua  serta untuk dapat  mengatasih  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  good corporate governance dan Manajemen Risiko pada PT. Bank Papua.

## Metode
Adapun penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada  aspek  pemahaman  secara  mendalam  terhadap suatu  masalah  daripada  melihat  permasalahan  untuk  penelitian  generalisasi.  landasan teori dimanfaatkan sebagai metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam  ( in-depth  analysis ),  yaitu  mengkaji  masalah  kasus  perkasus  karena  metode kualitatif yakin bahwa sifrat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.  pemandu  agar  fokus  penelitian  sesuai  dengan  fakta  dilapangan.  Selain  itu landasan  teori  juga  bermanfaat  untuk  memberikan  gambaran  umum  tentang  latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
Penelitian ini bermaksud untuk  memahami fenomena tentang  apa yang  dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, penelitian  deskriftif  adalah  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  mengetahui  informasi mengenai  status  gejala  yang  ada,  yaitu  keadaan  gejala  menurut  apa  adanya  pada  saat penelitian dilakukan Kerangka Pemikiran.
Good  Corporate  governance (GCG)  adalah  sistem  yang  digunakan  untuk mengarahkan  dan  mengendalikan  kegiatan  bisnis  perusahaan.  Perusahaan  perlu mengelola  risiko  tersebut  untuk  meminimalkan  dampak  risiko  dan  mencapai  tujuan strategis perusahaan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh yang timbul dari penerapan manajemen  risiko  terhadap  realisasi  GCG  melalui  prinsip  GCG.  Penerapan Good Corporate  governance dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap perusahaan  dan  perekonomian  secara  keseluruhan.  Penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis implementasi Good Corporate governance (GCG) pada bank Papua. Secara umum  kerangka  pemikiran  ini  dapat  digambarkan  dalam  bentuk  skema  yang  dilihat pagambar di bawah ini

## Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Papua

## Manfaat Good Corprorate Governace
Manfaat penerapan prinsip Good Corporate governance bagi perusahaan, sebagai berikut:  Memberikan  kontribusi  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat,  pegawai,  dan stakeholder lainnya  dan  merupakan  solusi  yang  baik  dalam  menghadapi  tantangan  ke depan  (Rahmat,  2017).  Adanya  pengakuan  dan  perlindungan  hak  dan  kewajiban stakeholder.  Adanya  suatu  pendekatan  yang  terpadu  berdasarkan  kaidah  demokrasi, pengelolaan,  dan  partisipasi  perusahaan  secara  legitimate.  Meningkatkan  legitimate perusahaan  yang  dikelola  dengan  terbuka,  adil,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Meningkatkan  efektivitas,  efisiensi,  dan  produktivitas  pemakaian  sumber  daya perusahaan. Menciptakan daya tarik investor bahwa investasi  aman dan  dapat  dikelola secara efisien, terbuka dengan dukungan proses yang tanggung jawab. Penerapan Good Corporate governance yang baik dan konsisten, diharapkan mampu membuat perusahaan akan  menjadi  lebih  handal  karena  secara  umum  manfaat Good  Corporate  governance lainnya adalah:
a. Meningkatkan kepercayaan public
b. Menjaga going conceren perusahan
c. Menguranggi risiko manajemen
d. Entitas bisnis akan menjadi efisien
e. Mengukur target kinerja manajemen perusahan Meningkatkan  kepercayaan  publik menjaga going  concern perusahaan. Mengurangi  risiko  manajemen  Entitas  bisnis  akan  menjadi  efisien.  Mengukur  target kinerja manajemen perusahaan.

## PRINSIP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Transparancy
(keterbukaan)
dalam hal laporan keuangan, informasi perbankan, dan risiko perusahaan. Accountability (akuntabilitas) kejelasan fungsi dan tanggung jawab - code of conduct - pemberian reward and punishment Responcibility (pertanggung jawaban). (kepada BI, DPS, dan DSN), tanggung jawab kepada karyawan, CSR (Corporate Social Responcibility Independency (kemandirian) (bebas dari benturan kepentingan), tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun), menjaga informasi rahasia Fairness (kewajaran) kesetaraan kepada keryawan dan nasabah

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Perusahaan Sejarah Singkat Bank Papua
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irian Jaya ini didirikan pada tanggal 13 April 1966  berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Irian  Barat Nomor:37/GIB/1966 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970 pada Lembaran Daerah Propinsi Irian Barat no. 42 tahun  1970,  kemudian  sesuai  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor Kep.283/DDK/II/1972  tanggal  15  Juli  1972  tentang  pemberian  izin  usaha  Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan Modal Dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp.4.000.000,-.

## 2. Gambaran Umum GCG di Bank Papua
Bank  Papua  menyatakan  bahwa  penerapan  prinsip-prinsip  dan  praktek-praktek GCG  yang  konsisten  akan  memberikan  manfaat  baik  bagi  bank  kepercayaan  nasabah, pemegang  saham,  mitra  bisnis  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan  (Manuhutu,  2017). Dalam  memastikan  pelaksanaan  GCG  yang  optimal,  Dewan  Komisaris  dan  Direktur Kepatuhan  bersama  dengan  manajemen  mengevaluasi  implementasi  GCG  perusahaan secara  berkesinambungan.  Dalam  laporan  Pelaksanaan  GCG  tahun  2011  terdapat  pula hasil summary perhitungan nilai komposit self assessment GCG. Bank Papua berada pada angka dua yang termasuk kategori baik menurut standar Bank Indonesia. Aspek-aspek yang dinilai dalam self-assesment tersebut antara lain : Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab  Direksi,  Kelengkapan  dan  Pelaksanaan  Tugas  Komite,  Penanganan  Benturan Kepentingan,  Penerapan  Fungsi  Kepatuhan,  Penerapan  fungsi  audit  Intern,  Penerapan fungsi  audit  Ekstern,  Penerapan  fungsi  manajemen  risiko  dan  pengendalian  intern, Penyediaan  Dana  Kepada  Pihak  Terkait  (Related  Party)  dan  Debitur  Besar  (Large Exposure),  Transparansi  Kondisi  Keuangan  dan  Non  Keuangan  Bank,  Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal, Rencana Strategis Bank.
3. Penarapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Papua
Penerapan manajemen risiko pada Bank Papua mengacu pada pedoman OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum No. 18/POJK.03/206 tanggal 26 Maret 2016 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum.  Kerangka  Manajemen  Risiko terintegrasi  (RMF) yang mencakup Tata KelolaManajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko  dan  Alat  Manajemen  Risiko  diperlukan  untuk  menerapkan  manajemen  risiko secara efektif sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

## 4. Tata Kelola Manajemen Risiko
Untuk  memastikan  efektivitas  dan  konsistensi  penerapan  Kerangka  Manajemen Risiko, Bank Papua membutuhkan struktur tata kelola yang kuat. Dalam hal ini, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua bertanggung jawab untuk mengawasi, memantau dan

## Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Papua
mengelola  risiko  yang  dihadapi  oleh  Bank  Papua  serta  mengembangkan  budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan organisasi untuk memastikan bahwa semua unit kerja  memahami  strategi,  tingkat  risiko  yang  diambil,  dan  kerangka  kerja  Manajemen Risiko Bank Papua. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut,  Dewan Komisaris  dibantu oleh  Komite  Pemantau  Risiko  (ROC)  yang  bertanggung  jawab  untuk  meninjau  semua bidang  risiko  dan  menganalisis  bidang-bidang  lain  yang  terkait  dengan  risiko, pengendalian  mitigasinya  serta  potensi  kerugian.  Dewan  Komisaris  mendelegasikan wewenang kepada Direksi untuk menerapkan kerangka kerja Manajemen Risiko. Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi telah membentuk berbagai  komite,  termasuk  Komite  Manajemen  Risiko  (RMC).  Dalam  memantau, mengendalikan, dan mengelola risiko, Bank Papua telah menerapkan prinsip Pendekatan Tiga Garis Pertahanan.
Pertahanan Lini Pertama, Unit Bisnis bertanggung jawab untuk mengendalikan, dan memitigasi  risiko  dalam  bisnis.  Manajemen  Senior  dan  Komite  Manajemen  Risiko menjalankan  peran  penting  untuk  memastikan  efektivitas  fungsi  unit  bisnis  secara keseluruhan  sebagai  “Pertahanan  Lini  Pertama”  untuk  mengembangkan  risiko  dan mengendalikan  lingkungan  sebagai  bagian  dari  kegiatan  operasional  rutin.  Pertahanan Lini Kedua Pertahanan lini kedua sebagai fungsi pemantauan independen dibangun oleh Divisi Manajemen Risiko independen dan Divisi Kepatuhan yang berfungsi sebagai unit- unit utama. Secara umum, selain memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan Bank Papua dan regulator lainnya, lini pertahanan kedua bertanggung jawab untuk menetapkan batas, pedoman, dan arahan melalui pengembangan kebijakan, tinjauan dan persetujuan batas risiko. Risiko Bank berlandaskan pentingnya Manajemen Risiko untuk keberhasilan bisnis,  keuangan,  dan  reputasi.  Oleh  karena  itu,  pengembangan  rencana  bisnis  Bank Papua  berlandaskan  pada  perspektif  bahwa  keseimbangan  yang  baik  antara  risiko  dan manfaat  harus  dipertahankan  untuk  mencapai  pertumbuhan  jangka  panjang  bagi pemegang saham. Pertahanan Lini Ketiga Sebagai pertahanan lini ketiga, Audit Internal bertanggung  jawab  untuk  memberikan  jaminan,  nilai  tambah  dan  kegiatan  konsultasi independen serta membantu Bank Papua untuk mencapai tujuannya .
5. Alat Manajemen Risiko
Sebagaimana dimaksud dalam Risk Appetite Statement (RAS) serta kebijakan dan prosedur,  Alat  Manajemen  Risiko  berfungsi  sebagai  pedoman  untuk  penerapan  RMF. Untuk  mewujudkan  misinya  bagi  para  pemangku  kepentingannya,  Risk  Appetite Statement menguraikan tingkat dan karakteristik risiko yang diambil oleh Bank. Direksi dan manajemen senior bertanggung sambil memastikan bahwa kebijakan terperinci yang berkaitan dengan pembatasan bagi  organisasi  terhadap kegiatan Bank telah dinyatakan dalam Kerangka Manajemen Risiko, yang konsisten dengan RAS dan kapabilitas Bank. Bank  menetapkan  batasan  risiko  dengan  memperhitungkan  kemampuan  modal  Bank untuk  menyerap  eksposur  risiko,  mengelola  kerugian  sebelumnya,  meningkatkan keterampilan sumber daya manusianya dan mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Prosedur  dan  penetapan  batas  risiko  mencakup  akuntabilitas  dan  tingkat  kewenangan yang  jelas,  dokumentasi  prosedur  yang  memadai,  dan  penetapan  batas  sesuai  dengan

## Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Papua
pertumbuhan dan perkembangan Bank. Sesuai dengan implementasi Pilar II Basel II di Indonesia,  Bank  telah  mengembangkan  metode  untuk  menerapkan  Proses  Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP).
Proses  ini bertujuan untuk memastikan kecukupan modal sesuai  yang termasuk dalam Pilar I. Eksekusi ICAAP di Bank berdasarkan pada keyakinan bahwa perhitungan kecukupan modal harus mampu menyerap potensi kerugian dari risiko material. Dengan demikian,  penentuan  kecukupan  modal  melalui  penggunaan  metode  ICAAP,  selain melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) risiko utama yang termasuk dalam Pilar I (Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional), juga mencakup 7 (tujuh) risiko lainnya, yaitu  Risiko  Konsentrasi  Kredit,  Risiko  Suku  Bunga  dalam  Banking  Book,  Risiko Likuiditas,  Risiko  Kepatuhan,  Risiko  Strategis,  Risiko  Hukum  dan  Risiko  Reputasi. Manajemen Risiko berfokus pada Perbaikan struktur organisasi, Perbaikan proses kredit, Penyelesaian  Non  Performing  Loan  (NPL)  dan  AYDA,  Memperkuat  penerapan  Risk Appetite untuk menjadi alat bagi manajemen senior untuk memantau proses manajemen risiko. Sejalan dengan persetujuan Risk Appetite oleh Dewan Komisaris pada bulan Juli 2018  yang  mencakup  15  metrik,  Bank  telah  memiliki  Target  Market  dan  Kriteria Penerimaan  Risiko  (RAC)  yang  memungkinkan  pengembangan  bisnis  kredit  Bank menjadi lebih terstruktur dan sejalan dengan Risk Appetite Bank , Memperbaiki struktur pendanaan dengan mengurangi ketergantungan tinggi pada pendanaan wholesale utama yang timbul dari lembaga keuangan non-bank untuk mengurangi tekanan berlebih pada rasio likuiditas seperti LCR ( Liquidity Coverage Ratio ) dan NSFR ( Net Stable Funding Ratio ),  Peningkatan  manajemen  risiko  operasional,  Peningkatan  kerangka  kerja Manajemen  Kontinuitas  Bisnis  Bank  Implementasi  proses  penilaian  mandiri  melalui perangkat RCSA ( Risk and Control Self Assessment ) dan Indikator Risiko Utama dimulai pada tahun 2018 dengan mengeluarkan prosedur RCSA dan KRI untuk beberapa divisi yang akan berlanjut pada tahun 2019.
Proses  penilaian  mandiri  bertujuan  awal  pengendalian  kelemahan  yang diharapkan  untuk  mencegah  dan  meminimalkan  potensi  risiko  yang  dihadapi  Bank, Peningkatan berbagai aspek yang melibatkan banyak divisi di Bank melalui Turnaround Project . Turnaround  Project mencakup  berbagai  aspek  seperti  sumber  daya  manusia, proses,  teknologi,  kebijakan  dan  prosedur,  dan  tata  kelola.  Peningkatan  pengendalian pada  keamanan  informasi.  Sehubungan  dengan  berbagai  serangan  dunia  maya  dan pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Bank terus meningkatkan manajemen keamanan informasi dengan menerapkan pengendalian, Keterbatasan akses email Bank di luar jaringan internal kantor termasuk penggunaan di ponsel. Penyaringan untuk email yang dikirim ke pihak luar dimana email akan dikarantina terlebih dahulu jika  diduga  mengandung  data/  informasi  sensitif,  Penerapan  Metodologi  MORA ( Material Risk Operational Assessment ), Peningkatan risk awareness (kesadaran risiko) dan  pemahaman  mengenai  risiko  operasional  melalui  pelatihan  yang  dilakukan  oleh Divisi Operational Risk dan Group Operational Risk. Manajemen risiko dalam penelitian ini terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

## Kesimpulan
Untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan pelaksanan prinsip – prinsip good coporate governance dan manajemen risiko yang di jalankan pada PT. Bank papua sesuai tujuan  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  bahwa  penerapan  konsep  dan prinsip  dari Good  Corporate  governance dalam  pengelolaan  risiko  melibatkan  organ internal perbankan adalah sebagai berikut:
1. Semua  internal  unsur  perbankan  seperti  pemegang  saham,  forum  RUPS,  komisaris, direksi,  pengurus  komite  audit,  auditor  internal  dan  eksternal  serta  karyawan  harus dapat  membentuk  lingkaran  dan  situasi  kerja  yang  saling  mendukung  dan  berperan aktif dalam pelaksanaannya
2. Prinsip-prinsip  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik,  terutama  dalam  menangani  dan mengelola berbagai jenis risiko yang secara khusus memiliki keunikan tersendiri yang hanya ada di perbankan. Dengan kata lain praktik Good Corporate governance dan manajemen  risiko  dapat  meningkatkan  kinerja  perusahaan,  mengurangi  risiko  yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya Good  Corporate  governance dapat  meningkatkan  kepercayaan  investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Calomiris, C. W., & Carlson, M. A. (2014). National bank examinations and operations in the early 1890s .
Cao,  L.  (2014).  Business  model  transformation  in  moving  to  a  cross-channel  retail strategy: A case study. International Journal of Electronic Commerce , 18 (4), 69– 96.
Devriese,  J.,  Dewatripont,  M.,  Heremans,  D.,  &  Nguyen,  G.  (2004).  Corporate governance, regulation and supervision of banks. Financial Stability Review , 2 (1), 95–120.
Graham,  J.  R.,  Harvey,  C.  R.,  &  Rajgopal,  S.  (2005).  The  economic  implications  of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics , 40 (1–3), 3– 73.
Himaj, S. (2014). Corporate governance in banks and its impact on risk and performance: Review of literature on the selected governance mechanisms. Journal of Central Banking Theory and Practice , 3 (3), 53–85.
Hossain,  A.,  Sobhani,  F.  A.,  Omar,  N.,  Mohamad,  N.,  &  Said,  J.  (2019).  Corporate governance,  risk  management  and  ethical  investment:  Evidence  from  banking industries. International Journal of Financial Research , 10 (5), 126–137.
Indrayani,  M.,  &  Nurkholis,  N.  (2001).  Persepsi  Manajemen  Perusahaan  Terhadap Prinsip-Prinsip  Good  Corporate  Governance  (Studi  pada  36  Perusahaan  di Indonesia). TEMA , 2 (2), 136–157.
Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 8 (1), 1–9.
Kakanda, M. M., Salim, B., & Chandren, S. (2017). Corporate governance reform and risk  management  disclosures:  Evidence  from  Nigeria. Business  and  Economic Horizons , 13 (3), 357–367.
Manuhutu,  C.  P.  Y.  (2017).  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  Di  Bank  Papua Cabang Jakarta. Media Riset Akuntansi , 5 (2), Hal-106.
Maya, S., de Fatma LUBIS, A., Maksum, A., & Lumbanraja, P. (2018). The Influence of Organization’s Culture and Internal Control to Corporate Governance and is Impact on Bumn (State-Owned Enterprises) Corporate Performance in Indonesia. Journal of Advanced Research in Law and Economics , 9 (2), 681–691.
Melania, V., & Dewi, A. S. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia .

## Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Papua
Mullineux,  A.  (2006).  The  corporate  governance  of  banks. Journal  of  Financial Regulation and Compliance , 14 (4), 375–382.
Nelly,  R.,  Siregar,  S.,  &  Sugianto,  S.  (2022).  Analisis  Manajemen  Risiko  Pada  Bank Syariah: Tinjauan Literatur. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal , 4 (4), 918–930.
Pradana,  Y.  A.,  &  Rikumahu,  B.  (2014).  Penerapan  Manajemen  Risiko  terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. Trikonomika , 13 (2), 195–204.
Rahmat, B. Z. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance di BPRS Harum Hikmahnugraha. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 1 (2), 276–296.
Safari, R., Shateri, M., Baghiabadi, H. S., & Hozhabrnejad, N. (2016). The significance of risk management for banks and other financial institutions. International Journal of Research–Granthaalayah , 4 (4), 74–81.
Sari,  M.,  Hanum,  S.,  &  Rahmayati,  R.  (2022).  Analisis  manajemen  resiko  dalam penerapan  good  corporate  governance:  Studi  pada  perusahaan  perbankan  di Indonesia. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi , 6 (2), 1540–1554.
Setiawaty, A. (2016). Pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja perbankan  dengan  manajemen  risiko  sebagai  variabel  intervening. KINERJA , 13 (1), 13–24.
Sulistyanto, S. (2008). Manajemen Laba (Teori & Model Empiris) . Grasindo.