ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe
Saidin 1, * ; Wiwik Wirya Rinanda 2 1,2,3,4 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ; saidin@uho.ac.id
* Correspondence : ; saidin@uho.ac.id
Kata kunci Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan APBDes
Keywords Transparency,
Accountability APBDes Management

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  APBDes  yang  terjadi  di  Desa  Wawoone Kecamatan  Wonggeduku  Kabupaten  Konawe.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif,  informan  dalam penelitian  ini  sebanyak sepuluh orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Adapun  analisis  data  yang  digunakan  adalah  data  reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Desa Wawoone belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Dalam penerapan prinsip transparansi  dilaksanakan  dengan  pemberian  informasi  melalui  spanduk  dan website desa. Untuk pelaporan keuangan desa juga telah dilaporkan secara tepat waktu.  Namun  untuk  keterbukaan  pengelolaan  APBDes  masih  terdapat pendapatan  desa  dari  PADesa  yaitu  BUMDes  yang  belum  dimasukkan  dalam laporan  realisasi  APBDes.  Untuk  penerapan  akuntabilitas  dilakukan  dengan melibatkan  masyarakat  dalam  rapat  rencana  kerja  pemerintah  desa  terkait perencanaan pengelolaan APBDes.

## ABSTRACT
This study aims to determine the application of the principles of transparency and accountability  in  the  management  of  the  2019-2021  APBDes  that  occurred  in Wawoone Village, Wongeduku District, Konawe Regency. The research method used in this research is qualitative, there are ten informants in this study. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data  analysis  used  is  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing conclusions.The  results  of  this  study  indicate  that  the  Wawoone  Village government  has  not  fully  implemented  the  principles  of  transparency  and accountability  in  the  management  of  the  APBDes.  In  the  application  of  the principle of transparency of implementation by providing information through banners and village websites. Village financial reporting is also reported in a timely manner. However, for APBDes management, there is still village income from PADes,  namely  from  BUMDes  which  has  not  been  included  in  the  APBDes realization  report.  The  implementation  of  accountability  is  carried  out  by involving  the  community  in  village  government  work  plan  meetings  related to APBDes management planning. .

## Pendahuluan
Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat prinsip-prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik yang di tandai dengan dua unsur yaitu transparansi dan  akuntabilitas  karena  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  harus memperhatikan  prinsip  transparansi  dan  akuntabel  yaitu  kewajiban  dari  individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan tersebut dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang  menyangkut  pertanggungjawaban  terhadap  pengelolaan    pemerintahan  desa terutama pengelolaan APBDes.
Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 24 dan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  pasal  2  ayat  1  keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan, akuntabel,  partisipatif  dan  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Dalam penjelasan  UU  tersebut  sangat  jelas  bahwa  transparansi  dan  akuntabel  tersebut tentunya harus benar-benar diterapkan agar mendapatkan perhatian yang serius dari semua stake holders yang berada di desa.
Transparansi pemerintah desa mengungkapkan suatu material secara berkala kepada  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan  yaitu  masyarakat  luas  sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan  desa.  Penerapan  prinsip  transparansi  sendiri  yaitu  melalui penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa  saja  yang  terjadi  dalam  pemerintahan,  termasuk  di  antaranya  kebijakan  yang akan  atau  telah  diambil  oleh  pemerintah,  serta  implementasinya.  Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap  jalannya  pemerintahan.  Pengawasan  dari  masyarakat  dapat  mencegah terjadinya  mis  alokasi  sumber  daya  maupun  pelanggaran  dalam  kegiatan pemerintah seperti korupsi.
Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pelaksanaan  penggunaan  keuangan desa. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Wawoone yakni untuk mengetahui pertanggungjawaban tim kegiatan yang akan di danai keuangan desa kepada masyarakat dengan kepala desa sebagai penaggungjawab utama.
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ada parameter atau ukuran untuk menentukan sejauh mana APBDesa dinilai  baik atau berkualitas yaitu disusun  dan  ditetapkan  tepat  waktu,  materi  yang  disusun  sinkron  dengan perencanaan  kegiatan  di  kecamatan,  kabupaten,  provinsi  maupun  arah  kebijakan nasional  serta  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  memiliki  nilai-nilai  inovasi  dalam peningkatan  kualitas  pelayanan,  berupa  pengadaan  aplikasi  yang  memudahkan pelaksanaan sinkronisasi penginputan data desa ke Kecamatan. Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 disebutkan jika desa memiliki beberapa sumber pendapatan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan biaya
yang terdiri atas: Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer, dan pendapatan lain-lain. Dan untuk pendapatan asli Desa Wawoone didapatkan dari Bumdes yakni dengan penyediaan  gas  elpiji.  Sedangkan  untuk  pendapatan  transfer  Desa  Wawoone mendapatkan dari dana desa dan alikasi dana desa.
Melihat  banyaknya  kasus-kasus  yang  terjadi  pada  penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia hampir seluruhya terletak pada ketidaktransparannya  dan  tidak  akuntabelnya  pengelolaan  keuangan  yang  ada  di desa masing-masing. Tentunya permasalahan tersebut dapat di minimalisir dengan setiap penyelenggara pemerintah desa mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas  dalam  perencanaan,  mulai  dari  perencanaan  yang  biasanya  di bicarakan  dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan  (Musrenbang)  tingkat desa,  hingga  tahap  penyelenggaraan  program  bahkan  sampai  penyelenggaraan program.  Namun  dalam  penerapannya  biasanya  pemerintah  desa  kerap  menemui kendala  seperti  yang  dialami  oleh  Desa  Wawoone  yakni  permasalahan  dalam transparansi desa dimana kurangnya keterbukaan terkait sumber pendapatan dalam pengelolaan APBDes karena dari hasil wawancara awal yang penulis lakukan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa di Desa Wawoone dana yang diperoleh untuk membiayai desa adalah  hanya dana transfer dari pusat yaitu alokasi dana desa dan dana  desa.  Padahal  seharusnya  sumber  pendapatan  desa  berdasarkan  peraturan Bupati Konawe No.2.A tahun 2016 menyebutkan bahwa pendapatan keuangan desa bersumber dari: pendapatan asli desa, dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten  Konawe,  alokasi  dana  desa,  bantuan  keuangan  provinsi,  dan  juga bantuan  keuangan  Kabupaten  Konawe.  Dan  seharusnya  sumber  pendapatan  Desa Wawoone terdapat PADesa yakni yang dikelola melalui BUMDes.
Kemudian  dalam  pengelolaan  akuntabilitas  terdapat  permasalahan  terkait pertanggungjawaban dimana ada kegiatan yang telah direncanakan dari awal namun tertunda dengan waktu yang telah di tetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Dari hasil  wawancara  awal  yang  penulis  lakukan  oleh  salah  satu  tokoh  masyarakat  di Desa  Wawoone  bahwa  hal  ini  memang  sering  terjadi  dikarenakan  tidak mencukupinya  pembiayaan  karena  rencana  kegiatan  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat banyak sedangkan dana yang tersedia terbatas sehingga harus tertunda. Kemudian    karena  ada  hal  yang  lebih  mendesak  dan  harus  di  utamakan  seperti kegiatan non fisik yang terjadi sekarang ini yaitu kasus covid-19 sehingga kegiatan fisik yang masih bisa atau ditunda dilakukan di tahun berikutnya.
Telah  banyak  berbagai  studi  yang  membahas  mengenai  transparansi  dalam pengelolaan  APBDesa  seperti  studi  Rahmayani,  M.  W.,  &  Kurnadi,  E.  (2022)  yang memfokuskan pada seluruh desa di Kecamatan Kadipaten. Tumiwa, F. F et al., (2021) di Desa Ranaoiapo,Kabupaten Minahasa Selatan. Mokalu, E. E et al., (2019) di Desa Sinsingon,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow.  Handayani  et  al.,  (2022)  Kecamatan Sukorame, dan Dilago, R et al., (2018) Di Desa Soatobaru. Namun dari berbagai studi tersebut  belum  ada  yang  membahas  sama  sekali  di  Desa  Wawoone,  Kecamatan
Wonggeduku,  Kabupaten  Konawe,  sehingga  perlunya  kajian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  penerapan  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  APBDes  di  Desa Wawoone. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tata kelola keuangan desa.

## Metode
Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan  dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumen.  Subjek  dan  informan penelitian  yakni Kepala  Desa  Wawoone,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) ,Sekretaris  Desa  Wawoone,  Bendahara  Desa  Wawoone,  Kepala  Dusun  Desa Wawoone,  Tokoh  masyarakat  Desa  Wawoone,  Masyarakat  Desa  Wawoone. Selanjutnya  data  dianalisis  melalui  model  interaktif  (Miles,  Huberman,  & Saldana, 2014)  yan  terdiri  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan kesimpulan ( Sudirman et al., 2020; Sudirman et al., 2022).

## Hasil dan Pembahasan

## Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan APBDes
Secara spesifik penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai BSPS tersebut dengan  mengevaluasi  program  ini  berdasarkan  dengan  enam  indikator  penilaian William  Dunn,  yang  diantaranya:  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  pemerataan, responsivitas,  dan  juga  ketepatan  sehingga  dapat  dilihat,  dinilai,  dan  diukur bagaimana keberhasilan program tersebut sejauh ini berjalan.

## 1. Informatif
Informatif  yang  dimaksudkan  yaitu  memberikan  informasi  secara  jelas  dan akurat kepada masyarakat Desa Wawoone terkait pengelolaan APBDes. Pemerintah Desa  Wawoone  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  dengan  melakukan pemasangan  spanduk  atau  baliho  dan  website  desa  agar  masyarakat  mudah mendapatkan  atau  mengakses  informasi  mengenai  pengelolaan  APBDes.  Berikut sesuai pernyataan dari AKJ selaku Sekretaris Desa mengungkapkan:
“Pemberian informasi secara terbuka kepada masyarakat untuk menerapkan prinsip transparansi dilakukan dengan pemasangan spanduk dan website desa https://wawoone.desa.id dan memasukkan data- data realisasi kepemerintah kabupaten.”( Wawancara, 26 Januari 2022) AK selaku ketua BPD juga menyampaikan hal yang sama yakni:
“Untuk  transparansi  kepada  masyarakat  kami  memasang  papan  pengumuman  atau  papan informasi  dibalai  desa,  bahwa  apa  yang  telah  di  kerja  tahun  ini,  misalnya  pendapatan  berapa, pengeluaran juga berapa sesuai papan informasi.”( Wawancara 26 Januari 2022) Hs selaku Bendahara Desa juga menambahkan bahwa:
“Terkait transparansi desa kita membuat website desa dan pemasangan spanduk agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi mengenai pendapatan dan pelaporan desa dalam setahun.” (27 Januari 2022).
Pemberian  informasi  menggunakan website desa  masyarakat  merasa  sangat terbantu dalam mendapatkan informasi karena tidak semua masyarakat ikut terlibat
dalam rapat pengelolaan APBDes dan  mengetahui secara langsung. Berikut sesuai hasil wawancara dengan Nr selaku Masyarakat Desa:
“Penyediaan  webs ite  di  Desa  Wawoone  ini  memang  sangat  membantu  masyarakat  yang  ingin melihat  maupun  memantau  bagaimana  keterbukaan  pemerintah  Desa  Wawoone  dan  untuk websitenya  sangat  mudah  diakses  dan  juga  informasi  yang  disediakan  sudah  lumayan  lengkap. (Wawancara 23 April 2022)
AL selaku tokoh masyarakat juga menambahkan bahwa:
“Untuk  penggunakan  website  desa  sangat  membantu  bagi  masyarakat  yang  memiliki  kesibukan tetapi  ingin  tetap  melihat  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Wawoone,  namun  pemberian  informasi menggunakan website ini tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya karena masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki android, meskipun begitu pemerintah desa juga telah menyiapkan baliho  dan  papan  informasi  dibalai  desa  sehingga  masih  bisa  mendapat  informasi  langsung. Wawancara (24 April 2022)
Wawancara di atas juga didukung oleh hasil observasi penulis seperti gambar di bawah ini
Gambar 1 .  Baliho Pengelolaan APBDes Desa Wawoone

## Sumber : Kantor Desa Wawoone (2022)
Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keungan desa pasal 40 ayat 1 dan 2 bahwa laporan realisasi anggaran harus dipublikasikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
Dari pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber dapat disimpulkan bahwa pemerintah  Desa  Wawoone  telah  menerapkan  transparansi  dalam  memberikan informasi  mengenai  pengelolaan  APBDes  sesuai  dengan  pernyataan  Mardiasmo (2009).

## 2. Tepat Waktu
Tepat  waktu  yang  dimaksudkan  yaitu  dalam  penyajian  laporan  keuangan kepada  masyarakat  maupun  otoritas  tinggi  yakni  Bupati  terkait  pelaporan  dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa Wawoone.
Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe no.2.A tahun 2016 yakni dalam proses pelaporan Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui BPMPD dan DPKAP Kab. Konawe berupa laporan tahap pertama paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan, laporan tahap kedua
paling  lambat  akhir  bulan  Oktober,  dan  laporan  akhir  tahun  disampaikan  paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilaksanakan,  pemerintah  desa memiliki tanggungjawab bukan hanya kepada petinggi otoritas namun juga kepada masyarakat  untuk  mengetahui  perkembangan  kinerja  kepala  desa  dan  aparatnya terhadap  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Wawoone.  Untuk  laporan  pelaksanaan APBDes  dilakukan  secara  bertahap.  Hal  ini  berdasarkan  narasumber  Hs  selaku Bendahara desa yakni:
“Pelaporan itu se suai dengan jalurnya secara triwulan pencairan dana desa yaitu tahap I, II, III dan laporan itu sesuai tahapan mulai dari laporan kecamatan, kecamatan yang melangsungkan keatasan lagi.” ( Wawancara 27 Januari 2022).
Hs menambahkan  lagi bahwa:
“Jadi tingka t pelaporannya tentu yang dilaporkan itu hal-hal yang direncanakan kemudian yang dilaksanakan  dan  dilaporkan  kemudian  di  evaluasi.  Yang  evaluasi  adalah  Bawasda  dari  tim Pemerintah  Kabupaten.  Mereka  turun  langsung  melihat  apakah  kegaiatan tersebut  dilaksanakan atau tidak. Dan Alhamdulillah kalau disini dilaksanakan semua dan itu sesuai dengan kebutuhan.” (Wawancara 27 Januari 2022).
Untuk  proses  pelaporan  pemerintah  Desa  Wawoone  selalu  mengusahakan untuk melaporkan secara tepat waktu agar menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan narasumber AKJ selaku Sekretaris Desa:
“Untuk  proses  pelaporan  sendiri  dilakukan  secara  tepat  waktu  yang pertama  realisasi  kemudian untuk  pelaporan  pendukung  dilakukan  pada  saat  pencairan  dana  desa  yang selanjutnya.” (Wawancara 26 Januari 2022).
Pemerintah Desa Wawoone juga melakukan rapat akhir tahun sesuai peraturan Bupati  Konawe  No.2.A  tahun  2016    dengan  mengundang  perwakilan  masyarakat desa untuk membahas realisasi pelaksanaan APBDes yang sudah dikerjakan dalam setahun. Berikut sesuai ungkapan AGS selaku tokoh masyarakat:
“Setiap tahun Desa Wawoone melakukan rapat akhir tahun yang biasanya dilakukan pada bulan Januari maupun bulan Februari bersama masyarakat sebagai bentuk keterbukaan. Dalam rapat itu dibahas apa yang sudah di kerjakan dalam setahun.”( Wawancara 27 Januari 2022)
Ml selaku masyarakat Desa Wawoone juga menyampaikan hal yang sama yakni:
“Untuk  laporan  APBDes  kepada  masyarakat  biasa  disampaikan  secara  langsung  disetiap  akhir tahun, jadi aparat desa mengadakan rapat dibalai desa dan mengundang masyarakat untuk hadir mendengarkan  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes  yang  telah  dikerjakan  dalam  setahun.” Wawancara (23 April 2022)
Dari  pernyataan  yang  diungkapkan  oleh  beberapa  narasumber  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  Desa  Wawoone  telah  menerapkan  transparansi dalam  ketepatan  waktu  terkait  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  mengenai pengelolaan APBDes sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2009)

## 3. Keterbukaan
Keterbukaan yang dimaksudkan yaitu memberi hak kepada masyarakat Desa Wawoone  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif tentang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dengan  tetap  memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai  bentuk  keterbukaan  pemerintah  Desa  Wawoone  mengajak  warga untuk musyawarah terkait dengan penggunaan dana APBDes yang akan digunakan untuk  kebutuhan  masyarakat  desa.  Berikut  sesuai  ungkapan  dari  Ml  selaku masyarakat Desa Wawoone:
“Dengan sangat p artisipasi masyarakat, pemerintah desa menampung semua aspirasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.” ( Wawancara 31 Januari 2022)
Pernyataan diatas juga disetujui oleh AK Ketua BPD yaitu:
“Pemerintah desa juga menerima semua usulan dari masyarakat setelah itu sama-sama menyetujui dengan adanya pendamping desa karena mereka yang memberikan informasi masalah dana desa.” (Wawancara 26 Januari 2022)
Pemerintah  Desa  Wawoone  juga  membuat  papan  nama  kegiatan  untuk dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh JA selaku Kepala Desa yakni adanya keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan bagi masyarakat telah diupayakan oleh pemerintah Desa Wawoone sendiri:
“Setiap pelaksanaan pembangunan desa disampaikan kepada masyarakat. Dibalai desa juga sudah dipasang  papan  informasi  dan  juga  web  desa  jadi  untuk  masyarakat  yang  ingin  melihat  semua tentang kegiatan dan lain- lain bisa lihat langsung.” ( Wawancara 26 Januari 2022).
Keterbukaan  kepada  masyarakat  Desa  Wawoone  juga  dilakukan  dengan melakukan  rapat  akhir  tahun  dengan  mengundang  perwakilan  masyarakat  desa untuk  membahas  realisasi  pelaksanaan  APBDes  yang  sudah  dikerjakan  dalam setahun. berikut sesuai ungkapan narasumber Ml selaku masyarakat Desa wawoone:
“Aparat desa mengundang perwakilan dari masyarakat dikantor balai desa  untuk  bersama-sama aparat  desa  mendengarkan  laporan  realisasi  dan  itu  setiap  tahun  dilaksanakan  seperti  itu.” (Wawancara 23 April 2022)
Berikut penulis uraikan dalam tabel 1 laporan realisasi APBDes Desa Wawoone tahun anggaran 2019 – 2021:
Tabel 1. Laporan Pendapatan Desa Wawoone Tahun 2019-2021 Tahun Anggaran Sumber Anggaran Total Anggaran 2019 Pendapatan Transfer - Dana Desa - Alokasi Dana Desa pendapatan lain-lain - Bunga Bank Rp. 753.400.000,00 Rp. 392.310.000,00 0,00 Rp. 1.145.710.000 2020 Pendapatan Transfer
- Dana Desa - Alokasi Dana Desa pendapatan lain-lain - Bunga Bank Rp. 887.801.000,00 Rp. 654.802.750,00 0.00 Rp. 1.542.603.750 2021 Pendapatan Transfer
- Dana Desa - Alokasi Dana Desa pendapatan lain-lain - Bunga Bank Rp. 808.197.000,00 Rp. 600.707.400,00 0,00 Rp. 1.408.904.400
Sumber: Data dari kantor balai Desa Wawoone
Berdasarkan  jumlah  anggaran  pendapatan  Desa  Wawoone  kemudian dibelanjakan oleh bidang yang membantu mengurus pengeluaran desa yakni sesuai tabel 2 berikut:
Tabel 2. Rincian Belanja Desa APBDesa Wawoone Tahun Anggaran 2019-2021.
APBDes 2019 Pembelanjaan
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa:
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
- Penyediaan operasional pemerintah desa
- Penyediaan tunjangan BPD
- Penyediaan operasional BPD
- Penyediaan insentif/operasional RT/RW Rp. 347.810.000,00
Rp. 59.700.000,00
Rp. 214.200.000,00
Rp. 5.100.000,00
Rp. 28.350.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 39.960.000,00 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
- Sub  bidang  pendidikan  (penyelenggara  sekolah  nonformal milik desa)
- Sub  bidang  kesehatan  (penyelenggaraan  pos  kesehatan  dan posyandu)
- Sub  bidang  pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang (pemeliharaan  gedung  balai  desa,  pengerasan  jalan  usaha tani, peningkatan prasarana jalan desa)
- Sub bidang kawasan pemukiman (program pembangunan/rehab rumah tidak layak  huni, peningkatan fasilitas jamban umum) Rp. 727.900.000,00 Rp. 12.600.000,00 Rp. 42.600.000,00 Rp. 275.615.400,00 Rp. 397.084.600,00 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:
- Sub  bidang  kepemudaan  dan  olahraga (pembinaan
karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa)
- Sub  bidang  kelembagaan  masyarakat  (pembinaan  lembaga adat, pembinaan LKMD/LPMD, pembinaan PKK) Rp. 9.500.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 8.500.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
- Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa (peningkatan kapasitas perangkat desa) Rp. 60.500.000,00 Rp. 60.500.000,00 Jumlah Belanja Rp. 1.145.710.000,00 Surplus/(Defisit) Rp. 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00

## APBDes 2020 Pembelanjaan
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa:
- Penyediaan penghasilan dan tunjangan kepala desa
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
- Penyediaan  jaminan  sosial  bagi  kepala  desa  dan  perangkat desa
- Penyediaan  operasional  pemerintah  desa  (ATK,  honor
PKPKD, dan PPK)
- Penyediaan tunjangan BPD
Rp. 543.142.750,00 Rp. 74.100.000,00 Rp. 345.800.000,00
Rp. 3.048.000,00 Rp. 9.094.750,00 Rp. 49.350.000,00
- Penyediaan  operasional  BPD  (rapat,  ATK,  Makan  minum, pakaian seragam) - Penyediaan insentif/operasional RT/RW Rp. 2.110.000,00 Rp. 59.640.000,00 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: - Sub  bidang  pendidikan  (penyelenggara  sekolah  nonformal milik desa)
- Sub bidang kesehatan (penyelenggaraan pos kesehatan desa dan posyandu)
- Sub  bidang  pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang (pemeliharaan  gedung  balai  desa,  pengerasan  jalan  usaha tani, penyusunan dokumen perencanaan tat ruang desa)
- Sub bidang kawasan pemukiman (program pembangunan/rehab rumah tidak layak  huni, peningkatan sistem pembangunan air limbah) - Sub  bidang  perhubungan,  komunikasi  dan  informatika (poster, baliho, dll)
- Sub  bidang  energi  dan  sumberdaya  mineral  (peningkatan sarana dan sprasarana energi alternatif)
- Sub  bidang  pariwisata  (pembangunan  atau  peningkatan sarana dan prasarana pariwisata) Rp. 613.261.000,00 Rp. 39.100.000,00 Rp. 75.560.000,00 Rp. 192.875.600,00 Rp. 181.617.600,00 Rp. 1.200.000,00 Rp. 92.020.640,00 Rp. 30.887.160,00 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: - Sub  bidang  kepemudaan  dan  olahraga (pembinaan
karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa)
- Sub  bidang  kelembagaan  masyarakat  (pembinaan  lembaga adat, pembinaan LKMD/LPMD, pembinaan PKK) Rp. 28.700.000,00 Rp. 5.500.000,00 Rp. 23.200.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
- Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa
(peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, BPD)
- Sub  bidang  pertanian  dan  peternakan  (pelatihan  teknologi rapat guna pertanian dan peternakan)
- Sub bidang koperasi, usaha micro kecil dan menengah
- Sub  bidang  dukungan  penanaman  modal  (pelatihan
pengembangan Bumdes) Rp. 77.400.000,00 Rp. 34.900.000,00 Rp. 6.000.000,00 Rp. 29.000.000,00 Rp. 7.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa
- Sub bidang penanggulangan bencana (kegiatan penanggulangan bencana) - Sub bidang keadaan mendesak Rp. 280.100.000,00 Rp. 15.500.000,00 Rp. 264.600.000,00 Jumlah Belanja Rp. 1.542.603.750,00 Surplus/(Defisit) Rp. 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00

## APBDes 2021 Pembelanjaan
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa:
➢ Sub  bidang  penyelenggaraan  belanja  siltap,  tunjangan  dan operasional  pemerintahan  desa  (maksimal  30  persen  untuk kegiatan)
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
- Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
Rp. 512.067.400,00
Rp. 68.208.000,00
Rp. 300.013.400,00
- Penyediaan operasional pemerintah desa
- Penyediaan tunjangan BPD
- Penyediaan operasional BPD
- Penyediaan insentif/operasional RT/RW
➢ Sub  bidang  administrasi  kependudukan,  pencatatan  sipil, statistik dan kearsipan
- Penyusunan/pendapatan/pemutakhiran profil desa Rp. 6.096.000,00 Rp. 7.590.000,00 Rp. 47.350.000,00 Rp. 1.610.000,00 Rp. 64. 200.000,00 Rp. 17.000.000,00 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: - Sub  bidang  pendidikan  (penyelenggara  sekolah  nonformal milik desa)
- Sub  bidang  kesehatan  (penyelenggaraan  pos  kesehatan  desa dan posyandu)
- Sub  bidang  pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang (pemeliharaan  prasarana  jalan  desa,  pemeliharaan  gedung
balai  desa,  penyusunan  dokumen  perencanaan  tat  ruang desa)
- Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika (poster, baliho, dll)
Rp. 175.120.000,00 Rp. 14.600.000,00 Rp. 128.640.000,00 Rp. 30.380.000,00 Rp. 1.500.000,00 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: - Sub bidang kepemudaan dan olahraga (pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa) - Sub  bidang  kelembagaan  masyarakat  (pembinaan  lembaga adat, pembinaan LKMD/LPMD, pembinaan PKK) Rp. 399.075.000,00 Rp. 374.875.000,00 Rp. 24.200.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
- Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa (peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, BPD)
- Sub  bidang  dukungan  penanaman  modal  (pelatihan pengelolaan Bumdes)
- Sub  bidang  perdagangan  dan  perindustrian    (pendampingan
kelompok usaha ekonomi produktif) Rp. 203.942.000,00 Rp. 119.310.000,00 Rp. 55.632.000,00 Rp. 29.000.000,00 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa - Sub bidang penanggulangan bencana (kegiatan penanggulangan bencana) - Sub bidang keadaan mendesak Rp. 118.700.000,00 Rp. 64.700.000,00 Rp. 54.000.000,00 Jumlah Belanja Rp. 1.408.904.400,00 Surplus/(Defisit) Rp. 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00

## Sumber: Data dari kantor balai Desa Wawoone
Dengan  detail  pembelanjaan  Desa  Wawoone  tiga  tahun  terakhir  yakni  tahun 2019 sebesar Rp. 1.145.710.000, tahun 2020 sebesar Rp. 1.542.603.750, dan tahun 2021 sebesar Rp.1.408.904.400 telah sesuai dengan jumlah pendapatan Desa wawoone.
Namun sesuai Peraturan Bupati Konawe No. 2A tahun 2016 tentang pedoman teknis  pengelolaan  keuangan  desa  bahwa  kelompok  pendapatan  desa  bersumber dari pendapatan asli desa (PADesa), dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi
Kabupaten  Konawe,  alokasi  dana  desa,  bantuan  keuangan  Provinsi,  dan  bantuan keuangan  Kabupaten  Konawe.  Namun  sesuai  laporan  realisasi  APBDes  Desa Wawoone  diketahui  bahwa  rincian  APBDes  di  Desa  Wawoone  untuk  tiga  tahun terakhir  yakni  2019-2021  hanya  terdiri  atas  pendapatan  yang  bersumber  dari pendapatan transfer desa yaitu ADD dan Dana Desa. Berikut sesuai penjelasan AKJ selaku Sekretaris Desa:
“Kalau untuk di Desa Wawoone yang diterima hanya dari ADD dan dana desa saja setiap tahun.” (Wawancara 26 Januari 2022).
AGS selaku tokoh masyarakat juga menambahkan bahwa:
“ Dana yang ada untuk membiayai desa wawoone adalah dana transfer pusat yaitu dari alokasi dana desa yang diambil untuk membiayai pembangunan Desa.” (Wawancara 28 Januari 2022) AL selaku  dari tokoh masyarakat juga menambahkan bahwa:
“ Pendapatan desa itu dari pendapatan asli desa, dana desa, bagian hasil pajak daerah kabupaten, alokasi  dana  desa,  bantuan  keuangan  dari  APBDes  Prov.  dan  Kab,  hibah  atau  sumbangan, kemudian pendapatan desa yang sah. Namun memang kalau didesa sini hanya dari transfer pusat saja yaitu ADD dan Dana Desa.” (Wawancara 29 Januari 2022)
Berdasarkan  penjelasan  dari  beberapa  narasumber  diatas  bahwa  pendapatan desa  bersumber  dari  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  namun  sesuai  hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Sekretaris Desa bahwa di desa juga terdapat Bumdes yang dikelola yang seharusnya dari Bumdes tersebut menjadi pendapatan asli desa. Berikut sesuai dengan ungkapan AKJ selaku Sekretaris Desa:
“Untuk  Bumdes  di  Desa  Wawoone  ini  dibentuk  pada  tahun  2016 dengan  nama  bumdes  Tepule bersumber  dari  dana  ADD  yang  kemudian  dari  dana  tersebut  dikelola  menjadi  pendapatan  desa yakni  PADesa.Namun  untuk  pengelolaannya  bukan  sekretaris  desa  yang  membuat  laporannya melainkan ada kelompok tersendiri yang mengurus Bumdes ”. (Wawancara 20 Februari 2022).
Sesuai dengan peraturan Bupati Konawe No. 2A tahun 2016 yakni pendapatan hasil  usaha  dari  Bumdes  dan  tanah  bengkok  tidak  termasuk  tanah  kas  desa peruntukannya  digunakan  untuk  menunjang  kegiatan  pemerintahan  yang  tidak dimasukkan kedalam pengelolaan keuangan desa (APBDes) secara umum melainkan diatur  penggunaannya  secara  khusus  berdasarkan  kebutuhan  pemerintah  desa berdasarkan  musyawarah  desa.  berikut  hasil  wawancara  dengan  narasumber  AKJ Sekretaris Desa:
“Dari  tahun  2017  masuk  uang  Bumdes  Rp.200.000.000  yang  digunakan  untuk  pendirian  dan permodalan  yang  dikasih,  dan  2018  masuk  lagi  Rp.100.000.000  kemudian  2019  Rp.50.000.000 diberikan, jadi total keseluruhan Rp.350.000.000 untuk dikasih kepengelola Bumdes tinggal nanti dilaporkan berapa penghasilannya, berapa bagi hasil PAD untuk pemerintah desa, namun selama berjalannya Bumdes sampai sekarang untuk PAD masuk kedesa tidak ada sementara dianggaran dasar bumdes harus ada. Pembayaran honor-honor dan setiap triwulannya itu harus melaporkan namun sampe saat ini tidak ada.” (Wawancara 26 Januari 2022)
Jadi  terkait  keterbukaan  sesuai  indikator  yang  penulis  gunakan  menurut Mardiasmo (2009) untuk pengelolaan APBDes sesuai peraturan Bupati Konawe No. 2A  tahun  2016,  pendapatan  desa  yang  didapatkan  3  tahun  terakhir  untuk  Desa Wawoone  masih  belum  sepenuhnya  transparan  dan  akuntabel  karena  seharusnya untuk  pendapatan  desa  bukan  hanya  dari  bantuan  transfer  saja  yang  didapatkan
namun juga ada PADes yakni Bumdes yang tidak dimasukkan sumbernya kedalam laporan realisasi APBDes.
Pemerintah  Desa  Wawoone  juga  membuat  papan  nama  kegiatan  untuk dilaksanakan,  dan  melakukan  rapat  akhir  tahun  dengan  mengundang  perwakilan masyarakat  desa  untuk  membahas  realisasi  pelaksanaan  APBDes  yang  sudah dikerjakan  dalam  setahun.  Keterbukaan  rapat  ini  sesuai  oleh  konsep  menurut Andrianto  (2007)  yakni  suatu  keterbukaan  memberikan  tempat  bagi  masyarakat untuk  berpartisipasi  untuk  aktif  dalam  proses  pengelolaan  sumber  daya  publik. Setiap  kebijakan  yang  akan  dikeluarkan  oleh  penyelenggara  harus  dapat  diakses secara  terbuka  dengan  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi didalamnya. Namun dalam hal ini masih terdapat keterbukaan yang belum  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Desa  Wawoone  yakni  mengenai  pendapatan asli desa yaitu Bumdes yang dari hasil analisis data, peneliti melihat bahwa dalam laporan  realisasi  APBDes  belum  dimasukkan  sumbernya.  Dari  hasil  temuan  juga diketahui bahwa masih ada beberapa indikator transparansi yang belum dipenuhi dan  sepenuhnya  diterapkan,  hal  ini  sesuai  dengan  studi  (Rizal,  R.,  Fitri,  S.  A.,  & Rantika, D, 2019; Hendrawati, E., & Pramudianti, M, 2020 ;Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D, 2019 ; Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R, 2019).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam  pengelolaan  APBDes  Desa  Wawoone  Kecamatan  wonggeduku  Kabupaten Konawe  maka  dapat  disimpulkan  bahwaPenerapan  prinsip  transparansi  dalam pengelolaan  APBDes  di  Desa  Wawoone  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  sesuai indikator yang penulis gunakan. Dari ke tiga indikator yakni informatif, tepat waktu, dan  keterbukaan  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  namun  dari  sisi  keterbukaan masih  belum.  Dalam  penerapan  transparansi  dilaksanakan  dengan  pemberian informasi  menggunakan  spanduk  dan  website  desa.  Kemudian  untuk  pelaporan keuangan desa telah dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe no.2.A tahun 2016 yang dilaporkan melalui laporan tahap pertama paling lambat  akhir  bulan  Juni  tahun  berjalan,  laporan  tahap  kedua  paling  lambat  akhir bulan Oktober, dan laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari  tahun  berikutnya.  Dan  untuk  keterbukaan  informasi  pemerintah  Desa Wawoone  mengajak  masyarakat  desa  untuk  ikut  musyawarah  dan  menerima masukan  dari  masyarakat.  Namun  untuk  keterbukaan  terkait  pendapatan  Desa Wawoone  belum  dimasukan  pendapatan  Bumdes  dan  hanya  pendapatan  transfer saja yakni bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa yang dimasukan dalam laporan realisasi APBDes. Dan untuk keterbukaannyapun dalam rapat tidak pernah dibahas mengenai BUMDes.

## Referensi
Ahyaruddin,  M.,  &  Ramadanis,  R.  (2019).  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Akuntansi dan Ekonomika , 9 (1), 110-118.
Anggriani, N.,  Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa. Ekono insentif , 13 (2), 134-145.
Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Soatobaru  Kecamatan  Galela  Barat Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Eksekutif , 1 (1).
Handayani,  S.,  Rahmawati,  P.  M.,  &  Syafik,  M.  (2022).  ANALISIS  ANGGARAN PENDAPATAN DANA BELANJA DESA (APBDes) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS  KINERJA  DAN  TRANSPARANSI  KEUANGAN  DESA KECAMATAN SUKORAME. PRAJA LAMONGAN , 5 (1).
Hendrawati,  E.,  &  Pramudianti,  M.  (2020).  Partisipasi,  Transparansi  Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer , 12 (2), 100-108.
Mokalu,  E.  E.,  Gosal,  R.,  &  Sampe,  S.  (2019).  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Eksekutif , 3 (3).
Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . Washington D.C: Sage Publications, Inc.

## Rahmayani,  M.  W.,  &  Kurnadi,  E.  (2022).  PENGARUH  TRANSPARANSI  DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten). Entrepreneur:  Jurnal  Bisnis  Manajemen  dan  Kewirausahaan , 3 (2),  703- 713.
Rizal,  R.,  Fitri,  S.  A.,  &  Rantika,  D.  (2019).  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Tahun 2016. Jurnal Al-Iqtishad , 14 (1), 20-37.
Tumiwa, F. F., Sambiran, S., & Pati, A. B. (2021). Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Governance , 2 (1).
Sudirman, Faturachman Alputra, Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS). Jurnal Neo Societal , 5 (4), 381 – 394.
Sudirman, Faturachman Aputra, Sari, E. I., & Abdullah, A. (2022). Penerapan E- Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kendari : Kontribusi untuk SDGs. NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (2), 174. https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.25500