## PRAKTEK BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH
Oleh: L u t f i Pasca Sarjana IAIN Jember Lutfi_Stb@yahoo.co.id
Abstract Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  issued  a  religious  advice  ( fatwa )that the Social  Security  Administrator Board  (BPJS)  Healthcare  is  not appropriate  with  sharia  law.  Thatreligious  advice  ( fatwa )  was  issued through  decisionfrom  taken  conjunction  (ijtima’)  by  religious  advice ( fatwa )  commissions  of  Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  at  at- Tauhidiyah  boarding  school  Cikura,  Bojong,  Tegal,  Central  Java,  in  the middle  past  of  2015.Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  alleged thatthe Social  Security  Administrator Board  (BPJS)  Healthcarewhich started  since  the  beginning  of  2014  until  today,  in  practice  containing elements of gambling (maisir), deception (gharar), and usury (riba). Related  to  that  problem,  the  author  wanted  to  know  the  standing  of problem of the Social Security Administrator Board (BPJS) Healthcare in proportion  in  a  case  study  at  the Social  Security  Administrator Board (BPJS)  Healthcare  in  Jember  regency,  which  dynamic  and  religious views. Therefore the aim of this study was to determine the practice of the Social  Security  Administrator Board  (BPJS)  Healthcare  in  Jember regency  and  to  determine  whether  the  existing  mechanism  in  these institution is in conformity with the legal provisions of sharia economy or not.
This study is qualitative research. The data collection methods that used are  observation,  interviews  and  documentation.The  data  obtained  and analyzed  using  descriptive  method.The  validity  of  the  data  using perseverance techniqueor constancy observation.Based on the research that has been done, the result of this study are: 1) Practice ofthe Social Security Administrator Board (BPJS) Healthcare in serving members was in  accordance  to  the  provision  of  the  National  Social  Security  System (SJSN) Act  Number 40  in  2004 and Social  Security  Administrator Board (BPJS) Act Number 24 in 2011 and some related regulations, such as a Presidential  Regulation  (Perpres);  2).  According  to  the  law  of  sharia economic  perspective  in  the  practice  of  that  institution,  there  are several  matters  that  appropriate  to  thesharia  provisions,  such  as  the mechanisms  of  participation  and  healthcare  insurance.  While  in  the aspects of the payment and fund management are not appropriate to the
sharia  provisions.  There  are  extant  elementsof  gambling  (maisir), deception  (gharar),  and  usury  (riba)  in  the Social  Security Administrator Board (BPJS) Healthcare in Jember regency.
Keywords: Praktek, BPJS Kesehatan, dan Hukum Ekonomi Syariah

## A. Pendahuluan
Diskursus  seputar  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatanramai  diperbincangkan  belum  lama  ini,  tepatnya  sekitar  bulan Juli 2015 lalu. Perdebatan ini berawal sejak MUI melalui komisi fatwanya menyatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah. Alasanya, bahwa transaksi  yang  terdapat  di  dalam  BPJS  Kesehatan  ada  unsur maghrib ( maysir, gharar dan riba ). Adanya riba , misalnya, dibuktikan dengan fakta bahwa iuran premi yang dibayarkan masyarakat kepada BPJS Kesehatan ternyata disalurkan oleh lembaga ini ke dalam usaha-usaha yang haram, seperti obligasi dan deposito  konvensional  ribawi.  Atau,  investasi  yang  dilakukan  oleh lembaga ini disimpan di bank-bank konvensional yang berbasis ribawi. Ini bisa terlihat dari bank-bank yang ada kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Misalnya, BTN, Bank Mandiri, BRI dan BNI.
Pendapat  di  atas  dikuatkan  oleh  pernyataan  ketua  komisi  Fatwa MUI  KH.  Ma'ruf  Amin.  Di  berbagai  kesempatan,  ia  membenarkan  bahwa MUI melalui komisi fatwanya telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan BPJS  Kesehatan  tidak  sesuai  syariah  Islam.  Fatwa  itu  sesuai  keputusan ijtima’ atau forum pertemuan Komisi Fatwa MUI ke V di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah, 09 Juni 2015 lalu. 1 Forum  pertemuan  Komisi  Fatwa  MUI  di  Tegal  itu  membahas  tiga topik  yaitu  masalah  strategis  kebangsaan,  masalah  fiqih  kontemporer, serta  hukum  dan  perundang-undangan. 2 Untuk  masalah  strategis kebangsaan,  Komisi  Fatwa  diantaranya  membahas  kepatuhan  terhadap pemimpin  yang  tidak  menaati  janji  kampanye,  radikalisme  dalam kehidupan  berbangsa  dan  penanggulangannya  serta  stigmatisasi radikalisme.
Topik fiqih kontemporer diantaranya meliputi pembahasan tentang hukuman  mati,  status  dana  pensiun,  dan  hak  pengasuhan  anak  bagi pasangan  yang  bercerai  karena  perbedaan  agama,  hukum  menggusur masjid dan haji berulang. Sementara, dalam topik hukum dan perundang-
1 www. Kompas.com
2 Salinan  Keputusan  Komisi  Fatwa  MUI  V  di  Pondok  Pesantren  At-Tauhidiyah Cikura Bojong Tegal Jawa Tengah
undangan,  Komisi  Fatwa  mendiskusikan  ekonomi  syariah,  pengelolaan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan syariah, revisi KUHP dan KUHAP, rancangan  undang-undang  tentang  minuman  beralkohol,  serta pembangunan kebijakan wisata syariah. 3
Kendati  MUI  menyatakan  bahwa  fatwanya  “tidak  sesuai  syariah”, tetapi  arah  dari  fatwa  ini  lebih  mengarah  pada  kata  “haram”. Penyebabnya, fatwa itu berdasar ditemukannya unsur-unsur riba , maysir (judi)  dan gharar (ketidakpastian)  dalam  kegiatan  transaksi  BPJS Kesehatan.  Ketiga  hal  itu  sangat  jelas  haram  dalam  Islam.  Itu  bisa ditunjukkan  dengan  banyak  ditemukannya  nash-nash  dalam  al-Qur’an ataupun  al-Hadits.  Karena  itu  dengan  melihat  kenyataan  seperti  di  atas, maka dapat disimpulkan kata tidak sesuai syariah menjadi BPJS Kesehatan itu haram.
Dalam  konteks  ajaran  Islam,  kata  tidak  sesuai  syariah  itu mengandung  dua  macam. Pertama ,  meninggalkan  kewajiban  ( tarku  al- wâjibât ),  misalnya  tidak  disebut  berbuat  haram,  tetapi  melakukan  dosa atau  maksiat. Kedua ,  melakukan  keharaman  ( irtikâbu  al-harâm ),  seperti berzina,  minum  khamr,  dsb.  Untuk  konteks  BPJS  Kesehatan,  ketidak sesuaian  syariahnya  terletak  pada  aspek  mengerjakan  yang  haram  yang terjadi  dalam  dua  hal. Pertama ,  karena  dalam  BPJS  kesehatan  ada  unsur haramnya ( riba, maysir dan gharar ). Kedua , karena  akad BPJS Kesehatan adalah asuransi yang tidak sesuai syariah.
Berbicara  soal  asuransi,  pada  dasarnya  asuransi  adalah  produk barat  yang  bukan  berasal  dari  ajaran  Islam.  Islam  tidak  mengenal asuransi. 4 Asuransi  lahir  dari rahim sistem  kapitalis.  Sistem  kapitalis, sebagaimana  diketahui  sudah  menggurita  dalam  dunia  global.  Hampir semua  Negara  di  dunia  tidak  bisa  menolak  sistem  ini.  Sistem  kapitalis dianggap sistem terbaik saat ini. Kendati di sebagian Negara mengakuinya secara terang-terangan dan ada pula yang mengakui secara malu-malu.
Bagi  sebagian  penduduk  di  suatu  Negara  asuransi  masih  ditolak. Bentuk  penolakannya  bisa  dilihat  dengan  cara  mereka  tidak  mau mendaftar  dan  mengasuransikan  diri  dan  keluarganya.  Karena  dalam anggapan mereka, asuransi sudah melampaui posisi sebenarnya. Asuransi layaknya  seperti  ‘Tuhan’  kedua.  Artinya,  hidup  dan  matinya  seseorang tidak  ada  yang  tahu  kecuali  Allah  SWT.  Tetapi,  asuransi  sudah  berani mencover kematian seseorang.
3 Ibid. 4 Burhanuddin  S, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2010), hlm. 100.

## “BPJS dan Hukum Ekonomi Syari’ah”
Dengan  melihat  fenomena  seperti  ini,  sulit  bagi  BPJS  Kesehatan bergerak  cepat  sesuai  harapan.  Harapan  itu  terlihat  jelas  dalam  target program BPJS Kesehatan. Misalnya, tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia harus ikut BPJS Kesehatan. 5 Alasannya, program ini juga terkait asuransi. Di situ ada istilah proteksi alias jaminan dan istilah iuran yang mirip premi dalam istilah asuransi. Meskipun, istilah BPJS Kesehatan jelas lebih lunak dari pada istilah asuransi. Sulit rasanya program ini akan terealisasi sesuai jenjang waktu.
Lantas  ada  sebagian  kalangan  bertanya,  bagaimana  jika  BPJS Kesehatan  menjadi  syariah?  Dengan  berdasarkan  jumlah  umat  Islam  di Indonesia  yang  sangat  besar,  maka  pangsa  pasar  yang  berbau  syariah sangat potensial. Jawabannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa hal yang harus dikaji dan diteliti. Apakah BPJS Kesehatan itu bisa disyariahkan dengan hanya menghilangkan riba , maysir dan gharar . 6 Tentu,  sekali  lagi  perlu  ada  pendalaman  materi  yang  lebih.  Kendati muktamar  Nahdlatul  Ulama  (NU)  tanggal  1-5  Agustus  2015  di  Jombang beberapa  waktu  yang  lalu  menyatakan  bahwa  BPJS  Kesehatan  itu  halal. Karena  di  dalamnya  mengandung  akad ta’awun (tolong  menolong)  dan ada  maslahat.  Bagaimana  mungkin  tolong  menolong  itu  diharamkan? Pastinya,  kalau ta’awun mendasarkan  diri ‘ala  al-itsmy  wal  ‘udwan, itu jelas  haram.  Karena  al-Quran  telah  menyatakan  dengan  jelas ta’awun harus berdasarkan ‘ala al-birry wat taqwa . 7 Itu baru halal ! Sejalan  dengan  hal  di  atas,  NU  lewat  lembaga bahsul  masailnya menambahkan  jauh  sebelum  kemunculan  BPJS  Kesehatan,  NU  sudah pernah  mendirikan  bank  NUSUMMA  yang  banyak  berkiprah  dalam investasi ribawi. Tentu menjadi tidak sejalan kalau BPJS Kesehatan haram tapi  NU  pernah  bermain  di  wilayah  investasi  berbau  haram.  Selain  itu, menyangkut  soal  denda  2  %  atas  keterlambatan  pembayaran  yang kemudian  sesuai  peraturan  yang  baru  diganti  menjadi  2,5  % 8 para musyawirin memutuskan bahwa denda masuk dalam kategori ta’zir yang bermakna  mendisiplinkan  para  anggotanya.  Karena  itu,  denda  harus masuk ke kas Negara. 9
5 www.bpjs-kesehatan.go.id
6 Abdul  Wadud  Nafis, Manajemen  Asuransi  Syariah ,  (Lumajang:  Cendekia Publishing,2012), hlm. 104.
7 Ibid, hlm. 122.
8 Salinan Perpres Nomor 19 Tahun 2016
9 Salinan k eputusan Bahsul Masail NU di Pondok Pesantren Jombang  Tanggal 1-5 Agustus 2015
Perbedaan  pendapat  dua  lembaga  ini  menjadi  kian  rumit  karena masing–masing lembaga tersebut mengeluarkan dalil. Lantas apakah salah satu  dari  kedua  lembaga  atau  bahkan  kedua-keduanya  sama-sama benar? Wallahu A’lam . Pastinya hanya  Allah SWT yang paling mengetahui benar atau  tidaknya jawaban yang mereka utarakan. Karena,  Islam tidak pernah  menyalahkan  hasil  ijtihad  seseorang,  baik  benar  atau  salah.  Jika hasil ijtihad benar maka mendapat dua pahala, dan jika hasil ijtihad salah maka hanya mendapat satu pahala.
Kembali  kepertanyaan  semula,  bisakah  BPJS  Kesehatan  itu disyariahkan hanya dengan cara menghilangkan riba , maysir dan gharar ? Menurut  sebagian  kelompok  pendukung  fatwa  haram  menyatakan,  ada tiga  asumsi  mendasar  untuk  mengatakan  BPJS  Kesehatan  itu  haram. Pertama ,  ketiga  unsur  haram  tersebut  bukanlah  penyimpangan  yang mendasar.  Penyimpangan  mendasar  itu  terjadi  pada nafsul  amry (dzat akad),  yakni  akad  asuransi.  Akad  asuransi  tidak  mungkin  disyariahkan. Masalahnya, ma’qudalaih (obyek  akad)  tidak  dapat  dikategorikan  ke dalam  akad  yang  sah.  Dalam  fikih  Islam,  obyek  akad  yang  sah  adalah barang (‘ ayn ) seperti dalam buyu’ (jual beli), atau adakalanya berupa jasa manfaat seperti kontrak kerja dan sewa.
Dengan demikian akad asuransi adalah akad janji. Yakni perjanjian antara  perusahaan  dengan  nasabah  asuransi  untuk  membayar  sejumlah dana  pertanggungan  jika  terjadi  risiko  yang  ada  kemungkinan  terjadi seperti kecelakaan atau kebakaran. Artinya, janji tidak bisa dikategorikan atau setingkat barang atau jasa sehingga tidak sah dijadikan objek akad.
Kedua , akad asuransi juga haram karena soal pertanggungan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. 10 Dalil mengenai ketentuan akad ini adalah hadis shahih dari Jabir bin Abdillah ra. Sebagaimana berikut ini :
ْ نَع ْ ْ رِباَج ْ َْلاَق ْ َْناَك ْ ْيِبَّنلا ْ ىلص ْ للها ْ هيلع ْ هلآو ْ ملسو ْ َْلْ يِّلَصُي ْ ىَلَع ْ ْ لُجَر ْ َْتاَم ْ ِْه يَلَع ْ ْ ن يَد ْ ْ تِّيَِبِ ْ َْلِأُسَف ْ ِْه يَلَع ْ ْ ن يَد ْ ا وُلَاق ْ ْ مَعَ ن ْ ِْناَراَن  يِد ْ َْلَاق ْ ا ويلَص ْ ىَلَع ْ ْ مُكِبِحاَص ْ َْلاَقَ ف ْ وُبَأ ْ َْةَداَتَ ق ْ اَُهُ ْ َّْيَلَع ْاَي ْ ُْل وُسَر ْ ِْللها ْ ىَّلَصَف ْ ِْه يَلَع ْ اَّمَلَ ف ْ َْحَتَ ف ْ ُْللها ْ ىَلَع ْ ِْهِل وُسَر ْ َْلاَق ْ اَنَأ ْ َْل وَأ ْ ِّْلُكِب ْ ْ نِم ؤُم ْ ْ نِم ْ ِْهِس فَ ن ْ ْ نَمَف ْ َْكِرُت ْ ْ ن يَد ْ َّْىَلَعَ ف ْ ْ نَمَو ْ َْكَرَ ت ْ ًْلاَم ْ ِْهِتَثَرَوِلَف (ْ" هاور ْ وبأ ْ دواد )
“Dari sahabat Jabir ra. Bahwasanya Rasulullah saw. tidak bersedia menshalatkan  satu  jenazah  yang  masih  punya  hutang.  Rasulullah  saw bertanya,”apakah  dia  punya  hutang?’.Mereka  menjawab,”Ya,  dua  dinar”.
10 Kuat  Ismanto, Asuransi  Syariah;  Tinjauan  Asas-asas  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 53.
Rasulullah  saw  bersabda,”solatilah  teman  kalian”.  Abu  Qotadah berkata,”Dua  dinar  itu  menjadi  tanggunganku  ya  rasulullah”.Maka  lantas rasulullah  mensolatinya.Ketika  terjadi  peristiwa  penaklukan  kota  Mekkah rasulullah  bersabda,”saya  lebih utama  dari  dirisetiap  orang mukmin.Barangsiapa  mati  dengan  meninggalkan  hutang  maka  menjadi tanggunganku.Dan  barangsiapa  mati  meninggalkan  harta  maka  menjadi milik para ahli warisnya”. 11 (HR. Abu Daud).
Menurut  Imam  Taqiyuddin  an-Nabhani,  hadits  tersebut menunjukkan  ketentuan  akad  pertanggungan  islami,  yakni  terdapat  3 (tiga)  pihak  yang  terlibat  yaitu:  penanggung  ( dhâmin ),  tertanggung ( madhmûn  ‘anhu )  dan  penerima  tanggungan  ( madhmûn  lahu ). 12 Di  sini terjadi  penggabungan  tanggungan  ( dhamm  adz-dzimmah )  pihak tertanggung  menjadi  tanggungan  pihak  penanggung,  sementara  pihak penerima  tanggungan  tak  membayar  apa-apa  untuk  mendapatkan pertanggungan.  Oleh  karena  itu  asuransi  jelas  bertolak  belakang  dengan ketentuan itu disebabkan:
1. Dalam  asuransi  hanya  ada  dua  pihak  (bukan  tiga  pihak),  yaitu perusahaan  asuransi  sebagai  penanggung  ( dhâmin )  dan  peserta asuransisebagai penerima tanggungan ( madhmûn lahu ). Tak ada pihak tertanggung ( madhmûn ‘anhu ).
2. Dalam  asuransi  tidak  terjadi  penggabungan  tanggungan  peserta asuransi  dengan  tanggungan  perusahaan  asuransi  karena  peserta asuransi  sebenarnya  tidak  punya  tanggungan  apa-apa  kepada  pihak lain.
3. Dalam  asuransi  peserta  asuransi  harus  membayar  premi  (iuran) perbulan  kepada  penanggung  (perusahaan  asuransi).  Dalam  Islam, penerima  tanggungan  tidak  membayar  apa-apa  kepada  pihak penanggung.
Ketiga : asuransi BPJS Kesehatan juga tidak mungkin disyariahkan selama  ada  pemungutan  dana  dari  masyarakat.  Pasalnya,  jaminan kesehatan  dalam  Islam  diperoleh  rakyat  dari  pemerintah  secara  gratis. Rakyat tidak membayar sama sekali. Sebaliknya, jaminan kesehatan dalam BPJS Kesehatan diperoleh rakyat setelah rakyat dipaksa membayar iuran bulanan.
11 HR  Abu  Dawud, Sunan  Abi  Dâwud ,  Hadits  3343,  (Baerut  Lebanon:  Darul  Kutub Ilmiah, tt), Juz 2, hlm. 453
12 Imam Taqiyudin an-Nabhani, An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm (Bairut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, tt), hlm. 185 .
Melihat kenyataan di atas, maka kami perlu mempertemukan dua pendapat  tersebut  dengan  metode tarjih ,  misalnya. Tarjih di  sini  adalah menentukan  pendapat  mana  yang  lebih  kuat  secara  dalil,  bukan  dalam kapasitas memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar.
Dengan  demikian,  penulis  perlu  mengangkat  permasalahan praktek BPJS Kesehatan  dalam perspektif hukum  ekonomi syariah (studi kasus  BPJS  Kesehatan  Kabupaten  Jember).  Alasannya  hingga  saat  ini belum ada pembahasan seputar BPJS Kesehatan secara komprehensif, dan keunikan  masyarakat  Jember  yang  terkenal  sebagai  kota  dinamis  dan religius  justru  dalam  melakukan  transaksi  mulai  dari  keuangan  sampai kesehatan menggunakan lembaga konvensional.

## B. Pembahasan
1. Pengertian BPJS Kesehatan
BPJS  Kesehatan  adalah  perusahaan  asuransi  yang  kita  kenal sebelumnya  sebagai  PT  Askes.  JKN  adalah  singkatan  dari  Jaminan Kesehatan  Nasional.  JKN  merupakan  nama  programnya,  sedangkan  BPJS merupakan  badan  penyelenggaranya  yang  kinerjanya  nanti  diawasi  oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). Pada awal 2014, PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. 13
Dengan demikian  kian jelas sudah bahwa BPJS Kesehatan itu juga asuransi.  Hanya  saja  ia  merupakan  asuransi  sosial.  Itu  bisa  terlihat  dari cara  kerja  lembaga  ini  yang  tidak  mengejar  profit  semata  tetapi  ia  lebih memperhatikan  kesejahteraan  atau  kesehatan  para  anggotanya.  Kendati dalam mekanismenya ada tarikan iuran tetapi identitas asuransi sosialnya tidak dapat dihilangkan begitu saja. Dikatakan demikian karena iuran yang dibayarkan oleh para anggota tidak akan cukup untuk mengcover seluruh biaya kesehatan yang akan diterimanya.
Sejalan dengan kenyataan bahwa asuransi beraneka ragam dengan berbagai  bentuk  operasionalnya,  Muhammad  Syakir  Sula  memberikan catatan penting perihal asuransi. Menurutnya,
” Dengan demikian, dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana  atau  cara-cara  kerja  dalam  merealisasikan  sistem  dan mempraktekkan  teorinya,  sangat  relevan  dengan  tujuan-tujuan  umum syariah dan diserukan oleh dalil-dalil juz’inya. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling  menolong,  yang  telah  diatur  dengan  sistem  yang  rapi  antara
13 www.bpjs-kesehatan.go.id.
sejumlah  besar  manusia.  Tujuannya  adalah  menghilangkan  atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian  mereka.  Dan,  jalan  yang  mereka  tempuh  adalah  dengan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu.” 14
Oleh  karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menggaris bawahi tentang batasan asuransi syariah. Misalnya fatwa  DSN-MUI  tentang  pedoman  umum  asuransi  syariah.  Menurutnya, asuransi  syariah  ( ta’min,  takaful,  tadhamun )  adalah  usaha  saling melindungi  dan  tolong  menolong  diantara  sejumlah  orang/pihak  melalui investasi  dalam  bentuk  aset  dan  atau tabarru’ yang  memberikan  pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 15

## 2. Dasar Hukum BPJS Kesehatan
Dasar hukum kehadiran BPJS Kesehatan banyak sekali, diantaranya: Pertama, Konvensi  ILO  102  Tahun  1952.  Konvensi  ini  berisi  tentang standar  jaminan  sosial  (tunjangan  kesehatan,  tunjangan  sakit,  tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga,  tunjangan  persalinan,  tunjangan  kecacatan,  tunjangan  ahli waris)
Kedua, Pasal 28 H Ayat 3 UUD 1945. Pasal ini berisi tentang setiap orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang  bermanfaat. Ketiga, Pasal  34 Ayat 2 UUD 1945. Pasal ini berisi tentang negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Keempat, UU Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU Nomer 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. UU ini kemudian dipertegas oleh beberapa peraturan presiden (Perpres).

## 3. Fungsi dan Prinsip Dasar BPJS Kesehatan
Fungsi BPJS Kesehatan adalah untuk mengcover masalah kesehatan yang  menimpa  sebagian  masyarakat  yang  cara  kerjanya  mirip  dengan asuransi sosial. Ada iuran yang harus dibayar oleh para peserta yang kalau
14 Muhammad  Syakir  Sula, Konsep  dan  Sistem  Operasional  ;(Life  And  General) (Jakarta, GIP, 2004), hlm. 27.
15 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  21/DSN-MUI/X/2001 Tentang  Pedoman Umum Asuransi Syariah.
diasuransi disebut premi. Ada pengajuan pelayanan kesehatan yang kalau di asuransi disebut klaim, dan ada jaminan kesehatan yang jika di asuransi disebut proteksi.
Untuk prinsip-prinsip dasar BPJS Kesehatan meliputi: 1). Kegotong- royongan; 2). Nirlaba (Non Profit); 3). Keterbukaan; 4). Kehati-hatian; 5). Akuntabilitas  (dapat  dipertanggung  jawabkan);  6).  Portabilitas  (jaminan kesehatan  yang  berkelanjutan);  7).  Kepesertaan  wajib;  8).  Dana  amanat; dan  9).  Hasil  pengelolaan  dana  digunakan  seluruhnya  untuk pengembangan  program  dan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan peserta 16

## 4. Profil BPJS Kesehatan Kabupaten Jember
BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk  menangani  masalah  kesehatan  masyarakat.  Sebelum  BPJS Kesehatan  lahir  ada  beberapa  lembaga  yang  dibawah  pemerintah  telah ikut  serta  menangani  masalah  kesehatan.  Akan  tetapi,  sejak  kemunculan BPJS  Kesehatan  lembaga  tersebut  menjadi  tidak  berfungsi  lagi.  Lembaga itu  adalah  Asuransi  Kesehatan  (Askes)  yang  pernah  menangani  Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Terkait sejarah berdirinya BPJS Kesehatan Kabupaten Jember tentu tidak  lepas  dari  sejarah  berdirinya  BPJS  Kesehatan  di  tingkat  nasional. Alasannya,  ketika  BPJS  Kesehatan  nasional  berdiri  per  1  januari  2014, maka  secara  serentak  seluruh  BPJS  Kesehatan  di  berbagai  kota  dan kabupaten pun ikut berdiri. Bapak Dody Widodo menuturkan :
“BPJS  Kesehatan  adalah  program  pemerintah  di  bidang  kesehatan yang sudah lama digagas. Embrio pembicaraan ke arah sana bisa ditengok pada Undang-undang nomer 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.  Inilah ruh pemicu  kemunculan  BPJS  Kesehatan  yang  digawangi oleh  Undang-undang  nomer  24  tahun  2011,  dan  momentum  pendirian BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 yang secara serentak di daerah juga melakukan hal yang sama”. 17
Pada  dasarnya,  embrio  pembicaraan  seputar  jaminan  kesehatan sudah  dimulai  sejak  munculnya  UU  No.  tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN),  era  presiden  Megawati.  Era  presiden  Dr. Susilo  Bambang  Yudoyono  yang  tampil  sebagai  presiden  sejak  2004 setelah  Megawati  hingga  2014,  beliau  baru  mengadakan  pembicaraan
16 Salinan UU Nomer 24 Tahun 2011
17 Dody  Widodo,  Kepala  Bagian  Umum  BPJS  Kesehatan  Kabupaten  Jember,
Wawancara , Jember, 16 maret 2016

## “BPJS dan Hukum Ekonomi Syari’ah”
serius  ke  arah  terbentuknya  sebuah  badan  yang  konsen  di  bidang kesehatan  dan  ketenagakerjaan.  Hal  itu  ditandai  dengan  munculnya  UU nomer 24 tahun 2011  tentang BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan. UU tersebut menggaris bawahi untuk urusan kesehatan dicover oleh BPJS Kesehatan.  Sedangkan  masalah  ketenagakerjaan,  jaminan  kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian itu bagian dari wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan. 18
Sebagai  bentuk  keseriusan  pemerintah,  maka  badan  ini  dibawah langsung  presiden.  Tentu  keputusan  ini  sangat  kontras  dengan  apa  yang diperbuat  oleh  pemerintah  sebelumnya,  yakni  Askes.  Askes  waktu  itu berupa  perseroan  yang  hanya  menangani  persoalan  kesehatan  PNS,  TNI dan  Polri. 19 Padahal  amanat  UU  mengharuskan  persoalan  kesehatan masyarakat  Indonesia  harus  dicover  oleh  pemerintah.  Akhirnya  dengan sigap  presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  segera  menandatangani  UU Nomer  24  tahun  2011  sebagai  tanda  bahwa  masalah  kesehatan masyarakat Indonesia juga masalah pemerintah.
Sejak  berdirinya  BPJS  Kesehatan  maka  secara  otomatis  PT  Askes bubar  tanpa  likuidasi  dengan  sendirinya  dan  segala  aset  yang  terkait dengan  PT  Askes  menjadi  milik  BPJS  Kesehatan.Begitu  juga  dengan  BPJS Ketenaga kerjaan yang semula bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). 20 Meski kemunculannya lebih terakhir dibanding BPJS  Kesehatan. Tetapi secara perundang-undangan kedua lembaga ini mempunyai payung hukum yang sama dan kuat, yakni UU Nomer 24 tahun 2011.
Dengan  susah  payah,  ahirnya  BPJS  Kesehatan  mempunyai  kantor pusat  dijalan  Letjen  Suprapto  Cempaka  Putih  PO  BOX  1391  JKT  10510 Telp 021-4212938 (Hunting) Fax 021-4212940. Sedangkan kantor cabang BPJS  Kesehatan  Kabupaten  Jember  yang  dikomandani  Ibu  Tania  Rahayu berada  di  Jalan  Jawa  Nomer  55  Jember.  Telp  (0331)  330268.  BPJS Kesehatan  Kabupaten  Jember  berada  di  bawah  divisi  regional  VII  Jawa Timur  dan  sekaligus  membawahi  kantor  layanan  BPJS  Kesehatan Kabupaten  Lumajang  yang  berada  di  Jalan  Basuki  Rahmad  Nomer  18 Lumajang. Telp (0334) 887384. 21
18 Salinan UU Nomer 24 Tahun 2011
19 Salinan UU Nomer 24 Tahun 2011
20 Ibid 21 Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2015
5. Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  Praktek  BPJS Kesehatan Kabupaten Jember
a. Mekanisme Kepesertaan
Berdasarkan  mekanisme  kepesertaan  yang  diatur  oleh  Undang- undang  Nomer  24  Tahun  2011  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  BPJS Kesehatan  kabupaten  Jember  telah  sesuai  dengan  amanat  Undang tersebut.  Sejalan  dengan  amanat  Undang-undang  bahwa  per  1  Januari 2019 seluruh  penduduk Indonesia wajib mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
BPJS  Kesehatan  yang  hadir  sejak  1  Januari  2014  ini  memang sengaja  diluncurkan  oleh  pemerintah  untuk  membawa  angin  segar bagi masyarakat  Indonesia.  Meskipun  sistem  dan  mekanisme  BPJS Kesehatan  di  beberapa  sisi  masih  nampak  sulit dan  rumit,  namun pemerintah  beserta  segenap  pihak  yang  terkait  terus  berusaha membenahi dan memperbaiki sistem agar tercipta layanan yang baik dan kepuasan bagi para peserta BPJS Kesehatan.
Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran.  Pada  dasarnya,  semua  orang,  baik  pekerja,  karyawan,  pengusaha, pengangguran,   termasuk  orang  asing  yang  bekerja  paling  singkat  enam bulan  di  Indonesia,  bisa  menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan,  asalkan membayar  iuran.  Selain  membayar  sendiri,  jaminan  kesehatan  BPJS  ini dapat  diberikan  oleh  perusahaan  untuk  karyawannya  beserta  keluarga atau  individual  yang  mengambil  untuk  sendiri  dan  keluarganya. Sedangkan  untuk  masyarakat  yang  tidak  mampu,  pemerintah  telah menjamin  dan  menetapkan  PBI,  yaitu  peserta  BPJS  Kesehatan  bagi  fakir miskin dan orang tidak mampu  yang iurannya dibayari oleh pemerintah. 22 Berdasarkan pada pembayaran iuran, kepesertaan BPJS Kesehatan juga  terdiri  atas  dua  kelompok,  yaitu  peserta  penerima  bantuan  iuran (PBI)  dan  peserta  bukan  PBI. Pertama ,  peserta  PBI  adalah  orang  yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu, yang preminya akan dibayar oleh pemerintah.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  peserta  BPJS  Kesehatan yang tergolong bukan PBI, yaitu pekerja penerima upah (pegawai  negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-pegawai negeri,  dan  pegawai  swasta). Kedua ,  peserta  bukan  PBI  adalah  pekerja yang  bukan  penerima  upah  dan  bukan  pekerja  (investor,  pemberi  kerja, pensiunan, veteran, janda veteran, dan anak veteran). 23
22 Salinan UU Nomer 24 Tahun 2011
23 Ibid

## “BPJS dan Hukum Ekonomi Syari’ah”
Di lain pihak, MUI menyatakan lewat komisi fatwanya bahwa BPJS Kesehatan  itu  tidak  sesuai  syariah.  Alasannya  karena  dalam  prakteknya lembaga  ini  terindikasi  melakukan  praktek maghrib ( maysir,  gharar  dan riba ).  Karena  itu  kehadiran  BPJS  Kesehatan  adalah  boleh  dengan  alasan darurat  sambil  menunggu  terbentuknya  BPJS  Kesehatan  yang  sesuai syariah.  Keputusan  itu  berdasarkan  hasil ijtima’ komisi  fatwa  MUI  di pondok pesantren at-Tauhidiyah, Cikura Bojong Tegal Jawa Tengah, tahun 2015 silam.
Sementara  NU  menanggapi  berbeda  terkait  dengan  keberadaan BPJS  Kesehatan.  NU  menyatakan  lewat  komisi bahsul  masail nya  bahwa BPJS  Kesehatan  sudah  sesuai  syariah  karena  mengandung maslahah dan ta’awun (tolong menolong). Keputusan itu dikeluarkan oleh Muktamar NU di pondok pesantren Jombang beberapa waktu lalu.
Melihat fenomena asuransi dengan berbagai bentuk operasionalnya seperti  BPJS  Kesehatan  ini,  Muhammad  Syakir  Sula  memberikan  catatan penting. Menurutnya,
” Dengan demikian, dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana  atau  cara-cara  kerja  dalam  merealisasikan  sistem  dan mempraktekkan  teorinya,  sangat  relevan  dengan  tujuan-tujuan  umum syariah dan diserukan oleh dalil-dalil juz’inya . Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling  menolong,  yang  telah  diatur  dengan  sistem  yang  rapi  antara sejumlah  besar  manusia.  Tujuannya  adalah  menghilangkan  atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian  mereka.  Dan,  jalan  yang  mereka  tempuh  adalah  dengan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu.” 24 Husain Hamid Hisan, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula  di  dalam  buku  Asuransi  Syariah  (Life  And  General)  mengatakan bahwa  asuransi  dalam  pengertian  ini  dibolehkan,  tanpa  ada  perbedan pendapat.  Tetapi  perbedaan  pendapat  timbul  dalam  sebagian  sarana- sarana kerja yang berusaha merealisasikan dan mengaplikasikan teori dan sistem  tersebut,  yaitu  akad-akad  asuransi  yang  dilangsungkan  oleh  para tertanggung bersama perseroan-perseroan asuransi. 25
KH.  Ali  Yafi  berpendapat  senada.  Beliau  mengatakan  bahwa perbedaan    pendapat  di  kalangan  para  ahli  hukum  Islam  sekarang mengenai  masalah  asuransi  disebabkan  mereka  tidak  mempunyai
24 Muhammad  Syakir  Sula (Life  And  General);  Konsep  dan  Sistem  Operasional (Jakarta, GIP, 2004), hlm. 27.
25 Ibid.
gambaran  yang  luas    (utuh)  tentang  asuransi  itu  sendiri,  menurut  yang dimaksud  para  ahli  hukum  syariah,  serta  bagaimana  konsep,  sistem operasional, serta kontrak-kontrak asuransi dalam prakteknya. 26
Sejalan  dengan  hal  di  atas,  Dewan  Syariah  Nasional  Majlis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  memberikan  catatan  penting  tentang  batasan asuransi  syariah.  Misalnya  fatwa  DSN-MUI  tentang  pedoman  umum asuransi syariah.Menurutnya, asuransi syariah ( ta’min, takaful, tadhamun ) adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong  menolong  diantara  sejumlah orang/pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan  atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 27
Terkait  soal  mekanisme  kepesertaan  yang  ada  di  BPJS  Kesehatan, As-Suyuti menulis dalam kitab Al-Asybah wa Al-nadlair :
ُْفيرَصَت ْ ِْماَمِ لا ْ ىَلَع ْ ِْةَيِعاَّرلا ْ ْ ط وُ نَم ْ ِْةَحَل صَم لاِب ْ
“Kebijakan  seorang  pemimpin    atas  rakyatnya  harus  berlandaskan maslahah”. 28
Dengan  berlandaskan  kaidah  fikih  tersebut  maka  kebijakan  yang dilakukan  oleh  seorang  pemimpin  menjadi  wajib  diikuti  oleh  seluruh rakyatnya, termasuk dalam soal BPJS Kesehatan.Dalam hal ini pemerintah bisa  ‘memaksa’  kepada  rakyatnya  untuk  tunduk  dengan  peraturan tersebut.  Karena  apa  yang  diperbuat  oleh  pemerintah  tentunya berlandaskan maslahah .  Akan  tetapi  kemaslahatan  itu  harus  ada  jarak dengan maghrib ( maysir , riba dan gharar ). 29 Karena bagi rakyat bawahan tidak ada kewajiban untuk taat kepada seorang pemimpin manakala sang pemimpin  dalam  perintahnya  menjauh  dari  ketaatan  atau  berdekatan dengan maksiat. 30
Terkait dengan hal tersebut di atas, Allah swt berfirman :
اَهي يَااَي ْ َْن يِذَّلا ْ ا وُ نَمَا ْ ا وُع  يِطَا ْ َْللها ْ ا وُع  يِطَاَو ْ َْل وُسَّرلا ْ ِْل وُاَو ْ ِْر مَ لا ْ ْ مُك نِم
“Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah swt dan taatlah kalian kepada rasul-Nya dan taatlah kalian kepada ulil amry” . 31
26 Ali Yafie, Menggagas fikih sosial (Bandung, Mizan, 1994), hlm. 203.
27 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  21/DSN-MUI/X/2001 Tentang  Pedoman Umum Asuransi Syariah.
28 As-Suyuti, Al-Asybah wa Al-Nadloir, (Baerut Lebanon, Darul Fikr, tt), hlm. 83. 29 KH.  Ma’ruf  Amin, Kata  Pengantar  dalam  M.  Cholil  Nafis,  Teori  Hukum  Ekonomi Syariah, (Jakarta : UI-Press, 2011), hlm. 214.
30 Az-Zarnuji, Ta’limul Muta’allim, (Semarang, Usaha Keluarga, tt), hlm. 17.
31 QS. An-Nisa’ 4 ; 59, (Jakarta, Depag RI, 1997), hlm. 120.

## “BPJS dan Hukum Ekonomi Syari’ah”
Dengan  demikian,  kian  jelas  bahwa  secara  prinsip  menaati pemerintah  dengan  peraturannya  menjadi  kewajiban  seluruh  rakyat, terutama  yang  beragama  Islam.Segala  bentuk  ketaatan  yang  dilakukan oleh  segenap  lapisan  umat  Islam  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan dalam  prilaku  keagamaanya.Akan  tetapi  perlu  digaris  bawahi,  bentuk ketaatan terhadap ulil amry tersebut tidak mutlak, sebagaimana ketaatan kepada  Allah  swt  dan  rasul-Nya.Karena ulil  amry bukanlah  kelompok manusia ma’sum atau  terpelihara  segala  prilakunya  dari  jerat-jerat  dosa. Hal ini berbeda dengan para rasul yang jelas-jelas ma’sum . Terkait dengan mekanisme kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Jember, maka tidak boleh ada paksaan bagi seluruh rakyat untuk menjadi peserta.  Dalam  keadaan  tertentu,  pemerintah  boleh  mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS Kesehatan dengan syarat apabila anggaran  negara  sudah  mencukupi  untuk  mengcover  masalah  kesehatan seluruh rakyat. Jika tidak, maka rakyat tidak dapat dipaksa untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan terkecuali bila kadar iuran yang ditetapkan masih dalam batas kemampuan rakyat, dan selebihnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Kenapa  demikian?  Karena  rakyat  sudah  bayar  pajak  kepada pemerintah  yang  kemudian  oleh  pemerintah  pajak  tersebut  dikelola  ke berbagai  macam  bidang  dan  investasi.  Hal  ini  dilakukan  untuk mensejahterakan rakyatnya tanpa terkecuali.Kategori sejahtera dimaksud tentunya  juga  mengenai  masalah  kesehatan.Bukan  sejahtera  namanya kalau rakyat mudah jatuh sakit atau sakit-sakitan.
Selain  itu  amanat  UUD  1945  juga  menyatakan  bahwa  masalah kesehatan merupakan hak dasar yang dapat diakses oleh segenap lapisan masyarakat  tanpa  terkecuali.Karena  itu  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  untuk  mempermudah  akses  tersebut  kepada  rakyatnya, termasuk di dalamnya soal BPJS Kesehatan.

## b. Mekanisme Pembayaran Iuran dan Pengajuan Klaim
Sesuai  mekanisme  pembayaran  iuran  peserta  sebagaimana  yang diatur  oleh  Undang-undang  Nomer  24  Tahun  2011  bahwa  peserta  wajib membayar  iuran  kepesertaannya  ke  bank-bank  yang  ditunjuk  oleh pemerintah yakni BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri. Bank-bank tersebut sudah tentu  melakukan  kerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan,  tetapi  dalam menjalankan  aktivitasnya  bank-bank  tersebut  bermain  di  wilayah  riba. Inilah  salah  satu  poin  yang  menyebabkan  MUI  menyatakan  BPJS Kesehatan itu tidak sesuai syariah.
Fatwa  MUI  yang  memutuskan  bahwa  penyelenggaraan  badan penyelengara  jaminan  sosial  (BPJS)  tidak  sesuai  syari’ah,  menimbulkan polemik  di  berbagai  kalangan.  Namun  MUI  sebagai  lembaga  swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zuama (pemimpin), dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin  di  seluruh  tanah  air  itu,  tentu  tidak  serta  merta  mengeluarkan fatwa tersebut. Fatwa atau keputusan MUI itu dikeluarkan melalui ijtima’ ulama  komisi  fatwa  se-Indonesia  V  yang  diselenggarakan  di  pondok pesantren  at-Tauhidiyah,  Cikura,  Tegal,  Jawa  Tengah  pada  tanggal  19-22 Sya’ban 1436 H/7-10 Juni 2015.
Fatwa terkait BPJS Kesehatan ini tercantum di keputusan komisi B- 2, terkait masalah fikih kontemporer, tentang panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan. Dalam keputusan itu dideskripsikan bahwa MUI  memperhatikan  program  termasuk  modus  transaksional  yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, khususnya dari fikih mu’amalah . Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI)  dan  beberapa  literatur,  tampakya  bahwa  secara  umum program  BPJS  Kesehatan  belum  mencerminkan  konsep  ideal  jaminan sosial  dalam  Islam.  Terlebih  lagi  jika  dilihat  dari  hubungan  hukum  dan akad  antar  pihak.  Dalam  hal  terjadi  keterlambatan  pembayaran  iuran untuk  pekerja  penerima  upah,  maka  dikenakan  denda  administratif sebesar 2 % per bulan yang kemudian diganti 2,5 % dari total iuran yang akan ditagihkan saat mendapatkan pelayanan kesehatan. 32
Dari  deskripsi  tersebut,  MUI  kemudian  merumuskan  beberapa masalah.  Pertama, gharar (ketidakjelasan)  bagi  peserta  dalam  menerima hasil  dan  bagi  penyelenggara  dalam  menerima  keuntungan.  Kedua, mukkhatarah (untung-untungan),  yang  berdampak  pada  unsur maysir (judi).  Ketiga, ribafadhal (kelebihan  antara  yang  diterima  dan  yang dibayarkan), termasuk denda karena keterlambatan. 33
Rinciannya  adalah  sebagai  berikut: pertama ,  peserta  bayar  premi bulanan, namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima. Bisa lebih besar,  bisa  kurang.  Di  situlah  unsur gharar dan  untung-untungan.Ketika gharar itu sangat kecil, mungkin tidak jadi masalah.Karena hampir dalam setiap  jual  beli  ada  unsur gharar ,  meskipun  sangat  kecil.Dalam  asuransi kesehatan  BPJS,  tingkatannya  nasional.  Artinya,  perputaran  uang  di  sana
32 Olahan Wawancara dengan Gandung, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Jember, Jember, 05 April 2016
33 Salinan  Keputusan  Komisi  Fatwa  MUI  di  Pondok  Pesantren  at-Tauhidiyah, Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah
sangat besar. Bisa dibayangkan ketika sebagian besar masyarakat menjadi peserta  BPJS,  dana  ini  bisa  mencapai  angka  trilyunan.  Disinilah  unsur gharar -nya sangat besar. Gharar artinya  keraguan,  tipuan  atau  tindakan  yang  bertujuan untuk  merugikan  pihak  lain.  Termasuk  katagori gharar adalah objek transaksi  yang  spekulatif.  Karena  itu,  ketidak  jelasan  atau  spekulasi  bagi peserta  dalam  menerima  hasil  dan  bagi  penyelenggara  dalam  menerima keuntungan itu juga masuk katagori gharar .
Langkah  antisipatifnya  adalah  dengan  sistem  tabungan  sukarela sejak pembayaran premi pertama kali yang diniatkan peserta dalam akad. Sehingga  tidak  mengklaim  yang  membayar  premi  lebih  banyak  akan menerima  besar  dan  sebaliknya  dengan  tabungan  sukarela  itu  sebagai infak  untuk  membantu  sesama  tanpa  melihat  besar  kecilnya  dari  premi yang diterima.
Kedua , secara perhitungan keuangan bisa jadi untung bisa jadi rugi. Tidak  menyebut  peserta  BPJS  Kesehatan  yang  sakit  berati  untung, sebaliknya ketika sehat berarti rugi. Namun dalam perhitungan keuangan yang  diperoleh  peserta  ada  dua  kemungkinan,  bisa  jadi  untung  bisa  jadi rugi. Sementara kesehatan peserta yang menjadi taruhannya.Jika dia sakit, dia bisa mendapatkan klaim dengan nilai yang lebih besar dari premi yang dia bayarkan. Karena pertimbangan inilah, maka MUI menyebut ada unsur maysir . Dalam  al-Qur’an,  kata  maysir  disebutkan  sebanyak  tiga  kali,  yaitu dalam  surah  al-Baqarah  ayat  219,  surah  al-Maidah  ayat  90  dan  ayat  91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasan buruk yang berkembang pada  masa  jahiliyyah,  yaitu khamar,  maysir,  al-anshab (berkorban  untuk berhala)  dan  al- azlam (mengundi  nasib  dengan  menggunakan  panah). Penjelasan  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  penjelasan  hukum bagi perbuatan-perbuatan tersebut.
Allah swt berfirman :
َْكَن وُلَ ئ سَي ْ ِْنَع ْ ِْر مَ لْا ْ ْ لُقِرِس يَم لاَو ْ اَمِه يِف ْ ْ  ثِا ْ ْ ر  يِبَك ْ اَنَمَو ْ ْ عِفْ ِْساَّنلِل ْ اَمُهُ ثِْاَو ْ ُْرَ ب كَا ْْ ْ نِم ْ اَمِهِع فَ ن ْ َْكَن وُلَ ئ سَيَو ْ اَذاَم ْ َْن وُقِف نُ ي ْ ْ لُق ْ َْكِلاَذَكَو فَع لا ْ ُِّْيَّ بُ ي ْ ُْللها ْ ُْمُكَل ْ ِْتَيَ لا ْ ْ مُكَّلَعَل ْ َْ تَ ت َْن وُرَّكَف
“Mereka  bertanya  kepadamu  tentang khamar  dan  judi.  Katakanlah,  “pada keduanya  terdapat  dosa  yang  besar  dan  beberapa  manfaat  bagi  manusia, tetapi  dosa  keduanya  lebih  besar  dari  manfaatnya”,  dan  mereka  bertanya bertanya  kepadamu  apa  yang  mereka  nafkahkan.  Katakanlah,”yang  lebih dari keperluan”. Demikinalah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”.
Langkah antisipasi agar tidak terjebak unsur judi adalah hendaknya pengelolaan premi yang dibayarkan peserta BPJS terbagi dua alokasi dana, yaitu dana tabarru’ (suka rela) dan tabungan. Dengan pembagian dana ini alokasinya  jelas.  Bagi  peserta  yang  sakit  biayanya  diambil  dari dana tabarru’ yang diberikan oleh peserta secara suka rela dengan prinsip ta’awun (tolong menolong). Dana tabungan merupakan dana milik peserta sepenuhnya  yang  dapat  diambil  sesuai  perjanjian  dalam  akad.  Jumhur ulama  mendefinisikan tabarru’ dengan  akad  yang  mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadan hidup kepada orang lain secara suka rela. 34
Ketiga ,  ketika  klaim  yang  diterima  peserta  BPJS  lebih  besar  dari premi  yang  dibayarkan,  hal  itu  mengandung  unsur riba .  Demikian  pula ketika  terjadi  keterlambatan  peserta  dalam  membayar  premi,  BPJS Kesehatan menetapkan denda yang juga termasuk riba . Riba secara literal berarti bertambah, berkembang atau tumbuh. Menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Alasan  pengharaman riba banyak. Pertama ,  karena riba berarti mengambil  harta  si  peminjam  secara  tidak  adil. Kedua ,  dengan riba seseorang  akan  malas  bekerja  karena  dapat  duduk-duduk  tenang  sambil menunggu  uangnya  berbunga. Ketiga , riba akan  merendahkan  martabat manusia  dengan  bunga  tinggi  dengan  hutangnya. Keempat , riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan si miskin bertambah miskin.
Dengan  demikian  ketika  klaim  yang  diterima  peserta  BPJS  lebih besar  dari  premi  yang  dibayarkan,  maka  hal  itu  mengandung  unsur riba fadhal . Sedangkan ketika terjadi keterlambatan pembayaran premi, maka BPJS  Kesehatan  menetapkan  denda  yang  masuk  dalam  kategori riba nasi’ah .  Dengan  begitu,  maka  di  sinilah  peran  dana tabarru’ diperlukan dalam  rangka  menghindarkan  dari  unsur riba ,  baik riba  fadhal maupun riba nasi’ah.
Dengan  demikian  apa  yang  ditudingkan  oleh  komisi  fatwa  MUI  di Cikura  Bojong  Tegal  beberapa  waktu  lalu  bahwa  BPJS  Kesehatan  tidak sesuai  syariah  memang  benar  adanya,  tetapi  tidak  semua  sektor  tidak syariah. Kata tidak sesuai syariah lebih pas pada sektor pembayaran iuran dan  pengelolaan  dana.  Karena  dalam  UU  Nomer  24  Tahun  2011 dinyatakan  bahwa  dana  harus  masuk  ke  bank-bank  yang  selama  ini banyak berinvestasi ribawi. Seperti BTN, BRI, Bank Mandiri dan BNI.
Selanjutnya,  lembaga  ini  dipercaya  untuk  mengembangkan  dana yang  ada  untuk  berinvestasi  di  berbagai  sektor  tanpa  harus  berinvestasi
34 As-Syarbani Al-Khatib, Mughnil Muhtaj, (Lebanon, Darul Fikr, 1978), hlm. 296.
syariah. Karena aturan berinvestasi di sektor syariah tidak tertulis dengan terang  dan  jelas  di  dalam  UU  Nomer  24  Tahun  2011.  Artinya  ada kemungkinan  lembaga  ini  juga  bermain  di  investasi  non  syariah,  seperti perusahaan alkohol, obligasi dan lain sebagainya.
Akan  tetapi  MUI  tidak  boleh  menutup  mata  terhadap  kebutuhan masyarakat  akan  adanya  BPJS  Kesehatan  yang  selama  ini  sudah  banyak membantu  permasalahan  masyarakat  di  bidang  kesehatan.  Karena  biaya kesehatan saat ini sudah sangat mahal dan hampir tidak terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu, komisi fatwa MUI buru-buru menambahkan bahwa ketidak sesuaian syariah atau haram lebih mengedepankan karena faktor darurat. Maksudnya, selama belum terbentuk BPJS Kesehatan syariah atau tidak  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  di  lembaga  tersebut,  maka kehadiran BPJS Kesehatan menjadi penting karena darurat yang tidak bisa dihindari.

## c. Mekanisme Jaminan dan Pelayanan Kesehatan
Jaminan sosial menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam, karena itu secara substansial, program pemerintah Indonesia menerapkan sistem  jaminan  sosial  di  Indonesia,  melalui  konsep  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  yang  sudah  diundangkan  tahun  2004  dan  melalui pembentukan  BPJS  yang  diundangkan  tahun  2011,  sesungguhnya merupakan tuntutan  dan imperative dari ajaran syariah. Maka  kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Negara atau ulil amri (pengelola  Negara)  yang  telah  menerapkan  program  kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan BJPS ini, baik BJPS Kesehatan maupun BJPS ketenagakerjaan.
Namun harus dicatat, jaminan sosial dalam studi Islam, terdiri dari dua  macam. Pertama ,  jaminan  sosial  tradisional,  yaitu  tanggung  jawab negara  untuk  menjamin  kebutuhan  dasar  rakyatnya  melalui  Instrumen- instrumen  filantropi  seperti  zakat,  infak,  sedekah,  wakaf  dan  bahkan termasuk  pajak.  Al-Quran sering menyebut doktrin jaminan sosial  dalam bentuk  instrumen  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf  yang  dananya digunakan  untuk  kepentingan  penjaminan  pemenuhan  kebutuhan  dasar dan  kualitas  hidup  yang  minimum  bagi  seluruh  masyarakat,  khususnya fakir  miskin  dan asnaf lainnya.  Jaminan  sosial  dalam  pengertian  ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan  negara.  Jaminan  sosial  dalam  bentuk  ini  bertujuan  humanis (filantropis)  serta  tujuan-tujuan  bermanfaat  sosial  lainnya  menurut syariat  Islam,  seperti  pendidikan,  dan  kesehatan  bahkan  sandang  dan pangan.  Jaminan  sosial  dalam  definisi  ini  tidak  mewajibkan  rakyat
membayar  sejumlah  iuran  (premi)  ke  lembaga  negara  (Badan  Pengelola Jaminan Sosial), karena sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, diyat, kafarat, warisan berlebih, dsb.
Kedua, Jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial (at-ta’min al- ta’awuniy) . Dalam konsep jaminan sosial, seluruh rakyat diwajibkan untuk membayar premi secara terjangkau. Konsep jaminan sosial dalam bentuk at-ta’min  at-ta’awuniy ini,  merupakan  implementasi  dari  perintah  Al- quran agar hambanya saling menolong (ta’awun) , dan saling melindungi. Cukup  banyak  ayat  Al-quran,  apalagi  hadits  Nabi  Saw  yang memerintahkan  agar  manusia  saling  menolong,  saling  melindungi,  saling menyayangi.  Implementasi  dari  doktrin  syariah  tersebut  diwujudkan dalam bentuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  dan  BPJS  Kesehatan  sesungguhnya  adalah penerapan at-ta’min at-ta’awuniy yang sangat didukung dan didorong oleh ajaran  syariah  Islam.  Konsep  Islam  mengenai  jaminan  sosial  ini  sejalan pula  dengan  UUD  45.  Landasan  konstitusional  Negara  Indonesia  ini dengan  jelas  mengintruksikan  bahwa  salah  satu  tugas  negara  adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan mengembangkan suatu sistem jaminan sosial (at-takaful al- ijtima’iy).
Dalam  UU  BPJS  No  24  tahun  2011  disebutkan  bahwa  sistem jaminan  sosial  nasional  merupakan  program  negara  yang  bertujuan memberikan  kepastian  perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi seluruh  rakyat.  Menurut  UU  BPJS  tersebut,  Jaminan  Sosial  adalah  salah satu  bentuk  perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Pasal  3  UU  BPJS  menyebutkan  bahwa  BPJS  bertujuan  untuk mewujudkan  terselenggaranya  pemberian  jaminan,  terpenuhinya kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi  setiap  peserta  dan/atau  anggota keluarganya.
Melalui  undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  JKN tersebut,  negara  ini  sesungguhnya  telah  memiliki  sistem  jaminan  sosial bagi  seluruh  rakyatnya.  Walaupun  implementasinya  terlambat  dan  baru bisa dirasakan masyarakat.
BPJS  Kesehatan  ini  telah  resmi  terbentuk  dan  mulai  beroperasi  1 Januari  2014  setelah  diresmikan  Presiden  SBY  pada  31  Desember  2013. Dengan  terbentuknya  BPJS  tersebut  jangkauan  kepesertaan  program jaminan  sosial  akan  diperluas  secara  bertahap  ke  seluruh  lapisan masyarakat.

## “BPJS dan Hukum Ekonomi Syari’ah”
Pelayanan kesehatan menduduki posisi yang sangat penting dalam syariah.  Pelayanan  kesehatan  adalah  bagian  dari maqashid  syariah ,  yaitu melihara  diri  (jiwa)  yang  disebut  oleh  ulama  dengan  istilah hifz  al-nafs , selain hifz  ad-din , hifz  al-mal dan  lain  sebagainya.  Semuanya  merupakan perintah dari syariah.
Semua  prinsip  di  atas  merupakan  prinsip  syariah  yang  wajib dijunjung  tinggi.  Kegotongroyongan  ( at-ta’awun ),  nirlaba  ( tabarru’ ), keterbukaan,  kehati-hatian,  akuntabilitas,  portabilitas,  dana  amanat  dan pernyataan  hasil  pengelolaan  Dana  Jaminan  Sosial  dipergunakan seluruhnya  untuk  pengembangan  program  dan  untuk  sebesar-besar kepentingan peserta. Oleh karena kandungan kemaslahatan dan maqashid syariah yang  demikian  nyata,  maka  semua  warga  Negara  Indonesia dianjurkan mengikuti program ini demi terciptanya tolong menolong (at- ta’awun) nasional.
Sebagaimana  disebut  di  atas,  bahwa  program  jaminan  sosial melalui  BPJS  Kesehatan  ini  merupakan  ajaran  dari  syariah  dan  secara substansial  merupakan  kehendak  syariah.  Namun,  di  masa  depan  sistem pengelolaannya  perlu  dibentuk  unit  syariah  yang  menjalankan  sistem operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Ketika program jaminan sosial dikelola  sebuah  lembaga  seperti  BPJS,  maka  prinsip-prinsip at-ta’min  at- ta’awuniy (asuransi sosial), seharusnya diterapkan. Oleh  karena  konsep  BPJS  Kesehatan  adalah  barang  baru  di Indonesia,  maka  upaya  sosialisasi  yang  lebih  intens  perlu  dilakukan. Sosialisasi itu terutama mengenai bentuk pelayanan dari BPJS Kesehatan dan  juga  termasuk  koordinasi  manfaat  antara  asuransi  swasta  dan  BPJS Kesehatan.  Banyak stakeholders dan  masyarakat  yang  menilai  bahwa sosialisasi  BPJS  Kesehatan  masih  kurang.  Pejabat  dan  manajemen  BPJS Kesehatan  harus  melakukan  pekerjaan  rumah  ini  agar  pelaksanaan jaminan  sosial  ini  bisa  dirasakan  manfaatnya  secara  optimal  oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan sosial ini.
Ada  dua  manfaat  jaminan  kesehatan,  yakni  berupa  pelayanan kesehatan  dan  manfaat  non  medis  meliputi  akomodasi  dan  ambulans. Ambulans  hanya  diberikan  untuk  pasien  rujukan  dari  fasilitas  kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
Paket  manfaat  yang  diterima  dalam  program  JKN  ini  adalah komprehensif  sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian pelayanan yang diberikan bersifat paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya premi bagi peserta.
Sebagai  bentuk  kewajiban  BPJS  Kesehatan  atas  setoran  para peserta  maka  lembaga  ini  harus  menyediakan  fasilitas  kesehatan  seperti
yang sudah dijanjikan. Artinya, berbagai fasilitas kesehatan itu merupakan hak para peserta untuk menikmatinya.
Ada  beberapa  poin  terkait  fasilitas  dan  jaminan  kesehatan  yang akan  dinikmati  oleh  peserta.  Poin  dimaksud  adalah  adanya  beberapa masalah  kesehatan  yang  dijamin  dan  tidak  dijamin  oleh  BPJS  Kesehatan. Contohnya perawatan akibat kecelakaan lalu lintas atau perawatan akibat kecelakaan kerja. Itu semua tidak discover oleh BPJS Kesehatan. 35 Kenapa itu bisa terjadi? Alasannya karena itu bagian dari cakupan BPJS Ketenaga kerjaan.
Dengan  demikian  peserta  menjadi  tahu  bahwa  tidak  semua masalah  kesehatan  bisa  diajukan  klaim  untuk  diminta  pelayanan.  Ada masalah kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin oleh lembaga ini. Untuk yang  dijamin,  misalnya  pelayanan  gigi  dan  pelayanan  ibu  menyusui  atau pemeriksaan  ibu  melahirkan.  Sehingga  ketika  para  peserta  mengajukan klaim  pelayanan  kesehatan  maka  dituntut  untuk  menandatangani kelebihan  pembayaran  yang  disebabkan  adanya  pelayanan  kesehatan yang tidak dijamin.
Tegasnya,  layanan  kesehatan  yang  mereka  nikmati  ada kemungkinan  sebagian  kecil  yang  tidak  masuk  dalam  kategori  fasilitas kesehatan  yang  tidak  dijamin.  Atau,  ada  sebagian  peserta  yang  minta kamar  VIP.  Dalam  rumusan  BPJS  Kesehatan  kamar  VIP  tidak  masuk kategori yang dijamin.
Inilah poin-poin yang tidak dimengerti oleh sebagian besar peserta. Mayoritas diantara peserta menyalahkan BPJS Kesehatan. “Katanya gratis, kok  saya  masih  disuruh  bayar”,  itulah  ungkapan  kekesalan  mereka  yang sering kita dengar.
Menyikapi  sikap-sikap  kekesalan  para  peserta  BPJS  Kesehatan tentunya  lembaga  ini  tidak  dapat  disalahkan  seratus  persen.  Seharusnya sejak  awal  para  peserta  harus  bertanya  tentang  masalah  keluhan kesehatan  yang  dijamin  beserta  dengan  berbagai  fasilitasnya.  Di  lain pihak,  BPJS  Kesehatan  harus  rajin  memberikan  informasi  kepada  para peserta  tentang  fasilitas-fasilitas  kesehatan  yang  dijamin  dan  yang  tidak dijamin.  Langkah-langkah  seperti  ini  perlu  dilakukan  dalam  rangka menghindari gharar atau ketidak jelasan.
35 Olahan Wawancara dengan Dody Widodo, Kepala Bagian Umum BPJS Kesehatan Kabupaten Jember, Jember, 16 Maret 2016

## “BPJS dan Hukum Ekonomi Syari’ah”

## C. Simpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  bahwa  praktek  BPJS Kesehatan  Kabupaten  Jember  dalam  melayani  para  anggotanya  sudah sesuai  ketentuan  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  dan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  dan  beberapa aturan terkait, seperti perpres (peraturan presiden).
Sedangkan  dari  aspek  hukum  ekonomi  syariah  terhadap  praktek lembaga  tersebut  ada  yang  sesuai  ketentuan,  seperti  mekanisme kepesertaan  dan  jaminan  pelayanan  kesehatan.  Sedangkan  dari  aspek pembayaran iuran dan pengelolaan dana terdapat unsur maghrib ( maysir, gharar  dan  riba ).  Indikasinya:  pertama, gharar (ketidakjelasan)  bagi peserta  dalam  menerima  hasil  dan  bagi  penyelenggara  dalam  menerima keuntungan  atau  bersifat  spekulatif;  kedua, mukhatarah atau taraddud (untung-untungan), yang berdampak pada unsur maysir (judi); ketiga, riba fadhal (kelebihan  antara  yang  diterima  dan  yang  dibayarkan),  termasuk denda karena keterlambatan. Karena itu, kebolehan menjadi peserta BPJS Kesehatan karena faktor darurat. Darurat dimaksud sebelum berdiri BPJS Kesehatan  syari’ah  atau  sebelum  ada  DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah)  di lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainudin. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Al-Khatib, As-Syarbini. Mughnil Muhtaj. Lebanon: Darul Fikr. 1978. Amin,  KH.  Ma’ruf. Kata  Pengantar  dalam  M.  Cholil  Nafis,  Teori  Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UI-Press. 2011.
An-Nabhani,  Taqiyudin.  Tt. An-Nizhâm  al-Iqtishâdî  fî  al-Islâm. Bairut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah.
As-Suyuti. Tt. Al-Asybah wa An-Nadoir . Lebanon: Darul Fikr. 2005. Az-Zarnuji. Tt. Ta’limul Muta’allim. Semarang: Usaha Keluarga. 2007. Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2015 Burhanuddin  S. Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. Daud, Abu. Tt. Sunan Abi Dâwud. Baerut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah. Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahannya Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
Fatwa  DSN-MUI  Nomer  81/DSN-MUI/III/2011 Tentang  Pengembalian dana Tabarru’
Huda,  Nurul  dan  Haykal,  Muhammad.  2010. Lembaga  Keuangan  Islam; Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Ismanto,  Kuat,  2009. Asuransi  Syariah;  Tinjauan  Asas-asas  Hukum  Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Keputusan  Bahsul  Masail  NU  di  Pondok  Pesantren  Jombang  Tanggal  1-5
Agustus 2015.
Keputusan  Komisi  Fatwa  MUI  V  di  Pondok  Pesantren  At-Tauhidiyah Cikura Bojong Tegal Jawa Tengah Khollaf, Abd. Wahab. 1968. Ilmu Ushul Fikih. Kairo: Dakwah Islamiyah. Nafis,  Abdul  Wadud.  2012. Manajemen  Asuransi  Syariah. Lumajang: Cendekia Publishing.
Nafis, M. Cholil. 2011. Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UI-Press. Perpres  Nomer  111  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Perpres  Nomer  28  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Ketiga  Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Perpres  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  KBBI. 2002.  Jakarta:  Balai Pustaka.
Sula, Muhammad Syakir. Konsepdan Sistem Operasional; (Life And General). Jakarta: GIP. 2004. UU  Nomer  24  Tahun  2011 Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)
UU Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Yafie, Ali. 1994. Menggagas  Fikih Sosial. Bandung: Mizan.