Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 2  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1041            pp. 578-605
Research Article

## Kebijakan Fiskal Dalam Islam
(Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
Royani 1 , Yadi Janwari 2 , Sofyan Al-Hakim 3
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; arroyanking@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  December 21, 2023 Revised :  February 28, 2024 Accepted :  March 15, 2024 Available online    :  April 26, 2024
How  to  Cite: Royani,  Yadi  Janwari  and  Sofyan  Al- Hakim  (2024)  “Fiscal  Policy  in  Islam  (Pre -Risalah, During the Prophet’s time and Rashidun Caliphs)”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(2), pp. 578 – 605. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1041.

## Fiscal Policy in Islam (Pre-Risalah, During the Prophet's time and Rashidun Caliphs)
Abstract. Fiscal  policy  is  considered  an  integral  part  of  the  economic  system  governed  by  Islamic principles. Before the advent of Islam, the pre-Islamic Arab society had an economy based on trade, agriculture  and  property  ownership,  albeit  without  formal  fiscal  regulations.  After  Islam  was introduced,  the  fiscal  system  began  to  be  regulated  in  more  detail.  Zakat  became  an  important component in fundraising to support needy Muslims and develop social infrastructure. Additionally, jizyah was also implemented, which is a tax levied on non-Muslims living under the protection of an Islamic state. During the Prophet's time, the Islamic economic approach aimed to achieve social and economic justice through fair distribution of wealth. During the reign of the Rashidun Caliphs, Islamic fiscal policy remained rooted in the principles of justice and solidarity. For example, Umar bin Khattab formulated  various  economic  policies  to  support  people's  welfare,  including  land  distribution  to farmers,  infrastructure  development,  and  price  control.  Taxes  and  state  revenues  were  directed  to

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
support  social,  religious  and  public  interest  programs.  This  descriptive-analytical  research  falls  into the category of qualitative research, with a literature review approach focusing on primary materials, especially those related to Islamic economic thought.
Keywords: Fiscal, Pre-Risalah, Prophet, Khulafarasidin
Abstrak. Kebijakan  fiskal  dalam  Islam  dianggap  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  ekonomi  yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab Jahiliyah telah memiliki perekonomian  berbasis  perdagangan,  pertanian,  dan  kepemilikan  harta,  meski  tanpa  regulasi  fiskal resmi. Setelah Islam diperkenalkan, sistem fiskal mulai diatur lebih rinci. Zakat menjadi komponen penting  dalam  pengumpulan  dana  untuk  membantu  kaum  Muslim  yang  membutuhkan  dan pengembangan  infrastruktur  sosial.  Selain  itu  diterapkan  pula  jizyah,  yaitu  pajak  bagi  non-Muslim yang  tinggal  di  bawah  perlindungan  negara  Islam.  Pada  masa  Nabi,  pendekatan  ekonomi  Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi lewat distribusi kekayaan yang adil. Pada masa Khulafa  ar-Rasyidin,  kebijakan  fiskal  Islam  tetap  berlandaskan  prinsip  keadilan  dan  kebersamaan. Misalnya  Umar  bin  Khattab  merumuskan  berbagai  kebijakan  ekonomi  guna  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak dan pendapatan negara dialokasikan untuk mendukung program-program sosial, keagamaan, dan kepentingan umum. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dalam kategori kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka terhadap bahan-bahan primer terkait pemikiran ekonomi Islam.
Kata kunci : Fiskal, Pra Risalah, Nabi, Khulafarasidin,

## PENDAHULUAN
Dalam  kerangka  ekonomi  Islam,  istilah  " fiskal "  mengacu  pada  kebijakan  dan praktik terkait pengelolaan keuangan entitas negara atau ekonomi, yang diatur oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konsep fiskal dalam Islam mencakup berbagai aspek, termasuk  pengumpulan  pendapatan,  pengeluaran,  perpajakan,  dan  manajemen anggaran, yang diharapkan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Fiskal  merujuk  pada  segala  hal  yang  terkait  dengan  pajak  atau  pendapatan negara. Sumber fiskal berasal dari masyarakat dan dianggap oleh pemerintah sebagai pendapatan yang akan digunakan untuk mendukung pengeluaran program-program berbagai sektor. Kebijakan fiskal juga merupakan strategi ekonomi yang diterapkan oleh  pemerintah  untuk  merancang  kondisi  ekonomi  yang  lebih  baik  melalui penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Ini mencakup pengumpulan pajak dan penggunaan dana tersebut untuk mendukung aktivitas ekonomi, dengan tujuan  mengelola  pendapatan  dan  pengeluaran  negara  guna  menjaga  stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 1
Setiap  negara  mempunyai  sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan  untuk menjalankan  fungsi  pemerintahan  di berbagai  bidang  dan  mencapai  kesejahteraan masyarakat.  Di  sisi  lain,  masyarakat  memerlukan  sumber  daya  ekonomi  tersebut untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan. Masyarakat membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan dan
1 .  M.  Nur  Rianto  Al  Arif, Teori  Makroekonomi  Islam  Konsep,  Teori,  dan  Analisis (Bandung: Alfabeta, 2010) 149. Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 205.

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
menggali  sumber  daya  ekonomi  yang  tersedia  untuk  mencapai  kesejahteraan bersama 2 .
Imam al-Mawardi, seorang intelektual Muslim, berpendapat bahwa pendapatan masyarakat terkait erat dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam. Menurutnya, segala  bentuk  harta,  termasuk  harta  negara  atau  keuangan  negara  ( al-Amwal  al- 'ammah ), adalah milik Allah. Oleh karena itu, keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah dianggap sebagai harta milik Allah yang seharusnya menjadi kepemilikan Baitul  Mal,  dan  diperuntukkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  umat  Islam. Pendapatan  negara  berasal  dari  berbagai  sumber, seperti  fay',  ghanimah,  zakat, kharaj,  'ushr,  dan  jizyah .  Al-Mawardi  memperkuat  pandangannya  dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Q.S. al-Taubah ayat 60 dan al-Hashr ayat 7. 3 Secara  umum  sumber-sumber  pendapatan  negara  dapat  diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. 4 Klasifikasi ini  dilakukan  dengan  pertimbangan; pertama ,  kajian  tentang  sumber  pendapatan negara dalam keuangan publik menempatkan pajak sebagai pendapatan utama bagi pemerintah; kedua ,  pajak  dan  berbagai  bentuknya  menjadi  diskusi  utama  terkait dengan  pembebanan  pajak  oleh  pemerintah  dan  efeknya  terhadap  kegiatan perekonomian; ketiga ,  sumber-sumber  pendapatan  dalam  pemerintahan  Islam merujuk pada ketentuan al- Qur’an dan hadits serta hasil ijtihad, sehingga sedikit para sarjana  Muslim  yang  mengelompokkannya  ke  dalam  pendapatan  pajak  dan  non- pajak;  dan keempat ,  ditinjau  dari  sifat  dan  pelaksanaannya  sumber  pendapatan tersebut dapat dikategorikan menjadi pendapatan pajak dan non-pajak 5
Islam  sebagai  agama  mengatur  mengatur  manusia  dalam  memenuhi kebutuhannya dalam berbagai situasi dan waktu. Terutama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia harus berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kesetaraan. Dalam hal ini, peran negara menjadi penting untuk mengelola aspek-aspek tersebut. Guna menjamin  kesejahteraan  rakyat,  negara  menerapkan  beragam  kebijakan  atau  yang dikenal  sebagai  kebijakan  fiskal.  Secara  sederhana,  kebijakan  fiskal  merujuk  pada kebijakan pemerintah terkait anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) demi mencapai tujuan yang ditetapkan.
Dalam  Islam,  pemerintah  memerlukan  sumber  dana  dari  APBN  untuk mengendalikan  pengeluaran  pemerintah  agar  selaras  dengan  pendapatan  yang diperoleh.  Anggaran  diarahkan  untuk  mendukung  pencapaian  tujuan  pemerintah, dengan  fokus  utama  memaksimalkan  kesejahteraan  seluruh  warga  negara berlandaskan  prinsip  keadilan.  Lebih  jauh,  kesejahteraan  dalam  Islam  mencakup dimensi materiil dan spiritual, baik di dunia maupun di akhirat.
2 Richard A. Musgrave & Alan T. Peacock (eds.), Classics in the Theory of Public Finance , 126
3 Al-Mawardi, Nashihah al-Muluk (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1983), h. 245. Secara lebih rinci sumber-sumber  pendapatan  negara  dan  pembelanjaannya  diuraikan  Al-Mawardi  dalam  Ahkam  al- Sulthaniyah, 145-200
4 Pendapatan pemerintah berasal dari pajak berupa kharaj dan jizyah. Pendapatan bukan pajak meliputi  fay',  ghanimah,  zakat  dan  sumber  daya  alam.  Klasifikasi  ini  dibuat  berdasarkan  kebijakan pemerintah  terkait  politik  ekonomi  yang  dilakukan  dalam  upaya  mendukung  kelangsungan pemerintahan.
5 Dr.  Aan  Jaelani,  M.Ag, Keuangan  Publik  (Analisis  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  islam). (Percetakan: Aksarasatu Cirebon, 2018), h. 148.

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
Sejarah  penerapan  kebijakan  fiskal  dalam  Islam  dimulai  sejak  zaman  Nabi Muhammad  SAW  hingga  Khulafa  al-Rasyidin.  Pada  masa  itu,  kebijakan  fiskal ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendistribusikan kekayaan secara adil. Beberapa instrumen fiskal khas Islam seperti zakat, jizyah, kharaj, dan ‘ushr sudah diterapkan  sejak awal perkembangan Islam.
Ekonom  Muslim  terkemuka  Ibnu  Khaldun  (1332-1406)  memiliki  gagasan menarik  soal  peran  fiskal  pemerintah  dalam  stabilisasi  perekonomian.  Beliau berpendapat  bahwa  dalam  kondisi  tertentu  guna  menjaga  keseimbangan  ekonomi makro, opsi terbaik adalah dengan mengurangi penerimaan pajak negara sekaligus menaikkan  belanja  pengeluaran  publik.  Alasannya,  menurut  Ibnu  Khaldun, pemerintah  sesungguhnya  berperan  bak  pasar  terbesar  yang  memiliki  efek pengganda (multiplier effect) dalam memacu aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi dengan meringankan beban pajak rakyat dan menggelontorkan stimulus fiskal melalui  pengeluaran  pemerintah,  roda  perekonomian  bisa  terus  berputar  karena permintaan  agregat  masyarakat  akan  meningkat.  Gagasan  cemerlang  ini  telah mendahului teori makroekonomi Keynesian sekitar 6 abad. 6
Lebih  awal  dari  Ibnu  Khaldun,  cendekiawan  Muslim  Abu  Yusuf  (731-798  M) telah  merumuskan  pemikiran  mengenai  peran  fiskal  pemerintah.  Sebagaimana dikutip  Adiwarman  A.  Karim,  dalam  kitab  monumentalnya  " al-Kharaj "  Abu  Yusuf telah menguraikan konsep tanggung jawab finansial penguasa terhadap rakyat. Beliau menjelaskan  bahwa  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  kebutuhan publik  melalui  administrasi  perpajakan  dan  pengelolaan  keuangan  negara  secara bijaksana.  Dengan  demikian,  gagasan  intervensi  fiskal  pemerintah  untuk kesejahteraan  sosial  telah  diperkenalkan  Abu  Yusuf  sekitar  6  abad  sebelum  Ibnu Khaldun. 7
Tulisan ini akan menganalisis bagaimana kebijakan fiskal dijalankan pada tiga masa penting dalam sejarah Islam, yaitu masa Pra-Risalah, masa Nabi Muhammad SAW,  dan  masa  Khulafa  Rasyidin.  Analisis  ini  penting  untuk  memahami  landasan filosofis  dan  sejarah  penerapan  kebijakan  fiskal  dalam  Islam.  Selain  itu,  kajian  ini diharapkan  dapat  memberikan  inspirasi  bagi  pengembangan  kebijakan  fiskal  yang sesuai dengan nilai-nilai syariah di dunia Islam kontemporer.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, digunakan metodologi penelitian berupa kajian pustaka ( library research ) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang diandalkan adalah Al-Qur'an dan Hadis, sementara referensi sekunder melibatkan buku, jurnal, dan  artikel  yang  relevan.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan dengan meneliti referensi primer dan sekunder yang memiliki relevansi.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis konsep kebijakan fiskal dalam Islam pada masa pra risalah, masa Nabi Muhammad SAW,  dan  masa  Khulafa  Rasyidin.  Fokus  penelitian  mencakup  prinsip  dan
6 Lihat : Ibn Khaldun, Muqaddimah, Mesir: Mathba’ah Musthafa Muhamamd, t.t, h. 286.
7 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer , Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 25.

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
implementasi kebijakan fiskal Islam pada periode-periode tersebut, yang melibatkan aspek konsep pajak, belanja negara, utang piutang, dan elemen lainnya.
Harapan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  terbentuknya  pemahaman komprehensif mengenai kebijakan fiskal dalam Islam beserta implementasinya pada fase-fase  awal  perkembangan  Islam,  yang  dapat  menjadi  panduan  bagi  kebijakan fiskal kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  tentang  sejarah  kebijakan  fiskal  dalam  Islam  selama  masa  pra- risalah,  masa  Nabi  Muhammad  SAW,  dan  masa  Khulafa  Rasyidin    dapat  dibagi menjadi tiga:

## Kebijakan Fiskal Masa Pra-Risalah
Masa pra-risalah mengacu pada periode sebelum wahyu Allah SWT diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang menandai permulaan kedatangan Islam di Arab. Pada  periode  ini,  masyarakat  Arab  masih  mengamalkan  paganisme  dan penyembahan berhala, belum familiar dengan konsep monoteisme Islam.
Struktur  sosial  masyarakat  Arab  pra-Islam  didominasi  oleh  sistem  suku-suku (kabilah),  yang  hidup  secara  nomaden  dan  seringkali  berpindah-pindah  tempat. Mekah menjadi pusat perdagangan yang strategis di Jazirah Arab karena posisinya yang terletak di jalur perdagangan rempah-rempah dan berbagai komoditas lainnya.
Sebagai  wilayah  yang  aktif  dalam  perdagangan  internasional,  Jazirah  Arab memiliki beberapa pusat kota penting tempat berlangsungnya aktivitas perniagaan. Salah satunya adalah kota Mekah, yang merupakan kota suci umat Islam karena di dalamnya  terdapat  Ka'bah.  Setiap  tahun,  banyak  peziarah  yang  datang  ke  Mekah untuk  menunaikan  ibadah  haji.  Selain  Mekah,  kota  Ukaz  juga  menjadi  pusat perdagangan yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Ukaz juga dikenal  sebagai  tempat  diadakannya  festival  seni  dan  budaya  Arab,  seperti  lomba deklamasi puisi. Jadi, Mekah dan Ukaz adalah dua kota utama di Jazirah Arab tempo dulu yang memiliki peranan penting dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. 8 Kota Mekah merupakan persimpangan jalur perdagangan internasional yang menghubungkannya dengan berbagai wilayah. Jalur darat menghubungkan  Mekah dengan  Abisinia  -  Afrika  Tengah  -  Damaskus  -  Eropa.  Sedangkan  jalur  laut menghubungkannya  dengan  India,  Nusantara,  hingga  Cina  melalui  Selat  Malaka. Kondisi geografis ini menempatkan Mekah pada posisi strategis dalam perekonomian global.  Masyarakat  Mekah  terbagi  ke  dalam  tiga  kelompok  yang  terlibat  dalam aktivitas ekonomi, yaitu: para pemilik modal besar, pedagang pengelola modal dari kaum  kaya,  serta  kelompok  perampok  dan  rakyat  biasa  yang  mengawal  kafilah pedagang dan mendapatkan komisi keuntungan sebesar sepuluh persen. 9
Namun  secara  umum,  wilayah  Arab  digambarkan  oleh  Al-Quran  sebagai negeri  yang  gersang  dan  tandus,  dengan  sumber  daya  alam  yang  terbatas.  Oleh karena  itu,  aktivitas  ekonomi  lebih  terkonsentrasi  di  jalur  perdagangan  daripada
8 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 2, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h. 11
9 Ira M. lapidus , Sejarah Sisial Umat Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, h. 68

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
mengandalkan pertanian skala besar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al- Quran, do’a yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim AS,
و ُم ْي ِقُيِل اَنَّبَر ِِۙم َّر َح ُم ْ لا  َكِتْيَب َدْن ِع  ٍعْرَز  ْيِذ  ِرْيَغ ٍداَوِب ْي ِتَّيِ رُذ  ْنِم  ُتْن َ ك ْس َ ا ٓ ْي ِ نِا ٓاَنَّبَر ْ ل َع ْجا َ ف َةو ٰ ل َّ صلا ا َ ن ْو ُر ُ ك ْشَي ْم ُه َّ ل َع َ ل  ِت ٰر َم َّثلا  َنِ م ْمُهْقُز ْراَو ْم ِهْي َ ل ِا ٓ ْي ِو ْه َت  ِساَّنلا  َنِ م ًة َدِٕـْف َ ا “ Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya (dan berada) di sisi rumah-Mu (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami, (demikian itu kami lakukan) agar mereka melaksanakan salat.  Maka,  jadikanlah  hati  sebagian  manusia  cenderung  kepada  mereka  dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. (QS. Ibrahim:37)
Oleh  karena  keterbatasan  tersebut,  aktivitas  perekonomian  lebih  bertumpu pada perdagangan antar suku daripada mengandalkan sektor pertanian skala besar. Berdasarkan  catatan  sejarah,  mata  uang  yang  digunakan  pada  masa  pra-Islam (jahiliyah)  dan  awal  Islam  terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu  dinar  dan  dirham 10 .  Dirham yang terbuat dari perak memiliki tiga variasi menurut beratnya, yaitu Bughliyah (4,66 gram), Jaraqiyah (3,40 gram), dan Thabariyah (2,83 gram). Sementara itu, dinar yang terbuat  dari  emas  seluruhnya  merupakan  mata  uang  Romawi  yang  diedarkan  di wilayah Syam dan Hijaz. Dinar Romawi ini dicetak di Romawi dengan ciri gambar raja dan tulisan huruf Romawi. Nilai 1 dinar pada masa itu setara dengan 10 dirham. 11 Kebijakan  fiskal  pada  masa  pra-Islam  cenderung  sederhana  dan  kurang perencanaan matang, mengingat belum adanya pemerintahan terpusat di Arab saat itu. Kebijakan fiskal disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang bertumpu pada perdagangan  antar  suku/kabilah.  Pada  masa  pra-Islam,  belum  ada  aturan  fiskal mapan. Pendapatan utama diperoleh dari pemungutan pajak kepada pedagang yang melintasi  Mekah,  yang  posisinya  strategis  sebagai  jalur  perdagangan.  Masyarakat terbagi ke dalam suku-suku yang saling berebut dominasi. Penguasa ditentukan dari siapa yang paling berkuasa. Maka, tidak ada ketetapan pasti soal sistem pemerintahan dan aturan, karena penguasa dapat berganti sewaktu-waktu.
Sumber pendapatan negara datang dari pajak perdagangan, rampasan perang, dan  sumbangan  sukarela  anggota  suku  secara  sporadis.  Sementara,  pengeluaran negara sebagian besar digunakan untuk membiayai aktivitas perang dan pertahanan suku.
Setelah  Nabi  Ibrahim  AS  tiba  dan  sumber  air  Zam-zam  ditemukan,  Mekah berubah menjadi pemukiman ramai. Terjadi interaksi ekonomi dan aktivitas lain di sana.  Suku  Quraisy  yang  bermukim  di  Mekah  dikenal  sebagai  pedagang  ulung. Kemakmuran mereka digambarkan dalam Al-Quran. Hadirnya Zam-zam menjadikan Mekah  sebagai  oasis  dan  pusat  perdagangan  serta  persinggahan  kafilah  di  Jazirah
10 Dinar berasal dari Romawi sebagai mata uang emas, sedangkan dirham berasal dari Persia sebagai mata uang perak yang kemudian banyak digunakan di dunia Islam.
11 A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 27.

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
Arab. Suku Quraisy menjadi suku dominan yang menguasai perdagangan di Mekah pada masa pra-Islam.
ْم ُه َم َع ْط َ ا ٓ ْي ِذ َّ لا ِۙ ِتْيَب ْ لا ا َ ذ ٰه  َّ ب َر ا ْو ُدُب ْعَي ْ ل َ ف ِۚ ِفْي َّصلا َو ِءۤاَت ِ شلا َ ة َ ل ْح ِر ْم ِهِف ٰ لا ِۙ ٍش ْي َرُق  ِفٰلْي ِاِل
ْن ِ م
ࣖ  ٍف ْو َخ  ْن ِ م ْم ُهَن َم ٰ ا َّو ِۙە  ٍعْو ُج “ Disebabkan  oleh  kebiasaan  orang-orang  Quraisy,  (yaitu)  kebiasaan  mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (sehingga mendapatkan banyak keuntungan),  maka  hendaklah  mereka  menyembah  Tuhan  (pemilik)  rumah  ini (Ka‘bah) yang telah memberi mereka makan an untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.( QS. Quraisy:1-4)
Dalam Al-Quran disebutkan bahwa suku Quraisy biasa melakukan perjalanan dagang  (rihlah)  ke  Yaman  di  musim  dingin  dan  ke  Syam  di  musim  panas.  Hal  ini menunjukkan betapa majunya perdagangan yang dijalankan suku Quraisy pada masa pra-Islam.  Ketika  hijrah  terjadi,  kaum  Muhajirin  dari  Mekah  yang  kebanyakan pedagang bertemu kaum Ansar di Madinah yang sebagian besar petani.
Perpaduan keahlian dagang dan pertanian ini kemudian melahirkan kekuatan ekonomi yang besar bagi peradaban Islam selanjutnya. Episode ini menjadi pelajaran berharga bahwa sektor perdagangan dan pertanian adalah dua sektor strategis yang harus  menjadi  prioritas  dalam  membangun  perekonomian  yang  kuat  dan  mandiri bagi umat Islam.

## 1. Kebijakan Fiskal di Romawi, Yunani, Mesir Kuno, dan India
Studi  mengenai  kebijakan  fiskal  di  peradaban  Romawi  dan  Mesir  kuno 12 dimulai oleh S.H. Wallace. Ia menyatakan bahwa praktik pemungutan pajak sudah ada di Mesir pada masa penjajahan Romawi. Bangsa Romawi menarik pajak produksi dari  wilayah  taklukannya.  Selain  itu,  ada  pajak  atas  lahan  pertanian  yang  dibayar secara tunai, dan pajak atas lahan pekarangan yang dibayar dengan uang. Salah satu pajak kuno yang diterapkan di Mesir dan Romawi adalah pajak perorangan atau pajak kepala. Pajak umum lainnya mencakup pajak warisan, pajak hewan ternak, penjualan berbagai komoditas, serta pajak perdagangan baik domestik maupun internasional. Praktik  perpajakan  ini  menjadi  cikal  bakal  lahirnya  kebijakan  fiskal  dalam  sejarah peradaban umat manusia. 13
12 . Peradaban Romawi bermula sejak berdirinya Kota Roma pada milenium ke-8 atau ke-7 SM dan  berakhir  di  tahun  476  Masehi  saat  runtuhnya  Kekaisaran  Romawi  Barat.  Maka  rentang  waktu peradaban Romawi kurang lebih 1.200 tahun. Sementara itu, peradaban Mesir Kuno memiliki sejarah yang  sangat  panjang  dan  beragam,  diperkirakan  dimulai  sekitar  tahun  3100  SM  dengan  penyatuan Mesir  oleh  Firaun  Menes.  Peradaban  Mesir  Kuno  bertahan  hingga  ditaklukkan  Kekaisaran  Romawi pada 30 SM, ketika Kaisar Augustus menjadikan Mesir sebagai provinsi Romawi. Dengan demikian, rentang waktu peradaban Mesir Kuno jauh lebih panjang daripada peradaban Romawi, yakni sekitar 3.000 tahun. (https://id.wikibooks.org/wiki/Romawi_Kuno/Sejarah)
13 Samuelson  dan  William D.  Nordhaus,  Makroekonomi:  Edisi  Keempatbelas ,  terj.  Haris Munandar (Jakarta; Penerbit Erlangga, , 1997), h. 346.

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
Di peradaban Yunani, sumber pendapatan negara mencakup pajak atas semua transaksi  keuangan.  Selain  itu,  sumbangan  sukarela  dari  warga  negara  kaya  juga menjadi  sumber  penting  bagi  keuangan  negara,  terutama  pada  masa  perang. Sumbangan sukarela dari kalangan elite merupakan bentuk partisipasi warga negara Yunani kuno dalam mendanai aktivitas negara, di samping pemungutan pajak atas berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Pendapatan negara dari pajak transaksi keuangan  dan  sumbangan  sukarela  warga  negara  kaya  menopang  jalannya  roda pemerintahan dan pertahanan negara Yunani pada zaman kuno tersebut. 14
Analisis  terhadap  belanja  publik  di  peradaban  Yunani  dan  Romawi  kuno menunjukkan bahwa secara umum belanja diprioritaskan untuk pembangunan fisik seperti  air  mancur,  jalan  raya,  kanal,  bendungan,  benteng,  pasar,  dan  fasilitas olahraga. Pendapatan dan penentuan belanja berada di tangan penguasa berdasarkan kemauan mereka. Pajak umumnya bersifat menindas. Belanja negara juga cenderung mewah  dan  tidak  produktif.  Hal  ini  menggambarkan  belum  matangnya  konsep belanja publik yang bertanggung jawab dan berorientasi rakyat pada masa itu. 15
Berbeda dengan peradaban Romawi, Yunani, dan Mesir, jejak kebijakan fiskal di  India  banyak  terdapat  dalam  kitab-kitab  suci  Hindu  kuno  seperti  Mahabharata, Manu  Smriti,  Arthasastra,  dan  Shukranti.  Dalam  Mahabharata  disebutkan  bahwa penguasa  berhak  mengumpulkan  pajak  untuk  membentuk  bendahara  guna menolong rakyat. Pajak harus dipungut secara bertahap sesuai musim, damai, dan norma.  Shukra  dalam  Shukranti  berpendapat  raja  boleh  memungut  pajak  karena harus  melindungi  dan  memberi  jaminan  rakyat.  Arthasastra  menyebut  pajak dipungut bertahap, raja menerima 1/6 hasil panen dan 1/10 barang dagangan sebagai beban  rakyat.  Tulisan  ini  menjadi  bukti  adanya  pemikiran  kebijakan  fiskal  di peradaban India kuno. 16
Berkaitan  dengan  belanja  publik  di  India  kuno,  para  pemikir  India menyebutkan  bahwa pengumpulan pendapatan lebih penting daripada belanjanya. Seperti  pernyataan  Shukra  bahwa  belanja  harus  lebih  kecil  dari  penerimaan  agar terdapat  surplus  dalam  kas  negara.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  pemikiran  agar anggaran belanja publik tidak boleh melebihi pendapatan negara. Konsep semacam ini merupakan cikal bakal gagasan anggaran berimbang dan surplus anggaran dalam kebijakan fiskal di kemudian hari. 17
Seperti  halnya  di  peradaban  Yunani  dan  Romawi,  pengeluaran  keuangan negara di India kuno juga dialokasikan untuk proyek-proyek publik, terutama belanja
14 H. M. Groves, Financing Government (Newyork: Henry Hold & Co, 1955), h. 591
15 H. M. Groves, Financing Government , h. 500
16 B. Lal Sharma, Economic Ideas in Ancient India befor Kautilya (New Delhi: Ramchand Vidya Bhawan, 1987), h. 12.   Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Mahabharata merupakan syair agung Hindu  yang  menguraikan  pemikiran  politik  Hindu  kuno,  muncul  berabad-abad  sebelum  Masehi. Manusmriti adalah karya penting tentang teori pemerintahan India kuno, di mana Manu dipandang sebagai pemberi hukum tertinggi dalam peradaban Hindu. Adapun Arthasastra ditulis oleh Kautilya, penasihat  agung  raja  Maurya  Chandragupta  pada  abad  ke-4  SM,  menjelaskan  struktur  pajak  dan administrasi  serta  keuangan  kerajaan.  Sementara  Shukranti  merupakan  risalah  penting  India  kuno tentang  pemerintahan.  Karya-karya  ini  menjadi  bukti  adanya  gagasan  kebijakan  fiskal  dalam peradaban India kuno..
17 B. Lal Sharma, Economic Ideas in Ancient India befor , h. 104

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
untuk  ritual  keagamaan  semisal  pembangunan  kuil,  istana,  dan  makam.  Ini menunjukkan bahwa pada masa itu, belanja publik di India banyak digunakan untuk memenuhi  kebutuhan  upacara  keagamaan  dan  pembangunan  fisik  yang  bersifat monumental  daripada  belanja  produktif  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Pola pengalokasian anggaran negara ini mencerminkan karakteristik masa kuno di mana negara dan agama masih belum dipisahkan. 18

## A. Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah SAW
Islam sebagai agama yang komprehensif tidak memisahkan urusan agama dan negara.  Keduanya  saling  melengkapi  bak  entitas  kembar.  Islam  tidak  menolak tatanan negara, sebab ajarannya memerlukan negara aman untuk diimplementasikan,  termasuk  aspek  fiskal  seperti  pendapatan  dan  pengeluaran negara.
Terbukti Rasulullah SAW pernah terlibat dalam kebijakan fiskal saat berada di Madinah.  Pada  masa  itu  telah  ada  kebijakan  fiskal  terkait  manajemen pendapatan dan pengeluaran negara yang diimplementasikan Rasulullah SAW.
Kehidupan  masyarakat  Islam  awal  masih  sederhana  dan  terkonsentrasi  di sekitar  Mekah,  Madinah  dan  sebagian  Jazirah  Arab,  sehingga  aktivitasnya  masih individu  dan  terbatas.  Jika  ada  aktivitas  ekonomi,  masih  bersifat  personal.  Sistem perekonomian waktu itu merupakan sistem saling terkait antar berbagai subsistem ekonomi. Kebijakan fiskal sebagai bagian dari sistem ekonomi turut berperan penting terhadap kondisi perekonomian suatu negara, terutama sejauh mana campur tangan negara dalam mengatur jalannya perekonomian. 19

## 1. Sumber Pendapatan Negara
Pada permulaan masa pemerintahan Islam di Madinah pada tahun 623 Masehi atau  tahun  1  Hijriyah,  tidak  terlihat  adanya  catatan  pendapatan  dan  pengeluaran negara  yang  jelas.  Rasulullah  SAW  memegang  peran  sebagai  kepala  negara, pemimpin  dalam  ranah  hukum,  dan  bertanggung  jawab  atas  seluruh  administrasi. Beliau tidak menerima gaji dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, semua tugas dilaksanakan tanpa adanya imbalan finansial.
Setidaknya  terdapat  empat  langkah  utama  kebijakan  fiskal  yang  diterapkan Rasulullah SAW, yaitu: 20
- Rasulullah  mempersaudarakan  Muhajirin  dan  Anshar  guna  mendistribusikan pendapatan untuk meningkatkan permintaan agregat di Madinah;
- Penerapan kebijakan perpajakan oleh Rasulullah SAW seperti kharaj, khums, dan zakat berimplikasi pada terciptanya stabilitas harga dan pengurangan inflasi
- APBN  yang  diatur  Rasulullah  SAW  dengan  cermat  dan  efisien  menekan  defisit meski dalam peperangan.; dan
18 B. Lal Sharma, Economic Ideas in Ancient India befor Kautilya , h. 113
19 Gita Danupranata, Ekonomi Islam, Jakarta: Saung Media Utama, 2006, h. 35
20 Ewis  Amalia, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  dari  Masa  Klasik  Hingga  Kontemporer, (Jakarta: Granada Press, 2010), h. 19.

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
- Rasulullah  menerapkan  sejumlah  kebijakan  fiskal  khusus  terkait  pengeluaran negara,  antara  lain:  menerima  sumbangan  sukarela  kaum  Muslim  untuk memenuhi  kebutuhan  pasukan,  meminjam  peralatan  dari  non-Muslim  secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi jika rusak, meminjam uang  dari  orang  tertentu  untuk  diberikan  kepada  muallaf,  serta  menerapkan insentif  untuk  menjaga  pengeluaran  dan  meningkatkan  partisipasi  kerja  dan produksi umat Islam.
Rasulullah SAW secara berangsur-angsur meningkatkan kesejahteraan umat Islam dengan mengambil tindakan atas nama kaum Muhajirin dan seluruh muslim di  Madinah  dan  sekitarnya.  Fokus  beliau  pada  isu  ekonomi  dan  keuangan  negara muncul  setelah  menyelesaikan  penanganan  masalah  politik  dan  pembentukan konstitusi di Madinah pada tahap awal hijrah. Sumber pendapatan APBN berasal dari berbagai aspek, termasuk pajak tanah (kharaj), zakat, dan sumber-sumber lainnya. Dana  yang  diterima  digunakan  untuk  mendukung  berbagai  kebutuhan,  seperti dakwah, pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pertahanan, kesejahteraan sosial, serta pembayaran gaji pegawai.  Diantara sumber pendapatan negara (Fiskal) masa Rasulullah SAW, adalah:
- Ghanimah
Pada tahun-tahun awal Hijriyah (tepatnya pada tahun ke- 2 H), Ghanimah (harta yang diperoleh dari peperangan) menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang sangat signifikan. Sumber pendapatan ini berasal dari rampasan perang, yang disebut Khums (seperlima), yang mencakup kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang diperoleh dalam konteks peperangan. 21 Sebagaimana dalam QS. al-Anfal:41.
َس َم ْ لا َو ٰى َماَتَي ْ لا َو ٰىَب ْر ُ ق ْ لا ي ِذِل َو  ِلو ُس َّرلِل َو ُه َس ُم ُ خ ِ َّ ِ لِلّ َّ ن َ أ َ ف  ٍء ْي َ ش ن ِ م مُت ْمِن َ غ اَمَّن َ أ او ُم َ لْعا َو ِنيِكا َج ْ لا ى َقَت ْ لا  َم ْوَي  ِنا َ ق ْر ُ ف ْ لا  َم ْوَي اَن ِدْب َع ٰى َ لَع اَن ْ ل َزن َ أ ا َم َو ِ َّ لِلّاِب م ُتنَمآ ْمُتنُك نِإ  ِليِب َّسلا  ِنْباَو ۗ ِنا َع ْم ري ِد َ ق  ٍء ْي َ ش  ِ ل ُ ك  ٰى َ لَع ُ َّ لِلّا َو “ Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai ghanimah (rampasan perang), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, dan orang miskin serta Ibnu Sabil, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari  al-Furqân,  yaitu  hari  bertemunya  dua  pasukan.  Allah  Maha  Kuasa  atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfâl: 41)
Dalam  ayat  ke-14  Surat  al-Anfal,  pembagian  ghanimah  terbagi  menjadi  dua bagian:  (1)  Bagian khumus (seperlima),  Khumus  tersebut  dialokasikan  untuk  Allah SWT,  Rasul  SAW,  kerabat  Rasul  SAW,  anak  yatim,  orang  miskin,  dan  ibn  Sabil. Sedangkan  (2)  Bagian  sisanya  ( empat  perlima ),  diberikan  kepada  tentara  laki-laki,
21 As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Cairo: As-Syarikah Ad-Dauliyah lit- tiba’ah, 2004), hal 864

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
yang merdeka, dan yang telah akil baligh. Untuk wanita, budak perempuan, anak- anak, dan orang gila, mereka tidak mendapatkan bagian dari pembagian tersebut. 22
- Khumus :
Khums adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian rampasan perang. Khums juga merupakan suatu sistem pajak proporsional, karena ia adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentara Islam sebagai ghanimah.Sistem ini  diwajibkan  setahun  sekali  dan  diberlakukan  pada  harta  rampasan  perang  yang diperoleh oleh tentara Islam setelah memenangkan peperangan.
Oleh  karena  itu,  klaim  bahwa  Khums  ditetapkan  pada  tahun  2 Hijriah  oleh Nabi  Muhammad  SAW  tidak  dapat  dipastikan  kebenarannya,  karena  Khums merupakan  sistem  pajak  proporsional  yang  diberlakukan  pada  harta  rampasan perang  yang  diperoleh  oleh  tentara  Islam  setelah  memenangkan  peperangan,  dan tidak ada informasi yang menyatakan bahwa Khums ditetapkan pada tahun 2 Hijriah oleh Nabi Muhammad SAW.
Abû Yûsuf dalam Kitab al-Kharaj menjelaskan bahwa harta atau barang yang bisa  dikategorikan  khumus  (1/5)  untuk  Allah  SWT  ini  adalah  meliputi:    (1).  Harta tambang, meliputi emas, perak, tembaga, besi, timah dan sejenisnya; (2). Tanah asing yang  didalamnya  diletakkan  tempat  shadaqah;  (3).  Apapun  yang  dihasilkan  dari lautan ; dan (4). Rikaz (harta karun) sisa peninggalan orang kafir.
- Uang Tebusan
Selain Khums ,  peperangan  juga  memberikan  sumber  pendapatan  tambahan melalui  uang  tebusan  yang  diperoleh  dari  pembebasan  tawanan  perang  (non Muslim). Sebagai contoh, dalam pertempuran Badar, banyak orang dari Mekkah yang mengalami kekalahan dan diambil  tawanan oleh kaum Muslimin. Rasulullah SAW kemudian menetapkan jumlah uang tebusan sebesar 4.000 dirham secara rata-rata untuk  setiap  tawanan  yang  ditebus.  Namun,  bagi  yang  tidak  ditebus,  mereka diwajibkan  untuk  mengajar  membaca  kepada  sepuluh  orang  Muslim  masing- masing.. 23
- Zakat
Pada tahun ke-2 H juga turun ayat tentang zakat, walaupun prakteknya baru terlaksana  pada  tahun  ke-5  Hijriah.    Zakat  merupakan  kewajiban  bagi  umat  Islam yang mampu sesuai dengan ketentuan agama. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta  dan  membantu  golongan  yang  kurang  mampu.  Pada  masa  Rasulullah,  zakat dikumpulkan  oleh petugas  zakat yang  ditunjuk  oleh  beliau.  Zakat  yang  terkumpul diserahkan kepada Rasulullah untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima. Pada masa Rasulullah zakat sudah menjadi sumber pendapatan negara (fiskal) yang dikelola  secara  resmi.  Zakat  digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan  umat  dan menopang perekonomian masyarakat.
22 Sabiq, Fiqh As-Sunnah , h 866.
23 Karim,  Adiwarman  Azwar. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Isaml .  (Penerbit  Raja  Grafindo Persada. Jakarta; 2004), h. 98

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
Menurut sejarah, kewajiban zakat dalam Islam secara bertahap diturunkan dan diwajibkan pada tahun-tahun berikut ini:
1. Tahun  ke-2  Hijriah:  Ayat  pertama  yang  menyebutkan  zakat  turun,  yaitu  dalam surat  Al-Muzammil  ayat  20.  Pada  tahap  ini  zakat  hanya  dianjurkan,  belum diwajibkan.
َ ف ٱ او ُء َر ْ ق ا َم َر َّ سَيَت ُهْن ِم ِۚ او ُمي ِق َ أ َو ٱ َة ٰو َ ل َّ صل اوُتا َء َو ٱ َة ٰو َ كَّزل او ُض ِر ْ ق َ أ َو ٱ َ َّ لِلّ ا ًض ْر َ ق اًن َس َح ۚ
“ maka  bacalah  apa  yang  mudah  (bagimu)  dari  Al  Quran  dan  dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik
2. Tahun ke-3 Hijriah: Turun ayat zakat pertama yang menjelaskan kadar nisab zakat fitrah (QS Al-Baqarah: 267). Zakat fitrah mulai diwajibkan.
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ َني ِذ َّ ل آوُن َما َء او ُ ق ِفن َ أ ن ِم ِتَٰبِ ي َط ا َم ْمُتْب َس َ ك ٓاَِّمِ َو اَن ْج َر ْخ َ أ م ُ ك َ ل َن ِ م ٱ ِ ض ْر َ أ ْ ل ا َ ل َو او ُم َّمَيَت ٱ َ ثيِب َخْل ُهْن ِم َ نو ُ ق ِفن ُت مُت ْس َ ل َو ِهي ِذ ِخا َٔـِب ٓا َّ لِإ ن َ أ او ُض ِم ْغ ُت ِهي ِف ِۚ َو ٱ آو ُم َ لْع َّ ن َ أ ٱ َ َّ لِلّ ى ِن َ غ دي ِم َح “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami  keluarkan  dari  bumi untuk  kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu menafkahkan  daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji .
Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah, dalam Tafsir Al-Wajiz . mengatakan :
Wahai orang-orang mukmin tunaikanlah zakat harta kalian berupa harta yang baik dan paling utama yang dihasilkan dari usaha kalian dengan halal, dan dari berbagai jenis harta yang wajib dizakati. Dan nafkahkanlah apa yang ditumbuhkan oleh Allah dari  tanah  berupa  hasil  pertanian,  buah-buahan,  dan  logam.  Dan  janganlah  kalian berikan  harta  yang  buruk  yang  dikeluarkan  untuk  berzakat,  padahal  kalian  sendiri tidak  mau  mengambilnya  ketika  kalian  dibayar  menggunakan  harta  tersebut  ketika bermuamalah,  kecuali  kalian  bertoleransi  dan  tidak  memperhatikan  hal  tersebut karena benci dan malu, dan kalian ridha dengan sebagiak hak kalian, lalu bagaimana kalian menunaikan hak Allah dari harta tersebut? 24
3. Tahun ke-4 Hijriah: Turun ayat pertama yang mewajibkan zakat mal/harta (QS Al- Baqarah: 43). Zakat mal diwajibkan pertama kali.
او ُمي ِق َ أ َو ٱ َة ٰو َ ل َّ صل اوُتا َء َو ٱ َة ٰو َ كَّزل َو ٱ او ُع َ كْر َع َم ٱ َني ِع ِكَّٰرل
“ Dan  dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat  dan  ruku'lah  beserta  orang-orang yang ruku'.
24 Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Wajiz. Referensi : https://tafsirweb.com/1033- surat-al-baqarah-ayat-267.html

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
4. Tahun ke-5 Hijriah: Turun Q.S. At-Taubah: 103 yang mewajibkan zakat secara tegas dan menyebutkan golongan penerima zakat.
َو ۗ ْم ُه َّ ل   ن َ ك َس  َكَت ٰو َ ل َص َّ نِإ   ْم ِهْي َ لَع  ِ ل َص َو ا َهِب م ِهي ِ كَزُت َو ْم ُه ُر ِ ه َطُت ًةَق َد َص ْم ِهِلَٰوْم َ أ  ْن ِم ْ ذ ُخ ٱ ُ َّ لِلّ عي ِم َس ميِلَع
“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Ayat ini menunjukkan bukti wajibnya pembayaran zakat untuk semua jenis harta.  Apabila  harta  tersebut  diperdagangkan,  maka  kewajiban  zakatnya  menjadi jelas,  karena  merupakan  harta  yang  produktif  dan  menghasilkan,  dan  menjadi tindakan yang adil jika digunakan untuk membantu orang miskin dengan memenuhi kewajiban  zakat  yang  ditetapkan  oleh  Allah.  Sedangkan  untuk  harta  yang  bukan berasal dari perdagangan, seperti tanaman, buah-buahan, atau ternak yang dimiliki untuk  berkembang  biak,  kewajiban  zakatnya  juga  dinyatakan,  kecuali  jika pertumbuhannya  tidak  signifikan,  maka  zakat  tidak  wajib  dikeluarkan.  Hal  ini disebabkan  jika  hanya  dimiliki  tanpa  pertimbangan  untuk  tujuan-tujuan  finansial, maka harta tersebut tidak disamakan dengan harta yang biasanya dimiliki seseorang untuk  keperluan  tertentu  yang  berorientasi  pada  keuangan,  melainkan  dianggap sebagai kepemilikan murni.
Secara  bertahap,  kewajiban  zakat  mulai  diperintahkan  pada  tahun  ke-2 Hijriah,  dan  menjadi  kewajiban  penuh  pada  tahun  ke-4  Hijriah  untuk  zakat mal/harta, serta pada tahun ke-5 Hijriah, sekitar tahun 623-626 Masehi, kewajiban zakat ini dijelaskan dengan tegas dalam Surah At-Taubah ayat 103.

## - Ushr (Bea Impor)
Ushr  adalah  pajak  khusus  dalam  sistem  perpajakan  Islam  yang  dikenakan terhadap  barang  impor  ke  negara  Islam 25 .  Dikenakan  terhadap  pedagang  muslim maupun non-muslim yang memasukkan barang ke wilayah kekuasaan Islam. Tarifnya adalah 2,5% untuk pedagang muslim dan 5% untuk pedagang non-muslim. Hanya dikenakan untuk barang yang nilainya di atas minimum nisab yaitu 200 dirham per tahun. Pembayarannya dilakukan 1 tahun sekali pada saat barang impor memasuki wilayah kekuasaan Islam. 26
Ushr sebagai pajak perdagangan dalam Islam memiliki landasan hukum yang jelas dalam Al-Quran dan Hadits, diantaranya.Q.S. Al-An'am ayat 141
25 . Euis Amalia. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : dari Masa Klasik hingga Kontemporer, hal 75.
26 Yahya, Kitab al-Kharaj (Beirut: Dar al-Ma ‟ arif, 1979), 63

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
َو ُه َو ٱ ٓى ِذ َّ ل َ أ َشن َ أ ٍت َّٰ ن َج ٍت َٰشو ُر ْعَّم َرْي َ غ َو ٍت َٰشو ُر ْعَم َو ٱ َ ل ْ خَّنل َو ٱ َعْر َّزل ا ً فِلَت ْخ ُم ۥُه ُ ل ُ ك ُ أ َو ٱ َ نوُتْي َّزل َو ٱ َ نا َّمُّرل ا ًهِب َٰشَتُم َرْي َ غ َو ٍهِب َٰشَتُم ِۚ او ُ ل ُ ك ن ِم ٓۦِه ِرَم َ ث ٓا َذِإ َر َم ْ ث َ أ اوُتا َء َو ۥُه َّ ق َح َم ْوَي ۦِهِدا َص َح ا َ ل َو آو ُ ف ِر ْس ُ ت ِۚ ۥُهَّنِإ ا َ ل ُّب ِح ُ ي ٱ َني ِف ِر ْسُمْل “ Dan  Dialah  yang  menjadikan  kebun-kebun  yang  berjunjung  dan  yang  tidak berjunjung,  pohon  korma,  tanam-tanaman  yang  bermacam-macam  buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah  dari  buahnya  (yang  bermacam-macam  itu)  bila  dia  berbuah,  dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan  kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
- Wakaf
Hingga  mencapai  tahun  ke-4  Hijriah,  pemasukan  dan  sumber  daya  negara Islam  masih  sangat  terbatas.  Sumber  kekayaan  utama  berasal  dari  hasil  rampasan yang  diperoleh  dari  Bani  Nadir,  sebuah  suku  Yahudi  yang  tinggal  di  pinggiran Madinah.  Meskipun  Bani  Nadir  sebenarnya  termasuk  dalam  Perjanjian  Madinah, mereka melanggar perjanjian tersebut dan bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi  Muhammad  SAW.  Meskipun  Nabi  mengajukan  permintaan  agar  mereka meninggalkan Madinah, permintaan tersebut ditolak. Akhirnya, Nabi memutuskan untuk  mengepung  dan  mengusir  mereka  dari  kota.  Bani  Nadir  hanya  diizinkan membawa harta mereka dalam batas tertentu, kecuali baju besi.
Harta  yang  ditinggalkan  oleh  Bani  Nadir  menjadi  milik  umat  Islam  sebagai hasil rampasan perang tanpa pertumpahan darah (fa'i). Al-Qur'an menyatakan bahwa sebagian besar dari harta fa'i tersebut dibagikan oleh Nabi kepada para muhajirin dan Ansar  yang  miskin.  Sebagian  lainnya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga Nabi. Seorang muhajirin dari Bani Nadir yang telah memeluk Islam bahkan menyumbangkan  tujuh  kebunnya,  yang  kemudian  Nabi  tetapkan  sebagai  tanah wakaf  pertama  dalam  Islam.  (Seorang  Muhajirin  Bani  Nadir  yang  masuk  Islam menyerahkan  tujuh  kebun,  dan  Nabi  menjadikannya  sebagai  tanah  wakaf,  yang merupakan wakaf pertama dalam sejarah Islam).
- Fa’ i (harta yang diperoleh tanpa Peperangan).
Sumber pendapatan resmi negara yang bukan berasal dari perang adalah Fay’i yaitu  harta  peninggalan  suku  Bani  Nadhir,  suku  bangsa  Yahudi  yang  tinggal  di pinggiran kota Madinah. Harta yang ditinggalkan oleh suku bangsa Bani Nadhir ini tidak  masuk  dalam  kategori  Ghanimah  melainkan  dijadikan  Fay’i  serta  dibagikan kepada seluruh masyarakat secara adil.
Berdasarkan  catatan  sejarah  Islam,  sistem  Fa'i  (harta  yang  diperoleh  tanpa peperangan)  disyariatkan  pada  tahun  ke-6  Hijriah,  setelah  Perjanjian  Hudaibiyah. Penduduk  kota  Khaibar  menyerahkan  tanah  dan  kekayaan  mereka  secara  damai kepada  kaum  Muslimin.  Fa'i  Khaibar  menjadi  preseden  bagi  pengaturan  Fa'i
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
selanjutnya.  Pengaturan  ini  termaktub  dalam  Surat  Al-Hasyr  ayat  6-7  yang  turun setelah peristiwa Fa'i Khaibar.
َءٓا َ ف َ أ ٓا َم َو ٱ ُ َّ لِلّ ٰى َ لَع ۦ ِهِلو ُس َر ْم ُهْن ِم ٓاَم َ ف ْمُت ْ ف َج ْو َ أ ِهْي َ لَع ْن ِم ٍلْي َخ ا َ ل َو ٍبا َ كِر َّنِك َٰ ل َو ٱ َ َّ لِلّ ُطِ ل َسُي ۥُه َ ل ُس ُر ٰى َ لَع ن َم ُءٓا َشَي ِۚ َو ٱ ُ َّ لِلّ ٰى َ لَع ِ ل ُ ك ٍءْى َ ش ري ِد َ ق
“ Dan  apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang  diberikan  Allah  kepada  Rasul-Nya (dari  harta  benda)  mereka,  maka  untuk  mendapatkan  itu  kamu  tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki- Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
َءٓا َ ف َ أ ٓا َّم ٱ ُ َّ لِلّ ٰى َ لَع ۦ ِهِلو ُس َر ْن ِم ِل ْه َ أ ٱ ٰى َر ُ ق ْ ل ِ َّ ِ َ فَلِ ِلو ُس َّرلِل َو ى ِذِل َو ٱ ٰىَب ْر ُ ق ْ ل َو ٱ ٰى َمَٰتَي ْ ل َو ٱ ِني ِك َٰس َم ْ ل َو ٱ ِنْب ٱ ِليِب َّسل ْى َ ك ا َ ل َ نو ُ كَي ًۢ ً ة َ لو ُد َنْيَب ٱ ِءٓاَيِن ْ غ َ أ ْ ل ْم ُ كن ِم ِۚ ُم ُ كٰىَتا َء ٓا َم َو ٱ ُ لو ُس َّرل ُهو ُ ذ ُ خ َ ف ا َم َو ْم ُ كٰى َهَن ُهْن َع َ ف ٱ او ُهَتن ِۚ َو ٱ او ُ قَّت ٱ َ َّ لِلّ َّ نِإ ٱ َ َّ لِلّ ُدي ِد َش ٱ ِبا َ ق ِع ْ ل
“ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah, untuk  Rasul,  kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang- orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang- orang  kaya  saja  di  antara  kamu.  Apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu,  maka terimalah.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  maka  tinggalkanlah.  Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
Ayat ini menjelaskan bahwa 1/5 Fa'i menjadi hak Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak  yatim,  orang  miskin  dan  ibnu  sabil.  Selain  Khaibar,  Fa'i  juga  diperoleh  dari Fadak, Wadi Al-Qura, dan beberapa wilayah lainnya. Maka secara resmi, sistem Fa'i disyariatkan dalam Islam pada tahun ke-6 Hijriah setelah Perjanjian Hudaibiyah dan penaklukan damai Khaibar.
Pembagian  fai’  diserahkan  kepada  ijtihad  pemimpin  kaum  muslimin.  Dia boleh  mengambil  tanpa  adanya  pembatasan  dan  memberikan  sebagiannya kepada kerabat dengan ijtihadnya juga. Seperti inilah para khalifah yang empat berpendapat dan membagikan fai’ 27

## Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Ghanimah dan fa’i
Jenis Persaman
Perbedaan Ghanimah - Keduanya diperoleh dari Non Muslim - Keduanya  sebagai bentuk - Diperoleh dari Non Muslim melalui peperangan/Rampasan dari Musuh
- Ditentukan dalam Al-Quran, harus 1/5
- Dianggap sebagai rampasan perang
27 As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Cairo: As-Syarikah Ad-Dauliyah lit- tiba’ah, 2004), hal 866
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 593

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
Fa’i pedanapatan bagi umat Islam - Diperoleh dari Non Muslim tanpa peperangan - Tidak harus 1/5 - Tidak dianggap sebagai rampasan Perang

## - Kharaj
Saat wilayah Khaibar ditaklukkan, Nabi Muhammad SAW menerapkan kharaj, yaitu pajak atas tanah yang dipungut dari non-Muslim. Tanah taklukan itu diambil alih kaum Muslim, sementara pemilik lamanya diberi hak menggarap tanah tersebut sebagai  penyewa.  Sebagai  penyewa,  mereka  wajib  memberikan  sebagian  hasil panennya kepada negara. Besaran kharaj yang dipungut adalah tetap, yaitu setengah dari total  produksi. Guna memastikan sistem berjalan baik, Nabi mengutus orang- orang  yang  paham  untuk  menaksir  total  hasil  panen.  Dengan  begitu,  penerapan kharaj di Khaibar menjadi preseden pelaksanaan pajak atas tanah dari non-Muslim di bawah kekuasaan Islam. 28
Kharaj merupakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim di wilayah negara Muslim. Apabila pemilik tanah tersebut masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik  mereka  dan  dikategorikan  sebagai  tanah  'usyr  seperti  tanah  yang  dikelola  di Kota Madinah dan Yaman. Penentuan besaran Kharaj didasarkan pada karakteristik tanah,  jenis  tanaman,  dan  jenis  irigasi.  Perbedaan  antara  tanah  kharajiyyah  dan 'usyuriyah adalah; tanah kharajiyyah berarti tanah yang dimiliki hanya kegunaannya, sedangkan lahannya tetap menjadi milik negara. Sementara tanah 'usyuriyah berarti yang dimiliki adalah tanah beserta kegunaannya. 29
- Jizyah (Pajak)
Istilah Jizyah berasal  dari  kata  " jaza' "  yang  berarti  kompensasi 30 .  Islam mewajibkan jizyah pada tahun ke-7 Hijriah, bagi kaum dzimmi (non-Muslim), sejalan dengan  kewajiban  mengeluarkan  zakat  bagi  kaum  Muslimin.  Hal  ini  karena  kaum Muslimin  dan  dzimmi  sama-sama  berada  di  bawah  naungan  satu  bendera  negara Islam.  Mereka  menikmati  berbagai  hak  dan  manfaat  dari  negara  Islam.  Jizyah dipungut dari semua umat, baik Ahli  Kitab, Majusi,  Arab maupun non-Arab. Yang wajib membayar jizyah adalah laki-laki dewasa yang merdeka. Jizyah tidak berlaku bagi  perempuan,  anak-anak,  budak,  ataupun  orang  gila.  Firman  Allah  QS.  Al- taubah:29
او ُ لِت َٰ ق ٱ َني ِذ َّ ل ا َ ل َ نوُن ِم ْؤُي ِب ٱ ِ َّ لِلّ ا َ ل َو ِب ٱ ِم ْوَي ْ ل ٱ ِر ِخاَء ْ ل ا َ ل َو َ نو ُم ِ ر َح ُي ا َم َم َّر َح ٱ ُ َّ لِلّ ۥُه ُ لو ُس َر َو ا َ ل َو َ نوُني ِدَي َني ِد ٱ ِ قَحْل َن ِم ٱ َني ِذ َّ ل اوُتو ُ أ ٱ َب َٰ ت ِك ْ ل ٰىَّت َح او ُط ْعُي ٱ َةَي ْز ِج ْ ل ن َع ٍدَي ْم ُه َو َ نو ُر ِغ َٰص
“Perangilah  orang -orang  yang  tidak  beriman  kepada  Allah  dan  tidak  (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama
28 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , h 33
29 Sairi Erfanie, Kebijakan Anggaran Pemerintah (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 143.
30 Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah ( Beirut: Dar Al-Kutub, 1978), 142

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
Allah),  (yaitu  orang-orang)  yang  diberikan  Al-Kitab  kepada  mereka,  sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
Jizyah  merupakan  sejumlah  harta  yang  diwajibkan  bagi  orang  kafir  untuk dibayarkan sebagai imbalan atas pendudukan mereka di negeri Islam. Jumlah harta jizyah  yang harus  dibayar  tergantung pada  keputusan  imam  atau pemimpin  kaum Muslimin  yang  membuat  kesepakatan  dengan  mereka.  Setiap  orang  dewasa  dari kalangan kafir dzimmi diwajibkan membayar sejumlah harta tertentu sebagai jizyah. Pembayaran  ini  menjadi  syarat  dasar  dalam  perjanjian  untuk  menjadikan  mereka sebagai  orang  kafir  dzimmi. 31 Menurut  Imam  Syafi'i,  jumlah  minimal  jizyah  yang wajib dibayar adalah satu dinar. Sedangkan ketentuan maksimalnya tidak ditentukan secara  pasti.  Penentuan  jumlah  maksimal  jizyah  diserahkan  berdasarkan  ijtihad pemimpin atau imam.. 32
Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Jizyah dan Kharaj
Jenis
Persamaan Perbedaan Jizyah - Keduanya dibebankan kepada non Muslim - Keduanya berasal dari rampasan perang - Diwajinkan setahun sekali
- Ditetapkan berdasarkan nas al- Qur’an (Al -taubah:29 - Ditetapkan  berdasarkan  syara  (hadits  Muadz,  1  dinar pertahun untuk setiap org yang sudah baligh)
- Kewajiban Jizyah gugur setelah masuk islam - Objeknya Jiwa (an-Nafs/Orang) Kharaj - Ditetapkan berdasarkan Ijtihad - Batas minimal dan maksimal berdasarkan Ijtihad
- Kewajiban  membayar  kharaj  tidak  gugur  dengan masuknya pemilik tanah kedalam islam
- Objeknya Tanah Taklukan
- Nawaib
Pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW  pernah  diterapkan  pajak  khusus  yang dibebankan pada kaum Muslim kaya dalam situasi darurat tertentu. Hal ini dilakukan menjelang Perang Tabuk pada 9 Hijriah, dimana kaum Muslim menghadapi kesulitan logistik  dalam  perjalanan  jauh  di  musim  panas  gurun  pasir.  Untuk  mengatasinya, Nabi  memerintahkan  pemungutan  pajak  darurat  dari  kaum  Muslim  mampu,  yang kemudian disetorkan ke Baitul Mal. Pajak darurat ini bertujuan menutupi kebutuhan sosial  dan  kekurangan  dana  perang  dalam  situasi  genting.  Penerapannya  hanya terbatas  pada  kondisi  darurat  seperti  menjelang  Perang  Tabuk,  guna  mencukupi pengeluaran negara demi kemaslahatan umat Islam. Dasar hukum atas kewajiban ini adalah QS. Ar-Ruum (30): 38
31 Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir Universitas Islam Madinah. Referensi : https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29.html
32 . Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , h. 98

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
ا َذ  ِتا َٔـ َ ف ٱ ٰىَب ْر ُ ق ْ ل ۥُه َّ ق َح َو ٱ َني ِك ْس ِم ْ ل َو ٱ َنْب ٱ ِليِب َّسل ِۚ َكِل َٰذ رْي َخ َني ِذ َّ لِ ل َ نو ُدي ِرُي َه ْج َو ٱ ِ َّ لِلّ َكِئ ََٰٓ ل و ُ أ َو ُم ُه ٱ َ نو ُحِل ْ ف ُم ْ ل
“ Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang- orang beruntung.

## -  Sedekah
Sedekah  adalah  pemberian  sukarela  berupa  uang,  barang,  atau  jasa  kepada mereka  yang  membutuhkan,  tanpa  adanya  kewajiban  hukum  atau  persyaratan tertentu.  Sedekah  dilakukan  atas  dasar  kepedulian  dan  empati  terhadap  sesama, bukan  untuk  mendapatkan  imbalan  atau  pengakuan.  Sedekah  merupakan  bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama manusia tanpa pamrih.
- Amwal Fadl :
Amwal fadl adalah harta peninggalan umat Islam yang meninggal dunia tanpa ahli  waris,  atau  harta  benda  seorang  Muslim  yang  meninggalkan  negerinya. Instrumen  lainnya  yaitu  nawaib,  yaitu  pajak  dalam  jumlah  besar  yang  dibebankan pada umat Islam kaya untuk menutupi pengeluaran negara ketika darurat. Penerapan nawaib pernah dilakukan  pada masa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam guna membiayai Perang Tabuk, dengan memungut pajak khusus dari kaum Muslim mampu.  Nawaib  bertujuan  menanggung  kebutuhan  sosial  dan  kekurangan  dana perang dalam situasi genting dengan cara memungut pajak tinggi secara darurat dari umat Islam berkecukupan. 33 .
- Kafarat
Kaffarat merupakan denda yang dulu diberlakukan bagi pasangan suami istri yang  berhubungan  intim  di  siang  hari  pada  bulan  Ramadhan.  Denda  tersebut disetorkan  ke  kas  negara  sehingga  menjadi  bagian  dari  pendapatan  negara.  Meski potensi  penerimaannya  tidak  terlalu  besar,  namun  instrumen  kaffarat  dapat menambah  total  pendapatan  negara.  Penerapan  kaffarat  di  Indonesia  tentu memerlukan  kajian  mendalam  terkait  aspek  sosiologis  dan  yuridis  agar  sesuai konteks  masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Walaupun  demikian,  kaffarat  berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan negara di Indonesia jika diterapkan dengan baik.. 34
33 .  Nurul  Huda,dkk., Ekonomi  Makro Islam  Pendekatan Teoretis, (Jakarta:Kencana  Prenada MediaGroup,2008),h 160-162.
34 Agus  Waluyo ,  Kebijakan  fiskal  dan  upaya  mengatasi  disparitas  ekonomi  perspektif  Islam . (Ijtihad,  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan  Kemanusiaan  Vol.  17,  No.  1,  pp.  19-38,  doi  : 10.18326/ijtihad.v17i1, 2017), h. 19-38; Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. hal 98.

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
Tabel 3. Kalasifikasi pendapatan negara (Fiskal) dalam Islam 35
Jenis Pendapatan Negara Tetap Tidak tetap - Zakat
- Kharaj
- Jizyah
- Ushr
- Khumus
- Infaq
- Shadaqah
- Wakaf - Hibbah
- Kafarah\warisan - Dan pendapatan lainnya yang halal Tabel 4. Pendapatan Negara Pada Masa Rasulullah SAW Berdasarkan Jenisnya 36 Pendapatan Primer Pendapatan Sekunder Ghanimah Uang Tebusan Fa’i Pinjaman Kharaj Amwal Fadhl Waqaf Nawaib ‘usr Shadaqah lain Seperti Kurban da Kiffarat Jizyah Hadiah Tabel 5. Sumber Penerimaan Negara Periode Nabi SAW dan Khulafaurasyidin
NO Tahun Fiskal Subjek Objek Tarif Tujuan Dalil 1 1 H Tidak ada 2 2 H Ghanimah
Non Muslim Harta 1/5 &4/5 5 Kelompok QS.[8]:1 QS.[8]:41, 69 3 Uang Tebusan Tawanan Non Muslim Harta/jasa 4000 Dirham Mengajar 1 /10 org Umum QS.[8]:1 QS.[8]:41, 69 Khums (1/5) Non Muslim Harta 1/5 Umum QS. al- Anfal :41
35 Rozalinda, Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  pada  Aktivitas  Ekonomi, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2016), h. 209-210.
36 Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , h. 79.
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 597

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
4 Zakat (diwajibkan 9 H) Muslim Harta Tetap 8 kelompok QS. al- Taubah:60 5 Usr (bea Impor) Muslim dan non Muslim Harta 5%  Non Muslim 2,5 % Muslim Umum QS. al- An’am:141 6 4 H wakaf Muslim harta Tetap umum 7 6 H Fa’I Non Muslim Harta Tidak tetap Umum QS. al- Hasr:6 8 7 H Kharaj (pajak  Atas tanah) (Khibar) Non Muslim Harta 50%  dari hasil produski umum Qs. al hasr:5-9 9 Jizyah/pajak Non Muslim Jiwa tetap Umum QS. Al- tubah :29 10 9 H Nawaib (Perang tabuk) Muslim harta tetap umum Qs. al- Rum:38 11 Infaq (Perang tabuk) Muslim Harta Tidak tetap Umum QS. al- Isra:29
Tabel 6. Pendapat Negara pada Masa Rasulullah SAW berdasarkan Sumbernya 37 Muslim Non Muslim Umum Zakat Jizyah Ghanimah ‘Usr Kharaj Fa’i Zakat Fitrah Usr (5%) Uang tebusan Waqaf Pinjaman  dari  Muslim  dan  non Muslim Amwal fall Hadiah dari Pemimpin atau pemerintah
Nawaib, Shadaqah lain dan Khumus
Berdasarkan  analisis  diatas  dapat  dilihat  bahwasanya  struktur  pendapatan Negara di periode pemerintahan Rasulullah SAW sudah menerapkan praktik-praktik pendapatan  modern  baik  berupa  penetapan  pajak  dan  pungutan  bea.  Meskipun persentase  pendapatan  yang  bersumber  dari  hasil  rampasan  perang  masih  cukup mendominasi,  namun  hal  tersebut  layak  dimaklumi  mengingat  periode  tersebut memang  masih  banyak  terjadi  penaklukan-penaklukan  suatu  negara  atas  negara
37 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Isaml , h 97-98

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
lainnya.  Menariknya,  pengaturan  mengenai  pengelolaan  harta  yang  tidak  bertuan juga sudah diimplementasikan melalui penyerahan kepada negara untuk kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata.

## 2. Pengeluaran Negara
Mengenai penggunaan dana negara selama periode pemerintahan Rasulullah SAW,  dana  tersebut  dikelola  secara  sistematis  untuk  tujuan-tujuan  khusus.  Dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  pokok,  termasuk  (a)  biaya  pertahanan  seperti persenjataan,  unta,  dan  persediaan,  (b)  distribusi  zakat  dan  ushur  kepada  mereka yang berhak menerima, (c) pembayaran gaji untuk wali, qadly, guru, imam, muadzin, dan  pejabat  negara,  (d)  pembayaran  upah  sukarelawan,  serta  (e)  melunasi  utang negara, dan (f) memberikan bantuan kepada musafir (dari daerah fadak).
Sementara  itu,  untuk  kebutuhan  sekunder,  mencakup  (a)  bantuan  bagi mereka yang belajar agama di Madinah, (b) penyelenggaraan jamuan untuk delegasi keagamaan, utusan suku, dan negara beserta biaya perjalanan, (c) pemberian hadiah kepada  pemerintahan  negara  lain,  (d)  pembebasan  kaum  muslimin  yang  menjadi budak, (e) pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Muslim, (f) melunasi utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin, (g) memberikan tunjangan kepada orang miskin, (h) memberikan tunjangan kepada sanak saudara Rasulullah, (i) membiayai kebutuhan rumah tangga Rasulullah, dan (j) mengalokasikan dana untuk keadaan darurat. 38
Tabel 7 .  Belanja Negara Masa Rasulullah SAW 39 Belanja Primer Belanja Sekunder Biaya  Pertahanan  Seperti  Persenjataan, Unta, Kuda dan Persediaan Bantuan  untuk  orang  belajar  agama  di Madinah Penyaluran  zakat  dan  ushr  kepada  yang berhak  meneriamanya  sesuai  dengan ketentuan Al- Qur’an Hiburan untuk delegasi keagamaan Pembayaran  gaji  untuk  wali,  Qadi,  Guru, Imam,  Muadzin  dan  pejabat  negara lainnya Hiburan  untuk  utusan  suku  dan  negara serta  biaya  perjalanan  mereka  termasuk pengeluaran untuk duta-duta negara Pembayaran upah para sukarelawan Hadiah untuk pemerintahan lain Pembayaran utang negara Pembayaran  untuk  pembebasan  kaum muslimin yang menjadi budak Bantuan untuk musafir (dari daerah fadak)  Pembayaran  denda  atas  mereka  yang terbunuh  secara  tidak  sengaja  oleh pasukan muslim Pembayaran  utang  untuk  orang  yang meninggal dalam keadaan miskin
38 Rahmawati, Lilik, Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam , (OECONOMICUS journal of Economicus. Vol.1 No.1, 2016), h. 21-48.
39 . Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pustaka Pelajar. Yogyakarta; 2010.
Vol. 7  No. 2 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 599

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
Pembayaran  tunjangan  untuk  orang miskin Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW Pengeluaran  rumah  tangga  Rasulullah SAW (hanya jumlah kecil, 8o butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya) Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan perang khaibar).
Setelah Nabi Muhammad SAW wafat kemudian digantikan oleh khalifah sesudahnya.

## Kebijakan Fiskal Masa Khulafurasyidin

## 1. Kebijakan Fiskal Masa Abu Bakar Ashidiq 40
Selama pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, tidak banyak terjadi perubahan atau  inovasi  baru  dalam  sektor  ekonomi  dan  keuangan  negara.  Kondisinya  masih mirip dengan masa pemerintahan Rasulullah Saw., yang dipengaruhi oleh fokus Abu Bakar  untuk  menjaga  eksistensi  Islam  dan  kesejahteraan  kaum  Muslimin.  Para sahabat masih terlibat dalam perang melawan mereka yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah, serta melawan individu yang murtad dan kelompok yang mengikuti nabi palsu.
Orang-orang murtad ini terbagi menjadi tiga kelompok: Pertama , kelompok yang  tidak  mau  shalat  dan  tidak  mau  menunaikan  zakat,  contohnya  adalah Musailamah  al-Kadzdzab. kedua ,  kelompok  yang  masih  mau  salat  tetapi  menolak membayar zakat, contohnya adalah Malik bin Nuwairah. Ketiga , kelompok yang tidak mau salat tetapi masih mau membayar zakat, contohnya Thulaihah bin Khuwailid. Dia  menganggap  salat  itu  merendahkan  derajat  manusia.  Jadi  setelah  Nabi  wafat, muncul  tiga  kelompok  orang  murtad  dengan  corak  yang  berbeda-beda  dalam menolak ajaran Islam, khususnya terkait salat dan zakat. 41
Khalifah  Abu  Bakar  ra  menerapkan  sistem  kesamarataan  dalam pendistribusian harta Baitul Mal, yaitu memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Nabi Muhammad Saw tanpa membeda-bedakan antara sahabat yang lebih dahulu  memeluk  Islam  atau  yang  terlambat  memeluk  Islam. 42 Dengan  demikian, selama  masa  kepemimpinan  Abu  Bakar  ra,  harta  di  Baitul  Mal  tidak  pernah menumpuk  dalam  jangka  waktu  lama  karena  langsung  didistribusikan  kepada seluruh kaum Muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar ra wafat, hanya ditemukan satu dirham saja di Baitul Mal.  Ini menunjukkan  pendistribusian harta Baitul Mal yang adil  dan  merata  oleh  Abu  Bakar  ra  kepada  seluruh  umat  Islam  tanpa  memandang senioritas keislaman mereka. 43
40 .  Mustawa  Edwin  Nasution  dkk, Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Kencana, 2007), 233.
41 Abdul  Qoyum  dkk, Sejarah  pemikiran  ekonomi  islam ,  (Jakarta:  Penerbit:  Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2021),h.150
42 Ali Hamzah, Khazanah Fiqih Islam, Kerinci: STAIN Kerinci, 2009, h. 47
43 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Isam, h. 79

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
Selama  pemerintahan  Abu  Bakar,  tidak  terjadi  penumpukan  harta  dalam Baitul  Mal  dalam  waktu  yang  lama  karena  harta  tersebut  segera  didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin. Bahkan saat Abu Bakar As-Shiddiq meninggal, hanya satu  dirham  yang  ditemukan  dalam  perbendaharaan  negara.  Ketika  pendapatan meningkat, manfaatnya diperoleh secara merata oleh seluruh kaum Muslimin, dan tidak  ada  yang  dibiarkan  dalam  kemiskinan.  Kebijakan  ini  berdampak  pada peningkatan permintaan agregat dan penawaran agregat, yang pada akhirnya akan meningkatkan total pendapatan nasional. 44
Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq (51 SH-13 H/573-634 M) melakukan beberapa langkah  dalam  menyempurnakan  ekonomi  Islam  pada  masa  pemerintahannya. Beberapa kebijakan fiskal yang dilakukan Abu Bakar Ash-Shidiq antara lain 45 :
- Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat
- Pengembangan pembangunan baitulmal dan menanggung jawab baitulmal (Abu Ubaidah)
- Menerapkan konsep balance budget policy pada baitulmal.
- Melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pihak  yang  tidak  mau  membayar  zakat dan pajak
- Secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-perdagangan.
Namun, tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa Abu Bakar Ash-Shidiq melakukan kebijakan terkait Khums atau dana yang diperoleh dari seperlima bagian rampasan perang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Abu Bakar Ash-Shidiq tidak melakukan kebijakan terkait Khums pada masa pemerintahannya.
2. Kebijakan Fiskal Masa Khalifah Umar Bin Khatab (40 SH-23 H/ 584-644 M)
Selama  pemerintahan  Umar  ibn  al-Khattab,  wilayah  kekuasaan  Islam mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan,  yang  menyebabkan  peningkatan substansial  dalam  pendapatan  negara.  Umar  mengambil  keputusan  untuk  tidak menghabiskan  seluruh  harta  Baitul  Mal  sekaligus,  melainkan  merencanakan pengeluarannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, bahkan menyiapkan dana cadangan. Meskipun memiliki kontrol terhadap distribusi harta Baitul Mal, pejabat Baitul Mal memiliki tanggung jawab terhadap zakat dan ushr. Khalifah Umar ibn Al- Khattab  juga  menetapkan  bahwa  pihak  eksekutif  tidak  boleh  ikut  campur  dalam manajemen  harta  Baitul  Mal.  Negara  memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan makanan bagi janda, anak yatim, dan anak terlantar, membiayai pemakaman orang miskin,  membayar  utang  yang  bangkrut,  dan  membayar  diyat  untuk  kasus-kasus tertentu.
Selama kepemimpinan Umar bin Khattab, sumber devisa negara mengalami peningkatan  yang  signifikan.  Umar  memperkenalkan  sistem  keuangan  negara  dan merekrut pegawai yang digaji untuk mengelola lembaga tersebut. Pendapatan negara meningkat pesat,  dan  Baitul  Mal  didirikan  secara  permanen  di  pusat  kota  dan  ibu kota provinsi. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang
44 Ewis  Amalia,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  dari  Masa  Klasik  Hingga  Kontemporer, Jakarta: Granada Press, 2010, h. 33
45 Mustawa  Edwin  Nasution  dkk, Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Kencana, 2007), h. 233

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
menghimpun  pendapatan  dari  berbagai  sumber,  termasuk  zakat,  pajak,  harta rampasan perang, dan lain-lain. Sistem ini membuat keuangan negara menjadi lebih terstruktur dan akuntabel pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.. 46
Salah satu kebijakan ekonomi menarik yang dikeluarkan Khalifah Umar bin Khattab  adalah  penetapan  ushur  (cukai)  kepada  pedagang  non-muslim  dari  luar negeri  Islam  yang  berdagang  di  wilayah  kekhalifahan.  Pada  awalnya,  Umar  tidak memberlakukan  ushur  kepada  mereka.  Namun,  ketika  negara-negara  non-muslim mengenakan pajak sebesar 10% kepada pedagang-pedagang muslim, maka Umar pun menerapkan  kebijakan  serupa  kepada  pedagang  non-muslim  di  wilayahnya. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan perlakuan pajak yang diterima pedagang muslim  di  luar  sana.  Jadi  Umar  menerapkan  ushur  sebagai  kebijakan  balasan  atas pajak yang dikenakan kepada pedagang muslim di wilayah non-muslim. 47
Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan khulafaur rasyidin lainnya,  sumber  penerimaan  negara  berasal  dari  zakat,  fai,  kharaj,  dan  juga  ushr. Sumber-sumber  pendapatan  ini  sudah  mencukupi  untuk  menjalankan  roda pemerintahan  termasuk  pemenuhan  kebutuhan  sektor  militer.  Tidak  ditemukan catatan  mengenai  utang  luar  negeri  yang  dilakukan  pada  masa  para  khulafaur rasyidin.  Mereka  mampu  menjalankan  pemerintahan  dan  memenuhi  kebutuhan negara dari sumber pendapatan internal berupa zakat, pajak, harta rampasan perang, dan lain-lain, tanpa perlu melakukan pinjaman dari negara lain. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal dan ekonomi pada masa kepemimpinan para khulafaur rasyidi 48 Beberapa  lembaga  ekonomi  yang  dikembangkan  oleh  Khalifah  Umar  bin Khattab adalah Baitul Mal dan Diwan, yaitu buku pencatatan keuangan negara. Pada masa  Abu  Bakar,  pengaturan  Baitul  Mal  belum  mengalami  banyak  perubahan. Namun  ketika  memasuki  masa  kepemimpinan  Umar,  terjadi  peningkatan pendapatan negara dari hasil ekspansi wilayah dan pajak atas tanah yang ditaklukkan. Maka Umar pun melakukan perubahan pada sistem administrasi Baitul Mal, dengan menunjuk  beberapa  pegawai  dari  Persia  yang  ahli  dalam  pembukuan  untuk mengelola  dan  mengawasi  keuangan  negara.  Perubahan  ini  dilakukan  atas  usulan Homozan,  seorang  tahanan  Persia  yang  masuk  Islam,  yang  menjelaskan  sistem administrasi kerajaan Sasaniyah kepada Umar. 49
Konstribusi  yang  diberikan  Umar  untuk  mengembangkan  ekonomi  Islam antara lain: 50
1. Reorganisasi  baitulmal,  dengan  mendirikan  Diwan  Islam  yang  pertama  yang disebut dengan al-Divan.
2. Pemerintah bergtanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warga negara.
46 Muhammad Ash-Shalabi, 2008, h. 358.
47 Abdul  Qoyum  dkk, Sejarah  pemikiran  ekonomi  islam, (Jakarta:  Penerbit:  Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2021), h. 156
48 Muhammad Nejatullah Siddiqi, “An Overview of Public Borrowing in Early Islamic History,” in  Third  International  Conference  on  Islamic  Economics,  1992).  Dalam  sejarah  pemikiran  ekonomi islam, h. 177
49 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Isam, h 158
50 Mustawa  Edwin  Nasution  dkk, Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Kencana, 2007), h. 234

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
3. Diversifikasi terhadap objek zakat, dan tarif zakat.
4. Pengembangan Ushr (pajak), dan pertanian.
5. Undang-undang perubahan pemilikan tanah
6. Pengelompokan pendapatan negara dalam 4 bagian.
Dengan  kebijakan-kebijakan  tersebut,  Umar  bin  Khattab  berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi Islam pada masa pemerintahannya.
Tabel 8 .  Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Masa Khalifah Umar bin Khattab
Sumber pendapatan Pengeluaran Zakat dan Ushr Pendistribusian untuk lokal jika berlebihan disimpan Khums dan Shadaqah Fakir miskin dan kesejahteraan Kharaj, Fay, Jizyah, ushr, Sewa Dana pensiun dana pinjaman Pendapatan dari semua sumber Pekerja, Pemelihara anak terlantar dan dana sosial.
Kebijakan  pendistribusian  zakat  pada  masa  Khalifah  Umar  bin  Khattab berbeda dengan masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Umar mendistribusikan zakat secara tidak  merata  di  mana  sebagian  penerima  mendapat  bagian  lebih  banyak dibandingkan lainnya. Umar memprioritaskan orang yang lebih dahulu masuk Islam dibandingkan yang terlambat. Menurut sejarawan, kebijakan ini disebabkan karena Umar  sendiri  termasuk  sahabat  yang  agak  terlambat  masuk  Islam,  sehingga  ia memuliakan  sahabat  yang  lebih  dahulu  memeluk  Islam  daripada  dirinya.  Berbeda dengan  Abu  Bakar  yang  menerapkan  kesamarataan  dalam  pendistribusian  zakat kepada seluruh kaum Muslimin tanpa memandang senioritas masuk Islam mereka. 51 Untuk  mendistribusikan  harta  Baitul  Mal,  khalifah  Umar  mendirikan  beberapa departemen  yang  dianggap  perlu 52 .  (1).  Departemen  Pelayanan  Militer;  (2). Departemen  Kehakiman  dan  Eksekutif;  (3).  Departemen  Pendidikan  dan Pengembangan  Islam;  dam  (4).  Departemen  Jaminan  Sosial  Pada  masa pemerintahannya, Khalifah Umar mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian 53 , yaitu: (1). Pendapatan zakat dan ‘ushr; (2). Pendapatan khums dan sedekah; (3). Pendapatan kharaj, fai, jizyah, ‘ushr (pajak perdagangan) (4). Pendapatan lain - lain
Diantara  alokasi  pengeluaran  dari  harta  Baitul  Mal  tersebut,  dana  pensiun merupakan  pengeluaran  Negara  yang  paling  penting.  Prioritas  berikutnya  adalah dana pertahanan Negara dan dana pembangunan.
51 Ahmed El-Ashker dan Rodney, Wilson Islamic Economics: A Short History" diterbitkan oleh Brill pada tahun 2006
52 Karim, Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Isaml h, 36.
53 Ewis  Amalia,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  dari  Masa  Klasik  Hingga  Kontemporer, Jakarta: Granada Press, 2010, h. 36

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)

## 3. Kebijakan Fiskal Masa Khalifah Usman Bin Affan (47 Sh-35 H/ 577-656 M)
Di masa Abu Bakar RA, Utsman RA adalah sekretatis negara, sedang di masa Umar  RA,  Utsman  RA  bertugas  sebagai  penasihat  ekonomi  negara.  Hal  ini  tidak mengherankan  karena  Utsman  RA  adalah  seorang  pengusaha  sukses  yang  tetap zuhud  terhadap  dunia.  Itu  sebabnya  selama  10  tahun  pemerintahan  Umar  RA, Utsman RA jarang ikut berperang karena lebih sering mendampingi Sang Khalifah di Madinah. 54
Pada  masa  kepemimpinan  Khalifah  Usman  bin  Affan 55 ,  sumber  utama keuangan  negara  adalah  seperti  yang  telah  ditetapkan  oleh  Khalifah  Umar sebelumnya, yaitu pendapatan dari zakat, khums atau seperlima rampasan perang, jizyah,  kharaj,  ushr  atau  bea  masuk,  serta  harta  yang  menjadi  milik negara karena tidak  ada  pemilik  pribadinya.  Sedangkan  pengeluaran  negara  juga  terdiri  dari  tiga jenis  utama,  yaitu  pengeluaran  untuk  kesejahteraan  sosial  dan  tunjangan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran untuk investasi. Jadi secara garis besar, kebijakan ekonomi  dan  keuangan  negara  pada  masa  Usman  masih  meneruskan  sistem  yang dirintis oleh Umar bin Khattab sebelumnya. 56
Pada awal pemerintahan Usman mencoba melanjutkan dan mengembangkan kebijaksanaan yang dijalankan khalifah Umar. Pada enam tahun kepemimpinannya hal-hal yang dilakukan 57 : (1). Pembangunan pengairan; (2). Pembentukan organisasi kepolisian  untuk  menjaga  keamanan  perdagangan;  (3).  Pembangunan  gedung pengadilan, guna menegakkan hukum.

## 4. Kebijakan Fiskal masa Khalifah Ali Bin Abi Talib (23 SH-40 H/ 600-661 M)
Khalifah  Ali  bin  Abi  Thalib  sangat  memperhatikan  penggunaan  kekayaan negara  dan  upaya  individu  serta  masyarakat  dalam  memerangi  kemiskinan.  Ali mengambil  dua  prinsip  utama. Pertama ,  seluruh  kekayaan  Baitul  Mal,  tanah,  dan semua  sumber  pendapatan  adalah  milik  negara  dan  harus  didistribusikan  kepada seluruh warga sesuai kebutuhan dan haknya. Kedua , Setiap orang harus bekerja dan memanfaatkan sumber-sumber ini sesuai usahanya sendiri. Tidak seorangpun berhak menyalahgunakan harta umum menjadi milik pribadi. Mereka harus membuktikan memberi manfaat bagi orang lain dan juga mendapatkan keuntungan dari orang lain. Jadi  Ali  sangat  menekankan  penggunaan  optimal  kekayaan  negara  dan  kerja  keras individu untuk memerangi kemiskinan. 58
Beberapa  perubahan  kebijaksanaan  yang  dilakukan  pada  masa  khalifah  Ali antara  lain 59 :  (1).  Pendistribusian  seluruh  pendapatan  yang  ada  pada  baitulmal
54 Abdul Qoyum dkk, Sejarah pemikiran ekonomi islam , h. 159
55 Masa  pemerintahannya  berlangsung  selama  12  tahun.  Pada  enam  tahun  pertama  masa pemerintahannya, khalifah Ustman ibn Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn Khattab.
56 Abdul Qoyum dkk, Sejarah pemikiran ekonomi islam , h. 168
57 Mustafa  Edwin  Nasution, Pengenalan  Ekslusif:  Ekonomi  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2010), Cet-3, h. 236
58 Abdul Qoyum dkk, Sejarah pemikiran ekonomi islam , , h. 176
59 Mustafa  Edwin  Nasution, Pengenalan Ekslusif:  Ekonomi  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2010), Cet-3, h. 236
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan, (2). Pengeluaran angkatan laut dihilangkan, dan (3). Adanya kebijakan pengetatan anggaran
Tabel 9. Masa pemerintahan Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin
Periode Masa Pemerintahan Durasi menjabat (tahun) Masehi Hijrah Rasulullah SAW 610 - 632 12 SH – 11 H 23 Abu Bakar RA 632 – 634 11 – 13 2 Umar bin Khattab RA 634 – 644 13 – 24 10 Utsman bin Affan RA 644 – 656 24 – 36 12 Ali bin Abi Tahlib RA 656 - 661 36 – 41 6

## KESIMPULAN
Kebijakan fiskal dalam Islam pada masa Pra Risalah, masa Nabi, dan Khulafa Rasyidin  mencerminkan  prinsip-prinsip  keadilan,  keberdayaan  ekonomi,  dan tanggung  jawab  sosial.  Pada  periode  ini,  terutama  selama  kepemimpinan  Nabi Muhammad dan Khulafa Rasyidin seperti Umar ibn al-Khattab, ditempuh langkah- langkah  strategis  untuk  mengelola  keuangan  negara  dengan  bijaksana.    Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini:
1. Kebijakan fiskal pada masa tersebut menekankan pentingnya keadilan ekonomi. Distribusi  harta  melalui  sistem  zakat  dan  ushr  menjadi  landasan  utama  untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.
2. Pendirian Baitul Mal sebagai institusi keuangan negara menunjukkan upaya untuk mengelola  pendapatan  negara  secara  terstruktur.  Baitul  Mal  menjadi  pusat pengumpulan dan distribusi dana dari berbagai sumber, seperti zakat, pajak, dan harta rampasan perang.
3. Kebijakan  Umar  ibn  al-Khattab  untuk  tidak  menghabiskan  seluruh  harta  Baitul Mal  sekaligus,  melainkan  merencanakan  pengeluaran  secara  bertahap, menunjukkan  kebijaksanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara.  Pemberian dana cadangan juga mencerminkan pendekatan yang berkelanjutan dan berhati- hati.
4. Pembatasan  campur  tangan  pihak  eksekutif  dalam  pengelolaan  Baitul  Mal menegaskan  prinsip  pertanggungjawaban  dan  transparansi.  Hal  ini  memastikan bahwa  pengelolaan  keuangan  negara  dilakukan  dengan  integritas  dan  tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi.
5. Kebijakan  fiskal  pada  masa  tersebut  juga  menetapkan  tanggung  jawab  sosial negara dalam menyediakan makanan bagi janda, anak yatim, dan anak terlantar, membiayai pemakaman orang miskin, membayar utang orang yang bangkrut, dan membayar diyat untuk kasus-kasus tertentu.
Dari kesimpualn diatas menyatakan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam pada masa Pra Risalah, masa Nabi, dan Khulafa Rasyidin tidak hanya bersifat ekonomis,

## Royani, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin)
tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial yang kuat. Prinsip-prinsip tersebut dapat  menjadi  inspirasi  untuk  memandu  kebijakan  fiskal  dalam  konteks  modern dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan keberdayaan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman  A.  Karim.  (2010). Ekonomi  Makro  Islami  edisi  kedua .  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada.
Ahmad Yani. (2004). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ali Hamzah. (2009). Khazanah Fiqih Islam . Kerinci: STAIN Kerinci. Ali Hasan. (2003). Masail Fiqiyah . Jakarta: Rajawali Press. Choudhury. (Tahun tidak dicantumkan). Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy . London: The Macmillan Press Ltd. Dian  Puji  N.  Simatupang.  (2005). Determinasi  Kebijaksanaan  Anggaran  Negara Indonesia, Studi Yuridis . Jakarta: Papas Sinar Sinanti. Desiana. (2001). Ekonomi Islam Dalam Menjawab Tantangan Global . Kerinci: STAIN Kerinci.
Ewis  Amalia.  (2010). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  dari  Masa  Klasik  Hingga Kontemporer . Jakarta: Granada Press.
Departemen Agama RI. (2008). Al-Qur`an dan Terjemahnya . Bandung: Diponegoro. Gita Danupranata. (2006). Ekonomi Islam . Jakarta: Saung Media Utama. A. Hasjmy. (1975). Sejarah Kebudayaan Islam . Jakarta: Bulan Bintang. Heri  Sudarsono.  (2004). Konsep  Ekonomi  Islam  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta: Ekonesia.
Hasan Ibrahim Hasan. (2003). Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 2 . Jakarta: Kalam Mulia. Imam Al-Ghazali. (2003). Ringkasan Ihya Ulumuddin . Surabaya: GitaMedia Press. Johan Arifin. (2009). Etika Bisnis Islami . Semarang: Wali Songo Press. Ira M. Lapidus. (1999). Sejarah Sisial Umat Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada. M. Nur Rianto Al Arif. (2010). Teori Makro ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis . Bandung: Alfabeta.
M. Suparmoko. (1997). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik . Yogyakarta: BPF Yogyakarta.
Masyhuri. (2007). Teori Ekonomi Dalam Islam . Jakarta: LKPM.
Mike Oktaviana, Samsul Bahry Harahap. (2020). "Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin." Nazharat, Vol. 26 No. 01, Juni 2020 .
Muchdarsah Sinaungan. (1996). Uang dan Bank . Jakarta: Rineka Cipta. Samuelson  dan  William  D.  Nordhaus.  (1997). Makroekonomi:  Edisi  Keempatbelas, terj. Haris Munandar . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Pajak dan Retribusi Daerah. (Tahun tidak dicantumkan). Jakarta: Grasindo. Taqiyuddin  an-Nabhani.  (1996). Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif Islam . Surabaya: Risalah Gusti. Sadono Sukirno. (2004). Pengantar Teori Makro Ekonomi . Jakarta: Raja Grafindo.
Sugianto.  (2000). Prosedur  Penelitian  Kualitatif,  cet.  XIII .  Bandung:  Remaja  Rosda Karya.