ETIKA  SECARA  ISLAM  SEBAGAI  BENCHMARK  DALAM GOOD  CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH
Nia Tresniati – Dosen Prodi Akuntansi Politeknik LP3I Bandung (nia150874@gmail.com )

## ABSTRACT
Based  on  some  researches,  there’s  still  unfair  business  practice  and ethical problem in our society.  In financial and banking industry, shariah bank has  infraction  ethical  related  to  the  product  of  financing  particularly  on forbidden  contractual.  The  methodology  of  study  is  literature  study, Interpretation  of  Al-Qur’an  verses,  and  analyzing  the  research.  The  study  s focused  to  the  islamic  ethic  as  benchmarking  for  corporate  governance  in shariah  bank.    In  islamic  lesson,  the  individual  has  ethical  beliefs  as  a  moral compass  (command  and  prohibition  from  God)  that  helps  guide  a  person  for hereafter.  Allah SWT has determined the effectively supervision mechanism with reward  and  punishment.  Islamic  principles  then  acts  as  early  warning  that  can control  their  behavior.  Therefore,  each  person  in  one  organization  has  good internal  control  for  their  own  ethics  that  can  build  integrity.  If  all  people  in organization  have  placed  the ethical  forward  for  their activities  as  guidance,  it creates corporate culture with high integrity and trusteeship.  Good ethic drives the  organization  to  good  corporate  governance  in  shariah  bank  with  the  high quality  performance  based  on  prudential  principles,  its  purpose  to  Allah  SWT and  society.  Value  proportions  from  bank  shariah  supposed  to  create  the economic justice for universal human trait .
Key  Words : Ethics,  Business  Ethics,  Islamic  Principles,  Benchmarking , Good Corporate Governance

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Jika berbicara praktik bisnis yang terjadi dalam masyarakat, tidak menutup kemungkinan adanya praktik bisnis yang kurang fair. Sehingga dibutuhkan suatu batasan dalam praktik bisnis berkaitan dengan suatu perbuatan yang mana yang boleh atau tidak dilakukan.  Batasan-batasan tersebut  dapat  diaplikasikan  berdasaran  prinsip-prinsip  dasar  dari  suatu  etika,  sehingga  dapat dijadikan  suatu  pedoman  pengembangan  kinerja  suatu  perusahaan  dalam  praktik  bisnisnya. Dengan memiliki ukuran pedoman yang jelas, dapat diukur apakah suatu perusahaan melakukan penyimpangan atau tidak dari pedoman yang telah ditentukan.  Pedoman tersebut dapat dijadikan suatu instrumen dalam mengukur prestasi perusahaan.

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 2 NO 2
JULI 2016
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
Berkaitan  dengan  organisasi  dari  perusahaan,  kejelasan  pedoman  tersebut  dapat menumbuhkan budaya kerja yang tinggi dengan persaingan yang sehat atau fair dalam organisasi perusahaan.  Sehingga  dapat  menghasilkan  hasil  kerja  yang  baik  secara  material  maupun spiritual.  Terdapat pemikiran lain yang menyatakan bahwa etika dalam suatu perusahaan dapat menghambat  proses  percepatan  usaha,  karena  dengan  etika  akan  menciptakan  suatu  proses birokrasi yang lama (stagnan).  Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan tantangan bagi  perusahaan. Khususnya berkaitan dengan peran manajemen untuk  dapat  menjadikan suatu etika sebagai pedoman atau proses patokan ( benchmarking ) yang diikuti dengan perbaikan yang berkesinambungan  ( Continuous  Improvement )  dengan  dilandasi  prinsip  spiritual.    Dengan demikian  dapat  membuat  perubahan  pemikiran  khususnya  bagi  pihak  yang  menganggap  etika sebagai hambatan dalam usahanya.
Suatu  organisasi  perusahaan  yang  beretika  dapat  memiliki  beberapa  keuntungan  baik dalam  secara  internal  maupun  eksternal.  Dalam  internal  perusahaan,  akan  tercipta  kondisi budaya  kerja  dan  persaingan  yang  berdasarkan  pada  prinsip fairness ,  karena  semua  elemen dalam  organisasi  perusahaan  akan  memiliki  batasan-batasan  yang  jelas  baik  dari  sisi  aturan maupun  budaya  kerja  (tidak  menimbulkan  ketidakpastian).    Bagi  pihak  eksternal,  jika perusahaan memiliki reputasi ( brand image ) yang baik, dapat menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat  (konsumen, mitra bisnis, pemerintah, dan pihak lainnya).  Keseluruhan keuntungan tersebut  dapat  menciptakan  produktivitas  yang  tinggi  dan  efisiensi  yang  dapat  meningkatkan tingkat kinerja dan nilai dari suatu perusahaan.
Berdasarkan  tinjauan  tersebut,  budaya  korporasi  sebuah  bank  dengan  prinsip  islam (syariah) diharapkan dapat mencerminkan nilai islam dalam semua kegiatan usahanya baik yang berkaitan  dengan  praktik  bisnis  maupun  pengelolaan  perusahaan.    Dengan  demikian,  dalam perkembangan  usaha  bank  syariah  dapat  dijalankan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang disyariatkan  dalam  islam  khususnya  berkaitan  erat  dengan  prinsip Amanah (kepercayaan), dengan  tujuan  tercapainya  keselamatan  dan  kesejahteraan  dunia  dan  akhirat.  Lebih  jauh, diharapkan masyarakat khususnya muslim dapat memberikan dukungan bagi lembaga keuangan syariah  sehingga  dapat  menjadi  bagian  integral  dari  sistem  ekonomi  islam  dan  dapat diaplikasikan untuk seluruh masyarakat luas ( universal )  dan seluruh masa.

## LANDASAN TEORI

## Etika
Pengertian  Etika  berdasarkan  literatur  adalah  ilmu  tentang  apa  yang  baik  dan  apa  yang tidak, sesuai dengan ukuran moral dan akhlak yang dianut oleh masyarakat luas atau ukuran nilai mengenai  yang  salah  dan  yang  benar  sesuai  dengan  anggapan  umum  (anutan)  masyarakat (Badudu  dan  Zain,  1996).    Secara  konseptual,  etika  merupakan  suatu  konsep  dari  akhlak terhadap  perilaku  benar  dan  salah,  yang  menegaskan  tindakan  mana  yang  bermoral  dan  tidak bermoral (Lawrence dan Weber, 2011).
Faktor-faktor yang mendasari dalam menentukan baik dan salah dapat berdasarkan pada beberapa sumber. Agama merupakan sumber utama dalam menilai benar dan salah, selain aturan lainnya.  Dalam agama islam, Al-Qur’an merupakan sumber utama untuk menilai perilaku yang berkaitan  dengan  etika,  sebagaimana  firman  Allah, “Sesungguhnya  telah  datang  kepadamu cahaya  dari  Allah  dan  kitab  yang  menerangkan.    Dengan  kitab  itulah  Allah  menunjuki  orang-
orang  yang  mengikuti  keridhaan-Nya  ke  jalan  keselamatan  dan  (dengan  kitab  itu  pula)  Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulitakepada cahaya terang benderang dengan seijin- Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus” (Al-Maidah (5)15-16).
Untuk  mengarahkan  pengaplikasian  etika  pada  perilaku  (perilaku  perseorangan  atau perilaku organisasi), diperlukan prinsip-prinsip yang mendasari etika.  Prinsip-prinsip dasar yang berkaitan  dengan  etika  secara  umum  dalam  Al-Qur’an  termuat  dalam  ayat-ayat  yang mengungkapkan  tentang  kebenaran,  kejujuran,  kebajikan,  tanggung  jawab  (amanah),  keadilan, kebatilan, kezaliman dan kerusakan.  Menurut Lawrence dan Weber, 2011, prinsip-prinsip dasar etika  tersebut  antara  lain  kejujuran  ( honesty ),  menepati  janji  ( keeping  promises ),  Tolong menolong  (helping  others)  dan  menghargai  hak-hak  orang  lain.  Prinsip-prinsip  yang  mendasari etika tersebut yang dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan yang tidak hanya didasari oleh pedoman secara umum tetapi juga secara spiritual.

## Etika Dalam Bisnis
Menurut  Afiff,  2003  bisnis  merupakan  kumpulan  manusia  dalam  mengorganisasikan sumber  daya  untuk  menghasilkan  dan  mendistribusikan  barang  dan  jasa  guna  memenuhi kebutuhan  masyarakat.    Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  bisnis  yang  berkaitan  langsung dengan  kompleksitas  masyarakat  saat  ini,  seperti  perkembangan  teknologi,  manajerial,  social, kultur, dan politik. Bagi sebagian  kalangan pelaku bisnis, bisnis merupakan kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan (laba).  Bisnis adalah bisnis dan tidak ada kaitannya dengan nilai moral (moralitas) (Rahardjo, 1995 dan George, 1986 dalam Fauroni, 2003).
Problema  etika  dalam  bisnis  beragam  sifatnya,  meliputi  kepentingan  dan  keuntungan pribadi  yang  berlawanan  dengan  kepentingan  orang  lain  ( egoistis ),  tekanan  persaingan  dalam meraih laba yang melahirkan konflik persaingan (kekerdilan mentalitas), otoriter dan etnosentris (Affif,  2003).    Praktik  bisnis  yang  kurang fair yang  marak  di  masyarakat  adalah  budaya  suap yang dapat menumbuhkan krisis moral termasuk didalamnya krisis etika dan kepedulian sosial. Jika dalam dunia bisnis, semua pihak yang terlibat didalamnya seperti investor, pelanggan, rekan kerja,  kreditor  dan  manajer  tidak  jujur,  tidak  adil,    semua  transaksi  bisnis  tidak  akan  dapat menyajikan informasi  yang memiliki kredibilitas dan akan terdapat pihak-pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Untuk itulah diperlukan suatu aturan sebagai batasan (etika) dalam berbisnis.
Menurut  Lawrence  dan  Weber,  2011,  Etika  bisnis  merupakan  pengaplikasian  gagasan etis secara umum pada perilaku bisnis.  Etika dalam suatu bisnis merupakan salah satu penerapan tanggung jawab sosial suatu usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha itu sendiri.  Yangmana dalam  kegiatan  usahanya,  suatu  bisnis  akan  dihadapkan  pada  masalah-masalah  etis  yang berhubungan dengan beberapa pihak seperti : karyawan, investor, rekan bisnis, antar perusahaan lain,  pelanggan,  konsumen,  masyarakat,  pemerintah,  lembaga-lembaga  keuangan,  lembaga- lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan bisnis.
Penerapan konsep etika tersebut dalam lingkup bisnis, dapat digambarkan  pada gambar 1.1 sebagai berikut :

## Gambar 1.1  Skema Etika Bisnis
Dalam  pandangan  islam,  visi  masa  depan  merupakan  etika  pertama  dan  utama  dalam melakukan usaha, sehingga pelakunya tidak sekedar mengejar keuntungan tetapi berorientasi ke depan (akhirat), sebagaimana Allah berfirman, “Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi),  maka  Kami  segerakan  baginya  di  dunia  ini  apa  yang  Kami  kehendaki  bagi  orang yang  Kami  kehendaki,  dan  Kami  tentukan  baginya  neraka  jahanam;  dia  akan  memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.  Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia adalah mukmin, maka mereka itu adalah  orang  yang  usahanya  akan  disyukuri  (dibalas)  dengan  baik” (Al-Isra’  (17):  18-19) (Shihab, 2002).  Berdasarkan ayat tersebut, ditekankan bahwa segala bentuk usaha berhubungan dengan  Allah SWT, sehingga orientasi usaha haruslah dapat memberikan keuntungan yang bisa membawa  pelaku  usahanya  pada  keselamatan  dan  kesejahteraan  dunia  dan  akhirat.  Dengan demikian, aktivitas usaha (bisnis) harus berdasarkan pada prinsip dasar yang islami.
Penerapan  prinsip-prinsip  dasar  nilai  etika  dan  aturan  islam  berkaitan  dengan  bisnis tertuang dalam Al-Qur’an,  sebagaimana Allah berfirman, “Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara  kamu dengan jalan  yang batil,  tetapi  (hendaklah) dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (An-Nisa (4): 9), dan dalam Hadits Bukhari : 2079, 2082, 2108, 2110, dan 2114, Nabi SAW bersabda “ Penjual dan pembeli memiliki  hak  khiyar  (memilih)  selama  mereka  belum  berpisah  atau  sampai  mereka  berpisah. Jika mereka berdua jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan diberkahi, dan jika mereka menyembunyikan  aib  dan  berdusta,  keberkahan  dalam  jual  beli  mereka  akan  hilang. Berdasarkan  ayat  Al-Qur’an  dan  Hadits  tersebut,  ditekankan  bahwa  suatu  bisnis  tidak  boleh dijalankan secara batil (makna batil : bohong, sia-sia, tidak berguna, palsu) dan harus disepakati berdasarkan keridhaan (tidak ada yang dirugikan) bagi semua pihak.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Ahmad,  2000,  Mirakhor,  2000,  Warde,  2000  dalam Tapanjeh, 2007, bahwa ciri-ciri utama dalam ekonomi islam adalah menjalankan prinsip-prinsip dasar seperti  memberi ( to  give just ), jujur ( honest ), adil ( fair ) dan adanya keseimbangan dalam masyarakat yang berdasarkan pada nilai etika dan aturan islam.  Dengan demikian, semua pihak yang terkait dalam suatu transaksi bisnis, tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia tetapi

## KONSEP ETIKA
STANDAR MORAL
INDIVIDU STANDAR MORAL MASYARAKAT AGAMA SOSIAL MASYARAK AT NEGARA NORMA: BAIK ATAU BURUK? BENAR ATAU SALAH? PENGAPLIKASIAN
PADA LINGKUP BISNIS: Individu : Karakter, Tindakan Keputusan
Korporasi : Aktivitas, Organisasi dan Kebijakan Sistem : Ekonomi, Sosial, Hukum dan Politik
melibatkan juga Allah SWT dan alam semesta.  Karena keberhasilan suatu bisnis tidak terlepas dari ijin Allah SWT, sebagaimana Allah berfirman “Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya  Dia  akan  mengadakan  baginya  jalan  keluar,  dan  memberinya  rejeki  dari  arah  yang tidak disangka-sangkanya.  Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah setelah berusaha niscaya  Allah  akan  mencukupkan  keperluannya.    Sesungguhnya  Allah  melaksanakan  urusan yang  dikehendaki-Nya.    Sesungguhnya  Allah  telah  mengadakan  ketentuan  bagi  tiap-tiap sesuatu” (Al-Thalaq (65):2-3)

## Etika Dalam Organisasi Perusahaan
Organisasi merupakan bangunan sosial, sistem, sarana yang dipergunakan bersama dalam suatu  kelompok  dan  merupakan  bagian  dari  masyarakat,  sehingga  dalam  menjalankan aktifitasnya  haruslah  memperhatikan  etika  dan  tanggung  jawab  sosial.    Etika  melibatkan kewajiban  manusia  dan  prinsip-prinsip  yang  melandasi  kewajiban  tersebut  (Thompson  dan Strickland,  2002).    Kewajiban  etis  ditujukan  kepada  semua  pihak  yang  memiliki  kepentingan dalam organisasi seperti investor, karyawan, pelanggan, rekan kerja dan masyarakat luas lainnya. Etika bisnis dalam organisasi perusahaan merupakan faktor penting untuk memastikan kegiatan- kegiatan  bisnis  perusahaan  berdasarkan  pada  standar  etika  dan  memiliki  integritas  yang  tinggi. Sehingga  dengan  etika  yang  baik  dalam  berbisnis  dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan  dan mendapat kepercayaan masyarakat.
Menurut  pandangan  islam,  suatu  organisasi  harus  dapat  menjaga  keseimbangan  antara individu, masyarakat dan alam semesta, Allah berfirman, “Katakanlah, Sesungguhnya shallatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.  Tiada sekutu bagi- Nya,  dan  demikian  itulah  yang  diperintahkan  kepadaku  dan  aku  adalah  orang  yang  pertama- tama berserah diri (kepada Allah)” (Al-An’am (6):162-163). Dasar pengelolaan organisasi harus memiliki nilai atau etika berdasarkan prinsip islam.  Karakteriktik manajemen dalam islam yang membedakannya dengan manajemen modern adalah menjadikan keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha sebagai faktor penting dalam aktivitas manajemen.  Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain nilai spiritual, nilai kemanusiaan, etika sosial, perilaku, ekonomi masyarakat, pengembangan sistem, dan motivasi secara material.
Masalah-masalah  etika  yang  sering  muncul  dalam  organisasi  suatu  perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Etika individu, berkaitan dengan moralitas pribadi, kepentingan pribadi, dan hubungan antar individu (pertemanan).
2. Etika  korporasi,  berkaitan  dengan  kepentingan  perusahaan,  kepentingan  manajemen  atau setiap bagian organisasi, standar peraturan, standar operasional dan prosedur perusahaan
3. Etika  sosial  masyarakat,  berkaitan  dengan  ekonomi,  tanggung  jawab  sosial,  hukum  dan standar professional.
Isu-isu  yang  berkaitan  dengan  etika  berbeda-beda  pada  setiap  organisasi  perusahaan, dikarenakan setiap entitas bisnis memiliki karakteristik bisnis berbeda dan budaya kerja sendiri. “Every business,  in  fact every organization, has a culture….(and it) has powerful to  influence throughout an organization; it affects practically everything from who gets promoted and what decisions are made, to how employees dress….. when (new employees) choose a company, they often choose way of life…. “ (Deal dan Kennedy, 1982).
Budaya  dalam  suatu  organisasi  dapat  digambarkan  sebagai  suatu  rangkaian  dari keyakinan, nilai,  norma,  bahasa, kebiasaan  yang  dimiliki bersama oleh individu atau kelompok
yang    dijalankan  dalam  suatu  organisasi.  Budaya  dari  suatu  korporasi  dapat  mencerminkan norma,  perilaku,  aturan  dan  praktik  bisnis  yang  berlaku  dalam  korporasi  tersebut.    Nilai-nilai utama  yang  berkaitan  dengan  budaya  kerja  dalam  suatu  organisasi  dapat  digunakan  sebagai landasan  dalam  bekerja.    Nilai-nilai  utama  yang  dilaksanakan  bersama  dapat  mewujudkan  visi organisasi dalam beretika.   Menurut Collins dan Poras, 1997 dalam Rampesad, 2006, nilai-nilai utama  tersebut  berkaitan  dengan  cara  kita  memperlakukan  satu  sama  lain,  seperti  perlakuan terhadap pelanggan, karyawan, pemasok dan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam  islam,  setiap  individu  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  nilai,  norma  dan aturan  syariah,  sehingga  mampu  mengelola  aset-aset  masyarakat  dan  menjaga  hak-hak masyarakat  dengan  seimbang  dan  berdasarkan  prinsip  keadilan.    Pengelolaan  yang  dilakukan oleh individu ataupun perusahaan haruslah mengembangkan suatu budaya yang memiliki konsep “Amanah”,  karena  segala  yang  seluruh  yang  ada  di  langit  dan  bumi  merupakan  milik  Allah SWT,    Allah  berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu  menyampaikan amanat kepada yang  berhak  menerimanya,  dan  apabila  menetapkan  hukum  diantara  manusia  supaya  kamu menetapkan  dengan  adil.    Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya kepadamu.  Seseungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Melihat” (An-Nisa (4):58). Selanjutnya,  dari  seluruh  kegiatannya  usahanya  tersebut,  setiap  individu  yang  terkait dalam  organisasi  dalam  menjalankan  fungsinya,  memiliki  tanggung  jawab  kepada  Allah  SWT selain kepada sesama manusia.  Sehingga dalam menjalankan usahanya, para pelaku bisnis harus bersungguh-sungguh  dan  beretika, “Kami  tidak  menciptakan  langit  dan  bumi  serta  apa  yang berada  diantara  keduanya  untuk  main-main.    Sekiranya  Kami  hendak  membuat  sesuatu (permainan)  yang  melengahkan,  melalaikan,  tentulah  Kami  membuatnya  dari  sisi  Kami.    Jika kami hendak berbuat demikian tentulah kami telah melakukannya” (Al-Anbiya’ (21):16-17). Dengan  demikian,  korporasi  haruslah  memiliki  budaya  korporasi  dengan  nilai  utama berdasarkan  prinsip  islam  dalam  menjalankan  aktifitasnya.  Menurut  Shihab,  2002,  Nilai  utama yang berkaitan dengan budaya kerja meliputi kerja adalah keniscayaan, kerja adalah ibadah, amal shaleh,  kerja  apik,  penghargaan  pada  waktu,  kerjasama  dan  optimisme.    Sehingga  diharapkan dengan  nilai-nilai  utama    tersebut  dapat  membangun  komitmen,  kesetiaan,  dan  pengabdian dalam seluruh aspek organisasi baik untuk tujuan dunia maupun akhirat.

## Etika Pada Bank Syariah
Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber air, jika dikaitkan dengan kehidupan manusia  maka  syariah  merupakan  suatu  aturan  perilaku,  sikap  dan  etika  kerja  berdasarkan  Al Qur’an  dan  Hadits  yang  menjadi  pedoman  kehidupan  muslim.    Al  Qur’an  merupakan  firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad SAW dan Hadits merupakan catatan perbuatan Nabi Muhammad  SAW.    Syariah  mencakup  aturan  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Allah SWT  (Ibadah)  dan  dengan  sesama  manusia  (Mu  amalah).    Dalam  aktivitas  perekonomian, prinsip syariah menjadi dasar dalam menentukan aturan perdagangan, sistem keuangan termasuk didalamnya sistem perbankan.
Menurut  Iqbal  dan  Mirakhor,  2008  prinsip-prinsip  utama  dalam  sistem  ekonomi  islam meliputi:
1. Hak Milik
2. Kewajiban kepemilikan
3. Kontrak
4. Amanah
5. Kewajiban individual, Hak dan Kepentingan Diri
6. Kerja
7. Kekayaan
8. Konsep Berkah
9. Pembagian Risiko
10. Kompetisi dan Kerjasama
Semua  perilaku  masyarakat  slam  dalam  aktivitas  usahanya  harus  berdasarkan  prinsip keadilan  ekonomi,  yaitu  :  Semua  manusia  memiliki  peluang  yang  sama  dalam  memanfaatkan sumber  daya  alam  yang  ada,  semua  lapisan  masyarakat  memiliki  keadilan  dalam  bertransaksi sehingga tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi.
Dalam sistem perbankan, bank syariah menurut islam harus memiliki aturan secara islami dalam  keseluruhan  kegiatan  usahanya  dimulai  dari  tata  cara  kerja  seluruh  staf  karyawannya hingga praktik-praktik bisnisnya (budaya korporasi) yang berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan  ( stakeholder ),  dan  bertanggung  jawab  menangani  penggunaan  modal  dari masyarakat tidak hanya kepada masyarakat tetapi yang terutama mendapat ridha Allah SWT.
Berkaitan  dengan  budaya  korporasi,  yang  membedakannya  dengan  bank  konvensional adalah  nilai  islam  yang  harus  diterapkan  dalam  semua  tata  kerja  karyawan  mulai  dari  masalah pakaian islami, pelayanan secara islami ( brand image islami ), hubungan internal di bank (antar karyawan,  manajemen),  hubungan  dengan  para  nasabah,  hubungan  dengan  rekan  bisnis, hubungan dengan bank lain (syariah maupun konvensional).  Sehingga dalam bank berdasarkan prinsip  syariah,  harus  menetapkan  sistem  operasional,  prosedur  dan  kebijakan-kebijakan berdasarkan  nilai  islam  dengan  memperhatikan  kesejahteraan  masyarakat  (fungsi  sosial). Dengan  etika  berdasarkan  nilai-nilai  agama  (islam),  sistem  perbankan  berdasarkan  prinsip syariah  diharapkan  dapat  menjadi  bagian  integral  dari  sistem  keuangan  islam  yang mengedepankan keadilan ekonomi dunia dan akhirat.
Dalam  menjalankan  praktik  bisnisnya,  bank  syariah  memiliki  beberapa  prinsip-prinsip hukum  yang  mendasari  transaksi-  transaksinya  (di  Indonesia  dalam  Undang-undang  Nomor  10 tahun 1998 pasal 1 angka 13).  Prinsip-prinsip hukum tersebut mendasari dari transaksi-transaksi utama  dalam  bank  syariah  yaitu  jual  beli,  pemindahan  kepemilikan,  penyertaan  modal, pemindahan  hak  untuk  menggunakan  barang  dengan  mendapatkan  uang  atau  sewa,  pinjaman, pemindahan  property  tanpa  syarat.  Berdasarkan  karakteristik  yang  berbeda  dengan  system konvensional,  maka  dibutuhkan  peraturan  yang  berbeda  yang  diterapkan  dalam  bank  syariah. Menurut  Chapra  dan  Khan,  2000,    beberapa  alasan  untuk  membuat  peraturan  dalam  lembaga keuangan islam yang bercirikan khusus yaitu :
1. Karakteristik intermediasi keuangan islam
2. Timbulnya pseudo-equity holder (Depositor versus Investor)
3. Risiko sistematis
4. Lembaga  keuangan  islam  yang  merupakan  bagian  integral  dari  lembaga  keuangan  secara internasional
Meskipun  hakekat  bank  syariah  berbeda  dengan  bank  konvensional,  tetapi  setiap transaksi-transaksi  yang  terjadi  dalam  bank  syariah  tidak  menutup  kemungkinan  terdapat transaksi  yang  mengandung  elemen-elemen  yang  melanggar  etika  seperti  manipulasi, pelanggaran  kepercayaan,  yang  dibuat-buat  ( subterfuge ),  pengelakan  peraturan,  yangmana semua  elemen  non  etika  tersebut  dapat  diterapkan  ke  dalam  produk  bank  syariah.    Sehingga transaksi-transaksi dalam bank syariah menjadi transaksi yang melanggar etika keislaman.
Permasalahan  etika  yang  terjadi  dalam  dunia  perbankan  baik  konvensional  maupun syariah, masih banyak terdapat pelanggaran bahkan hingga masuk ke hukum pidana.  Beberapa masalah pelanggaran pada Bank Umum atau BPR  (konvensional) besar di Indonesia yang dapat merugikan  neraga  hingga  mencapai  trilyunan,  diakibatkan  oleh  pelanggaran  internal  bank  itu sendiri  (karyawan  maupun  manajemen).  Berdasarkan  Bank  Indonesia,  2012,  pelanggaran tersebut  meliputi  penyimpangan  prosedur,  masalah  manipulasi  laporan,  pemalsuan  dokumen, pembobolan  dana  nasabah  oleh  karyawan,  pengiriman  berita  palsu,  pemberian  kredit  dengan identitas  palsu,  jaminan  fiktif,  penggelapan  uang  kas  bank,  tindak  penipuan  terorganisasi (keseluruhan internal bank), dan lain-lain.
Pelangaran  atas  etika  yang  terjadi  di  bank  syariah,  diakibatkan  oleh  pelanggaran  secara hukum maupun secara syariah. Pelanggaran yang terjadi pada salah satu bank umum syariah di Indonesia,  adalah  pelanggaran  dalam  fasilitas  pembiayaan  murabahah  yang  melibatkan  dua perusahaan  besar,  dengan  nilai  pembiayaan  226  milyar.  Pelanggaran  etika  yang  terjadi  adalah masalah  kepemilikan  dari  objek  pembiayaan  yang  terkena  dakwaan  tindak  pidana  korupsi (Effendy, 2012). Dari hasil penelitian Azhnar rosly dan Abu bakar, 2003, beberapa pelanggaran etika  terjadi  dalam  praktik  bisnis  bank  syariah  di  Malaysia,    meliputi  munculnya  riba  pada penerapan  akad  pinjaman  (qardh),  Pembiayaan  Al-Murabahah  dan  Ijara  wa  iqtina  yang  tidak memperhitungkan  risiko  tetapi  menambahkan  nilai  kontrak  (untung  ( al  ghunmu )  muncul  tanpa adanya  risiko  ( al-ghurmi )), transaksi  pada jual beli (al  Bai’) menjadi  suatu  legalisasi  dari riba. Menurut  Diwany,  2008,  produk  pembiayaan  yang  diaplikasikan  pada  bank  dengan  prinsip syariah di London masih terdapat produk yang mengandung unsur riba seperti parallel ‘istishna, ijara dengan tiga atau lima kontrak.
Berdasarkan  masalah-masalah  etika  tersebut,  khususnya  dalam  dunia  bisnis  perbankan, baik  secara  konvensional  maupun  prinsip  syariah,  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  terjadi pelanggaran  etika  di  Indonesia  maupun  di  negara  lain  yang  dilakukan  oleh  lembaga  yang bersangkutan baik oleh karyawan secara individu atau oleh lembaga secara keseluruhan. Kondisi demikian  menunjukkan  masih  lemahnya  sistem  tata  kelola  yang  baik  ( Good  Corporate Governance ).  Dalam  sektor  perbankan  masih  membutuhkan  komitmen  dari  semua  pihak  untuk membangun  kualitas  kelembagaan  dan  penerapan  prinsip  kehati-hatian  secara  menyeluruh. Kualitas kelembagaan yang baik tidak lepas dari penerapan etika yang baik ( Good Ethic ) secara individu  maupun  korporasi  dari  lembaga  itu  sendiri.    Dan  dibutuhkan  suatu  patokan  dengan proses  perbaikan  berkesinambungan  atas  pengembangan Good  Corporate  Governance, yang bisa  menghantarkan  pelayanan  yang  baik  ( Good  services )  kepada  Allah  SWT  dan  masyarakat dalam setiap masa.

## Patokan ( BENCHMARKING )
Membangun kualitas kelembagaan dengan prinsip kehati-hatian secara menyeluruh harus menekankan  pada  komitmen  dari  manajemen  khususnya  dalam  melakukan  perbaikan  secara berkesinambungan untuk menjaga kinerja yang terbaik.  Sehingga dibutuhkan suatu standar yang dapat  menunjang  pengembangan  kualitas  kelembagaan.    Menurut  Heizer  dan  Render,  2004, Benchmarking (patokan)  merupakan  salah  satu  program  dalam  membangun  kualitas  organisasi keseluruhan, dengan melakukan pemilihan standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik sebuah proses atau aktivitas.
Proses  dari benchmarking merupakan  suatu  proses  secara  sistematik  dalam  mencari hingga  menetapakan  standar  kinerja  yang  memiliki  nilai innovative dengan  prosedur  operasi
yang  sangat  efektif  yang  dapat  mengarahkan  suatu  organisasi  atau  lembaga  untuk  memiliki kinerja dan kualitas yang terbaik. Benchmarking ditujukan untuk dapat diterapkan pada tingkat individu,  tingkat  manajemen,  korporasi  atau  lembaga  dan  umum.    Dasar  pengenaan  patokan ( benchmarking ) meliputi produk standar, jasa, biaya atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari aktivitas yang serupa (Heizer dan Render, 2004).
Proses  dari benchmarking membutuhkan  komitmen  dan  keterlibatan  secara  aktif manajemen  khususnya  manajemen  puncak,  setiap  individu  dalam  organisasi,  dalam  hal perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik,  keterbukaan  terhadap  ide-ide  dan  perbaikan berkesinambungan.  Isu-isu  pelanggaran  etika  yang  telah  terjadi,  dapat  dijadikan  salah  suatu bahan acuan ( benchmarking ) dalam memperbaiki kelemahan sistem yang ada khususnya sistem pengawasan  (control  dan  monitoring)  dan  meningkatkan  perbaikan  etika  dalam  lingkungan organisasi.    Budaya  organisasi  dapat  dijadikan  salah  satu  cara  organisasi  dalam  memecahkan masalah-masalah pelanggaran etika.  Pengembangan budaya kerja dalam suatu organisasi dapat meliputi sifat manusia dalam kegiatannya, perilaku sehari-hari, mendefinisikan benar dan salah, hubungan  manusia  dengan  Tuhannnya  dan  sesama  manusia,  hubungan  organisasi  dengan lingkungan, masalah keanekaragaman, dan lainnya.
Dengan  model  budaya  kerja  yang  baik,  diharapkan  dapat  mencegah  terjadinya pelanggaran etika dalam organisasi. Pada sisi lain, yaitu  korporasi, harus memperhatikan model perilaku manajemen  yang dapat  menciptakan permasalahan  etika dan kinerja  yang kurang baik yang terjadi dalam organisasi.  Menurut Gilbert, 1987, model perilaku tersebut antara lain: Tidak menyediakan  insentif  yang  baik  untuk  kinerja  yang  baik,  mengabaikan  kapasitas  perorangan, mengabaikan motivasi perorangan, memberi orang sedikit panduan atau tidak samasekali tentang cara  berkinerja  dengan  baik,  tidak  membiarkan  karyawan  mengetahui  seberapa  baik  kinerja mereka, tidak melibatkan orang-orang dalam pemilihan instrumen kerja, tidak membantu orang memperbaiki keterampilan mereka.
Dalam  islam,  banyak  prinsip-prinsip  dasar  yang  baik  yang  tidak  hanya  ditujukan  bagi manusia  itu  sendiri  tetapi  dalam  segala  hal  aktivitas  manusia  dari  mulai  hal  terkecil  hingga secara  seluruh  alam  semesta,  dengan  mengedepankan  keseimbangan  dunia  dan  akhirat. Keseluruhan  prinsip  tersebut  merupakan  patokan  ( benchmarking )  yang  terbaik  jika  dapat diterapkan  oleh  manusia  sebagai  individu  dalam  aktivitas  apapun,  termasuk  di  dalamnya pengembangkan kualitas kelembagaan secara menyeluruh.  Karena semua aturan yang mengatur perilaku manusia dan alam semesta, semua langsung dibuat oleh Allah SWT.
Peraturan tersebut memiliki pengukuran yang dapat dipastikan kebenarannya dan berlaku adil. Allah SWT membuat  peraturan berdasarkan pada kasih  sayang bagi  seluruh alam semesta ( Rahmatan lil ‘Alamin )  dan tidak pernah mendzalimi hamba-hambaNya, walaupun manusia itu tempatnya  khilaf  dan  kesalahan.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT, “Maka  hadapkanlah wajahmu  dengan  lurus  kepada  agama  (Allah).  (Tetaplah  atas)  fitrah  Allah  yang  telah menciptakan  manusia  menurut  fitrah  itu.    Tiada  perubahan  pada  fitrah  Allah.    Itulah  agama yang  lurus,  tetapi  kebanyakan  manusia  tidak  mengetahui” (AR-Rum  (30):30). “Allah  tidak mengampuni siapa yang mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, dan dapat  mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki” (An-Nisa (4):48).

## TATA KELOLA ( CORPORATE GOVERNANCE )
Tata kelola usaha ( Corporate Governance ) merupakan struktur, proses, budaya dan sistem untuk  menciptakan  keberhasilan  kondisi  operasional  suatu  organisasi  (Keasey,  Thompson,  dan
Wright,  1993). Corporate  Governance berisikan  tentang  pengaturan  dan  hubungan  antar organisasi  atau  lembaga  yang  dapat  mengarahkan  dan  mengendalikan  suatu  korporasi  atau organisasi  perusahaan. Corporate  Governance berkaitan  dengan  tugas  pemegang  kuasa  untuk memastikan  kebiasaan  yang  baik  dalam  perusahaan  dan  melakukan  perlindungan  atas  nilai pemegang saham, dan Good Corporate Governance (GCG) terjadi pada saat terjadinya kondisi proses dan kebiasaan yang baik telah berjalan (Tjahjono, Untung, Hardjanti, 2013).
Jika  dalam  suatu  organisasi  perusahaan,  etika  dijadikan  suatu  pedoman  dalam  budaya organisasi,  maka  seluruh  individu  dari  organisasi  dapat  membangun  budaya  yang  menjunjung etika  (terciptanya  suatu  integritas).  Beberapa  manfaat  atas  pelaksanaan Good  Corporate Governance yang akan diperoleh suatu organisasi atau korporasi dapat dijelaskan dalam gambar 1.2 berikut,

## Gambar 1.2  Manfaat Penerapan Good Corporate Governance
Sebuah organisasi menurut pandangan islam harus berdasarkan pada beberapa konsep, yaitu organisasi  harus  melayani  Allah  SWT,  merancang  instrumen  dan  keuangan  syariah,  konsep amanah,  dan  konsep  segala  harta  milik  Allah  SWT.    Sehingga Corporate  Governance dalam bank  syariah  berbeda  dengan Corporate  Governance bank konvensional,  yaitu  bank  syariah harus  mematuhi  hukum  islam  dengan  memberikan  modal  berdasarkan  skema Profit  and  Loss Sharing atau  pembiayaan  yang  halal  (Lewis  dan  Algaoud,  2007).    Menurut  Tapanjeh,  2009, Corporate  Governance menurut  pandangan  islam  memiliki  prinsip-prinsip  dasar  yang  dapat diklasifikasikan pada table 1.1 berikut,

## Tabel 1.1  CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM

## NO ISLAMIC PRINCIPLES
ELEMENTS I Insuring the basis for an effective corporate governance framework 1. Promotion of business within ethical framework of shariah 2. Believes in profit and loss
3. Primacy of justice and social welfare with social and spiritual obligations
4. Prohibition of interest
PRINSIP-PRINSIP DASAR
1. Transparansi
2. Integritas 3. Akuntabilitas 4. Keadilan 5. Tanggung jawab GCG MANFAAT 1. Entitas bisnis menjadi efisien 2. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan ( going concern )
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
4. Pengukuran target kinerja
5. Menaikan tingkat produktivitas
6. Manajemen risiko
II III IV V
VI
The rights of shareholders and key ownership functions
The equitable treatment of shareholders
The role of stakeholders in corporate governance Disclosure and transparency The Responsibilities of the
board 1. Property as trust from God
2. Sole authority is God
3. Society as stakeholder
4. Accountability not only to stakeholders but also to God, the ultimate owner
1. Just and fairness of value
2. Equitable distribution of wealth to all stakeholders and disadvantages members in the form of zakah and sadqa
3. Social and individual welfare with both spiritual and moral obligation
4. Sensation of equality
1. Islamic accountability to falah and social welfare orientation
2. Haram/halal dichotomy in transaction
3. Social and individu welfare from both spiritual and material
4. Consideration to whole community
1. Accountability with shariah compliance
2. Socio-economic objectives related to firms’ control and accountability to all its stakeholders
3. Wilder accountability with written as well as oral disclosure
1. Accountability not only to company or board or stakeholders but also Allah the ultimate authority who leads to welfare and success
2. Holistic and integrative guidance 3. Negotiation and co-operation
4. Consultation and consensus seeking for each decision with related stakeholders
Sumber : A.M Abu Tapanjeh - Critical Perspective on Accounting 20 (2009) 556-567
Faktor-fator  penting  dalam corporate  governance bank  syariah  adalah  proses  regulasi baik internal maupun eksternal, sistem pengendalian dan pengawasan ternal.  Komponen penting yang  dapat  menunjang  jalannya corporate  governance bank  syariah  adalah  Dewan  Pengawas Syariah, karena dalam kegiatan usaha bank syariah harus sesuai dengan hukum islam.  Sehingga dapat diyakini bahwa semua produk dan pelayanan yang ditawarkan bank syariah dapat dijamin telah sesuai dengan prinsip syariah

## METODOLOGI
Pembahasan  permasalahan  menggunakan  kajian  literatur,  yaitu  memilih  teori-teori  hasil penelitian,  mengidentifikasi  literature  dan  menganalisis  konsep-konsep  dan  masalah-masalah yang  berkaitan  dengan  etik  khususnya  berdasarkan  pandangan  islam  yang  dapat  dijadikan patokan ( benchmarking ) dalam tata kelola usaha ( good corporate governance ) di  bank syariah. Selain  itu,  digunakan  pendekatan  analisis  berdasarkan  penafsiran  atas  ayat-ayat  Al-Qur’an  dan hadits untuk mendukung konsep-konsep berdasarkan nilai keislaman.
Ruang  lingkup  kajian  meliputi  pengidentifikasian,  penjelasan  dan  penguraian  secara sistematis  dokumen-dokumen  yang  mengandung  informasi  yang  berkaitan  dengan  bahasan dalam penelitian (Subana dan Sudrajat, 2005).  Dari hasil kajian tersebut akan diharapkan dapat membuat suatu suatu kerangka pemikiran yang lebih logis berkaitan dengan permasalahan dalam bahasan penelitian.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  beberapa  kajian  dari  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  etika,  etika bisnis  khususnya  dalam  dunia  perbankan,  masih  terdapat  banyak  pelanggaran  yang  dapat merugikan  perusahaan  bersangkutan,  masyarakat  bahkan  negara.    Hal  tersebut  menunjukkan masih  banyak  perusahaan  khususnya  perbankan  yang  masih  mengesampingkan  nilai  etika sebagai tingkat tertinggi untuk pedoman kegiatan usahanya.
Pelanggaran  etika  tersebut  disebabkan  oleh  niat  dan  akhlak  individu,  bahkan  ada lembaga  yang  seluruh  perangkat  di  dalam  organisasi  berkerja  sama  melakukan  pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan untuk mengejar keuntungan pribadi (uang).      Menurut  beberapa  ahli  keuangan  dan  perbankan,  dalam  bank  syariah  masih  terdapat pelanggaran  etika  yang  berkaitan  dengan  produk  yang  ditawarkan,  yaitu  adanya  penyalahan prinsip  syariah  dalam  produk  yang  dibuat.    Pelanggaran  tersebut  mengindikasikan  adanya rekayasa  produk  yang  menjadikan  produk  tersebut  seolah-olah  sesuai  syariah  padahal  masih mengandung unsur-unsur yang haram (disamarkan).
Kondisi  demikian,  khususnya  di  bank  syariah,  dapat  mengindikasikan  bahwa  bank syariah  memberikan  informasi  yang  mengandung  ketidakpastian  jaminan  halal  atas  kegiatan usahanya.    Hal  tersebut  dapat  menghilangkan  kepercayaan  masyarakat,  khususnya  masyarakat muslim yang berpegang teguh pada hukum islam.
Pelaksanaan tata kelola usaha bank syariah, membutuhkan komitmen dari seluruh elemen organisasi  untuk  menempatkan  etika  yang  berdasarkan  syariah  ( benchmark )  dalam  budaya korporasi mereka. Sehingga dapat membangun kualitas kelembagaan dengan standar etika yang tinggi  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dunia  dan  akhirat,  sebagaimana  yang  dapat digambarkan pada gambar 1.3 berikut,
Gambar 1.3 Etika Islami sebagai Benchmarking Dalam Corporate Governance

## UMAT ISLAM
KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN KORPORASI MANAJEMEN SYARIAH, INDIVIDU PERINTAH dan LARANGAN ALLAH AL QUR’AN SUNNAH IJMA
QIYAS
BUDAYA KORPORASI MENJUNJUNG MASYARAKAT MUSLIM Financial Governance Hubungan Contractual
Governance Hubungan
Work Governance Hubungan SISTEM PENGATURAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL SISTEM PENGATURAN INTERNAL GOOD CORPORATE GOVERNANCE
VALUE PROPOSITION PRODUK / PELAYANAN :
IMAGE : HUBUNGAN : FUNGSI PROFESIONAL KENYAMANAN KUALITAS SESUAI SYARIAH

## GOOD SERVICES TO
ALLAH KERIDHAAN ALLAH

## KESIMPULAN
Setiap  individu  yang  memiliki  keyakinan  agama  islam,  memiliki  prinsip-prinsip  islam dalam  kehidupannya  dengan  aturan  perintah  dan  larangan  dari  Allah  SWT.    Sehingga  dalam setiap  individu  mengetahui  bahwa  jika  melakukan  sesuatu  dengan  benar  dan  baik  maka  akan mendapat  pahala  dari  Allah  SWT  dan  sebaliknya  jika  terjadi  larangan  maka  akan  mendapat siksa.
Dan setiap individu muslim memiliki hak dan kewajiban didalam menjalankan aktivitas usaha,  sehingga  akan  tercipta  keseimbangan  secara  materi  dan  spriritual.  Prinsip-prinsip  dalam islam  mengatur  setiap  hubungan  berdasarkan  prinsip  keadilan,  sehingga  akan  tercipta kesejahteraan  seluruh  manusia  yang  adil.    Jika  diaplikasikan  dengan  baik,  tidak  akan  tercipta kesenjangan  yang  dapat  mendorong  individu  melakukan  pelanggaran  karena  tercipta ketidakadilan atau kesenjangan.
Berkaitan  dengan  tata  kelola  usaha,  dalam  prinsip  islam  selalu  mengedepankan  kualitas dan memberikan yang terbaik dalam kinerja usaha setiap muslim karena berpegang pada konsep amanah,  yaitu  tanggung  jawab  dunia  dan  akhirat.    Tetapi  karena  fitrah  manusia  adalah  tempat kesalahan,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  pelanggaran.    Dalam  hukum  islam  pun mengatur  tentang  perbaikan  yang  terus  menerus  jika  terjadi  suatu  pelanggaran  kea  rah  yang perubahan yang lebih baik.
Aturan  moral  islam  sedemikian  sempurna,  seharusnya  dapat  dapat  mencegah  perilaku tidak  etis  ( Early  warning )  baik  yang  berkaitan  dengan  individu  maupun  usaha.    Dalam  tata kelola usaha ( Corporate Governance ), ajaran islam dapat menjadi suatu mekanisme yang dapat mengurangi  informasi  asimetris,  meminimalisir  tingkat  risiko  pelanggaran  etika,  dan meminimalisir  inefisiensi  dalam  usaha,  yang  dapat  menciptakan  nilai  perusahaan  terbaik  dunia dan  akhirat.    Etika  berdasarkan  prinsip-prinsip  islam  sangat  tepat  untuk  dijadikan  patokan ( Benchmarking )  dalam  tata  kelola  usaha  khususnya  bagi  semua  kegiatan  bisnis  yang  berbasis syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al-Qur’an
Afiff,  Faisal.  2003. Melacak  Pemikiran  Strategik:  Pemecahan  Masalah  Di  Indonesia .  Jakarta, Paramadina
Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 2011. Ensiklopedia hadits: Shahih al-Bukhari cetakan kesatu . Jakarta, Almahira
Bank  Indonesia.  2012. Sosialisasi  SE  Ekstern  No.  14/26/DKBU:Pedoman  Kebijakan  dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR . Bandung: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV
Badudu,  Prof.  Drs.  J.  S  dan  Prof.  Sutan  Muhammad  Zain.  1996. Kamus  Umum  Bahasa Indonesia . Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
Chapra,  Umer,  and  Tariqullah  Khan.  2000.  Regulation  and  Supervision  of  Islamic  Bank. Occasional Paper No. 3. Islamic research and Training Institute: Islamic Development Bank, Jeddah Saudi Arabia
Deal,  Terrence  E.,  and  Allan  A.  Kennedy.  1982. Corporate  Culture:  The  Risks  and  Rituals  of Corporate Life . MA Addison Wesley, Pp 4, 16
Diwany, Tarek el. 2008. Membongkar Konspirasi Bunga Bank . Jakarta, PPM Manajemen
Effendi SH., Prof. Dr. Marwan. 2012. TIPOLOGI: Kejahatan Perbankan Dan Perspeftif Hukum Pidana . Jakarta, Sumber Ilmu Jaya
Fauroni,  Lukman.  2003.  Rekonstruksi  Etika  Bisnis:  Persfektif  Al-Qur’an. Journal  of  Islamic Economics , ISSN. 1411-013X, 91-106
Gilbert,  T.F.  1987. Human  Competence:  Engineering  Worthy  Performance .  New  York:  Mc Graw Hill
Heizer, Jay, and Barry Render. 2004. Operations Management 7 th . USA, Prentice Hall
Iqbal,  Zamir,  dan  Abbas  Mirakhor.  2008. Pengantar  Keuangan  Islam:  Teori  dan  Praktik .
Jakarta, Kencana
Keasey,  Kevin,  Steve  Tompson  dan  Mike  Wright.  1993. Introduction:  The  Corporate Governance Problem-Competing Diagnoses And Solutiions .
Lawrence, Anne T., and James Weber. 2011. Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy 13 th . New York: Mc. Graw Hill
Lewis,  Mervyn  K.,  dan  Latifa  N.  Algoud.  2001. Perbankan  Syariah:  Prinsip,  Praktik  dan Prospek . Jakarta, Serambi
Naqvy, Syed Nawas. 1993. Ethical and Economics: An Islamic Syntesis . Bandung, Mizan
Rosly,  Saiful  Azhar,  Mohd  Afandi  Abu  Bakar.  2003.  Performance  of  Islamic  and  Mainstream Banks in Malaysia. International journal of Social Economics Vol. 30 No.12 pp 1249- 1265
Rampersad, Dr. Hubert K. Rampesad. 2006. Total Performance Scorecard . Jakarta
Shihab, M. Quraish. 2002. Secercah Cahaya Illahi: Hidup Bersama Al-Qur’an . Bandung, Mizan
Tapanjeh,  Abdusalam  Mahmoud  Abu.  2007.  Corporate  Governance  From  The  Islamic Perspectives: A Comparative Analysis With OECD, Principles. Critical Perpective or Accounting Journal 20 (2009) 556-567. www.elseiver.com/locate/cpa
Thompson, A.A, and A.J Strickland. 2002. Strategic Management: Concepts and Cases . Boston, Mc. Graw Hill
Tjahjono, Subagio, Dr. H. Budi Untung dan Yohana Hardjanti. 2013. Business Crime and Ethics . Yogyakarta, Andi