Volume 1  Issue 1,  March 2017:  pp.  105-123.  Copyright  ©  2017  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak
The Power of Judges’ Decision -Making on Contractual Dispute

## Mohammad Zamroni
Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah E-mail: zamrolaw@gmail.com
Abstract: Dispute resolution of contract has become an effort to cap off the conflict or differences of interest that might occur when the contract begin. With an end to a conflict, so each group is able to continue contractual relation or that may return to previous contract. Nevertheless, each group was unable to find out solution upon conflict, so that this problem was carried oftentimes on the Judges. Problem point, principle of contract as well as principle of pacta sunt servanda stated that outside of  each  group  cannot  interfere  what  have  been  agreed  among  the  parties. Intervention upon the contract was bothered a legal certainty. This research aimed to  analyze  legal  power  of  Judge  who  has  adjudicated  dispute  contract.  By  using legal  research  method,  this  method  was  consisted  of  statute  and  conceptual approach.  This  study  has  revealed  that  the  power  of  Judge’s  decision -making  on dispute  contract  considerably  based  on  the  object  of  contract  namely  to  protect each party dispute by applying legal protection fairly, and enforcing legal certainty toward what has been disputed.
Keywords: Power of Judge, Dispute Contract.
Abstrak: Penyelesaian  sengketa  kontrak  merupakan  upaya  untuk  mengakhiri konflik atau perbedaan kepentingan yang muncul pada saat pelaksanaan kontrak. Dengan  diakhirinya  suatu  konflik,  maka  para  pihak  dapat  kembali  melanjutkan hubungan  kontraktual,  atau  kembali  kepada  keadaan  seperti  sebelum mengadakan hubungan kontraktual. Namun demikian para pihak sering kali tidak mampu  menemukan  solusi  bersama  atas  konflik  yang  terjadi,  sehingga penyelesaiannya kemudian diserahkan kepada hakim. Masalahnya, asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda telah menegaskan bahwa pihak-pihak di luar  kontrak  tidak  dapat  mencampuri  apa  yang  telah  disepakati  para  pihak. Sehingga  adanya  intervensi  terhadap  kontrak  dianggap  mengganggu  kepastian hukum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dasar  kewenangan  hakim mengadili sengketa kontrak. Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum,  serta  melalui  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak didasarkan pada tujuan hukum kontrak, yaitu untuk mengayomi
pihak-pihak  yang  bersengketa,  dengan  memberikan  perlindungan  terhadap kepentingan  para  pihak  secara  adil,  dan  memberikan  kepastian  hukum  terhadap kontrak yang disengketakan.
Kata kunci: kewenangan hakim; sengketa; kontrak

## PENDAHULUAN
Sengketa kontrak terjadi karena para pihak tidak lagi dapat menemukan solusi bersama untuk  menyelesaikan  perbedaan  yang  muncul  pada  tahap  pelaksanaan  kontrak. Meskipun  kontrak  berlaku  mengikat  laksana  undang-undang,  ketika  terjadi  sengketa, pelaksanaan kontrak menjadi tidak jelas. Masing-masing pihak tidak lagi secara sukarela melaksanakan prestasi yang telah  diperjanjikan. Pada titik ini kontrak hanyalah macan kertas yang tidak memberikan kepastian hukum. Sehingga pihak yang merasa dirugikan kemudian berupaya mendapatkan kepastian hukum melalui Pengadilan.
Pada  awalnya  Mahkamah  Agung  menolak  setiap  intervensi  hakim  terhadap kontrak  yang  telah  disepakati  para  pihak.  Hal  ini  didasarkan  pada  asas  kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda yang mengikat kedua belah pihak. Pandangan Mahkamah Agung ini terekam dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Ida Ayu Suryani melawan I Nyoman Sudirja. 1 Klausul-klausul yang telah disepakati bersama dalam kontrak dianggap mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.  Sehingga  para  pihak  tidak  memiliki  alasan  lain  selain  melaksanakan  apa  yang telah diperjanjikan. Pandangan serupa terlihat dalam perkara Can Thiam Song melawan Cia Khun Chai. 2 Menurut Mahkamah Agung, para pihak harus menaati klausul yang telah disepakati dan dikukuhkan dalam akta autentik.
Dari  putusan  di  atas  terlihat  Mahkamah  Agung  konsisten  dengan  yurisprudensi yang ada, yaitu hanya mendasarkan kontrak pada asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda semata. Mahkamah Agung tidak berusaha mengintervensi apa yang telah  disepakati  oleh  para  pihak,  meskipun  realitasnya  bertentangan  dengan  asas kepatutan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi sejak tahun 1976,  dipengaruhi  oleh  ajaran  Islam  -  yang  dianut  oleh  mayoritas  masyarakat  Aceh  - yang  mengharamkan  riba,  Mahkamah  Agung  mulai  melakukan  intervensi  terhadap kontrak, yaitu dengan menerapkan asas kepatutan dalam menafsirkan kontrak.
1 Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 289 K/Sip/1972, tanggal 22 Juli 1972.
2 Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 791 K/Sip/1972, tanggal 23 Pebruari 1972.
Dalam perkara Zainal Abidin melawan A.M. Mohamad Zainuddin dkk., 3 Mahkamah Agung  sependapat  dengan  pertimbangan  hukum  Pengadilan  Negeri  Lhokseumawe  dan Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  yang  menganggap  klausul  bunga  20%  sebulan  yang disepakati dalam kontrak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan perikemanusiaan. Mahkamah  Agung  terlihat  mulai  melakukan  intervensi  terhadap  kontrak  yang dianggapnya  tidak  adil  dan  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu, hakim berwenang melakukan penafsiran hukum. 4
Pada  dasarnya  hakim  diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk mengadili dan memutus setiap sengketa yang dihadapkan kepadanya, termasuk sengketa kontrak. Namun demikian, meskipun hakim memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus  sengketa  kontrak,  tentunya  kewenangan  tersebut  bukan  tanpa  batas.  Karena apabila kontrak dapat ditafsirkan secara bebas dan tanpa batas, maka kontrak tidak lagi memiliki kepastian hukum. Hukum kontrak sendiri didasarkan pada prinsip-prinsip yang menegaskan  kekuatan  mengikat  kontrak. 5 Prinsip-prinsip  ini  dikenal  sebagai  asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan asas daya mengikat kontrak (pacta sunt servanda) . 6 Kedua  asas  ini  merupakan  landasan  utama  bagi  kebebasan  dan  kepastian hukum  dalam  kontrak,  yaitu  kebebasan  untuk  membuat  atau  tidak  membuat  kontrak, 7 dan  kepastian  hukum  untuk  memaksakan  kewajiban  bagi  pihak-pihak  yang  telah
3 Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1253 K/Sip/1973, tanggal 14 Oktober 1976.
4 Lihat putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3641 K/PDT/2001, tanggal 11 September 2001, dalam perkara Made Oka Masagung melawan PT Bank Artha Graha, dkk.
5 Lihat  Arthur  S.  Hartkamp,  Marianne  M.M.  Tillema  and  Annemarie  E.B.  ter  Heide, Contract  Law  in  the Netherlands , Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 34, yang menulis contract law is based on several principles which explain the binding force of contract or the necessary conditions for such binding force .
6 Perhatikan  Pasal  1338  ayat  (1)  BW  yang  menyebutkan, “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.” Menurut  Subekti,  dengan menekankan  pada  kata  “semua”  yang  ada  di  muka  perkataan  “perjanjian”,  maka  dapat  disimpulkan adanya  asas  kebebasan  berkontrak.  Lihat  R.  Subekti, Aneka  Perjanjian ,  Cet.  Kesepuluh,  Citra  Aditya Bakti,  Bandung,  1995,  h.  4-5. Sedangkan  menurut  Salim,  pada  kalimat  “Perjanjian  yang  dibuat  secara sah  berlaku  sebagai  undang- undang”,  dapat  disimpulkan  adanya  asas pacta  sunt  servanda yang berkaitan  dengan  akibat  perjanjian.    Lihat  Salim  HS., Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis  (BW) ,  Cet. Kesembilan,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2014,  h.  158.  (selanjutnya  disebut  Salim  HS  I).  Istilah Pacta  sunt servanda sendiri berarti perjanjian harus diatati. Lihat Peter Mahmud Marzuki, “Batas -Batas Kebebasan Berkontrak”, Yuridika , Vol. 18 No. 3, Mei 2003, h. 199. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I).
7 Lihat J.H. Nieuwenhuis, Drie Beginselen van Contractenrecht , Kluwer, Deventer, 1979, p. 6. (selanjutnya disebut  J.H.  Nieuwenhuis  I),  yang  menulis  inti  dari  kebebasan  berkontrak  adalah het  recht  laat  de partijen een kring waarbinnen zij naar vrije verkiezing overeenkomsten mogen aangaan . Lihat juga J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan ,  Terjemahan  Djasadin  Saragih,  Universitas  Airlangga, Surabaya,  1985,  h.  83.  (selanjutnya  disebut  J.H.  Nieuwenhuis  II),  yang  menulis  bahwa  di  dalam  asas kebebasan  berkontrak  terkandung  dua  macam  kebebasan,  yaitu  kebebasan  menurut  bentuk  dan kebebasan menurut isi.
membuat  kontrak. 8 Beranjak  pada  eksplikasi  di  atas,  maka  penting  untuk  dilakukan penelitian terhadap dasar kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak.

## METODE PENELITIAN
Mengingat  ilmu  hukum  bersifat sui  generis ,  maka  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum.  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach) . Hal ini beranjak pada pola civil law system dimana hukum utamanya adalah legislasi (reasoning  based  on  rules) .  Penelusuran  peraturan  perundang-undangan terutama  difokuskan  untuk  menemukan  dasar  kewenangan  hakim  mengadili  sengketa kontrak.
Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain;  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Penyelesaian Sengketa,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  sebagaimana  telah diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sedangkan bahan  hukum  sekunder  di  antaranya  tulisan-tulisan  hukum  dalam  buku  teks,  jurnal, naskah akademis, makalah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.
Penelitian  ini  berbasis  kepustakaan (library  based) termasuk  juga  perpustakaan internet (digital  library) .  Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  diawali  dengan inventarisasi  bahan  hukum,  kemudian  diidentifikasi  menggunakan  pendekatan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis.
8 Lihat  Salim  HS, Hukum  Kontrak  :  Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Cet.  Kesepuluh,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2014, h. 10. (selanjutnya disebut Salim HS II), yang menulis  bahwa berdasarkan asas pacta sunt servanda , maka hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi  kontrak yang dibuat  oleh para pihak  sebagaimana  layaknya  sebuah  undang-undang,  dan  tidak  boleh  melakukan  intervensi  terhadap subs tansi  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Lihat  juga  Ridwan  Khairandy,  “Landasan  Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”, Jurnal Hukum , No. Edisi Khusus Vol. 18, Oktober 2011, h. 37-38, yang menulis bahwa sebagai konsekuensi dari asas  pacta sunt servanda, maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hakikat Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak
Gustav  Radbruch  dalam  karyanya Einfuhrung  indie  Rechtswissenschaft menyatakan bahwa  sesuatu  yang  dibuat  pasti  memiliki  cita  atau  tujuan.  Demikian  halnya  dengan hukum. 9 Meuwissen mengemukakan bahwa di dalam filsafat hukum terdapat perbedaan pemahaman yang besar mengenai ide hukum (cita hukum). Sebagai tujuan dari hukum sering  ditunjuk  ketertiban,  perdamaian,  harmoni,  prediktabilitas,  hal  dapat diperhitungkan,  dan  kepastian  hukum.  Sebagian  juga  memandang  penting  persamaan dan keadilan. 10
Menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang baik. Untuk  memperoleh  kehidupan  yang  baik  itu  diperlukan  hukum.  Akan  tetapi  manakala hukum  terlalu  kaku,  dilakukan  pelunakan  yang  disebut equity .  Aristoteles mendefinisikan equity sebagai “koreksi terhadap hukum apabila hukum itu kurang tepat karena  bersifat  umum.  Pandangan  Aristoteles  ini  selanjutnya  diadopsi  oleh  Thomas Aquinas  dan  dikembangkan  lebih  jauh  pada  abad  pertengahan.  Thomas  Aquinas menyatakan  bahwa  secara  ideal,  hukum  terpancar  dari  kekuasaan  untuk  memerintah guna kebaikan bersama. 11
Berbeda  dengan  Aristoteles  dan  Thomas  Aquinas,  Thomas  Hobbes  justru memandang  tujuan  hukum  secara  kaku.  Menurut  Hobbes,  tujuan  hukum  adalah  untuk menciptakan  ketertiban  sosial.  Agar  ketertiban  tercipta,  semua  orang  harus menyerahkan hak-haknya kepada seseorang yang berkuasa secara absolut. 12 Pandangan Hobbes  ini  dikritisi  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki.  Ia  mengemukakan  bahwa  yang dimaksud  keadaan  tidak  kacau  balau  sebenarnya  bukannya  tertib (order) ,  melainkan damai  sejahtera (peace) .  Karena  dalam  situasi  ketertiban,  pemerintah  akan  bersikap represif  dan  otoriter.  Selain  itu  dalam  situasi  ketertiban  tidak  dimungkinkan  adanya perbedaan pendapat karena akan mengganggu ketertiban. Hal ini berbeda dengan situasi yang  damai  sejahtera.  Hukum  akan  melindungi  kepentingan  manusia  baik  secara materiel  maupun  imateriel  dari  perbuatan-perbuatan  yang  merugikan.  Dalam  situasi yang  damai  sejahtera,  apabila  terdapat  perbedaan  pendapat,  diarahkan  kepada
9 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum , RajaGrafindo, Jakarta, 2011, h. 123.
10 Meuwissen, Tentang  Pengembangan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum,  dan  Filsafat  Hukum , Terjemahan B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 37.
11 Lihat Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 95-96. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II).
12 Ibid. , h. 101.
pencapaian  kualitas  kehidupan  yang  lebih  tinggi  bukan  dipadamkan.  Menurut  Peter Mahmud Marzuki, damai sejahtera inilah yang merupakan tujuan hukum. 13
Pandangan  lebih  luas  dikemukakan  oleh  Theo  Huijbers. 14 Dalam  pandangannya, tujuan  hukum  adalah  untuk  menciptakan  suatu  aturan  masyarakat  yang  adil berdasarkan hak-hak manusia yang sejati. Tujuan ini hanya tercapai apabila pemerintah berpegang pada norma-norma keadilan, dan mewujudkan suatu aturan yang adil melalui undang-undang.  Selanjutnya  ia  mengemukakan  bahwa  hukum  berada  di  atas pemerintah,  sehingga  pemerintah  harus  bertindak  sebagai  abdi  hukum.  Pandangan  ini lebih  dekat  dengan  pandangan  Apeldoorn  yang  mengemukakan  bahwa  tujuan  hukum adalah tata tertib masyarakat yang damai dan adil. 15
Pitlo  berpendapat  bahwa  tujuan  hukum  adalah  membawa  keadilan  dan ketenteraman  dalam  saling  hubungan  antara  sesama  manusia. 16 Sementara  Utrecht memandang  tujuan  hukum  lebih  kepada  soal  kepastian  hukum.  Menurutnya,  tujuan hukum  adalah  untuk  menjamin  suatu  kepastian  di  tengah-tengah  masyarakat.  Hanya keputusan  yang  dapat  membuat  kepastian  hukum  sepenuhnya.  Maka  hukum  bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. 17
Menurut Achmad Ali, tujuan hukum secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aliran sebagai berikut: 18
1. Aliran  etis  yang  menganggap  pada  asasnya  tujuan  hukum  adalah  untuk mencapai keadilan;
2. Aliran  utilitis  yang  menganggap  pada  asasnya  tujuan  hukum  adalah  untuk menciptakan kemanfaatan; dan
3. Aliran  yuridis  formal  yang  menganggap  pada  asasnya  tujuan  hukum  adalah untuk menciptakan kepastian hukum.
Sedangkan Suhardjo 19 yang memandang tujuan hukum dalam perspektif Pancasila berpendapat  bahwa  tujuan  hukum  adalah  untuk  mengayomi  manusia  baik  secara  aktif maupun  secara  pasif.  Secara  aktif  yakni  menciptakan  kondisi  kemasyarakatan  yang
13 Peter Mahmud Marzuki II, Op. Cit. , h. 128-129.
14 Theo Huijbers, Filsafat Hukum , Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 114.
15 L.J.  van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Terjemahan  Oetarid  Sadino,  Pradnya  Paramita,  Jakarta, 1993, h. 16.
16 A. Pitlo, Suatu Pengantar: Azas-azas Hukum Perdata , Alumni, Bandung, 1973, h. 36.
17 Utrecht & Moh. Saleh Jindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, h. 14.
18 Achmad Ali, Tujuan dan Fungsi Hukum , Ghalia, Jakarta, 2001, h. 100-101.
19 Lihat Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat , Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 105. Lihat juga Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, h. 23.
manusiawi  dalam  proses  yang  berlangsung  secara  wajar,  sehingga  tiap  manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama secara adil. Sedangkan secara pasif yakni mencegah  tindakan  sewenang-wenang  dan  penyalahgunaan  hak  secara  tidak  adil. Menurut  Suhardjo,  pelaksanaan  pengayoman  itu  dilaksanakan  dengan  upaya mewujudkan:
1. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
2. Kedamaian yang berketenteraman;
3. Keadilan bagi seluruh masyarakat;
4. Kesejahteraan dan keadilan sosial;
5. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Dalam  perspektif  hukum  Islam (syariah) ,  tujuan  hukum  menurut  Abu  Hamid  al- Ghazali dan Abu Ishaq asy-Syatibi adalah untuk mencapai kemaslahatan (kesejahteraan) masyarakat  secara  keseluruhan,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. 20 Untuk  mencapai kemaslahatan t ersebut diwujudkan dalam maqashid syariah 21 , yakni memelihara agama (hifzh  al-din) ,  memelihara  kehidupan (hifzh  al-nafs) ,  memelihara  akal (hifzh  al-aql) , memelihara  keturunan (hifzh  al-nasb) dan  memelihara  harta (hifzh  al-maal) . 22 Kelima tujuan  syariah  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  esensial (daruriyat) ,  sehinga pengabaian salah satu  dari lima maqashid tersebut akan membawa kehancuran  akhlak dan tatanan sosial secara total. 23
Dari  beberapa  pendapat  tersebut  di  atas,  secara  sederhana  dapat  dikatakan bahwa  tujuan  hukum  adalah  untuk  mengayomi  masyarakat  agar  tercapai  suatu kehidupan  yang  baik,  adil,  dan  damai  sejahtera,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Beranjak dari tujuan hukum tersebut, apabila dikaji dalam konteks hukum kontrak, maka
20 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 65. Lihat juga T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam , Bulan Bintang, Yogyakarta, 1974, h. 181- 183  yang  menulis,  para  ulama fiqh dan ushul  fiqh sepakat  bahwa  hukum  Islam  diturunkan  untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. 20
21 Maqasid  syariah adalah  tujuan  Allah  dan  Rasul-Nya  dalam  merumuskan  hukum-hukum  Islam.  Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al- Qur’an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang  berorientasi  kepada  kemaslahatan  manusia.  Lihat  Satria  Effendi  M.  Zein, Ushul  Fiqh ,  Kencana, Jakarta,  2005,  h.  233.  Sementara  itu  Wahbah  al-Zuhaili  mendefinisikan maqashid  syariah dengan makna-makna  dan  tujuan-tujuan  yang  dipelihara  oleh syara' dalam  seluruh  hukumnya  atau  sebagian besar  hukumnya,  atau  tujuan  akhir  dari  syariat  dan  rahasia-rahasia  yang  diletakkan  oleh syara' pada setiap  hukumnya.  Lihat  Ghofat  Shidiq,  "Teori  Maqashid  Al-Syari'ah  Dalam  Hukum  Islam", Majalah Ilmiah Sultan Agung , Vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009, h. 119.
22 Habib  Muhsin  Syafingi,  "Internalisasi  Nilai-nilai  Hukum  Islam  dalam  Peraturan  Daerah  Syariah  di Indonesia", Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , Vol 7 No. 2, Juli 2012, h. 141.
23 Abd.Shomad,  “Rekonstruksi  Akad  Bank  Syariah  Untuk  Mencapai  Kemaslahatan  Sebagai  Wujud Rahmatan  Lil- Alamin”,  dalam  Moch.  Isnaeni, Perkembangan  Hukum  Perdata  di  Indonesia ,  Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 111.
dapat dikatakan bahwa tujuan hukum kontrak adalah untuk mengayomi atau melindungi kepentingan  para  pihak  yang  terikat  dalam  kontrak.  Namun  demikian,  untuk  sampai pada tujuan hukum itu, dibutuhkan suatu aturan-aturan dan kekuasaan yang adil. Hal ini dibutuhkan  selain  agar  tidak  terjadi  tindakan  sewenang-wenang  dan  penyalahgunaan hak  secara  tidak  adil,  juga  agar  terjamin  suatu  kepastian  hukum  di  tengah-tengah masyarakat.  Mengenai  hal  ini  Lili  Rasjidi  dan  Liza  Sonia  Rasjidi  mengetengahkan beberapa teori yang dianggap penting, yaitu: 24
1. Kedaulatan Tuhan (Teokrasi) .
2. Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak sosial).
3. Teori Kedaulatan Negara.
4. Teori Kedaulatan Hukum.
Teori  kedaulatan  Tuhan  berpandangan  bahwa  hukum  sebagai  kehendak  Tuhan. Manusia  sebagai  salah  satu  ciptaan-Nya  wajib  taat  pada  hukum  Ketuhanan.  Teori  ini menganggap bahwa raja adalah jelmaan Tuhan (seperti raja Fir’aun), atau wakil Tuhan di dunia,  sehingga  semua  hukum  yang  dibuat  raja  harus  pula  ditaati  oleh  rakyatnya. 25
Diantara  penganut  teori  kedaulatan  Tuhan  yang  modern  adalah  Friedrich  Julius  Stahl (1802-1861) dan Abu A’la al -Maududi (1903-1979). Stahl menyatakan bahwa kekuasaan tidak  tumbuh  disebabkan  oleh  manusia,  melainkan  disebabkan  kehendak  Tuhan. Sementara Maududi menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) terdapat pada Allah, sedangkan umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah sebagai khalifah di muka bumi. 26
Selanjutnya  teori  perjanjian  masyarakat.  Teori  ini  berpandangan  bahwa  hukum sebagai  kehendak  bersama,  suatu  konsensus  (perjanjian)  dari  segenap  anggota masyarakat.  Sehingga  masyarakat  harus  taat  dan  tunduk  pada  hukum  atas  dasar perjanjian  untuk  menaatinya. 27 Di  antara  pendasar  teori  perjanjian  masyarakat  adalah Thomas  Hobbes  (1588-1679)  dan  J.J.  Rousseau  (1712-1778).  Meskipun  sama-sama pendasar  teori  perjanjian  masyarakat,  terdapat  perbedaan  pendapat  di  antara  mereka, terutama  terkait  soal  kekuasaan.  Hobbes  menekankan  pendapatnya  pada  perjanjian penyerahan  kekuasaan (pactum  subjectionis) .  Menurut  Hobbes,  masyarakat  secara
24 Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2012, h. 82.
25 Ibid.
26 Deddy  Ismatullah  dan  Asep  A.  Sahid  Gatara  Fh., Ilmu  Negara  Dalam  Multi  Perstektif,  Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama , Pustaka Setia, Bandung, 2007, h. 58.
27 Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Op. Cit. , h. 83.
alamiah  menyerahkan  haknya  secara  penuh  kepada  penguasa,  sehingga  kekuasaan penguasa  bersifat  absolut. 28 Sedangkan  J.J.  Rousseau  menekankan  pendapatnya  pada perjanjian  persekutuan (pactum  unionis) .  Menurut  Rousseau,  kekuasaan  yang  dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada penguasa secara mutlak. 29 Penguasa hanyalah  wakil rakyat yang dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (volonte general) . 30
Sementara teori kedaulatan negara mendasarkan kekuatan mengikat hukum pada kehendak negara, dan mendasarkan adanya kekuasaan negara itu sendiri pada sesuatu hukum  kodrat,  yang  menyatakan  bahwa  yang  lebih  kuat  menguasai  yang  lemah.  Oleh daya  hukum  itulah  maka  terjadi  negara,  yang  bukan  buatan  manusia,  melainkan  hasil alam. 31 Hans  Kelsen,  mengemukakan  bahwa  hukum  itu  merupakan “wille  des  staates” . Orang tunduk pada hukum karena merasa wajib menaatinya, karena hukum  itu adalah kehendak negara. 32
Sedangkan teori kedaulatan hukum berpandangan bahwa hukum mengikat bukan karena  negara  menghendakinya,  melainkan  karena  merupakan  perumusan  dari kesadaran  hukum  rakyat.  Berlakunya  hukum  adalah  karena  nilai  batinnya  yang menjelma  di  dalam  hukum.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Mr.  H.  Krabbe  dalam bukunya “Die Lehre der Rechtssouveranitat” . Selanjutnya Krabbe mengemukakan bahwa kesadaran  hukum  yang  dimaksud  adalah  berpangkal  pada  perasaan  hukum  setiap individu,  yaitu  perasaan  bagaimana  seharusnya  hukum  itu. 33 Dalam  teori  kedaulatan hukum, semua harus tunduk pada hukum, termasuk penguasa.
Terlepas dari adanya perbedaan pendapat soal bentuk kekuasaan, dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa hukum menghendaki eksistensi suatu penguasa, yang secara  alamiah  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  membuat  dan  mengawasi pelaksanaan  hukum.  Al-Ghazali  mengemukakan,  bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  rakyat,  seperti  ketertiban,  keamanan,  dan  kesejahteraan,  diperlukan  unsur kekuasaan  politik (siyasah) .  Kekuasaan  ini  dibutuhkan untuk  mengelola  negara, mengatur  kerjasama  antar  warga  negara,  menjamin  kepentingan  bersama,
28 Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh., Op.Cit. , h. 65.
29 Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Loc. Cit.
30 Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh., Loc. Cit.
31 L.J. van Apeldoorn, Op. Cit. , h. 435.
32 Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Op. Cit. , h. 84.
menyelesaikan  sengketa  antara  mereka,  dan  melindungi  ancaman  serta  bahaya  yang datang dari luar. 34
Beranjak dari pemahaman tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat dan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan hukum adalah kekuasaan negara. 35 Karena kekuasaan negara adalah manifestasi dari kehendak rakyat yang berpangkal pada kehendak Tuhan. 36 Tugas dan wewenang kekuasaan negara ini adalah semata-mata dimaksudkan untuk mengayomi masyarakat secara keseluruhan, agar tercapai suatu kehidupan yang baik, adil, dan damai sejahtera.
Dalam  konteks  hukum  kontrak,  tugas  dan  wewenang  kekuasaan  negara  adalah untuk mengayomi para pihak yang telah terikat pada suatu kontrak. Entitas mengayomi ini menjelma dalam dua bentuk, yaitu:
1. Memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  para  pihak  secara  adil (fairness) ; dan
2. Memberikan kepastian hukum terhadap kontrak.
Perlindungan yang  diberikan oleh  kekuasaan negara terhadap kepentingan para pihak  tersebut  pada  prosesnya  mengejawantah  dalam  aturan-aturan  hukum,  dan diekspresikan  oleh  hakim  sebagai  representasi  dari  kekuasaan  negara  ketika  terjadi sengketa.  Mengenai  hal  ini  Paul  Scholten  mengemukakan  bahwa  hukum  berkulminasi dalam peradilan atau proses pengucapan hukum (rechtspraak) . Hukum harus diucapkan untuk mentransformasi perintah yang abstrak dari faktor-faktor pembentukan hukum ke dalam kenyataan konkret. 37
34 Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh., Op.Cit. , h. 25.
35 Dalam teori Trias Politika, Montesquieu membagi kekuasaan negara secara horisontal, yang terdiri atas tiga cabang kekuasaan, yaitu: cabang kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), cabang kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang), dan cabang kekuasaan yudikatif  (kekuasaan  untuk  mengadili  pelanggaran  undang-undang).  Lihat  Luthfi  Widagdo  Eddyono, "Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara  oleh  Mahkamah  Konstitusi", Jurnal  Konstitusi , Vol. 7 No. 3, Juni 2010, h. 12.
36 Dalam hal ini penulis mengacu pada eksistensi takdir. Bahwa segala peristiwa yang terjadi di alam raya pada  hakekatnya  adalah  merupakan  ketetapan  Tuhan.  Quraish  Shihab  menjelaskan  bahwa  takdir berasal  dari  akar  kata qadara yang  berarti  mengukur,  memberi  kadar  atau  ukuran.  selanjutnya dicontohkan,  jika  dikatakan  bahwa  Allah  telah  menakdirkan  demikian,  maka  berarti  Allah  telah memberi kadar, ukuran, atau batas tertentu dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal dari makhluk- Nya. Istilah takdir mirip dengan sunnatullah atau hukum alam, tetapi takdir setingkat di atasnya, karena hukum-hukumnya tidak hanya terjadi pada alam, melainkan juga pada hukum-hukum kemasyarakatan. Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran , Mizan, Bandung, 1996, h. 61-65.
37 Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum , Terjemahan B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung, 2013, h. 39.
Pendapat  senada  dikemukakan  Sudikno  Mertokusumo. 38 Dalam  pandangannya, tertib  hukum  harus  ditegakkan,  dan  konflik  kepentingan  yang  terjadi  di  masyarakat harus  segera  diselesaikan.  Tidak  boleh  membiarkan  konflik  berlarut-larut  dan berkepanjangan.  Selanjutnya  ia  mengemukakan,  bahwa  untuk  menyelesaikan  konflik kepentingan, disyaratkan adanya lembaga peradilan (judicature, rechtspraak) yang bebas dan  mandiri  serta  tidak  berpihak,  sehingga  dapat  menyelesaikan  konflik  kepentingan yang terjadi di masyarakat secara obyektif.
Gilbert  Guillaume  berpendapat  bahwa the  primary  function  of  the  judge  is  to adjudicate disputes . 39 Hakim berfungsi untuk mengadili dan memutus siapa yang benar dan  siapa  yang  tidak  benar. 40 Menurut  Koesnoe,  tugas  hakim  ialah  menentukan bagaimana  hukumnya  bagi  sesuatu  persoalan  hukum  konkrit  yang  dihadapkan kepadanya,  untuk  kemudian  dilekatkan  akibat  hukumnya. 41 Dalam  menjalankan  tugas judisialnya,  hakim  tidak  boleh  memihak  kepada  siapa  pun  juga  kecuali  hanya  kepada kebenaran dan keadilan. 42 Richard A. Posner menulis, for the judge, the duty to decide the case and to do so, moreover, with reasonable dispatch is primary . 43
Dari  eksplikasi  di  atas  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  hakikat  kewenangan hakim  mengadili  sengketa  kontrak  adalah  selaras  dengan  tujuan  hukum  kontrak,  yaitu untuk  mengayomi  pihak-pihak  yang  bersengketa,  dengan  memberikan  perlindungan terhadap  kepentingan  para  pihak  secara  adil (fairness) ,  dan  memberikan  kepastian hukum terhadap kontrak yang disengketakan.

## Dasar Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak
Secara  yuridis,  dasar  kewenangan  hakim  dalam  mengadili  sengketa  diatur  dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  dan  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan Umum,  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun
38 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, h. 21.
39 Gilbert  Guillaume,  "The  Use  of  Precedent  by  International  Judges  and  Arbitrators", Journal  of International Dispute Settlement , Vol 2, No. 1, Oxford University Press, 2011, p. 6.
40 Lihat  Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  Dan Praktek , Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 10.
41 Mohammad  Koesnoe, “ Hukum  dan  Perubahan-Perubahan  Perhubungan  Kemasyarakatan ” , Pidato pengukuhan Guru Besar , pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1967, h. 14.
42 Jimly  Asshiddiqie,  “Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia”, Majalah  Hukum  Nasional ,  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, No.1 Tahun 2012, h. 6.
43 Richard A. Posner, "The Role of The Judge in The Twenty-First Century", Boston University Law Review , Vol. 86, 2006, p. 1053.
2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang Peradilan Umum.
Dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  bahwa “Pengadilan  dilarang  menolak  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” . Selanjutnya  dalam  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa “Hakim bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara” . Bahkan secara filosofis, teoritik maupun dogmatik, hakim  dapat  secara  aktif  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan  melalui  proses peradilan  perdata.  Sengketa  kontrak  adalah  merupakan  sengketa  perdata. 44 Dengan demikian, secara yuridis hakim memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa kontrak.
Namun  demikian,  dalam  konteks  sengketa  kontrak,  kewenangan  hakim  dalam memeriksa,  mengadili  dan  memutus  sengketa  kontrak  tidaklah  absolut.  Kewenangan hakim dibatasi oleh  ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa,  yang  menyebutkan  bahwa “Pengadilan  Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase” . Bahkan di dalam Pasal 11 ayat (2) ditegaskan bahwa “Pengadilan Neg eri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan  melalui  arbitrase,  kecuali  dalam  hal-hal  tertentu  yang  ditetapkan  dalam Undang- Undang Arbitrase” .

## Kewenangan Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Sengketa
Di  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  konsep  menerima,  memeriksa,  mengadili,  memutus dan  menyelesaikan  sengketa,  belum  memiliki  makna  baku.  Padahal  konsep-konsep tersebut  berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang  pengadilan.  Belum  adanya  kesatuan makna berakibat pada  penggunaan  konsep yang tidak selaras dalam rumusan undang- undang.  Beberapa  undang-undang  menggunakan  konsep-konsep  tersebut  secara bersamaan,  sementara  beberapa  yang  lain  hanya  menggunakan  sebagian  dari  konsep
44 Sunarto, “ Prinsip Hakim Bersifat Aktif Dalam Perkara Perdata ” , Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h. 353.
tersebut. Ketidakselarasan penggunaan konsep-konsep tersebut dalam undang-undang, setidaknya  dapat  mengaburkan  tugas  dan  wewenang  hakim  dalam  menyelesaikan sengketa  yang  dihadapkan  kepadanya.  Rumusan  yang  terkait  dengan  tugas  dan wewenang hakim dalam undang-undang ialah sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. “Dalam Pasal 84 ayat (1) dirumuskan: Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala  perkara  mengenai  tindak  pidana  yang  dilakukan  dalam  daerah hukumnya” .
(Garis bawah dari penulis).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
“Dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dirumuskan:  Mahkamah  Agung  bertugas  dan berwenang memeriksa dan memutus:
a. permohonan kasasi;
b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
c. permohonan peninjauan kembali.....dst” . (Garis bawah dari penulis).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. “Dalam  Pasal  50  dirumuskan:  Pengadilan  Negeri  bertugas  dan  berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama” .
(Garis bawah dari penulis).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. “Dalam Pasal 47 dirumuskan: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” .
(Garis bawah dari penulis).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama.
“Dalam  Pasal  49  ayat  (1)  dirumuskan:  Pengadilan  Agama  be rtugas  dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan;
b. waris; c. wasiat; .....dst” . (Garis bawah dari penulis).
- Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
“Dalam  Pasal  3  dirumuskan:  Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase” .
(Garis bawah dari penulis).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Dalam Pasal 53 dirumuskan: Dengan Undang -Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang  memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” . (Garis bawah dari penulis).
- Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan hubungan Industrial.
“Dalam Pasal 1 angka 17 dirumuskan: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan  khusus  yang  dibentuk  di  lingkungan  pengadilan  negeri  yang berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  memberi  putusan  terhadap  perselisihan hubungan industrial” .
(Garis bawah dari penulis).
- Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
“Dalam  Pasal  300  ayat  (1)  dirumuskan:  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  ini,  selain  memeriksa  dan  memutus  permohonan pernyataan  pailit  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  berwenang pula  memeriksa  dan  memutus  perkara  lain  di  bidang  perniagaan  yang penetapannya dilakukan dengan undang- undang” . (Garis bawah dari penulis).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Dalam Pasal 25 ayat (2) dirumuskan: Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” . “Sedangkan dalam Pasal 25 ayat (3) dirumuskan: Peradilan agama sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berwenang  memeriksa,  mengadili,  memutus,  dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” . (Garis bawah dari penulis).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. “Dalam Pasal 44 ayat (1) dirumuskan: Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal” .
(Garis bawah dari penulis).
Dari rumusan pasal dalam undang-undang di atas terlihat inkonsistensi pembuat undang-undang dalam merumuskan tugas dan wewenang hakim. Selain tidak konsisten
dalam menyebutkan tugas-tugas dan wewenang hakim, dalam undang-undang juga tidak didefinisikan  secara  jelas  apa  yang  dimaksud  dengan  konsep  menerima,  memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara. Sementara di dalam penjelasan hanya disebutkan cukup jelas.
Diantara lima konsep tugas dan wewenang hakim, hanya konsep “mengadili” yang telah didefinisikan dalam undang-undang. Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dirumuskan  bahwa “Mengadili  a dalah serangkaian  tindakan  hakim  untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara  pidana berdasarkan  asas  bebas,  jujur,  dan  tidak  memihak  di  sidang  pengadilan  dalam  hal  dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini” .
Dari  definisi  konsep  mengadili  tersebut,  terlihat  sudah  mencakup  juga  konsep menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara.  Maka  jika  bersandar  pada  pengertian konsep  mengadili  tersebut,  tugas  dan  wewenang  hakim  cukup  dirumuskan  dengan mengadili, tanpa perlu menyebut konsep-konsep lainnya. Tetapi implementasinya akan rancu,  terutama  apabila  dihadapkan  pada  perkara  yang  bukan  merupakan  wewenang hakim. Misalnya dalam perkara sengketa kontrak yang di dalamnya terdapat perjanjian arbitrase.  Memang  pada  dasarnya  hakim  tetap  berwenang  menerima  dan  memberikan putusan,  meskipun  putusan  yang  dijatuhkan  menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima (niet ontvankelijke verklaard) . Tetapi hakim tidak memiliki wewenang untuk mengadili, karena wewenang mengadili sengketa berada pada lembaga arbitrase.
Terlepas  dari  beragamnya  konsep  kewenangan  yang  dimiliki  hakim,  pada dasarnya  hakim  memiliki  kewenangan  untuk  menerima,  memeriksa,  mengadili, memutus dan menyelesaikan semua perkara yang dihadapkan kepadanya. Kewenangan tersebut  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Umum,  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Umum  jo.  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## KESIMPULAN
Dasar kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak ialah sebagai berikut :
Secara filosofis kewenangan didasarkan pada tujuan hukum kontrak, yaitu untuk mengayomi pihak-pihak yang bersengketa, dengan memberikan perlindungan terhadap
kepentingan  para  pihak  secara  adil (fairness) ,  dan  memberikan  kepastian  hukum terhadap kontrak yang disengketakan.
Secara yuridis kewenangan hakim didasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 50 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  sebagaimana  telah diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  yang menegaskan  bahwa  hakim  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan perkara. Jo. ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim dilarang menolak untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya.

## Daftar Pustaka

## Peraturan Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek Stb. 1847-23
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang  Hukum Acara Pidana (Lembaran  Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209)
Undang-Undang  No.  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung,  sebagaimana  telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI Nomor 4958)
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  02  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009  Nomor  158,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI Nomor 5077)
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344)
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  No.  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua
Atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078) Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  1999  Nomor  138,  Tambahan  Lembaran Negara RI Nomor 3872)
Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2002  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran Negara RI Nomor 4250)
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  hubungan Industrial  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2004  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran Negara RI Nomor 4356)
Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2004  Nomor  131,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443)
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076)
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332)
Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 289 K/Sip/1972, tanggal 22 Juli 1972, dalam perkara Ida Ayu Suryani melawan I Nyoman Sudirja.
Putusan  Mahkamah  Agung  R.I.  No.  791  K/Sip/1972,  tanggal  23  Pebruari  1972,  dalam perkara Can Thiam Song melawan Cia Khun Chai.
Putusan  Mahkamah  Agung  R.I.  No.  1253  K/Sip/1973,  tanggal  14  Oktober  1976,  dalam perkara Zainal Abidin melawan A.M. Mohamad Zainuddin dkk.
Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3641 K/PDT/2001, tanggal 11 September 2001, dalam perkara Made Oka Masagung melawan PT Bank Artha Graha, dkk.

## Buku
Ali, Achmad, Tujuan dan Fungsi Hukum , Jakarta: Ghalia 2001.
Ash-Shiddiqy, T.M. Hasby, Falsafah Hukum Islam , Yogyakarta: Bulan Bintang 1974.
Djamil,  Fathurrahman, Hukum  Ekonomi  Islam,  Sejarah,  Teori  dan  Konsep ,  Jakarta:  Sinar Grafika 2013.
Erwin: Muhammad, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum , Jakarta: RajaGrafindo 2011.
Hartkamp, Arthur S., Marianne M.M. Tillema and Annemarie E.B. ter Heide, Contract Law in the Netherlands , Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011.
HS Salim, Hukum Kontrak: Teori &  Teknik Penyusunan Kontrak , Cet. Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika 2014.
-------, Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis  (BW) ,  Cet.  Kesembilan,  Jakarta:  Sinar  Grafika 2014.
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum , Yogyakarta: Kanisius 1995.
Ismatullah,  Deddy  dan  Asep  A.  Sahid  Gatara  Fh., Ilmu  Negara  Dalam  Multi  Perstektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama , Bandung: Pustaka Setia 2007.
Koesnoe, Mohammad, Hukum dan Perubahan-Perubahan Perhubungan Kemasyarakatan , Pidato Pengukuhan Guru Besar, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1967.
L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita 1993.
Manan, Abdul, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media 2009.
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum , Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013.
Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2011.
Meuwissen, Tentang  Pengembangan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum,  dan  Filsafat Hukum , Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Refika Aditama 2013.
Nieuwenhuis, J.H., Drie Beginselen van Contractenrecht , Deventer: Kluwer 1979.
-------, Pokok-Pokok  Hukum  Perikatan ,  Terjemahan  Djasadin  Saragih,  Surabaya: Universitas Airlangga 1985.
Pitlo, A., Suatu Pengantar: Azas-azas Hukum Perdata , Bandung: Alumni, 1973.
Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti 2012.
Scholten,  Paul, Struktur  Ilmu  Hukum ,  Terjemahan  B.  Arief  Sidharta,  Bandung:  Alumni 2013.
Shihab, M. Quraish, Wawasan al-Quran , Bandung: Mizan 1996.
Shomad, Abd., “Rekonstruksi Akad Bank Syariah Untuk Mencap ai Kemaslahatan Sebagai Wujud  Rahmatan  Lil- Alamin”,  dalam  Moch.  Isnaeni, Perkembangan  Hukum Perdata di Indonesia , Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
Sidharta,  Bernard  Arief, Ilmu  Hukum  Indonesia,  Upaya  Pengembangan  Ilmu  Hukum Sistematik  Yang  Responsif  Terhadap  Perubahan  Masyarakat ,  Yogyakarta:  Genta Publishing  2013.
Subekti, R., Aneka Perjanjian , Cet. Kesepuluh, Bandung: Citra Aditya Bakti 1995.
Sunarto, Prinsip  Hakim  Bersifat  Aktif  Dalam  Perkara  Perdata ,  Disertasi,  Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012.
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek , Bandung: Mandar Maju 2009.
Utrecht & Moh. Saleh Jindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia ,  Jakarta:  Ichtiar Baru 1983.
Zein, Satria Effendi M., Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana 2005.

## Jurnal
Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Majalah Hukum Nasional , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, No.1 Tahun 2012
Eddyono,  Luthfi  Widagdo, “ Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara  oleh Mahkamah Konstitusi ” , Jurnal Konstitusi , Vol. 7 No. 3, Juni 2010
Guillaume, Gilbert,  “The  Use  of  Precedent  by  International  Judges  and  Arbitrators”, Journal of International Dispute Settlement , Vol 2, No. 1, 2011
Khairandy, R idwan, “Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”, Jurnal Hukum , No. Edisi Khusus Vol. 18, Oktober 2011
Marzuki,  Peter  Mahmud,  “Batas - Batas  Kebebasan  Berkontrak”, Yuridika ,  Vol.  18  No.  3, Mei 2003
Posner, Richard  A.,  “The  Role  of  The  Judge  in  The  Tw enty- First  Century”, Boston University Law Review , Vol. 86, 2006
Shidiq, Ghofat, “ Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam ” , Majalah Ilmiah Sultan Agung , Vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009
Syafingi,  Habib  Muhsin, “ Internalisasi  Nilai-nilai  Hukum  Islam  dalam  Peraturan  Daerah Syariah  di  Indonesia ” , Pandecta ,  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum,  Vol  7  No.  2,  Juli 2012