ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## ANALISIS KESEJAHTERAAN SOSIAL KARYAWAN SWASTA DALAM KENAIKAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA TERHADAP PENGANGGURAN DI KOTA MEDAN TAHUN 2019-2022
Widia Kartika Sari Sianturi 1
Magister Ilmu Administrasi, Universitas HKBP Nommensen widia.sianturi06@gmail.com 1)

## Abstract
Indonesia  is  a  legal  state  based  on  Pancasila  and  the  1945  Constitution  of  the Republic of Indonesia which was established in 1945 to provide certainty, order and  legal  protection  for  every  Indonesian  citizen,  one  form  of  providing  social welfare to the community. "Basic law article 27 paragraph (2) concerning Every country has the right to work and a decent living for humanity". And "Law article 33  paragraph  (1) concerning the economy is  compiled as  a  business  based  on kinship.  Where  people  have  the  right  to  choose  their  work  and  the  state guarantees the social welfare of the community. By  carrying  out  an  analysis  from  researchers  from  2019-2022  there  were fluctuations in the number of open unemployment in the city of Medan, recorded in August 2022 reduced to 8.89% with an increase in the district/city minimum wage of 1.22% in 2022. And there was an increase in the minimum wage in in 2023 of Rp. 3,624,117.59 with a percentage increase of 7.52%. So the community of workers or laborers will no longer have difficulties in social welfare in their lives and this inflation will not affect the social welfare of the community with the increase in the Medan district/city minimum wage.

## Abstrak
Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945  yang  telah  ditetapkan  pada tahun 1945 untuk memberi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi tiap-tiap Warga  Negara  Indonesia,  salah  satu  bentuk  dalam  memberikan  kesejahteraan social  kepada masyarakat. “ Undang-undang dasar pasal 27 ayat (2) tentang Tiap- tiap  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan ” 1 .  Dan “ Undang-undang  pasal  33  ayat  (1)  tentang  perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas kekeluargaan 2 . Dimana masyarakat berhak memilih atas pekerjaannya dan  negara  menjamin  kesejahteraan  social masyarakat. Dengan  dilakukannya  analisis  dari  peneliti  dari  tahun  2019-2022  terjadinya fluktuasi jumlah pengangguran terbuka di kota Medan tercatat di bulan Agustus 2022 berkurang menjadi 8,89% dengan kenaikan upah minimum kabupaten/kota sebesar  1,22%  tahun  2022.  Dan adanya  kenaikan upah  minimum  di tahun  2023 sebesar  Rp.  3.624.117,59  dengan  presentase  naik  sebesar  7,52%. Maka masyarakat pekerja atau buruh tidak kesulitan lagi di dalam kesejahteraan social di dalam hidupnya dan inflasi tersebut tidak mempengaruhi kesejahteraan social masyarakat dengan adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota Medan.
1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Dasar 1945

## Info Artikel
Diterima :  12 November 2022 Revisi     :  24 November 2022 Terbit     :  28 Desember 2022
Key words: Social Welfare, Regency/City Minimum Wage, Unemployment
Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, UMK, Pengangguran
Corresponding Author :
Widia Kartika Sari Sianturi 1 Email: widia.sianturi06@gmail.com !)
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah ditetapkan pada tahun 1945 untuk memberi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi tiap-tiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kesejahteraan social  kepada masyarakat.
“ Undang-undang  dasar  pasal  27  ayat  (2)  tentang  Tiap-tiap  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan ” 3 .  Dan “ Undang-undang  pasal  33  ayat  (1)  tentang perekonomian  disusun  sebagai  usaha  berdasar  atas  kekeluargaan 4 .  Dimana  masyarakat  berhak memilih atas pekerjaannya   dan negara menjamin kesejahteraan social masyarakat.
Tiap  tahun  yang  menjadi  pokok  permasalahan  ialah  pengangguran.  Penggangguran  adalah  masalah yang belum dapat teratasi oleh pemerintah akibat adanya inflasi pertahun. Daerah yang sejahtera adalah daerah yang perekonomiannya bertumbuh dengan baik dalam bidang pembangunan, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain  sebagainya.  Peningkatan  pengangguran  yakni  indicator  yang  digunakan  untuk  memperkirakan  kemajuan suatu  daerah, dapat disimpulkan  perekonomian  daerah  tersebut  semakin  buruk.  Terhambatnya pembangunan berskala panjang yang diakibatkan peningkatan pengangguran  pada daerah tersebut dan akan menjadi beban bagi  keluarga yang akan  melahirkan  kemiskinan  dan menumbuhkan  peningkatan  kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan  hidup  bermasyarakat.  Inflasi  ialah  factor  dari  penggangguran,  inflasi  diartikan  sebagai  kenaikan harga barang dan jasa secara global dan kontinu dalam berskla waktu spesifik 5 . Indeks inflasi pada setiap tahun menambah  indeks  pengangguran  tinggi  dan  berpengaruh  kepada  taraf  kesejahteraan  hidup  masyarakat. (Mankiw, 2012) 6 Kurva Philips Bagi daerah yang berperekonimiannya baik maka indeks inflasi tersebut rendah, namun  ada  juga  daerah  yang  indeks  inflasi  nya  tinggi  disebut hyperinflation  (Biro  Analisa  Anggaran  dan Pelaksanaan  APBN,  2014).  Dikatakan hyperinflation  jika  suatu  daerah  tersebut  tumbuh  indeks  pengganguran secara intens dan harga barang dan jasa pada sector menjadi mahal, maka perusahaan mengambil keputusan untuk mengurangi tenaga kerja. Dan mengakibatkan pengangguran yang tinggi.
Pada penelitian yang dilakukan (Silaban et al., 2020) secara parsial Produk Domestik Rill Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2003-2019, yang artinya  setiap  indeks  PDRB  akan  menurunkan  tingkat  pengangguran  terbuka  di  Sumatera  Utara  pada  tahun 2003-2019. penelitian yang dilakukan (Nuzulaili, 2022) dengan judul “ Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB dan UMP
3 Undang-undang Dasar 1945
4 Undang-undang Dasar 1945
5 https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx
6 Mankiw, N.(2012), Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Asia) , Salemba Empa
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Terhadap Pengangguran Di pulai Jawa 2017-2020 menunjukkan bahwa variable inflasi negative dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di pulau Jawa pada tahun 2017 dan variable UMP memiliki hubungan negative dan  signifikan  terhadap  pengangguran  di  pulai  Jawa  tahun  2017-2020.  Sedangkan,  penelitian  yang  dilakukan (Bintang & Prana, 2020) yakni menunjukkan variable secara parsial inflasi tidak berpengaruh dibuktikan dengan nilai siginifikansi 0,681 > dari nilai alpha 0,05 sama dengan yang dilakukan penelitian (Arief & Fadhilah, 2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variable inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.
Penelitian ini diselenggarakan di Kota Medan yang jumlah penduduknya sebesar 2.229.408 jiwa. Pada setiap tahunnya jumlah penduduk akan bertambah dan akan menjadi subjek bahwa indeks pengangguran pada tahun  2019-2022  bertambah  berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  Sumatera  Utara  (Alam,  2009;  Indradewa  & Natha,  2015) 7 .  Dengan  fluktuasi  indeks  pengangguran  yang  selalu  meningkat,  seperti  mana  indeks  inflasi memperoleh fluktuasi dan cenderung menperoleh penurunan dengan ini indkes inflasi menjadi kecil maka akan mengurangi  indeks  penggangguran  di  sisi  lain  masalah  ini  menjadi  pusat  perhatian  dan  perbaikan  kepada pemerintah  baik  sector  yang  terlibat  untuk  dianalisis  indeks  pengangguran  supaya  tidak  mejadi  beban  untuk masyarakat sehingga perlu dilakukan penelitian indeks pengangguran ini.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesejahteraan social karyawan swasta dalam kenaikan upah minum terhadap indeks pengangguran di Kota Medan pada tahun 2020-2022.

## Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana tujuannya untuk mengetahui transformasi Upah Kenaikan  Minimum  yang  harus  diketahui  dalam  pemberian  upah  kenaikan  minimum  untuk  mensejahteraan kehidupan tiap-tiap masyarakat di kota Medan.

## Bahan Penelitian
Sebagai  studi  literatur,  maka  data  yang  digunakan  peneliti  untuk  mencakup  dan  menjelaskan  bahan data sekunder, primer, maupun tersier penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan  dari dokumen yang ada dan menjadi  acuan  seperti  buku-buku,  hasil  penelitian  terdahulu  dari  Pengaruh  Kesejahteraan  Sosial  Karyawan
7 Alam, A. S. (2009). Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif . Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 81 – 96 .
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Terhadap  Kenaikan  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota,  berbagai  jurnal-jurnal,  artikel-artikel website,  pendapat pakar dan komentator berbagai kalangan mengenai kesejahteraan social terhadap kenaikan upah minum

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan  social  merupakan  disiplin  ilmu  yang  didasarkan  pada  kesistematisan  yang  terpadu upaya  kerangka  pengetahuan  ( body  of  knowledge),  kerangka  keterampilan  (body  of  skill),  dan  kerangka  nilai ( body  of  value)  yang  berujud  membantu  individu,  kelompok  masyarakat,  dan  organisasi  social  upaya memgembangkan seluruh  potensi dan sumber yang ada dalam rangka mengembangkan kesejahteraan  social. Menurut (Suharto, 2011) 8 Kesejahteraan social adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitasi  terorganisir  yang  diselenggarakan  baik  oleh  Lembaga-lembaga  pemerintah  maupun  swasta  yang bertujuan  untuk mencegah, mengatasi  atau memberikan kontribusi  terhadap  pemecahan  masalah  social,  dan peningkatan kualitas hidup individu.
Pada Undang-undang Dasar pasal 33 ayat (1) tentang perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas kekeluargaan 9 . Jelas dikatakan masyarakat pekerja layak menerima kesejahteraan social dari upah yang diterima selama bekerja di perusahaan maupun di bidang kepemerintahan. Pemerintah Ketenagakerjaan.
Menurut (Fahrudin, 2012) 10 ada 2 tujuan kesejahteraan social yaitu :
1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang,  perumahan,  pangan,  Kesehatan,  dan  relasi-relasi  social  yang  harmonis  dengan lingkungannya.
2. Untuk  mencapai  penyesuaian  diri  yang  baik  khususnya  dengan  masyarakat  di  lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.
(Fahrudin, 2012) 11 , juga merangkum tentang jenis usaha kesejahteraan social yakni :
1. Layanan yang langsung ditunjukkan ke kelompok/ komunitas sasaran yang dikenal dengan nama Direct Service. Misalnya saja, suatu lembaga pelayanan masyarakat mengembangkan  program  pengembangan  modal  usaha  dan  berbagai  macam  model pemberian  bantuan  keaunagan  untuk  komunitas  (income  generating  activities),
8 Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta.
9 Undang-undang Dasar 1945
10 Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial . PT. Refika Aditama.
11 Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial . PT. Refika Aditama.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
program  bea  siswa  untuk  anak  yang  tidak  mampu  dan  sebagainya.  Di  sini  semua layanan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  ditunjukan  langsung  pada  komunitas sasaran.
2. Adalah  layanan  yang  tidak  langsung  diarahkan  pada  komunitas  sasaran,  tetapi bantuan  diberikan  pada  lembaga  yang  mempunyai  program  langsung  ke  komunitas sasaran.  Bentuk  layanan  ini  dikenal  dengan  Indirect  Services,  misalnya  suatu lembaga  donor  internasional  dalam  rangka  mengurangi  angka  kemiskinan  dan angka  kematian  bayi  (infant  mortality  rate)  maka  lembaga  tersebut  mengontak berbagai organisasi pelayanan masyarakat (human service organitation)

## Fungsi-Fungsi Pekerja Sosial
Pekerja  sosial  merupakan  profesi  yang  bergerak  dalam  pelayanan  pertolongan profesional  yang  memiliki  tugas  pokok  membantu  orang  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan dasarnya dengan jalan memberikan berbagai kemungkinan agar mereka dapat menjalankan  fungsi  sosialnya  secara  optimal.  Dalam  (Iskandar,  2013) 12 tentang  fungsi- fungsi pekerja sosial :
a. Mengembangkan,  memelihara  dan  memperkuat  sistem  kesejahteraan  sosial,  sehingga sistem ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuahan dasar manusia.
b. Menjamin  tingkat  subsistensi,  kesejahteraan  yang  wajar  dan  memadai  bagi  semua orang.
c. Memberikan  kemungkinan  kepada  orang  agar  mereka  dapat  berfungsi  sosial  secara optimal dalam peranan dan status kelembagaan sosial mereka.
d. Mendukung dan memperbaiki tertib sosial serta struktur kelembagaan masyarakat.

## Pengangguran di Kota Medan
Indeks kredit pengangguran di kota Medan selalu meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang kotinu yang menjadi pusat perhatian dan evaluasi Menteri Ketenagakerjaan khususnya pengangguran di Kota Medan. Dapat dilihat dari Gambar 1.
12 Iskandar, J. (2013). Supervisi Pekerjaan Sosial . Puspaga Bandung.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora

## Gambar 1. Angka Pengangguran Pada Tahun 2014- 2018
Sumber. BPS, Sakernas
Dapat kita lihat pada gambar 1. Bahwa angka pengangguran pada tahun 2014-2018 terjadinya fluktuasi. Pada  tahun  2014-2015  terjadi  nya  peningkatan  dari  390.712  jiwa  menjadi  428.794  jiwa  pengangguran  di  kota medan.  Pada  tahun  2016  penurunan  pengangguran  menjadi  371.680  jiwa.  Pada  tahun  2017  terjadi  sedikit peningkatan menjadi 377.288 jiwa dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan dengan memperoleh angka 396.325 jiwa pengangguran di kota medan.
Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Manurut
Kab/Kota (Persen) Kabupaten Kota 2019 2022 2021 Sumatera Utara 5.41 6.91 6.33 Nias 1.09 3.49 3.12 Mandailing Natal 6.37 6.50 6.12 Tapanuli Selatan 4.17 4.42 4.00 Tapanuli Tengah 7.26 7.54 7.24 Tapanuli Utara 1.33 2.94 1.54
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Toba Samosir 1.26 2.50 0.83 Labuhan Batu 5.70 6.05 5.66 Asahan 6.86 7.24 6.39 Simalungun 4.39 4.58 4.17 Dairi 1.58 1.75 1.49 Karo 1.09 1.83 1.95 Deli Serdang 5.74 9.50 9.13 Langkat 5.30 7.02 5.12 Nias Selatan 2.25 4.15 3.91 Humbang Hasundutan 0.33 0.84 1.94 Pakpak Bharat 0.19 1.93 1.36 Samosir 1.25 1.20 0.70 Serdang Bedagai 4.37 5.54 3.93 Batu Bara 6.69 6.48 6.62 Padang Lawas Utara 3.21 3.11 3.19 Padang Lawas 4.24 4.11 4.07 Labuhanbatu Selatan 4.80 4.90 4.71 Labuanbatu Utara 5.84 6.82 5.71 Nias Utara 3.07 4.54 3.00 Nias Barat 1.63 1.71 0.74 Sibolga 7.40 8.00 8.72 Tanjungbalai 6.82 6.97 6.59 Pematangsiantar 11.09 11.50 11.00 Tebing Tinggi 8.60 9.98 8.37 Medan 8.53 10.74 10.81 Binjai 6.14 8.67 7.86 Padangsidimpuan 4.34 7.45 7.18 Gunungsitoli 5.59 5.94 4.80
Pada Tabel 1. Dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Manurut  Kab/Kota  (Persen)  di  kota  Medan  pada  tahun  2019  sebesar  8.53  %,  pada  tahun  2020  angka pengangguran di Kota Medan ialah 10.74 % yang dimana terjadi kenaikan sebesar 2,21 % dari tahun 2019. Dan pada  tahun  2021  dimana  angka  pengangguran  sedikit  mengalami  kenaikan  sebesar  10.81  %.  Kenaikan  angka kredit tersebut sebesar 0.07 %.
Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Medan,  Sumatera  Utara,  mengatakan  tingkat  pengangguran  terbuka  di Kota Medan pada bulan Agustus 2022 terjadinya penurunan angka pengangguran menjadi 8,89 %(Said, 2022) 13
13 https://sumut.antaranews.com/berita/510281/tingkat-pengangguran-terbuka-di-kota-medan-turun-jadi-889-persen
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Tabel 2. Angka Pengangguran Terbuka di Kota Medan Tahun 2022 Kabupaten Kota 2019 2022 2021 2022 Medan 8.53 10.74 10.81 8,89
Sumber. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara
Dari tabel 2. Dapat terlihat terjadinya penurunan angka pengangguran dari tahun 2021 sebesar 10,81% menjadi 8,89 % tahun 2022. Penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,17 %
Kota Medan telah berhasil membuat angka kredit pengangguran menurun di masa pandemic Covid-19 tahun 2019. Menteri ketenagakerjaan dari 2019-2022 bersinergi mengatasi angka pengangguran terbuka ini di masa pandemic dipengaruhi oleh ekonomi semakin membaik, kebijakan pemerintah, dan pademi covid-19 yang melandai.

## Upaya Pemerintah menanggulangi angka pengangguran
Pemerintah  telah  memberikan  program-program  upaya  menurunkan  angka  kredit  pengangguran  di Kota Medan. Program-program yang telah diberikan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk  dioptimalkan  serta  program  penurunan  tingkat  pengangguran  sudah  dilaksanakan.  Adapun  program Menteri  ketenagakerjaan  untuk  memulihkan  sector  ketenagakerjaan  akibat  pandemic  covid-19  yang  telah dilaksanakan ialah:
1. Pelatihan vokasi dengan metode blender training
2. Pemagangan di industry
3. Pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja
4. Sertifikasi kompetensi
5. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri
6. Penempatan tenaga kerja di luar negeri
7. Pelatihan wirausaha baru
8. Inkubasi bisnis
9. Padat karya
10. Gerakan pekerja sehat
11. Bantuan subsidi Upah
Peningkatan Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
(Indradewa  &  Natha,  2015) 14 Pada  setiap  tahun  nya  permasalahan  mendasar  dari  setiap  seluruh provinsi di Indonesia ini bahkan di antar negara di belahan duni ini adalah Upah atau yang di sebut gaji. Dengan terjadi nya inflasi yang terjadi pada tiap tahun dengan mempengaruhi konsumen primer, sekunder dan tersier tidak  tercukupnya  upah/gaji,  akan  tetapi  tiap  negara  mempunyai  cara  penanggulangan  dan  peraturan  yang berbeda  sesuai  kebijakan  pemerintah  di  masa  orde  tersebut.  Para  pekerja  atau  buruh  mempunyai tanggungjawab  untuk  menghidupi  kehidupannya  sendiri  bahkan  keluarganya  bergantung  pada  gaji/upah tersebut. Oleh dengan kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota tersebut para pekerja atau buruh serikat selalu mengharapkan  kebijakan  pemerintah  untuk  menaikan  upah  minimum  Kabupaten/Kota  yang  lebih  besar  dari tahun sebelumnya untuk meningkatkan taraf kehidupannya (Sinaga, 2008) 15 .
Dengan  adanya  kenaikan  bahan  pangan  akibat  adanya  inflasi  di  setiap  seluruh  wilayah  di  Indonesia. Pemerintah bersinergi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan pasal 27 ayat (2)  dan pasal 33 ayat (1) tak terkecuali Gubernur Sumatera Utara.
Tabel 3. Kenaikan Upah Minum di Kota Medan Pada tahun 2018-2022 Kabupaten Kota 2018 2019 2020 2021 2022 Medan 2.749.074 2.969.824 3.222.556 3.329.867 3.370.645
Dapat  di  lihat  dari  tabel  3.  Pada  tahun  2018  upah/gaji  sebesar  Rp.  2.749.074,  Pada  tahun  2019 terjadinya  kenaikan  upah  sebesar  Rp.  2.969.824  dengan  presentase  8,03%.  Pada  tahun  2020  di  masa  awal pandemic covid-19 pemerintah juga menaikan upah minimum  Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.222.556 dengan presentase 8,51%. Pada tahun 2021 pandemi covid-19 menghantam perekonomian di Indonesia terkhususnya di kota Medan dan pemerintah tetap menaikkan upah minimum Kabupaten/Kota gaji/upah sebesar Rp. 3.329.867 walaupun tidak banyak kenaikan terjadi dengan presentase 3,33% seperti tahun sebelum covid-19 terjadi. Dan pada tahun 2022 terjadinya  krisis eknomi dan inflasi  terjadi dan pemerintah tetap menaikkan upah minimum Kabupaten/Kota gaji/upah sebesar Rp. 3.370.645 dengan angka presentase 1,22%.
Karena dampak pandemic covid-19 ini masyarakat juga masih banyak masyarakat yang menganggur dan para perusahaan mengurangi jumlah para pekerja atau buruh atau bahkan ada beberapa perusahaan gulung tikar atau bangkrut karena terjadi nya krisis ekonomi ini. Untuk mengurangi  pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah menaikan taraf hidup agar kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan
14 Indradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali . E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, 4(8), 923 – 950.
15 Sinaga, T. (2008). Kebijakan Pengupahan di Indonesia. Jurnal Ketenagakerjaan , 3(2).
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
cara  menaikkan  upah  minimum    Kabupaten/Kota  Medan  sebesar  Rp.  3.624.117,59  dengan  presentase  naik sebesar 7,52%.

## KESIMPULAN
Dengan  dilakukannya  analisis  dari  peneliti  dari  tahun  2019-2022  terjadinya  fluktuasi  jumlah pengangguran  terbuka  di  kota  Medan  tercatat  di  bulan  Agustus  2022  berkurang  menjadi  8,89%  di  masa pandemic  covid-19  dengan  kenaikan  upah  minimum  kabupaten/kota  sebesar  1,22%  tahun  2022.  Dan  adanya kenaikan upah minimum di tahun 2023 sebesar Rp. 3.624.117,59 dengan presentase naik sebesar 7,52%. Maka masyarakat pekerja atau buruh tidak kesulitan lagi di dalam kesejahteraan  social karyawan swasta di dalam hidupnya  dan  inflasi  tersebut  tidak  mempengaruhi  kesejahteraan  social  masyarakat  dengan  adanya  kenaikan upah minimum kabupaten/kota Medan.
Walaupun covid-19 ini mempengaruhi ekonomi masyarakat di kota Medan pemerintah tetap memberikan kehidupan  masyarakat  yang  terbaika  dengan  programnya  seperti  :  Pelatihan  vokasi  dengan  metode blender training, Pemagangan di industry, Pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja, Sertifikasi kompetensi, Penempatan tenaga kerja di dalam negeri, Penempatan tenaga kerja di luar negeri, Pelatihan wirausaha baru, Inkubasi bisnis, Padat karya, Gerakan pekerja sehat dan Bantuan subsidi Upah.
Disarankan  pemerintah  memberikan  perhatian  dan  juga  action  atau  tindakan  yang  menaikan kesejahteraan  social  masyarakat  dengan  menaikan  upah  minimum  kabupaten/kota  dengan  memperhatikan masyarakat  menengah  dan  menengah  ke  bawah.  Dengan  program  yang  telah  dilakukan  dan  bahkan  program yang akan dibuat dengan tahun berikutnya atau tahun 2022 terjadi nya krisis ekonomi pada semua sector baik di dalam pemerintahan bahkan sector swasta.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, A. S. (2009). Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 81 – 96. Arief, M., & Fadhilah, D. (2017). P engaruh Pendapatan Terhadap Kemiskinan Dan Pengangguran Dengan Inflasi Sebagai Pemoderasi Di Sumatera Utara. Jurnal Ilman, 5(2), 66 – 79. Http://Journals.Synthesispublication.Org/Index.Php/Ilman, DOI: http://dx.doi.org/10.35126/ilman.v5i2.16 Bintang, S. Y., & Prana, R. R. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Medan.
Civitas: Jurnal Studi Manajemen, 2(2), 97 – 100. Https://Journals.Synthesispublication.Org/Index.Php/Civitas/Article/View/156
Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan Apbn. (2014). Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi Dan Pengangguran (Kurva Phillips) Di Indonesia. APBN Induk, 23 – 31. Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. PT. Refika Aditama.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Indradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, 4(8), 923 – 950. Iskandar, J. (2013). S upervisi Pekerjaan Sosial. Puspaga Bandung. Mankiw, N. (2012). Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Asia). Salemba Empa. Nuzulaili, D. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Ump Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa 2017- 2020. Jurnal Ilmu Ekonomi Jie, 6(2), 228 – 238. Https://Doi.Org/10.22219/Jie.V6i2.20473 Said, M. (2022). Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Medan Turun Jadi 0,089 Persen. Antara News Sumut. https://Sumut.Antaranews.Com/Berita/510281/Tingkat-Pengangguran-Terbuka-Di-Kota-Medan-Turun- Jadi-889-Persen
Silaban, P. S. M., Sembiring, I. P. S. B., & Sitepu, V. A. B. (2020). Analisis Pengaruh Pdrb Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Sumatera Utara Periode 2003-2019. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini,
11(02), 127 – 132.
Sinaga, T. (2008). Kebijakan Pengupahan Di Indonesia. Jurnal Ketenagakerjaan, 3(2). Suharto, E. (2011). Kebijakan Sosial. Alfabeta.