Vol. 8, No.1, 2023, pp. 78-81 DOI:https://doi.org/10.29210/30032967000
Daftar isi tersedia di Jurnal ICET
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) ISSN: 2502-079X (Cetak) ISSN:2503-1619 (Elektronik)
Beranda jurnal : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti
Implementasi peraturan presiden no 87 tahun 2016 dalam pemberantasan pungutan liar oleh polres Dairi
Saumi Kudadiri *) , Afifa Rangkuti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Article Info

## ABSTRAK
Article history: Received Jan 28 th , 2023 Revised Mar 21 th , 2023 Accepted Jun 19 th , 2023 Jenis  dan  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  ini  nantinya  menghasilkan  penelitian  yang  datanya dinyatakan  dalam  bentuk  verbal  dan  dianalisis  tanpa  teknik  statistik. Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris.
Dalam  Penelitian  hukum  empiris  maka  hukum  dikonsepkan  sebagai  suatu gejala  empiris  yang  dapat  diamati  di  dalam  kehidupan  nyata.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Presiden No 87 Tahun  2016  terkait  pemberantasan  pungutan  liar  terhadap  masyarakat  di kabupaten Dairi, karena pada zaman sekarang ini banyak oknum-oknum yang salah  menggunakan  hak  dan  kewajibannya  baik  pada  skala  kecil  maupun dalam  skala  besar.  Pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa    implementasi Peraturan  Presiden  No.  87  tahun  2016  tentang  pemberantasan  pungutan  liar telah sesuai dengan standar operasional. Polres Dairi melakukan pemberantas dengan  cara  pembinaan  internal  mengenai  kode  etik  dan  disiplin  kepolisian, himbauan  kepada  anggota  kepolisian  mengenai  sanksi  hukum  apabila melakukan kejahatan, dan arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap anggota kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan  kewenangannya.  Selanjutnya  upaya  represif  melalui  upaya  pencegahan dan  penanggulangan  yang  dilakukan  cara  melakukan  pola-pola  penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Keyword: Implementasi Pemberantasan Pungli
© 2023 The Authors. Published by IICET. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Kudadiri, S., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: saumikudadiri10@gmail.com

## Perkenalan
Setiap warga negara tidak pernah bisa menghindar dari berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Pada saat yang sama, birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai  peraturan  dan  kebijakan  yang  menyangkut  masyarakat  dan  setiap  warga  negara.  Itulah  sebabnya pelayanan  yang  diberikan  oleh  birokrasi  pemerintah  menuntut  tanggung  jawab  yang  tinggi  (Ramadhani, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2017).
Pungli  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  Pegawai  Negeri  atau  Pejabat  Negara dengan  cara  meminta  pembayaran  sejumlah  uang  yang  tidak  sesuai  atau  tidak  berdasarkan  peraturan  yang berkaitan  dengan  pembayaran  tersebut.  Hal  ini  sering  disamakan  dengan  perbuatan  pemerasan  yang merupakan  perbuatan  awal,  yang  pada  akhirnya  bersama  serangkaian  perbuatan  yang  lain  menghasilkan pungutan liar (Dwiyanto, 2011: 235)

## Implementasi peraturan presiden no 87 tahun 2016 …
Dalam  menjalankan  tugasnya  aparat  memang  sering  menarik  uang  ekstra  dari  layanan  yang  diberikan kepada warga masyarakat untuk kepentingan pribadi. Hal inilah yang disebut dengan pungli. Secara umum pungli  diartikan  sebagai  pungutan  yang  dilakukan  secara  tidak  sah  atau  melanggar  aturan,  oleh  dan  untuk kepentingan  pribadi  oknum  petugas.  Pungli  adalah  penyalahgunaan  wewenang,  tujuannya  untuk memudahkan  urusan  atau  memenuhi  kepentingan  dari  si  pembayar  pungutan.  Jadi  pungli  melibatkan  dua pihak  (pengguna  jasa  dan  oknum  petugas),  melakukan  kontak  langsung  untuk  melakukan  transaksi  rahasia maupun  terang-terangan.  Oleh  sebab  itu,  pungli  pada  umumnya  terjadi  pada  tingkat  lapangan,  dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (Wibawa & Habibah, 2013, 73-85)
Untuk  memberantas  praktik  Pungli  tersebut  Presiden  Republik  Indonesia  pada  tanggal  20  Oktober  2016 menetapkan  Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2016  tentang  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar (selanjutnya disebut Perpres Pungli). Peraturan Presiden tersebut diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dan dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  Peraturan  Presiden  No  87  Tahun  2016 terkait pemberantasan pungutan liar terhadap masyarakat di kabupaten Dairi, karena pada zaman sekarang ini banyak oknum-oknum yang salah menggunakan hak dan kewajibannya baik pada skala kecil maupun dalam skala  besar.  Dalam  hal  ini  polres  menjadi  penanggung  jawab  utama  untuk  memberantas  dan  memberikan edukasi kepada masyarakat terkait larangan pemungutan liar. Penelitian ini juga diharapkan  dapat dijadikan sebagai  objek perbandingan untuk polres lainnya yang ada di Indonesia dalam penerapan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016.

## Metode
Jenis  dan  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  nantinya menghasilkan  penelitian  yang  datanya  dinyatakan  dalam  bentuk  verbal  dan  dianalisis  tanpa  teknik  statistik. Penelitian  ini  dapat  dikualifikasikan  kedalam  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  Penelitian  hukum empiris maka hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Menurut  Soekanto  (2001)  penelitian  hukum  empiris  merupakan  suatu  metode  dengan  melakukan  observasi atau  penelitian  secara  langsung  ke  lapangan  guna  mendapatkan  kebenaran  yang  akurat  dalam  proses penyempurnaan  penulisan  skripsi  ini.  Selain  itu  pencatatan  dilakukan  berdasarkan  tanya  jawab  yang dihasilkan  berdasarkan  interview  dengan  informan.  Penelitian  ini  nantinya  menghasilkan  penelitian  yang datanya  dinyatakan  dalam  bentuk  verbal  dan  dianalisis  tanpa  teknik  statistic  Penulis  mengambil  lokasi  di Polres Dairi Jl. Sisingamangaraja, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Sumatera Utara. Sumber data dari penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Bapak Rismanto Jayanegara Purba.
Untuk menganalisis data yang didapatkan, penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif, dimana dalam menganalisa data menggunakan penelitian  data terlebih dahulu, disusun dikelompokkan berdasarkan teori agar diperoleh laporan yang baik. Penulis melakukan analisa setelah semua data yang diperlukan telah dikumpulkkan.

## Hasil dan Diskusi
Kebijakan pemerintah terhadap praktek pemberantasan pungli dengan pertimbangan terhadap praktek pungli yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah perlu melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan  pungutan  liar  itu,  pemerintah  membentuk  Satgas  Saber  Pungli.  Atas  dasar  pertimbangan tersebut,  Presiden  Joko  Widodo  pada  20  Oktober  2016  telah  menandatangani  Perpres  Pungli.  Satgas  Saber Pungli  mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan  pemberantasan  pungli  secara  efektif  dan  efisien  dengan mengoptimalkan  pemanfaatan  personil,  satuan  kerja,  dan  sarana  prasarana,  baik  yang  berada  di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rismanto Jayanegara Purba S.H, M.H, M.Kn pada tanggal 22  Juni  2023  menjelaskan  bahwa  sesuai  Peraturan  Presiden  No.  87  tahun  2016  tentang  Satuan  Tugas  Sapu Bersih  Pungutan  Liar  maka  untuk  tingkat  kabupaten  terdapat  Keputusan  Bupati  Dairi  yang  mana  hal  ini menjelaskan  bahwa  pemberantasan  pungli  tersebut  tidak  berdiri  sendiri.  Bapak  Rismanto  juga  mengatakan bahwa  Keputusan  Bupati  No.  123  tahun  2023  tentang  Unit  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar  yang menjadi  tim  pengarah  adalah  bupati  Dairi  beserta  wakilnya,  dengan  penanggung  jawabnya  yaitu  Sekretaris Daerah.    Yang  menjadi  ketua  pelaksananya  adalah  Wakapolres  Dairi  dengan  wakil  ketua  pertama  yaitu Inspektur Kab. Dairi dan wakil ketua kedua Kasi Intelijen Kejaksaan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat
dipahami  implementasi  Peraturan  Presiden  No.  87  tahun  2016  tentang  pemberantasan  pungutan  liar  bukan hanya  tugas  Polres.  Dalam  hal  ini  kelompok  intelijen  yang  akan  memberikan  informasi  apabila  terdapat indikasi pungli pada kegiatan-kegiatan di pemerintahan Dairi. Kemudian terdapat kelompok pencegahan yang dipimpin oleh  Kasat Binmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat) yang bertugas memberikan sosialisasi kepada  masyarakat  dan  lembaga  pemerintah  terkait  pungli.  Sedangkan  kelompok  penindak  dipimpin  oleh Kasat Reskrim Dairi yang bertugas  menindaki oknum-oknum yang melakukan pungli pada kegiatan-kegiatan yang ada dipemerintahan.
Dalam  pemberantasan  pungli  terdapat  mekanisme  pemberian  teguran  dan  penindakan.  Jika  terdapat kegiatan  pungli  di  Polres  Dairi  disebut  sebagai  pelanggaran  kode  etik  dan  pelanggaran  disiplin.  Dalam pemberantasan pungli Polres Dairi  memiliki kewenangan dalam memberikan tindakan terhadap pihak  yang melakukan pungli dengan beberapa pertimbangan termasuk didalamnya pembinaan.
Hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh  Polres  Dairi  dalam  pemberantasan  pungli  adalah  budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan adanya pungli dan menganggap pungli itu sebagai hal yang lumrah atau  biasa.  Masyarakat  yang  masih  menganggap  pungli  itu  sebagai  hal  yang  wajar  menjadi  hambatan  yang paling  utama  dalam  pemberantasan  pungli  karena  masyarakat  tidak  melaporkan  kegiatan-kegiatan  pungli yang dialaminya sehingga Polres Dairi menganggap kegiatan pungli tidak terjadi pada lembaga satuan kerja pemerintahan  dan  hal  ini  menjadi  kesulitan  terbesar  Polres  Dairi  dalam  menindaki  oknum-oknum  yang kemungkinan melakukan kegiatan pungli. Selanjutnnya adalah faktor pendukung pemberatasan pungli yaitu adanya  kemajuan  zaman  salah  satunya  media  social.  Tidak  sedikit  masyarakat  yang  memberikan  informasi terkait pengalaman yang dialaminya ketika mereka mengalami pungli. Masyarakat sekarang ini semakin aktif dalam  bersosial  media  yang  mana  hal  ini  menjadi  peluang  yang  dapat  mempermudah  Polres  Dairi  dalam menidak  oknum-oknum  yang  melakukan  kegiatan  pungli,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  tidak  sedikit masyarakat yang membuat video dan menyebarkannya disosial media ketika mereka mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedure yang seharusnya, termasuk didalamnya pungutan liar. Faktor pendukung lainnya  adalah  pimpinan  organisasi  yang  ada  dipemerintah  senantiasa  mengingatkan  kemudharatan  dari pungli dan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.
Dalam  upaya  menanggulangi  akibat  negatif  dari  aksi  pungli  maka  terhadap  penegak  hukum  yang mempunyai wewenang, salah satunya yaitu pihak Polres Dairi melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kasus  pungli.  Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  yaitu  upaya  pre-emtif  melalui  pembinaan internal  mengenai  kode  etik  dan  disiplin  kepolisian,  himbauan  kepada  anggota  kepolisian  mengenai  sanksi hukum  apabila  melakukan  kejahatan,  dan  arahan  dari  pimpinan  berupa  nasehat  dan  instruksi  terhadap anggota  kepolisian  untuk  melakukan  kewajiban  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangannya.  Upaya  preventif melalui pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan  dan  menggerakkan  masyarakat  untuk  mentaati  peraturan  perundang-undangan  dan  norma- norma sosial yang berlaku serta berperang aktif menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan  bagi  diri  dan  lingkungan  dalam  bentuk  sistem  keamanan  swakarsa.  Selanjutnya  upaya  represif melalui upaya  pencegahan  dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan  pola-pola penindakan atau penghukuman  terhadap  para  pelaku  pungutan  liar  berdasarkan  ketentuan  hukum  dan  perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu upaya yang dilakukan Polres Dairi dalam memberantas pungutan liar mencakup dari dua pihak yaitu yang pertama: 1). Internal. Pihak internal senantiasa memberikan sosialisai kepada seluruh anggota polri bahwa  dalam  memberikan  pelayanan  harus  sesuai  dengan  ketentuan.  Misalnya  ketika  pengurusan  SKCK yang membutuhkan biaya, dalam hal ini personil Polres Dairi harus mencantumkan syarat-syarat pengurusan SKCK dan nominal biaya yang harus dibayar sehingga masyarakat tau berapa biaya sebenarnya yang harus dibayar dan hal tersebut memberikan dampak positif agar personil Polres Dairi tidak dapat melebih-lebihkan harga  atau  biaya  yang  harus  dibayar  masyarakat  sehingga  dalam  hal  ini  masyarakat  tidak  dirugikan.  2). Eksternal. Adanya tim eksternal dari pihak pemerintah dengan memberikan sosialisasi terkait tindak pidana ataupun sanksi pelaku pungli. Sosialisasi merupakan hal yang dilakukan sebagai upaya pencegahan pungutan liar  sebelum  melakukan  tindak  pidana.  Akan  tetapi  apabila  di  Polres  Dairi  terdapat  kegiatan  pungli,  hal pertama yang dilakukan adalah pembinaan. Setelah dilakukan pembinaan maka yang dilakukan selanjutnya adalah penindakan sesuai dengan prinsip reward and punishment.
Pelaku  pungli  tidak  hanya  dapat  dijerat  dengan  Pasal  KUHP.  Pelaku  juga  mungkin  dijerat  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jaksa  Agung Muhammad  Prasetyo  mengatakan  bahwa  pada  umumnya,  praktik  pungli  dijerat  dengan  Pasal  368  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disingkat  KUHP)  dengan  ancaman  hukuman  maksimal  9 (sembilan) bulan. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan
Implementasi peraturan presiden no 87 tahun 2016 …
ancaman  hukuman  maksimal  6  (enam)  tahun.  Namun,  ada  ketentuan  pidana  yang  ancaman  hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Jaksa  Agung  Muhammad  Prasetyo  menegaskan  bahwa  pungli  dapat  dikategorikan sebagai  korupsi.  Terdapat  ketentuan  Pasal  12  huruf  e  di  sana  dengan  ancaman  hukuman  penjara  minimal empat tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

## Simpulan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rismanto Jayanegara Purba S.H, M.H, M.Kn pada tanggal 22 Juni 2023 menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar maka untuk tingkat kabupaten terdapat Keputusan Bupati Dairi yang mana hal ini menjelaskan bahwa  pemberantasan  pungli  tersebut  tidak  berdiri  sendiri.  Bapak  Rismanto  juga  mengatakan  bahwa Keputusan Bupati No. 123 tahun 2023 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang menjadi tim  pengarah  adalah  bupati  Dairi  beserta  wakilnya,  dengan  penanggung  jawabnya  yaitu  Sekretaris  Daerah. Yang menjadi ketua pelaksananya adalah Wakapolres Dairi dengan wakil ketua pertama yaitu Inspektur Kab. Dairi  dan  wakil  ketua  kedua  Kasi  Intelijen  Kejaksaan.  Dalam  pemberantasan  pungli  terdapat  mekanisme pemberian teguran dan penindakan. Jika terdapat kegiatan pungli di Polres Dairi disebut sebagai pelanggaran kode  etik  dan  pelanggaran  disiplin.  Dalam  pemberantasan  pungli  Polres  Dairi  memiliki  kewenangan  dalam memberikan  tindakan  terhadap  pihak  yang  melakukan  pungli  dengan  beberapa  pertimbangan  termasuk didalamnya pembinaan.
Hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh  Polres  Dairi  dalam  pemberantasan  pungli  adalah  budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan adanya pungli dan menganggap pungli itu sebagai hal yang lumrah atau biasa. . Selanjutnnya adalah faktor pendukung pemberatasan pungli yaitu adanya kemajuan zaman salah satunya  media  social.  Tidak  sedikit  masyarakat  yang  memberikan  informasi  terkait  pengalaman  yang dialaminya  ketika  mereka  mengalami  pungli.  Masyarakat  sekarang  ini  semakin  aktif  dalam  bersosial  media yang  mana  hal  ini  menjadi  peluang  yang  dapat  mempermudah  Polres  Dairi  dalam  menidak  oknum-oknum yang  melakukan  kegiatan  pungli,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  tidak  sedikit  masyarakat  yang  membuat video dan menyebarkannya disosial media ketika mereka mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedure yang seharusnya, termasuk didalamnya pungutan liar.
Upaya  yang  dilakukan  Polres  Dairi  dalam  memberantas  pungutan  liar  mencakup  dari  dua  pihak  yaitu yang  pertama:  1).  Internal.  Pihak  internal  senantiasa  memberikan  sosialisai  kepada  seluruh  anggota  polri bahwa dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan ketentuan. 2). Eksternal. Adanya tim eksternal dari pihak pemerintah dengan memberikan sosialisasi terkait tindak pidana ataupun sanksi pelaku pungli.

## Referensi
Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi  Publik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Dwiyanto, Agus. 2011. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada
Universuty Press. Iksan, Muchamad. 2012. Hukum Pelindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Kurniawan, A. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung). Jurnal Poenale, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 5,No. (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Ramadhani, Wahyu. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12 (2), 263-275.
Soekanto, Soerjono. 2001. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tahir, Amir. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Cet. Ke-1. Bandung;
Alfabeta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Wibawa, S, F.M, Arya Fauzy. Habibah, A. (2013). Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 12 No 2. 73 85.