## Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
Krisna Widhiatma Putra 1 , Lailul Mursyidah 2
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit No. 666 B, Kabupaten Sidoarjo Corresponding Author: lailulmursyidah@umsida.ac.id
Keyword: Planning village development; infrastructure.
Kata Kunci: Perencanaan; Pembangunan Desa; Infrastruktur.
Abstract: The  planning  of  rural  infrastructure  development  is  a  process  that involves  the  village  government,  active  participation  of  the  community,  and  the Village  Consultative  Body  (BPD)  to  achieve  optimal  rural  development  goals. Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  Number  114  of  2014  serves  as  the guideline  for  these  efforts,  with  a  focus  on  improving  the  welfare  of  rural communities. This research is centered on Kalidawir Village, Tanggulangin, Sidoarjo Regency. Observations have revealed a mismatch between development plans and their  designs,  primarily  due  to  the  limited  involvement  of  the  community  in overseeing rural development planning. To gain deeper insights, this study employs a descriptive method with a qualitative approach. The research findings indicate that the preparation of the Medium-Term Village Development Plan (RPJM Desa) has proceeded smoothly, but the lack of community participation has resulted in their ideas and aspirations not being fully reflected in the RPJM Desa document. This underscores the need for further efforts to enhance community participation in the rural  development  planning  process,  ensuring  that  infrastructure  development aligns better with the needs and expectations of the local population.
Abstrak: Perencanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa adalah suatu proses yang melibatkan pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, dan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  guna  mencapai  tujuan  pembangunan  desa  yang optimal.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  menjadi pedoman  dalam  upaya  ini,  dengan  fokus  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini difokuskan pada Desa Kalidawir, Tanggulangin, Kabupaten  Sidoarjo.  Hasil  observasi  menunjukkan  ketidaksesuaian  antara rencana  pembangunan  dan  desainnya,  yang  disebabkan  oleh  kurangnya keterlibatan  masyarakat  dalam  pengawasan  perencanaan  pembangunan  desa. Untuk  menggali  informasi  yang  lebih  mendalam,  penelitian  ini  menerapkan metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) telah berjalan lancar, tetapi kurangnya partisipasi warga telah menyebabkan ide dan aspirasi mereka belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen RPJM Desa. Ini mengindikasikan  perlunya  upaya  lebih  lanjut  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  desa,  sehingga pembangunan infrastruktur dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dalam  suatu  negara  merupakan  tolak  ukur  untuk  penilaian  maju  atau tidaknya  sebuah  negara.  Saat  ini  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  masih  lumayan tertinggal daripada pembangunan yang dilakukan sejumlah negera tetangga (Octavina, 2019). Ketertinggalan  negara  kita  dalam  upaya  membang  infrastruktur  itu  tidak  hanya  dilihat  dari tertundanya proyek-proyek besar, akan tetapi juga dapat terlihat langsung dari kondisi jalan yang rusak, lambannya pengadaan air bersih, dan buruknya kondisi prasarana umum. Pembangunan desa  memiliki  tujuan  meningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  kesejahteraan masyarakat  desa  (Sutisna,  2017).  Oleh  karena  itu,  pembangunan  infrastruktur  desa  perlu dilakukan  dengan  penyesuaian  kebutuhan  masyarakat  agar  dapat  menunjang  kegiatan masyarakat setiap harinya (Azizah, 2017).
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 5, No. 2, Nov 2023, pp. 245-253 Received 07 Sept 2023   Revised 30 Oct 2023   Accepted 31 Oct 2023
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tersebut  menyampaikan  bahwa  tujuan peningkatan  pembangunan  kawasan  perdesaan  dipusatkan  pada  peningkatan  kesejahteraan penduduk  pedesaan  dan  taraf  hidup  masyarakat,  sekaligus  mengatasi  kemiskinan  dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun fasilitas dan infrastruktur desa, memelihara potensi ekonomi  lokal,  dan  mempraktekkan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan (Candra & Triyono, 2019). Perencanaan pembangunan desa menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 merupakan proses tahapan perencanaan pembangunan yang melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat secara kolaboratif. Hal ini bertujuan untuk secara efektif menggunakan dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki desa dengan tujuan mencapai tujuan kemajuan desa (Hendrawati & Pramudianti, 2020).
Perencanaan pembangunan desa harus melalui sejumlah tahapan yang dijelaskan dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014.  Tahapan  yang  dimaksud  adalah dengan  cara  melakukan  musyawarah  desa  dangan  melibatkan  masyarakat,  melakukan penyusunan rancangan pembangunan desa, penetapan RPJM Des, dan melakukan penyusunan RKP Des (Bahri, 2019). Semua tahapan perencanaan tersebut harus dilakukan agar kedepannya pelaksanaan  pembangunan  yang  dilakukan  dapat  sesuai  dengan    kebutuhan  dan  dapat bermanfaat bagi masyarakat desa (Masihad, 2018).
Hasil  penelitian  terdahulu  yang  mengungkapkan  bahwa  keterlibatan  pemerintah  desa dalam  merencanakan  pembangunan  dengan  menggambarkan  bahwa  masyarakat  memainkan peran  yang  penting  karena  dapat  membantu  kinerja  perangkat  desa  yang  kurang  optimal. Kurangnya  kemajuan  pembangunan  desa  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  pemerintah  desa dalam  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  (Simbolon,  et  al.,  2021).  Pembangunan infrastruktur  desa  di  seluruh  Indonesia  saat  ini  adalah  jalan  desa,  jembatan,  pasar  desa, BUMDesa, tambatan perahu, embung, irigasi, sarana olah raga, penahan tanah, air bersih, MCK, polides, drainase, PAUD, posyandu, dan  sumur (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan 2021). Sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan infrastruktur desa yang merupakan hasil  dari  musrembang  yang  ada,  karena  masyarakat  menilai  bahwa  pembangunan  ini  bukan merupakan  prioritas  dan  kebutuhan  dari  masyarakat  yang  ada  (Rumegang,  G.,  Sumampouw 2021).  Perencanaan  pembangunan  desa  harus  mengikuti  sejumlah  prinsip  serta  persyaratan, yang  meliputi  partisipasi  masyarakat,  dukungan  kepada  warga,  transparansi,  akuntabilitas, selektivitas, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, dan kehati-hatian (Stia, Gazal 2019).
Dalam  proses  perencanaan  pembangunan,  terdapat  faktor-faktor  yang  menghambat, termasuk  kekurangan  pendanaan  yang  berasal  dari  masyarakat,  kurangnya  upaya  sosialisasi terkait  pelaksanaan,  serta  kegagalan  pemerintah  desa  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam menetapkan  prioritas  pembangunan  infrastruktur  masyarakat.  Akibat  dari  hal  ini  adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur (Nurdiaman etal., 2019). Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan disebabkan oleh rendahnya  pemahaman  mereka  di  tingkat  desa  akan  signifikansi  partisipasi  mereka  dalam mendukung program pembangunan (Rohman et al., 2016; Hardianti, 2017) .
Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  Desa  antara  lain yaitu  terbatasnya  akses  ke  wilayah  tertentu  dan  sumber  daya  yang  tidak  memadai  sehingga pelaksanaan pembangunan tidak optimal. Sebaliknya, faktor-faktor yang membantu kemajuan termasuk  peluang  untuk  keterlibatan  masyarakat  yang  aktif  dan  dukungan  finansial  dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, maka pembangunan akan berjalan seperti yang diinginkan (Sasmito, 2017). Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa masih kurang karena  sebagian  warga  belum  hadir  pada  acara  tersebut,  salah  satunya  karena  mereka  tidak percaya pada pemerintah desa untuk mengambil keputusan dan juga kurang memberikan usulan untuk  menjadi  program  prioritas.  (Muda  &  Batubara,  2021).  Adapun  Faktor-faktor  yang memengaruhi  keterlibatan  masyarakat  dalam  musrenbang  desa  mencakup  faktor  internal, seperti  tingkat  kesadaran,  pendidikan,  pekerjaan,  dan  pendapatan  warga  yang  rendah.  Di samping itu, ada juga faktor eksternal, seperti peran pemerintah  desa yang kurang dalam hal sosialisasi  dan  ketersediaan  fasilitas  serta  infrastruktur  yang  diperlukan.  Oleh  karena  itu,

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan sebelumnya, sehingga penulis menyoroti  tentang  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  yang  tidak  sesuai  dengan  keinginan masyarakat. Di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo masyarakat ingin diutamakan  pembangunan  pada  sungai  yang  melintasi  desa  tersebut,  karena  kondisi  saat  ini sungai sering kali mampet akibat pendangkalan dan juga banyaknya sampah yang berserakan di dalam aliran sungai.
Dari  hasil  observasi  lapangan  ditemukan  masalah  utama  dalam  Perencanaan Pembangunan  Infrastruktur  di  Desa  Kalidawir,  yaitu  ketidaksesuaian  antara  rancangan pembangunan dengan desain pembangunan, dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga dalam perencanaan pembangunan tidak berjalan dengan maksimal. Pembangunan infrastruktur belum  berjalan  dengan  maksimal,  dikarenakan  kurangnya  pendanaan,  pengawasan,  dan partisipasi  masyarakat.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  dibuat  untuk  mengetahui  tahapan perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Sesuai  dengan pandangan  Sugiyono  (2016),  metode  deskriptif  kualitatif  merujuk  pada  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme  dan  digunakan  untuk  menyelidiki  situasi  alamiah objek penelitian (berbeda dari eksperimen). Dalam metode  ini, peneliti berperan sebagai alat utama,  data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  triangulasi,  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif,  dan  fokusnya  adalah  pemahaman  makna  daripada  generalisasi.  Penelitian deskriptif  kualitatif  bertujuan  untuk  menguraikan,  menjelaskan,  dan  melukiskan  secara  rinci masalah  yang  sedang  diteliti  dengan  memahami  individu,  kelompok,  atau  peristiwa  sebaik mungkin.  Metode  ini  digunakan  untuk  mengulas  secara  menyeluruh  proses  perencanaan pembangunan  infrastruktur  Desa.Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Desa  Kalidawir,  Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
Sumber data yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti adalah instrumen  utama,  dan  wawancara  serta  pencatatan  lapangan  digunakan  sebagai  metode pengumpulan data. Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi verbal dengan kata- kata  atau  kalimat.  Pemilihan  informan  merupakan  aspek  kunci  dalam  penelitian  ini,  karena pemilihan  yang  tepat  akan  menghasilkan  data  yang  optimal.  Metode  purposive  sampling digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan, dan informan mencakup berbagai pihak seperti BPD, Kades, Sekdes, Kaur Perencanaan, Kasun, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Keabsahan  data  dijamin  melalui  teknik  triangulasi.  Analisis  data  dilakukan  melalui  tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN DISKUSI
Menurut  pandangan  Katz  dan  Tjokrowinoto  (1993),  konsep  pembangunan  adalah perubahan situasi dari suatu keadaan nasional yang satu menuju keadaan lain yang dianggap lebih positif.  Dengan  demikian,  Dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  Kalidawir untuk periode 2021-2027 telah dirumuskan sebagai panduan resmi bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, seluruh komponen  masyarakat,  serta  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pembangunan  desa. Dokumen  RPJM  Desa  juga  berfungsi  sebagai  pedoman  untuk  menentukan  program  kegiatan pembangunan  di  Desa  Kalidawir,  yang  menjadi  topik  utama  dalam  forum  musyawarah perencanaan pembangunan berjenjang.
Dalam  isi  dokumen  RPJM  Desa  ini,  mencakup  semua  rencana  program  kegiatan  yang bersumber  dari  berbagai  sumber  pembiayaan,  seperti  ADD,  BHP,  DD,  BKK,  unit  anggaran  dari tingkat  di  atasnya,  dan  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  kepentingan  dalam  pembangunan. Pembangunan  ini  memiliki  potensi  untuk  mengurangi  kesenjangan  sosial  dan  memerangi
kemiskinan secara menyeluruh, dan juga mewakili langkah berkelanjutan dalam mengembangkan sebuah kerangka kerja otonomi daerah yang baru, dengan semangat inklusi masyarakat sebagai fokus utama. Penting untuk mencermati bahwa kualitas otonomi daerah akan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua aspirasi masyarakat diperhitungkan sejak tahap perencanaan awal (Abe, 2005).
RPJM  Desa  Kalidawir  tahun  2021-2027  dibuat  dengan  maksud  untuk  merancang perencanaan  Desa  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  masyarakat,  menggugah  rasa kepemilikan  dan  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  program  pembangunan  Desa,  menjaga serta  memajukan  hasil-hasil  pembangunan  di  Desa,  serta  memperkuat  partisipasi  masyarakat dalam proses pembangunan Desa.

## Tahapan Penyusunan RPJM Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
Gambar.1 Skema Tahapan Penyusunan RPJM Desa Sumber: Dokumen RPJM Desa Kalidawir Tahun 2021-2027
RPJM Desa Kalidawir disusun berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, berikut merupakan tahapan penyusunan RPJM Des :

## Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa
Menurut Abe (2002), kata "perencanaan" berasal dari kata "rencana," yang dapat diartikan sebagai  sebuah  skema  atau  kerangka  kerja  untuk  suatu  tindakan.  Dalam  pengertian  yang sederhana  ini,  terdapat  beberapa  komponen  penting,  yaitu  tujuan  (apa  yang  ingin  dicapai), kegiatan (tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut), dan waktu (kapan kegiatan tersebut  akan  dilaksanakan).  Proses  perencanaan  pembangunan  Desa  Kalidawir,  khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dimulai dengan pelaksanaan musyawarah Desa. Musyawarah ini dikoordinasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan dukungan dari pemerintah Desa Kalidawir di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Selama  rangkaian  acara  ini,  terjadi  peninjauan  ulang  terhadap  visi  dan  misi  yang  telah dipersembahkan oleh Kepala Desa Kalidawir.Visi dan misi ini akan menjadi pedoman Desa untuk 6 tahun ke depan, dan juga akan digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan utama dari BPD dalam memperkuat visi dan misi Kepala Desa.
Musyawarah desa juga berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat yang  kemudian  dijadikan  bagian  dari  rencana  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Desa  Kalidawir.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan pembangunan  akan  menjadi  lebih  terarah  agar  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam rangka  pelaksanaan  Musyawarah  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  semua komponen  masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam  pengawasan  dan  evaluasi  rencana pembangunan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
menjadi  kerangka  dasar  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa,  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  musyawarah  desa  menjadi  unsur  kunci  untuk  menentukan  kesuksesan  suatu program. Oleh karena itu, pelaksanaan musyawarah desa tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan aktif  masyarakat.  Namun,  di  Desa  Kalidawir,  masih  terdapat  kendala  dalam  memperoleh partisipasi maksimal dari masyarakat dalam acara tersebut.

## Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa
Setelah melewati tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Kalidawir di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, melalui Kepala Desa, membentuk tim penyusun  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Desa.  Kepala  Desa menunjuk ketua tim penyusun dan memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota tim penyusun lain yang akan membantu  dalam penyusunan dokumen RPJM Desa Kalidawir. Oleh karena itu, proses  ini  menjadi  sangat  vital  dalam  memastikan  kualitas  dari  dokumen  RPJM  Desa.  Tim penyusun RPJM harus memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan visi dan misi Kepala Desa selama  6  tahun  ke  depan.  Hasil  dari  tahap  ini  adalah  Surat  Keputusan  (SK)  dari  Kepala  Desa mengenai  kelompok  kerja  (Tim)  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  yang  bertugas  untuk memfasilitasi dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa. Setelah mendapatkan pembekalan  yang  diperlukan,  Tim  penyusun  Perencanaan  Pembangunan  Desa  siap  untuk menjalankan tugasnya (Andi Ariadi, 2019).

## Penyesuaian Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Tahap  penyesuaian  sistem  pembangunan  daerah  yang  mengalokasikan  arah  strategi pembangunan  pemerintah  pusat  adalah  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan  menyeluruh dalam komponen sistem. Semua tujuan kebijakan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  dan  pemerintah  desa  harus  berkolaborasi  dan  berkelanjutan.  Arah kebijakan ini disesuaikan untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat desa sejalan dengan visi  pembangunan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Ini  dilakukan  untuk mengharmonisasikan  arah  pembangunan  yang  tercantum  dalam  dokumen  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dengan inisiatif pembangunan yang dilaksanakan oleh  Desa  Kalidawir, serta  kebijakan yang dikeluarkan oleh  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah.  Alasannya,  RPJM  Desa  adalah  dokumen  perencanaan  yang  harus  terintegrasi  dengan perencanaan pembangunan yang diatur oleh pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

## Pengkajian Keadaan Desa
Tim penyusunan RPJM Desa yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Desa Kalidawir dapat melakukan kerjanya bersama dengan kelompok-kelompok yang berada di wilayah Dusun, RT/RW yang ada di Desa Kalidawir. Tim penyusun kemudian melakukan kegiatan survey untuk mengkaji keadaan Desa agar dokumen yang disusun sesuai dengan keadaan atau fakta di lapangan, baik permasalahan yang ada ataupun potensi Desa yang dimiliki masyarakat, sehingga nantinya pada saat melakukan penyusunan RPJM Desa sudah mencakup segala permasalahan maupun potensi yang dimiliki Desa Kalidawir.
Kegiatan Pengkajian situasi dan kondisi Desa dapat berlangsung efektif dengan melakukan identifikasi  dan  analisis  kondisi  Desa.  Seorang  fasilitator  tidak  boleh  bekerja  sendirian  dalam proses ini, tetapi harus melibatkan berbagai tokoh di Desa, termasuk Kepala Desa, perangkat Desa, tokoh  masyarakat,  dan  seluruh  elemen  masyarakat  Desa  (Andi  Ariadi,  2019).  Selanjutnya,  tim penyusun  RPJM  Desa  akan  menjalankan  tugas  penyesuaian  data  Desa  dengan  mengumpulkan informasi dari profil Desa dan juga mengambil data dari sumber seperti Sistem Informasi Desa (SID)  dan  Indeks  Desa  Membangun  (IDM),  yang  nantinya  akan  diintegrasikan  dengan  kondisi terkini Desa. Proses ini memiliki peran sangat penting dalam tahap pengkajian situasi Desa yang akan digunakan sebagai panduan bersama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes).

## Pemetaan dan Pengembangan Aset, Potensi Desa
Dalam  upaya  menyusun  dokumen  RPJM  Desa  tahun  2021-2027,  tim  penyusunan melaksankan pemetaan  tujuan pembangunan Desa baik di wilayah  Dusun, RT/RW agar sesuai
dengan  kondisi  atau  keadaan  wilayah  dengan  harapan  Pemerintah  Desa  beserta  seluruh masyarakat  dapat  mengembangkan  tujuan  pembangunan  untuk  kesejahteraan  warga  Desa Kalidawir.  Kegaiatan  ini  juga  bertujuan  untuk  menggali  gagasan  masyarakat  untuk  digunakan sebagai  pemetaan  pembangunan.  Menggali  konsep  pendampingan  kajian  ikatan  masyarakat dengan lembaga di dalam desa (BUMDes, LPMD, dll) maupun lembaga di luar desa yang memiliki keterkaitan dengan desa (Puskesmas, KUD, dll). Tujuan dan manfaat lembaga-lembaga ini adalah untuk menemukan keterkaitan antara lembaga-lembaga yang ada dengan masyarakat. Pengkajian keadaan  desa  di  Desa  Kalidawir  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum dalam Pasal 12 Permendagri No 114 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa perbedaan yang muncul dalam beberapa situasi, salah satunya adalah bahwa pengkajian keadaan Desa di Desa Kalidawir dilakukan melalui Musyawarah Dusun yang diselenggarakan dalam waktu yang berbeda, dan tidak secara bersamaan.

## Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Pasal 23 dari Permendagri No 114 Tahun 2014 menggambarkan proses penyusunan RPJM Desa sebagai berikut: (1) Tim yang bertugas merancang RPJM Desa akan menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil pertemuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22; (2) Rancangan RPJM Desa yang telah dibuat sebagaimana disebutkan dalam langkah (1) akan diformat khusus untuk  rancangan  RPJM  Desa;  (3)  Tim  penyusun  RPJM  Desa  akan  mencatat  hasil  penyusunan rancangan RPJM Desa dalam berita acara dan melampirkan dokumen rancangan RPJM Desa; (4) Berita acara yang telah dibuat seperti dalam langkah (3) akan diserahkan kepada Kepala Desa.
Di Desa Kalidawir, tim penyusun RPJM Desa, yang dipimpin oleh Kaur Perencanaan Desa Kalidawir, memiliki  tanggung jawab untuk menyusun rancangan  awal RPJM  Desa.  Langkah  ini merupakan  kelanjutan  dari  musyawarah  yang  telah  diadakan  oleh  BPD  sebelumnya.  Setelah melewati tahap pengkajian keadaan Desa (PKD) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kalidawir bersama BPD, yang dimulai pada tahun 2021 dan tertuang dalam dokumen RPJM Desa. Visi dan misi Desa, serta gagasan dan usulan dari masyarakat Desa Kalidawir dalam lima bidang kegiatan (pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana alam) menjadi fokus yang akan direalisasikan secara bertahap dalam waktu  6  tahun.  Proses  ini  dijalankan  dengan  terstruktur,  membahas  dari  PKD  hingga  rencana kegiatan prioritas dan pelaksanaannya oleh Pemerintah Desa, komponen masyarakat, dan pihak ketiga.

## Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang Membahas Rancangan RPJM Desa
Dalam  tahap  konsultasi  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  draf  dokumen  RPJM  Desa diperbincangkan oleh tim penyusun, pemerintah desa, BPD, serta semua instansi terkait bersama masyarakat Desa Kalidawir. Maksudnya adalah untuk menentukan urutan prioritas program dan inisiatif  di  dalam  lima  bidang  kegiatan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Penentuan  ini didasarkan  pada  potensi  dan  tantangan  yang  ada  di  desa,  disertai  dengan  evaluasi  terhadap kondisi desa yang mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di Desa Kalidawir. Setelah itu, tim penyusun RPJM Desa akan merakit dokumen RPJM Desa 2021-2027. Kolaborasi ini bertujuan agar aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan melalui usulan masyarakat dapat dimasukkan secara menyeluruh ke dalam rancangan RPJM Desa.
Setelah kesepakatan dari semua peserta musyawarah mengenai Rancangan RPJM Desa, Kepala Desa bersama BPD akan mengesahkannya melalui Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini bertujuan untuk menentukan program- program  yang  akan  mendapatkan  pendanaan  dari  APB  Desa,  swadaya  masyarakat,  dan pendapatan dari anggaran belanja daerah. Dalam praktiknya, program-program yang berasal dari kabupaten dan masuk ke desa akan dibiayai oleh APBD, sementara program yang diajukan oleh masyarakat akan dibiayai oleh APB Desa. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kalidawir ini dilakukan  dan diselenggarakan oleh  Pemerintah Desa  Kalidawir dan  BPD   sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang mekanisme penyusunan RPJM Desa.

## Musyawarah Desa untuk Membahas dan Menyepakati RPJM Desa

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
Proses penyusunan dokumen  RPJM  Desa  oleh  tim  penyusun  telah  dilaksanakan secara bertahap. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah Desa yang digelar untuk membahas  dan  menyetujui  rancangan  RPJM  Desa.  Tujuannya  adalah  agar  semua  usulan  dan rencana  kegiatan  pembangunan  yang  telah  diajukan  dan  terdokumentasikan  dalam  dokumen RPJM Desa dapat diwujudkan sepenuhnya, sehingga aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Dengan pembuatan dokumen RPJM Desa oleh tim penyusun, terbentuklah dasar hukum yang mengikat melalui Peraturan Desa yang mengatur RPJM Desa. Proses penyusunan Peraturan Desa ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalidawir bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada  saat  penandatanganan  berita  acara  kesepakatan.  Proses  pelaksanaan  Musyawarah  Desa untuk menyetujui dokumen RPJM Desa Kalidawir ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan RPJM Desa.

## Sosialisasi RPJM Desa
Sosialisasi  program  RPJM  Desa  dimaksudkan  untuk  menyusun  jadwal  kegiatan  enam tahun  ke  depan  berdasarkan  visi  dan  misi  yang  dikembangkan  melalui  rapat  perencanaan kolaboratif  dengan  masyarakat.  Upaya  penyebarluasan  informasi  mengenai  RPJM  Desa  juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Dokumen RPJM Desa telah berhasil diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa mengenai RPJM Desa Tahun 2021-2027,  dan  pemerintah  desa  bertanggung  jawab  dalam  melakukan  sosialisasi  terkait dokumen  ini.  Dokumen  tersebut  diperkenalkan  kepada  masyarakat  Desa  Kalidawir  melalui pertemuan Desa, rapat tingkat RT, pengumuman di papan informasi desa, serta platform media sosial Desa, guna memastikan bahwa arah pembangunan Desa selama 6 tahun mendatang sejalan dengan  isi  dokumen  RPJM  Desa  yang  ada.  Sosialisasi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menjalankan prinsip transparansi Pemerintah Desa terkait dengan proses penyusunan RPJM Desa dan  hasilnya,  sehingga  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  secara  umum  untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJM Desa tersebut.
Untuk meningkatkan kesadaran penduduk desa tentang pentingnya upaya pembangunan sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kondisi  sosial  dan  ekonomi,  serta  untuk  mendorong partisipasi  penduduk  desa  dalam  proses  pembangunan  sangat  terkait  dengan  kemampuan pemimpin  desa,  terutama  peran  Kepala  Desa  (Sarah  Simbolon  dkk  2021).  Pemerintah  Desa Kalidawir  telah  melakukan  upaya  yang  maksimal  dalam  kegiatan  sosialisasi  terkait  Dokumen RPJM  Desa  untuk  menjaga  transparansi.  Meskipun  demikian,  tingkat  minat  masyarakat  Desa Kalidawir  terhadap  informasi  mengenai  proyek  pembangunan  yang  akan  dijalankan  oleh pemerintah Desa masih kurang. Setelah semua tahapan penyusunan dan pengesahan RPJM Desa selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yakni Menyusun RKP Desa atau bisa juga  disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa tahunan  yang disusun untuk  kegiatan  per  1 tahun.

## Penyusunan RKP Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
Rencana  Kerja  Pemerintahan  Desa  (RKP  Desa),  juga  dikenal  sebagai  Rencana Pembangunan Desa Tahunan, merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan perincian rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku  untuk  satu  tahun.  Dokumen  ini  mencakup  program-program  inisiatif  yang  diberikan prioritas serta alokasi keuangan yang diperuntukkan bagi pembangunan desa. Inisiatif tersebut dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  yang  langsung  dijalankan  oleh  pemerintah  Desa  dan  yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Selanjutnya,  RKP  Desa  ini  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  penyusunan  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pemerintah desa untuk berperan  aktif  dan mengenalkan perubahan mendasar  dalam  pendekatan  pemerintahan,  yaitu
dari sentralisasi menuju desentralisasi. Dengan demikian, pemerintah desa diberdayakan untuk memanfaatkan kondisi lokal, sumber daya manusia, sumber daya alam, serta potensi pendapatan yang ada untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif.
Penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  di  Desa  Kalidawir  memiliki tujuan  sebagai  pedoman  dalam  merancang  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa (RAPBDes). Kolaboratif dilakukan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, RKP Desa juga bertujuan merumuskan prioritas pembangunan Desa dalam jangka waktu satu tahun, merencanakan  kegiatan  di  bidang  pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. RKP Desa mencakup prioritas program dan kegiatan yang didanai melalui Pagu Indikatif Desa, Pendapatan Asli Desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pihak ketiga, dan bantuan dari pemerintah daerah. Proses penyusunan RKP Desa Kalidawir didasarkan pada penjaringan aspirasi yang dirumuskan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan,  mulai  dari  Musyawarah  Dusun,  Musyawarah  Desa,  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Desa  (Musrengbangdes),  serta  mempertimbangkan  hasil  evaluasi  pelaksanaan pembangunan  tahun  sebelumnya  dan  sinkronisasi  dengan  Prioritas  Pembangunan  Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu, Penyusunan RKP Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang  panduan pembangunan  Desa.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  RKP  Desa  harus  digunakan  sebagai  panduan dalam penyusunan RAPB Desa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. RKP Desa berperan  sebagai  dokumen  perencanaan  operasional  tahunan  yang  menjadi  acuan  dalam penyusunan RAPB Desa. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan Musyawarah Desa, partisipasi masyarakat masih kurang karena acara dilaksanakan pada siang hari, yang membuat sebagian warga yang masih bekerja tidak dapat mengikuti kegiatan musyawarah desa dengan sepenuhnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  terdapat  beberapa aspek  kunci yang  dapat  diambil  sebagai  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  perencanaan pembangunan  Desa  Kalidawir,  Kecamatan  Tanggulangin,  Kabupaten  Sidoarjo,  yaitu  sebagai berikut: Pertama, penyusunan dokumen RPJM Desa di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten  Sidoarjo,  mengikuti  Pedoman  Pembangunan  Desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Proses ini mencakup berbagai tahap, seperti pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, penyesuaian dengan kebijakan perencanaan kabupaten/kota, analisis keadaan  desa,  pemetaan  aset  desa,  penyusunan  rancangan  pembangunan  desa  melalui musyawarah,  penyusunan  Rancangan  RPJM  Desa,  rencana  pembangunan  desa  melalui musrenbang,  serta  penetapan  dan  sosialisasi  dokumen  RPJM  Desa.  Meskipun  sebagian  besar tahapan  ini  berjalan  lancar,  terdapat  keterbatasan  dalam  partisipasi  masyarakat,  yang menyebabkan beberapa gagasan atau aspirasi warga tidak termasuk dalam RPJM Desa. Kedua, rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan dengan rentang waktu 6 tahun yang berisi strategi, kebijakan pembangunan Desa, penggunaan keuangan Desa, dan program prioritas untuk wilayah Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. RPJM Desa dibuat sebagai panduan bagi pemerintah desa, lembaga desa, dan tingkat di atasnya untuk mengelola potensi dan mengatasi masalah yang ada di Desa. Ketiga, RPJM Desa yang telah selesai disusun dan disetujui akan dijelaskan secara lebih rinci dalam dokumen yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RKP Desa juga mencakup perencanaan anggaran pembangunan  Desa  dan  dimasukkan  ke  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB Desa).  Dokumen-dokumen  ini,  RKP  Desa  dan  APB  Desa,  merupakan  hasil  dari  musyawarah tahunan  yang  melibatkan  Pemerintah  Desa  Kalidawir,  BPD,  dan  partisipasi  masyarakat  Desa. Keempat, Perencanan pembangunan Desa yang dilaksanakan dengan prinsip sekaligus juga syarat, yakni sebagai berikut: Transparan, Terbuka, Partisipasi masyarakat, Berpihak kepada Masyarakat, Akuntabel, Selektif, Efektif dan Efisien.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023

## REFERENSI
Azizah,  R.  N.  (2017).  Strategi  Optimalisasi  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  Melalui  Program Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  pada  Desa  Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral  dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
Bahri,  S.  (2019).  Akuntabilitas  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Desa  (DD)  di  Desa  Karamaian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
Candra,  N.  A.,  &  Triyono,  A.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat melalui Program Desa Vokasi di Desa Wisata Batik Girilayu Kecamatan Matesih Karanganyar (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Hardianti, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). Katalogis, 5(1).Nurdiaman, Miman, Ade Purnawan, Regina Fia, and Lestari Sudirman. n.d. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sukatani Kabupaten GaruT . Hendrawati,  E.,  &  Pramudianti,  M.  (2020).  Partisipasi,  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Perencanaan  Dan  Penganggaran  Dana  Desa.  Jurnal  Riset  Akuntansi  Kontemporer,  12(2), 100-108.
Kurniawan, K. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di indonesia. In Forum Ekonomi (Vol. 23, No. 3, pp. 513-522).Stia, Andi Ariadi, Al Gazali, and Barru Abstrak. 2019. Perencanaan Pembangunan Desa. Vol. 2.
Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD)  Desa  Marga  Ayu  Kecamatan  Margasari  Kabupaten  Tegal  Tahun  2017.  Jurnal Mahasiswa Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Muda,  I.,  &  Batubara,  B.  M.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Desa.  Strukturasi:  Jurnal  Ilmiah  Magister  Administrasi  Publik,  3(2),  192- 200.Diterima: 11 Juli 3(2):192 – 200. doi: 10.31289/strukturasi.v3i2.749. Octavina, L. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Sbi Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Infrastruktur di Bursa Efek Indonesia. Journal Economy.
Rohman,  F.,  Ghofar,  A.,  &  Saputra,  S. W.  (2016).  Partisipasi masyarakat dalam  pengembangan kawasan ekowisata di desa Bedono kecamatan Sayung kabupaten Demak. Management of Aquatic  Resources  Journal  (MAQUARES),  5(2),  61-69.  umegang,  G.,  Kaawoan,  J.  E.,  & Sumampow,  I.  (2021).  Efektivitas  Musrembang  Dalam  Perencanaan  Pembangunan Infrastuktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. Governance, 1(2). Sasmito, C. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 6(3).
Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah  desa dalam pembangunan infrastruktur. Jurnal  Kewarganegaraan, 5(2), 295- 302.
Sutisna,  A. (2017). Memilih  Gubernur,  Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral  dan Pilgub 2017 di Tanah Jawara. Deepublish.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa