## KAJIAN KRITIS: PENGARUH CAPAIAN PENDIDIKAN PNS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI 1

## Chandra Utama
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

## Abstract
This  paper  is  a critical  review of  a research  conducted by Arezki & Quintyn (2013) in  the  Finance & Development, IMF.  Their  research is important because it is a pioneer research linking educational attainment by  the civil  servants to  the  effectiveness of  government that  affects economic growth.  The  research  found  the  quality  of  education  of  civil servant  is  associated  with  higher  state  governing  capacity,  resulting  in better  decision,  and  ultimately  better  development  outcome. As  a preliminary study, it provides new insights on the importance of improving the quality of civil servants. In the methodology, this study also presents more  appropriate  technique  for  measuring  the  quality  of  education.  It used  as  weights  a  countrywide  academic  ranking  from  university  where civil  servants  obtain  their  degree  as  proxy  of  quality  of  education.  This technique is better than computing a weighted average of officials’ years of  education.  On  the  other  side,  the  research  also  have weaknesses, especially  in  the  data  and  the  statistical  methodology.  The  data  comes from the IMF training applicants' CV and all of them work in central banks and  ministries  of  economy  and  finance. Consequently, the  data  can not represent the entire civil servants in 178 countries studied. The following weakness is the use of correlation methods to see causality. This paper also shows that based  on the  data of  civil  servants in Indonesia,  it is difficult to conclude these findings can be applied in Indonesia.
Keywords : education, civil servant, development.

## 1. Pendahuluan
Tulisan  ini  disusun  sebagai  kajian  kritis  terhadap  penelitian  Arezki  & Quintyn  (2013)  dalam  jurnal Finance  &  Development yang  diterbitkan oleh  IMF.  Penelitian  mereka  menghubungkan  pencapaian  pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) dengan pertumbuhan ekonomi dan efektifitas pemerintahan. Penelitian lain dalam bidang ini biasanya menghubungkan tingkat  pendidikan  seluruh  populasi  dalam  negara  dengan  variabel pembangunan  sehingga  penelitian  mereka  dapat  dikatakan  sebagai pioneer dalam  bidang  ini.  Sebelum  membahas  lebih  lanjut  mengenai penelitian  Arezki  &  Quintyn  (2013)  ada  baiknya  dibahas  terlebih  dahulu dasar pemikiran yang menurut saya melatarbelakangi penelitian mereka.
Penelitian  Arezki  &  Quintyn  (2013)  menurut  saya  didasari  pada perubahan  cara  pembangunan  yang  memperhatikan  peran  penting sumberdaya  manusia.  Menurut  Lin  (2010),  untuk  menjamin  terjadinya sustainable development dalam pembangunan negara sedang
berkembang  ( developing  countries )  dibutuhkan  perubahan  cara  berfikir dalam  pembangunan.  Dalam  artikelnya , Lin  menyampaikan  perlunya perubahan  dari old  structural  economics menjadi new  structural economics. Pengembangan  sumberdaya  manusia,  salah  satu  hal  yang tidak  banyak  dibahas  oleh old  structure ,  justru  dalam new  structure dianggap  sangat  penting.  Pengembangan  sumberdaya  manusia meningkatkan faktor endowment negara yang penting dalam pembangunan. Lin menyampaikan, selama abad sembilan belas dan dua puluh  peningkatan  pendidikan  yang  menyebabkan  perkembangan  pesat ilmu  pengetahuan  dan  teknik  menyebabkan  produktifitas  tenaga  kerja dan faktor produksi lainnya naik.
Becker  (1975)  dan  Jones  &  Romer  (2009)    menyatakan, pendidikan,  pelatihan,  dan  kesehatan  yang  merupakan  investasi  paling penting  dalam  sumberdaya  manusia  dan  merupakan  kekuatan  yang mengarahkan  paling  penting  ( most  important  driving  forces )  dalam pembangunan  ekonomi.  Menurut  Arezki  &  Quintyn  (2013),  terdapat  3 jalaur  teoritis  bagaimana  pendidikan  menyebabkan  pertumbuhan ekonomi.  Pertama,  pendidikan  meningkatkan  produktifitas  tenaga  kerja yang  selanjutnya  menaikkan  output.  Kedua,  pendidikan  menciptakan inovasi  teknologi  yang  memperbaiki  input,  memperbaiki  proses,  dan produk  yang  lebih  baik.  Terakhir,  pendidikan  memfasilitasi  penyebaran ilmu  pengetahuan  dan  pengadopsian  teknologi  yang  juga  menyababkan pertumbuhan ekonomi.
Barro  &  Lee  (2010)  menggunakan  data pencapaian  sekolah ( schooling ) dari 146 negara dari periode 1950 sampai 2010 menunjukkan peningkatan  pencapaian  sekolah  di  berbagai  negara.  Menurut  Barro  & Lee,  pada  tahun  2010  terjadi  peningkatan  rata-rata  pencapaian  sekolah di  negara-negara  berpendapatan  tinggi  ( high  income  countries )  dan negara-negara  berpendapatan  rendah  ( low-income countries)  berturut- turut  dari  6,2  dan  2,1  tahun  pada  1950  menjadi  11  dan  7,2  tahun  pada 2010. Mereka juga menemukan bahwa pencapaian sekolah memiliki efek positif terhadap output.
Arezki, et  al. (2012b)  dan  Arezki  &  Quintyn  (2013) menyampaikan pandangan baru mengenai kaitan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka, dihampir seluruh perekonomian,  negara  memegang  peranan  penting  dalam  pengambilan keputusan  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Kemampuan negara  untuk  memimpin  dengan  pintar  dan  jujur  sangat  krusial  dalam pembangunan.  Kemampuan  ini  terkait  dengan  pendidikan  yang  dimiliki oleh pemimpin.
Baik  Arezki, et  al. (2012b)  dan  Arezki  &  Quintyn  (2013)  memfokuskan penelitiannya  kualitas  pendidikan  pegawai  negeri  sipil  (PNS).  Menurut mereka, peran PNS penting karena mempengaruhi disain kebijakan dan implementasi  kebijakan  sehari-hari.  Mereka  menemukan  semakin  tinggi tingkat  pendidikan  yang  dicapai  pegawai negeri  maka  kapasitas
pemerintah  menjadi  semakin  besar  dan  akan  menghasilkan  keputusan serta hasil pembangunan yang lebih baik.
Karena  penelitian  Arezki, et  al. (2012b)  dalam IMF  Working Paper juga  sangat  terkait  maka  kajian  ini  juga  sangat  dipengaruhi olehnya.  Dalam  Tulisan  ini  akan  dikaji  secara  kritis  data,  metode  yang digunakan,  dan  kesimpulan  dari  penelitian  Arezki  &  Quintyn  (2013). Selanjutnya  disampaikan  saran  untuk  meningkatkan  kualitas  penelitian tersebut. Setelah itu dibahas apakah penelitian mereka dapat diterapkan di Indonesia. Pada bagian akhir tulisan disampaikan kesimpulan.

## 2. Hubungan  Penelitian  Arezki & Quintyn (2013) Dengan Penelitian Sebelumnya
Penelitian  yang  dipublikasikan  Arezki  &  Quintyn  (2013)  dalam  jurnal Finance & Development yang dipublikasikan IMF mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penelitian yang dilakukan Arezki, et al. (2012b) dalam IMF  Working  Paper .  Baik  data,  metode yang digunakan, maupun kesimpulan  yang  diperoleh  sama.  Yang  membedakan  adalah  artikel dalam  jurnal Finance  &  Development ditulis  oleh  2  penulis  sedangkan dalam IMF Working Paper ditulis oleh 4 penulis (Arsky, Lui, Quintyn, dan Tosconi).  Perbedaan  lainnya,  dalam  artikel  Arezki  &  Quintyn  (2013) hanya  disampaikan  sebagian  temuan  yang  diperoleh  pada  penelitian Arezki, et al. (2012b).
Menurut  Arezki  &  Quintyn  (2013),  penelitian  yang  dilakukan berhubungan  dengan  penelitian  mengenai  pencapaian  pendidikan  dari pemimpin dengan pertumbuhan ekonomi (Jones & Olken, 2005; Besley, et  al. ,  2011).  Jones  &  Olken  (2005)  menggunakan  instrument  unik berdasarkan  meninggalnya  pemimpin  saat  menjabat  menunjukkan ternyata  pemimpin  berhubungan  dengan  pertumbuhan  ekonomi. Sedangkan  Besley, et  al. (2011)  menunjukkan  bukti  empiris  bahwa pencapaian pendidikan pemimpin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam  kedua  penelitian  ini  disampaikan  bahwa  pendidikan  pemerintah, dalam  hal  ini  pemimpin  tertinggi  dalam  piramida  pemerintahan  adalah faktor  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  Arezki, et  al. (2012b) kontribusi tambahan yang dilakukan oleh penelitian yang mereka lakukan    adalah  dengan  menambah  analisis  menjadi  pencapaian pendidikan  pegawai  negeri  (PNS)  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan sehari-hari.
Arezki  &  Quintyn  (2013)  dalam  tulisannya  tidak  menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain selain yang  dilakukan  oleh  Jones  &  Olken  (2005)  dan  Besley, et  al. (2011). Sedangkan  Arezki, et  al. (2012b)  menyatakan  bahwa  penelitian  yang dilakukan  terkait  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Barro  &  Lee  (2010) yang  mengkaitkan  pencapaian  pendidikan  secara  umum  dengan pertumbuhan  ekonomi.  Barro  dan  Lee  juga  dalam  penelitiannya
menemukan  bahwa  pencapaian  sekolah  memiliki  efek  positif  terhadap output. Menurut  Arezki, et al. (2012b) kontribusi penelitiannya dibanding penelitian  sebelumnya  adalah  dengan  menyampaikan  pandangan mengenai kemungkinan pencapaian pendidikan PNS untuk menjelaskan mengapa dan kapan pemerintah tidak efektif.
Arezki, et  al. (2012b)  menyatakan  bahwa  penelitiannya  juga terkait dengan penelitian  Besley & Perrson (2006), Andrew, et al. (2012), Arezki, et  al. (2012a),    Botero, et  al. (2012),  dan  Chong, et  al. (2012). Menurut  Arezki, et  al. (2012b)  penelitian-penelitian  tersebut  merupakan komplemen dari penelitiannya karena mengevaluasi efektifitas pemerintah.  Namun  dalam  penelitian  sebelumnya,  fokus  pengamatan pada  aktifitas  pemerintah  terkait  dengan  tugas  sederhana  yang  tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi sedangkan dalam penelitian Arezki, et  al. (2012b)  yang  dilihat  adalah  efektifitas  pemerintah  dalam  level pembuatan  dan  implementasi  kebijakan  yang  membutuhkan  tingkat pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Secara  umum    kontribusi  dari  penelitian Arezki, et  al. (2012b)  adalah  mengukur state  capacity dengan  melihat dokumentasi empiris dalam human capital endowment antar negara yang akan membantu pemahaman lebih baik mengapa pemerintah bisa gagal.
3. Kajian Kritis Mengenai Data, Metode, dan Kesimpulan Penelitian
Arezki & Quintyn (2013)
a. Data yang digunakan
Dalam  penelitiannya,  Arezki  &  Quintyn  (2013) menggunakan  data 131.877  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  dari  178  negara  yang  mendaftar pelatihan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  IMF  sepanjang  1981  sampai 2011.  Data  pencapaian  pendidikan  diperoleh  dari curriculum  vitae (CV) yang  diserahkan  oleh  pendaftar.  Menurut  Arezky  &  Quintyn,  data  yang mereka  peroleh  lebih  baik  dalam  mengukur  pencapaian  pendidikan dibanding  pengukuran  yang  biasa  dilakukan  penelitian  lain  yang menggunakan tahun lamanya memperoleh pendidikan. Menurut mereka, data  yag  mereka  peroleh  dapat  mengukur  kualitas  pendidikan  yang diperoleh dari PNS berdasar tempat (negara) menyelesaikan pendidikan terakhir mereka.
Penelitian  Arezky  &  Quintyn  (2013)  menggunakan  peringkat  kualitas pendidikan  berbagai  negara  yang  dikeluarkan  oleh a  global  network university untuk  mengukur  kualitas  pendidikan.  Peringkat  didasarkan pada academic record seluruh universitas di tiap negara. Poin  penting  kedua  dari  data  yang  digunakan  dalam  penelitian Arezky  &  Quintyn  adalah  karakteristik  sampel  yang  merupakan  seluruh pendaftar  pelatihan  oleh  IMF  yang  mempunyai  rata-rata  jenjang pendidikan  tinggi.  Semua  pendaftar  juga  bekerja  di  bank  sentral  dan kementrian keuangan dan ekonomi.
Dari  data  yang  digunakan  ini  terdapat  bebapa  hal  yang  perlu dikritisi.  Pertama,  sekalipun  dengan  cara  melihat  dari  mana  asal universitas  tempat  PNS  menyelesaikan  studinya  dapat  diukur  kualitas tingkat  pendidikan,  namun  menurut  saya  metode  ini  belum  maksimal dalam  mengukur  kualitas  pendidikan.  Agar  pengukuran  lebih  baik semestinya  kualitas  pendidikan  bukan  dilihat  dari  peringkat  negara namun  peringkat  universitas  di  dunia.  Kita  ketahui  bahwa  tidak selamanya  universitas  yang  berada  di  negara  dengan  peringkat  kualitas pendidikanya tinggi merupakan universitas yang juga tinggi peringkatnya. Misalkan,  dalam  penelitian  Arezki  &  Quintyn  (2013)  dinyatakan  bahwa nilai  kualitas  pendidikan  tertinggi  diberikan  kepada  PNS  yang menamatkan pendidikannya dari Amerika Serikat, lalu Inggris, kemudian Kanada, dan seterusnya sampai peringkat 48 (terakhir) Indonesia. Disisi lain  bila  dilihat  dari  peringkat  universitas  yang  dikeluarkan  Thonson Reuter (merangking 400 universitas terbaik di dunia), sekalipun memang ada  hubungan  searah  antara  rata-rata  peringkat  universitas  dan peringkat  kualitas  pendidikan  negara  namun  jika  dilihat  universitas secara  individu  tidak  semua  universitas  Amerika, Inggris,  atau  Kanada berada  di  peringkat  atas.  Misalkan, The  University  of  Texas  at  San Antonio berada pada urutan 395 dan University of Wyoming pada urutan 400. Sedangkan PNS yang tamat dari University of Tokyo (peringkat 27) atau University of Melbourne (peringkat 28) mendapat poin lebih rendah 1 . Dari  contoh  ini dapat dilihat kemungkinan bias dalam mengukur kualitas pendidikan menggunakan data kualitas pendidikan pada tingkat negara.
Masalah  kedua  yang  harus  juga  dikritisi,  yang  juga  disadari  oleh Arezki  &  Quintyn  (2013),  adalah  mengenai  data  yang  diambil  yang berasal dari PNS yang bekerja di bank sentral atau kementrian keuangan dan  ekonomi.  Disadari  bahwa  sampel  PNS  yang  digunakan  sulit  untuk mewakili keseluruhan PNS di tiap negara.
Masalah  selanjutnya  yang  harus  juga  dikritisi  adalah  masalah kemungkinan  adanya selection  bias .  Ada  kemungkinan  besar  para pendaftar  pelatihan  IMF  sebelum  mendaftarkan  diri telah melalui seleksi yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing.
Sehingga  memang  yang  mendaftar  adalah  mereka  yang  mempunyai kualitas  pendidikan  yang  baik.  Akibatnya,  sampel  yang digunakan untuk mengukur  pencapaian  kualitas  pendidikan  tidak  dapat  mewakili  tingkat pencapaian  pendidikan  seluruh  PNS  dari  negara  bersangkutan  karena tidak ditarik secara acak.

## b. Metode pengolahan data yang dipakai
Metode yang digunakan Arezki & Quintyn (2013) dalam penelitiannya sangat  sederhana  dengan  mem- plot (atau  menunjukkan korelasi) dalam grafik  antara  data  kualitas  pendidikan  dengan  berbagai  dimensi efektifitas pemerintah (korupsi yang lebih rendah, manajeman keuangan
1 Lihat www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings
publik  yang  lebih  baik,  dan  lebih  banyak  dukungan  terhadap  pasar)  dan kualitas  pendidikan  dengan  GDP.  Penggunaan  metode  yang  sederhana ini  tentu  berisiko  menyebabkan  munculnya  bias  pada  hasil  yang diperoleh.  Ada  dua  hal  yang  perlu dikritisi  terkait  dengan  metode pengolahan  data  yang  digunakan.  Pertama,  model  korelasi  hanya menunjukkan  gerakan  bersama  antar  variabel  dan  bukan  hubungan kausalitas.  Akibatnya,  kesimpulan  yang  menyatakan  bahwa  tingkat pencapaian  pendidikan  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  atau efektifitas  pemerintah  menjadi  berlebihan.  Konsekuensi  kedua  dari metode pengolahan data adalah gerakan bersama variabel pertumbuhan GDP,  efektifitas  pemerintah,  dan  kualitas  capaian  pendidikan  yang ditangkap  justru  bukan  karena  pengaruh  variabel  kualitas  pencapaian pendidikan namun karena ada variabel lain yang mempengaruhi variabel- variabel  tersebut.  Gerakan  bersama-sama  justru  akibat  perubahan variabel  diluar  model  yang  mempengaruhi  variabel  kualitas  pencapaian pendidikan  dan  setiap  variabel  lain  dalam  model  secara independent sehingga seolah-olah gerakan bersama variabel tersebut akibat kenaikan variabel  kualitas  pencapaian  pendidikan.  Metode  korelasi  tidak  dapat menghindari kemungkinan tersebut.

## c. Kesimpulan  yang  ditarik  oleh  penelitian  Arezki  &  Quintyn (2013)
Dalam  penelitiannya,  Arezki  &  Quintyn  (2013)  menyimpulkan semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  yang  diperoleh  semakin  rendah korupsi,  lebih  tinggi  persentase  pendapatan  pajak  per  GDP,  dan  indeks sector  keuangan.  Dari  ketiga  temuan ini  hanya  hubungan  antara tingginya  tingkat  pendidikan  PNS  dan  indeks  standar  sektor  keuangan domestik  (peraturan,  pengawasan,  dan  persaingan)  yang  dinyatakan secara  statistik  berarti  ( significant ).  Penelitian  tersebut juga menemukan bahwa  negara  dengan  pertumbuhan  GDP  yang  tinggi,  diluar  negara maju, memiliki pencapaian pendidikan yang juga tinggi.
Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  tentu  menarik  dimana kualitas  pendidikan  PNS  ternyata  berhubungan  dengan  efektifitas pemerintah.  Seperti  yang  dinyatakan  pada  bagian  pendahuluan,  hasil peneitian  ini  mendukung  pendapat  Lin  (2010)  mengenai  pentingnya pendidikan dalam menjamin sustainable development dan memeperkuat penelitian Barro & Lee (2010) dalam perspektif berbeda, yaitu pendidikan PNS  yang  menjalankan  implementasi  kebijakan  pemerintah.  Penelitian Arezki  &  Quintyn  (2013)  juga  mendukung  apa  yang  ditemukan  oleh Jones  &  Olken  (2005)  dan  Besley, et  al. (2011)  yang  melihat  hubungan antara  pencapaian  pendidikan  dari  pemimpin  dengan  pertumbuhan ekonomi.  Penelitian  ini  mendukung  kesimpulan  Jones  &  Olken  (2005) dan  Besley, et  al. (2011)  karena  PNS  adalah  pihak  yang
mengimplementasikan  kebijakan  pemimpin.  Selain  itu,  tentu  saja penelitian  Arizky  &  Quintyn  (2013)  memperkaya  pemahaman  mengenai efektifitas  pemerintah  dan  menjadi  komplemen  bagi  penelitian  lain (Besley  &  Perrson  2006;  Andrew, et  al. 2012, Arezki, et  al. 2012a). Namun  perlu  diingat  juga,  seperti  telah  dibahas  diatas  terdapat kelemahan  dalam  data  dan  metode  statistik  yang  digunakan  sehingga mempengaruhi kesimpulan yang diambil. Kelemahan tersebut memberikan peluang munculnya bias pada kesimpulan.

## 4. Saran
Untuk meningkatkan kualitas penelitian Arizky & Quintyn (2013) dapat dilakukan beberapa perbaikan dalam penggunaan data dan metode yang digunakan. Poin pertama yang bisa diperbaiki berdasar kesadaran Arezki &  Quintyn  bahwa  data  yang  digunakan  memiliki  keterbatasan.  Menurut mereka jika data seluruh PNS di berbagai negara bisa digunakan, bukan hanya  pelamar  pelatihan  di  IMF  yang  hanya  bekerja  pada  bank  sentral dan  kementrian  keuangan  dan  ekonomi  maka  kesimpulan  penelitian  ini lebih  dapat  digeneralisasi.  Oleh  karena  itu  disarankan  untuk  melakukan penelitian dengan responden yang lebih representatif. Sebaiknya sampel yang  digunakan  diambil  secara random .  Saran  kedua  adalah  dalam memberikan  nilai  kualitas  pendidikan  lebih  baik  digunakan  peringkat universitas dibanding peringkat kualitas pendidikan negara.
Saran  ketiga  adalah  penggunaan  pendekatan  mikro  dibanding makro  (lihat  Cohen  &  Esterly,  2009).  Karena  data yang  dimiliki  adalah data  mikro  setiap  PNS  maka  dengan  melakukan  agregasi  tingkat pendidikan  yang  dicapai  justru  menyebabkan  banyak  sekali  informasi yang hilang. Metode yang menggunakan pendekatan makro menghilangkan  banyak  sekali  variasi data mikro yang seharusnya dapat ditangkap.  Tentu  perlu  ditemukan  juga  ukuran  efektifitas  pemerintahan dalam konteks mikro dan ukuran ekonomi yang sesuai dengan unit yang dianalisis dalam penelitian, yaitu PNS secara individu.
Saran keempat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas peneilitian tersebut adalah dengan menggunakan model pengolahan data yang  lebih  kompleks  dibanding  hanya  korelasi.  Perlu  juga  diketahui dalam  model  apakah  ada  faktor  endogen  yang  berhubungan  dengan kualitas  capaian  pendidikan  dan  juga  efektifitas  pemerintah  dan pertumbuhan  ekonomi.  Bisa  saja,  perubahan  searah  antara  kualitas capaian  pendidikan  dan  efektifitas  pemerintah  dan  pertumbuhan  GDP justru karena disebabkan variabel endogen tersebut.
Saran  terakhir,  bisa  saja  penelitian  tersebut  dilakukan  untuk  tiap individu  negara.  Pengukuran  pengaruh  tingkat  pencapaian  pendidikan PNS  terhadap  efektifitas  pemerintahan  dan pertumbuhan ekonomi antar negara  tidak  kalah  penting  untuk  diketahui  dibanding  seluruh  negara  di dunia  secara  aggregat.  Penelitian  negara  secara  individu  benar-benar
dapat  dikaitkan  langsung  dengan  kebijakan  pengembangan  PNS  di negara tersebut.

## 5. Analisis hasil penelitian dalam konteks Indonesia
Pada  tabel  1  berikut  disampaikan  jumlah  PNS  di  Indonesia berdasarkan  tingkat  pendidikannya.  Bila  dilihat,  paling  banyak  PNS berpendidikan  S1  dan  SLTA  masing-masing  30,77%  dan  36,65%. Sedangkan  PNS  yang  berpendidikan  S2  dan  S3  masih  sangat  sedikit. Hanya 3,18% dan 0,21% dari total PNS di Indonesia.
Selain  itu  juga  dari  data  BPS  diketahui  pada  tahun  2011  jumlah  PNS pusat  adalah  924.577  orang,  pemerintah  provinsi  316.005  orang  dan kabupaten kota 3.325.023 orang.
Dalam  penelitian Arizky  &  Quintyn  (2013)  data  yang  digunakan adalah data PNS yang bekerja di bank sentral dan departemen keuangan dan  ekonomi. Jumlah  pegawai  departemen  keuangan  di  Indonesia kurang lebih 62.000 orang 2 dan Bank Indonesia 5.600 orang 3 atau hanya sebesar  1,5%  dari  seluruh  PNS  di  Indonesia.  Tentu  sulit  untuk mengatakan bahwa PNS di dua lembaga ini dapat mewakili seluruh PNS yang  ada  di  Indonesia.  Sulit  untuk  mengatakan  bahwa  tingkat  kualitas pendidikan yang dicapai oleh PNS di kedua lembaga ini mewakili tingkat pencapaian  kualitas  pendidikan  seluruh  PNS  di  Indonesia.  Selain  itu, kemungkinan  seleksi  dari  pemerintah  terhadap  mereka  yang  mengikuti pelatihan  juga  bisa  memperparah  situasi  ini.  Mungkin  saja  mereka  yang
2 Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id
3 Sumber: Rakyat Merdeka Online, http://ekbis.rmol.co
mengikuti  pelatihan  juga  tidak  representatif  mewakili  PNS  di  kedua lembaga ini.
Begitu juga kesimpulan Arizky & Quintyn (2013) bahwa terdapat hubungan  antara  kualitas  pendidikan  yang  dicapai  oleh  PNS  di  BI  dan Departemen  Keuangan  dengan  pertumbuhan  GDP  dan  efektivitas pemerintahan  juga  sulit  diterima  untuk  kasus  Indonesia.  Kita  dapat  lihat bahwa PNS tersebar mulai dari PNS pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Mereka  semua  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  pemerintah sehari-hari.  Jika  dalam  sampel  mereka  tidak  terwakili  kesimpulan  yang diperoleh akan bias.

## 6. Kesimpulan
Penelitian  Arezki  &  Quintyn  (2013)  yang  memberikan  pandangan  baru mengenai peran kualitas pendidikan PNS dalam pembangunan. Semakin tinggi  tingkat  pendidikan  PNS  menyebabkan  pengelolaan  pemerintahan lebih  baik  dan  efektif.  Selanjutnya  pemerintahan  yang  lebih  efektif  akan menyebabkan  kebijakan  yang  terkait  dengan  kesejahteraan  juga  akan lebih mudah mencapai sasaran.
Namun  demikian,  agar  hasil  penelitian  tersebut  lebih  dapat merepresentasikan  kondisi  yang  sebenarnya  maka  data  dan  metode yang  digunakan  mestinya  diperbaiki.  Data  PNS  yang  digunakan semestinya  benar-benar  mewakili  seluruh  PNS  dalam suatu  negara. Selain  itu,  berdasarkan  data  yang  ada, sulit  untuk  menarik  kesimpulan bahwa  penelitian  tersebut  berlaku  di  Indonesia.  Mungkin  dibutuhkan penelitian  dengan  skala  nasional  untuk  mendapatkan  kesimpulan  lebih baik.

## Daftar Pustaka :
Andrews, Matt,  Lant  Pritchett  &  Michael  Woolcok.  2012.  Escaping Capability  Traps  through  Problem-Driven  Iterative  Adaptation (PDIA). Working Paper no. 299 , Center for Global Development, Washington DC.
Arezki,  R.,  A.  Dupuy  &  A.  Gelb.  2012a.  Resource  Windfalls,  Optimal Public  Investment  and  Redistribution:  The  Role  of  Total  Factor Productivity and Administrative Capacity. IMF Working Paper no.
12/200, International Monetary Fund: Washington DC.
Arezki,  R.,  Lui,  H.,  Quintyn,  M.,  &  Tosconi,  F.  2012b.  Education
Attainment in Public Administration Around the World: Evidence from a New Dataset. IMF Working Paper, WP/12/231.
Arezki,  R.  &  Quintyn,  M.  2013.  Degree  of  Development, Finance  &
Development, Vol.50, No.1, IMF.
Barro, R. J. & Lee, J. W. 2010. A New Dataset of Educational Attainment in the World, 1950-2010, NBER Working Paper 15902. Becker,  G.  S.  1975. Human  Capital:  A  Theoretical  and  Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 2 d ed. New York, Columbia University Press for NBER. Besley,  Timothy,  Jose  G. Montalvo  &  Marta  Reynal ‐ Querol.  2011.  Do Educated Leaders Matter?. Economic Journal , Royal Economic Society, Vol. 121(554), pp. F205–08. Besley, Timothy & Torsten Persson. 2009. The Origins of State Capacity: Property  Rights,  Taxation  and  Politics. American  Economic
Review , Vol. 99(4), pp. 1218–44.
Botero,  Juan,  Alejandro  Ponce  &  Andrei  Shleifer.  2012.  Education  and the  Quality  of  Government. NBER  Working  Papers 18119, National Bureau of Economic Research, Cambridge. Chong,  Alberto,  Rafael  La  Porta,  Florencio  Lopez-de-Silanes  & Andrei Shleifer.  2012.  Letter  Grading  Government  Efficiency. NBER Working Papers 18268, National Bureau of Economic Research, Cambridge. Cohen,  J.,  &  Easterly,  W.  2009. What  Works  in  Development?  Thinking Big and Thinking Small . Brooking Institution Press, Washington,
D.C.
Jones, B. & Olken, B. 2005. Do leaders matter? National Leadership and Growth SinceWorld War II. Quarterly Journal of Economics , pp. 835–864.
Jones,  C.  I.  &  Romer,  P.M.  2009.  The  new  Kaldor  Facts:  Ideas,
Institutions,  Population,  and Human  Capital. NBER  Working Paper Series , No. 15094.
Lin,  J.  Y.  2010.  New  Structural  Economics:  A  Framework for Rethinking Development, Policy Research Working Paper, World Bank.