Konsep dan Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia

## Rahmayandi Mulda
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, Batam Indonesia rahmayandim@yahoo.co.id

## Abstract
The government's policy on development in Indonesia is considered to be impartial in the agriculture sector, from observations, the portion of the budget each year is mostly channeled to other sectors, such as education, health, security and other routine expenditures such as salaries and operations, agriculture is considered very minimal, whereas more than half of the population in Indonesia works in the agricultural sector. The farmers are still complaining about infrastructure problems such as dams, irrigation, and farm roads. In addition, the quality of human resources working in the agricultural sector is still low, the price stability of production is uncertain so that at any time can harm the farmers, the survival of the survivors are allowed by the government when they have great service in encouraging development. The number of problems that occurred in the agricultural sector became the basis of this paper. This research is based on qualitative research, where researchers collect various data field and conduct a deep analysis of the data and on the problems that occur. The conclusion of this research  is that  government  should direct  development  in agriculture  sector so that people get  welfare  by making policies or regulations that favor the farmers  by improving the quality of human resources  in the agricultural  sector, the availability of facilities and infrastructure, the guarantee of the price of agricultural products and the guarantee of survival farmers.
Keywords: policy, government, development, agriculture

## Abstrak
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan di Indonesia dinilai belum memihak pada sektor pertanian, dari hasil pengamatan,   porsi   anggaran   tiap   tahunnya   lebih   banyak   tersalurkan   pada   sektor-sektor   yang   lain,   seperti pendidikan, kesehatan, keamanan maupun belanja rutin lainnya seperti gaji pegawai dan operasional, sedangkan untuk sektor pertanian dinilai sangat minim, padahal lebih dari setengah jumlah penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Para petani masih banyak mengeluhkan masalah infrastruktur seperti bendungan, irigasi, maupun jalan tani, selain itu kualitas sumber daya manusia yang bekerja  disektor pertanian masih rendah, stabilitas harga hasil produksi tidak menentu sehingga sewaktu-waktu dapat merugikan para petani, jaminan kelansungan hidup para petani dibiarkan begitu saja oleh pemerintah padahal mereka punya jasa besar dalam mendorong   pembangunan.   Banyaknya   masalah   yang   terjadi   disektor   pertanian   tersebut   menjadi   dasar   dari tulisan ini. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan berbagai data dilapangan dan melakukan analisis yang mendalam terhadap data-data maupun pada persoalan-persoalan yang terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah seharusnya mengarahkan pembangunan pada sektor pertanian   sehingga   masyarakat   mendapatkan   kesejahteraan   dengan   membuat   kebijakan   atau   regulasi   yang memihak   kepada   petani   dengan   cara   peningkatan   kualitas   sumber   daya   manusia   di   sektor   pertanian, ketersediaan sarana dan prasarana, jaminan harga hasil produksi pertanian dan jaminan kelangsungan hidup para petani.
Kata kunci: kebijakan, pemerintah, pembagunan, pertanian

## PENDAHULUAN
Perencanaan   pembangunan   di   Indonesia   menggariskan   bahwa   pembangunan   yang ideal adalah pembangunan berbasis kerakyatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Namun dalam realiatas pelaksanaan pembangunan masih jauh dari harapan masyarakat pada umumnya, hal ini terlihat dari gambaran kehidupan masyarakat yang masih banyak hidup ditempat-tempat yang kurang layak, banyaknya masyarakat yang mengadu nasib kenegeri orang karena kehidupan dikampung halaman mereka tak memiliki pekerjaan,   dari   data   statistik   menunjukkan   jumlah   pengangguran   masih   banyak,   dan banyaknya masyarakat mengeluhkan peranan pemerintah dalam menaggulangi kondisi sosial yang   mereka   alami   terutama   pada   persolan   lapangan   kerja,   kebutuhan   pokok   dan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang masih dianggap sangat kurang utamanya pada sektor pertanian.
Bagi   Indonesia,   apa   pun   tantangannya,   strategi   pembangunan   pertanian   dapat dikatakan berhasil apabila mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak semata berorientasi pada peningkatan produksi fisik sekian macam komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan. Kriteria keberhasilan itu seharusnya dapat diukur dari perbaikan tingkat  pendapat rumah tangga petani (dan pelaku di sektor lain), peningkatan produktivitas   tenaga   kerja,   serta   perbaikan   indikator   makro   seperti   pengurangan   angka kemiskinan dan pengangguran. (Bustanul Arifin)
Pembangunan pertanian bila dilihat dari segi potensinya adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena dari hasil pertanian manusia bisa bertahan hidup. Namun yang menjadi persoalan   yang  kita   hadapi   adalah   kurangnya   pehatian   pemerintah   baik   masalah   regulasi undang-undang agraria dan pertanahan maupun pada persoalan pengalokasian anggaran yang belum memadai, selain itu sumber daya manusia yang kurang berkualitas dalam pengelolaan tanah maupun hasil pertanian.
Penduduk Indonesia lebih dari 50 persen bekerja pada sektor pertanian tapi kehidupan para   petani   masih   hidup   dibawah   tekanan   kemiskinan,   hal   ini   menjadi   suatu   indikator penilaian bahwa pemerintah kurang memperhatikan nasib mereka.
Diskriminasi  pembangunan  di Indonesia sangat terlihat  sangat jelas, dari berbagai sektor publik, pertanian menempati posisi yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, kita lihat dari sektor alokasi anggaran bidang pertanian menempati posisi yang kurang baik. Jika   dibandingkan   dengan   sektor-sektor   lain     seperti   alokasi   anggaran   untuk  pendidikan,
kesehatan, dan pembangunan industri, dan yang paling parah adalah pengalokasian anggaran untuk sektor belanja pegawai seperti operasional dan gaji pegawai.
Realitas   sosial   sangat   memiriskan   kehidupan   para   petani   dimana   mereka   harus menuggu   musim   panen   tiba   selama   berbulan-bulan   dalam   proses   panen   mereka   harus mengorbangkan   banyak   waktu,   tenaga,   dan   materi   sehingga   mereka   bisa   memanen   hasil pertanian merekadan terkadang mereka harus menghadapi kegagalan jika musim atau hama tidak bersahabat. Lain halnya bagi sektor yang lain mereka hanya menuggu tiap bulan untuk menerima gaji dari instansi mereka, tanpa harus merasa kawatir.
Hal semacam inilah di mana petani di jadikan sebagai ”tumbal” dalam pembangunan di Indonesia. Tanpa harus memperhatikan  nasib petani  yang berada di garis kemiskinan, dimana pemberdayaan, penyuluhan dan pendampingan untuk para petani masih sangat jarang ditemui di masyarakat. Dalam melihat potret ”peran pemerintah dalam peningkatan produksi pertanian” sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dalam hal ini adalah para petani yang tinggal   di   desa–desa   yang   masih   berada   pada   garis   kemiskinan   maka   dari   itu   penulis mengcoba   mengembangkan   pokok   permasalahan   ini   lebih   jauh,   dalam   konteks   arah kebijakan pemerintah dalam membangun sektor pertanian sehingga masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan utamanya para petani mendapat perhatian dan jaminan kelangsungan hidup di masa yang akan datang.

## KERANGKA TEORI
Pemerintah   berasal   dari   kata   perintah   yang   berarti   menyuruh   melakukan   sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah, 1 Secara etimologi,  dapat diartikan sebagai “tindakan yang terus menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan mengunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang di kehendaki. 2
Defenisi  lain  mengartikan  bahwa  pemerintah  ialah  jawatan   atau  aparatur    dalam susunan   politik. 3 Pemerintah   dalam   konteks   ini   merupakan   lembaga   yang   memiliki kewenagan dalam merumuskan kebijakan dalam mengurus kesejahteraan masyarakatnya.
Salah satu yang menjadi sumber persoalan dalam tata kelola di sektor pertanian ini adalah   pemerintah   dalam   memahami   aturan   kebijakan   dari   atas   kebawah   sering  di   salah
1 Sri Soemantri Martosoewignjo, System – System Pemerintahan Negara – Negara Asean, Tarsito, Bandung, 1976 Hlm
2 Utrecht, Pengantar Dalam Hokum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1986, hlm.28
3 Muhammad Yamin,Proglamasi Dan Konstitusi, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982, hlm. 112
tafsirkan   sehingga   dalam   pelaksanaan   kebijakan   tersebut   menjadi   salah   arah pembangunannya.Seperti  halnya dalam  kasus revitalisasi  pertanian.Presiden  dalam hal ini sebagai pihak pemerintah tampak  merasa perlu menerjemahkan strategi yang masih agak abstrak tersebut menjadi langkah kebijakan yang lebih memihak kepada masyarakat bawah (grassroot).Minimal,  startegi  tersebut mampu  dimengerti  oleh  jajaran  birokrasi  dari pusat sampai   daerah   dan   dapat   dilaksanakan   di   lapangan.Agenda   aksi   revitalisasi   pertanian   ini memerlukan   koordinasi   yang   sebenarnya.Selama   ini,   masyarakat   cukup   letih   dengan buruknya koordinasi kebijakan di Indonesia, apalagi menyangkut pertanian dalam arti luas yang   tersebar   di   tiga   departemen,   yaitu   sektor   pertanian,   perkebunan,   dan   peternakan   di departemen pertanian. 4
Jika kita melihat lebih dalam akan potensi bangsa Indonesia ini dalam hal sumber daya   alamnya   khususnya   di   bidang   pertanian   maka   bangsa   ini   akan   sejahtera   tapi   hal demikian sulit tewujud bila pertanian ini tidak dikelola dengan baik. Meskipun di Indonesia dan   negara  berkembang  lainnya,   pembangunan   pertanian  tidak   sesederhana   yang  diduga. Permasalahan yang paling krusial adalah pasar dan politik sama – sama meminggirkan sektor pertanian dan sektor – sektor lain dengan basis sumber daya alam. Kebijakan ekonomi dan politik sering tidak bersahabat dengan sektor yang amat strategis ini, yang merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, yang telah menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk, menyerap   lebih   separuh   total   tenaga   kerja   bahkan   menjadi   kutub   pengaman   pada   krisis Indonesia. 5
Bagi   Bangsa   Indonesia,   pertanian   bukan   hanya   sebagai   kegiatan   bercocok   tanam untuk menghasilkan bahan pangan.Pertanian merupakan bagian dari budaya sekaligus urat nadi kehidupan sebagian besar masyarakatnya.Oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau di katakan   bahwa   maju   mundurnya   Bangsa   Indonesia   sangat   bergantung   pada   keberhasilan dalam membangun sektor pertaniannya. 6
Di  negeri  ini  ada  semacam  pen”diskriminasi”an   dalam   pelaksanaan  pembangunan yakni    dalam  sektor pertanian  di mana  sebagian  besar rakyat  yang hidup sebagai  petani kurang mendapat perhatian dari negara padahal selama ini menjadi landasan pembangunan adalah di sektor pertanian, kenyataan yang mereka hadapi yakni masih bergelut dalam dunia kemiskinan   mereka   seakan   di   jadikan   ”sapi   perah”   di   tengah   pembangunan   yang   telah berlangsung di negeri ini. Namun hal yang sebaliknya di negara – negara maju pertanian
4 Arifin B, Diagnosis Ekonomi Politik Pangan Dan Pertanian, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 23
5 Arifin B. Analisis Ekonomi Politik Pertanian Indonesia, Kompas, Jakarta, 2004. hlm 17
6 Bungaran Saragi, dalam Kaman Nainggolan, Kata Pengantar:  Pertanian Di Indonesia Kini Dan Esok, 2005Hlm. vii
mendapat   perhatian   khusus   dari   pemerintah.Seperti   halnya   di   negara   –   negara   Eropa pertaniannya telah disubsidi oleh pemerintah dengan alasan bahwa pertanian tidak dilihat dari produksi   dan   dagangannya   saja,   melainkan   dari   aspek   ketahanan   pangan,   perlindungan lingkungan   dan   pembangunan   pedesaan.   Indonesia   ada   kecendrungan   kuat   bahwa   sektor pertanian selalu di tuntut untuk menyediakan produksi dengan harga murah dan stabil untuk mengamankan   variabel-   variabel   makro. 7 Ada   berbagai   kontribusi   pertanian   dalam pembangunan ekomomi (Kuznets,1964; Todaro,2000): (1).Pertanian sebagai penyerap tenaga kerja   (2).Kontribusi   terhadap   pendapatan   (3).Kontribusi   dalam   penyediaan   pangan (4).Pertanian sebagai penyedia bahan baku (5).Kontribusi dalam bentuk capital (6).Pertanian sebagai sumber devisa.

## MOTODE PENELITIAN
Penelitian   ini   didasarkan   pada   penelitian   kualitatif,   dimana   peneliti   mengumpulkan berbagai data dilapangan dan melakukan analisis yang mendalam terhadap data-data maupun pada persoalan-persoalan yang terjadi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan   teknik   analisis   secara   deskriptif   kualitatif   yakni   data   yang   diperoleh   akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data data yang diperoleh.Serta hasil- hasil   penelitian   baik   dari   hasil   studi   lapang   maupun   studi   literatur   untuk   kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

## ARAHAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Bangsa Indonesia sangat dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah ruah mulai  dari rempah–rempah  sampai pada minyak  bumi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.Bangsa Indonesia merupakan negara agraris, hal ini dapat di lihat dari tanahnya yang subur dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dan sebagian besar masyarakatnya hidup dari hasil pertanian. Namun di balik semua itu sebagian besar masyarakatnya masih hidup   dibawah   garis   kemiskinan   dan   ironisnya   dari   masyarakat   miskin   tersebut   adalah sebagian besar para petani yang tinggal di desa.
Dari berbagai aspek permasalahan bangsa ini salah satu diantaranya  adalah persoalan pertanian.   Petani   dalam   mengelola   lahan   pertaniananya   kurang   mendapat   perhatian   yang serius dari pemerintah. Baik dalam pemberdayaan, pendampingan, maupun penyuluhan di
7 Kaman Nainggolan, Pertanian Indonesia Kini Dan Esok, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm 2
masyarakat dapat dibilang masih langka kita temui, utamanya para petani yang tinggal di desa, dan bukan hanya masalah yang disebutkan diatas mulai dari sarana sampai pada prasana yang masih sangat terbatas dalam menunjang produktifitas di sektor pertanian tersebut seperti jalanan, bendungan, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan obat–obatan masih mejadi keluhan di masyarakat pada umumnya.
Dari   permasalahan yang ada pada sektor pertanian ini jika tidak di tanggapi secara serius oleh pemerintah  maka akan menjadi masalah besar  yang akan di hadapi oleh bangsa Indonesia karena sektor pertanian menjadi ujung tombak perekonomian di Indonesia, seperti apa   yang   di   ungkapkan   oleh   mantan   Mentri   Pertanian   Anton   Apriyantono   bahwa   sektor pertanian ini bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi penduduknya tetapi juga sekitar 50 persen penduduk hidup dari hasil pertanian. hal yang harus kita sikapi secara serius jika kita ingin melihat masyarakat sejahtera. Namun hal demikian jika kita tidak indahkan maka kehidupan berbangsa kita ini akan selalu berada di garis kemiskinan.
Arah pembangunan bangsa ini akan mengalami banyak hambatan dan masalah, jika tidak   punya   program   pembangunan   yang   mantap   dan   berkarakter,   dalam   artian   bahwa pemerintah harus punya visi misi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat bangsa ini, tanpa harus menjadi bangsa pengekor kenegara lain.
Telah di jelaskan sebelumnya bahwa bangsa Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian yang mereka kelola, pertanian merupakan tulang punggung dalam pembangunan bangsa ini maka dari itu sektor pertanian ini   harus   mendapat   perhatian   lebih   serius   dari   pemerintah,   dan   jika   pemerintah   lebih terkonsentrasi  pada bidang lain  misalnya  dalam bidang jasa ataupun industri besar maka dalam melakukan proses pembangunan bangsa ini akan mengalami beberapa masalah karena arah pembangunan yang dilaksanakan kurang sejalan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada yakni suatu konsep pembangunan yang tidak sesuai dengan realitas yang ada di negeri ini.
Keseriusan pemerintah dalam membangun sektor pertanian sama halnya membangun ekonomi   dan   sumber   daya   manusia   yang   bekerja   disektor   pertanian,   lebih   dari   setengah jumlah   penduduk   Indonesia   yang   bekerja   di   sektor   pertanian,   maka   suatu   keharusan pemerintah mengarahkan kebijakan   pembangunan disektor tersebut.  Melihat dari kondisi seperti ini mengambarkan sebuah realitas bahwa sumber daya alam yang melimpah ruah bukanlah sebuah jaminan untuk bisa hidup sejahtera, namun banyak hal yang menjadi faktor untuk membangun sebuah bangsa yang maju salah satunya di antaranya yakni pemerintahan
yang kuat dan bersih dalam hal ini pemerintah memiliki kemampuan membangun visi misi yang   berorientasi   pada   rakyat   di   mana   setiap   kebijakan   betul   –   betul   memihak   kepada masyarakat.
Di  era otonomi daerah sekarang ini bangsa Indonesia dituntut untuk selalu memacu diri dalam meningkatkan kemampuannya untuk mensejahterakan rakyatnya, jika pemerintah dianggap   tidak   mampu   dalam   menjalankan   tugasnya   maka   masyarakat   akan   menuntut pemerintah karena dianggap gagal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. dalam hal ini pemerintah sebagai regulator atau pemeran penting dalam membangun   masyarakat kearah yang lebih baik, maka dari itu di tuntut untuk bekerja lebih baik dan proaktif dalam menjalankan peran dan fungsi dalam hal ini melayani masyarakat.
Dalam   program   pembangunan   nasional   sangat   penting   kirannya   memperhatikan adanya   pegembangan   sumberdaya   manusia,   guna   pencapaian   tujuan   tersebut.   Paradigma pemerintah daerah saat ini di arahkan pada undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi   dan   tugas   pembantuan,   dari   tujuan   ini   untuk   mempercepat   terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan pendampingan masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah.
Melalui pendekatan diatas dapat kita menarik kesimpulan sederhana dalam menyikapi peranan   pemerintah   dalam   pembangunan   sebagai   upaya   mensejahterakan   masyarakat terutama dalam peningkatan sumber pendapatan masyarakat desa dalam hal meningkatkan produksi pertanian, dari program ini di butuhkan pemahaman konsep dari setiap aparatur yang   terlibat   di   dalamnya   termasuk   masyarakat.Sehingga   tujuan   ynag   di   harapkan   dapat terlaksana.
Berkaitan dengan  kebijakan dalam meningkatkan produksi pertanian, dapat dilakukan dengan   melakukan   pembinaan   terhadap   pelaku   utamanya   para   petani   melalui   pemberian berbagai   pelatihan,  bimbingan,   penyuluhan  dan  pendampingan   masyarakat   dengan  tujuan meningkatkan   kompetensinya,   termasuk   didalamnya   mengembangkan   inovasi,   serta pengenalan teknologi pertanian. Perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia juga sangat penting, pemerintah harus lebih proaktif dalam mengembangkan kemampuan para petani baik dalam memahami kondisi tanah, bibit unggul, pupuk, hama, maupun teknologi pertanian, karena hampir dari semua petani yang ada di Indonesia tidak memiliki background pendidikan sarjana pertanian ataupun sekolah pertanian, mereka hanya bekerja menagandalkan pengalaman dan bekerja secara tradisional.
Kebijakan atau regulasi pemerintah juga sangat penting jika mampu mengarah pada adanya jaminan kelangsungan hidup para petani, dalam hal ini para petani harus dilindungi, melalui tunjangan hari tua. Para petani memiliki jasa dan kontribusi yang sangat luar biasa dalam   mendorong   pembagunan   maka     dari   itu   pemerintah   harus   memberi   imbalan   pada mereka jika tidak mampu lagi bekerja. Jika para pegawai swasta mendapat tunjangan ketika mereka pensiun dari  tempat kerja mereka, pegawai negeri sipil masih mendapat tunjangan hari tua karena jasa-jasanya terhadap negara, lalu bagaimana dengan para petani, mereka tidak   mendapat   jaminan   apapun   untuk   dihari   tua   mereka.   Pemerintah   harusnya   memberi perlindungan   dan   kesejateraan   kepada   petani,   jika   tidak,   masyarakat   yang   akan   bekerja disektor pertanian semakin hari akan semakin berkurang.
Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian juga harus menjadi perhatian pemerintah, kita semua tahu, tanah yang ada di Indonesia sangat subur, dan apapun yang di tanam akan bisa tumbuh dengan baik asalkan penanganan yang tepat dan ditunjang teknologi yang tepat. Ketersediaan sarana sangat penting seperti saluran irigasi, bendungan, mesin pengolah tanah maupun jalan-jalan pertanian akan sangat membantu para petani dalam bekerja. Sistem jual beli hasil pertanian juga harus menjadi perhatian serius pemerintah, para petani mengalami kerugian   yang   cukup   besar   jika   hasil   produksi   mereka   dibeli   dengan   harga   yang   sangat murah,   mereka   membutuhkan   waktu   berbulan-bulan   dalam   menghasilkan   sebuah   produk pertanian (hasil pertanian) namun setelah mereka memanen hasil pertanian mereka harganya jadi turun, mereka sangat dirugikan dari segi waktu, materi, dan tenaga mereka.
Peran pemerintah daerah terhadap peningkatan produksi pertanian ini sama halnya dengan pemerintah pusat adalah bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan produksi pertanian dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek perlindungan, pendanaan, sarana dan prasarana, informasi pertanian, kemitraan dan dukungan kelembagaan. Adanya otonomi daerah telah menjadikan peran Pemerintah Daerah semakin   penting   dalam   upaya   pemberdayaan   masyarakat   dalam   meningkatkan   produksi pertaniannya. Dalam hal ini penyesuaian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sejauh mungkin   diupayakan   untuk   tidak   terlepas   dari   konteks   pemberdayaan   masyarakat..Dinas Pertanian pada tiap Kabupaten dan Kota menjadi garis terdepan dalam pembinaan pertanian di daerah. Otonomi daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, akan memberikan mandat yang sangat besar kepada salah satu stakeholder   di daerah ini.
Dalam perkembangan daerah yang ada di Indonesia sebagai wilayah otonom dengan beberapa potensi unggulan dan memiliki potensi strategis untuk berkembang menjadi suatu kondisi masyarakat yang sejahtera.Maka untuk itu kesiapan dan kondisi masyarakat yang sadar dan mandiri harus dipersiapkan untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam program pembangunan sehingga pemanfaatan  sumber daya yang ada di daerah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Dari temuan dilapangan selama kurun waktu penelitian ini, pemberdayaan kelompok tani lebih banyak terfokus dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung saja sedangkan dalam sisi lainnya masih dinilai kurang memadai terutama dalam upaya mengangkat derajat harkat para petani.

## PENUTUP
Arahan kebijakan pemerintah dalam membangun pertanian di Indonesia yakni ditujukan kepada di sektor pembangunan sumber daya manusia yang berkompoten yang bekerja di sektor   pertanian,   adanya   jaminan   hidup   bagi   para   petani   utamnya   jaminan   hari   tua, ketersediaan   sarana   dan   prasana   yang   memadai,   adanya   regulasi   tentang   jual   beli   hasil produksi pertanian dan teknologi yang berbasis pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Bustanul Arifin, Diagnosis Ekonomi Politik Pangan Dan Pertanian , Rajawali Pers, Jakarta, 2007
Bustanul Arifin, Analisis Ekonomi Politik Pertanian Indonesia, Kompas, Jakarta, 2004.
Bungaran Saragi, dalam Kaman Nainggolan, Kata Pengantar: Pertanian Di Indonesia Kini dan Esok, 2005
Kaman Nainggolan, Pertanian Indonesia Kini Dan Esok , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
Sri Soemantri  Martosoewignjo,  System – System Pemerintahan  Negara – Negara Asean, Tarsito, Bandung, 1976
Utrecht, Pengantar Dalam Hokum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1986 Muhammad Yamin,Proglamasi Dan Konstitusi, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982