Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice
Dika Pranata 1 , Jami’atur Robekha 2
1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail: dikapranata36@gmail.com 1 , jamiatur@iblam.ac.id 2
Article History:
Received: 10 Desember 2022 Revised: 15 Desember 2022
Accepted: 21 Desember 2022
Abstract: Pendekatan  restorative  justice  dalam hukum  pidana  bukan  bertujuan  untuk  mengabolisi hukum  pidana  atau  melebur  hukum  pidana  dan hukum  perdata,  karena  pendekatan  restorative justice  yang  mengutamakan  jalur  mediasi  antara korban  dan  pelaku. Pendekatan  restorative  justice justru  mengembalikan  fungsi  hukum  pidana  pada jalurnya semula yaitu pada fungsi ultimum remidium suatu  senjata  pamungkas  bilamana  upaya  hukum lain  sudah  tidak  dapat  lagi  digunakan  dalam menghadapi suatu  tindak pidana dalam masyarakat. Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana demokratisasi hukum di bidang penegakan hukum pidana melalui restorative justice. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jenis  penelitian  normatif.  Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan konsep. Penelitian ini mendeskripsikan konsep restorative justice kedalam politik  system  pidana  di  Indonesi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Penyelesaian  secara  damai (restorative  justice)  tersebut  bersedia  memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan  pemaafan  dari  korban.  Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice harus dilakukan  dengan  memberdayakan  para  pihak dalam  perkara  pidana  yaitu  pelaku,  korban  dan masyarakat. Para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang  telah  terjadi  dan  melalui  pendekatan restorative  justice  penyelesaian  perkara  pidana diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak (win-win solution). Keywords: Restorative Justice, System Pemindanaan,
Demokrasi Hukum

## PENDAHULUAN
Salah satu ciri Negara Hukum Demokratis adalah: pemerintahan dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dan melaksanakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Karena itu, partisipasi rakyat dalam pemerintahan menjadi
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## sangat penting dalam rangka membantu mewujudkan tujuan dan cita-cita negara.
Dalam  tataran  praksis,  prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat  dapat  menjamin  peran serta  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sehingga  setiap  peraturan  perundang- undangan  yang  diterapkan  dan  ditegakkan  benar-benar  mencerminkan  perasaan  keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.1 Berdasarkan teori  kontrak  sosial,  untuk  memenuhi  hak-hak  tiap  manusia,  tidak  mungkin  dicapai  masing- masing orang secara individual, tetapi harus bersamasama. Maka, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi  tentang  tujuan  bersama,  batas-batas  hak  individual,  dan  siapa  yang  bertanggung  jawab untuk  pencapaian tujuan  tersebut  dan  menjalankan  perjanjian  yang  telah  dibuat  dengan  batas- batasnya.  Perjanjian  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan Negara (Jimly Asshiddiqie,2008).
Negara Indonesia adalah negara hukum ( rechtsstaat ), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Menurut Daniel  S.  Lev,  penegasan  yuridis-  konstitusional oleh para founding fathers sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang/setuju  negara  hukum  dengan  berbagai  alasan  (Daniel  S.  Lev,1990).    Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya sejak  lahirnya  kriminologi (Hendrojono, 2005)  serta  viktimologi, serta  viktimologi  (Ediwarman,  1999),  telah  merubah  paradigma  hukum.  Kriminologi  dan viktimologi menggambarkan betapa sulitnya untuk memahami dengan jelas tentang sebab-sebab suatu permasalahan kriminalitas. Apalagi dalam  hal ini untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan (possibility) seorang korban kejahatan (victim) yang telah menderita justru menjadi salah satu faktor (causa) terjadinya kejahatan (Syafruddin , 2002).
Sistem  peradilan  pidana  tidak  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  karena  gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan  ketidakpuasan  dan  kekecewaan  (Nicola  Lacey,  2004).  Untuk  itu  diperlukan alternatif system pemidanaan dengan cara yang lebih demokratis dengan melibatkan korban untuk dipulihkan martabat serta kerugian yang dialami sehingga tata social masyarakat dapat harmoni seperti sedia kala. Alternatif system pemidanaan ini dikenal dengan restorative justice yang mana penyelesaian sengketa diluar jalur pidana untuk mengembalikan ke kondisi semula yang aman, tertib dan harmoni.
Pendekatan  restorative  justice  justru  mengembalikan  fungsi  hukum  pidana  pada jalurnya semula  yaitu  pada  fungsi  ultimum  remidium  suatu  senjata  pamungkas  bilamana  upaya  hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan  dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam  tatanan  praktis  penanganan  dan  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  menggunakan pendekatan  restorative  justice  menawarkan  alternatif  jawaban  atas  sejumlah  masalah  yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal,  penumpukan perkara atau putusan pengadilan  yang tidak menampung  kepentingan korban. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses restoratif.
Restorative Justice merupakan reaksi yang bersifat victim-centered terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi menekankan pada adanya pemulihan kerugian bersifat material atau  fisik  dan  psikologis  terhadap  korban  tindak  pidana  anak.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui penerapan restorative justice melalui pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana anak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  mengkaji  data  sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku- buku. Berdasarkan hasil  penelitian,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  penanganan  perkara  pidana  anak  melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal apabila disertai peran dari aparat penegak hukum sehingga  diperlukan  pemahaman  dan  persepsi  yang  sama  antar  aparat  penegak  hukum  dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana  anak,  termasuk  mengenai  pemenuhan  restitusi  terhadap korban  tindak  pidana  anak,  yang  mencakup  tata  cara  permohonan  hingga  pemberian  restitusi. Dalam memberikan kepastian hukum pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, perlu  ditegaskan  mengenai  kewajiban  pemberian  restitusi  dalam  penerapan restorative  justice sehingga  tindak  pidana  anak  yang  menimbulkan  kerugian  dan penderitaan  dapat  dikenakan restitusi.
Dalam  bahasa  Indonesia  Restorative  Justice  dapat  diartikan  sebagai  suatu  jenis  keadilan seperti berbagai ajaran keadilan, atau sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan system pemidanaan yang lebih adil dan berimbang (Rudi Rizky,2008) . Sebagai contoh,  antara  kepentingan  pelaku  dan  korban,  sistem  pemidanaan  yang  berlaku  sekarang  ini sangat kurang sekali memperhatikan korban, dan seakan-akan pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku lebih mengarah kepada “pembalasan dendam”. Tetapi dalam Restorative Justice, tujuan dari hukuman haruslah merumuskan tujuan pemidanaan yang mengarah kepada mekanisme mencapai tujuan.
Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses restoratif yaitu sengketa masih dalam batas yang wajar, tindak pidana dimana ada komitment para pihak untuk menyelesaikannya, tindak pidana  yang menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi  tawar  menawar,  prosesnya  bersifat  pribadi  dan  hasilnya  sangat  rahasia.  Namun penyelesaian  restorative  justice  jarang  sekali  dilakukan  karena  kurangnya  proaktif  penegak hukum dalam mencari titik temu permasalahan dan solusi terbaik bagi pelaku serta lebih khusus adalah  korban  yang  dirugikan.  Untuk  itu  diperlukan  penjelasan  konsep  untuk  mengevaluasi system penyelesaian sengketa  yang demoratis agar konsep restorative justice benar-benar bisa dan efektif digunakan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  normatif. Pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan konsep. Penelitian  ini  mendeskripsikan  konsep restorative justice kedalam politik system pidana di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mewujudkan  cita  negara  hukum  sebagaimana  di  atas,  maka  harus  dilakukan pembangunan berbagai bidang, diantaranya pembangunan di bidang hukum. Ketika membahas pembangunan di bidang hukum, tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
politik  hukum  (kebijakan  hukum).  Begitu  juga  sebaliknya,  ketika  berbicara  mengenai  politik hukum  erat  kaitannya  dengan  pembangunan  hukum.  Pada  dasarnya  pembangunan  hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksud untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Pembangunan hukum bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, sehingga hal itu merupakan proses yang berkelanjutan  dan  bersinergi  dengan  bidang-bidang  pembangunan  lainnya.  Tentunya  di  sini, pembangunan  hukum  tidak  hanya  dimaksudkan  untuk pembangunan  hukum  positif,  yaitu peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  dalam arti luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, tetapi jugakelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, dan peningkatankesadaran hukum masyarakat dan aparatur hukum itu sendiri (Chairul Huda,2014).
Padma  Wahyono  memberikan  pengertian  politik  hukum  nasional  adalah  sebagai kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Segi  lain  dari  politik  hukum  adalah  mengenai  nilai-  nilai,  penentuan,  pengembangan,  dan pemberian bentuknya  (Padmo Wahyono,1986). Sedangkan Mahfud MD memberikan pengertian secara sederhana bahwa politik hukum sebagai kebijaksanaan hukum ( legal policy ) yang akan atau telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh  pemerintah  (Moh.  Mahfud  MD,1998).  Sementara  itu, Sudarto  berpandangan  politik  hukum  atau  kebijakan  hukum  adalah  usaha  untuk  mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat(Sudarto,1981). Pada kesempatan lain beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang  untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam  masyarakat  dan  mencapai  apa yang dicita-citakan (Sudarto,1983).
Kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdaya guna atau politik hukum pidana ( penal policy ) merupakan bagian dari politikkriminal ( criminal policy ) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Marc Ancel mengatakan bahwa:
“Kebijakan  hukum  pidana  adalah  “suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkanperaturan hukum positif  dirumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk  memberi  pedoman  tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan  undang-undang,  tetapi  juga  kepada  pengadilan  yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara negara atau pelaksana putusanpengadilan”.
Lebih lanjut dikatakan:
“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati  dan  menyelidiki  fenomena  legislatif  dan  bagi  suatu  seni  yang  rasional, dimana  para  sarjana  dan  praktisi,  para  ahli  kriminologi  dan  sarjana  hukum  dapat berkerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai  kawan  sekerja  yang  terikat  dalam  tugas  bersama,  yaitu  terutama  untuk menghasilkan  suatu  kebijakan  pidana  yang  realistik,  humanis,  dan  berpikiran  maju (progresif) lagi sehat” (Barda Nawawi Arief ,1996)
Terkait dengan politik hukum pembaharuan hukum pidana dalam  hukum pidana nasional yang  akan  datang  dikenal  adanya  konsep restorative  justice .  Konsep  ini  tergolong  baru  dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya. Dalam konsep
ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana  yang  sudah,  agar  masyarakat  tidak  hanya  tergantung  pada  prosedur  yang  ada  saat  ini. Namun  tetap  mendapatkan  keadilan  dan  penyelesaian  masalah  terutama  untuk  korban sebagai pihak  yang  paling  dirugikan  (menderita),  di  samping  juga  untuk  pertanggungjawaban  pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks restorative justice (keadilan restoratif).
Konsep  pendekatan restorative  justice merupakan  suatu  pendekatan  yang  lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta  korbannya  sendiri.  Mekanisme  tata  acara  dan  peradilan  pidana  yang  berfokus  pada pemidanaan  diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas penyelesaian  perkara  pidana  yang  lebih  adil  dan  seimbang  bagi  pihak  korban  dan  pelaku. Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki  makna  yang  lebih  luas  dari  apa  yang  dikenal  dalam  proses  peradilan  pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.
Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat  yang paling  baik  untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencarikeadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak  pidana,  tanpa  memperhitungkan  eskalasi  perbuatannya,  akan  terus  digulirkan  ke  ranah penegakan  hukum  yang  hanya  menjadi  yurisdiksi  para  penegak  hukum.  Partisipasi  aktif  dari masyarakat  seakan  tidak  menjadi  penting  lagi,  semuanya  hanya  bermuara  pada  putusan pengadilan  dalam  bentuk  pemidanaan  ( punishment )  tanpa  melihat  esensinya.  Padahal,  dalam suatu peradilan pidana pihak- pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat  hukum  serta  saksi-saksi.  Pihak  korban  diwakili  oleh  penuntut  umum  dan  untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban) Namun belumlah memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan (Bambang Waluyo,2011).
Selain itu, konsep restorative justice juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan  sumber  segala  sumber  hukum  Indonesia  serta  merupakan  sistem  hukum  yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi  sistem hukum  Adat,  dan sistem hukum  Islam  yang mengutamakan musyawarah dalam  penyelesaian  masalah (konflik)  yang  terjadi  antar  sesama  anggota  masyarakat.  Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  mewujudkan keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Yang  disebut  dengan  keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam  peraturan-peraturan  hukum  itu.  Pembicaraan  mengenai  proses  penegakan  hukum  ini menjangkau pula sampai kepada pembuat  hukum.  Perumusan  pikiran-pikiran  pembuat  undang- undang  (hukum)  yang
dituangkan  dalam  peraturan  hukum  akan  turut  menentukan  bagaimana  penegakan  hukum  itu dijalankan (Satjipto Rahardjo,1993).
Secara konseptual, Restorative Justice berisi gagasan-gagasan dan prinsip- prinsip seperti, membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana.  Menempatkan  pelaku,  korban  dan  masyarkat  sebgai “stakeholder”  yang  bekerja  bersama  dan  langsung  berusaha  menemukan  penyelesaian  yang dipandang adil bagi semua pihak. Selain itu tujuan lain adalah, untuk mendoorng pelaku adalah untuk mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah  menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban,  yang selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Pandangan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
lain  dari  Restorative  Justice,  adalah  untuk  menempatkan  peristiwa  atau  tindak  pidana  tidak terutama  sebagai  suatu  bentuk  pelanggaran  hukum,  melainkan  sebagai  pelanggaran  oleh seseorang terhadap seseornag, karena itu sudah semestinya diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum.
Keuntungan dari konsep Restorative Justice dari sisi korban adalah, lebih mampu memberi atau memenuhi secara lebih baik kebutuhan dan rasa puas dibandingkan dengan proses peradilan. Bagi  pelaku  adalah  pemberian  kesempatan  meraih  kembali  rasa  hormat  masyarakat  dari  pada terus  menerus  dicaci.  Selanjutnya  dari  pandangan  sisi  masyarkat,  pelaku  menjadi  kurang berbahaya, uang yang dipergunakan untuk melaksanakan pidana dapat dipakau untuk melakukan tindakan preventif atau konstruksi lainnya (Garry Johnstone,2002).
Dengan konsep restorative justice ini fenomena dalam penegak hukum di Indonesia yang selama  ini  dianggap  telah  merusak  keadilan  masyarakat  dan  dianggap  jauh  dari  nilai-nilai Pancasila tidak perlu terjadi lagi. Misalnya, selama ini kita
menyaksikan  berbagai  kasus  hukum  yang  terjadi  mulai  dari  seorang  nenek  yang  mencuri mangkok, seorang nenek yang mencuri satu buah semangka, seorang anak yang mencuri sandal jepit, seorang anak yang menuntut ibu kandungnya,  dan berbagai masalah hukum lainnya yang sebenarnya  sepele  dan  ringan  ataupun  perbuatan-perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  tindak pidana  yang  sebenarnya  juga  dapat  diselesaikan  dengan  konsep restorative  justice tersebut. Penyelesaian  konflik  dengan  menggunakan  konsep  ini  dipandang  sebagai  bentuk  penyelesaian yang  bernilaikan  Pancasila,  terutama  sila  ke-4  (musyawarah),  namun  tetap  tidak  melupakan kepentingan korban serta nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang sedang berkonflik. Dari uraian tersebut muncul sebuah pertanyaan, yakni bagaimanakah politik hukum pembaharuan hukum pidana terhadap  konsep restorative justice sebagai bentuk pendekatan baru dalam  hukum pidana nasional yang akan datang.
Kembali kepada konsep Restorative Justice, sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak,  dengan  berbagai  pertimbangannya.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  John  Braithwaite bahwa, restorative  justice sebuah  arah  baru antara  “ justice ”  dan  “ walfare  model ”,  kemudian antara  “ retribution ” dan “ rehabilitation ”. (John Brithwaite,2002) Di Amerika Utara, Australia, dan  sebagian  Eropa,  keadilan  restoratif  sudah  diterapkan  pada  semua  tahap  proses  peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan (Eriyantouw Wahid,2009).Dalam perkembangannya, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang  ke-5  di  Jenewa  tahun 1975,  PBB  mulai  menaruh  perhatianterhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.
Pada  dasarnya restorative  justice mengutamakan  makna  pertemuan  antar  pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher seorang perintis  keadilan restoratif di Amerika Serikat, mengartikan restorative  justice adalah  “suatu  proses  yang  melibatkan  pihak-pihak  yang berkepentingan  dari  sebuah  pelanggaran  khusus  dan  secara  bersama-sama  mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima” (Achmad Ali,2009). Adrianus Meliala mengutip pendapat Morrison tentang restoratif adalah “ is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to offender that the behaviour  id  not  condoned  (welcomed),  at  the  same  time  as  being  supportive  resfectful  of  the individual ”. (Adrianus Maliala,2009) Berdasarkan pendapat tersebut, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan
atau  mengenalkan  pelaku  dalam  satu  forum  dengan  korban  ataupun  keluarganya  untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak.
Restorative justice merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana.  Pendekatan  ini  menitikberatkan  pada  adanya  partisipasi  langsung  pelaku,  korban  dan masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana.  Penerapan  dengan  restorative  justice merupakan suatu  pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Pendekatan restorative  justice merupakan  suatu  paradigma  yang  dapat  dipakai  sebagai  bingkai  dari  strategi penanganan  perkara  pidana  yang  bertujuan  menjawab  ketidakpuasan  atas  bekerjanya  sistem peradilan  pidana  yang  ada  saat  ini.  Dalam  mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana  dengan pendekatan restorative justice posisi masyarakat bukan hanya sebagai
peserta laku atau peserta korban saja. Masyarakat  dapat  diberikan peran yang lebih luas  untuk menjadi  pemantau  atas  pelaksanaan  suatu  hasil  kesepakatan  sebagai  bagian  dari  penyelesaian perkara pidana. Melalui pendekatan restorative justice diharapkan pemulihan bagi korban dapat terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan berhasil dan keterlibatan masyarakat pun dapat tercapai. Restorative justice merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum.
Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  memiliki  tujuan.  Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang  dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan  pidana.  filsafat  pemidanaan  berkaitan  erat  dengan  dengan  alasan  pembenar (pembalasan,  manfaat/utilitas  dan  pembalasan  yang  bertujuan)  adanya  sanksi  pidana.  Filsafat pemidanaan  merupakan  landasan  filosofis  untuk  merumuskan  ukuran/dasar  keadilan  apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (retributive justice) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (restorative justice), dan KUHP menganut filsafat keadilan lebih condong kepada retributive justice.
Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam  keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur control sementara pelaku didorong untuk  memikul  tanggung  jawab  sebagai  sebuah  langkah  dalam  memperbaiki  kesalahan  yang disebabkan  oleh  tindak  kejahatan  dan  dalam  membangun  sistem  nilai  sosialnya.  Keterlibatan komunitas  secara  aktif  memperkuat  komunitas  itu  sendiri  dan  mengikat  komunitas  akan  nilai- nilai  untuk  menghormati  dan  rasa  saling  mengasihi  antar  sesama.  Peranan  pemerintah  secara substansial  berkurang  dalam  memonopoli  proses  peradilan  sekarang  ini.  Restorative  justice membutuhkan  usaha-usaha  yang  kooperatif  dari  komunitas  dan  pemerintah  untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka (Daniel W. Van Ness,,2005).
Prinsip  utama  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  pendekatan  restoratif merupakan  suatu penyelesaian  yang  bukan  hanya  sekedar  alat  untuk  mendorong seseorang  untuk  melakukan kompromi  terhadap  terciptanya  kesepakatan,  tetapi  pendekatan  dimaksud  harus  mampu menembus  ruang  hati  dan  pikiran  para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  penyelesaian  dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.
Keadilan restoratif merupakan konsep yang harus diaplikasikan melalui proses nyata. untuk dapat menyatakan bahwa proses tersebut merupakan proses restoratif maka hal-hal yang menjadi ciri dari proses yang akan menggunakan pendekatan restoratif.
1. Fleksbilitas  respon  dari  lingkungan  baik  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi.  Pelaku
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
maupun korban bersifat individual dan harus dilihat kasus perkasus.
2. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan  perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat  dan  mendorong  hubungan  yang  harmonis  antar  warga  masyarakat  untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
3. Merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencgah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses  tersebut. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai  upaya  penyelesaiannya  baik  dalam  proses  maupun  pada  jenis  sanksi  yang dijatuhkan.
4. Pendekatan  ini  juga  melingkupi  usaha-usaha  untuk  memecahkan  masalah  yang terjadi dan menyelesakan segala konflik yang timbul.
5. Pendekatan  restoratif  ini  merupakan  usaha  yang  ditujukan  untuk  menghilangkan  rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban.
6. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapt korensi dan masukan bagi perubahan  perilakunya  dan  mendorong  pelaku  bertanggung jawab  melali  perbuatan- perbuatan yang berarti.
7. Fleksibilitas  dan  variable  yang  digunakan  dalam  pendekatan  dengan  menggunakan paradigma  ini  dapat  diadopsi  dari  lingkungan,  tradisi  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem hukum nasional.
Penyelesaian  perkara  pidana  dengan  menggunakan  pendekatan  restorative  justice merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikkan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi  oleh  negara  atau  oleh  kelompok  kepentingan  yang  berpengaruh.  Pendekatan restorative  justice  merupakan  suatu  pendekatan  yang  berusaha  menyelesaikan  perkara  pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara  tersebut.  Penyelesaian  secara  damai  tersebut  bersedia  memberikan  ganti  rugi  kepada korban  dalam  rangka  mendapatkan  pemaafan  dari  korban.  Penyelesaian  perkara  dengan pendekatan restorative justice harus dilakukan dengan memberdayakan para pihak dalam perkara pidana yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi dan melalui  pendekatan  restorative  justice  penyelesaian  perkara  pidana  diharapkan  dapat menguntungkan bagi semua pihak (win-win solution).

## KESIMPULAN
Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model  pendekatan  yang  muncul  dalam  era  tahun  1960-an  dalam  upaya  penyelesaian  perkara pidana.  Berbeda  dengan  pendekatan  yang  dipakai  pada  sistem  peradilan  pidana  konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Kebijakan hukum pidana  melalui  system  restorative  justice  tersebut merupakan  suatu  wujud  kepedulian  untuk menyelesaikan suatu konflik secara demokratis dengan pendekatan yang lebih manusiawi dimana korban dan pelaku dilibatkan secara bersama-sama untuk mencari suatu kesepakatan atas dasar
pemahaman  yang  sama,  terhadap  suatu  kejadian  tindak  pidana  beserta  akibat  yang ditimbulkannya  dan  secara  bersama-sama  pula  mencari  jalan  penyelesaian  yang  dapat memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Nilai-nilai keadilan restoratif memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku. Otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada di tangan para pihak, bukan pada negara. Mereka tidak mau lagi menjadi korban kedua kali ketika negara menentukan derajat keadilan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti dalam keadilan retributif dan restitutif.

## DAFTAR REFERENSI
Achmad  Ali.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence) , (Jakarta: Kencana Prenada Media). Adrianus  Maliala.  (2009). Restorative  Justice dan  Penegakan  Hukum,  Bahan  Kuliah MahasiswaPTIK Ang 54/55, Jakarta, 2009.
Bambang Waluyo. (2011). Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban , (Jakarta: Sinar Grafika).
Barda  Nawawi  Arief.  (1996) Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, (Bandung:  Citra AdityaBakti)
Chairul  Huda.  (2014).  “ Politik  Hukum  Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  Dalam  Konteks Pancasila,  UUD  NRI  Tahun  1945,  dan  Global ”,  Makalah  disampaikan  pada  Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 22 November 2014
Daniel S. Lev. (1990). Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan , Cetakan I, (Jakarta: LP3ES)
Daniel  W.  Van  Ness.  (2005).  Restorative  Justce  and  International  Human  Rights,Restorative Justice,  International  Perspektif  Edited  by  Burt  Galaway  and  Joe  Hudson,  (Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland (Elsam  Position Paper Advokasi, RUU KUHP Seri 3:11:12.
Ediwarman.  (1999).  Victimologi,  kaitannya  dengan  Pelaksanaan  Ganti  Rugi  Tanah,  Mandar Maju, Bandung
Eriyantouw  Wahid.  (2009). Keadilan  Restoratif  dan  Peradilan  Konvensional  dalam HukumPidana , (Jakarta: Universitas Trisakti)
Garry Johnstone. (2002). Restorative Justice, WP.
Hendrojono. (2005). Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan  Hukum. Jakarta: Dieta Persada.
Jimly  Asshiddiqie.  (2008).  Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis.  Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi.
John  Brithwaite.  (2002). Restorative  Justice  and  Responsive  Regulation ,  (University Press, Oxford).
Moh. Mahfud MD. (1998). Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia)
Nicola  Lacey. (2004).  A  Life  of  H.L.A;  The  Nigthmare  and  The  Noble  Dream, Oxpord University  Press,  Oxford,  sebagaimana  ditulis  dalam  buku  Eriyantouw  Wahid,  2009, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, Jakarta: Universitas
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Trisakti. Padmo  Wahyono.  (1986). Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia)
Rudi Rizky. (2008). Refleksi Dinamika  Hukum – Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara
Satjipto Rahardjo. 1993. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman) Sudarto. (1981). Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni) Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , (Bandung: Sinar Baru)
Syafruddin.   ( 2002).  Peranan  Korban  Kejahatan  (Victims)  dalam  Terjadinya  Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Victimology, USU Press.