## Analisis Distorsi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten terhadap Proyek PLTPB

## Rofingi
Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Purwokerto E-mail: Rofingifing@gmail.com

## Abstrak
Pasca  reformasi  pendulum  kekuasaan  tidak  lagi  sentralistik,  kemudian  muncul desentralisasi  yang  pada  dasarnya  merupakan  pemencaran  urusan  pemerintahan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Artikel  ini  mengupas  mengenai  ketidak sesuaian  kebijakan  proyek  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Panas  Bumi  (PLTPB)  yang seharusnya  dikeluarkan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  namun  dikeluarkan  oleh pemerintah  provinsi  menggunakan  metode  analisis-normatif.  Urusan  pemerintah konkuren  terbagi  menjadi  dua  hal  yaitu  urusan  pemerintah  wajib,    dan  pilihan.  Adanya (PLTPB)  di  kabupaten  Banyumas  merupakan  salah  satu  urusan  pemerintahan  yang bersifat pilihan. Beberpa hal yang menjadi masalah dari PLTPB adalah bupati banyumas tidak  mengetahui  tentang  adanya  kebijakan  PLTPB,  dapat  dilihat  bahwa  tidak  adanya sinkronisasi  dan  harmonisasi  antara  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Dampak negatif  mulai  dari  perusakan  lahan  warga  hingga  pencemaran  sungai  yang  menjadi kebutuhan  utama  masyakat  tidak  tertangani.  Kewenangan  kebijakan  tersebut  harus  di ambil  alih  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  dan  harus  ada  penanggulangan  terhadap warga terdampak sehingga akan tercipta good governance.
Kata kunci : desentralisasi, kebijakan, PLTPB, good governance.

## Abstract
Post-reforms  goverment  authority  in  Indonesia  were  no  longer  centralized. Decentralization  then  emerged  as  dispersion  of  the  central  goverment  affairs  to  the regional  goverment.  This article  discusses  the  incompatibility  of  the  Geothermal Power Plant  (PLTPB)  project  issued  by  the  district  /  city  government  but  was  issued  by  the provincial  government  using  the  normative-analysis  method.  Government  concurrent affairs are divided into two affairs; compulsory and optional. The existence of PLTPB in Banyumas district is one of the democratic matters of choice. One of  PLTPB problems is that the regent of Banyumas do not aware of PLTPB policy.  It can be seen that there is no  synchronization  and  harmonization  between  the  provincial  and  district  /city governments.  Negative  impacts  ranging  from  destruction  of  residents'  land  to  river pollution  are  not  handled.  The  authority  of  these  provisions  must  be  taken  over  by  the regency / city government and there must be countermeasures against affected people so that good governance will be created.
Keywords : decentralization, policy, PLTPB, good governanc

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1815
A. Pendahuluan Manusia dalam menjalani kehidupan  tidak  terlepas  dari  yang namanya  hukum.  Hukum  merupakan suatu  aturan  yang  sifatnya  menekan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan  setiap  orang  perorangan dalam suatu masyarakat. Menurut Mochtar  Kusumaatmaja  yang  kemudian dikutip  olen  Umar  Said  Sugiarto 1 mengemukakan  bahwa  hukum  meru- pakan  keseluruhan  dari  kesatuan  asas dan  kaidah  yang  menata  kehidupan hubungan  antar  manusia  dalam  suatu masyarakat.  Dalam  suatu  panel  Majelis Hukum  Indonesia,  Umar  menyatakan bahwa arti hukum adalah segala kesatuan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah yang  mengatur  hubungan  antar  manusia dalam  kehidupan  bermasyarakat,  selain itu juga mengatur lembaga-lembaga, dan juga meliputi cara yang dapat merealisasikan  keberlakuannya  kaidah tersebut  dalam  masyarakat  menjadi suatu hal yang nyata. Senada dengan hal tersebut,  Bellefroid  menyatakan  bahwa, diberlakukannya hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk menga- tur  tingkah  laku  masyarakat  tersebut yang  berdasarkan  pada  kekuasaan  yang tercipta dalam masyarakat tersebut. 2
Dalam Pasal 1 ayat (1) konstitusi
negara Indonesia mengemukakan “ Negara Indonesia ialah negara kesatuan  yang  berbentuk  republik ”.
Meskipun  negara  Indonesia  menganut negara kesatuan, namun sebuah keniscayaan  bahwa  wilayah  negara Indonesia  yang  sangat  luas  dan  kemaje- mukannya serta kewajiban untuk
memberikan keleluasaan kepada daerah- daerah  yang  ada  dan  juga  kesatuan- kesatuan masyarakat hukum di Indonesia  agar  berkembang  secara berdikari,  maka  dari  itu  pilihan  otonomi
1 Umar  Said  Sugiarto, Pengantar  Hukum Indonesia (Malang: Sinar Grafika, 2015), hlm. 6- 8
2 Ibid.,
muncul sebagai suatu hal yang merupakan  sub-sistem  dari  adanya negara kesatuan sebagai pilihan lain dari bentuk  negara  federal,  hal  tersebut bukan  semata  karena  pertimbangan teknis  dan  praktis,  melainkan  pada pertimbangan  lain  diantaranya  politik, pengalaman,  kesejahteraan,  kenyataan sosial budaya dan lain sebagainya. 3
Adanya  otonomi  tersebut,  maka sendi  penyelenggaraan  pemerintahan sesuai  dengan  desentralisasi 4 dengan tujuan  agar  pemerintah  yang  berada  di daerah dapat menjalankan sendiri urusan-urusan  pemerintah  yang  telah  di desentralisasikan  menjadi  urusan  rumah tangga  daerah  tersebut.  Selain  itu  juga bertujuan  untuk  melancarkan  jalannya urusan  pemerintahan,  mengingat  bahwa negara  Indonesia  sendiri  mempunyai cakupan wilayah  yang sangat luas,  yang terdiri dari beribu pulau besar dan kecil, selain  itu  juga  masyarakat  Indonesia terkenal  sangat  pluralistik  dilihat  dari segi  agama,  budaya,  ras  atau  suku  serta aspek-aspek  lainnya  yang  berbeda-beda bentuk  maupun  coraknya,  sehingga daripada  itu  pemerintah  pusat  tidak mungkin  menyelenggarakan  pemerin- tahan dengan baik, apabila segala urusan pemerintahan  diputuskan  dan  dilaksa- nakan sendiri ( sentralistik ). 5
Melihat kasus yang terjadi beberapa  waktu  lalu  di  kabupaten banyumas  yaitu  adanya  pengolahan sumberdaya  alam  (SDA)  yang  ada  di kabupaten banyumas tepatnya di gunung slamet  menjadi  sorotan  berbagai  pihak karena dampak yang ditimbulkan
3 Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintah Daerah  Kajian  Tentang  Hubungan  Keuangan antara  Pusat  dan  Daerah (Purwokerto:  STAIN Press, 2010), hlm. 44-45.
4 Desentralisasi merupakan prinsip
pendelegasian  wewenang  dari  pusat  ke  bagian- bagiannya,  prinsip  ini  mengacu  pada  fakta adanya span  of  control dari  setiap  organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara bersama-sama. Ibid., hlm. 24.
5 Ibid., hlm. 26.

## Volksgeist
sangatlah merugikan masyarakat, seperti pencemaran  air  bersih  yang  menjadi sarana  penghidupan  yang  vital  bagi masyarakat.  Dalam  hal  ini  bupati banyumas  terkesan  bertindak  kurang tegas dengan menyatakan bahwa adanya pembangkit  listrik  tenaga  panas  bumi (PLTPB) merupakan kewenangan pemerintah  provinsi,  bukanlah  kewena- ngan  pemerintah  kabupaten  atau  kota. 6
Dilihat dari tujuan pembentukan otonomi  maka,  adanya  otonomi  daerah menempatkan  daerah  sebagai  pemeran utama  dalam  pengurusan  urusan  rumah tangga daerahnya.
Terdapat  dua  urusan  pemerintah pusat  yang  sifatnya konkuren yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah yaitu  urusan  pemerintah  pusat  yang diberikan  kepada  daerah  yang  sifatnya wajib, dan urusan pemerintah pusat yang diberikan  kepada  daerah  yang  bersifat pilihan.  Sumber  daya  alam  (SDA) merupakan  potensi  yang  dimiliki  daerah masing-masing sehingga merupakan urusan pemerintahan yang diberikan dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  yang  sifatnya  pilihan  karena setiap  daerah  yang  ada  mempunyai potensi  daerah  masing-masing  yang pastinya berbeda-beda.
Urusan Pemerintahan secara spesifik  dijelaskan  dalam  Pasal  9  UU No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerin- tahan  Daerah,  yang  mengemukakan bahwa  urusan  pemerintahan  mempunyai beberapa  pembagian  diantaranya  adalah urusan  pemerintahan  yang  bersifat absolut,  urusan  pemerintahan  yang bersifat konkuren, dan urusan pemerintahan  yang  bersifat  umum. Selain  dalam  pasal  9,  dalam  pasal  10 ayat  (1)  menegaskan  secara  rinci mengenai  urusan  pemerintahan  yang sifatnya  absolut  dimana  sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah
6 https://news.detik.com/berita-jawa- tengah/d-3564239/ratusan-warga-banyumas- aksi-tolak-pltpb-gunung-slamet/komentar .
pusat yang meliputi: politik luar negeri, yustisi,  pertahanan,  moneter  dan  fiskal nasional, keamanan, dan agama . Sedangkan  urusan  pemerintahan  yang sifatnya  konkuren  merupakan  Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah  Pusat  kepada  pemerintah  di Daerah  provinsi  dan  Daerah  kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren  tersebut  merupakan  hal  yang menjadi  tumpuan  dalam  pelaksanaan Otonomi  Daerah.  Urusan  pemerintahan yang  sifatnya  konkuren  tersebut  dalam Pasal  9  ayat  (3)  di  bagi  menjadi  dua yaitu Urusan Pemerintahan yang sifatnya Wajib dan Urusan Pemerintahan yang sifatnya Pilihan. 7
Dari  hal  tersebut  dapat  dilihat bahwa  adanya  kebijakan  pembangunan PLTPB  yang  merugikan  bagi  warga terdampak merupakan bentuk dari kurangnya  koordinasi  atau  dengan  kata lain unsinkronisasi dan disharmonisasi antara  pemerintah  daerah  provinsi  jawa tengah dengan pemerintah daerah kabupaten  banyumas.  Maka  penulis tertarik  untuk  membahas  mengenai kajian tersebut dengan suatu permasalahan yaitu “ Bagaimana analisis distorsi  kebijakan  antara  pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupten/kota  mengenai  kasus  PLTPB di Kabupaten Banyumas? ”

## B. Pembahasan
1. Kebijakan Publik
Menurut Thomas Dye yang dikutip oleh  Sahya  Anggara, 8 kebijakan  publik merupakan suatu pilihan dari pemerintah untuk  bertindak  baik  itu  melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. 9 Sementara  itu  James  E.
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintah Daerah.
8 Sahya  Anggara, Kebijakan  Publik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 35.
9 Pemerintah  dalam  melakukan  sesuatu tentu  saja  harus  ada  tujuannya  karena  sejatinya kebijakan  publik  merupakan  suatu  tindakan pemerintah,  sedangkan  jika  pemerintah  memilih

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1815
Anderson  menyatakan  bahwa  kebijakan publik  merupakan  suatu  cita-cita  yang diproses  oleh  badan  dan/atau  pejabat pemerintah yang berwenang. Lain halnya  dengan  David  Easton  yang menyatakan  bahwa  kebijakan  publik merupakan  suatu  pengimplementasian makna secara sah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Dapat dilihat bahwa kebijakan  publik  merupakan  suatu  hasil dari pemerintah yang merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.
Kebijakan publik tersebut, baik pemerintah  melakukan  sesuatu  ataupun tidak  melakukan  sesuatu  tetapi  tetap memiliki  tujuan  tertentu  atau  dengan kata  lain  harus  ada  tujuan  dari  adanya kebijakan publik tersebut. 10
Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan publik haruslah mengedepankan  apa  yang  diinginkan oleh  rakyat  yangmana  tujuannya  adalah peningkatan  daya  guna    masyarakat sesuai  dengan  tujuan  bangsa  indonesia diantaranya mandiri, pembangunan yang sifatnya berkelanjutan, dan juga keadilan sosial  sehingga  dapat  terwujud  suatu good  governance .  Demi  menciptakan good governance harus melihat beberapa konsep  dari good  governance itu, diantaranya: Pertama, adanya  demo- krasi, adanya desentralisasi, dan meningkatkan  kemampuan  pemerintah, Kedua, Tunduk  kepada  HAM  dan  juga tunduk kepada hukum yang ada, Ketiga,
kedayagunaan (efisiensi), tanggung- jawab, adanya transparansi dalam pemerintahan,  dan  juga  administrasi publik, Keempat, Pengurangan  dana untuk  militer,  dan Kelima, Ekonomi yang berorientasi pada pasar. 11
Selain dari konsep good governance ,  menurut  Santosa  yang dikutip  oleh  Sahya  Anggara  menge- mukakan adanya syarat good
untuk  tidak  melakukan  sesuatu  pun  juga  harus ada tujuannya.
10 Sahya Anggara, Kebijakan ...., hlm. 35.
11 Ibid., hlm. 202-203.
governance sehingga  terciptalah good governance yang  diinginkan,  syarat good governance itu diantaranya:
a Partisipatoris ,  setiap  pembuatan peraturan  atau  kebijakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  harus selalu melibatkan unsur masyarakat  atau  dapat  juga dengan melalui wakil-wakilnya. b Rule  of  law ,  dalam  pelaksanaan suatu  peraturan  atau  kebijakan harus ada perangkat hukum yang menindak  jika  ada  pelanggaran yang  dilakukan,  dalam  peraturan peraturan  atau  kebijakan  harus dapat  menanggung  terlindungi- nya HAM, tidak boleh memihak, selain  itu  juga  berlaku  kepada seluruh warga negara. c Transparansi Publik , yang dimaksud  disini  adalah  adanya ruang  kebebasan  bagi  warga yang membutuhkan untuk mengakses informasi yang bersifat  publik  yang  harus  diatur oleh peraturan perundang-
undangan.  Yang  harus  memuat pembeda yang jelas antara informasi yang merupakan rahasia  negara  dan  informasi yang dapat diakses publik.
d Responsivenes ,  pemerintah  harus mampu  merespon  apa  yang dikebutuhan  oleh  masyarakat umum, yang paling utama adalah kebutuhan yang berkenaan dengan  kebutuhan  dasar  ( basic needs )  dan  juga  Hak  Asasi Manusia.
e Konsensus , ketika terjadi perselisihan  kepentingan  yang mendasar antar anggota masyarakat,  cara  penyelesaian masalah  yang  diutamakan adalah dialog  atau  musyawarah  yang  di wujudkan melalui konsensus.
f Hak  yang  Sama ,  semua  pihak harus  terjamin  keterlibatannya oleh  pemerintah  dalam  proses

## Volksgeist
politik  tanpa  ada  satu  pihak  pun yang terdiskriminasi atau dengan kata lain tanpa terkecuali.
g Efektivitas dan evisiensi , tindakan yang
dilakukan pemerintah dalam hal ini haruslah  efektif  dan  evisien dalam  membuat output seperti arturan,  pengelolaan  keuangan negara, kebijakan, dan lain sebagainya.
h Tanggung jawab , merupakan perwujudan  dari  apa  yang  telah dilakukan oleh instansi pemerintah  dalam  tindakannya sebagai  bentuk  tanggung  jawab terhadap  keberhasilan  ataupun kegagalan pelaksanan misi- misinya. 12
2. Hubungan Pemerintah Pusat-

## Daerah
Indonesia  adalah  negara  hukum, hal  tersebut  termaktub  dalam  pasal  1 ayat  (3)  UUD  1945  yaitu  “ Negara indonesia adalah negara hukum ”. Selain sebagai  negara  hukum,  Indonesia  juga menganut  asas  demokrasi  sesuai  dengan pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  “ Kedaulatan  berada di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  Undang-undang ”.  Sehingga Negara  Indonesia  dapat  dikatakan  juga sebagai negara hukum yang demokrartis. Konsep  demokrasi  menandakan  adanya kuasa  untuk  memerintah  suatu  negara berasal  dari  yang  diperintah  (rakyat), atau  dengan  kata  lain  sebagai  pola pemerintahan  yang  mengikut  sertakan rakyat  secara  aktif  pada  saat  proses pengambilan  keputusan  yang  diambil oleh orang yang telah diberikan
12 Implementasi  dari  tanggung  jawab tersebut dapat terlaksana dengan cara yang tepat, yang  nantinya  dapat  terjadi  revolusi  pada organisasai  dan  diharapkan  dalam  waktu  yang cepat    dapat  beradaptasi  dengan  perububahan- perubahan  tersebut,  sebagai  antisipasi  dari tuntutan  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Lihat: ibid., hlm. 203-204.
wewenang. Maka, legitimasi pemerintah merupakan  keinginan  rakyat  sebagai pemilih dan pengontrol pemerintah. 13
Dalam  pandangan  Abdul  Muktie Fadjar  yang  dikutip  Umbu  Rauta mengatakan  bahwa,  dasar  terkokoh  dan paling  tept  bagi  berdirinya  negara demokrasi adalah negaranya berdasarkan atas  konstitusi  ( constitutional  state ). 14
Konstitusi dalam suatu paham konstitusi atau  konstitusionalitas  dalam  sebuah negara harus memenuhi 2 (dua) prasyarat kumulatif, diantaranya: Pertama, adanya pembagian atau pembatasan  kekuasaan  dari  negara melalui alat perlengkapan atau lembaga- lembaga negara, Kedua, adanya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan  hak-hak  asasi  warga  negara yang dijamin dalam konstitusi. 15
Lebih  lanjut  Jimly  Asshidiqie mengemukakan  bahwa  konstitusiona- lisme  pada  saat  ini  sebagian  besar dipahami  berdasarkan  pada  3  (tiga) bagian  dasar  kesepakatan  ( consensus ), diantaranya: Pertama, Kesepakatan ( consensus )  yang  berkaitan  dengan tujuan  atau  cita-cita  negara  ( the  general goals of society or general acceptance of the  same  philoshophy  of  government ),
Kedua, Kesepakatan  ( consensus )  yang berkaitan dengan the rule of law sebagai dasar dari pemerintahan dalam penyelenggaraan  suatu  negara  oleh pemerintah  ( the  basic  of  government ),
13 Abdul  Aziz  Hakim, Negara  Hukum dan ....,  hlm. 174.
14 Yang  disebut  sebagai  konstitusi  kokoh adalah konstitusi yang jelas faham konstitusionalnya,  yaitu  yang  mengatur  secara rinci batasan kewenangan dari lembaga legislatif, eksekutif,  dan  yudisial  secara  seimbang  dan saling  mengawasi  ( check  and  balance ),  serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan  ( to  respect ),  perlindungan  ( to protec ),  dan  pemenuhan  ( to  fulfill )  hak  warga negara  dan  hak  asasi  manusia.  Lihat:  Umbu Rauta, Konstitusionalitas  Pengujian  Peraturan Daerah (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016),  hlm. 19.
15 Ibid., hlm. 20.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1815
dan kemudian yang Ketiga, Kesepakatan ( consensus )  mengenai  bentuk  lembaga dan  tahap-tahap  ketatanegaraan  (the form of institutions and procedures ). 16
Adnan  buyung  nasution  juga mengemukakan  langkah  yang  harus ditempuh  guna  menuju  pemerintahan yang  konstitusional,  diantaranya:  (i) memperluas  partisipasi  politik,  (ii) kekuasaan  legislatif  diberikan  kepada wakil-wakil rakyat, (iii) menolak pemerintahan  yang  bersifat  otoriter,  (iv) tekad  untuk  memelihara  kemerdekaan keluar,  (v)  tekad  untuk  memelihara kebebasan  kedalam,  (vi)  tekad  untuk terjaminnya asas-asas universal
pemerintahan yang baik,
(vii) membentuk  sistem  multi  partai,  (viii) menetapkan  pertanggungjawaban  peme- rintah  kepada  wakil  rakyat,  dan  (ix) pengakuan  terhadap  asas  pemilihan bebas. 17
Dapat dilihat bahwa konsekuensi munculnya  ajaran  konstitusionalisme menyarankan  adanya  suatu  pembatasan atau  pembagian  kekuasaan.  Maka  dari itu  adanya  pembatasan  atau  juga pembagian  kekuasaan  merupakan  suatu amanat  konstitusi.  Oleh  karenyanya pembatasan  atau  pembagian  kekuasaan pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah  adalah  pembagian  kekuasaan yang  sifatnya  vertikal  yang  merupakan amanat  konstitusi  yang  bertujuan  agar tidak  bertumpuknya  kekuasaan  di  satu tangan yaitu pemerintah pusat
( sentralistik ).
Pembagian kekuasaan secara vertikal  selain  sebagai  amanat  dari konstitusi  juga  merupakan  konsekuensi dari  negara  yang  menganut  demokrasi atau  juga  kedaulatan  rakyat  dan  juga menjalankan prinsip dari negara hukum.
Rousseau  mengemukakan  teori Kedaulatan rakyat yang kemudian dikutip  oleh  Soehino,  kedaulatan  rakyat pada  prinsipnya  merupakan  cara  atau
16 Ibid., hlm. 21. 17 Ibid.,
sistem dalam memecahkan suatu masalah  berdasarkan  cara  atau  sistem tertentu  yang  dapat  memenuhi  apa  yang diinginkan  oleh  masyarakat  umum. Sedangkan  Imanuel  Kant  menyatakan tujuan  dari  suatu  negara  tidak  lain  dan tidak  bukan  untuk  menegakkan  hukum dan  menjamin  hak  asasi  para  warga negara. 18 Atau  dengan  kata  lain  rakyat yang  memiliki  kekuasaan  dan  juga memiliki kedaulatan.
Paham  kedaulatan  rakyat  atau demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan  warga  masyarakat  dalam segala  bentuk  aktivitas  penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Demokrasi menitik  beratkan  adanya  persamaan diantara  warga  negara,  dan  juga  dalam praktik  pemerintahan,  hal  yang  paling mendasar  dalam  demokrasi  adalah pertanggungjawaban,  dalam  hal  ini adalah  pertanggungjawaban  individual maupun institusional. 19
Miriam  Budiardjo  dalam  pidato pengukuhan  Gelar Doctor  Honoris Causa dalam Ilmu Politik di Universitas
Indonesia  yang  dikutip  oleh  Dody  Nur Andriyan, menyebutkan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan demokrasi
adalah accountability (akuntabilitas).  Dengan  kata  lain  nilai
18 Kebebasan  disini  dalam  artian  bahwa kebebasan  yang  masih  dibatasi  oleh  peraturan perundang-undangan, sedangkan undang-undang yang  dimaksud  disini  yang  adalah  undang- undang  yang  dibuat  oleh  rakyat  itu  sendiri melalui  perwakilannya.  Lihat:  Soehino, Ilmu ...., hlm. 160-161.
19 Demokrasi  dapat  dikatan  sebagai sistem  yang  berat,  lebih-lebih  mungkin  dapat dikatakan  sebagai  bentuk  pemerintahan  yang paling  rumit  dan  juga  sulit,  pemerintahan  yang menjalankan  asas  demokrasi  mungkin  tidak dapat  bertindak  secepat  seperti  pemerintahan yang  diktator,  namun  ketika  pemerintah  yang menjalankan asas demokrasi mengambil tindakan, sudah pasti dapat dipastikan  mendapat dukungan  dari  rakyat  untuk  tindakan  yang  telah diambil. Lihat: Dody Nur Andriyan, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial  dengan  Multipartai  di  Indonesia (Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm. 26-27.

## Volksgeist
yang  paling  utama  dan  mulia  dari demokrasi adalah accountability (akuntabilitas). Accountability meru- pakan suatu bentuk pertanggung- jawaban  dari  orang  atau  lembaga  yang memperoleh mandat memerintah, kepada  mereka  yang  telah  memberikan mandat  untuk  memerintah.  Dalam  teori politik  tradisional,  rakyat  merupakan pihak  pemberi  kekuasaan  kepada  pihak yang  memerintah  dan  pemerintah  harus bertanggungjawab  kepada  rakyat.  Inilah yang disebut dengan kedaulatan rakyat. 20
Kedaulatan rakyat atau demokrasi  merupakan  hal  yang  paling utama  bagi  masyarakat,  karena  dengan adanya  demokrasi  hak  rakyat  terjamin diantaranya adalah rakyat dapat mengemudikan sendiri arah haluan suatu organisasi negara. 21 Demokrasi memiliki beberapa  prinsip  diantaranya: Pertama,
Sumber kekuasaan atau legitimasi kekuasaan  para  penyelenggara  negara bersumber  dari  kemauan  rakyat  sendiri. Kedua ,  Sejumlah  orang  kecil  yang berperan  sebagai  penyelenggara  negara harus  sadar  bahwa  sejatinya  mereka  itu tidak lain berasal dari rakyat sendiri dan mendapat  kepercayaan  dari  rakyat  pula agar  dapat  terselenggaranya  kekuasaan negara  yang  bersasal  dari  kemauan  atau aspirasi mayoritas rakyat (dari, oleh, dan untuk  rakyat). Ketiga, Rakyat  ikut  serta secara  aktif  dalam  penyelenggaraan negara  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung,  hal  tersebut  sejatinya merupakan  modal  penting  berhasil tidaknya  pelaksanaan  kekuasaan  negara (oleh rakyat). Keempat, Lembaga perwakilan yang telah dipilih oleh rakyat merupakan  penyambung  lidah  aspirasi
20 Ibid.,
21 Arti  demokrasi  dapat  dipastikan memberikan  posisi  yang  strategis  bagi  rakyat secara  operasional  meskipun  dampaknya  di berbagai  negara  tidak  selalu  sama.  Lihat: Mahfud  MD, Demokrasi  dan  Konstitusi  di Indonesian  Studi  Tentang  Interaksi  Politik  dan Kehidupan  Ketatanegaraan (Jakarta:  Rineka Cipta, 2003), hlm. 19.
atau keinginan rakyat disamping tugasnya  sebagai  sarana  pengendali pemerintah dalam penyelenggaraan kepentingan  negara  atau  kepentingan rakyat. Kelima, Media  masa  juga  harus dilibatkan sebagai sarana untuk menyalurkan  kehendak  rakyat  kepada penyelenggara negara namun harus tetap berpegang  kepada  kode  etik  jurnalistik yang berlaku. 22
Senada  dengan  hal  tersebut Robert Dahl yang kemudian dikutip oleh Abdul Aziz Hakim menyatakan cerminan dari demokrasi diantaranya: (i) Kebebasan bergabung ataupun membentuk  organisasi  (berserikat  dan berkumpul).  (ii)  Kebebasan  berekspresi (mengeluarkan  pendapat).  (iii)  Hak memilih  dan  dipilih.  (iv)  Terbukanya kesempatan  bagi  rakyat  untuk  dapat menduduki  jabatan-jabatan  publik.  (v) Pemimpin politik berhak untuk berkompetisi  mendapatkan  dukungan maupun  memberikan  dukungan.  (vi) Alternatif  sumber-sumber  informasi. (vii)  Pemilu  yang  bebas  dan  adil.  Dan (viii) Kebijakan pemerintah dibuat harus merujuk  pada  suara  rakyat  melalui pemungutan suara ataupun alternatif lain yang sejenis. 23
Secara  lebih  tegas  dan  spesifik Mohammad  Hatta  yang  dikutip  oleh Umbu  Rauta 24 mengemukakan  bahwa hubungan  paham  kedaulatan  rakyat dengan  pembagian  kekuasaan  secara vertikal  yaitu  antara  pemerintah  pusat dengan pemerintah daeran adalah sebagai  berikut:  “ bahwa  pembentukan pemerintahan  daerah  (otonomi  daerah) merupakan  suatu  bentuk  implementasi dari  adanya  demokrasi  atau  kedaulatan rakyat,  disini  rakyat  dalam  menentukan masa  depannya  tidak  hanya  bertumpu pada  pemerintah  pusat  melainkan  juga
22 Abdul  Aziz  Hakim, Negara  Hukum dan ...., hlm. 174-175.
23 Ibid., hlm. 176-177.
24 Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian.... ,  hlm. 22.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1815
pada  tiap  tempat  di  kota,  desa,  maupun daerah.  Karena  hal  ini  merupakan  hak dari rakyat. ”
Selain hal tersebut, dalam kaitannya  dengan  negara  hukum  yang menjadikan  hukum  sebagai  pedoman utama  dalam menjalankan  pemerintahan maka dalam prinsipnya ada beberapa hal yang  harus  ada  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Menurut  Frans  Magnis Suseno  terdapat  empat  hal  utama  yang harus ada dalam penyelenggaraan negara yang  berdasar  pada  hukum  yaitu: Pertama, Kepastian  hukum,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  kepastian  hukum merupakan
kebutuhan pokok
masyarakat.  Kaitannya  dengan  negara, kepastian  hukum  merupakan  tindakan dari  negara  yang  dapat  dilihat  karena tindakan  tersebut  diambil  berdasarkan hukum  yang  berlaku  secara  umum. Kedua, Tuntutan perlakuan sama,
hukum  harus  dapat  menjamin  bahwa setiap warga negara diperlakukan menggunakan  tolok  ukur  objektif  dan sama. Adapun tolok ukur yang dimaksud yaitu hukum. Ketiga, Legitimasi
demokrasi, legitimasi demokrasi
didasarkan  atas  persetujuan  dasar  para warga negara dan selalu harus berada di bawah  kontrol  warga  negara,  yang mencantumkan  tuntutan  bahwa  dalam penjalanannya kekuasaan negara dibatasi oleh  hukum. Keempat, Tuntutan  akal budi,  pondasi  yang  paling  dasar  dalam penyelenggaraan  negara  hukum  adalah tuntutan  akal  budi.  Hukum  merupakan sarana pengatur masyarakat yang membedakan  manusia  dengan  hewan yang berarti bahwa manusia berakal dan oleh karenanya
manusia dapat
merancang kehidupan. 25
Menurut  A.  Hamid  S.  Attamimi yang dikutip oleh Umbu Rauta mengemukakan  bahwa  negara  hukum
25 Frans  Magnis-Suseno, Etika  Politik:
Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,
1994), hlm. 259.
mengandung beberapa konsepsi diantaranya:  (i)  Pemerintahan  menurut hukum ( wetmatig bestur ), dengan penjaminan yang jelas mengenai
perlakuan  yang  sama  ( equal ),  dan  juga mengenai  kepastian  hukum.  (ii)  HAM.
(iii) Pembagian kekuasaan, yang mencakup  beberapa  bagian  diantaranya struktur kewenangan atau disebut dengan  desentralisasi  serta  mengenai pengawasan  dan  kontrol.  (iv)  Adanya peradilan sebagai pengawas pemerintahan. 26
Beberapa  rumusan  anasir  pokok negara  hukum  menurut  Sri  Soemantri diantanya adalah:
a Dalam  menjalankan  tugas  dan kewajibannya,  pemerintah  harus didasarkan pada hukum (peraturan perundang-undangan).
b Adanya penjaminan terhadap hak- hak  asasi  manusia  atau  hak-hak asasi para warga negara.
c Pembagian kekuasaan.
d Pengawasan  dari  badan  yudikatif ( rechterlijk control ). 27
Dapat  dilihat  dalam  konsep negara  hukum  mensyaratkan  adanya pembagian  kekuasaan.  Menurut  Miriam Budiardjo,  pembagian  kekuasaan  dalam suatu  negara  hukum  dibagi  menjadi  2 (dua) yaitu:
a Pembagian kekuasaan secara vertikal,  merupakan  pembagian kekuasaan  yang  dibagi  berdasar- kan tingkatannya. Yang dimaksud yaitu  pembagian  kekuasaan  antar beberapa  tingkatan  pemerintah. Pembagian kekuasaan secara vertikal  ini  merupakan  unsur pembeda  antara  negara  kesatuan dengan negara federal.
b Pembagian Kekuasaan secara horizontal, merupakan pembagian kekuasaan  yang  dibagi  berda- sarkan fungsinya. Hal ini 26 Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian ...., hlm. 24.
27 Ibid., hlm. 25.

## Volksgeist
membedakan antara fungsi pemerintah yang sifatnya legislatif, eksekutif, maupun yudikatif  atau  biasa  dikenal dengan  istilah Trias  Politika atau pembagian kekuasaan ( division of power ). 28
Maka  dari  itu  adanya  pembagian kekuasaan  antara  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah adalah konsekuensi  dari  adanya  negara  hukum yang  dianut  Indonesia.  Hal  tersebut senada  dengan  konstitusi  yang  merupa- kan  urat  nadi  bangsa  Indonesia  yaitu UUD 1945, dalam pasal 18 pasal (1) dan (2) yang mengisyaratkan bahwa seluruhb  daerah  di  Indonesia  mandiri dalam  hal  mengurus  urusan  pemerin- tahan  daerahnya  masing-masing.  Hal tersebut  harus  sesuai  dengan  asas otonomi daerah dan juga tugas pembantuan. 29

## 3. Konsep Otonomi Daerah
Negara  adalah  kebutuhan  dalam kehidupan  manusia  dalam  berjalannya sejarah yang berlangsung dalam kehidupan umat manusia. Negara merupakan  hal  yang  sengaja  dibentuk oleh  manusia  atau  biasa  disebut  dengan human  creation yang  berkenaan  dengan bentuk  relasi  antar  kehidupan  manusia dalam  berinteraksi  antar  manusia  yang diorganisasikan  dengan  maksud  untuk memenuhi apa yang diinginkan bersama. 30
Ditinjau  dari  segi  susunannya negara  dibagi  menjadi  dua  yaitu: pertama ,  negara  bersusunan  tunggal, atau  yang  lebih  dikenal  dengan  negara kesatuan,  dan kedua ,  negara  berbentuk jamak, yang lebih dikenal dengan negara
28 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu Politik (Edisi Revisi) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 267.
29 UUD 1945.
30 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 9-11.
federasi. 31 Indonesia  merupakan  negara yang  menerapkan  negara  kesatuan. Yangmana hal tersebut diisyaratkan oleh konstitusi dalam pasal 1 ayat (1).
Jika ditinjau menurut segi susunannya  negara  kesatuan  merupakan negara  yang  tunggal,  maksudnya  adalah negara  yang  sifatnya  satu  dan  pastinya tidak  terdiri  dari  beberapa  negara  atau tidak ada negara di dalam negara. Maka dari  itu  dapat  dilihat  bahwa  dalam pemerintahannya hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat. 32
Salah  satu  asas  negara  kesatuan menyatakan  bahwa  penjalanan  segala urusan-urusan pemerintahan tidak diberikan  kepada  Pemerintah  yang berada  di  daerah  ( Local  Government ), maka dari itu dapat dilihat bahwa urusan pemerintahan  dalam  negara  kesatuan tidak  berpindanh-pindah  dan  menjadi kesatuan (eenheid )  dan  yang  menjadi pemegang kekuasaan  di negara tersebut yaitu Pemerintah Sentral. 33 Dalam negara kesatuan, pelaksana  kedaulatan  tertinggi  dalam suatu  negara  adalah  pemerintah  pusat. Antisipasi  agar  pemerintah  Sentral tidak sewenang-wenang  maka  ada  pengawa- san  dan  pembatasan  yang  diatur  dalam suatu  peraturan  perundang-undangan terhadap  aktivitas  pemerintah  pusat. Konsekuensi logis dari posisi pemerintah pusat sebagai lembaga pelaksana kedaulatan suatu negara, maka kesatuan-kesatuan  pemerintahan  yang posisinya  ada  di  bawah  Pemerintah Sentral, harus menaati Pemerintah Sentral. Ketika ketaatan tersebut dilaksanakan  namun  tanpa  disertai dengan adanya rasa taat dan rasa tunduk menurut  kelembagaan  sesuai  dengan peraturan  hukum  yang  ada,  maka
31 Soehino, Ilmu ....,hlm. 224.
32 Ibid.,
33 Septi  Nur  Wijayanti, Hubungan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 , https://scholar.google.co.id/ .

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1815
tentunya  terjadi  pertentangan  dalam pelaksanaan  suatu  kewenangan  atau dikenal dengan asas unity command . 34
Ditinjau  dari  perkembangannya, pada  awalnya  dalam  negara  kesatuan kekuasaan penguasa sifatnya tak terbatas,  dan  masih  menggunakan  asas sentralisasi  dan  juga  asas  konsentrasi. 35
Dengan  adanya  permasalahan  tersebut maka  muncul  pemikir  besar  dengan tujuan  membatasi  kekuasaan.  Pemikir tersebut  diantaranya  adalah  Jhon  Lock dengan  pemikirannya  tentang  HAM, Montesquieu dengan pemikirannya
tentang trias  politica ,  J.J.  Reusseau dengan
pemikirannya tentang
demokrasi, dan Maurice Duverger dengan  pemikirannya  tentang  pemilihan siapa  yang  akan  menjadi  pemegang kekuasaan dalam suatu negara. 36
Setelah  muncul  pemikir-pemikir tersebut  tetapi  dalam  prakteknya  masih banyak kekuasaan yang besifat absolute, namun  dengan  berkembangnya  negara dan  semakin  kompleks  permasalahan yang  dihadapi  serta  masyarakat  yang semakin  heterogen  maka  dibeberapa negara  muncul  konsep  baru  yaitu dekonsentrasi. 37 Adanya  asas  dekonsen-
34 Dalam  negara  kesatuan,  pada  dasarnya tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan  berada  di  tangan  Pemerintah Pusat. Ibid., 35 Asas  sentralisasi  merupakan  asas  yang mengininkan  segala  kekuasaan  serta  urusan pemerintah  menjadi  milik  pemerintah  pusat. Sedangkan  asas  konsentrasi  adalah  asas  yang mengininkan  segala  kekuasaan  dan  urusan pemerintah  dilaksanakan  sendiri  oleh  pmerintah pusat,  yang  mencakup  urusan  pemerintah  yang berada  dipusat  maupun  urusan  pemerintah  yang berada di daerah.
36 Ibid., hlm. 225.
37 Menurut UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf  (f)  “ dekonsentrasi  adalah  pelimpahan wewenang dari  pemerintah atau  kepala  wilayah atau  kepala  instansi  vertikal  tingkat  atasnya kepada  pejabat-pejabatnya  didaerah ”.  Lihat:
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
Kemudian  diubah  menjadi  UU  No.  22  Tahun 1999  Pasal  1  huruf  (f)  “ Dekonsentrasi  adalah
trasi  memunculkan  pembagian  wilayah dalam  suatu  negara  menjadi  wilayah- wilayah  administratif  dan  juga  wilayah pemerintahan.  Dalam  perkembangan selanjutnya  muncullah  asas  desentra- lisasi. 38
Beberapa  ciri  dari  daerah  yang mandiri  diantaranya  terbentuk  Badan Perwakilan  Rakyat  yang  representatif, dengan  kata  lain  disebut  sebagai parlemen, atau DPR, atau juga Bundesrat . 39 Serta dalam proses penjalanannya, dapat dikombinasi dengan:
a Konsentrasi dan sentralisasi.
b Dekonsentrasi dan sentralisasi.
c Dekonsentrasi  dan  desentralisasi;
atau  juga  masih  dapat  ditambah tugas pembantuan, sehingga
menjadi;
d Dekonsentrasi,  desentralisasi,  dan tugas pembantuan. 40
Dalam  konteks  negara  Indonesia yang  menyatakan  sebagai  negara  yang berbentuk  tunggal  atau  negara  kesatuan.
pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  kepada gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  dan  atau perangkat  pusat  didaerah ”.  Lihat:  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang Pemerintah  Daerah.  Kemudian  diubah  menjadi UU  No.  32  Tahun  2004Pasal  1  ayat  (8) “ Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang pemerintah  oleh  pemerintah  kepada  gubernur sebagai  wakil  pemerintah  dan/atau  kepada instansi  vertikal  diwilayah  tertentu ”.  Lihat: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
38 Menurut  UU  No.  22  Tahun  1999 “ Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan  dari  pemerintah  kepada  daerah otonom  dalam  kerangka  negara  kesatuan republik  indonesia ”.  Lihat:  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintah Daerah.  Kemudian  diubah  menjadi  UU  No.  32 Tahun  2004  Pasal  1  ayat  (7)  “ Desentralisasi adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan oleh  pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia ”.  Lihat:  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
39 Soehino, Ilmu.... , hlm. 226.
40 Ibid.,

## Volksgeist
Meskipun  demikian  namum  Indonesia juga  menjalankan  desentralisasi,  maka konsekuendinya  adalah  adanya  tugas- tugas yang diurus sendiri oleh pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  yang berada di pusat ada juga yang diberikaan penjalanannya  ke  pemerintah  yang berada  di  daerah,  sehingga  muncullah hubungan sebab akibat yang memunculkan relasi kewenangan, keuangan, serta pengawasan antar organisasi pemerintahan tersebut. Implementasinya  ada  di  dalam  pasal  18 ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan adanya  asas  penyelenggaraan  peme- rintahan  daerah  yaitu  otonomi  dan  juga tugas pembantuan. 41
Jika  dilihat  secara  seksama pengertian  otonomi  tidak  diatur  dengan jelas  di  dalam  Konstitusi  maupun Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999 maupun  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004 melainkan hanya dapat disimpulkan dari rumusan pasal- pasalnya.  Dalam  Konstitusi  yaitu  Pasal 18  ayat  (2)  kata  “otonomi”  bersatu bersama “asas”,  sehingga  menjadi  “asas otonomi’,  yang  telah  menjelaskan  anak dari kalimat sebelumnya, yaitu “Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan”.
Dari  perumusan  kata  tersebut  maka dapat  dilihat  bahwa  “otonomi”  berarti “mengatur dan mengurus sendiri”. 42
Selain  itu  juga  dalam  Pasal  1 huruf (f) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999,  kata  “Otonomi”  diikuti  dengan kata “daerah”, sehingga menjadi “otonomi  daerah”.  Maka  dpat  diambil kesimpulan  otonomi  daerah  merupakan kewenangan dari daerah supaya mengatur  maupun  mengurus  kepenti- ngan  dari  masyarakat  daerah  tersebut berdasarkan  inisiatif  sendiri  sesuai dengan  aspirasi  masyarakat  menurut
41 Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah...., hlm. 41.
42 Ibid., hlm. 43.
perundang-undangan. Hal tersebut senada dengan pasal 1 ayat (5) Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004,  istilah “otonomi”  juga  diikuti  dengan  kata “daerah”  yang  berarti  bahwa  “mengatur ataupun  mengurus  urusan  masyarakat daerah setempat menurut inisiatif sendiri”. 43
Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan bahwa  hakekat  dari  otonomi  tidak  lain dan  tidak  bukan  merupakan  suatu independensi atau kebebasan dari daerah untuk  mengurus  dan  mengatur  sendiri ( selfregeling )  atau  juga  ( zelfwetgeving ) dalam  penyelenggaraan  urusan  dan kepentingannya yang didasarkan inisiatif dan  aspirasi  dari  masyarakat  daerah. Maka  dari  itu,  daerah  yang  diberik otonomi  dapat  mandiri  untuk  mengurus rumah  tangganya  dengan  mengadakan peraturan-peraturan  daerah  selama  tidak bertentangan  dengan  konstitusi  negara dan  juga  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi  tingkatannya  serta tidak  bertentangan  dengan  kepentingan umum. 44

## 4. PLTPB di Kabupaten Banyumas
Pengerjaan  Pembangkit  listrik Tenaga  Panas  Bumi  atau  PLTPB  yang lokasinya  di  lereng  bagian  selatan gunung slamet, tepatnya di desa sambirata, kecamatan cilongok, kabupaten  banyumas  adalah  salah  satu program  pemerintah  yang  bertujuan untuk pemenuhan listrik berskala nasional. Dalam proyek ini PT Sejahtera Alam  Energi  (SAE)  ditugaskan  untuk membangun PLTPB di  Baturraden  yang kemudian  hasil  yang  berupa  listrik tersebut  akan  dibeli  oleh  PLN  namun dengan harga yang telah ditentukan. 45
Menurut direktur PT SAE beregas  H  Rochadi  mengemukakan bahwa  dari  pihak  PT  SAE  sudah melakukan  upaya  antisipasi  agar  tidak
43 Ibid.,
44 Ibid., hlm. 44.
45 https://m.detik.com.berita-jawa-tengah .

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1815
terjadi  pencemaran  air  sungai  yang diakibatkan  oleh  tindakan  pembukaan lahan  dari  pengerjaan  PLTPB  tersebut. Antisipasi  tersebut  diantaranya  adalah pemembuatan  perangkat  penyaring  air dan  juga  pembuatan  saluran  air  di beberapa titik pembukaan lahan, nantinya  yang  diharapkan  air  yang berada  di  lokasi  tidak  tercemar.  Selain itu,  pembukaan  tanah  dengan  cara menebang  pohon  di  hutan  lindung, pihaknya  lantas  melakukan  mengerakan dan  juga  menutup  dengan  terpal  dengan tujuan  supaya  air  yang  mengalir  tidak membawa  lumpur  masuk  ke  aliran sungai ketika turun hujan. 46
Namun  faktanya  dampak  negatif terjadi    dengan  adanya  pengerjaan PLTPB  Baturraden  contohnya  dapat dilihat  di  Desa  Sunyalangu,  Kecamatan Karanglewas,  dampak  yang  terjadi adalah  lahan  pertanian  dirusak  oleh hewan  liar  yang  turun  dari  lereng Gunung  Slamet  menuju  lahan  warga yang merupakan dampak dari pengerjaan PLTPB. Selain itu mata air di Kecamatan  Cilongok  terlihat  keruh karena bercampur lumpur yang mengakibatkan warga tidak dapat memanfaatkannya. 47
Akibat  lain  yang  ditimbulkan dari adanya proyek PLTPB adalah aliran air  Sungai  Prukut  tercemar,  dampaknya adalah  hilangnya  sumber  air  bersih  bagi ribuan warga terdampak, menurut pernyataan  dari  KeDes  Panembangan, yaitu  bapak  Suparto,  setidaknya  sekitar 1.900-an keluarga menggunakan air dari penyediaan  air  minum  dan  juga  sanitasi yang  berbasis  masyarakat.  Hal  tersebut dikarenakan  banyak  warga  dari  desa tersebut menggantungkan air dari Curug Cipendok  dan  Sungai  Prukut.  Keruhnya air di Sungai Prukut juga dirasakan oleh tujuh  desa  lainnya  diantaranya  desa
46 Ibid.,
47 https://www.antaranews.com/berita/657 368/ratusan-warga-tuntut-penghentian-proyek- pltpb-baturraden .
Sambirata, Panembangan, Kalisari,
Pernasidi, Cikidang dan Karanglo. Desa- desa tersebut adalah desa yang berada di lereng  bagian  selatan  Gunung  Slamet yang  menjadikan  Sungai  Prukut  sebagai sumber  air.  Kepala  Desa  Kalisari,  Aziz Masruri, juga menyatakan bahwa pencemaran  sungai  merupakan  dampak dari adanya proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. 48
Aliran air di Sungai Prukut keruh terlihat  sejak  sejak  bulan  Januari  2017. Pernyataan  ini  sesuai  dengan  riset  yang dilakukan oleh Lingkar Kajian
Banyumas  (LKB)  yang  menyebutkan bahwa keruhnya aliran air sungai prukut terjadi  karena  aliran  material  terutama tanah  dari  proyek  PLTPB  Baturraden yang  turun  ke  sungai.  Novita  sari mengemukaan  bahwa  bahan  eksplorasi pengerjaan  PLTPB  turun  ke  Sungai Citepus  yang  selanjutnya  turun  ke  Air Terjun  Cipendok.  Dari  Air  Terjun Cipendok,  kemudian  ke  Sungai  Prukut. Jika  dilihat  menurut  fungsinya  Sungai Prukut  merupakan  sungai  yang  sangat penting  bagi  kehidupan  warga  sekitar. Karena  Sungai  Prukut  merupakan  mata air  bersih  bagi  warga,  selain  itu diggunakan juga untuk kebutuhan lainnya  seperti  usaha  perikanan  dan industri kecil. 49
Dengan  adanya  dampak  negatif yang merugikan warga maka
menimbulkan  aksi  protes  dari  berbagai kalangan  untuk  dihentikannya  proyek PLTPB.  Kemudian  memunculkan  aksi demo  dari  berbagai  kalangan  baik  dari mahasiwa  ataupun  warga  terdampak. Setelah  kejadian  tersebut  pendemo bertemu  dengan  bupati  Banyumas. Namun  dalam  hal  ini  bupati  banyumas terkesan  bertindak  kurang  tegas  dengan menyatakan  bahwa  adanya  pembangkit listrik  tenaga  panas  bumi  (PLTPB) merupakan kewenangan pemerintah
48 https://www.bbc.com/indonesia/majalah -41661762 .
49 Ibid.,

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1815
provinsi, bukanlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

## 5. Analisis Distorsi Kebijakan PLTPB Kabupaten Banyumas
Setelah  melihat  kasus  yang  telah dijabarkan  diatas  dapat  dilihat  bahwa tidak adanya harmonisasi dan
sinkronisasi antara pemerintah kabupaten banyumas dengan pemerintah provinsi  jawa  tengan.  Ini  dapat  dinilai dari  pernyataan  bupati  banyumas  yang menyatakan  bahwa  proyek  pembangkit listrik  tenaga  panas  bumi  bukanlah kewenanagan dari pemerintah kabupaten atau kota melainkan kewenangan pemerintah provinsi. Padahal jika dilihat melalui  prinsip  otonomi  daerah,  bahwa setiap  daerah  berhak  mengurus  urusan rumah tangganya masing-masing, seharusnya  bupati  banyumaslah  yang lebih  tahu  mengenai  dampak  apa  yang akan  ditimbulkan  ketika  adanya  proyek PLTPB di daerah Banyumas tersebut.
Jika dilihat dari pengertian otonomi walaupun secara langsung tidak diatur  dalam  UUD  1945  maupun Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999 ataupun  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004  kecuali  dapat  disimpulkan  dari rumusan  pasal-pasalnya.  Namun  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  otonomi menyaratkan pemerintahan daerah provinsi,  maupun  daerah  kabupaten, dan/atau  kota  mandiri  dalam  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan”. Sehingga dari hal tersebut adanya prinsip otonomi daerah bertujuan agar  pemerintahan  daerah  dalam  hal  ini adalah  pemerintah  kabupaten  banyumas mengurus  urusan  rumah  tangganya sendiri.  Sehingga  seharusnya  Bupati Banyumas  tidaklah  menyatakan  bahwa bukan wenang dari pemerintah
kabupaten  atau  kota  Banyumas  dengan adanya  proyek  PLTPB  tersebut.  Karena konsekuensi logisnya adalah yang mengetahui  mengenai  apa  kebutuhan masyarakat  dan  apa  yang  akan  akan
ditimbulkan  dengan  adanya  PLTPB adalah pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri.
Sesuai  dengan  Undang-undang No  23  Tahun  20014  tepatnya  dalam pasal  9,  urusan  pemerintahan  tersebut terbagi  atas  urusan  pemerintahan  yang bersifat  absolut,  urusan  pemerintahan yang bersifat konkuren, dan juga urusan pemerintahan  yang  bersifat  umum. Lebih lanjut pasal 10 ayat (1)
menjelaskan mengenai urusan pemerintahan  yang  bersifat  absolut  atau urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat. Selain urusan  pemerintahan  yang  sifatnya absolute  juga  ada  urusan  pemerintahan yang sifatnya konkuren. Urusan pemerintahan  yang  sifatnya  konkuren merupakan Urusan Pemerintahan
pemberian dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah yaitu daerah provinsi dan juga Daerah kabupaten  atau kota.Urusan pemerintahan tersebut merupakan  dasar  dari  adanya  Otonomi Daerah.  Dalam  pasal  9  ayat  (3)  lebih lanjut menjelaskan mengenai hal tersebut.  Bahwa  kewenangan  untuk mengururs  urusan  pemerintahan  terdiri atas  urusan  yang  bersifat  wajib 50 dan juga urusan pilihan. 51
Dalam  Pasal  12  ayat  (3)  Urusan Pemerintahan  Pilihan  salah  satunya menyebutkan  bahwa  adanya  energi  dan sumberdaya. 52 Dapat dihat bahwa adanya PLTPB merupakan urusan pemerintahan  yang  sifatnya  pilihan sesuai dengan pasal tersebut yaitu energi dan  sumberdaya  mineral.  Jadi,  boleh untuk mengadakan dan juga boleh untuk tidak mengadakan pengerjaan PLTPB.
Selanjutnya  mengenai  kewena- ngan  dari  kasus  PLTPB  lebih  lanjut
50 Lebih  lanjut  dapat  dilihat  dalam  pasal 12  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 20014
51 Lebih  lanjut  dapat  dilihat  dalam  pasal 12  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
52 Ibid.,

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1815
diatur didalam pasal selanjutnya yaitu 13 ayat  (3)  yang  menyatakan Urusan
Pemerintahan  yang  dapat  menjadi kewenangan dari Daerah provinsi diantaranya:Urusan Pemerintahan yang lokasinya,  penggunaan,  manfaat  atau dampaknya  lintas  Daerah  kabupaten dan kota, dan atau Urusan Pemerintahan  yang  penggunaan  dari sumber  dayanya  lebih  efisien  ketika dijalankan oleh Daerah Provinsi. Kemudian dalam ayat (4) menyatakan  bahwa Urusan  Pemerin- tahan  yang  menjadi  kewena-ngan  dari
Daerah kabupaten/kota meliputi:
Urusan  Pemerintahan  yang  lokasinya, penggunaannya,  manfaat  dan  dampak negatifnya dalam Daerah kabupaten dan kota,  dan  juga  Urusan  Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien  apabila  dijalankan  oleh  Daerah kabupaten/kota.
Menurut  hemat  penulis  dalam rumusan pasal 13 ayat (3) dan (4) dapat dilihat  bahwa  keweangan  pemerintah dalam kasus PLTPB merupakan kewenangan  kabupaten/kota  Banyumas sendiri,  karena  lokasi  yang  merupakan area  pengadaan  proyek  PLTPB  ada  di kawasan  kabupaten  banyumas  tepatnya di  desa  sambirata,  kecamatan  cilongok, kabupaten banyumas. Bukanlah merupakan proyek  yang lokasinya lintas kabupaten,  meskipun  gunung  slamet letaknya  di  lima  kabupaten,  yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, Kabupaten  Brebes,  dan  juga  Kabupaten Pemalang, namun proyek PLTPB sepenuhnya berada dalam wilayah
Kabupaten Banyumas. Selain  itu  dampak  yang  di
timbulkan  juga  sifatnya  tidak  lintas kabupaten karena daerah yang terdampak  adalah  wilayah  Kabupaten Banyumas. Kemudian penggunaan sumber  daya  dari  PLTPB  sendiri belumlah  pasti  lebih  efisien  ketika  di laksanakan oleh Provinsi, karena
nyatanya  banyak  warga  yang  dirugikan dengan adanya proyek PLTPB dan hasil dari  PLTPB  belumlah  benar-benar adanya,  dalam  proses  pengeboran  untuk mencari  sumber  panas  bumi  yang nantinya  akan  digunakan  pun  berkali- kali  dilakukan  dan  banyak  yang  tidak ada hasilnya.
Pemerintah  dalam  hal  ini  harus melihat  mana  yang  lebih  dibutuhkan oleh  masyarakat  sehingga  terciptalah suatu good  governance sesuai  dengan konsep good governance dan syarat dari good  governance yang  telah  dijelaskan diatas.  Dampak  dari  PLTPB  sangatlah merugikan  masyarakat  sekitar,  seperti keruhnya  aliran  sungai  yang  menjadi sumber utama masyarakat. Selan itu juga lahan pertanian yang dirusak oleh hewan liar yang turun ke pemukiman penduduk karena  adanya  proyek  PLTPB  di  lereng Gunung Slamet.

## C. Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi diadakan dengan tujuan untuk pemencaran  urusan  pemerintahan  dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah  otonom  untuk  mengatur  secara mandiri urusan rumah tangganya.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh bupati  banyumas  sebagai  pemimpin yang  memperoleh  legitimasi  dari  rakyat kurang  tepat  karena  seharusnya  dialah yang  mengetahui  apa  yang  ada  dan dibutuhkan didaerah kekuasaannya.
Seharusnya  tidak  bertindak  cuci  tangan dengan  adanya  proyek  PLTPB  tersebut dengan mengatakan tidak berwenang. Dengan adanya kebijakan pembangunan proyek PLTPB jika dilihat tidak adanya harmonisasi dan sinkronasi dari  pemerintah  provinsi  jawa  tengah dan  pemerintah  kabupaten  atau  kota banyumas.  Karena  lokasi  pengerjaan PLTPB sepenuhnya di wilayah kabupaten  Banyumas  serta  dampaknya hanya  berada  di  wilayah  kabupaten

## Volksgeist
banyumas.  Maka  dari  itu  langkah  awal yang  dilakukan  adalah  penyerahan wewenangan proyek PLTPB yang awalnya  di  pegang  oleh  pemerintah provinsi  kemudian  diserahkan  kepada pemerintah  kabupaten/kota  Banyumas.
Karena sesuai uraian di atas kewenangan tersebut seharusnya merupakan kewenangan  dari  pemerintah  kabupaten atau kota.
Langkah selanjutnya yang
dilakukan  adalah  pihak  yang  terkait proyek  PLTPB  baik  dari  PT  SAE, maupun  pemerintah  provinsi  selaku pemberi wewenang melakukan penanganan  berkaitan  dengan  adanya dampak yang ditimbulkan dengan adanya proyek PLTPB. Seperti
memasok  air  bersih  untuk  daerah  yang terkena  dampak  (bukan  hanya  wacana namun benar-benar dilaksanakan), selain itu  juga  memberikan  ganti  rugi  materiil kepada masyarakat yang terkena dampak proyek  PLTPB.  Kemudian  yang  paling penting  adalah  mengkaji  lebih  lanjut mengenai proyek tersebut manakan yang lebih  benar  apakah  dampak  negatifnya atau  manfaatnya.  Ketika  dampaknya negatif  jangka  pendek  maupun  jangka panjang  yang  lebih  besar  maka  proyek PLTPB  dihentikan  demi  kemaslahatan umum.  Kemudian  ketika  manfaatnya yang  lebih  besar  baik  jangka  pendek maupun jangka panjang yang lebih besar maka  sebaiknya  proyek  dilanjutkan namun  dengan  catatan  dampak-dampak negatif  yang  telah  ditimbulkan  baik materiil maupun formil di ganti rugi.

## Daftar Pustaka
Andriyan,  Dody  Nur, Hukum  Tata
Negara dan Sistem Politik Kombinasi  Presidensial  dengan Multipartai di Indonesia.
Yogyakarta: DEPUBLISH, 2018.
Anggara,  Sahya. Kebijakan  Publik .
Bandung:  CV  Pustaka  Setia,
2014.
Asshidiqie,  Jimly. Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara .  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. Budiardjo,    Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu Politik (Edisi  Revisi).  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Fauzan, Muhammad. Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang  Hubungan  Keuangan antara Pusat dan Daerah .
Purwokerto: STAIN Press, 2010.. Hakim, Abdul Aziz. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
https://news.detik.com/berita-jawa- tengah/d-3564239/ratusan- warga-banyumas-aksi-tolak- pltpb-gunung-slamet/komentar. https://www.antaranews.com/berita/657 368/ratusan-warga-tuntut- penghentian-proyek-pltpb- baturraden.
MD, Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi di  Indonesian  Studi  Tentang Interaksi Politik  dan  Kehidupan Ketatanegaraan .  Jakarta:  Rineka
Cipta, 2003. Rauta, Umbu. Konstitusionalitas
Pengujian  Peraturan  Daerah . Yogyakarta:  GENTA Publishing, 2016
Soehino. Ilmu  Negara. Yogyakarta: Liberty, 2005.
Sugiarto,  Umar  Said, Pengantar  Hukum Indonesia. Malang: Sinar Grafika, 2015. Suseno,  Frans  Magnis. Etika  Politik: Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintah Daerah.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1815
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974 Tentang  Pokok-Pokok  Pemerin- tahan di Daerah. Wijayanti,  Septi  Nur. Hubungan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,
https://scholar.google.co.id/.