ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Volume 8 Nomor 1, Juni 2024 DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1106

## Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan
Marliyatul Halwa 1 , Muhammad Ersya Faraby 2 1,2 Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69162 1 200721100049@student.trunojoyo.ac.id ,
2 ersya.faraby@trunojoyo.ac.id

## ABSTRAK
Dalam islam seluruh aspek kehidupan seperti ibadah, budaya,  politik, dan ekonomi telah  di atur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Termasuk dalam mengonsumsi makanan dan minuman dalam islam sangat di perhatikan kehalalanya. Adapun sertifikasi halal merupakan proses memastikan bahwa  produk  atau  layanan  sesuai  dengan  standar  kehalalan  Islam.  Di  Indonesia,  Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI) bertanggung jawab atas sertifikasi halal. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya, mengingat bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022  semua  produk  yang  beredar  di  Indonesia  sudah  harus  tersertifikasi  halal.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan pelaku Usaha UMKM di Kecamatan  Modung  Kabupaten  Bangkalan  terkait  literasi  halal.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yang melibatkan wawancara dengan narasumber sebagai sumber data utama dan sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa  literasi  halal  di  Kecamatan  Modung,  Kabupaten  Bangkalan,  masih  terbilang  sangat rendah.  Pelaku  usaha  UMKM  di  Kecamatan  Modung  Kabupaten  Bangkalan  memiliki pemahaman  terbatas  mengenai  literasi  halal.  Faktor-faktor  seperti  kurangnya  edukasi, minimnya  informasi,  dan  rendahnya  kesadaran  akan  pentingnya  sertifikasi  halal  menjadi penyebab rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha.
Kata Kunci : Literasi Halal, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha

## ABSTRACT
In  Islam,  all  aspects  of  life  such  as  worship,  culture,  politics  and  economics  have  been regulated in the Al-Qur'an and Hadith. Including consuming food and drinks in Islam, halala is very important to pay attention to. Halal certification is the process of ensuring that products or services comply with Islamic halal standards. In Indonesia, the Food, Drug and Cosmetic Research Institute of the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI) is responsible for halal
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
certification. However, there are still many MSME business actors who have not carried out halal certification for their products, bearing in mind that by October 17 2024, all products circulating in Indonesia must be halal certified. The aim of this research is to determine the understanding  and  knowledge  of  MSME  business  actors  in  Modung  District,  Bangkalan Regency. related to halal literacy. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach, which involves interviews with informants as primary and secondary data sources. The results of the discussion show that halal literacy in Modung District, Bangkalan Regency, is still very low. MSME business actors in Modung District, Bangkalan Regency have limited understanding of halal literacy. Factors such as lack of education, lack of information, and low awareness of the importance of halal certification are the causes of low halal literacy among business actors.
Keywords: Halal Literacy, Halal Certification, Business Actors

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan undang-undang tentang jaminan produk halal (JPH).  Artinya  keberadaan  UU  membuat semua pelaku usaha yang hendak memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal (Syarifuddin & Abdullah,  2022).  Aturan  tentang  kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk tertuang didalam  pasal  4  yang  menyatakan  bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat  halal”(Undang-Undang  No.  33 Tahun 2014, 2014) (Anisa, 2023). Sertifikasi halal  oleh  BPJPH  ini  sifatnya  wajib (mandatory)  (Senastri,  2024).  Pengaturan produk halal di Indonesia melibatkan dua hal yang  saling  terkait  yaitu:  sertifikasi  halal, yang  menegaskan  bahwa  produk  tersebut sesuai  dengan  standar  kehalalan  Islam,  dan labelisasi  halal,  yang  memberikan  informasi kepada  konsumen  tentang  kehalalan  produk melalui  penandaan  khusus.  Sertifikasi  halal adalah  fatwa  tertulis  MUI  yang  menyatakan kehalalan  suatu  produk  sesuai  syariat  Islam melalui  pemeriksaan  yang  terperinci  oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat  untuk  mendapatkan  izin  pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah  yang  berwenang  (Badan  POM)
(Tahliani  &  Renaldi,  2023).  Sementara labelisasi  halal  adalah  perizinan  untuk pemasangan  kata  "Halal"  pada  kemasan produk oleh Badan POM, pencantuman label halal pada produk makanan dikeluarkan oleh Badan  POM  berdasarkan  rekomendasi  dari MUI yang disertifikasi dalam bentuk sertifikat halal.  Sertifikat  halal  MUI  diberikan  oleh MUI setelah hasil pemeriksaan oleh LPPOM MUI.  Bagi  konsumen,  sertifikasi  halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi produk halal dan sebagai alat untuk etika  bisnis.  Bagi  pelaku  usaha,  sertifikasi halal memberikan manfaat untuk meningkatkan  kepercayaan  konsumen  dan memperluas  pasar  makanan  halal  hingga  ke kancah global (Ilham, 2022).
Sayangnya  masih  banyak  pelaku  usaha yang  masih  belum  menyadari  tentang pentingnya sertifikasi halal. Sementara target pemerintah  tahun  2024  produk  makanan  dan minuman  diwajibkan  mempunyai  sertifikat halal (Faraby, 2023). Kurangnya pemahaman ini bisa berdampak negatif pada kepercayaan konsumen  dan  potensi  pasar,  terutama mengingat populasi Indonesia yang mayoritas muslim.  Beberapa  penyebabnya  antara  lain adalah  kurangnya  kesadaran  konsumen  akan sertifikasi  halal,  sehingga  pelaku  usaha makanan  halal  tidak  melihat  sertifikasi  halal
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
sebagai  sebuah  added  value  dalam  bisnis mereka  (Savitri,  2024).  Serta  rendahnya tingkat  literasi  masyarakat  terkait  sertifikasi halal. Hal ini menyebabkan banyak individu/pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal pada produk mereka.
Definisi  literasi  halal  adalah  kemampuan pengetahuan,  kesadaran,  dan  keterampilan masyarakat mengenai kehalalan suatu produk, yang  didalamnya  terdapat  3  indikator  yaitu kesadaran  halal,  bahan  makanan,  serta sertifikasi halal (Mulyati, 2019). Membedakan barang dan jasa yang halal dan haram  bedasarkan  hukum  syariat  islam  itu dikatakan  berliterasi  halal  (Safitri,2023). Berdasarkan pengertian tersebut, perlu masyarakat  pahami  bahwasanya  kehalalan suatu produk bukan hanya terletak pada label halal  saja  namun,  pemahaman  akan  proses produksi dan bahan yang digunakan berdasarkan  syariat  Islam  atau  tidak,  adalah suatu hal yang penting (Setyowati & Anwar, 2022).
Tabel 1.
Data Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kecamatan Modung. No Desa Sertifikasi Halal Non Sertifikasi Halal 1  Alaskokon - 21 2  Tengginah - 10 3  Smb. Pandan - 17 4  Padukoan - 3 5  Dangkolor - 4 Jumlah 55 Sumber:Kantor Kepala Desa Alaskokon 1
Berdasarkan  observasi  awal  peneliti  di sejumlah pelaku usaha makanan dan minuman  di  Kecamatan  Modung  Kabupaten Bangkalan,  terungkap  bahwa  tingkat  literasi mengenai pemahaman sertifikasi halal masih rendah.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan rendahnya  tingkat  literrasi  tersebut  meliputi minimnya pemahaman akan urgensi sertifikasi halal, kurangnya informasi
mengenai  cara  pengajuan  sertifikasi  halal, persepsi  sulit  dan  mahalnya  proses  tersebut, serta keengganan atau kuranngnya kesadaran dalam  mensertifikasi  produknya  meskipun tersedia  program  sertifikasi  halal  gratis. Padahal  masyarakat  Madura,  khususnya Kabupaten Bangkalan, dikenal sebagai masyarakat  yang  religius,  yang  seharusnya berbanding  lurus  dengan  niat  pelaku  usaha atau UMKM dalam melakukan sertifikatifikasi  halal  tetapi  faktanya  masih banyak pelaku usaha yang belum mensertifikasi  produknya.  Oleh  karena  itu tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengatahui  literasi  halal  pelaku  usaha  Di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
Adapun Penelitian terdahulu yang memiliki  keterkaitan  dengan  dengan  riset  ini yaitu  penelitian  (Akim,  2018)  dengan  judul Pemahaman  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  di  Jatinangor  terhadap Kewajiban  Sertifikasi  Halal  pada  Produk Makanan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pemahaman  para  pelaku  UMKM terhadap  sertifikasi  halal  tercermin  dalam jumlah yang sangat rendah. Meskipun banyak UMKM mengklaim produknya halal, kurangnya kesadaran mengenai proses sertifikasi menyebabkan klaim tersebut hanya bersifat  unilateral  dan  terbatas  pada  kriteria dasar  seperti  diproduksi  oleh  orang  Islam, bebas  dari  unsur  babi,  dan  tidak  berasal  dari bangkai.  Beberapa  pelaku  UMKM  tidak menganggap  penting  sertifikasi  halal  karena mereka  meyakini  kehalalan  produk  tidak semata-mata  ditentukan  oleh  label.  Dalam konteks  ini,  perlu  dilakukan  edukasi  yang lebih mendalam guna meningkatkan pemahaman UMKM tentang manfaat substansial  dari  sertifikasi  halal,  tidak  hanya sebagai penanda, tetapi juga sebagai jaminan terhadap kepatuhan standar halal yang ketat.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pemahaman  dan  pengetahuan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan terkait literasi halal.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Pelaku Usaha
Pelaku  bisnis,  yang  juga  dikenal  sebagai pelaku  usaha  atau  wirausaha,  mengacu  pada individu atau kelompok yang memanifestasi- kan  keberanian  dan  keterampilannya  dalam mengambil  resiko  untuk  mendirikan  entitas usaha  dalam  berbagai  konteks.  Eksistensi mereka  didorong  oleh  sikap  proaktif  yang mendalam,  di  mana  mereka  secara  terus- menerus mencari dan memanfaatkan peluang bisnis dengan potensi memberikan keuntungan finansial yang substansial. Menurut  pengertian  Pasal  1  angka  3  PP Nomor  58  Tahun  2001  tentang  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha, baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun berama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi  (Kemenkeu,  2024).  Pelaku  usaha yang  di  maksud  dalam  Undang-Undang tersebut mencangkup berbagai entitas seperti perusahaan,  korporasi,  koperasi,  BUMN (Badan  Usaha  Milik  Negara),  importir, pedagang,  distributor,  dan  lain-lain  yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2008  dijelaskan  bahwa  UMKM  adalah sekumpulan  usaha  yang  dikelola  oleh perorangan atau badan usaha yang mengarah pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang  sudah  ditetapkan  dan  undang-undang. Berdasarkan  pengertian  ini,  maka  kriteria UMKM  dapat  dibedakan  menjadi  usaha
mikro,  usaha  kecil,  dan  usaha  menengah (Srem, 2023).
1. Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif yang  dimiliki  oleh  individu  atau  badan usaha  perorangan  yang  memenuhi kriteria Usaha Mikro yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Kriteria untuk dianggap sebagai Usaha Mikro mencakup  berbagai  faktor  seperti  skala produksi,  jumlah  karyawan,  omset penjualan, atau parameter lainnya.
2. Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh  individu  atau  badan  usaha  yang tidak  terkait  dengan  anak  perusahaan atau cabang dari Usaha Menengah atau Usaha  Besar.  Kriteria  untuk  dianggap sebagai Usaha Kecil melibatkan beberapa  faktor,  seperti  skala  usaha, sumber daya manusia, omset penjualan, atau parameter lainnya.
3. Usaha  Menengah  merupakan  usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,dilakukan  oleh  individu  atau badan  usahayang  tidak  terkai  dengan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah harus memenuhi kriteria tertentu yang di atur  dalam  undang-undang  tersebut. Kriteria  untuk  di  angap  sebagai  usaha menengah melibatkan sejumlah kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan tahunan yang spesifik.
Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan  aset  dan  omzet  bisa  dijelaskan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.
Kriteria UMKM berdasarkan asset dan omzet
No Kriteria Asset Omzet 1 Mikro <Rp.50 jt <Rp.300 jt 2 Kecil Rp.50 jt-500 jt Rp.300 jt-2,5 m 3 Menengah   Rp.500 jt-Rp.10 m Rp.2,5 m-50 m
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  biasanya menggunakan  kriteria  jumlah  karyawan sebagai tolak ukur untuk menilai suatu usaha. Jumlah  karyawan  dapat  menjadi  indikator apakah  suatu  usaha  dikategorikan  sebagai kecil,  menengah,  atau  besar.  Berikut  adalah kasifikasi  jumlah  tenaga  kerja  berdasarkan skala usaha.
1. Usaha  Mikro  :  kurang  dari  5  orang tenaga kerja
2. Usaha Kecil : 5 hingga 19 orang tenaga kerja
3. Usaha  Menengah  :  20  hingga  99  orang tenaga kerja.
Sebagian  besar  mayoritas  wirausaha  di Indonesia didominasi oleh sektor Usaha Kecil Menengah  (UKM)  dan  usaha  rumah  tangga. Hal  ini  khususnya  terlihat  di  kawasan perdesaan, di mana keberhasilan perekonomian masyarakat, baik di  perkotaan maupun  perdesaan,  banyak  disokong  oleh kegiatan  usaha  yang  masih  didominasi  oleh skala  mikro  dan  kecil.  Dimana  pelaku utamanya seringkali adalah petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga,  jadi  pengembangan  kewirausahaan tidak  terlepas  dari  peran  masyarakat  itu sendiri. Berdasarkan  perkembangan UKM  di Indonesia di bedakan menjadi 4 Kriteria yaitu:
1. Livelihood  Activities atau  kegiatan mencari  nafkah  adalah  usaha  kecil menengah  yang  sering  kali  tergolong dalam  sektor  informal.  Contohnya adalah  pedagang  kaki  lima  yang merupakan bagian penting dari ekonomi informal di banyak Negara.
2. Micro  enterprise adalah  jenis  usaha yang  sangat  kecil,  biasanya  memiliki sedikit  karyawan  atau  bahkan  hanya dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Usaha mikro sering kali dimulai dengan modal yang sangat terbatas dan memiliki cakupan  operasi  yang  terbatas  pula.
Mereka  bisa  beroperasi  dalam  berbagai sektor,  mulai  dari  perdagangan,  jasa, manufaktur  kecil,  hingga  pertanian kecil.
3. Small Dynamic Enterprise (SDE) adalah istilah  yang  mengacu  pada  usaha  kecil menengah  yang  memiliki  karakteristik dinamis, inovatif, dan mampu beradaptasi  dengan  perubahan  pasar dengan  cepat.  SDE  biasanya  memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi tantangan bisnis dan memiliki  potensi  untuk  pertumbuhan yang signifikan.
4. Fast  Moving  Enterprise, merupakam UKM  yang  aktif  dalam  menciptakan inovasi,  beradaptasi  dengan  cepat terhadap perubahan pasar, dan memiliki potensi  untuk  melakukan  transformasi menjadi usaha besar (UB)

## B. Literasi Halal
Literasi halal diartikan sebagai kemampuan untuk  membedakan  barang  dan  jasa  yang diperbolehkan  dan  tidak  diperbolehkan berdasarkan  aturan  yang  diturunkan  dari hukum  dan  nilai  Islam.  Rendahnya  literasi halal  secara  otomatis  juga  berdampak  pada rendahnya  kesadaran  halal  di  masyarakat (Abrori, 2021).
Secara  umum  literasi  adalah  kemampuan seseorang  dalam  mengolah  dan  memahami informasi  saat  melakukan  proses  membaca dan  menulis.  Dalam  perkembangannya, definisi  literasi  selalu  berevolusi  sesuai dengan  tantangan  zaman.  Jika  dulu  definisi literasi  adalah  kemampuan  membaca  dan menulis  Saat  ini  istilah  literasi  sudah  mulai digunakan  dalam  arti  yang  lebih  luas.  Kini ungkapan  literasi  memiliki  banyak  variasi, seperti  Literasi  media,  literasi  komputer, literasi  sains,  literasi  sekolah,dan  lain sebagainya  (Palupi,  2020).  Literasi  tidak hanya  sekadar  kemampuan  membaca  dan
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
menulis,  tetapi  mencakup  pemahaman  yang lebih luas tentang teknologi,  politik, berpikir kritis,  dan  kepedulian  terhadap  lingkungan sekitar. Literasi diartikan sebagai kemampuan seseorang  dalam  menggunakan  informasi untuk  mengembangkan  pengetahuan  dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selaras dengan pengertian di atas, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (UNESCO) juga mengkategorikan literasi ke dalam  tiga  aspek  utama,  yaitu  kemampuan dalam  menulis,  membaca,  dan  berbicara; kemampuan dalam menghitung; dan kemampuan dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Dalam aspek pertama, UNESCO  menekankan  tentang  kemampuan umum yang harus dimiliki seseorang, seperti kemampuan menulis, membaca, dan berbicara.  Aspek  ini  dianggap  sebagai  dasar dalam  literasi,  menggambarkan  pentingnya kemampuan  komunikasi  dan  penguasaan bahasa  sebagai  landasan  utama  literasi seseorang.  Pada  aspek  kedua,  UNESCO menjadikan  kemampuan  dalam  menghitung dan  mengoperasikan  angka-angka  sebagai salah satu indikator tingkat literasi seseorang. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penguasaan  terhadap  konsep  matematika sebagai bagian integral dari literasi. Selanjutnya, dalam aspek ketiga, kemampuan dalam mengakses informasi dan pengetahuan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan  dalam  mengukur  tingkat  literasi seseorang. Di era informasi seperti sekarang, keterampilan untuk mengakses dan memahami  informasi  menjadi  kritis  untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat modern.

## C. Sertifikasi Halal
Produk  yang  beredar  di  Indonesia  sangat beraneka  ragam  baik  produk  lokal  maupun produk  impor  dari  luar  negeri.  Pada  setiap
produk  tersebut  perlu  adanya  penanda  halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih  produk  halal.  Oleh  karena  itu  perlu adanya  sertifikasi  dan  labelisasi  produk (Warto  &  Samsuri,  2020).  Sertifikasi  halal adalah  serangkaian  prosedur  yang  harus dilalui untuk memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI. Proses ini melibatkan penilaian ketat  terhadap  bahan,  proses  produksi,  dan Sistem  Jaminan  Halal  (SJH).  Tujuannya adalah  membuktikan  bahwa  produk  atau layanan tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, sehingga dapat diakui  sebagai  halal  sesuai  prinsip  dalam agama  Islam.  Sedangkan  labelisasi  halal adalah  praktek  penambahan  informasi  atau logo  "halal"  pada  kemasan  produk  untuk menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi  standar  kehalalan  sesuai  dengan norma  agama  Islam.  Di  indonesia,  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Badan  POM) memiliki  peran  penting  dalam  mengelola proses  labelisasi  halal,  memastikan  bahwa produk yang diberi label halal telah melewati verifikasi  dan  pemenuhan  kriteria  halal  yang ditetapkan.  Dengan  adanya  label  halal, konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi  produk-produk  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  kehalalan  dalam agama Islam.
Sertifikasi produk halal merupakan proses yang  melibatkan  pemeriksaan  menyeluruh terhadap  bahan  baku,  proses  produksi,  dan sistem  jaminan  halal  suatu  perusahaan. Sertifikat halal dikeluarkan setelah memastikan  bahwa  semuanya  sesuai  dengan standar  yang  ditetapkan  oleh  LPPOM  MUI. Proses  sertifikasi  melibatkan  pemeriksaan oleh auditor yang kompeten. Jika syarat halal terpenuhi,  produsen  dapat  mendapatkan sertifikat halal. Label halal menjadi kewajiban bagi  pelaku  usaha  untuk  memberikan informasi kepada konsumen tentang kehalalan produknya.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Ada  dua  skema  sertifikasi  halal  yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu pernyataan mandiri pelaku usaha (self declare) dan skema regular. Undang-Undang Jaminan Produk  Halal  (UU  JPH)  di  Indonesia mengatur  ketentuan  mengenai  pernyataan halal  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  kecil dan  mikro  (UKM),  yang  umumnya  dikenal sebagai  self  declare.  Pernyataan  halal  secara sepihak  atau self  declare harus  memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah adanya pendampingan  oleh  ahli  dan  melalui  proses Komisi  Fatwa  MUI.  Meskipun  bersifat  self declare,  sertifikat  halal  tetap  dikeluarkan untuk  memudahkan  masyarakat  mengetahui kehalalan suatu produk.
Skema self declare memiliki tarif permohonan  sertifikasi  halal  sebesar  nol rupiah  atau  gratis.  Namun,  meskipun  tarif layanan  gratis,  proses  sertifikasi  halal  tetap memerlukan  biaya.  Dalam  pelaksanaan  self declare, pembebanan biaya layanan permohonan  sertifikasi  halal  sebesar  Rp  300 ribu  dikenakan,  namun  pembiayaan  tersebut berasal  dari  berbagai  sumber  seperti  APBN, APBD,  pembiayaan  alternatif  untuk  UMK, dana  kemitraan,  bantuan  hibah  pemerintah, lembaga lain, dan dana bergulir.
Perbedaan  antara  jalur  reguler  dan self declare terletak  pada  proses  audit.  Jalur reguler melibatkan auditor dengan persyaratan yang ketat, sementara self declare didampingi oleh pendamping dengan persyaratan  yang  lebih  mudah.  Jalur  reguler diperuntukkan bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar, sedangkan self declare khusus  untuk  pelaku  usaha  Mikro  dan  Kecil sesuai  dengan  keputusan  kepala  BPJPH Nomor  33  Tahun  2020.  Sertifikat  halal melalui  jalur self  declare tersedia  untuk kelompok  yang  memiliki  produk  sederhana, menggunakan  bahan-bahan  halal,  dengan proses  produksi  yang  tidak  terlalu  panjang. Selain itu, produk tersebut tidak
menggunakan  teknik  radiasi,  ozonisasi,  dan rekayasa genetik dalam proses pengawetannya. Rincian jenis produk kelompok  halal self  declare antara  lain sebagai berikut :
1. Makanan
a. Susu dan analog nya
b. Lemak,minyak dan emulsi minyak
c. Es  untuk  di  makan(edible  ice) termasuk sherbet dan sorbet
d. Buah  dan  sayur  dengan  pengolahan dan  penambahan  berbagai  tambahan pangan
e. Kembang gula/permen dan coklat
f. Serealia dan produk turununan nya
g. Produk bakery
h. Ikan dan Produk perikanan
i. Elur  olahan  dan  produk  telur  hasil olahan
j. Gula dan pemanis termasuk madu
k. Garam,Rempah,sup,saus,salad  serta produk protein
l. Makanan ringan siap santap
m. Kelompok bahan lain seperti komposisi bakeri
2. Minuman
a. Sari buah dan sari sayuran
b. Konsentrat sari buah dan sari sayu
c. Minuman  berbasis  air,berperisa,dan particulated drinks
d. Kopi,  kopi  substitusi,  teh,  seduhan herbal
e. Minuman  biji  –  bijian  dan  sereal panas kecuali coklat
f. Minuman berbasis susu
g. Minuman  tradisional  (botanikal  atau rempah)
3. Obat
a. Jamu
b. Obat herbal terstandar
c. Ekstrak  bahan  alam  (Maharani, 2024).
Berikut  adalah  alur  dari  sertifikasi  halal reguler :
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
1. Sebelum  mendaftar,  pastikan  pelaku usaha  memiliki  email  aktif  dan  NIB Berbasis  Risiko  (jika  belum,  silahkan daftar  atau  migrasi  NIB  melalui https://oss.go.id ).
2. Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan  sertifikasi
halal  dengan  mengisikan  data  dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, https://ptsp.halal.go.id/ (SIHALAL).
3. BPJPH  memverifikasi  kesesuaian  data dan kelengkapan dokumen permohonan.
4. LPH  menghitung,  menetapkan,  dan mengisikan biaya pemeriksaan di SIHALAL.
5. Pelaku  usaha  melakukan  pembayaran dan  mengunggah  bukti  pembayaran (format .pdf) di SIHALAL
6. BPJPH melakukan
verifikasi pembayaran  dan  menerbitkan  STTD
(Surat  Tanda  Terima  Dokumen)  di
SIHALAL
7. LPH  melakukan  proses  pemeriksaan (audit) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL
8. Komisi  Fatwa  MUI  melakukan  Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHALAL
9. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal
10. Pelaku  usaha  mengunduh  sertifikat halal diSIHALAL jika statusnya "Terbit SH"
Tabel 3. Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler No  Jenis Dokumen Uraian Keterangan 1 Surat permohonan Diunggah di SIHALAL Format dapat di unduh di bpjph.halal.go.id/de tail/informasi-1 2 Formulir pendaftaran Diunggah di SIHALAL (wajib bagi jasa penyembelihan) Format dapat di unduh di bpjph.halal.go.id/de tail/informasi-1 3 Aspek legal: NIB Di isi di SIHALAL NIB berbasis risiko
No  Jenis Dokumen Uraian Keterangan
4
Dokumen penyelia halal ▪ SK
penetapan penyelia halal
▪ Salinan KTP
▪ Daftar riwayat hidup Diunggah di SIHALAL dalam 1 file ▪ Penyelia halal beragama islam ▪ Penyelia halal usaha menengah,besar dan luar negri harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi penyelia halal ▪ Khsusus pelaku usaha menegah besar,dan luar negri. Penyelia halal harus memiliki sertifikat pelatihan dan uji kompetensi. 5 Daftar nama produk Di isi di SIHALAL - 6 Daftar produk dan bahan yang digunakan Diunggah di SIHALAL Format dapat di unduh di bpjph.halal.go.id/de tail/informasi-1 7 Manual SPJH Diunggah di SIHALAL Format dapat di unduh di bpjph.halal.go.id/de tail/informasi-1 8 Izin edar atau SLHS (jika ada) Diunggah di SIHALAL Tidak wajib
Sumber: https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifi kasi-halal/
Berikut  adalah  merupakan  alur  dari Sertifikasi  Halal  Gratis  (SEHATI)  kategori self declare :
1. Pelaku  usaha  membuat  aku  melalui ptsp.halal.go.id,  mempersiapakan  data permohonan sertifikasi halal,dan
memilih  pendamping  PPH,  melengkapi data  permohonan  bersama  pendamping PPH, Mengajukan permohonan sertifikasi  halal  dengan  pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.
2. Pendamping PPH melakukan verivikasi dan  validitas  atas  pernyataan  pelaku usaha paling lamabat 10 hari.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
3. BPJPH melakukan verivikasi dan validasi  secara  sistem  terhadap  laporan hasil pendampingan proses produk halal, menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
4. Komite  fatwa  produk  halal  menerima laporan  hasil  pendampingan  proses produk  halal  yang  telah  terverivikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk
menetapkan  kehalalan  produk  paling lambat 1 hari.
5. BPJPH  menerima  ketetapah  kehalalan produk dan menerbitkan sertifikasi halal paling lambat 1 hari.
6. Pelaku  usaha  mengunduh  sertifikasi halal melalui SIHALAL, serta mengunduh label halal nasional untuk di cantumkan pada produk.
Syarat  mendaftar  sertifikasi  halal  gratis (SEHATI) yaitu sebagai berikut :
1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannyadan sederhana.
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Memiliki atau mempunyai hasil penjualan  tahunan  (omset)  maksimal
Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
5. Memiliki  atau  mempunyai  lokasi, tempat,  dan  alat  Proses  Produk  Halal (PH)  yang  terpisah  dengan  lokasi, tempat  dan  alat  proses  produk  tidak halal.
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk
makanan/minuman dengan  daya  simpan  kurang  dari  7 (tujuh)  hari,  atau  izin  industri  lainnya
atas  produk  yang  dihasilkan  dari dinas/instansi terkait:
7. Produk  yang  dihasilkan  berupa  barang, dan Tidak menggunakan bahan berbahaya.
8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya
a. Dibuktikan  dengan  sertifikat  halal: atau
b. Termasuk  dalam  daftar  bahan  sesuai Keputusan  Menteri  Agama  Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban
bersertifikat halal :
9. Telah  diverifikasi  kehalalannya  oleh pendamping proses produk halal.
10. Jenis  produk/kelompok  produk  yang disertifikasi  halal  tidak  mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal  dari  produsen  atau  rumah potong  hewan/rumah  potong  unggas yang sudah bersertifikat halal.
11. Menggunakan peralatan produksi dengan  teknologi  sederhana  atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
12. Proses  pengawetan  produk  sederhana dan  tidak  menggunakan  kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan.
13. Bersedia melengkapi dokumen pengajuansertifikasi halal dengan mekanisme  pernyataan  mandiri  secara online  melalui  SIHALAL  (BPJPH, 2024).

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan  penelitian  yang  berorientasi  pada fenomena  atau  gejala  yang  bersifat  alami. Penelitian  kualitatif  sifatnya  mendasar  dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry , atau field  study (Abdussamad,  2021).  Data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan berhubungan  langsung  dengan  masalah  yang diteliti. Sedangkan data sekunder berasal dari data yang diperoleh dari studi literatur seperti buku,  jurnal,  dan  dokumen  laporan  yang tersedia.
Tabel 4.
Data Primer/Daftar Pewawancara. No Nama Pelaku Usaha Jenis Usaha Umur 1  Mai Rumah Makan 35 2  Umriyah Kerupuk Puli 42 3 Muhibbahtul H Catering Kue dan Roti 28 4  Rumayyah Warung Rujak 50 5  Khotimah Produksi Tempe 55 6  Kholidah Jamu Seduh 24 7  Sumrati Rumah Makan Sate 50 8  Aste Es Campur 40 9  Maryam Rumakan Makan Nasi Pecel 52 10 Farihah Kantin Sekolah Anekan Makanan Olahan. 35

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pemahaman Pelaku Usaha di Kecamatan Modung
Kabupaten

## Bangkalan Terhadap Makna Halal
Halal  sudah  menjadi  istilah  yang  populer dalam ajaran Islam. Halal biasanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh  dikonsumsi  menurut  Islam  (Ridwan, 2019).  Kata  Halal  dalam  sebagian  besar masyarakat  muslim  selalu  dipahami  sebatas tidak  berasal  dari  anjing  dan  babi,  namun daging  ayam  juga  bisa  haram  jika  proses
penyembelihannya tidak sesuai dengan ajaran Islam  (Mailin,  2022).  Para  pelaku  usaha cenderung fokus pada hasil akhir dari produk mereka daripada proses produksinya. Namun, sebenarnya  proses  pembuatan  produk  dan proses  penyembelian  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  keseluruhan  operasi bisnis.  Pemahaman  masyarakat  tentang produk  makanan  yang  halal  dan  baik  juga merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Hal  ini tidak hanya  menjadi  kewajiban dalam Islam, tetapi juga mencerminkan kemampuan individu  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip agama dalam praktek sehari-hari. Pemahaman mengenai makanan halal dan baik tidak hanya menunjukkan  kesadaran  akan  ajaran  Islam, tetapi  juga  menciptakan  lingkungan  yang mendukung bagi pertumbuhan yang harmonis dalam masyarakat.
Pemahaman  terhadap  produk  halal  dapat dilihat  dari  kemampuan  seseorang  dalam menafsirkan,  dan  mengartikan  kehalalan suatu  produk  yang  berdasarkan  pengetahuan yang  mereka  peroleh,  pentingnya  sosialisasi dari  pihak  terkait  dalam  menerapkan  konsep kehidupan yang sesuai dengan kaidah kaidah yang  ada.  Sebab  masih  banyak  pengusaha yang belum dapat mengakses dan memperoleh  informasi  tentang  pentingnya menerapkan  proses  kehalalan  dari  suatu produk (Wulandari & Hasan, 2023).
Pemahaman  tentang  makna  halal  di kalangan  pelaku  usaha  di  Kecamatan Modung,  Kabupaten  Bangkalan,  terlihat minim  berdasarkan  hasil  pengamatan  dan wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti. Mayoritas  dari  mereka  hanya  memiliki pemahaman  yang  dangkal,  dengan  jawaban- jawaban  yang  seragam,  seperti  mengatakan bahwa  bahan-bahan  yang  mereka  gunakan sudah  halal  karena  tidak  mengandung  bahan yang  diharamkan.  Namun,  pemahaman tentang  konsep  halal  secara  keseluruhan masih  kurang,  dan  kebanyakan  dari  mereka
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
kurang tertarik untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk-produk olahan mereka.
Kurangnya pemahaman ini bisa disebabkan oleh  beberapa  faktor.  Salah  satunya  adalah minimnya pengetahuan dan literasi membaca di  kalangan  pelaku  usaha  tersebut.  Faktor lingkungan  dan  latar  belakang  pendidikan juga  berperan,  di  mana  mayoritas  pelaku usaha  hanya  memiliki  pendidikan  formal hingga  tingkat  sekolah  dasar,  menengah pertama,  atau  menengah  atas.  Keterbatasan pendidikan ini berpengaruh pada pemahaman yang  terbatas  tentang  proses  sertifikasi  halal pada produk mereka.
Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan perlunya upaya untuk meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran akan  pentingnya  sertifikasi  halal  di  kalangan pelaku  usaha  di  Kecamatan  Modung, Kabupaten Bangkalan. Diperlukan pendekatan  edukasi  yang  lebih  efektif  serta dukungan dalam hal literasi dan pengetahuan agar  mereka  dapat  lebih  memahami  konsep halal secara menyeluruh dan dapat menerapkan  praktik  tersebut  dalam  usaha mereka.
B. Literasi Halal Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten

## Bangkalan
Literasi Halal memiliki urgensi yang tinggi dalam  mendorong  perekonomian  Indonesia melalui  industri  halal.  Literasi  halal  mejadi salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai  pusat  halal  dunia  pada  2024.  Hal  ini karena  literasi  halal  sangat  penting  untuk mendorong kesadaran bagi para produsen dan konsumen  halal  untuk  menerapkan  gaya hidup halal (Hidayat, 2023).
Dari Abu Abdillah An-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu Anhuma berkata: aku mendengar  Rasulullah  Shallallahu  Alaihi  wa Sallam  bersabda,  ”Sesungguhnya  yang  halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di
antara  keduanya  terdapat  perkara-perkara yang  syubhat  (samar)  yang  tidak  diketahui kebanyakan  manusia.  Barangsiapa  menjaga diri  dari  hal  yang  samar  (syubhat),  sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang  haram  (Al-Barony,  2023).  Hadits  ini adalah  landasan  utama  untuk  konseptualisasi Literasi  halal  untuk  konsumen  muslim (Hayati & Putri, 2021).
Literasi  halal  memainkan  peran  yang signifikan  dalam  mendukung  pengusaha UMKM,  terutama  ketika  melibatkan  produk lokal. Literasi dalam sertifikasi halal dan label halal  membantu  pengusaha  UMKM  untuk menyusun  atau  menciptakan  dokumen  yang dapat melegitimasi produk yang mereka jual. Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan pengakuan  formal  dan  legal  dari  masyarakat terkait  kehalalan  produk.  Namun,  terdapat suatu  dinamika  menarik  yang  teramati  di Kecamatan Modung, dimana produsen UMKM  yang  menghasilkan  produk  lokal mereka percaya bahwa produk yang produksi telah  memenuhi  standar  kehalalan.  Serta mereka mengaggap sertifikasi halal atau label halal dianggap seolah kurang penting, karena mengingat  para  konsumen  di  kecamatan tersebut  tidak  pernah  menanyakan  mengenai status  kehalalan  produk  yang  mereka  jual. Kepercayaan ini didasarkan pada penggunaan bahan  baku  yang  telah  memiliki  logo  halal atau  yang  telah  dijamin  kehalalannya  sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan keyakinan  ini,  para  pelaku  usaha  di Kecamatan  Modung  merasa  yakin  bahwa produk  yang  mereka  jual  tidak  hanya  halal, tetapi juga aman sesuai dengan norma-norma keislaman yang dianut. Temuan ini menggambarkan bahwa kepercayaan konsumen  terhadap  kehalalan  produk  tidak selalu  bergantung  pada  sertifikasi  halal ataupun label halal.
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Khotimah, seorang  pelaku  usaha  UMKM  di  Kecamatan Modung,
Kabupaten Bangkalan, mengungkapkan bahwa beliau tidak memiliki pemahaman mengenai sertifikasi halal maupun label halal dalam produknya. Ketika peneliti menanyakan tentang konsep kehalalan dan kewajiban sertifikasi halal, Ibu Khotimah  hanya  menyatakan  bahwa  bahan baku yang digunakan dalam produknya sudah jelas  halal.  Terkait  pertanyaan  mengenai kewajiban  sertifikasi  halal  dan  label  halal, beliau  menunjukkan  ketidaktahuan  dengan menggelengkan kepala, menandakan kurangnya pemahaman lebih lanjut mengenai sertifikasi  halal.  kurangnya  pemahaman  dan kesadaran Ibu Khotimah mengenai sertifikasi halal  dan  label  halal  dapat  dianggap  sebagai kekurangan  dalam  konteks  etika  bisnis, terutama  dalam  kerangka  nilai-nilai  Islam. Etika  berbisnis  dalam  Islam  mencakup seperangkat  nilai-nilai  yang  menentukan konsep  baik,  buruk,  benar,  salah,  halal,  dan haram.  Dalam  Islam,  etika  bisnis  mengacu pada  seperangkat  nilai-nilai  yang  bersifat moral  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah.  Ini  melibatkan  tanggung  jawab (responsibility)  untuk  mewujudkan  bisnis yang terarah, memberikan manfaat yang baik, dan  saling  memberikan  keuntungan  antara pelaku usaha dan masyarakat. Sertifikasi halal dan label halal menjadi instrumen yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat,  memastikan  kehalalan  produk, serta  memberikan  manfaat  positif  dalam praktik bisnis yang berlandaskan etika Islam.
Tanggapan  yang  beragam  dari  pelaku usaha terhadap sertifikasi halan dan label halal mencerminkan perbedaan persepsi dan tantangan  yang  dihadapi  dalam  proses sertifikasi.  Sebagian  pelaku  usaha  yang memiliki  pandangan  negatif  menyatakan bahwa  mengurus  dan  mendaftarkan  label halal  dianggap  sulit,  mulai  dari  persyaratan
yang  rumit  hingga  berkas-berkas  yang memerlukan  persiapan  khusus.  Selain  itu, mereka merasa bahwa biaya yang diperlukan untuk  mendaftar  label  halal  cukup  besar, terutama  bagi  mereka  yang  masih  merintis usaha  dengan  keuntungan  yang  terbatas, terutama  di  dalam  ruang  lingkup  pemasaran yang masih terbilang kecil di pedesaan. Di sisi lain,  ada  pelaku  usaha  yang  memiliki pandangan  positif  terhadap  sertifikasi  halal dan  label  halal.  Mereka  percaya  bahwa kehadiran label halal dapat menjadi dorongan bagi pengembangan produksi dan memungkinkan produk mereka dipasarkan di luar  daerah.  Dengan  demikian,  perbedaan pandangan  ini  menunjukkan  pentingnya peningkatan  pemahaman  dan  sosialisasi mengenai  proses  sertifikasi  halal  dan manfaatnya  bagi  pelaku  usaha,  terutama dalam  mendukung  pertumbuhan  bisnis  dan memperluas pangsa pasar produk mereka.

## V. KESIMPULAN
Dapat  di  simpulkan  bahwa  para  pelaku usaha  UMKM  di  Kecamatan  Modung, Kabupaten  Bangkalan,  secara  keseluruhan belum  memahami  lebih  dalam  mengenai konsep  halal  ataupun  makna  halal.  Mereka merasa  bahwa  sertifikasi  halal  tidaklah penting  untuk  usaha  mereka,  karena  telah mempercayai  sepenuhnya  bahwa  bahan- bahan  yang  mereka  gunakan  sudah  jelas kehalalannya. Alasan utama adalah keyakinan penuh terhadap keamanan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi, sehingga membuat  mereka  merasa  bahwa  sertifikasi halal  tidaklah  penting  untuk  usaha  mereka. Selain  itu,  persepsi  sulit  terhadap  prosedur pengurusan  sertifikasi  halal  juga  menjadi faktor penghambat dalam melakukan sertifikasi halal.
Tingkat  literasi  halal  yang  rendah  di kalangan  para  pelaku  usaha  UMKM  di Kecamatan  Modung,  Kabupaten  Bangkalan,
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
dapat  dikategorikan  sebagai Not  Literate, menggambarkan  tingkat  pengetahuan  dan kepercayaan  yang  minim  terhadap  sertifikasi halal. Keadaan ini mencerminkan ketertinggalan
masyarakat dalam perkembangan  zaman  terkait  literasi  halal. Penting  untuk  diingat  bahwa  menjaga kepatuhan  terhadap  persyaratan  sertifikasi halal  pada  produk  makanan  dan  minuman adalah  tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah dan masyarakat, termasuk pelaku usaha.  Dalam  rangkaian  kebijakan  yang menetapkan  bahwa  mulai  17  Oktober  2024 semua  produk  makanan  dan  minuman  harus memiliki sertifikat halal, pemerintah bertanggung  jawab  untuk  memberlakukan regulasi  yang  jelas  dan  efektif,  serta menyediakan  infrastruktur  yang  memadai untuk  proses  sertifikasi.  Di  sisi  lain, masyarakat  dan  pelaku  usaha  juga  memiliki peran  penting  dalam  memastikan  bahwa produk-produk  yang  dipasarkan  memenuhi standar  halal  yang  ditetapkan,  baik  dari  segi bahan  baku  maupun  proses  produksinya. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah,  pelaku  usaha,  dan  masyarakat menjadi  kunci  dalam  menjaga  keberhasilan implementasi kebijakan ini demi memastikan ketersediaan  produk  makanan  dan  minuman yang halal dan aman bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad,  Z.  (2021). Metode  Penelitian Kualitatif . CV. Syakir Media Press. Abrori,  F.  (2021). Pariwisata  Halal  dan Peningkatan  Kesejahteraan .  Literasi Nusantara.
Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M.  (2018).  Pemahaman  Usaha  Mikro,
Kecil  Dan  Menengah  (Umkm)  Di Jatinangor Terhadap Kewajiban
Sertifikasi  Halal  Pada  Produk  Makanan.
Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,1 (1), 31–49.
Al-Barony, M. N. (2023). Halal Dan Haram . Retrivead April 24, 2024, from Jateng.Nu.or.Id website:
https://jateng.nu.or.id/keislaman/halal- dan-haram-gCSEg
Anisa, L. (2023). Urgensi Literasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Ngawi. Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 8(2) , 91–100. BPJPH.  (2024). Sertifikasi  Halal  |  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal . Retrived: February 18,2024, from Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal website:ttps://bpjph.halal.go.id/detail/ser tifikasi-halal
Faraby,  M.  E.,  Makhtum,  A.,  Azizah,  A., Munadhifah, S., Rahayu, P., & Pasolongi, R.  R.  (2023).  Pendampingan  Sertifikasi Halal Pelaku Umk Produk Makanan Dan Minuman  Di  Kecamatan  Sampang. Community Development Journal : Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 4 (2), 1362–1369.
Hayati,  S.  R.,  &  Putri,  S.  A.  M.  (2021). Analisis  Literasi  Halal,  Label  Halal,
Islamic Branding, dan Religious Commitment  pada  Pembelian  Makanan di  Tsabita  Halal  Bakery. SHAHIH: Journal  of  Islamicate  Multidisciplinary , 6 (2), 164–176.
Hidayat, T., Juwaini, A., & Rahwidhiyasa, P.
(2023).  Pentingnya  Literasi  Halal  dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi
Indonesia. KNEKS,  Komite  Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah . Ilham,
B. U. (2022). Pendampingan
Sertifikasi Halal Self declare pada Usaha Mikro  dan  Kecil  Binaan  Pusat  Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. Jurnal Pemberdayaan  Masyarakat  Universitas Al  Azhar  Indonesia , 5 (1),  20–25. https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753 Kemenkeu, 2021. (2024). Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)
58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen . from jdih.kemenkeu.go.id
website: https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001 /58TAHUN2001PP.htm Mailin,  M.  (2022).  Pemahaman  Masyarakat Muslim  Kota  Medan  Terhadap  Makna Halal  dan  Tayib. Jurnal  Komunika Islamika :  Jurnal  Ilmu  Komunikasi  Dan Kajian
Islam , 9 (1), 49.
https://doi.org/10.37064/jki.v9i1.12070 Mulyati,  M.  (2019). Pengaruh  Tingkat
Literasi  Halal  dan  Tingkat  Harga Terhadap  Keputusan  Pembelian  Produk Makanan Impor” (Studi Pada Mahasiswa  Jurusan  Ekonomi  Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten). [Diploma UIN SMH BANTEN]. http://repository.uinbanten.ac.id/4639/
Palupi, A. N., Widiastuti, D. E., Hidhayah, F. N.,  Utami,  F.  D.  W.,  &  Wana,  P.  R.
(2020). Peningkatan Literasi Di Sekolah Dasar . Bayfa Cendekia Indonesia. Ridwan,  M.  (2019).  Nilai  Filosofi  Halal Dalam Ekonomi  Syariah. Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah ,
3 (1), 14–29.
Safitri,  B.  D.,  Syahrizal,  A.,  &  Saputra,  O.
(2023).  Pengaruh  Literasi  Halal,  Dan Tingkat  Harga  Terhadap  Keputusan Pembelian  Produk  Skincare. Journal  of Islamic Economics and Finance , 1 (4), 1–
18.
Savitri,  N.  A.  (2024).  Sosialisasi  Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro,
Kecil
dan Menengah (UMKM).
Sewagati , 6 (2), 224–230.
Senastri,  J.  (2024).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Melalui  Sertifikasi
Halal pada Produk Obat-obatan
Berdasarkan  Undang-  Undang  No  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal. Jurnal  Preferensi  Hukum , 2 (2)
288-293.
Setyowati,  A.,  &  Anwar,  M.  K.  (2022).
Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Konsumsi Produk Halal Masyarakat  Kabupaten  Madiun. LISAN
AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan , 16 (1), 108– 124.
Srem, A. I. A. (2023). Eksplorasi Kemampuan Pelaku  Usaha  menuju  UMKM  yang Inovatif . CV. Mitra Cendekia Media. Syarifuddin,  S.,  &  Abdullah,  Y.  O.  (2022).
Literasi  Pemahaman Halal Bagi Pemilik Usaha  N’  Poopy  Cake  &  Dessert  dan Lyvia  Nusa  Boga  di  Perumahan  Griya Paniki  Indah  Kota  Manado. NYIUR- Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 1–8.
Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). Sertifikasi
Halal
Dan Implikasinya Untuk
Meningkatkan  Daya  Saing  Perusahaan. Syar’ie :  Jurnal  Pemikiran  Ekonomi Islam , 6 (1), 1–12.
Warto,  &  Samsuri.  (2020).  Sertifikasi  Halal dan  Implikasinya  Bagi  Bisnis  Produk Halal  di  Indonesia. Al  Maal  Journal  of Islamic  Economics  and  Banking , 2 (1), 98–112.
Wulandari, S. H., & Hasan, D. B. N. (2023).
Analisis  Tingkat  Literasi  Label  Halal Pengusaha  UMKM  Kerupuk  di  Desa Dakiring  (Studi  Kasus  Desa  Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten …. Kaffa: Journal of Sharia … , 2 (1), 1–14.