## EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD Dr SOEGIRI LAMONGAN

## Alifatul Mahmudah Nuryanawati

## Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Salah  satu  hal  yang  penting  dalam  perubahan  adalah  ciri  sekuensial  atau pentahapan waktu dalam perubahan. Seperti perubahan RSUD dalam Pola Pengelolaan Keuangan dari SKPD menjadi BLUD. Pelaksanaan penerapan BLUD RSUD Dr Soegiri sesuai  dengan  acuan  Permedagri  No  61  Tahun  2007  dan  Permendagri  No  79  Tahun 2018.  Paradigma  baru  sebagai  sebuah  BLUD  juga  harus  seimbang  yaitu  tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan pada masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 61 Tahun 2007 dan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagai sebuah RS  yang  menerapkan  PPK  –  BLUD  maka  perlu  adanya  evaluasi  kinerja.  Metode Penelitian yang dilakukan metode analisis deskriptif secara kualitatif dengan rancangan studi  kasus.  Pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  dilakukan  secara  purposive sampling.  Metode  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Peneliti bertindak sebagai pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsiran data, dan hasil penelitian. Hasil Penelitian adalah pelaksanaan penerapan BLUD berdasarkan hasil kajian evaluasi di RSUD Dr Soegiri menunjukkan bahwa  kinerja  keuangan  belum  optimal  sedangkan  untuk  penyusunan  laporan  keuang telah  sesuai  standar  akuntansi  keuangan  (  SAK  )  dan  telah  diaudit  oleh  KAP.  Aspek pelayanan  juga  belum  optimal.  Penerapan  yang  belum  sesuai  dengan  kriteria  adalah standar  pelayanan  minimal  (  SPM  )  belum  bisa  dilaksanakan  secara  optimal  sesuai dengan indicator dan kriteria SPM. Dewan Pengawas belum melaksanakan kewajiban sesuai  dengan  ketentuan. Pola  Tata  Kelola,  RBA  dan  Laporan  Keuangan  telah  sesuai dengan  stnadra,  sedangkan  SPM,  Dewan  Pengawas  belum  dijalankan  secara  optimal sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan.
Kata Kunci : PPK – BLUD, Penerapan BLUD, Rumah Sakit

## 1. PENDAHULUAN
Saat  ini  pada  instansi  pelayanan publik  baik  milik  swasta  maupun pemerintah  sangat  dituntut  pelayanan yang  prima.  Pelayanan  pelanggan  yang bermutu  merupakan  kunci  sukses  dan dasar  untuk  membangun  keberhasilan dan  kepercayaan  pelanggan.  Namun, pelayanan publik oleh aparatur pemerintah  saat  ini  masih  banyak
dijumpai  kelemahan  sehingga  belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.
Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD) sebagai penyelenggara pelayanan  publik  dibidang  kesehatan saat  ini  belum  memenuhi  harapan masyarakat. Seringkali administrasi yang  berbelit-belit  akibat  kakunya birokrasi  salah  satu  hal  yang  sering
dikeluhkan  oleh  masyarakat.  Hal  yang mendasari  pelayanan  publik  masih belum memenuhi keinginan masyarakat penggunanya  adalah  pola  pengelolaan anggaran  pada  organisasi  publik  yang cenderung kaku. Berbagai upaya peningkatan  kualitas  pelayanan  publik sudah dilakukan ditandai dengan dikeluarkan  Permendagri  No  61  Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan  Badan  Layanan  Umum Daerah (BLUD).
Latar  belakang  perlunya  menjadi Badan  Layanan  Umum  Daerah  adalah RSUD  Dr  Soegiri  sebelum  menjadi BLUD  tak  sedikit  keluhan  selama  ini diarahkan  pada  kualitas  pelayanan rumah  sakit  yang  dinilai  masih  rendah. Terutama  rumah  sakit  pemerintah khususnya  RSUD  Dr  Soegiri  dengan masalah  yang  sangat  klasik,  yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki sehingga  tidak  bisa  mengembangkan mutu layanannya, masalah biaya pelayanan  kesehatan  yang  semakin tinggi.  Tarif  yang  diberlakukan  harus kompetitif, dan tuntutan mutu pelayanan yang  baik  dalam  rangka  penyelamatan jiwa  dan  kesembuhan  penyakit  serta dapat  memuaskan  pelanggan.  Sehingga pada  tahun  2009  RSUD  Dr.  Soegiri berupaya  semaksimal  mungkin  agar
dapat ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum  Daerah  (  BLUD  ).  Dan berdasarkan SK Bupati Nomor
188/224/Kep/413.013/2009  tanggal  9 September  2009  maka  per  01  Januari 2010  RSUD  Dr.  Soegiri  melaksanakan Pola  Pengelolaan  Keuangan  BLUD (PPK-BLUD).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan metode analisis deskriptif secara kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan  secara purposive  sampling.
Metode  pengumpulan  data  diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi,  dan  pemanfaatan  dokumen. Peneliti  bertindak  sebagai  pelaksana, pengumpul  data,  analisis,  penafsiran data, dan hasil penelitian.
Subjek  penelitian  ini  adalah RSUD  Dr  Soegiri Lamongan  di fokuskan  Direktur  RSUD  Dr  Soegiri, Wadir Pelayanan dan Penunjang, Wadir Umum dan Keuangan, Kabid Pelayanan, Kabid  Penunjang,  Kabag  Program, Kabag Umum, Kabag Keuangan sebagai PPK BLUD.
3. HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Dokumen    Perencanaan    dan Penganggaran
RSUD    Dr.  Soegiri    telah menyusun    perencanaan    jangka menengah    berupa    Rencana    Strategi Bisnis  (RSB)    untuk    periode    2014  – 2018.
Dokumen  Penganggaran      untuk    tahun 2017    dituangkan    dalam    Rencana Bisnis  Anggaran (RBA)  tahun  2017.

## 3.2 Pelaporan  Kinerja
RSUD    Dr.    Soegiri    telah menyusun  dan  menyampaikan  laporan kinerja    berupa    Laporan    Kinerja Instansi  Pemerintah (LkjIP)  RSUD  Dr. Soegiri  Lamongan  Tahun  2017.
A. Hasil  Evaluasi
1. Evaluasi Kinerja Rumah Sakit
Capaian  Kinerja    BLUD    RSUD Dr.    Soegiri    Lamongan    tahun    2017 adalah  sebesar  77,94  dengan  predikat “Baik”    dalam    kategori    “A”    dengan rincian  sebagai  berikut :
a. Aspek  Keuangan
1) Laporan  Keuangan
RSUD    Dr.    Soegiri    Lamongan    telah menyusun    laporan    keuangan    tahun 2017    berdasarkan    Standar    Akuntansi Pemerintah  (SAP)    maupun    laporan
keuangan    berdasarkan    Standar Akuntansi    Keuangan  (SAK).  Laporan keuangan  berdasarkan    SAK    telah diaudit  oleh  auditor  independen  KAP Made  Sudarma-Thomas-Dewi,  dengan opini  wajar  tanpa  pengecualian  sesuai laporan nomor AU- 085/MTD/SBY/III/2018    tanggal    26
Maret  2018.
2) Kinerja  Aspek  Keuangan
Capaian  kinerja  keuangan  tahun  2017 belum  optimal  dengan  skor  18,03  atau 60,10  %    dari    bobot    30,00    dengan rincian  sebagai  berikut :
No Sub Aspek / Indikator Skor Bobot % Capaian A Rasio Keuangan 10,85 19,00 57,11 Rasio Kas (Cash Ratio) 0,25 2,00 12,50 Rasio Lancar (Current Ratio) 0,50 2,50 20,00 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 0,50 2,00 25,00 Perputaran Aset  Tetap (Fixed Asset Turnover) 2,00 2,00 100,00 Imbalan atas Aset  Tetap (Return  on Fixed Asset) 2,00 2,00 100,00
No Sub Aspek / Indikator Skor Bobot % Capaian Imbalan Ekuitas (Return    on Equity) 1,60 2,00 80,00 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 0,50 2,00 25,00
Rasio
Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional 2,50 2,50 100,00 Rasio Subsidi Biaya Pasien 1,00 2,00 50,00 b Kepatuhan Pengelolaan Keuangan 7,68 11,00 69,81 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 0,00 2,00 0,00 Laporan Keuangan 1,97 2,00 98,75 Pengesahan Pendapatan dan  Belanja BLU 0,80 2,00 90,00 Tarif Layanan 1,00 1,00 100,00 Sistem Akuntansi 1,00 1,00 100,00 Persetujuan Rekening 0,50 0,50 100,00
No Sub Aspek / Indikator Skor Bobot % Capaian SOP Pengelollan Kas 0,40 0,50 80,00 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 100,00 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 100,00 SOP Pengadaan Barang  dan Jasa 0,50 0,50 100,00 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50 100,00 Total Capaian Kinerja Aspek Keuangan 18,53 30,00 61,76
Terhadap  kondisi-kondisi  diatas  kepada Direktur  RSUD  Dr.  Soegiri  Lamongan kami sarankan agar melakukan langkah- langkah  strategis  untuk  meningkatkan kinerja aspek keuangan melalui :
(1) Berkoordinasi dengan BPJS
Kesehatan  agar  pencairan  piutang rumah sakit ke BPJS bisa dipercepat.
(2) Mengefisienkan  penggunaan  obat- obatan, bahan medis habis pakai dan biaya lainnya.
(3) Meningkatkan  perhatian  RSUD terhadap pasien miskin.
(4) Membuat RBA definitif.
(5) Melengkapi Laporan Keuangan
(SAP)  Semester  I  dengan  Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).
b. Aspek  Pelayanan
Capaian kinerja pelayanan tahun 2017 belum optimal dengan skor 58,91 atau 84,16% dari bobot 70,00 dengan rincian sebagai berikut :
No . Sub Aspek/Indikator Skor Bobot % Capaian a. Kualitas Layanan 27,50 35,00 78,57 Pertumbuhan Produktivitas 14,00 18,00 77,78 Efektivitas Pelayanan 11,50 14,00 82,14 Pertumbuhan Pembelajaran 2,00 3,00 66,67 b. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat 31,91 35,00 91,17 Mutu Pelayanan 13,00 14,00 82,14 Mutu Klinik 11,00 12,00 91,67 Kepedulian Kepada Masyarakat 3,50 4,00 87,50 Kepuasan Pelanggan 1,91 2,00 95,59 Kepeduliaan Terhadap Lingkungan 2,50 3,00 83,33 Total Capaian Kinerja Aspek Pelayanan 59,41 70,00 84,87 1) Sub Aspek Kualitas Layanan
a) Pertumbuhan Produktivitas
Capaian indikator ini secara keseluruhan belum  optimal  dengan  skor  14,00  dari bobot 18,00.
Indikator yang belum maksimal adalah :
(1) Pertumbuhan  Rata-rata  Kunjungan Rawat Darurat
(2) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap
(3) Pertumbuhan Operasi
(4) Pertumbuhan Rehab Medik
Kurang  maksimalnya  capaian  indikator tersebut disebabkan :
(1) Adanya  kegiatan  renovasi  gedung RSUD  Dr.  Soegiri  Lamongan  pada tahun  2017,  diantaranya  gedung pelayanan  gawat  darurat  dan  rawat inap,  yang  berdampak  pada  jumlah kunjungan  instalasi  gawat  darurat dan rawat inap.
(2) Adanya dokter spesialis bedah yang melanjutkan  pendidikan  sehingga SDM  yang  berdampak  kepada
terbatasnya  jumlah  dokter  spesialis bedah.
(3) Adanya perubahan ketentuan terkait BPJS, yaitu FKTP atau rumah sakit Type  dibawah  rumah  sakit  tujuan rujukan tidak bisa langsung merujuk pasien  ke  rehabilitasi  medik,  tetapi harus  mellaui  poli  klinik  dan  tidak semua dokter di poli klinik mengarahkan  pasien  ke  rehabilitasi medik.
b) Efektivitas Pelayanan
Capaian indikator ini secara keseluruhan belum  optimal  dengan  skor  11,50  dari bobot 14,00.
Indikator yang belum maksimal adalah : (1) Kelengkapan  rekam  medik  24  jam selesai pelayanan
(2) Pengembalian rekam medik
(3) Angka pembatalan operasi
Kurang  maksimalnya  capaian  indikator tersebut disebabkan :
(1) Kurang patuhnya setiap PPA (Petugas  Pemberi  Asuhan)  dalam menuliskan catatan ke dalam berkas rekam  medik  segera  setelah  selesai memberikan pelayanan kepada pasien,  sehingga  berdampak  pada kurang lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam selesai pelayanan.
(2) Petugas  rekam  medik  menunggu kelengkapan pengisian rekam medik untuk melaksanakan pengembalian.
(3) Terdapat  kondisi  dimana  pasien tidak memungkinkan utuk dilakukan  tindakan  operasi,  antara lain  karena  tensi  darah  tidak  stabil, anemia,  gula  darah,  kerusakan  alat, kurangnya  jumlah  instrumen  dan keterbatasan  jumlah  kamar  operasi sehingga  berdampak  pada  angka pembatalan operasi tinggi.
c) Pertumbuhan Pembelajaran
Capaian indikator ini secara keseluruhan  belum  optimal  dengan skor  2,00  dari  bobot  3,00.  Indikator yang belum maksimal adalah rata-rata jam pelatih/karyawan.
Kurang maksimalnya capaian indikator tersebut disebabkan capaian dihitung  atas  pelatihan  karyawan yang  diniayai  oleh  rumah  sakit  dan kebutuhan  pemenuhan  capaian  jam pelatihan  untuk  karyawan  tidak sebanding  dengan  anggaran  yang tersedia, sehingga tidak semua pelatihan karyawan bisa dibiayai oleh rumah sakit.
2) Sub  Aspek  Mutu  dan  Manfaat kepad Masyarakat
a) Mutu Pelayanan
Capaian indikator ini secara keseluruhan  belum  optimal  dengan skor 13,00 dari bobot 14,00. Indikator yang belum maksimal adalah :
(1) Length of stay
(2) Kecepatan pelayanan resep obat jadi
Kurang maksimalnya capaian indikator tersebut disebabkan :
(1) Terdapat beberapa penyakit yang hanya  membutuhkan  hari  perawatan rata-rata dibawah 6 hari.
(2) Jumlah  sarana  prasaranan  dan
SDM belum sebanding dengan frekuensi pelayanan resep obat jadi.
b) Mutu Klinik
Capaian indikator ini secara keseluruhan  belum  optimal  dengan skor 10,50 dari bobot 12,00. Indikator yang  belum  maksimal  adalah  angka kematian/kebutaan ≥ 48 jam.
Kurang maksimalnya capaian indikator tersebut disebabkan :
(1) Kebanyakan  pasien  rujukan  dan kondisinya  saat  dirujuk  ke  rumah sakit  sudah  jelek,  sehingga    angka kematian masih terlalu  tinggi.
(2) Tempat  timur  ICU  masih  belum tercukupi.
(3) Ruang  Observasi  Intentif  (ROI) belum  difungsikan.
c) Kepedulian Kepada Masyarakat
Capaian indikator ini secara  keseluruhan belum optimal  dengan  skor  3,50  dari bobot 4,00
Indikator  yang belum maksimal  adalah penyuluhan kesehatan.
Kurang maksimalnya capaian  indikator tersebut    disebabkan    beberapa    elemen penilaian  akreditasi  terkait  penyuluhan kesehatan  yaitu  Pendidikan  Pasien  dan Keluarga    (PPK)    1-6    belum mendapatkan nilai  maksimal,  sehingga berdampak    pada    capaian    indikator penyuluhan  kesehatan  belum optimal.

## d) Kepuasan Pelanggan
Capaian    indikator    ini    secara keseluruhan    belum    optimal    dengan skor    1,91    dari    bobot    2,00.  Indikator yang  belum  maksimal  adalah  kepuasan pelanggan. Kurang maksimalnya capaian  indikator  tersebut  disebabkan kepuasan    masyrakat    atas    beberapa unsur    penilaian    Indeks  Kepuasan Masyarakat  (IKM)  masih  mendapatkan nilai    rendah,    diantaranya    prosedur pelayanan    dan    kepastian    biaya pelayanan.
e) Kepedulian Terhadap

## Lingkungan
Capaian    indikator    ini    secara keseluruhan    belum    optimal    dengan skor    2,50    dari    bobot    3,00.  Indikator yang    belum    maksimal    adalah kepedulian    terhadap    lingkungan. Kurang  maksimalnya  capaian indikator tersebut    disebabkan    beberapa    elemen penilaian  akreditasi  terkait    kepedulian terhadap  lingkungan  yaitu  Pencegahan dan  Pengendalian  Infeksi (PPI)  7,2  dan 7,3,      Manajemen    Fasilitas    dan Kesehatan    (MFK)    2,  5,  10    dan    11,1 belum  mendapatkan  nilai  maksimal.
Terhadap  kondisi – kondisi  diatas kepada    Direktur  RSUD    Dr.    Soegiri Lamongan    telah    kami    sarankan   agar melakukan    langkah-langkah    strategis untuk    meningkatkan    kinerja    aspek pelayanan  melalui  :
(1) Menginstruksikan    kepada    setiap PPA    (Petugas  Pemberi  Asuhan) agar  menuliskan  catanan  kedalam berkas    rekam      medik    segera setelah    selesai    memberikan pelayanan  kepada  pasien.
(2) Menambah    tempat    tidur    ICU (Intensife Care Unit).
(3) Memfungsikan    Ruang    Observasi Intersife  (ROI).
(4) Meningkatkan  kualitas  penyuluhan kesehatan    (PPK    1-6)    untuk mendapatkan  nilai  maksimal.
(5) Meningkatkan  kualitas  kepedulian terhadap  lingkungan  (PPI  7.2, PPI 7.3,  MFK  2,  MFK  5,  MFK  10 dan    MFK    11.1)    untuk mendapatkan  nilai  maksimal.
(6) Menindaklanjuti    hasil    capaian Indeks    Kepuasan    Masyarakat melalui  perbaikan  unsur  prosedur pelayanan    dan    kepastian    biaya pelayanan.
(7) Memenuhi  standar  input  minimal untuk  pelayanan  farmasi.
2. Capaian Standar Pelayanan

## Minimal (SPM)
RSUD    Dr.    Soegiri    belum memiliki  Standar  Pelayanan  Minimal yang    ditetapkan    dengan    Peraturan Bupati.  Namun,    pada    pelaksanaannya RSUD    Dr.    Soegiri    Lamongan berpedoman  pada  Keputusan  Menteri Kesehatan
Nomor
129/Menkes/SK/II/2008    tanggal    8 Februari    2008    tentang    SPM    Rumah Sakit    dalam    menghitung    capaian Standar  Pelayanan  Minimal.
Dari    12    jenis    pelayanan    (90 indikator)  terdapat  11  pelayanan  (19 indikator)    yang    belum    sepenuhnya memenuhi  standar  yang  ada.
No. Jenis Layanan Jumlah Indikator Ter capai % Capaian
1 Gawat Darurat
8 6 75,00 2 Rawat  Jalan 6 6 100,00 3 Rawat  Inap 11 9 81,82 4 Bedah Sentral 7 7 100,00 5 Persalinan, Perinatologi (kecuali rumah  sakit khusus di luar rumah  sakit
ibu dan anak) dan KB. 8 5 62,50 6 Intensif 2 1
50,00 7 Radiologi 4 4 100,00 8 Laboratorium Patologi Klinik 4 3 75,00 9 Rehabilitasi Medik 3 3 100,00 10 Farmasi 4 3 75,00 11 Gizi 3 3 100,00 12 Transfusi Darah 2 1 50,00
13 Pelayanan Gakin 1 1 100,00
14 Rekam Medik 4 2 50,00
15 Pengelolaan Limbah 2 1 50,00
16 Administrasi dan
Manajemen 9 6
66,67
17 Ambulance  /
Kereta
Jenazah
3 3 100,00
18 Pemulasaran Jenazah 1 1 100,00 19 Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 3 1 33,33
20 Pelayanan Laundry 2 2 100,00
No. Jenis Layanan Jumlah Indikator Ter capai % Capaian
21 Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi
3 3 100,00 Jumlah
90 71 78,89
Terhadap    kondisi-kondisi  di  atas kepada    Direktur    RSUD    Dr.    Soegiri Lamongan    kami    sarankan    agar melakukan    langkah-langkah    strategis untuk    meningkatkan    capaian    standar pelayanan  minimal  melalui  :
(1) Meningkatkan    pelatihan    PPGD, BCTLS  bagi  perawat
(2) SOP    visite    dokter    disesuaikan dengan Kepmenkes
129/Menkes/SK/II/2008.
(3) Memfungsikan    Ruang    Observasi Intentif  (ROI)
(4) Meningkatkan  koordinasi    dengan unit  layanan  pra  rumah  sakit.
(5) Meningkatkan  skill  tenaga  perawat mahir  dalam  pelayanan  intensif.
(6) Menambah dokter Spesialis Patologi  Klinik.
(7) Menginstruksikan  kepada    dokter untuk  menulis  resep  sesuai  dengan formularium.
(8) Menginstruksikan  agar  setiap  PPA
(Petugas Pemberi Asuhan) menuliskan    catatan    kedalam berkas  rekam  medik  segera  setelah
selesai    memberikan    pelayanan kepada  pasien.
(9) Meningkatkan    capaian    parameter dalam    indikator    standar    minimal air  limbah  yang  tidak  memenuhi baku    mutu  (ambang    batas    yang ditolerir)  yaitu  parameter  NH – 3
(10) Meningkatkan anggaran
pelatihan    bagi    karyawan    rumah sakit.
(11) Menambah    tenaga    instalasi pemeliharaan  sarana.
3. Penyusunan  dan  Pelaksanaan Rencana  Bisnis  dan  Anggaran (RBA)
a) Penyusunan  RBA
RSUD  Dr.  Soegiri  Lamongan  telah menyusun  RBA  tahun  2017,  namun belum definitif, belum ditandatangani  oleh  Direktur  RSUD Dr.    Soegiri    Lamongan    selaku Pimpinan  BLUD,   belum  diketahui oleh    Dewan    Pengawas    dan    telah disampaikan    kepada    Pejabat
Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD).
b) Pelaksanaan  RBA
Realisasi    pendapatan    dan    belanja RSUD  Dr.  Soegiri  Lamongan  tahun
2017 dibandingkan dengan
anggranan    yang    tercantum    dalam RBA  tidak  bisa  dicantumkan  karena
RBA  RSUD  Dr., Soegiri  Lamongan belum  definitif.
4. Hal-Hal    Lain  Yang  Perlu

## Diperhatikan
Uraian    hal-hal    lain    yang    perlu mendapat  perhatian  dalam  rangka meningkatkan  kinerja,  tata  kelola maupun  pengendalian  RSD BLUD.
1) Rencana  Bisnis  Anggaran (RBA)
Difinitif  Belum  Dibuat
Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD)    Dr.    Soegiri    Lamongan sudah    membuat    Rencana    Bisnis Anggaran    (RBA)    namun    belum definitif,  Belum    ditandatangani Direktur  Rumah Sakit  dan  belum diketahui Dewan Pengawas.
Sesuai  dengan    Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor    61    Tahun 2017    tentang    Pedomanan    Teknis Pengelolaan    Keuangan    Badan
Layanan Umum Daerah dinyatakan bahwa setelah
Rancangan    Peraturan    Daerah tentang  APBD  ditetapkan  menjadi Peraturan    Daerah,    pemimpin BLUD    melakukan    penyesuaian terhadap    RBA    untuk      ditetapkan menjadi  RBA  definitif.
Terhadap    masalah    tersebut    kami sarankan  kepada  Direktur  RSUD Dr.    Soegiri    Lamongan    agar
menyesuaikan RBA  yang  diajukan ke  PPKD  menjadi  RBA  definitif.
2) Standar    Pelayanan  Minimal Belum Ditetapkan
Dengan

## Peraturan Bupati Lamongan
RSUD    Dr.  Soegiri    Lamongan belum  memiliki  standar  pelayanan minimal    yang    ditetapkan    oleh Bupati    Lamongan    sebagai    acuan bagi    rumah    sakit    dalam melaksanakan    standar    pelayanan minimalnya.
Sesuai  dengan    Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor    61    Tahun 2017    tentang    Pedomanan    Teknis Pengelolaan    Keuangan    Badan Layanan  Umum  Daerah  pasal  55 dinyatakan  bahwa  untuk  menjamin ketersediaan,  keterjangkauan    dan kualitas    pelayanan  umum    yang diberikan    oleh    BLUD    dengan Peraturan  Kepala  Daerah.
Terhadap    masalah    tersebut    kami sarankan  kepada  Direktur  RSUD Dr.    Soegiri    Lamongan    agar mengusulkan    kepada    Bupati Lamongan    untuk    menetapkan Standar    Pelayanan    Minimal dengan  Peraturan  Bupati.

## 3) Susunan Dewan Pengawas RSUD Belum Memadai
Dewan  Pengawas    BLUD    RSUD Dr.    Soegiri    Lamongan    terakhir dibentuk dengan  Keputusan  Bupati
Lamongan Nomor
188/154/Kep/413.013/2017  tanggal 20    Juni    2017,    tentang    dewan pengawas  satuan  kerja  perangkat daerah  pola  pengelolaan  keuangan badan    layanan    umum    daerah RSUD    Dr.    Soegiri    Kabupaten Lamongan  Tahun  2014 – 2019. Di  dalam  Keputusan    Bupati tersebut  salah  satu  anggota  dewan pengawas    adalah    Kepala    Dinas Kesehatan  Kabupaten  Lamongan. Pada  tanggal  13  Juli  2017  dengan Surat    Perintah    Pelaksana    Tugas
Bupati Lamongan Nomor 800/141/413.205/2017, Kepala
Dinas    Kesehatan    Lamongan diangkat  sebagai  Pelaksana  Tugas Direktur    RSUD    Dr.    Soegiri Lamongan.    Dengan    demikian Pelaksana  Tugas  Direktur  RSUD Dr.  Soegiri  Lamongan  merangkap sebagai  anggota  Dewan  Pengawas RSUD  Dr.  Soegiri  Lamongan. Terhadap    masalah    tersebut    kami sarankan    kepada    Ketua    Dewan Pengawas    RSUD    Dr.    Soegiri
Lamongan  agar  menginformasikan perangkapan    jabatan    tersebut kepada  Bupati  Lamongan.
4) Dewan
Pengawas Belum Melaksanakan  Kewajiban  Sesuai

## Ketentuan
Dari    hasil    evaluasi    terhadap kinerja    RSUD    Dr.  Soegiri Lamongan    ditemukan    bahwa masih    terdapat    kewajiban- kewajiban    Dewan    Pengawas RSUD    Dr.    Soegiri    Lamongan yang    belum    dilaksanakan    antara lain :
- Memberikan    pendapat    dan    saran kepada  Bupati  mengenai  Rencana Bisnis    Anggaran  (RBA)    yang diusulkan oleh  pejabat  pengelola.
- Melakukan  evaluasi  dan  penilaian kinerja    baik    keuangan    maupun non  keuangan.
Sesuai    dengan    Peraturan    Bupati Lamongan  Nomor  41  Tahun  2016 tentang  Pola  Tata  Kelola  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Dr.  Soegiri Kabupaten    Lamongan    pasal    19 antara    lain    disebutkan    bahwa Dewan  Pengawas  berkewajiban :
- Memberi    pendapat    dan    saran kepada  Bupati  mengenai  Rencana Bisnis    Anggaran    (RBA)    yang diusulkan  oleh  pejabat  pengelola.
- Melakukan  evaluasi  dan  penilaian kinerja    baik    keuangan    maupun non  keuangan.
Terhadap    masalah    tersebut    kami sarankan  kepada  Dewan  Pengawas RSUD  Dr.  Soegiri  Lamongan  agar melaksanakan    kewajiban    sesuai dengan    Pedoman    Tata    Kelola Rumah    Sakit    dan    Ketentuan lainnya  yang  terkait.
5) Pelayanan  Pengelolaan  Limbah

## Belum  Maksimal
Hasil  cek  fisik  pada  Unit  Layanan Instalasi    Pengelolaan    Limbah (IPL),    tanggal  25    Juli    2018 diperoleh    informasi    sebagai berikut :
- Bangunan    Instalasi    Pengelolah Limbah  ternyata  lokasinya  sangat berdekatan    dengan    Ruang  Rawat Inap    Melati,    tingkat    kebisingan suara    mesin    IPL    sangat mengganggu    keberadaan    pasien, sehingga    kesehatan,    keselamatan dan    kenyamanan    pasien    juga terganggu.
- Unit  Kerja   IPL  belum  didukung dengan    SDM    yang    memiliki spesifikasi    kelistrikan,    padahal secara    operasional    tenaga    kerja tersebut diperlukan untuk mendukung    kinerja    layanan
internal yang bertugas mengoperasionalkan; IPAL, pompa-pompa,  tandon  air    dan
mesin  incenerator.
- Kapasitas    tandon    air    untuk memenuhi    kebutuhan    pelayanan masih    perlu    dievaluasi    karena masih  dibawah  standar.
- Laporan  keluhan  pelanggan  dalam hal    ini    keluhan    dari   Unit    Kerja lain    sebagai    pengguna    jasa    IPL belum  terdokumentasi  secara  baik.
- Saluran  sanitasi  pematus  disekitar
Ruang  Rawat  Inap  Melati  masih terbuka,    sehingga    mengganggu kenyamanan    dan    keselamatan pasien.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  evaluasi  terhadap  capaian kinerja    Rumah    Sakit    Umum    Daerah Dr.  Soegiri    Kabupaten    Lamongan tahun  2017,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut  :

## 1. Evaluasi Kinerja RSUD
Evaluasi  kinerja  atas  RSUD  Dr. Soegiri merupakan evaluasi kinerja yang pertama  kali  dengan  uraian  ringkas sebagai berikut :
a. Aspek Keuangan
1) Laporan Keuangan
RSUD  Dr.  Soegiri  telah  menyusun laporan  keuangan  tahun  2017  sesuai standar akuntansi keuangan (SAK). Laporan  keuangan  RSUD  Dr.  Soegiri tahun  2017  telah  diaudit  oleh  auditor independen  (Kantor  Akuntan  Publik Made  Sudarma-Thomas-Dewi)  dengan opini  wajar  tanpa  pengecualian  sesuai laporan
nomor AU- 085/MTD/SBY/III/2018 tanggal 26
maret 2018.
2) Kinerja Aspek Keuangan
Capaian  kinerja  keuangan  tahun
2017  belum  optimal  dengan  skor  18,03 atau  60,10%  dari  bobot  30  dengan rincian sebagai berikut:
a) Rasio Keuangan
Capaian  kinerja  rasio  keuangan belum optimal dengan skor 10,85 atau 57,11% dari bobot 19
b) Kepatuhan  Pengelolaan  Keuangan
RSUD Capaian kinerja kepatuhan
pengelolaan  keuangan  RSUD  belum optimal  dengan  skor  7,18  atau 65,27% dari bobot 11.
b. Aspek Pelayanan
Capaian  kinerja  pelayanan  tahun  2017 belum  optimal  dengan  skor  59,41  atau 84,87  dari  bobot  70  dengan  rincian sebagai berikut:
1) Kualitas Layanan
Capaian  kinerja  kualitas  layanan  belum optimal  dengan  skor  27,50  atau  78,57 dari bobot 35.
2) Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat
Capaian  kinerja  mutu  dan  manfaat kepada  masyarakat  belum  optimal dengan skor 31.91 atau 91,17 dari bobot 35.

## 2. Standar Pelayanan Minimal

## (SPM)
RSUD  Dr.  Soegiri  belum  memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Bupati Lamongan.
SPM  yang  disusun  belum  sepenuhnya mengacu  kepada  keputusan  Menteri
Kesehatan Nomor 129/MenKes/SK/II/2008 tanggal 8
Februari  2008  tentang  SPM  Rumah Sakit.
RSUD  Dr.  Soegiri  telah  melakukan penilaian atas capaian Standar Pelayanan Minimal  (SPM)  dengan  hasil,  dari  21 pelayanan,  sebanyak  11  pelayanan belum  mencapai  SPM  yang  ditetapkan, yaitu:
a. Gawat Darurat
b. Rawat Inap
c. Persalinan dan Perinatologi
d. Intensif
e. Laboraturium Patologi Klinik
f. Farmasi
g. Tranfusi Darah
h. Rekam Medik
i. Pengelolaan Limbah
j. Administrasi dan Manajemen
k. Pelayanan  Pemeliharaan  Sarana Rumah Sakit
3. Penyusunan    dan  Pelaksanaan Rencana  Bisnis  dan  Anggaran
(RBA)
RSUD  Dr.  Soegiri  belum  menyusun RBA  definitif  tahun  2017  dan  belum diserahkan  kepada  PPKD.  RBA  yang disusun  belum  diketahui  oleh  Dewan Pengawas.
RBA RSUD Dr. Soegiri belum sepenuhnya  disusun  dengan  mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RSB)
Realisasi pendapatan dan biaya operasional  tahun  2017  tidak  dapat dibandingkan anggarannya karena RBA definitif belum dibuat.
4. Hal-hal    Lain    Yang    Perlu Diperhatikan
1) Rencana  Bisnis  Anggaran  (RBA)

## Difinitif belum dibuat
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soegiri  Lamongan  sudah  membuat Rencana Bisnis Anggaran (RBA) namun belum  definitif,  belum  ditandatangani Direktur  Rumah  Sakit  dan  belum diketahui Dewan Pengawas.
2) Standar  Pelayanan  Minimal belum ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Lamongan RSUD Dr. Soegiri Lamongan belum memiliki Standar Pelayanan Minimal  yang  ditetapkan  oleh Bupati  Lamongan  sebagai  acuan bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan  standar  pelayanan minimalnya.
3) Susunan  Dewan  Pengawas

## RSUD Belum Memadai
Pelaksana tugas Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan merangkap sebagai  anggota  Dewan  Pengawas
RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
4) Dewan Pengawas Belum Melaksanakan Kewajiban

## Sesuai Ketentuan
Dari hasil evaluasi terhadap kinerja RSUD  Dr.  Soegiri  Lamongan
ditemukan  bahwa  masih  terdapat kewajiban-kewajiban Dewan Pengawas RSUD Dr. Soegiri Lamongan yang belum dilaksanakan antara lain: - Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Lamongan mengenai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh pejabat pengelola.
- Melakukan evaluasi dan penilaian  kinerja  baik  keuangan maupun non keuangan. 5) Pelayanan Pengelolaan

## Limbah Belum Maksimal
Hasil  cek  fisik  pada  Unit  Pelayanan
Instalasi  Pengelolaan  Limbah
(IPL)  tanggal  25  Juli  2018 diperoleh informasi sebagai berikut:
- Bangunan  Instalasi  Pengolah Limbah (IPL) ternyata lokasinya sangat berdekatan dengan Ruang Rawat Inap Melati
- Unit  kerja  IPL  belum  didukung dengan  SDM  yang  memiliki spesifikasi kelistrikan
- Kapasitas  tandon  air  untuk memenuhi  kebutuhan  pelayanan masih perlu dievaluasi.
- Laporan keluhan pelanggan dalam  hal  ini  keluhan  dari  unit kerja lain sebagai  pengguna jasa IPL belum terdokumentasi dengan baik.
- Saluran sanitasi pematus
disekitar  Ruang  Rawat  Inap Melati masih terbuka.

## Saran
Untuk    meningkatkan  kinerja  dan kualitas layanan RSUD Dr. Soegiri kami sarankan  kepada  Direktur  RSUD  Dr.
Soegiri agar melakukan langkah-langkah strategis  untuk  meningkatkan  kinerja rumah sakit

## DAFTAR PUSTAKA
Patton,  Metode  Penelitian  Kuantitatif dan  Kualitatif  (7 th ed).  Bandung.
2009.
Subanegara,  Modul  Pelatihan  Standar
Pelayanan Minimal, 2006.
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan,
Modul  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum.
Permedagri  No.  61  /  2007,  Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan  Umum  Daerah,  Jakarta,
2007.
Undang – Undang No. 44 / 2009, Rumah
Sakit, Jakarta, 2009.
Permendagri  No.  79  /  2018,  Badan Layanan  Umum  Daerah,  Jakarta,
2018.