## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERBUATAN MENGALIHKAN , MENJAMINKAN SECARA SEPIHAK HARTA WARISAN (Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK)
Erlina B, Suta Ramadan, Riyan Saputra Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Email: erlina@ubl.ac.id, sutaramadhan@gmail.com, Putrariyan635@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to find out, understand and analyze the factors that cause unlawful transfer disputes, guarantee inheritance and analyze judges' considerations in unlawful transfer disputes,  guarantee  inheritance  unilaterally  based  on  Decision  Study  Number:  27/PDT.G/ 2022/PN. TJK. The research method uses normative research. Factors causing the defendants to divert, guarantee the legacy of the unlawful act committed by Defendant I and Defendant II because they have made the land parcels the object of collateral for the debts of Defendant I and Defendant II to PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, where the land belongs to the plaintiff's biological parents, Defendant I. The lack of clarity from the SHM holders led to a dispute between the plaintiff and the defendant resulting in an unlawful act in which the Defendant pledged the SHM owned by the Plaintiff. With their respective portions, all heirs involved in this dispute must also bear the risk. The  judge's  consideration  in  the  dispute  over  the  unlawful  act  of  transferring,  unilaterally guaranteeing the inheritance based on the Study of Decision Number: 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Whereas considering that the object of dispute in this case was transferred to Defendant I through a sale and purchase process carried out before a Notary with a Sale and Purchase Deed. Whereas the Sale and Purchase Deed is the basis for the transfer of rights to land and building objects which are currently the object of dispute, the Plaintiff should have also attracted a Notary/PPAT as the Defendant.  This  is  in  accordance  with  the  Decision  of  the  Supreme  Court  of  the  Republic  of Indonesia  No.  78  K/Sip/1972  dated  October  11,  1975  which  contains  legal  rules:  "A  lawsuit lacking  parties  or  being  incomplete  or  lacking  in  formality,  must  be  declared  unacceptable". Whereas based on the above juridical facts, the plaintiff's claim cannot be accepted.
Keywords: Unlawful Act (PMH); Inheritance; Property Right Certificate.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor  penyebab  terjadinya  sengketa  perbuatan  melawan  hukum  mengalihkan, menjaminkan warisan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan berdasarkan Studi  Putusan  Nomor  :  27/PDT.G/2022/PN.TJK.  Metode  penelitian  menggunakan penelitian  normative.  Faktor  penyebab  para  tergugat  mengalihkan,  menjaminkan warisan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena  telah  menjadikan  bidang  tanah  sebagai  objek  jaminan  hutang  Tergugat  I  dan Tergugat II pada PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, dimana tanah tersebut merupakan milik orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat I. Ketidakjelasan dari pemegang SHM tersebut  menjadikan  perselisihan  antara  penggugat  dan  tergugat  sehingga  terjadi perbuatan  melawan  hukum  dimana  Tergugat  menjaminkan  SHM  yang  dimiliki  oleh Penggugat.  Dengan  porsinya  masing-masing,  seluruh  ahli  waris  yang  terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko. Pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan  Berdasarkan  Studi  Putusan  Nomor  :  27/PDT.G/2022/PN.TJK.  Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara ini beralih kepada Tergugat I melalui proses jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris dengan Akta Jual Beli. Bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan dasar peralihan hak atas objek tanah dan bangunan yang saat ini menjadi objek sengketa maka sudah seharusnya Penggugat juga menarik Notaris/PPAT sebagai  Tergugat.  Hal  ini  sesuai  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  78  K/  Sip/1972 tanggal  11  Oktober  1975  yang  memuat  kaedah  hukum  :  “Gugatan  kurang  pihak  atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Kata  Kunci:  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH);  Harta  Waris;  Sertifikat  Hak  Milik (SHM).

## A. PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  sosial  ciptaan  Tuhan  yang  paling  sempurna.  Manusia diciptakan  oleh  Tuhan  memiliki  akal  dan  pemikiran  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan  segala  sesuatu  dengan  kehendak  dan  kesadaran  diri.  Selain  akal,  manusia juga  diberi  nafsu.  Nafsu  diciptakan  sebab  manusia  tidak  dapat  hidup  apabila  tidak memiliki nafsu untuk makan, nafsu untuk mencari harta dan keinginan lainnya. Akan tetapi jika nafsu tidak bisa dikendalikan dengan akal sehat, maka akan terus meledak dan oleh  sebab  itu  banyak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  segelintir  manusia  sebab  tidak mampunya mereka dalam mengendalikan nafsu.
Sebagai  Negara  Hukum,  Indonesia  menerapkan  aturan  tersendiri  dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia. Secara umum, hukum dicirikan dengan adanya perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalamnya. 1 Secara sosiologis perbuatan melawan hukum merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan  oleh  sebagian  warga–warga  masyarakat,  yang  mempunyai  kekuasaan  dan wewenang.  Ini  berarti  bahwa  perbuatan  melawan  hukum  merupakan  suatu  cap  yang diberikan  terhadap  perilaku–perilaku  tertentu  dari  manusia  cap  mana  diberikan  oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk. 2
Perbuatan  melawan  hukum  sebagai  gejala  sosial  dapat  dirasakan  langsung  dan tidak langsung oleh masyarakat. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang  telah  dilakukan  yang  dihadapkan  kepada  kaedah–kaedah  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Perbuatan  yang  dipandang  oleh  masyarakat  sebagai  suatu  pelanggaran sosial,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat. 3
Perbuatan  melawan  hukum  dalam  kehidupan  manusia  merupakan  gejala  sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah perbuatan  melawan  hukum  bukanlah  masalah  yang  baru  meskipun  tempat  dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti  sebuah  aturan  hukum  jika  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri. 4
1 Suta Ramadan, I. Ketut Seregig, and Wulansari, Retno. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Pembakaran  Polsek  Candipuro  Lampung  Selatan  (Studi  Putusan  Nomor:  285/Pid.  Sus/2021/PN. KLA). Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol.2, No.2, hlm.28
2 Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Pustaka Prima, Medan, hlm 44.
3 Ibid, hlm 45.
4 Farid, R. N.,  Zainudin Hasan. 2022. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk). Innovative: Journal Of Social Science Research, Vo.2 No.1, hlm. 319
Peranan perbankan sebagai sumber pendanaan dalam dunia usaha masih sangat dominan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha  yang  paling  utama,  karena  pendapatan  terbesar  dari  usaha  Bank  berasal  dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.
Ruang  lingkup  dari  kredit  sebagai  kegiatan  Perbankan,  tidaklah  semata-mata berupa  kegiatan  peminjaman  kepada  nasabah  melainkan  sangatlah  kompleks  karena menyangkut  keterkaitan  unsur-unsur  nasabah  yang  cukup  banyak  diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kreditur, alokasi dana, organisasi dan manajemen  perkreditan,  kebijakan  perkreditan,  dokumentasi  dan  administrasi kredit,  pengawasan  kredit  serta  penyelesaian  kredit  bermasalah.  Fungsi  utama  bank adalah sebagai wahana yang dapat secara optimal menghimpun dana dan selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang membutuhkannya. Pihak bank dalam hal ini bank milik Negara ataupun bank yang dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu insan perbankan nasional berusaha untuk membantu kesulitan dana yang dialami oleh para pengusaha sebagai pelaku bisnis. 5
Lembaga  keuangan  dalam  dunia  keuangan  bertindak  selaku  lembaga  yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh  regulasi  keuangan  dari  pemerintah.  Untuk  eksistensi  Lembaga  Keuangan  dalam melaksanakan kegiatan usahanya, semua lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian  tersebut  di  atas  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah pemberian kredit  yang  menggunakan  jaminan  atau  agunan.  Pada  praktiknya,  jaminan  yang diberikan  oleh  debitur  kepada  kreditur  dapat  berupa  jaminan  kebendaan  maupun jaminan perorangan.
5 Niken  Prasetyawati dan  Tony  Hanoraga.  2015.  Jaminan  Kebendaan  dan  Jaminan Perorangan  Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8, hlm.129
Mengenai jaminan perorangan menurut R. Tjipto Adinugroho merupakan jaminan yang  menimbulkan  hubungan  langsung  pada  perorangan  tertentu,  yang  hanya  dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Dengan kata lain, jaminan perorangan dapat dimaknai  juga  sebagai  jaminan  seorang  pihak  ketiga  yang  bertindak  untuk  menjamin dipenuhinya  kewajiban-kewajiban  dari  debitur.  Jaminan  perorangan  adalah  suatu perjanjian  antara  seorang  berpiutang  (kreditur)  dengan  seorang  pihak  ketiga,  yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. 6
Kematian  sering  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  ahli  warisnya,  salah  satunya mengenai pembagian harta warisan. Kematian tidak akan bisa dihindari oleh manusia bagaimanapun caranya. Kematian tersebut hanya memutus hubungan antara manusia yang telah mati dengan masih hidup. Namun kematian seseorang menimbulkan akibat hukum  lain  bagi  ahliwarisnya,  seperti  kewajiban  ahli  waris  dalam  menyelenggarakan jenazah  (memandikan,  mengkafani,  mensholatkan  serta  menguburkan  pewaris), membayar hutang, menunaikan wasiat serta menyelesaikan pembagian harta warisan.
Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan  tentang  warisan,  yaitu  berpindahnya  harta  akibat  suatu  kematian.  Harta  yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerima harta warisan atau sebagai pewaris, berapa jumlah yang diterima oleh pewaris dan bagaimana cara mendapatkannya.
Idris  Djakfar  dan  Taufik  Yahya  mendefinisikan  bahwa  hukum  kewarisan  ialah seperangkat  ketentuan  yang  mengatur  cara-cara  peralihan  hak  dari  seseorang  yang telahmeninggal  dunia  kepada  orang  yang  masih  hidup  yang  ketentuan-ketentuan tersebut  berdasarkan  pada  wahyu  Ilahi  yang  terdapat  dalam  al-Qur’an  dan penjelasannya  yang  diberikan  oleh  Nabi  Muhammad  saw.,  dalam  istilah  arab  disebut Faraidh.  Dalam  literatur  hukum  Indonesia  sering  digunakan  kata  “waris”  atau “kewarisan”.  Kata  tersebut  berasal  dari  bahasa  Arab,  akan  tetapi  dalam  praktek  lebih lazim  disebut  “pusaka”.  Bentuk  kata  kerjanya  “waratsa  yaritsu”  dan  kata  masdarnya “mirats”.  Sedangkan  kata  waris  adalah  orang  yang  mendapat  warisan  atau  pusaka. Aturan tentang warisan merujuk pada Al-Qur’an dan hadis. Di dalam Al-Qur’an telah
6 Hermansyah. 2014. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 74
dijelaskan mengenai ketentuan warisan tersebut yaitu dalam surat An-nisa ayat 7, 14, 33, 176,  surat  Al-Baqarah  ayat  180,  dan  dalam  surat  Al-Ahzab  ayat  4-6.  Al-Qur’an  telah menjelaskan secara lengkap
mengenai pembagian harta warisan, namun  masih  banyak  yang  belum  memahami  pembagian  harta  warisan  menurut hukum  Islam.  Hal  tersebut  seringkali  menimbulkan  sengketa  dikemudian  hari,  baik itu  mengenai  siapa  yang  berhak  menerima  warisan  maupun  mengenai  besarnya pembagian harta warisan tersebut. 7
Dan  yang  paling  banyak  ditemui  dalam  masyarakat  ialah  masalah  tata  cara pembagian harta warisan yang berupa tanah. Pembagian harta warisan harus dilakukan apabila salah satu ahli waris telah mengemukakan ingin membagi harta warisan. Hal ini telah  dijelaskan  dalam  Pasal  Pembagian  Harta  warisan  sering  kali  menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Konflik ini disebabkan karena para ahli waris tidak dapat saling bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari  godaan  kebendaan  dan  kebutuhan  hidup  yang  konsumtif  sehingga  tidak  dapat menjag kerukunan hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para ahli waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.
Hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  peralihan  harta  kekayaan yang  ditinggalkan seseorang yang  meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada  asasnya  hanya  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dalam  lapangan  hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak  seorang  bapak  untuk  menyangkal  sahnya  anaknya  dan  hak  seorang  anak  untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Menurut Pasal 830 KUH. Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka. Hukum waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan
7 Muhamad  Arief  Setiawan.  2019.  Kekuatan  Hukum  Alat  Bukti  Pengakuan  Di  Dalam  Dan  Di  Luar Persidangan  Perkara  Sengketa  Tanah  Pengadilan  Negeri  Kelas  1  A  Palembang,  Hukum,  Fakultas  Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 6
merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, melengkai keanekaragaman sistem kewarisan adat di Indonesia dua sistem hukum lainnya juga cukup mendominasi sistem hukum  waris  yaitu  hukum  waris  barat  peninggalan  zaman  Hindia  Belanda  yang bersumber dalam Burgerlijk Wetboek  (selanjutnya disebut BW). 8
Hukum waris yang  berlaku di Indonesia sampai masih pluralistik, maka hukum waris yang berlaku dimasyarakat masih banyak juga yang berlaku di masyarakat yaitu penggunaan sistem hukum adat dalam pembagian harta waris yang sangat berkaitan erat sistem keturunan. Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memgang tidak dibagi. Lingkungan masyarakat adat  yang  asas  pewarisanya  individual,  apabila  pewaris  wafat  maka  semua  anggota keluarga baik pria atau wanita, baik tua atau muda, baik dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. 9
Secara  terminologi,  hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  pembagian warisan,  mengetahui  bagian-bagian  yang  diterima  dari  harta  peninggalan  itu  untuk setiap  ahli  waris  yang  berhak.  Menurut  Hasby  Ash-Shiddieqy,  hukum  kewarisan adalah  hukum  yang  mengatur  siapa-siapa  orang  yang  mewarisi  dan  tidak  mewarisi, penerimaan  setiap  ahli  waris  dan  cara-cara  pembagiannya.  Menurut  Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang  kekayaan seseorang  pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. 10
Perkara yang terjadi dalam pengalihan dan melelang harta warisan secara sepihak terjadi pada surat gugatan Tertanggal 3 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada Tanggal 7 Februari 2022 dalam Register No. 27/Pdt.G/2022/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: alasan dan dasar gugatan. Bahwa dari perkawinan Tuan Buntoro anak dari Yap Kon Tjin,
8 Mariesa Mulan Tikha. 2020. Pembagian Waris Lebih Terhadap Anak Laki-Laki Tertua Desa Panaragan Jaya Kabupsten Tulang Bawang Barat Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Lampung Pepadun Dan Hukum Islam, Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, hlm. 1
9 Prof . H Hilman Hadikusuma, S. H. 2015. Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 35
10 Ahmad Rofiq. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 281
dengan Nyonya Fu Pit Djie anak dari Fu Ten Mao, yang menikah pada sekira tahun 1963, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu, Jaya Setiawa (Tergugat I); Richard Suyapto (Penggugat); Ahadi.
Bahwa  Tuan  Buntoro  wafat  pada  tanggal  27  Februari  2014  karena  sakit,  dalam keadaan beragama Kristen. Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II sekira pada tahun 1996. Bahwa semasa hidupnya, Tuan Buntoro anak dari Yap Kon Tjin, memiliki harta  bawaan,  berupa  Sebidang  tanah  seluas  233  M2  (dua  ratus  tiga  puluh  tiga  meter persegi)  berikut  bangunan  rumah  seluas  230  M2  (dua  ratus  tiga  puluh  meter  persegi) yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Ikan Julung Nomor: 78/ 3 RT.12 LK. I Kelurahan Bumi  Waras  Kecamatan  Bumi  Waras  (dahulu  Kecamatan  Teluk  Betung  Selatan)  Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 atas nama Buntoro, dengan batas-batas objek :
1. Sebelah Utara : Gang Besar (Jalan tanpa nama)
2. Sebelah Selatan  : Tanah/ Rumah Su-ing alias Anen
3. Sebelah Timur  : Rumah Nomor 8/Gudang atau Distributor Garam
4. Sebelah Barat : Gang Kecil/ Jalan Buntu
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;
Pada sekira bulan Juni 2021, Penggugat sangat terkejut ketika mendapat informasi perihal. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 atas nama Buntoro telah beralih kepemilikannya atas nama Tergugat I. Bahwa Penggugat tidak mengetahui, sejak kapan dan apa alas hak Tergugat I, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 yang semula atas nama Buntoro, telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Tergugat I. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 pernah dijadikan anggunan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I (yang semula bernama PT. Bank Internasional Indonesia Tbk), sebagai jaminan hutang Para Tergugat.
Penggugat  sampai  saat  ini,  tidak  mengetahui  sejak  kapan  Para  Tergugat menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 tersebut dan berapa besarnya jumlah uang yang dipinjam oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I. Data yang  diperoleh  Penggugat  dari  Internet.  Perubahan  nama  PT.  Bank  Internasional Indonesia Tbk menjadi PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, berdasarkan Keputusan Rapat
Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Internasional Indonesia Tbk No: 60/ 2015 tanggal 24-08-2015, yang dibuat Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn Jakarta Selatan.
Objek Sengketa telah dilelang oleh Turut Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2020, atas  permohonan  yang  diajukan  oleh  pihak  Turut  Tergugat I.  Selanjutnya  Lelang  atas Objek Sengketa tersebut, telah dimenangkan oleh Turut Tergugat II. Bahwa atas segala kejanggalan,  maka  selanjutnya  Penggugat  berupaya  melakukan  penelusuran  untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan Para  Tergugat.  Bahwa  sepengetahuan  Penggugat,  Objek  Sengketa  tidak  pernah dihibahkan atau dijual Ayah Penggugat kepada Tergugat I. Lalu apa dasar Tergugat I mengalihkan  kepemilikan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  :  1593/  BW  Tahun  1995?  Atas dasar apa Para Tergugat berani menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 kepada Turut Tergugat I .
Bahwa sejak dahulu, Ayah Penggugat tidak pernah berkenan menjadikan Sertifikat Hak  Milik Nomor:1593/BW Tahun 1995  sebagai jaminan  hutang  kepada pihak Bank/ lainnya,  karena  khawatir  bila  terjadi  kredit  macet,  maka  akan  berpotensi  mengancam kenyamanan hidup keluarga, anak dan cucu untuk tinggal di Objek Sengketa. Saat ini secara fisik Objek Sengketa dikuasai oleh Penggugat. Perihal kredit macet Para Tergugat selaku  Debitur,  merupakan  tanggungjawab  Para  Tergugat  kepada  Turut  Tergugat  I selaku Kreditur, tanpa harus merugikan kepentingan Penggugat/ Ahli Waris Buntoro lainnya. tindakan Tergugat I yang telah mengalihkan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 atas nama Buntoro, beralih menjadi atas nama Tergugat I merupakan  perbuatan  melawan  hukum.  Tindakan  Para  Tergugat  yang  menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 kepada Turut Tergugat I, merupakan perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut yaitu faktor penyebab terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan warisan dan pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK.

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma 11 , menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach,  serta  analytical  approach.  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum  menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Terjadinya  Sengketa  Perbuatan  Melawan  Hukum Mengalihkan, Menjaminkan Warisan.
Perbuatan  melawan  hukum  memiliki   ruang  lingkup  yang  lebih  luas dibandingkan   dengan  perbuatan  pidana.  Perbuatan  melawan  hukum  tidak  hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  undang-undang  lainnya  dan  bahkan dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  tidak  tertulis.  Ketentuan  perundang- undangan  dari  perbuatan  melawan  hukum  bertujuan  untuk  melindungi  dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Yulia  Susanda  S.H,  M.H.  Hakim  Pengadilan Negeri Tanjung Karang, gugatan penggugat didasari oleh Pasal 1365 KUH Perdata.  Pasal 1365  menyatakan,  bahwa  setiap  perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari  istilah  melawan  tersebut.  Sebaliknya  kalau  seseorang  dengan  sengaja  tidak melakukan  sesuatu  atau  diam  saja  padahal  mengetahui  bahwa  sesungguhnya  harus melakukan  sesuatu  perbuatan  untuk  tidak  merugikan  orang  lain  atau  dengan  lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka
11 Diantha , I. M. P. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media, Jakarta, hlm. 12.
telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.
Menurut  Yulia  Susanda  S.H,  M.H.    Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang pada hal kehadiran hukum waris sebenarnya sangat penting, karena berkaitan dengan prospek status kekayaan yang dimiliki seseorang. Secara naluri, keinginan mengambil alih kekayaan orang yang meninggal tentu merupakan keinginan siapapun orang berada sekitarnya.  Tidak  peduli,  apakah  yang  berada  di  sekitar  tersebut  keturunannya  atau hanya kebetulan mempunyai kedekatan saja. Tampaknya ada belum tahu, bahwa tidak semua  orang  yang  dekat  secara  fisik  dengan  pewaris  mempunyai  hak  waris.  Hal demikian  berlaku  sebaliknya,  tidak  mesti  orang  yang  tidak  dekat  secara  fisik  harus diabaikan dari pembagian warisan. Karena, bisa jadi orang sehari-hari dekat dengan si mati  tersebut  sekalipun  telah  bertahun-tahun,  sama  sekali  bukan  keluarga  yang mempunyai  hubungan  kewarisan  dengan  pewaris.  Untuk  menjadi  ahli  waris  yang berhak  menerima,  harus  mempunyai  hubungan  kewarisan  dengan  orang  yang meninggal.  Orang  yang  mempunyai  hubungan  kewarisan  ini  menurut  hukum  Islam disebabkan karena 3 hal, yaitu karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan, dan wala ( yang ketiga ini kini sudah tidak ada lagi).
Banyak orang beranggapan, bahwa karena merasa mempunyai hubungan nasab (mempunyai garis keturunan ) maka harus memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal. Merekapun ikut meributkan harta warisan almarhum. Padahal, hanya orang yang  mempunyai hubungan nasab yang  secara syar’i paling  dekat sajalah yang  dapat menjadi dapat mewarisi harta pewaris. Dalam hukum kewarisan Islam ada konsep hajib mahjub. Berdasarkan konsep ini, seorang ahli waris bisa terhalang untuk mewarisi harta almarhum karena ada ahli waris lain yang menghalanginya. Yang dapat menghalangi ini karena secara syar’i dianggap lebih dekat dengan almarhum/almarhumah.
Dan masih banyak lagi persoalan-persolan kewarisan yang ujungnya menjadikan persengketaan  keluarga.  Keluarga  yang  semula  kompak  rukun, karena  berebut  harta warisan  akhirnya  harus  bercerai  berai,  berseteru  sampai  anak  cucu,  dan  bahkan  tidak
jarang  terjadi  pertumpahan  darah  dan  putus  silaturahmi.  Mereka  lupa  peringatan Rasulullah SAW, bahwa pemutus silaturrahmi tidak akan dapat masuk surga. Terjadinya sengketa yang menjadi bom waktu itu dapat terjadi, secara empiris, sering disebabkan oleh tiga hal: karena ketidak tahuan hukum warisan, manajemen harta, dan ketamakan. Seperti disinggung di muka bahwa ketidaktahuan hukum waris menyebabkan seseorang ahli waris mempunyai persepsi yang  salah. Orang yang  yang secara hukum mestinya tidak berhak karena alasan tertentu merasa berhak akhirnya menguasai seenaknya harta peninggalan almarhum. Apalagi kalau jarak pembagian harta dengan kematian pewaris berlangsung sangat lama, semisal sudah sampai keturunan derajat ketiga atau bahkan keempat.  Sedangkan,  harta  sudah  terlanjur  dikuasai  secara  sepihak  oleh  sebagian keluarga. Padahal, mestinya segera setelah pewaris meninggal, pembagian warisan ini dilaksanakan.  Sebab,  salah  satu  asas  hukum  waris  Islam  adalah  ijbari.  Asas  ini mengandung pengertian, bahwa peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.
Itulah  sebabnya  hukum  waris  beserta  ketentuannya,  berlaku  seketika  ketika pewaris  benar-benar  telah  meninggal.  Setelah  seseorang  dinyatakan  meninggal  dunia, pada saat itu pula harus ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima dan dipilah mana harta yang dapat dibagi sebagai harta warisan dan mana yang bukan. Oleh karena mengenai berapa ketentuannya, para ahli waris sering tidak tahu, maka melibatkan tokoh agama  setempat  (  kiai  atau  ustadz  )  yang  mengerti,  merupakan  sesuatu  hal  perlu dilakukan oleh ahli waris. Sebelum membantu menentukan siapa ahli waris yang berhak dan  membaginya  perlu  memberikan  sentuhan  rohani  kepada  para  ahli  waris  tentang status  keberadaan  harta  warisan.  waris  peringatan  Allah  tersebut  sangat  perlu disampaikan kepada para ahli waris. Hanya saja di masyarakat yang masih menjunjung tinggi ketimuran pelaksanaan pembagian di atas memang tidak semudah teori.
Richard Suyapto (Penggugat) bertempat tinggal di Perumahan Putri Rasuna Said Nomor 47 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Fathul, S.H., Advokat dari  Kantor  Hukum  Fathul  S.H.,    Rekan  yang  beralamat  di  Jalan  Dr.Cipto Mangunkusumo No.38 M RT.06 Lingkungan I Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung,  berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 033/SKK- G/FR/I/2022  Tanggal  27  Januari  2022,  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri Tanjung Karang Register No: 120/SK/2022/PN TJK Tertanggal 4 Februari 2022. Jaya Setiawan (Tergugat I) bertempat tinggal di Jalan Bukit Kencana Blok K No.9 RT.002 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan Natalia Lim (Tergugat II) bertempat tinggal di Jalan Bukit Kencana Blok K  No.9  RT.002  Kelurahan  Kali  Balau  Kencana  Kecamatan  Kedamaian  Kota  Bandar Lampung  Provinsi  Lampung.  Menurut  Yulia  Susanda  S.H,  M.H.  Hakim  Pengadilan Negeri Tanjungkarang, faktor penyebab para tergugat mengalihkan, menjaminkan dan melelang secara sepihak harta warisan (Sertifikat Hak Milik Nomor : 1593/ Bw Tahun 1995)  Di  PT.  Bank  Internasional  Indonesia  Tbk.  Berdasarkan  Studi  Putusan  Nomor  : 27/Pdt.G/2022/Pn.Tjk. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan  Tergugat  II  karena  telah  menjadikan  bidang  tanah  sebagai  objek  jaminan  hutang Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Internasional Indonesia TBK yang sekarang berganti  nama  PT.  Bank  Mayabank  Indonesia  Tbk,  dimana  tanah  tersebut  merupakan milik orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat I, dan Ahadi dari perkawinan Buntoro merupakan Ayah Kandung  dengan Fu Pid Djie merupakan Ibu Kandung,  bidang tanah tersebut tercatat di dalam SHM No.1593/BW atas Nama Buntoro dengan Luas 233M2 berikut bangunan  rumah seluas 230 M2 dengan alamat Jl. Ikan Julung No.78/3 RT.12 LK 1  Kelurahan  Bumi  Waras  Kecamatan  Bumi  Waras  Kota  Bandar  Lampung,  Propinsi Lampung.
Bahwa semasa hidupnya Buntoro (ayah Kandung) dan FU Pit Djie (Ibu Kandung) memiliki bidang  tanah yang  tercatat di dalam SHM  No 1593/BW atas Nama Buntoro dengan  Luas  233M2  berikut  bangunan  rumah  seluas  230  M2  dengan  alamat    Jl.  Ikan
Julung No.78/3 RT.12 LK 1 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung,  Propinsi  Lampung.  Dahulu  dikenal  jaminan  hipotik,  namun  setelah berlakunya  Undang-undang  Hak  Tanggungan  semua  pembebanan  hak  atas  tanah sebagai  jaminan  utang  menggunakan  jaminan  hak  tanggungan.  Aturan  mengenai  hak tanggungan dapat Anda lihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UUHT”). Hak tanggungan merupakan bagian dari jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah.  Jaminan  kebendaan  adalah  jaminan  yang memberikan  hak  kebendaan  kepada  kreditor,  hak  kebendaan  ini  mempunyai  ciri-ciri “kebendaan” yaitu memberikan hak untuk mendahulu atas benda-benda tertentu yang mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda tersebut.
Analisa  berdasarkan  penjelasan  diatas  dikutip  dari  sertifikat  tanah  diagunkan  penjual tanpa diketahui pembeli, dalam hukum perjanjian, sebuah perjanjian yang dibuat oleh orang  yang  tidak  berwenang  mengakibatkan  perjanjian  tersebut  batal  demi hukum. Mengingat  bunyi  Pasal  1320  KUH  Perdata: Supaya  terjadi  persetujuan  yang  sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Lebih lanjut, suatu sebab adalah terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Untuk itu, dikutip dari pembatalan perjanjian yang batal demi hukum, jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang menurut undang-undang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal demi hukum.  Artinya,  ketentuan  dalam  undang-undang  tertentu  yang  menyatakan  bahwa orang atau pihak tertentu tidak berwenang, merupakan aturan yang bersifat memaksa. Dapat pula terjadi seseorang dinyatakan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum
tertentu  karena  menurut  undang-undang,  orang  itu  tidak  memenuhi  kualifikasi  atau persyaratan tertentu.
Dalam hal ini, Pasal 8 UUHT mengatur bahwa yang memenuhi kualifikasi untuk membebankan hak tanggungan adalah pemiliknya, yang berbunyi sebagai berikut:
1. Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  obyek  Hak  Tanggungan  yang bersangkutan.
2. Kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  obyek  Hak  Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.
Dengan kata lain, orang yang bukan pemilik adalah orang yang tidak berwenang sebagai pemberi hak tanggungan. Jika sertifikat hak atas tanah belum dilakukan turun waris  atau  masih  atas  nama  pewaris  dan  menjadi  milik  bersama  dengan  ahli  waris lainnya,  maka  harus meminta  persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lainnya  dan ikut  membubuhkan  tanda  tangan  dalam  perjanjian  kredit,  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan (“APHT”), atau dokumen lainnya. Apabila tidak ada APHT dalam proses pemberian  hak  tanggungan,  maka  kreditur  dalam  hal  ini  bank  tidak  berhak  menagih pinjaman  dan  bahkan  mengeksekusi  tanah  warisan  yang  dijaminkan  tersebut.  Sebab pemberian hak tanggungan dilakukan dengan proses antara lain:
a. Didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu,  yang  dituangkan  di  dalam  dan  tak  terpisahkan  dari  perjanjian  utang- piutang yang bersangkutan;
b. Dilakukan dengan  pembuatan APHT oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) yang  wajib  mencantumkan:  nama  dan  identitas  pemegang  dan  pemberi  hak tanggungan, domisili pihak, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan, uraian jelas tentang obyek hak tanggungan;
c. Pemberian hak tanggungan lalu didaftarkan pada kantor pertanahan dan kemudian dibuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya pada buku tanah hak atas
tanah yang jadi obyek hak tanggungan serta menyalinnya pada  sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;
d. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan;
e. Sebagai  tanda  bukti  adanya  hak  tanggungan,  kantor  pertanahan  menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang diserahkan pada pemegang hak tanggungan.
Maka dalam hal tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut yang dijaminkan belum diturunkan pada para ahli warisnya dan juga tidak ada surat kuasa yang menyertainya, maka proses pengajuan APHT tidak bisa dilakukan. Patut dicatat, pada saat pembuatan Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  dan  APHT,  harus  sudah  ada keyakinan pada Notaris atau PPAT yang bersangkutan, bahwa pemberi hak tanggungan mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  obyek  hak tanggungan yang dibebankan.
Menurut Fathul Advokat pada Kantor Advokat Fathul S.H.  Rekan bahwa faktor terjadinya pelelangan SHM tanpa sepengetahuan penggugat bahwa benar adanya tanah tersebut  telah  dijadikan  objek  jaminan  hutang  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  pada PT.Bank Internasional Indonesia TBK sekarang  PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Bahwa Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  :  1593/  BW  Tahun  1995  atas  nama  Buntoro  telah  beralih kepemilikannya atas nama Tergugat  I. Bahwa Penggugat tidak mengetahui, sejak kapan dan apa alas hak Tergugat I, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 yang semula atas nama Buntoro, telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Tergugat  I. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 pernah dijadikan anggunan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I (yang semula bernama PT. Bank Internasional Indonesia Tbk), sebagai jaminan hutang Para Tergugat. Bahwa Penggugat sampai  saat  ini,  tidak  mengetahui  sejak  kapan  Para  Tergugat  menjaminkan  Sertipikat Hak  Milik Nomor : 1593/ BW Tahun 1995 tersebut dan berapa besarnya  jumlah uang yang dipinjam oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I.
Analisa berdasarkan penjelasan diatas bahwa atas perbuatan menjaminkan tanah warisan  itu  tanpa  sepengetahuan  dan  persetujuan  dari  ahli  waris  lainnya,  terdapat dugaan  melakukan  pasal  penggelapan.  Di  sisi  lain,  jika  perbuatan  itu  disertai  dengan memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian kebohongan, bisa dijerat pasal penipuan. Akibat Hukum bagi Bank terkait pihak bank, selama  bank  beriktikad  baik  dan  tidak  mengetahui  atau  tidak  menduga  penjaminan sertifikat  tersebut  melanggar  hukum,  maka  bank  tidak  dapat  dijerat  sanksi  pidana. Namun,  pihak  bank  dapat  dijadikan  sebagai  turut  tergugat  baik  ketika  mengajukan pembatalan  APHT  maupun  menggugat  kakak  Anda  secara  perdata  melalui  gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
Hal ini dikarenakan pihak bank dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dan dirugikan  akibat  perbuatan  tersebut.  Tetapi,  apabila  pihak  bank  ingin  mengeksekusi tanah warisan tersebut yang diketahuinya diperoleh dari perbuatan melanggar hukum, bank dapat dilaporkan dengan dugaan penyertaan dalam tindak pidana. Patut diketahui, dikutip dari akibat hukum jual beli tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris, Pasal 834 KUH  Perdata  memberikan  hak  kepada  ahli  waris  untuk  mengajukan  gugatan  guna memperjuangkan  hak  warisnya  terhadap  orang-orang  yang  menguasai  seluruh  atau sebagian harta peninggalan, baik menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar hak  atas harta peninggalan tersebut. Hal ini disebut dengan  hereditas petitio. Banyak faktor  mengapa  harta  warisan  tidak  dapat  secara  mudah  dapat  dibagi  kepada  yang berhak.
Norma etika dan estetika turut menjadi pertimbangan. Dengan alasan ini, para ahli waris  merasa  enggan  menyinggung  sedikitpun  pembagian  harta  warisan.  Adalah dianggap sangat tidak etis apabila ada ahli waris yang mengutik-utik harta almarhum dalam suasana berkabung yang meliputi seluruh keluarga almarhum. Akan tetapi, hal demikian mestinya tidak boleh menyebabkan seluruh ahli waris lupa bahwa cepat atau lambat harta almarhum akan dibagi kepada ahli waris yang berhak. Mereka harus sadar, bahwa  kalau  tidak,  cepat  atau  lambat  harta  peninggalan  almarhum  akan  berpotensi menjadi sumber persengketaan dan perpecahan keluarga. Keluarga yang berpendidikan
secara diam-diam atau secara terbuka, harus ada yang berani melakukan audit seluruh harta  warisan  almarhum  dan  perkembangannya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memperkecil potensi masalah di kemudian hari. Audit ini juga dimaksudkan agar ahli waris yang  culas, tidak berlaku seenaknya  terhadap harta warisan untuk kepentingan pribadi.
Sering dilakukan oleh ahli waris, yang culas sekaligus tamak, ini adalah biasanya mengalihkan  harta  warisan  kepada  pihak  ketiga  dengan  cara  menjual  tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Momen kedamaian dan kediaman ahli waris lain, disalahgunakannya untuk berlaku curang. Dia lupa  dengan asas  ijbari yang  ada pada hukum  kewarisan,  bahwa  ahli  waris  dan  bagian  harta  yang  berhak  diterima  melekat sampai kapanpun. Bahkan, oleh karena melekat, harta warisan yang sudah berpindah kepada pihak lainpun secara hukum dapat tetap diperhitungkan apabila ahli waris lain yang dirugikan mempermasalahkannya. Apabila terjadi sengketa di Pengadilan Agama harta yang sudah beralih ke pihak lainpun masih dapat digugat dan yang membeli harta warisan tersebut juga dijadikan tergugat.
Potensi-potensi  masalah  di  atas  sering  diabaikan  oleh  masyarakat  kita.  Mereka baru  ‘menyesal’  ketika  masalah  sudah  menjadi  persengketaan  terbuka  di  pengadilan. Sekedar  memperebutkan  harta  warisan  mereka  harus  berjuang  habis-habisan  di pengadilan. Karena harta sudah beranak pinak dan sebagian sudah berpindah ke pihak- pihak  lain  ruang  sengketa  menjadi  meluas  dan  terbuka.  Banyak  pihak  harus  terlibat, tenaga,  biaya  dan  pikiran  harus  terkuras  demi  perjuangan  mendapatkan  hak:  “harta warisan”.
Dengan porsinya masing-masing, seluruh ahli waris yang terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko. Apalagi kalau masing-masing pihak saling tidak  mau  mengalah  sering  sengketa  warisan  di  pengadilan  ini,  harus  berlangsung bertahun-tahun.  Putusan  yang  diperoleh  pun  sering  tidak  memuaskan.  Bisa  tidak memuaskan salah satu pihak atau kedua belah pihak sekaligus. Apabila terjadi demikian, para pihak harus maklum, pengadilan hanya sebatas memeriksa berkas dan bukti-bukti
yang  diajukan.  Sebab,  sering  terjadi  di  pengadilan,  yang  merasa  benar  tidak  bisa membuktikan dalil-dalilnya. Pengadilan hanya memeriksa yang terlihat sedangkan yang sesungguhnya  terjadi  dan  yang  tidak  dapat  dibuktikan  bukanlah  ranah  pekerjaan pengadilan.  Para  pihak  yang  merasa  menangpun  juga  tidak  serta  merta  bisa mendapatkan  haknya.  Sebab,  apabila  yang  kalah  tidak  bersedia  secara  suka  rela menyerahkan  hak  kepada  pihak  lain  yang  menang,  masih  diperlukan  campur  tangan pengadilan berikutnya yang yang ternyata juga sering tidak berjalan mulus.
2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Sengketa  Perbuatan  Melawan  Hukum Mengalihkan,  Menjaminkan  Secara  Sepihak  Harta  Warisan  Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK.
Di  Indonesia  asas  kebebasan  hakim  dijamin  sepenuhnya  dalam  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  selanjutnya  disebut  Undang- undang  Kekuasaan  Kehakiman,  dimana  dirumuskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.
Menurut  Yulia  Susanda  S.H,  M.H.  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang, Hakim  adalah  pejabat  negara  yang  melakukan  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang.  Menurut  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman, pertimbangan  hakim  adalah  pemikiran-pemikiran  atau  pendapat  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  dengan  melihat  hal-hal  yang  dapat  meringankan  atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan dari putusan.
Hakim  merupakan  personifikasi  lembaga  peradilan,  dalam  membuat  keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intektual, juga seorang hakim harus memiliki  moral  dan  integritas  yang  tinggi  sehingga  diharapkan  dapat  mencerminkan
rasa  keadilan,  menjamin  kepastian  hukum  dan  dapat  memberikan  manfaat  bagi masyarakat. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya  memutuskan  suatu  perkara,  bahwa  harus  didasarkan  pada  berbagai pertimbangan  yang  dapat  diterima  semua  pihak  dan  tidak  menyimpang  dari  kaidah- kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.
Merumuskan  dan  menyusun  pertimbangan  hukum  atau  legal  reasoning  harus cermat,  sistematik  dan  dengan  bahasa  Indonesia  yang  benar  dan  baik.  Pertimbangan hukum  tersebut  harus  lengkap  berisi  fakta  peristiwa,  fakta  hukum,  perumusan  fakta hukum  penerapan  norma  hukum  baik  dalam  hukum  positif,  hukum  kebiasaan, yurisprudensi  serta  teori-teori  hukum  dan  lain-lain,  mendasarkan  pada  aspek  dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.
Analisa  berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  legal  reasoning  ini  berguna  dalam mengambil  pertimbangan  untuk  memutuskan  suatu  kasus.  Seorang  hakim  sebelum menjatuhkan  putusannya  harus  memperhatikan  serta  mengusahakan  seberapa  dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan
yang sederhana,
cepat dan biaya ringan.
Legal  reasoning  hakim  sangat  terkait  dengan  tugas  pokok  seorang  hakim,  yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan  kepadanya,  kemudian  hakim  meneliti  perkara  dan  akhirnya  mengadili  yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya
legal  reasoning  seorang  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  di  pengadilan,  oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara. Dalam pertimbangannya pada perkara ini majelis hakim menimbang dalam perkara perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan warisan dengan menimbang bahwa gugatan penggugat kurang pihak.

## Tentang Pertimbangan Hukum
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ; “Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena telah menjadikan bidang tanah sebagai objek jaminan hutang Tergugat I  dan  Tergugat  II  pada  PT.  Bank  Internasional  Indonesia  TBK  yang  sekarang  berganti nama PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, dimana tanah tersebut merupakan milik orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat I, dan Ahadi dari perkawinan Buntoro merupakan Ayah Kandung  dengan Fu Pid Djie merupakan Ibu Kandung,  bidang tanah tersebut tercatat  di  dalam  SHM  No.1593/BW  atas  Nama  Buntoro  dengan  Luas  233M2  berikut bangunan    rumah  seluas  230  M2  dengan  alamat  Jl.  Ikan  Julung  No.78/3  RT.12  LK  1 Kelurahan  Bumi  Waras  Kecamatan  Bumi  Waras  Kota  Bandar  Lampung,  Propinsi Lampung.
Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka  menurut  hukum  harus  dianggap  terbukti  hal-hal  sebagai  berikut.  Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari Buntoro (ayah Kandung) dan Fu Pit Djie (Ibu Kandung). Bahwa selain Penggugat, Tergugat I,  Buntoro (ayah Kandung) dan Fu Pit Djie (Ibu Kandung), masih memiliki anak lainya bernama Ahadi. Bahwa Tergugat II adalah istri dari Tergugat I, dengan demikian Tergugat II adalah Anak Menantu dari Buntoro (ayah Kandung) dan Fi Pit Djie (Ibu Kandung).
Bahwa  saat  ini  Buntoro  (ayah  Kandung)  telah  meninggal  dunia.  Bahwa  semasa hidupnya Buntoro (ayah Kandung) dan FU Pit Djie (Ibu Kandung) memiliki bidang tanah yang tercatat di dalam SHM No 1593/BW atas Nama Buntoro dengan Luas 233M2 berikut bangunan  rumah  seluas  230  M2  dengan  alamat    Jl.  Ikan  Julung  No.78/3  RT.12  LK  1 Kelurahan  Bumi  Waras  Kecamatan  Bumi  Waras  Kota  Bandar  Lampung,  Propinsi
Lampung.  Bahwa  benar  tanah  tersebut  telah  dijadikan  objek  jaminan  hutang  oleh Tergugat I dan Tergugat II pada PT.Bank Internasional Indonesia TBK sekarang  PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.
Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan di  atas  merupakan  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Khusus tentang eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang besifat absolut yang telah dipertimbangkan  dan  diputus  terlebih  dahulu  dalam  Putusan  Sela  No 27/Pdt.G/2022/PN  Tjk  Tanggal  30  Mei  2022,  Putusan  mana  telah  diucapkan  dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
Menimbang,  bahwa  putusan  dimaksud  menjadi  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  putusan  ini  yang  pada  pokoknya  pada  amar  putusan  menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo. Menimbang,  bahwa  atas  dasar  tersebut  maka  perkara  ini  diperiksa  dan  diputus  oleh Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang;  Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dan Para Turut Tergugat karena telah menjadikan harta warisan Buntoro sebagai jaminan hutang pada PT Bank Internasional IndonesiaTbk menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  karena  Majelis  Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak  dapat diterima untuk seluruhnya, maka seluruh petitum  Penggugat  tidak  dapat  diterima  untuk  seluruhnya.  Menimbang,  bahwa  oleh karena  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima  seluruhnya  dan  Penggugat  berada  di pihak  yang  kalah,  maka  Penggugat  harus  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara; Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang yang  berlaku dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:
Dalam Eksepsi:
 Menerima Eksepsi Tergugat  I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat.
 Dalam Pokok Perkara:
 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 -Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  sampai  hari  ini ditetapkan  sejumlah  Rp,  Rp3.850.000,00  (tiga  juta  delapan  ratus  lima  puluh  ribu rupiah).
Analisa  berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  menjaminkan  harta  waris  harus mempunyai  bukti-bukti  yang  cukup  untuk  meyakinkan  bahwa  harta  tersebut  adalah milik sendiri. Harta waris yang sudah dimiliki oleh pemilik waris tidak dapat digunakan oleh orang lain untuk dijaminkan kepada Bank. Maka dari itu perlu dilakukannya proses pengecekan  ulang  untuk  mengetahui  pemilik  asli  dari  harta  tersebut.  Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana  hakim  memeriksa  dan  memutus  perkara  menggunakan  sistem  pembuktian negatif (negative wetterlijke). Prinsip sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah  terbukti,  di  samping  adanya  alat-alat  bukti  menurut  undang-undang  juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Putusan hakim  bukanlah  semata-mata  didasarkan  pada  ketentuan  yuridis  saja  yang  dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim, melainkan juga didasarkan pada hati nurani hakim dalam melihat dan menilai motif dan alasan pemohon.
Menurut  Fathul  Advokat  Pada  Kantor  Advokat  Fathul,  S.H.,  M.H..  CPLH,  dan Rekan  di  Kota  Bandar  Lampung,  pertimbangan  hukum  yang  diakukan  oleh  seorang hakim  sekaligus  juga  merupakan  salah  satu  tugas  dan  kewajiban  hakim  yaitu  wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum.  Tersirat  pula  bahwa  seorang  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  dapat melakukan  penemuan  hukum  atau  rechtvinding.  Berdasarkan  Undang-undang Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  5  ayat  (1),  bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas,  maka  untuk  mengatasinya  seorang  hakim  harus  memiliki  kemampuan  dan keaktifan untuk menemukan hukum (recht vinding). Yang dimaksud dengan recht vinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan  peraturan  umum  terhadap  peristiwa  hukum  yang  konkrit  dan  hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.
Analisa  berdasarkan  penjelasan  diatas,  putusan  hakim  merupakan  puncak    dari suatu  perkara  yang  sedang  di  periksa  dan  diadili  oleh  hakim.  Hakim  memberikan keputusannya  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  berdasarkan  atau  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang.  Menjatuhkan  suatu  putusan,  bagi  Hakim  adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang  Hakim  terlebih  dahulu  menganalisis  perbuatan  pidana,  lalu  menganalisis tanggung  jawab  pidana,  hingga  akhirnya  menentukan  pidana  yang  akan  dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk  membenarkan  ada  tidaknya  peristiwa  konsret  yang  diajukan  kepadanya),  lalu mengkualifisir (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum  yang  seperti  apa),  hingga  akhirnya  mengkonstituir  (menetapkan  hukum  bagi perisitiwa tersebut).

## D. PENUTUP
Faktor  penyebab  para  tergugat  mengalihkan,  menjaminkan  warisan  adanya perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  karena  telah menjadikan bidang tanah sebagai objek jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, dimana tanah tersebut merupakan milik orang tua kandung  dari  Penggugat,  Tergugat  I.  Ketidakjelasan  dari  pemegang  SHM  tersebut menjadikan  perselisihan  antara  penggugat  dan  tergugat  sehingga  terjadi  perbuatan melawan  hukum  dimana  Tergugat  menjaminkan  SHM  yang  dimiliki  oleh  Penggugat. Dengan porsinya masing-masing, seluruh ahli waris yang terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko. Pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan Berdasarkan
Studi  Putusan  Nomor  :  27/PDT.G/2022/PN.TJK.  Bahwa  mengingat  objek  sengketa dalam  perkara  ini  beralih  kepada  Tergugat  I  melalui  proses  jual  beli  yang  dilakukan dihadapan Notaris dengan Akta Jual Beli. Bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan dasar peralihan hak atas objek tanah dan bangunan yang saat ini menjadi objek sengketa maka sudah  seharusnya  Penggugat  juga  menarik  Notaris/PPAT  sebagai  Tergugat.  Hal  ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang memuat kaedah hukum : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Nursariani  Simatupang  Dan  Faisal.  2017.  Kriminologi  Suatu  Pengantar.  Pustaka  Prima, Medan.
Hermansyah. 2014. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Prenada Media Group, Jakarta.
Muhamad Arief Setiawan. 2019. Kekuatan Hukum Alat Bukti Pengakuan Di Dalam Dan Di Luar  Persidangan  Perkara  Sengketa  Tanah  Pengadilan  Negeri  Kelas  1  A  Palembang,
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
Mariesa  Mulan  Tikha.  2020.  Pembagian  Waris  Lebih  Terhadap  Anak  Laki-Laki  Tertua  Desa Panaragan Jaya Kabupsten Tulang Bawang Barat Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Lampung  Pepadun  Dan  Hukum  Islam,  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas Padjadjaran Bandung.
Prof  .  H  Hilman  Hadikusuma,  S.  H.  2015.  Hukum  Waris  Adat,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Ahmad Rofiq. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Diantha , I. M. P. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media, Jakarta.

## Jurnal
Suta  Ramadan,  I.  Ketut  Seregig,  and  Wulansari,  Retno.  (2022).  Pertimbangan  Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi
Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2021/PN. KLA). Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol.2, No.2.
Farid,  R.  N.,    Zainudin  Hasan.  2022.  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Penggelapan  Dalam  Jabatan  Terhadap  Karyawan  Toko  Erafone  Megastore  Cabang  Mall Kartini  Bandar  Lampung  (Studi  Putusan  Nomor  569/Pid.  B/2021/Pn  Tjk).  Innovative: Journal Of Social Science Research, Vo.2 No.1.
Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga. 2015. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8.