## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 1, Juni 2021, pp 24-32 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431

## 24
Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah
Imron Rizki A 1,4 , Safrin Salam 2 & Andi Marlina 3
1 Institut Islam Agama Islam Negeri Bone
2 Universitas Muhammadiyah Buton
2 Institut Islam Agama Islam Negeri Pare-Pare
4 Koresponden Penulis, Email: Imronrizki.91@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 01-03-2021 Revised: 20-03-2021 Accepted: 15-04-2021 Published: 16-04-2021
Keywords: Religious courts; Economy; Sharia
Kata Kunci: Pengadilan Agama; Ekonomi; Syariah
Abstract. The  research  objective  is  to  analyze  the  effectiveness  of religious  courts  in  resolving  Islamic  economic  disputes.  The  writing method  used  is  the  normative  writing  method  with  the  statutory approach and analytical short. The results of this study indicate that the religious courts do not yet have their own procedural law, even though many  cases  that  are  under  the  authority  of  the  religious  courts  have their own characteristics which are specific and different from cases in general  civil.  The  capacity  of  judges  in  the  religious  courts  has  been highlighted  the  most  since  the  granting  of  authority  to  the  religious courts to resolve sharia economic disputes. So it is necessary to improve in  terms  of  strengthening  the  system  and  increasing  the  capacity  of judges.
Abstrak. Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Metode penulisan yang digunakan  adalah  metode  penulisan  normatif  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekan analitis. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  Peradilan  agama  belum  memiliki  hukum acaranya  sendiri  padahal  banyak  perkara  yang  menjadi  kewenangan dari peradilan agama memiliki karakter tersendiri yang sifatnya spesifik dan berbeda dengan perkara pada perdata umum. Kemampuan hakim pada  peradilan  agama  yang  paling  banyak  disorot  sejak  diberikannya kewenangan  pada  peradilan  agama  untuk  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah.  Sehingga  diperlukan  perbaikan  dari  segi  penguatan sistem dan peningkatan kemampuan hakim.
Coresponden author:
* Email: Imronrizki.91@gmail.com
A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Peradilan  agama  adalah  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang  bernaung  di Mahkamah Agung selain Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer (Bintoro,  2018) .  Masing-masing  bagian  peradilan  tersebut  mempunyai kewenangan  yang  berbeda  dan  diatur  dalam  undang-undang.  Kewenangan  baru  yang dimiliki  oleh  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  Ekonomi  Syariah merupakan  bagian  dari  semangat  pembaruan  dan  pembangunan  hukum  di  Indonesia, semua  perangkat  peradilan  tersebut  diciptakan  untuk    mencapai  tujuan  hukum  yang sebenar-benarnya.  yang  dimana  tujuan  dari  hukum  tersebut    agar  terwujud  kepastian ( certainty ),  keadilan  ( justice ),  dan  kebergunaan  ( utility )  sehingga  jaminan  dalam prediktibilitas  kegiatan  ekonomi,  pemerataan  dan  kebebasan  yang  dinikmati  terukur dan teratur berdasarkan kesepakatan bersama (Nurhayati, 2016).
Dari  sejarah  keberadaan  lembaga  peradilan  agama  sudah  lama  diakui.  Pemerintah Belanda  pernah  membentuk  Staatblad  (LN)  1882  No.  152  jo  Staatblad  1937  untuk peradilan agama di Jawa dan Madura , Staadblad 1937 No. 638 dan 639 di Kalimantan Selatan.  Setelah  kemerdekaan  negara  Indonesia,  pemerintahan  Indonesia  mendirikan peradilan  agama  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1975  untuk  selain Jawa-Madura  dan  Kalimantan  Selatan (Ahmad,  2015) .  Namun  setelah  terbentuknya peradilan agama tersebut belum ada hukum acara yang mengatur tata cara persidangan. Hakim  yang  ditempatkan  pada    Pengadilan  Agama  hanya  mengambil  intisari  hukum acara  dalam  berbagai  kitab  fikih  sehingga  tata  cara  penyelesaian  sengketa  antara pengadilan agama berbeda-beda. (Manan, 2013).
Beberapa bentuk Pengadilan juga ditemukan ditanah Priangan diawal abad ke-18 yaitu Pengadilan  Drigama,  Pengadilan  Cilaga,  dan  Pengadilan  Agama.  Pengadilan  Agama menyelesaikan sengketa atas dasar hukum Islam yang berpedoman dengan aturan yang dikeluarkan oleh Penghulu. Pengadilan Drigama mengadili sengketa yang hukumannya bukan hukuman badan ataupun hukuman mati dan bukan sengketa tentang kawin dan kewarisan, dan sengketa lain yang termasuk kompetensi Pengadilan Agama, sedangkan perkara-perkara  yang  dapat  dijatuhi  hukuman  badan  atau  hukuman  mati  merupakan kewenangan  Pengadilan  Agama.  Pengadilan  Cilaga  ialah    pengadilan  wasit (Scheidsgerecht)  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan  sengketa  bagi  orang  yang melakukan.  Yang  menyelesaikan  sengketa  ini  ditunjuk  dari  utusan  orang-orang  yang berniaga (Ismanto & Suparman, 2019) .
Pengadilan  Agama  bertugas  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  yang mencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  tertentu  sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lahirnya aturan ini yang menyempurnakan  aturan  sebelumnya  telah  memberikan  perubahan  besar  terhadap kehadiran eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu yang paling mendasar adalah bertambahnya kewenangan dari Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi  Syariah (Cahyani,  2019) .  Berdasarkan  pasal  49  huruf  (i)  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama  ditegaskan  bahwa,  Pengadilan  Agama mempunyai  kewenangan  untuk  dapat  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”, yang sebelumnya kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan  Agama  terbatas  pada  perkara  perkawinan,  perkara  kewarisan,  perkara hibah,  perkara  wasiat,  perkara  wakaf,  perkara  infaq,  perkara  zakat  dan  perkara shadaqah (Raka, 2018) .
Penambahan  kewenangan  ini  menjadikan  Pengadilan  Agama  menjadi  lebih  eksklusif. Produk hukum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  merupakan  karakter  hukum yang responsif dan lahir dari konfigurasi politik yang demokratis (Mahir, 2014) . Maka dari  segi  perspektif  materi  hukum,  politik  hukum  pemerintah  bersifat  otonom  dan responsif atau populistik, dimana produk hukum ini telah mencerminkan harapan besar masyarakat  terhadap  rasa  keadilan.  Seluruh  aktifitas  dalam  ekonomi  syariah  baik sengketa  yang  terjadi  antara  pelaku  ekonomi  syariah,  produk  dan  kegiatan  usaha, hubungan  hukum  serta  akibat  yang  ditimbulkannya  harus  didasarkan  dengan  prinsip- prinsip Syariah (Pramudya, 2018) .
Sejak pertama kali Pengadilan Agama mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah banyak yang meragukan akan efektifitas untuk menyelesaian sengketa,  mulai  dari  sosialisasi  ke  masyarakat,  sistem  hukum  baru  yang  dibangun, formulasi  hukum  acara  yang  digunakan,  hingga  kapasitas  hakim  yang  akan  mengadili sengketa  ekonomi  syariah.  Namun  di  lain  sisi  persoalan  kesiapan  Pengadilan  Agama dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  berlomba  dengan  pertumbuhan lembaga-lembaga  yang  berbasis  syariah  di  Indonesia  yang  meliputi  dunia  Perbankan serta  aktifitas  bisnis  lainnya  yang  juga  berbasis  syariah  seperti  hotel,  MLM,  dan pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  mormatif  Penelitian  normatif. Adapun  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekan  analitis. Pengumpulan  sumber  bahan  hukum  dengan  melalukan  studi  Pustaka  terkait  dengan obyek  penelitian  yaitu  literatur  yang  berkaitan  dengan  eksistensi  pengadilan  agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.

## PEMBAHASAN

## A.   Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah.
Daya  jangkau  kekuatan  memaksa  oleh  negara  dalam  dinamika  kehidupan bermasyarakat dan dalam dinamika ekonomi pasar dibatasi oleh Konstitusi. Walaupun apa  yang  ada  didalam  UUD  1945  harus  dijadikan  dasar,  baik  dalam  bernegara, kehidupan  bermasyarakat  dan  juga    ekonomi  pasar,  tetapi  konstitusi  dalam  ketiga  hal itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dalam hal negara, konstitusi sebagai hukum yang tertinggi berfungsi untuk membatasi kekuasaan ( to limit the state power ), namun dalam kehidupan bermasyarakat ( civil sosiety) fungsinya ialah untuk membebaskan ( to liberate  the  power ),  dan  dalam  hal  ekonomi  pasar  fungsinya  ialah to  empower  the economy .  Dengan  demikian,  rakyat  yang  harus  menikmati  kemerdekaan  Indonesia sebagai pemilik kedaulatan.
Ekonomi  adalah  hal  yang  sangat  penting  untuk  negara,  perkembangan  suatu  negara dilihat dari ekonominya. Ekonomi syariah sendiri saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. M.A. Mannan berpendapat bahwa, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian ekonomi syariah juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata  kehidupan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  untuk  mencapai
ridha  Allah.  Dengan  kata  lain  merupakan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  menurut prinsip syariah, atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada  nilai-nilai  dan  ajaran  Islam.  (Nasution  2006)  adapun  karakterisitik  dari  ekonomi syariah adalah:
1) Ekonomi syariah petunjuk dan inspirasinya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah
2) Ekonomi  syariah  mempunyai  perspektif  dan  pandangan  yang  bersumber  dari pertimbangan peradaban Islam.
3) Ekonomi  syariah  memiliki  tujuan  untuk  menemukan  dan  menghidupkan  kembali nilai,  dan  etika  ekomomi  muslim  seperti  yang  ada  dalam  periode  awal  keislaman. (Sufiarina 2014).
Di Indonesia sendiri konsep ekonomi syariah  mulai dikenal oleh masyarakat luas pada tahun  1991  ketika  didirikannya  Bank  Muamalat  Indonesia  yang  juga  diikuti  dengan berdirinya lembaga keuangan syariah lainnya, namun di Indonesia sebenarnya konsep dari  ekonomi  syariah  sudah  ada  sejak  tahun  1980-an.  Di  saat  itu,  sosialisasi  ekonomi syariah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah secara sendiri-sendiri. (Suadi 2017) . Setelah  mengetahui  dan  mengenal  apa  yang  dimaksud  dengan  Ekonomi  Syariah, tentunya kita harus pula mengetahui sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah. Yang merupakan titik fokus dari pembahasan ini.
Di dalam atau setiap kegiatan usaha yang dilakukan tidak selalu sesuai dengan apa yang direnncanakan  oleh  para  pelaku  usaha.  Walaupun  telah  diatur  oleh  undang-undang, bahkan telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada  awalnya  tidak  ada  itikad  untuk  melakukan  penyimpangan  dari  apa  yang disepakati, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Apabila penyimpangan  tersebut  terjadi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  syariah,  maka inilah yang dinamakan sebagai sengketa ekonomi syariah.
Sengketa  ekonomi  syariah  ini  terjadi,  yang  pertama  dikarenakan  salah  satu  pihak melakukan  penipuan  atau  ingkar  janji  terhadap  pihak  lainnya,  yang  kedua  salah  satu atau  kesemua  pihak  melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan  namun  tidak  sama  persis dengan apa yang ada di dalam perjanjian, yang ketiga adalah pihak-pihak atau salah satu pihak  terlambat  melakukan  apa  yang  diperjanjikan,  dan  yang  terakhir  adalah  pihak- pihak  atau  salah  satu  pihak  melakukan  sesuatu  yang  tidak  diperbolehkan  dalam perjanjian,  sehingga  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan  dari  tindakan  tersebut. (Simatupan 2003).
Sengketa  ekonomi  syariah  juga  bisa  terjadi  dikarenakan  oleh  beberapa  faktor,  yang pertama  Perjanjian  tidak  terlaksana  dengan  sempurna,  yang  kedua  terjadi  perbedaan pendapat dalam memahami isi perjanjian, kemudian yang ketiga perjanjian sama sekali tidak  dilaksanakan.  Apabila  seseorang  atau  badan  hukum  telah  melakukan  perjanjian atau  akad  syariah  dengan  pihak  lain,  maka  antara  pihak  tersebut  telah  resmi  adanya perikatan,  karenanya  kesepakatan  yang  telah  diperjanjikan  oleh  pihak-pihak  tersebut akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, inilah yang dalam hukum perdata dikenal sebagai asas “ pacta sunt servanda ” ( Lihat: Pasal 1338 ayat (1)  KUH  Perdata ).  perjanjian  yang  dibuat  tersebut  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  atau  karena  alasan  yang  ditentukan  oleh undang-undang. (Suadi 2017)
Disinilah  dibutuhkan  peran  dari  para  ahli  atau  konsultan  ekonomi  syariah  dalam memberikan  pendampingan  kepada  para  pihak  dalam  membuat  atau  menandatangani
perjanjian,  sebab  akad-akad  yang  dilakukan  dalam  perjanjian  ekonomi  syariah  sangat berbeda dengan perjanjian pada umumnya.

## B.   Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Urgensi peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah tidak terbantahkan,  perkembangan  ekonomi  syariah  berkembang  dengan  sangat  cepat tentunya  membutuhkan  regulasi  yang  memadai  dan  holistik.  (Suadi  2017).  Pada dasarnya  proses  penyelesaian  sengketa  Ekonomi  Syariah  sama  dengan  proses penyelesaian sengketa pada umumnya, bisa dilakukan dengan jalur Nonlitigasi maupun Litigasi,  tentunya  jalur  Nonlitigasi  menjadi  pilihan  utama  untuk  mencari  jalan  keluar atau kesepahaman bagi pihak-pihak pencari keadilan.
Nonlitigasi  (out  of  court  settlement)  di  Indonesia  sering  dipadankan  dengan  istilah alternative  dispute  resolution  (ADR).  penyelesaian  sengketa  nonlitigasi  bisa  dengan model  mediasi  syariah  (ash  shulhu)  ataupun  arbitrase  (at  tahkim)  yaitu  antara  lain melalui  Basyarnas  (Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional).  (Supriyatni  and  Fariana  2017) Sebenarnya masih ada cara nonlitigasi lain yang dapat dilakukan untuk menyelelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  yaitu  melalui  lembaga  konsumen,  cara  ini  masih dikategorikan  pada  jenis  penyelesaian  sengketa  secara  nonlitigasi,  namun  berbeda dengan  cara  dan  mekanisme    yang  diterapkan  dalam  alternatif  penyelesaian  sengketa (APS)  atau  alternative  dispute  resolution  (ADR)  dan  arbitrase.  Perbedaanya  selain diatur oleh undang-undang tersendiri juga memiliki karakter khusus.
Pada pembahasan ini penulis fokus pada proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  tentang  peradilan  agama.  Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang  yang  beragama  Islam  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  “ orang  yang  beragama  islam ”  adalah  orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.
Saat ini hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Hal  inilah  yang  menjadi  problem,  sebab  Pengadilan  Agama  belum  memiliki  hukum acaranya tersendiri. Padahal perkara yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama sangat  spesifik  dan  memiliki  karakter  tersendiri  sehingga  hukum  acara  yang  berlaku pada peradilan umum tidaklah dapat untuk menyelesaikannya
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  mengatur  tentang  tata  cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dengan 2 (dua) cara yaitu :
1) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana yang berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 (dua) tahun 2015
2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa yang berpedoman pada hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus.
Proses gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk  oleh  ketua  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  syariah.  Dalam  pemeriksaan sidang  dihari  pertama,  hakim  wajib  mengupayakan  perdamaian  dengan  tetap
memperhatikan  batas  waktu,  yaitu  ketentuan  bahwa  penyelesaian  gugatan  sederhana paling  lama  25  (dua  puluh  lima)  hari  kerja  sejak  hari  pertama  sidang.  Jika  tercapai perdamaian antar pihak maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para  pihak,  putusan  dalam  akta  perdamaian  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum apapun. Kemudian dalam hal menyelesaikan gugatan sederhana hakim wajib berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara dan aktif dalam upaya perdamaian para  pihak  serta  menuntun  pihak-pihak  dalam  pembuktian  dan  upaya  hukum  dapat ditempuh.
Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dengan cara mengajukan keberatan kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syariah.  Ketentuan  permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan, atau setelah  pemberitahuan  putusan.  Gugatan  dengan  acara  biasa  secara  umum menggunakan hukum acara perdata, kecuali yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Mulai dari Pengajuan gugatan, pemeriksaan hingga putusan semua sama dengan hukum acara perdata.
Adapun  beberapa  hal  yang  secara  khusus  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  14  Tahun  2016  yang  penting  untuk  diketahui  ialah  tentang  mekanisme pemeriksaan  perkara  yang  lebih  moderen  karena  dapat  dilakukan  dengan  bantuan teknologi informasi, seperti pendaftaran perkara secara online ( dalam perkara perdata umum  di  Pengadilan  Negeri  juga  sudah  diterapkan  pendaftaran  online ).  Selain  itu  juga dapat  dilakukan  pemanggilan  lanjutan  atas  kesepakatan  para  pihak  dapat  dilakukan dengan  bantuan  teknologi  informasi.  Mengenai  waktu  penyelesaian  perkara  ekonomi syariah, batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah selama 5 (lima) bulan, sedangkan di Pengadilan tingkat banding selama 3 (tiga) bulan, demikian pula pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Dalam gugatan dengan acara biasa hakim juga mendorong perdamaian para pihak.
Gugatan dengan acara biasa penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya,  demikian  pula  tergugat  wajib  membuktikan  dalil  bantahannya  sesuai dengan  yang  diatur  pada  pasal  163  HIR/283  RBg.  Jika  dalam  pemeriksaan  tersebut diperlukan  pemeriksaan  ahli  ,  maka  dapat  menggunakan  bantuan  teknologi  informasi (Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016).
Pada  pelaksanaan  putusan  perkara  ekonomi  syariah,  baik  eksekusi  hak  tanggungan, eksekusi  fidusia  yang  akadnya  berdasarkan  syariah  maupun  eksekusi  putusan  Badan Arbitrase Syariah, dan juga termasuk pembatalannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kemudian tata cara pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah atau  pembatalannya  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Hariyanto, 2014). .
C. Kapasitas Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
Dinamisasi  yang  terjadi  dalam  undang-undang  peradilan  agama  terkait  dengan penyesuaian  setelah  undang-undang  kekuasaan  kehakiman  mengalami  beberapa  kali perbaikan  dimulai  dari  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  35  Tahun  1999  dan  diganti  dengan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dahulu, pejabat agama diangkat oleh penguasa negara atau kekuasaan tradisional  dan kewenangannya  dibatasi  oleh  wilayah  teritorial  tertentu  serta  hanya  menjabat  dalam waktu  tertentu.  Pada  masa  kesultanan  Islam  dan  masa  penjajahan  pajabat  agama  itu adalah  penghulu,  yang  merupakan  cikal  bakal  hakim  ( qadhi )  dalam  lingkungan peradilan  agama  di  Indonesia.  Ia  memiliki  tugas-tugas  khusus  di  bidang  keagamaan (Steenbrink  A.  1984).  Selain  itu  pejabat  administrasi  Islam  tersebar  di  pedesaan  sejak masa  kesultanan  Islam  hingga  kini.  Pengangkatan  pejabat  agama  dalam  hal  ini  hakim didasarkan  atas  kualifikasi  keilmuan  mereka  dibidang  agama  Islam,  kesalihan,  dan kepemimpinannya, yang menjadi ciri utama ulama.
Menurut  ketentuan  dari  pasal  19  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman,  Hakim  adalah  pejabat  negara  yang  melakukan  kekuasaan kehakiman  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Istilah  pejabat  disini  dipakai  untuk menegaskan status hukum hakim sebagai pejabat negara. Oleh karenanya Hakim tidak boleh samakan dengan pegawai negeri pada umumnya. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  disebutkan  :  Hakim  adalah  pejabat  yang  melaksanakan  tugas kekuasaan  kehakiman.  Oleh  karena  itu  wajar  apabila  undang-undang  menentukan syarat,  pengangkatan,  pemberhentian  serta  sumpah  yang  sesuai  dengan  jabatan tersebut.  Mengenai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  agar  seseorang  dapat  menjadi hakim  di  Pengadilan  Agama  diatur  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989.  Ketetntuan  persyaratan  tersebut  sama  dengan  persyaratan  menjadi  hakim  di Peradilan  Umum  maupun  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Hanya  terdapat  variasi  kecil dibidang disiplin kesarjanaan. Pada lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Nagara, disyaratkan  sarjana  hukum  atau  sarjana  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  tata  usaha Negara.  Sedang  syarat  kesarjanaan  di  Pengadilan  Agama  adalah  sarjana  syari’ah  atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Syarat yang paling berbeda dengan hakim di  lingkungan  peradilan  lain  adalah  adanya  syarat  bagi  hakim  Peradilan  Agama  harus beragama Islam . Pada peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat.
Setelah Peradilan Agama mempunyai kewenangan baru untuk menyelesaikan sengketa ekonomi  syariah,  kemampuan  Peradilan  agama  masih  banyak  yang  meragukan khususnya  mengenai  kapasitas  hakim  yang  akan  memeriksa  dan  memutus  perkara sebab  sebelum  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama agama tidak menangani  sengketa  yang  terkait  dengan  perekonomian  syariah,  maka  wawasan  yang dimilikinya  pun  tentu  masih  terbatas  Pengetahuan  hakim  akan  sengketa  perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah tentu lebih mendalam dari sengketa ekonomi syariah  (Yulianti  2007),  kemampuan  hakim  inilah  yang  paling  banyak  diragukan  dan disorot setelah peradilan agama mendapatkan kewenangan baru ini.
Khusus  dalam  sengketa  ekonomi  syariah  tidak  semua  hakim  Pengadilan  agama  bisa mengadili  sengketa  ekonomi  syariah,  yang  dibolehkan  untuk  memeriksa  perkara ekonomi  syariah  harus  berkualifikasi  dan  telah  lulus  pendidikan  dan  pelatihan sertifikasi  hakim  ekonomi  syariah  yang  diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Agung. Ketentuan  tentang  syarat  dan  pengangkatan  hakim  ekonomi  syariah  tersebut  diatur dalam  Peratuuran  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  sertifikasi  hakim Ekonomi  Syariah.  Dalam  ketentuan  peralihan  pasal  14  ayat  (2)  Peraturan  Mahkamah Agung  RI    Nomor  14  tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah,  dijelaskan  bahwa  sebelum  jumlah  hakim  bersertifikasi  ekonomi  syariah
memenuhi  ketentuan,  maka  dapat  menunjuk  hakim  yang  telah  mengikuti  diklat fungsional ekonomi syariah.
D.   Keadaan Perkara Ekonomi Syariah  pada Peradilan Agama.
Catatan :  Rincian keadaan perkara Ekonomi Syariah pada tingkat pertama

## Data didapatkan dari Laporan Tahunan Badilag (Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung
Data  yang  didapatkan  dari  Laporan  Badilag  Mahkamah  Agung  3  (tiga)  tahun  terakhir, total beban Perkara pada tingkat pertama tahun 2017 sebanyak 254 perkara, ada 118 perkara  yang  dicabut,  ada  44  perkara  yang  putus  dan  92  perkara  yang  belum  selesai, ditahun 2018 total beban perkara sebanyak 347 perkara, ada 76 perkara yang dicabut, yang putus sebanyak 183 perkara dan 88 perkara yang belum selesai, sedangkan total beban perkara ditahun 2019 ada 308 perkara, 59 perkara dicabut, perkara yang putus ada 164 dan 85 perkara yang belum selesai. Jika kita melihat jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk pada Badilag Mahkamah Agung sudah tinggi, walaupun jumlahnya tidak sebanyak perkara perkawinan dan waris yang angkanya mencapai ribuan perkara.

## SIMPULAN
Peradilan agama belum memiliki hukum acaranya sendiri padahal banyak perkara yang menjadi  kewenangan  dari  peradilan  agama  memiliki  karakter  tersendiri  yang  sifatnya spesifik  dan  berbeda  dengan  perkara  pada  perdata  umum.  Kemampuan  hakim  pada peradilan  agama  yang  paling  banyak  disorot  sejak  diberikannya  kewenangan  pada peradilan  agama  untuk  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Tidak  semua  hakim pada  peradilan  agama  bisa  lansung  mengadili  perkara  ekonomi  syariah,  hanya  hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah yang dapat mengadili.

## SARAN
Idealnya  hukum  acara  yang  digunakan  pada  peradilan  agama  sudah  harus  dilakukan perbaikan  mengingat  jumlah  perkara  yang  masuk  sudah  sangat  tinggi,  bukan  hanya perkara  ekonomi  syariah  tapi  juga  perkara-perkara  lainnya.  Mahkamah  Agung  perlu meningkatkan  pelatihan  kepada  hakim-hakim  dalam  menangani  sengketa  ekonomi syariah,  sebab  peningkatan  kemampuan  atau  perbaikan  kualitas  hakim  mutlak diperlukan.    Disisi  lain  peradilan  agama  harus  mendorong  mediasi  kepada  pihak  yang berperkara,  penyelesaian  sengketa  secara  kekeluargaan  diluar  pengadilan  haruslah menjadi  jalan  utama.  Peran  para  ahli  atau  konsultan  hukum  syariah  juga  sangat diperlukan  dalam  melakukan  pendampingan  sejak  awal  kepada  para  pihak  yang melakukan perjanjian.
Tahun Sisa Perkara Dari Tahun Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Total Beban Perkara Perkara Cabut Perkara Putus Sisa Perkara Belum Selesai 2017 70 184 254 118 44 92 2018 87 260 347 76 183 88 2019 87 221 308 59 164 85
Menguji Eksistansi Pengadilan … ( Rizki A, Salam & Marlina) | 32

## DAFTAR BACAAN
Ahmad, R. (2015). Peradilan Agama di Indonesia. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 6 (2), 311-339.
Bintoro,  R.  W.  (2018).  Paradigama  Peradilan  Agama  Sebagai  Peradilan  Bagi  Umat Muslim Di Indonesia. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum , 17 (2), 17- 27.
Cahyani,  A.  I.  (2019).  Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  Di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 6 (1), 119-132.
Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 1 (1), 42-58.
Ismanto,  I.,  &  Suparman,  S.  (2019).  Sejarah  Peradilan  Islam  di  Nusantara  Masa Kesultanan-Kesultanan  Islam  Pra-Kolonial. Historia  Madania:  Jurnal  Ilmu Sejarah , 3 (2), 67-88.
Mahir,  M.  (2014).  Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  Sengketa  Perbankan Syariah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam , 17 (1), 1-32.
Manan,  A.  (2013).  Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Praktek  Hukum  Acara  Di Peradilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan , 2 (2), 189-202.
Nurhayati,  S.  (2016).  Penguatan  Peran  Hakim  Pengadilan  Agama  Dalam  Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu- x/2012. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 7 (2), 305-338.
Pramudya,  K.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Ekonomi  Syariah  Melalui  Penguatan Fungsi  Pengadilan  Agama  Dalam  Penyelesaian  Sengketa. Jurnal  Rechts  Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (1), 35-47.
Raka,  G.  (2018).  Dualisme  Kewenangan  Peradilan  dalam  Sengketa  Perbankan  Syariah Pasca  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012. Cepalo , 2 (1),  55- 66.
Sufiarina,  S.  (2017).  Urgensi  Pengadilan  Agama  Sebagai  Penyelesai  Sengketa  Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum & Pembangunan , 43 (2), 204-222.