## PENGATURAN TENTANG REKLAMASI PANTAI BERDASARKAN UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

## Siti Azizah
Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Indra Bangsawan Gg. Bangsa Ratu No 99, Rajabasa, Bandar Lampung Email: upik.azizah29@gmail.com

## Abstrak
Reklamasi  dapat  diartikan  sebagai  upaya  pengadaan  lahan  dengan  cara  mengeringkan rawa,  daerah  pasang  surut,  dan  sebagainya.Secara  Internasional  tidak  sedikit  negara yang  melakukan  reklamasi  pantai  hingga  menimbulkan  konflik  dengan  negara perbatasannya. Di Indonesia pun banyak terjadi kasus reklamasi pantai yang merugikan beberapa pihak. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode  penelitian  normatif.Metode  pengumpulan  data  dalam  makalah  ini  penulis menggunakan  metode  kepustakaan.  Hukum  internasional  belum  mengatur  reklamasi secara  signifikan,  namun  dalam  hukum  nasional  di  Indonesia  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau  kecil.Pentingnya  aturan  mengenai  reklamasi  pantai  maka  diharapkan  hukum internasional dapat mengaturnya secara signifikan.

## Kata kunci: Reklamasi pantai, UNCLOS 1982 Abstract
Reclamation  can  be  interpreted  as  an  effort  to  land  acquisition  by  drying  the  swamp, tidal  areas,  and  so  on.  International  In  not  a  few  countries  that  do  the  reclamation  to conflict  with  state  borders.  In  Indonesia  too  many  cases  of  reclamation  hurt  some parties.  Method  used  in  this  paper  is  a  normative  research  methods.  Data  collection method in this paper the author uses the method of literature. International law has not set the reclamation significantly, but in the national law in Indonesia has been regulated in Law Number 27 of 2007 on the management of coastal areas and small islands. The importance  of  the  rules  regarding  the  reclamation  it  is  expected  that  international  law can be set significantly.

## Keywords: Coastal reclamation, UNCLOS 1982

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Seiring  dengan  perkembangan  jaman,  pembangunan  terus  dilakukan  di  setiap negara  dengan  tujuan  untuk  mensejahterahkan  masyarakatnya.  Pembangunan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  akan  mengurangi  lahan  kosong  yang  ada  di  suatu negara.  Kurangnya  lahan  untuk  pembangunan  maka  suatu  negara  akan  mencari  cara untuk mendapatkan lahan kosong demi berlangsungnya pembangunan tersebut.Reklamasi  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dalam  pembangunan. Reklamasi  dapat  diartikan  sebagai  upaya  pengadaan  lahan  dengan  cara  mengeringkan rawa,  daerah  pasang  surut,  dan  sebagainya.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2007  tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  arti  dari
reklamasi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  dalam  rangka  meningkatkan manfaat  sumber  daya  lahan  ditinjau  dari  sudut  lingkungan  dan  sosial  ekonomi  dengan cara  pengurugan,  pengeringan  lahan  atau  drainase. 1 Para  ahli  belum  banyak  yang memberikan  atau  mendefinisikan  pengertian  mengenai  reklamasi.  Maka  dari  itu reklamasi  menjadi  alasan  utama  dalam  pemekaran  kota  sehingga  alternatif  reklamasi pantai  dilakukan  karena  berbagai  alasan  berkaitan  dengan  dari  pertambahan  penduduk alami  maupun  migrasi  dan  kesejahteraan  penduduk  yang  miskin  mendorong  mereka yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraannya serta penyebaran keramaian kota,  semula  semua  kegiatan  terpusat  di  kota  sehingga  dibutuhkan  ruang  baru  untuk menampung semua kegiatan yang mana tidak bisa di fasilitasi dalam kota.
Di  Indonesia  banyak  terjadi  kasus  reklamasi  pantai  antara  lain  kasus  reklamasi pantai  kota  Manado.  Reklamasi  dilaksanakan  oleh  PT  Megasurya  Nusa  Lestari  pada tahun  1995  diberikan  izin  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota Manado,  menimbulkan  permasalahan  pada  status  tanah  hasil  reklamasi  tersebut. Berdasarkan perjanjian 10/Pks/Hkm/1995 telah diatur bahwa pihak yang menerima Hak Pengelolaan  Lahan  (HPL)  adalah  Pemerintah  Daerah  Kota  Manado  namun  PT Megasurya Nusa Lestari pemegang prioritas utama yang dapat mengajukan permohonan memperoleh  hak  atas  tanah  terhadap  tanah  reklamasi  pantai  Manado.  Seiring  dengan perkembangan status tanah reklamasi pantai Manado oleh PT. Megasurya Nusa Lestari, status  Hak Pengelolaan  Lahan oleh pemerintah  Kota Manado telah terhapus karna PT. Megasurya  Nusa  Lestari  telah  melaksanakan  kegiatan  Pasal  2  poin  a  pada  Surat Perjanjian  Kerjasama  Nomor  10/Pks/Hkm/1995  tentang  perjanjian  reklamasi  pantai Manado.  Sehingga  statusnya  adalah  menjadi  lahan  tanah  negara  bebas  dari  hasil reklamasi dan statusnya dikuasai oleh negara. 2
Kasus reklamasi lainnya adalah reklamasi yang dilakukan oleh Singapore terhadap delapan  pulau  kecil  yang  dimiliki  untuk  membuat  Pulau  Jurong,  penimbunan  yang dilakukan  menyebabkan  Pulau  Jorong  kini  telah  semakin  melebar  sejauh  12  mil  laut dari batas aslinya mendekati garis perbatasan laut wilayah Singapura dan Indonesia. 3
Perlunya suatu aturan mengenai reklamasi pantai agar tidak terjadi kerugian untuk masyarakat  sekitar  serta  kerugian  terhadap  negara  karna  kerusakan  yang  diakibatkan dari  reklamasi  pantai  tersebut.  Hukum  internasional  belum  mengatur  reklamasi  secara signifikan,  namun  dalam  hukum  nasional  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil. 4
Salah satu dampak positif dari reklamasi adalah sebagai daerah pemekaran kawasan dari  lahan  yang  semula  tidak  berguna  menjadi  daerah  bernilai  ekonomis  tinggi. Keuntungan  yang  diperoleh  dengan  cara  melakukan  reklamasi  pantai  adalah  tanah diperoleh  tanpa  melakukan  penggusuran  penduduk  dan  tidak  membayar  ganti  rugi.  Di sisi  lain  jika  reklamasi  dilakukan  tidak  diperhitungkan  dengan  matang  maka  dapat berdampak negatif terhadap lingkungan.  Dampak negatif  yang ditimbulkan akibat dari
1 Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil Pasal 1 ayat (23).
2 Dessy  Natalia  Sirapanji,  “STATUS  HUKUM  TANAH  REKLAMASI  PANTAI  KOTA  MANADO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960”, Artikel , 2013.
3 Indira  Ardian,  “Singapura  Makan  Tanah”,  http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=167164, diakses pada Jumat, 26 Agustus 2016.
4 Lihat Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 34.
reklamasi  pantai  sebagai  berikut: 5 Pencemaran  lingkungan  pantai  oleh  limbah  yang dihasilkan; Perubahan garis pantai pola arus laut saat ini; Gangguan terhadap pola lalu lintas kota; Pola kegiatan nelayan menjadi terganggu; Gangguan terhadap tata air tanah maupun  air  permukaan  termasuk  di  dalamnya  masalaherosi,  penurunan  kualitas  dan kuantitas air, serta potensi banjir di kawasan pantai; Terjadinya pencemaran pantai pada saat  pembangunan;  Permasalahan  pemindahan  penduduk  dan  pembebasan  tanah; Potensi terjadinya kerusakan pantai dan instalasi bawah air (kabel, pipa gas, dan lainya); Potensi gangguan terhadap lingkungan (tergusurnya perumahan nelayan, berkurangnya hutan  mangrove,  terancamnya  biota  pantai  langkah);  dan  Perubahan  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDRT)
Apabila  dilihat  dari  sisi  lingkungan  akan  mengakibatkan  meningkatnya  potensi kebanjiran,  kehancuran  ekosistem  berupa  hilangnya  keanekaragaman  hayati 6 namun reklamasi  dapat  juga  menjadi  kawasan  konservasi  alam  dimana  reklamasi  dapat mengembalikan  konfigurasi  pantai  yang  terkena  abrasi  ke  bentuk  semula  serta  dapat juga  muncul  potensi  variasi  flora  dan  fauna  baru.  Dilihat  dari  sisi  sosialnya,  para nelayan  tradisional  akan  tergusur  dari  sumber-sumber  kehidupannya.  Reklamasi  dapat juga  memicu  perubahan  batas  territorial  seperti  reklamasi  yang  dilakukan  oleh Singapura  menggeser  batas  territorial  tetangganya  yaitu  Indonesia. 7 Dilihat  dari  sisi ekonomi  reklamasi  pantai  dapat  memberikan suatu ruang baru bagi  pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dari tanah  yang muncul sebagai hasil reklamasi  pantai 8 seperti  reklamasi  dapat  menjadi  kawasan  wisata  yang  akan meningkatkan  perekonomian  daerah  sekitar  reklamasi  tersebut  namun  dilain  sisi  dapat merugikan  negara  lain  karena  terjadinya  penjualan  tanah  dan  pasir  ilegal  seperti  yang dialami oleh Indonesia penjualan pasir secara ilegal di Riau untuk pihak Singapura yang merugikan  Indonesia  trilyunan  rupiah  bukan  negara  saja  yang  mengalami  kerugian namun masyarakat setempat yang daerah mata pencahariannya dijadikan reklamasi juga mengalami kerugian perekonomian karna hilangnya mata pencahariannya.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pembahasan  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  menulis  mengenai Pengaturan tentang reklamasi pantai berdasarkan UNCLOS 1982 dan implementasinya di  Indonesia.  Pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan  ini  adalah bagaimana  pengaturan  reklamasi  pantai  berdasarkan  UNCLOS  1982  dan  bagaimana implikasi tentang reklamasi pantai di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN
1. Ketentuan Internasional Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan UNCLOS 1982
5 Flora  Kalalo, Implikasi  Hukum  Kebijakan  Reklamasi  Pantai  dan  Laut  di  Indonesia ,  LoGoz Publishing, 2009, hlm. 5.
6 Choxwienz Aswindya,“Reklamasi Pantai dan Dampaknya terhadap Wilayah Pesisir”,https://www.academia.edu/4293653/REKLAMASI_PANTAI_DAN_DAMPAKNYA_TERHADAP_ WILAYAH_PESISIR diakses pada Jumat, 10 Juni 2016.
7 Zetizen, “Reklamasi: Lebih Banyak Dampak Positif atau
negatif?”,http://www.zetizen.com/show/1664/reklamasi-lebih-banyak-dampak-positif-atau-negatif diakses pada Jumat, 10 Juni 2016.
8 Yuwanda  A.  Temenggung, Pengelolaan  Pertanahan  Perkotaan:  Konsolidasi  Tanah  Sebagai Instrumen  Penataan  dalam  Pembangunan  Kota  Indonesia  dalam  Abad  21, Jakarta:  Yayasan  Sugijanto Soegijoko dan URDI (Urban and Regional Development Institute), 2005, hlm. 243.
Dampak yang diakibatkan oleh reklamasi pantai dapat mengganggu negara lain. Maka dari itu secara internasional harus ada aturan yang mengatur mengenai reklamasi pantai.  UNCLOS  atau United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea 1982  terdiri dari  17  Bab,  320  pasal,  dan  9  lampiranyang  ditandatangani  di  Montego  Bay,  Jamaica, 10  Desember  1982  dan  mulai  berlaku  pada  16  November  1994,  merupakan  perjanjian yang terdiri atas kerangka pengaturan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, antara lain,  untuk  menjamin  konservasi  dan  ketersediaan  penggunaan  sumber  daya  kelautan dan lingkungan maritim serta menjamin perlindungan dan pemeliharaan keberlangsungan sumber daya laut telah diratifikasi oleh 161 negara termasuk Indonesia telah  meratifikasi  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  1982).Namun  UNCLOS  belum mengatur secara signifikan mengenai reklamasi pantai.
Namun dalam UNCLOS diatur mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan- bangunan  yang  dapat  berkaitan  dengan  kegiatan  reklamasi,  tepatnya  terdapat  pada pasal-pasal berikut:
a. Pasal 60 ayat (1) mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif dijelaskan bahwa:
“Di  zona  ekonomi  eksklusif,  Negara  pantai  mempunyai  hak  eksklusif  untuk membangun dan untuk menguasakan dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan:
a) pulau buatan;
b) instalasi  dan  bangunan  untuk  keperluan  sebagaimana  ditentukan  dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
c) instalasi  dan  bangunan  yang  dapat  mengganggu  pelaksanaan  hak-hak negara pantai dalam zona tersebut.”
Pasal  ini  menjelaskan  suatu  negara  memiliki  hak  atas  pulau  buatan, instalasi  dan  bangunan  untuk  suatu  keperluan  tujuan  ekonomi,  dan  instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai.
b. Pada Pasal 60 ayat (2) ditegaskan bahwa: “Negara  pantai  mempunyai  yurisdiksi  eksklusif  atas  pulau  buatan,  instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi”.
c. Pasal  80  mengenai  pulau  buatan,  instalasi,  dan  bangunan  diatas  landas kontinen juga menjelaskan bahwa:
“Pasal  60  berlaku  mutatis  mutandis  untuk  pulau  buatan,  instalasi  dan bangunan di atas landas kontinen.”
UNCLOS  juga  mengatur  mengenai  tindakan-tindakan  untuk  mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran yang terdapat pada pasal:
a. Pasal  194  ayat  (2)  mengenai  tindakan-tindakan  untuk  mencegah,  mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut menjelaskan bahwa:
“Negara-negara  harus  mengambil  segala  tindakan  yang  perlu  untuk menjamin  agar  kegiatan-kegiatan  yang  berada  dibawah  yurisdiksi  atau pengawasan  mereka  dilakukan  dengan  cara  sedemikian  rupa  supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh  pencemaran  kepada  negara-negara  lain  dan  lingkungannya,  dan  agar pencemaran  yang  timbul  dari  tindakan-tindakan  dan  kegiatan  dibawah yurisdiksi  atau  pengawasan  mereka  tidak  menyebar  melampaui  daerah-
daerah  yang  ada  di  bawah  pelaksanaan  hak-hak  kedaulatan  mereka  sesuai dengan Konvensi ini.”
b. Pasal  196  ayat  (1)  mengenai  penggunaan  teknologi-teknologi  atau memasukkan jenis-jenis asing atau jenis baru menjelaskan bahwa:
“Negara-negara  harus  mengambil  segala  tindakan  untuk  mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai akbiat penggunaan  teknologi-teknologi  yang  ada  di  bawah  yurisdiksi  atau pengawasan  mereka,  atau  memasukkan  dengan  sengaja  atau  tidak,  jenis- jenis asing atau jenis baru, kedalam bagian tertentu lingkungan laut, hingga dapat  mengakibatkan  perubahan-perubahan  penting  dan  merugiakn  kepada lingkungan laut.”
Pasal  196  ayat  (1)  dijelaskan  negara  diharuskan  mengambil  tindakan  untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai akibat dari  penggunaan  teknologi-teknologi  kedalam  bagian  tertentu  lingkungan  laut  seperti contoh melakukan reklamasi.
c. Pasal  208  ayat  (1)  mengenai  pencemaran  yang  berasal  dari  kegiatan-kegiatan dan laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional, menegaskan bahwa:
“Negara-negara  pantai  harus  menetapkan  peraturan  perundang-undangan untuk  mencegah,  mengurangi  dan  mengendalikan  pencemaran  lingkungan laut  yang  timbul  dari  atau  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  dasar  laut dibawah  yurisdiksinya  atau  dari  pulau-pulau  buatan,  instalasi-instalasi  dan bangunan-bangunan dibawah yurisdiksinya sesuai dengan pasal 60 dan 80”. Jelas  dikatakan  bahwa  setiap  negara  harus  menetapkan  peraturan  perundang- undangan  untuk  mencegah,  mengurangi,  dan  mengendalikan  pencemaran  lingkungan laut  yang  timbul  dari  atau  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  dasar  laut  dibawah yurisdiksinya agar suatu negara  yang melakukan kegiatan-kegiatan dasar  laut dibawah yurisdiksinya  tidak  mencemarkan  lingkungan  terhadap  negara  lain  yang  dapat menyebabkan  kerugian  pada  negara  lain  tersebut.  Maka  dari  itu,  setiap  negara  yang telah  meratifikasi  UNCLOS  termasuk  Indonesia  harus  menetapkan  peraturan perundang-undangan tersebut.
d. Pasal 213 mengenai Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari sumber daratanditegaskan pula bahwa:
“Negara-negara  harus  memaksakan  pentaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan Pasal 207 dan harus menetapkan  peraturan  perundang-undangan  dan  mengambil  tindakan  lain yang  diperlukan  untuk  mengimplementasikan  ketentuan-ketentuan  dan standar-standar  internasional  yang  ditetapkan  oleh  organisasi-organisasi internasional  yang  kompeten  atau  konferensi  diplomatik,  yang  dapat diterapkan,  untuk  mencegah,  mengurangi  dan  mengendalikan  pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan”.
Jelas  pula  ditegaskan  pada  Pasal  213  bahwa  setiap  negara  harus  memaksakan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 207, misalkan negara memberikan sanksi terhadap pelaku yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  agar  pencemaran  lingkungan  laut  yang berasal dari daratan dapat dicegah, dikurangi, serta dikendalikan.
e. Pasal 214 mengenai Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal  dari  kegiatan-kegiatan  dasar  lautjuga  berhubungan  dengan  reklamasi pantai yang dijelaskan bahwa:
“Negara-negara  harus  memaksakan  peraturan  perundang-undangan  yang ditetapkan  sesuai  dengan  pasal  208  dan  harus  menetapkan  peraturan perundang-undangan  serta  mengambil  tindakan-tindakan  yang  diperlukan untuk  mengimplementasikan  ketentuan-ketentuan  dan standar internasional yang  berlaku  yang  diadakan  oleh  organisasi-organisasi  internasional  yang kompeten  atau  konferensi  diplomatik  untuk  mencegah,  mengurangi  dan mengendalikan  pencemaran  lingkungan  laut  yang  berasal  dari  atau  yang berhubungan  dengan  kegiatan-kegiatan  dasar  laut  di  dalam  yurisdiksi mereka  dan  yang  berasal  dari  pulau-pulau  buatan,  instalasi-instalasi  dan bangunan-bangunan di dalam yurisdiksi mereka, sesuai dengan pasal 60 dan 80”.
Pencemaran  lingkungan  laut  yang  berasal  dari  kegiatan-kegiatan  dasar  laut negara  juga  harus  memaksakan  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan berdasarkan Pasal 208 agar pencemaran lingkungan laut dapat  dicegah, dikurangi, serta dikendalikan.
Pada  prinsipnya  hukum  internasional  mengakui  bahwa  setiap  negara  memiliki hak  berdaulat  atas  wilayah  dan  warganegaranya  namun  ketentuan  ini  bukan  berarti negara  bebas  dari  tanggung  jawab  oleh  karena  tidak  ada  satu  negarapun  yang  dapat menikmati  hak-haknya  tanpa  menghormati  hak-hak  negara  lain. 9 Tanggung  jawab negara  diatur  oleh  standar-standar  internasional  yang  bergantung  mengenai  apa  dan sejauh  mana  tindakan  atau  kelalaian  dari  suatu  negara  dianggap  sah  atau  tidak  sah menurut  standar  hukum  nasional  maupun  internasional. 10 UNCLOS  mengatur  dalam BAB  IX  Tentang  Tanggung-Jawab  dan  Kewajiban  Ganti-Rugipada  Pasal  235 Tanggung-jawab dan kewajiban ganti-rugi:
a. Negara-negara  bertanggungjawab  untuk  pemenuhan  kewajiban-kewajiban internasional  mereka  berkenaan  dengan  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan  laut.  Mereka  harus  memikul  kewajiban  ganti-rugi  sesuai  dengan hukum internasional.
b. Negara-negara  harus  menjamin  tersedianya  upaya  menurut  sistim  perundang- undangannya  untuk  diperolehnya  ganti-rugi  yang  segera  dan  memadai  atau bantuan  lainnya  bertalian  dengan  kerusakan  yang  disebabkan  pencemaran lingkungan  laut  oleh  orang  perorangan  atau  oleh  badan  hukum  di  bawah yurisdiksi mereka.
c. Dengan tujuan untuk menjamin ganti-rugi  yang segera dan memadai bertalian dengan  segala  kerugian  yang  disebabkan  oleh  pencemaran  lingkungan  laut, Negara-negara  harus  bekerjasama  melaksanakan  hukum  internasional  yang berlaku  dan  untuk  pengembangan  selanjutnya  hukum  internasional  yang berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti-rugi untuk penaksiran mengenai  kompensasi  untuk  kerusakan  serta  penyelesaian  sengketa  yang timbul,  demikian  pula,  dimana  perlu,  mengembangkan  kriteria  dan  prosedur- prosedur  pembayaran  ganti-rugi  yang  memadai  seperti  halnya  asuransi  wajib atau dana kompensasi.
Serta  BAB  XV  UNCLOS  mengatur  mengenai  Penyelesain  Sengketa.Pasal  279 mengenai Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai, Pasal 280 mengenai Penyelesaian  sengketa  dengan  sesuatu  cara  damai  yang  dipilih  oleh  para  pihak,  Pasal
9 Huala  Adolf, Aspek-aspek  Negara  dalam  Hukum  Internasional ,  Jakarta:  Raja  Grafindo,  2002,  hlm. 255.
10 J.G.Starke, Pengantar Hukum Internasional , Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm. 392.
281 mengenai Prosedur yang ditempuh dalam hal tidak dicapai penyelesaian oleh para pihak,  Pasal  282  mengenai  Kewajiban-kewajiban  berdasarkan  perjanjian-perjanjian umum, regional atau bilateral, dan Pasal 283 Kewajiban untuk tukar menukar pendapat.

## 2. Implementasi tentang Reklamasi Pantai di Indonesia
Hukum nasional di Indonesia sudah mengatur mengenai reklamasi pantai dalam beberapa  aturan  yang  mengacu  pada  UNCLOS  1982  dimana  Indonesia  telah meratifikasi  perjanjian  tersebut.  Aturan-aturan  yang  mengatur  reklamasi  pantai  di Indonesia mengacu pada berbagai pedoman dan Undang-undang yang ada di Indonesia sebagai  dasar  dari  aturan  reklamasi  pantai.  Aturan-aturan  tersebut  dalam  tingkat nasional sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  yang memberi  wewenang  kepada  daerah  untuk  mengelola  wilayah  laut  dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. 11
b. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  yang merupakan guide line bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam satu kesatuan ekosistem. 12
c. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  yang  mengamanatkan  wilayah  pesisir  diatur  secara komprehensif  mulai  dari  perencanaan,  pengelolaan,  pengawasan  dan pengendalian. 13
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 14
e. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  telah  mengatur  kewenangan  masing- masing sektor terkait dengan reklamasi agar dalam pelaksanaan reklamasi tidak menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan.
f. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Nasional.  Peraturan  ini  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  20  ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
g. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  122  Tahun  2012  tentang Reklamasi  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Peraturan  ini  untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
h. Peraturan  Menteri  PU  No  4/PRT/M/2007  Pedoman  Perencanaan  Tata  Ruang Kawasan  Reklamasi  Pantai  yang  mencakup  penjelasan  tentang  faktor-faktor yang  harus  diperhatikan  dalam  tahapan-tahapan  pelaksanaan  kegiatan reklamasi,  yaitu  aspek  fisik,  ekologi,  sosial  ekonomi  dan  budaya,  tata lingkungan  dan  hukum,  aspek  kelayakan,  perencanaan  dan  metode  yang digunakan.  Pedoman  ini  juga  memberikan  batasan,  persyaratan  dan  ketentuan
11 Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
12 Lihat Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
13 Lihat  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil.
14 Lihat  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
teknis  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  wilayah  dapat  melakukan  reklamasi pantai.
i. Peraturan  Menteri  kelautan  dan  Perikanan  Nomor  17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Aturan-aturan  daerah  dalam  tingkat  provinsi  dapat  dijabarkan  yaitu  sebagai berikut:
Tabel 1. Nama Pulau No Aturan Sumatera 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jawa 1. Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Barat  Nomor 16 tahun  2013  Tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil  Provinsi  Jawa Barat. 2. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 16 Tahun 2011  tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi WP3K. 4. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  6 Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Dan  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Sulawesi 1. Peraturan  Daerah  Provinsi  Gorontalo  Nomor  1 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Di Provinsi Gorontalo. Kalimantan 1. Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang. 15 Nusa Tenggara 1. Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 16 Tabel 2.
Aturan-aturan  daerah  dalam  tingkat  kabupaten/kota  dapat  dilihat  yaitu  sebagai berikut:
Nama Provinsi No Aturan Kepulauan Riau 1. Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam  yang  merupakan  pedoman  dan  arahan lokasi  investasi  pembangunan  yang  dilaksanakan oleh  Pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat
15 Lihat Pasal 1 ayat (30) dan BAB III Pasal 5-10Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.
16 Lihat Pasal 1 ayat (35) dan Pasal 35Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
di ruang wilayah darat dan wilayah laut. Banten 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2006  Tentang Penyelenggaraan Reklamasi Untuk  Kawasan  Pengembangan  Perkotaan  Baru (Kppb). DKI Jakarta 1. Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun 1995  Tentang  Penyelenggaraan  Reklamasi  dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Jawa  Tengah 1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pekalongan  Nomor 17 tahun 2009 Tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir. 2. Peraturan  Daerah  Kota  Pekalongan  Nomor  4 Tahun  2010  Tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir Kota Pekalongan. 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW) Kota Semarang. Jawa Timur 1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  8 Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Gresik.
Adanya aturan-aturan diatas seharusnya reklamasi dapat berjalan dengan lancar dan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  namun  dalam  praktiknya  sering  kali  reklamasi tidak berjalan dengan lancar bahkan menimbulkan konflik dari warga setempat kepada pelaksana  reklamasi.  Hal  ini  dapat  dikarenakan  adanya  kasus  korupsi 17 atau  aturan tersebut dibuat hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja.
Dilihat  dari  daftar  aturan  yang  mengatur  mengenai  reklamasi  pantai  ternyata masih ada daerah pesisir yang belum mengatur mengenai reklamasi pantai.Daerah yang belum  memiliki  peraturan  daerah  mengenai  reklamasiantara  lain  Sumatera  Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, begitupun di Provinsi Lampung.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. UNCLOS  1982  yang  ditandatangani  di  Montego  Bay,  Jamaica,  10  Desember 1982  belummengatur  mengenai  reklamasi  pantai.  Namun,  ada  beberapa  pasal pada UNCLOS 1982 yang berhubungan dengan reklamasi pantai yaitu Pasal 60 ayat (1) dan (2) mengenai negara memiliki hak eksklusif terhadap pulau buatan, instalasi  dan  pembangunan  di  ZEE;  Pasal  80  mengenai  pulau  buatan,  instalasi, dan  bangunan  diatas  landas  kontinen;  Pasal  194  ayat  (2)mengenai  Tindakan- tindakan  untuk  mencegah,  mengurangi  dan  mengendalikan  pencemaran lingkungan  laut;  Pasal  196  ayat  (1)mengenai  Penggunaan  teknologi-teknologi atau  memasukkan  jenis-jenis  asing  atau  jenis  baru;Pasal  208  ayat  (1)mengenai Pencemaran  yang  berasal  dari  kegiatan-kegiatan  dan  laut  yang  tunduk  pada yurisdiksi nasional; Pasal 213mengenai Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan
17 Nurmulia  Rekso  Purnomo,“KPK  Harus  Jeli  Lihat  Kasus  Reklamasi  Teluk  Jakarta”, http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/08/kpk-harus-jeli-lihat-kasus-reklamasi-teluk-jakarta diakses pada Sabtu, 20 Agustus 2016.
pencemaran  yang  berasal  dari  sumber  daratan;  Pasal  214mengenai  Pemaksaan pentaatan  berkenaan  dengan  pencemaran  yang  berasal  dari  kegiatan-kegiatan Dasar Laut; Pasal 235 mengenai Tanggung-jawab dan kewajiban ganti-rugi;serta BAB XV mengenai penyelesaian sengketa dari Pasal 279-283. Indonesia sudah meratifikasi  UNCLOS  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982).
2. Indonesia  sadar  akan  pentingnya  suatu  aturan  mengenai  reklamasi  pantai  yang akan  mengakibatkan  suatu  dampak  positif  maupun  negatif.  Maka,  Indonesia mengatur  mengenai  reklamasi  pantai  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sudah banyak provinsi  atau  kabupaten/kota  yang  telah  mengatur  mengenai  reklamasi  pantai. Namun, masih ada beberapa provinsi atau kabupaten/kota yang belum membuat suatu  aturan  atau  peraturan  daerah  mengenai  reklamasi  pantai.Seperti  contoh provinsi  atau  kabupaten/kota  yang  belum  mengatur  mengenai  reklamasi  antara lain Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Barat, dan Kota Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adolf,  Huala.  2002. Aspek-aspek  Negara  dalam  Hukum  Internasional ,  Jakarta:  Raja Grafindo.
Kalalo,  Flora.  2009. Implikasi  Hukum  Kebijakan  Reklamasi  Pantai  dan  Laut  di Indonesia , LoGoz Publishing.
Starke, J.G. 1989. Pengantar Hukum Internasional , Jakarta: Sinar Grafika.
Temenggung,  Yuwanda  A.  2005. Pengelolaan  Pertanahan  Perkotaan:  Konsolidasi Tanah Sebagai  Instrumen Penataan  dalam Pembangunan Kota  Indonesia dalam Abad  21, Jakarta:  Yayasan  Sugijanto  Soegijoko  dan  URDI  (Urban  and  Regional Development Institute).

## Artikel

## Sirapanji, Dessy Natalia,“STATUS HUKUM TANAH REKLAMASI PANTAI KOTA MANADO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG AGRARIA NO. 5 TAHUN
1960”, Artikel, 2013.

## Peraturan Hukum Internasional dan Nasional
United Nations Convention on Law of the Sea 1982/Konvensi Hukum Laut 1982.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Nasional.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  122  Tahun  2012  tentang  Reklamasi  di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan  Menteri  PU  No.  4/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  Perencanaan  Tata  Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.
Peraturan  Menteri  kelautan  dan  Perikanan  Nomor  17/PERMEN-KP/2013  tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6  Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan  Daerah  Provinsi  DIY  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Rencana  Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi WP3K.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor 16 tahun 2013 Tentang Rencana  Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Gorontalo  Nomor  1  Tahun  2006  Tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Di Provinsi Gorontalo.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  8  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pekalongan  Nomor  17  tahun  2009  Tentang  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang Penyelenggaraan  Reklamasi  Untuk  Kawasan  Pengembangan  Perkotaan  Baru (Kppb).
Peraturan Daerah Kota  Semarang  Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang.
Peraturan  Daerah  Kota  Pekalongan  Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Rencana  Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan.
Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Batam.
Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

## Internet
Ardian, Indira, “Singapura Makan Tanah”, http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=167164, diakses pada Jumat, 26 Agustus 2016.
Aswindya,  Choxwienz,  “Reklamasi  Pantai  dan  Dampaknya  terhadap  Wilayah  Pesisir”, https://www.academia.edu/4293653/REKLAMASI_PANTAI_DAN_DAMPAKNYA_T ERHADAP_WILAYAH_PESISIR diakses pada Jumat, 10 Juni 2016.
Purnomo,  Nurmulia  Rekso,  “KPK  Harus  Jeli  Lihat  Kasus  Reklamasi  Teluk  Jakarta”, http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/08/kpk-harus-jeli-lihat-kasus-reklamasi- teluk-jakarta diakses pada Sabtu, 20 Agustus 2016.
Zetizen,“Reklamasi: Lebih Banyak Dampak Positif atau negatif?”,http://www.zetizen.com/show/1664/reklamasi-lebih-banyak-dampak-positif-atau-
negatif diakses pada Jumat, 10 Juni 2016.