## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 193-198| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4743.193-198

## PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH DESA ADAT PADANGTEGAL, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR
I Kadek Purwadi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia purwadiputra18@gmail.com, Laksmidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  yang  menduduki  peringkat  4  (empat)  di  dunia,  sehingga  tidak  dapat  dipungkiri permasalahan sampah menjadi masalah kompleks yang dihadapi oleh Pemerintah, sampah merupakan salah satu masalah terbesar yang sering dijumpai oleh masyarakat di belahan dunia, sampah itu sendiri merupakan barang sisa  aktivitas  dan  konsumsi  manusia,  yang  sudah  terbuang  dan  tidak  bernilai  secara  ekonomis  lagi.  Sampah merupakan  masalah  yang dihadapi  hampir di seluruh belahan dunia. Melihat banyaknya permasalahan sampah yang  terjadi  maka  Desa  Adat  Padangtegal  membangun  Rumah  Kompos  sebagai  wujud  kepedulian  Desa terhadap permasalahan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pencemaran lingkungan oleh desa adat Padangtegal,  Kecamatan  Ubud.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dilaksanakan  dengan  menelaah  dan  mempelajari  Undang- undang  atau  peratutan  lainnya  seperti  awig-awig  dan  pararem  sesuai  dengan  isu  permaasalahan  yang bersangkutan,  yang  dimana  Norma  –  norma  tersebut  tersusun  secara  hierarkis  dalam  susunan  norma  hukum. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  Primer  dan  data  Sekunder.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa pelaksanaan  pengelolaan  sampah  di  Desa  Adat  Padangtegal  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai  peraturan  yang berlaku  dan  dalam  pelaksanaannya  Desa  Adat  Padangtegal  mengelola  secara  mandiri  pengelolaan  sampah melalui managemen.
Kata Kunci : Pengelolaan, Sanksi, Sampah

## Abstract
Indonesia is a country that is ranked 4 (four) in the world, so it cannot be denied that the problem of waste is a complex problem faced by the Government, waste is one of the biggest problems that are often encountered by people in  other parts of  the  world,  waste itself is a leftover from activities and activities. human consumption, which has been wasted and has no economic value anymore. Garbage is a problem faced in almost all parts of the world. Seeing the many waste problems that occurred, the Padangtegal Traditional Village built a Compost House  as  a  form  of  the  Village's  concern  for  the  waste  problem.  This  study  aims  to  examine  environmental pollution by the traditional village of Padangtegal, Ubud District. The method used is empirical legal research. This research uses a statutory approach and is carried out by examining and studying laws or other regulations such  as  awig-awig  and  pararem  in  accordance  with  the  issues  in  question,  in  which  the  norms  are hierarchically arranged in the arrangement of legal norms. Sources of data in this study are primary data and secondary  data.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  implementation  of  waste  management  in  the Padangtegal  Traditional  Village  has  been  running  well  according  to  applicable  regulations  and  in  its implementation  the  Padangtegal  Traditional  Village  manages  waste  management  independently  through management.
Keywords: Management, Sanctions, Waste

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  menduduki  peringkat  4  (empat)  di  dunia,  sehingga  tidak  dapat dipungkiri permasalahan sampah menjadi masalah kompleks yang dihadapi oleh Pemerintah,  sampah merupakan  salah  satu  masalah  terbesar  yang  sering  dijumpai  oleh  masyarakat  di  belahan  dunia, sampah itu sendiri merupakan barang sisa aktivitas dan konsumsi manusia,  yang sudah terbuang dan tidak bernilai secara ekonomis lagi. Meningkatnya jumlah penduduk membuat produktivitas manusia bertambah  sehingga  permasalahan  sampah  tidak  ada  hentinya.  Secara  tidak  langsung  terdapat perubahan  pola  dalam  konsumsi  masyarakat  yang  juga  membuat  berbagai  jenis  sampah  menjadi
meningkat,  serta  jenisnya.  Lingkungan  hidup  dapat  dikatakan  sangat  berperan  dalam  kehidupan manusia  oleh  karena  itu  berbagai  upaya  dalam  menyelesaikan  masalah  sampah  harus  di  perhatikan (Supriyadi, 2013) .
Selain  tingginya  angka  pertumbuhan  penduduk  yang  menyebabkan  bertambahnya  sampah faktor  lainnya  yaitu  ada  perubahan  pada  pola  hidup  manusia.  Jika  manusia  tidak  mengolah  dan mengelola  sampah  secara  baik  akan  menyebabkan  adanya  penyakit  lingkungan  yang  kurang  sehat serta  pencemaran  lingkungan (Putra  &  A.A  Gde  Oka  Parwata,  2018) .  Pencemaran  lingkungan penyebab  terbesarnya  adalah  sampah  yang  merupakan  masalah  yang  penting  dihadapi  bagi  orang  – orang  sekitar  yang  hidup  dalam  aktivitas  manusia  dimana  dapat  menyebabkan  tercemarnya lingkungan (Rahmadi, 2014).
Dalam  hal  ini  meningkatnya  keberadaan  sampah  sudah  sejalan  dengan  pertumbuhan  manusia dan diikuti dengan sektor pariwisata yang kian mengalami peningkatan. Di Indonesia sendiri banyak daerah-daerah yang meningkatkan efektivias pengelolaan penanganan sampah termasuk Provinsi Bali yang  menjadi  sektor  pariwisata  terbanyak  dan  tentunya  menyebabkan  peningkatan  produktivitas sampah (Nugraha,  Bhaskara,  Widhiawati,  &  Pujianiki,  2015) .  Bali  merupakan  penghasil  devisa terbesar di sektor pariwisata juga harus memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan dengan pencapaian  terwujudnya  lingkungan  yang  asri  dan  terawat  bagi  wisatawan  agar  merasa  nyaman. Tanggung  jawab  sampah  pada  daerah  bali  bukan  hanya  sebagai  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah saja  namun  semua  lapisan  elemen  masyarakat  yang  ada  di  dalamnya  juga  terdapat  Desa  Adat  yang menjadi tombak dalam setiap organisasi masyarakat. Di bali Desa Adat merupakan Desa Destra yang menyatukan seluruh kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang mempunyai tujuan yang sama dalam tata  krama pergaulan hidup masyarakat  umat Hindu yang dilaksanakan secara tradisi dengan konsep ikatan  khayangan  tiga  (Khayangan  Desa)  yang  mempunyai  daerah  sendiri  untuk  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Desa  Adat  sangat  berperan  dalam  membantu  penanganan  pengelolaan  sampah pada  masing-masing  Desa  dimana  Desa  Adat  dapat  berkontribusi  besar  terhadap  penyelesaian permasalahan  yang  ada  di  Desa  dengan  bekerjasama  bersama  Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah Provinsi  seperti  yang  di  lakukan  Desa  Adat  Padangtegal  Kecamatan  Ubud,  Kabupaten  Gianyar (Mulyanto, 2016) .
Desa  Adat  Padangtegal  merupakan  Desa  dengan  destinasi  wisata  yang  sering  dikunjungi wisatawan  domestik  maupun  mancanegara.  Di  Desa  Adat  Padangtegal  juga  terdapat  obyek  wisata Wenara  Wana  Monkey  Forest  dan  banyak  hotel  maupun  restaurant  serta  toko  yang  berada  di lingkungan  Desa  Adat  Padangtegal,  maka  berakibat  meningkatnya  jumlah  produktivitas  sampah.  Di dalam  pelaksanaan  pengelolaan  sampah  tentu  aturan  –  aturan  sangat  diperlukan  untuk  menjadi  hal dasar  dan  landasan  hukum  untuk  menjalankan  tujuan  akhir  pencapaiannya.  Penanganan  sampah  di Desa  Adat  Padangtegal  telah  diatur  dalam  awig-awig,  namun  upaya  Pemerintah  Desa  dalam menerapkan awig-awig belum terealisasikan dengan baik pada beberapa masyarakat dan pelaku usaha yang berada di lingkungan Desa Adat Padangtegal (Wiryawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, & Wiasta,  2015) .  Agar  tidak  terjadi  pencemaran  lingkungan  perlu  adanya  pengaturan  khusus  terkait mengenai penerapan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah diharapkan agar menjadi lebih efektif, ekonomis,  dan  berdampak  positif  bagi  lingkungan.  Pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  kerap menemui kendala di karenakan sistem dan metode pengelolaan sampah belum sepenuhnya diterapkan oleh beberapa masyarakat dan juga para pelaku usaha.
Pemerintah  daerah  bali  sangat  dibantu  dengan  adanya  peranan  Desa  Adat  di  Bali  yang merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  diantaranya  membantu  dalam  faktor  pelaksanaan pembangunan, memelihara dan menggunakan hasil kekayaan desa dengan efektif untuk kemakmuran masyarakat  desa (Made  Adi  Widnyana  &  Putu  Tagel,  2019). Pengelolaan  sampah  oleh  Desa  Adat menjadi  peran  penting  dalam  keberlangsungan  kehidupan  yang  sehat  dan  mencegah  pencemaran lingkungan di Desa Adat Padangtegal. Berdasarkan pemamparan diatas, Penelitian ini bertujuan untuk menelaah  pencemaran  lingkungan  oleh  desa  adat  Padangtegal,  Kecamatan  Ubud.  Metode  yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian tipe empiris, yaitu dengan melakukan  pengkajiannya  berdasarkan  data-data  hasil  penelitian  lapangan.  Penulisan  skripsi  ini
menggunakan  hukum  empiris  karena  penelitian  ini  dilakukan  langsung  dengan  terjun  ke  lokasi  atau lapangan  dengan  menemui  narasumber  secara  langsung.  Penelitian  Hukum  Empiris  diterapkan  oleh masyarakat  hukum  yang  hidupnya  pada  kenyataan  dan  hidup  dalam  masyarakat (Marzuki,  2009) . Pendekatan  perundang-undangan  dilaksanakan  dengan  menelaah  dan  mempelajari  Undang-undang atau  peratutan  lainnya  seperti  awig-awig  dan  pararem  sesuai  dengan  isu  permaasalahan  yang bersangkutan,  yang  dimana  Norma  –  norma  tersebut  tersusun  secara  hierarkis  dalam  susunan  norma hukum (Ibrahim, 2008) . Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini,  yaitu:  (1).  Data  primer  merupakan  data  yang  dikumpulkan  langsung  di  lapangan,  dengan  cara mewawancarai  langsung  narasumber  yang  berada  di  Desa  Adat  Padangtegal  dengan  mengobservasi lokasi  penelitian.  Wawancara  dilakukan  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan  terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji. (2). Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dalam pengolahan data – data penelitian yang dikaitkan dengan sumber bahan hukum yang  ada,  seperti  peraturan  perundang  –  undangan,  buku-buku  bahan  hukum,  jurnal  –  jurnal  ilmiah hukum  yang  dapat  menunjang  penyempurnaan  data  penelitian  yang  ada.  Teknik  pengumpulan  data diantaranya  bersumber  dari  data  primer,  sekunder  dan  juga  data  di  kumpulkan,  dengan  cara  yakni: Data Primer diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan bersama dengan narasumber yang akan diwawancarai  dengan  tujuan  menunjang  penelitian.  Seperti  Pengurus  Desa  Adat  Padangtegal,  warga Desa  Adat  Padangtegal  dan  tokoh-tokoh  masyarakat.  Teknik  pengamatan  atau  observasi  juga digunakan  dalam  penelitian  ini  guna  lebih  mendalami  dalam  meneliti  fenomena  –  fenomena  hukum yang  mempunyai  kaitan  dengan  penelitian  ini.  Data  Sekunder  diperoleh  dengan  meneliti  Norma  – norma  atau  awig  –  awig  yang  ada  di  Desa  Adat  Padangtegal  berupa  perarem  dan  literatur  lainnya yang  memiliki  ikatan  relevansi  dalam  permasalahan  yang  penulis  bahas  mengenai  pengaturan pengelolaan  sampah  oleh  Desa  Adat  Padangtegal.  Penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui pengelolaan sampah oleh Desa Adat Padangtegal dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan, ini  dilakukan  di  Desa  Adat  Padangtegal,  Kecamatan  Ubud,  Kabupaten  Gianyar  yang  dewasa  ini menjadi  kawasan  wisata  di  Kabupaten  Gianyar.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  dengan  cara melakukan  wawancara  dan  observasi  dengan  pertanyaan  –  pertanyaan  seperti  mengapa,  dan bagaimana.  Data  –  data  yang  dianalisis  pun  berupa  narasi.  Setelah  data  dikumpulkan  dari  hasil wawancara  dan  observasi,  dilanjutkan  dengan  pengolahan  data  dan  menganalisa  data  secara terstruktur kemudian disajikan dalam uraian skripsi ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Desa Adat Padangtegal
Desa  Adat  Padangtegal  merupakan  desa  yang  berada  di  kelurahan  Ubud,  Kecamatan  Ubud, Kabupatedn Gianyar. Desa adat ini merupakan desa dengan adat dan kebudayaan yang luhur, dengan demikian perlu adanya aturan yang menjaga keasrian lingkungan guna menjaga alam tetap bersih dan tentram  demi  keseimbangan  antara  makhluk  hidup  dan  limngkungan.  Pengelolaan  sampah  di  Desa Adat  Padangtegal  hanya  diatur  secara  umum  di  dalam  awig-awig  maupun  pararem,  belum  ada pengaturan  yang  mengkhusus  mengenai  pengelolaan  sampah.  Awig-awig  Desa  Adat  Padangtegal hanya  mengatur  secara  umum  tentang  keasrian  desa  yang  diatur  dalam  palet  5  Indik  Kasrian Palemahan Desa Pawos 93 yang diterjemahkan secara bebas, Bab ke 5 tentang keasrian wilayah Desa Pasal 93. Rumah  kompos yang dibuat oleh  Desa  Adat merupakan wujud nyata dari  keseriusan Desa Adat  Padangtegal  dalam  mewujudkan  peraturan  sesuai  ketentuan  Pergub  Bali  yang  berlaku. Pengaturan  pengelolaan  sampah  Desa  Adat  Padangtegal  merupakan  hasil  dari  paruman  Desa  dan dilanjutkan  dengan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  tamiu  yang  ada  di  wilayah  Desa.  Berkenaan dengan pengaturan tata kelola kebersihan dan juga keasrian lingkungan diatur dalam pararem Nomor: 04/DPP/VI/2015  tentang  Keasrian  Palemahan  Desa.  Meski  pengaturan  pengelolaan  sampah  tidak diatur  khusus,  pararem  dan  awig-awig  secara  tidak  langsung  menjadi  pedoman  dan  landasan  hukum masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah.  Meski  tidak  ada  aturan  khusus  diharapkan  kebersihan  pada lingkungan Desa dapat terjaga mengingat Desa Adat Padangtegal adalah salah satu penggiat disektor pariwista lokal sampai mancanegara.
Rumah  Kompos  sendiri  dikelola  secara  professional  oleh  managemen.  Dalam  mewujudkan Desa  yang  sehat  Rumah  Kompos  bertanggung  jawab  atas  kebersihan  lingkungan  Desa  Adat Padangtegal  yang  bekerjasama  dengan  masyarakat,  tamiu  dan  pelaku  usaha  yang  ada  dilingkungan
Desa  Adat  Padangtegal.  Rumah  kompos  juga  melakukan  binaan  kepada  warga  dan  pelaku  usaha dalam  memilah  sampah  dan  menyampaikan  aturan  dalam  pengelolaan  sampah,  hal  ini  akan  terus dilakukan  guna  terwujudnya  pelaksanaan  pengelolaan  sampah  yang  baik  dan  benar.  Dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang baik, Rumah Kompos menyediakan 2 tong sampah berbeda organik dan anorganik disetiap jarak 200-meter pada lingkungan Desa agar tidak terjadi pembuangan sampah sembarangan. Hal ini dilakukan guna tamiu maupun wisatawan juga ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Rumah kompos juga memberikan ke masing-masing kepala keluarga 2  tong  sampah  yaitu  organik  dan  anorganik,  masyarakat  diwajibkan  dalam  memilah  sampah  rumah tangga secara mandiri agar menumbukan kesadaran masyarakat dalam menaikan kualitas hidup yang sehat.  Rumah  kompos  juga  membagi  waktu  pengangkutan  sampah  organik  dan  anorganik,  sampah organik  akan  diangkut  setiap  hari  pada  malam  hari  dan  sampah  anorganik  diangkut  setiap  tanggal ganjil. Sampah ulang non-organik diangkut pada pukul 19.00 sampai 02.00, sedangkan bahan organic diangkut pada pagi hari pukul 04.00 sampai 07.00. Bahan organik yang terkumpul dibawa ke fasilitas Rumah  Kompos  untuk  diolah  menjadi  pupuk  kompos.  Waktu  dalam  pengangkutan  dilakukan dimalam hari guna tidak menganggu lalu lintas mengingat padatnya kendaraan pada pagi hingga sore hari karena pengaruh pariwisata ditambah jalan yang kecill tidak memungkinkan truck untuk parkir di bahu  jalan.  Diterapkan  skema  seperti  ini  untuk  mengurangi  penggunaan  sampah  plastik  di  rumah tangga yang dirasa sangat banyak setiap harinya.
Peran  warga  masyarakat  Desa  Adat  Padangtegal  dalam  mendukung  program  dari  Rumah Kompos  dengan  menerapkan  serta  mentaati  peraturan  Desa  baik  dalam  bentuk  awig-awig  atau  pun pararem  Desa  sebagai  bagian  dari  eksistensi  Rumah  Kompos di  Desa  Adat  Padangtegal  dan  sebagai upaya  mengefektifkan  awig-awig  tentang  keasrian  Desa  sebagai  wujud  partisipasi  dan  kelangsungan warga  desa  dalam  hal  menjaga  kelestarian  dan  keasrian  lingkungan  yang  berdampak  pada  industri pariwisata  di  Desa  Adat  Padangtegal.  Mewujudkann  Desa  yang  asri  merupakan  keinginan  semua masyarakat  dan  hal  ini  tidak  terlepas  dari  masalah  keberadaan  sampah.  Dengan  program-  program Desa  Adat  Padangtegal,  agar  menjadikan  kehidupan  masyarakat  yang  sejahtera  karena  hal  ini merupakan  tugas  utama  dari  pemerintah  desa  sampai  pusat  yaitu  mensejahterakan  rakyat  Indonesia. Efektivitas  hukum  dapat  diamati  dari  berdampak  positifnya  hukum  tersebut,  jika  manusia  sudah merubah  perilaku  menjadi  perilaku  hukum  maka,  pada  saat  itu  hukum  sudah  mencapai  sasarannya dalam membimbing manusia mengerti akan hukum (Soekanto, 1983) .

## 2. Sanksi Yang Diberikan oleh Desa Adat terhadap Masyarakat yang Melakukan Pencemaran Lingkungan
Sanksi  adalah  suatu  pebuatan  tidak  mengenakkan  yang  bersifat  menyiksa  yang  diberikan  kepada seseorang  yang  melakukan  pelanggaran  hukum.  Ini  adalah  bentuk  perwujudan  yang  jelas  dari kekuasaan  Negara  yang  bersama  dilakukan  Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Desa  dalam menegakkan hukum dan membuat masyarakat tunduk akan hukum. Dilanggarnya peraturan hukum di masyarakat  pada  suatu  Daerah  yang  masih  di  ruang  lingkup  kelompok  masyarakat  bisa  diselesaikan dalam bentuk aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulis sudah dikenal di Bali yang dibuat sendiri oleh kelompok masyarakat itu sendiri berupa awig-awig dan pararem.
Bentuk  dari  penerapan  hukum  di  masyarakat  hukum  adat  yang  dalam  pelanggarannya  juga dikenakan  hukum  tidak  tertulis,  hukum  tidak  tertulis  juga  merupakan  hukum  yang  dipakai  sebagai pedoman  dan  landasan  hukum  dalam  suatu  kelompok  masyarakat  yang  dibuat  oleh  kelompok masyarakat  hukum  adat  sesuai  dengan  hasil  kesepakatan  musyawarah.  Aturan  ini  dibuat  untuk menciptakan  hubungan  yang  harmonis  sesama  makhluk  hidup  dan  juga  aturan  ini  mengatur  tentang kegiatan-kegiatan adat dan aktivitas perilaku manusia dalam kehidupannya.
Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari aturan, pengawasan  serta  pelaksanaannya.  Pihak  Rumah  Kompos  dalam  melakukan  pengelolaan  masih menemukan beberapa pelanggaran dilapangan. Rumah kompos mengharapkan peran serta masyarakat dan  seluruh  elemen  dalam  mensukseskan  program  Desa  dengan  mentaati  peraturan  terkait  dengan pengelolaan  sampah  mulai  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  publik.  Masih  banyak  ditemukan pelanggaran  dilakukan  masyarakat  dalam  memilah  sampah  rumah  tangga  yang  masih  tercampur antara  sampah  organik  dan  anorganik.  Dalam  menerapkan  aturan  atas  pelanggaran  warga  yang ditemukan, Rumah Kompos tidak akan mengangkut sampah tersebut dan dalam tong sampah akan di
isi stiker peringatan agar masyarakat tahu pelanggarannya. Selain itu jika ada warga yang menumpuk sampah dengan jumlah yang banyak harus melaporkan dan membayar atas kelebihan sampah tersebut, penambahan  sampah  yang  dimaksud  adalah  masyarakat  yang  melakukan  kegiatan  agama,  adat  dan juga  penebangan  pohon  dirumah  yang  menghasilkan  volume  sampah  yang  lebih  banyak  dari  hari biasa.
Desa Adat Padangtegal akan mengenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 500.000 bagi mereka yang:
1. Membakar sampah tanpa mengikuti aturan teknis yang sesuai;
2. Membuang sampah ke sungai; Membuang sampah di jalan;
3. Membuang sampah di depan tempat usahanya;
4. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
Bagi  mereka  yang  mengelola  sampahnya  namun  memberikan  dampak  negatif  terhadap lingkungan,  estetika maupun  kesehatan masyarakat.  Sampah  yang tidak dipilah tidak akan di angkut oleh  Rumah  Kompos,  sanksi  ini  sesuai  dengan  pararem  desa  dalam  pasal  5  pararem  nomor 04/DPP/VI/2015  tentang  Keasrian  Palemahan  Desa.  Untuk  mengontrol  penyimpangan,  semua komponen harus ikut dalam pengawasan. Bagi pengusaha yang tidak mentaati tata kelola lingkungan dan kebersihan, maka Desa Adat Padangtegal akan memberikan peringatan yang akan dijadikan dasar evaluasi terhadap pemberian pelayanan administrasi perijinan dan lain-lain di Desa Adat Padangtegal. Uang denda yang dikenakan kepada mereka yang melakukan pengelolaan sampah menyimpang akan digunakan untuk kepentingan kegiatan Pecalang dalam melakukan tugasnya sehari-hari.
Pengguna jasa pengangkutan lain seperti tamiu dan pelaku usaha diwajibkan membayar biaya penanganan  pengelolaan  Rumah  Kompos,  biaya  yang  dibebankan  sesuai  dengan  ketetapan  Rumah Kompos. Aturan yang ada saat ini dirasa belum mengkhusus dan mengatur secara spesifik mengenai penanganan sampah di Desa Adat Padangtegal, sehingga masih ditemukan pelanggaran namun secara keseluruhan telah memenuhi aspek dari apa yang telah disebutkan dalam awig-awig tentang keasrian Desa. Dengan ini tujuan dari Rumah Kompos bisa terwujud menjadikan Desa Adat Padangtegal Desa yang bersih dan hijau sekaligus sebagai Desa percontohan dalam hal menata lingkungan sehat, bersih dan terdepan dalam hal pengelolaan sampah yang bertanggungjawab juga memberikan edukasi yang berkelanjutan  dalam  upaya  mengubah  perilaku  masyarakat  dan  menciptakan  lingkungan  hidup  yang bersih dan hijau.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pelaksanaan  pengelolaan  sampah  di  Desa  Adat  Padangtegal  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya Desa Adat Padangtegal mengelola secara mandiri pengelolaan  sampah  melalui  managemen.  Awig-awig  dan  Pararem  dijadikan  dasar  hukum  atau pedoman  dalam  menerapkan  pelaksanaan  pengelolaan  sampah  oleh  Rumah  Kompos  Desa  Adat Padangtegal,  diatur  melalui  pararem  Desa  Adat  Padangtegal  Nomor:  04/DPP/VI/2015  tentang Keasrian Palemahan Desa namun dalam dalam awig-awig belum diatur secara khusus.
Peran  Desa  Adat  Padangtegal  dalam  menuntun  dan  memulai  pergerakkan  masyarakat,  tamiu dan  pelaku  usaha  di  lingkungan  Desa  Adat  Padangtegal  untuk  memilah  sampah  yang  dikelola  oleh Rumah  Kompos  sudah  baik.  Desa  Adat  Padangtegal  akan  mengenakan  sanksi  berupa  denda  sebesar Rp  500.000  bagi  mereka  yang;  Membakar  sampah  tanpa  mengikuti  aturan  teknis  yang  sesuai; Membuang  sampah  ke  sungai;  Membuang  sampah  di  jalan;  Membuang  sampah  di  depan  tempat usahanya; Membuang sampah tidak pada tempatnya; Bagi mereka yang mengelola sampahnya namun memberikan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan,  estetika  maupun  kesehatan  masyarakat.  Sampah yang tidak dipilah tidak akan di angkut oleh Rumah Kompos, sanksi ini sesuai dengan pararem Desa dalam pasal 5 pararem nomor; 04/DPP/VI/2015 tentang Keasrian Palemahan Desa.

## 2. Saran
Pengaturan  tentang  pengelolaan  sampah  diharapkan  dicantumkan  secara  khusus  dalam  awig-awig Desa  Adat  Padangtegal  guna  menjadi  dasar  hukum  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  nantinya menjadi landasan baik dalam penerapan sanksi dan pelaksanaan pengelolaan sampah. Dan dibuatkan aturan-aturan  berupa  pararem  yang  mengkhusus  dan  merinci  tentang  pengelolaan  sampah. Kepada
semua  elemen  masyarakat  perlu  adanya  kesadaran  akan  kerjasama  dalam  upaya  meningkatkan  taraf hidup bersih demi kualitas hidup yang sehat  dengan ikut serta dalam pengelolaan sampah  mulai dari rumah tangga demi terwujudnya program desa dalam penanganan pencemaran lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ibrahim, J. (2008). Teori dan Metologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Banyumedia Publishing. https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/download/1242/1028 Made  Adi  Widnyana, I., & Putu Tagel, D. (2019). Penerapan Sanksi  Adat Dedosan dalam  Awig-Awig Banjar Pegok Desa Adat Sesetan. Vyavahara Duta , XIV (2), 32–36. Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mulyanto,  M.  (2016).  Keberlakuan  Uu  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Di  Bali  Dalam  Perspektif  Sosiologi Hukum. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 27 (3), 418. doi:10.22146/jmh.15880
Nugraha,  I.  M.  D.,  Bhaskara,  Widhiawati,  I.  A. R.,  &  Pujianiki,  dan  N.  N.  (2015).  Manajemen  Pengangkutan dan Pengolahan Sampah di Desa Penarungan Kecamatan. A Scientific Jurnal of Civil Engineering , 19 (2), 123–130.
Putra,  I.  K.  A.  W.  D.,  &  A.A  Gde  Oka  Parwata.  (2018).  Kesadaran  Hukum  dalam  Pelaksanaan  Pengelolaan Sampah oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. E-Jurnal Ilmu Hukum ,
1 (1), 1–15. Rahmadi, T. (2014). Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers . Soekanto, S. (1983). Penegak Hukum . Jakarta: Binacipta. Supriyadi, B. (2013). Manajemen lingkungan hidup . Bandung: Indra Prahasta.
Wiryawan,  I.  W.  G.,  Ketut  Sukawati  Lanang  P.  Perbawa,  &  Wiasta,  I.  wayan.  (2015).  Hukum  Adat  Bali  di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global. Jurnal Bakti Saraswati , 4 (2), 75754.