DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i4 Received: 15 Agustus 2023, Revised: 13 September 2023, Publish: 26 September 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Praktik Rujuk Dan Thalak Di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat
Efni Sari 1 , Ramlah 2 , Firhat Abbas 3 , Aprizal Wahyudi Diprata 4*
1 Postgraduate Magester Student, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, email: efnis14@gmail.com
2 Dosen Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, email: ramlahsy01@gmail.com 3 Dosen Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Jambi, email: pirhatabbas@uinjambi.ac.id
4 Postgraduate  Doctoral  Student,  UIN  Sulthan  Thaha  Saifuddin,  Jambi,  Indonesia,  email: awd960401@gmail.com
* Corresponding Author: Aprizal Wahyudi Diprata
Abstract: Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  praktik  rujuk  dan  thalak  di  lingkungan masyarakat  Pulau  Rengas  Ulu  Kecamatan  Bangko  Barat  Kabupaten  Merangin.  Untuk menjelaskan  aturan  hukum  adat  yang  berkaitan  dengan  praktik  rujuk  dan  thalak  dan memperkuat  hukum  islam  dalam  masyalah  perceraian.  Permasalahan  yang  ditemukan peneliti dilapangan adalah masyarakat memiliki beberapa faktor sehingga praktik rujuk dan thalak  terkesan  tidak  penting,  yaitu  minimnya  ekonomi  masyarkat,  masyarakat  hanya mengikuti  aturan  hukum  islam,  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  pengetahuan praktik rujuk dan thalak dan secara adminitrasi tidak ada aturan harus ke KUA. Penelitian ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  ini dilakukan  dengan teknik  pengumpulan data  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil temuan  penelitian  dilapangan  bahwa  pelaksanaan  praktik  rujuk  dan  thalak  yang  diluar pengawasan  oleh  saksi  di  masyarakat  Pulau  Rengas  Ulu  Kecamatan  Bangko  Barat Kabupaten Merangin di saksikan oleh tokoh Agama atau toko adat dan pihak keluarga yang bersangkutan dan ada pula yang tidak di saksikan oleh siapapun ketika pihak hendak rujuk setelah  thalak.  Sedangkan  jaminan  nafkah  seorang  anak  ada  pada  ayahnya,  ada  beberapa dari  mereka  tidak  terpenuhi  haknya  dikarenakan  suami  sudah  menikah  lagi,  suami  pergi merantau dan tidak bertanggung jawab. Respon tokoh agama dan pegawai syarak setempat harus  menyatakan  dan  mengesahkan  perceraian  ini  karena  mempunyai  dua  kedudukan hukum, sah secara agama dan tidak sah secara hukum adat.
Keywords: Rujuk, Thalak dan Hukum Adat

## INTRODUCTION
Identitas  Islam  masyarakat  Melayu  Jambi  juga  dibuktikan  dengan  fakta  di  lapangan jumlah  pemeluk  agama  Islam  di  11  Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Jambi  yang  memang menempati angka jauh lebih besar ketimbang pemeluk agama lainnya. Informasi dari Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Jambi  di  tahun  2021  menunjukkan  dari  keseluruhan  3,56  jiwa penduduk Provinsi Jambi, dari jumlah tersebut 3,38 juta jiwa atau 95,07% memeluk agama Islam.
Banyaknya  jumlah  penduduk  memberikan  pengaruh  sehingga    terjadi  pergeseran nilai-nilai  religius  menjadi  tantanggan  dan  hambatan  di  lingkungan  sosial  untuk menerapkan  praktik  thalak  dan  rujuk  di  lingkungan  masyarakat  ini  begitu  juga  dengan beberapa  hal  yang  ikut  mempengaruhi    penipisan  disiplin  moral,  antara  lain  : Pertama, “berkurangnya  tokoh  panutan”  dalam  kehidupan  sehari-hari,  yang  dapat  menjadi  teladan dalam  sikap  dan  prilakunya,  baik  dalam  kehidupan  pribadi,  kehidupan  keluarga  maupun kehidupan sosialnya. Kedua, melemahnya sanksi terhadap pelanggaran, baik berupa sanksi moral,  sanksi sosial maupun sanksi sanksi yudisial.  Orang menganggap enteng melakukan pelanggaran, apakah itu pelanggaran sosial seperti pelecehan seksual, ataupun pelanggaran pidana  seperti  sadism  atau  criminal  lainnya. Ketiga, pengaruh  jelek  dari  kebiasaan  dan kebudayaan  luar  yang  dengan  leluasa  dan  hampir  tanpa  penyaringan  masuk  di  negara  kita yang  secara  mudah  ditiru  oleh  masyarakat  yang  sedang  mengalami  transformasi  dan didukung oleh fasilitas yang memadai. 1
Tabel 1. Praktik Rujuk dan Thalak di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat
No Nama Desa Jumlah kasus Tahun Keterangan 1 Pulau Rengas Ulu 10 2020 1. Kasus Suami mentalak istri karena masalahan kecil. 2. Kasus suami tidak ada ketertarikan lagi kepada istriny 3. Kurangnya nafkah istri 2 Pulau Rengas 7 2021 1. Kasus adanya perselingkuhan disalah satu pihak suami istri. 2. Kasus istri yang mempunyai gaya hidup yang berlebihan 3 Biuku Tanjung 20 2022 1. Kasus tingkat pendidikan sangat rendah 2. Kasus tidak terpenuhi nafkah 4 Sungai Putih 10 2022 Kasus suami mentalak istri 5 Bukit Beringin 10 2021 Kasus istri tidak terpenuhi nafkah 6 Bedeng Rejo 12 2022 Kasus gaya hidup yang berlebihan
1 Muhammad Tholhah Hasan , Islam dan masalah ..,154-155
Sehinga terdapat pelanggaran moral yang berdampak kepada sanksi moral bagi pihak yang  melanggar  baik  berupa  sanksi  sosial  dan  sanksi  hukum.  Sanksi  sosial  ini  diberikan oleh  masyarakat  sendiri,  tanpa  melibatkan  pihak  berwenang.  Pelanggaran  yang  terkena sanksi  moral  biasanya  merupakan  kejahatan  kecil  ataupun  pelanggaran  yang  dapat  di maafkan.  Dengan  demikian  hukuman  yang  diterima  akan  di  tentukan  masyarakat, minsalnya ganti rugi. Pedoman yang digunakan berdasarkan keputusan bersama.
Sanksi hukum ini diberikan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukum pidana ataupun perdata. Pedomannya suatu KUHP. 2
Menurut  Asnawi  bahwa  seorang  yang  melakukan  ruju’  sudah  benar  karena  sesuai dengan  aturan  hukum  islam  karena  dalam  Al-Qur’an  Sudah  dijelaskan  bahwasanya  jika sudah  jatuh  talak  tiga  haram  bagi  suami  merujuk  istrinya,  kecuali  diantaranya  melakukan pernikahan dengan orang lain atau melakukan akad baru, adapun talak yang dijatauhkan si suami pada istrinya itu tanpa di ajukan kepengadilan maka dalam pandangan hukum Islam tersebut  secara  langsung  telah  jatuh  talak  karena  dalam  al-Qur’an  dan  Hadits,  tidak  ada yang mengatur jika talak harus depan pengadilan. 3
Hal senada disampaikan oleh Asbir selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa ruju’ di Desa ini, belum sesuai dengan hukum islam dan adat yang ada. Disebabkan masyarakat berfikir  bahwa  aturan  boleh  memilih  antara  dua  cara  hukum  islam  atau  adat  dalam mengambil keputusan ruju’, jadi hal tersebut terkesan sembarangan dalam islam. 4
Menurut syariat islam ruju’ itu sunat sebagaimana dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 229 :
وُمُتْيَتآ اَّمِم اوُذُخْأَت  ْنَأ ْمُكَل ُّل ِحَي لا َو ٍناَسْحِإِب ٌحي ِرْسَت  ْوَأ  ٍفوُرْعَمِب ٌكاَسْمِإَف ِناَت َّرَم ُقلاَّطلا اَميِقُي لاَأ اَفاَخَي  ْنَأ لاِإ اًئْيَش َّنُه
َِّاللَ َدوُدُح َحاَنُج لاَف ِ َّاللَ َدوُدُح اَميِقُي لاَأ ْمُتْف ِخ  ْنِإَف
َكِئَلوُأَف ِ َّاللَ َدوُدُح َّدَعَتَي  ْنَم َو اَهوُدَتْعَت لاَف ِ َّاللَ ُدوُدُح  َكْلِت ِهِب  ْتَدَتْفا اَميِف اَمِهْيَلَع َنوُمِلاَّظلا ُمُه
“Talak  (yang  dapat  dirujuk)  itu  dua  kali.  (Setelah  itu  suami  dapat)  menahan  (rujuk) dengan  cara  yang  patut  atau  melepaskan  (menceraikan)  dengan  baik.  Tidak  halal  bagi kamu  mengambil  kembali  sesuatu  (mahar)  yang  telah  kamu  berikan    kepada  mereka, kecuali  keduanya  (suami  dan  istri)  khawatir  tidak  mampu  menjalankan  batas-batas ketentuan  Allah.  Jika  kamu  (wali)  khawatir    bahwa  keduanya  tidak  mampu  menjalankan batas-batas  (ketentuan)  Allah,  maka  keduanya  tidak  berdosa  atas  bayaran  yang  (harus) diberikan    (oleh  istri)  untuk  menebus  dirinya  68)  Itulah  batas-batas  (ketentuan)  Allah, janganlah  kamu  melaranggarnya.  Siapa  yang  melanggar  batas-batas  (ketentuan)  Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” 5
Kemudian di perkuat oleh Hadits.
َّلاِإ َق َلاَط َلا: م.ص ِالله لوُس َر َلَاق: َلَاق ُهْنَع ُالله َيض َر ٍرباَج  ْنَع )ةجام نبا هاور(  ٍكْل ِم َدْعَب َّلاِإ َقْتِع َلا َو ٍحاكِن َدعَب “Diterima  dari  Jabir  r.a  berkata  bahwa  Rasululah  SAW  pernah  bersabda:  tidak  ada talak  kecuali  ada  pernikahan  dan  tidak  memerdekakan  budak  kecuali  setelah  ada kepemilikan”(H.R.Ibnu Majah).
Sedangkan  menurut  Hukum  Adat  seseorang  yang  telah  ditalak  tiga  tidak  boleh  lagi satu atap dan harus meninggalkan rumah tempat mereka seblumnya bercerai, 6 hal ini sesuai dengan prinsip islam dalam merespon tradisi (adat) yaitu :
ةمكحم ةداعلا
“Adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum”.
2 Data diperoleh dari data desa Pulau Rengas Ulu.
3 Harmis Tokoh Adat, Wawancara dengan penulis, 30 Juli 2022.
4 Asbir Tokoh Agama, Wawancara dengan penulis, 10 September 2022.
5 Q.S. Al-baqarah/ 3: 229.
6 Asnawi Tokoh Adat, Wawancara dengan penulis, 30 Juli 2022.
Tujuan  dari  Maqashid  Syariah  disini  adalah  sebagai  metode  penetapan  hukum  islam yang  bertujuan  kepada  target  atau  hasil  akhir  berupa  kemaslahatan  hakiki  dengan ditetapkannnya  hukum  pada  manusia. 7 Pengertian  lainnya  maqashid  syariah  adalah  tujuan akhir  dan  rahasia  bahkan  nilai  atau  norma  serta  makna-makna  ditetapkannya  sebuah hukum. 8
Begitu juga dengan tujuan penulis terkait penulisan tesis  ini yaitu ingin memperoleh hasil  akhir  atau  tujuan  agar  pemahaman  talak  dan  rujuk  memberikan  dampak  yang  besar kepada  pihak  perempuan  untuk  mendapatkan  hak-haknya  dalam  kehidupan  rumah  tangga seperti dengan pencatatan tersebut berguna untuk garis keturunannya.
Kenyataan  ini  amat  berbeda  dengan  apa  yang  terjadi  di  Kecamatan  Bangko  Barat. Untuk  mengetahui  konsep  hukum  islam  dan  hukum  adat  mengenai  ruju’  maka  Penulis memilih judul : Praktik Rujuk Thalak di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat.
Bersadarkan  uraian  Latar  Belakang  dan  penjelasan  di  atas  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  Pemahaman  Rujuk  dan  Thalak  di  lingkungan  Masyarakat  Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat?
2. Bagaimana  Praktik  Rujuk  dan  Thalak  di  lingkungan  Masyarakat  Kecamatan  Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat?
3. Bagaimana Tinjauan  Hukum  Islam  dan Adat  Terhadap  Thalak  dan Rujuk  dimasyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin?

## LITERATURE REVIEW

## Rujuk
Rujuk diambil dari kata asalnya bahasa arab yang diartikan kembali dengan kata dalam bahasa arabnya kata kerja Roj’a Yarji’u. Dapat kita kemas dalam satuan bahasa bahwasannya rujuk merupakan pengembalian atau mengembalikan status pernikahan seorang istri dan suami yang telah melakukan talak yang dikembalikan masih dalam masa iddah. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah rujuk dan istilah raj‟ah  yang keduanya semakna 9 .  Rujuk menurut para ulama madzhab dan para Ahli adalah sebagai berikut: a. Hanafiyah
Rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa iddah.
b. Malikiyah
Rujuk  adalah  kembalinya  istri  yang  dijatuhi  talak,  karena  takut  berbuat  dosa  tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba’in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
c. Syafi‟iyah
Dalam pengertiannya kembalinya suatu pernikahan yang telah terpisah atau talak satu atau  dua  yang  dilakukan  suami  istri  dalam  masa  iddah.  Dalam  pengertian  golongan Syafiiyah  bahwasannya  suami  istri  diharamkan  berhubungan  keduanya  seperti  halnya berhubungan  dengan  orang  lain  walaupun  seorang  suami  mempunyai  hak  untuk  dapat merujuk  seorang  istri  walau  tajpa  kerelaan.  Oleh  karena  itu  rujuk  menurut  golongan Syafi‟iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.
d. Hanabilah
7 Al-Raysuni, al-Fikr al-Maqasisi , 13.
8 Umar ibn salih ibn Umar, Maqasid al-Shari’ah ‘inda al-Imam al-Izz al-Din Ibn’Abd as-Salam (Yordani: Dar al-Nafa’is 2003), 88.
9 9 Ghozali, Fiqh Munaqahat ,  229
Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba’in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak,  dalam  satu  sisi  rujuk  itu  adalah  membangun  kembali  kehidupan  perkwainan  yang terhenti  atau  memasuki  kembali  kehidupan  pernikahan.  Kalau  membangun  kehidupan pernikahan  pertama  kali  disebut  pernikahan,  maka  melanjutkannya  disebut  rujuk.  Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat. 10

## Thalak
Kata thalak dalam bahasa arab berasal dari kata  قلاطلا artinya melepaskan, mengangkat tali  pengikat.  Adapun  istilah  Syara’  talak  adalahmelepaskan  tali  perkawinan  dan  mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziry mendefensikan talak sebagai berikut: menghilangkan ikatan  perkawinan  atau  mengurangi  pelepasan  ikatannya  dengan  menggunakan  kata-kata tertentu.
Menurut  istilah,  dari  Al-Jurjawi  sebagaimana  dikutip  oleh  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, adalah  menghilangkan  ikatan  perkawinan  atau  mengurangi  pelepasan  ikatannya  dengan menggunakan kata-kata tertentu. Kemudian menurut KHI pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan siding Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara-cara yang telah diatur dalam Pasal 129,130,131.
Talak adalah penetapan hukum yang ada rukun, hikmah dan sebab diletakkannya dalam kekuasaan  laki-laki.  Talak  juga  memiliki  ukuran,  objek,  serta  ucapannya.  Lepasnya  kata perkawinan antara suami dan istri, ada pada kehendak suami atau keputusan Qodli. Perspektif fiqih  bahwa  cerai  talak  adalah  ucapan  dengan  kata-kata  yang  jelas  untuk  menunjukkan perceraian.  Sayyid  Sabiq  menyebutkan  cerai  talak  adalah  upaya  mengakhiri  hubungan perkawinan.

## Hukum Islam dan Adat Hukum Islam
Pada  dasarnya  talak  merupakan  sesuatu  yang  harus  dihindari.  Ulama’  pun  berbeda pendapat  tentang  hukum  melakukan  talak,  namun  pendapat  yang  paling  shohih  (mazhab Hambali dan Hanafi) bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali  darurat. Ulama’ berbeda  pendapat tentang  hukum talak  karena  sesuai  dengan melatarbelakangi masalah  talak itu sendiri. Berikut hukumnya:
1) Wajib ,  menurut  fiqh  Syafi’iyah  apabila  seorang  suami  telah  bersumpah  untuk  tidak melakukan wata’ (bersetubuh)  dalam  jangka  satu  tahun  atau  lebih  dari  4  (empat)  bulan, maka  jika  sudah  lalu  empat  bulan  jika  menuntut  oleh  istri  untuk  bersetubuh  maka  jika enggan oleh si suami untuk melakukan maka wajib oleh suami mentalak istrinya.
2) Sunnah atau mandub , talak yang mendapat pahala yang dilakukan tidak berdosa jika tidak melakukan,  seperti  contoh,  talak  yang  dilakukan  oleh  suami  bila  suami  lemah  dari  pada mengurus  hak-hak istri  atau  talak  yang  dilakukan oleh  suami  untuk  merobah  akhlak istri. Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya seperti sholat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami sudah tidak sanggup lagi memaksanya. 11
3) Haram , talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang  dapat  dibenarkan  karena  hal  itu  akan  membawa  mudhorat  bagi  diri  sang  suami  dan juga  istrinya  serta  tidak  memberikan  kebaikan  bagi  keduanya.  Diharamkan  bagi  suami menceraikan  istrinya  pada  saat  haid,  atau  pada  saat  suci  dan  di  masa  suci  itu  sang  suami telah berjimak dengan istrinya.
10 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqih Munaqahat dan Undang-undang Pernikahan (Jakarta: Kencana, 2006), 339.
11 Syadzili   Musthafa, Hukum Islam di Indonesia (Solo:  Ramadhani, 1991),  2007.
4) Mubah ,  Talak  diperbolehkan  (mubah)  jika  untuk  menghindari  bahaya  yang  mengancam salah  satu  pihak,  baik  itu  suami  maupun  istri.  jika  menunjukan  hal-hal  yang  tidak  dapat ditolerir, seperti istri melakukan selingkuh.
5) Makruh,
ٌميِلَع ٌعيِمَس َ َّاللَ َّنِإَف َقلاَّطلا اوُم َزَع  ْنِإ َو
“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .” (Q.S Al-Baqarah Ayat: 227) . 12

## Hukum Adat
Untuk  mengetahui  gambaran  yang  dimaksud  dengan  hukum  adat,  maka  perlu  ditelaah beberapa pendapat sebagai berikut: 13
a. Menurut Dr. Sukanto, S.H
Hukum  adat  adalah  komplek yang pada  umumnya  tidak  dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.
b. Mr.J.H.P Bellefroit
Hukum  adat  sebagai  peraturan-peraturan  hidup  yang  meskipun  tidak  diundangkan  oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan- peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
c. Prof, M.M. djojodigoeno, S.H
Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan.
d. Prof, Dr. Hazairin
Hukum  adat  adalah  endapan  kesusilaan  dalam  masyarakat  yaitu  kaidah-kaidah  kesusilaan yang kebenarananya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
e. Soeroyo Wignyodipuro, S.H
Hukum adata adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada persaan keadilan rakyat  yang  slalu  berkembang  serta  meliputi  peraturan-peraturan  tingkah  laku  manusia dalam kehidupan  sehari-hari masyarakat, sebagian besar tidak ditulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
f. Prof, Dr. Soepomo, S.H
Hukum  adat  adalah  hukum  tidak  tertulis  didalam  peraturan  tidak  tertulis,  meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib tetapi ditaati dan dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

## RESEARCH METHODS
The The method of  writing  scientific  articles is  the qualitative method  and literature review  (Library  Research).  Examining  theories  and  relationships  or  influences  between variables  from  books  and  journals  both  offline  in  libraries  and  online  sourced  from Mendeley, Scholar Google and other online media.
This study uses the library research method, namely; this type of qualitative research. In  general,  in  every  research  discussion  obtained  in  the  literature  and  sources,  and  or  the latest  findings  regarding  the  role  of  leadership  in  the  organization  of  Islamic  educational institutions.  Second,  analyze  everything  findings  from  various  readings,  relating  to  the shortcomings  of  each  source,  the  strengths  or  relationships  of  each  about  the  discourse discussed in it.According to Kaelan, in library research sometimes has descriptive and also has historical characteristics (Kaelan, 2010).
12 Q.S. Al-Baqarah/ 2: 227.
13 Bewa Ragawino, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia ( Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2009), 4-5.
In  qualitative  research,  literature  review  must  be  used  consistently  with methodological assumptions. This means that it must be used inductively so that it does not direct  the  questions  posed  by  the  researcher.  One  of  the  main  reasons  for  conducting qualitative  research  is  that  the  research  is  exploratory  in  nature,  (Ali,  H.,  &  Limakrisna, 2013).
For this reason, in library research, collecting books must be  done in stages, because to  get  all  the  needs  mentioned  above,  they  can  be  produced  through  libraries,  books, articles, or journals related to the discussion to be studied, using data from various sources. These references are collected by reading (text reading), reviewing, studying, and recording literature that is related to the issues discussed in this paper. Data collection techniques, in this  case  the  author  will  identify  discourse  from  books,  papers,  or  articles,  magazines, journals, the web (internet), or other information related to writing titles to look for things or variables in the form of notes, transcripts, books, newspapers, magazines and so on related to the study of the role of leadership in the organization of Islamic educational institutions. Meanwhile, as a data analysis model, this study uses a descriptive analysis model.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Pemahaman Rujuk dan Thalak di lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat
Pemahaman  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  rujuk  di  desa  Pulau  Rengas  Ulu Kecamatan  Bangko  Barat  kabupaten  Merangin  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya ialah:
1. Ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  ketentuan  rujuk  didalam  KHI,  berdasarkan  dari keterangan  suami  istri  yang  telah  rujuk  tersebut,  sehingga  dalam  pelaksanaan  rujuk dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
2. Tidak  adanya  kepentingan,  sehingga  masyarakat  dalam  pelaksanaan  rujuknya  tidak mendaftarkannya  di  KUA  ataupun  dilakukan  di  hadapan  PPN,  karena  dari  awal terjadinya perceraian tidak dilaporkan ke Pengadilan Agama. Sehingga, ketika pasangan suami  istri  ingin  rujuk  kembali  masih  menggunakan  buku  nikah  dari  awal  pernikahan. Hal  ini  yang  menjadi  faktor,  masyarakat  di  desa  Pulau  Rengas  Ulu  kecamatan  Bangko Barat  kabupaten  Merangin  tidak  melaporkan  ataupun  mendaftarkan  rujuknya  di  KUA, karena  buku  nikah  dari  awal  pernikahan  masih  berlaku  setelah  suami  istri  telah  rujuk kembali.

## Praktik  Rujuk  dan  Thalak  di  lingkungan  Masyarakat  Kecamatan  Bangko  Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat
Praktik  pelaksanaan  rujuk  dan  thalak  di  desa  Pulau  Rengas  Ulu  Kecamatan  Bangko Barat Kabupaten Merangin tidak berdasarkan KHI yaitu :
1. Masyarakat hanya mengikuti aturan hukum islam
2. Kurangnya pengetahuan masyarat tentang praktik rujuk dan thalak
3. Secara adminitrasi tidak ada praktik rujuk dan thalak
4. Minimnya ekonomi masyarakat

## Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Adat  Terhadap  Thalak  dan  Rujuk  dimasyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin
Terhadap tinjauan hukum Islam Dan Adat Mengenai Rujuk Dan Thalak Dilingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dari hasil penelitian merupakan Tidak Terwujudnya Ketertiban Hukum dan Administrasi yang ada namun agar terwujudnya praktik rujukdan thalak maka harus menyesuaikan berdasarkan ketentuan yang  telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada KHI 167-169.

## Table 1: Relevant Previous Research Results
No  Author (year) Previous Research Results Similarities to this Article Difference with this article 1. (Muhammad Syafran, 2020) Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Persfektif Kompilasi Hukum Islam Persamaan penulis pada penelitian terdiri dari bagaimana cara memberi paham kepada masyarakat bahwa pelaksanaan rujuk dan talak harus di lakukan secera efektif sesuai ketentuan, baik itu hukum islam maupun adat begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan penulisan dengan yang penulis lakukan terletak pada wilayah penelitian yaitu di Kecamatan Mataram Baru lalu juga meneliti dari persfektif Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Praktik Rujuk dan Talak di Lingkungan Masyarat Kecamatan Bangko Barat yang penulis lakukan dari hukum islam dan hukum adat yang ada. 2. (Syaripah Anum, 2018) Paraktek Rujuk Setelah Talak Tiga Di Sungai Kuyung Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Ditinjau Dengan Kompilasi Hukum Islam Persamaan penelitian ini dengan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas praktek rujuk setelah talak terjadi sehingga ada sedikit kecocokan untuk di jadikan referensi dalam penulisan tesis ini Perbedaan penulisan dengan yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya praktek rujuk setelah talak tiga di Sungai Kuyung dan Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang praktek rujuk setelah talak tiga. 3. (Hensyah Amiruddin Jufri, 2018) Talak Tiga Sekaligus” yang membehas proses bagaimana pandangan Ibnu Hazim dan Ibn Taimiyah tentang talak tiga sekaligus kemudian juga membahas terkait kesamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang masalah  rujuk dan talak. Sedangkan peneltian yang dilakukan oleh peneliti ini membahas tentang persoalan Paktik Rujuk Thalak Dilingkungan Masyarakat yang dimana para pihak sama-sama ingin kembali untuk meneruskan hubungan dalam artian rumah tangga kembali. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan judul Praktik Rujuk dan Thalak Di lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat dengan penelitian  yang dilakukan oleh Hensyah Amiruddin Jufri tersebut ialah pertama acuan penelelitian. Hensyah Amiruddin Jufri melakukukan penelitian dengan mengacu kepada pandangan Ibnu Hazim dan Ibn Taimiyah tentang talak tiga sekaligus sedangkan peneliti mengacu kepada perspektif hukum islam dan adat
Namun demikian, tidak semua umat yang melakukan cara atau prosedural ruju’ yang disyariatkan  Islam  sehingga  terkesan  sembarangan.  Sebagaimana  terjadi  di  Kecamatan Bangko Barat pada beberapa desa  seperti Pulau Rengas, Bedeng Rejo, Biuku Tanjung dan lainya. Di lingkungan masyarakat  ini sering kali banyak hal  di  luar dugaan seperti mantan
suami istri masih satu atap dalam rumah yang di bina sebelum perceraian yang belum ruju’ terlebih dahulu.
Berikut Peneliti mencoba membuat kerangka berfikir dalam peneitian ini:
Figure 1: Conceptual Framework

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pemahaman Rujuk dan Thalak di lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat
Pemahaman  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  rujuk  di  desa  Pulau  Rengas  Ulu Kecamatan  Bangko  Barat  kabupaten  Merangin  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya ialah:
1. Ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  ketentuan  rujuk  didalam  KHI,  berdasarkan  dari keterangan  suami  istri  yang  telah  rujuk  tersebut,  sehingga  dalam  pelaksanaan  rujuk dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
2. Tidak  adanya  kepentingan,  sehingga  masyarakat  dalam  pelaksanaan  rujuknya  tidak mendaftarkannya  di  KUA  ataupun  dilakukan  di  hadapan  PPN,  karena  dari  awal terjadinya perceraian tidak dilaporkan ke Pengadilan Agama. Sehingga, ketika pasangan suami  istri  ingin  rujuk  kembali  masih  menggunakan  buku  nikah  dari  awal  pernikahan. Hal  ini  yang  menjadi  faktor,  masyarakat  di  desa  Pulau  Rengas  Ulu  kecamatan  Bangko Barat  kabupaten  Merangin  tidak  melaporkan  ataupun  mendaftarkan  rujuknya  di  KUA, karena  buku  nikah  dari  awal  pernikahan  masih  berlaku  setelah  suami  istri  telah  rujuk kembali.

## Praktik  Rujuk  dan  Thalak  di  lingkungan  Masyarakat  Kecamatan  Bangko  Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat
Praktik  pelaksanaan  rujuk  dan  thalak  di  desa  Pulau  Rengas  Ulu  Kecamatan  Bangko Barat Kabupaten Merangin tidak berdasarkan KHI yaitu :
1. Masyarakat hanya mengikuti aturan hukum islam
2. Kurangnya pengetahuan masyarat tentang praktik rujuk dan thalak
3. Secara adminitrasi tidak ada praktik rujuk dan thalak
4. Minimnya ekonomi masyarakat

## Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Adat  Terhadap  Thalak  dan  Rujuk  dimasyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin
Terhadap tinjauan hukum Islam Dan Adat Mengenai Rujuk Dan Thalak Dilingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin dari hasil penelitian merupakan Tidak Terwujudnya Ketertiban Hukum dan Administrasi yang ada namun agar terwujudnya
Praktik Thalak dan Rujuk
MASYARAKAT KECAMATAN
BANGKO BARAT KABUPATEN

## MERANGIN
Pemahaman Thalak dan Rujuk Hukum Islam dan Adat Wawancara Observasi Dokumentasi
praktik rujukdan thalak maka harus menyesuaikan berdasarkan ketentuan yang  telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada KHI 167-169.

## BIBLIOGRAPHY
Abd  Rahman  BP.  2022.  “Pengertian  Pendidikan,  Ilmu  Pendidikan  Dan  Unsur-Unsur Pendidikan”. Al Urwatul Wutsqa. Volume 2 (01).
Ali, H., & Limakrisna, N. 2013. Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah  Bisnis,  Penyusunan  Skripsi  (Doctoral  dissertation,  Tesis,  dan  Disertasi .  In Deeppublish: Yogyakarta.
Jarwanto. 2015. Pengantar Manajemen (3 IN 1 ). Mediatera: Yogyakarta.
John  W.  Slocum,  Jr.  2015  Don  Hellriegel, Principles  of  Organizational  Behavior. Cengage Learning: Canada,. Pp. 10.
Malayu  Hasibuan.  2022.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  PT  Bumi  Aksara:  Jakarta.  pp.
88.
Ngalim  Purwanto.  2017. Administrasi  dan  Supervisi  Pendidikan. Remaja  Rosdakarya Bandung.
Sutarto  Hp.  2015. Manajemen  Mutu  Terpadu  (MMT-TQM)  Teori  dan  Penerapan  Di Lembaga Pendidikan . UNY Press: Yogyakarta. Yun Iswanto. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Universitas Terbuka: Tangerang pp. 63.
Mukhtar  dkk.  2016. Pengembangan  Karir  Tenaga  Pendidik:  Teori  dan  Aplikasi :  Magnum Pustaka Utama: Yogyakarta. pp. 26-27.
Imron  Fauzi,  2019 “Problematika  Kebijakan  Linierisasi  dan  Mutasi  Guru  di  Kabupaten Jember” , Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 12 (01), pp: 8.
Haryanto,  2012:  dalam  artikel  “pengertian  pendidikan  menurut  para  akhli http://belajarpsikologi.  com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/  diakes  pada,  [ Desember 24, 2017
Plendes  Suluh  Budiarta,  2018 .  Strategi  Implementasi  Kebijakan  Peningkatan  Mutu  Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Srandakan, Skripsi UNY , : Yogyakarta Bashori  dkk,  2020. Konsep  Kepemimpinan  Abad  21  Dalam  Pengembangan  Lembaga Pendidikan Tinggi Islam . PRODU,  Prokurasi  Edukasi  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam.
Hensyah Amiruddin Jufri, “ Talak Tiga Sekaligus Studi Komparasi Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnu Hazm,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 5.
Syaripah  Anum,  2018.    “ Praktek  Rujuk  Setelah  Talak  Tiga  di  Sungai  Kuyung  Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Ditinjau Dengan Kompilasi Hukum Islam,” (Skripsi, UIN Imam Bonjol, Padang,), pp. 6.
Muhammad  Syafran,  2020.  “ Pemahaman  Masyarakat  Tentang  Pelaksanaan  Rujuk  di Kecamatan Mataram Baru Dalam Persfektif Kompilasi Hukum Islam,” (Tesis, IAIN METRO, Lampung,), pp.11