Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah

## PENGAWASAN DAN REGULASI TERHADAP
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH
Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Email: heris.suhendar@iainpekalongan.ac.id dan ayondiniyanto24@gmail.com

## Abstract
The development of sharia fintech lending for three years has increased significantly. Starting from 2018 to 2020 there were twelve sharia fintech lending companies. The existence of sharia fintech lending is regulated by POJK Number: 77  /  POJK.01  /  2016.  This  regulation  has  not  yet  developed  the  concept  and operation  of  business  activities,  guarantees  of  certainty  regarding  the  fulfillment of  sharia  principles,  and  legal  protection of  the  implementation  of  sharia  fintech lending, thus allowing risks that must be borne properly by the organizers and the fintech users themselves. This study is a normative legal research using a statutory approach  and  a  conceptual  approach.  This  study  material  was  obtained  from  a literature study, then analyzed in a prescriptive analytical manner for examination and  discussion.  The  results  of  the  analysis  are  interpreted  using  systematic, grammatical  and  teleological  interpretation  methods.  The  results  of  the  study concluded  that:  1)  the  collaboration  of  the  contract  concept  in  the  DSN-MUI Fatwa Number: 117 / DSN-MUI / II / 2018 and the implementation / operation of business  activities  in  POJK  Number:  77  /  POJK.01  /  2016  is  a  benchmark  for sharia supervision in the implementation sharia fintech lending; 2) the function of supervising  and  guaranteeing  the  fulfillment  of  sharia  principles  by  the  Sharia Supervisory Board; and 3) legal protection in the implementation of sharia fintech lending  is  still  weak,  because  the  POJK  Number  77  /  POJK.01  /  2016  does  not regulate  business  activities  and  operations,  guarantee  compliance  with  sharia principles, and sharia fintech lending dispute resolution.
Keywords: Legal protection, Sharia fintech lending, Sharia supervisory board.

## Abstrak
Perkembangan fintech lending syariah  selama  tiga  tahun  terakhir mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Terhitung  mulai  dari tahun  2018 sampai  dengan  2020  sebanyak  dua  belas  perusahaan fintech  lending syariah. Keberadaan fintech  lending syariah  secara  regulasi  masih  diatur  oleh  POJK Nomor: 77/POJK.01/2016. Peraturan ini belum sepenuhnya mengatur konsep dan operasional  kegiatan  usaha , jaminan  kepastian  terhadap  pemenuhan  prinsip
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
syariah,  dan  perlindungan  hukum  penyelenggaraan fintech  lending syariah, sehingga  dimungkinkan  timbulnya  risiko  yang  harus  ditanggung  baik  oleh penyelenggara  maupun  pengguna fintech itu  sendiri.  Kajian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan statute  and conceptual  approach .  Bahan  kajian  ini  diperoleh  dari  studi  kepustakaan, kemudian  dianalisis  secara  preskriptif  analitis  untuk  dilakukan  pemeriksaan  dan pembahasan.  Hasil  analisis  tersebut  diinterpretasikan  dengan  menggunakan metode  interpretasi  sistematis,  gramatikal  dan  teleologis.  Hasil  kajian menyimpulkan  bahwa:  1)  kolaborasi  konsep  akad  dalam  Fatwa  DSN-MUI Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018  dan  pelaksanaan/operasional  kegiatan  usaha dalam POJK Nomor: 77/POJK.01/2016  merupakan  tolak ukur kepatuhan syariah dalam  penyelenggaraan fintech  lending syariah;  2)  fungsi  pengawasan  dan jaminan  pemenuhan  prinsip  syariah  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah;  dan  3) perlindungan hukum dalam penyelenggaraan fintech lending syariah masih lemah, sebab  di  dalam  POJK  Nomor:  77/POJK.01/2016  tidak  diatur  mengenai  kegiatan dan  operasional  usaha,  jaminan  pemenuhan  prinsip  syariah,  dan  lembaga penyelesaian sengketa fintech lending syariah.
Kata  Kunci:  Dewan  pengawas  syariah,  Fintech  lending  syariah, Perlindungan hukum

## PENDAHULUAN
Industri  keuangan  syariah  di  Indonesia  meliputi  Industri  Keuangan  Bank Syariah  (IKBS)  dan  Industri  Keuangan  non  Bank  Syariah  (IKNBS)  secara kelembagaan mengalami perkembangan  yang signifikan. Industri keuangan bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14, Unit Usaha Syariah (UUS)  sebanyak  20,  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  sebanyak 162. 1 Sedangkan industri keuangan non bank syariah terdiri dari asuransi syariah (industri  syariah  sebanyak  13  dan  unit  usaha  syariah  sebanyak  50),  lembaga pembiayaan syariah (industri syariah sebanyak 9 dan unit usaha syariah sebanyak 32),  dana  pensiun  syariah  (industri  syariah  sebanyak  3  dan  unit  usaha  syariah sebanyak 4), lembaga jasa keuangan khusus syariah (industri syariah sebanyak 5 dan  unit  usaha  syariah  sebanyak  9),  lembaga  keuangan  mikro  syariah  sebanyak 76, dan financial technology/fintech syariah sebanyak 12. 2
Perkembangan industri keuangan syariah sangat beragam terutama pada sektor industri keuangan non bank syariah dan menjadi peluang tersendiri untuk pelaku jasa  keuangan  syariah.  Peluang  tersebut  banyak  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku
1 Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Statistik Perbankan Syariah Juni 2020,
(Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2020), h. 4.
2 Direktori  IKNB  Syariah  Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Statistik  IKNB  Syariah  Juni  2020”, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB- Syariah-Periode-Juni-2020.aspx (diakses 3 Agustus 2020).
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
usaha jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi berbasis online atau dikenal dengan  istilah financial  technology  (fintech) . Fintech merupakan  perangkat lunak/ software berbentuk aplikasi  teknologi  digital  untuk  keperluan  layanan  jasa keuangan yang digunakan oleh pelaku usaha jasa di bidang keuangan. 3 Transaksi keuangan  melalui fintech ini  meliputi  pembayaran,  investasi,  peminjaman  uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. 4 Jenis fintech yang banyak  diminati  oleh  pelaku  usaha  jasa  keuangan  yaitu fintech  peer  to  peer lending atau fintech  lending . Fintech  lending merupakan  salah  satu  inovasi  pada bidang  keuangan  dengan  pemanfaatan  teknologi  yang  memungkinkan  pemberi pinjaman  dan  penerima  pinjaman  melakukan  transaksi  pinjam  meminjam  tanpa harus  bertemu  langsung.  Mekanisme  transaksi  pinjam  meminjam  dilakukan melalui  sistem  yang  telah  disediakan  oleh  penyelenggara fintech  lending ,  baik melalui aplikasi maupun laman website . 5 Fintech lending ini hanya bergerak pada inovasi  jasa  keuangan  transaksi  pinjam  meminjam  saja,  beda  halnya  dengan fintech umum yang tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu.
Selama  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  terakhir  ini  banyak  pelaku  usaha  jasa keuangan  dengan  membuka  layanan  jasa  keuangan  melalui fintech  lending ,  baik fintech  lending konvensional  maupun fintech  lending syariah.  Bedasarkan  data yang  diperoleh  penulis  dari  kanal  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan)  terdapat  158 fintech  lending, di  antaranya  146 fintech  lending konvensional  dan  12 fintech lending syariah.  Dari jumlah  tersebut  sebanyak  125 fintech  lending terdaftar  dan 33 fintech lending berizin. 6 Persamaan antara fintech lending terdaftar dan berizin yaitu  keduanya  dapat menjalankan  kegiatan  operasional  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Sedangkan  penyelenggara fintech  lending terdaftar  dapat menjalankan  kegiatan  operasional  hingga  1  (satu)  tahun  setelah  mendapat  tanda terdaftar  dan  selanjutnya  wajib  mengajukan  permohonan  perizinan  ke  OJK. Apabila  tidak  mengajukan  permohonan  perizinan,  maka  penyelenggara fintech lending terdaftar  harus  mengembalikan  tanda  terdaftarnya  kepada  OJK.
3 Muhammad Afdi Nizar,  Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia, Warta Fiskal, Edisi 5 (2017), h. 6.
4 Muhammad  Rizal  dkk.,  “Fintech  as  One  of  the  Financing  Solutions  for  SMEs”,  Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, Agustus (2018), h.
91.
5 Otoritas Jasa Keuangan, “Faq: Kategori Umum”, dalam
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech% 20Lending.pdf (diakses 3 April 2020).
6 Direktori IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan, “Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar  di  OJK  per  5  Agustus  2020”,  https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial- technology/Documents/FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20PER%205%20AGUSTUS %202020.pdf (diakses tanggal 8 Agustus 2020).
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
Penyelenggara fintech lending berizin tidak memiliki masa kadaluwarsa atas tanda berizin yang dimilikinya. 7
Keberadaan fintech  lending syariah  secara  khusus  belum  diatur  oleh  OJK, sehingga  sampai  saat  ini  payung  hukum fintech  lending syariah  masih menggunakan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Hal  ini menjadi  kajian  penting  sebagai  masukan  untuk  lembaga  yang  diberikan  otoritas untuk  segera  membuat  regulasi  terkait  dengan  penyelenggaraan fintech  lending syariah,  sebab  konsep  dan  operasional fintech  lending konvensional  dan fintech lending syariah sangat berbeda.
Kajian terhadap fintech lending baik konvensional maupun syariah selama tiga terakhir  ini  juga  banyak  dilakukan  oleh  peneliti,  seperti  kajian  yang  dilakukan oleh  peneliti  Santi  Ernama,  Budiharto  dan  Hendro  Saptono  yang  meneliti  aspek hukum hubungan para pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan fintech. Hubungan  hukum  tersebut  meliputi  hubungan  hukum  antara penyelenggara fintech dengan  pemberi  pinjaman,  hubungan  hukum  antara penyelenggara fintech dengan  penerima  pinjaman,  dan  hubungan  hukum  antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Adapun terkait dengan mekanisme pengawasan  yang  dilakukan  OJK  terhadap  penyelenggara fintech dimulai  dari pengawasan  pra-operasional  usaha  dan  saat  operasional  usaha.  Pengawasan  pra- operasional  usaha  mulai  dari  pengurusan  pendaftaran  dan  perizinan,  sedangkan pengawasan  saat  operasional  usaha  yaitu  penyelenggara fintech memberikan laporan  berkala  kepada  OJK (self  assesment  system) meliputi  laporan  keuangan dan  kegiatan  usaha,  dan  pemeriksaan  berkala  dan  insedental  oleh  OJK  terhadap penyelenggara fintech  (officer  supervisory  system). 8 Kemudian  dari  aspek perlindungan  hukum  dalam  penyelenggaraan fintech  lending diteliti  oleh Budiharto,  Sartika  Nanda  Lestari  dan  Gusto  Hartanto.  Hasi  penelitiannya menyimpulkan  bahwa,  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pemberi pinjaman  dari  aspek  hukum  publik  telah  cukup  memadai,  namun  dari  aspek hukum  privat  OJK  belum  memberikan  perlindungan  hukum  secara  maksimal kepada  pemberi  pinjaman. 9 Sedangkan  peneliti  Sri  Maulida,  Ahmad  Hasan,  dan
7 Pasal  7  sampai  dengan  Pasal  11  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
8 Ernama  Santi,  Budiharto,  Hendro  Saptono,  “Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan Terhadap  Financial  Technology  (Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.01/2016),  Diponegoro  Law Journal, Vol. 6, No. 3, Juli (2017), h. 1-20.
9 Budiharto, Sartika Nanda Lestari dan Gusto Hartanto, “The Legal Protection of Lenders in Peer to Peer Lending System”, Law Reform Journal, Vol. 15, No. 2, September (2019), h. 275- 289.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
Masyitah  Umar  mengkaji  dari  aspek  operasional  produk  pembiayaan  anjak piutang  melalui  akad qardh dan wakalah  bil  ujrah pada  perusahaan fintech lending investree  syariah.  Hasil  dari  penelitian  itu  menyimpulkan  bahwa implementasi  akad qardh dan wakalah  bil  ujrah yang  digunakan  oleh  Platform Investree  Syariah  sudah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  19/DSN- MUI/IV/2001,  Fatwa  DSN-MUI  No.  113/DSN-MUI/IX/2017  dan  Fatwa  DSN- MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. 10
Beberapa  kajian  di  atas,  belum  ada  yang  membahas  mengenai  urgensi perlindungan  hukum  bagi  penyelenggara  dan  pengguna fintech  lending syariah. Sebab selama ini, keberadaan fintech lending syariah masih menggunakan payung hukum  yang  digunakan  oleh fintech  lending konvensional.  Padahal,  baik  secara konsep  maupun  operasional  antara fintech  lending syariah  dan  konvensional  itu berbeda. Perbedaan tersebut antara lain: 1) jenis pembiayaan pada fintech lending syariah  lebih  variatif  dibanding  dengan fintech  lending konvensional;  2)  fungsi pengawasan  melalui  Dewan  Pengawas  Syariah  menjadi  pembeda  antara fintech lending syariah dan fintech lending konvensional.
Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan kajian ini yaitu: 1) mengkaji konsep dan  operasional  penyelenggaraan fintech lending syariah;  2)  mengkaji  peran  dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam penyelenggaraan fintech lending syariah; dan  3)  mengkaji  tentang  perlindungan  hukum  dalam  penyelenggaraan fintech lending syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif/ doctrinal  legal  research dengan menggunakan pendekatan statute and conceptual approach . 11 Hasil  yang hendak  ditemukan  dalam  penelitian  hukum  normatif  yaitu  argumentasi  hukum. Bahan  penelitian  hukum  normatif  diperoleh  dari  studi  kepustakaan (library research) ,  dengan  mengumpulkan  dan  bahan  hukum  primer  (dokumen  hukum tertulis) maupun bahan hukum sekunder (buku atau artikel ilmiah). 12
Bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis secara preskriptif analitis untuk dilakukan pemeriksaan dan pembahasan sehingga menghasilkan  informasi.  Hasil  analisis  tersebut  diinterpretasikan  dengan
10 Sri  Maulida,  Ahmad  Hasan,  dan  Masyitah  Umar,  “Implementasi  Akad  Qardh  dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI”, Al-Tijary (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 5, No. 2, Juni (2020), h. 175-189.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007). h. 93.
12 Depri  Liber  Sonata,  “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 1 (2014), h. 32.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
menggunakan  metode  interpretasi  sistematis,  gramatikal  dan  teleologis.  Metode tersebut digunakan untuk memperoleh kesimpulan atau temuan penelitian.

## HASIL dan PEMBAHASAN
A. Konsep dan Operasional Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah
Fintech  lending atau fintech  peer-to-peer  lending merupakan  bentuk  revolusi industri pada sektor jasa keuangan. Fintech lending ini merupakan platform yang dibuat  oleh  penyelenggara fintech  lending untuk  mempertemukan  calon  pemberi pinjaman (lender) dengan calon penerima pinjaman (borrower) . Oleh karena itu, lender dan borrower diharuskan mempunyai rekening untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam  pada  platform  yang  dibuat  oleh  penyelenggara fintech lending . 13 Fintech lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem elektronik  dengan  menggunakan  jaringan  internet. 14 Sedangkan  di  dalam fintech lending syariah  yaitu  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangannya  berdasarkan prinsip  syariah  antara  lain  terhindar  dari riba,  gharar,  maysir,  tadlis,  dharar, zhulm, dan haram. 15
Tujuan  adanya fintech  lending syariah  sebagaimana  tercantum  dalam pertimbangan Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018, yaitu mondorong pelaku  usaha  skala  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  dalam  upaya memperoleh  akses  pendanaan  secara  cepat,  mudah,  dan  efisien  yang  saat  ini semakin berkembang di lndonesia. Dengan hadirnya fintech lending syariah dapat memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  sebagai  pelaku  usaha  UMKM  melalui pemberian fasilitas pendanaan/pembiayaan  yang relatif murah, mudah dan cepat. Manfaat  yang  dirasakan  bagi  penyelenggara fintech  lending syariah,  yaitu efektivitas  rantai  transaksi  dan  efisiensi  terhadap  biaya  operasional  yang  harus dikeluarkan  oleh  pelaku  jasa  keuangan.  Manfaat  bagi  pemerintah  sendiri  adalah mendorong  transmisi  kebijakan  ekonomi  dan  perputaran  uang  serta  mendorong
13 Darman,  “Financial  Technology  (FinTech):  Karakteristik  dan  Kualitas  Pinjaman  pada Peer to Peer Lending di Indonesia”, Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, No. 2 (2019), h. 133.
14 Pasal  1  Ayat  (3)  POJK  Nomor:  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
15 Fatwa DSN MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
terwujudnya  strategi  nasional  keuangan  inklusif  sebagaimana  diatur  dalam Perpres No. 82 Tahun 2016. 16
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  penyelenggaraan fintech  lending syariah sedikitnya  harus  memenuhi  unsur  subjek  dan  objek  hukum  yang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah,  di  antaranya:  1)  subek  hukum  meliputi penyelenggara fintech  lending syariah,  penerima  pembiayaan,  dan  pemberi pembiayaan;  2)  objek  hukum  meliputi  akad  atau  perjanjian  yang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud di sini adalah prinsip  hukum  Islam  yang  digunakan  dalam  kegiatan  usaha  pada  bidang  jasa keuangan  syariah  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki  kewenangan  dalam  membuat  dan  menetapkan  fatwa  di  bidang  syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Konsep  akad  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan fintech  lending syariah, yaitu  akad  jual  beli, ijarah , musyarakah , mudharabah , qardh , wakalah ,  dan wakalah  bil  ujrah .  Dari  konsep  akad  ini  kemudian  digunakan  dalam  kegiatan usaha pembiayaan sebagai berikut:
Tabel 1. Contoh Jenis Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah
(Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK Nomor: POJK 77/POJK.01/2016) No Jenis Pembiayaan Akad Keterangan 1 Pembiayaan Anjak Piutang (factoring) Wakalah bil ujrah, qardh 1. Calon penerima pembiayaan memberikan bukti perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan ( invoice ) oleh calon penerima pembiayaan dari pihak ketiga ( payor ) yang menjadi dasar pembiayaan anjak piutang. 2. Calon penerima pembiayaan
16 Muhammad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini, “Fintech as One of the Financing Solutions  for  SMEs”,  Adbispreneur:  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Administrasi  Bisnis  dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2, Agustus (2018), h. 97.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
atas dasar bukti tagihan ( invoice ) yang dimiliki, mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara. 3. Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan ( invoice ) disertai talangan ( qardh ). 4. Dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana pada poin (3), maka selanjutnya dilakukan akad wakalah bil ujrah . 5. Akad wakalah bil ujrah digunakan oleh pemberi pembiayaan (muwakkil) dan penyelenggara (wakil) disertai dengan pemberian dana talangan (qardh) sebagai dasar untuk melakukan hubungan hukum antara pemberi pembiayaan (yang dikuasakan kepada penyelenggara) dengan penerima pembiayaan. 6. Akad wakalah bil ujrah digunakan oleh penerima pembiayaan (muwakkil) dan penyelenggara (wakil) sebagai dasar untuk melakukan hubungan hukum guna penagihan utang kepada pihak ketiga ( payor ).
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
7. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad qardh kepada penerima pembiayaan. 8. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (payor) atas piutang penerima pembiayaan. 9. Penerima pembiayaan membayar ujrah kepada Penyelenggara sebagai penerima kuasa (wakil) dari pemberi pembiayaan. 10. Penerima pembiayaan membayar utang qardh kepada penyelenggara sebagai penerima kuasa (wakil) dari pemberi pembiayaan. 11. Penyelenggara wajib menyerahkan ujrah dan qardh kepada pemberi pembiayaan 17 2 Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (purchase order) Pihak Ketiga Wakalah bil ujrah, jual beli, mudharabah , musyarakah 1. Calon penerima pembiayaan memberikan bukti perjanjian yang menimbulkan adanya purchase order yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang
17 Ujrah yang diterima oleh pemberi pembiayaan bukan dari perjanjian qardh, tetapi dari ujrah  yang  diperoleh  dari  hubungan  hukum  antara  penyelenggara  (wakil  dari  pemberi pembiayaan) dengan penerima pembiayaan (muwakil) untuk melakukan tindakan hukum berupa penagihan utang kepada pihak ketiga (payor).
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
menjadi dasar pembiayaan. 2. Calon penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara. 3. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana poin (2), penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang. 4. Dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana poin (3), dilakukan akad wakalah bil ujrah. 5. Akad wakalah bil ujrah digunakan oleh pemberi pembiayaan (muwakkil) dan penyelenggara (wakil) sebagai dasar untuk melakukan hubungan hukum antara pemberi pembiayaan (yang dikuasakan kepada penyelenggara) dengan penerima pembiayaan. 6. Hubungan hukum yang dilakukan antara pemberi pembiayaan (yang dikuasakan kepada
penyelenggara) dengan penerima pembiayaan dapat
dilakukan melalui
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
akad/perjanjian jual beli,
mudharabah , atau musyarakah . 7. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 8. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada pemberi pembiayaan.
Berdasarkan  Tabel  1.  di  atas  bahwa,  hubungan  hukum  yang  ditimbulkan  dari konsep dan operasional akad pembiayaan dalam penyelenggaraan fintech lending syariah  sebagai  berikut:  1)  hubungan  hukum  antara  penyelenggara  dengan pemberi  pembiayaan;  dan  2)  hubungan  hukum  antara  pemberi  pembiayaan dengan  penerima  pembiayaan. Pertama ,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari hubungan  hukum  antara  penyelenggara  dengan  pemberi  pembiayaan,  yaitu:  1) penyelenggara berhak atas ujrah (prestasi), sedangkan pemberi pembiayaan wajib memberikan ujrah (prestasi) sebagai akibat hukum perjanjian atau akad wakalah bil  ujrah ;  dan  2)  pemberi  pembiayaan  berhak  atas  jasa  (prestasi),  sedangkan penyelenggara  wajib  memberikan  jasa  sebagai  akibat  hukum  perjanjian wakalah bil  ujrah . Kedua ,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  hubungan  antara  pemberi pembiayaan  dengan  penerima  pembiayaan  dalam  pembiayaan  anjak  piutang (factoring) ,  yaitu:  1)  pemberi  pembiayaan  berhak  atas ujrah dan  pengembalian dana qardh (prestasi);  2)  penerima  pembiayaan  mempunyai  kewajiban  untuk membayar ujrah dan  mengembalikan  dana qardh kepada  pemberi  pembiayaan melalui penyelenggara sebagai penerima kuasa/ wakil dari pemberi pembiayaan/ muwakil. Ketiga ,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  hubungan antara  pemberi  pembiayaan  dengan  penerima  pembiayaan  dalam  pembiayaan pengadaan  barang  pesanan (purchase  order) pihak  ketiga,  yaitu:  1)  pemberi pembiayaan  berhak  atas  imbal  hasil dan  pengembalian  pokok  pembiayaan (prestasi); dan 2) penerima pembiayaan mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal  hasil  dan mengembalikan  pokok  pembiayaan  kepada  pemberi  pembiayaan
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
melalui penyelenggara sebagai penerima kuasa/ wakil dari pemberi pembiayaan/ muwakil.
Konsep akad dalam penyelenggaraan fintech lending syariah dijelaskan dalam Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Sedangkan operasional  dari  masing-masing  akad  yang  dijelaskan  di  dalam  fatwa  tersebut diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  18  -  20  POJK  Nomor:  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Harmonisasi antara akad dan operasional dalam penyelenggaraan fintech lending syariah tidak boleh saling bertentangan, sebab fatwa menjelaskan konsep akad yang digunakan oleh  masing-masing  jenis  pembiayaan,  sedangkan  POJK  mengatur  bagaimana akad  tersebut  digunakan  (baca:  beroperasional)  pada  jenis-jenis  pembiayaan dalam fintech lending syariah.
Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum di Indonesia tidak masuk ke dalam  jenis  peraturan  perundangan-perundangan,  sebab  fatwa  hanya  bersifat menjelaskan  atau  memberikan  jawaban  terhadap  persoalan  hukum  syara’  yang ditanyakan  oleh  seseorang  atau  suatu  kelompok  tertentu. 18 Oleh  sebab  itu,  fatwa bersifat  tidak  mengikat  sebelum  ditransformasikan  ke  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan. 19 Transformasi Fatwa DSN-MUI merupakan penyeragaman bentuk  yang  berasal  dari  penalaran  para  fuqaha  dari  yang  semula mukhtalaf fih /beragama,  menjadi  produk  hukum  yang muttafaq  ‘alayh /seragam,  yakni qanun /peraturan  perundang-undangan.  Proses  transformasi  fatwa  tersebut bermakna  sebagai  proses  kontekstualisasi  norma  fikih  (sebagai majmu‘at  al- ahkam ) ke dalam struktur masyarakat yang dalam prosesnya telah terjadi reduksi, adaptasi, dan modifikasi norma fikih yang “anti struktur” menjadi hukum positif yang “terstruktur”, sehingga memiliki daya ikat serta daya atur bahkan dalam hal tertentu memiliki daya paksa. 20 Dengan demikian, ketika fatwa ditransformasikan ke  dalam  hukum  positif,  maka  fungsi  dan  kedudukannya  menjadi  alat  untuk mengatur, melindungi dan membatasi setiap kepentingan masyarakat. 21
18 Ma’ruf  Amin,  Solusi  Hukum  Islam  (Makharif  Fiqhiyyah)  sebagai  Pendorong  Arus  Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017), h. 1.
19 Astika,  “Kedudukan  Fatwa  Ulama  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  sebagai  Landasan Operasional  Bank  Syariah”,  Prosiding  Seminar  Nasional  Hukum  Transendental  2019  Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, h.97.
20 Tuti Hasanah, “Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif”,
Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 16, No. 2, Desember (2016), h. 166.
21 Leni  Dwi  Nurmala,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Pendidik”,  Vol.  1,  No.  1,
(2018), h. 68.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018  dapat  diserap  ke  dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan melalui tiga model berikut: 22 1) menyalin fatwa secara utuh kemudian dimasukan ke dalam POJK; 2) mengambil substansi  dari  fatwa  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  pasal  dan  ayat  peraturan perundangan-undangan  dengan  bahasa  yang  lebih  formal;  3)  memperluas ketentuan  fatwa  dan/atau  menerjemahkan  ketentuan  fatwa  dari  bahasa  yang sifatnya  umum  ke  dalam  bentuk  yang  lebih  operasional,  sehingga  dapat diterapkan ke dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN- MUI yang telah diserap oleh POJK bukan lagi sebagai penjelas atau jawaban atas persoalan hukum syara’, melainkan sebagai peraturan perundang-undangan  yang mempunyai daya ikat, daya atur bahkan daya paksa untuk para pelaku usaha jasa keuangan syariah.
Urgensi  peraturan  perundang-undangan  tentang  penyelenggaraan fintech lending syariah  sangat  dibutuhkan,  walaupun  secara  kelembagaan  antara fintech lending konvensional  dengan  syariah  itu  sama,  tetapi  kegiatan  usaha  serta  cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berbeda.

## B. Peran  dan  Fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah
Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  merupakan  perangkat  DSN-MUI  yang direkomendasikan  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS),  Lembaga  Bisnis Syariah  (LBS),  dan  Lembaga  Perekonomian  Syariah  (LPS)  lainnya,  yang memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di masing-masing  lembaga. 23 Tugas  Dewan  Pengawas  Syariah,  yaitu: 24 1) mengawasi  produk  dan  kegiatan  usaha  LKS,  LBS,  dan  LPS  lainnya  agar  sesuai dengan  ketentuan  dan  prinsip  syariah  yang  telah  difatwakan  oleh  DSN-MUI;  2) membuat  opini  syariah  atas  permintaan/pertanyaan  dan/atau  temuan  di  lembaga yang diawasinya; dan 3) melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam  satu  tahun.  Di  dalam  melaksanakan  tugasnya,  Dewan  Pengawas  Syariah bertanggungjawab kepada DSN-MUI. 25
22 Soleh  Hasan  Wahid,  “Pola  Transformasi  Fatwa  Ekonomi  Syariah  DSN-MUI  dalam Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia”,  Ahkam  Jurnal  Hukum  Islam,  Vol.  4,  No.  2, November 2016, h. 196.
23 Pasal  1  Lampiran  I  Surat  Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  Kep- 407/MUI/IV/2016 tentang AD-ART DSN-MUI.
24 Pasal  3  Lampiran  II  Surat  Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  Kep- 407/MUI/IV/2016 tentang AD-ART DSN-MUI.
25 Pasal  10  Lampiran  I  Surat  Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  Kep- 407/MUI/IV/2016 tentang AD-ART DSN-MUI.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
Dewan  Pengawas  Syariah  diberikan  kewenangan  untuk: 26 1)  memberikan nasihat  dan  saran  kepada  komisaris,  direksi,  pimpinan  unit  usaha  syariah  dan pimpinan  kantor  cabang  LKS,  LBS,  dan  LPS  lainnya  mengenai  hal-hal  yang berkaitan  dengan  aspek  syariah;  2)  sebagai  mediator  antara  LKS,  LBS,  dan  LPS lainnya  dengan  DSN-MUI  dalam  mengkomunikasikan  usul  dan  saran pengembangan  kegiatan  usaha  yang  berupa  produk  dan/ataujasa  yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI; 3) memberikan peringatan kepada direksi  LKS,  LBS,  dan  LPS  lainnya  untuk  melakukan  upaya  penghentian penyimpangan  syariah;  dan  berhak  melaporkannya  kepada  otoritas.  Sedangkan Dewan  Pengawas  Syariah  mempunyai  peran  sebagai  berikut: 27 1)  sebagai penasihat dan pemberi saran kepada pimpinan atau direksi mengenai hal-hal yang berkaitan  dengan  aspek  syariah;  2)  sebagai  mediator  antara  lembaga  keuangan syariah  dengan  DSN-MUI;  dan  3)  sebagai  perwakilan  DSN-MUI  yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah.
Fintech lending syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah. Ciri dari  lembga  keuangan  syariah,  yaitu: 28 1)  secara  kelembagaan  harus  berbentuk badan  hukum  (Perseroan  Terbatas  atau  Koperasi);  2)  menyelenggarakan (meyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasionalkan)  layanan  jasa  keuangan berdasarkan  prinsip  syariah;  dan  3) fintech  lending syariah  merupakan  lembaga jasa keuangan lainnya.
Untuk menjamin tatakelola pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan layanan jasa  keuangan  pada fintech  lending syariah,  salah  satunya  diperlukan  Dewan Pengawas Syariah sebagaimana bagan di bawah ini:
26 Pasal  3  Lampiran  II  Surat  Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  Kep- 407/MUI/IV/2016 tentang AD-ART DSN-MUI.
27 M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Penerbit Universita Indonesia. 2011), h. 98.
28 Pasal 1 Butir (4) Pasal 1 Lampiran I Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016;  Pasal  2  POJK  Nomor:  77/POJK.01/2016;  dan  Fatwa  DSN  MUI  Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
Berdasarkan bagan 1. di atas digambarkan bahwa, pemenuhan prinsip syariah dalam  penyelenggaraan fintech  lending syariah  dijamin  oleh  DSN-MUI  dan Komite  Pengembangan  Jasa  Keuangan  Syariah  Otoritas  Jasa  Keuangan  melalui fatwa  dan  POJK.  Sedangkan  tugas  DPS  dalam memberikan jaminan  pemenuhan prinsip  syariah  dengan  cara  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Fatwa DSN-MUI  dan  POJK  dalam  penyelenggaraan fintech  lending syariah.  Peran Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  penyelenggaraan fintech  lending syariah,  yaitu:
1)  sebagai  penasihat  dan  pemberi  saran  kepada  penyelenggara fintech  lending syariah  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  aspek  syariah;  2) sebagai mediator  antara  penyelenggara fintech  lending syariah  dengan  DSN-MUI  dalam mengkomunikasikan  usulan  pengembangan  produk  dan  layanan  jasa  keuangan yang  memerlukan  kajian  dan  fatwa  dari  DSN-MUI;  dan  3)  sebagai  perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan pada perusahaan fintech lending syariah.
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan fintech lending syariah harus  dikuatkan  melalui  peraturan  perundang-undangan,  seperti  halnya keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah  pada  pegadaian  syariah  yang  diatur  dalam POJK  Nomor  31/POJK.05/2016  tentang  Usaha  Pergadaian  maupun  lembaga keuangan mikro syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah

## C. Perlindungan hukum terhadap Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  masyarakatnya merupakan perkembangan dari konsep pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. 29
Perlindungan  hukum  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Satjipto  Raharjo  yaitu  upaya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat  dengan  cara  mengatur,  melindungi  dan  membatasi  kepentingan tersebut. 30 Alat  yang  digunakan  untuk  mengatur,  melindungi  dan  membatasi setiap  kepentingan  masyarakat  itu  diatur  melalui  instrumen  hukum  yang  dibuat oleh  lembaga  yang  diberikan  otoritas  oleh  negara. 31 Oleh  sebab  itu,  jaminan perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  warganya  dianggap sebagai  ciri  yang  mutlak  harus  ada  disetiap  negara  yang  disebut  dengan rechstaat . 32
Setiap  Hak  Asasi  Manusia  warga  negara  Indonesia  dilindungi  oleh  negara melalui  Undang-Undang  Dasar  1945.  Di  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan tersebut mengatur  bahwa,  negara  wajib  memberikan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan dan  kepastian  hukum  serta  memberikan  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum terhadap  warga  negaranya. 33 Peran  hukum  ini  mempengaruhi  kematangan demokratisasi  suatu  negara,  sebab  hukum  diciptakan  untuk  memberikan kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Demikian  pula  halnya  dengan  kebutuhan hukum  untuk  mengatur  lalu  lintas  ekonomi  pada  sektor  jasa  keuangan  untuk tercapainya demokrasi ekonomi di Indonesia.
Karakteristik  hukum  pada  sektor  jasa  keuangan  yang  dibentuk  oleh  regulator atau lembaga negara yang diberikan otoritas untuk membuat aturan/hukum harus memenuhi  prinsip-prinsip  sebagai  berikut: 34 1)  bersifat  terbuka  terhadap perubahan  dan  perkembangan  zaman;  2)  mengarahkan  pada  perwujudan  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  cita-cita  dan  kehendak  masyarakat;  3)  memberikan arah bagi proses pembangunan ekonomi nasional; 4) dapat digunakan sebagai alat
29 Luthvi  Febryka  Nola,  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Secara  Terpadu  Bagi  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI)”, Vol. 7, No. 1, 2016, h. 40.
30 Ibid.
31 Leni  Dwi  Nurmala,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Pendidik”,  Vol.  1,  No.  1, 2018, h. 68.
32 Bobi  Aswandi  dan  Kholis  Roisah,  “Negara  Hukum  dan  Demokrasi  Pancasila  dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia”, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 129.
33 Firman  Floranta  Adonara,  “Implementasi  Prinsip  Negara  Hukum  dalam  Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”, Vol. XXI, No. 1, 2016, h. 48.
34 Asep  Bambang  Hermanto,  “Politik  Hukum  dalam  Demokrasi  Ekonomi  Indonesia”, Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 4, No. 7, Desember 2018, h. 25.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
maupun sarana pembaharuan di dalam menyelesaikan masalah-masalah nasional; 5)  sebagai  fasilitator  responsif  atas  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  maupun pemerintah; dan 6) memberikan kepastian, keadilan dan memberikan manfaat.
Lembaga  negara  yang  diberikan  wewenang  atau  otoritas  untuk  membuat peraturan  terkait  dengan  penyelenggaraan  kegiatan  usaha  dalam  bidang  layanan jasa  keuanga  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan.  OJK  ini  merupakan  lembaga  negara yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  pada  sektor  jasa keuangan,  termasuk  penyelenggaraan fintech  lending syariah. 35 Untuk melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  6 tersebut, selanjutnya diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.  Respon  OJK  dalam  membuat  peraturan  ( lex  specialis )  terkait  dengan penyelenggaraan fintech  lending syariah  sangat  lambat,  padahal  jumlah perusahaan fintech  lending syariah  terhitung  mulai  tahun  2018  sampai  dengan 2020 sebanyak dua belas.
Fintech  lending konvensional  dan  syariah  secara  kelembagaan  memang  tidak berbeda,  tetapi  jika  dilihat  dari  kegiatan  usaha  serta  cara  dan  operasional  dalam melaksanakan  kegiatan  usahanya  sangat  jauh  berbeda  dari  kedua fintech  lending tersebut.  Setiap  jenis  kegiatan  usaha  (pembiayaan)  yang  digunakan  oleh fintech lending syariah  berpengaruh  terhadap  karakterisitik  akad  yang  digunakan  pada jenis  pembiayaan  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  urgensi  terhadap  peraturan  terkait dengan penyelenggaraan fintech lending syariah mutlak dibutuhkan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan fintech  lending syariah  sejauh  ini  masih  sama  dengan fintech lending konvensional  baik  secara  kelembagaan  maupun  kegiatan  usaha  yang dijalankan  oleh  kedua fintech  lending tersebut.  Sedangkan  perlindungan  hukum dalam  penyelenggaraan fintech  lending syariah  yang  belum  diatur  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  77/POJK.01/2016  sebagai  berikut:  1) kegiatan  usaha fintech  lending syariah;  2)  cara  dan  operasional  dalam melaksanakan  kegiatan  usaha fintech  lending  syariah ;  3)  jaminan  pemenuhan prinsip  syariah  dari  kegiatan  usaha finteh  lending syariah  oleh  Dewan  Pengawas Syariah; 4) lembaga penyelesaian sengketa fintech lending syariah.
35 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah

## PENUTUP
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  peneliti  dapat  memberikan  kesimpulan bahwa: Pertama, tolak  ukur  kepatuhan  hukum  penyelenggaraan fintech  lending syariah  dilihat  dari  penggunaan  konsep  akad  dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018  dan  pelaksanaan  kegiatan  usaha  yang  diatur  oleh  POJK Nomor:  POJK  77/POJK.01/2016.  Pengkolaborasian  ini  merupakan  upaya  untuk mengisi  kekosongan  hukum  agar  supaya  konsep  akad  yang  digunakan  oleh penyelenggara fintech  lending syariah  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  serta pelaksanaan  operasional  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara fintech  lending syariah  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan; Kedua ,  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  sebagai  pemberi  nasihat  dan masukan  kepada  penyelenggara fintech  lending syariah sekaligus  sebagai mediator  dengan  DSN-MUI.  Sedangkan  fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah  yaitu melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  usaha  serta  memberikan  jaminan terhadap  pemenuhan  prinsip  syariah;  dan Ketiga ,  perlindungan  hukum  dalam penyelenggaraan fintech  lending syariah  yang  belum  diatur  dalam  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  77/POJK.01/2016  sebagai  berikut:  1)  kegiatan usaha fintech  lending syariah;  2)  cara  dan  operasional  dalam  melaksanakan kegiatan usaha fintech lending syariah ; 3) jaminan pemenuhan prinsip syariah dari kegiatan usaha finteh lending syariah oleh Dewan Pengawas Syariah; 4) lembaga penyelesaian sengketa fintech lending syariah.
Otoritas  Jasa  Keuangan  harus  segera  membuat  aturan  terkait  dengan penyelenggaraan fintech lending syariah  guna  memberikan  perlindungan  hukum, baik untuk penyelenggara maupun pengguna (pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan) fintech  lending syariah.  Penyelenggara fintech  lending syariah  agar berkolaborasi  dengan  Asosiasi  Fintech  Syariah  Indonesia  (AFSI)  untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa fintech lending syariah.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amin,  Ma’ruf. Solusi  Hukum  Islam  (Makharif  Fiqhiyyah)  sebagai  Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam  Peraturan  Perundang-undangan  RI). Malang:  UIN  Maulana Malik Ibrahim, 2017.
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Statistik Perbankan Syariah Juni 2020. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
Nafis,  M.  Cholil. Teori  Hukum  Ekonomi  Syariah. Jakarta:  Penerbit  Universita Indonesia, 2011.

## Jurnal
Adonara,  Firman  Floranta. “ Implementasi  Prinsip  Negara  Hukum  dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”. Vol. XXI, No. 1,
(2016), hlm. 48.
Aswandi,  Bobi  dan  Roisah,  Kholis.  “Negara  Hukum  dan  Demokrasi  Pancasila dalam  Kaitannya  dengan  Hak  Asasi  Manusia”. Vol.  1,  No.  1, (2019), hlm. 129.
Budiharto.  Lestari, Sartika Nanda dan Hartanto, Gusto. “The Legal Protection of Lenders  in  Peer  to  Peer  Lending  System”. Law  Reform  Journal. Vol. 15, No. 2, September (2019), hlm. 275-289.
Darman.  “Financial  Technology  (FinTech):  Karakteristik  dan  Kualitas  Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia” . Jurnal Manajemen Teknologi. Vol. 18, No. 2 (2019), hlm. 133.
Hasanah,  Tuti.  “Transformasi  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  ke  dalam  Hukum Positif”. Syariah  Jurnal  Hukum  dan  Pemikiran. Vol.  16,  No.  2, Desember (2016), hlm. 166.
Hermanto,  Asep  Bambang.  “Politik  Hukum  dalam  Demokrasi  Ekonomi Indonesia”. Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis. Vol. 4, No. 7, Desember (2018), hlm. 25.
Maulida,  Sri.  Hasan,  Ahmad  dan  Umar,  Masyitah.  “Implementasi  Akad Qardh dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN- MUI”. Al-Tijary (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam). Vol. 5, No. 2, Juni (2020), hlm. 175-189.
Nizar,  Muhammad  Afdi.  “Teknologi  Keuangan  ( Fintech ):  Konsep  dan Implementasinya di Indonesia”. Warta Fiskal . Edisi 5 (2017), hlm. 6.
Nola, Luthvi Febryka. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”. Vol. 7, No. 1, (2016), hlm. 40.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
Nurmala,  Leni  Dwi.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Pendidik”. Vol.  1, No. 1, (2018), hlm. 68.
Rizal, Muhammad. “ Fintech as One of the Financing Solutions for SMEs”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 3, No. 2, Agustus (2018), hlm. 91.
Rizal,  Muhammad.  Maulina,  Erna  dan  Kostini,  Nenden.  “Fintech  as  One  of  the Financing  Solutions  for  SMEs”. Adbispreneur:  Jurnal  Pemikiran  dan Penelitian  Administrasi  Bisnis  dan  Kewirausahaan. Vol.  3,  No.  2, Agustus (2018), hlm. 97.
Santi,  Ernama.  Budiharto  dan  Saptono,  Hendro.  “Pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan  Terhadap Financial  Technology (Peraturan  OJK  Nomor 77/POJK.01/2016). Diponegoro  Law  Journal. Vol.  6,  No.  3,  Juli (2017), hlm. 1-20.
Sonata,  Depri  Liber.  “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 32.
Wahid,  Soleh  Hasan.  “Pola  Transformasi  Fatwa  Ekonomi  Syariah  DSN-MUI dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia”. Ahkam  Jurnal Hukum Islam. Vol. 4, No. 2, November (2016). hlm. 196.

## Peraturan Perundang – Undangan
Direktori  IKNB  Syariah  Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Perusahaan Fintech  Lending Berizin  dan  Terdaftar  di  OJK  per  5  Agustus  2020” , https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial- technology/Documents/FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BE RIZIN%20PER%205%20AGUSTUS%202020.pdf  (diakses  tanggal  8 Agustus 2020).
Direktori  IKNB  Syariah  Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Statistik  IKNB  Syariah  Juni
2020”,  https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb- syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-Juni-2020.aspx  (diakses 3 Agustus 2020). Otoritas Jasa Keuangan, “Faq: Kategori Umum”, dalam https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/direktori/ fintech /Documents/FAQ%20 Fintech %20 Lending .pdf (diakses 3 April 2020).

## Fatwa dan Peraturan Perundang – Undangan
Fatwa  DSN  MUI  Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2016  tentang  Strategi  Nasional  Keuangan
Inklusif.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial                     Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah
Surat  Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  Kep-407/MUI/IV/2016 tentang AD-ART DSN-MUI.