## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2816/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kajian Yuridis Tindakan Circumsisi Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri
(Studi Kabupaten Sidoarjo)
1 Aris Prio Agus Santoso, 2 Aryono, 3 Adityo Putro Prakoso, 4 Umar Faruk, 5 Tri Indah Lestari
1 Universitas Duta Bangsa Surakarta
2 Universitas Duta Bangsa Surakarta
3 Universitas Wahid Hasyim Semarang
4 DPK PPNI RSUD Sidoarjo dan DPD PPNI Sidoarjo
5 Universitas Duta Bangsa Surakarta Article Info Abstract Article history: Received: 06 Januari 2022 Publish : 01 Maret 2022 Normatively, special regulations regarding circumcision (circumcision) carried out by nurses  have  not  been  explicitly  regulated  in  the  legislation  and  are  substantially concerned.  However,  considering  the  cases  that  have  been  collected,  many  law enforcement  officers  have  ensnared  nurses  who  perform  circumcision  (circumcision) with Article 360 of the Criminal Code and Article 84 paragraph (1) of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  authority  of  nurses  in  circumcision  in independent  nursing  practice,  and  to  find  out  the  legal  protection  of  nurses  in circumcision in independent nursing practice.
The approach method used in this research is a sociological juridical approach using secondary  data  and  reinforced  by  primary  data.  Secondary  data  was  obtained  from interviews  with  informants,  and  questionnaires  distributed  to  nurses  in  Sidoarjo Regency, while secondary data was obtained from the statute approach and conceptual approach.  The  sampling  method  chosen  is  purposive  sampling  method  which  is considered to be able to represent the population. The data obtained from this study were then analyzed qualitatively to answer the problems in this study. The results of this study indicate that nurses who already have a professional diploma, a Nurse Practice License and also a competency certificate have the authority to carry out circumcision actions. The authority that was born at the request of the patient's family and  is  also  an  overmacht  state,  giving  rise  to  the  attributive  authority  of  the  law  of engagement. Such powers are permitted as long as they are exercised in accordance with the  Standards.  Legal  protection  is  given  to  nurses  on  a  preventive  basis,  namely  by providing  guidance  and  supervision  by  the  health  service  and  also  the  professional organization  of  the  Indonesian  National  Nurses  Association,  although  there  is  no Regional Regulation that regulates this action.

## Keywords:
Circumcision,  Nurse,  Independent Nursing Practice.

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima : 06 Januari 2022 Publis : 01 Maret 2022 Secara  normatif  peraturan  khusus  mengenai  khitan (cirkumsisi) yang  dilakukan  oleh perawat belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan concern secara substansial. Akan tetapi, menilik kasus yang telah dihimpun sudah banyak aparat penegak  hukum  menjerat  tenaga  perawat  yang  melakukan  khitan (cirkumsisi) dengan pasal 360 KUHP dan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kewenangan  perawat  dalam  tindakan circumsisi pada  praktik  keperawatan  mandiri,  dan  mengetahui  perlindungan  hukum perawat dalam tindakan circumsisi pada praktik keperawatan mandiri.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis sosiologis dengan menggunakan data sekunder dan diperkuat dengan data primer. Data sekunder  diperoleh  dari interview kepada  narasumber,  dan  kuesioner  yang  dibagikan kepada perawat di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan data sekunder diperoleh dari statute approach dan conseptual  approach. Metode  sampling  yang  dipilih  adalah  dengan metode purposive  sampling yang  dianggap  dapat  mewakili  populasi.    Data  yang diperoleh  dari  penelitian  ini  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perawat  yang  telah  memiliki  ijazah  profesi, SIPP  dan  juga  sertifikat  kompetensi  memiliki  kewenangan  melakukan  tindakan circumsisi. Kewenangan yang lahir atas permintaan keluarga pasien dan juga merupakan keadaan overmacht sehingga menimbulkan kewenangan atributif dari hukum perikatan. Kewenangan  tersebut  diperbolehkan  selama  dilakukan  sesuai  dengan  Standar. Perlindungan hukum diberikan kepada perawat secara preventif yakni dengan melakukan
pembinaan  dan  pengawasan  oleh  dinas  kesehatan  dan  juga  organisasi  profesi  PPNI meskipun belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tindakan tersebut.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:
1 Aris Prio Agus Santoso
1 Universitas Duta Bangsa Surakarta E-mail: arisprio_santoso@udb.ac.id

## 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang
Dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  tercantum  dengan  jelas  cita-cita  bangsa Indonesia  yang  sekaligus  merupakan  tujuan  nasional  bagi  bangsa  Indonesia.  Tujuan  nasional tersebut  adalah  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum,  serta  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.
Pembangunan  kesehatan    merupakan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  umum  yang  harus diwujudkan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  di  maksud dalam  UUD  (1945),  yaitu  membentengi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan  negara  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pancasila  dan  Pembukaan  UUD  (1945).  Oleh  karena  itu,  setiap  kegiatan  dan  upaya  untuk meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  dilaksanakan  berdasarkan prinsip  non  diskriminatif,  partisipatif,  perlindungan,  dan  berkelanjutan  yang  sangat  penting artinya bagi peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, pembentukan sumber daya manusia Indonesia, dan pembangunan nasional.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  adalah  melalui praktik  mandiri,  baik  dilakukan  oleh  dokter,  bidan,  perawat,  maupun  tenaga  kesehatan  lainya untuk  mengurangi  peningkatan  dan  penularan  penyakit  di  masyarakat,  khususnya  di  daerah pedesaan.
Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat  umum.  Tugas  utama  perawat  adalah  memberikan  pelayanan  kesehatan  atau memberikan  asuhan  keperawatan  sesuai  dengan  keterampilan  dan  keahlian  yang  dimilikinya. Perawat  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  terdapat  beberapa  peran.  Pertama,  perawat memiliki  peran  dalam  mengatasi  masalah  yang  dihadapi  pasien.  Kedua,  perawat  memiliki tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan kepada pasien/klien. Ketiga, perawat memiliki peran dalam menjamin dan memantau kualitas asuhan keperawatan. Keempat, perawat memiliki tugas  sebagai  peneliti  dalam  upaya  untuk  mengembangkan body  of  knowledge keperawatan. Karena keahlianya yang diperoleh dari pengalaman, tidak jarang ditemukan di beberapa lokasi, seorang perawat melakukan tindakan medis layaknya seorang dokter. Tindakan medis seharusnya dilakukan oleh dokter, kini juga dilakukan oleh perawat dalam praktik keperawatan mandirinya. Tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  dokter tersebut  bertujuan  untuk  kesembuhan pasien  yang dilakukan  dengan  cara  pengobatan  ataupun  tindakan  operasi,  sedangkan  tindakan  keperawatan bertujuan  untuk  meningkatkan atau  mempertahankan  kesehatan  optimal  pasien.  Perawat  dalam melaksanakan  tugasnya  haruslah  selalu  di  bawah  pengawasan  dokter,  sebab  dalam  praktik keperawatan  terdapat  fungsi depedent, dimana  dalam  fungsi  ini  perawat  bertindak  membantu
dokter  dalam  memberikan  pelayanan  medis.  Perawat  membantu  dokter  memberikan  pelayanan dalam  hal  pengobatan  dan  tindakan  khusus  yang  menjadi  wewenang  dokter  dan  seharusnya dilakukan oleh dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat dan melakukan suntikan ( Abdul Aziz )
Cirkumsisi (sunat/khitan)  merupakan  salah  satu  tindakan  bedah  minor  yaitu  melakukan tindakan  pembuangan  dari  sebagian  atau  seluruh  prepusium  penis  dengan  tujuan  tertentu. Cirkumsisi yang paling umum dilakukan pada laki-laki untuk alasan agama dan budaya ( Hamim Tohari, 2014 )
Perawat  sebagai  tenaga  kesehatan  yang  bertugas  untuk  melakukan  perawatan  kini  telah bergeser sebagai tenaga pengobatan. Pergeseran tugas tersebut ilegal karena kebanyakan perawat yang  menjalankan  praktik  di  rumah  tidak  memiliki  izin.  Selain  tidak  berizin,  perawat  yang melakukan  pengobatan  semestinya  mendapatkan  sanksi  karena  tindakan  di  luar  bidang keahliannya, yaitu keperawatan ( 1 Zul Afril, Laksono Trisnantoro, dan Mubasysyir Hasanbasr )
Fakta  di  lapangan  banyak  perawat  melakukan  tindakan  medis  atau  tindakan  invasif  tanpa adanya  pengawasan  dari  dokter,  padahal  kewenangan  perawat  merupakan  kewenangan  dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan, sedangkan kewenangan melaksanakan tindakan medis hanya diperoleh apabila ada pelimpahan wewenang dari dokter.
( Mike  Asmaria,  2016 )  Data  dari  Persatuan  Perawat  Nasional  Indonesia  mengenai  malpraktik keperawatan di Indonesia pada tahun 2010-2015 ada sekitar 485 kasus. Dari 485 kasus malpraktik tersebut, 357 kasus malpraktik administratif, 82 kasus perawat yang tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang disepakati dan termasuk dalam malpraktik sispil, dan 46 kasus terjadi akibat tindakan  medik  tanpa  persetujuan  dari  dokter  yang  dilakukan  dengan  tidak  hati-hati  dan menyebabkan  luka  serta  kecacatan  kepada  pasien  atau  tergolong  dalam  malpraktik  kriminal dengan unsur kelalaian
Seperti yang dikutip dari berita Radar Bojonegoro tanggal 27 Mei 2018, bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak Raperda Perizinan Praktik Mandiri Perawat karena dinilai bertentangan dengan regulasi di  atasnya, selain itu rawan terjadi malpraktik di lapangan yang dikhawatirkan akan memakan korban.
(Tamara  Roully  Sibarani,  2019)Berdasarkan  data  yang  dihimpun  pada  tahun  2016  terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga perawat dalam melakukan tindakan khitan (sirkumsisi). Kasus tersebut terletak pada daerah Baturaja, Kabupaten Ogan Komeriang Ulu Timur, yang mana mantri  sunat  berinisial  DL  sebagai  tersangka  karena  diduga  melakukan  malpraktik  saat mengkhitan seorang anak sehingga alat vitalnya terpotong. Ketika khitan berlangsung kepala alat kelamin korban terpotong hingga mengalami luka berat dan harus dilarikan kerumah sakit. Dalam praktiknya tersebut DL tidak dilengkapi  surat izin atau surat regristrasi lainnya. DL  ditetapkan menjadi  tersangka  dan  dijerat  dengan  Pasal  360  KUHP  dan  pasal  84  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Di tempat yang berbeda pada September 2018 terjadi malpraktik yang berujung pada putusnya kemaluan  seorang  bocah  berinisial  MI  berumur  sembilan  tahun  di  Dusun  Kubang,  Kabupaten Pekalongan.  Tindakan  khitan  tersebut  dilakukan  mantri  bernama  Bardi  berumur  tujuh  puluh tahun, yang mana Bardi pesiunan PNS atau ASN di puskesmas  yang ada di Pekalongan. Bardi melakukan  tindakan  khitan  dengan  menggunakan  alat  khitan  modern  berupa  laser.  Pada  saat proses  khitan  berlangsung,  ujung  alat  vital  MI  ikut  terpotong  sekitar  2  cm.  Dalam  praktiknya tersebut Bardi tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) kedokteran dan juga tidak mempunyai surat izin praktek perawat sehingga pihak kepolisian menyatakan kegiatan mantri tersebut illegal. Bardi dinyatakan lalai dan merugikan pasien sehingga pihak berwajib menjerat mantri tersebut dengan pasal 360 KUHP.
Pada dasarnya, kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tindakan medis merupakan hal penting untuk dibahas karena kesalahan dan kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi pasien dan masyarakat pada umumnya. Dilihat dari segi hukum pidana, persoalan pokok antara hukum kesehatan dengan hukum pidana ialah adanya kesalahan. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban tenaga kesehatan dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan
usaha  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada pasien.
Secara normatif, terkait pertanggungjawaban pidana khitan (cirkumsisi) yang dilakukan oleh perawat  atau  bidan  belum  diatur  secara  eksplisit  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan concern secara  substansial.  Akan  tetapi,  menilik  kasus  yang  telah  dihimpun,  bahwa  aparat penegak hukum menjerat tenaga perawat yang melakukan khitan (cirkumsisi) dengan pasal 360 KUHP dan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Berkaca  dari  maraknya  malpraktik  penyelenggaraan circumsisi tersebut  di  atas,  disebabkan antara  lain  oleh  tiadanya  peraturan  tegas  dari  pemerintah.  Terutama  minimnya  pengawasan praktik,  ditambah  belum  adanya  undang-undang  secara  jelas  yang  mendeskripsikan  mengenai penatalaksanaan circumsisi ,  ditambah  belum  tergambarkanya  perlindungan  hukum  bagi  tenaga kesehatan yang melakukan praktik ini, termasuk standarisasi tenaga kesehatan yang diperbolehkan mempraktikkan pengobatan jenis ini.

## 1.2.Rumusan Masalah
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dalam  latar  belakang  di  atas,  adapun  permasalahan dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana  kewenangan  perawat  dalam  tindakan circumsisi pada  praktik  keperawatan mandiri.
b. Bagaimana  perlindungan  hukum  perawat  dalam  tindakan circumsisi pada  praktik keperawatan mandiri.

## 2. TINJAUAN TEORI
a. Perawat
Perawat (bahasa Inggris: nurse , berasal dari bahasa Latin: nutrix yang berarti merawat atau memelihara)  adalah  suatu  profesi  yang  difokuskan  pada  perawatan  individu,  keluarga,  dan komunitas  dalam  mencapai,  memelihara,  dan  menyembuhkan  kesehatan  yang  optimal  dan berfungsi.
Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  No.38  tahun  2014  tentang  Keperawatan,  menyebutkan bahwa:  “perawat  adalah  seseorang  yang  telah  lulus  pendidikan  tinggi  keperawatan,  baik  di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan”.
Menurut PPNI, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  yang  diakui  oleh  Pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan Perundang-undangan.
Menurut  Achir  Yani  S.  Hamid,  perawat  merupakan  orang  pertama  dan  secara  konsisten selama 24 jam sehari menjalin kontak dengan pasien, perawat sangat berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan spiritual pasien.
Menurut  Kusnanto,  perawat  adalah  seseorang  (seorang  profesional)  yang  mempunyai kemampuan, tanggungjawab dan kewenangan melaksanakan pelayanan/ asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan.
Perawat  menurut International  Council  of  Nursing (ICN)  adalah  seseorang  yang  telah menyelesaikan  program  pendidikan  keperawatan,  berwenang  di  Negara  yang  bersangkutan untuk  memberikan  pelayanan  dan  bertanggungjawab  dalam  peningkatan  kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan terhadap pasien.
b. Praktik Keperawatan Mandiri
Menurut  Undang-Undang  No.38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  yang  disebut  praktik keperawatan  adalah  pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  perawat  dalam  bentuk  asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu sendiri merupakan rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkunganya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
Menurut  PPNI,  Praktik  keperawatan  adalah  tindakan  pemberian  asuhan  keperawatan profesional  baik  secara  mandiri  maupun  kolaborasi  yang  disesuaikan  dengan  lingkup wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ilmu keperawatan.
Mandiri  adalah  keadaan  dapat  berdiri  sendiri,  tidak  bergantung  dengan  orang  lain,  dan mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah dalam usahanya secara personal.
Praktik keperawatan mandiri adalah praktik perorangan atau berkelompok di tempat praktik mandiri  di  luar  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  (Fasyankes).  Praktik  keperawatan  mandiri diberikan  dalam  bentuk asuhan  keperawatan  yang  bertujuan  utuk  memandirikan  klien  yang membutuhkan bantuan karena ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan memenuhi kebutuhan dasar dan merawat dirinya.
c. Konsep Kebiasaan
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan (DEPDIKBUD), “kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dilakukan, kebiasaan juga berarti pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama”.
Kebiasaan menurut Witherington dalam kutipan Djaali adalah “an acquired way of acting which is persistent, uniform, and fairly automatic”, kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh  melalui  belajar  secara  berulang-ulang,  yang  pada  akhirnya  menjadi  menetap  dan bersifat otomatis.
Istilah kebiasaan hampir sama dengan kebudayaan. Istilah kebudayaan itu sendiri, menurut Harsojo dalam Ade Hikmat, memiliki banyak definisi, bahkan sampai sekitar 160 buah definisi tentang arti kebudayaan. Beberapa definisi yang penting tentang kebudayaan adalah;
1) Keseluruhan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat,
2) Konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku, yang unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh masyarakat,
3) Pola  hidup  yang  tercipta  dalam  sejarah,  yang  eksplisit,  implisit,  rasional,  irasional,  yang terdapat  pada  setiap  waktu  sebagai  pedoman  yang  potensial  bagi  tingkah  laku  manusia, dalam  ilmu  sosial  diartikan  sebagai  seluruh  kelakuan  dan  hasil  kelakuan  manusia,  yang teratur oleh tata kelakuan, yang harus didapat  dengan cara belajar dan yang semuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat.
Apabila  dibandingkan  antara  konsep  kebiasaan  dengan  konsep  kebudayaan  akan  terlihat memiliki kaitan erat, bahkan terpadu. Tampubulon dalam kutipan Ade Hikmat mendefinisikan kebiasaan sebagai kegiatan atau sikap, baik fisik maupun mental, yang telah membudaya dalam suatu masyarakat, dan kebiasaan itu merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat.
Lexy  J.  Moleong  mengatakan  “kebiasaan  merupakan  cara  berbuat  atau  bertindak  yang dimiliki seseorang dan diperolehnya melalui proses belajar cara tersebut bersifat tetap, seragam dan  otomatis”.  Jadi  biasanya  kebiasaan  berjalan  atau  dilakukan  tanpa  disadari  oleh  pemilik kebiasaan  itu.  Kebiasaan  itu  pada  umumnya  diperoleh  melalui  latihan.  Menurut  Burghardt (dalam  Muhibin  Syah)  “kebiasaan  timbul  karena  proses  penyusutan  kecenderungan  respons dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang”.
Bellefroid  (dalam  Budiyanto)  mengatakan  bahwa:  kebiasaan  merupakan  semua  peraturan yang  meskipun  tidak  ditetapkan  oleh  pemerintah,  tetapi  ditaati  oleh  seluruh  rakyat  karena mereka  yakin  bahwa  peraturan  itu  berlaku  sebagai  hukum.  Agar  kebiasaan  itu  mempunyia kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu:
1) Adanya perbuatan yang dilakukan brulang kali dalam hal yang sama yang selalu diikuti dan diterima oleh orang yang lainnya.
2) Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. Maksudnya adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal  yang baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang  terhadap  hal  yang  sama  kemudain  diterima  serta  diakui  oleh  masyarakat.  Di
dalam masyarakat, kenyataan keberadaan hukum tidak tertulis atau kebiasaan diakui sebagai norma hukum yang patut dipatuhi. Dalam praktek penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut  konvensi.  Dipatuhinya  hukum  tidak  tertulis  karena  adanya  kekosongan  Berdasarkan pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kebiasaan  adalah  perbuatan  yang  diualng-ulang terhadap hal yang sama kemudain diterima serta diakui oleh masyarakat. Di dalam masyarakat, kenyataan keberadaan hukum tidak tertulis atau kebiasaan diakui sebagai norma hukum yang patut dipatuhi. Dipatuhinya hukum tidak tertulis karena adanya kekosongan.

## d. Konsep Good Samaritan Law
Di  Negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum aglo  saxson mereka  mengenal  dan menggunakan sebuah prinsip hukum yang disebut the good samaritan law yang dimana prinsip ini  mendukung  kesadaran  moral  dan  tanggung  jawab  seseorang  dalam  melakukan  upaya penyelamatan  terhadap  siapa  saja  yang  sedang  membutuhkan  tampa  harus  dibebankan tanggung  jawab  hukum  atas  tindakan  dan  hasil  atau  akibat  yang  ditimbulkannya, the  good Samaritan law menyebutkan tentang pasal, yang menyatakan seorang tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatannya yang di dasarkan dengan itikad baik di lain pihak jika mereka melihat  situasi  yang  membahayakan  orang  lain  dan  mereka  memilih  untuk  tidak  bereaksi, terhadapnya mereka dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas sikap ketidakpeduliannya. Tentunya  terhadap  hal  tersebut  akan  sangat  berimpilikasi  terhadap  hubungan  humanisme diantara sesama manusia.
Itilah “ good Samaritan ” berasal dari kisah dalam kitab Injil. Aaron Graham, seorang pendeta di Washington mengatakan, dalam Injil Lukas, seorang ahli hukum bertanya kepada Yesus apa artinya mencintai tetangga. Yesus menjawab pertanyaan itu dengan bercerita mengenai seorang lelaki Yahudi yang bepergian dari Yerusalem menuju Jericho dan mengalami perampokan dan pemukulan.  Lelaki  itu  terbaring  di  jalan,  dua  pejalan  kaki  yang  melewatinya  menghindar, namun kemudian lewat  seorang asal Samaria yang kemudian merawatnya, mengobati lukanya, dan  membawanya  ke  penginapan.  Ketika  itu,  kata  Pendeta  Graham,  kalangan  Yahudi  dan Samaria  bermusuhan.  Membantu  orang  lain  yang  membutuhkan  pertolongan  sangat  umum dalam berbagai  budaya  dan  agama.  Membantu  orang  lain  boleh  jadi  adalah  panggilan keagamaan. Tetapi, beberapa riset baru-baru ini mengatakan manusia juga memiliki dorongan biologis,  dorongan  dari  dalam,  untuk  membantu  orang  lain.  Robert  Sussman  dan  Robert Cloninger adalah dosen pada Universitas Washington di St. Louis, Missouri. Mereka menulis buku berjudul “ Origins of Altruism and Cooperation ” atau Asal Usul Membantu Orang Lain dan  Bekerjasama”  Dr.  Cloninger  mengatakan  mahkluk  sosial  termasuk  manusia,  perlu bekerjasama agar bertahan. Dalam pandangan kedua penulis ini, pertama kali, manusia belajar bekerjasama  agar  bisa  hidup  berkelompok,  akibatnya,  kata  Dr  Cloninger,  manusia  menjadi lebih  cerdas,  dan  kecerdasan  ini  tidak  hanya  membantu  dirinya,  tetapi  juga  orang  lain  di sekitarnya.  Menyumbang  bagi  lembaga  amal  merupakan  salah  satu  cara  menjadi  good Samaritan,  namun  beberapa  negara  bagian  di  Amerika  membuat  aturan  hukum  yang mengharuskan orang mengulurkan bantuan dalam situasi tertentu. Profesor John Mikhail, Guru Besar  Universitas  Georgetown,  mengatakan  ada  dua  jenis  aturan good  Samaritan. Yang pertama  yang  menetapkan  aturan  untuk  menyelamatkan,  misalnya  menyelamatkan  korban kecelakaan di jalan raya. Profesor Mikhail mengatakan gagal memberi pertolongan seperti ini bisa berakibat denda atau hukuman penjara. Yang kedua adalah hukum yang melindungi orang- orang  yang  membantu  orang  lain.Secara  umumnya,  undang-undang Good  Samaritan  Law bermaksud  melindungi  seseorang  individu  termasuklah  tenaga  kesehatan  yang  bertindak dengan  niat  baik  secara  sukarela  misalnya,  menawarkan  perkhidmatan  kepada  mereka  yang terlantar di jalanan akibat kemalangan, maupun dalam situasi kecemasan, dari pada dikenakan tindakan  perundangan.  Doktrin  ini  merupakan  prinsip  perundangan  yang  melindungi penyelamat dari pada sebarang tindakan perundangan atau disamakan atas “salah laku” akibat perbuatan membantu. Menurut Matt, Good Samaritan Law diperkenalkan untuk menggalakkan individu  yang menyaksikan keadaan kecemasan untuk membantu mereka yang memerlukan, dengan melindungi individu yang bertindak balas, dari pada tindakan undang-undang sekiranya
berlaku  akibat  kesan  buruk  dari  pada  pertolongan  baiknya.  Dalam  arti  kata  lain, Good Samaritan Law ini membantu menghalang seseorang individu yang enggan tampil membantu orang  yang  cedera  atau  sakit  kerana  bimbang  dikenakan  implikasi  perundangan  sekiranya berlaku kecederaan yang tidak disengajakan atau kematian yang salah.
e. Circumsisi
Circumsisi merupakan  suatu  tindakan  pembedahan  dengan  cara  memotong  seluruh  atau sebagian prepusium penis atas indikasi dan dengan tujuan tertentu, yang juga merupakan salah satu  prosedur  bedah  umum  di  seluruh  dunia  dan  selama  bertahun-tahun  telah  menjadi kontroversial dengan mempertanyakan indikasi medis terutama pada bayi laki-laki yang baru lahir.  Oleh  karena  itu,  di  perlukan  kepercayaan  orang  tua  tentang  manfaat  medis  sirkumsisi terhadap anak-anak mereka, baik prosedur maupun berbagai alternatif cara sirkumsisi dengan memberikan informed consent.
Circumsisi atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai khitan atau sunat, atau dalam budaya jawa  dikenal  dengan  istilah  “sumpit”  pada  dasarnya  adalah  pemotongan  sebagian  dari preputium  penis  hingga  keseluruhan glans  penis dan  corona  radiata  terlihat  jelas.  Penis merupakan organ tubuler yang dilewati oleh uretra. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan  saluran  untuk  menyalurkan  semen  kedalam  vagina  selama  berlangsungnya  hubungan seksual.
Sunat (circumsisi) dalam  Bahasa  Indonesia  dikenal  dengan  istilah  khitan  atau  supit, merupakan tuntunan syariat Islam untuk laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya pemeluk agama Islam saja yang melakukan sunat, orang-orang Yahudi, Nasrani dan agama lain sekarang juga banyak yang melakukan sunat karena terbukti memberikan manfaat bagi Kesehatan.
Circumsisi merupakan  salah  satu  hal  yang  penting.  Pengertian  sirkumsisi  sendiri  adalah membuang  prepusium  penis  sehingga glans  penis menjadi  terbuka. Tindakan  ini merupakan tindakan  bedah minor  yang  paling  banyak  dikerjakan  di  seluruh  dunia,  baik  dikerjakan  oleh dokter, paramedis, ataupun oleh dukun sunat. Circumsis dilakukan seorang pria guna menjaga kebersihan dan kesehatan organ genitalnya. Belakangan ini sirkumsisi hanya dipandang sebagai suatu kewajiban yang dilakukan oleh sekelompok orang demi menjalankan ritual budaya dan keagamaannya.
f. Patent Safety
Patient  safety merupakan  komponen  penting  dan  vital  dalam  asuhan  keperawatan  yang berkualitas.  Hal  ini  menjadi  penting  karena patient  safety merupakan  suatu  langkah  untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam memberikan asuhan keperawatan. Inti dari patient safety yaitu  penghindaran,  pencegahan  dan  perbaikan  dari  kejadian  yang  tidak  diharapkan  atau mengatasi  cedera-cedera  dari  proses  pelayanan  kesehatan  sehingga  program  utama patient safety yaitu suatu usaha untuk menurunkan angka kejadian tidak diharapkan (KTD) yang sering terjadi pada pasien.
Keselamatan pasien dapat didefinisikan sebagai upaya menurunkan cedera yang tidak perlu yang  berhubungan  dengan  pelayanan  kesehatan  hingga  ke  tingkat  minimum  yang  diterima. Secara  sederhana,  hal  ini  merupakan  upaya  pencegahan  kesalahan  dan  kejadian  yang  tidak diharapkan pada pasien yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.
Keselamatan  pasien  adalah  tidak  adanya  bahaya  yang  dapat  dicegah  pada  pasien  dan pengurangan  risiko  bahaya  yang  tidak  perlu  yang  terkait  dengan  perawatan  kesehatan  ke minimum yang dapat diterima. Sebuah minimum yang dapat diterima mengacu pada gagasan kolektif pengetahuan yang diberikan saat ini, sumber daya yang tersedia dan konteks di mana perawatan disampaikan membebani risiko non-perawatan atau pengobatan lainnya. Sedangkan disiplin  keselamatan  pasien  adalah  upaya  terkoordinasi  untuk  mencegah  bahaya,  yang disebabkan  oleh  proses  perawatan  kesehatan  itu  sendiri,  dari  yang  terjadi  pada  pasien. Keselamatan pasien telah semakin diakui sebagai masalah kepentingan global.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  11  tahun  2017  tentang  Keselamatan  Pasien, menyebutkan  bahwa  keselamatan  pasien  adalah  suatu  sistem  yang  membuat  asuhan  pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan
analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya di ambil.
Dalam  dunia  keperawatan,  keselamatan  pasien  adalah  bagian  terpenting  dari  asuhan keperawatan yang bertujuan mencegah kesalahan yang dapat dihindari dan mencegah bahaya pada  pasien.  Keselamatan  pasien  merupakan  fitur  dari  sistem  perawatan  kesehatan  dan serangkaian cara yang telah teruji untuk memperbaiki perawatan. Human Factors In Patient Safety Model yang dikembangkan oleh Royal College of Nursing (RCN) adalah model yang disarankan untuk mengadopsi perspektif sistem keselamatan pada dunia keperawatan  dengan mempertimbangkan  berbagai  faktor  kontekstual  yang  berhubungan  dengan  manusia  dalam sistem untuk mempengaruhi kinerja perawat. Manfaat menerapkan Human Factors In Patient Safety Model bagi seorang perawat adalah dapat memahami  kesalahan dan faktor mana yang mengancam keselamatan pasien, memperbaiki budaya keselamatan memperbaiki design system dan  peralatan  dalam  menunjang  mutu  pemberian  asuhan  keperawatan,  mengidentifikasi  apa yang  salah  dan  memprediksi  apa  yang  bisa  salah  dan  yang  penting  selanjutnya  adalah menganalisa bagaimana alat tertentu dapat membantu mengurangi kemungkinan bahaya pada pasien.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data sekunder dan diperkuat dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari interview kepada narasumber, dan kuesioner yang dibagikan kepada perawat di Kabupaten Sidoarjo,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari statute  approach yang  meliputi;  Undang- Undang  Dasar  tahun  1945,  Undang-Undang  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, Undang-Undang  No.  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan;,  Undang-Undang  No.  36  tahun  2014 tentang  Tenaga  Kesehatan,  Undang-Undang  No.  38  tahun  2014  tentang  Keperawatan,  dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  26  tahun  2019  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat yang melakukan praktik keperawatan mandiri di Kabupaten Sidoarjo. Metode  sampling  yang  dipilih  adalah  dengan  metode purposive  sampling yang  dianggap  dapat mewakili populasi.  Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2022 s/d 5 Februari 2022 bersamaan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta, Fakultas Hukum Wahid Hasyim Surakarta, dengan Mitra  Pengabdian  yaitu  DPK  PPNI  RSUD  Sidoarjo.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  memperoleh  gambaran  bagaimana  kewenangan perawat  dalam  tindakan circumsisi pada  praktik  keperawatan  mandiri,  dan  bagaimana perlindungan hukum perawat dalam tindakan circumsisi pada praktik keperawatan mandiri.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Kewenangan Perawat dalam Tindakan Circumsisi pada Praktik Keperawatan Mandiri Kewenangan  merupakan  kekuasaan  yang  diperoleh  subjek  hukum  atas  dasar  kemampuan yang  dimiliki  untuk  menjalankan  suatu  wewenang  tersebut  sedangkan  kemampuan  sendiri berkaitan erat dengan kompetensi. Sehingga dapat dimaknai bahwa kewenangan perawat dalam Tindakan Circumsisi akan  terlahir  apabila  telah  memiliki  kompetensi  yang  berhubungan dengan Circumsisi. Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data sebagai berikut:
Tabel: 1.1. Jenis Sertifikat Perawat Jenis Ada (%) Tidak Ada (%) Kepemilikan Ijasah D3/S1 Keperawatan 100% - Kepemilikan Sertifikat Circumsisi 100% -
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  perawat  sudah  memiliki  ketrampilan  di  bidangnya, dibuktikan  dengan  ijazah  dan  sertifikat  kompetensi  yang  dimilki.  Seorang  perawat  mustahil akan  melakukan  tindakan-tindakan  yang  berisiko  seperti  tindakan circumsisi jika  perawat tersebut tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang tersebut.
Tabel: 1.2. Kepemilikan dan Ketersedaan Berkas Adminsitrasi dalam Praktik Keperawatan Jenis Ada (%) Tidak Ada (%) Kepemilikan STR dan SIPP 100% - Ketersediaan SOP 100% Ketersediaan Informed Consent dan Dokumen Keperawatan setiap pasien 20% 80%
Data  di  atas  menunjukan  bahwa  secara  administrasi  kelengkapan  pelayanan  pada  praktik keperawatan mandiri  masih  belum  sempurna,  ini  dibuktikan  dengan  belum adanya  SOP  dan juga Informed  Consent dan  Dokumen  Keperawatan  pada  praktik  keperawatan  mandiri.  Ini sangatlah  penting  mengingat  bahwa  dengan  adanya  kelengkapan  administrasi  tersebut  maka akan  dapat  melahirkan  kewenangan  atributif.  Sebagaimana  yang  dituangkan  dalam  Pasal  58 UU No. 36/2014 tentang Tenaga  Kesehatan bahwa setiap tenaga kesehatan yang  melakukan praktik wajib memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, memperoleh persetujuan penerima pelayanan  kesehatan,  dan  membuat  dan  menyimpan  catatan  dokumen  tentang  pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan.
Diagram: 1.1. Alasan Perawat Melakukan Tindakan Circumsisi
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  tindakan circumsisi yang  dilakukan  oleh  perawat merupakan  bentuk  nilai  kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  yang  bersangkutan  dengan mengedepankan  etika  profesi  dan patient  safety dalam  setiap  tindakanya.  Hal  tersebut dilakukan  mengingat  banyaknya  permintaan  masyarakat  untuk  memberikan  pelayanan  yang sesuai yang diinginkan, dan diperkuat dengan keadaan overmacht dan kearifan lokal.
Dari hasil data tersebut di atas, dapat memunculkan sebuah skema penalaran hukum tentang adanya tindakan invasif yang salah satunya adalah tindakan circumsisi. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Permintaan Masyarakat Keadaan Overmacht Kearifan Lokal
Skema: 1.1. Penalaran Hukum pada Tindakan Invasif oleh Perawat Skema tersebut memberikan arti bahwa seorang perawat yang telah memiliki sertifikat ijazah profesi  dan  juga  sertifikat  kompetensi  yang  melakukan  tindakan circumsisi sebagai  bentuk keprofesionalitasan  suatu  profesi,  dari  aspek  hukum  kebiasaan  diperbolehkan  karena  hal tersebut dilandaskan pada Pancasila Sila Ke-2 bahwa upaya yang dilakukan untuk menolong sesama itu merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini sejalan dengan  konsep Good  Samaritan  Law yang  menyatakan  seorang  tidak  dapat  dibebankan tanggung jawab atas perbuatannya yang di dasarkan dengan itikad baik di lain pihak jika mereka melihat  situasi  yang  membahayakan  orang  lain  dan  mereka  memilih  untuk  tidak  bereaksi, terhadapnya mereka dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas sikap ketidakpeduliannya. Kewenangan  yang  lahir  atas  tindakan circumsisi yang  dilakukan  oleh  perawat  merupakan keadaan overmacht sehingga  menimbulkan  kewenangan  atributif  yang  merupakan implementasi  dari  hukum  perikatan.  Kewenangan  dalam  melakukan  tindakan circumsisi diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional, Standar Profesi, Standar  Kompetensi,  dan  Standar  Peraturan  Perundang-Undangan.  Pelimpahan  wewenang yang  dituangkan  pada  Permenkes  No.  26/2019  itu  hanya  berlaku  di  fasilitas  pelayanan Kesehatan, seperti; rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Selain itu, jika di daerah tempat perawat melakukan  praktik  keperawatan  mandiri  tidak  ada  tenaga  medis,  maka  perawat  memiliki kewenangan melakukan tindakan circumsisi tersebut karena hal ini ditujukan untuk program pembangunan  kesehatan  di  masyarakat.  Tindakan circumsisi yang  dilakukan  oleh  perawat merupakan kewenangan yang hanya sebatas pelayanan insidental, dan tidak dilakukan secara terus menerus dalam janga waktu yang panjang.

## b. Perlindungan Hukum Perawat dalam  Tindakan  Circumsisi pada Praktik Keperawatan Mandiri
Menurut Sukendar dan Santoso, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu
1) Perlindungan  hukum  preventif  adalah  cara  atau  langkah  yang  dilakukan  guna  mencegah suatu kejadian yang dapat berakibat hukum.
2) Perlindungan hukum represif adalah cara atau langkah yang dilakukan apabila suatu kejadian yang berakibat hukum tersebut telah terjadi.
Dari penjabaran teori di atas, diperoleh kejelasan tentang konsep perlindungan hukum bagi perawat yang melakukan tindakan invasif, yakni:
Tabel: 2.1. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perawat Upaya Perlindungan Preventif Upaya Perlindungan Represif Upaya perlindungan preventif meliputi: 1. Dari diri sendiri:
a. Kelengkapan administrasi pelayanan yang meliputi;  Ijazah,  STRP,  SIPP,  dan  Sertifikat Kompetensi.
b. Pelayanan  dengan  prinsip Patient  Safety, Standar Profesi,  Standart Operating  Procedure (SOP), Standar Peraturan Perundang-Undangan.
c. Pemenuhan Hak Klien, dan Kewajiban Perawat.
2. Dari orang lain, yaitu dengan:
a. Adanya  penyuluhan,  seminar  maupun  workshop tentang hukum bagi perawat.
b. Adanya  kebijakan  atau  peraturan  pelaksana  yang mampu  mengayomi  praktik  perawat  yang  dibuat oleh  Pimpinan  Fasilitas  Pelayanana  Kesehatan,
Dinas  Kesehatan,  dan  juga  Pemerintah  Daerah. atau Pemerintah Desa.
c. Adanya Jalinan Kerjasama oleh organisasi Profesi
PPNI  dengan  Organisasi  Profesi  lain,  serta  aparat penegak hukum. Upaya perlindungan Repersif meliputi: 1. Dari  diri  sendiri,  yaitu dengan: memberikan jaminan atau ganti rugi kepada  klien  apabila klien  tersebut  telah merasa telah dirugikan. 2. Dari  orang  lain,  yaitu dengan melakukan mediasi  yang  diwakili oleh  seorang  mediator dari  Lembaga  bantuan hukum untuk membantu penyelesaian sengketa.
Tabel: 2.2. Jenis Perlindungan Hukum Bagi Perawat
Ekonomi Sosial Politik Pemenuhan hak atas imbalan  dari  jasa  yang telah diberikan serta pemakaian  segala  fasilitas yang diberikan selama menjalankan profesinya. Pemenuhan  kesejahteraan sosial yakni terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya tenaga Kesehatan professional  dari  negara dan  Lembaga-lembaga  di bawahnya Implementasi fungsi Lembaga 1. Legislatif, 2. Eksekutif, 3. Yudikatif. Tabel: 2.3. Unsur Perlindungan Hukum Bagi Perawat Unsur Tindakan Melindungi Unsur Pihak-Pihak yang Melindungi Unsur Cara-Cara Melindungi 1. Pembelaan dan Bantuan Hukum. 2. Pembinaan dan Pendampingan. 3. Mediasi.
1. Organisasi PPNI.
2. Dinas Kesehatan.
3. Direktur Rumah Sakit/ Klinik, dan Kepala Puskesmas. 1. Implementasi  Hak  dan Kewajiban. 2. Bimbingan dan konsultasi. 3. Penyuluhan.
4. Pejabat  Pembuat  Peraturan
Perundang-undangan.
5. Lembaga Bantuan Hukum.
4. Pembuatan kebijakan oleh stake  holder yang sifatnya Insidental.
Sebagai bentuk perlindungan hukum kepada perawat yang melakukan tindakan invasif pada praktik  keperawatan  mandiri,  sebenarnya  hal  tersebut  sudah  terlihat  dalam  upaya  hukum preventif  yang  dibuat  oleh  Lembaga  Negara,  yakni;  UU  No.  38/  2014,  dan  Permenkes  No. 26/2019.
Sebagaimana Pasal 36 huruf a UU No. 38/2014 tentang Keperawatan yang berbunyi:
“Perawat  dalam  melaksanakan  Praktik  Keperawatan  berhak  memperoleh pelindungan hukum sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar  pelayanan,  standar  profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.
Kemudian Pasal 58 ayat (2) UU No. 38/2014 tentang Keperawatan berbunyi:
“Setiap orang yang tidak memiliki STR, tidak memiliki SIPP, tidak memasang papan nama praktik  keperawatan  mandiri, tidak  memiliki  kompetensi ,  akan  dikenakan  sanksi administratif berupa; teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin”.
Hal serupa juga disampikan oleh Umar Faruk selaku Sekretaris DPD PPNI Sidoarjo yang mengatakan  bahwa  di  Kabupaten  Sidoarjo  tidak  ada  Perda  yang  mengatur  secara  khusus kewenangan dan perlindungan hukum bagi perawat, yang ada adalah peraturan dari pusat, yakni UU No.38/2014 dan Permenkes No. 26/2019, dan semua perawat telah mengetauhinya. Yang dilakukan  Dinkes  Kabupaten  Sidoarjo  selama  ini  dengan  melakukan  pembinaan  dan pemantauan,  selebihnya  untuk  sebuah  kefatalan  atau  kegagalan  diluar  dugaan,  Dinkes  akan berupaya secara maksimal untuk melakukan pendampingan.
Tidak  hanya  dari  PPNI  Sidoarjo,  Siti  Anis  Susalwati  dari  Dinas  Kesehatan  Sidoarjo  juga mengemukakan bahwa perawat yang melakukan tindakan circumsisi pada praktik keperawatan mandiri  diperbolehkan  sepanjang  metode  yang  digunakan  tidak  membahayakan  pasien  dan telah teruji klinis. Meskipun demikian, perawat tersebut haruslah tertib hukum dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam menjalankan asuhan keperawatan. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir terjadinya kelalaian dalam menjalankan tindakan circumsisi . Dinas Kesehatan Sidoarjo juga akan melakukan pengawasan dan pembinaan bagi perawat yang memperoleh izin praktik keperawatan mandiri dari Dinas Kesehatan.
Gerardus Gegen selaku Direktur LBHPI mengatakan bahwa terkait perlindugan hukum bagi perawat  yang  menjalankan  tindakan circumsisi, adalah  dengan  melakukan  pembinaan  dan pendampingan  karena  dikhawatirkan  perawat  yang  bersangkutan  akan  melakukan pelayanan keperawatan melampaui dari batas kewajaranya.
Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perawat dalam transaksi terapeutik di bidang pelayanan keperawatan dilindungi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  pelaksana  keperawatan, selain itu perawat yang melakukan tindakan circumsisi juga dilindungi oleh Organisasi Profesi PPNI dan juga Lembaga Bantuan Hukum perawat Indonesia. Di sisi lain, pasien yang menerima tindakan circumsisi juga  mendapatkan  jaminan  keselamatan  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:
“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

## 5. KESIMPULAN
Dari uraian hasil dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan:
a. Bahwa  seorang  perawat  yang  telah  memiliki  sertifikat  ijazah  profesi  dan  juga  sertifikat kompetensi  yang  melakukan  tindakan circumsisi sebagai  bentuk  keprofesionalitasan  suatu profesi,  dari  aspek  hukum  kebiasaan  diperbolehkan  karena  hal  tersebut  dilandaskan  pada
Pancasila  Sila  Ke-2  bahwa  upaya  yang  dilakukan  untuk  menolong  sesama  itu  merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini sejalan dengan konsep Good Samaritan  Law yang  menyatakan  seorang  tidak  dapat  dibebankan  tanggung  jawab  atas perbuatannya yang didasarkan dengan itikad baik di lain pihak jika mereka melihat situasi yang membahayakan orang lain dan mereka memilih untuk tidak bereaksi, terhadapnya mereka dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas sikap ketidakpeduliannya. Kewenangan yang lahir atas tindakan circumsisi yang  dilakukan  oleh  perawat  merupakan  keadaan overmacht sehingga menimbulkan  kewenangan  atributif  yang  merupakan  implementasi  dari  hukum  perikatan. Kewenangan  dalam  melakukan  tindakan circumsisi diperbolehkan  selama  dilakukan  sesuai dengan  Standar  Prosedur  Operasional,  Standar  Profesi,  Standar  Kompetensi,  dan  Standar Peraturan Perundang-Undangan. Pelimpahan wewenang yang dituangkan pada Permenkes No. 26/2019 itu hanya berlaku di fasilitas pelayanan  Kesehatan, seperti; rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Selain itu, jika di daerah tempat perawat melakukan praktik keperawatan mandiri tidak ada tenaga medis, maka perawat memiliki kewenangan melakukan tindakan circumsisi tersebut  karena  hal  ini  ditujukan  untuk  program  pembangunan  kesehatan  di  masyarakat. Tindakan circumsisi yang dilakukan oleh perawat merupakan kewenangan yang hanya sebatas pelayanan  insidental,  dan  tidak  dilakukan  secara  terus  menerus  dalam  janga  waktu  yang panjang.
b. Bahwa perawat yang melakukan tindakan circumsisi pada praktik keperawatan mandiri secara preventif telah dilindungi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pembinaan dan pengawasan oleh dinas kesehatan dan juga organisasi profesi PPNI meskipun belum ada Perda yang mengatur tentang tindakan invasif pada perawat tersebut. Yang terpenting adalah perawat yang bersangkutan melakukan tindakan circumsisi harus memperhatikan prinsip patient safety dan juga memiliki surat ijin praktik maupun kompetensi yang dikuasai.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, Adapun saran dalam penelitian ini adalah: a. Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan tentang tindakan Circumsisi yang dilakukan oleh  tenaga  Kesehatan,  tenaga  medis,  maupun  dukun  yang  berisis  kewenangan- kewenanganya dalam melakukan tindakan circumsisi.
b. Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  perlu  mendesak  Pemerintah  untuk  segera  menerbitkan Peraturan Khusus mengenai Circumsisi.
c. Organisasi Profesi PPNI tingkat Kabupaten/Kota perlu mengadakan Forum Group Discussion tentang penetapan SOP pada praktik keperawatan mandiri.
d. Perawat  yang  melakukan  tindakan circumsisi perlu  membuat  dokumentasi  keperawatan dalam  setiap  tindakan  keperawatan  yang  dijalankan  baik  secara homecare maupun homevisite.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aris  Prio  Agus  Santoso,  2021, Hukum  Kesehatan  (Pengantar  Program  Studi  Sarjana  Hukum), Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------,  2021, Hukum  keperawatan  (Sebuah  Paradigma  Kebebasan  yang  Berbasis  pada Keadilan), Jakarta: Trans Info Media. Bima Andika Sibuea, 2017, Skripsi: Pengetahuan dan Sikap Siswa Tentang Sunat (Sirkumsisi) di SMA Raksana Medan Tahun 2017, Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
Budiyanto, 2003, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara , Jakarta: Erlangga. Burhan Ashsofah, 2010, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta. Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Djaali, 2012, Psikologi Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara. DPP PPNI, 2017, Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri , Jakarta: DPP PPNI.
Hamim Tohari, 2014, Skripsi: Informed Consent pada Pelayanan Sirkumsisi di Puskesmas Waru, Kabupaten  Pamekasan,  Provinsi Jawa  Timur  Periode  1  Januari  -  31  Desember  2013, Semarang:  Program  Pendidikan  Sarjana  Kedokteran  Fakultas  Kedokteran  Universitas Diponegoro.
Hudi Purnama, 2017, Tesis: Diskresi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter kepada Perawat di Kotawaringin Timur, Surakarta: Magister Ilmu Hukum UMS. Lexy J. Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alumni. Mike  Asmaria,  2016, Tesis:  Persepsi  Perawat  Tentang  Tanggung  Jawab  dalam  Pelimpahan Kewenangan Dokter kepada Perawat di Ruang Rawat Inap Non Bedah Penyakit Dalam RSUP. DR. M. Djamil Padang , Padang: Universitas Andalas. Muhibbin  Syah,  2000, Psikologi  Pendidikan  dengan  Pendekatan  Baru ,  Bandung:  PT  Remaja Rosda Karya.
Salim  dan  Erlies,  2013, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi ,  Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono, 2010, Statistik Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Sukendar, dan Aris Prio Agus Santoso, 2019, Tindak Pidana Dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum Bagi Perawat dan Pasien): Edisi 2, Yogyakarya: Nuha Medika. Universitas  Katolik  Soegijapranata,  2015, Petunjuk  Penulisan  Usulan  Penelitian  dan  Tesis , Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
Zaeni Asyhadie, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia , Depok: Rajawali Pers.
Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika. Jurnal Abdul Aziz, “Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik yang Dilakukan oleh Perawat”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 2, 2014.
Anis Shuhaiza Md Salleh, dan Yuhanif Yusof, “ Good Samaritans Law: Satu Tinjauan Keperluan Kewujudannya di Malaysia”, Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia,  Vol.31, No. 2, 2019.
Aris  Prio  Agus  Santoso,  dkk,  “ Analisis  Yuridis  Kewenangan  Perawat  dalam  Pemberian  Obat- Obatan Label Merah pada Praktik Keperawatan Mandiri, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2020.
----------, “ Legal Protection of Health Workers in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19  from  a  State  Administrative  Law  Point  of  View”, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 2, 2021.
Arrie  Budhiartie,  “ Pertanggungjawaban  Hukum  Perawat  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit”, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 11, No. 2, 2011.
Cecep  Triwibowo,  Sulhah  Yuliawati,  dan  Nur  Amri  Husna ,  “Handover  Sebagai  Upaya Peningkatan Keselamatan Pasien (Patient Safety) di Rumah Sakit”, Jurnal keperawatan Soedirman, Vol.11, No.2, 2016.
Gerardus  Gegen,  Aris  Prio  Agus  Santoso,  “Analisis  Yuridis  Kewenangan  Perawat  Dalam Pengobatan  Bekam  Pada  Praktik  Keperawatan  Mandiri”,  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.
----------, “ Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 ”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14, No. 2. 2021.
Sukendar, dkk, “ Juridical Review of Nurse's Legal Responsibility for Patient Safety in Self Nursing Practice ”, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 08, No. 02, 2021. Tamara Roully Sibarani, “ Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik dan Negligence dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi)”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1, 2019.
Teofilus  Evangelista,  Dyah  Widodo,  dan  Esti  Widiani, “Pengaruh  Hipnosis  5  Jari  Terhadap Tingkat  Kecemasan  Pasien  Sirkumsisi  di  Tempat  Praktik  Mandiri  Mulyorejo  Sukun Malang”, Nursing News, Vol. 1, No.2, 2016.
Zul  Afril,  Laksono  Trisnantoro,  dan  Mubasysyir  Hasanbasr, ”Praktik  Perawat  Keliling:  Studi Kasus  Tiga  Perawat  Di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  Provinsi  Riau”, Jurnal  Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 12, No. 4, 2009.

## Peraturan
RI, Undang-Undang Dasar 1945. RI, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. RI, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, RI, Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, RI, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan,
RI,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  26  tahun  2019  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;
RI,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  21  tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
Surat  Keputusan  Persatuan  Perawat  Nasional  Indonesia  No.  0517/DPP.PPNI/S.1/K.S/III/2007 tentang Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri.
Internet
Daniel Tanamal, 2011, Konsep Good Samaritan Law dari Sudut Sains dan Hukum, Diakses pada: https://www.jawaban.com/read/article/id/2011/12/04/90/111204173350/konsepgood_sa maritandari_sudut_sains_dan_hukum (Tangal 5 April 2021).
Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, diakses dari: https://kbbi.kemdikbud.go.id/ (Tanggal 5 April 2021).
Wikipedia Bahasa Indonesia versi online, diakses dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Keperawatan (Tanggal 5 April 2021).