“ KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH ”
Jaidun dan Tumbur Ompu Sunggu jaidun@uwgm.ac.id, tumburompus@uwgm.ac.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Kejahatan  korupsi  di  Indonesia  sudah  masuk  pada  level  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,    merusak    moral  agama  dan  berdampak  luas  pada  kehidupan  berbangsa dan bernegara,  negeri  ini  bisa  hancur  berantakan,  karena  korupsi.    Korupsi  bukan  saja  kejahatan merugikan keuangan negara, melainkan dapat menghancurkan perekonomian dan keuangan negara. Dalam  hal  ini  Badan  pemeriksa  Keuangan  berperan  sebagai  lembaga  negara  yang  berugas  untuk memeriksa  pengelolaan  dan  bertanggung  jawab  terhadap  keuangan  negara  sesuai  dengan  amanat UUD  RI  1945.  Namun  apabila  terjadi  kerugian  keuangan  negara  pada  suatu  Badan  Usaha  Milik Negara  (Persero)  dan/atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  maka  apakah kerugian  tersebut merupakan kerugian  keuangan  negara  dan/atau  bukan? atau melainkan  kerugian  perusahaan yang lazim  juga disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat dan ataukah merupakan kerugian keuangan negara yang  masuk  dalam  ranah hukum publik. Dengan  menggunakan  penelitian yuridis  empiris penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pihak yang berwenang  dalam  menghitung  kerugian  negara  pada  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (Persero)  dan mengkaji hukum apa yang harus digunakan apabila terjadi kerugian negada dalam hal pengelolaan kerugian  negara  oleh  BUMD . Oleh  karenanya dalam  hal  ini (BPK-RI)  merupakan  lembaga  negara yang  diberi  kewenangan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (Persero)  dan  merupakan  sebuah Badan  yang  paling bertanggunjawab untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah.
Kata Kunci: Kerugian Negara, Pengelolaan Keuangan Negara, Perbandingan Sistem Hukum Keuangan Negara.

## ABSTRACT
The crime of corruption in Indonesia has entered the level of harm to the joints of the nation and state,  religion  and  moral  ruin  far-reaching  impact  on  the  life  of  the  nation,  the  country  could  fall apart, because of corruption. Corruption is not only financial harm state crimes but can destroy the economy  and  state  finances.  In  this case, the  examiner  Finance  Agency  acting  as  a  state  institution whose task is to examine the management and is responsible for state finances in accordance with the mandate  of  the  Constitution  RI  1945.  However,  in  the  event  of  losses  to  the  state  at  a  State-Owned Enterprises  (Persero)  and /  or  Regional-Owned  Enterprises  , then  whether  such  losses  are losses  to the state and / or is not it? or rather the company's losses are also commonly called risks business as a legal  entity  or  a  private  and  state  financial  losses  in  the  realm  of  public  law.  By  using  empirical juridical  This  research  aims  to  find  out  the  viewpoint  of  the  Supreme  Audit  Agency  (BPK)  as  the authorities in calculating state losses on Regional Owned Enterprises (Persero) and assess what laws should be  used  when  there  is  a  loss country in  terms  of  management  state  losses  by enterprises. Therefore,  in  this  case  (BPK-RI)  is  a  state  agency  that  is  authorised  by  legislation  to  conduct  an examination  of  the  Regional  Owned  Enterprises  (Persero)  and  an  agency  most  responsible  for conducting the financial audit country / region.
Keywords:  Losses  of  State,  State  Financial  Management,  Comparative  Legal  System  of  State Finance.

## PENDAHULUAN

## A. Latar belakang
Kejahatan  korupsi  di  Indonesia  sudah masuk  pada  level  membahayakan  sendi-sendi kehidupan  berbangsa  dan bernegara,    merusak moral  agama dan  berdampak  luas  pada kehidupan berbangsa dan bernegara, negeri ini bisa  hancur  berantakan,  karena  korupsi. Korupsi  bukan  saja  kejahatan  merugikan keuangan negara, melainkan dapat menghancurkan  perekonomian  dan  keuangan negara. Siapa  yang  tidak  kenal  Indonesia..?, Indonesia  adalah  sebuah  negara  “SURGA” bagi sang koruptor, barangkali rakyat Indonesia  tidak  merasa  tersinggung  kalau negaranya  di  sebut  sebagai  salah  satu  negara terkorup  di  Asia.    Tentu  hal  ini  merupakan suatu  fakta  yang  tidak  terbantah  kan, bahwa negara  ini  babak  belur  oleh  ulahnya  koruptor, mereka  membawa  lari  uang  rakyat  Indonesia Triliunan Rupiah ke negara nenek moyangnya, kemudian  di  jemput  pulang  kampung  ke Indonesia  di  sambut  dengan  gegap  gempita bagai Pahlawan oleh Pejabat-pejabat Negara di Negeri  ini.?.  Sadarkah..!,  dia  itukan  seorang pencuri,    penjahat  kelas  kakap,    tidak  punya moral  dan  hati  nurani,  manusia  terhina. Lucunya  justru  tidak  di  borgol  lagi.  Ini menggambarkan,  bahwa  negara  ini  belum serius  menumpas kejahatan  korupsi. Siapapun tidak bisa membantah, bahwa negeri ini hancur berantakan,  karena kejahatan korupsi.  Rakyat Indonesia di paksa bayar pajak oleh negara dan rakyat tetap setia membayar pajak,  justru uang hasil  pajak  di  Korupsi  oleh  penjahat/pencuri yang  memanfaatkan  kewenangannya  sebagai pejabat pajak dan/atau pegawai pajak.
Salah  satu  unsur  yang  mendasar  dalam tindak  pidana  korupsi  adalah  adanya  kerugian perekonomian dan keuangan Negara, kerugian keuangan  negara  merupakan  akibat  tindakan dan/atau  perbuatan  jahat  yang  dilakukan  oleh koruptor. Kejahatan Korupsi harus di waspadai,  dan  biasanya  penjahat  korupsi  itu memiliki
kewenangan dan selalu menyalahgunakan kewenangnya sebagai pejabat untuk menguras uang rakyat. Penulis  perlu  memperjelas  secara  yuridis tentang  difinisi keuangan negara, tentang kerugian  negara  dan  Kewenangan  Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menghitung  kerugian  negara,  baik  terhadap pengelolaan  keuangan  oleh  lembaga-lembaga negara  maupun    keuangan  yang  di  pisahkan melalui  penyertaan  modal  negara  pada Perseroan  Terbatas  milik  Negara/Daerah (BUMN/BUMD).
Pengertian  keuangan  Negara berdasarkan ketentuan Pasal  1  angka  1  Undang-undang nomor: 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  mendefinisikan,  bahwa keuangan negara  adalah semua  hak  dan  kewajiban negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik Negara. Undang-undang  nomor:  17  Tahun 2003 tentang Keuangan negara, dalam penjelasannya, menjelaskan secara luas tentang pengertian  dan  ruang  lingkup  keuangan negara,  dan  menegaskan:  Bahwa, Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan  tujuan.  Dari  sisi  obyek  yang  dimaksud dengan  Keuangan  Negara  meliputi semua hak dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang  fiskal,  moneter  dan  pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu  baik berupa  uang,  maupun  berupa barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubung  dengan pelaksanaan  hak  dan kewajiban  tersebut.  Dari  sisi  subyek  yang dimaksud  dengan  Keuangan  Negara meliputi seluruh  obyek  sebagaimana  tersebut  di  atas yang  dimiliki  negara,  dan/atau  dikuasai  oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan  Negara/Daerah,  dan  badan  lain yang  ada kaitannya  dengan  keuangan  negara. Dari  sisi  proses,  Keuangan  Negara  mencakup seluruh  rangkaian kegiatan  yang  berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut  di  atas  mulai  dari perumusan kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  sampai dengan  pertanggunggjawaban.    Dari  sisi tujuan,    Keuangan  Negara  meliputi  seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan  obyek  sebagaimana  tersebut  di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  negara. Bidang  pengelolaan Keuangan  Negara  yang  demikian  luas  dapat
dikelompokkan  dalam  sub bidang  pengelolaan fiskal,  sub  bidang  pengelolaan  moneter,  dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Pasal  1  ayat  15  (lima  belas)  ketentuan umum  Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menegaskan: bahwa, Kerugian
Negara/Daerah  adalah  kekurangan  uang,  surat berharga,  dan  barang, yang  nyata  dan  pasti jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan hukum baik sengaja maupun lalai. lebih lanjut angka  16  (enam  belas)  mengatakan,  bahwa: Ganti  Kerugian  adalah  sejumlah  uang  atau barang  yang  dapat  dinilai  dengan uang  yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang  atau badan  yang  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja maupun lalai.
Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  negara  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945. Pasal  1  ayat (1)  Undang-undang  nomor  19  Tahun  2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan,  bahwa:  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN) adalah  badan  usaha  yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung  yang  berasal  dari kekayaan  negara yang  dipisahkan. Lebih  lanjut  pasal  11 menyebutkan bahwa, terhadap Persero berlaku segala  ketentuan  dan  prinsip-prinsip  yang berlaku  bagi perseroan  terbatas  (UU  No.  40 tahun 2007.
Undang-undang  nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan Negara  memposisikan BUMN  Persero  masuk  dalam  tataran  hukum publik. Sementara  dalam  sudut  pandang lainnya,  yakni  ketentuan Pasal  11  Undang- Undang  BUMN  menyebutkan  pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang  tentang  Perseroan  Terbatas. Berarti, Undang-Undang specialis derograt lex generalis yang berlaku bagi BUMN Persero.
Dalam  hal  terjadi  kerugian  pada  Badan Usaha Milik Negara (Persero), para  penegak hukum  dan  aparat  negara, berpegang  pada
Pasal  2  huruf  g  Undang-Undang  Keuangan Negara,  menegaskan,  bahwa kekayaan Negara/kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang,  surat berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan negara/perusahaan  daerah  dan  penjelasan umum Undang-Undang Tipikor yang menyatakan  bahwa  “Penyertaan  Negara  yang dipisahkan  merupakan  kekayaan  negara”, sifatnya tetap berada di wilayah hukum publik.
Dengan demikian, apabila terjadi kerugian keuangan  negara  pada suatu  Badan Usaha Milik Negara (Persero) dan/atau  Badan  Usaha Milik  Daerah, maka,  apakah kerugian tersebut merupakan  kerugian  keuangan  negara dan/atau  bukan, atau melainkan  kerugian perusahaan yang lazim  juga  disebut  resiko bisnis sebagai badan hukum privat dan ataukah merupakan  kerugian  keuangan  negara  yang masuk dalam ranah hukum publik.

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas,  maka  permasalahan  yang  diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sudut pandang Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghitung  kerugian  negara  pada  Badan Usaha Milik Daerah (Persero) ?
2. Apabila  terjadi  kerugian  negara  dalam pengelolaan  keuangan  negara  oleh  Badan Usaha Milik Daerah, hukum manakah yang digunakan ?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui sudut  pandang  BPK  selaku  pihak  yang berwenang menghitung kerugian negara dalam Badan  Usaha  Milik  Daerah  (Persero)  dan mengkaji  hukum  yang  digunakan  apabila kerugian  negara  dalam  hal  pengelolaan keuangan  negara oleh  Badan  Usaha  Milik Daerah. Oleh karenanya penelitian ini dimanfaatkan  agar BUMD  Kota Samarinda sebagai  dorongan  dan  dukungan  untuk meningkatkan kualitas kinerja fungsi dan tugas dalam  pengelolaan  keuangan  negara  serta dalam melayani publik, Bagi Pemerintah Kota Samarinda  sebagai  bahan  masukan dalam
rangka memperketat pelaksanaan fungsi pengawasan  dalam  pengelolaan  keuangan negara oleh badan publik non negara (BUMD )

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang akan menggali  data  tentang  tata  kelola  keuangan negara  oleh  badan usaha milik  daerah di Kota Samarinda.

## B. Sumber Data
a. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh dari  penelitian  lapangan  dengan  cara wawancara  dan  mengajukan  daftar pertanyaan kepada narasumber penelitian.
b. Data  sekunder,  adalah  data  yang diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan yang  merupakan  bahan-bahan  hukum yang terdiri dari:
(1) Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan hukum  yang  bersifat  mengikat  yang terdiri dari:
a. Undang-undang  nomor 31  tahun 1999  Jo.  Undang-undang  nomor 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi b. Undang-undang  nomor  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c. Undang-undang  nomor  19  Tahun 2003  tentang Badan  Usaha  Milik Negara
d. Undang-undang  nomor  40  Tahun 2007 tetang Perseroan Terbatas e. Undang-undang  nomor  15  Tahun 2004 tetang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara f. Undang-undang  nomor  1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006  tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan
(2) Bahan hukum sekunder. Bahan  hukum sekunder  yaitu  bahan hukum  yang memberikan  petunjuk  dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang
terdiri  dari  buku-buku  literatur,  makalah, artikel,  hasil  penelitian  dan  karya  ilmiah lainnya  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini.

## (3) Bahan hukum tersier.
Bahan  hukum tersier  yaitu  bahan  hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: a. Kamus Besar Bahasa Indonesia b. Kamus Hukum c. Ensiklopedia d. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

## C. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara,  yaitu  melakukan  tanya jawab  secara  langsung  dengan  subyek penelitian  (narasumber  dan  responden) tentang  permasalahan  dalam  penelitian ini  dengan  menggunakan  pedoman wawancara.
b. Daftar pertanyaan, yaitu: menyampaikan daftar  pertanyaan  secara  tertulis  kepada subyek  penelitian  (narasumber  dan responden)  tentang  permasalahan  dalam penelitian ini.
c. Studi  dokumen,  yaitu  dengan  cara mempelajari,  mengkaji  dan  menelaah dan/atau menganalisis bahan-bahan hukum,  baik  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan hukum tersier.
D. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil  lokasi  di  Kota  Samarinda,  dimana tempat lokasi Kantor BPK Perwakilan, Kantor Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  kantor BUMD.

## E. Subyek Penelitian
Bertindak  sebagai  narasumber  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda
b. Kantor BUMD Persero
c. Hakim-hakim  Tipikor  pada  Pengadilan
Negeri Samarinda
Adapun yang bertindak sebagai responden dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat
dan/atau  ormas  dan  mahasiswa  pegiat  anti Korupsi.

## F. Teknik Sampling
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling, yaitu: teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  anggota populasi  yang  dipilih  untuk  dijadikan  sampel. Adapun  jenis  pengambilan  sampel  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan calon responden  brerdasarkan  kriteria  tertentu  yang telah ditetapkan sebelumnya.

## G. Analisis Data
Data yang telah  dikumpulkan dari penelitian  kepustakaan  maupun  dari  penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif,  yaitu  metode  analisis  data dengan cara  mengelompokkan  dan  menyeleksi  data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan  kebenarannya,  kemudian  dihubungkan dengan  teori  dari  studi  kepustakaan  sehingga diperoleh  jawaban  atas  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Dalam  analisis  data  ini digunakan  cara  berpikir  induktif,  yaitu menyimpulkan  hasil  penelitian  dari  yang bersifat  khusus  untuk  kemudian  diambil kesimpulan yang bersifat umum.

## PEMBAHASAN
A. Sudut  Pandang  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK) dalam  Menghitung Kerugian  Negara  pada  Badan  Usaha Milik Daerah (Persero).
Fungsi  negara  dalam  mengontrol  atas pengelolaan keuangan negara, baik oleh badan publik  negara  maupun  badan  publik  non negara  dilaksanakan  pemeriksaanya  oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  (BPK-RI).  Hal  ini  sebagaimana amanat  Pasal  23  E  Undang-Undang  Dasar 1945,  menegaskan:  ayat  (1) Untuk  memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab  tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa  Keuangan  yang  bebas  dan  mandiri. Ayat  (2)    Hasil  pemeriksaan  keuangan  negara diserahkan  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat,
Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  sesuai  dengan kewenangannya.  Ayat  (3)  Hasil  pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan  dan/atau  badan  sesuai  dengan undang-undang.
Amanat  dari  ketentuan  pasal  23  E Undang-undang  Dasar  1945  tersebut,  maka dikeluarkan  Undang-undang  nomor  15  Tahun 2006  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia  (BPK-RI)  diberikan  kewenangan oleh  Peraturan  Perundang-undangan  untuk mengaudit  pengelolaan  keuangan  negara, termasuk  terkait  tindak  lanjut  atas  kerugian keuangan negara.
Pengelolaan  keuangan  negara  oleh  badan publik  negara  maupun  non  negara  sangat berpotensi  menimbulkan  kerugian  keuangan negara.  Sehingga  dengan  demikian  peranan Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sangat penting  dan  berguna  untuk  melindungi kekayaan  negara,  termasuk  kekayaam  negara berupa  dari  perbuatan  tindak  pidana  korupsi oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (NS) maupun aparat penegak hukum.
Terjadinya korupsi yang merugikan keuangan  negara  kerap  terjadi  di  negara  ini, baik  dilakukan  dengan  sengaja  maupun  atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian keuangan.  Meskipun  undang-undang  tindak pidana  korupsi  telah  berlaku  dan  sebagai instrumen hukum untuk memberantas kejahatan korupsi di negeri ini.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.  Undang-undang  nomor  20  tahun  2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  merupakan  intrumen  hukum untuk memberanats tindak pidana korupsi yang terjadi  baik  badan  publik  negara  maupun badan  publik  non  negara  dalam  hal  ini Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan  Usaha Milik  Daerah,  (BUMD) yayasan,  badan hukum, dan  perusahaan  yang  menyertakan modal  negara,  atau  menyertakan  modal  pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
Untuk  menghitung  kerugian  negara  dalam konteks  pengelolaan  keuangan  oleh  badan usaha  milik  daerah  (Persero)  merupakan
kewenangan Badan  Pemeriksa  keuangan
Republik  Indonesia  (BPK-RI).    Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam melakukan pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  negara  terhadap Badan  Usaha  Milik Daerah, melaksanakan kewenangannya sebagaimana  ketentuan  pasal  6  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006 tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang menyatakan, bahwa:  BPK bertugas memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  Lembaga  Negara  lainnya, Bank  Indonesia,  Badan  Usaha  Milik  Negara, Badan  Layanan  Umum,  Badan  Usaha  Milik Daerah,  dan  lembaga  atau  badan  lain  yang mengelola keuangan negara.
Pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang  nomor: 15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan tugasnya, berwenang: a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan, menentukan waktu dan metode  pemeriksaan  serta  menyusun  dan menyajikan laporan pemeriksaan;
b. Meminta  keterangan  dan/atau  dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah,  Lembaga  Negara  lainnya,  Bank Indonesia,  Badan  Usaha  Milik  Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan  lembaga  atau  badan  lain  yang mengelola keuangan negara;
c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan  uang  dan  barang  milik negara,  di  tempat  pelaksanaan  kegiatan, pembukuan  dan  tata  usaha  keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan,  surat-surat,  bukti- bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan  daftar  lainnya  yang  berkaitan  dengan pengelolaan keuangan negara;
d. Menetapkan  jenis  dokumen,  data,  serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung  jawab  keuangan  negara  yang wajib disampaikan kepada BPK.
e. menetapkan  standar  pemeriksaan  keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah  Pusat/Pemerintah  Daerah  yang
wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara;
f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara;
g. Menggunakan  tenaga  ahli  dan/atau  tenaga pemeriksa  di  luar  BPK  yang  bekerja  untuk dan atas nama BPK;
h. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
i. Memberi pertimbangan atas Standar
Akuntansi Pemerintahan; dan j. Memberi  pertimbangan  atas  rancangan sistem  pengendalian  intern  Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. Ayat (2),
menyebutkan, bahwa  dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung  jawab  keuangan  negara  yang diminta oleh  BPK  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  d  hanya  dipergunakan untuk pemeriksaan.
Berbicara  mengenai  kewenangan  lembaga Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  tersebut, maka  perlu  juga  menelaah  kinerja  lembaga Badan  Pemeriksa  Keuangan  itu  sendiri. Selama  ini  hasil  kerja  dari  lembaga  Badan Pemeriksa  Keuangan  dibuat  dalam  bentuk laporan  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester setiap  tahun  dimana  nantinya  laporan  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester tersebut disampaikan  kepada  lembaga  perwakilan  dan pemerintah  tiga  bulan  setelah  semester bersangkutan berakhir.
Kemudian,  setiap  tahun  tersebut  dibagi menjadi  dua  semester  yang  mana  dalam  hasil laporan  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester terdapat rincian-rincian pemeriksaan diantaranya, pertama, pemeriksa  keuangan berupa Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat (LKPP),  Laporan  Keuangan  Kementerian
Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD),  dan  Laporan Keuangan  Badan  Lainnya  termasuk  Bank Indonesia  (BI),  Lembaga  Penjamin  Simpanan (LPS),  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Kedua, pemeriksaan  kinerja  dan  pemeriksaan dengan  tujuan  tertentu  (PDTT). Ketiga, melakukan pemantauan diantaranya
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), Pemantauan
Penyelesaian  Ganti  Kerugian  Negara  atau Daerah,  dan Pemantauan  Penanganan Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Instansi Berwenang.
Badan  Pemeriksaan  Keuangan  dalam melakukan audit kinerja terhadap badan publik negara tentu dilakukan sesuai standar dan/atau menetapkan  Standar  Pemeriksaaan  Keuangan Negara  (SPKN)  sebagai  tolok  ukur  bagi auditor  dalam  melaksanakan  pemeriksaannya selaku  lembaga  negara.  Disamping  itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan  kode etik  untuk  menegakkan  nilai-nilai  dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Hal  ini  dilaksanakan  oleh BPK  sesuai  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan yang berlaku.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan pendapat yang  tuangkan  dalam  Laporan  Hasil Audit (LHP) yakni  berupa menilai,  dan menetapkan kerugian negara, serta memberikan  pertimbangan  atas  penyelesaian kerugian negara atau daerah, serta memberikan keterangan  ahli dimuka  persidangan  untuk kepentingan penegakkan hukum atas permintaan  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU).
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut disampaikan  kepada  lembaga  perwakilan, dalam  hal  ini  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah, dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  sesuai  dengan kewenangannya. Hal  ini  sesua  ketentuan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab Keuangan  Negara,  sebagaimana  dimaksud pasal  21  ayat  (1),    menegaskan,  bahwa Lembaga  perwakilan  menindaklanjuti  hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan; ayat (2) pembahasan  sesuai  dengan  kewenangannya. Ayat  (3)  DPR/DPRD  meminta  penjelasan kepada  BPK  dalam  rangka  menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Ayat (4) DPR/DPRD dapat meminta  BPK  untuk  melakukan  pemeriksaan lanjutan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan/atau  ayat  (3). Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan  pula  kepada  pemerintah  dan
pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. Lebih jauh  lagi,  apabila  dalam hal memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pihak  yang diperiksa ditemukan  indikasi  unsur  pidana, maka  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  (BPK-RI)  melaporkan  hal  tersebut kepada instansi  yang  berwenang  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang  berlaku.
Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan terkait  tersebut  diantaranya  adalah Undang- Undang  (UU)  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  UU  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Berdasarkan  penegasan  tersebut  di  atas,  maka timbullah  pertanyaan    dimanakah  letak pengawasan  pengelolaan  keuangan  negara terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI)  ?. baiklah..!,  Sebelum  membahas  mengenai  hal tersebut  di  atas  penulis  akan  menjelaskan secara lugas  dan  sederhana  terlebih  dahulu mengenai  Badan  Usaha  Milik  Daerah  itu sendiri.
Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  daerah bertujuan  untuk  turut  serta  melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan  ekonomi  nasional  umumnya untuk  memenuhi  kebutuhan  rakta  menuju masyarakat  adil  dan  makmur.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan Daerah. Idealnya  Badan  Usaha  Milik  Daerah berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan  dari  sebuah  pemerintahan  daerah atau  bisa  juga  dikatakan  sebagai  perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebagai peranan  dalam  mewujudkan  kemakmuran daerah  maka  sudah  seharusnya  Badan  Usaha Milik  Daerah  memberikan kontribusi  terhadap penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) baik  dalam  bentuk  deviden  atau  pajak. Tantangan  dalam  meningkatkan  pendapatan
asli daerah salah satunya dengan meningkatkan kontribusi  Badan  Usaha  Milik  Daerah. Secara makro,  peranan  Badan  Usaha  Milik  Daerah (perusahaan  daerah)  terhadap  perekonomian daerah  dapat  diukur  melalui  kontribusi  nilai tambahnya  terhadap  Pendapatan  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  dan  kemampuannya menyerap tenaga kerja. Pendirian Badan Usaha Milik  Daerah  merupakan  bentuk  upaya pemerintah  dalam  meningkatkan  sumber pendapatan  asli  daerah  dari  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah yang  dipisahkan,  hal  ini sesuai dengan  ketentuan Pasal  157  huruf  a angka 4 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah. Disisi  lain, menurut  Chairil  Furkan  dalam  Blognya “ Ba dan  Usaha  Milik  Daerah  Sudah  Rawan” menyatakan  ada  beberapa  hal  yang  mendasari pendirian  suatu  Badan  Usaha  Milik  Daerah antara lain:
1) Alasan  ekonomis,  yaitu  sebagai  langkah mengoptimalisasikan  potensi  ekonomi  di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber  daya  daerah, memberikan  pelayanan  masyarakat  (public services) dan  mencari  keuntungan  (provit motive).
2) Alasan  strategis,  yaitu  mendirikan  lembaga usaha  yang  melayani  kepentingan  publik, yang  mana  masyarakat  atau  pihak  swasta lainnya tidak (belum) mampu
melakukannya,  baik  karena  investasi  yang sangat  besar,  risiko  usaha  yang  sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.
3) Alasan budget, yaitu  sebagai  upaya  dalam mencari  sumber  pendapatan  lain  di  luar pajak,  retribusi  dan  dana  perimbangan  dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintahan  di daerah... 1
Statamen  tersebut  di  atas  cukup  jelas  dan tegas,  bahwa    Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  harusnya  mampu  menjadi  sumber utama  dalam  pendapatan  asli  daerah  (PAD).
1 Chairil Furkan, “ Badan Usaha Milik daerah Sudah Rawan ”,
http://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/bumd/, diakses 20 September 2016.
Keberhasilan Badan Usaha Milik Daerah dapat meingkatkan  pendapatan  asli  daerah  untuk kepentinga pembangunan  daerah,  sehingga secara  nyata    Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD) menghasilkan dan/atau meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dan mampu  bersaing  dengan  Perusahaan  swasta lainnya,  khususnya  dalam  bidang  pelayanan publik (public service) dan juga bidang bisnis (profit motive). Namun, seiring perkembangannya,  fakta  berbicara    tentang keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  yang  secara  nyata  tidak  mampu mewujudkan  keinginan  Pemerintah  Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan  yang  besar  untuk  kepentingan pembangunan  daerah.    Hal  ini  dapat  dilihat dalam sudut pandang konstribusi Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  dalam  menghasilkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  masih jauh dari harapan, sehingga keberadaan Badan Usaha Milik Daerah justru menjadi beban bagi APBD Kota Samarinda.      Hal ini terlihat dari hasil presentasi pendapatan asli daerah yang di peroleh  dari  Badan  Usaha  Milik  Daerah. Karena  sumbangan  atau  laba Badan  Usaha Milik  Daerah (BUMD)  untuk  masuk  ke dalam kas daerah masih rendah atau belum mampu memberikan keutungan yang memuaskan  daerah. Dengan  kata  lain  di sumbangan  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  Kota  Samarinda masih  sangat kecil  bahkan  ada  sumbangan  Badan  Usaha Milik Daerah yang minus, padahal penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kota  Samarinda  cukup  besar dan  seharusya  mampu  untuk  dikelola secara  profesional  untuk  menghasilkan profit yang memuaskan.
Pernyataan  di  atas  membuktilan,  bahwa keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  belum  mampu  membangkitkan perekonomian  daerah  dalam  mensehjaterakan rakyat  di  daerah  sesuai  dengan  harapan  dan tujuan  didirikannya  Badan  Usaha  Milik Daerah,  karena  belum  maksimal  memberikan kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) bahkan  masih  terdapat  Badan  Usaha  Milik Daerah  yang  justru  mengalami  kerugian. Maka  dengan  demikian,  wajar  bila  Badan Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  juga  termasuk
sebagai  salah  satu  badan  publik  non  negara yang  menimbulkan  kerugian  negara. Sudut padang  kerugian  negara  dan/atau  difinisi kerugian  negara  yang  dilakukan  oleh  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero terdapat beberapa  dimensi,  termasuk  bentuk  kerugian negara  yang  terjadi  pada  Badan  Usaha  Milik Daerah,  (Persero)  yaitu  antara  lain  ada  yang berpendapat, bahwa difinisi kerugian keuangan negara  atau  kerugian  perusahaan  biasa disebutmya  sebagai    lazim  terjadi  sebagai sebuah  resiko  bisnis,  karena  tunduk  dan patuh terhadap  ketentuan  undang-undang  Perseroan Terbatas bersifat privat. Sehingga menimbulkan  persepsi  dari  pihak-pihak  yang berkepentingan dengan anggapan bahwa badan usaha  milik  daerah  merupakan  sebuah  badan hukum  yang  sifatnya  privat. Perlu  dipahami, bahwa  sejak  pendirian  Badan  Usaha  Milik Daerah (Persero) hingga modal untuk menjalankan operasional perusahaan bersumber  dari  penyertaan  modal  Pemerintah Daerah dan kekayaan negara yang dipisahkan, Maksudnya adalah kekayaan  negara  yang berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN)  atau  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  dijadikan penyertaan  modal  negara  atau  daerah  pada BUMD  (Persero) dan  atau  Perum  serta Perseroan  Terbatas  lainnya,  sehingga  dalam sudut  pandang  hukum,  maka  ketika  terjadi kerugian  keuangan  negara  dalam  pengelolaan keuangan  negara  oleh  BUMD  tersebut,  maka konsukwensinya  masuk  dalam  ranah  hukum publik.    Artinya  ketika  terjadi  kerugian keuangan  negara  yang  terjadi  pada  Badan Usaha  Milik  Daerah  (Perseroa)  baik  terjadi karena korupsi maupun kerugian yang lazimnya  sebagai kerugian  bisnis.  Maka  pada prinsipnya tetap harus ditinduk sesuai ketentuan  hukum  publik. Alasan  sederhana, mengapa kerugian Badan Usaha Milik Daerah bukan  lagi  merupakan  resiko  bisnis  yang bersifat  privat  namun  sudah  masuk  dalam ranah hukum publik..?, jawabanya karena yang dirugikan adalah merugikan keuangan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan yang paling
bertanggunjawab  dalam  mengaudit  keuangan negara,  sehungga  akan  mengetahui  pasti tentang  jumlah  kerugian  keuangan  negara,
termasuk  menghitung  dan/atau  mengaudit kekayaan negara yang dipisahkan.
Sebagai  badan  yang  bertugas  memeriksa atas pengelolaan keuangan negara bertanggungjawab untuk menegaskan dan/atau memberikan  himbauan  kepada  setiap  Badan Usaha Milik Daerah, (Persero) dalam menjalankan  aktivitas  bisnisnya  dengan  uang yang  berasal  dari  keuangan  negara  yang dipisahkan agar dilakukan berdasarkan prinsip- prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsional,  keterbukaan  ekonomis,  efisensi, dan efektifitas, dengan harapan dapat meningkatkan  kualitas  pemenuhan  kewajiban seluruh  kegiatan  pejabat  pengelola  keuangan negara atau kekayaan negara.
Sudut pandang Badan Pemeriksa
Keuangan  (BPK)  dalam  konteks  menghitung kerugian  negara  terkait  pengelolaan  keuangan negara  yang  dipisahkan,  maka    Peneliti melakukan  penelitian  dengan  mengambil sampel pada Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM)  Kota  Samarinda  sebagai  salah  satu Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  dimiliki  di Kota Samarinda.
Berdasarkan hasil penelitian pada Perusahaan  Daerah  Air  Minuman  (PDAM) Kota Samarinda, bahwa yang melakukan audit pada Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM) Kota  Samarinda  tersbut yaitu; KAP Angkutan Publik; Melakukan audit di Perusahaan Daerah Air  Minuman  (PDAM)  Kota  Samarinda selama 3 (tiga) bulan, yang dimulai sejak bulan februari, maret, april 2016. Audit tersebut di laksanakan untuk tahun 2015 dan yang di audit oleh KAP Angkutan Publik tersebut antara lain; Kepatutan, Keuangan dan Kinerja dari Perusahaan  Daerah  Air  Minuman  (PDAM) Kota  Samarinda. Selanjutnya, lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan gabungan dengan instansi terkait Pemerintah Kota Samarinda, yang dimulai setelah KAP Angkutan Publik selesai melaksanakan audit di Perusahaan  Daerah  Air  Minuman  (PDAM) Kota  Samarinda selama 3 (tiga) bulan dari bulan april, mei, juni 2016. Audit tersebut sama seperti yang dilaksanakan oleh KAP Angkutan Publik yaitu untuk tahun 2015, yang di audit oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur yaitu, Penyertaan Modal Keuangan Negara di dalam Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Kota
Samarinda. Audit di Perusahaan  Daerah  Air Minuman  (PDAM)  Kota  Samarinda setiap tahunnya di laksanakan 2 (dua) kali oleh KAP Angkutan Publik selama 3 (tiga) bulan di mulai dari bulan februari, maret, april dan oleh BPK RI Perwakilan Prov. Kaltim selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan april, mei, juni.
Selama periode tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 PDAM kota Samarinda setelah di audit hasilnya yaitu; Perusahaan  Daerah  Air
Minuman (PDAM) Kota Samarinda
dinyatakan sehat dan baik, artinya bahwa belum dan/atau tidak di temukan kerugian Negara di dalam pengelolaan keuangan Negara yang di laksanakan oleh Perusahaan  Daerah Air  Minuman  (PDAM)  Kota  Samarinda. Untuk hasil audit tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 oleh KAP angkutan Publik dan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
hasilnya belum di terima oleh pihak Perusahaan  Daerah  Air  Minuman  (PDAM) Kota  Samarinda. Selanjutnya,  penulis  juga mengambil sampel Badan Usaha Milik Daerah lainnya  yaitu Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda, namun sangat disayangkan karena Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda menolak penulis melakukan penelitian hukum mengenai kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan alasan yang tidak dapat pihak terkait jelaskan.
Berdasarkan dua sampel yang penulis paparkan berkaitan dengan kondisi riil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota
Samarinda Provinsi Kalimantan Timur belum dapat penulis katakan tidak menyebabkan kerugian negara atau kondisi Badan Usaha Milik Daerah sendiri dalam keadaan sehat tidak ada yang dirugikan karena dalam hal ini yang berhak menyatakan dan memiliki keabsahan data yang akurat mengenai suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyebabkan kerugian negara atau tidak adalah institusi yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK-RI). Semenetara  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  (TIPIKOR)  pada  Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan hasil penelitian peneliti,  menegaskan,  bahwa  belum  pernah menyidangkan  perkara  tindak  pidana  korupsi yang  dilakukan  oleh  Pejabat  pada  Badan Usaha Milik Daerah Kota Samarinda. Artinya, jika  terjadi  kerugian  keuangan  negara  yang dipisahkan  berdasarkan  hasil    audit  Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia, maka  tentu  saja  akan  berproses  secara  hukum pada  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan Negeri Samarinda.
B. Hukum  yang  digunakan,  apabila terjadi kerugian negara dalam pengelolaan  keuangan  negara  oleh Badan Usaha Milik Daerah.
Pembahasan pada statemen problem kedua ini  membahas  secara  tuntas  tentang  hukum yang digunakan untuk menyelesaikan dan/atau menangani secara  hukum  berkenaan  dengan terjadinya  kerugian  keuangan  negara  dalam pengelolaan  keuangan  negara  oleh  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara dalam  pengelolaan  keuangan  negara  oleh Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  harus berdasarkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK RI,  yang  menyatakan adanya  kerugian negara, karena  salah  satu  unsur  yang  mendasar  dalam tindak  pidana  korupsi  adalah  adanya  kerugian keuangan negara.
Pasal  1  angka  1  Undang-undang-undang nomor: 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan Negara  mendefinisikan,  bahwa keuangan negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik negara.
Pengertian kerugian negara menurut  Pasal 1  angka  22  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan,  bahwa Kerugian  Negara  atau Daerah  kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan barang, yang nyata dan pasti.
Statemen tersebut di atas menggambarkan tentang  pengertian  kerugian  negara,  bahwa kategori  kerugian  negara  atau  daerah  bukan
hanya  mengenai  uang,  namun  sesuatu  yang bisa  merugikan  keuangan  negara  dapat dikatakan  merugikan  keuangan  negara.  Maka dengan demikian tindakan tersebut merupakan tindakan  yang  dapat  merugian  keuangan negara.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara  sebagaimana dalam penjelasan umum mengenai penyelesaian  kerugian  negara,  menegaskan, bahwa setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan  oleh  tindakan  perbuatan  melawan hukum  atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh siapapun  harus  mengganti  kerugian  akibat melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang telah  merugikan  keuangan  negara. Sehingga dengan demikian, setiap pimpinan kementerian negara  atau   lembaga  atau kepala  satuan  kerja perangkat  daerah  wajib  segera  melakukan tuntutan  ganti  rugi  setelah  mengetahui  bahwa dalam  kementerian  negara  atau  lembaga  atau satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian yang disebabkan oleh  tindak  pidana  korupsi  dan/atau  kelalaian yang  dapat  merugikan  keuangan  negara. Dengan harapan penyelesaian kerugian tersebut  negara  atau  daerah  dapat  dipulihkan dari  kerugian  yang  telah  terjadi  diakibatkan korupsi.
Berkenaan dengan  penyelesaian  kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara menyerahkan  mandat  kepada  lembaga  Badan Pemeriksa  Keuangan  sebagai  lembaga  yang berhak  menetapkan  besarnya  ganti  kerugian negara  atau  daerah  kepada  negara,  sedangkan ketentuan  pengenaan  ganti  kerugian  negara atau  daerah  terhadap  pegawai  negeri  bukan bendahara  ditetapkan  oleh  menteri  atau pimpinan  lembaga  atau  gubernur  atau  bupati atau  walikota.  Bendahara,  pegawai  negeri bukan  bendahara,  dan  pejabat  lain yang  telah ditetapkan  untuk  mengganti  kerugian  negara atau  daerah  dapat  dikenai  sanksi  administratif dan  atau  sanksi  pidana  apabila  terbukti melakukan  pelanggaran  administratif  dan  atau pidana.
Keberadaan Peraturan Perundangan- undangan  sebagai  instrumen  hukum  dalam menegakan  hukum.  Keadilan  dan  kebenaran, khususnya  berkenaan  dengan  kerugian  negara
yang  bermuara  pada  tindak  pidana  korupsi, justru  melahirkan  berbagi  macam  persepsi dalam  memahami  kerugian  keuangan  negara yang  dapat  dikategorikan  sebagai tindak pidana korupsi.
Semenetara  pasal  1  ayat  (1)  Undang- undang nomor: 19 tahun 2003 tentang BUMN, menyatakan, bahwa penyertaan negara merupakan  kekayaan  negara  yang  dipisahkan. Pemahaman  terhadap  Pasal  ini  adalah  pada saat  kekayaan  negara  telah  dipisahkan,  maka kekayaan  tersebut  bukan  lagi  masuk  di  ranah hukum  publik  tetapi  masuk  di  ranah  hukum privat.
Undang-undang tentang Keuangan Negara memposisikan  BUMN  Persero  masuk  dalam tataran  hukum  publik. Sementara  dalam  sudut pandang  lain,  sebagaimana  yang  dijelaskan secara  gamblang    pada  Pasal  11  Undang- Undang BUMN menyebutkan, bahwa pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Artinya Undang-Undang tersebut  bersifat specialis  derograt  lex generalis yang  berlaku  bagi  BUMN  Persero. Dengan  demikian,  jika  terjadi  kerugian  di suatu  BUMN  Persero  maka  kerugian  tersebut bukan  merupakan  kerugian  keuangan  negara melainkan  kerugian  perusahaan  atau  lazim juga  disebut  resiko  bisnis  sebagai  badan hukum privat.
Paparan di atas menunjukkan tidak adanya keseragaman  mengenai  pengertian  keuangan negara antara Undang-Undang tentang BUMN, Undang-Undang  tentang  Keuangan  Negara dan  Undang-Undang  Tindak  pidana  korupsi. Perbedaan  pemaknaan  aturan  Perundang- undangan tersebut  menimbulkan  kesulitan dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi. Namun  aparat  penegak  hukum  tetap berpegang  teguh  pada  Undang-undang  nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang nomor  20 tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hal ini dibuktikan  banyak  pejabat  BUMN  dan/atau BUMN  yang  disangka  melakukan  tindak pidana  korupsi  di  tangkap  dan  di  tahan menggunakan  Undang-undang  Tindak  Pidana
Korupsi. Aparat  penegak  hukum, juga  tetap berpegang  pada  Pasal  2  huruf  g  Undang- Undang  Keuangan  Negara  yang  menyatakan kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan  negara/perusahaan  daerah  dan penjelasan  umum  Undang-Undang  Tipikor yang  menyatakan  bahwa  “Penyertaan  Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara”, sifatnya  tetap  berada  di  wilayah  hukum publik.Untuk  mempertegas  tentang  kerugian negara  yang  terjadi  pada  badan  usaha  milik negara dan/atau milik daerah dalam pengelolaan  keuangan  negara.  Maka  dalil hukum  yang  digunakan  oleh  aparat  penegak hukum  untuk  menjerat  pelaku  korupsi  yaitu ketentuan pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor  31 Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Tindak  Pidana Korupsi  menegaskan  bahwa:    Setiap  orang yang  secara  melawan  hukum  melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonornian  negara, dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah).    Kemudian  Pasal  2  ayat  (1) menegaskan, bahwa  setiap orang yang dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama 20  dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling sedikit  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  (BPK-RI)  merupakan  lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Peraturan
Perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan  terhadap  Badan  Usaha  Milik Daerah  (Persero) dan  merupakan sebuah
Badan  yang  paling  bertanggunjawab  untuk melakukan pemeriksaan keuangan
negara/daerah.  sehingga  dengan  demikian dapat  diketahui  secara  pasti  tentang  jumlah kerugian keuangan negara, termasuk menghitung  dan/atau  mengaudit  kekayaan negara  yang  dipisahkan  yang  dikelola  oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kemudian,  apabila  dalam  laporan  hasil Pemeriksaan  (LHP-BPK-RI)  ternyata  telah terjadi  kerugian  keuangan  negara,    maka Badan Pemeriksa Keuangan diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan  langkah-langkah  antara  lain:  (1) Meminta  kepada  pihak  yang  mengakibatkan kerugian  keuangan  negara  tersebut  untuk mengganti  dan/atau  mengembalikan  sejumlah uang  kepada  kas  daerah  sesuai  Laporan  Hasil Pemeriksaan  (LHP)  BPK-RI.  (2)    Melakukan audit investigasi untuk selanjutnya merekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk  di proses  hukum  sesuai  ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Demikian  dalam  hal  ini Hukum  yang digunakan,  jika  terjadi  kerugian  keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam  pengelolaan  keuangan  negara  adalah, bahwa  aparat penegak hukum tetap berpegang pada  Pasal  2  huruf  g  Undang-Undang Keuangan  Negara  yang  menyatakan  kekayaan Negara/kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang,  surat berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan
negara/perusahaan  daerah  dan  penjelasan umum Undang-Undang Tindak
Pidana
Korupsi yang  menyatakan  bahwa  “Penyertaan Negara  yang  dipisahkan  merupakan  kekayaan negara”,  sifatnya  tetap  berada  di  wil ayah hukum  publik. Sehingga  dalil  hukum  yang digunakan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk menjerat  pelaku  korupsi  yaitu  ketentuan  pasal 2  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi, yang  menegaskan  bahwa:    Setiap  orang  yang secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonornian  negara, dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun
dan denda paling sedikit
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling  banyak Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah).    Kemudian  Pasal  2  ayat  (1) menegaskan, bahwa  setiap orang yang dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama 20  dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling sedikit Rp  50.000.000,00  (lima  puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Oleh  karenanya  adapun  saran  terhadap penelitian  ini  yaitu  bahwa Laporan  Hasil Pemeriksaan  (LHP)  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI) atas  pengelolaan  keuangan  negara  oleh Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) sebaiknya di publikasikan melalui Website, agar  publik  terlibat  langsung  dalam
melakukan  pengawasan  terhadap  sistem pengelolaan  keuangan negara.
Dan Penyelidikan  dan  penyidikan  oleh aparat  penegak  hukum  atas  dugaan  tindak pidana  korupsi yang  merugikan  keuangan negara  pada  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD),  sebaiknya  berdasarkan  Laporan Hasil  Pemeriksa  (LHP)  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
Amiq  Bachrul,  2011,  Aspek  Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah: Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Yogyakarta: Laksbang Djafar  Saidi,  Muhammad,    2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT. Radja Grafindo Muladi, dkk, 2010, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, Jakarta: PT. Prenada Media Group. Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT. Sinar Grafika
Sjawie, Hasbullah F, 2015, Pertanggung
Jawaban  Pidana  Korporasi  pada Tindak  Pidana  Korupsi,  Jakarta: PT. Prenada Media Group.
B. Laporan, Makalah, dan Jurnal Penelitian
Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan  Semester  II
Tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I Tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia C. Daftar Peraturan Perundang- undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo  Undang-Undang  Nomor  20
Tahun 2011 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Badan  Usaha  Milik
Negara
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tetang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tetang Pemeriksaan  Pengelolaan Dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan