Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume, 3, Issue 3, Oktober 2019

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENYIDIKAN PADA DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT TERHADAP KEBERHASILAN PENYIDIKAN

## THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION SUPERVISION INVESTIGATION FUNCTION ON THE DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR AT THE SUCCESS OF INVESTIGATION
Emil Yoriadi 1
1 Masters Program in Law at Ekasakti University Email: emilyoriadi@gmail.com

## ABSTRAK
Pada  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  terdapat  banyak  penyidikan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini memerlukan pengawasan secara internal guna mencegah terjadinya  praktek  maladministrasi  dalam  proses  penyidikan.  Pelaksanaan  Pengawasan Terhadap  Penyidikan  Pada  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  dilakukan  dengan  cara menginvetarisir  setiap  laporan  polisi  yang  masuk  dan  mengelompokan  tingkat  kesulitan perkara. Terhadap pengaduan dari masyarakat akan dilakukan pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran  proses  penyidikan  dengan  membentuk  tim  audit  investigasi  untuk  menguji kebenaran  pengaduan  tersebut.  Dari  hasil  audit  investigasi  akan  diberikan  surat  balasan kepada  masyarakat  atau  lembaga  yang  menyampaikan  pengaduan  terkait  temuan  dari investigasi. Kendala dalam faktor minimnya pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam proses  penyidikan  dan  faktor  penerapan  sanksi  yang  belum  dapat  memberikan  efek  jera dan  daya  tangkal  terhadap  penyimpangan  dalam  proses  penyidikan.  Efektifitas  Fungsi Pengawasan  Penyidikan  Terhadap  Keberhasilan  Penyidikan  Pada  Ditreskrimum  Polda Sumbar  belum  efektif.  karena  berdasarkan  indikator  pada  adanya  kekecewaan  dan komplain dari masyarakat.
Kata Kunci: Penyidikan, penyidik,  Pengawasan, Mal administrasi

## ABSTRACT
In  the  West  Sumatra  Regional  Police  Headquarters  Ditreskrimum  there  are  many investigations  of  crimes  committed  by  investigators.  This  requires  internal  supervision  to prevent the practice of maladministration in the investigation process. The implementation of  Supervision  of  Investigation  at  the  West  Sumatra  Regional  Police  Directorate  of Ditreskrimum  is  conducted  by  way  of  inventorying  every  police  report  that  enters  and classifies the difficulty level of the case. Complaints from the public will be examined for alleged  violations  of  the  investigation  process  by  forming  an  investigative  audit  team  to test the truth of the complaint. From the results of the investigative audit a reply letter will be  given  to  the  community  or  the  institution  that  submitted  the  complaint  regarding  the findings of the investigation. Constraints in the factor of the lack of officials carrying out
the  supervisory  function  in  the  investigation  process  and  the  factor  of  implementing sanctions  that  have  not  been  able  to  provide  a  deterrent  effect  and  deterrence  against irregularities  in  the  investigation  process.  The  Effectiveness  of  the  Investigation Supervision Function on the Success of Investigation at the West Sumatra Regional Police Headquarters  has  not  been  effective.  because  it  is  based  on  indicators  of  disappointment and complaints from the community.
Keywords: Investigation, investigator, supervision, administrative mall

## PENDAHULUAN
Salah  satu  titik  berat  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah tentang pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien  proses  penyidikan  tindak  pidana.  Subyek  atau  pelaksanaan  fungsi  pengawasan dalam  penyidikan  dilakukan  oleh  Pejabat  pengawas  penyidik.  Berdasarkan  ketentuan dalam Pasal 78, Pasal 79 huruf c dan Pasal 80 huruf c peraturan tersebut Pejabat pengawas penyidik dilakukan oleh 1) Atasan Penyidik, yakni Kapolres dan Kasat Reskrim 2) Pejabat pengemban fungsi pengawasan yakni Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reskrim.
Guna  mencegah  terjadinya  praktek  maladministrasi  dalam  proses  penyidikan,  perlu dilakukan  pengawasan  yang  ketat  dan  efektif  dari  Internal  Kepolisian.  Pengawasan penyidikan  di  internal  Kepolisian  dilakukan  oleh  pejabat  pengemban  fungsi  pengawasan. Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  78  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menentukan tentang subyek pengawasan dan pengendalian  penyidikan  meliputi:  atasan  penyidik;  dan  pejabat  pengemban  fungsi pengawasan  penyidikan,  sementara  objek  pengawasan  dan  pengendalian  penyidikan meliputi;  petugas  penyelidik  danpenyidik;  kegiatan  penyelidikan  dan  penyidikan; administrasi  penyelidikan  dan  penyidikan;  dan  administrasi  lain  yang  mendukung penyelidikan dan penyidikan.
Suatu  indikator  pengawasan  penyidikan  belum  berjalan  efektif  manakala  masih ditemukan penyimpangan dalam proses penyidikan, yang ditandai adanya kekecewaan dan komplain  dari  masyarakat.  Kepercayaan  masyarakat  yangcenderung  memudar  terhadap aparat penegak hukum secara khusus terhadap Polri adalah adanya kesan seolah-olah Polri menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  masih  bertindak  diskriminatif.  Pengawasan  yang intensif  dan  ketat  yang  ditunjukan  melalui  kualitas  pelaksana  pengawasan  maupun  dari segi kuantitas yakni ketersediaan yang cukup aparat yang bertugas melakukan pengawasan
dalam  proses  penyidikan.  Sehingga  mampu  mengawasi  kekuasaan  diskresi-fungsional yang merupakan celah atau peluang untukmenggunakan kekuasaan itu untuk  kepentingan pribadinya  sendiri  dan  tidak  untuk  tegaknya  hukum  dan  keadilan  dengan  melakukan tindakan  yang  bernuansa  pemerasan,  intimidasi  ataupun  rekayasa  dan  kolusi  dalam penanganan suatu perkara.
Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan adalahpelaksanaan serta  kendala  dan  efektivitas  fungsi  pengawasanpenyidikan  pada  Ditreskrimum  Polda Sumbar.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar
Ditreskrimum  Polda  Sumbar    merupakan  pelaksana  tugas  Kepolisian  di  wilayah Sumatera  Barat,  yang  bertugas  dalam  Penegakan  hukum  khususnya  di  dalam  hukum pidana  untuk  menentukan  tentang  apa  yang  menurut  hukum  dan  apa  yang  melawan hukum,  tentang  perbuatan  mana  yang  dapat  dihukum  menurut  ketentuan  hukum  pidana, dan  petunjuk  tentang  bertindak,  serta  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  kelancaran berlakunya  hukum  itu  sendiri.  Sehingga  dalam  hal  proses  penegakkan  hukum  Polisi mempunyai  kewenangan  melakukan  hal-hal  sesuai  petunjuk  dan  ketentuan  dari  KUHAP guna melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Pelanggaran  administrasi  dalam  proses  penyidikan  merupakan  perbuatan  mal administrasi,  dalam  Pasal  1  Angka  (3)  Undang-Undang    Nomor  37  Tahun  2008  Tentang Ombudsman  Republik  Indonesia    disebut  maladministrasi  yaitu  perilaku  atau  perbuatan melawan  hukum,  melampaui  wewenang,  menggunakan  wewenang  untuk  tujuan  lain  dari yang  menjadi  tujuan  wewenang  tersebut,  termasuk  kelalaian  atau  pengabaian  kewajiban
hukum  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara Negara  dan  pemerintahan  yang  menimbulkan  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Praktek  maladministrasi  dalam  proses  penyidikan  di  Ditreskrimum  Polda  Sumbar, umumnya  terjadi  dalam bentuk  penyelesaian  berlarut-larut,  menyalahgunakan  wewenang, menghilangkan  barang  bukti,  keberpihakan  dan  tidak  sesuai  prosedur  dalam  menangani perkara.    Perilaku  anggota  Polisi  yang  sering  mendapat  kritikan  adalah  berkaitan  dengan penggunaan  kekerasan  dalam  pelaksanaan  tugas.  Indriyanto  Seno  Adji  mengemukakan bahwa  perilaku  sedemikian  telah  membudaya,  terutama  dalam  penyidikan  untuk mendapatkan pengakuan terdakwa (Indrianyato, 1998:4).
Oleh karena itu perlu peningkatan sikap, perilaku dan tindakan yang lebih baik, lebih proaktif    dengan  benar  benar  setiap  anggota  Polri  menempatkan  diri  sebagai  pemelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  juga  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan  kepada  masyarakat  serta  penegakan  hukum  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam  Pasal  13  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia.
Kewenangan  diskresi  yang  dimiliki  anggota  Polisi,  membuat  pribadi–pribadi  Polisi mendapat  peranan  yang  sangat  penting  dan  sentral  dalam  penegakan  hukum.  Polisi merupakan salah satu  pilar dalam mewujudkan tegaknya hukum.  Namun  jika Polisi tidak memiliki integritas moral yang tinggi dan kuat, maka dengan kekuasaan diskresifungsional tersebut  justru  memberi  peluang  untuk  menggunakan  kekuasaan  itu  untuk  kepentingan pribadinya sendiri dan tidak untuk tegaknya hukum. Diperlukan pengawasan oleh seorang atasan  kepada  bawahan  berupa  waskat(pengawasan  melekat)  dikategorikan  sebagai pengawasan  melalui  mekanisme  internal.  Dapat  juga  melalui  mekanisme  pengawasan eksternal,  dilakukan  oleh  organ-organ  dengan  fungsi  pengawasan  yang  kedudukannya terlepas  dari  anggota  atau  organisasi  yang  diawasi.  Seperti  pengaduan  masyarakat  yang disampaikan  ke  Kompolnas,  Komnas  HAM,  Komisi  Ombudsman,  LSM  (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Pengawasan adalah bentuk kegiatan mengamati/memperhatikan segala kegiatan yang akan/sedang/telah  dilakukan.  Definisi  pengawasan  sendiri  adalah  kegiatan  untuk meyakinkan  dan  menjamin  bahwa  pekerjaan  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan  rencana
yang  ditetapkan.  Selain  itu  ada  definisi  lain  yaitu,  pengawasan  merupakan  keseluruhan upaya  pengamatan  pelaksanaan  kegiatan  operasional  guna  menjamin  bahwa  kegiatan tersebut  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Pengawasan  juga dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  debiasi  dalam  operasionalisasi  suatu  rencana sehingga  berbagi  kegiatan  operasional  yang  sedang  berlangsung  terlaksana  dengan  baik dalam  arti  bukan  hanya  sesuai  dengan  rencana,  akan  tetapi  juga  dengan  tingkat  efesiensi dan  efektifitas  yang  setinggi  mungkin.  Kaitannya  dengan  hal  tersebut,  maka  pengawasan yang dilakukan ditujukan pada kegiatan proses penyidikan tindak pidana, unsur-unsur yang melakukan  penyidikan  yaitu  penyidik  yang  melakukan  penyidikan,  administrasi penyidikan,  pengendalian  pada  saat  penyidikan,  pemberian  arahan  dan  petunjuk  serta analisa dan evaluasi termasuk gelar perkara dari sutu kasus yangs sedang disidik.
Konsep  pengawasan  yang  ditujukan  terhadap  proses  penyidikan  ini  didefinisikan oleh  Polri  dengan  ketentuan  bahwa  pengawasan  adalah  rangkaian  kegiatan  dan  tindakan pengawas  berupa  pemantauan  terhadap  proses  penyidikan,  berikut  tindakan  koreksi terhadap  penyimpangan  yang  ditemukan  dalam  rangka  tercapainya  proses  penyidikan sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku  serta  menjamin  proses pelaksanaan  kegiatan  penyidikan  perkara  dilakukan  secara  professional,  proporsional  dan transparan.
Pelaksanaan pengawasan penyidikan di Ditreskrimum Polda Sumbar saat ini dengan cara  menginvetarisir  setiap  laporan  polisi  yang  masuk  dan  mengelompokan  tingkat kesulitan  perkara  oleh  Dir  Reskrimum  pejabat  pengawas  penyidik.  Selanjutnya  terhadap pengaduan  dari  masyarakat  akan  dilakukan  pemeriksaan  tentang  dugaan  pelanggaran proses  penyidikan  atau  praktek  maladministrasi  dengan  membentuk  tim  audit  investigasi untuk  menguji  kebenaran  pengaduan  tersebut.  Dari  hasil  audit  investigasi  akan  diberikan surat  balasan  kepada  masyarakat  atau  lembaga  yang  menyampaikan  pengaduan  terkait temuan dari investigasi. 1
Adapun  tahapan  dalam  penyidikan  adalah  persiapan  yaitu  meneliti  kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan;kemudian  memberikan petunjuk tentang proses  penyidikan  yang  akan  dilaksanakan.  Setelah  tahapan  persiapan  selesai  dilakukan maka  dilanjutkan  dengan  tahap  pelaksanaan  yaitu  rangkaian  kegiatan  penyidikan  berupa
1 Wawancara dengan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan pada tanggal 10 Mei 2019
jaminan proses penyidikan agar terlaksana secara transparan dan akuntabelsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan  pengawasan  penyidikan  dilakukan  melalui:  pemeriksaan  tata  naskah administrasi  penyidikan,  SP2HP,  pemeriksaan  laporan  kemajuan  penyidikan,  pengelolaan tahanan dan barang bukti, supervisi dan pelaksanaan gelar perkara;
Tahapan kegiatan pengawasan penyidikan di  Ditreskrimum Polda Sumbardilakukan sesuai  ketentuan  mulai  dari  tahap  pertama  yakni  melakukan  pemeriksaan  tata  naskah administrasi  penyidikan,  namun  tahapan  tersebut  belum  dilaksanakan  secara  maksimal karena  masih  kurang  teliti  sehingga  berakibat  tidak  sesuai  dengan  prosedur  dalam  proses penyidikan.  Hal  tersebut  di  ketahui  karena  masih  adanya  penyidik  yang  di  laporkan  ke Profesi  dan  Pengamanan  (Propam)  karena  melakukan  tindakan  tidak  sesuai  dengan prosedur. Tahap kedua menyampaikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan),  kenyataannya  tahap  ini  tidak  semua  perkara  diberikan  SP2HP  kepada  para pihak, namun hanya kasus atau perkara yang menjadi atensi dan menjadi perhatian publik yang  diberikan  SP2HP  kepada  kepada  Pelapor/korban/Keluarga  tersangka  dengan  alasan kesibukan  dan  banyaknya  perkara  yang  di  tangani  penyidik/pemeriksa.  Keterlambatan penyempaian  SP2HP  juga  disebabkan  karenakan  keterbatasan  waktu  dengan  jumlah perkara yang saat ini menjadi tanggung jawabnya dan masih sedang dalam proses.
Tahap ketiga yakni  tahap pemeriksaan Laporan Kemajuan (Lapju) penyidikan, yang meliputi  berisikan:  LP  (Laporan  Polisi),  Resume  singkat  kejadian,  BAP  Saksi-saksi, Barang  Bukti  yang  disita,  hal  tersebut  tidak  sepenuhnya  dilakukan  karena  penyidik  dan penyidik  pembantu  beranggapan  tidak  semua  perkara  perlu  dibuatkan  laporan  kemajuan, diperlukan  peran  pejabat  pengawas  penyidik    yang  bertugas  melakukan  monitoring  hasil penyelidikan  dan  penyidikan,  mengendalikan  jalannya  penyelidikan  dan  penyidikan  serta memantau kinerja penyidik/penyidik pembantu.

## Kendala  dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Penyidikan  Pada  Ditreskrimum Polda Sumbar
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  lemahnya  pengawasan  dalam  proses penyidikan  di  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  yaitu  antara  lain  integritas  aparat  penyidik/ penyidik  pembantu  dan  pejabat  pengemban  fungsi    pengawasan  dalam  proses  penyidik,
faktor  hukum  yang  dituangkan  dalam  peraturan  tertulis  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi pejabat pengemban fungsi  pengawasan dalam proses penyidik,  faktor minimnya pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam proses penyidikan dan faktor penerapan sanksi yang belum dapat memberikan efek jera dan daya tangkal terhadap penyimpangan dalam proses penyidikan.
Penegak  hukum  antara  lain  mencakup  hakim,  polisi,  jaksa,  pembela,  petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan  sudah baik akan tetapi  integritas  penegak  hukum    kurang  baik,  maka  akan  terjadi  gangguan    pada  sistem penegakan  hukum.  Selain  itu  pada  variabel  lainnya,  juga  disebutkan  yang  mempengaruhi efektifitas hukum atau fungsionalnya dapat berupa kebudayaan, karya,cipta dan rasa yang didasarkan  atas  karsa  manusia  didalam    pergaulan  hidup.  Sikapdari  penyidik  yang “membenarkan  yang  biasa”  atau  yang  sudah  menjadi  budaya  bukan  “membiasakan  yang benar”.
Satjipto  Raharjo  menyatakan  bahwa  bekerjanya  hukum  banyak  ditentukan  oleh sikap,  pandangan  serta  nilai  yang  dihayati  oleh  anggota  masyarakat  sehingga  budaya hukum  dapat  dibedakan  menjadi:  Budaya  masyarakat  tradisional,  menunjukkan  adanya kesesuaian  yang  tinggi  antara  masyarakat  dalam  menghadapi  dunia  luar  (kekuatan  ala. Penguasa, dan lain-lain) (Satjipto Raharjo, 2009:76). Oleh karena itu dapat disebut sebagai budaya  hukum  absolut.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  mengembangkan  ikatan  dan kesetiaan  kolektif  suatu  soladaritas  untuk  mempertahankan  suatu  kehidupan  kolektif, dengan  cara    tidak  memberikan  kebebasan  kepada  individu  untuk  berusaha  guna mendapatkan  perolehan  pribadi,  Memandang  negatif  terhadap  konflik.  Apabila  konflik tersebut  ada,  tidak  dikembangkan  sebagaimana  mestinya  untuk  mendapat  penyelesaian, Berusaha  untuk  secara  mutlak  mencapai  suasana  kebersamaan  dan  ketenangan  dalam masyarakat.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Indradi  Thanos,  juga  mengatakan:  Secara  umum kondisi  penegakan  supremasi  hukum  di  Indonesia,  masih  jauh  dari  yang  seharusnya. Penyebabnya  adalah  lemahnya  subtansi    hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum (Indradi  Thanos,  2007:186).  Tidak  terlepas  aparat  penegak  hukum  yang  ada  di Ditreskrimum  Polda  Sumbar,  apabila  terdapat  gangguan  atau  tidak  kesesuaian  dari  yang diharapkan  (ideal)  dengan  kenyataannya,  maka  pelaku/subjek  penegakan  hukum  harus
dikoreksi terhadap dedikasi, disiplin serta profesionalisme dari para aparat penegak hukum.
Dalam  ruang  lingkup  Ditreskrimum  Polda  Sumbar,  integritas  serta  moral  penyidik harus di perhatikan demi terciptanya proses penegakan hukum yang bersih, akuntabel dan transparan.  Tekanan  pada  kedudukan  yang  disandang  oleh  para  penegak  hukum. Konsekuensinya  adalah    pengaruh  dan  persepsi  negatif  (dari  warga  masyarakat  terhadap pola perilaku penegak hukum) membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehari-hari.
Integritas  aparat  penegak  hukum  yang  sudah  terbiasa  melakukan  pelanggaran  guna mendapatkan  keuntungan  pibadi  harus  di  benahi  dengan  melakukan  pengawasan  yang intensif dan bersifat melekat. Pengawasan baik secara internal maupun eksternal dikatakan lemah manakala pengawasan tersebut tidak menyentuh dan tidak membuat seseorang takut melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Terlebih lagi, para penegak hukum kita selama ini tidak mendapat pengawasan yang kredibel dan akuntabilitas. Lembaga yang disinyalir akan  memberikan  pengawasan  terhadap  penegak  hukum  seakan  hanya  macan  ompong yang tidak tegas dan kurang nyali (Anton Tabah, 1991:20).
Permasalahan serta tantangan dalam perkara penyidikan yang di hadapai lebih rumit dan  komplek,  selain  itu  pejabat  pengemban  pengawasan  seperti  yang  di  maksud  dalam Peraturan  Kapolri  tersebut  pada tingkat  Polres  yakni  Kapolres, Kasat  Reskrim  dan KBO Sat Reskrim mempunyai tugas atau kegiatan lain di luar kegiatan melakukan pengawasan dalam  penyidikan,  seperti  Kasat  Reskrim  melaksanakan  perintah  Kapolresta  menjadi perwira  pengawas  dalam  kegiatan  Razia,  sedangkan  KBO  Sat  Reskrim  melaksanakan perintah Kapolres secara rutin menjadi perwira pengendali oprasional piket fungsi seluruh Polres di lingkup Polda Sumbar.
Kondisi saat ini dimana tugas pejabat pengawas penyidik yang melekat pada  pejabat struktural  tertentu  seperti  Kapolres  dan  Kasat  Reskrim,  menjadi  dualisme  yang menimbulkan kurang optimalnya fungsi pengawasan penyidikan dilakukan. Tidak adanya aturan  hukum  terkait  prosedur  pengawasan  dalam  tahap  proses  penyidikan  dan  tidak tercantumnya  tugas  pengawasan  pada  uraian  jabatan  struktural  menjadi  kelemahan  yang dirasa harus segera mungkin disolusikan, agar fungsi dan peran pengawas penyidik dapat terikat  secara  hukum  dan  menjadi  alat  kerja  yang  digunakan  dalam  pengukuran  evaluasi kinerja pejabat pengawas penyidik.
Faktor Minimnya Pejabat Pengemban Fungsi Pengawasan Penyidikan. Penyidik dan penyidik pembantu dalam kegaiatannya melakukan proses penyidikan diawasi oleh pejabat pengawas  penyidik.  Maka  dengan  jumlah  pejabat  pengawas  penyidik  sebanyak  5  orang, rasio  antara  subjek  pengawasan  dengan  yang  diawasi  dengan  angka  perbandingan  3:45 atau 1 berbanding 15, artinya 1 orang subjek pengawas penyidik mengawasi  15  penyidik/ penyidik  pembantu,  yang  masing-masing  penyidik/  penyidik  pembantu  menangani  3 sampai 5 perkara, hal ini dapat  dikatakan  tidak berimbang antara jumlah subjek pengawas penyidikan  dengan  objek  yang  diawasi.  Sehingga  dengan  minim-nya  pejabat  pengemban fungsi pengawasan, pengawasan dalam proses penyidikan menjadi tidak optimal.
Kendala  selanjutnya  adalah  faktor  Penerapan  Sanksi  terhadap  penyidik  dan  pejabat pengawas  penyidik  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  dalam  proses  penyidikan Penerapan  sanksi  hukuman  terhadap  oknum  anggota/  penyidik  Polri    yang  melakukan pelanggaran atau penyimpan dalam proses penyidikan dapat di proses melalui pemeriksaan pelanggaran  disiplin  atau  pemeriksaan  pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  dan  jika  telah terjadi  tindak  pidana  oleh  penyidik  atau  penyidik  pembantu  dalam  proses  penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim.
Selama  ini  proses  terhadap  pelanggaran  atau  penyimpangan  dalam  penyidikan  di proses melalui acara Disiplin dan tidak ada yang di proses melalui acara kode etik Profesi Polri  ataupun  melaui  acara  pidana,  sementara  menurut  amanat  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  republik  Indonesia  Pasal  29  Ayat  (1)  yang menegaskan  bahwa  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tunduk  pada kekuasaan peradilan umum, sehingga jika ada delik peraturan perundangundangan yang di langgar  oleh  anggota  Kepolisian  dapat  di  proses  melalui  acara  peradilan  umum  dan  jika terbukti bersalah dapat di jatuhi sanksi yang ada dalam pidana umum.

## Efektifitas Fungsi Pengawasan Penyidikan Terhadap Keberhasilan Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar
Suatu  indikator  pengawasan  penyidikan  belum  berjalan  efektif  manakala  masih ditemukan penyimpangan dalam proses penyidikan, yang ditandai adanya kekecewaan dan komplain  dari  masyarakat.  Kepercayaan  masyarakat  yang  cenderung  memudar  terhadap aparat penegak hukum secara khusus terhadap Polri adalah adanya kesan seolah-olah Polri
menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  masih  bertindak  diskriminatif.  Pengawasan  yang intensif  dan  ketat  yang  ditunjukan  melalui  kualitas  pelaksana  pengawasan  maupun  dari segi kuantitas yakni ketersediaan yang cukup aparat yang bertugas melakukan pengawasan dalam  proses  penyidikan.  Sehingga  mampu  mengawasi  kekuasaan  diskresi-fungsional yang merupakan celah atau peluang untuk melakukan penyimpangan.
Efisiensi pelaksanaan pengawasan penyidikan di Ditreskrimum Polda Sumbar saat ini  terlihat  dari    setiap  laporan  polisi  yang  masuk  dan  mengelompokan  tingkat  kesulitan perkara  oleh  Ditreskrimum  selaku  pejabat  pengawas  penyidik.  Selanjutnya  terhadap pengaduan  dari  masyarakat  akan  dilakukan  pemeriksaan  tentang  dugaan  pelanggaran proses  penyidikan  atau  praktek  maladministrasi  dengan  membentuk  tim  audit  investigasi untuk  menguji  kebenaran  pengaduan  tersebut.  Dari  hasil  audit  investigasi  akan  diberikan surat  balasan  kepada  masyarakat  atau  lembaga  yang  menyampaikan  pengaduan  terkait temuan dari investigasi.
Mekanisme  pengawasan  penyidikan  yang  telah  di  uraikan  tahap  demi  tahap merupakan  tanggung  jawab  dari  atasan  penyidik  yang  merupakan  pejabat  pengawasan penyidik,  maka  apabila  ada  terjadi  kelalaian  atau  penyimpangan  dari  proses  penyidikan dapat di katakan sisi pengawasan dalam proses penyidikan belum optimal. Lemahnya sisi pengawasan  dalam  proses  penegakkan  hukum  perlu  mendapatkan  perhatian  secara  serius karena  hal  tersebut  sangat  erat  hubungannya  dengan  Hak  Asasi  Manusia,  Hak  tersebut adalah  hak  dasar  atau  hak  pokok  yang  dibawa  manusia  sejak    lahir    sebagai  anugerah Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Hak  asasi  ini  menjadi  dasar  hak  dan  kewajiban  yang  lain.  Hak asasi  manusia  juga  diartikan  sebagai  perangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penjelasan atau  definisi  tersebut  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  1  angka  I  Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kecenderungan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik pada Ditreskrimum Polda Sumbar dalam pelanggaran HAM sangatlah mungkin, mengingat wewenang yang dimiliki oleh seorang penyidik .

## PENUTUP
Praktek  maladministrasi  dalam  proses  penyidikan  pada  Ditreskrimum  Polda  Sumbar, umumnya  terjadi  dalam bentuk  penyelesaian  berlarut-larut,  menyalahgunakan  wewenang, menghilangkan  barang  bukti,  keberpihakan  dan  tidak  sesuai  prosedur  dalam  menangani perkara.  Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar dilakukan  dengan  cara  menginvetarisir  setiap  laporan  polisi  yang  masuk  dan mengelompokan tingkat kesulitan perkara oleh Dir Reskrimum pejabat pengawas penyidik. Efektivitas  Fungsi  Pengawasan  Penyidikan  Terhadap  Keberhasilan  Penyidikan  Pada Ditreskrimum  Polda  Sumbar  berindikator  pada  adanya  kekecewaan  dan  komplain  dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang cenderung  memudar terhadap aparat penegak hukum  secara  khusus  terhadap  Polri  adalah  adanya  kesan  seolah-olah  Polri  menjalankan tugas dan wewenangnya masih bertindak diskriminatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Anton  Tabah, Menatap  dengan  Mata  Hati  Polisi  Indonesia, Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1991
Indriyanto, Penyiksaan  dan  HAM  dalam  Perspektif  KUHAP ,  Pusaka  Sinar  Harapan, Jakarta, 1998
Indradi  Thanos, Penegakan    Hukum    Di  Indonesia:  Sebuah  Analisis  Deskriptif ,  CV  Bina Niaga Jaya, PPSA, Lemhanas RI, 2007
Satjipto  Rahardjo,  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Genta  publishing, Yogyakarta, 2009

## BIO DATA
Emil  Yoriadi,  lahir  pada  tanggal  30  Juni  1988, menamatkan  Sarjana  Ilmu  Hukum pada  Universitas  Ekasakti    tahun  2014,  saat  sekarang  sedang  menempuh  pendidikan  di Program magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti.