Heru Susetyo, Farida Prihatini, Abdurakhman, Nurindah Hilimi, Intan Mahabah, Ira Apriyanti, Suri Rahmadhani Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: hsusetyo@ui.ac.id

## Abstrak
Indonesia dengan lima pilar Pancasila-nya mengikat negara dan warga-nya  untuk “Percaya Pada Tuhan Yang Maha Esa” dimana identitas agama atau kepercayaan adalah  ruh  dari  negara  yang  harus  dihormati.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya Undang-Undang  No.  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penodaan  Agama  yang melarang penodaan agama dan melarang keyakinan ateisme atau keyakinan apapun selain pada identitas agama yang diakui oleh pemerintah dan hukum. Pasal 156 (a) dari    KUHP  yang  juga  menghukum  “penyebaran  informasi  yang  bertujuan menghasut  kebencian  atau  permusuhan  agama”  selama  lima  tahun  penjara. Belakangan,  lahir pula UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2008 mengatur  sanksi  pidana  untuk  fitnah,  ujaran  kebencian,  termasuk  ekspresi  yang terkategori menghina agama/ keyakinan tertentu melalui sarana elektronik.  Di sisi lain,  UUD  1945,  serta  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  Tahun  1999  dan Undang-Undang  No.  12/2005  tentang  Ratifikasi  ICCPR  menjamin  kebebasan berekspresi,  beragama  dan  berkeyakinan.    Namun  kritik  terhadap  agama  sangat dibatasi dan dukungan terhadap ateisme secara efektif tetap dilarang di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini ingin lebih dalam mengeksplorasi dinamika keberlakuan dan penegakan hukum penistaan agama di Indonesia dalam rezim hak asasi manusia nasional dan internasonal. Lalu, apakah undang-undang mengenai penistaan agama memiliki  dasar  hukum  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  rezim  hak  asasi  manusia nasional  dan  internasional,  serta  nilai-nilai  sosial  kegamaan  sekitar.  Studi komparasi dilakukan di beberapa daerah di Indonesia dan di beberapa Negara Asia Tenggara.
Kata Kunci: penodaan; agama; keberlakuan; tantangan; Indonesia

## Abstract
Indonesia with its five pillars of Pancasila binds the State and its citizens to "Believe in  Almighty"  where  the  religious  identity  is  the  spirit  of  the  State  that  must  be respected. This is proven by the existence of Law No. 1/PNPS/1965 concerning the Prevention  of  Blasphemy  that  prohibits  blasphemy,  atheism,  or  any  belief  other than the religious identity recognized by the government and law. Article 156 (a) of the criminal code, known as the Criminal Code, also punishes "the dissemination of  information  aimed  at  inciting  religious  hatred  or  hostility"  for  five  years  in prison. In addition, the Information and Electronic Transaction Law (ITE) Law No. 11  of  2008,  regulating  criminal  sanctions  for  libel,  hate  speech,  and  insulting certain religions/beliefs  through  electronic devices. On the other hand, the 1945 Constitution,  as  well  as  the  Human  Rights  Act  of  1999  and  Law  No.  12/2005 concerning Ratification of the ICCPR guarantees freedom of expression, religion,

## Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia Antara Tertib Hukum dan Tantangan Hak Asasi Manusia
and belief. Criticism of religion is quite limited and support for atheism is definitely still banned in Indonesia. Therefore, this article yearns to explore the dynamics of law enforcement and defamation in Indonesia in national and international human rights  regimes.  Then,  does  the  law  on  blasphemy  have  a  legal  basis  in  the Indonesian legal system, national and international human rights regimes, and the surrounding  social  values?  This  study  compares  the  application  of  religious blasphemy  laws  in  several  regions  in  Indonesia  and  in  several  Southeast  Asian countries.
Keywords: desecration; religion; validity; challenge; Indonesia
Heru  Susetyo,  Farida  Prihatini,  Abdurakhman,  Nurindah  Hilimi,  Intan  Mahabah,  Ira Apriyanti,  Suri  Rahmadhani, Keberlakuan  Hukum  Penodaan  Agama  Di  Indonesia Antara Tertib Hukum Dan Tantangan Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Banyak kasus mengenai penistaan atau penodaan agama yang dibawa  ke  ranah  pengadilan  di Indonesia.  Dalam  seperempat  abad terakhir,  peradilan  Indonesia  telah mengirim  banyak  orang  ke  penjara atas  dasar  hukum  penistaan  agama. 1
Amnesty Internasional mencatat setidaknya  telah  106  hukuman  atas dasar  tersebut  diantara  tahun  2005 hingga 2014. 2
Antara  bulan  Januari  hingga bulan  Mei  2020,    Yayasan  Lembaga Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI)
1 Artikel di Majalah Tempo (https://en.tempo.co/read/news/2017/05/10/0 55874088/Major-Blasphemy-Cases-in- Indonesia)  menyebutkan  kasus  penistaan agama  terbesar  di  Indonesia  yaitu  sebagai berikut:      Arswendo  Atmowiloto,  Kepala Editor Tabloid “Monitor” yang
menempatkan Nabi Muhammad di posisi ke- 11  dan  Soeharto  di  posisi  ke-1  dalam  Tajuk yang  berjudul  “50  Tokoh  yang  Dikagumi Pembaca” yang dianggap menistakan agama Islam dihukum 5 tahun hukuman penjara oleh Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat (April 1991).  Lia  Eden,  pemimpin  sekte  yang disebut dengan “Tahta Suci Kerajaan Tuhan” (God’s  Kingdom  of  Eden).    Dakwaan:  2 tahun  6  bulan  penjara.    Putusan:  2  tahun  6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Juni 2009). Tajul Mukul alias Haji Ali Murtadho,  Pemimpin  Syiah  di  Sampang, Jawa  Timur.    Dakwaan:  4  tahun  penjara. Putusan:  2  tahun  penjara  di  Pengadilan Negeri  Sampang  (Juli  2012).    Antonius Richmond  Bawengan,  distributor  buku  dan selebaran yang menghujat agama.  Dakwaan: 5 tahun penjara. Putusan: 5 tahun penjara oleh
mencatat  ada  32  kasus  penodaan agama di Indonesia. 3 Ada dua kasus terkait  dengan  mem-pleset-kan  lagu. Bimbim  Adhi  menjadi  tersangka penistaan agama setelah mengunggah lagu populer "Aisyah Istri Rasulullah" dengan mengganti liriknya menjadi "Romantisnya
cintamu dengan Nabi. Dengan
Baginda  kau  pernah  minum  anggur merah."    Lalu,    tiga  orang  remaja  di Gorontalo juga terancam menghadapi pidana  karena  mem-plesetkan  lagu yang  sama.    Mengganti  kata  “Nabi” pada  lirik  lagi  di  atas  dengan  nama
Pengadilan  Negeri  Temanggung  (Februari 2011).    Rusgiani,  seorang  Ibu  Rumah Tangga,  menghina  sesaji  dalam  upacara keagamaan  umat  Hindu  dengan  kata-kata kotor.  Dakwaan: 2 tahun penjara.  Putusan: 14  bulan  penjara  oleh  Pengadilan  Negeri Denpasar  (October  2013).    6  (enam) Pengurus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dakwaan:  4  tahun.    Putusan:  3-4  tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh (Juni  2015).    Abdussalam  alias  Ahmad Musadeq,  Pemimpin  Gafatar,  dakwaan:  12 tahun penjara.  Putusan: 5 tahun penjara oleh Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  (Maret 2017).
2 Lihat  Amnesty  International, Prosecuting Beliefs:    Indonesia’s  Blasphemy  Laws , Amnesty International November 2014 Index : ASA 21/018/ 2014.
3 Lihat https://www.idntimes.com/news/indonesia/te atrika/ylbhi-ada-32-kasus-penodaan-agama- pada-januari-hingga-mei/3
hewan. 4 Tahun 2018 - 2019,  kasus yang menyita perhatian publik adalah buzzer bernama  Permadi  Arya  alias Abu Janda. Ia berkali-kali dilaporkan ke  polisi  karena  dugaan  pelanggaran UU  ITE  dan  penodaan  agama. Namun  hingga  kini  kasusnya  belum beranjak ke meja hijau. Para pengacara  dari  IKAMI  melaporkan Abu  Janda  terkait  pernyataannya yang  menyebut  teroris  memiliki agama,  yakni  Islam.  Abu  Janda mengucapkan itu melalui akun media sosialnya. Pada November 2018lAbu Janda  dilaporkan  ke  polisi  usai membuat  konten  video  kontroversial tentang  bendera  berkalimat  tauhid  di rumah Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Arab Saudi.  Dalam video berdurasi 5  menit  9  detik  yang  diunggah  akun Facebook Ustad  Abu  Janda  al- Boliwudi , Permadi  Arya  menyatakan bendera  hitam  bertuliskan  kalimat tauhid  yang  juga  terpampang  di kediaman  Rizieq  di  Mekkah  bukan panji  Rasulullah,  melainkan  bendera teroris. 5 4 Lihat
:
https://regional.kompas.com/read/2020/ 05/07/15314841/viral-3-remaja- pelesetkan-lagu-aisyah-istri-rasulullah- sambil-joget-polisi
Contoh  kasus  adalah  Tajul Muluk,  seorang  pemimpin    aliran Syiah  dari  Jawa  Timur,  yang  telah menyelesaikan hukuman empat tahun penjara  karena  penistaan  agama berdasarkan  Pasal  156  (a)  KUHP. Tajul  Muluk  mendirikan  sekolah asrama  agama  di  desa  Nangkrenang, Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur pada tahun 2004 dan menjabat sebgai kepala sekolah. Pada tahun 2006, para pemimpin Muslim Sunni (mayoritas) di  desa  dan  otoritas  agama  mulai keberatan  dengan  ajaran  Syiahnya yang  dianggap  'menyimpang'.  Ada banyak ancaman dan tindakan intimidasi  terhadapnya  dan  pengikut Syiah  lainnya  di  desa.  Pada  29 Desember  2011,  Tajul  Muluk  harus meninggalkan desanya setelah ia dan para  pengikut  Syiah  diserang  oleh sekitar  500  orang.  Setelah  itu,  Tajul Muluk dan sekitar 20 penduduk desa lainnya, termasuk keluarganya, dicegah  kembali  ke  desa  oleh  para penyerang, yang dilaporkan mengancam  akan  membunuh  jika
5
Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/201 91212101827-12-456279/kepolisian- didesak-lekas-usut-laporan-abu-janda-agar- jera
mereka  kembali.  Pada  akhirnya,  1
Januari 2012, sebuah fatwa
dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  cabang  Sampang tentang  apa  yang  disebut  sebagai “ajaran sesat” Tajul Muluk, dan pada 16  Maret,  polisi  daerah  Jawa  Timur menuduh Tajul Muluk dengan penistaan  agama  berdasarkan  Pasal 156  (a)  KUHP.  Pada  12  Juli  2012 Tajul  Muluk  dihukum  dua  tahun penjara karena penistaan  agama oleh Pengadilan  Negeri  Sampang.  Secara khusus,  pengadilan  menyatakan  dia bersalah  karena  mengatakan  Al- Qur'an  yang  digunakan  umat  Islam bukanlah  teks  asli.  Tajul  Muluk membantah tuduhan ini. Dia mengajukan  banding  atas  keputusan tersebut  ke  pengadilan  yang  lebih tinggi.  Namun  hukumannya  justru ditingkatkan  menjadi  empat  tahun pada  10  September  2012  oleh
Pengadilan Tinggi Surabaya
dimaksudkan  agar  memiliki  "efek jera"  dan  karena  Tajul  Muluk  telah menyebabkan  "ketidakharmonisan  di antara umat Islam". 6
Contoh  berikutnya  adalah Andreas  Guntur,  pemimpin  lokal Amanat  Keagungan  Ilahi  (AKI), sebuah  sekte  keagamaan  di  provinsi Jawa  Tengah.  Ia  dijatuhi  hukuman empat tahun penjara karena penistaan agama  pada  bulan  Maret  2012. Organisasi  AKI  dalam  menyebarkan ajarannya  dianggap  menggunakan inspirasi  ilahi  yang  diterima  oleh pendirinya, yang menolak ritual Islam konvensional.  Sejak    tahun  1982 Kejaksaan  Negeri  Serang  telah mengeluarkan larangan terhadap semua kegiatan AKI di provinsi Jawa
Barat. Lalu, pada tahun  2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
mengeluarkan  fatwa  terhadap  AKI karena “interpretasi Islam yang salah ajaran".  Hingga  pada  Oktober  2011, Andreas Guntur mengadakan pertemuan  dengan  para  pengikutnya di  desa  Girimulyo  di  Kabupaten Klaten,  Jawa  Tengah,  ketika  aparat menyerbu rumahnya. Mereka menuduhnya dan AKI sebagai menjalankan  ajaran  menyimpang, dengan  menunjuk  ke  serangkaian poster di rumahnya dengan kata-kata
agama  dalam  bahasa  Arab  yang bukan  dari  Al-Qur'an.  Menurut Andreas  Guntur,  poster-poster  itu untuk  penggunaan  pribadi  dan  telah diberikan  kepadanya  oleh  seorang pemimpin  spiritual  AKI  di  Jakarta yang  menggunakan  kata-kata  pada poster  untuk  menyembuhkan  dari penyakit  yang  dideritanya.  Sejak  itu ia  tertarik  pada  ajaran-ajaran  ini  dan ingin turut menyembuhkan orang lain melalui doa. Andreas Guntur kemudian  ditangkap  dan  didakwa dengan Pasal 156 (a) KUHP
Indonesia  karena  penistaan  agama. Dia  dijatuhi  hukuman  penjara  empat tahun  pada  bulan  Maret  2012  oleh pengadilan negeri Klaten berdasarkan Pasal  156  (a)  KUHP.  Keputusan tersebut  kemudian  diperkuat  oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada bulan  April  2012  dan  Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2012. 7
Herison  Yohanis  Riwu,  usia 30  tahun,  dipenjara  karena  penistaan agama  di  provinsi  Nusa  Tenggara Timur pada 2012. Menurut dokumen
7 Ibid. Lihat  juga  Uli  Parulian  Sihombing, et.al, Ketidakadilan  Dalam  Beriman  Hasil Monitoring  Kasus-Kasus  Penodaan  Agama Dan  Ujaran  Kebencian  Atas  Dasar  Agama
pengadilan,  pada  pagi  hari  15  Juli 2012,  Herison,  seorang  Kristen Protestan, berjalan ke Gereja Katolik Stasi Arnoldus Yanssen Wolowona di Kabupaten  Ende  untuk  menghadiri layanan..  Para  saksi  di  persidangan PN Ende mengatakan bahwa dia tidak menerimanya  dengan  benar  sesuai dengan  praktik  Katolik.  Herison ditahan  oleh  seorang  anggota  sidang setelah  kebaktian  dan  diserahkan kepada polisi. Dia didakwa oleh polisi karena  penistaan  terhadap  Gereja Katolik  berdasarkan  Pasal  156  (a) KUHP  dan  diadili  di  Pengadilan Negeri  Ende.  Dia  dijatuhi  hukuman penjara  18  bulan  pada  7  November 2012.  Pengadilan  Tinggi  Kupang menguatkan hukumannya pada Januari 2013. 8
Alexander An (Aan), seorang Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  berusia 30  tahun  dari  Kecamatan  Pulau Punjung  di  provinsi  Sumatera  Barat dipenjara  karena  penistaan  agama pada  Juni  2012.  Aan  dituduh  atheist karena  memposting  pernyataan  dan
Di  Indonesia ,    The  Indonesian  Legal Resources Center, Jakarta, 2012.
gambar di situs Facebook pribadinya dan  pada  Grup  Facebook  "atheist Minang" ”, yang oleh sebagian orang ditafsirkan  sebagai  menghina  Islam dan Nabi Muhammad SAW. Menurut pengacaranya, posting-annya di
Facebook telah dicetak dan
didistribusikan  oleh  rekan-rekannya. Pada  18  Januari  2012,  kerumunan yang  marah,  yang  telah  mendengar tentang  dugaan posting  Facebook - nya,  berkumpul  di  tempat  kerjanya dan  mengancam  akan  memukulnya. Petugas  polisi  turun  tangan  dan membawanya ke Kantor Polisi Kecamatan  Pangkung,  yang  diduga untuk  keselamatannya.  Polisi  tidak mengambil tindakan apapun terhadap mereka  yang  menyerangnya.  Tetapi pada  20  Januari  2012    ia  dituduh "menyebarkan informasi yang bertujuan  menghasut  kebencian  atau permusuhan agama" berdasarkan Pasal  28  (2)  UU  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE).    Lalu dituduh melakukan penistaan agama berdasarkan Pasal 156 (a) KUHP dan menyerukan  orang  lain  menganut
9 Uli Parulian Sihombing, et.al., Ibid.
atheisme  berdasarkan  Pasal  156  (b) KUHP.
Pengadilan  Aan  dimulai  di Pengadilan  Negeri  Muaro  pada tanggal 2 April 2012. Pada tanggal 14
Juni 2012 pengadilan
menghukumnya  dan  menjatuhkan hukuman dua setengah tahun penjara dan  denda  100  juta  rupiah  karena melanggar UU ITE. Dalam putusannya,  para  hakim  menyatakan bahwa  secara  terbuka  menyatakan kepercayaan atheist -nya tidak diizinkan  di  bawah  ideologi  negara Pancasila  dan  Konstitusi  Indonesia, yang mewajibkan setiap warga negara untuk  percaya  pada  Tuhan,  dan bahwa kepercayaannya “mengganggu ketertiban  umum”.  Dia  dibebaskan pada  Januari  2014  setelah  menjalani hukuman  penjara,  tetapi  sekarang harus  tinggal  di  luar  provinsi Sumatera  Barat  untuk  menghindari pelecehan  oleh  kelompok  agama karena  dicap  sebagai  'penghina agama'. 9
Di  Bali  terjadi  kasus  video Donald  (Donald  Ignatius  Soeyanto Baria)    di  tahun  2017. 10 sebagai 10 Lihat https://www.republika.co.id/berita/nasional/
contoh    perkara  terkait  penodaan agama  yang  sampai  di  Pengadilan Negeri  Denpasar.  Diketahui  bahwa terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan telah melanggar pasal 28 ayat  2 juncto pasal  45A  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  atas  video  yang diunggah di channel youtube miliknya  berisikan  ujaran  kebencian berbau  SARA.  Khususnya  Donald yang  mengaku  atheis,  menghina agama  Islam  dan  kyai,  oleh  karena merasa  tidak  puas  terhadap  ucapan para  ulama.  Perbuatannya  tersebut telah  menimbulkan  keresahan  di masyarakat  dan  memicu  konflik sosial. 11 Namun begitu, dapat dikatakan bahwa toleransi antar umat beragama  di  Bali  cukup  tinggi. Terutama  untuk  masyarakat  hindu- tradisional  asli  Bali  yang  merupakan mayoritas. Salah satunya dapat dilihat dengan  terbentuknya  Puja  Mandala, komplek berisikan rumah ibadah dari 5  (lima)  agama  yang  diakui  di
daerah/17/12/06/p0jcmk409-hina-islam- donald-bali-divonis-2-tahun-10-bulan- penjara
11 Data  diperoleh  dari  riset  lapangan  di  Bali pada bulan November 2018.
Indonesia.  Selain  itu,  saat  perayaan Nyepi misalnya, yang mana merupakan  hari  besar  agama  Hindu. Masyarakat agama lain seperti Islam, Kristen, dengan toleransi tinggi ‘ikut merayakan’  melalui  pemadaman lampu  dan  listrik  di  tiap  rumah layaknya  umat  asli  Hindu  di  Bali. Tidak  lagi  dipermasalahkan    akibat dari  tata  cara  perayaan  Nyepi  yang dapat  mengakibatkan  terhambatnya kerja  dan  aktivitas  dari  umat  non Hindu.
Kasus  lain  yang  monumental adalah kasus Syi’ah dan Ahmadiyah di Jawa Timur.  Dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri mengenai
Jemaat
Ahmadiyah Indonesia  (JAI)  yang  dikeluarkan pada  tanggal  9  Juni  2008  membawa dampak  bagi  keberadaan  Jemaat Ahmadiyah 12 .  Pada  pokoknya,  surat keputusan  tersebut  berisi  tentang penghentian, penyebaran, penafsiran, dan  kegiatan  yang  menyimpang  dari pokok-  pokok  ajaran  Islam,  yaitu penyebaran  paham  yang  mengakui
12 Teks lengkap SKB Tiga Menteri ini dapat diunduh disini : https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/edzh 1450431972.pdf
Heru  Susetyo,  Farida  Prihatini,  Abdurakhman,  Nurindah  Hilimi,  Intan  Mahabah,  Ira Apriyanti,  Suri  Rahmadhani, Keberlakuan  Hukum  Penodaan  Agama  Di  Indonesia Antara Tertib Hukum Dan Tantangan Hak Asasi Manusia
adanya nabi dengan segala  ajarannya setelah  Nabi  Muhammad  SAW.
Berlakunya SKB Tiga Menteri tersebut berakibat banyak hal
terhadap hak atas kebebasan
beragama,  mulai  dari  dibatasinya kegiatan beribadah, tidak
diperpanjangnya  izin  penggunaan tanah,  hingga  perusakan  masjid, tempat  dimana  jemaat  Ahmadiyah beribadah. 13
Diantara  kasus  lain  yang sampai  ke  ranah  pengadilan  ialah kasus penganut  Syi’ah  di  Sampang di Madura. Sejatinya kasus tersebut  terjadi  karena  faktor  harta, tahta, dan wanita yang mana terdapat dua  orang  pria  bersaudara  yang beraliran    berbeda  yaitu,  Syi’ah  dan Sunni (Rois dan Tajul Muluk). Kedua
pria tersebut mulanya memperebutkan seorang wanita yang akan  dijadikan  calon  isteri.    Kasus kriminal  ini  kemudian  berkembang menjadi  kasus  bernuasa  SARA. 14
Sehingga,  pada  intinya  kasus  Syi’ah
Sampang ini pemicunya 13 Wawancara  dengan  perwakilan  Jemaat Ahmadiyah  di  Surabaya  bulan  September 2019.
14 Lihat
https://regional.kompas.com/read/2012/09/0
dilatarbelakangi  oleh  adanya  faktor permasalahan pribadi bukanlah murni karena masalah agama semata. 15

## PERMASALAHAN
Sepanjang hukum penodaaan agama    diberlakukan  di  Indonesia, telah  banyak  kasus-kasus  yang sampai ke pengadilan dan pelakunya menjalani  hukuman.  Sebagian  dari kasus-kasus  tersebut  adalah  murni pidana  dan  penegakan  hukum. Namun, sebagian lainnya bernuansa politis  dan  non  hukum.  Bahkan bertendensi melahirkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Misalnya, pasal 156a yang diterapkan  dalam  kasus  HB  Jasin pada tahun 1968. HB  Jassin dipenjara  selama  1  (satu)  tahun terkait  kasus  cerpen  yang  berjudul “Langit  Makin  Mendung”  yang dianggap melecehkan agama Islam.
Selain HB Jasin, korban dari pasal  156a  di era Presiden Soeharto adalah Arswendo Atmowiloto
(1990)  yang  dipenjara  selama  5
8/10225657/menag.inti.masalah.sampang.ad
a.di.rois-tajul.muluk
15 Wawancara  lapangan  di  Surabaya  dan Madura pada September 2018.
(lima)  tahun  disebabkan  karena Monitor  majalah  yang  dipimpinnya menurunkan  laporan  angket  yang menempatkan  Nabi Muhammad SAW  pada  urutan  ke  11.  Dalam kasus  tersebut  Arswendo  dianggap melecehkan umat Islam. Pada tahun 2003  di  bawah  kepemimpinan Presiden Megawati terdapat 1 kasus yaitu  yang  menimpa  Mas’ud Simanungkalit.  Mas’ud    dinyatakan bersalah  dan  dipidana  selama  dua tahun  penjara  karena  dinilai  salah dalam  menafsirkan  Al-Quran,  kitab suci  umat  Islam.  Pada  tahun berikutnya,  kuantitas  kasus  yang terkait penodaan agama terus meningkat  dan  tercatat  sejak  tahun 2003-2012 sebanyak 34 kasus. 16
Catatan dari Indonesia Legal Resources  Center terhadap  kasus- kasus penegakan hukum dan penerapan  hukum  penodaan  agama tersebut  adalah:  a)  Pasal  156a
diterapkan terhadap tindakan- tindakan yang seharusnya mendapatkan  perlindungan  karena
bagian dari kebebasan berekpresi; b) Pasal 156a diterapkan secara luas dan
16 Uli Parulian Sihombing, et.al. ibid.
beragam;  c) Adanya  semacam pengingkaran terhadap unsur kesengajaan dalam melakukan tindak  pidana;  d)  Penerapan  pasal 156a  tidak  memerlukan  adanya ancaman terhadap ketertiban umum; dan  e)  Problem  profesionalisme aparat penengak hukum. 17
Kasus-kasus  penistaan  atau penodaan  agama di  Indonesia adalah tantangan bagi penegakan hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Amandemen kedua UUD 1945, yang diberlakukan pada tahun 2000, menjamin  kebebasan  berekspresi, berpikir,  hati  nurani,  dan  beragama. Hak-hak  ini  juga  dilindungi  dalam UU  No.  39/1999  tentang  Hak  Asasi Manusia. Lebih lanjut lagi, kebebasan berpikir, hati nurani dan agama diakui sebagai  hak  yang  tidak  dapat diabaikan  dalam  situasi  apapun (underogable rights)  dalam Pasal 28I (1)  UUD  1945  dan  Pasal  4  UU  No. 39/1999.
Artikel  ini,  oleh  karena  itu,
ingin mengeksplorasi dinamika implementasi undang-undang penistaan  agama  di  Indonesia  di
17 Ibid.
tengah-tengah komitmen negara tersebut  terhadap  rezim  hak  asasi manusia  internasional,  khususnya kebebasan  berekspresi,  berpikir,  hati nurani dan beragama, dan apakah hak asasi manusia dapat diterapkan secara relatif sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing negara.

## PEMBAHASAN
A. HUKUM

## PENODAAN AGAMA INDONESIA
Pasal  156a  KUHP  Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana  atau  KUHP)  menetapkan seseorang  dapat  dikenai  hukuman penjara  hingga  lima  tahun  jika  dia "secara  sengaja  di  depan  umum mengungkapkan perasaan atau melakukan  tindakan:  a)  yang  pada dasarnya bersifat permusuhan dengan, menyalahgunakan atau menodai  agama  yang  ditaati  di Indonesia;  atau  b)  dengan  maksud untuk  mencegah  seseorang  untuk memeluk agama apa pun berdasarkan kepercayaan  dari  Tuhan  yang  Maha Kuasa." Pasal ini menyebutkan, tanpa
18 Lihat  Library  of  Congress,    “Blasphemy and  Related  Laws,:      dapat  diakses  di http://www.loc.gov/law/help/blasphemy/blas phemy.pdf.
peringatan,  maka  seseorang  yang terbukti  melakukan  penodaan  agama maka dijerat dengan sanksi maksimal 5 tahun penjara. 18
Selain ketentuan ini, Presiden Indonesia juga mengeluarkan keputusan pada tahun 1965, yaitu UU No.  1  /  PNPS  /  1965  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan  / atau Penistaan Agama, yang melarang orang  untuk  berkomunikasi  secara sengaja  di  depan  umum,  atau mengadvokasi atau mencari dukungan  untuk,  penafsiran  agama yang  dipraktikkan  di  Indonesia,  atau melakukan  kegiatan  berbasis  agama yang menyerupai kegiatan keagamaan agama yang
bersangkutan, di mana penafsiran dan kegiatan  tersebut  menyimpang  dari ajaran  dasar  agama.  Juga  ditentukan bahwa  enam  agama  yang  diakui  di Indonesia  adalah  Islam,  Budha, Protestan, Katolik, Hindu, dan
Konghucu. 19
Dalam  ketentuan  unsur-unsur UU  No.  1  PNPS  Tahun  1965, menurut  Andi  Hamzah,  dilihat  dari
maksud  pembuat  Undang-Undang, mestinya  ini  merupakan  alternative bukan kumulatif. Artinya bahwa salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. 20 Dalam hal ini yang dilindungi disini ialah kebebasan beragama dan
melaksanakan agama tanpa gangguan dari  orang  lain.  Bahwa  mengenai persoalan  ini  ada  sebagian  tokoh sarjana  yang  berpendapat  mengenai Pasal 156a KUHP tersebut pada huruf a  dan  b  bersifat  kumulatif,  sehingga apabila  salah  satu  huruf  tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal  156a  tersebut.  Pasal  tersebut dapat dilihat, bahwa pemberian sanksi dalam perundang-undangan di Indonesia terhadap perbuatan penodaan  agama  UU  No.  1  PNPS
Tahun  1965  dengan  2  tahap,  yaitu memberikan nasihat, peringatan keras
(pribadi) atau membubarkan (organisasi/aliran),  dan  apabila  ia tetap  masih  melakukan  perbuatan
20 Andi  Hamzah, Delik-Delik  Tertentu (Speciale  Delicten)  di  dalam  KUHP , (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 247-249.
21 Muhammad  Dahri,  “ Tindak  Pidana Penodaan  Agama  Di  Indonesia:  Tinjauan
tersebut  maka  dipidana  penjara maksimal 5 tahun. 21
Jika  dilihat,  adanya  unsur objektif  pertama  dari  tindak  pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah  di  depan  umum.  Dengan dipakainya kata-kata di depan umum, berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan  pelaku  atau  perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi  di  tempat-tempat  umum, melainkan  cukup  jika  perasaan  yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh  publik,  atau  perbuatan  yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat bermusuhan,  penyalahgunaan  atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut  di  Indonesia  itu  dapat  saja dikeluarkan  oleh  pelaku  di  suatu tempat  umum,  yang  dapat  didatangi oleh  setiap  orang,  yang  dapat didengar oleh publik, yang dilakukan oleh  pelaku,  baik  dengan  lisan maupun  dengan  tindakan. 22 Unsur objektif  yang  lain  dari  tindak  pidana
Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep  Hukum  Islam”, (AT-TAFAHUM: Journal  of  Islamic  Law,  Vol.1  No.2,  2017), hlm. 59.
22 Ibid., hlm. 59-60.
yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan,  penyalahgunaan,  atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Mengenai
perasaan  atau  perbuatan  mana  yang dapat  dipandang  sebagai  perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan,  penyalahgunaan  atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, UU No. 1 PNPS Tahun  1965  ini  tidak  memberikan penjelasannya  secara  khusus  dan terkesan seperti menyerahkan kepada hakim dalam memberikan penafsiran hakim dengan bebas mengenai perasaan  atau  perbuatan  mana  yang dapat dipandang sebagai sifat
bermusuhan,  penyalahgunaan  atau penodaan  terhadap  suatu  agama  di Indonesia. 23
Pasal  28  ayat  (2)  Undang- Undang  Indonesia  No.  11/2008  dan Informasi  dan  Transaksi  Elektronik menyebutkan  sebagai  berikut  (di bawah  bagian  'Tindakan  Terlarang'): Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja dan  tanpa  otoritas  menyebarkan informasi yang bertujuan
23 Ibid.
menimbulkan kebencian atau pertikaian  pada  individu  dan  /  atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  kelompok  etnis,  agama, ras,  dan  antar  kelompok  (biasanya disebut  dalam  bahasa  Indonesia sebagai  SARA).  Hukuman  pidana untuk pelanggaran tersebut disebutkan  dalam  pasal  45  (2)  dari tindakan tersebut sebagai berikut: (2) Setiap Orang  yang memenuhi unsur- unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dijatuhi hukuman  penjara  tidak  melebihi  6 (enam)  tahun  dan  /  atau  denda  tidak melebihi  Rp1.000.000.000,  -  (satu miliar rupiah).

## A.1.    Sikap  Pemerintah:  Putusan Mahkamah Konstitusi
Pada  tahun  2009,  koalisi Ornop dan beberapa tokoh mengajukan  permohonan  uji  materi ke  Mahkamah  Konstitusi  dengan argumen bahwa undang-undang penodaan agama bertentangan dengan  hak  kebebasan  beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan 29 UUD 1945, juga
bertentangan dengan hukum internasional  tentang  hak  asasi manusia mengenai kebebasan berekspresi,  kebebasan  beragama, dan kesetaraan.
Namun,  Mahkamah  Konstitusi RI melalui putusannya, menguatkan keabsahan undang-undang penodaan agama atas dasar "ketertiban umum" dan "nilai-nilai agama" sebagaimana diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  28J (2).  Pembatasan  yang  didasari  oleh "ketertiban  umum"  didefinisikan secara  luas  mencakup  hal-hal  yang terkait  dengan  stabilitas  nasional, serta menyatakan kekhawatiran mengenai potensi "kekacauan" yang mungkin timbul jika undang-undang penodaan agama
dicabut.
Mahkamah  Konstitusi  menyatakan bahwa  negara  memiliki  hak  untuk campur tangan dalam hal keyakinan atau kepercayaan dari suatu kelompok dan berhak untuk
24 Amnesty International, op.cit.
25 Lihat  Putusan  Mahkamakah Konstitusi RI tentang UU Penodaan Agama pada http://www.mahkamahkonstitusi .go.id/public/content/persidanga n/putusan/putusan_sidang_84% 20PUU%20201 2
telah%20ucap%2019%20Septe
melarang ajaran–ajaran tertentu demi kepentingan ketertiban umum. 24 Menurut Mahkamah Konstitusi,  tidak  adanya  regulasi untuk menghukum tindakan penodaan agama, dapat
menyebabkan  "konflik  horizontal, kerusuhan sosial, perpecahan sosial, dan permusuhan dalam masyarakat.” Mahkamah  Konstitusi  menegaskan kembali  posisi  ini  dalam  keputusan mereka setelah pengajuan uji materi yang  kedua  atas  Pasal  4  dari  UU Penodaan  Agama  dan  Pasal  156a KUHP  pada  tahun  2013.  Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan  bahwa  ajaran  agama non-ortodoks, interpretasi yang berbeda dari keyakinan tertentu dan bahkan  kritikan  atas  nilai-nilai agama tertentu merupakan ancaman terhadap  ketertiban  umum  atau stabilitas politik. 25
mber%202013.pdf dan http://www.mahkamahkonstitus i.go.id/public/content/persidang an/putusan/putusan_sidang_Put usan%20PUU%2 0140_Senin%2019%20April%2 02010.pdf
Selain  ketertiban  umum,
dasar  lain  yang  digunakan  secara
eksplisit oleh Mahkamah Konstitusi adalah "nilai-nilai
agama".
Mahkamah  Konstitusi  menyatakan bahwa "pembatasan hak asasi manusia  berdasarkan  pertimbangan nilai-nilai agama sebagaimana
dimaksud  dalam  UUD  1945c  Pasal 28J (2) adalah salah satu
pertimbangan  untuk  membatasi  hak asasi manusia". Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menolak gagasan  bahwa  pengakuan  resmi yang  diberikan  hanya  kepada  enam agama  di  Indonesia  sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang  Penodaan  Agama merupakan bentuk diskriminasi atas agama dan kepercayaan lain.
Mahkamah beralasan bahwa meskipun enam agama resmi tersebut  didukung  oleh  negara,  hal ini tidak menghalangi atau melarang seseorang  melaksanakan  kewajiban menjalankan
agama atau kepercayaan  yang  lain,  dan  oleh karena itu, tidak dapat dikategorikan
26 Austin  Dacey, The  Future  of Blasphemy , (London: Continuum International, 2012), hlm.16
sebagai tindakan diskriminasi.

## DISKUSI
A. Tentang Penodaan Agama
Berdasarkan Mosaic  Law, penodaan  agama  diartikan  sebagai penyerangan verbal secara langsung melawan  Tuhan.  Dalam  salah  satu Alkitab Ibrani, teks Leviticus menggunakan padanan kata ‘nakob’ yang secara harfiah digunakan untuk mengucapkan atau menyatakan dengan  jelas  sebuah  yang  berarti mengutuk, dengan konotasi menusuk,  melawan,  menolak,  tidak menghormati,  mencela,  menghina, dan menyalahgunakan. 26
Bagi muslim, penodaan agama  dianggap  begitu  penting untuk  dilawan  karena  hal  tersebut benar-benar  mengusik  hati  nurani kaum  muslimin.  Seorang  muslim sejatinya  tidak  memisahkan  antara agama  dan  kehidupannya,  seperti yang  diajarkan  dalam  agama  Islam. Sayyid Qutb berkata bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan kehidupan  material  yang  nyata
dikutip  dari  Levy, Blasphemy, hlm.14.
sebagaimana  yang  terjadi  dalam sistem  kehidupan  jahiliah  yang diberlakukan  di  muka  bumi  saat ini. 27 Sehingga,  bagi  kaum  muslim apa  yang  telah  menodai  agamanya terlebih  lagi  Allah  sebagai  Tuhan- nya  dirasa  sesuatu  keburukan  dan setiap  perbuatan  atas  ini  haruslah dilawan.
Hampir  semua  kasus-kasus penodaan  agama  di  Indonesia  tidak luput dari pelibatan massa. 28 Jumlah massa yang banyak dalam demonstrasi dianggap menjadi bukti bahwa  perbuatan  yang  dilakukan oleh  tersangka  telah  mengganggu ketertiban umum, sehingga terhadap tersangka perlulah diberikan ‘pelajaran’ oleh pengadilan. Padahal definisi  penodaan  agama  sendiri tidak jelas, tak ubahnya seperti pasal karet  yang  dapat  dikenakan  kepada siapa saja, walaupun orang itu tidak punya  intensi  atau  niat  untuk
27 Dr.  Usamah  Sayyid  al-Azhary, Islam Radikal;  Telaah  Kritis  Radikalisme  Dari Ikhwanul Muslimin hinga ISIS [al-Haqq al- Mubin  fi  al-Radd  ‘ala  Man  Tala’aba  bi  al- Din;  al-Tayyarat  al-Mutatharrifah  min  al- Ikhwan  ila  al-Da’isy  fi  Mizan  al-‘Ilm], diterjemahkan  oleh  M.  Hidayatulloh,  cet.1 (Abu  Dhabi:  Dar  al-Faqih,  2015),  hlm.61 dikutip  dari  Sayyid  Qutb, Fi  Dzilal  al- Qur’am, vol.1, hlm.933.
melakukan penodaan agama. 29
Hukuman  yang  diberikan terhadap pelaku kasus-kasus penodaan  agama  pun  tidak  main- main,  rata-rata  dihukum  selama  2 (dua)  tahun  penjara.  Berdasarkan kajian  Aminah  dan  kawan-kawan dari  Indonesian  Conference  on Religion and Peace (ICRP) hukuman yang diberikan kepada pelaku kasus penodaan  agama  yang  dijatuhkan hakim tercatat paling rendah selama 6  (enam)  bulan  masa  percobaan sampai  satu  tahun  penjara  hingga hukuman  yang  tertinggi  selama  5 tahun  penjara. 30 Padahal,  menurut Rumadi  Ahmad  (Ketua  Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) tuduhan melakukan
penodaan, penghinaan atau penistaan  agama  tidak  jelas  definisi dan  standarnya.  Sehingga,  dapat
28 http://www.bbc.com/indonesia/trensosial- 38001552, diakses pada 9 Juni 2017.
29 Ibid.
30 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5 8a2c0a8bc3ac/vonis-kasus-penodaan- agama-rata-rata-2-tahun  diakses  pada  9  Juni 2017.
dikenakan  kepada  siapa  saja  yang dianggap memusuhi Tuhan, melawan dogma agama, mempromosikan pemikiran-
pemikiran  yang  diangga  merusak agama, bahkan orang yang dianggap meresahkan  orang lain. 31 Selain itu, tuduhan  penodaan  agama seringkali beririsan  dengan  manipulasi  politik yang  dilakukan  secara  sadar  untuk membangkitkan
semangat permusuhan. 32

## A.1.   Lingkup Pengertian Hukum Penodaan Agama di Indonesia
Delik Agama sejatinya mengandung  beberapa  pengertian. Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  delik agama terdiri atas :  1) delik menurut agama  misalnya    delik  pembunuhan, pencurian,  penipuan,  penghinaan, fitnah,  dll.  2)  delik  terhadap  agama yakni  ketentuan  Pasal  156a  KUHP (penodaan agama dan perbuatan agar orang lain tidak menganut agama). 3)
31 http://www.beritasatu.com/hukum/399408- lakpesdam-pbnu-definisi-dan-standar- penistaan-agama- tak-jelas.html diakses pada 9 Juni 2017.
32 Ibid. 33 Slide  Presentasi  Dr.  Hwian  Christianto pada  FGD  Penelitian  Pengembangan  dan
delik  yang  berhubungan  dengan agama. 33
Makna pertama menunjukkan kesamaan  dengan  pemahaman  delik agama  menurut  pemaknaan  istilah yang  digunakan.  Makna  Kedua, perbuatan  yang  dimaksudkan  untuk menyerang agama sehingga dalam hal ini  agama  menjadi  korban.  Berbeda halnya  dengan  Makna  Ketiga,  delik agama lebih dimaknai sebagai segala perbuatan  yang  memiliki  kaitan dengan agama atau kehidupan beragama. 34
Catatan terhadap makna ketiga ini rentan menimbulkan perdebatan  tentang  sejauh  manakah perbuatan/tindak pidana/delik itu berhubungan dengan agama. Bukankah dalam hal ini semua aspek kehidupan  merupakan  bagian  dari ajaran  agama  yang  secara  otomatis berhubungan  dengan  agama.  Atau pemahaman lain dalam makna Ketiga dapat  dipahami  sebagai  perbuatan
Keberlakuan  Hukum  Penodaan  Agama  di Indonesia,  Kamis  21  November  2019 Kampus FHUI Depok.
34 Hwian Chrisianto, Delik Agama : Makna, Batasan,  dan  Studi  Kasus (Malang,  Media Nusa Creative : 2018), hal. 5 – 6.
yang memiliki kaitan dengan kehidupan  beragama.  Artinya  segala perbuatan  yang  menyerang  atau menganggu kehidupan beragama dari diri  pribadi  seseorang.  Pemaknaan ketiga dapat diambil contoh perbuatan  menghalang-halangi  iring- iringan kendaraan
yang mengantarkan jenazah ke pemakaman (Pasal  178  KUHP).  Walaupun  dari sisi  perbuatan  merupakan  serangan terhadap ketertiban umum, perbuatan ini dapat dipandang sebagai perbuatan  yang  dilarang  oleh  agama karena  terkait  dengan  kehidupan beragama. 35
Berdasarkan  ketiga  makna tersebut  pemahaman  Makna  Kedua lebih  sesuai  dengan  maksud  dari larangan perbuatan sebagaimana diatur  dalam  KUHP  dan  UU  No.
1/PNPS/1965. Jika dilihat dari rumusan Pasal 156 a KUHP dan Pasal 2  dan  3  UU  No  1/PNPS/1965  maka agama (dalam pengertian ajaran, tata ibadat  dan  penafsirannya)  menjadi obyek  dari  delik  yang  diserang  atau dirugikan.
Berangkat dari
35 Hwian Christianto, ibid.
pemahaman  inilah  maka  penulis menggunakan  istilah  ‘delik  terhadap agama’  mengingat  agama-lah  yang menjadi  korban  dari  perbuatan  yang dilarang. 36
Adapun yang dimaksud agama  menurut  GBHN  1998  ialah “Penganut  kepercayaan  terhadap Tuhan  YME  dibina  dan  diarahkan untuk mendukung terpeliharanya suasana kerukunan hidyup bermasyarakat.  Melalui  kerukunan hidup  umat  beragama  dan  penganut kepercayaan  Tuhan  YME  terus dimantapkan pemahaman bahwa kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME adalah bukan agama dan oleh karena itu  pembinaannya  dilakukan  agar tidak  diarahkan  pada  pembentukan agama baru dan penganutnya diarahkan  untuk  memeluk  salah  satu agama yang diakui negara.
Pembinaan  penganut  kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  merupakan tanggung  jawab  pemerintah  dan masyarakat.” 37
Untuk hukum penodaan agama sendiri yang berlaku di  Indonesia,  dimaksudkan  untuk
37 GBHN  1998  terkait  Agama  dan Kepercayaan.
Heru  Susetyo,  Farida  Prihatini,  Abdurakhman,  Nurindah  Hilimi,  Intan  Mahabah,  Ira Apriyanti,  Suri  Rahmadhani, Keberlakuan  Hukum  Penodaan  Agama  Di  Indonesia Antara Tertib Hukum Dan Tantangan Hak Asasi Manusia
melindungi agama yang  diakui pemerintah berdasarkan SE MENDAGRI No. 477/74054/ BA.01.2/4683/95  /1978  tanggal  18 November 1978 menyebutkan agama yang diakui Pemerintah adalah Islam,
Katolik, Kristen, Hindu dan Budha.
A.2.     Penodaan Agama vs Kebebasan Berekspresi Pemberlakuan hukum
penodaan agama di satu pihak adalah untuk  melindungi  agama-agama  di Indonesia.    Namun,  di  sisi  lain, Indonesia  telah    memiliki  instrumen hukum dan HAM yang mengatur dan melindungi  kebebasan  berekspresi, berkeyakinan, beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kenyataan ini
melahirkan kompleksitas tertentu. Di satu  sisi,  kebebasan  berekspresi  dan berkeyakinan dilindungi oleh konstitusi.    Di  sisi  lain  praktek- praktek dari kebebasan tersebut tidak jarang menabrak rambu-rambu agama tertentu  sehingga  disebut  sebagai penodaan agama.
38 Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 , Ps.28E ayat (3).
Pasal  28E  dan  Pasal  29 UUD1945.menjamin  kebebasan  atau kemerdekaan  setiap orang  atau penduduk untuk memeluk agama dan beribadat  menurut  agamanya  itu. Pasal  28  E  ayat  (1)  menyatakan “ Setiap orang bebas memeluk agama dan  beribadah  menurut  agamanya, …dst ,”  Hal itu juga diperkuat melalui pasal  29 ayat  (2) “ Negara  menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  dan  untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu ,”.
Mulanya,  prinsip  kebebasan
atau kemerdekaan berserikat ditentukan  dalam  Pasal  28  UUD 1945  yang  berbunyi  “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
Undang-
Undang” 38 Pasal  28  asli  ini  sama sekali  belum  memberikan  jaminan konstitusional  secara  tegas  dan langsung, melainkan hanya memberikan pernyatakan akan ditetapkan  dengan  undang-undang.
Baru  kemudian  setelah  reformasi melalui  Perubahan  Kedua  UUD 1945  pada  tahun  2000,  jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD  1945. 39 Dengan  demikian, UUD  1945  secara  langsung  dan tegas memberikan jaminan kebebasa untuk  berserikat  atau  berorganisasi (freedom of association) , kebebasan berkumpul (freedom  of  assembly ),
dan kebebasan menyatakan pendapat
(freedom of expression) , tidak hanya bagi  setiap warga negara  Indonesia, tetapi  juga  bagi  setiap  orang  yang berarti  termasuk  juga  orang  asing yang berada di Indonesia. 40
Selain  itu,    ada  berbagai instrumen  internasional  yang  telah diratifikasi oleh pemerintah RI terkait dengan  kebebasan  berekspresi  dan kebebasan  berkeyakinan.    Pasal  18 Kovenan  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik PBB (International Covenant on Civil and  Political  Rights,  diratifikasi melalui UUNo. 13 tahun 2005), ayat 1  berbunyi: “Setiap  orang  berhak
39 http://jimlyschool.com/read/analisis/274/m engatur-kebebasan-berserikat-dalam- undangundang/diakses pada 9 Juni 2017.
40 Ibid.
atas  kebebasan  berpikir,  keyakinan dan  beragama.  Hak  ini  mencakup kebebasan  untuk  menetapkan  agama atau  keperacayaan  atas  pilihannya sendiri,  dan  kebebasan,baik  secara sendiri maupun bersama-sama dengan  orang  lain,  baik  ditempat umum ataupun tertutup,
untukmenjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah,  pentaatan,  pengamalan,  dan pengajaran”. 41
Apakah kasus-kasus penodaan  agama  ini  menegasikan adanya  kebebasan  berpendapat  di Indonesia? Apabila negara melarang gagasan tertentu, padahal demokrasi melayani  nilai  penentuan  nasib sendiri dengan membangun struktur komunikatif yang membuat berbagai perspektif individu
dapat didamaikan  melalui  akal,  maka pemerinah akan menjadi nondemokratis  terhadap  individu yang  memgang  gagasan  itu.  Hal  ini tidak sesuai dengan bentuk pemerintahan  yang  didasarkan  pada
41 Amnesty International, Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama ,  Jakarta , November 2014.
perlakuan  warganya  ‘dengan  cara yang  konsisten  dengan  pandangan mereka  sebagai  warga  negara  yang bebas  dan  setara’.  Oleh  karena  itu,
penentuan nasib sendiri mengharuskan wacana publik terbuka  terhadap  pendapat  semua orang. 42
Selain itu, kemerdekaan
mengemukakan pendapat juga merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB).  Pasal  19  mengatur bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan  pendapat;  dalam  hal ini  termasuk  kebebasan  menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-
keterangan  dan  pendapat  dengan cara  apapun  dan  dengan  tidak memandang  batas-batas.” 43 Oleh karena  itu,  pengaturan  tentang penodaan agama di dalam peraturan
42 Austin Dacey, The Future of Blasphemy , (London:  Continuum  International,2012), hlm.71
perundang-undangan  yang  berlaku di  Indonesia  perlu  ditelusuri  lebih lanjut. Selain karena masalah kepastian  hukum  bahwa  pengaturan yang  ada  belumlah  terdapat  definisi dan  standar  yang  jelas,  cenderung diskriminatif dan erat dengan intervensi, perlu juga dilihat apakah pengaturan ini bernafaskan keadilan atas kebebasan menyatakan pendapat yang diatur oleh konstitusi Indonesia UUD 1945 dan Deklarasi Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa. Akan  tetapi,  yang  juga  tak  kalah penting mengenai fungsi kebermanfaatan  dari  hukum  itu sendiri, apakah pengaturan penodaan agama memberikan kebermanfaatan bagi bangsa Indonesia itu sendiri.
A.3.    Hukum  Penodaan  Agama dan Tantangan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Indonesia sebagai negara terpadat  keempat  di  dunia  yang  juga dianggap  sebagai  negara  dengan
43 Perserikatan  Bangsa  Bangsa, Universal Declaration of Human Rights. Art.19.
populasi  Muslim  terbesar  di  dunia, negara  dengan  ribuan  bahasa,  etnis, dan budaya memang memiliki kondisi  yang  kompleks  dan  khusus yang  membuat  wacana  hak  asasi manusia dapat terjadi. bervariasi dari sumber aslinya.
Pemerintah
Indonesia memberlakukan  UU  Hak  Asasi
Manusia  pada  tahun  1999  dan  UU
Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  pada tahun 2000. Ini juga telah mengubah konstitusi Indonesia dan memasukkan  sepuluh  pasal/aritikel yang  berkaitan  dengan  hak  asasi manusia pada tahun 2000.
Selanjutnya, pada tahun 2005,
Indonesia  akhirnya  meratifikasi  dua perjanjian internasional
yang dianggap  sebagai  Undang-Undang Hak  Asasi  Manusia  Internasional, yaitu Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  dan
Perjanjian Internasional tentang
Ekonomi  ,  Hak  Sosial,  dan  Budaya
1966.
Artikel-artikel hak asasi manusia  yang  diabadikan  dalam konstitusi Indonesia yang diubah dan dalam Undang-Undang Indonesia No. 39  pada  dasarnya  sama  dengan  yang
diabadikan dalam Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  1948, Kovenan  Internasional  tentang  Hak Sipil  dan  Politik  1966,  dan  Kovenan Internasional tentang Ekonomi,
Sosial,  dan  Budaya  Hak  1966.
Namun,  hal-hal  yang  sangat  berbeda ketika mereka datang ke implementasi hak-hak tersebut.
Pemerintah  Indonesia  dan juga  masyarakat  terkadang  memiliki cara berbeda dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Jangka
panjang kolonialisasi  dan  imperialisme,  lebih dari  empat  puluh  tahun  di  bawah kediktatoran, kemiskinan dan jumlah pekerjaan  yang  besar,  menjadikan wacana  -  belum  lagi  implementasi  - hak  asasi  manusia  tidak  semenarik hal-hal lain yang dilakukan. Beberapa orang  mengatakan  bahwa  kami menerima  hak  asasi  manusia  selama mereka  sesuai  dengan  nilai-nilai agama  dan  sosial  kami.  Lainnya berpendapat bahwa hak asasi manusia hanya  datang  dari  budaya  barat.  Di antara  bidang-bidang  hak  asasi manusia  yang  mendapat  banyak kontroversi adalah kebebasan beragama/  hati  nurani,  kebebasan
menikah, orientasi seksual / identitas gender, dan aborsi.
Sebagai akibat dari
diberlakukannya  UU  No.  44/2008 tentang  Pornografi,  banyak  protes telah  muncul,  antara  mereka  yang mendukung anti-pornografi dan mereka yang menolak. Pihak pendukung mengatakan bahwa
pornografi  harus  dilarang  demi perlindungan
anak-anak, perlindungan manusia, dan karena itu benar-benar melanggar ajaran agama dan  dianggap  sebagai  'dosa.'  Di  sisi lain,  para  penolak  juga  mengatakan bahwa  jika  pemerintah  memaksa untuk memberlakukan anti- pornografi,  hal  itu  akan  berpotensi menjadi  korban  perempuan  dan melanggar hak-hak perempuan, melanggar kebebasan sipil khususnya kebebasan  berekspresi,  hak  budaya, dan merusak pluralisme dalam masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena itu,  sejak  kedua  pihak  berbicara  atas nama  hak  asasi  manusia,  yang  dan siapa  hak  asasi  manusia  yang sebenarnya mereka bicarakan?
Hukum Penistaan di
Indonesia,  oleh  karena  itu,  memiliki dasar  hukum  dan  juga  dibenarkan
oleh  atmosfer  sosial-budaya-politik Indonesia.  Berikut  adalah  beberapa argumen  yang  digemakan  oleh  para cendekiawan Muslim terkemuka
Indonesia  (Dari  Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama
Indonesia) sebagai tanggapan terhadap tinjauan yuridis atas undang- undang  penistaan  agama  No.  1/1965 yang  dimohonkan  oleh  LSM  dan kelompok-kelompok minoritas:
Undang-Undang  Penistaan  Agama dipandang  penting  bagi  masyarakat. pemeliharaan  ketertiban  sosial  dan perdamaian.  Adalah  perlu  untuk mencegah konflik agama dan anarki. Undang-undang  Penistaan  adalah batasan yang diijinkan dan perlu pada hak  atas  kebebasan  beragama  untuk kepentingan ketertiban umum, sebagaimana diizinkan oleh konstitusi. Kebebasan beragama bukanlah  kebebasan  absolut  tanpa batas.  Konsepsi  hak  asasi  manusia dalam  Islam  dibandingkan  dengan yang ada di "Barat" berbeda. Konsep hak  asasi  manusia  Barat  seringkali tidak  terbatas  dan  secara  sempit difokuskan pada hak-hak individu. Ini berbeda  dengan  hak  asasi  manusia dalam  Islam,  dan  karena  itu  di
Indonesia mayoritas-Muslim, yang ia berpendapat menempatkan penekanan yang sama pada tanggung jawab individu dalam masyarakat. 44 Jika melihat dari segi
efektifitas  keberlakuan  penerapan pasal-pasal penodaan agama, kasus di atas  dianggap  tidak  tepat  jika dikategorikan sebagai kasus penyimpangan  atau  penodaan  agama yang  sesungguhnya.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  fakta  yang  terjadi  di masyarakat  setempat  ketika  lantunan adzan berkumandang sampai mengenai  tata  cara  shalat  yang menggunakan  Bahasa  Jawa  atau dalam  hal  perbedaan  jumlah  rakat shalat,  sejauh  ini  tidak  pernah  ada masalah  atau  perdebatan  mengenai persoalan  itu.  Mengenai  hukum penodaan  agama  itu  sendiri  masih dirasakan  perlu  adanya  pengaturan mengenai hal itu. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana arah dari  ketentuan  hukum  itu  berjalan dalam  sebuah  peraturan  karena  pada dasarnya aturan hadir bertujuan untuk menjaga  ketertiban  umum  dalam
44 Heru Susetyo, et.al., Keberlakuan Hukum Penodaan  Agama  di  Indonesia ,    Laporan Riset PDUPT Kemenristekdikti tahun
masyarakat.  Dengan  keberadaan  UU PNPS  yang  perlu  untuk  semakin dipersempit  lagi  agar  masyarakat tidak saling mencela berbagai keyakinan satu sama lainnya. Pentingnya UU PNPS ini diberlakukan untuk menjaga keharmonisan  dan  ketertiban  umum masyarakat  karena  secara  ideologis dan yuridis tidak bertentangan dengan nilai Pancasila .
Berbagai  polemik  muncul dalam  pemikiran  masyarakat  ketika membicarakan mengenai sejauh mana  efektifitas  hukum  penodaan agama dalam menciptakan ketertiban  umum.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  segi  struktur  hukum, lembaga penegakkan hukum, budaya hukum  dan  faktor-faktor  hukum lainnya.  Sejauh  ini  efektifitas  UU PNPS  sudah  cukup  efektif  namun perlu  adanya  pembatasan  tertentu. Jika  melihat  Pasal  156  KUHP  atau biasanya dalam dakwaan JPU dialternatifkan  dengan  Pasal  33  UU ITE  mengenai  perbuatan  tidak menyenangkan,  tentu  sudah  pasti
anggaran  2018  (Depok,  Badan  Penerbit FHUI : 2019).
Hakim  menetapkan  Pasal  156  A KUHP karena secara eksplisit bunyi pasal  tersebut  mengatur  mengenai penodaaan  agama.  Seperti  contoh putusan  penodaan  agama  di  daerah Klaten  bahwa  JPU  mendakwakan Pasal 45 ayat (2) UU ITE akan tetapi, Hakim  memutuskan  dalam  amar putusannya Pasal 156 a KUHP. Jika dilihat  secara  yuridis,  seharusnya keberadaan UU PNPS ini bersifat lex specialis dibandingkan dengan KUHP. Akan tetapi biasanya hakim justru  memiliki  pertimbangan  yang berbeda,  yaitu  karena  Pasal  156 KUHP  terkait  penodaan  agama sehingga  mengesampingkan  bunyi pasal lain, sedangkan dalam pengaturan  UU  ITE  lebih  terkait mengenai  SARA  yang  mana  lebih luas definisinya dibandingkan dengan  Pasal  156  a  KUHP,  maka umumnya para hakim selalu menetapkan  ke  Pasal  156  a  KUHP mengenai  penodaan  agama  dengan alasan  karena  lebih  mudah  untuk dibuktikan  unsur  pasalnya  dalam persidangan. 45
Tak  hanya  itu,  kehadiran
45 Heru Susetyo, et.al., ibid.
Pasal 156 KUHP masih dirasa belum adil dan tidak menutup kemungkinan akan  mencederai  masyarakat.  Pada umumnya, semua hakim sama dalam mendefinisikan  ketertiban  umum. Para hakim dalam hal penerjemahan mengenai ketertiban umum biasanya mengambil dari istilah definisi yang sama jika konsersus tidak ada. Yang dimaksud  unsur  “tempat  umum” menurut doktrin adalah tempat yang dapat diakses untuk umum. Meliputi akses  media  sosial  yang  mana termasuk  ke  dalam  kategori  tempat umum dan dapat dikenakan UU ITE pula, akan tetapi pada kenyataannya yang  dikenakan  hanya  Pasal  156 KUHP. 46
Pada  intinya,  para  penegak hukum dalam menyelesaikan masalah penodaan  agama  di  dalam  lingkup peradilan yakni dengan menggunakan pasal-pasal yang mudah untuk diterapkan  seperti  Pasal  156  KUHP serta  melihat  dari  segi  kemudahan dalam  pembuktian  unsurnya.  Pada umumnya,  alat  bukti  yang  dibawa oleh  JPU  yaitu  berupa  Fatwa  MUI (pembuktian  surat).  Dalam  hal  ini,
46 Heru Susetyo, et.al., ibid.
terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangkan
hakim dalam menentukan suatu kasus termasuk ke dalam penodaan  agama  yakni, selain melihat  fakta  Fatwa  MUI  (sesat  atau tidak), tetapi hakim juga akan melihat dari  segi  dampak  perbuatannya mengganggu  ketertiban  umum  atau tidak  dan  hakim  mempertimbagkan unsur  “dengan  sengaja  nya”  dalam konteks sengaja dengan maksud atau willens en wettens yaitu kehendak dan juga pengetahuan pelaku. Kemudian, mempertimbangkan  pula  dalam  hal apakah si pelaku memberikan permintaan maaf atau tidak,
mempertimbangkan dari riwayat pelaku sudah berapa lama melakukan perbuatan yang mengarah ke penodaan  agama  serta  intensitas waktunya  seberapa  lama  dalam melakukan  perbuatan  yang  menodai agama. Oleh karenanya, peran pemerintah  sangat  diperlukan  untuk memberikan suatu pembinaan terhadap  masyarakat  yang  beragam agama  dan  keyakinannya  demi menjaga  kerukunan  dan  terciptanya ketertiban antar umat beragama.

## KESIMPULAN
Hukum  penodaan  agama  di Indonesia  termaktub  pada  UU  PNPS No.  1/  1965,  pada  pasal  156  (a) KUHP  dan  pada  UU  No.  11/  2008 tentang  ITE.    Penegakan  Hukum Penodaan Agama di Indonesia masih banyak dianggap tidak berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia utamanya hak  atas  kebebasan  berekspresi, kebebasan beragama dan
berkeyakinan.
Selanjutnya,    pada  beberapa kasus penodaan
agama, penegakannya  cenderung  subyektif. Bercampur  dengan  motif  politik, kekuasaan, maupun diskriminasi SARA. Hal mana cukup dimungkinkan  karena  rumusan  pasal pada UU PNPS No. 1/ 1965 memang tidak sangat jelas dan tegas. Memungkinkan terjadinya tafsir yang lumayan kenyal.
Meski  demikian,  penegakan hukum Penodaan Agama ini memiliki dasar  hukum  dan  justifikasi  sesuai dengan  konteks  sosial,  budaya  dan politik di Indonesia. Merujuk kepada putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI terkait  dengan  UU  PNPS  1965, MKRI, menguatkan keabsahan
Heru  Susetyo,  Farida  Prihatini,  Abdurakhman,  Nurindah  Hilimi,  Intan  Mahabah,  Ira Apriyanti,  Suri  Rahmadhani, Keberlakuan  Hukum  Penodaan  Agama  Di  Indonesia Antara Tertib Hukum Dan Tantangan Hak Asasi Manusia
undang-undang penodaan agama atas dasar  "ketertiban  umum"  dan  "nilai- nilai  agama"  sebagaimana  diatur dalam  UUD  1945  Pasal  28J  (2). Pembatasan yang  didasari  oleh "ketertiban umum" didefinisikan
secara  luas  mencakup  hal-hal  yang terkait  dengan  stabilitas  nasional, serta menyatakan kekhawatiran mengenai  potensi  "kekacauan"  yang mungkin  timbul  jika  undang-undang penodaan agama dicabut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa negara memiliki  hak  untuk  campur  tangan dalam hal keyakinan atau kepercayaan dari suatu kelompok dan berhak untuk melarang ajaran–ajaran tertentu  demi  kepentingan  ketertiban umum. Menurut Mahkamah Konstitusi,  tidak  adanya  regulasi untuk menghukum tindakan
penodaan agama, dapat menyebabkan "konflik horizontal, kerusuhan sosial, perpecahan  sosial,  dan  permusuhan dalam masyarakat.”
Selain ketertiban umum, dasar lain  yang  digunakan  secara  eksplisit oleh  Mahkamah  Konstitusi  adalah "nilai-nilai agama". Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa "pembatasan  hak  asasi  manusia
berdasarkan  pertimbangan  nilai-nilai agama  sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945c Pasal 28J (2) adalah salah satu  pertimbangan  untuk  membatasi hak asasi manusia".
Aturan hukum terkait penodaan  agama  yang  ada  di Indonesia  (khususnya  pada  KUHP) memberikan suatu pengaturan
hukum, namun juga pada pelaksanaannya bervariatif serta tidak mencerminkan kepastian hukum. Ruang  untuk  lahirnya  subyektifitas cukup terbuka.  Untuk ke depan-nya. diperlukan  kepastian dari pengaturan hukum penodaan agama, serta dibutuhkan  penjelasan  pasal-pasal terkait    dalam  rangka  mencapai ketertiban  umum  dan  kepastian hukum  pada  masyarakat  Indonesia yang  majemuk.      Maka,    suatu perubahan terhadap UU PNPS 1/1965 berikut  perubahan  (dan  perbaikan) pasal-pasal  penodaan  agama  pada rancangan  KUHP  yang  baru  adalah menjadi suatu keharusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnesty  International. Mengadili Keyakinan  Undang-Undang Penodaan  Agama .  Inggris: Sekretariat Internasional, 2014. Andi  Hamzah. Delik-Delik  Tertentu (Speciale  Delicten)  di  dalam KUHP . Jakarta: Sinar
Grafika, 2015.
Christianto,  Hwian. Delik Agama :
Konsep,  Batasan  dan  Studi Kasus .  Malang,  Media Nusa
Creative,  2018.
Dacey,  Austin. The  Future  of Blasphemy ,  London,  :  Continuum International, 2012. Muhammad  Dahri.  “Tindak  Pidana Penodaan Agama Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang- Undangan dan Konsep Hukum Islam” . AT- TAFAHUM: Journal of Islamic  Law.  Vol.1  No.2, 2017.
Indonesia. Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945 .
Sihombing,    Uli  Parulian.  et.al.
Ketidakadilan Dalam Beriman  Hasil  Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama Dan Ujaran
Kebencian Atas Dasar Agama Di Indonesia . The
Indonesian  Legal  Resources
Center, Jakarta, 2012. Sayyid  al-Azhary,  Usamah. Islam Radikal; Telaah Kritis Radikalisme  Dari  Ikhwanul
Muslimin  hinga  ISIS  [al- Haqq  al-Mubin  fi  al-Radd ‘ala Man Tala’aba bi al-Din; al-Tayyarat  al-Mutatharrifah min al- Ikhwan ila al-Da’isy fi
Mizan al-‘Ilm], diterjemahkan oleh M. Hidayatulloh,  Abu  Dhabi, Dar al-Faqih, 2015, cet.1.
Susetyo,    Heru.  et.al., Keberlakuan Hukum  Penodaan  Agama  di Indonesia ,    Laporan  Riset
PDUPT Kemenristekdikti tahun anggaran 2018. Depok,
Badan Penerbit FHUI, 2019.

## Link internet
https://nasional.tempo.co/read/71956 0/ini-10-kota-paling-toleran-versi- setarainstitute/full&view=ok. https://en.tempo.co/read/874088/maj orblasphemy-cases-in-indonesia. https://www.idntimes.com/news/indo nesia/teatrika/ylbhi-ada-32-kasus- penodaan-agama-pada-januari- hingga-mei/3
Heru  Susetyo,  Farida  Prihatini,  Abdurakhman,  Nurindah  Hilimi,  Intan  Mahabah,  Ira Apriyanti,  Suri  Rahmadhani, Keberlakuan  Hukum  Penodaan  Agama  Di  Indonesia Antara Tertib Hukum Dan Tantangan Hak Asasi Manusia
https://regional.kompas.com/read/20 20/05/07/15314841/viral-3-remaja- pelesetkan-lagu-aisyah-istri- rasulullah-sambil-joget-polisi
https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20191212101827-12- 456279/kepolisian-didesak-lekas- usut-laporan-abu-janda-agar-jera https://www.republika.co.id/berita/na sional/daerah/17/12/06/p0jcmk409- hina-islam-donald-bali-divonis-2- tahun-10-bulan-penjara https://jatim.kemenag.go.id/file/file/p df/edzh1450431972.pdf
https://regional.kompas.com/read/20 12/09/08/10225657/menag.inti.masal ah.sampang.ada.di.rois-tajul.muluk (https://en.tempo.co/read/news/2017/ 05/10/055874088/Major-Blasphemy- Cases-in-Indonesia) http://www.loc.gov/law/help/blasphe my/blasphemy.pdf.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.i d/public/content/persidangan/putusan /putusan_sidang_84%20PUU%20201 2 telah%20ucap%2019%20September %202013.pdf
http://www.mahkamahkonstitusi.go.i d/public/content/persidangan/putusan /putusan_sidang_Putusan%20PUU% 2 http://www.bbc.com/indonesia/trenso sial-38001552,
http://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt58a2c0a8bc3ac/vonis-kasus- penodaan-agama-rata-rata-2-tahun tak-jelas.html
http://jimlyschool.com/read/analisis/ 274/mengatur-kebebasan-berserikat- dalam-undangundang/