## HAK SEWA SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Nur Insyirah Hilman, 1 Patimah, 2 Musyfikah Ilyas 3 123 Universitas Islam Negeri Alaudddin Makassar Email: insyirah.nur22@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  wakaf  pada  masa  ini  sangatlah  pesat  dan  beragam  baik  harta  benda  yang diwakafkan  untuk  selamanya  maupun  yang  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Penelitian  ini bertujuan mengetahui eksistensi dan pandangan hukum Islam terhadap hak sewa sebagai harta benda  wakaf  serta  implementasi  undang-undang  RI  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf. Penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  yang  mana  dalam  pengumpulan  informasi  dan  data diperoleh  dari  berbagai  literatur,  skripsi  dan  buku-buku  yang  berkaitan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  keberadaan  hak  sewa  sebagai  harta  benda  wakaf  agar  memperoleh manfaat  dari  harta  benda  yang  diwakafkan.  Diberlakukannya  undang-undang  wakaf  ini diharapkan  agar  masyarakat  lebih  mengetahui  tetang  wakaf  dan  pengelolaan  secara profesional  untuk  menghasilkan  yang  lebih  nyata.  Hukum  Islam  memperbolehkan  hak  sewa sebagai  sebagai  harta  benda  wakaf  karena  tidak  adanya  ketentuan  hukum  yang  secara  tegas melarangnya  dan  perkembangan  wakaf  berasal  dari  hasil  ijtihad.  Meninjau  kembali pemahaman  masyarakat  tentang  wakaf  yang  mungkin  selama  ini  ada  kekeliruan  dalam memahami  pelaksanaan  wakaf  dikarenakan  sedikitnya  dalil  yang  membahas  tentang  wakaf. Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  sosialisasi  mengenai  wakaf  baik  menyangkut  harta  benda wakaf, tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri dengan melihat kondisi sosial masyarakat.
Kata Kunci : Hak Sewa; Harta Benda Wakaf; Hukum Islam.

## Abstract
The development of waqf at this time was very rapid and varied, both the waqf property for good and for a certain period of time. This study aims to determine the existence and views of Islamic  law  on  rental  rights  as  waqf  property  and  the  implementation  of  RI  Law  no.  41  of 2004  concerning  waqf.  This  research  is  library  research  in  which  the  collection  of information  and  data  is  obtained  from  various  literatures,  theses  and  related  books.  The results  of  this  study  indicate  that  the  existence  of  lease  rights  as  waqf  property  in  order  to obtain benefits from the waqf property. The enactment of the waqf law is expected to make the public  more  aware  of  waqf  and  professional  management  to  produce  something  more tangible.  Islamic  law  allows  rental  rights  as  waqf  property  because  there  are  no  legal provisions  that  explicitly  prohibit  it  and  the  development  of  waqf  comes  from  the  results  of ijtihad.  Reviewing  the  public's  understanding  of  waqf,  which  may  have  been  a  mistake  in understanding  the  implementation  of  waqf  due  to  the  lack  of  evidence  that  discusses  waqf. Therefore, it is necessary to socialize about waqf both regarding waqf property, the purpose and function of waqf itself by looking at the social conditions of the community.
Keywords: Lease Right; Waqf Property; Islamic Law
Nur Insyirah Hilman, Patimah, Musyfikah Ilyas

## A. Pendahuluan
Wakaf  dilakukan  dengan  suka  rela  dengan  mewakafkan  sebagian  harta  benda  dan memperhatikan  kebutuhan  masyarakat.  Konsep  yang  dimiliki  wakaf  ialah  konsep dengan  dimensi  ibadah  kemasyarakatan  yang  disebut  juga  dengan  amal jariyah.  Wakaf merupakan salah satu lembaga yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat.
Dalam  mengembangkan  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  sosial,  peningkatan perekonomian dan pengembangan kebudayaan masyarakat maka kehadiran wakaf sangat penting  serta  memiliki  peran  yang  sangat  menentukan. 1 Walaupun  wakaf  merupakan lembaga  Islam  yang  hukumnya sunnah ,  namun  lembaga  ini  dapat  berkembang  dangan baik  dan  diterima  di  hampir  seluruh  wilayah  Nusantara. 2 Maksudnya,  keseluruhan konsep tentang wakaf sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia yang tidak dapat  dipisahkan  dan    selalu  diatur  oleh  hukum  adat  yanng  tidak  tertulis,  dengan menggunakan  sumber  hukum  Islam. 3 Indonesia  sudah  mengenal  wakaf  sebelum  Islam datang. 4
Setelah  kedatangan  Islam,  wakaf  di  Indonesia  semakin  menunjukkan  eksistensinya. Praktik wakaf ini  tidak tertulis dan menganut hukum adat berdasarkan ajaran nilai-nilai Islam,  bahkan  dengan  diterimanya  lembaga  wakaf  ini  dalam  hukum  adat  merupakan suatu  hal  yang  wajar  oleh  karena  mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam. 5 Meskipun  demikian,  jenis  wakaf  di  Indonesia  hanya  berupa  tanah,  tidak  ada  struktur (barang bergerak) lain,  meski  masih terfokus pada pembangunan tempat ibadah, wakaf efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan dan mengelola masyarakat secara produktif.
1 Musyfikah Ilyas, “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”, Jurisprudentie vol. 3, no. 2 Desember (2016), h. 139.
2 Departemen  Agama  RI, Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Wakaf ,  (Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013), h. 2.
3 Muhammad  Daud  Ali, Sistem  Ekonomi  Islam,  Zakat  dan  Wakaf ,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia, 1988) h. 122.
4 Departemen  Agama  RI, Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di  Indonesia (Jakarta:  Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004),  h. 12.
5 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 72.
Peraturan wakaf sebenarnya sudah tersedia, seperti Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1977,  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Tahun  1960,  dan  peraturan  perwakafan  pada umumnya  yang  terdapat  dalam  buku  ketiga  Kompilasi  Hukum  Islam. 6 Akan  tetapi, didalam  regulasi  mengenai  wakaf  belum  mengakomodir  keseluruhan  dan  kurangnya pengertian  dari  masyarakat  yag  bersangkutan  dengan  wkaf  untuk  mendaftarkan wakafnya pada pemangku yang berwenang. 7
Memperhatikan  kondisi  dan  keadaan  di  lapangan  mengenai  wakaf,  masih  ada  kendala yang sering dihadapi terutama minimnya pengadministrasian/mendaftarkan tanah wakaf dan pengelolaan wakaf yang belum maksimal sehingga dibutuhkan suatu aturan supaya persoalan wakaf dapat ditata dan dikelola dengan baik. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada 27 Oktober  2004.  Dengan  undang-undang  wakaf  ini  diharapkan  agar  permasalahn pendistribusian dapat diatasi dengan baik.
Dalam  fiqih  klasik,  bahwa  harta  benda  wakaf  harus  milik  pribadi.    Akan  tetapi  dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 16 ayat 3 huruf (f), disebutkan bahwa wakaf yang berupa harta  benda  bergerak  itu  harta  benda  yang  tidak  habis  dikonsumsi  dapat  diwakafkan, salah  satunya  adalah  hak  sewa.  Sebagaimana  diketahui,  hak  untuk  menyewa  berarti penyewa  hanya  dapat  menikmati  hak  atas  barang  tersebut  tetapi  tidak  untuk memilikinya. 8
Perkembangan  harta  wakaf  sebagaimana  didalam  Pasal  16  ayat  3  huruf  (f),  membuat penyusun tertarik untuk  melakukan hal tersebut, dalam kajian skripsi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum tentang wakaf.
6 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 199.
7 Departemen  Agama  RI, Perkembangan  Pengelolaan  Wakaf  di  Indonesia, (Jakarta:  Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 221.
8 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet.X (Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1995),  h. 41.
Nur Insyirah Hilman, Patimah, Musyfikah Ilyas

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  pustaka  ( library  research ),  penelitian  ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur,  buku  serta  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  dalam  menyusun  penelitian  ini  berupa  pendekatan  ilmiah untuk  mendapatkan  keabsahan  dengan  berdasarkan  logika  hukum  dari  sisi  normatif. 9 Sumber  data  yang  digunakan  ialah  peraturan-peraturan  perundang-undangan  dalam  hal ini Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan lain seperti kitab-kitab fiqih, serta literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Eksistensi Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf
Situasi  sosial  ekonomi  yang  selalu  berubah-ubah  sepanjang  waktu  memerlukan  adanya terobosan-terobosan  baru  yang  tanpa  batas.  Sehingga  kemunculan  wakaf  juga  sesuai dengan kebutuhaan semakin besar untuk dipenuhi. Masyarakat saat ini telah melakukan banyak  hal  terkait  amal  kebaikan,  salah  satu  yang  dilakukan  demi  kepentingan  umum yaitu wakaf.
Persoalan  wakaf  yang  terus  mengalami  perkembangan  harus  disikapi  secara  serius  dan membutuhkan penanganan yang tepat, baik itu karena munculnya faktor penyebab dalam realistis  sosial  ekonomi  saat  ini  maupun  kepentingan  dari  harta  wakaf  dan  nominalnya yang besar.
Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat 3 huruf (f) ialah hak sewa.  Dalam  sejarah  perwakafan  di  Indonesia,  hak  sewa  ini  merupakan  yang  pertama. Karena  sebelumnya  masyarakat  Indonesia  lebih  memfokuskan  pada  harta  yang  tak bergerak  yang  dapat  diwakafkan  atau  lebih  mengutamakan  keabdian  harta  yang
9 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, (Cet.II;  Malang:  Bayumedia Publising, 2006), h. 57.
diwakafkan.
Wakaf hak adalah jika wakaf itu berupa hak nilai materi atau manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan. 10 Wakaf hak atau manfaat adalah harta benda  yang  menjadi  wakaf  berupa  hak  bernilai  materi  maupun  manfaat  yang  dimiliki oleh  selain  pemilik  barang  tersebut.  Sebab  tidak  selamanya  penyewa  barang  terus menerus  memperoleh  manfaat  dari  barang  yang  disewanya,  selama  masih  ada  waktu pemakaiannya maka yang bersangkutan boleh mewakafkan kembali barang tersebut. 11
Sebagai  ilustrasi  dari  hak  sewa  ini  adalah  seseorang  yang  menyewa  perahu  untuk beberapa  bulan,  kemudian  perahu  itu  digunakan  sebagai  angkutan  umum  tanpa  tarif untuk membantu orang-orang yang akan menyeberang ke tempat lain.
Wakaf  hak  yang  bernilai  materi  mengalami  perkembangan  yang  signifikan,  seperti halnya  wakaf  manfaat  yang  juga  bernilai  materi.  Dalam  perspektif  fiqih,  hak-hak  yang memiliki rnilai materi, seperti hak ilmiah dan manfaat yang bernilai materi, merupakan bagian  dari  harta  yang  boleh  diwakafkan. 12 Menurut  Achmad,  jika  memperhatikan kondisi  dimasyarakat,  dimana  sebagaian  orang  hanya  memiliki  hak  yang  sifatnya tentatif,  seperti  hak  pakai,  hak  guna  bangunan,  maka  dimungkinkan  adanya  wakaf berjangka.
Tujuan utama dari mewakafkan barang yaitu masyarakat sebagai pengguna barang atau harta  tersebut  diharapkan  memperoleh  manfaat  baik  itu  sifatnya  sementara  ataupun dalam  waktu  yang  lama.  Adanya  perubahan  pemaknaan  dan  ruang  lingkup  dari  wakaf tidak melanggar konsep dasar wakaf. Akan tetapi, sebagai barang bergerak, khususunya hak  sewa,  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  umum.  Oleh  karena  itu,  esensi  dari mewakafkan  barang  lebih  menekankan  pada  aspek  pemanfaatan  dzat  (barang  yang diwakafkan).
Dilihat  dari  tujuannya,  wakaf  adalah  menyalurkan  manfaat  ke  jalan  kebaikan.  Dengan
10 Mundzir  Qahaf, Manajemen  Wakaf  Produktif, Terjm  Muhyuddin  Mas  Rida,  (Jakarta:  Khalifah, 2005), h. 188.
11 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Prroduktif, h. 196.
12 Departemen  Agama  RI, Fiqih  Wakaf, (Jakarta:  Direktorat  Pengembangan  Msyarakat  Dan  Wakaf, 2005), h. 109.
Nur Insyirah Hilman, Patimah, Musyfikah Ilyas
kata lain, manfaat wakaf yang dilakukan dalam batas waktu tertentu dari pemilik barang seperti  wakaf  sementara  dan  bagi  para  ahli  untuk  mengakui  adanya  wakaf  sementara. Manfaat  barang  tidak  selalu  dimiliki  oleh  pemilik  barang  seperti  hal  barang  sewa, pemberian manfaat,  atau wasiat  atas suatu  manfaat  dan wakaf seumur hidup  bagi  yang mengakuinya.
Pembentukan  wakaf  ini  ialah  menahan  atau  menghentikan  harta  sejak  dikeluarkan. 13 Atau dapat diartikan bahwa waqif telah mampu menghasilkan manfaat dan dalam jangka waktu  terbatas  telah  menyerahkan  harta  yang  dapat  digunaka  oleh  masyarakat  umum dari barang yang diwakafkan.

## 2. Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Pada  tanggal  27  Oktober  2004,  Undang-  Undang  Wakaf  No.41  Tahun  2004  mulai berlaku, dan membawa kemajuan yang di capai   dalam dunia perwakafan di Indonesia, khusunya dalam hal kepemilikan wakaf. Undang-Undang wakaf ini menekankan bahwa harta yang boleh diwakafkan adalah harta benda bergerak maupun tidak bergerak.
Pasal  16  ayat  (3)  Undang-Undang  RI  No.  41  Tahun  2004,  berbunyi  “Benda  bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda wakaf yang tidak habis dikonsumsi, meliputi: 14
a. Uang
b. Logam Mulia
c. Surat Berharga
d. Kendaran
e. Hak Atas Kekayaan Intelektual
f. Hak Sewa
g. Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang- uundangan yang berlaku.
13 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, h, 229.
14 Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Wakaf, (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 8-9.
Pada Pasal 16 ayat 3 huruf (f) ialah hak sewa. Dalam sejarah perwakafan di Indonesia, hak  sewa  ini  merupkan  yang  pertama.  Karena  sebelumnya  masyarakat  Indonesia  lebih memfokuskan  pada  harta  yang  tak  bergerak  yang  dapat  diwakafkan  atau  lebih mengutamakan keabdian harta yang diwakafkan.
Sebagai  ilustrasi  dari  hak  sewa  ini  yaitu  seseorang  yang  menyewa  perahu  untuk beberapa  bulan,  kemudian  perahu  itu  digunakan  sebagai  angkutan  umum  tanpa  tarif untuk membantu orang-orang yang akan menyeberang ke tempat lain.
Harta atau barang yang akan diwakafkan (mauquf bih) harus memenuhi rukun dan syarat wakaf  yang  telah  ditetapkan  sebagai  berikut;  Menurut  ulama  Malikiyah  bahwa  barang atau harta yang akan diwakafkan tidak boleh bergantung pada hak orang lain. 15
Dengan  pemberlakuan  UU  RI  No.  41  Tahun  2004  mengenai  wakaf  maka  diharapkan kepada masyarakat  Indonesia memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai wakaf.  Pengetahuan  masyarakat  di  negera  ini  tentang  wakaf  selama  ini  bersifat konsumtif serta terfokus pada kepentingan pembangunan fisik atau lebih kepada sarana ibadah.
Undang-undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf  merupakan  momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, karena di dalamnya terkandung pemahaman dan pola  pengelolaan  yang  komprehensif  tentang  pemberdayaan  potensi  wakaf  secara modern.
Dalam Undang-undang wakaf ini terdapat beberapa unsur tentang pengertian dan aturan baru dalam wakaf untuk kesejahteraan umat, antara lain:
a. Tujuan dan Fungsi Wakaf
Pengimplementasian  perundang-undangan  tentang  wakaf  merupakan  suatu  upaya yang  ditempuh  dalam  memaksimalkan  keseluruhan  potensi  wakaf  di  negara  kita sehingga  memiliki  daya  produktif.  Wakaf  bukan  sekedar  kekayaan  umat  Islam dengan  segala  permasalahannya,  melainkan  pengembangan  manfaat  harta  benda
15 Rozalinda, Fiqih  Ekonomi  Syariah  Prinsip  dan  Implementasinya  pada  Sektor  Keuangan  Syariah, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 315.
Nur Insyirah Hilman, Patimah, Musyfikah Ilyas
secara  maksimal  dan  dikelola  secara  profesional  dan  efektif  demi  kontibusi  positif bagi masyarakat.
b. Harta Benda Wakaf
Undang-undang  wakaf  ini  tidak  hanya  mengatur  harta  benda  tidak  bergerak  saja, tetapi harta benda bergerak juga diatur, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, sebagimana diatur pada Pasal 15 dan 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Seperti saham, hak kekayaan intelektual, surat berharga,uang (wakaf cash), dan hak sewa.
c. Nazhir
Kedudukan nazhir dalam wakaf suatu hal yang penting karena pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif yang dikembangkan dan untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya. 16 Karena nahzir merupakan orang atau pihak yang berhak mengelola hrta  benda  wakaf,  yang  melakukan  berbagai  hal  untuk  mengembagkan  harta  benda dengan  baik,  atau  pihak  yang  berhak  menerima  harta  benda  wakaf  atau mendistribusikan  hasilnya  kepada  siapa  saja  untuk  dikembangkan  sesuai  dengan peruntukannya. 17
d. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  adalah  lembaga  independen  untuk  pengembangan perwakafan  di  Indonesia.  Badan  Wakaf  Indonesia  berkedudukan  di  Ibukota  Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk Perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten  sesuai  dengan  kebutuhan. 18 Badan  Wakaf  Indonesia,  dalam  undang- undang  wakaf  ini  salah  satu  yang  baru,  dimana  pada  peraturan  perwakafan sebelumnya  tidak  tercantum  di  Kompilasi  Hukum  Islam(KHI)  dan  Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1970. 19 BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset- aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nadzhir (pengelola aset wakaf) yang sudah
16 Musyfikah  Ilyas,  “Profesional  Nazhir  Wakaf  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi”, Jurnal  Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (Juni 2017), h. 72.
17 Departemen Agama RI, Nazhir Profesional dan Amanah, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 60-70.
18 Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”
19 Departemen Agama RI, Nazhir Profesional dan Amanah, h. 90.
ada. BWI hadir untuk membina nadzhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif  sehingga  bisa  memberikan  manfaat  lebih  besar  kepada  masyarakat,  baik dalam  bentuk  pelayanan  sosial,  pemberdayaan  ekonomi,maupun  pembangunan infrastruktur publik. 20
BWI  yang  merupakan  lembaga  wakaf  nasional  memiliki  tujuan  yaitu  melakukan pengadministrasian  kepengurusan  nasional  dalam  rangka  pembinaan  dan peningkatan  pemahaman  para  nazhir  sehingga  menjadi  nazir  yang  profesional. 21 Pemerintah membentuk BWI sebagi lembaga independen yang diberikan tugas untuk kemajuan dan pengembangan wakaf nasional. 22
Perubahan  atau  pengembangan  di  bidang  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  upaya untuk  pembenahan  sifat  dan  isi  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  dengan  tujuan  untuk pembentukan  hukum  yang  baru  dan  tidak  mempersulit  masyarakat.  Untuk memaksimalkan pengaturan wakaf, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
Wawasan masyarakat mengenai wakaf perlu diperluas dengan memahami bahwa bukan hanya  tanah  yang  boleh  diwakafkan  tetapi  harta  benda  bergerak  lainnya  juga  dapat diwakafkan, seperti  yang dijelaskan di  dalam UU No. 41 Tahun 2004 mengenai  wakaf Pasal  16.  Lebih  spesifiknya  harta  benda  bergerak  yang  tidak  habis  dikonsumsi  berupa hak sewa termasuk didalamnya.
Dengan  diterapkannya  wakaf  tunai,  saham,  surat  berharga,  hak  sewa  dan  HKI merupakan  solusi  yang  baik  untuk  mengembangkan  wakaf  di  Indonesia.  Hal  ini  akan memberkan  dampak  yang  luar  biasa  bagi  terwujudnya  keadilan  sosial  di  masyarakat. Selain  itu,  diperbolehkannya  hak  sewa,  maka  akan  memberikan  peluang  kepada  yang bersangkutan  (orang  tidak  memiliki  banyak  harta)  untuk  mewakafkan  hartanya  tanpa harus kehilangan hak tersebut.
20 Muhammad Aziz, “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah 2 no. 1 (Maret 2017), h. 43.
21 Departemen Agama RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, h. 122.
22 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  dan  Praktek  Perwakafan  di  Indonesia, (Yogyakarta:  Pilar  Madia, 2005), h. 55.
Nur Insyirah Hilman, Patimah, Musyfikah Ilyas

## 3. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf
Wakaf  merupakan  salah  satu  bentuk  ibadah  yang  memiliki  nilai  yang  tinggi  dalam menjalankan ibadah sosial. Bagi yang beragama Islam, wakaf memiliki nilai-nilai ajaran yang mempengaruhi terhadap peningkatan keagamaan dan sosial. Dalam wakaf terdapat dua  paradigma  yang  dikenal  dengan  paradigma  ideologi  dan  paradigma  sosial ekonomi. 23
Melalui  Islam,  paradigma  ideologi  diajarkan  dengan  landasan  ideologi  yang  kokoh, sebagai  kelanjutan  dari  ajaran  tauhid.  Paradigma  sosial  ekonomi,  disisi  lain,  adalah wakaf  membantu  memecahkan  masalah  ekonomi  masyarakat  dan  memberikan  solusi konkrit terhadap realitis problematika kehidupan masyarakat.
Wakaf adalah bagian dari implementasi hukum Islam dan sering menjadi masalah sosial. Sedikitnya dasar hukum yang mengatur wakaf ada didalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Oleh  sebab  itu,  penting  untuk  dilakukan  interpretasi  oleh  para  ulama,  didasarkan  pada dasar  hukum  wakaf.  Hal  ini  dikarenakan  perkembangan  tema-tema  wakaf  berkembang seirirng dengan perkembangan masyarakat seiring dengan perubahan peraturan baik itu berubah menurut waktu, situasi, adat dan tempat. Ini sesuai dengan kaidah fiqih berikut:
ن ام ز الا ريغتب م اكح الا ريغت ركني ال
“Tidak dapat diingkari adanya perubahahn hukum akibat perubahan masa”. Maksudnya, perkembangan  selanjutnya  dalam  konsep  hukum  selalu  mencakup  dimensi  ruang  serta waktu yang melingkupi masyarakat.
Dalam  Al-Qur’an  telah  ditunjukkan  adanya  dinamisasi  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu, Al-Qur’an  dapat  dijadikan  rujukan  dalam  mengikuti  perubahan  dan  munculnya pemikiran  baru.  Asas-asas  hukum  yang  terkandung  dalam  Al-lQur’an  memiliki  aspek yang luas dan tidak terhenti pada konsep manusia. 24
23 Departemen  Agama  RI, Pedoman  dan  Pengembangan  Wakaf, (Jakarta:  Dirjen  Bimas  Islam  dan Penyelenggaraan Haji, 2004),  h. 45.
24 Mushadi, Evolusi Konsep Sunnah, (Semarang: CV Aneka Ilma, 2000), h. 73.
Dalam hukum Islam, hanya menunjukkan petunjuk dan prinsip dasar, dan penyalurannya diserahkan kepada pemerintah atau ulama dan mereka yang daat  menganalisis masalah dan menarik kesimpulan.
Dipandang  dari  segi  konsep  hukum  Islam  secara  etimologis,  harta  merupakan  segala sesuatu  yang  dapat  menyenangkan  dan  menghibur  manusia,baik  dal  bentuk  materil maupun berupa keuntungan. 25 Secara terminologis, harta merupakan segala sesuatu yang disukai dan saat digunakan manusia bila diinginkan.
Di  dalam  Islam,  tidak  hanya  mengatur  tentang  akhirat  tetapi  juga  mengatur  segala aktifitas manusia di dunia. Persoalan harta merupaka salah satu yang diatur oleh  Islam. Hal  ini  agar  tidak  terjadi  kebingungan  dan  kesalahpahaman  dalam  pengaturan  tentang harta.  Perolehan,  pengelolaan,  penguasaan  atau  kepemilikan  serta  pelimpahan  harta  ke pihak yang lain  telah diatur dengan baik di dalam mengimplementasikan auturan-aturan Islam.  Kepemilikan  harta  dapat  menjadi  wadah  dalam  mendekatkan  diri  dengan  Tuhan dan  juga  dapat  terjadi  sebaliknya.  Apabila  harta  diperoleh  dengan  cara  yang  benar  dan pergunakan  dengan  cara  yang  baik  maka  harta  dapat  menjadi  penolong  bagi  manusia lainnnya  serta  akan  memperoleh  kebaikan  dan  harta  tersebut.  Dalam  perspektif  Islam, harta  yang  kita  miliki  terdapat  hak  orang  lain  di  dalamnya.  Olehnya  itu,  maka  ada tanggungjawab  moral  dan  sosial  yang  harus  ditunaikan  seperti  melakakukan  sadaqoh, mengeluarkan zakat serta mewakafkan barang sehingga lebih bermanfaat.
Oleh karena itu, kembali kepada pemahaman wakaf itu sendiri, sebagaimana harta yang diwakafkan  itu  bermanfat  bagi  masyarakat  luas  dan  azas  pemanfataan  benda  wakaf tersebut  merupakan  landasan  yang  paling  esensi  dengan  keberadaan  benda  tersebut, walaupun  dengan  jangka  waktu  tertentu,  karena  hal  ini  terkait  dengan  kondisi  sosial ekonomi Indonesia. Diaturnya benda wakaf bergerak berupa hak sewa diharapakan dapat menjadi pendorong agar eksistensi wakaf tetap terjaga.
25 Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalat Kontemporer, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), h. 17.
Nur Insyirah Hilman, Patimah, Musyfikah Ilyas
Imam  Malik,  Imam  Syafi’i  dan  fuqaha  lainnya  berpendapat  bahwa  dilihat  dari  harta diperbolehkan  untuk  menyewakan  barang  yang  disewakan,  sebab  hal  ini  disamakan dengan  transaksi    jual  beli.  Dalam  pelaksanaan    hak  sewa  tidak  ditegaskan  adanya ketentuan  nash  yang  melarang  untuk  memberlakukan  penyewaan  terhadapa  barang sewa,  oleh  karena  itu  dimungkinkan  untuk  dapat  menyewakan  kembali  barang  yang dalam  status  sewa.  Contohnya,  seseorang  telah  menyewa  sebuah  rumah  yang  memiliki banyak  kamar  tetapi  hanya  sebagian  kamar  yang  dipergunakan.  Agar  kamar  yang lainnya  termanfaatkan  serta  dapat  menghasilkan  keuntungan  maka  penyewa menyewakan kembali kepada orang lain.

## D. Penutup
Harta  benda  bergerak  berupa  hak  sewa  termasuk  salah  satu  harta  benda  bergerak  yang diwakafkan berdasarakan Pasal 16 ayat 3 huruf (f). Hal ini disebabkan dengan keadaan sosial  ekonomi  masyarakat  Indonesia.  Dengan  melihat  kembali  pemahaman  wakaf  itu sendiri, sebagaimana harta yang diwakafkan itu bermanfat bagi masyarakat luas dan azas pemanfataan  benda  wakaf  tersebut  merupakan  landasan  yang  paling  esensi  dengan keberadaan  benda  tersebut,  walaupun  dengan  jangka  waktu  tertentu,  karena  hal  ini terkait  dengan  kondisi  sosial  ekonomi  Indonesia.  Diaturnya  benda  wakaf  bergerak berupa  hak  sewa  diharapakan  dapat  menjadi  pendorong  agar  eksistensi  wakaf  tetap terjaga.  Diberlakukannya  undang-undang  wakaf  ini  agar  memeberikan  dampak  yang positif  tanpa  harus  mengurangi  keinginana  masyarakat  dalam  mewakafkan  harta bendanya  untuk  waktu  tertentu  dan  tidak  ada  pemindahan  kepemlikan  barang  tersebut. Hukum Islam memperbolehkan hak sewa karena tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas  melarang  hak  sewa  tidak  dapat  diwakafkan.  Perkembangan  hukum  wakaf merupakan  hasil  dari  ijtihad.  Oleh  karena  itu,  perkembangan  wakaf  terus  menerus  ada dengan menyesuaikan waktu dan tempat.

## Daftar Pustaka
Departemen  Agama  RI. Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Wakaf. Jakarta: Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam Departemen Agama RI, 2013.
Departemen  Agama  RI. Fiqih  Wakaf. Jakarta:  Direktorat  Pengembangan  Masyarakat  Dan Wakaf, 2005.
Daud Ali, Muhammd. Sisem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
Departemen Agama RI. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
Ghofur  Anshori,  Abdul. Hukum  dan  Praktek  Perwakafan  di  Indonesia. Yogyakarta:  Pilar Madia, 2005.
Setia Tunggal, Hadi. Undang-Undang Wakaf. Jakarta: Harvarindo, 2005.
Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf Produktif. Terjm Muhyuddin Mas Rida. Jakarta Khalifah, 2005.
Mushadi. Evaluasi Konsep Sunnah. Semarang: CV Aneka Ilma, 2000.
Rohmaniyah, Wasilatur. Fiqih Muamalat Kontemporer. Jawa Timur: Duta Media Publishing,
2019.
Departemen Agama RI, Nazhir Profesional dan Amanah. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
Departemen  Agama  RI. Pedoman  Dan  Pengembangan  Wakaf. Jakarta:  Dirjen  Bimas  Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Rozalinda. Fiqih  Ekonomi  Syariah  Prinsip  dan  Implementasinya  pada  Sektor  Keuangan Syariah. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
Ilyas, Musyfikah. “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 3, no. 2 (Desember 2016).
Ilyas,  Musyfikah.  “Profesional  Nahzir  Wakaf  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi”. Jurnal  Al- Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (Juni 2017).
Aziz,  Muhammad  “Peran  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  Dalam  Mengembangkan  Prospek Wakaf Uang Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah 2 no. 1 (Maret 2017).
Republik Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.