## 2640
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan sebagai Upaya Peningkatan PAD di Kota Surabaya
Anisa 1 , Ratih Dewi Titisari Haryana 2
1,2 STIE Yapan Surabaya E-mail: tiafhatia3@gmail.com 1 , ratih@stieyapan.ac.id 2
Article History:
Received: 10 Juli 2024 Revised: 29 Juli 2024 Accepted: 31 Juli 2024 Abstract:  To  establish  broad,  real,  and  responsible regional  autonomy,  regional  taxes  are  one  of  the important  sources  of  regional  income.  Possible sources of regional expansion must be carried out as much  as  possible,  of  course  within  the  limits  of applicable  laws  and  regulations,  including  regional taxes,  which  have  long  been  the  main  component  of Regional Original Income. The aim of the research is to  determine  the  influence  revenues  of  hotel  tax, restaurant  tax  and  entertainment  tax  on  PAD (Regional  Original  Income)  in  Surabaya  City.  The research  used  quantitative  research  with  data obtained  from  scientific  journals,  books,  or  other sources. Secondary data taken in this research comes from  the  official  website  of  the  Surabaya  City Government  and  other  related  agencies  who  often publish  data  and  statistics  on  their  websites  for  the 2011-2021  period.  Analysis  uses  multiple  linear regression.  Based  on  test,  the  result  show  that revenues  of  hotel  tax,  restaurant  tax  and entertainment tax have a positive significant effect on PAD (Regional Original Income).
Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, PAD

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  dengan  sistem  desentralisasi,  di  mana  pemerintah  pusat memberikan  lebih  banyak  kekuasaan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menjalankan pemerintahannya  sendiri.  Setiap  wilayah  mempunyai  hak  dan  tanggung  jawab  masing-masing untuk  mengelola  wilayahnya.  Mengurus  dan  mengelola  urusan  pemerintah  adalah  hak  dan kewajiban (Vamiagustin, n.d.). Pajak adalah salah satu dana pemerintah yang paling berkontribusi. Pajak, salah satu sumber pendapatan negara atau daerah, dibayar sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pajak menunjukkan peran dan tanggung jawab masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan kolektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membangun negara. Penerimaan pendapatan daerah, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari hasil pajak daerah, adalah salah satu  sumber  pendapatan  yang  berkontribusi  pada  peningkatan  pendapatan  penerimaan  daerah (Utami & Sastradipraja, 2015).
Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, serta  bertanggung  jawab,  pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang penting.  Pajak  daerah  ini  juga  digunakan  untuk  membiayai  beberapa  komponen  penting  dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah (Mulyadi & Nawangsasi, 2020). z Sumber z Perluasan z wilayah z yang z mungkin z harus z dilakukan z semaksimal z mungkin, z tentu z saja z dalam z batas- batas z peraturan z perundang-undangan z yang z berlaku, z termasuk z di z antaranya z adalah z pajak z daerah, z yang z telah z lama z menjadi z komponen z utama z dari z Pendapatan z Asli z Daerah. Pajak z daerah z Indonesia z dibagi z menjadi z dua z bagian, z menurut z Undang-Undang z No. z 28 z Tahun z 2009 z : z pajak z provinsi z dan z pajak z kabupaten/kota. z Pajak z provinsi z terdiri z dari z lima z jenis z pajak z : z pajak z kendaraan z bermotor; z bea z balik; z Nama z Mobil; z Pajak z Bahan z Bakar z Mobil; z Pajak z Air z Permukaan; z dan z Pajak z Rokok z Untuk z pajak z Kabupaten/Kota, z ada z beberapa z jenis z pajak, z seperti z pajak z hotel, z pajak z parkir, z dan z pajak z restoran z(Mubarak et al., 2019) .

## LANDASAN TEORI
Pajak, menurut (LAKE, 2021), adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## Pajak Daerah
Pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyatakan bahwa  pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  dibayarkan  oleh  individu  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung  yang  tidak  diterima  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  kebutuhan  daerah  untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (Ikung & Haryana, 2023). Jenis dan Tarif Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Pajak provinsi yang meliputi diantaranya:
a. Pajak  kendaraan  bermotor:  kendaraan  pribadi  dengan  tingkat  pajak  paling  tinggi sebesar  10%;  kendaraan  angkutan  umum  paling  tinggi  sebesar  1%;  dan  kendaraan alat berat dan alat berat paling tinggi sebesar 0,2%
b. Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor:  20%  untuk  penyerahan  pertama,  1%  untuk setiap penyerahan berikutnya.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi 10%. Khususnya, tarif pajak bahan  bakar  kendaraan  bermotor  untuk  kendaraan  umum  harus  paling  sedikit  50% lebih  rendah  dari  tarif  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  untuk  kendaraan pribadi.
d. Pajak air permukaan harus paling tinggi 10%.
e. Pajak rokok harus paling tinggi 10% dari cukai rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
a. Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10%
b. Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10%,
c. Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 10%,
d. Pajak Reklame yang paling tinggi sebesar 25%,
e. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%,
f. Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25%,
g. Pajak Parkir sebesar 30%,

## 2642
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
h. Pajak Air Tanah sebesar 20%,
i. Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%,
j. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  sebesar  0,3%  dengan  bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 500%.

## Pajak Hotel
Pajak hotel dikenakan pada pelayanan yang diberikan oleh hotel. Pajak ini berlaku untuk fasilitas  penginapan  dan  peristirahatan  yang  menawarkan  jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut bayaran, seperti losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, penginapan, dan rumah kos lainnya dengan kamar lebih dari sepuluh Pasal 32-36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pajak hotel. Menurut (Mulyadi & Nawangsasi, 2020) Dasar Hukum Pajak Hotel Kabupaten atau kota besar memiliki pajak hotel seperti berikut : 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan pajak daerah. 2). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 4) Peraturan daerah  kabupaten/kota  tentang  pajak  hotel.  Keputusan  bupati/walikota  tentang  pajak  hotel  yang mengatur pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel di daerah tersebut.
Objek  pajak  hotel  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  hotel  dengan  pembayaran, termasuk  jasa  penunjang  sebagai  kelengkapan  hotel  yang  sifatnya  memberikan  kemudahan  dan kenyamanan,  termasuk  fasilitas  olahraga  dan  hiburan.  Jasa  penunjang  sebagaimana  dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan  fasilitas  sejenis  lainnya  yang  disediakan  atau  dikelola  hotel.  Pelayanan  hotel  menurut (Mubarak et al., 2019) . Wajib Pajak Hotel Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Daerah (DJPd)  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Petunjuk  Teknis  Pendaftaran,  Pembetulan,  Pembatalan, Pencabutan, dan Keberatan Pajak Hotel dan Restoran (Perdirjen PD Nomor 11 Tahun 2017), Wajib Pajak Hotel adalah individu atau organisasi yang menjalankan bisnis perhotelan.

## Pajak Restoran
Objek  pajak  restoran  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran,  yang  mencakup penjualan  makanan  dan  minuman  kepada  pelanggan,  baik  di  restoran  maupun  di  tempat  lain. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan mereka tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah juga termasuk dalam objek pajak restoran. Pelayanan yang disediakan  oleh  restoran  adalah  objek  pajak  restoran.  Pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran sebagaimana  dimaksud  meliputi  penjualan  makanan  dan  minuman  yang  dikonsumsi  oleh konsumen, baik di layanan maupun di tempat lain (Vamiagustin, n.d.).
Orang-orang yang membeli makanan dan minuman di restoran adalah wajib pajak restoran. Sebaliknya,  orang-orang  yang  membeli  makanan  dan  minuman  di  restoran  adalah  wajib  pajak restoran, adalah individu atau organisasi yang mengelola restoran. Oleh karena itu, subjek pajak dan wajib pajak dalam pajak restoran berbeda: konsumen yang membeli makanan dan minuman di restoran adalah subjek pajak yang harus membayar atau menanggung pajak, sementara individu atau  organisasi  yang  mengelola  restoran  adalah  wajib  pajak  yang  memiliki  otoritas  untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

## Pajak Hiburan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan Merupakan pajak  atas  penyelenggaraan  hiburan.  Hiburan  adalah  semua  jenis  tontonan,  pertunjukkan,
permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran dan dinikmati oleh umum. Menurut  Peraturan  Daerah  No.16  Tahun  2010  Pasal  22  objek  pajak  hiburan  adalah  jasa penyelenggaraan  hiburan  dengan  dipungut  bayaran.  Disebutkan  dalam  Peraturan  Daerah  No.16 Tahun 2010 Pasal 23 bahwa subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif minimum yang dikenakan untuk Pajak Hiburan adalah 5%. Dan untuk tarif tertinggi sebesar 35% (Trisnawati & Sudirman, 2015).

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  dari  pemanfaatan  sumber  daya  yang dimilikinya  dan  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  disebut pendapatan  asli  daerah  (Ramadhan,  2019).  Pendapatan  ini  biasanya  digunakan  untuk menggambarkan tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah dengan PAD tinggi dianggap maju. Hal ini  dapat  dipahami  karena  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat dalam hal pendanaan APBD akan berkurang seiring dengan peningkatan PAD yang diterima oleh daerah  tersebut.  Walau  bagaimanapun,  pungutan-pungutan  kepada  masyarakat  tidak  boleh dilakukan  oleh  pemerintah  daerah;  hal  ini  dapat  menyebabkan  ekonomi  yang  mahal,  yang  pada akhirnya akan menghambat usaha dan investasi.
Selain itu, tidak dibenarkan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan lokal yang menghambat pergerakan penduduk (Utami & Sastradipraja, 2015). Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan  yang  dipisahkan,  dan  PAD  yang  sah  lainnya.  bertujuan  untuk  memungkinkan  daerah untuk  memanfaatkan  sumber  daya  keuangan  untuk  menerapkan  otonomi  mereka  sebagai  dasar desentralisasi.

## METODE PENELITIAN
Gambar 1. Diagram Metode Penelitian

## 2644
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  merupakan  prasyarat  sebelum  melakukan  pengujian  selanjutnya  yaitu analisis  regresi  berganda  (Riyanto  &  Hatmawan,  2020).  Pada  dasarnya  pengujian  ini  harus dipenuhi  agar  penaksiran  parameter  dan  koefisien  regresi tidak  bias.  Pengujian  asumsi  klasik meliputi beberapa pengujian berikut :

## Uji Normalitas
Dalam  penelitian  ini  pengujian  normalitas  data  menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov ( Kolmogorov-Smirnov  Test )  dengan  cara  melihat  signifikansi  dari  data  residual  yang  dihasilkan (Sugiyono & Lestari, 2021). Berikut hasil pengujian normalitas dengan SPSS versi 23.

## Tabel 1. Pengujian Normalitas Kolmogorov – Smirnov Test
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 1 maka menunjukkan bahwa nilai signifikansi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,305. Hal ini berarti data terdistribusi secara normal. Hal tersebut juga didukung dengan hasil analisis grafik yang menggunakan grafik normal probability plot.

## Uji Multikolinieritas
Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat dua/lebih variabel independen yang berkorelasi secara linier. (Sugiyono & Lestari, 2021) menyampaikan bahwasanya pengujian multikolinearitas sejatinya memiliki tujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya korelasi antar variabel independen. Berikut hasil pengujian multikolinieritas dengan SPSS versi 23.

## Tabel 2. Pengujian Multikolinieritas
Tabel  2  tersebut  menunjukkan  bahwa  diperolehnya  nilai  Tolerance  pada  keseluruhan variabel independen yaitu pajak hotel (x 1 ) , pajak restoran (x 2 ) dan pajak hiburan (x 3 ) dimana lebih besar dari 0,10 dengan didukung pula perolehan nilai VIF pada semua variabel independen yang mana  >  10  sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  model  regresi  di  dalam  penelitian  tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik, merupakan sebuah model dimana tidak terjadi heteroskedastisitas, hal  inilah  yang  disampaikan  (Sugiyono  &  Lestari,  2021).  Terdapat  beberapa  metode  yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas diantaranya yaitu Uji Spearman’s Rho, Uji Glejser, Uji Park dan melihat pola grafik regresi. Pembahasan kali ini akan menggunakan Uji Spearman’s Rho  dengan  cara  mengkorelasikan  nilai  residual  ( unstandardized  residual )  pada  masing-masing variabel independen. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas dengan SPSS versi 23.

## Tabel 3. Pengujian Heteroskedastisitas
Tabel  3  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  korelasi  antara  semua  variabel independen  dengan unstandarized  residual memperoleh  nilai  Signifikasi  (Sig.)  >  0,05.  Dimana untuk  pajak  hotel  sebesar  0.585,  pajak  restoran  sebesar  0.764  dan  pajak  hiburan  sebesar  0.877. Berdasarkan  hasil  yang  telah  diperoleh  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  pada  model  regresi penelitian ini tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi merupakan suatu cara untuk melihat apakah suatu model terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1) (Sugiyono & Lestari, 2021). Karena pada hakikatnya model regresi yang baik adalah model regresi dimana model tersebut telah bebas dari autokorelasi atau dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Berikut hasil pengujian autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson dengan SPSS versi 23.

## Tabel 4. Pengujian Autokorelasi

## 2646
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Tabel  4  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai  diperolehnya  nilai  Durbin-Watson  sebesar 1.725. Dengan menggunakan tabel D-W, tingkat signifikansi 0.05 dengan jumlah data sebanyak 44 dan jumlah variabel independen adalah 3 maka diperoleh nilai dL = 1.3749 dan dU= 1.6647. Dikarenakan  nilai  dU  (1.6647)  <  D-W  (1.725)  <  4  –  dU  (4  –  1.6647  =  2.3353),  maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif pada model regresi tersebut.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  secara  linear  antara beberapa variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) (Riyanto & Hatmawan, 2020). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 5. Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linier Berganda

## Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Berdasarkan  hasil  analisis  uji  regresi  berganda  yang  ditunjukkan  diperoleh  bahwa  nilai t statistik sebesar 9.236 dan nilai sig. 0.000. Koefisien yang bernilai positif mengartikan bahwa terjadi hubungan  yang  positif  antara  penerimaan  pajak  hotel  dengan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah), dimana semakin tinggi penerimaan pajak hotel maka PAD semakin mengalami peningkatan. Nilai ini  memperlihatkan  bahwa  nilai  probabilitas  nilai  t  atau  signifikan  lebih  kecil  dari  5%  (0.000  < 0.05).  Dengan  demikian  pengujian  tersebut  menunjukkan  bahwa  H 1 diterima.  Hasil  ini memperlihatkan  bahwa  penerimaan  pajak  hotel  berpengaruh  terhadap PAD  (Pendapatan  Asli Daerah).
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (LAKE, 2021; Utami & Sastradipraja, 2015) yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Hotel sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah haruslah dikelola secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan Pajak Hotel maka semakin  tinggi  pula  pencapaian  Pajak  Daerah,  di  mana  meningkatnya  Pajak  Daerah  juga  akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Walau masih terdapat penelitian yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh pajak restoran terhadap PAD seperti yang diteliti oleh (Rahmadani, 2021) akan tetapi  berdasarkan  hasil  penelitian  ini  masih  mengindikasikan  bahwa  pajak  hotel  dapat mempengaruhi  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  karena  semakin  tinggi  pajak  hotel  yang diterima maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah.

## Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Berdasarkan hasil analisis uji regresi berganda yang ditunjukkan pada diperoleh bahwa nilai t statistik sebesar 3.077 dan nilai sig. 0.004. Koefisien yang bernilai positif mengartikan bahwa terjadi
hubungan yang positif antara penerimaan pajak restoran dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dimana  semakin  tinggi  penerimaan  pajak  restoren  maka  PAD  semakin  mengalami  peningkatan. Nilai ini memperlihatkan bahwa nilai probabilitas nilai t atau signifikan lebih kecil dari 5% (0.004 <  0.05).  Dengan  demikian  pengujian  tersebut  menunjukkan  bahwa  H 2 diterima.  Hasil  ini memperlihatkan bahwa penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Sastradipraja, 2015)  (Sudarmana  &  Sudiartha,  2020)  yang  menyatakan  bahwa  pajak  restoran  berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi terdapat penelitian yang kontra yaitu dimana tidak ada pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Rahmadani, 2021). Selain itu terjadi kendala  dari  sistem  pemungutan  yang  diterapkan  untuk  pajak  restoran  itu  sendiri  yaitu pemungutannya  menggunakan  self  assessment  system  di  mana  perhitungan  pajaknya  dilakukan dengan  perhitungan  sendiri  dan  dibutuhkan  kejujuran  wajib  pajak  dalam  melaporkan  omsetnya sehingga hal ini mengakibatkan adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan karena lemahnya pengawasan dari petugas pajak.

## Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Berdasarkan hasil analisis uji regresi berganda yang diperoleh bahwa nilai t statistik sebesar 3.375  dan  nilai  sig.  0.002.  Koefisien  yang  bernilai  positif  mengartikan  bahwa  terjadi  hubungan yang  positif  antara  penerimaan  pajak  hiburan  dengan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah),  dimana semakin tinggi penerimaan pajak hiburan maka PAD semakin mengalami peningkatan. Nilai ini memperlihatkan bahwa nilai probabilitas nilai t atau signifikan lebih kecil dari 5% (0.002 < 0.05). Dengan demikian pengujian tersebut menunjukkan bahwa H 3 diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agusta, 2020; De Rooy &  Budiarso,  2015)  yang  menyatakan  bahwa  pajak  hiburan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hasil  ini  juga  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Trisnawati & Sudirman, 2015) yang menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerimaan  pajak  daerah  yang  meliputi  pajak  hotel,  pajak  restoran  dan  pajak  hiburan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya periode 2011-2021, dimana semakin besar penerimaan pajak  daerah  maka  akan  semakin  tinggi  Pendapatan  Asli  Daerah,  begitu  pun  sebaliknya. Besaran pengaruh pajak daerah dapat di interprestasikan dalam kategori sangat kuat namun masih  terdapat  gap  penerimaan  pajak  daerah  yang  belum  optimal  yaitu  kesadaran  dan kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  hal  ini  sangat  mempengaruhi  kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Kontribusi  pajak  hotel,  restoran  dan  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  tergolong sangat kurang. Hal ini berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Faktor yang menyebabkan tingkat kontribusi peneriman pajak hotel, restoran, dan hiburan masih sangat  kurang  disebabkan  oleh,  adanya  Wajib  Pajak  yang  tidak  tertib  dalam  membayar

## 2648
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pajak, adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya, adanya calon Wajib Pajak baru yang belum terdaftar.
Berdasar  pada  kesimpulan  yang  telah  dijelaskan  diatas  maka  diharapkan  bagi  penelitian selanjutnya  dapat  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  variabel-variabel  yang  terkait dengan  Penerimaan  Asli  Daerah  seperti  halnya  indikator-indikator  berikut  yang  mungkin  saja berkaitan dan berdampak pada peningkatan PAD yaitu Retribusi Daerah, Belanja Modal maupun Pajak  Daerah  lainnya  yang  belum  sempat  dijelaskan  pada  penelitian  ini.  Hal  ini  pada  dasarnya bertujuan agar hasil yang diperoleh nantinya dapat mendukung teori-teori maupun konsep-konsep secara umum.

## DAFTAR REFERENSI
Agusta,  R.  (2020).  Peranan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bulukumba. Journal  Of  Applied  Managerial Accounting , 4 (1), 33–41.
De Rooy, F., & Budiarso, N. (2015). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Raja Ampat. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (4).
Ikung,  L.,  &  Haryana,  R.  D.  T.  (2023).  Pengaruh  Kebijakan  Pengampunan  Pajak  Dan  Informasi Pengampunan  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kpp  Pratama  Sidoarjo  Selatan. Innovative: Journal Of Social Science Research , 3 (4), 9350–9365. Lake,  V.  P.  L.  I.  E.  (2021). Analisis  Potensi  Pajak  Hotel,  Efektifitas  Pajak  Hotel  Dan  Kontribusi  Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya . Universitas Pgri Adi Buana Surabaya. Mubarak, M., Kadir, A., & Warjio, W. (2019). Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidik Dan  Tenaga  Kependidikan  Dalam  Pembayaran  Tunjangan  Profesi  Guru  Madrasah. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik , 1 (2), 109–119.
Mulyadi,  M.,  &  Nawangsasi,  E.  (2020).  Upaya  Mengoptimalkan  Pemungutan  Pajak  Daerah  Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta. Advance , 7 (2), 86–100.
Rahmadani, A. (2021). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. Jurnal Akuntansi , 14 (02), 71–85.
Ramadhan,  P.  R.  (2019).  Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi , 5 (1), 81–87. Riyanto,  S.,  &  Hatmawan,  A.  A.  (2020). Metode  Riset  Penelitian  Kuantitatif:  Penelitian  Di  Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen . Deepublish.
Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 9 (4), 1338. Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional) . Alvabeta Bandung, Cv.
Trisnawati,  M.,  &  Sudirman,  W.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  Membayar  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  Dan  Pajak  Hiburan  Di  Kota  Denpasar. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 4 (12), 975–1000.
Utami, E. S., & Sastradipraja, U. (2015). Pengaruh Pajak Restoran Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013). Eproceedings Of Management , 2 (2).
Vamiagustin,  V.  (N.D.).  Suhadak,  Dan  Saifi,  Muhammad.  2014.  Pengaruh  Pajak  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012). Jurnal Administasi Bisnis , 14 (2), 2.