INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7337-7349 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kualitas Pelayanan Inovasi Sipesat Di Kabupaten Sumedang
Imas Sumiati 1 ✉ , Muhamad Ridwan 2 , Nurfadillah Abdul Qodir Zaelani 3 , Farras Aulia 4 ,
Nadia Putri Meirina 5
Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pasundan
Email: doktorimas24@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kualitas  pelayanan  inovasi  sipesat  yang  dilaksanakan oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sumedang  masih belum optimal. Hal ini didasarkan dari temuan yang dilakukan peneliti bahwa kualitas pelayanan yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  belum  efektif,  hal  ini  terlihat  dari  pelayanan  yang  tidak  efektif, tindaklanjutnya sangat lama, serta rumit menjadi permasalahan yang harus segera dicari solusinya oleh Dinas  Sosial,  terlebih  sosialisasi  yang  dilakukan  belum  optimal  serta  hanya  disosialisasikan  kepada fasilitator desa, sehingga informasi terkait inovasi sipesat ini belum sampai secara menyeluruh kepada masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ditemukan 2 tema, 7 kategori dan 63  code dalam Kualitas  Pelayanan  Inovasi  Sipesat  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sumedang.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Dalam penelitian ini  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan  studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini meliputi: Pejabat fungsional Dinas Sosial dan Puskesos Desa Mekar Rahayu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (Miles dan Huberman) yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu software Atlas.ti versi 9.
Kata Kunci: Dinas Sosial, Pelayanan, Kualitas, Sosialisasi, Efektif

## Abstract
The quality of rapid innovation services implemented by the Sumedang Regency Social Service is still not optimal. This is based on findings made by researchers that the quality of services carried out by the Social Service is not yet effective, this can be seen from the service being ineffective, the follow-up taking a very long time, and the complexity being a problem that the Social Service must immediately find a solution  for,  especially  since  the  socialization  has  not  been  carried  out  yet.  optimally  and  only disseminated  to  village  facilitators,  so  that  information  regarding  this  rapid  innovation  has  not  yet reached the community as a whole. From the research results, it is known that 2 themes, 7 categories and 65 codes were found in the Quality of Sipesat Innovation Services at the Sumedang Regency Social Service. The research method used in this research is a qualitative method with a narrative approach. In this research, data collection techniques were carried out using interviews, observation, documentation and literature study. Informants in  this research include: Functional officials of the Social Service and Social Health Center of Mekar Rahayu Village. The data analysis used in this research is an interactive data analysis model (Miles and Huberman) which consists of several components, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusions or verification. Data analysis was carried out using Atlas.ti version 9 software tools.
Keywords: Social Services, Service, Quality, Socialization, Effective

## PENDAHULUAN
Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai salah satu dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beban tugas ini tambah berat dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak sangat besar dan kesulitan hidup meningkat di berbagai bidang. Muncul kedaruratan alam dan sosial, banyak masyarakat yang sakit dan kelaparan Pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama pemerintah daerah, dan perencanaan yang tidak memadai dan penetapan standar pelayanan  masyarakat  sejalan  dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah daerah oleh pemerintah pusat hampir pasti akan berdampak negatif pada semua sektor. Berdasar hal tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menciptakan Inovasi SIPESAT (Sistem  Pelayanan  Sepenuh  Hati  dan  Cepat).  Berdasarkan  observasi  awal  yang  telah dilakukan, ditemukan bahwa sejauh ini kualitas pelayanan sipesat yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang belum berjalan baik. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala terutama dalam Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi.
Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga  masyarakat yang  belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya  secara  layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih ada warga
masyarakat  yang  mengalami  hambatan  pelaksanaan  fungsi  sosial  sehingga  tidak  dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
Sebagaimana disebutkan dalam salah satu permasalahan dan solusi yang dibutuhkan dalam  mempercepat  pemenuhan  kesejahteraan  sosial  di  Kabupaten  Sumedang  yaitu diperlukannya Inovasi Daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasar hal tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menciptakan Inovasi SIPESAT.  Implementasi  Inovasi  ini  untuk  memberikan  penanganan  aduan  secara  cepat khusus untuk masyarakat Kabupaten Sumedang. Jenis aduan yang ditangani, yaitu orang sakit, kelaparan, kedaruratan dan kebencanaan.
Inovasi  SIPESAT  ini  memberikan  kemudahan  dalam  mengelola  pengaduan  dan masalah yang dihadapi masyarakat secara lengkap serta diharapkan dapat dipahami dan dimaknai  dengan  mudah,  sehingga  masyarakat  memperoleh  solusi  dari  setiap permasalahan hidupnya. Format aduan cukup ketik nama, alamat dan jenis pengaduan ke Dinas Sosial Kabupaten Sumedang melalui WA dan SMS center 0811 2349 199. Inovasi ini telah  diimplementasikan  sampai  ke  tingkat  desa/kelurahan  dalam  melayani  keperluan pelayanan kesejahteraan sosial.
Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memiliki peranan yang sangat  penting  dalam  menyediakan  pelayanan  yang  prima  untuk  semua  masyarakat. Pelayanan  prima  merupakan  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  kepada  masyarakatnya,  sehingga  dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepuasan masyarakat sangat perlu diperhatikan karena hal ini merupakan tolak ukur keberhasilan  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  penyedia  layanan  publik  kepada masyarakat (Siti Maryam, 2017). Maka dari itu, pelayanan yang diberikan harus difokuskan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  secara  maksimal.  Pemerintah  selaku  penyedia layanan yang dibutuhkan masyarakat harus terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelayanan  kepada  masyarakat  bisa  dikatakan  efektif  kalau  masyarakat  mendapat prosedur  yang  cepat,  tepat,  singkat,  serta  memuaskan.  Keberhasilan  dalam  memberikan pelayanan yang efektif juga dapat ditentukan oleh disiplin kerja dari para pegawai (Akay et al., 2021). Dengan disiplin kerja yang tinggi dari para pegawai memberi pengaruh terhadap pelayanannya  kepada  masyarakat.  Dengan  pelayanan  yang  efektif  hal  ini  mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sehingga,  pemerintah  selaku  penyedia  layanan  mempunyai  tanggung  jawab  serta dituntut  memberi  pelayanan  yang  berkualitas  dan  sebaik-baiknya  kepada  masyarakat.
Tetapi, memang dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas tidaklah mudah. Banyak tantangan maupun kendala dan bahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah sebagai  penyelenggara  pelayanan.  Di  mana  hal  ini  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  bisa  memberi  pengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah  harus  mampu  menempatkan  prioritas  pada  setiap  pekerjaannya,  sehingga setiap  tantangan  maupun  kendala  yang  dihadapi  pada  saat  proses  pelayanan  dapat diantisipasi dan diatasi secara optimal.
Untuk  dapat  serta  bisa  menilai  sejauh  mana  kualitas  pelayanan  publik  yang  telah diberikan  oleh  aparatur  pemerintah  dan  aparatur  negara  memang  tidak  bisa  dihindari, bahkan ini juga menjadi tolak ukur kualitas pelayanan tersebut dapat diukur dari kriteria indikator kualitas pada pelayanan publik (Nurdin, 2019). Menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry  (dalam  Hardiansyah  2011:46)  untuk  mengetahui  kualitas  pelayanan  yang  dirasakan secara  nyata  oleh  konsumen,  ada  indikator  kualitas  pelayanan  yang  terletak  pada  lima dimensi  kualitas  pelayanan,  yaitu  :  Tangible  (berwujud),  Reliability  (kehandalan), Responsiviness (ketanggapan), Assurance (jaminan), Emphaty (Empati).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai Kualitas pelayanan respons kasus lansia terlantar  di Kabupaten Sumedang  dalam rangka penelitian “Kualitas Pelayanan Inovasi SiPesat di Kabupaten Sumedang” sebagai bahan yang akan dijadikan topik dalam penelitian yang ditetapkan oleh peneliti.

## METODE PENELITIAN
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pendekatan fenomenologi  dengan  pendekatan  kualitatif.  Dengan  menggunakan  pendekatan fenomenologi  peneliti  akan  melihat  gejala,  fenomena,  peristiwa,  ataupun  aktivitas  sosial yang tampak berdasarkan pada situasi wajar dan apa adanya (natural setting) yang dialami oleh  subjek  penelitian.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan mengungkapkan serta menjelaskan. Maka dengan demikian yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Kualitas Pelayanan Inovasi Sipesat di Kabupaten Sumedang.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  meliputi:  Studi Kepustakaan, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiono, n.d, (2017), yaitu sebagai berikut: (1)  Reduksi  Data,  yang  meliputi  memo  dan  transkrip;  (2)  Penyajian  Data,  yang  meliputi
koding dan kategorisasi data; (3) Penarikan Kesimpulan, dengan menggunakan bantuan alat bantu software Atlas TI Versi 9.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tema Sistem Kerja
Gambar 1. Tema Sistem Kerja
Tema  pertama  adalah  Sistem  kerja,  Sistem  kerja  merupakan  perwujudan  atau penjabaran dari struktur organisasi yang telah ditentukan (Harahap, 2020). Tema sistem kerja terdiri  dari  empat  kategori  yang  meliputi:  Prosedur,  Sosialisasi,  Pembagian  Tugas,  dan Kolaborasi Stakeholder.
Gamber 2. Kategori Prosedur
Gamber 3. Kategori Sosialisasi
Gambar 4. Kategori Pembagian Tugas
Gambar 5. Kategori Kolaborasi Stakeholder
Prosedur pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sudah sesuai SOP yang dilaksakan diantaranya meliputi: Ada tahapan- tahapan, Menginformasikan kepada rw, mempercepat dalam prosesnya, mendata, pemerlu kesejahteraan sosial, melaporkan ke desa, operator melaporkan, Slrt turun kemasyarakat, memfasilitasi  kendaraan,  memverifikasi  data  laporan,  komputer,  jaringan,  Hal  ini  sesuai dengat pernyataan penyuluh sosial ahli muda dinas sosial.
Namun, berdasarkan analisis elaborasi dalam prosedur inovasi siopesat tersebut dirasa masih mengalami beberapa kendala serta kerumitan terkait dengan pengajuan permintaan bantuan bagi pemerlu kesejahteraan sosial seperti tidak langsung di respon, hal ini sesuai dengan  pernyataan  dari  puskesos  desa  sebagai  pihak  yang  mengkoordinir  laporan  dari masyarakat kepada pihak dinas sosial.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  bersama  dengan  narasumber  diatas peneliti  menganalisis  bahwa  prosedur  pelayanan  di  Dinas  Sosial  dalam  memberikan pelayanan publik terkait inovasi sipesat ini sudah memberikan informasi yang baik terkait dengan  bagaimana  cara  proses  yang  harus  dilakukan  pelanggan  untuk  mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Serta penyelenggara pelayanan dalam hal ini Dinas Sosial sudah mempunya  Standar  Operasional  Prosedur  terkait  inovasi  sipesat  ini.  Namun  tetap  harus dilaksanakan perbaikan dalam prosedur ini dalam hal respon laporan, sehingga prosedur ini menjadi mudah dan tidak rumit bagi masyarakat.
Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  dalam  memberikan  informasi  terkait pelayanan inovasi sipesat kepada masyarakt sudah dilaksanakan diantaranya meliputi: sudah melakukan sosialisasi, secara hierarki, agenda kelapangan, percepatan eksplorasi, fasilitator mensosialisasikan, sosialisasi belum merata. Namun sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial belum merata secara menyeluruh. Dinas sosial hanya mensosialisasikan inovasi sipesat kepada fasilitator desa saja, sehingga sosialisasi tersebut belum berjalan maksimal.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  bersama  dengan  narasumber  diatas peneliti menganalisis bahwa soialisasi yang dilakukan terkait inovasi sipesat belum maksimal secara menyeluruh, hal ini karena sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Sosial hanya dilakukan kepada  fasilitator  desa  saja,  meskipun  memang  dinas  sosial  menugaskan  fasilitator  desa untuk melaksanakan percepatan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat, namun kenyataannya  sosialisasi  yang  dilakukan  belum  optimal  dan  belum  menyeluruh  sampai kepada masyarakat.
Keberhasilan  suatu  organisasi  pemerintah  maupun  swasta  dalam  mencapai  suatu tujuan diperlukan adanya pembagian kerja yang merupakan keharusan yang mutlak, tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih akan semakin besar (Damayanti, 2016). Dalam
menjalankan aktivitas kerja perlu adanya pembagian kerja agar terciptanya keteraturan dan kejelasan  pekerjaan  ke  arah  pencapaian  tujuan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menganalisis bahwa pembagian tugas dalam inovasi sipesat ini sudah sesuai dan berjalan baik, Meskipun masih ada pegawai yang tidak sesuai background pekerjaannya, namun dinas sosial melaksanakan diklat bagi para  pegawai  untuk  bisa  memahami  sesuai  tugas  dan  fungsinya,  sehingga  dalam melaksanakan  pekerjaan  serta  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  pemerlu kesejahteraan sosial tidak mengalami hambatan.
Kolaborasi  Stakeholder  merupakan  proses  interaksi  pada  suatu  program  kebijakan dengan melibatkan lintas aspek (Arrozaaq, 2016). Dalam konsep pelayanan Inovasi Sipesat, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakt  pemerlu  kesejahteraan  sosial  Populasi  yang  dilayani  yaitu  Pemerlu  Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang berada pada Desil 1- 4 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mengalami kelaparan, kedaruratan, kebencanaan dan orang sakit.
Kolaborasi lintas stakeholder dilakukan melaui kerjasama yang dibangun antara Dinas Sosial  Kabupaten  Sumedang  dengan  instansi  terkait  yang  berhubungan  dengan pemenuhan  kebutuhan  bagi  pemerlu  kesejahteraan  sosial  (Damayanti,  2016).  Hal  ini dilakukan karena, Dinas Sosial sebagai perancang inovasi sipesat memerlukan bantuan dan kerja  sama  dengan  instansi  terkait  dalam  memberikan  pemenuhan  kebutuhan  bagi masyarakat pemerlu kesejahteraan sosial.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara,  Kolaborasi  tersebut  sudah  dapat dibangun dengan optimal karena dinas sosial terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk  pemenuhan  kebutuhan  bagi  pemerlu  kesejahteraan  sosial,  serta  keselarasan  dan kejelasan pembagian tugas stakeholder sudah dijalankan dengan baik.
Tema Kedisiplinan
Gambar 6. Tema Kedisiplinan
Gambar 7. Kategori Kehandalan Petugas
Gambar 8. Kategori Komitmen
Gambar 9. Kategori Ketepatan Waktu
Temu  kedua  adalah  kedisiplinan.  Kedisiplinan  adalah  kesadaran  dan  kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma sosial yang berlaku (Sudiartha Athar, 2020). Tema kedisiplinan terdiri dari tiga kategori yang meliputi: Kehandalan petugas, komitmen dan ketepatan waktu.
Kehandalan  petugas  dalam  pelayanan  inovasi  sipesat  Dinas  Sosial  dalam  rangka pelayanan dalam inovasi sipesat seperti: keterbatasan sdm, belum optimalnya penggunaan, tidak  sesuai  background,  masyarakat  tidak  percaya,  solusinya,  diklat,  setiap  tahun, peningkatan kapasitas (SIRIH, 2018).
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menganalisis bahwa kehandalan atau kemampuan petugas dalam pelayanan inovasi sipesaat masih terjadi beberapa kendala dalam  hal  kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam  pelayanan  ini,  namun  untuk menanggulangi  kendala  tersebut  dinas  sosial  mengadakan  diklat  kepada  para  pegawai tersebut,  sehingga  kemampuan  petugas  sudah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  yang mereka jalankan masing masing (Hidayat & Nasution, 2013).
Komitmen para pegawai Dinas Sosial dalam menjalankan pelayanan inovasi sipesat meliputi:  berdasarkan  peraturan,  sesuai  sop,  berprilaku  sopan,  merespon  dengan  baik, mementingkan terdahulu pelapor, terjamin keamanannya, memiliki kepercayaan, penerima sesuai indikator. (Purwanto & Soliha, 2017) Para pegawai Dinas Sosial telah melaksanakan pekerjaan serta tanggung jawabnya sesuai komitmen yang mereka pegang.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menganalisis bahwa Para pegawai yang  bertanggung  jawab  terkait  pelayanan  inovasi  sipesat  di  dinas  Sosial  Kabupaten Sumedang  telah  melaksanakan  pekerjaan  dan  tanggung  jawabnya  sudah  sesuai  dengan komitmen pegawai dalam hal ini sudah sesuai SOP yang ada. Komitmen ini menjadi nilai penting  karena,  komitmen  pegawai  dalam  pelaksaan  pelayanan  publik  menajdi  faktor penting  dalam  proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik  itu  sendiri.  Tanpa  adanya komitmen suatu pelayanan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya (Rosalin & Kawedar, 2011). Maka perlu digaris bawahi, peran paratur pelaksana pelayanan publik dalam hal ini dinas  sosial  sangat  penting  untuk  terus  ditingkatkan,  terutama  komitmen  dalam mewujudkan pelayanan prima.
Ketepatan  waktu  dalam  proses  pelayanan  inovasi  sipesat  oleh  dinas  sosial  telah dilaksanakan  sesuai  sop  yang  ada,  dimana  dalam  verifikasi  data  dilakukan  sehari, penjangkauan dilaksanakan tiga hari, serta rujukan dilaksanakan tujuh hari. Namun, terkait ketepatan waktu yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan inovasi sipesat diantaranya seperti: tidak efektif, tidak langsung direspon, tindaklanjutnya sangat lama, dua minggu, menjadi ribet, belum meyakinkan, belum memperhatikan, cepat pihak ketiga.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  bersama  dengan  narasumber  diatas peneliti menganalisis bahwa ketepatan waktu dalam proses pelayanan inovasi sipesat masih dari jauh harapan. Ketepatan waktu yang belum optimal seperti tidak langsung direspon serta  tindaklanjutnya  sangat  lama  menjadi  hal  yang  harus  diperhatiakan  dinas  sosial Kabupaten  Sumedang.  Dinas  Sosial  dituntut  untuk  melakukan  perbaikan  serta  evaluasi terkait dengan memberikan ketepatan waktu ini kepada masyarakat terkaait inovasi sipesat

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan terkait dengan Kualitas Pelayanan Inovasi Sipesat  di  Kabupaten  Sumedang  yang  dilakukan  analisis  secara  mendalam  serta menggunakan alat bantu software Atlas.ti ini memiliki temuan 2 tema, 7 kategori, dan 63 code.  Kategori  tersebut  diantaranya  meliputi:  Prosedur,  sosialisasi,  pembagian  tugas, Kolaborasi stakeholder, Kehandalan petugas, komitmen serta ketepatan waktu. Tema yang ditemukan antara lain meliputi: Sistem Kerja dan Kedisiplinan.
Tema  Sistem  Kerja.  Sistem  kerja  yang  diterapkan  dalam  Kualitas  Pelayanan  Inovasi Sipesat  di  Kabupaten  Sumedang  pada  prosedur,  sosialisasi,  pembagian  tugas  serta kolaborasi  stakeholder  masih  terdapat  beberapa  kendala  yang  perlu  diperbaiki  dalam inovasi sipesat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Prosedur  Inovasi  sipesat  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sumedang  sudah  memberikan informasi yang baik terkait dengan bagaimana cara proses yang harus dilakukan pelapor untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Serta penyelenggara pelayanan dalam hal  ini  Dinas  Sosial  sudah  mempunya  Standar  Operasional  Prosedur  terkait  inovasi sipesat  ini.  Namun  masih  harus  diperbaiki  karena  terdapat  kendala  seperti  respon laporan dari masyarakat masih cukup lama
2. Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  dinas  sosial  dalam  memberikan  informasi  mengenai pelayanan  inovasi  sipesat  belum  berjalan  optimal  karena  masih  mengalami  kendala seperti  belum  meratanya  sosialisasi  kepada  masyarakat.  Meskipun  dinas  sosial  telah melakukan  sosialisasi  baik  secara  secara  hierarki,  agenda  kelapangan,  percepatan eksplorasi,  namun  kenyataannya  sosialisasi  hanya  ditujukan  kepada  fasilitator  desaa saja, sehingga dalam penyampaian informasi terkait inovasi tersebut tidak optimal dan tidak menyeluruh
3. Pembagian tugas dalam pelayanan inovasi sipesat di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sudah  berjalan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  tanggung  jawab  masing-masing pegawai sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut.
4. Kolaborasi Stakeholder  dalam inovasi  sipesat ini sudah  berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa dinas beserta mitra yang bekerjasama dengan dinas sosial dalam upaya  untuk  memberikan  pemenuhan  kebutuhan  bagi  Pemerlu  Kesejahteraan  di Kabupaten Sumedang
Tema  Kedisiplinan.  Kedisiplinan  yang  diterapkan  dalam  kualitas  Pelayanan  Inovasi Sipesat  di  Kabupaten  Sumedang  pada  Kehandalan  petugas,  komitmen  sudah  berjalan dengan  baik,  namun  dalam  ketepatan  waktu  masih  belum  optimal  dan  masih  beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Kehandalan  petugas  kehandalan  atau  kemampuan petugas dalam  pelayanan inovasi sipesaat masih terjadi beberapa kendala dalam hal kemampuan sumber daya manusia dalam  pelayanan  ini,  namun  untuk  menanggulangi  kendala  tersebut  dinas  sosial mengadakan  diklat  kepada  para  pegawai  tersebut,  sehingga  kemampuan  petugas sudah sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka jalankan masing masing
2. Komitmen para pegawai yang bertanggung jawab terkait pelayanan inovasi sipesat di dinas  Sosial  Kabupaten  Sumedang  telah  melaksanakan  pekerjaan  dan  tanggung jawabnya sudah sesuai dengan komitmen pegawai dalam hal ini sudah sesuai SOP yang ada.
3. ketepatan  waktu  dalam  proses  pelayanan  inovasi  sipesat  masih  dari  jauh  harapan. Ketepatan  waktu  yang  belum  optimal  seperti  tidak  langsung  direspon  serta tindaklanjutnya  sangat  lama  menjadi  hal  yang  harus  diperhatiakan  dinas  sosial Kabupaten Sumedang

## DAFTAR PUSTAKA
Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala. Governance, 1(1).
Arrozaaq,  D.  L.  C.  (2016). Collaborative  Governance  (Studi  Tentang  Kolaborasi  Antar Stakeholders  Dalam  Pengembangan  Kawasan  Minapolitan  Di  Kabupaten  Sidoarjo). Universitas Airlangga.
Damayanti,  D.  (2016).  Peran  pemerintah  daerah  terhadap  perkembangan  koperasi  di Kabupaten Kendal. Majalah Ilmiah Inspiratif, 2(2).
Hidayat,  S.,  &  Nasution,  I.  (2013).  Pelayanan  Pencegahan  dan  Pemadam  Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, 1(2), 176–191.
Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik). Media Sahabat Cendekia.
Purwanto,  B.  H.,  &  Soliha,  E.  (2017).  Pengaruh  karakteristik  pekerjaan  dan  kompetensi terhadap kinerja melalui komitmen organisasional. Jurnal Manajemen, 21(2), 227–240.
Rosalin,  F.,  &  Kawedar,  W.  (2011). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keandalan  dan Timeliness  Pelaporan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Studi  pada  BLU  di  Kota Semarang). Universitas Diponegoro.
SIRIH, S. R. I. H. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN  DAN  PEMBERDAYAAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA  KABUPATEN MAJENE. UNIVERSITAS BOSOWA.
Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 6.