Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 45 – 50 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8645.45-50

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMBERI KETERANGAN PALSU DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
I Made Fery Suryawan 1 , I Made Sepud 2 , Ketut Adi Wirawan 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia ferysuryawan07@gmail.com 1 , sepudmade@gmail.com 2 , wiranisoe1202@gmail.com 3

## Abstrak
Memberikan kesaksian yang berbeda dengan apa yang telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak  pidana  memberi  keterangan  palsu  dalam  persidangan  dan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu dari peraturan perundang undangan dan buku hukum, teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan, analisis bahan hukum yaitu dengan analisis kualitatif.  Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan  diatur  dalam  Pasal  163  KUHAP  bahwa  jika  keterangan  saksi  di  sidang  berbeda  dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi, minta keterangan mengenai  perbedaan dan  dicatat  dalam  berita  acara  pemeriksaan  sidang.  Sanksi  pidana  terhadap  pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur Pasal 242 ayat (1) (2) KUHP yaitu 7 dan 9 tahun penjara.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku Pidana, Keterangan Palsu

## Abstract
Giving testimony that is different from what has been explained in the Minutes of Examination can have a considerable impact. There are two problems, namely how is the regulation of the criminal act of giving false testimony in the trial and how are the criminal sanctions against the perpetrators of the criminal act of giving false testimony in the trial. This research uses a normative research type. The source of legal materials used is from laws and regulations and law books, the technique of collecting legal materials is by literature study, analyzing legal materials is by qualitative analysis.  The conclusion of this research is that the regulation of the crime of giving false testimony in court is regulated in Article 163 of the Criminal Procedure  Code  that  if  the  witness's  testimony  in  court  is  different  from  his  statement  contained  in  the minutes, the presiding judge reminds the witness, asks for information about the difference and is recorded in the minutes of the trial examination. Criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of giving false testimony in court are regulated in Article 242 paragraph (1) (2) of the Criminal Code, namely 7 and 9 years in prison.
Keywords: Criminal Sanctions, Criminal Actors, False Statements

## I. PENDAHULUAN
Setiap  perbuatan  pidana  harus  dipertanggungjawabkan,  setelah  melalui  proses penyidikan suatu perkara, tersangka akan berada pada proses persidangan dan menjadi terdakwa untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas tindakan kejahatan yang dilakukan. Dalam proses persidangan  tersebut,  proses  pembuktian  merupakan  bagian  terpenting  karena  dari  proses pembuktian itu dapat diketahui kebenaran dari suatu tindak pidana (Harefa 2019).
Subekti  mengatakan  bahwa  tindakan  pembuktian  tersebut  merupakan  usaha  untuk membuat hakim percaya mengenai dalil yang disampaikan dalam suatu sengketa (Subekti 2001). Pembuktian dalam lingkup hukum adalah tindakan dari seseorang untuk membuat jelas suatu hal
yang dapat dibuktikan dalil dalilnya, hal ini dilakukan untuk membuat hakim percaya terhadap dalil tersebut yang akhirnya hakim membuat kesimpulan serta putusan.
Tindakan  pembuktian  ini  memiliki  tujuan  untuk  membuat  jelas  suatu  tindakan  atau peristiwa, hal ini dilakukan agar peristiwa atau tindakan yang dilakukan tersebut masuk akal. Jadi guna  dari  pembuktian  ini  untuk  mencari  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindakan  tindak  pidana  dan orang tersebut yang melakukan tindakan tersebut (Amastassia Louise E, 2015). Berkaitan dengan pembuktian KUHAP telah mengaturnya yaitu cara beracara di pengadilan.
Dalam Pasal 183 KUHAP hakim hanya boleh memberikan pidana pada seseorang ketika seseorang tersebut telah mendapatkan kurang lebih 2 (dua) alat bukti yang memang sah sebagai alat bukti, dan adanya suatu keyakinan bahwa terdapat tindak pidana yang dilakukan serta orang yang melakukan tindak pidana itu. Dalam KUHP terdapat jenis-jenis alat bukti yang dinyatakan sah  yaitu  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  yaitu  suatu  keterangan  yang  disampaikan  oleh  para  saksi, keterangan yang disampaikan dari para ahli, satu atau beberapa surat-surat, Sebuah atau beberapa Petunjuk, dan terakhir keterangan dari terdakwa atau beberapa terdakwa.
Dalam  KUHAP  telah  memberikan batasan  mengenai arti  dari  saksi.  Menurut  KUHAP Pasal 1 angka 26 saksi dijelaskan bahwa merupakan seseorang yang dapat dimintakan memberi keterangan  guna  memperjelas  kasus  untuk  mengungkap  kebenaran  dalam  penyidikan  sampai pada persidangan. Saksi disini haruslah orang yang mengalami kejahatannya sendiri, saksi yang mendengar suatu kejahatan atau tindak pidana atau saksi yang mendengar sendiri tindak pidana tersebut.
Dari keterangan diatas pengaruh dari keterangan saksi sangatlah besar untuk membuat terang suatu perkara, sehingga apabila seorang saksi menyampaikan suatu keterangan yang salah, palsu, atau tidak benar itu akan memberikan dampak hukum, hal ini diatur dalam Pasal 242 KUHP yang mengatur bahwa apabila seseorang dalam suatu keadaan dimana UU memberikan perintah untuk memberi suatu keterangan yang didasarkan atas sumpah yang ia lakukan sendiri ataupun mengakibatkan akibat hukum dari keterangannya nya tersebut,  yang dilakukan dengan sengaja secara lisan maupun tulisan, perbuatan ini diancam pidana penjara yaitu paling lama tujuh tahun.
Dari  penjelasan  diatas  terdapat  isu  hukum  apabila  saksi  tersebut  yang  telah  dilakukan Berita  Acara  Pemeriksaan  oleh  Penyidik  saat  menjadi  saksi  di  persidangan  dengan  sumpah, memberikan  kesaksian yang  berbeda  dengan apa  yang  telah  diterangkan dalam BAP.  Dari  isu hukum tersebut diatas penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  yang  Memberi  Keterangan  Palsu  dalam  Persidangan  Perkara Pidana”.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  tindak  pidana  memberi keterangan palsu dalam persidangan dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitiannya  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yang  berangkat  dari  adanya  isu  hukum terkait  pemberian  keterangan  palsu  di  dalam  persidangan  dikaitkan  dengan  KUHAP  terkait dengan  pengertian  sanksi  pidana,  keterangan  palsu,  persidangan  dan  pelaku  tindak  pidana. Penelitian ini memakai dua bahan hukum yaitu data bahan hukum primer yang digunakan adalah ketentuan hukum yang berlaku (Ibrahim 2018). Data Sekunder antara lain bahan hukum sekunder merupakan  bahan  hukum  yang  didapat  dari  buku-buku  literatur  dan  peraturan  perundang- undangan  seperti  KUHP,  KUHAP.  Teknik  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  yaitu  dengan dilakukan  studi  kepustakaan  dan  teknik  dokumentasi.  Pengolahan  bahan-bahan  hukum  secara analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tindak Pidana Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan
Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menerangkan bahwa Indonesia menganut Negara Hukum, yang dimaksud dengan negara hukum disini adalah suatu negara yang menjadikan hukum sebagai landasan atau dasar dari tindakan-tindakan yang dilakukan, sehingga tindakan pemerintah tidak
bisa sewenang-wenang. Tidak hanya tindakan pemerintah saja, namun juga tindakan masyarakat yang tidak boleh sewenang-wenang, karena terdapat batasan-batasan yang diatur di dalam hukum.
Hukum  selalu  dan  seharusnya  menjadi  dasar  setiap  tindakan  yang  berakibat  terhadap orang  lain  dalam  kegiatan  kemasyarakatan.  Hukum  terdapat  dalam  semua  aspek  kehidupan masyarakat baik itu kehidupan berpolitik, kehidupan sosial ekonomi, kehidupan berbudaya dan dalam hal menjaga keamanan. Oleh karena itu tidak ada yang boleh untuk tidak tunduk terhadap hukum  yang  berada  di  Negara  Indonesia.  Pelanggaran  terhadap  hukum  akan  berakibat  pada penjatuhan sanksi yang akan diterima oleh pelanggar hukum tersebut (Hamzah 2008).
Didasarkan pada KUHAP tahapan dalam pemeriksaan suatu perkara dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap peradilan. Tahap-tahap ini memiliki penegakan hukum masing-masing yang memiliki kewenangannya masing-masing pada tiap tahap tersebut.  Tahapan-tahapan  ini  tetap  akan  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh  dalam  penegakan peraturan yang berlaku, saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada akhir tahap hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi tersangka yang melanggar peraturan (Hamzah 2008).
Pasal 184 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa dalam melakukan acara pidana ada alat- alat  bukti  yang  memang  dinyatakan  sah  oleh  undang-undang  yaitu  keterangan  dari  saksi, keterangan dari para ahli, adanya bukti berupa surat, petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan tindak pidana serta yang terakhir adalah keterangan dari terdakwa itu sendiri, namun keterangan dari terdakwa ini menduduki peringkat paling akhir. Untuk alat bukti berupa keterangan dari para saksi sangatlah penting dalam pengungkapan suatu kebenaran dalam proses untuk membuktikan suatu tindak pidana. Keterangan saksi ini menduduki peringkat pertama dalam urutan alat bukti karena memang pengungkapan kebenaran bergantung dari keterangan yang diberikan oleh saksi, hakim pun akan menjadi jelas mengenai keadaan yang sebenarnya dari suatu tindak pidana dari keterangan yang diberikan oleh saksi sehingga keterangan saksi ini menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya (Kawengian 2016).
Bergantungnya  suatu  proses  dalam  memberikan  pidana  yang  tepat  terhadap  tersangka kepada  keterangan  saksi  ini  Nampak  dalam  Pasal  184  KUHAP,  dalam  pasal  1  angka  26 menjelaskan  bahwa  sanksi  adalah  seseorang  atau  beberapa  orang  yang  menyampaikan keterangannya, yang digunakan dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tentu saja pada tahap  peradilan.  Pada  tahap  peradilan  ini  keterangan  saksi  sangat  menentukan  Nasib  dari tersangka  tersebut.  Keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  ini  dapat  didapat  dari  kejadian  yang dialaminya  sendiri,  didengarnya  sendiri  atau  dilihatnya  sendiri.  Apabila  suatu  perkara  tidak memiliki  saksi,  maka  akan  lebih  sulit  untuk  mengungkap  atau  membuat  jelas  tindak  pidana tersebut, karena itulah posisi saksi sangatlah kuat dalam proses pemidanaan.
Saksi ini penting pada setiap proses dalam pemidanaan yaitu pada proses penyelidikan, proses penyidikan maupun proses lainnya sampai pada tahap di sidang pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mengacu kepada keterangan dari para saksi mengenai selama apa terdakwa akan dipidana atau bersalah atau tidaknya terdakwa tersebut. Kontribusi saksi dalam perkara pidana sangat besar untuk penegakan hukum dan keadilan (Mulyadi 2007).
Pada Buku II Bab IX KUHP yang mengatur mengenai Sumpah Palsu, Keterangan yang dilakukan  dibawah  sumpah  namun  keterangan  tersebut  palsu  dan  keterangan  palsu.  Pasal  242 KUHP ayat (1) menerangkan bahwa apabila seseorang yang oleh undang-undang telah ditentukan agar  memberikan  keterangannya  di  atas  sumpah,  yang  dengan  tindakan  disengaja  telah memberikan suatu keterangan palsu yang dilakukan dengan tulisan maupun lisan, baik orangnya langsung  atau  kuasanya  diancam  dengan  pidana  tujuh  tahun.  Jika  keterangannya  tersebut memberikan akibat digunakannya tersangka maka ancaman hukumannya bertambah menjadi 9 tahun.
Penjelasan tersebut di atas Keterangan Palsu memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila  melanggarnya  harus  ada  orang  yang  melakukannya,  dalam  arti  bahwa  ada  orang  yang memberikan  keterangan  palsu  tersebut,  keterangan  yang  disampaikan  tersebut  memang  tidak benar, perbuatan memberikan keterangan yang palsu itu dilakukan dengan sengaja, keterangan yang disampaikan itu dilakukan diatas sumpah, baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh orangnya langsung atau melalui kuasanya dapat dianggap sebagai keterangan palsu.
Jadi pengaturan mengenai tindak pidana memberi keterangan palsu diatur dalam Pasal 242  ayat  (1)  KUHP.  Apabila  seseorang  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari  pasal  ini  maka  akan dapat  dipidana  sebagaimana  ketentuan  yang  berlaku,  serta  apabila  tindakannya  tersebut merugikan tersangka  atau orang yang sedang menjalani  proses  peradilan maka hukuman  yang diperoleh akan meningkat.

## 2. Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Memberi  Keterangan  Palsu  dalam Persidangan
Saksi adalah hal yang selalu dikaitkan dan berkaitan dengan hukum, dimana ada hukum pasti ada saksi begitu juga sebaliknya. Pada dasarnya hukum memiliki sifat yang melekat berupa sifat memaksa dan sifat mengatur. Dalam sifat tersebut terdapat aturan-aturan yang apabila aturan tersebut tidak diikuti dan melenceng dari aturan tersebut maka akan dapat memunculkan sanksi. Oleh  karena  saksi  tersebut  memiliki  sifat  memaksa,  tentu  saja  pelanggar  akan  dipaksa  untuk dijatuhi  sanksi  atas  aturan  yang  dilanggarnya,  mau  atau  tidak  saksi  akan  melekat  kepada  si pelanggar yang melanggar aturan tertentu.
Menurut Black’s Law Dictionary, sanksi adalah suatu hukuman yang ditimbulkan dari tindakan yang gagal untuk mematuhi atau menjalankan peraturan (Fahrurrazi 2014). Pengertian sanksi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  suatu  tindakan  berupa  hukuman  yang memaksa  orang  untuk  mematuhi  peraturan  undang-undang.  Menurut  Hans  Kelsen,  sanksi diartikan  sebagai  suatu  reaksi  dari  masyarakat  untuk  tindakan  dari  masyarakat  lainnya  yang mengganggu ketentraman (Manullang 2007).
Sanksi pidana bersifat sangat keras dan tajam karena menyangkut diambilnya kebebasan dari  si  pelanggarnya.  Hal  ini  untuk  membuat  jera  si  pelanggarnya  karena  tindak  pidana  lebih dianggap lebih berat dibandingkan pelanggaran terhadap administrasi maupun perdata.
Pidana  merupakan  suatu  reaksi  dari  suatu  tindakan  pidana,  diana  ini  berbentuk penderitaan  yang  memang  dengan  sengaja  diberikan  oleh  negara  kepada  seseorang  pembuat tindak pidana tersebut (Fahrurrazi 2014).
Pengaruh  dari  keterangan  saksi  sangatlah  besar  untuk  membuat  terang  suatu  perkara, sehingga apabila seorang saksi menyampaikan pernyataan keterangan yang salah, atau palsu, itu akan  memberikan  dampak  hukum,  hal  ini  terdapat    dalam  aturan  pada  Pasal  242  KUHP  yang mengatur bahwa apabila seseorang dalam suatu keadaan dimana UU memberikan perintah untuk memberi  suatu  keterangan  yang  didasarkan  atas  sumpah  yang  ia  lakukan  sendiri  ataupun mengakibatkan akibat hukum dari keterangannya nya tersebut, yang dilakukan  dengan sengaja secara lisan maupun tulisan, perbuatan ini diancam dengan tuntutan pidana penjara yaitu paling lama tujuh tahun.
Dalam  Pasal  242  KUHP  ayat  (1)  apabila  seseorang  dengan  sengaja  ia  memberikan keterangan palsu yang dilakukannya di atas sumpah, dengan lisan maupun tulisan, diwakilkan oleh  kuasa  hukum  ataupun  dirinya  sendiri  akan  diancam  dengan  pidana  penjara  tujuh  tahun. Dalam  ayat  (2)  dilanjutkan  bahwa  jika  keterangan  yang  palsu  yang  dilakukannya  tersebut merugikan dari tersangka maka ancaman pidana yang akan diterima lebih tinggi dua tahun yaitu menjadi sembilan tahun penjara.
Tindak Pidana memberi keterangan palsu di hadapan pengadilan ini termasuk kedalam delik biasa. Delik biasa berarti bahwa kejadian tindak pidana tersebut akan dan dapat diproses tanpa adanya suatu laporan ataupun suatu persetujuan oleh pihak yang dirugikan dari pernyataan palsu atau tidak benar yang disampaikan tersebut. Oleh karena delik biasa, maka tindakan ini akan tetap menjalani proses hukum meski telah ada kata damai. Tindak pidana memberi keterangan palsu  di  hadapan  pengadilan  dikatakan  delik  biasa  karena  tindakan  tersebut  dapat  diproses meskipun korban atau yang dirugikan atas kesaksiannya tidak melaporkan perbuatannya. Pihak kepolisian,  kejaksaan  dan  hakim  dapat  memproses  tindakan  tersebut  tanpa  persetujuan  dari korban atau pihak yang dirugikan (Muh. Sutri Mansyah 2019).
Unsur yang terdapat dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut, terdapat orang yang melakukan, disengaja untuk melakukannya, keterangan yang disampaikan tidak benar baik keterangan lisan maupun tulisan, disampaikan kuasa hukumnya ataupun dirinya sendiri.
Apabila tersangka tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 242 KUHP ayat (1) maka tindakan tersebut akan mendapat ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Tentu  saja  hukuman  pidana  7  (tujuh)  tahun  ini  tidak  mutlak,  hal  ini  akan  disesuaikan  dengan pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, dan apabila tindakan memberi keterangan palsu ternyata merugikan terdakwa, maka ancaman hukuman yang diperoleh lebih besar 2 tahun yaitu 9 tahun penjara.
Tentu saja sulit untuk hakim sampai kepada keputusannya bahwa saksi yang bersaksi di pengadilan  tersebut  perlu  untuk  ditahan  dan  akan  didakwa  atas  tindakannya  dalam  hal memberikan keterangan palsu tersebut. Hakim tidak akan sembarangan dalam mengambil suatu keputusan, sampai keputusan saksi didakwa atas keterangan palsu itu muncul pasti hakim telah memiliki  cukup  bukti  dan  memiliki  keyakinan  bahwa  saksi  tersebut  benar-benar  melakukan tindakan memberi keterangan palsu.
Tindakan atas memberi keterangan palsu ini, tidak hanya langsung ditahan, hakim pun memiliki  berbagai  pertimbangan  seseorang  ditahan  atau  tidak  untuk  keterangan  palsu  yang  ia sampaikan.  Keterangan  yang  disampaikan  di  pengadilan  berbeda  dengan  keterangan  yang disampaikan pada berita acara pemeriksaan dapat saja bahwa ia berbohong saat menyampaikan di  berita  acara  pemeriksaan  dan  keterangan  yang  disampaikan  dimuka  hakim  adalah  benar adanya.  Apabila  hal  ini  terjadi  perlu  digali  lebih  lanjut  keterangan  yang  manakah  yang  benar, tentu hal ini akan menyulitkan hakim, penuntut umum dan juga penyidik. Namun apabila yang disampaikan  di  persidangan  adalah  yang  benar,  maka  tidak  dikenakan  keterangan  palsu  diatas sumpah. Tidak hanya itu, antara saksi yang menyampaikan keterangan pun dapat saja berbeda beda, sehingga untuk hakim perlu ekstra teliti dalam menerima keterangan dari para saksi apabila para saksi ini menyampaikan keterangan yang berbeda beda.
Ketentuan  pada  Pasal  174  ayat  (3)  KUHAP  bahwa  ketika  pernyataan  palsu  ini disampaikan  dihadapan  pengadilan  polisi  tidak  lagi  membuat  berita  acara  untuk  itu  seperti umumnya tindak pidana. Panitera Lah yang akan membuat berita acara dan ditandatangani oleh hakim yang bertugas pada saat itu serta panitera, berita acara yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut diberikan kepada penuntut umum.
Ketika hakim telah memerintahkan untuk menahan saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut sehingga berita acara akan dibuat oleh hakim itu sendiri, jadi langsung ke tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, ketika terjadi seperti ini, polisi kehilangan perannya.  Namun  apabila  yang  terjadi  sebaliknya  polisilah  yang  memiliki  wewenang  dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana tersebut. Karena tindak pidana tetaplah tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP, sehingga polisi tetap harus menindak tindak pidana tersebut, meski hakim tidak memberikan perintah apapun
Penjelasan tersebut diatas, tolak ukurnya ada pada apabila seseorang disebut memberikan suatu keterangan palsu atau tidak palsu yaitu jika saksi tersebut dalam memberikan keterangan di pengadilan,  keterangannya  tersebut  berbeda  dari  apa  yang  disampaikan  pada  berita  acara pemeriksaan,  hal  ini  nampak  dalam  Pasal  163  KUHAP  yang  menjelaskan  bahwa  apabila keterangan seseorang yang ia sampaikan pada saat sidang pengadilan tersebut berbeda dengan yang  ia  sampaikan  pada  berkas  berita  acara  pemeriksaan,  pertama  tama  hakim  pasti  akan mengingatkan mengenai hal tersebut dan menanyakan mengapa hal tersebut dapat berbeda.
Jadi  keterangan  palsu  dimuka  pengadilan  dapat  dikenakan  sanksi  sebagaimana  yang terdapat dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) yaitu 7 tahun penjara dan untuk keterangan palsu yang memberatkan terdakwa dengan ancaman penjara 9 (sembilan) tahun penjara.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Pengaturan  tindak  pidana  memberi  keterangan  palsu  dalam  persidangan  diatur  dalam Pasal  163  KUHAP  yang  menentukan  bahwa  jika  keterangan  saksi  di  sidang  berbeda  dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal  itu  serta  minta  keterangan  mengenai  perbedaan  yang  ada  dicatat  dalam  berita  acara pemeriksaan sidang.
Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsurnya yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dalam lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk  itu,  unsur  keterangan  itu  harus  palsu  atau  tidak  benar  dan  kepalsuan  itu  disengaja  atau diketahui oleh pemberi keterangan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yaitu 7 tahun penjara dan untuk keterangan palsu dengan pemberatan diatur dalam Pasal 242 ayat (2) yaitu 9 (sembilan) tahun penjara.

## 2. Saran
Kepada masyarakat agar mengetahui bahwa tindakan memberikan keterangan yang tidak benar  atau  palsu  di  depan  pengadilan  dapat  berakibat  hukum  pidana.  Kepada  aparat  penegak hukum  khususnya  polisi  sebagai  penyidik,  sebelum  memulai  penyidikan  tersangka  harus disumpah terlebih dahulu, sehingga kalau nanti keterangan yang dituangkan dalam BAP berbeda (palsu) dengan keterangan di depan sidang, penyidik verbalisan dapat diperiksa di sidang dengan ketentuan sebelum melakukan penyidikan di BAP tersangka sudah disumpah terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Amastassia  Louise  E,  Citra  Amira  Zolecha.  2015.  “Kekuatan  Pembuktian  dari  Tindakan Penyadapan  pada  Proses  Penyidikan  dalam  Perkara  Pidana.” Jurnal  Universitas  Sebelas Maret 3(2). Fahrurrazi, Samsul Ramli dan. 2014. Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa . Jakarta: Visimedia Pustaka. Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Harefa,  Safaruddin.  2019.  “Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  di  Indonesia  melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” University of Bengkulu Law Journal 2(1).
Ibrahim,  Jonaedi  Efendi  dan  Johnny.  2018. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris . Depok: Prenada Media.
Kawengian, Tiovany A. 2016. “Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut Kuhap.” Lex Privatum 1(1).
Manullang, Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. 2007. Pengantar ke Filsafat Hukum . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Muh. Sutri Mansyah, La Ode Bunga Ali. 2019. “Penafsiran Keterangan Palsu dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi dengan Kaitannya Kasus Obstruction of Justice.” Justicial Islamical 16(1).
Mulyadi,  Lilik.  2007. Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana:  Teori,  Praktek,  Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Subekti. 2001. Hukum Pembuktian . Jakarta: Pradnya Paramitha.