Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERPORN DI APLIKASI MEDIA SOSIAL
BIGO LIVE ( STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATIM)
Elvaretta Helsa Salsabilla 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rettahelsasalsa@gmail.com, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

## Abstract
The development of internet technology at this time is one of the most popular ones, especially among teenagers.  But  not  a  few  of  them  make  the  internet  a  new  means  to  commit  crimes  against  decency, namely cyberporn crimes. Cyberporn is a form of pornography that can be accessed online through an internet  network.  Enforcement  of  cyberporn  criminal  acts  is  regulated  in  the  Law  of  the  Republic  of Indonesia  Number  11  of  2008  Jo  Law  Number  19  of  2016  concerning  Electronic  Information  and Transactions; Law No. 44 of 2008 concerning Pornography and the Criminal Code on Pornography. The problems studied in this study are: (1) How to expand the meaning of pornography in the Bigo Live social media application. (2) How to prevent cyberporn crimes on social media based on live streaming video. The  research  methods  used  are  qualitative  approaches  and  types  of  sociological  juridical  or  empirical juridical research. Data obtained by conducting interviews, literature studies and questionnaires. The results of the research from this study are: (1) The importance of the role of law enforcement officials in conducting law enforcement in Indonesia in cyberporn crimes based on live streaming video. (2) Efforts to prevent cyberporn crimes that are rife on the Bigo Live application and by using criminal policies so that they do not happen again with other cases and make the public even more aware of cyberporn crimes. The  conclusion  of  this  study  is  (1)  Abuse  in  the  Bigo  Live  application  which  still  has  a  lot  of  content containing pornographic elements has violated the ITE Law, the Pornography Law and the Criminal Code and because there are still many misinterpreters, a Joint Decree on Implementation Guidelines for certain articles  in  the  ITE  Law  (2)  Prevention  efforts  carried  out  for  cyberporn  crimes  by  carrying  out  criminal policies using two paths, namely penal facilities and non-piration facilities.
Keywords : Law Enforcement, Cyberporn, Criminal policy

## Abstrak
Perkembangan teknologi internet pada saat ini merupakan salah sat menjadi yang popular terutama di kalangan remaja. Namun tidaak sedikit dari merekayang menjadikan internet menjadi sarana baru untuk melakukan kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu tindak pidana cyberporn. Cyberporn merupakan salah satu bentuk pornografi yang dapat diaksesnya secara online melalui sebuah jaringan internet. Penegakan hukum tindak pidana cyberporn diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang No  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  dan  KUHP  tentang  Pornografi.  Permasalahan  yang  dikaji  dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana perluasan makna pornoaksi dalam aplikasi media sosial Bigo Live . (2) Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana cyberporn di media sosial berbasis live streaming  video.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  kualitatif  dan  jenis  penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, studi pustaka dan kuesioner. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah : (1) Pentingnya peran dari aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia dalam tindak pidana cyberporn berbasis live streaming video. (2) Upaya dalam melakukan pencegahan pada kejahatan tindak pidana cyberporn yang marak di
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
aplikasi  Bigo  Live  dan  dengan  menggunakan  kebijakan  kriminal  agar  tidak  terulang  lagi  dengan  kasus lainnya dan menjadikan masyarakat lebih waspada lagi akan kejahatan pada tindak pidana cyberporn. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Penyalahgunaan pada aplikasi Bigo Live yang masih banyaknya konten-konten yang mengandung unsur pornografi telah melanggar UU ITE, UU Pornografi dan KUHP dan karena masih banyaknya yang salah menafsirkan maka terbitlah Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu pada UU ITE (2) Upaya pencegahan yang dilakukan untuk tindak pidana cyberporn  dengan  melakukan  kebijakan  kriminal/  penal  policy  dengan  menggunakan  dua  jalur  yaitu sarana penal dan sarana non penal.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Cyberporn , Kebijakan Kriminal

## PENDAHULUAN
Media  internet  dalam  kehidupan  ini  sudah  tidak  dapat  dielakkan  lagi,  karena  dengan adanya internet kita dapat menggunakannya seperti melakukan pemesanan tiket, pembayaran tagihan  telepon,  listrik  dan  bahkan  kita  dapat  berbelanja  secara  online.  Dengan  adanya peradaban  baru  ini  yang  dapat  membawa  manusia  ke  dalam  peradaban  yang  baru,  dengan terjadinya  aktivitas  perpindahan  realita  pada  masa  sekarang  juga  membawa  dampak  negatif seperti  menyalahgunakan  penggunaannya  dengan  menyebarluaskan  video  pornografi  yang disebut dengan cyberporn.
Teknologi  yang  semakin  maju  hingga  seperti  saat  ini  menyebabkan  tak  sedikit  orang  yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum  banyak  kejahatan  yang  menggunakan  media  internet lebih  dari  jutaan  milyar  konten,  aplikasi  dan  blog.  Karena  semakin  tinggi  minat  masyarakat terhadap media sosial, maka tentu menjadi akan semakin tinggi pula media sosial mempengaruhi kehidupan mereka dan sangat tergantung pada media sosial (Wignjosoebroto, 2013 : 45). Banyak pula anggapan mengenai internet identik dengan pornografi, dan itu juga tidak salah. Semakin tinggi dalam penyampaian informasi yang ada di internet, maka semakin tinggi pula penyebaran mengenai pornografi. Di internet banyak gambar-gambar pornografi yang bisa mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kriminal (Ihrom, 2021).
Kejahatan di dunia maya salah satunya yang sedang berkembang pada saat ini adalah aplikasi media sosial yaitu Bigo Live, aplikasi tersebut sendiri merupakan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan  sistem  perangkat  lunak  iOS  dengan  cukup  banyak  digemari  oleh  penggemar khususnya dari pengguna di negara Indonesia. Pada dasarnya Bigo Live merupakan aplikasi yang berguna untuk penyiaran aktivitas sehari-hari seorang penyiar (Broadcaster) ke member lainnya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
yang  ada  di  Bigo  Live.  Tujuan diluncurkannya  aplikasi  media  sosial  Bigo Live  utamanya  adalah untuk  membangun  komunitas  baru  bersifat  internasional  untuk  melakukan sharing yang  bisa dilakukan kapan dan dimana saja aplikasi tersebut diakses, sehingga kebutuhan seperti halnya dukungan sosial, pengungkapan ekspresi untuk mengungkapkan rahasia diri seseorang, maupun rasa memiliki dalam sebuah kelompok dapat saja terpenuhi.
Halaman awal pada aplikasi, tampilan yang diberikan adalah banyaknya pilihan dari broadcaster Bigo Live yang dapat dilihat siarannya oleh semua member Bigo Live (Le, 2021). Ketika masuk ke salah satu video tersebut, maka dapat melihat bagaimana interaksi antara broadcaster dengan pada pengunjung yang ada di video tersebut. Dan tidak hanya itu, tiap orang juga dapat mengirim pesan atau mengirim hadiah ke broadcaster. Dari banyaknya pilihan para broadcaster, sebagian dari  mereka  adalah  perempuan.  Dan  yang  di  sayangkan,  para  broadcaster  ini  berpenampilan menggunakan pakaian yang seksi dan menunjukkan bagian vital ke publik (Mardani, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menghasilkan pola pikir tertentu untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan dengan cara mengolah data sampai dengan penyusunan laporan (Narbuko, Cholid, & Achmadi, 2003:1).
Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021), Metode  penelitian  merupakan  prosedur  atau  cara  Peneliti  dalam  mengumpulkan  dan menganalisi bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penulisan berisi tentang jenis penelitian yang di gunakan, sumber dan jenis bahan hukum, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisi bahan hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini, lalu difokuskan terhadap  aplikasi  Bigo  Live  yang  di  dalamnya  mengandung  unsur  cyberporn,  dan  juga menemukan upaya yang diberikan dalam mencegah tindak pidana cyberporn. Penulis melakukan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
studi di Kota Surabaya,dikarenakan kasus Bigo Live di Kota Surabaya ini tidak ada, dan perlu untuk menjadi panutan dalam menangani kasus cyberporn pada aplikasi tersebut.
Adapun  mengacu  pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Jatim  yang  merupakan pelaksana tugas dan wewenang dalam kepolisian dan bertugas khusus dalam kejahatan tindak pidana khusus Polda Jawa Timur . Polda dan Ditreskrimsus sebagai pengemban amanat Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Karena Cyberporn pada saat ini dan masa yang akan datang memiliki prospek yang cukup besar, hampir  semua  orang  menginginkan  suatu  hal  yang  praktis  dan  mudah  dalam  memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya yaitu praktis dengan khasnya dari kegiatan-kegiatan di dunia maya melakukan  transaksi  bisnis  yang  hanya  dapat  dilakukan  tanpa  bertatap  muka  dan  bahkan sebelumnya mereka belum saling kenal satu sama lain.
Hadirnya internet sebagai cyberporn yang membuat sebuah industri video pornografi semakian merajalela  di cyberspace .  Pemasaran  dan  metode  yang  digunakan  pun  banyak  mengalami perubahan guna untuk menjangkau konsumen yang berada di seluruh dunia. Karena penggunaan internet  yang  semakin  pesat  maka  hal  tersebut  juga  langsung  meningkatkan  para  konsumen dalam hal cyberporn .
Penyebaran pada saat ini di internet tidak ada batasnya, maka sudah sangat pasti perkembangan kejahatan akan selalu mengikuti teknologi dan budaya masyarakat yang ada pada saat ini. Hal tersebut  tergantung  kepada  kita  bagaimana  dalam  menyikapinya,  mau  diambil  atau  tidaknya dalam  tindak  pidana  tersebut  seperti  menonton  itu  sudah  termasuk  dalam  mengambil  video- video pornografi. Jika di Indonesia, semua hal yang mengandung pornografi merupakan suatu perbuatan  yang  dilarang  dalam  hal  apapun  baik  secara  konvensional  ataupun  melakukan penyebaran  melalui  internet media  sosial. Dalam  hal  ini  sudah  cukup meresahkan  karena  jika dikaitkan  dengan  pandemi  Covid-19,  yang  hampir  semua  kegiatan  dilakukan  dengan menggunakan internet.
Permasalahan mengenai kesusilaan yang pada awalnya hanyalah berada di dunia nyata hingga akhirnya  menjalar  ke  dunia  virtual.  Anak-anak  di  bawah  umur  bahkan  hingga  remaja  telah menjadi korban dari perbuatan asusila tersebut. Situs pornografi yang sekarang bertebaran di
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dunia  maya/  virtual  menyebabkan  banyaknya  para  pengguna  internet  yang  semestinya  tidak pantas untuk mengakses namun dengan rasa keingintahuan yang tinggi maka mereka melakukan browsing ke situs-situs tersebut.
Hadirnya  situs  pornografi  dapat  menimbulkan  permasalahan-permasalahan  yang  disebabkan oleh para oknum penyebar ataupun pembuat situs tersebut baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, menyebabkan masyarakat pada saat ini lebih waspada dengan adanya perilaku anak-anak maupun remaja yang berada di keluarga mereka supaya tidak mengakses situs-situs pornografi. Tetapi tidak hanya masyarakat saja yang berperan penting dalam upaya pencegahan kejahatan tindak pidana cyberporn namun juga pentingnya peran dari para penegak hukum yang ada di Indonesia.
Tindak  pidana cyberporn merupakan  suatu  tindakan  yang  menggunakan cyberspace dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan hal-hal yang tidak layak  ditampilkan  di  dalam  suatu  situs  (Sulianta,  2010,  hal.  4).  Pada  hal  ini,  salah  satu  yang menjadi jembatan para pelaku untuk melancarkan tindak pidana cyberporn adalah aplikasi Bigo Live.  Karena  dari  aplikasi  tersebut,  banyak  yang  menyalahgunakan  dengan  melakukan live streaming video tanpa menggunakan pakaian dan banyaknya hal yang tidak sepantasnya untuk ditampilkan.
Penyalahgunaan  media atau platform,  terutama  dari  aplikasi Bigo  Live ini  sangatlah  berkaitan dengan Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan beberapa Pasal KUHP tentang Pornografi. Dengan penafsiran yang menjelaskan bahwa makna pornografi yang ada di masyarakat telah terjadi dengan banyaknya perubahan yang merubah makna dari kata tersebut. Akibat yang disebabkan dari perubahan makna tersebut adalah adanya pekembangan teknologi informasi.
Dilihatnya dengan adanya unsur kesengajaan atau dolus pada rumusan “diketahuinya isi tulisan, gambar  atau  benda  tersebut  melanggar  kesusilaan”.  Kata “diketahui”  merupakan  unsur kesalahan bentuk kesengajaan atau dolus. Hal diketahui si pembuat, adalah bahwa sifat isinya tulisan,  makna  gambar  dan  benda,  yaitu  melanggar  kesusilaan.  Hal  semacam  ini  seharusnya sudah  terbentuk  sebelum  melakukan  perbuatan  seperti  menyiarkan,  mempertunjukkan  dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menempelkan  tulisan,  gambar  pornografi.  Diketahuinya  merupakan  unsur  mutlak,  yang merupakan unsur pembentuk kejahatan tindak pidana pornografi (Chazawi, 2013:86).
Tahap  yang  paling  penting  dalam  proses  persidangan  yang  ada  di  Pengadilan  adalah  tahap pembuktian,  karena dari  hasil  proses tersebutlah  yang  akan  menentukan  benar  atau tidaknya dari tindakan atau peristiwa yang telah terjadi (Johan, 2012:121).
Tindak  pidana cybercrime dalam  sistem  pembuktian  yang  menggunakan  alat  bukti  dokumen elektronik  menjadi  suatu  alat  bukti  yang  utama  karena  dapat  diajukan  secara  langsung  untuk menjadi  alat  bukti  di  persidangan.  Apalagi  dengan  tindak  pidana cybercrime yang  berbasis teknologi yang sudah pasti meninggalkan jejak digital maka dari itu dapat dijadikannya sebagai alat bukti utama dan alat bukti yang kuat (Ariartha, Mei 2019: 11).
Semua alat bukti yang pada dasarnya memiliki pengaruh dan kekuatan pembuktian yang sama (Efendi, 2014:172), yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian adalah setiap alat bukti semua sama yang tergantung pada penilaian dari para hakim, mana yang sesuai dengan syarat supaya dapat  ditentukannya  dari  kekuatan  pembuktian.  Dalam  pembuktian  menyebutkan  bahwa minimal memerlukan dua alat bukti, maka dalam hal ini kekuatan hukum pada pembuktian alat bukti  dokumen  elektronik  dapat  menjadi  sempurna  apabila  ada  alat  bukti  yang  lain  untuk menjadi pendukunya (Puspita, 2017:14).
Upaya  pencegahan  tindak  pidana cyberporn di  Indonesia  yang  telah  dipaparkan  dengan menggunakan  melalui  sarana  penal  maupun  non-penal.  Sarana  penal  yang  dapat  dilakukan dengan  menerapkan  berbagai  undang-undang  dan  berkaitan  dengan  delik  tindak  pidana cyberporn .  Sedangkan  sarana  non-penal  dilakukan  secara  integral  dengan  tujuan  supaya kebijakan kriminal dapat terwujud dengan baik. Maka dari itu, kini perlu diambil langkah-langkah untuk mereformasi hukum pidana Indonesia, khususnya KUHP.
Perbandingan  hukum  merupakan  suatu  metode  yang  mengandung  arti  bahwa  suatu  cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek ataupun masalah yang diteliti. Menurut Rene David dan Brierley, manfaat dari adanya metode perbandingan hukum ini adalah:
a. Akan sangat berguna khususnya dalam penelitian hukum yang bersifat filosofis dan historis;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
b. Penting  untuk  dapat  memahami  dengan  baik  dan  juga  untuk  pengembangan  hukum nasional;
c. Akan  dapat  membantu  dalam  hal  pengembangan  pemahaman  terhadap  bangsa  lain sehingga dapat menciptakan sebuah hubungan atau suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.
Pembahasan  mengenai  perbandingan  yang  mencakup  dari  beberapa  negara  dengan  sistem hukum yang beragam, terdiri dari Thailand dan Singapura:
1. Criminal Code of Thailand
Tindak pidana cyberporn di Thailand jarang terjadi, bahkan belum pernah ada kasus yang sampai  ke  Supreme  Court.  Tindak  pidana  cyberporn  dalam  KUHP  Thailand  terdapat  pada “Title X – Offence Relating to Sexuality” (Thailand, 2022) khususnya Pasal 287. Perbuatan yang  dilarang  dalam  Pasal  287  KUHP  Thailand  adalah:  memperjualbelikan  (trade), menyebarluaskan (distribution), menampilkan (exibition), membuat (makes), memproduksi (produces),  mengekspor  (brought  into  the  Kingdom)  dan  mengimpor  (sent  out  of  the Kingdom).
Perumusan  delik  dalam  Pasal  287  KUHP  Thailand  tersebut  adalah:  “materi  barang  cabul” meliputi:  dokumen  (document),  gambaran  (drawing),  cetakan  (print),  lukisan  (painting), barang cetakan (printed matter), gambar (picture), poster (poster), lambang (symbol), foto (photograph),  film  sinematografi  (cinematograph  film),  kaset  bersuara  (noise  tape),  kaset bergambar  (  picture  tape)  ataupun  barang  lainnya  yang  bersifat  cabul  (anything  which  is obscence). Ancaman pidana dalam Pasal 287 KUHP Thailand adalah pidana penjara paling lama 3 tahun, yang dapat diganti ataupun ditambah dengan denda maksimal 6000 baht.
2. Singapore Penal Code No. 51/2007
Perbuatan menyimpan, mengedarkan atau menjual segala bentuk materi pornografi yang meliputi  berbagai  media,  seperti  :  buku,  film  maupun  file  digital  merupakan  suatu  tindak pidana. Ketentuan KUHP Singapura yang berkaitan dengan tindak pidana cyberporn terdapat dalam Pasal 292 dan 293 KUHP Singapura (A Singapore Government Agency Website, 2022).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 292 dan 293 meliputi: menjual (sells), menyewakan (lets to hire),  mengedarkan  (distributes),  mentransmisikan  (transmits),  menampilkan  di  muka  umum (publicly  exibits),  membuat  (makes),  memproduksi  (produces),  memiliki  (possession),  ekspor (export), impor (import), mengiklankan (adversites), dan menawarkan (offers). Ancaman pidana dalam  Pasal  292  dan  293  KUHP  Singapura  yaitu Pasal  292  pidana  penjara  maksimal  dengan 3 bulan dan Pasal 293 pidana penjara maksimal 1 tahun, yang dapat digantikan ataupun ditambah dengan sejumlah denda tertentu.
Undang-undang lainnya yang ada di Indonesia selain KUHP yang diterapkan dalam tindak pidana cyberporn ialah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut dengan UU ITE;  Undang-Undang    Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Lahirnya  berbagai  undang- undang di luar KUHP, dikarenakan KUHP dianggap kurang memadai untuk digunakan terhadap tindak  pidana cyberporn yang  telah  berkembang  dengan  seiring  kemajuan  informasi  dan teknologi. Hal ini dapat dimaklumi karena pada saat adanya KUHP tersebut belum ada kejahatan- kejahatan cybercrime melalui media jaringan internet seperti tindak pidana cyberporn .
Berkembangnya  kejahatan  saat  ini,  hukum  merupakan  instrumen  yang  sangat  penting  dalam upaya  pencegahan  kejahatan  dan  memiliki  kemampuan  mengantisipasi,  sehingga  tidak terlambat  dalam  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  kejahatan,  termasuk  bentuk kejahatan  yang  saat  ini  menggunakan  teknologi  internet.  Maraknya  kasus cybercrime di Indonesia  yang  menuntut  adanya  untuk  melakukan  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan pada teknologi internet ini.
Permasalahan yang ada pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE bahwa dalam pasal tersebut masih terdapat bagian yang multitafsir bagi masyarakat sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dan menjadikan banyaknya tingkat kejahatan cyberporn di Indonesia. Maka dari itu untuk  mengurangi  hal  tersebut,  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan  Keamanan Republik Indonesia, Moh Mahfud MD pada tanggal 14 Juli 2021 membuat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik  Indonesia  dan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  229  tahun  2021,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu  dalam  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  19  Tahun  2016  pada  tanggal  23  Juni  2021. Keputusan bersama tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Penyidik dan Penuntun Umum dalam  penegakan  hukum  menyangkut  UU  ITE,  agar  tidak  terjadi  lagi  multi  tafsir  dalam implementasinya.
Penulis mengharapkan dengan adanya Keputusan Bersama dapat lebih bijak dalam menafsirkan dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dan untuk memberikan gambaran tentang apa saja yang masyarakat inginkan, serta untuk meminimalisir permasalahan yang ada di Indonesia dalam  tindak  pidana cyberporn .  Penulis  berharap  hal  tersebut  dapat  memperbaiki  kebijakan kriminal  hukum  pidana  dalam  rangka  untuk  melakukan  pencegahan  terhadap  tindak  pidana cyberporn dalam perkembangan cybercrime .
Perhatian dari masyarakat yang masih rendah dan memiliki pemikiran yang belum maju sekalipun telah  ada  upaya  yaitu  berupa  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  Ditreskrimsus dengan  memberikan  penyuluhan  atau  sosialisasi,  namun  masyarakat  masih  dapat  mengakses pornografi dengan bebas melalui internet sampai dengan aplikasi salah satunya adalah Bigo Live sehingga  upaya  yang  dilakukan  dianggap  tidak  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Rendahnya pemahaman  dan  kurangnya  wawasan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  mengenai  bahayanya pornografi  yang  menjadikan  masyarakat  tidak  mendengar  dan  tidak  tertarik  dengan  upaya pencegahan  yang  telah  diberikan.  Maka  dari  itu,  berikut  merupakan  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi masyarakat melihat bahkan sampai melakukan tindak pidana cyberporn adalah: 1. Faktor keagamaan, lemahnya akidah dan akhlah seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mempengaruhi para pelaku dalam  melakukan tindak pidana cyberporn . Karena tindak pidana kejahatan cyberporn berkaitan dengan norma, jika seseorang berpegang teguh dengan akidah dan akhlah yang baik maka pelaku dapat menjaga perilakunya sendiri.
2. Faktor ekonomi, seperti kasus yang penulis sudah tulis diatas yang menjadi faktor utama dia melakukan live streaming video di aplikasi Bigo Live dan Mango karena ekonomi yang minim
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sehingga dia menghalalkan segala cara dan melakukan hal tersebut demi terpenuhinya semua kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Faktor  lingkungan,  lingkungan  yang  tidak  baik  dapat  mempengaruhi  seseorang  dalam melakukan tindak pidana cyberporn . Tergantung dari seseorang memiliki lingkungan yang baik atau tidak, itu dapat menjadi salah satu faktor untuk melakukan tindak pidana cyberporn . 4. Faktor  rasa  ingin  tahu,  biasanya  pelaku  dari  kalangan  remaja  yang  rasa  ingin  tahunya  dan penasarannya  masih  tinggi.  Pelaku  iseng  untuk  melihat  atau  mencoba  melakukan  dan mendapatkan respon yang baik atau mendapatkan uang hingga akhirnya pelaku kecanduan.
5. Faktor  kurangnya  pengawasan  dan  perhatian  dari  keluarga,  ini  merupakan  peran  penting orang tua dalam memahami keinginan dari anak-anak, dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap  setiap tingkah  laku  anak.  Karena  apabila  anak  telah  memasuki  masa remaja maka anak akan memiliki rasa keingintahuan dengan hal-hal baru dan salah satunya berhubungan  dengan  seksual.  Maka  dari  itu  peran  penting  orang  tua  dalam  melakukan pengawasan  sangat dibutuhkan  pada  faktor  pendukung  dalam mencegah  terjadinya tindak pidana cyberporn .
6. Faktor  cemburu,  biasanya  faktor  ini  dialami  oleh  pasangan  karena  telah  dikecewakan  oleh pasangannya sendiri hingga memiliki rasa sakit hati dan dendam tersendiri. Misalnya dengan kasus  yang  sering  terjadi  saat  ini  adalah  ketika  sepasang  kekasih  telah  putus  cinta  lalu kemudian  satu  diantaranya  mengancam  akan  menyebarkan  foto  maupun  video  porno  dari mantan kekasihnya guna menjatuhkan nama baik si mantan kekasih. Biasanya mereka sudah melakukan  hubungan  intim  di  luar  pernikahan  dan  memiliki  jalinan  kasih  yang  mendalam karena dikecewakan maka pelaku rela menyebarkan aib dari pasangannya.
Kemajuan teknologi saat ini sering disalahgunakan apalagi dengan mudah dan bebasnya dalam mengakses  internet,  para  remaja  banyak  yang  menggunakan  internet  dengan  melakukan  hal yang tidak semestinya. Seperti mengunduh video porno, menonton dan menyebarkan ke teman- temannya.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  media  sosial  merupakan  salah  satu  hal  yang  membantu  dan memberikan  kemudahan  dalam  berkomunikasi.  Namun  sarana  ini  juga  sering  disalahgunakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dengan melakukan tindak pidana kejahatan. Biasanya pelaku dengan sengaja pada media sosial mengumbar  dengan  melakukan  promosi  wanita-wanita  supaya  menjadi  pekerja  seks  dengan kriteria dan harga yang bermacam-macam. Akan menjadi mudah dan relatif murah bagi pelaku dalam melancarkan aksi kejahatan ini, mengingat akses dan sarana yang mudah didapat seperti handphone dan internet. Pelaku dan klien tidak perlu bertemu, mereka cukup berkomunikasi via handphone  sampai  mencapai  kesepakatan  yang  diinginkan  dan  pelaku  masih  dapat mengarahkan semuanya tanpa bertemu dengan klien.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyalahgunaan pada media atau platform, terutama pada aplikasi Bigo Live masih banyaknya konten  yang  mengandung  unsur  pornografi  di  media  sosial  sehingga  hal  tersebut  telah melanggar  serta  masih  banyaknya  masyarakat  yang  salah  menafsirkan  dari  beberapa  pasal yang ada maka terbitlah Keputusan Bersama KUHP tentang Pornografi.
2. Melihat dari sisi positif dan sisi negatifnya, aplikasi Bigo Live lebih banyak memiliki sisi negatif yang  pada  aplikasi  ini  banyaknya  video  yang  disiarkan  secara live  streaming yang  video tersebut  menampilkan  konten  yang  vulgar.  Banyaknya  dampak  negatif  yang  ditimbulkan terutama  dikalangan  remaja  yang  diperlukan  upaya  pencegahan  supaya  lebih  mengurangi kasus  yang  saat  ini  timbul  di  masyarakat  mengenai  tindak  pidana cyberporn ,  maka  perlu adanya  kebijakan  serta  pengaturan  lebih  lanjut  terkait  tindak  pidana cyberporn dan  dalam hukum  pidana  untuk  dapat  memberikan  penyelesaian  maka  perlu  adanya  pertimbangan untuk  dapat  memberikan  suatu  kebijakan  atas  suatu  permasalahan  pidana  yang  disebut sebagai kebijakan politik hukum pidana atau penal policy. Banyaknya kendala yang dihadapi oleh  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  yang  masih  menimbulkan  banyaknya  kasus  tindak  pidana cyberporn dikalangan masyarakat, namun tidak sedikit pula upaya yang telah dilakukan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana cyberporn .
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## DAFTAR PUSTAKA
(2022,  Maret  04).  Retrieved  from  A  Singapore  Government  Agency  Website: https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/51-2007
Agusto, H., Dwi, N., & Setiyono, d. J. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi ( Cyberporn ) Sebagai Kejahatan Transnasional. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Number 3, 3.
Ariartha, I. N. (Mei 2019). Kekuatan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Jurnal  Kertha  WIcara  Fakultas  Hukum Universitas Udayana, Volume 08, No.02, 11.
Barat,  D.  K.  (2022,  Maret  04).  Manfaat  dan  Resiko  Internet.  Retrieved  from https://diskominfo.jabarprov.go.id/index.php?mod=manageMenu&idMenuKiri=563&idMen u=
Candra, P. (2022, Februari 3). Retrieved
from Tribun-Bali.com:
https://bali.tribunnews.com/2022/02/03/selebgram-rani-kuda-poni-divonis-10-bulan- penjara-dijerat-uu-ite-siarkan-pornografi-via-aplikasi?page=1
Dr.  Riki  Perdana  Raya  Waruwu,  S.  (2021,  Desember  05).  Eksistensi  Dokumen  Elektronik  di Persidangan. Retrieved from http://www.dilmil-jakarta.go.id/?p=3119
Harnad, S. (n.d.). Post-Gutenberg Galaxy: The Public-Access Computer System Review 2 (1). 39- 53.
Ihrom, M. (2021, Juli 28). Diambil kembali dari Pornografi di Internet: https://muhammad26ihrom.wordpress.com/cyber-crime-dan-cyber-law/pornografi-di- internet/
II,  A.  R.  (2021,  Juli  28).  Diambil  kembali  dari  Bigo  Live  Diblokir,  Ini  Penjelasan  Menkominfo: https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3370769/bigo-live-diblokir-ini-penjelasan- menkominfo
Isma, N. L. (2014). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 2 , 112.
Johan, W. (2012). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume XVII No. 2 Edisi Mei, 121.

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Le, D. (2021, Juli 28). Diambil kembali dari https://www.bigo.sg/about
Lillie,  J.  J.  (2002).  Sexuality  and  cyberporn:  Towards  a  new  agenda  for  research.  Springer  Link Volume 6 Number 2, 12. Mardani, N. (2021, Juni 18). Diambil
kembali dari
https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/08/27/mengapa-wanita-rela-umbar-aurat-di- bigo-live-ternyata-ini-imbalannya
Maulana,  D.  (2021,  Juli  28).  Kaskus.  Diambil  kembali  dari  Bigo  Live,  Kenapa  Bisa  Tenar?: https://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/aplikasi-bigo-live-kenapa- bisa-tenar/
Mohammad, C. (2022, Februari 4). Retrieved from iNewsBali.id:
https://bali.inews.id/berita/selebgram-live-bugil-kuda-poni-divonis-10-bulan-penjara
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
N,  N.  (2021,  Juli  28).  Diambil  kembali  dari  Cara  Mendapatkan  Uang  dari  Bigo  Live: https://pindahlubang.com/3895-cara-mendapatkan-uang-dari-bigo-live/
Pemerintah  Indonesia.  2008. Undang-Undang  No.  44  Tahun  2008  Yang  Mengatur  Tentang Pornografi.  Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 181. Sekretariat Negara. Jakarta Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 19 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.    Lembaran  Negara  RI Tahun 2016, No. 5952. Sekretariat Negara. Jakarta.
Permana, Y. (2021, July 28). Diambil kembali dari Pengertian Cyberporn: https://yogapermana09.blogspot.com/
Praptono, D. D. (2021, Desember 28). Retrieved from Radar Bali:
https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/28/12/2021/terancam-bui-6-tahun-gegara- live-bugil-selebgram-kuda-poni-pasrah
Rano, A. (2013). Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut UU No 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi. Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun, 1.
Suheri,  A.  (2018).  Wujud  Keadilan  dalam  Masyarakat  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Nasional.
Jurnal Morality, 4(1): 61-64.
Tajri, M. (2021, Juli 28). Diambil kembali dari Apakah Bigo Live itu?: https://jurnalapps.co.id/apakah-bigo-live-itu-1502
Thailand, C. C. (2022, Maret 04). Retrieved from https://thailawonline.com/en/
Urbanaisia.  (2021,  September  9).  Deretan  Kasus  Live  Bugil  di  Indonesia  yang  Terseret  Pidana.
Retrieved  from https://www.urbanasia.com/deretan-kasus-live-bugil-di-indonesia-yang- terseret-pidana-U43153