## IMPLEMENTASI  PASAL 12 AYAT 1 POINT (a) UNDANG PENDIDIKAN NASIONAL  NOMOR 20 TAHUN 2003 DI  SMP  XAVERIUS 1

## Pengawas SMP
Abstract: 12  paragraph  1  point  (a)  National education  system  law  number  20  of  2003  at Xaverius  1  Middle  School  in  Palembang.  12 paragraph  1  point  (a)  National  education  law number 20 of 2003 at Xaverius 1 Middle School in Palembang.  12  paragraph  1  point  (a)  National education law number 20 of 2003 (Every student in each education unit has the right to receive religious education  in  accordance  with  the  religion  he adheres to and is supported by religious educators) in  SMP  Xaverius  1  Palembang  has  never  been implemented. Religious education carried out in the classroom  is  only  Catholic  education  for  all students with diverse religions (Of the 970 students; 218  Catholics,  112  Muslims,  395  Buddhists,  241 Protestants,  and  4  Hindus  person).  The implementation  of  religious  education  like  this besides  not  according  to  the  mandate  of  the  Law, will  further  have  a  negative  impact  on  the development  of  children's  education,  parents  of students,  and  including  national  education  in general. Negative impacts for students; Students ar guaranteed  not  to  receive  religious  education material according to their religion and even given religious  education  material  that  is  not  in accordance with the religion of the students, so that students do not understand their religion, carry out teaching plus material given by other religions.
Keywords: Implementation, Article 12 paragraph 1 point (a) of the National Education System Law
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  proses  penerapan  pasal  12  ayat  1  point (a)  Undang-Undang  sistem  pendidikan  nasional nomor  20  tahun  2003  di    SMP  Xaverius  1 Palembang.  Penelitian  ini  juga  untuk  mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan pasal 12 ayat 1  point  (a)  Undang-Undang  pendidikan  nasional nomor  20  tahun  2003  di  SMP  Xaveriu Palembang.  Dari  hasil  analisis  diketahui  bahwa penerapan    pasal  12  ayat  1  point  (a)  Undang Undang pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 ( Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan

## IMPLEMENTASI  PASAL 12 AYAT 1 POINT (a) UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN NASIONAL  NOMOR 20 TAHUN 2003 DI  SMP  XAVERIUS 1 PALEMBANG

## Ishak Shafar
Pengawas SMP/SM Diknas Kota Palembang E-mail: ishakshafar@yahoo.com
12  paragraph  1  point  (a)  National education  system  law  number  20  of  2003  at Xaverius  1  Middle  School  in  Palembang.  12 paragraph  1  point  (a)  National  education  law number 20 of 2003 at Xaverius 1 Middle School in Palembang.  12  paragraph  1  point  (a)  National education law number 20 of 2003 (Every student in each education unit has the right to receive religious education  in  accordance  with  the  religion  he adheres to and is supported by religious educators) in  SMP  Xaverius  1  Palembang  has  never  been
d. Religious education carried out in the classroom  is  only  Catholic  education  for  all students with diverse religions (Of the 970 students; 218  Catholics,  112  Muslims,  395  Buddhists,  241 Protestants,  and  4  Hindus  person).  The ducation  like  this besides  not  according  to  the  mandate  of  the  Law, will  further  have  a  negative  impact  on  the development  of  children's  education,  parents  of students,  and  including  national  education  in general. Negative impacts for students; Students are guaranteed  not  to  receive  religious  education material according to their religion and even given religious  education  material  that  is  not  in accordance with the religion of the students, so that students do not understand their religion, carry out ing plus material given by other religions.
Implementation, Article 12 paragraph 1 point (a) of the National Education System Law.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  proses  penerapan  pasal  12  ayat  1  point
Undang  sistem  pendidikan  nasional nomor  20  tahun  2003  di    SMP  Xaverius  1 Palembang.  Penelitian  ini  juga  untuk  mengetahui hambatan dalam penerapan pasal 12 ayat
Undang  pendidikan  nasional nomor  20  tahun  2003  di  SMP  Xaverius  1 Dari  hasil  analisis  diketahui  bahwa pasal  12  ayat  1  point  (a)  Undang- Undang pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 ( Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan
berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh pendidik  yang  seagama) Palembang  belum  pernah  terlaksana.  Pendidikan agama  yang  dilaksanakan  dalam  pembelajaran  di kelas hanya pendidikan agama Katolik untuk semua peserta  didik  yang  agamanya  beragam  (Dari  970 orang  siswa;    yang  beragama  Katolik  218  orang, beragama  Islam  112  orang,  beragama  Budha  395 orang,  bergama  Protestan  241  orang,  dan  yang beragama  Hindu  sebanyak  4  orang).  Pelaksanaan pendidikan  agama  seperti  ini  selain  tidak  sesuai amanat  Undang-Undang,  l berdampak  negatif  bagi  perkembangan  pendidikan anak,  orang  tua  siswa,  dan  termasuk  pe nasional  pada  umumnya.Dampak  negati siswa;    siswa  dipastikan  tidak  mendapat  materi pendidikan  agama  sesuai  agamnya  bahkan diberikan  materi  pendidikan  agama  yang  tidak sesuai  agama  siswa,  sehingga  menjadikan  siswa tidak  paham  agamnya,  apalagi  melaksanakan ajarannya  ditambah  dengan  diberikan  materi pelajaran agama lainnya.
Kata  Kunci: Implementasi,  Pasal  12  ayat  1  point (a) UU Sisdiknas

## Pendahuluan
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat  2 menyebutkan;  Pemerintah  mengusaha menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang  diatur  dengan  undang- istilah  pengajaran  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan  bangsa  ini,  maka  dalam  perubahan keempat UUD RI 1945 tahun 2002 pasal 31 ayat 1 menyebutkan;  setiap  warga  negara  berhak mendapat pendidikan. Ayat 3 berbunyi Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  diatur dengan undang-undang. 2 Dalam  ayat  5  ditegaskan  pula  bahwa Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetah
1 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 , hlm.15.
2 Perubahan    Keempat Negara Republik Indonesia 1945

## UNDANG PENDIDIKAN NASIONAL  NOMOR 20 TAHUN 2003
berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dianutnya  dan  diajarkan  oleh pendidik  yang  seagama)  di  SMP  Xaverius  1 belum  pernah  terlaksana.  Pendidikan agama  yang  dilaksanakan  dalam  pembelajaran  di kelas hanya pendidikan agama Katolik untuk semua peserta  didik  yang  agamanya  beragam  (Dari  970 orang  siswa;    yang  beragama  Katolik  218  orang, beragama  Islam  112  orang,  beragama  Budha  395 orang,  bergama  Protestan  241  orang,  dan  yang beragama  Hindu  sebanyak  4  orang).  Pelaksanaan pendidikan  agama  seperti  ini  selain  tidak  sesuai Undang,  lebih  jauh  akan berdampak  negatif  bagi  perkembangan  pendidikan anak,  orang  tua  siswa,  dan  termasuk  pendidikan nasional  pada  umumnya.Dampak  negatif  bagi siswa;    siswa  dipastikan  tidak  mendapat  materi pendidikan  agama  sesuai  agamnya  bahkan ndidikan  agama  yang  tidak sesuai  agama  siswa,  sehingga  menjadikan  siswa tidak  paham  agamnya,  apalagi  melaksanakan ajarannya  ditambah  dengan  diberikan  materi
Implementasi,  Pasal  12  ayat  1  point
undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat  2 menyebutkan;  Pemerintah  mengusahakan  dan stem pengajaran nasional,
-undang. 1 Oleh  karena istilah  pengajaran  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan  bangsa  ini,  maka  dalam  perubahan keempat UUD RI 1945 tahun 2002 pasal 31 ayat 1 menyebutkan;  setiap  warga  negara  berhak mendapat pendidikan. Ayat 3 berbunyi Pemerintah nyelenggarakan  satu  system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  diatur
Dalam  ayat  5  ditegaskan  pula  bahwa Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan

## Undang  Dasar  Negara  Republik
Perubahan    Keempat Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945 , hlm.105.
teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan peradaban serta kesejahtraan umat manusia.
Dari pasal dan ayat dalam UUD 1945 di atas maka dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional  dirumuskanlah tujuan pendidikan nasional yaitu “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang demokratis serta bertanggung jawab” Amanat  UUD  1945  dan  upaya  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  (TPN)  yang sudah dirumuskan di atas, maka pada pasal 12 ayat 1 point (a) Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional  men “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh pendidik yang seagama” 5
Dari uraian di atas jelas sekali menunjukkan betapa pentingnya kedudukan pasal (a)    dalam  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia. Dikatakan  demikian  karena  pasal  12  ayat  1  itulah sebagai  pasal  yang  secara  langsung  menjembatani antara amanat UUD 1945 dengan tujuan pendidikan nasional  yang  dirumuskan  (terutama  dalam  hal peningkatan keimanan, taqwa, dan akhlak mulia).
Kata  “setiap  peserta  didik”  dalam  pasal  12 ayat 1 di atas menunjuk kepada semua siswa tanpa terkecuali,  demikian  pula  kata  “setiap  satuan pendidikan”  menunjuk  kepada  semua  sekolah (semua jalur, jenjang, dan jenis, lihat pasal 4 ayat 2 PP  Nomor  55  tahun  2007)  tanpa  terkecuali, siswanya  berhak  mendapatkan  pendidikan  agama. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tidak boleh  anak-anak  Indonesia  dididik  lepas  dari agama,  lepas  dari  sila  pertama  Pancasila,  ke Tuhanan Yang Maha Esa.
Selain setiap peserta didik harus mendapatkan pendidikan agama, pendidikan agama yang  dimaksud  adalah  pendidikan  agama  yang sesuai  dengan  agama  yang  dianut  siswa,  bukan agama lainnya.  Sebab para peserta didik datang ke satuan pendidikan sudah membawa agama  masing masing,  dan  sekolah  dalam  hal  ini  memberikan pelayanan pendidikan tidak boleh diskrimitaif (lihat pasal 4 ayat 1 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan  ajaran  agama  sesuai  agama  masing masing peserta didik, bukan justru menolak agama siswa  ditambah  dengan    menawarkan  agama    baru kepada mereka ( yang sudah beragama).
3 Ibid ., hlm.106.
4 Undang-Undang  RI  No  20  th  2003 sistem pendidikan nasional, pasal 3.
5 Ibid. , pasal 12 ayat 1 point (a).
teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan peradaban serta kesejahtraan umat manusia. 3 Dari pasal dan ayat dalam UUD 1945 di atas Undang Nomor 20 tahun 2003 nasional  dirumuskanlah tujuan pendidikan nasional yaitu “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang demokratis serta bertanggung jawab” 4
Amanat  UUD  1945  dan  upaya  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  (TPN)  yang sudah dirumuskan di atas, maka pada pasal 12 ayat
Undang  Nomor 20 tahun 2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional  menyatakan “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh
Dari uraian di atas jelas sekali menunjukkan betapa pentingnya kedudukan pasal 12 ayat 1 point (a)    dalam  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia. Dikatakan  demikian  karena  pasal  12  ayat  1  itulah sebagai  pasal  yang  secara  langsung  menjembatani antara amanat UUD 1945 dengan tujuan pendidikan nasional  yang  dirumuskan  (terutama  dalam  hal peningkatan keimanan, taqwa, dan akhlak mulia).
Kata  “setiap  peserta  didik”  dalam  pasal  12 ayat 1 di atas menunjuk kepada semua siswa tanpa terkecuali,  demikian  pula  kata  “setiap  satuan pendidikan”  menunjuk  kepada  semua  sekolah enis, lihat pasal 4 ayat 2 PP  Nomor  55  tahun  2007)  tanpa  terkecuali, siswanya  berhak  mendapatkan  pendidikan  agama. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tidak anak  Indonesia  dididik  lepas  dari agama,  lepas  dari  sila  pertama  Pancasila,  ke-
Selain setiap peserta didik harus mendapatkan pendidikan agama, pendidikan agama yang  dimaksud  adalah  pendidikan  agama  yang sesuai  dengan  agama  yang  dianut  siswa,  bukan agama lainnya.  Sebab para peserta didik datang ke kan sudah membawa agama  masing- masing,  dan  sekolah  dalam  hal  ini  memberikan pelayanan pendidikan tidak boleh diskrimitaif (lihat ayat 1 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan i  agama  masing- masing peserta didik, bukan justru menolak agama siswa  ditambah  dengan    menawarkan  agama    baru kepada mereka ( yang sudah beragama).
Agar  agama  yang  diberikan  sekolah  kepada peserta  didik  benar-benar  dapat  meningkatkan pengetahuan,  pemahaman  dan  pengamalan  ajaran agama sesuai agama peserta didik, maka guru yang mengajarkannya  pun  adalah  guru  yang  seagama dengan peserta didik,  jika tidak hasil yang didapat tidak akan maksimal. Karena itu pada bagian akhir dari pasal 12 ayat 1 itu, berbunyi “… pendidik  yang  seagama”,  bukan  yang  tidak seagama.
Kalau pesan pasal 12 ayat 1 point (a) sudah dilaksanakan, berarti amanat UUD 1945 terpenuhi, hak-hak  peserta    didik  juga  terpenuhi,  dan  tujuan pendidikan  nasional    (terutama  dalam  hal peningkatan  keimanan,  taqwa,  dan  akhlak  mulia) akan  tercapai.  Pada  saat  itu  akan  terciptalah kesejahteraan    dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Kesejahteraan  umat  manusia  tentu  akan dapat dicapai manakala nilai tinggi,  yang  tercermin  pada  adanya  upaya peningkatan  keimanan,  ketaqwaan,  dan  akhlak mulia dalam sistem pendidikan.
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
pasal
2
menyebutkan bahwa “Pancasila merupak segala  sumber  hukum  negara.    Pada  pasal  3 berbunyi  bahwa  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  merupakan  hukum  dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”.
Seiring  dengan  itu  dalam  Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  1  ayat  2 menyebutkan  bahwa  pendidikan  nasional  adalah pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai kebudayaan  nasional  Indon terhadap tuntutan perubahan zaman.
Pada  pasal  7  ayat  1  Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang disebutkan  bahwa  jenis  dan  hierarki  Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
3. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
6 Undang-Undang  RI No  12  th.  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang hlm.4. 7 Undang-Undang  RI No.20  tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional
Agar  agama  yang  diberikan  sekolah  kepada benar  dapat  meningkatkan dan  pengamalan  ajaran agama sesuai agama peserta didik, maka guru yang mengajarkannya  pun  adalah  guru  yang  seagama dengan peserta didik,  jika tidak hasil yang didapat
Karena itu pada bagian akhir dari pasal 12 ayat 1 itu, berbunyi “…diajarkan  oleh pendidik  yang  seagama”,  bukan  yang  tidak
Kalau pesan pasal 12 ayat 1 point (a) sudah dilaksanakan, berarti amanat UUD 1945 terpenuhi, hak  peserta    didik  juga  terpenuhi,  dan  tujuan pendidikan  nasional    (terutama  dalam  hal ngkatan  keimanan,  taqwa,  dan  akhlak  mulia) akan  tercapai.  Pada  saat  itu  akan  terciptalah kesejahteraan    dalam  kehidupan  berbangsa  dan
Kesejahteraan  umat  manusia  tentu  akan dapat dicapai manakala nilai-nilai agama dijunjung ercermin  pada  adanya  upaya peningkatan  keimanan,  ketaqwaan,  dan  akhlak mulia dalam sistem pendidikan.
Undang  Republik  Indonesia Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan
undangan
pasal 2 menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala  sumber  hukum  negara.    Pada  pasal  3
Undang  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  merupakan  hukum  dasar undangan”. 6
Seiring  dengan  itu  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  1  ayat  2 menyebutkan  bahwa  pendidikan  nasional  adalah pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama, kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 7
Pada  pasal  7  ayat  1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan disebutkan  bahwa  jenis  dan  hierarki  Peraturan undangan terdiri atas: Undang  Dasar  Negara  Republik
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ; Undang/Peraturan Pemerintah Undang;

## Peraturan Daerah Provinsi; dan
No  12  th.  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  pasal    2
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tata  urutan  peraturan  perundang ini  merupakan  pedoman  dalam  pembuatan  aturan hukum di bawahnya. Oleh karena itu dalam pasal 4 ayat  1  Tap  MPR  RI  Nomor  III  tahun  2000 menyatakan setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan  hukum yang  lebih  tinggi. 9 Ayat  ini  kemudian  diperjelas oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  Pasal  4  yang  menyatakan Peraturan  Perundang-undangan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  ini  meliputi  Undang Peraturan  Perundang-undangan  di  bawahnya. Oleh  karenanya  pada  pasal  5  disebutkan  dalam membentuk  Peraturan  Perundang-undangan  harus dilakukan  berdasarkan  pada  asas  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik, meliputi:  a)  kejelasan  tujuan,  b)  kelembagaan  atau pejabat pembentuk yang tepat, c) kesesuaian antara jenis, hierarki,  dan  materi  muatan,  d)  dapat dilaksanakan,  e)  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan, f) kejelasan rumusan, dan g) keterbukaan. Lebih  jelas  lagi  sebagaimana  disebutkan pada  pasal    6    bahwa  materi  muatan  Peraturan Perundang-undangan  harus  mencerminkan  asas:  a) pengayoman,  b)  kemanusiaan,  c)    kebangsaan,  d)) kekeluargaan,  e)  kenusantaraan,  f)  bhinneka tunggal  ika,  g)  keadilan,  h)  kesamaan  kedudu dalam  hukum  dan  pemerintahan,  i)  ketertiban  dan kepastian  hukum,  dan  /atau  j)  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 11
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Palembang Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Sistem Penyelenggaraan  Pendidikan  Pasal  4  menyebutkan bahwa Misi Pendidikan daerah antara lain berbunyi, point  (b)  menciptakan  keseimbangan  antara kecerdasan  intelegensia,  emosional  dan  spiritual; (g)  membangun  budaya  sekolah  yang  meliputi budaya  akademik  dan  budaya  social  dengan memperhatikan  budaya  lokal  serta  penga nilai-nilai  keimanan  dan  ketaqwaan. ada  satuan  pendidikan  yang  menerapkan  aturan  di sekolah  tidak  sesuai  dengan  Undang berlaku  maka  aturan  tersebut  tidak  dapat dibenarkan.
8 Undang-Undang  RI tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  No.12  Tahun  2011, hlm.6.  atau    Panduan  Pemasyarakatan  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 248.
9 Tap MPR  RI Nomor  III/MPR/2000 Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang undangan, hlm.112.
10 Undang-Undang  RI Nomor  12  tahun  2011, hlm. 5.
11 Ibid ., hlm.,6. 12 Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, hlm. 5.
aten/Kota 8
Tata  urutan  peraturan  perundang-undangan ini  merupakan  pedoman  dalam  pembuatan  aturan hukum di bawahnya. Oleh karena itu dalam pasal 4 ayat  1  Tap  MPR  RI  Nomor  III  tahun  2000 menyatakan setiap aturan hukum yang lebih rendah an  dengan  aturan  hukum Ayat  ini  kemudian  diperjelas
Undang  Republik  Indonesia  Nomor 12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Undangan  Pasal  4  yang  menyatakan undangan  yang  diatur  dalam Undang  ini  meliputi  Undang-Undang  dan undangan  di  bawahnya. 10 Oleh  karenanya  pada  pasal  5  disebutkan  dalam undangan  harus dilakukan  berdasarkan  pada  asas  Pembentukan undangan  yang  baik,  yang meliputi:  a)  kejelasan  tujuan,  b)  kelembagaan  atau pejabat pembentuk yang tepat, c) kesesuaian antara hierarki,  dan  materi  muatan,  d)  dapat dilaksanakan,  e)  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan, f) kejelasan rumusan, dan g) keterbukaan. lagi  sebagaimana  disebutkan pada  pasal    6    bahwa  materi  muatan  Peraturan undangan  harus  mencerminkan  asas:  a) pengayoman,  b)  kemanusiaan,  c)    kebangsaan,  d)) kekeluargaan,  e)  kenusantaraan,  f)  bhinneka tunggal  ika,  g)  keadilan,  h)  kesamaan  kedudukan dalam  hukum  dan  pemerintahan,  i)  ketertiban  dan kepastian  hukum,  dan  /atau  j)  keseimbangan,
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Palembang Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Sistem Penyelenggaraan  Pendidikan  Pasal  4  menyebutkan i Pendidikan daerah antara lain berbunyi, point  (b)  menciptakan  keseimbangan  antara kecerdasan  intelegensia,  emosional  dan  spiritual; (g)  membangun  budaya  sekolah  yang  meliputi budaya  akademik  dan  budaya  social  dengan memperhatikan  budaya  lokal  serta  pengamalan nilai  keimanan  dan  ketaqwaan. 12 Artinya  jika ada  satuan  pendidikan  yang  menerapkan  aturan  di sekolah  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang berlaku  maka  aturan  tersebut  tidak  dapat
tentang  Pembentukan undangan  No.12  Tahun  2011, hlm.6.  atau    Panduan  Pemasyarakatan  UUD  Negara
48.
Nomor  III/MPR/2000 ,tentang Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-
Nomor  12  tahun  2011,
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan,
Jika  UUD  1945  pasal  31  ayat  5 mengamanatkan  agar Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan  peradaban  serta  kesejahtraan  umat manusia,  dan  ayat  3  mengamanatkan  agar Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  maka  TAP  MPR  RI  Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia masa depan, pasal  1  menetapkan  bahwa  Visi  Indonesia  Masa Depan  terdiri  dari  tiga  visi  yaitu:  (1)  Visi  ideal, yaitu  cita-cita  luhur  sebagaimana  termaktub  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  (2)  Visi  antara, yaitu  visi  Indonesia  2020  yang  berlaku  sampai dengan tahun 2020, (3) Visi lima ta Sekarang  dengan  terbitnya  Undang Nomor  17  tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005-2025    maka  rencana  pembangunan  nasional dibedakan  menjadi  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang (RPJP) Nasional (priode 20 mulai  tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2025)  dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM) Nasional  yaitu  rencana  pembangunan  nasional untuk  periode  5  tahunan  (RPJM  Nasional  I  Tahun 2005-2009,  RPJM  Nasional  II  Tahun  2010 RPJM  Nasional  III  Tahun  2015 Nasional  IV    Tahun  2020- Undang  ini  ada  adalah  “sebagai  upaya  untuk melaksanakan  amanat  TAP  MPR  Nomor VII/MPR/2001 secara bertahap”.
Visi  Indonesia  masa  depan  terutama  visi antara,  yaitu  visi  Indonesia  2020 terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang  relegius, manusiawi,  bersatu,  demokratis,  adil,  sejahtera, maju,  mandiri,  serta  baik  dan  bersih  dalam penyelenggaraan  negara. 16 pula  dalam  Misi  Pertama  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  (RPJP)  Nasional  2005 berbunyi  “mewujudkan  masyarakat  berakhlak mulia,  bermoral,  beretika,  berbudaya  dan  beradab berdasarkan falsafah pancasila.
13 TAP MPR No. VII/ MPR/2001,  hlm. 212.
14 Undang-Undang RI    Nomor  17  tahun  2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pasal 1 ayat 1 dan 3.
15 Panduan  Pemasyarakatan  Undang Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  dan  TAP  MPR MPR RI, 2013,  hlm. 257.
16 TAP MPR No. VII/ MPR/2001,  hlm. 224.
17 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional tahun 2005-2025,  hlm. 39.
Jika  UUD  1945  pasal  31  ayat  5 emerintah memajukan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan  peradaban  serta  kesejahtraan  umat manusia,  dan  ayat  3  mengamanatkan  agar Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan tem pendidikan nasional, yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  maka  TAP  MPR  RI  Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia masa depan, pasal  1  menetapkan  bahwa  Visi  Indonesia  Masa i  dari  tiga  visi  yaitu:  (1)  Visi  ideal, cita  luhur  sebagaimana  termaktub  dalam Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  (2)  Visi  antara, yaitu  visi  Indonesia  2020  yang  berlaku  sampai dengan tahun 2020, (3) Visi lima tahunan 13 . Sekarang  dengan  terbitnya  Undang-Undang Nomor  17  tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2025    maka  rencana  pembangunan  nasional dibedakan  menjadi  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang (RPJP) Nasional (priode 20 tahun terhitung mulai  tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2025)  dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM) Nasional  yaitu  rencana  pembangunan  nasional untuk  periode  5  tahunan  (RPJM  Nasional  I  Tahun 2009,  RPJM  Nasional  II  Tahun  2010-2014, III  Tahun  2015-2019,  dan  RPJM 2024). 14 Dan  Undang- Undang  ini  ada  adalah  “sebagai  upaya  untuk melaksanakan  amanat  TAP  MPR  Nomor VII/MPR/2001 secara bertahap”. 15
Visi  Indonesia  masa  depan  terutama  visi antara,  yaitu  visi  Indonesia  2020  adalah terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang  relegius, manusiawi,  bersatu,  demokratis,  adil,  sejahtera, maju,  mandiri,  serta  baik  dan  bersih  dalam Kemudian  ditegaskan pula  dalam  Misi  Pertama  Rencana  Pembangunan
PJP)  Nasional  2005-2025 berbunyi  “mewujudkan  masyarakat  berakhlak mulia,  bermoral,  beretika,  berbudaya  dan  beradab berdasarkan falsafah pancasila. 17
TAP MPR No. VII/ MPR/2001,  hlm. 212.
RI    Nomor  17  tahun  2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2025 pasal 1 ayat 1 dan 3.
syarakatan  Undang-Undang Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  dan  TAP  MPR ,  Sekjen
No. VII/ MPR/2001,  hlm. 224. Undang RI Nomor 17 Tahun tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang hlm. 39.

## Metodologi Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  studi  kasus berusaha  untuk  melakukan  pengujian  intensif menggunakan  berbagai  sumber  bukti  terhadap suatu  entitas  tunggal  yang  dibatasi  oleh  ruang dan waktu. 18 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif penomenologi,  artinya  peneliti  berusaha menjelaskan dan menganalisa kejadian sebenarnya  tentang  pelaksanaan  pendidikan agama.  Prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  serta prilaku  dari  orang-orang  yang  diamati. Penggunaan  metode  kualitatif  dalam  penelitian ini,  adalah  untuk  memahami,  menapsirkan makna  suatu  peristiwa,  tingkah  laku  manusia dan  latar  belakang  alamiah  secara  holistik kontekstual. 19

## 2. Instrumen Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  adalah sebagai  instrumen  kunci  atau the  researcher  is the key instrumen 20 . Sebagai ciri dari penelitian kualitatif tidak dapat dipisakan dari pengamatan berperanserta. Pengamatan berperanserta adalah mengadakan  pengamatan  dan  mendengar secermat  mungkin  sampai  pada  yang  sekecil kecilnya,  atau  menurut  Bogdan  (1972) pengamatan  berperan  serta  sebagai  penelitian yang  diberikan  interaksi  sosial  yang  memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek. 21

## 3. Data dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini dibedakan  menjadi  dua  yaitu  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  utama yang  diperoleh  secara  langsung  dari  informan penelitian. Menurut Lopland (1984) dalam J.  Moleong “sumber  data  utama  d penelitian kualitatif ialah berupa “kata “tindakan”. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh  dari  informasi  yang  diperoleh  secara tidak  langsung  dari  sumber,  bukan  berbentuk kata-kata  dan  tindakan  melainkan    segala macam bentuk dokumen 22 .
18 Tohirin, Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam Pendidikan  dan  Bimbingan  Konsling ,  (Jakarta:  PT.Raja Grafindo Pesrada,  2012), hlm.19.
19 Sugiyono. Memahami  Penelitian  Kualitatif Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 60. 20 Sugiyono. Memahami , hlm. 306. 21 Lexy J. Moleong, Metodologi , 22 Moleong,    Lexy  J. Metodologi  Penelitian Kualitatif ,  (Bandung: Rosda Karya, 2011),  hlm. 157.

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini studi  kasus,  yaitu berusaha  untuk  melakukan  pengujian  intensif menggunakan  berbagai  sumber  bukti  terhadap suatu  entitas  tunggal  yang  dibatasi  oleh  ruang yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif penomenologi,  artinya  peneliti  berusaha menjelaskan dan menganalisa kejadian sebenarnya  tentang  pelaksanaan  pendidikan agama.  Prosedur  penelitian  yang  menghasilkan kata  tertulis  serta orang  yang  diamati.
Penggunaan  metode  kualitatif  dalam  penelitian ini,  adalah  untuk  memahami,  menapsirkan makna  suatu  peristiwa,  tingkah  laku  manusia dan  latar  belakang  alamiah  secara  holistik-
nelitian  ini  peneliti  adalah the  researcher  is . Sebagai ciri dari penelitian kualitatif tidak dapat dipisakan dari pengamatan berperanserta. Pengamatan berperanserta adalah mengadakan  pengamatan  dan  mendengarkan secermat  mungkin  sampai  pada  yang  sekecil- kecilnya,  atau  menurut  Bogdan  (1972) pengamatan  berperan  serta  sebagai  penelitian yang  diberikan  interaksi  sosial  yang  memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek
Jenis  data  dalam  penelitian  ini dibedakan  menjadi  dua  yaitu  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  utama yang  diperoleh  secara  langsung  dari  informan
(1984) dalam Lexy “sumber  data  utama  dalam penelitian kualitatif ialah berupa “kata-kata” dan “tindakan”. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh  dari  informasi  yang  diperoleh  secara tidak  langsung  dari  sumber,  bukan  berbentuk kata  dan  tindakan  melainkan    segala
Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam ,  (Jakarta:  PT.Raja
Memahami  Penelitian  Kualitatif ,  (
, hlm. 306. Metodologi , hlm. 163.
Metodologi  Penelitian ,  (Bandung: Rosda Karya, 2011),  hlm. 157.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  untuk memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam rangka  mencapai  tujuan  penelitian.  Prosedur pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik observasi dokumentasi
5. Analisis Data Analisis  data  lapangan  dilaksanakan selama  proses  penelitian  berlangsung  dan setelah mengumpulkan data, data yang danalisis selama  dilapangan  adalah  data  hasil  observasi dan  wawancara  dengan  beberapa  informan, Apabila jawaban informan tersebut masih belum terfokus terhadap fokus penelitian, peneliti akan melakukan lanjutan wawancara sampai ditemukan  data  yang credible proses  analisis  data  dapat  melalui  reduksi  data, penyajian data dan menarik kesimpulan

## Pembahasan
Hasil  penelitian  yang ini  merupakan  susunan  dari dijadikan  fokus  bagi  pengumpulan  data  melalui observasi,  wawancara,  dan  hasil  pencatatan dokumen/rekaman  arsip  dan  perangkat  fisik  yang ditemukan  selama  proses  kegiatan  penelitian berlangsung.
Wawamcara  dilaksanakan  terhadap  10 orang  narasumer  kunci  yang  berada  di  sekolah. Data  yang  tidak  terungkap  melalui  wawancara, dilengkapi  dengan  data  hasil  observasi  langsung yang dilakukan dalam rentang  waktu 01 Mei 2016 sampai  dengan  15  Juni  2016.  Obser dilaksanakan  terhadap  pembelajaran  pendidikan agama  Katolik  terutama  materi  pembelajaran  yang diberikan kepada peserta didik. Untuk memperkuat hasil  wawancara  dan  observasi,  maka  dilakukan telaah dokumen dan rekaman arsip yang ada.

## Implementasi Pasal 12 Ayat 1 Point (a) Undang
Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20 Tahun 2003 di SMP Xaverius 1 Palembang
Pasal  12  ayat  1  Point  (a)  Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  berbunyi;  Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  untuk memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam rangka  mencapai  tujuan  penelitian.  Prosedur pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan
Analisis  data  lapangan  dilaksanakan selama  proses  penelitian  berlangsung  dan setelah mengumpulkan data, data yang danalisis selama  dilapangan  adalah  data  hasil  observasi dan  wawancara  dengan  beberapa  informan, Apabila jawaban informan tersebut masih belum terfokus terhadap fokus penelitian, peneliti akan melakukan lanjutan wawancara sampai credible .  Selanjutanya proses  analisis  data  dapat  melalui  reduksi  data, penyajian data dan menarik kesimpulan 23 .
Hasil  penelitian  yang  akan  dideskripsikan ini  merupakan  susunan  dari  sumber  bukti  yang us  bagi  pengumpulan  data  melalui observasi,  wawancara,  dan  hasil  pencatatan dokumen/rekaman  arsip  dan  perangkat  fisik  yang ditemukan  selama  proses  kegiatan  penelitian
Wawamcara  dilaksanakan  terhadap  10 r  kunci  yang  berada  di  sekolah. Data  yang  tidak  terungkap  melalui  wawancara, dilengkapi  dengan  data  hasil  observasi  langsung yang dilakukan dalam rentang  waktu 01 Mei 2016 sampai  dengan  15  Juni  2016.  Observasi dilaksanakan  terhadap  pembelajaran  pendidikan agama  Katolik  terutama  materi  pembelajaran  yang diberikan kepada peserta didik. Untuk memperkuat hasil  wawancara  dan  observasi,  maka  dilakukan telaah dokumen dan rekaman arsip yang ada.

## 12 Ayat 1 Point (a) Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20
Tahun 2003 di SMP Xaverius 1 Palembang asal  12  ayat  1  Point  (a)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  berbunyi;  Setiap pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan
agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 24
Pasal  ini  adalah  pasal  yang  secara  tegas mengamanatkan agar semua upaya pendidikan yang dilakukan  oleh  setiap  satuan  pendidikan,  di antaranya  harus  memberikan  pendidikan  agama kepada  semua  peserta  didiknya,  dan  pendidikan agama  yang  diberikanpun    harus  sesuai  dengan agama  peserta  didik,  serta  yang  memberikan pendidikan agama itu juga guru yang seagama.
Keharusan  memberikan  pendidikan  agama kepada  peserta  didik  itu  tidak  lepas  dari  upaya bangsa  untuk  mengantarkan  peserta  didik  pada terealisasinya  tujuan  pendidikan  nasional  yang antara  lain  isinya;  menjadikan  manusia  Indonesia “beriman”, “bertaqwa”, dan “berakhlak mul Untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman,  bertaqwa,  dan  berakhlak  mulia  itu  maka pendidikan  agamalah  jawabannya,  dan  agama dimaksud  adalah  agama  yang  dianut  peserta  didik serta  yang  memberikan  atau  yang  mengajarkan agama  itu  pun  harus  guru  yang  seagama.  Kalau pedidikan  agama  tidak  diberikan,  atau  diberikan tapi  tidak  sesuai  dengan  agama  peserta  didik,  atau juga diberikan tetapi tidak diajarkan oleh guru yang seagama    dengan  peserta  didiknya,  maka  dapat dipastikan  gambaran  manusia  beriman,  berta dan berakhlak mulia seperti yang sudah dirumuskan dalam  tujuan  pendidikan  nasional  itu  tidak  akan tercapai.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  peneliti  terhadap  beberapa  narasumber, pertanyaan  yang  diajukan  peneliti  kepada narasumber  WJ  mengenai:  “ apakah  sekolah  bapak memiliki  dokumen  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  sistem pendidikan  nasional?”. Narasumber  menjawab “punya”.    Ketika  ditanya  “ apakah  yang  bapak ketahui dan fahami dari Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  tersebut?”. Narasumber WJ menjawab:
“sebagai  warganegara  yang  baik  apapun profesi kita, kita harus taat dan patuh pada peraturan  perundang-undangan,  apalagi kita ini kan negara hukum harus patuh pada hukum itu, kalau dalam dunia pendi undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu”.
24 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun  2003  tentang    sistem    pendidikan    nasional  pasal 12 ayat 1 point (a).
agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik
Pasal  ini  adalah  pasal  yang  secara  tegas mengamanatkan agar semua upaya pendidikan yang atuan  pendidikan,  di antaranya  harus  memberikan  pendidikan  agama kepada  semua  peserta  didiknya,  dan  pendidikan agama  yang  diberikanpun    harus  sesuai  dengan agama  peserta  didik,  serta  yang  memberikan pendidikan agama itu juga guru yang seagama.
mberikan  pendidikan  agama kepada  peserta  didik  itu  tidak  lepas  dari  upaya bangsa  untuk  mengantarkan  peserta  didik  pada terealisasinya  tujuan  pendidikan  nasional  yang antara  lain  isinya;  menjadikan  manusia  Indonesia “beriman”, “bertaqwa”, dan “berakhlak mulia”.
Untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman,  bertaqwa,  dan  berakhlak  mulia  itu  maka pendidikan  agamalah  jawabannya,  dan  agama dimaksud  adalah  agama  yang  dianut  peserta  didik serta  yang  memberikan  atau  yang  mengajarkan g  seagama.  Kalau pedidikan  agama  tidak  diberikan,  atau  diberikan tapi  tidak  sesuai  dengan  agama  peserta  didik,  atau juga diberikan tetapi tidak diajarkan oleh guru yang seagama    dengan  peserta  didiknya,  maka  dapat dipastikan  gambaran  manusia  beriman,  bertaqwa, dan berakhlak mulia seperti yang sudah dirumuskan dalam  tujuan  pendidikan  nasional  itu  tidak  akan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  peneliti  terhadap  beberapa  narasumber, pertanyaan  yang  diajukan  peneliti  kepada apakah  sekolah  bapak
Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  sistem Narasumber  menjawab apakah  yang  bapak Undang Republik Nomor  20  tahun  2003  tersebut?”.
“sebagai  warganegara  yang  baik  apapun profesi kita, kita harus taat dan patuh pada undangan,  apalagi kita ini kan negara hukum harus patuh pada hukum itu, kalau dalam dunia pendidikan ya undang nomor 20 tahun 2003 itu”.
Undang Republik Indonesia Nomor 20 pendidikan    nasional  pasal
Ketika  ditanya  “ apakah  pernah  membaca pasal  12  ayat  1  point  (a)  Undang tersebut  ?”. Narasumber  WJ  menjawab “ pernah ”.
Setelah
membacanya, “ bagaimana  menurut  pemahaman  bapak?”. Narasumber WJ menjawab:
“setelah  membacanya  kita  jadi  tahu  bahwa pendidikan  agama  harus  diberikan  sesuai dengan  agama  anak  dan  diajarkan  oleh guru  yang  seagama  dengan  anak.  Tetapi menurut  Peraturan  Pemerintah  nomor  55 tahun 2007, kami ini sekolah khusus, khusus Katolik,  bukan  sekolah  umum.  Karena  itu pendidikan  agama  yang  diberikan  hanya pendidikan agama Katolik. Kalau Kumbang (kesuma bangsa) mereka sekolah umum”.
Setelah    itu  pula  ditanyakan  kepada narasumber WJ mengenai: “ apa point (a) sudah diimplemntasikan di SMP Xaverius 1 Palembang?”. Narasumber WJ menjawab:
“ sebenarnya sejak  Undang Pendidikan  Nasional  di  atas  disahkan  dan diundangkan  pada  tanggal  8  Juli  2003 hingga  sekarang,  terutama  pasal  12  ayat  1 point  (a),  di  SMP  Xaverius  1  Palembang belum  berjalan  dan  belum  pernah diterapkan”.
Pernyataan  yang  sama oleh narasumber HT yang mengatakan bahwa:
“ pasal  12  ayat  1  point  (a)  Undang Sistem pendidikan nasional di SMP Xaverius 1  Palembang selama  ini  belum  pernah diterapkan , tetapi  sejauh  ini  tidak  ada masalah . Dengan  kata  lain  bahwa pembelajaran  pendidikan  agama  yang berlangsung dalam kelas di SMP Xaverius 1 Palembang  adalah  pendidikan  agama Katolik tidak ada pelajaran agama lain”.
Demikian  pula  ketika  peneliti  melakukan wawancara  kepada  narasumber  YS  dan  NG mengenai:  “ apakah  bapak  meng pendidikan  agama?” .  Narasumber  YS  menjawab “ ya  saya  mengajar  mata  pelajaran  pendidikan agama  Katolik”. Narasumber  NG  juga  menjawab dengan  mengatakan  “ ya  saya  juga  mengajar  mata pelajaran  pendidikan  agama  Katolik”. ditanya “ apakah pendidikan agama yang diberikan di  SMP  Xaverius  1  hanya  pendidikan  agama Katolik?” . Kedua narasumber tersebut YS dan NG sama-sama menjawab “ya”.
apakah  pernah  membaca pasal  12  ayat  1  point  (a)  Undang-Undang
Narasumber  WJ  menjawab Setelah membacanya, bagaimana  menurut  pemahaman  bapak?”. Narasumber WJ menjawab:
“setelah  membacanya  kita  jadi  tahu  bahwa pendidikan  agama  harus  diberikan  sesuai dengan  agama  anak  dan  diajarkan  oleh guru  yang  seagama  dengan  anak.  Tetapi Peraturan  Pemerintah  nomor  55 , kami ini sekolah khusus, khusus Katolik,  bukan  sekolah  umum.  Karena  itu pendidikan  agama  yang  diberikan  hanya pendidikan agama Katolik. Kalau Kumbang (kesuma bangsa) mereka sekolah umum”.
Setelah    itu  pula  ditanyakan  kepada apakah pasal 12 ayat 1 point (a) sudah diimplemntasikan di SMP Xaverius Narasumber WJ menjawab:
sejak  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  di  atas  disahkan  dan diundangkan  pada  tanggal  8  Juli  2003 hingga  sekarang,  terutama  pasal  12  ayat  1 point  (a),  di  SMP  Xaverius  1  Palembang belum  berjalan  dan  belum  pernah
Pernyataan  yang  sama  juga  dikemukakan oleh narasumber HT yang mengatakan bahwa:
pasal  12  ayat  1  point  (a)  Undang-Undang Sistem pendidikan nasional di SMP Xaverius selama  ini  belum  pernah tetapi  sejauh  ini  tidak  ada Dengan  kata  lain  bahwa belajaran  pendidikan  agama  yang berlangsung dalam kelas di SMP Xaverius 1 Palembang  adalah  pendidikan  agama Katolik tidak ada pelajaran agama lain”.
Demikian  pula  ketika  peneliti  melakukan wawancara  kepada  narasumber  YS  dan  NG apakah  bapak  mengajar  pelajaran .  Narasumber  YS  menjawab ya  saya  mengajar  mata  pelajaran  pendidikan
Narasumber  NG  juga  menjawab ya  saya  juga  mengajar  mata pelajaran  pendidikan  agama  Katolik”. Ketika idikan agama yang diberikan di  SMP  Xaverius  1  hanya  pendidikan  agama . Kedua narasumber tersebut YS dan NG
Lebih  jelas  lagi pada  saat  peneliti mewawancarai  narasumber  A1  dan  A2  mengenai: “ apakah  kamu  menerima  pelajaran  aga dengan  agama  yang  kau  anut?”. Narasumber  A1 menjawab:
“ saya  beragama  Islam  tetapi  saya  dan teman-teman  saya  yang  beragama  Islam tidak  menerima  pelajaran  agama  Islam, kami  hanya  mendapat  pendidikan  agama Katolik  saja  dan  kami  diajar  oleh  guru agama Katolik itu” .
Narasumber A2 juga mengatakan:
“saya  beragama  Islam  tetapi  kami  tidak diberikan pendidikan agama Islam, pendidikan  agama  yang    kami  terima  di kelas  hanya  pendidikan  agama  Katolik, walaupun  di  dalam  kelas  agama  siswanya bermacam-macam”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa narasumber  di  atas  dapat  diketahui  bahwa implementasi  pasal  12  ayat  1  point  (a)  Undang Undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 di SMP Xaverius 1 Palembang belum pernah diterapkan.

## Kurikulum
Terkait  dengan  kurikulum  yang  digunakan SMP  Xaverius  1  Palembang, dapat  diketahui melalui wawancara peneliti dengan narasumber WJ mengenai: “bagaimana  bapak  mengembangkan kurikulum  dan  kegiatan  pembelajaran  sesuai dengan  arah  dan  tujuan  pendidikan  nasional?” Narasumber  WJ  menjawab  “ kami  gunakan kurikulum nasional sesuai dengan yang ada dalam standar isi, disamping itu kami juga mengedepankan  ciri  khas  sebagai  sekolah  khusus Katolik”.
Pernyataan serupa dikemukakan narasumber HT  yang  ketika  diwawancara  terkait  kur menjawab;
“ kurikulum yang digunakan SMP Xaverius 1 adalah  kurikulum  nasional  yang  sesuai dengan standar isi, di luar itu sesuai dengan ciri  khas  sekolah  khusus  yaitu  sekolah khusus  Katolik.    Karena  khusus  maka pendidikan  agama  yang  diberikan  ha pendidikan  agama  Katolik  tidak  ada pendidikan  agama  lain.  Dan  kurikulum  di
pada  saat  peneliti mewawancarai  narasumber  A1  dan  A2  mengenai: apakah  kamu  menerima  pelajaran  agama  sesuai
Narasumber  A1
saya  beragama  Islam  tetapi  saya  dan teman  saya  yang  beragama  Islam tidak  menerima  pelajaran  agama  Islam, kami  hanya  mendapat  pendidikan  agama Katolik  saja  dan  kami  diajar  oleh  guru
Narasumber A2 juga mengatakan:
“saya  beragama  Islam  tetapi  kami  tidak diberikan pendidikan agama Islam, pendidikan  agama  yang    kami  terima  di kelas  hanya  pendidikan  agama  Katolik, walaupun  di  dalam  kelas  agama  siswanya
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa narasumber  di  atas  dapat  diketahui  bahwa implementasi  pasal  12  ayat  1  point  (a)  Undang- Undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 di SMP Xaverius 1 Palembang belum pernah
dengan  kurikulum  yang  digunakan dapat  diketahui melalui wawancara peneliti dengan narasumber WJ “bagaimana  bapak  mengembangkan kurikulum  dan  kegiatan  pembelajaran  sesuai dengan  arah  dan  tujuan  pendidikan  nasional?” kami  gunakan kurikulum nasional sesuai dengan yang ada dalam standar isi, disamping itu kami juga mengedepankan  ciri  khas  sebagai  sekolah  khusus
Pernyataan serupa dikemukakan narasumber HT  yang  ketika  diwawancara  terkait  kurikulum  ia
kurikulum yang digunakan SMP Xaverius 1 adalah  kurikulum  nasional  yang  sesuai dengan standar isi, di luar itu sesuai dengan ciri  khas  sekolah  khusus  yaitu  sekolah
Karena  khusus  maka pendidikan  agama  yang  diberikan  hanya pendidikan  agama  Katolik  tidak  ada pendidikan  agama  lain.  Dan  kurikulum  di
sekolah ini sudah berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan”.
Demikian  pula  ketika  peneliti  melakukan wawancara kepada narasumber WW, ia mengatakan:
“ pendidikan  agama  sudah  diberikan  dalam proses pembelajaran di kelas dan meterinya pun  sesuai  dengan  kurikulum  (standar  isi), hanya  saja  pendidikaan  agama  dimaksud adalah  pendidikan  agama  katolik    dan diajar  oleh  guru  agama  katolik,  tidak  ada guru dan mata pelajaran pendi lain  selain  katolik  dalam  pembelajaran  di kelas,  sekalipun  anak  dalam  suatu  kelas agamanya beragam”.
Setelah  peneliti  melakukan  wawancara terhadap narasumber A3 dan A4 mengenai “ kurikulum  di  SMP  Xaverius  1  sudah  berjalan dengan baik?” , narasumber A3 mengatakan “ berjalan dengan baik ”. Demikian pula  narasumber A4  mengemukakan:  “ kurikulum  di  SMP  Xaveris  1 sudah berjalan dengan baik dan lancer,  hanya saja pendidikan agama yang kami terima hanya agama Katolik, tidak ada agama lain”.

## Harus Mengikuti Pelajaran Agama Katolik
Pada  saat  peneliti  menanyakan  melalui wawancara kepada HT mengenai peserta didik non Katolik  yang    mendapatkan  pelajaran  agama Katolik  tetapi  tidak  mendapatkan  pelajaran  agama sesuai  agamanya,  “ apakah  ini  artinya  bahw peserta  didik  non-Katolik  “harus”  mengikuti pelajaran  agama  Katolik? menjawab:
“ ya  mereka  harus  mengikuti  pelajaran pendidikan  agama      Katolik, semua  siswa  termasuk  siswa  non untuk  mengiukti  pelajaran  katolik, sebatas  pengetahuan  saja,  sedangkan  nilai peraktiknya  diambil  dari  agama  masing masing siswa bersangkutan.
Dengan  kata  lain  pendidikan  agama  yang diterima oleh siswa di SMP Xaverius 1 Palembang melalui  pembelajaran  di  kelas  hanya  pendidikan agama  katolik,  dan  semua  siswa  termasuk  siswa non-katholik  harus  mengikuti  pelajaran  tersebut. Ketika peneliti lakukan wawancara kepada  WJ dan HT  mengenai:  “ mengapa  setiap  peserta  didik
sekolah ini sudah berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan”.
Demikian  pula  ketika  peneliti  melakukan wawancara kepada narasumber
WW, ia
sudah  diberikan  dalam proses pembelajaran di kelas dan meterinya pun  sesuai  dengan  kurikulum  (standar  isi), hanya  saja  pendidikaan  agama  dimaksud adalah  pendidikan  agama  katolik    dan diajar  oleh  guru  agama  katolik,  tidak  ada guru dan mata pelajaran pendidikan agama lain  selain  katolik  dalam  pembelajaran  di kelas,  sekalipun  anak  dalam  suatu  kelas agamanya beragam”.
Setelah  peneliti  melakukan  wawancara terhadap narasumber A3 dan A4 mengenai “ apakah kurikulum  di  SMP  Xaverius  1  sudah  berjalan narasumber A3 mengatakan “ sudah ”. Demikian pula  narasumber kurikulum  di  SMP  Xaveris  1 sudah berjalan dengan baik dan lancer,  hanya saja pendidikan agama yang kami terima hanya agama Katolik, tidak ada agama lain”.

## arus Mengikuti Pelajaran Agama Katolik
Pada  saat  peneliti  menanyakan  melalui wawancara kepada HT mengenai peserta didik non- Katolik  yang    mendapatkan  pelajaran  agama Katolik  tetapi  tidak  mendapatkan  pelajaran  agama apakah  ini  artinya  bahwa Katolik  “harus”  mengikuti pelajaran  agama  Katolik? ”. Narasumber  HT
ya  mereka  harus  mengikuti  pelajaran pendidikan  agama      Katolik,  keharusan semua  siswa  termasuk  siswa  non-katolik untuk  mengiukti  pelajaran  katolik, hanya sebatas  pengetahuan  saja,  sedangkan  nilai peraktiknya  diambil  dari  agama  masing- masing siswa bersangkutan.
Dengan  kata  lain  pendidikan  agama  yang diterima oleh siswa di SMP Xaverius 1 Palembang melalui  pembelajaran  di  kelas  hanya  pendidikan agama  katolik,  dan  semua  siswa  termasuk  siswa katholik  harus  mengikuti  pelajaran  tersebut. wancara kepada  WJ dan mengapa  setiap  peserta  didik
termasuk  yang  non-Katolik  harus  mengikuti pelajaran  agama  Katolik?” .  Narasumber  WJ menjawab:  “ sebab  nilai  pengetahuan  agama mereka  untuk  dimasukkan  ke  dalam  buku  laporan pendidikan  diambil  dari  hasil  ulangan  semester mereka  tentang  agama  Katolik  itu dikuatkan  oleh  narasumber  HT  yang  memberikan jawaban:
“ sebab  pada  saat  semesteran  nilai  agama untuk  semua  siswa  termasuk  siswa  non katolik  diambil  dari  hasil  ulangan  semester pendidikan  agama  katolik  tersebut.  Dan keharusan  semua  siswa  non mengiukti  pelajaran  katolik,  hanya  sebatas pengetahuan saja, sedangkan nilai peraktiknya  diambil  dari  agama  masing masing siswa bersangkutan .
Terkait  materi  yang  diujikan,  penelit mewawancarai  WW,  “ apa  materi  yang  diujikan kepada  peserta  didik  yang  Islam?”. WW menjawab:
“Materi yang diujikan dalam praktek agama Islam adalah yang berkaitan dengan “doa”. “siswa  ditugasi  mencari  doa  dalam kehidupan sehari-hari, lalu diperintah untuk mempraktekkan/membacakan doa itu dengan pemahaman dan penuh penghayatan, lalu guru memberikan penilaian, begitulah seterusnya.
Dari uraian di atas jelas sekali bahwa amanat Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem    Pendidikan  Nasional pasal  12  ayat  1  point  (a)  belum  dilaksanakan  dan belum  diterapkan.  Masa  13  tahun  sejak  Undang Undang  ini  diberlakukan  sampai  sekarang  adalah masa  yang  cukup  lama,  seharusnya  cukup  waktu bagi  satuan  pendidikan  untuk  melaksanakan  pas dan ayat dalam Undang-Undang tersebut.
Fakta-fakta  lain  yang  menunjukkan  tidak dilaksanakan  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  Nomor  20  tahun  2003  pasal  12  ayat  1 point (a) di atas dapat  juga dilihat dari;
a. Keadaan siswa berdasarkan agamanya
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti lakukan kepada narasumber WJ mengenai: “ jumlah siswa SMP Xaverius 1 Palembang sekarang dan  bagaimana  perbandingan  penganut  satu agama  dengan  agama  lainnya?”. Narasumber  WJ menjawab: “jumlah  siswa  SMP  Xaverius  1 Palembang sekarang ada 970 orang siswa. Adapun

## Katolik  harus  mengikuti
.  Narasumber  WJ sebab  nilai  pengetahuan  agama mereka  untuk  dimasukkan  ke  dalam  buku  laporan ari  hasil  ulangan  semester mereka  tentang  agama  Katolik  itu ”.  Hal  ini  juga dikuatkan  oleh  narasumber  HT  yang  memberikan
sebab  pada  saat  semesteran  nilai  agama untuk  semua  siswa  termasuk  siswa  non- katolik  diambil  dari  hasil  ulangan  semester idikan  agama  katolik  tersebut.  Dan keharusan  semua  siswa  non-katolik  untuk mengiukti  pelajaran  katolik,  hanya  sebatas pengetahuan saja, sedangkan nilai peraktiknya  diambil  dari  agama  masing-
Terkait  materi  yang  diujikan,  peneliti apa  materi  yang  diujikan kepada  peserta  didik  yang  Islam?”. Narasumber
“Materi yang diujikan dalam praktek agama Islam adalah yang berkaitan dengan “doa”. “siswa  ditugasi  mencari  doa  dalam diperintah untuk membacakan
doa itu dengan
pemahaman dan penuh penghayatan, lalu guru memberikan penilaian, begitulah seterusnya.
Dari uraian di atas jelas sekali bahwa amanat Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 tem    Pendidikan  Nasional pasal  12  ayat  1  point  (a)  belum  dilaksanakan  dan belum  diterapkan.  Masa  13  tahun  sejak  Undang- Undang  ini  diberlakukan  sampai  sekarang  adalah masa  yang  cukup  lama,  seharusnya  cukup  waktu bagi  satuan  pendidikan  untuk  melaksanakan  pasal Undang tersebut.
fakta  lain  yang  menunjukkan  tidak Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  Nomor  20  tahun  2003  pasal  12  ayat  1 point (a) di atas dapat  juga dilihat dari;
Keadaan siswa berdasarkan agamanya sarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti lakukan kepada narasumber WJ mengenai: “ berapa jumlah siswa SMP Xaverius 1 Palembang sekarang dan  bagaimana  perbandingan  penganut  satu
Narasumber  WJ “jumlah  siswa  SMP  Xaverius  1 alembang sekarang ada 970 orang siswa. Adapun
agama  mereka  beragam, dilihat datanya melalui tabel di bawah ini:”
Tabel 1
Keadaan Siswa Berdasarkan Agama No Agama Jumlah 1 Katolik 2 Islam 3 Budha 4 Protestan 5 Hindu Jumlah Siswa
Kls 7 s.d 9
Sumber: Data  tata  administrasi  SMP  Xaverius  1 Palembang.
Dari  tabel  di  atas  tampak  bahwa  agama siswa  SMP  Xaverius  1  Palembang  untuk  semua kelas  terdiri  dari    5  agama  yaitu;  Katolik,  Islam, Budha,  Protestan,  dan  Hindu.    Dari  jumlah  siswa 970  orang,    yang  beragama  Katolik  sebanyak  218 orang siswa, siswa yang berag yang  beragama  Budha  395  orang,  yang  bergama Protestan  241  orang,  dan  yang  beragama  Hindu sebanyak 4 orang siswa.
Tingkat keragaman agama siswa yang tinggi dan  perbandingannya  yang  relatif  tidak  jauh berbeda  ini,  sementara  pendidikan  a diberikan  dalam  pembelajaran  di  kelas  hanya pendidikan agama Katolik, berarti hanya 218 orang siswa  saja  yang  mendapat  pendididkan  agama sesuai  amanat  Undang-Undang,  selebihnya  yang beragama  non-Katolik  (  752  orang  siswa  )  terdiri dari  112  orang  siswa  beragama  Islam,  395  siswa beragama  Budha,  241  orang  siswa  beragama Protestan,  dan  4  orang  siswa  beragama  Hindu mendapatkan  pendidikan  agama  tidak  sesuai dengan amanat Undang-Undang.
Amanat  Undang-Undang  dimaksud  adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahu Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  12  ayat  1  point (a) yang berbunyi “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” Pemernintah  RI  Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan, pasal  4  ayat  2  berbunyi  “setiap  peserta  didik  pada
25 . Undang-Undang  Republik  Indonesia
20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 point (a).
untuk  jelasnya  dapat dilihat datanya melalui tabel di bawah ini:”
1.
Keadaan Siswa Berdasarkan Agama Jumlah Siswa Keterangan 218 112 395 241 4
970

## Data  tata  administrasi  SMP  Xaverius  1
Dari  tabel  di  atas  tampak  bahwa  agama siswa  SMP  Xaverius  1  Palembang  untuk  semua kelas  terdiri  dari    5  agama  yaitu;  Katolik,  Islam, Budha,  Protestan,  dan  Hindu.    Dari  jumlah  siswa 970  orang,    yang  beragama  Katolik  sebanyak  218 orang siswa, siswa yang beragama Islam 112 orang, yang  beragama  Budha  395  orang,  yang  bergama Protestan  241  orang,  dan  yang  beragama  Hindu
Tingkat keragaman agama siswa yang tinggi dan  perbandingannya  yang  relatif  tidak  jauh berbeda  ini,  sementara  pendidikan  agama  yang diberikan  dalam  pembelajaran  di  kelas  hanya pendidikan agama Katolik, berarti hanya 218 orang siswa  saja  yang  mendapat  pendididkan  agama Undang,  selebihnya  yang Katolik  (  752  orang  siswa  )  terdiri siswa  beragama  Islam,  395  siswa
beragama  Budha,  241  orang  siswa  beragama Protestan,  dan  4  orang  siswa  beragama  Hindu mendapatkan  pendidikan  agama  tidak  sesuai Undang.
Undang  dimaksud  adalah
Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  12  ayat  1  point (a) yang berbunyi “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” 25 . Peraturan Pemernintah  RI  Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan, pasal  4  ayat  2  berbunyi  “setiap  peserta  didik  pada
Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal
satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan  berhak  mendapat  pendidikan  agama sesuai  agama  yang  dianutnya  dan  diajar  oleh pendidik  yang  seagama” 26 dan  Peturan  Daerah (Perda)  Kota  Palembang  Nomor  13  Tahun  2008 tentang  Sistem  Penyelenggaraan  Pendidikan,  pasal 15 ayat 2  huruf (a) berbunyi  “ setiap peserta didik pada  satuan  pendidikan  merupakan  su proses  pendidikan  yang  mempunyai  hak  (a) mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” 27
Jika    pelaksanaan  pendidikan  agama  tidak sesuai dengan peraturan perundang- selain akan ada  konsekwensi-konsekwensi hukum, juga  akan  menimbulkan  dampak  negatif  yang  luas bagi perkembangan pendidikan, misalnya; hak anak tidak  ditunaikan,  karenanya  anak-anak  tidak  akan mendapatkan  materi  pendidikan  agama  sesuai agamnya di sekolah,   orang tua anak dirugikan, dan bahkan  pendidikan  nasional  Indonesia  pada umumnya  juga  akan  menanggung  akibatnya. Dampak-dampak dimaksud bisa  kita lihat dari tiga sisi:
1). Dampak tidak terlaksananya pasal 12 ayat 1 dari peserta didik.
Peserta  didik  tidak  mendap pendidikan  agama  (standar  isi)    sesuai agamanya di sekolah, karena itu akan  sulit bagi mereka  (peserta  didik)  untuk  meningkatkan pemahaman,  pengetahuan,  dan  pengamalan ajaran  agamanya  seperti  yang  dikehendaki tujuan pendidikan nasional.
2). Dampak tidak terlaksananya pasal 12 ayat 1 dari sisi orang tua.
Orang  tua  yang  menyerahkan  anaknya  ke sekolah  yang  tidak  memberikan  pelajaran agama  sesuai  agama  anak,  bisa  disebut  salah langkah.  Disebut  demikian  karena  orang tuanyalah yang akan mempertan perbuatannya  atas  anak-anak  mereka.  Dalam Islam  sudah  sangat  jelas  kalau  orang  tua  itu penentu  aqidah anaknya.
Dari  Abu  Hurairah  berkata,  Rasulullah    telah bersabda:
26 . Peraturan  Pemernintah  RI  Nomor  55  Tahun 2007 tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan, pasal 4 ayat 2.
27 . Peraturan  Daerah ( Perda)  Kota  Palembang Nomor  13  Tahun  2008 tentang  Sistem  Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 15 ayat 2 huruf (a).
satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan  berhak  mendapat  pendidikan  agama ma  yang  dianutnya  dan  diajar  oleh dan  Peturan  Daerah
(Perda)  Kota  Palembang  Nomor  13  Tahun  2008 tentang  Sistem  Penyelenggaraan  Pendidikan,  pasal 15 ayat 2  huruf (a) berbunyi  “ setiap peserta didik pada  satuan  pendidikan  merupakan  subjek  dalam proses  pendidikan  yang  mempunyai  hak  (a) mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik
Jika    pelaksanaan  pendidikan  agama  tidak -undangan, tentu konsekwensi hukum, juga  akan  menimbulkan  dampak  negatif  yang  luas bagi perkembangan pendidikan, misalnya; hak anak anak  tidak  akan mendapatkan  materi  pendidikan  agama  sesuai g tua anak dirugikan, dan bahkan  pendidikan  nasional  Indonesia  pada umumnya  juga  akan  menanggung  akibatnya. dampak dimaksud bisa  kita lihat dari tiga
1). Dampak tidak terlaksananya pasal 12 ayat 1 dari
Peserta  didik  tidak  mendapatkan  materi pendidikan  agama  (standar  isi)    sesuai agamanya di sekolah, karena itu akan  sulit bagi mereka  (peserta  didik)  untuk  meningkatkan pemahaman,  pengetahuan,  dan  pengamalan ajaran  agamanya  seperti  yang  dikehendaki
Dampak tidak terlaksananya pasal 12 ayat 1 dari
Orang  tua  yang  menyerahkan  anaknya  ke sekolah  yang  tidak  memberikan  pelajaran agama  sesuai  agama  anak,  bisa  disebut  salah langkah.  Disebut  demikian  karena  orang tuanyalah yang akan mempertanggungjawabkan anak  mereka.  Dalam Islam  sudah  sangat  jelas  kalau  orang  tua  itu
Dari  Abu  Hurairah  berkata,  Rasulullah    telah
Peraturan  Pemernintah  RI  Nomor  55  Tahun tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan
Perda)  Kota  Palembang tentang  Sistem  Penyelenggaraan

## ُﻩاَﻮَﺑَﻓ  ،ِةَﺮ ْﻄِﻔْﻟا  َﲆَ   َُ ْﻮُﻳ  ﻻا  ٍدﻮُﻟُﻮَﻣ  ْﻦِﻣ  ﺎَﻣ ﻪِﻧﺎ َﺴِّﺠَﻤُﻳ  ْو& ِﻪِﻧاَ ِّﴫَﻨُﻳ  ْو& ِﻪِﻧا
“Tidaklah  setiap  anak  yang  lahir  kecuali dilahirkan  dalam  keadaan  fitrah.  Maka  kedua orangtuanyalah  yang  akan  menjadikannya sebagai  Yahudi,  Nasrani,  atau  Majusi”  (Hadits Riwayatkan Al-Imam Malik).
Oleh karena pranan orang tua besar sekali dalam menentukan  akidah  anaknya  maka  Allah  swt mengingatkan orang beriman:
( # þ θ ā χ Î ) ô  Ï Β ö Ν ä 3 Å _ ≡ u ρ ø — r &
ö Ν ö Ν è δρ â ‘ x ‹ ÷ n $ $ s ù 4 β Î ) u ρ ( # θ à ÷ è s ?
χ © ! $ # Ö ‘ θ à x î í Ο‹ Ï m § ‘ ∩⊇⊆∪
Hai  orang-orang  mukmin,  Sesungguhnya  di antara isteri-isterimu dan anak menjadi  musuh  bagimu kamu  terhadap  mereka  dan  jika  kamu memaafkan  dan  tidak  memarahi  serta mengampuni  (mereka)  Maka  Sesungguhnya Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang (QS. At Taghaabun : 14)
Untuk  menjadikan  anak  agar  memiliki  aqidah yang  benar,  anak  tidak  menjadi  musuh  orang tuanya, dan anak tidak membuat lalai orang tua dari mengingat Allah maka ayat berikut dengan tegas Allah swt perintahkan;
ö / ä 3 | ¡ à Ρ r & ö / ä 3‹ Î = ÷ δ r & u ρ # Y ‘$ t Ρ
…
Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka … (QS.
Al-Tahrim: 6 ) .
Hadits  dan  ayat  di  atas  seharusnya  menjadi dasar  bagi  para  orang  tua  yang  beriman  untuk mendidik  anaknya  dan  menyalurkan  anak mereka  ke  satuan  pendidikan  yang  diinginkan, sebagai  upaya  yang  tak  terpisahkan  dari tanggungjawab  orang  tua  men anaknya.
3)  Dampak tidak terlaksananya pasa 12 ayat 1 Dari Sisi Pendidikan Secara Nasional Secara  nasional  melalui  permendikbud  nomor 21  tahun  2016  tentang  Standar  Isi  Pendidikan

## ُﻩاَﻮَﺑَﻓ  ،ِةَﺮ ْﻄِﻔْﻟا  َﲆَ   َُ ْﻮُﻳ  ﻻا  ٍدﻮُﻟُﻮَﻣ  ْﻦِﻣ  ﺎَﻣ َدِّﻮَ ُﳞ ﻪِﻧﺎ َﺴِّﺠَﻤُﻳ  ْو& ِﻪِﻧاَ ِّﴫَﻨُﻳ  ْو& ِﻪِﻧا
“Tidaklah  setiap  anak  yang  lahir  kecuali dilahirkan  dalam  keadaan  fitrah.  Maka  kedua orangtuanyalah  yang  akan  menjadikannya sebagai  Yahudi,  Nasrani,  atau  Majusi”  (Hadits Imam Malik).
Oleh karena pranan orang tua besar sekali dalam menentukan  akidah  anaknya  maka  Allah  swt mengingatkan orang beriman:
$ p κ š ‰ r ' ¯ ≈ t ƒ š  Ï % © ! $ # þ θ ã Ζ t Β # u  ö Ν à 2 Ï ‰ ≈ s 9 ÷ ρ r & u ρ # x ρ ß ‰ t ã Ν à 6 © 9 ( # θ ß s x ó Á s ? u ρ ( # ρ ã  Ï ø ó s ? u ρ χ Î * s ù orang  mukmin,  Sesungguhnya  di isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi  musuh  bagimu  Maka  berhati-hatilah kamu  terhadap  mereka  dan  jika  kamu memaafkan  dan  tidak  memarahi  serta mengampuni  (mereka)  Maka  Sesungguhnya Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang
Untuk  menjadikan  anak  agar  memiliki  aqidah yang  benar,  anak  tidak  menjadi  musuh  orang tuanya, dan anak tidak membuat lalai orang tua dari mengingat Allah maka ayat berikut dengan tegas Allah swt perintahkan;
$ p κ š ‰ r ' ¯ ≈ t ƒ t  Ï % © ! $ # ( # θ ã Ζ t Β # u  ( # þ θ è % r orang  yang  beriman,  peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka … (QS.
Hadits  dan  ayat  di  atas  seharusnya  menjadi dasar  bagi  para  orang  tua  yang  beriman  untuk mendidik  anaknya  dan  menyalurkan  anak-anak mereka  ke  satuan  pendidikan  yang  diinginkan, sebagai  upaya  yang  tak  terpisahkan  dari tanggungjawab  orang  tua  men-shalehkan  anak-
Dampak tidak terlaksananya pasa 12 ayat 1 Dari Sisi Pendidikan Secara Nasional Secara  nasional  melalui  permendikbud  nomor 21  tahun  2016  tentang  Standar  Isi  Pendidikan
Dasar dan Menengah, materi pendidikan agama sudah distandarisasi termasuk meteri pendidikan agama  Islam.  Materi  pokok  pendidikan  agama Islam  secara  garis  besarnya  terdiri  dari;  Al qur’an  dan  Hadis,  Aqidah,  Akhlak  dan  Budi Pekerti, Fiqih, dan Tarikh.
Oleh  karena  materi  pendidikan  Islam  tersebut tidak  diberikan  maka  dapat  dipastikan pengetahuan,  pemahaman,  dan  pengamalan ajaran  agamanya  oleh  anak  sesuai  materi  yang seharusnya  mereka  terima  di  SMP,  tidak  akan terjadi  peningkatan,  yang    pada  gilirannya menghambat  tercapainya  tujuan  pendidikan nasional.
Dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2010  Tentang Pengelolaan  Pendidikan  Agama  Pada  Sekolah, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2 dan pasal  4 ayat 1 sampai dengan 4 menjelaskan;
Pasal 3 (1) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan  pendidikan  agama.  (2) Setiap  peserta  didik  pada  sekolah  berhak memperoleh  pendidikan  agama  sesuai  dengan agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh pendidik yang seagama.
Pasal 4 (1) Dalam hal jumlah peserta didik ya seagama  dalam  satu  kelas  paling  sedikit  15 (lima  belas)  orang  wajib  diberikan  pendidikan agama kepada peserta didik di kelas. (2) Dalam hal  jumlah  peserta  didik  yang  seagama  dalam satu  kelas  kurang  dari  15  (lima  belas)  orang, tetapi  dengan  cara  penggabu kelas  paralel  mencapai  paling  sedikit  15  (lima belas)  orang,  maka  pendidikan  agama  pada sekolah  dilaksanakan  dengan  mengatur  jadwal tersendiri  yang  tidak  merugikan  siswa  untuk mengikuti  mata  pelajaran  lain.  (3)  Dalam  hal jumlah  peserta  didik  yang  seagama  pada sekolah  paling  sedikit  15  (lima  belas)  orang, maka  pendidikan  agama  wajib  dilaksanakan  di sekolah  tersebut.  (4)  Dalam  hal  jumlah  peserta didik  yang  seagama  pada  satu  sekolah  kurang dari  15  (lima  belas)  orang,  maka  pendidikan agama  dilaksanakan  bekerjasama  dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya 28 .
28 . Peraturan  Meneteri  Agama  RI tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4.
Dasar dan Menengah, materi pendidikan agama sudah distandarisasi termasuk meteri pendidikan agama  Islam.  Materi  pokok  pendidikan  agama Islam  secara  garis  besarnya  terdiri  dari;  Al- qur’an  dan  Hadis,  Aqidah,  Akhlak  dan  Budi
arena  materi  pendidikan  Islam  tersebut tidak  diberikan  maka  dapat  dipastikan pengetahuan,  pemahaman,  dan  pengamalan ajaran  agamanya  oleh  anak  sesuai  materi  yang seharusnya  mereka  terima  di  SMP,  tidak  akan terjadi  peningkatan,  yang    pada  gilirannya at  tercapainya  tujuan  pendidikan
Dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2010  Tentang Pengelolaan  Pendidikan  Agama  Pada  Sekolah, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2 dan pasal  4 ayat
1) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan  pendidikan  agama.  (2) Setiap  peserta  didik  pada  sekolah  berhak memperoleh  pendidikan  agama  sesuai  dengan agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh
Pasal 4 (1) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama  dalam  satu  kelas  paling  sedikit  15 (lima  belas)  orang  wajib  diberikan  pendidikan agama kepada peserta didik di kelas. (2) Dalam hal  jumlah  peserta  didik  yang  seagama  dalam satu  kelas  kurang  dari  15  (lima  belas)  orang, tetapi  dengan  cara  penggabungan  beberapa kelas  paralel  mencapai  paling  sedikit  15  (lima belas)  orang,  maka  pendidikan  agama  pada sekolah  dilaksanakan  dengan  mengatur  jadwal tersendiri  yang  tidak  merugikan  siswa  untuk mengikuti  mata  pelajaran  lain.  (3)  Dalam  hal
yang  seagama  pada sekolah  paling  sedikit  15  (lima  belas)  orang, maka  pendidikan  agama  wajib  dilaksanakan  di sekolah  tersebut.  (4)  Dalam  hal  jumlah  peserta didik  yang  seagama  pada  satu  sekolah  kurang dari  15  (lima  belas)  orang,  maka  pendidikan nakan  bekerjasama  dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada
Peraturan  Meneteri  Agama  RI ,  Nomor  16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada olah, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2, pasal 4 ayat 1
Kalau  satuan  pendidikan  menyelenggarakan pendidikan  agama  tidak  sesuai  dengan ketentuan,  maka  pada  pasal  7  ayat  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama dan Pendidikan Keagamaan menyebutkan,  dikenakan  sanksi  administrative berupa  peringatan  sampai  dengan  penutupan setelah  diadakan  pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Lebih  jelasnya  tentang  sanksi  ini  Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  Pendidikan  Agama  pada  Sekolah, pasal 28 menjelaskan;
Pasal 28 (1) Sekolah yang tidak menyelenggarakan Pendidikan
Agama sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1) dan  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Pendidikan  Keagamaan,  dikenakan  sanksi administratif berupa: a. peringatan dalam bentuk teguran  lisan;  atau  b.  peringatan  tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;atau c. penutupan berupa pencabutan  izin  operasional  pendiria Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh Kepala
Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota  dengan  memperhatikan  saran dan pertimbangan Pengawas pendidikan agama.
(3)  Sanksi  administratif  sebagaimana  dim pada  ayat  (1)  huruf  c  diberikan  oleh  Gubernur atau  Bupati/Walikota  setelah  memperoleh pertimbangan  dari  Kepala  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama  atau  Kepala  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  sesuai kewenangannya.  (4)  Sanksi  administratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a, huruf b, dan huruf c diberikan setelah dilakukan pembinaan 29 .
b. Hanya Pendidikan Agama Katolik
Ketika    penulis  melakukan  wawancara kepada narasumber HT mengenai: “ pendidikan  agama  Katolik  saja  yang sementara  agama  siswa  beragam?” HT  menjawab:  “ karena  SMP  Xaverius  1  adalah sekolah  khusus  Katolik,  oleh  karena  itu  maka pendidikan  agama  yang  diberikan  hanya pendidikan  agama  Katolik,  walau  pun  siswanya beragam”.
29 . Ibid ., pasal 28 ayat 1 sampai dengan 4.
Kalau  satuan  pendidikan  menyelenggarakan pendidikan  agama  tidak  sesuai  dengan ketentuan,  maka  pada  pasal  7  ayat  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  55  tahun  2007  tentang didikan  Agama dan Pendidikan Keagamaan menyebutkan,  dikenakan  sanksi  administrative berupa  peringatan  sampai  dengan  penutupan setelah  diadakan  pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Lebih  jelasnya  tentang  sanksi  ini  Peraturan nteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  Pendidikan  Agama  pada  Sekolah,
Pasal 28 (1) Sekolah yang tidak menyelenggarakan Pendidikan
Agama sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1) dan  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Pendidikan  Keagamaan,  dikenakan  sanksi administratif berupa: a. peringatan dalam bentuk teguran  lisan;  atau  b.  peringatan  tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;atau c. penutupan berupa pencabutan  izin  operasional  pendirian.  (2) Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota  dengan  memperhatikan  saran dan pertimbangan Pengawas pendidikan agama.
(3)  Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  c  diberikan  oleh  Gubernur atau  Bupati/Walikota  setelah  memperoleh pertimbangan  dari  Kepala  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama  atau  Kepala  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  sesuai kewenangannya.  (4)  Sanksi  administratif mana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a, huruf b, dan huruf c diberikan setelah dilakukan

## Hanya Pendidikan Agama Katolik
Ketika    penulis  melakukan  wawancara kepada narasumber HT mengenai: “ mengapa hanya pendidikan  agama  Katolik  saja  yang  diberikan, sementara  agama  siswa  beragam?” .  Narasumber karena  SMP  Xaverius  1  adalah sekolah  khusus  Katolik,  oleh  karena  itu  maka pendidikan  agama  yang  diberikan  hanya pendidikan  agama  Katolik,  walau  pun  siswanya
., pasal 28 ayat 1 sampai dengan 4.
Kebijakan yang hanya memberikan pendidikan  agama  Katolik  dalam  pembelajaran kepada semua siswa yang agamanya beragam itulah yang  tidak  sesuai  dengan  amanat  Undang serta tidak sesuai pula dengan prinsip penyelenggaraan  pendidikan  seperti  tercantum dalam  pasal  4  ayat  1  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan nasional bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta  tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultura dan kemajemukan bangsa” 30 .
Ketika  peneliti  melakukan  wawancara kepada YS  mengenai: “ mengapa hanya pendidikan agama Katolik yang diajarkan, sementara menurut Undang-Undang  agama  harus  diberikan/diajarkan sesuai  dengan  agama  anak?”. Narasumber  YS menjawab  “ kami  ini  hanya  bawahan  pak,  hanya melaksanakan  apa  yang  ditugaskan  pimpinan kepada  kami,  kami  tidak  punya  wewenang  untuk mengusulkan  hal  semacam  itu”. Jawaban  serupa dikemukan oleh narasumber NG yang mengatakan: “ kami  guru  menyadari  posisi  kami  sebagai bawahan, karenanya tidak punya keberanian untuk mengusulkan  sekalipun  usul  itu  benar  menurut Undang-Undang”.
Di  samping  itu,  pembelajaran  yang  hanya pendidikan  agama  Katolik  saja  yang  diberikan kepada  anak  yang  agamanya  beragam,  bukan  saja bertentangan  dengan  Undang-Undang  dan  tidak sesuai  dengan  aturan,  lebih  jauh  bisa  diartikan sebagai  upaya  menjauhkan  siswa  dari  agama  dan Tuhannya  di  satu  sisi,  juga  sebagai  upaya menanamkan agama baru kepada siswa yang sudah beragama.
c. Analisis Implementasi Pasal 12 A (a)  Undang-Undang  Sistem    Pendidikan Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  di  SMP Xaverius 1 Palembang Menurut Manajemen Pendidikan
Berdasarkan uraian  di  atas  ada beberapa  temuan  penelitian  yang  mengarah pada terhambatnya implementasi pasal 12 ayat 1 point  (a)  Undang-Undang  sistem  pendidikan nasional  di  SMP  Xaverius  1  Palembang. Menurut  analisis  dari  sudut  manajemen
30 Undang-Undang Republik Indonesia
tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  pasal  4 ayat 1.
a memberikan pendidikan  agama  Katolik  dalam  pembelajaran kepada semua siswa yang agamanya beragam itulah yang  tidak  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang serta tidak sesuai pula dengan prinsip penyelenggaraan  pendidikan  seperti  tercantum
Undang  Republik
Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan nasional bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta  tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,
Ketika  peneliti  melakukan  wawancara mengapa hanya pendidikan agama Katolik yang diajarkan, sementara menurut Undang  agama  harus  diberikan/diajarkan
Narasumber  YS kami  ini  hanya  bawahan  pak,  hanya melaksanakan  apa  yang  ditugaskan  pimpinan kepada  kami,  kami  tidak  punya  wewenang  untuk
Jawaban  serupa dikemukan oleh narasumber NG yang mengatakan: kami  guru  menyadari  posisi  kami  sebagai bawahan, karenanya tidak punya keberanian untuk mengusulkan  sekalipun  usul  itu  benar  menurut
Di  samping  itu,  pembelajaran  yang  hanya pendidikan  agama  Katolik  saja  yang  diberikan kepada  anak  yang  agamanya  beragam,  bukan  saja
Undang  dan  tidak sesuai  dengan  aturan,  lebih  jauh  bisa  diartikan sebagai  upaya  menjauhkan  siswa  dari  agama  dan Tuhannya  di  satu  sisi,  juga  sebagai  upaya menanamkan agama baru kepada siswa yang sudah

## Implementasi Pasal 12 Ayat 1 Point
Undang  Sistem    Pendidikan Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  di  SMP Xaverius 1 Palembang Menurut Manajemen
uraian  di  atas  ada beberapa  temuan  penelitian  yang  mengarah pada terhambatnya implementasi pasal 12 ayat 1 Undang  sistem  pendidikan nasional  di  SMP  Xaverius  1  Palembang. Menurut  analisis  dari  sudut  manajemen
Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  pasal  4
pendidikan,  temuan-temuan  dimaksud  dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut;
1. Permendiknas  Nomor  13  Tahun  2007 tentang  Standar  Kepala  S dijelaskan  bahwa;    Kepala  sekolah  dalam melaksanakan  tugasnya  harus  berlandaskan pada  5  kompetensi  yaitu,  (1)  kompetensi kepribadian,  (2)  kompetensi  manajerial,  (3) kompetensi  kewirausahaan,  (4)  kompetensi supervisi, dan (5) kompetensi sos Berkaitan dengan penelitian ini salah satu  dari  kompetensi  yang  harus  dimiliki oleh  kepala  sekolah  adalah  kompetensi manajerial.  Pada  kompetensi  inilah  kepala sekolah  sangat  ditekankan  untuk  dapat  (a) Menyusun  perencanaan  sekolah  untuk berbagai tingkatan perencanaan, (b) Memimpin    sekolah  dalam  rangka pendayagunaan  sumber  daya  sekolah  secara optimal,    (c)  Mengelola  perubahan  dan pengembangan  sekolah  menuju  organisasi pembelajar  yang  efektif,  dan  (d)  Mengelola pengembangan  kurikulum  dan  kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
Dari  kompetensi  manajerial  di  atas tergambar  jelas  bahwa  seorang  kepala sekolah,  antara  lain  harus  memiliki kemampuan mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai arah  dan  tujuan  pendidikan  nasional. Pendidikan  nasional  dimaksud  sudah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional, pasal  12  ayat  1  point  (a)  menyatakan; “Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan pendidikan berhak mendapatkan pendid agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” 31 . Kalau pasal dan ayat ini tidak dilaksanakan  di  satuan  pendidikan  maka kepala  satuan  pendidikannya  (kepala sekolah)  dapat  dikatakan  tidak  memiliki kompetensi    sebagaim permendiknas nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
2. Temuan  dalam  penelitian  ini;  pelaksanaan pendidikan  agama  di  SMP  Xaverius  1 Palembang  berjalan  tidak  sesuai  dengan
3131 Undang-Undang Republik Indonesia 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
temuan  dimaksud  dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut;
Permendiknas  Nomor  13  Tahun  2007 tentang  Standar  Kepala  Sekolah/Madrasah, dijelaskan  bahwa;    Kepala  sekolah  dalam melaksanakan  tugasnya  harus  berlandaskan pada  5  kompetensi  yaitu,  (1)  kompetensi kepribadian,  (2)  kompetensi  manajerial,  (3) kompetensi  kewirausahaan,  (4)  kompetensi supervisi, dan (5) kompetensi sosial.
Berkaitan dengan penelitian ini salah satu  dari  kompetensi  yang  harus  dimiliki oleh  kepala  sekolah  adalah  kompetensi manajerial.  Pada  kompetensi  inilah  kepala sekolah  sangat  ditekankan  untuk  dapat  (a) Menyusun  perencanaan  sekolah  untuk atan perencanaan, (b)
Memimpin    sekolah  dalam  rangka pendayagunaan  sumber  daya  sekolah  secara optimal,    (c)  Mengelola  perubahan  dan pengembangan  sekolah  menuju  organisasi pembelajar  yang  efektif,  dan  (d)  Mengelola pengembangan  kurikulum  dan  kegiatan ajaran sesuai dengan arah dan tujuan
Dari  kompetensi  manajerial  di  atas tergambar  jelas  bahwa  seorang  kepala sekolah,  antara  lain  harus  memiliki kemampuan mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai n  pendidikan  nasional.
Pendidikan  nasional  dimaksud  sudah  diatur Undang  Nomor  20  tahun 2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional, pasal  12  ayat  1  point  (a)  menyatakan; “Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang . Kalau pasal dan ayat ini tidak dilaksanakan  di  satuan  pendidikan  maka kepala  satuan  pendidikannya  (kepala sekolah)  dapat  dikatakan  tidak  memiliki kompetensi    sebagaimana  diatur  dalam permendiknas nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
Temuan  dalam  penelitian  ini;  pelaksanaan pendidikan  agama  di  SMP  Xaverius  1 Palembang  berjalan  tidak  sesuai  dengan
Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
amanat  Undang-undang.  Ketika  kepala  dan wakil  kepala  sekolah  diwawancara  terkait amanat  Undang-undang  (pasal  12  ayat  1 point  a),  dengan  mudah    ia  mengatakan bahwa  menurut  PP  nomor  55  tahun  2007 “kami  ini  sekolah  khusus,  khusus  Katolik. Padahal  PP  55  tahun  2007  itu  tidak  pernah menyebut  sekolah  khusus,  yan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
Demikian pula ketika ditanya terkait Undang-Undang  (implementasi  pasal  12 ayat  1)  ,  kepala  sekolah  dan  wakilnya menjawab menggunakan
Peraturan Pemerintah  (PP),    padahal  PP  itu  selain derajatnya  ada  di  bawah  Undang PP-pun  tidak  boleh  dan  memang  tidak bertentangan  dengan  Undang jawaban  ini    jelas  terlihat  bahwa  kepala sekolah dan wakilnya ada keengganan untuk bicara  Undang-Undang  tetapi  juga  tidak ingin disalahkan, apalagi  di d Undang,  karenanya  ketika  ditanya  terkait Undang-Undang ia jawab menggunakan PP.
3. Hambatan-hambatan  dalam pasal 12 ayat 1 point (a) Seperti  sudah  dikemukakan  di  atas bahwa  pasal  12  ayat  1  point  (a)  Undang Undang    Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  yang berbunyi  setiap peserta didik pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan agama yang dianutnya dan di oleh  pendidik  yang  seagama,  di  SMP Xaverius  1  Palembang  belum  dan  tidak terlaksana.
Berdasar  hasil  wawancara  dan observasi dapat diketahui bahwa penyebabnya ada beberapa faktor yang dapat dikelompokkan  menjadi  faktor  intern  dan faktor esktern sekolah.
a. Faktor Intern Sekolah
1) Fihak sekolah belum utuh memahami Undang
Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003  tentang  sistem  pendidikan nasional  dan  Peraturan  Pemerintah RI  nomor  55  tahun  2007  tentang pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan.  Hal  ini  terbukti  ketika peneliti melakukan wawancara kepada  narasumber  WJ  dan  HT
undang.  Ketika  kepala  dan la  sekolah  diwawancara  terkait undang  (pasal  12  ayat  1 point  a),  dengan  mudah    ia  mengatakan bahwa  menurut  PP  nomor  55  tahun  2007 “kami  ini  sekolah  khusus,  khusus  Katolik. Padahal  PP  55  tahun  2007  itu  tidak  pernah menyebut  sekolah  khusus,  yang  ada  adalah pendidikan agama
dan pendidikan
Demikian pula ketika ditanya terkait Undang  (implementasi  pasal  12
ayat  1)  ,  kepala  sekolah  dan  wakilnya menjawab menggunakan
Peraturan Pemerintah  (PP),    padahal  PP  itu  selain a  di  bawah  Undang-Undang, pun  tidak  boleh  dan  memang  tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang.  Dari jawaban  ini    jelas  terlihat  bahwa  kepala sekolah dan wakilnya ada keengganan untuk
Undang  tetapi  juga  tidak ingin disalahkan, apalagi  di depan Undang- Undang,  karenanya  ketika  ditanya  terkait Undang ia jawab menggunakan PP. hambatan  dalam  implementasi
Seperti  sudah  dikemukakan  di  atas asal  12  ayat  1  point  (a)  Undang-
Undang    Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  yang berbunyi  setiap peserta didik pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh  pendidik  yang  seagama,  di  SMP Xaverius  1  Palembang  belum  dan  tidak
Berdasar  hasil  wawancara  dan observasi dapat
diketahui bahwa penyebabnya ada beberapa faktor yang dapat dikelompokkan  menjadi  faktor  intern  dan
Fihak sekolah belum utuh memahami Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003  tentang  sistem  pendidikan nasional  dan  Peraturan  Pemerintah RI  nomor  55  tahun  2007  tentang pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan.  Hal  ini  terbukti  ketika lakukan wawancara kepada  narasumber  WJ  dan  HT
mengenai: “ pendidikan agama Katolik saja yang deberikan  dalam  pembelajaran  di kelas  sementara  agama  anak beragam,  dan mengamanatkan  agar  peserta  didik diberikan  pendidikan  agama agamnya?”. menjawab: “ karena SMP Xaverius 1 Palembang adalah sekolah khusus”. Dan  narasumber  HT  menjawab: “ menurut  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  55  tahun  2007  BAB  III Pendidikan  Keagamaan  Bagian Ketiga  (Pendidikan  Keagamaan Katolik) pasal 35 dan 36 berbunyi”;
Pasal  35  ayat  (1)  Kurikulum pendidikan
keagamaan Katolik memuat  bahan  kajian  tentang  agama Katolik  dan  kajian  lainnya  pada jenjang menengah. (2) Isi dan meteri kurikulum  yang  menyangkut  iman dan  moral  merupakan  wewenang gereja Katolik dan/atau Uskup. Pasal 36,  Pengelolaan  satuan  pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dilakukan
oleh gereja Katolik/Keuskupan.
Padahal bab, pasal, dan ayat di atas adalah untuk pendidikan keagamaan  sebagai  salah  satu  jenis pendidikan. “Jenis p mencakup pendidikan umum, kejuruan,  akademik,  profesi,  vokasi, keagamaan,  dan  khusus”. dalam  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor 55 tahun 2007 pasal 3 ayat 1 ditegaskan  bahwa  “Setiap  satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidika menyelenggarakan pendidikan agama”. 34 Lebih  tegas  lagi  pasal  4 ayat  2  menyebutkan  “setiap  peserta didik  pada  satuan  pendidikan  di semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang
32 Peraturan  Pemerintah  RI 2007  BAB  III    Pendidikan  Keagamaan  Bagian  Ketiga (Pendidikan Keagamaan Katholik) pasal 35 dan 36.
33 Undang-Undang  RI  No.20  th.2003 sisdiknas bab VI pasal 15.
34 PP Nomor 55 tahun 2007 pasal  3 ayat 1.
mengenai:
“ mengapa hanya pendidikan agama Katolik saja yang deberikan  dalam  pembelajaran  di kelas  sementara  agama  anak beragam,  dan Undang-Undang  pun mengamanatkan  agar  peserta  didik diberikan  pendidikan  agama  sesuai agamnya?”.
Narasumber WJ karena SMP Xaverius 1 Palembang adalah sekolah khusus”. Dan  narasumber  HT  menjawab: menurut  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  55  tahun  2007  BAB  III Pendidikan  Keagamaan  Bagian Ketiga  (Pendidikan  Keagamaan pasal 35 dan 36 berbunyi”;
Pasal  35  ayat  (1)  Kurikulum pendidikan
keagamaan Katolik memuat  bahan  kajian  tentang  agama Katolik  dan  kajian  lainnya  pada jenjang menengah. (2) Isi dan meteri kurikulum  yang  menyangkut  iman dan  moral  merupakan  wewenang atolik dan/atau Uskup. Pasal 36,  Pengelolaan  satuan  pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dilakukan
oleh gereja
Katolik/Keuskupan. 32
Padahal bab, pasal, dan ayat di atas adalah untuk pendidikan keagamaan  sebagai  salah  satu  jenis pendidikan. “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan,  akademik,  profesi,  vokasi, keagamaan,  dan  khusus”. 33 Dan dalam  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor 55 tahun 2007 pasal 3 ayat 1 ditegaskan  bahwa  “Setiap  satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan
pendidikan Lebih  tegas  lagi  pasal  4 ayat  2  menyebutkan  “setiap  peserta didik  pada  satuan  pendidikan  di semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang
Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  55  tahun 2007  BAB  III    Pendidikan  Keagamaan  Bagian  Ketiga (Pendidikan Keagamaan Katholik) pasal 35 dan 36.
Undang  RI  No.20  th.2003 tentang
PP Nomor 55 tahun 2007 pasal  3 ayat 1.
dianutnya  dan  diajar  oleh yang seagama”. 35
2) Fihak  sekolah  tidak  berupaya  untuk lebih  memahami  dan  melaksanakan peraturan  dan  perundang terkait pendidikan, utamanya Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peratur Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  55  tahun  2007  tentang pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan,  dan  Peraturan  Daerah (Perda)  Kota  Palembang  Nomor  13
Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan,. Terbukti  ketika  peneliti  melakukan wawancara  kepada  narasumber  WJ dan  HT  mengenai: “mengapa  hanya pendidikan  agama  Katolik  yang diajarkan?”. Narasumber
WJ
menjawab:  “ karena  SMP  Xaverius  1 adalah sekolah khusus Katolik bukan sekolah  umum .  Demikian  juga  kata narasumber  HT  “ Karena  khusus Katolik  maka  yang  diajarkan  dalam pembelajaran di kelas hanya pendidikan  agama  Katolik” pun  kekhususan  sekolah  tersebut tidak  dikuatkan  dan  tidak  didukung dengan keterangan secara tertulis.
3) Pernyataan  sekolah  “khusus  Katolik” lebih  menunjuk  kepada  pengertian lembaga  “pendidikan  keagamaan” (bukan  pendidikan  agama  pada sekolah  umum  dan  kejuruan)  yang tujuannnya  lebih  tajam  yaitu  “untuk terbentuknya  peserta  didik  yang memahami  dan  mengamalkan  n nilai  ajaran  agamanya  dan  /atau menjadi  ahli  ilmu  agama  yang berwawasan  luas,  keritis,  kreatif, keritis,  kreatif,  inovatif,  dan  dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa  yang  beriman, bertaqwa,  dan  berakhlak  mulia. Pernyataan sekolah “khusus juga  tidak  sesuai  dengan  fakta  siswa yang  agamanya  beragam,  ujian
35 Ibid ., pasal  4 ayat 2.
36 . PP Nomor 55 tahun 2007 Pasal 8 ayat 2.
dianutnya  dan  diajar  oleh  pendidik
Fihak  sekolah  tidak  berupaya  untuk lebih  memahami  dan  melaksanakan peraturan  dan  perundang-undangan terkait pendidikan, utamanya Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  55  tahun  2007  tentang pendidikan  agama  dan  pendidikan keagamaan,  dan  Peraturan  Daerah (Perda)  Kota  Palembang  Nomor  13
Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan,. Terbukti  ketika  peneliti  melakukan kepada  narasumber  WJ
“mengapa  hanya pendidikan  agama  Katolik  yang
Narasumber WJ karena  SMP  Xaverius  1 adalah sekolah khusus Katolik bukan
.  Demikian  juga  kata Karena  khusus ang  diajarkan  dalam pembelajaran di kelas hanya pendidikan  agama  Katolik” .  Walau pun  kekhususan  sekolah  tersebut tidak  dikuatkan  dan  tidak  didukung dengan keterangan secara tertulis.
Pernyataan  sekolah  “khusus  Katolik” lebih  menunjuk  kepada  pengertian lembaga  “pendidikan  keagamaan” (bukan  pendidikan  agama  pada sekolah  umum  dan  kejuruan)  yang tujuannnya  lebih  tajam  yaitu  “untuk terbentuknya  peserta  didik  yang memahami  dan  mengamalkan  nilai- nilai  ajaran  agamanya  dan  /atau menjadi  ahli  ilmu  agama  yang berwawasan  luas,  keritis,  kreatif, keritis,  kreatif,  inovatif,  dan  dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa  yang  beriman, bertaqwa,  dan  berakhlak  mulia. 36 Pernyataan sekolah “khusus  Katolik” juga  tidak  sesuai  dengan  fakta  siswa yang  agamanya  beragam,  ujian
. PP Nomor 55 tahun 2007 Pasal 8 ayat 2.
peraktik sesuai agama siswa, kurikulum  yang  digunakan  adalah kurikulum tahun 2013 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
Di  samping  itu  pula  sebutan sekolah khusus sepert Undang-Undang  RI  No.20  th.2003 tentang  sisdiknas  bab  VI  pasal  15 bahwa  “Jenis  pendidikan  mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan,  dan  khusus” membuat  pasal  12  ayat  1  point  (a) Undang-Undang  sisdiknas tahun 2003 menjadi tidak berlaku.
b. Faktor Ekstern
Faktor  ekstern  ini  dimaksdukan adalah  faktor  yang  menyebabkan  tidak terlaksananya  Undang Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1  point  (a)    yang  berasal  dari  luar sekolah. Faktor tersebut adalah :
1) Hak  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah belum maksimal ditunaikan. Dalam  pasal  10  Undang
Undang sisdiknas bahwa “Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  berhak mengarahkan, membimbing, membantu,
dan mengawasi
terselenggaranya  pendidikan  sesuai dengan
peraturan
perund undangan  yang  berlaku” tersebut secara umum sudah dilaksanakan  tapi  belum    maksimal ditunaikan,
bahkan hak
kepengawasan  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan
terutama  pendidikan  agama  di sekolah-sekolah
umu peraturan  perundang berlaku, belum dilaksanakan.  Hal ini diakui narasumber WJ serta dikuatkan  pula  oleh  narasumber  HT dengan  mengatakan:  “ tidak  pernah  ada  dari  diknas  atau instansi lain memantau secara khusus
37 .  Undang-Undang  RI  No.20  th.2003  tentang sisdiknas bab VI pasal 15.
38 Ibid ., pasal  10.
peraktik sesuai agama siswa, kurikulum  yang  digunakan  adalah kurikulum tahun 2013 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
Di  samping  itu  pula  sebutan sekolah khusus seperti terdapat dalam Undang  RI  No.20  th.2003 tentang  sisdiknas  bab  VI  pasal  15 bahwa  “Jenis  pendidikan  mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,
profesi,
vokasi, keagamaan,  dan  khusus” 37 tidak membuat  pasal  12  ayat  1  point  (a)
Undang  sisdiknas  nomor  20
tahun 2003 menjadi tidak berlaku.
Faktor  ekstern  ini  dimaksdukan adalah  faktor  yang  menyebabkan  tidak terlaksananya  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1  point  (a)    yang  berasal  dari  luar sekolah. Faktor tersebut adalah :
k  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah belum maksimal ditunaikan. Dalam  pasal  10  Undang- Undang sisdiknas bahwa “Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  berhak mengarahkan, membimbing, membantu,
dan mengawasi
terselenggaranya  pendidikan  sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku” 38 Hak-hak tersebut secara umum sudah dilaksanakan  tapi  belum    maksimal ditunaikan,
bahkan hak
kepengawasan  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan terutama  pendidikan  agama  di sekolah umum
sesuai peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, belum dilaksanakan.  Hal ini diakui narasumber WJ serta dikuatkan  pula  oleh  narasumber  HT dengan  mengatakan:  “ selama  ini tidak  pernah  ada  dari  diknas  atau instansi lain memantau secara khusus
Undang  RI  No.20  th.2003  tentang
pelaksanaan  pendidikan  agama  di SMP  Xaverius  1  Palembang,  dan selama ini juga tidak ada masalah”.
Oleh karena hak
kepengawasan,  mengarahkan,  dan hak  melakukan  pembinaan  oleh pemerintah  terhadap  pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum  tidak  terlaksana, dipahami  kalau  kemudian  timbul permasalahan  seperti;  1)  sekolah melaksanakan  pendidikan  agama sekehendaknya,  2)  sekolah  merasa tidak  melakukan  penyimpangan, seperti  kata  kepala  sekolah  “selama ini  tidak  ada  masalah”,  dan  3) pemerintah  sendiri  ti masukan  tentang  sejauh  mana Undang-Undang  termasuk  perda yang  dibuat  dilaksnakan  oleh  satuan pendidikan 4)  menghasilkan tamatan yang  tidak  tahu  banyak  tentang agamanya.
Keadaan  seperti  ini  akan sangat  merugikan  peserta  didik,
orang tua, pemerintah dan pemerintah daerah,  dunia  pendidikan  pada umumnya, dan  dalam jangka panjang merugikan  bangsa dan negara.
2) Komitmen pemerintah
dan pemerintah  daerah  yang  rendah terhadap  pelaksanaan  pendidikan agama  di  sekolah-sekolah  umum. Dikatakan  demikian yuridis  pemerintah  daerah    sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda)  Kota  Palembang  Nomor  13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan pasal 15 ayat  2  huruf  (a)  berbunyi  “  setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan  subjek  dalam  proses pendidikan  yang  mempunyai  hak  (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang seagama”. 39 Pasal  dan  ayat  ini  sama bunyinya  dengan  pasal  12  ayat  1 point  (a)    Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003  dan  Peraturan  Pemernintah  RI
39 Peraturan  Daerah  (Perda)
Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Sistem  Penyelenggaraan Pendidikan,  pasal 15 ayat 2 huruf (a).
pendidikan  agama  di SMP  Xaverius  1  Palembang,  dan selama ini juga tidak ada masalah”.
Oleh karena hak
kepengawasan,  mengarahkan,  dan hak  melakukan  pembinaan  oleh pemerintah  terhadap  pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum  tidak  terlaksana,  maka  dapat dipahami  kalau  kemudian  timbul permasalahan  seperti;  1)  sekolah melaksanakan  pendidikan  agama sekehendaknya,  2)  sekolah  merasa tidak  melakukan  penyimpangan, seperti  kata  kepala  sekolah  “selama ini  tidak  ada  masalah”,  dan  3) pemerintah  sendiri  tidak  mendapat masukan  tentang  sejauh  mana
Undang  termasuk  perda yang  dibuat  dilaksnakan  oleh  satuan pendidikan 4)  menghasilkan tamatan yang  tidak  tahu  banyak  tentang
Keadaan  seperti  ini  akan sangat  merugikan  peserta  didik, intah dan pemerintah daerah,  dunia  pendidikan  pada umumnya, dan  dalam jangka panjang merugikan  bangsa dan negara.
Komitmen pemerintah dan pemerintah  daerah  yang  rendah terhadap  pelaksanaan  pendidikan
sekolah  umum.
Dikatakan  demikian  karena  secara yuridis  pemerintah  daerah    sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda)  Kota  Palembang  Nomor  13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan pasal 15 ayat  2  huruf  (a)  berbunyi  “  setiap peserta didik pada satuan pendidikan ek  dalam  proses pendidikan  yang  mempunyai  hak  (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang Pasal  dan  ayat  ini  sama bunyinya  dengan  pasal  12  ayat  1 Undang  Sistem Nasional Nomor 20 tahun 2003  dan  Peraturan  Pemernintah  RI
Kota  Palembang omor  13  Tahun  2008  tentang  Sistem  Penyelenggaraan
Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan,  pasal  4  ayat  2.  Tetapi pemerintah  terutama  pemerintah daerah  tidak  pernah  menggunakan haknya  mengevaluasi  dan  memantau sejauh  mana  amanat  Undang Undang,  PP  dan  Perda  ini    di implementasikan  di  sekolah Sehingga  timbul  kesan  bahwa  perda hanya  untuk  dibuat  bukan  untuk dilaksanakan.
3) Pengawas manajerial  SMP Xaverius 1 yang berlatar belakang Katolik. Pengawas
manajerial memiliki  pran  sangat  penting  dalam suatu  sekolah,  sebab  ia  bisa memberikan masukan tentang berbagai hal yang ada di sekolah dan sekolah  pun  sangat  banyak  berharap dari  pengawas  manajerialnya.  Oleh karena  itu  jika  pengawas  manajerial SMP Xaverius 1 Palemba beragama Katolik (non Islam),  maka pendidikan  agama  Katolik  akan semakin  berkembang  dan  terawasi sementara  pendidikan  agama  non Katolik  semakin  tidak  terurus, demikian  pula  pengawas  agama Katolik  akan  sangat    berpran  dan pengawas  non- berpran.

## Upaya      mengatasi    hambatan    implementasi pasal  12  ayat  1 point (a)
Berdasarkan  uraian  tentang  hambatan emplemntasi  pasal  12  ayat  1  point  (a)  Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional  di Xaverius  1  di  atas,  maka  upaya  yang  harus dilakukan  adalah  mengusahakan  secara  maksimal agar  SMP  Xaverius  1  Palembang  melaksanakan amanat  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Repu Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan  Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Daerah (Perda)  Kota  Palembang  Nomor  13  Tahun  2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
Upaya  dimaksud  adalah  merekomendasikan hasil  penelitian  ini  untuk  ditindak fihak-fihak    yang  terkait.  Sebab  fihak    terkaitlah seharusnya yang paling pertama melaksanakan dan
Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan,  pasal  4  ayat  2.  Tetapi pemerintah  terutama  pemerintah daerah  tidak  pernah  menggunakan haknya  mengevaluasi  dan  memantau mana  amanat  Undang- Undang,  PP  dan  Perda  ini    di implementasikan  di  sekolah-sekolah. Sehingga  timbul  kesan  bahwa  perda hanya  untuk  dibuat  bukan  untuk dilaksanakan.
Pengawas manajerial  SMP Xaverius 1 yang berlatar belakang Katolik.
Pengawas
manajerial memiliki  pran  sangat  penting  dalam suatu  sekolah,  sebab  ia  bisa memberikan masukan tentang berbagai hal yang ada di sekolah dan sekolah  pun  sangat  banyak  berharap dari  pengawas  manajerialnya.  Oleh karena  itu  jika  pengawas  manajerial SMP Xaverius 1 Palembang beragama Katolik (non Islam),  maka pendidikan  agama  Katolik  akan semakin  berkembang  dan  terawasi sementara  pendidikan  agama  non- Katolik  semakin  tidak  terurus, demikian  pula  pengawas  agama Katolik  akan  sangat    berpran  dan
-Katolik  semakin  tidak

## mengatasi    hambatan    implementasi
Berdasarkan  uraian  tentang  hambatan emplemntasi  pasal  12  ayat  1  point  (a)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional  di  SMP Xaverius  1  di  atas,  maka  upaya  yang  harus dilakukan  adalah  mengusahakan  secara  maksimal agar  SMP  Xaverius  1  Palembang  melaksanakan Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan  Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Daerah Nomor  13  Tahun  2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
Upaya  dimaksud  adalah  merekomendasikan untuk  ditindak-lanjuti  oleh fihak    yang  terkait.  Sebab  fihak    terkaitlah seharusnya yang paling pertama melaksanakan dan
memberikan keteladanan
dalam mengimplementasikan
peraturan
perundang undangan  yang  dibuat.  Fihak  terkait    dimaksud adalah:
1. Pemernitah Daerah
Pemerintah  daerah yang  dimaksud adalah  Pemerintah  Daerah  Kota  Palembang. Sebagaimana dimaklumi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah agar  terlaksana  dengan  baik.  Am Undang  Republik  Indonesia  nomor  20  tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab IV pasal  10  berbunyi;  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  berhak  mengarahkan,  membimbing, membantu,  dan  mengawasi  penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peratur undangan  yang  berlaku.  Pasal  11  ayat  1 Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib memberikan  layanan  dan  kemudahan,  serta menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa diskriminasi. 40
Dari  bab,  pasal  dan  ayat  di  a bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah berhak  dan  berkewajiban  memberikan  layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi.  Tapi bagaimana  mungkin  pemerintah  bisa  menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu dan tanpa diskriminasi jika tidak ada kepengawasan.
Untuk  mengetahui  satuan  pendidikan menyelenggarakan  pendidikan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  atau  tidak adalah  berdasarkan  hasil  pengawasan  sebagai salah  satu  yang  harus  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Daerah.  Jika  diketahui  ada kekurangan, Pemerintah Daerah wajib mengarahkan,  membimbing,  dan  membantu, agar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan tidak ada diskriminasi.
Pemerintah daerah kota Palembang harus punya  komitmen  tinggi  dan  tegas  mensikapi penyimpangan  dalam  pendidikan.  Sebab  dari sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang menyimpang  akan  menghasilkan  tamatan  yang
40 . Undang-Undang  Republik  Indonesia 20  tahun  2003    tentang  sistem  pendidikan  nasional  Bab IV pasal 10 dan pasal 11 ayat 1.
memberikan keteladanan dalam mengimplementasikan peraturan
perundang- undangan  yang  dibuat.  Fihak  terkait    dimaksud
yang  dimaksud adalah  Pemerintah  Daerah  Kota  Palembang. Sebagaimana dimaklumi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah agar  terlaksana  dengan  baik.  Amanat  Undang- Undang  Republik  Indonesia  nomor  20  tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab IV pasal  10  berbunyi;  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  berhak  mengarahkan,  membimbing, membantu,  dan  mengawasi  penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Pasal  11  ayat  1 Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib memberikan  layanan  dan  kemudahan,  serta menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa
Dari  bab,  pasal  dan  ayat  di  atas    jelas bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah berhak  dan  berkewajiban  memberikan  layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi.  Tapi bagaimana  mungkin  pemerintah  bisa  menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu dan tanpa diskriminasi jika tidak ada kepengawasan.
Untuk  mengetahui  satuan  pendidikan menyelenggarakan  pendidikan  sesuai  dengan undangan  atau  tidak adalah  berdasarkan  hasil  pengawasan  sebagai lah  satu  yang  harus  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Daerah.  Jika  diketahui  ada kekurangan, Pemerintah Daerah wajib mengarahkan,  membimbing,  dan  membantu, agar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan undangan  yang  berlaku
Pemerintah daerah kota Palembang harus punya  komitmen  tinggi  dan  tegas  mensikapi penyimpangan  dalam  pendidikan.  Sebab  dari sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang menyimpang  akan  menghasilkan  tamatan  yang
Undang  Republik  Indonesia nomor 20  tahun  2003    tentang  sistem  pendidikan  nasional  Bab
terbiasa  dengan  penyimpangan,  minimal  t mempersoalkan  penyimpangan itu.  Dan  penyimpangan    seperti  ini  bukan  saja merugikan berbagai  fihak,  yang paling pertama dan  utama  dirugikan  adalah  anak  itu  sendiri. Sebab  hak-hak  mereka    untuk  mendapatkan pendidikan  sesuai  agamanya  tidak  m dapatkan.
2. Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang Dinas pendidikan
nasional kota Palembang adalah dinas yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan      di  kota  Palembang.  Kalau  di  atas disebutkan pemerintah daerah maka pemerintah daerah yang secara khusus mengurus pendidikan  adalah  dinas  pendidikan.    Oleh karena itu hasil penelitian ini akan disampaikan ke  dinas  pendidikan  nasional  kota  Palembang untuk  ditindak  lanjuti,  agar  semua  satuan pendidikan  taat  pada  peraturan  perundang undangan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan  dalam  Undang Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
Bab III Prinsip
Penyelenggaraan  Pendidikan  pasal  4    ayat  1 sampai 6 berbunyi; diselenggarakan secara demok berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai keagamaan,  nilai  cultural,  dan  kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu  kesatuan  yang  sistemik  dengan  sistem terbuka  dan  multi  makna.  ( diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta  didik yang  berlangsung  sepanjang  hayat.  (4) Pendidikan
diselenggarakan
dengan memberikan
keteladanan, membangun kemauan,  dan  mengembangkan  kreativitas peserta  didik  dalam  proses  pembelajaran.  (5) Pendidikan diselenggarakan
dengan mengembangkan  budaya  membaca,  menulis, dan  berhitung  bagi  segenap  warga  masyarakat.
(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan  semua  komponen  masyarakat melalui peran serta dalam penyel pengendalian mutu layanan pendidikan.
41 Undang-Undang Rebublik Indonesia
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Prinsip  Penyelenggaraan  Pendidikan  pasal    4    ayat  1 sampai 6.
terbiasa  dengan  penyimpangan,  minimal  tidak mempersoalkan  penyimpangan-penyimpangan itu.  Dan  penyimpangan    seperti  ini  bukan  saja merugikan berbagai  fihak,  yang paling pertama dan  utama  dirugikan  adalah  anak  itu  sendiri.
hak  mereka    untuk  mendapatkan
pendidikan  sesuai  agamanya  tidak  mereka
Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang Dinas pendidikan nasional kota Palembang adalah dinas yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan      di  kota  Palembang.  Kalau  di  atas disebutkan pemerintah daerah maka pemerintah erah yang secara khusus mengurus pendidikan  adalah  dinas  pendidikan.    Oleh karena itu hasil penelitian ini akan disampaikan ke  dinas  pendidikan  nasional  kota  Palembang untuk  ditindak  lanjuti,  agar  semua  satuan pendidikan  taat  pada  peraturan  perundang- gan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan  dalam  Undang-Undang  Rebublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Bab III Prinsip Penyelenggaraan  Pendidikan  pasal  4    ayat  1 sampai 6 berbunyi; (1) Pendidikan
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai keagamaan,  nilai  cultural,  dan  kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu  kesatuan  yang  sistemik  dengan  sistem terbuka  dan  multi  makna.  (3)  Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta  didik yang  berlangsung  sepanjang  hayat.  (4) Pendidikan
diselenggarakan
dengan memberikan
keteladanan, membangun
kemauan,  dan  mengembangkan  kreativitas am  proses  pembelajaran.  (5)
Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan  budaya  membaca,  menulis, dan  berhitung  bagi  segenap  warga  masyarakat.
(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan  semua  komponen  masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 41
Undang Rebublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Prinsip  Penyelenggaraan  Pendidikan  pasal    4    ayat  1
Jelas  sekali  bahwa  penyelenggaraan pendidikan  harus  berdasar  prinsip atas,  tidak  boleh  menyimpang  dari  prinsip prinsip  itu.  Dan  Dinas  Pendidikan  seharusnya dapat  memastikan  apakah  satuan tertentu,  prinsip  penyelenggaraannya  sudah sesuai  Undang-Undang  atau  belum.  Misalnya apakah  pendidikan  diselenggarakan  secara demokratis,  berkeadilan,  tidak  diskriminatif, menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai keagamaan, nilai cultural, kemajemukan bangsa dan  lain-lain.  Jika  belum  maka  Dinas Pendidikan  wajib  membimbing,  mengarahkan, dan  membina  satuan  pendidikan  tersebut  agar tidak menyimpang.
3. Kementerian Agama Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia  Nomor  55  tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa “Pengelolaan pendidikan  agama  dilaksanakan  oleh  Menteri Agama". 42 Oleh karena satuan pendidikan yang menjadi objek penelitian ada di kota maka  Kementerian  Agama  Kota  Palembang berkewajiban  menjalankan  fungsi  pengelolaan pendidikan agama di kota tersebut.
Di samping itu pula Kementerian Agama Kota  dibenarkan  jika  harus  mengeluarkan peringatan  kepada  satuan  pendidikan  yang menyelenggarakan  pendidikan  agama  tidak sesuai peratauran peruandang-undangan. Dalam Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah  Pasal 28 ayat 1 sampai dengan 4 menyebutkan;
1) Sekolah    yang    tidak    menyelenggarakan Pendidikan  Agama sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun  2007  tentang Pendidikan    Agama    dan    Pendidikan Keagamaan*), dikenakan
sanksi administratif berupa:
a. Peringatan  dalam  bentuk  teguran  lisan; atau
b. Peringatan  tertulis  sebanyak  3    (tiga) kali;atau
c. Penutupan  berupa  pencabutan  izin operasional pendirian.
42 Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  55  tahun 2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan, pasal 3 ayat 2.
Jelas  sekali  bahwa  penyelenggaraan pendidikan  harus  berdasar  prinsip-prinsip  di atas,  tidak  boleh  menyimpang  dari  prinsip- prinsip  itu.  Dan  Dinas  Pendidikan  seharusnya dapat  memastikan  apakah  satuan  pendidikan tertentu,  prinsip  penyelenggaraannya  sudah
Undang  atau  belum.  Misalnya apakah  pendidikan  diselenggarakan  secara demokratis,  berkeadilan,  tidak  diskriminatif, menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai ajemukan bangsa lain.  Jika  belum  maka  Dinas Pendidikan  wajib  membimbing,  mengarahkan, dan  membina  satuan  pendidikan  tersebut  agar
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  55  tahun  2007  tentang gama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa “Pengelolaan pendidikan  agama  dilaksanakan  oleh  Menteri
Oleh karena satuan pendidikan yang menjadi objek penelitian ada di kota Palembang maka  Kementerian  Agama  Kota  Palembang berkewajiban  menjalankan  fungsi  pengelolaan pendidikan agama di kota tersebut.
Di samping itu pula Kementerian Agama Kota  dibenarkan  jika  harus  mengeluarkan peringatan  kepada  satuan  pendidikan  yang ggarakan  pendidikan  agama  tidak undangan. Dalam Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah  Pasal 28 ayat 1 sampai dengan 4 menyebutkan;
ak    menyelenggarakan Pendidikan  Agama sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun  2007  tentang Pendidikan    Agama    dan    Pendidikan Keagamaan*), dikenakan
sanksi
bentuk  teguran  lisan;
tertulis  sebanyak  3    (tiga)
berupa  pencabutan  izin

## Nomor  55  tahun
2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan
2) Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)  huruf a dan huruf b  diberikan oleh  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota  dengan    memperhatikan saran    dan    pertimbangan    Pengawas pendidikan agama.
3) Sanksi  administratif  sebagaiman pada  ayat  (1)  huruf  c  diberikan  oleh Gubernur  atau  Bupati/Walikota  setelah memperoleh  pertimbangan  dari  Kepala Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  atau Kepala      Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
4) Sanksi  administratif sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  a  huruf    b, diberikan setelah dilakukan pembinaan.
*) Pasal 3 ayat  (1) Setiap satuan pendidikan pada  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan  agama.  Pasal  4  (1 agama pada pendidikan formal dan program pendidikan  kesetaraan  sekurang diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. (2) Setiap peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  di semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan berhak  mendapat  pendidikan  agama  sesuai agama  yang  dianutnya  dan  diajar  oleh pendidik  yang  seagama.  (3)  Setiap  satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan  pendidikan  agama.  (4) Satuan  pendidikan  yang  tidak  dapat menyediakan  tempat  menyelenggarak pendidikan  agama  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  dapat  bekerja  sama  dengan satuan  pendidikan  yang  setingkat  atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan  agama  bagi  peserta  didik.  (5) Setiap  satuan  pendidikan  men tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk  melaksanakan  ibadah  berdasarkan ketentuan  agama  yang  dianut  oleh  peserta didik.  (6)  Tempat  melaksanakan  ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat  berupa  ruangan  di  dalam  atau  di sekitar  lingkungan  satuan  pendidikan  yang dapat  digunakan  peserta  didik  menjalankan ibadahnya.  (7)  Satuan  pendidikan  yang
43 Peraturan Menteri Agama RI
2010    tentang  Pengelolaan  Pendidikan  Agama  pada Sekolah, pasal 28 ayat 1 s/d 4.
Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)  huruf a dan huruf b  diberikan oleh  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota  dengan    memperhatikan saran    dan    pertimbangan    Pengawas
Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  c  diberikan  oleh Gubernur  atau  Bupati/Walikota  setelah memperoleh  pertimbangan  dari  Kepala Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  atau Kepala      Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. atif sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  a  huruf    b,  dan  huruf  c diberikan setelah dilakukan pembinaan. 43
(1) Setiap satuan pendidikan pada  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan  agama.  Pasal  4  (1)  Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan  kesetaraan  sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. (2) Setiap peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  di semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan berhak  mendapat  pendidikan  agama  sesuai agama  yang  dianutnya  dan  diajar  oleh pendidik  yang  seagama.  (3)  Setiap  satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan  pendidikan  agama.  (4) Satuan  pendidikan  yang  tidak  dapat menyediakan  tempat  menyelenggarakan pendidikan  agama  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  dapat  bekerja  sama  dengan satuan  pendidikan  yang  setingkat  atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan  agama  bagi  peserta  didik.  (5) Setiap  satuan  pendidikan  menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk  melaksanakan  ibadah  berdasarkan ketentuan  agama  yang  dianut  oleh  peserta didik.  (6)  Tempat  melaksanakan  ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat  berupa  ruangan  di  dalam  atau  di lingkungan  satuan  pendidikan  yang dapat  digunakan  peserta  didik  menjalankan ibadahnya.  (7)  Satuan  pendidikan  yang
Agama RI , Nomor 16 tahun 2010    tentang  Pengelolaan  Pendidikan  Agama  pada
berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban  membangun  rumah  ibadah agama  lain  selain  yang  sesuai  dengan  ciri khas  agama  satuan  pendidikan  y bersangkutan. 44
Dari  Peraturan  Menteri  Agama tersebut  jelas  sekali  bahwa  Kementerian Agama Kota sangat besar peranannya dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah di  wilayahnya.  Sebagai  Departemen  yang diamanati  Undang-Undang,  Departemen Agama  atau  Kemeneterian  Agama  Kota peran ini tidak boleh diabaikan. Sebab harus disadari,  pelaksanaan  pendidikan  agama yang  berjalan  tidak  sesuai  peraturan perundang-undangan  di  sebuah  satuan pendidikan antara lain disebabkan oleh tidak jalannya  kepengawasan  oleh  k agama kota. Kalau saja kepengawasan sudah berjalan tapi pelaksanaan pendidikan agama pada  sekolah  tetap  belum  sesuai  peraturan perundang-undangan,  berarti  kepengawasan itu  sendiri  bermasalah,  dan  hal  ini  tidak boleh terjadi.
Kalau Kepala Sekolah diwawancara  mengatakan  “selama  ini sekolah  berjalan  normal  dan  tidak  ada permasalahan”,  bukan  berarti  pelaksanaan pendidikan agama di sekolah tersebut sudah benar  dan  sesuai  undang-undang.  Demikian pula  ketika  peneliti  melakukan  wawancara kepada  narasumber  WW  (guru  penguji peraktek  agama  Islam)  yang  mengatakan: “ sepanjang  yang  saya  ketahui  selama  ini tidak  ada  masalah,  karena  tidak  ada diangkat  ke  media  Koran  misalnya Artinya menurut narasumber WW pelaksanaan    pendidikan  agama  di  SMP Xaverius  1  selama  ini  berjalan  normal.
Dikatakan demikian karena tidak pernah ada yang mempermasalahkan
apalagi dipublikasikan  masalahnya    di  media  masa seperti Koran atau yang lainnya. Jadi  ukuran  normal  atau  tidak bermasalah  itu  dikarenakan  tidak  ada  yang mempersoalkan,  bukan  karena  pelaksanaan pendidikan  agama  sudah  baik  dan  benar. Lagi  pula  jika  pendidikan  agama  pada
44 Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan, pasal 3 ayat 1 dan pasal 4.
berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban  membangun  rumah  ibadah agama  lain  selain  yang  sesuai  dengan  ciri khas  agama  satuan  pendidikan  yang
Dari  Peraturan  Menteri  Agama tersebut  jelas  sekali  bahwa  Kementerian Agama Kota sangat besar peranannya dalam pengelolaan pendidikan agama pada sekolah di  wilayahnya.  Sebagai  Departemen  yang
Undang,  Departemen Kemeneterian  Agama  Kota peran ini tidak boleh diabaikan. Sebab harus disadari,  pelaksanaan  pendidikan  agama yang  berjalan  tidak  sesuai  peraturan undangan  di  sebuah  satuan pendidikan antara lain disebabkan oleh tidak jalannya  kepengawasan  oleh  kementerian agama kota. Kalau saja kepengawasan sudah berjalan tapi pelaksanaan pendidikan agama pada  sekolah  tetap  belum  sesuai  peraturan undangan,  berarti  kepengawasan itu  sendiri  bermasalah,  dan  hal  ini  tidak
Kalau Kepala Sekolah ketika diwawancara  mengatakan  “selama  ini sekolah  berjalan  normal  dan  tidak  ada permasalahan”,  bukan  berarti  pelaksanaan pendidikan agama di sekolah tersebut sudah undang.  Demikian pula  ketika  peneliti  melakukan  wawancara rasumber  WW  (guru  penguji peraktek  agama  Islam)  yang  mengatakan: sepanjang  yang  saya  ketahui  selama  ini tidak  ada  masalah,  karena  tidak  ada diangkat  ke  media  Koran  misalnya ”. Artinya menurut narasumber WW pelaksanaan    pendidikan  agama  di  SMP elama  ini  berjalan  normal.
Dikatakan demikian karena tidak pernah ada yang mempermasalahkan
apalagi dipublikasikan  masalahnya    di  media  masa seperti Koran atau yang lainnya.
Jadi  ukuran  normal  atau  tidak bermasalah  itu  dikarenakan  tidak  ada  yang alkan,  bukan  karena  pelaksanaan pendidikan  agama  sudah  baik  dan  benar. Lagi  pula  jika  pendidikan  agama  pada
sekolah  berjalan  tidak  sesuai  peraturan perundang-undangan,  kementerian  agama tidak  bisa  diam,  jika  diam  sama  halnya kementerian  agama  selain  membia pelanggaran  itu  terjadi,    berarti  juga kementerian  agama  melakukan  kesalahan. Hal ini perlu kementerian agama ketahui dan sikapi  dengan  bijak,  sebab  bagaimanapun kementerian agama adalah lembaga pemerintah  yang  diamanati  mengurus pendidikan  agama  pad dengan peraturan perundang berlaku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lahirnya  Undang
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun  2004  membawa  perubahan  penting terhadap  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD),  baik  itu  DPRD  provinsi maupun  DPRD  kabupaten/kota.  DPRD  yang sebelumnya  melaksanakan  fungsi  legislasi, anggaran,  dan  pengawasan  kini  berubah menjalankan  fungsi  “pembentukan  peraturan daerah  Kabupaten/Kota  (perda),  anggaran,  dan pengawasan” 45
Titik fokus perubahan penting itu terletak pada  perubahan  fungsi  legislasi  menjadi  fungsi pembentukan  perda.  Pada  tataran  praktik perubahan  itu  mungkin  tidak  penting  dan  tidak berimplikasi  apa-apa  karena  sebelum  diu menjadi  fungsi  pembentukan  perda  pun memang fungsi DPRD adalah membentuk perda bersama  dengan  kepala  daerah.
halnya  bila  itu  dilihat  dari  sudut  pandang teoritis.  Perubahan  fungsi  DPRD  dari  fungsi legislasi  menjadi  fungsi  pembentukan  perda menarik  untuk  ditelaah.  Dari  segi  teoritis,  UU Pemda  2014  telah  membuat  langkah  yang sangat tepat.
Fungsi pembentukan perda yang dilakukan  oleh  DPRD  kota  harus  diiringi dengan fungsi pengawasan. Dengan kepengawasan  akan ditemukan hal apa saja dari perda  itu  yang  terlaksana  dengan  baik, terlaksana  dengan  seadanya,  atau  tidak terlaksana  sama  sekali.  Disinilah  letak pentingnya hasil penelitian ini untuk disampaikan  kepada  fihak    DPRD  kota
45 . Undang-Undang  RI ,  Nomor tentang Pemerintahan Daerah, pasal 149 ayat 1.
sekolah  berjalan  tidak  sesuai  peraturan undangan,  kementerian  agama tidak  bisa  diam,  jika  diam  sama  halnya kementerian  agama  selain  membiarkan pelanggaran  itu  terjadi,    berarti  juga kementerian  agama  melakukan  kesalahan. Hal ini perlu kementerian agama ketahui dan sikapi  dengan  bijak,  sebab  bagaimanapun kementerian agama adalah lembaga pemerintah  yang  diamanati  mengurus pendidikan  agama  pada  sekolah,  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun  2004  membawa  perubahan  penting terhadap  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD),  baik  itu  DPRD  provinsi maupun  DPRD  kabupaten/kota.  DPRD  yang sebelumnya  melaksanakan  fungsi  legislasi, anggaran,  dan  pengawasan  kini  berubah menjalankan  fungsi  “pembentukan  peraturan Kota  (perda),  anggaran,  dan
Titik fokus perubahan penting itu terletak pada  perubahan  fungsi  legislasi  menjadi  fungsi pembentukan  perda.  Pada  tataran  praktik perubahan  itu  mungkin  tidak  penting  dan  tidak apa  karena  sebelum  diubah menjadi  fungsi  pembentukan  perda  pun memang fungsi DPRD adalah membentuk perda bersama  dengan  kepala  daerah.   Tetapi  lain halnya  bila  itu  dilihat  dari  sudut  pandang teoritis.  Perubahan  fungsi  DPRD  dari  fungsi legislasi  menjadi  fungsi  pembentukan  perda menarik  untuk  ditelaah.  Dari  segi  teoritis,  UU Pemda  2014  telah  membuat  langkah  yang
Fungsi pembentukan perda yang dilakukan  oleh  DPRD  kota  harus  diiringi dengan fungsi pengawasan. Dengan kepengawasan  akan ditemukan hal apa saja dari tu  yang  terlaksana  dengan  baik, terlaksana  dengan  seadanya,  atau  tidak terlaksana  sama  sekali.  Disinilah  letak pentingnya hasil penelitian ini untuk disampaikan  kepada  fihak    DPRD  kota
,  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 149 ayat 1.
Palembang,  agar  mengetahui  bahwa  perda  kota Palembang nomor 13 tahun 2008 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di kota Palembang, terutama    pasal  15  ayat  2  huruf  (a)  berbunyi  “ setiap  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan merupakan  subjek  dalam  proses  pendidikan yang  mempunyai  hak  (a)  mendapatkan pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang seagama” 46 di  SMP  Xaverius  1  Palembang belum terlaksana.

## Kesimpulan
Dari  uraian    analisis  hasil  penelitian  yang telah  disajikan    pada  bab  IV  tesis  ini,  diambil beberapa simpulan sebagai berikut:
Pertama , Undang-Undang Republik
Indonesia  nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 point  (a) yang berbunyi  setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh  pendidik  yang  seagama,  di  SMP  Xaverius  1 Palembang  belum  terlaksana.  Pendidikan  agama yang  ada  pembelajarannya    di  kelas  hanyalah pendidikan agama Katolik untuk semua anak, baik anak-anak  beragama  Katolik  maupun  anak yang beragama non-Katolik.
Kedua, belum  terlaksananya  Undang Undang  Republik  Indonesia  nomor  20  tahun  2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 point    (a),  di  SMP  Xaverius  1  Palembang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dan  faktor  esktern  sekolah.  Faktor  intern dimaksudkan adalah faktor yang berasal dari dalam sekolah  yaitu  kepala  sekolah  dan  wakil  kepala sekolah  bidang  kurikulum,    yang  kedua belum  memahami  secara  utuh  Undang Republik  Indonesia  nomor  20  tahun  2003  tentan sistem pendidikan nasional terutama pasal 12 ayat 1 point  (a) dan Peraturan Pemernintah RI Nomor 55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Pendidikan  Keagamaan,  terutama  pasal  4  ayat  2 berbunyi  “setiap  peserta  didik  pada  satuan pendidikan  di  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan  berhak  mendapat  pendidikan  agama sesuai  agama  yang  dianutnya  dan  diajar  oleh pendidik  yang  seagama.  Selain  itu  memang  tidak
46 Perda kota Palembang nomor 13 tahun 2008 tentang  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  di  kota Palembang,  pasal 15 ayat 2 huruf (a).
Palembang,  agar  mengetahui  bahwa  perda  kota 08 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di kota Palembang, terutama    pasal  15  ayat  2  huruf  (a)  berbunyi  “ setiap  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan merupakan  subjek  dalam  proses  pendidikan yang  mempunyai  hak  (a)  mendapatkan engan  agama  yang dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang di  SMP  Xaverius  1  Palembang
Dari  uraian    analisis  hasil  penelitian  yang tesis  ini,  diambil
Undang Republik Indonesia  nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 point  (a) yang berbunyi  setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama nya dan diajarkan oleh  pendidik  yang  seagama,  di  SMP  Xaverius  1 Palembang  belum  terlaksana.  Pendidikan  agama yang  ada  pembelajarannya    di  kelas  hanyalah pendidikan agama Katolik untuk semua anak, baik anak  beragama  Katolik  maupun  anak-anak
belum  terlaksananya  Undang- Republik  Indonesia  nomor  20  tahun  2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 point    (a),  di  SMP  Xaverius  1  Palembang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor intern tern  sekolah.  Faktor  intern dimaksudkan adalah faktor yang berasal dari dalam sekolah  yaitu  kepala  sekolah  dan  wakil  kepala sekolah  bidang  kurikulum,    yang  kedua-duanya belum  memahami  secara  utuh  Undang-Undang nomor  20  tahun  2003  tentang sistem pendidikan nasional terutama pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemernintah RI Nomor 55 Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Pendidikan  Keagamaan,  terutama  pasal  4  ayat  2 berbunyi  “setiap  peserta  didik  pada  satuan r,  jenjang,  dan  jenis pendidikan  berhak  mendapat  pendidikan  agama sesuai  agama  yang  dianutnya  dan  diajar  oleh pendidik  yang  seagama.  Selain  itu  memang  tidak
ada upaya fihak sekolah untuk lebih meningkatkan pemahaman  dan  pelaksanaan  terhadap  Undang Undang  dan  Peraturan  Pemerintah  terkait penyelenggaraan pendidikan.
Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal  dari  luar  sekolah,  faktor  ini  adalah  : Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang  belum maksimal  menunaikan  haknya  (pasal  10  Undang Undang  sisdiknas  bahwa  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi terselenggaranya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku, pasal 11  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib memberikan  layanan  dan  k menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa diskriminasi),  dan  hal  ini  menunjukkan  komitmen pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang  rendah terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah sekolah umum,

## Daftar Pustaka
Ahmadi,  Abu.,  dan  Rohani,  Ahmad., Penyelenggaraan  Administrasi  Pendidikan Sekolah ., Jakarta; Bumi Aksara, 1991. Arikunto,  Suharsimi., Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekata n.,  Jakarta; Rineka Cipta,1993. Burhanuddin., Analisis  Administ dan  Kepemimpinan  Pendidikan Bumi Aksara, 1994 UU  RI  Nomor  17  tahun  2007  Tentang Nasional Tahun 2005- Daradjat,  Zakiah., Peranan  Agama  Dalam Kesehatan Mental. ,  Jakarta: Gunung Agung, 1978
Depdiknas., Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Bahasa,  Edisi  Keempat,  Jakarta;  Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama,` 2008 Daryanto., Administrasi  Pendidikan Rineka Cipta, 1999 Gultom,  Syawal  et  al., Buku  Kerja  Pengawas Sekolah. ,  Cet.  Ke-II,    Jakarta;  PPTK  Badan PSDM  dan  PMP  Kementerian  Pendidikan Nasional, 2011 George R Terry., Principles  of Management.
Bahasa, Winardi, Alumni Bandung, 2000 Hadiyanto., Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen  Pendidikan  di  Indonesia Jakarta; Rineka Cipta, 2004
Hasibuan,  Malayu  S.P., Manajemen  Sumber  Daya Manusia ., Jakarta; Gunung Agung, 2000 Imron,  Ali., Pembinaan  Guru  di  Indonesia Jakarta; Pustaka Jaya, 1955
ada upaya fihak sekolah untuk lebih meningkatkan pemahaman  dan  pelaksanaan  terhadap  Undang- an  Peraturan  Pemerintah  terkait penyelenggaraan pendidikan.
Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal  dari  luar  sekolah,  faktor  ini  adalah  : Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  yang  belum maksimal  menunaikan  haknya  (pasal  10  Undang- nas  bahwa  Pemerintah  dan Pemerintah
Daerah
berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi terselenggaranya pendidikan sesuai dengan undangan  yang berlaku, pasal 11  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib memberikan  layanan  dan  kemudahan,  serta menjamin  terselenggaranya  pendidikan  yang bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa diskriminasi),  dan  hal  ini  menunjukkan  komitmen pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang  rendah terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-
Ahmadi,  Abu.,  dan  Rohani,  Ahmad., Pedoman Penyelenggaraan  Administrasi  Pendidikan ., Jakarta; Bumi Aksara, 1991.
Prosedur  Penelitian  Suatu n.,  Jakarta; Rineka Cipta,1993. Analisis  Administrasi  Manajemen dan  Kepemimpinan  Pendidikan .,  Jakarta;
UU  RI  Nomor  17  tahun  2007  Tentang RPJP -2025 (Lampirannya) Peranan  Agama  Dalam ,  Jakarta: Gunung Agung,
Besar Bahasa Indonesia. , Pusat Bahasa,  Edisi  Keempat,  Jakarta;  Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama,` 2008
Administrasi  Pendidikan .,  Jakarta;
Buku  Kerja  Pengawas II,    Jakarta;  PPTK  Badan PSDM  dan  PMP  Kementerian  Pendidikan
Principles  of Management. , Alih ardi, Alumni Bandung, 2000 Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen  Pendidikan  di  Indonesia ., Jakarta; Rineka Cipta, 2004
Manajemen  Sumber  Daya
., Jakarta; Gunung Agung, 2000 Pembinaan  Guru  di  Indonesia ., Jakarta; Pustaka Jaya, 1955
Imron, Ali et al., Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis  Sekolah .,  Yokyakarta:  Universitas Negeri Malang, 2004 Indrayanto  et  al., Pengantar  Administrasi Pendidikan , Yokyakarta: IDEA Press, 2009. MPR  RI, Panduan  Pemasyarakatan  UUD  Negara RI Tahun 1945 dan Tap MPR RI Moleong,    Lexy  J.,
Metodologi  Penelitian Kualitatif., Bandung: Rosda Karya, 2011 Mudhofir, Ali., Modul Pengembangan Proesionalisme  Guru. ,  Cetakan  Pertama,
Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011 Mulyasa,  E., Manajemen  Berbasis  Sekolah Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000 Mulyasa, E.
Menjadi Kepala Sekolah Profesiona
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
Mulyono., Manajemen Administrasi dan
Organisasi  Pendidikan
.,  Jogyakarta:  Ar
Ruzz Media, 2008 Masyhuri,  Metodologi  Penelitian,  Edisi  Revisi, Bandung, Refika Editama, Nawawi,  Hadari., Administrasi  Sekolah Ghalia Indonesia, 1996 Nurdin  Usman., Konteks  Implementasi  Berbasis Kurikulum. , 2002 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, tahun 2007
Peraturan Pemerintah RI No 16 Thun 2005 Tentang

## Standar Nasional Pendidikan
Grafika, 2005 Peraturan  Menteri  Agama  RI  No  16  Tahun  2010 Tentang Pengelolaan  Pendidikan  Agama Pada Sekolah , tahun 2010
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  No.  64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah , tahun 201
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI No.  20  Tahun  2016  Tentang Kompetensi  Lulusan Pendidikan  Dasar  dan Menengah, tahun 2016
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI No.  21  Tahun  2016  Tentang Pendidikan  Dasar  dan  Meneng 2016 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  No.  13 Tahun  2007  Tentang Standar  Kepala Sekolah/Madrasah .,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2007 Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  No  13  Tahun 2008  Tentang  Sistem  Penyelenggaraan Pendidikan, tahun 2008
Rahmat  Mulyana., Mengartikulasikan  Pendidikan Nilai. , Bandung: Penerbit Alfabeta,  2011 Riduwan,. Manajemen  Pendidikan Alfabeta, 2009 Rivai, Veithzal,. 2003. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi ., Jakarta: Rajawali Pers, 2003

## Perspektif Manajemen Pendidikan
.,  Yokyakarta:  Universitas
Pengantar  Administrasi , Yokyakarta: IDEA Press, 2009. Panduan  Pemasyarakatan  UUD  Negara dan Tap MPR RI Metodologi  Penelitian Bandung: Rosda Karya, 2011
Modul Pengembangan
,  Cetakan  Pertama,
Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
Manajemen  Berbasis  Sekolah ., Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000 Menjadi Kepala Sekolah Profesiona l., ya, 2000. Manajemen Administrasi dan .,  Jogyakarta:  Ar-
Masyhuri,  Metodologi  Penelitian,  Edisi  Revisi,
Administrasi  Sekolah .,  Jakarta:

## Konteks  Implementasi  Berbasis
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, tahun 2007
Peraturan Pemerintah RI No 16 Thun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan . Jakarta: Sinar
Peraturan  Menteri  Agama  RI  No  16  Tahun  2010 Pengelolaan  Pendidikan  Agama
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  No.  64 Standar Isi Pendidikan , tahun 2013 Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI No.  20  Tahun  2016  Tentang Standar Pendidikan  Dasar  dan
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI No.  21  Tahun  2016  Tentang Standar  Isi Pendidikan  Dasar  dan  Menengah ,  tahun
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  No.  13 Standar  Kepala .,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  No  13  Tahun 2008  Tentang  Sistem  Penyelenggaraan
Mengartikulasikan  Pendidikan , Bandung: Penerbit Alfabeta,  2011 Manajemen  Pendidikan .    Bandung:
Kepemimpinan dan Perilaku ., Jakarta: Rajawali Pers, 2003
Sekretariat  Jenderal  MPR  R Republik  Indonesia    1945. Tahun 2013 Sekretariat Jenderal MPR RI.,
UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945.
Cetakan 12, Tahun 2013 Sekretariat Jenderal MPR RI.,
Pemasyarakatan  UUD  1945  dan RI  No.  III/MPR/2000 Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan Perunadang-Undangan, Sekretariat Jenderal MPR RI,
Pemasyarakatan  UUD  1945  dan RI  No.  VII/MPR/2001 Indonesia  Masa  Depan,  Cetakan  12,  Tahun 2013
Suhardan,  Dadang.,  Supervisi  Profesional  Layanan Dalam Menigkatkan Mutu Era  Otonimi  Daerah.,      Bandung:  Alfabeta, 2010 Sagala, Saiful., Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk MembantuMemecahkan Problematika Belajar dan Mengajar 2008 Sagala, Saiful., Administrasi Pendidikan Kontemporer., Bandung: Alfabeta, 2008 Samana,  A.,  1994. Profesionalisme  Keguruan Jogjakarta: Kanisius, 1994 Sa’ud,  Udin  Saefudin  dan  Makmun,  Abin Syamsuddin., Perencanaan
Pendidikan Suatu  Pendekatan  Komprehensif Remaja Rosdakarya, 2006 Sudjana,  Nana,  Surya  Dharma,  Wastandar., Pemantauan  Pelaksanaan  Standar  Nasional Pendidikan., Bekasi:  Binamitra  Publishing, 2012 Sugiyono.,
Memahami  Penelitian  Kualitatif., Bandung: Alfabeta, 2005
Suryobroto., Manajemen  Pendidikan  di  Sekolah Jakarta: Asdi Mahasatya, 2004 Subrata,  Surya., Proses  Belajar  Mengajar  di Sekolah ., Jakarta: Rineka Cipta, 1997 Sukardi, Ismail., Model dan  Metode Pembelajaran Modern Suautu Pengantaar Gemilang, 2011
TAP MPR RI No.I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali  Materi  dan  Status  Hukum  TAP MPR  RI  Tahun  1960  sampai  dengan  tahun 2002 Tohirin.,  Metode Penelitian  Kualitatif  dalam Pendidikan  dan  Bimbingan  Konsling., Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Sekjen MPR RI Tahun 2013 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang Nasional , 2003 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI., Undang-Undang Republik  Indonesia    1945. ,  Cetakan  12.
Sekretariat Jenderal MPR RI., Perubahan Keempat
UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945. , Cetakan 12, Tahun 2013 Sekretariat Jenderal MPR RI., Panduan
Pemasyarakatan  UUD  1945  dan TAP  MPR
III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan Undangan, Cetakan 12, 2013 Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan  UUD  1945  dan TAP  MPR
RI  No.  VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia  Masa  Depan,  Cetakan  12,  Tahun
Supervisi  Profesional  Layanan Dalam Menigkatkan Mutu   Pembelajaran di .,      Bandung:  Alfabeta,
Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk MembantuMemecahkan Problematika Mengajar .,  Bandung: Alfabeta,
Administrasi Pendidikan Bandung: Alfabeta, 2008 Profesionalisme  Keguruan .,
Jogjakarta: Kanisius, 1994
Sa’ud,  Udin  Saefudin  dan  Makmun,  Abin Perencanaan Pendidikan Pendekatan  Komprehensif .,  Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006 Sudjana,  Nana,  Surya  Dharma,  Wastandar., Pemantauan  Pelaksanaan  Standar  Nasional
Bekasi:  Binamitra  Publishing,
Memahami  Penelitian  Kualitatif., Bandung: Alfabeta, 2005 Manajemen  Pendidikan  di  Sekolah ., Jakarta: Asdi Mahasatya, 2004 Proses  Belajar  Mengajar  di : Rineka Cipta, 1997
Model dan  Metode Pembelajaran Modern Suautu Pengantaar , Tunas
TAP MPR RI No.I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali  Materi  dan  Status  Hukum  TAP MPR  RI  Tahun  1960  sampai  dengan  tahun
Penelitian  Kualitatif  dalam Pendidikan  dan  Bimbingan  Konsling., Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012 ang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Sekjen MPR RI Tahun 2013 Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan
Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun Tentang Standar Proses Untuk Satuan
Pendidikan  Dasar  dan  Menengah Sinar Grafika, 2007 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah, tahun 2014 Uno,    Hamzah  B., Perencanaan  Pembelajaran. Bumi Aksara, Jakarta: Bumi Aksara, 2008 Wahjosumidjo., Kepemimpinan  Kepala  Sekolah Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
ndidikan  Dasar  dan  Menengah .,  Jakarta:
Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun Tentang  Pembentukan  Peraturan
Undang  RI  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah, tahun 2014 canaan  Pembelajaran. Bumi Aksara, Jakarta: Bumi Aksara, 2008 Kepemimpinan  Kepala  Sekolah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002