## ANALISIS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PRESENSI DALAM PRESPEKTIF BUDAYA KERJA DI KOTA BANDUNG
Imas Sumiati Tine Ratna Poerwantika Yayan Mulyan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung, 40261 imas.sumiati@unpas.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengembangkan  sistem  informasi  administrsai presensi,  melengkapi  kebijakan  yang  sudah  ada  menjadi  lebih  optimal,dalam meningkatan budaya kerja ASN yang lebih kondusif dan menghargai waktu serta menyadarkan  semua  pekerjaan  adalak  kewajiban  dan  betuk  dari  ibadah. menemukan  solusi  dari  masalah  yang  ditemui  dilokasi  penelitian  terkait  sistem informasi  administrasi  presensi. Metode  penelitian  yang  di gunakan  adalah metode  penelitian  kombinasi  dengan  menggunakan Model  Sequantial Explanatory, dimana  peneliti  mengembangkan  hasil  penelitian  dari  satu  metode dengan  metode  lainnya.  Metode  ini  dikatakan Sequantial  Explanatory karena penggunaan  metode  kombinasi  secara berurutan, dicirikan  dengan  analisis  data kuantitatif  pada  tahap  pertama  dan  diikuti  dengan  analisis  data  kualitatif  pada tahap  kedua. Berikut  ini tahapan sequantial  explanatory  design sebagai  berikut  : 1. Proses Analisis Data Kuantitatif, 2. Proses Analisis Data Kualitatif. Dari hasil analisis data menunjukan bahwa Analisis sistem adminsitrasi persensi merupakan sistem  informasi  yang  dapat  memepengaruhi  pegawai  dalam  menjalankan kewajibannya  dalam  peningkatan  kinerja  dan  beban  kerjanya,  dalam masalah  ini dari  setiap  unit  analisis  telah  sesuai  dilakukan  dan  dijalankan  terutama  masalah kinerjanya,  sistem  informasi  administrasi  presensi  berpengaruh  terhadap perubahan  kinerja  ASN  kota  bandung  yang  mewakili  kewilayahan  kecamatan buah  batu,  yang  mewakili  instansi  otonom  dinas  koperasi  usaha  kecil  menengah dan  untuk  lembaga  teknis  Kesbangpol  dan  BKPP,  terlihat  berpengaruh  tetapi hanya  sebatas  pengaruh  dari  ASN  tanggungjawab  terkait  takut  dipotong tunjangannya  belum  pada  perubahan  karakter  dalam  bekerja  merupakan  suatu kewajiban.
Kata Kunci : Administrasi, Informasi, Kinerja, Pegawai, Presensi, Sistem

## PENDAHULUAN
Absensi  dengan  menggunakan  tanda  tangan  atau  menginput ID  Card pegawai merupakan sistem administrasi presensi yang digunakan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung  sangat memungkinkan pegawai  untuk memanipulasi    data  kedatangan    ataupun  menitipkan ID  Card mereka  sebagai tanda  kehadiran  mereka  yang  fiktif,  dan  menjadikan  pegawai  sangat  tidak berdisiplin. Masalah tersebut diduga oleh rendahnya sistem informasi yang belum dijalankan sesuai dengan indikator – indikator sistem informasi, seperti :
a. Blok  Teknologi  (Technology  Block), seharusnya  dengan menggunakan aplikasi  SIAPP  (Sistem  Informasi  Administrasi  Presensi  Pegawai)  yang terdiri dari Software dan Hardware yang dirancang untuk menyimpan dan memproses  semua  informasi  pegawai  secara  cepat  dan  akurat  ini,  para pegawai  dapat  dengan  mudah  mengakses aplikasi  tersebut  tidak  hanya melalui  perangkat  komputer  saja,  tetapi  juga  dapat  di  akses  melalui smartphone.
b. Basis  Data  (Database  Block), Dengan  data  informasi  kepegawaian  yang akurat  dan  langsung  terkirim  kepusat,  seharusnya  menjadi  motivasi  bagi setiap  pegawai  untuk  lebih  produktif  dan  efektif  dalam  kewajiban  nya sebagai  ASN  (Aparatur  Sipil  Negara)  yang  baik.  Seharusnya  pimpinan memberikan reward plus kepada  setiap  pegawai  yang  menginput  hasil laporan  kerja  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan  sehingga  menjadi motivasi  tersendiri  bagi  para  pegawai  untuk  meningkatkan  kinerja kepegawaian dan mindset disiplin.
Seiring  berjalannya  waktu,  disiplin  kerja    bukanlah  suatu  hal  yang menjadi prioritas utama bagi sebagian besar umat manusia.Terutama para pegawai di Indonesia khususnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung, banyak  pegawai  yang  lebih  mementingkan  kepentingan  pribadinya  dan mengabaikan  disiplin  kerja  karena  lemahnya  sistem    administrasi  presensi  di Indonesia.
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  adalah  perangkat  Pemerintaeh Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah  merupakan  pelaksana fungsi  eksekutif  yang  harus  berkoordinasi  agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan  baik. Dasar hukum  yang berlaku
sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Metode  penelitian  yang  di  gunakan  adalah  metode  penelitian  kombinasi dengan  menggunakan Model  Sequantial  Explanatory,  metode  kombinasi Model Sequantial  Explanatory adalah  suatu  prosedur  penelitian  dimana  peneliti mengembangkan  hasil  penelitian  dari  satu  metode  dengan  metode  lainnya. Metode  ini  dikatakan Sequantial  Explanatory karena  penggunaan  metode kombinasi secara berurutan, dicirikan dengan analisis data kuantitatif pada tahap pertama dan diikuti dengan analisis data kualitatif pada tahap kedua.

## PEMBAHASAN
Berpijak dari identifikasi masalah dan kelemahan penerapan akuntabilitas kinerja,  maka  ORPAD  memformulasikan  dan  menjalankan  lima  langkah  SAKIP juara sebagai berikut:
1. Langkah Strategi Juara
2. Langkah Memperkuat Komitmen Pimpinan
3. Langkah  Penguatan Solidaritas  Tim  Fasilitasi  SAKIP  (Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah)  dan  Pendampingan  dari  Tim Kemenpan-RB
4. Langkah Penguatan Kapasitas dan Kesungguhan Kepala PD
5. Langkah Mengembangkan SILAKIP
Dari 5 langkah diatas peneliti menganalisis bahwa langkah tersebut masih dalam tataran menjalankan tugas dan tataran belum sampai pada merubah karakter dan penyadaran aparatur sipil Negara secara simultan juga parsial sehingga tetap saja  analisis  peneliti mengatakan  bahwa  langkah-langkah  tersebut  belum  bisa merubah karakter, sikap, skill, pengetahuan dari ASN dalam mewujudkan kinerja sesuai dengan tupoksinya.
Kemudian untuk memantapkan 5 komponen SAKIP maka perlu ditempuh upaya sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja (Bappeda) : Metode Logic Model
2. Pengukuran  Kinerja  (Bappeda)  :  penetapan  IKU  dan  IKI  (pemetaan kinerja)
3. Pelaporan Kinerja (Bag.Organisasi) : Analisis data dan Informasi dan Jelas 4. Evaluasi  kinerja  (Insprektorat)  :  Rekomendasi  yang  berkualitas  dan membangun
5. Capaian  kinerja  (seluru  PD  dikoordinir  bappeda)  :  berkualitas  dan  dapat dipertanggung jawabkan.
Dari 5 komponen di atasa peneliti menganalisis bahwa komponen pertama seperti metodologic model, terlalu rumit sehingga sulit diimplemantisakan secara parsial, sehingga perlu model pengembangan lain dalam menterjelmahkan/memetakan  perencaan  kinerja  di  ASN  kota  Bandung. Sedangkan  penugukuran  IKI  IKu  dianggap  bisa  diterapkan  karena  menurut analisis  peneliti  IKI  IKU  ini  cukup  simple  dan  mudah  diterapkan.  Kemudian analisis data dan informasi juga jelas dan mudah diterapkan. Juga eva luasi sudah mampu menjawab tantngan pengembang kinjerha, sehingga capaian kinerja dapat diterapkan.
Dalam  aspek  penerapan  strategi  strategi  membangun  untuk  mencapai budaya kerja yang meliputi aspek-aspek antara lain:
1. Pemenuhan/Formalitas:  Semua  dokumen – dokumen  SAKIP    (Stistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) harus ada
2. Kualitas  :  dokumen  yang  disajikan  sudah  relevan  dan  jelas menggabarkaninput, output, intermediate outcome, outcome dan impact
3. Implementasi manajemen / perbaikan berkelanjutan : rencana tindak lanjut jelas
Perencanaan  Kinerja  dalam  penyusunan  RPJMD  dan  RENSTRA Pemerintah  Kota  Bandung  menggunakan  metode  Logic  Model,  selain  itu mengacu juga pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang ada serta memperhatikan  berbagai  kaidah  dalam  penyusunan  perencanaan  kinerja  seperti orientasi  pada  hasil  atau  manfaat  yang  langsung  dirasakan  masyarakat  (Result Oriented),  kualitas  indicator    kinerja  dan  keterpaduan  perencanaan  (Integrated Development Plan).
Dari  hal  terseut  diatas  peneliti  dapat  menganilisis  bahwa  kelengkapan dokumen  SAKIP  (Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah)    itu  harus  lengkap dan terintegrasi dari setiap SKPD di kota bdg dan dokumen harus disajikan harus lengkap mulai dari input, outcome, kemudian rencana tindak lanjut evaluasi harus sudah terimplementasikan dan terdokumentasikan.
Memastikan bahwa sasaran pemerintah daerah diturunkan kepada sasaran PD  yang  mendukungpencapaian  sasaran,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Termasuk  memastikan  ukuran  kinerja  pada  level  eselon  III,  eselon  IV dan individu memiliki korelasi pencapaian sasaran strategis. Perencanaan Kinerja dalam  penyusunan  RPJMD    dan  RENSTRA  Pemerintah  Kota  Bandung menggunakan  metode Logic  Model,  selain  itu  mengacu  juga  pada  mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang ada serta memperhatikan berbagai kaidah dalam  penyusunan  perencanaan  kinerja  seperti  orientasi pada  hasil  atau  manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (Result Oriented), kualitas indicator  kinerja dan keterpaduan perencanaan (Integrated Development Plan).

## A. ANALISIS  SISTEM  ADMINISTRASI  PRESENSI  HASIL  TELAAH LIETERATUR
Berdasarkan analisis peneliti,  bahwa  Administrasi  Presensi  harus  dapat dukungan. ada tidak sedikit nilai positif:
1. Public administration is art and science of management as aplied to the affairs  of  the  statate.  Dari  definisi  itu  bahwa,  sistem  infromasi administrasi kehadiran ASN terkategori seni dan ilmu  yang improv pada praktik  manajemen.  Seni  dan  ilmu  dalam  praktik  pengawasan, pengendalian  lansung,  motivasi    berbasis  teknologi  informasi  yang dilakukan in di lingkunga institusi pemerintah  tehadap orang-orang yang digaji oleh negara.
2. Manajement  harus    difahami  sebagai to  manage (mengatur,  mengurus, mengendalikan)  kerja  sama  manausia  dalam  memberdayakan  tols  of management untuk  mencapai tujuan. Karenanya pengendalian kehadiran ASN  berbasis  sistem  infromasi  manajemen    merupakanm  upaya  yang harus diapresiasai dan didukung semua pihak. Kehadiran ASN merupakan
titik  awal  bagi  ASN  untuk  mangawali  kerja,  untuk  berbicara    kineraja, produiktifitas  dll.  Adalah    mustahil  ada  kerja,  ada  kinerja  ada produkstivitas  dll  manakala  ASN  sendiri dengan  berbagai  alasan  tidak hadir, tidak masuk kerja.
3. Sistem  infromasi  administrasi  presensi  merupakan    instrumen  standar, pada    sistem  informasi  untuk  mengetahui  kehadirnan  ASN  sebagai pelayan  publik,  pelayan  mayarakat  yang  digunakan  oleh  pemerintah. Sehinggan  dari  data  sistem  ini  pemerintah  dapat  melakukan  tindakan lumrah reward/penghargaan)  atas  kinerja  seorang    ASN  sekaligus punishment (hukuman)  atau  tindakan  lain  (termasuk  diklat)    bagi  yang perlu dibangun kinerjanya.
4. Sistem informasi administrasi prersensi ini sebagai alat dalam manajemen untuk  mengetahui  taat  dan  disiplinnnya,  sekaligus  mengetahui indisiplinernya  seorang ASN.
5. Sistem  informasi  administrasi  presensi  merupakan  alat  pengendalian, intrumen  pengawasan    berbasis  infromasi  yang  ada  di  lingkungan pemerintahan. Bagi atasan sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat disiplin,  tingkat  pengabdian,  komitman  sebagai  aparatur    sispil  negara. Bagi  anggota  ASN  itu  sendiiri  adalah  alat  kontrol/  alat  ukur  kompetensi yang  dinamis bagi diri seorang ASN  terkait apa yang telah , sedang dan akan harus dikerjakan prioritas atau dikerjakan pada tahap kemudian.
6. Sistem  informasi  administrasi  presensi  merupakan  alat  pengendalian merupakan  instrumen  motivasi,  alat  membudayakan  ASN  hadir  tepat waktu, bekerja tepat waktu.

## B. KETENTUAN PEMBERIAN TKD
Komposisi  pemberian  TKD  harus  didasarkan  pada  penilaian  kinerja sebagaimana  ditetapkan  dalam  pasal  2  dengan  rincian  perhitungan  sebagai berikut:
a. Komposisi  pemberian  TKD  berdasarkan  penilaian  kinerja  untuk  Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu, dihitung sebagai berikut:
1. Aktivitas  utama  dan  aktivitas  tambahan  diberi  bobot  70%,  yang merupakan  akumulasi  dari  80%  aktivitas    utama  dan  20%  aktivitas tambahan.
2. Perilaku pegawai diberi bobot sebesar 30% .
b. Komposisi pemberian TKD berdasarkan penilaian Kinerja untuk pengawas sebagai  kepala  unit  organisasi  pada  perangkat  daerah,  dihitung  sebagai berikut:
1. Aktivitas diberi bobot 70%, terdiri dari 60% aktivitas pribadi dan 40% aktivitas bawahan.
2. Perilaku diberi bobot 30%.
c. Komposisi  pemberian  TKD  berdasarkan  penilaian  kinerja  untuk  jabatan pimpinan  tinggi  dan  administrastor  sebagai  kepala  unit  organisasi  pada perangkat daerah, dihitung sebagai berikut:
1. Aktivitas diberi bobot 70% terdiri dari 50% aktivitas pribadi dan 50% aktivitas bawahan.
2. Perilaku diberi bobot 30%
3. Akumulasi aktivitas dan perilaku diberi bobot 80%
4. Penyerapan anggaran diberi bobot 20%
5. Komposisi  pemberian  TKD  berdasarkan  penilaian  kinerja  untuk kepala perangkat daerah, dihitung sebagai  berikut:
a) Pencapaian akumulasi aktivitas bawahan 60%
b) Penyerapan anggaran 20%
c) Pencapaian IKU 10%
d) Pencapaian IKP 10%
d. Khusus  untuk  Triwulan  I  (Pertama),  pencapaian  IKU  dan  IKP  diberikan bobot masing-masing 5%
e. Sisa pencapaian IKU/IKK dan IKP untuk Triwulan I akan diakumulasikan pada triwulan IV
Komposisi  Tunjangan  Tambahan  berdasarkan  Output  sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
a. Bagi pengawas adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian IKI diberi bobot 30%
2. Capaian penyerapan anggaran diberi bobot 70%
b. Bagi administrator adalah sebagai berikut:
1. Pencapain IKI diberi bobot 40%
2. Capaian penyerapan anggaran diberi bobot 60%
c. Bagi  Jabatan  Pimpinana  Tinggi  selaku  Kepala  Perangkat  Daerah  adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian IKP diberi bobot 20%
2. Capaian penyerapan anggaran diberi bobot 40%
3. Pencapaian IKU diberi bobot 40%
d. Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi selaku asisten di Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian IKP diberi bobot 30%
2. Capaian penyerapan anggaran diberi bobot 30%
3. Pencapaian IKU diberi bobot 40%
e. Bagi  pelaksana  yang  diberi  tugas  khusus  berbasis  sertifikasi  dan  output, dihitung dari realisasi pencapaian output
C. KOMPONEN PENGURANGAN TKD
1) Factor-faktor pengurangan atas TKD adalah sebagai berikut :
a. Kepatuhan terhadap SIAP
b. Pengenaan hukuman disiplin
c. Melakukan aktivitas negative
d. Melakukan manipulasi data kinerja
2) Kepatuhan atas SIAP sebagaimana dimaksud pasa ayat (1)  huruf a, adalah kepatuhan atas kehadiran pada saat hadir dan pulang kerja yang dibuktikan dengan  hasil  evaluasi  kehadiran  pada  capaian  maksimal  100%  kehadiran dalam setiap bulan.
3) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah  pengurangan  TKD  sebagai  pengenaan  hukuman  disiplin  tingkat
sedang  dan  berat  bagi  PNS  yang  dibuktikan  dengan  berita  acara  dan putusan penjatuhan sanksi hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang. Adapun tingkatan hukuman yang diberikan kepada PNS sebagai berikut:
a. Ringan
1. Teguran Lisan : $50% TKD 1 Bulan
2. Teguran tertulis : $50% TKD 2 Bulan
3. Pernyataan Tidak Puas : $50% TKD 1 Bulan
b. Sedang
1. Penundaan KGB 1 Tahun : $0 TKD 1 Bulan
2. Penundaan KP 1 Tahun : $0 TKD 2 Bulan
3. Penurunan pangkat 1 Tahun : $0 TKD 3 Bulan
c. Berat
1. Penurunan pangkat 3 Tahun : $0 TKD 4 Bulan
2. Pemindahan penurunan jabatan : $0 TKD 5 Bulan
3. Pembebasan jabatan : $0 TKD 6 Bulan
D. Analisis komprehensif system informasi dari perspektif Dinaskopumkm,  Kesbangpol,  BKPP,  Kecamatan  Buahbatu  serta SIAP terhadap kinerja di Kecamatan Buahbatu.
1. SIAP ( Sistem  Informasi Administrasi Presensi ) SKPD Kesbangpol Kota Bandung
Adalah  aplikasi  yang diadopsi  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  Provinsi Jawa  Barat  sebagai  perangkat  absensi  dengan  menggunakan    sensor  wajah  dan sidik  jari  hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kedisiplinan  kehadiran  Pegawai Negeri Sipil KESBANGPOL Kota Bandung adalah salah satu SKPD yang sudah menggunakan aplikasi presensi ngelink  dengan BKPP ( Pusat) sebagai  Kesbang sebagai USER( pemakai ) sehingga setiap hari sudah melakukan pelaporan jam 9 pagi untuk absensi kehadiran pegawai dan jam 5 sore untuk pelaporan kepulangan pegawai.
Kepala  SKPD  setiap  tahun  membuat  Perjanjian  Kinerja  antara  Kepala SKPD  dengan    Wali  Kota  dengan  membuat  target  capaian  kinerja    SKPD  sa;ah satunya adalah Indek Kepuasan Masyarakat  dengan cara memberikan pelayanan
pada  masyarakat  seperti  untuk  pelayanan penelitian,  praktek  kerja,survey, melayani pelaporan masyarakat ini adalah salah satu tuntutan bagi Indeks Prestasi Kerja Individu setiap pegawai.
Capaian  Kinerja  dilaporkan  3  bulan  sekali  selama  capaian  kinerja  belum mencapai targe,t maka berpengaruh terhadap tunjangan kinerja yang didapat oleh pejabat structural tidak full diterima semua sampai capaian kinerja tercapai.
Sistem  administrasi  presensi  sangat  erat  kaitannya  dengan  remunasi  yang diperoleh karena sistem pelaporan yang dilakukan tiap hari juga sistem pelaporan yang  merupakan  rekapitulasi  selama  sebulan  penuh,  system  absensi  presensi sangan  ketat  terhadap  kehadiran  jika  terlambat  5  detik  dari  batas  waktu  yg ditentukan maka sdh dipastikan pelaporanya terlambat karena sdh ditandai dengan warna merah.
Capaian kinerja harus mencapai target kinerja , Ada 2 yaitu :
1. IKU =  Indeks Kinerja  Utama ini berlaku hanya  untuk pejabat structural  ( KABAN, SEKRETARIS, KASI, KABID, KASUBSI)
2. IKI  =  Indek  Kinerja  Individu  ini  berlaku  bagi  seluruh  pegawai    ( Fungsional) action yang dilakukan seluruh pegawai
Target capaian kinerja harus mencapai nilai tertentu sesuai standar ISO ada 9 standar yang digunakan  sebagai standar kinerja PNS.
Kendala  yang  sering  dihadapi  adalah  ketidak  sesuaian  antara  wajah  yang digunakan  dalam system  presensi    harus  sesuai  scan  awal  karena  kalo  ada  yang berubah system tidak bisa mendeteksi, juga pilihan aturan absensi sangat ketat ada template    yang  harus  dimasukkan  tanpa  ada  pilihan  .  sehingga  untuk  mengatasi kendala yang ada adalah mengikuti aturan yang ada tanpa ada pilihan alasan yang tidak  sesuai  template  dan  ini  memang  berdampak  pada  kinerja  yng  sudah menggunanakan digital dan bermuara pada TKD dan pemasukan bagi pegawai. TKD  yang  diterima  oleh  semua  pegawai  dapat  dilihat  oleh  pegawai  lainnya  dan sangat  transparan    juga  beban  kerja  sudah  sangta  jelas  dengan  aadnya  capaian capaian  angka  /perjam/  erhari/perbulan  sekitar  6000  menit  dan  berimbas  pada atasan..  sehingga  kinerja  bawahan  mempengaruhi  kinerja  atasan  dan  diperlukan kerjasama  serta  pembinaan  dari  atasan  terhadap  bawahan.    TKD  yang  diterima
oleh setiap pegawai juga karena ada penilaian dari atasan atau pimpinan  sehingga dengan menggunakan system ini ini berkaitan dengan EReka.
2. SIAP  (  Sistem    Informasi  Administrasi  Presensi  )  SKPD  Kecamatan Buahbatu Kota Bandung
SIAP  merupakan  system  yang  terintegrasi  dan  diterapkan  hampir  seluruh SKPD  yang  ada  di  wilayah  Kota  Bandung.  Kecamatan  Buahbatu  sendiri  dalam menerapkan  system  ini  terlebih  dahulu  melakukan  MoU.kerjasama  kerja  antara Camat  dengan Walikota,  dan  dari  perjanjian  ini  diperpanjang  setiap  tiga  bulan. Aplikasi  SIAP  di  SKPD  Kecamatan  Buahbatu  sudah  berbasis  online,  istilah  lain yang  digunakannya  yaitu  SIMPEG  atau  system  kepegawaian.  System  absensi secara  online  ini  tercentral  pada  BKPP,  dimana  jenis  sistem  yang  digunakannya yaitu dengan rekam wajah maupun retina, dimana system ini akan menginput dari sisi kehadiran maupun apel bagi pegawai  yang dilaksanakan setiap hari.  System ini  berhubungan  dengan  renumerasi  atau  lebih  tepatnya  berkaitan  dengan  TKD atau Tunjangan Kinerja Daerah.
Penerapan  system  ini  di  satu  sisi  bias  menimbulkan  dampak  posistif maupun negative, salah  satu dampak positifnya  yaitu pegawai (ASN) hadir tepat waktu, karena dari sisi waktu ada catatan tentang kehadiran itu sendiri, misalkan untuk hari-hari tertentu pegawai harus masuk tepat waktu jam 07.45 sudah berada di  satuan  unit  kerjanya,  jika  lebih  dari  jam  07.45  akan  ada  potongan-potongan (punishment)  ,  serta  jam  pulang  ditetapkan  pada  pukul  16.30.  dengan  system  ini petugas  operator  akan  menarik  data  kehadiran  maupun  apel  di  jam  09.00  untuk selanjutnya disetorkan kepada BKPP.
Untuk  dampak  negatifnya,  walaupun  tersistematis,  karena  yang menoperasikannya  adalah  manusia  juga,  kekhawatiran  akan  terjadi  manipulasi data  atau  yang  bersifat  kepada  penyimpangan-penyimpangan  kerja,  kemudian kemungkinan frame  work dari  masing  =-masing  sub SKPD  tidak  terdeteksi  oleh sistem.  Karena  nya  dibutuhkan  komitmen  secara  bersama  di  dalam  penerapan system ini agar pegawai semakin lebih professional, produktif, maupun proaktif di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang  memperlihatkan bahwa  sistem  informasi  administrasi  presensi    belum  sampai  pada  perubahan karakter. Karena pegawai bekerja hanya sebatas menjalankan kewajiban saja dan tidak ingin mendapatkan potongan tunjangan atau gaji jadi dengan adanya sistem informasi administrasi presensi belum bisa merubah karakter tiap pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
A.A.Anwar  Prabu  Mangkunegara.  2011. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perusahaan. PT.Remaja Rosda Karya, Bandung.
Yakub. 2012. Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Turban,  E.  dan  L.  Volonino.  (2012). Information  Technology  for  Management.
8th ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
Anggara, Sahya, 2012. Ilmu Adminisyrsai Negara. Bandung: CV Pustaka Setia. Adinoto, Trio Suryaning. (2013). “Perancanga n Absensi Karyawan Smp Negeri 1
Kramat Tegal”. Jurnal Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
Agus, Dharma. (2005). Manajemen Supervisi. Jakarta.: Raja Grafindo Persada Alter,  Steven.  1992. Information  Systems:  A  Management  Perspective,  Addison Wesley Publishing Co. Inc.
Alex S. Nitisemito, 1982, Manajemen Personalia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Azwar  A.  1996.  Pengantar  Administrasi  Kesehatan  Edisi  3.  Jakarta:  Binarupa Aksara
Budioro,  B.  2002 Pengantar  Administrasi Kesehatan  Masyarakat. Semarang  : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Bodnar,  George  H.  and  William  S.  Hopwood.  1998. Accounting  Information
System. 6th Ed. New Jersey : Prentice-Hall International, Inc.
B.  Siswanto  Sastrohadiwiryo,  2003, Manajemen  Tenaga  kerja  Indonesia,  Edisi dua. Jakarta : PT. Bumi Aksara
Chandler,  Ralph  C.  dan  Plano.  Jack  C.  (1988). The  Public  Administration Dictionary. John Wiley & Sons,
Handayaningrat.  1985 . Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen. Jakarta : NV.Sapdodadi
Hasibuan,  Malayu  S.P,  2003, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Edisi  Revisi. Jakarta : PT. Bumi aksara
Indrajit.  2001. Analisis  dan  Perancangan  Sistem  Berorientasi  Object.  Bandung: Informatika.
Soeherman, Bonnie dan Marion Pinontoan. 2008. Designning Information System Concepts dan Cases With Visio. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Sondang  P,  Siagian.  1996, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta  :  Bumi Aksara
Veithzal  Rivai.  (2011). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Perusahaan
Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,
Wasono, Ig. 1997. Etika, Komunikasi Kantor. Yogyakarta : Kanisius Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (n.d.). Oxford advance learner’s dictionary of current english.
Kebijakan,  P.  D.  A.  N.  (n.d.). Pedoman  dan  kebijakan  remunerasi. Ladjamudin, al-bahra bin. (2013).

## B. Dokumen
UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  No  08  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan Susunan  Perangkat  Daerah  dan  Peraturan  Walikota  Bandung  No  1394 Tahun 2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.