## TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG DI KABUPATEN MAROS

## Mita, Ashar Sinilele, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: mmita0144@gmail.com

## Abstrak
Utang  piutang  secara  terminologis  adalah  memberikan  harta  kepada  orang  yang akan  memanfaatkannya  dan mengembalikan  gantinya  dikemudian  hari.  jual  beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktifitas ekonomi. Pokok masalah penelitian ini  adalah  Bagaimana  praktik  utang  piutang  yang  terjadi  pada  Masyarakat Nelayan  Desa  Pajukukang,  dan  Bagaimanakah  tinjauan  hukum  islam  terhadap praktik  utang  piutang  yang  terjadi  pada  Masyarakat  Nelayan  Desa  Pajukukang. Jenis  penelitian  ini  tergolong  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  empiris,  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan muamalah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  praktek  utang  yang  terjadi  di masyarakat  nelayan  di  Desa  Pajukukang  merupakan  praktek  muamalah  yang dilakukan  secara  lisan  dengan  sistem  kepercayaan  satu  sama  lain,  tidak  ada perjanjian  hitam  di  atas  putih,  bahkan  jaminannya  tidak  ada,  tetapi  memiliki bunga  uang.  Adapun  faktor  yang  melatar  belakangi  praktek  utang  piutang  yang terjadi adalah karena kemudahan dibandingkan dengan melakukan pinjaman pada Lembaga  keuangan.  Jika  ditinjau  dari  perspektif  hukum  Islam  praktek  utang piutang  yang  dilakukan  masyarakat  Desa  Pajukukang.    sudah  memenuhi  rukun dan  syarat  yang  merupakan  syarat  sahnya  suatu  akad.  Meskipun  praktik  utang piutang  ini  sudah  memenuhi  rukun  dan  syarat,  tetapi  terdapat  ketidaksesuaian dengan  hukum  islam  ( fiqh  muamalah )  karena  adanya  tambahan  dalam  utang piutang  termasuk riba dan  hukumnya  haram,  Yang  disebutkan  dalam  (Q.S  Ali- imran:130).
Kata Kunci: Hukum Islam, Masyarakat, Utang-Piutang.

## Abstract
Terminologically, debts and receivables are giving assets to people who will use them and return them in exchange at a later date. buying and selling, borrowing and borrowing are part of economic activity. The main problem of this research is how  the  practice  of  debt  and  credit  that  occurs  in  the  fishing  community  of Pajukukang village, and how is the review of Islamic law on the practice of debt and credit that occurs in the fishing community of Pajukukang village. This type of  research  is  classified  as  qualitative  with  the  research  approach  used  is empirical  juridical,  sociological  approach  and  muamalah  approach.  The  results of this study indicate that the practice of debt that occurs in the fishing community in Pajukukang Village is a muamalah practice which is carried out orally with a mutual trust system, there is no black and white agreement, even the guarantee is not  there,  but it  has  money  interest.  The factors  behind  the  practice  of  debt  and
receivables that occur are because of the convenience compared to making loans to financial institutions. If viewed from the perspective of Islamic law, the practice of debt and credit carried out by the Pajukukang Village community. has fulfilled the  pillars  and  conditions  which  are  a  condition  for  the  validity  of  a  contract. Even  though  this  practice  of  debt  and  credit  has  fulfilled  the  pillars  and conditions,  there  is  a  discrepancy  with  Islamic  law  (fiqh  muamalah)  because  of the additions in accounts payable including usury and the law is haram, which is mentioned in (Q.S Ali-imran: 130).
Keywords: Debts, Islamic Law, Society.

## A. Pendahuluan
Agama  Islam  telah  memberikan  pedoman  bagi  umat  manusia  agar  selamat baik  dunia  maupun  akhirat.  Secara  garis  besar  ajaran  islam  berisi  kandungan- kandungan yang terdiri atas aqidah Syari’ah dan ahklak yang bersumber dari Al- Qur’an dan As-sunnah. Adapun salah satu ajaran islam tersebut diantaranya ialah Syari’ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambanya, dan mengatur segala  aspek  kehidupan  manusia  baik  berupa  aspek  ibadah,  politik,  sosial, ekonomi,  dan  sebagainya.  Dalam  aspek  ekonomi  salah  satu  yang  diatur  oleh syariat islam yang kemudian disebut dengan ekonomi islam. Konstruksi ekonomi islam  sendiri  yaitu  sebuah  tatanan  ekonomi  yang  dibangun  diatas  dasar  ajaran tauhid  dan  prinsip-prinsip  moral  islam.  Dibatasi  oleh  syari’at  islam  dan  Fikih. Mengkaji  hal  itu  utang  piutang  dalam  islam  disebut  dengan qardh merupakan upaya  memberikan  pinjaman  kepada  orang  lain  dengan  syarat  pihak  pinjaman mengembalikan gantinya. 1
Dalam utang qard bahwasanya suatu pinjaman atau utang tidak memberikan nilai  manfaat  (bonus  atau  hadiah  yang  di  persyaratkan).  Hal  ini  islam  juga mengajarkan agar  pemberian  utang qard oleh  si muqridh tidak  dikaitkan  dengan syarat  lain  berupa  manfaat  yang  harus  diberikan  oleh  si Muqtaridh kepadanya. Dampak  ekonomi  utang  piutang  mempunyai  fungsi  menghilangkan  kesusahan, melenyapkan  permusuhan  dan  menimbulkan  kecintaan  hati.  Adapun  maksud utang  piutang  memberikan  “sesuatu”  kepada  Seseorang  dengan  perjanjian  dia akan membayar yang sama dengan hal tersebut. 2
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  utang  piutang  adalah  uang  yang dipinjam  dari  orang  lain  dan  yang  dipinjamkan  kepada  orang  lain. 3 Sedangkan Utang  piutang  secara  terminologis  adalah  memberikan  harta  kepada  orang  yang akan  memanfaatkannya  dan  mengembalikan  gantinya  dikemudian  hari 4 Aktifitas manusia  tidak  terlepas  dari  berbagai  dimensi  ekonomi  yakni  upaya  pemenuhan
1 Ismail Nawawi, “ Fiqih Muamalah Klasik dan Kontenporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social”. Ghalia Indonesia, 2012), h. 177.
2 Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawerdi  K  lubis, “hukum  perjanjian  dalam  Islam”,
(Jakarta: sinar Grafika, 1996) h. 136.
3 Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 1998) cet ke-1, h. 689
4 Luthfatun  Mawwaddah,  “ Ketidak  Mampuan  Membayar  Utang  Dalam  Permohonan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Oleh  Mantan  Pilot  Lion  Air ”  El-Iqthisadi:  Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum (2020). Vol 2 No.2 (Des 2020) h. 4”
hidup  untuk  tujuan  tertentu.  Adanya  proses  tukar  barang  dan  jasa,  jual  beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktifitas ekonomi.
Menurut  imam  syafi’I  utang-piutang  dalam  arti  bahasa  (etimologi)  berarti pertolongan.  Sedangkan  dalam  arti  istilah  (terminology)  adalah  suatu  yang diutangkan  dan  disebut  juga  dengan 1qrad atau salaf, yang  berarti  suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa  (sama).  Dengan  kata  lain, Al-Qard adalah  pemberian  harta  kepada  orang lain  yang  dapat  ditagih  atau  diminta  kembali  atau  dalam  istilah  lain  meminjam tanpa  mengharapkan  imbalan.  Dalam  hukum  Islam  masalah  utang-piutang  ini dikenal  dengan  istilah Al-Qard ,  yang  menurut  bahasa  berarti,  (potongan) dikatakan  demikian  karena Al-Qard merupakan  potongan  dari  harta muqridh (orang  yang  membayar)  yang  dibayarkan  kepada muqtaridh (yang  diajak  akad Qard). 5
Menurut Hanafiyah, Al-Qard diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta  mitsil  (yang  memiliki  perumpamaan)  untuk  memenuhi  kebutuhannya. Menurut Syafi'i Antonio, Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat  ditagih  atau  diminta  kembali  dengan  kata  lain  meminjamkan  tanpa mengharap  imbalan.  Menurut  Azhar  Basyir,  utang-piutang  adalah  memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang. 6 Jika syarat itu hanya  untuk  kepercayaan,  seperti  disyaratkan  bagi  pihak  berutang  untuk memberikan  barang  sebagai  jaminan  untuk  pembayaran  utangnya,  maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam. 7
Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah mu’amalah . Dalam  ber mu’amalah ,  manusia  telah  diberi  keleluasan  untuk  menjalankannya. Namun,  keleluasaan  itu  bukanlah  berarti  semua  cara  dapat  dikerjakan.  Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup mu’amalah diantaranya adalah utang piutang yang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk  menunjang  kelangsungan  hidup.  Pada  dasarnya  utang  piutang  ialah memberikan  sesuatu  kepada  seseorang  dengan  perjanjian  dia  akan  membayar yang  sama  dengan  hal  itu.  Pada  dasarnya  telah  menjadi  sunnatullah  bahwa manusia  hidup  bermasyarakat,  dan  saling  tolong-menolong  antara  yang  satu dengan  yang  lainnya.  Sebagai  makhluk  sosial  manusia  menerima  dan  memberi bantuan  pada  orang  lain  untuk  memenuhi  hajat  hidup  untuk  mencapai  kemajuan dalam  hidupnya  dan  orang  yang  berada dalam  kesulitan,  sepanjang  kesulitannya itu  betul-betul  rill,  dia  tidak  boleh  ditahan.  Ini  berdasarkan  firman  Allah  dalam (Q.S al-Baqarah (2): 280)
ٌرْيَخ ا ْوُقَّدَصَت  ْنَا َو ۗ ٍة َرَسْيَم ىٰلِا ٌة َرِظَنَف ٍة َرْسُع  ْوُذ َناَك  ْنِا َو َن ْوُمَلْعَت ْمُتْنُك  ْنِا ْمُكَّل
Terjemahnya:
5 Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2013) h. 151
6 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persazda, 2000) h. 56
7 Abdur Rahmad al-Jaziri, Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II, )Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004) h. 342
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan” (Q.S Al-Baqarah (2): 280). 8
Dalam  konsep  islam,  utang  piutang  merupakan  akad  (transaksi  ekonomi) yang  mengandung  nilai ta’awun (tolong  menolong).  Dengan  demikian  utang piutang  dapat  dikatakan  sebagai  ibadah  sosial  yang  dalam  pandangan islam juga mendapatkan  porsi  tersendiri.  Utang  piutang  juga  memiliki  nilai  luar  biasa terutama  guna  bantu  membantu  antar  sesama  bagi  yang  tidak  mampu  secara ekonomi atau sedang membutuhkan.
Praktek utang piutang yang terjadi di masyarakat nelayan di Desa Pajukukang merupakan  praktek  muamalah  yang  dilakukan  secara  lisan    dengan  sistem kepercayaan  satu  sama  lain,  tidak  ada  perjanjian  hitam  di  atas  putih,  bahkan jaminannya  tidak  ada,  praktek  yang  terjadi  ini  sudah  ada  sejak  lama  di  desa pajukukang, hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka yang berpiutang, yaitu hanya mengandalkan  sistem  kepercayaan  saja,  sehingga  tidak  sedikit  dari  transaksi tersebut  terjadi  selisih  paham  atas  piutang  yang  mereka  lakukan,  karena perjanjiannya  secara  lisan.  Adapun  faktor  yang  melatar  belakangi  praktek  utang piutang  yang  terjadi  di  masyarakat  nelayan  ini  adalah  karena  kemudahan dibandingkan dengan melakukan pinjaman pada Lembaga keuangan.
Tinjuan  hukum  islam  terhadap  praktek  utang  piutang,  berdasarkan  hasil analisis  yang  dilakukan  pada  bab  sebelumnya  maka  praktik  utang  piutang  pada Desa  Pajukukang,  sudah  memenuhi  rukun  dan  syarat  yang  merupakan  syarat sahnya  suatu  akad.  Meskipun  praktik  utang  piutang  ini  sudah  memenuhi  rukun dan syarat, tetapi terdapat ketidaksesuaian dengan hukum islam ( fiqh muamalah ) karena  adanya  tambahan  dalam  utang  piutang  termasuk  riba  dan  hukumnya haram, Yang disebutkan dalam (Q.S Ali-imran:130)

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research) . Dengan pendekatan yang  digunakan  ialah  pendekatan  yuridis  empiris,  pendekatan  sosiologis,  dan pendekatan  muamalah.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber  data primer  yaitu  wawancara  langsung  kepada  narasumber  yang  terkait  dengan penelitian ini. Kedua, sumber dta sekunder yang bersumber dari beberapa kajian pustaka  seperti  al-Qur‟an,  Hadis,  buku-buku,  jurnal,  UU.  Metode  pengumpulan data dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumemtasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## C. Hasil pembahasan
1. Pengertian Utang Piutang
Utang  piutang  secara  terminologis  adalah  memberikan  harta  kepada  orang yang  akan  memanfaatkannya  dan  mengembalikan  gantinya  dikemudian  hari 9 Aktifitas  manusia  tidak  terlepas  dari  berbagai  dimensi  ekonomi  yakni  upaya
8 Al-Qur’an Kemenag. 2017. https.//quran.kemenag.go.id/sura/2/280/.
9 Luthfatun  Mawwaddah,  “ Ketidak  Mampuan  Membayar  Utang  Dalam  Permohonan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Oleh  Mantan  Pilot  Lion  Air ”  El-Iqthisadi:  Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum (2020). Vol 2 No.2 (Des 2020) h .4”
pemenuhan hidup untuk tujuan tertentu. Adanya proses tukar barang dan jasa, jual beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktifitas ekonomi. Di samping itu, hal yang tidak bisa dipisahkan adalah keberadaan manusia kususnya sebagai seorang muslim  yang    mestinya  berupaya  untuk  senantiasa  menjalankan  syari’at  secara kaffah    yang  bernilai  ibadah  di  sisi-Nya. 10 Islam  sebagai  agama  universal  yang tidak  lekat  oleh  zaman  untuk  mengatur  akidah,  syariah  dan  akhlak  secara komprehensif. 11 Dalam  pasal  1745  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  perjanjian pinjam  meminjam  melibatkan  dua  pihak  yaitu  pemberi  pinjaman  dan  penerima pinjaman sehingga dalam hal kedua belah pihak memiliki hubungan hukum secara langsung  yang  dimana  perjanjian  tersebut  melahirkan  hak  serta  kewajiban  bagi para  pihak.  Untuk  memahami  kontrak  harus  merujuk  kepada  Pasal  1320 KUHPerdata, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat untuk mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang sah atau tidak terlarang. 12
Hubungan  hukum  yang  timbul  dan  berkembang  dalam  kegiatan  manusia terjadi pada saat seseorang membuat perjanjian.
2. Praktek Utang Piutang pada Masyarakat Nelayan di Desa Pajukukang
Utang  piutang  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  dalam  setiap  masyarakat, berbisnis, maupun lainnya. Karena dikatakan manusia adalah makhluk social yang tidak  lepas  dari  bantuan  orang  lain.  Hal  itu  didasari  karena  adanya  suatu perekonomian  yang  rendah,  sedang,  maupun  tinggi.  Hal  ini  biasa  terjadi  apabila ada  salah  satu  pihak  yang  merasa  membutuhkan  pertolongan  dengan  system berutang.  Praktik  utang  piutang  yang  terjadi  di  Desa  Pajukukang  masih  terdapat praktik utang piutang yang sifatnya tradisional yaitu melakukan pinjaman kepada orang  terdekat.  Banyak  alasan  yang  mendasari  masih  ada  masyarakat  yang  lebih memilih melakukan pinjaman pada orang terdekat dibandingan dengan meminjam pada  lembaga  keuangan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan bahwa  alasan  utama  dilakukannya  praktik  utang  piutang  secara  tradisional  ini adalah dari segi kemudahan meskipun dari segi resiko sangat besar.

## 3. Praktik Utang Piutang Masyarakat Nelayan Desa Pajukukang Menurut KUHPerdata
Praktik  utang  piutang  yang  dilakukan  pada  masyarakat  nelayan  di  Desa Pajukukan pada dasarnya lahir karena ikatan para pihak yang mengikatkan dirinya berdasarkan  sebuah  kesepakatan.  Kesepakatan  yang  mengikat  para  pihak  yang
10 Sohra” Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Qur’an” El-iqthisadi:  Jurusan Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum”. Vol 2 No.1 (Juni 2020). h. 155
11 Mahmudah Mulia Muhammad “ Transaksi  E-Commerse Dalam Ekonomi Syariah” El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum” Vol 2 No.1 (Juni 2020) h. 78
12 Naurah  Aathifah  Nursaidi,  Ashar  Sinilele, Perlindungan  Hukum  Nasabah  Dalam Transaksi  Pinjaman  Online  (Fintech), “El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  fakultas Syariah dan Hukum” Vol 3 No.1 (Juni 2021), h. 98
kemudian membuatnya tunduk pada janji janji tersebut apabila kita cermati maka praktiknya  identic  dengan  perjanjian  pinjam  meminjam  yang  diatur  di  dalam ketentuan  KUHPerdata.  Mengenai  perjanjian  pinjam-meminjam  pengaturannya terdapat  dalam  Buku  ke  III  Bab  XIII  KUHPerdata.  Dalam  Pasal  1754 KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa:  “Pinjam-meminjam  adalah  persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang  barang-barang  atau  uang  yang  menghabiskan  karena  pemakaian,  dengan syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan  dengan  jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

## 4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa
Praktek utang piutang yang ada di Desa Pajukukang merupakan praktek utang piutang  bersyarat.  Sedangkan  utang  piutang  merupakan  dari  sekian  kegiatan tolong  menolong,  islam  memandang  kegiatan  muamalah  dengan  sistem  utang piutang  sangatlah  dianjurkan.  Karena  utang  adalah  tuntutan  kehidupan  ketika ekonomi  sangatlah  melemah.  Maka  dari  itu  diharamkan  pemberi  utang mensyaratkan bagi pihak yang berutang. Utang juga mempunyai nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  dianjurkan  dan  memiliki  dimensi ibadah dalam intensi yang cukup signifikan. Islam adalah agama yang mulia yang mengajarkan  kita  bagaimana  sebaiknya  kita  berhubungan  kepada  tuhan  dan kepada  sesama  manusia,  dalam  hal  mengajarkan  tentang  kebaikan  maupun muamalah.  Setiap  manusia  itu  salin  bergantung  terhadap  manusia  lain 13 Dalam praktek bermuamalah harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Ridha diartikan  rela,  suka,  dan  senang  hati,  sedangkan  menurut  istilah berate ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan dan ridha menurut akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Syarat penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang  yang  mengadakan  akad,  artinya  tidak  ada  pihak-pihak  yang  dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan. Maka selama itu pula para pihak  yang  bertransaksi  mempunyai  kebebasan  untuk  mengaturnya  atas  dasar kesukarelaan  masing-masing.  Persetujuan  atau  kerelaan  kedua  belah  pihak  yang melakukan  akad  merupakan  asas  yang  sangat  penting  untuk  keabsahan  setiap akad. 14

## D. Kesimpulan
Pembahasan  Mengenai  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktek  Utang Piutang Di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, dari uraian  di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa:
1. Praktek  utang  piutang  yang  terjadi  di  masyarakat  nelayan  di  Desa Pajukukang  merupakan  praktek  muamalah  yang  dilakukan  secara  lisan
13 Bayu  Saputra,  Muhammad  Anis  “ Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Akad  Rahn  Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia” . El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum”. Vol 3 No.2 (Desember 2021).
14 Ibid, Nur Huda, Fiqih muamalah, hlm 35.
dengan  sistem  kepercayaan  satu  sama  lain,  tidak  ada  perjanjian  hitam  di atas putih, bahkan jaminannya tidak ada, praktek yang terjadi ini sudah ada sejak  lama  di  desa  pajukukang,  hal  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  mereka yang  berpiutang,  yaitu  hanya  mengandalkan  sistem  kepercayaan  saja, Adapun  faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang yang terjadi di masyarakat nelayan ini adalah karena kemudahan dibandingkan dengan melakukan pinjaman pada Lembaga keuangan.
2. Tinjuan  hukum  islam  terhadap  praktek  utang  piutang,  berdasarkan  hasil analisis  yang  dilakukan,  praktik  utang  piutang  pada  Desa  Pajukukang, sudah  memenuhi  rukun  dan  syarat  yang  merupakan  syarat  sahnya  suatu akad.  Meskipun  praktik  utang  piutang  ini  sudah  memenuhi  rukun  dan syarat,  tetapi  terdapat  ketidaksesuaian  dengan  hukum  islam  ( fiqh muamalah )  karena  adanya  tambahan  dalam  utang  piutang  termasuk  riba dan hukumnya haram, Yang disebutkan dalam (Q.S Ali-imran:130).

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Al-Jaziri, Abdur Rahmad. Al-Fiqih Ala Madzhabih , Juz II. Cet.4; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Azhar,  Basyir  Ahmad. Hukum  Islam,  Utang-Piutang,  Gadai .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persazda, 2000.
Departemen  pendidikan  dan  kebudayaan. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Balai pustaka, 1998.
Lubis,  Suhrawerdi  K  dan  Chairuman  Pasaribu. Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Nawawi,  Ismail.  “ Fiqih  Muamalah  Klasik  dan  Kontenporer  Hukum  Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social”. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Syafe'i, Rahmat. Fiqih Muamalah . Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

## Jurnal
Mawwaddah,  Luthfatun. “Ketidak  Mampuan  Membayar  Utang  Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion  Air”. El-Iqthisadi:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah Vol.2  No.2 (Desember 2020).
Muhammad,  Mahmudah  Mulia.  “Transaksi  E-Commerse  Dalam  Ekonomi Syariah”.  El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah ”. Vol  2  No.1 (Juni 2020).
Nursaidi,  Naurah  Aathifah  dan  Ashar  Sinilele.  “Perlindungan  Hukum  Nasabah Dalam  Transaksi  Pinjaman  Online  (Fintech )”. “El-Iqtishady:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No.1 (Juni 2021).
Saputra,  Bayu  dan  Muhammad  Anis.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia”. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No.2 (Desember 2021). Sohrah.  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Qur’an”. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 2 No.1 (Juni 2020).