Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2

## Kerjasama Negara-Negara APEC dalam Mengatasi Ketimpangan Infrastruktur untuk Mencapai Pembangunan Internasional Pasca Pandemi Covid-19
Shafira Aulia* 1 , Naufal Hilmi Nugroho 2 , Ridlo Bayu Alam Dewantoro 3 , Deasy Silvya Sari 4 , R. Dudy Heryadi 5 1,2,3,4,5 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Jalan Raya Jatinangor KM 21 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363
e-mail: * 1 shafira21008@mail.unpad.ac.id , 2 naufal21012@mail.unpad.ac.id, 3 ridlo21001@mail.unpad.ac.id,
4 deasy.silvya@unpad.ac.id, 5 dudy.heryadi@unpad.ac.id

## Abstract
During  the  COVID-19  pandemic,  APEC  member  countries  faced  major  challenges  in achieving infrastructure development goals due to the COVID-19 pandemic impacting various aspects of people's lives and the economy, thus they looked for a way out. This article will use the theories of International  Cooperation,  International  Development,  and  Dependencies.  Issues  will  be  discussed through qualitative research methods and analysis of secondary data sources. In overcoming this issue, APEC carried out the continuation of the plan of APEC Putrajaya Vision 2040, Experience Exchange, and the Belt Road Initiative. The cooperation that was carried out resulted in assistance in facilitating economic  cooperation  and  regional  integration.  Even  so,  the  cooperation  that  was  carried  out  was planned even before the COVID-19 pandemic and was only carried out more actively to overcome the impact of the COVID-19 pandemic that was present.

## Keywords— APEC, Infrastructure inequality, International development

## Abstrak
Selama pandemi COVID-19, negara-negara anggota APEC menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur dikarenakan pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi, sehingga mereka mencari jalan keluar untuk isu ini.  Artikel  ini  akan  menggunakan  teori  Kerjasama  Internasional,  Pembangunan  Internasional,  dan Dependensi. Isu akan dibahas melalui metode penelitian kualitatif dan analisis sumber data sekunder. Dalam  mengatasi  hal  tersebut,  APEC  melaksanakan  kelanjutan  dari  APEC  Putrajaya  Vision  2040, Experience  Exchange,  dan  Belt  Road  Initiative.  Kerja  sama  yang  dilakukan  menghasilkan  bantuan fasilitas  kerjasama  ekonomi  dan  integrasi  regional.  Meski  begitu,  kerja  sama  yang  dilakukan sebenarnya telah direncanakan bahkan sebelum pandemi COVID-19 dan hanya dilakukan dengan lebih giat untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang hadir.
Kata kunci— APEC, Ketimpangan infrastruktur, Pembangunan internasional

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Istilah  pembangunan  sendiri,  atau self-development,  adalah  konsep  yang sering  digunakan  dan  dikenal  luas,
terutama  dalam  konteks  situasi  negara- negara  anggota  APEC  selama  pandemi COVID-19. Pembangunan sendiri
mengacu pada kemajuan suatu bangsa atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan,  termasuk  perubahan  fisik
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
seperti  fasilitas  dan  infrastruktur,  serta kemajuan  dalam  bidang  teknologi  dan sejenisnya. Pembangunan sendiri melibatkan  banyak  nilai,  tujuan,  strategi, dan program yang saling mendukung, serta diharapkan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan.
Pembangunan  internasional  atau global,  dalam  konteks  APEC,  adalah konsep yang mencakup upaya pembangunan dalam skala yang lebih luas, melibatkan berbagai negara dan masyarakat  di  dalamnya.  Konsep  ini  juga digunakan  sebagai  faktor  atau  klasifikasi untuk menilai tingkat perkembangan suatu negara,  baik  itu  negara  maju,  semi berkembang,  atau  berkembang,  dalam skala internasional. Hal ini disebabkan oleh variasi  praktik  dan  sumber  daya  yang diperlukan  untuk  mencapai  tingkat  atau target pembangunan, yang dapat menentukan  kemampuan  suatu  negara dalam melaksanakan pembangunan. Dalam konteks  internasional,  pembangunan  juga melibatkan hubungan dan relasi antarnegara, yang mempengaruhi perkembangan suatu negara dan memudahkan  pelaksanaan  banyak  hal terkait pembangunan.
Namun,  selama  pandemi  COVID- 19, negara-negara anggota APEC menghadapi tantangan besar dalam mencapai  tujuan  pembangunan.  Pandemi ini  telah  berdampak  pada  berbagai  aspek kehidupan  masyarakat  dan  ekonomi, termasuk  pembangunan  fisik,  teknologi, dan  sektor-sektor  lainnya.  Pembatasan pergerakan,  penurunan  ekonomi,  dan kerentanan  sektor  kesehatan  menjadi tantangan serius bagi upaya pembangunan. Negara-negara anggota APEC harus beradaptasi  dengan  situasi  yang  sulit  ini dan menghadapi tantangan dalam melanjutkan upaya pembangunan mereka. Di  sisi  lain,  pandemi  COVID-19  juga memperlihatkan  pentingnya  kerja  sama
internasional dalam menghadapi tantangan bersama.  Negara-negara  anggota  APEC telah  bekerja  sama  untuk  menghadapi pandemi,  termasuk  dalam  hal  pertukaran informasi, pengadaan vaksin, dan kerjasama  ekonomi.  Kerja  sama  ini menunjukkan  pentingnya  hubungan  dan relasi  antarnegara  dalam  menghadapi tantangan yang kompleks dan saling terkait seperti pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pembangunan  sendiri  dan  pembangunan internasional  atau  global  menjadi  faktor penting bagi negara-negara anggota APEC dalam  menghadapi  pandemi  COVID-19. Upaya  pembangunan  harus  diarahkan untuk  mengatasi  tantangan  yang  dihadapi akibat pandemi, termasuk dalam memperkuat infrastruktur kesehatan, memajukan  teknologi,  dan  mengatasi dampak ekonomi.
Infrastruktur  juga  telah  diakui secara luas sebagai salah satu faktor krusial dalam  pembangunan  internasional,  yang mana  tingkat  infrastruktur  pun  tentu beragam di lingkup internasional. Infrastruktur  yang  dimiliki  negara-negara tingkat  maju,  semi  berkembang,  dan berkembang  pun  tentu  akan  berbeda.  Hal ini pun tentu akan mendorong setiap negara untuk  meningkatkan  infrastruktur  mereka melalui hal-hal atau jalur yang tersedia, di mana salah satunya ialah bentuk kerjasama yang akan dapat membangun atau meningkatkan aspek infrastruktur tersebut.
Di  dunia  yang  selalu  berkembang sesuai arus globalisasi, proses pembangunan internasional menjadi semakin kompleks. Terlebih dengan adanya isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan  ekonomi,  dan  infrastruktur akibat perang, maka diperlukan kerja sama antar  aktor  internasional  untuk  mengatasi masalah  tersebut.    Perang  Dingin  yang terjadi  antara  Amerika  Serikat  dan  Uni Soviet menimbulkan dampak besar terhadap ekonomi politik dunia
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
internasional.  Oleh  karena  itu,  para  aktor internasional mengawali pembuatan regulasi yang lebih terarah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Regulasi  dan  kebijakan  yang  dibentuk dapat berupa organisasi internasional, salah satu contohnya adalah organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama  berbagai  negara  di  dunia khususnya  dalam  hal  perekonomian  yang terletak di kawasan Asia-Pasifik.
Keadaan  ekonomi  politik  setelah perang  dingin  mendorong  berdirinya organisasi internasional yang bernama Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat  APEC  pada  tahun  1989.  APEC merupakan organisasi ekonomi internasional  atau  forum  kerja  sama ekonomi yang beranggotakan 21 negara di kawasan  Asia-Pasifik.  Tujuan  dari  forum ini adalah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperkuat komunitas dan juga mempromosikan  perdagangan  bebas  di kawasan Asia-Pasifik. APEC dibuat untuk menanggapi  peningkatan  interdependensi ekonomi antara negara-negara Asia- Pasifik, pembentukan blok perdagangan di belahan  dunia,  dan  penciptaan  pasar  baru untuk produk pertanian dan bahan mentah di luar Eropa. Dengan kata lain, APEC pada hakekatnya  dibentuk  sebagai  blok  terbuka dengan keanggotaan bersifat sukarela yang memfokuskan  perhatiannya  pada  masalah ekonomi, bukan politik.
Anggota APEC terdiri dari Amerika Serikat,  Kanada,  Meksiko,  Cile,  Jepang, Hongkong, Republik  Korea, Cina Taiwan, Republik  Cina,    Thailand,  Malaysia, Filipina,  Singapura,  Brunei  Darussalam, Indonesia,  Papua  Nugini,  Australia  dan Selandia  Baru.  Anggota  APEC  bekerja sama  melalui  dialog  yang  dilakukan  pada pertemuan  rutin.  Kawasan  Asia-Pasifik merupakan  kawasan  yang  begitu  luas  dan beragam, keragaman tersebut menciptakan masalah besar dalam menjalin kerja sama.
APEC  adalah  bentuk  kerja  sama  regional yang inovatif dan fleksibel yang dirancang untuk mengakomodasi keragaman ekonomi  regional  tersebut.  21  negara anggota,  yang  mencakup  empat  benua, mencakup  hampir  50%  populasi  dunia, 60%  PDB  global,  dan  50%  perdagangan internasional.  Sebagai  kawasan  paling dinamis secara ekonomi di dunia, kawasan Asia-Pasifik semakin menjadi pusat gravitasi  ekonomi  dunia.  (Weixing,  2013) Ketimpangan  infrastruktur  merupakan  isu signifikan  yang  mempengaruhi  banyak negara  di  kawasan  Kerjasama  Ekonomi Asia-Pasifik  (APEC).  Kawasan  Asia- Pasifik  sendiri  merupakan  kawasan  yang begitu luas dan beragam, dengan perekonomian mereka yang begitu berbeda secara  substansial  dalam  berbagai  aspek seperti  populasi,  budaya,  sistem  politik, pembangunan ekonomi dan tingkat pendapatan,  kekayaan  sumber  daya  alam, serta kebijakan perdagangan. Keberagaman tersebut  pun  turut  dapat  menciptakan masalah dalam menemukan penyebut yang sama  untuk  kerja  sama.  APEC  pun terbentuk  sebagai  bentuk  kerja  sama regional  yang  inovatif  dan  fleksibel  yang dirancang untuk mengakomodasi keragaman  ekonomi  regional.  Seperti halnya  bagian-bagian  yang  membentuk organisme  biologis  (seperti  mata  dan tangan) saling terkait dan saling bergantung dalam  interaksinya  satu  sama  lain, demikian  pula  lembaga-lembaga  dalam suatu  masyarakat  (seperti  ekonomi  dan pemerintahan)  berkaitan  erat  satu  sama lain. (So, 1990)
APEC adalah forum beranggotakan 21 negara yang berupaya mempromosikan perdagangan  bebas  dan  kerja  sama ekonomi  di  seluruh  kawasan  Asia-Pasifik. Namun, sementara beberapa negara anggota  telah  mengembangkan  sistem infrastruktur yang kuat, yang lain berjuang dengan  infrastruktur  yang  tidak  memadai,
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
yang  menghambat  kemampuan  mereka untuk berpartisipasi penuh dalam perdagangan  regional  dan  pertumbuhan ekonomi.  Ketimpangan  infrastruktur  di APEC sangat akut di negara-negara kurang berkembang,  yang  seringkali  kekurangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses internet. Kurangnya infrastruktur ini mempersulit  perekonomian  ini  untuk menarik  investasi  asing  dan  berpartisipasi penuh dalam rantai nilai global. Akibatnya, mereka  sering  berjuang  untuk  bersaing dengan  ekonomi  yang  lebih  maju,  yang memiliki  akses  terhadap  infrastruktur modern  yang  memungkinkan  mereka menjadi lebih produktif dan efisien.
Mengatasi ketimpangan infrastruktur  merupakan  isu  penting  bagi APEC,  karena  sangat  penting  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang inklusif  dan  mengurangi  kemiskinan. Dengan  berinvestasi  dalam  pembangunan infrastruktur,  ekonomi  anggota  dapat membantu menjembatani kesenjangan antara  ekonomi  yang  lebih  dan  kurang berkembang  dan  mendorong  integrasi  dan kerja  sama  ekonomi  yang  lebih  besar  di seluruh kawasan Asia-Pasifik.
Salah  satu  contoh  ketimpangan infrastruktur  di  negara  APEC  adalah Indonesia. Meskipun merupakan salah satu perekonomian  terbesar  di  kawasan  Asia- Pasifik,  Indonesia  menghadapi  tantangan yang  signifikan  dalam  hal  pembangunan infrastruktur,  khususnya  di  daerah  yang lebih terpencil. Misalnya di pedesaan, akses terhadap  infrastruktur  dasar  seperti  listrik, air bersih, dan transportasi masih terbatas. Kurangnya infrastruktur ini dapat mempersulit  petani  dan  usaha  kecil  untuk mengakses pasar dan menjangkau pelanggan. Selain itu, infrastruktur transportasi  yang  tidak  memadai  dapat mempersulit  orang  untuk  mengakses layanan  kesehatan  dan  pendidikan,  yang semakin  memperburuk  kesenjangan  sosial
dan ekonomi. Dibandingkan dengan daerah-daerah  yang  maju  secara  ekonomi, daerah-daerah yang rentan secara ekonomi dan  ekologis  telah  memberikan  kontribusi yang  sangat  kecil  terhadap  emisi  karbon secara  historis,  tetapi  juga  merupakan daerah pertama yang menanggung dampak cuaca  ekstrem  yang  disebabkan  oleh perubahan iklim, yang semakin memperburuk  ketimpangan  antara  daerah maju  dan  berkembang  dan  mengarah  ke hilangnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut. (Sun et al., 2021)
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mencanangkan  beberapa  inisiatif  yang ditujukan untuk
meningkatkan infrastruktur  di  pedesaan,  seperti  program “Indonesia Sejahtera” yang berfokus pada peningkatan akses layanan dasar di daerah terpencil.
Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang mencakup investasi infrastruktur
transportasi,  energi,  dan  telekomunikasi. Namun, terlepas dari upaya ini, ketimpangan  infrastruktur  tetap  menjadi tantangan  besar  di  Indonesia,  dan  masih banyak  pekerjaan  yang  harus  dilakukan untuk  memastikan  bahwa  semua  warga memiliki akses ke infrastruktur dasar yang mereka butuhkan untuk berkembang.
Ketika membahas mengenai membahas mengenai pembangunan internasional, beberapa penelitian sebelumnya  (So,  1990;  Timchukа,  2023) berfokus pada basis dan teori pembangunan internasional.  Ada  pula  beberapa  yang fokus  pada  ketimpangan  infrastruktur dalam  pembangunan  internasional  (Yang, 2020;  Sun,  2021;  Medeiros  2020).  Meski begitu,  belum  ada  yang  membahas mengenai ketimpangan infrastruktur dalam pembangunan  internasional  di  negara- negara APEC. Kemudian, dalam
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
membahas  mengenai  APEC  pun  (Atiqah, 2017;  Lestari,  2021;  Weixing,  2009), belum  ada  yang  membahas  mengenai ketimpangan  infrastruktur  yang  dialami negara-negara APEC. Konteks yang dibahas meliputi
pembangunan internasional,  ketimpangan  infrastruktur, dan  APEC.  Namun,  belum  ada  yang menggabungkan ketiganya.
Gambar 1.1. Analisis Co-Authorship dengan

## VOSviewer
Dalam  aspek  hubungan  antar penulis, terdapat 15 penulis dengan 5 orang yang memiliki kedekatan atas keterhubungan  yang  terbagi  ke  dalam  5 klaster.  Pada  hasil  analisis VosViewer tersebut menunjukkan penulis yang paling banyak  melakukan  kajian  riset  adalah Chang,  Mingxing,  Linxiu,  Xiangbo,  dan Wang. Namun, pada publikasi yang terlihat berwarna biru tosca telah terbit di  rentang tahun  2021  dengan  judul  artikel Energy Infrastructure  Investment  and  Regional Inequality,  Evidence  from  China’s  Power Grid .  Analisis  ini  menunjukkan  bahwa kebaruan  penelitian  dari  kelima  penulis
tersebut memiliki pengaruh signifikan yang besar  terhadap  kata  kunci  ketimpangan infrastruktur,  pembangunan  internasional, dan APEC.
Gambar 1.2. Analisis jurnal artikel dalam ATLAS.ti
Dalam  aspek  referensi  penelitian dengan kata kunci ketimpangan pembangunan infrastruktur internasional di kawasan  Asia-Pasifik  terdapat  beberapa jurnal  artikel  yang  digunakan.  karya Atiqah,  Lestari,  dan  Weixing  digunakan untuk  membahas  latar  belakang,  sejarah, tujuan,  peran,  dan  menjelaskan  APEC sebagai  Organisasi  Internasional.  Dalam pembahasan teori-teori pembangunan internasional,  digunakan  karya  So  yang berjudul Social Change and Development.
Modernization,  Dependency,  and  World System  Theories yang  menjelaskan  teori modernisasi,  dependensi,  dan  teori  sistem dunia. Kemudian untuk membahas ketimpangan infrastruktur regional menggunakan  karya  dari  Yang,  Sun,  dan Medeiros  yang  membahas  mengenai adanya ketimpangan energi infrastruktur di berbagai kawasan di Asia-Pasifik.

## 1.2 Rumusan Masalah
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
Bagaimana kerjasama
yang dilakukan  oleh  negara-negara  anggota APEC  dalam  mengatasi  ketimpangan infrastruktur
untuk mencapai
pembangunan internasional pasca pandemi
Covid-19?
2.Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

## 2.1. Kerjasama Internasional
Konsep  kerjasama  internasional sudah ada sejak lama, negara-negara telah mempraktikkan  kerja  sama  internasional jauh sebelum sejarawan membahas diplomasi, perjanjian, dan aliansi lebih dari dua  ribu  tahun  yang  lalu.  Namun,  studi kerja  sama  internasional  sendiri  ternyata masih  baru.  Kerja  sama  internasional mengalami  berkembang  pesat  pada  akhir abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20.  Hal tersebut  terjadi  karena  beberapa  alasan, yang  pertama  adalah  munculnya  sistem internasional tunggal. Hubungan internasional jarak jauh sudah ada sebelum abad  kesembilan  belas,  tetapi  baru  pada saat  itulah  sistem  interaksi  regional menyatu  menjadi  satu  jaringan  planet. Proses konvergensi ini dipicu oleh ekspansi kekaisaran Eropa. Yang terakhir mengekspor gagasan keseimbangan kekuasaan,  kedaulatan  teritorial,  dan mengatur  hubungan  diplomatik  melalui konferensi  multilateral  yang  mendukung Konser Eropa pasca-Napoleon yang mengikuti Kongres Wina pada tahun 1815.
Titik  kritis  geopolitik  dicapai  pada awal abad ke-20, ketika peristiwa-peristiwa di  satu  bagian  dunia  dapat  memiliki konsekuensi  yang  hampir  seketika  di bagian  dunia  lainnya,  seperti  pecahnya Perang Dunia Pertama. Perang menempati posisi  sentral  dalam  sejarah  kerja  sama
internasional. Hal  itu sebagian disebabkan oleh  pola  integrasi  internasional  sebelum perang,  aktor  negara  mengembangkan bentuk baru kerjasama internasional selama perang itu sendiri, penyelesaian perdamaian  pasca  perang  membentuk kerangka  kerja  internasional  baru  untuk kerja  sama  internasional  formal  dan informal, dan beragam gerakan transnasional, NGO, dan kampanye sukarela  internasional  yang  dibentuk  atau diperluas  setelah  perang  dengan  tujuan mendorong  kerja  sama  internasional  yang lebih  besar  sebagai  cara  untuk  mencegah konflik global di masa depan.
Peristiwa  penting  lainnya  dalam sejarah  kerjasama  internasional  terjadi  di akhir  abad  ke-20  dengan  berdirinya Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau  United Nation. Tujuan utama dari berdirinya PBB adalah  untuk  menjaga  perdamaian  dan kedamaian dunia serta mendorong hubungan  persaudaraan  antar  bangsa melalui  penghormatan  hak  asasi  manusia dengan  membina  jalannya  kerjasama internasional di berbagai bidang. Berdirinya PBB ini menjadi tolak ukur bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional serta berkembangya organisasi internasional lainnya.
Konsep  kerjasama  sudah  dipahami sejak awal 1980-an dengan bukunya Robert Axelrod  pada  tahun  1984  “The  Evolution of Cooperation” sebagai perilaku terkoordinasi  dari  aktor  independen  dan mungkin  egois  yang  menguntungkan mereka  semua.  Dimana  keegoisan  dari aktor  tidak  perlu  menghalangi  kerja  sama dalam  situasi  saling  ketergantungan  di mana kesejahteraan satu individu bergantung  pada  perilaku  orang  lain. Definisi  kerja  sama  internasional  ini bersifat umum baik dari segi aktor maupun isu. Kerja sama terjadi tidak hanya di antara individu  tetapi  juga  di  antara  entitas kolektif,  termasuk  perusahaan,  partai
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
politik,  organisasi  etnis,  kelompok  teroris, dan negara-bangsa.
Kemudian  menurut  K.  J.  Holsti (1988),  kerjasama  internasional  dapat didefinisikan  sebagai  bentuk  pandangan tentang  bagaimana  masing-masing  pihak yang melakukan
kerjasama mempromosikan dan
mengimplementasikan  dua  atau  lebih manfaat, nilai atau tujuan, yang dihasilkan dengan adanya interaksi. Kesepakatan atau masalah  tertentu  antara  dua  negara  atau lebih  untuk  memanfaatkan  kepentingan bersama atau kepentingan yang bertentangan. Holsti menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong negara untuk menjalin hubungan kerjasama dengan  negara  lainnya.  Meningkatkan kesejahteraan ekonomi banyak negara yang bekerjasama  dengan  negara  lain  untuk mengurangi  biaya  yang  harus  dikeluarkan negara  tersebut  dalam  produksi  barang yang  dibutuhkan  oleh  rakyatnya  akibat batasan-batasan  yang  dimiliki  negara tersebut,  efisiensi  pengurangan  biaya pengeluaran  negara,  ancaman  keamanan bersama,  dan  mengurangi  kerugian  yang disebabkan  oleh  tindakan  masing-masing negara  yang  dapat  mempengaruhi  negara lain.
Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff (1997),  kerjasama  internasional  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  rangkaian hubungan  yang  tidak  didasarkan  pada paksaan atau dengan menggunakan kekerasan  dan  dilegitimasi  oleh  hukum, seperti dalam suatu organisasi internasional seperti  PBB  atau  APEC.  Aktor  negara menciptakan hubungan kerja sama melalui organisasi  dan  sistem  internasional  yang didefinisikan  sebagai  seperangkat  aturan, peraturan, norma, dan proses pengambilan keputusan yang disepakati dimana harapan para aktor dan kepentingan negara bertemu dalam hubungan internasional. Kerja sama
dapat  tumbuh  dari  komitmen  individu terhadap  kebaikan  bersama  atau  upaya mewujudkan  kepentingan  pribadi.  Kunci perilaku  kerjasama  adalah  sejauh  mana setiap  individu  percaya  bahwa  yang  lain akan bekerjasama. Inti dari teori kerjasama, kemudian, bertumpu pada realisasi kepentingan  pribadi,  di  mana  hasil  yang saling  menguntungkan  dapat  dicapai melalui kerjasama daripada dengan persaingan.
Kerja  sama  internasional  biasanya terjadi  dalam  situasi  desentralisasi  dimana tidak ada lembaga dan standar yang efektif untuk  entitas  yang  terpisah  secara  budaya dan  geografis,  sehingga  untuk  mengatasi suatu  masalah,  perlu  pemahaman  atas motivasi  dan  tujuan  dari  berbagai  pihak yang  terlibat.  Interaksi  berkelanjutan, perkembangan komunikasi dan transportasi antar  negara  dalam  bentuk  pertukaran informasi  tentang  tujuan  kerjasama  dan pertumbuhan  berbagai  institusi,  meskipun tidak  sempurna,  dimana  pola  kerjasama menggambarkan  unsur-unsur  dalam  teori kerjasama yang didasarkan pada kepentingan pribadi di sistem international yang anarkis.
Mekanisme  tradisional  kerja  sama internasional  adalah  kerja  sama  antar pemerintah  dan  antar  negara  dimana pengimplementasian  kerjasama  tersebut melalui  pembuatan  kebijakan  domestik  di dalam  negara.  Mekanisme  kerja  sama internasional  sendiri  terdapat  beberapa bentuk,  yaitu  meliputi  perjanjian  bilateral, regional,  dan  multilateral.  Kerjasama internasional  secara  teoritis  melibatkan hubungan antara dua negara atau hubungan antara  entitas  yang  lebih  besar,  yang disebut  juga  sebagai  multilateralisme. Meskipun kerjasama sering dimulai dengan hubungan  antara  dua  negara,  fokus kerjasama  internasional  adalah  kerjasama multilateral.  John  Ruggie  mendefinisikan multilateralisme  sebagai  suatu  bentuk
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
institusional  yang  mengatur  hubungan antara  tiga  negara  atau  lebih  berdasarkan prinsip-prinsip  perilaku  yang  diterima secara  umum  yang  dinyatakan  dalam berbagai  institusi,  termasuk  organisasi internasional,  sistem  internasional,  dan fenomena yang belum terjadi, yaitu tatanan internasional.
Perilaku  kerjasama  dapat  terjadi dalam  situasi  kelembagaan  formal  dengan aturan  yang  disepakati,  norma  yang disepakati,  norma  yang  diterima,  dan proses  pengambilan  keputusan  secara umum.  Teori  kerjasama  internasional sebagai  dasar  utama  dari  kebutuhan  akan pengertian dan kesepakatan  pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional  dimana  perilaku  muncul  dan berkembang. Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional,  dan  aktor  internasional meletakan  konsep  masyarakat  politik  dan proses  integrasi  dimana  terciptanya  suatu kesatuan.

## 2.2. Pembangunan Internasional
Konsep  hubungan  internasional merupakan  sebuah  hal  yang  telah  hadir selama ribuan tahun, yang mana setelahnya pun  terlahir  pula  konsep  pembangunan internasional,  mengikuti  sebagai  suatu gagasan  baru  yang  terpisah.  Konsep pembangunan internasional terlahir dengan sifat  teknokratis  yang  berakar  pada pemikiran  politik  modern  pasca  Perang Dunia  Kedua.  Era  pasca  Perang  Dunia Kedua  seringkali  dinyatakan  sebagai  era pembangunan, yang mana era ini terbentuk berdasarkan  kebutuhan  rekonstruksi  pasca Perang  Dunia  Kedua,  tindakan  untuk melaksanakan evolusi dari era kolonialisme menjadi  globalisasi  dan  pembentukan kebijakan perdagangan bebas dalam lingkup global, dan juga dimulainya Perang
Dingin  serta  keinginan  Amerika  Serikat untuk  mencegah  dunia  hanyut  ke  dalam alur komunisme.
Konsep pembangunan internasional sendiri  dapat  diarahkan  dan  terkait  erat terhadap  negara-negara  yang  memperoleh kemerdekaan  pasca  kolonialisme,  yang mana perkembangan negara-negara tersebut  harus  segera  dibangun  untuk menopang  keberadaan  dan  kesejahteraan negara  tersebut  juga  keberlangsungan hidup  penduduknya.  Amerika  Serikat merupakan pihak yang melakukan tindakan pertama  dengan  mengambil  peran  penting dalam  pembentukan  Bank  Internasional dalam aspek Rekonstruksi dan
Pembangunan  (sekarang  menjadi  bagian Bank Dunia) dan Dana Moneter Internasional  (IMF),  yang  mana  keduanya didirikan  di  tahun  1944,  dan  kemudian diikuti oleh PBB di tahun 1945.
Pembangunan  internasional  sendiri merupakan  sebuah  konsep  luas  yang mempunyai  gagasan  bahwa    masyarakat dalam lingkup global memiliki perkembangan  yang  beragam  di  berbagai skala.  Konsep  ini  merupakan  suatu klasifikasi  tingkat  internasional  untuk membagi  dan  mengelompokan  negara- negara  global  ke  dalam  tingkat  negara maju, semi berkembang, dan berkembang, berdasarkan  standar  dan  penilaian  yang ada. Pembangunan internasional tak hanya merujuk pada perubahan dasar “pembangunan”  yang  ada  dan  berjalan seiring waktu, tapi juga bidang-bidang lain yang  terkait  dengan  praktik,  industri, komunikasi,  dan  lain-lain.  Hal  ini  terkait dengan konsep pembangunan internasional yang  tak  hanya  meringankan  suatu masalah,  tapi  juga  mencari  solusi  jangka panjang dan mempertahankan  tujuan yang ingin  dicapai,  di  mana  hal  ini  tidak  akan berhenti  dan  akan  terus  berlanjut  tanpa batasan selama negara tersebut ada. Hal ini umumnya  hadir  berdasarkan  isu-isu  yang
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
ada  dan  tindakan  yang  akan  dilakukan untuk  mengatasi  isu-isu  tersebut,  yang mana isu-isu tersebut tentu juga akan kerap hadir  dan  berkembang  seiring  berjalannya waktu.
Penilaian pembangunan internasional  mengenai  negara  maju,  semi berkembang, dan berkembang mempunyai berbagai  standar  yang  beragam  dan terkadang  juga  dapat  cenderung  bersifat subjektif, atau bahkan menimbulkan kontroversi.  Meski  begitu,  hal-hal  yang dinilai cenderung penting untuk menentukan tingkat  negara tersebut  antara lain  adalah  hal-hal  pokok  seperti  PDB Nasional,  Angka  Harapan  Hidup,  Indeks Pembangunan  Manusia,  koefisien  Gini, Pendapatan per-kapita, Angka melek huruf, Indeks  Keamanan  Manusia,  dan  banyak lainnya  yang  dinilai  sebagai  hal  krusial untuk  menentukan  tingkat  pembangunan internasional sebuah negara.
Meski  begitu,  terdapat  banyak pemahaman  mengenai  jenis  dan  tingkat pembangunan suatu negara. Pembangunan internasional sering dikaitkan  secara komprehensif  dan  multidisiplin  dengan pembangunan  manusia  dan  daya  saing, kualitas hidup, atau kesejahteraan subjektif. Pembangunan  internasional  juga  dapat dikatakan  sebagai  bidang  studi  di  garis depan  urusan  internasional,  dikarenakan hal  ini  mengeksplorasi  pertanyaan  tentang kemiskinan, ketidaksetaraan, tatanan sosial, dan keadilan global, untuk membuat orang  memahami  berbagai  proses  politik, ekonomi,  dan  hukum  yang  membentuk pembangunan.  di  bidang  internasional. Bidang studi ini bertujuan untuk meningkatkan  pemahaman  kritis  tentang isu-isu dalam pembangunan dan menyediakan  instrumen  praktis  untuk keterlibatan  di  masa  depan.  Pembangunan internasional  mempertimbangkan  isu-isu teoretis, praktis dan etis dengan menginterogasi  wacana  pembangunan,
tujuan  dan  efeknya,  dan  dengan  berusaha memahami  bentuk-bentuk  inklusi  dan eksklusi serta intervensi dalam masyarakat.

## 2.3. Dependency Theory
Dalam Ekonomi Politik
Internasional,  ada  perspektif  teoretis  yang bersaing  mengenai  pertanyaan  tentang ketidaksetaraan  global  dan  pembagian Utara-Selatan. Salah satu perspektif teoretis yang  bersaing  adalah  Teori  Dependensi, yang  muncul  pada  1950-an  sebagai tanggapan  terhadap  teori  modernisasi. Teori  ini  pada  awalnya  merupakan  kritik terhadap  anggapan  di  masa  awal  perang dingin yang mengkonsepsikan
pembangunan
ekonomi akan
menguntungkan setiap negara yang tergabung  dalam  sistem  internasional. Namun  pada  kenyataanya  kesejahteraan ekonomi di suatu negara dapat menyebabkan permasalahan
keterbelakangan  di  negara  lain.  Teori Dependensi  menjadi  terkenal  di  tahun 1960-an dan 70-an.
Dasar dari Teori Dependensi dibangun  melalui  pendapat  para  ahli ekonomi  yang  berasal  dari  ECLA  salah satunya  yang  paling  berpengaruh  adalah Raul  Prebisch.  Mereka  berusaha  untuk menjelaskan  ketertinggalan  perekonomian Amerika Latin dan mendapati bahwa hal ini disebabkan oleh ketidakadilan yang terjadi dalam kegiatan perdagangan antara pengekspor barang mentah dengan pengekspor  barang  manufaktur.  Proposal Prebisch  dan  ECLAC  yang  menjadi  dasar awal  bagi  kelahiran  teori  dependensi  pada perkembangannya  juga  dikritik  karena dinilai gagal menghasilkan model dependensi  oleh  para  ahli  ekonomi  lain yang juga kemudian ikut mengembangkan teori  ini  yakni  Falleto  dan  Dos  Santos. Setiap  ahli  tersebut  meskipun  menganut teori  yang  sama  tetapi  menghasilkan
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
perspektif yang berbeda-beda dalam menjawab  kondisi  kemiskinan  di  negara dunia ketiga karena menggunakan pendekatan yang berbeda.
Teori  Dependensi  adalah  aliran pemikiran  yang  muncul  pada  tahun  1950- an dan 1960-an sebagai kritik terhadap teori modernisasi.  Teori  tersebut  berpendapat bahwa  keterbelakangan  negara-negara  di Global South adalah akibat dari ketergantungan ekonomi dan politik mereka  pada  negara-negara  yang  lebih maju  di Global  North .  Teori  Dependensi dikembangkan oleh beberapa pencetus, dan pandangan  mereka  tentang  teori  ini  agak berbeda.  Berikut  adalah  gambaran  umum teori menurut masing-masing pencetusnya:
1. Raúl  Prebisch:  Prebisch  adalah seorang  ekonom  Argentina  dan direktur  pendiri  Komisi  Ekonomi PBB  untuk  Amerika  Latin  dan
Karibia.  Dia  berpendapat  bahwa ekonomi global terbagi menjadi inti negara  maju  dan  pinggiran  negara terbelakang.
Dia berargumen bahwa  pinggiran  bergantung  pada inti  untuk  teknologi,  modal,  dan akses ke pasar, dan ketergantungan ini melanggengkan keterbelakangan di pinggiran.
2. Andre Gunder Frank: Frank adalah seorang  sosiolog  dan  ekonom
Jerman-Amerika. Dia mengembangkan  karya  Prebisch dengan berargumen bahwa keterbelakangan  bukanlah  keadaan sementara,  tetapi  fitur  permanen dari ekonomi global. Dia berargumen bahwa hubungan core- periphery adalah
bentuk eksploitasi, di mana inti mengekstraksi  sumber  daya  dari pinggiran untuk mendorong pertumbuhannya sendiri. Dia menyebut
proses ini
"ketergantungan",  dan  berargumen bahwa  itu  hanya  dapat  diatasi dengan melepaskan diri dari sistem kapitalis global. 3. Fernando Henrique Cardoso:
Cardoso  adalah  seorang  sosiolog dan ekonom Brasil yang kemudian menjadi presiden Brasil. Dia berargumen  bahwa  ketergantungan bukan  hanya  fenomena  ekonomi, tetapi  juga  politik.  Dia  melihat hubungan antara inti dan pinggiran sebagai  salah  satu  dominasi  dan ketundukan,  di  mana  pinggiran tidak  hanya  bergantung  secara ekonomi  pada  inti,  tetapi  juga secara  politis  tunduk  padanya.  Dia berargumen  bahwa  satu-satunya cara  untuk  melepaskan  diri  dari hubungan ini adalah melalui reformasi
demokrasi dan penciptaan  tatanan  global  yang lebih setara.
4. Samir Amin: Amin adalah seorang ekonom dan ilmuwan politik Mesir- Prancis.  Dia  berargumen  bahwa ketergantungan adalah ciri struktural  ekonomi  global,  dan  hal itu tidak dapat diatasi hanya dengan meningkatkan  perdagangan  atau investasi di pinggiran. Dia berargumen  bahwa  satu-satunya cara  untuk  melepaskan  diri  dari ketergantungan adalah melalui revolusi  sosialis  dan  penciptaan tatanan  global  baru  yang  non- kapitalis.
Terlepas  dari  pentingnya  dalam membentuk  cara  kita  berpikir  tentang ekonomi  global,  Teori  Dependensi  telah dikritik.  Beberapa  kritikus  berpendapat bahwa  hal  itu  terlalu  menyederhanakan hubungan  kompleks  antara  negara  dan mengabaikan keragaman kondisi ekonomi, politik,  dan  sosial  di Global  South .  Yang
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
lain  berpendapat  bahwa  itu  gagal  untuk memperhitungkan  agensi  dan  kreativitas orang-orang  di Global  South ,  yang  bukan sekadar  korban  pasif  dari  sistem  ekonomi global.
Meskipun demikian,
Teori Dependensi  tetap  menjadi  perspektif  yang berpengaruh dan penting untuk memahami ekonomi  global  dan  hubungan  antara negara  inti  dan  negara  pinggiran.  Ini menyoroti ketidaksetaraan yang mendalam dan  ketidakseimbangan  kekuatan  yang mendukung  sistem  ekonomi  global,  dan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi  dan  sosial  yang  sebenarnya  di Global  South hanya  dapat  dicapai  dengan menantang  dan  mengubah  sistem  ini. Secara  keseluruhan,  Teori  Dependensi merupakan kritik terhadap teori modernisasi dan upaya untuk menjelaskan mengapa beberapa negara tetap terbelakang meskipun  ada  upaya  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka.
Teori  Dependensi  diaplikasikan sebagai suatu pendekatan untuk memahami fenomena keterbelakangan serta ketergantungan  dalam  hal  ekonomi  yang ditekankan sebagai efek dari sistem politik dan  ekonomi  global.  Teori  Dependensi mempunyai  beberapa  poin  dalam  bentuk model  yang  dibentuk  oleh  Raúl  Prebisch, yang  mana  hal  ini  dikemukakan  dalam bentuk  urutan  yang  diyakini  diperlukan untuk  membangun  aspek  perkembangan dari suatu negara. Poin-poin tersebut antara lain:
a. Dalam  mengendalikan  nilai  tukar moneter,  maka  lebih  ditekankan pada  kebijakan  fiskal  dibanding kebijakan moneter.
b. Tingkatkan  peran  pemerintah  yang lebih efektif dalam aspek pembangunan nasional.
c. Ciptakan  platform  investasi  untuk memberikan peran istimewa kepada ibu kota negara.
d. Izinkan  masuknya  modal  eksternal yang akan mengikuti serta membantu  prioritas  yang  telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional.
e. Promosikan  permintaan  internal yang  lebih  efektif  dalam  hal  pasar domestik  sebagai  basis  untuk memperkuat  proses  industrialisasi di Amerika Latin.
f. Hasilkan  permintaan  internal  yang lebih  besar  dengan  meningkatkan upah  dan  gaji  para  pekerja,  yang dimana  akan  memberikan  efek positif dengan mempengaruhi permintaan agregat di pasar internal.
g. Kembangkan  cakupan  pelayanan sosial pemerintah yang lebih efektif,  terutama  kepada  sektor- sektor miskin agar dapat menciptakan  peluang  bagi  sektor- sektor tersebut untuk menjadi lebih berdaya saing.
h. Kembangkan strategi nasional sesuai  dengan  model  substitusi impor,  lindungi  produksi  nasional dengan menetapkan kuota dan tarif di pasar eksternal.
Teori ini menyatakan bahwa penyebab  utama  dari  keterbelakangan adalah  posisi  negara-negara  periferi  yang terdampak  secara  besar  dalam  lingkup ekonomi  dunia.  Andre  Gunder  Frank membagi  struktur  dunia  menjadi  negara- negara  tingkat  core  dan  negara-negara tingkat  periferi  dalam  sebuah  sistem kapitalis.  Interaksi  dan  hubungan  yang dimiliki  oleh  negara  core  dan  negara periferi merupakan sebuah kontrol absolut, dengan peran negara core yang melakukan monopoli  besar-besaran  dalam  pasar
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
ekonomi dan perdagangan terhadap negara periferi.
Hal  ini  umumnya  disebabkan  oleh negara-negara  periferi  yang  tak  memiliki banyak pilihan dan kemudian secara murah menawarkan  tenaga  kerja  serta  material mentah  di  dalam  pasar  dunia.  Hal-hal tersebut kemudian didapatkan oleh negara- negara  core,  yang  juga  memiliki  sistem ekonomi  jauh  lebih  berkembang  sehingga mampu  mengolahnya  menjadi  produk selesai.  Kemudian,  di  sisi  lain,  negara- negara  periferi  pun  berakhir  membeli produk-produk  selesai  tersebut  dengan harga  yang  tinggi,  menggunakan  modal yang  kemungkinan  dapat  dimanfaatkan untuk  meningkatkan  kapasitas  produktif negara  tersebut.  Hasilnya  ialah  suatu lingkaran  setan  yang  melanggengkan pemisahan ekonomi dunia antara core dan periferi.  Fernando  Henrique  Cardoso, menganggap bahwa terdapat kemungkinan untuk terjadi beberapa tingkat perkembangan  dalam  sistem  dependensi. Di  sisi  lain,  Andre  Gunder  Frank, menyatakan  bahwa  satu-satunya  jalan keluar  dari  dependensi  adalah  melalui penciptaan  ekonomi  nasional  (sosialis) non-kapitalis.

## 2.4 Kerangka Pemikiran
Melalui kerangka pemikiran di atas, peneliti  menggambarkan  pola  pemikiran dalam  variabel-variabel  yang  ada,  yakni kerjasama  negara-negara  APEC  sebagai
variabel dependen, ketimpangan infrastruktur  sebagai  variabel  independen, dan  pasca  pandemi  Covid-19  sebagai variabel  intervening.  Konsep  kerjasama sendiri  dapat  dibagi  menjadi  berbagai tingkat, yakni bilateral yang dilakukan oleh dua  negara,  multilateral  yang  dilakukan berbagai  negara,  dan  regional  yang dilakukan oleh negara-negara yang tercangkup dalam sebuah kawasan. Kerjasama  yang  dilakukan  oleh  negara- negara  APEC  adalah  hal  yang  dilakukan oleh  negara-negara  yang  termasuk  dalam APEC,  dengan  mayoritas  Asia  Pasifik. Dalam  kerjasama  yang  dilakukan  oleh negara-negara  APEC  tersebut,  terdapat kerjasama bilateral dan regional. Kerjasama yang dilakukan tersebut memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur negara-negara APEC.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1. Desain Penelitian
Demi  mencapai  titik  jawaban  dari pertanyaan rumusan masalah, maka penelitian  ini  akan  ditempuh  dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif  dipilih  mengingat  metode  ini merupakan  metode  yang  paling  umum digunakan  oleh  para  penstudi  Hubungan Internasional. Pertimbangan dalam memilih metode ini pun tidak terlepas dari ketepatan  cara  yang  diinginkan  untuk mencapai jawaban dari pertanyaan rumusan  masalah.  Metode  penelitian kualitatif adalah langkah-langkah
penelitian  yang  dalam  menjelaskan  isinya digunakan  data  bersifat  deskriptif  dengan narasi atau lisan objek penelitian (Fitrah & Luthfiyah, 2017).
Metode ini dipilih ketika jika tujuan yang  ingin  diraih  adalah  melihat  serta menjelaskan suatu keadaan/fenomena
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
ataupun suatu objek yang dalam konteksnya  nanti  akan  ditemukan  makna atau  pemahaman  komprehensif  tentang masalah  yang  ada,  yang  tentunya  faktual dalam bentuk data kualitatif, bagaimanapun wujudnya (Yusuf, 2014). Tentunya, penelitian ini dilaksanakan tanpa melupakan  kaidah  lingkungan  alamiah sehingga  apa  yang  dipaparkan  merupakan kondisi  asli  tanpa  adanya  rekayasa. Ditempuhnya cara analisis deskriptif dalam metode kualitatif ini didukung oleh tinjauan pustaka  dari  bacaan  terdahulu  serta  teori yang  mendukung.  Dengan  demikian,  data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  seperti jurnal,  laporan,  dan  dokumen  resmi  yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur  di  negara-negara  anggota APEC.  Selanjutnya,  data  ini  dianalisis melalui  pendekatan  deskriptif  kualitatif untuk  mengeksplorasi  isu  ketimpangan pembangunan  infrastruktur  di  negara- negara anggota APEC.

## 3.2. Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  didapatkan  dengan  sumber data  berupa  literatur  dalam  bentuk elektronik  seperti  artikel,  jurnal  penelitian terdahulu,  dan  sumber-sumber  lainnya yang dapat mendukung penelitian ini serta yang  memiliki  kaitan  dengan  tujuan  dan objek  penulisan  mengenai  ketimpangan infrastruktur  yang  ada  di  kawasan  Asia- Pasifik.

## 3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Penelitian  ini  akan  memperoleh data yang diinginkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berbentuk  studi  literatur  berbasis internet- based  research .  Studi  literatur,  sebagai
sumber  data  yang  sekunder,  merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisa  buku,  arsip,  catatan,  jurnal, laporan,  dan  lain  sebagainya  yang  terkait dengan objek penelitian yang ada. Pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan metode internet-based  research.  Internet- based  research merupakan  pencarian  data yang  dilakukan  melalui  media  internet dengan  menelusuri  situs  resmi,  portal berita,  jurnal  serta  dokumen online ,  dan lain-lain.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa instrumen penelitian yang digunakan demi memperoleh  data  yang  akurat  untuk mencapai  tujuan  penelitian  dan  hasil  yang diharapkan.  Instrumen  yang  digunakan salah  satunya  adalah  peneliti,  sebagai instrumen yang berperan membentuk topik dan  mencari  data  yang  valid  serta dibutuhkan untuk mencapai hasil. Kemudian  terdapat  pula  instrumen  laptop dan  smartphone  sebagai  media  yang digunakan untuk melakukan internet-based research dalam  menemukan  data-data terkait  topik  yang  tersedia  di  internet. Instrumen  yang  lainnya  ialah  aplikasi vosviewer  untuk  membangun  visualisasi data  biometrik  terkait  jurnal-jurnal  dan buku-buku  yang  ingin  digunakan  untuk mencari  yang  sekiranya  paling  akurat, atlas.ti  untuk  mengorganisir  data-data penting  yang  ada  dalam  jurnal-jurnal  dan buku-buku yang telah dipilih, dan mendeley untuk membuat referensi jurnal- jurnal  dan  buku-buku  yang  digunakan dalam penelitian.

## 3.4. Analisis Data
Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis isi ( content  analysis )  yang  digunakan  untuk mengekstrak dan menganalisis data kualitatif  dari  berbagai  sumber,  seperti laporan  dan  dokumen  terkait  topik
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
penelitian.  Berikutnya,  untuk  menjamin mutu  dan  keaslian  data,  akan  dilakukan triangulasi  data.  Selain  itu,  data  yang bersifat kualitatif akan diolah menggunakan software Atlas.ti.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Inisiatif  APEC  dan  Rencana Awal Pembangunan
Dalam  pandemi  Covid-19  ini, organisasi-organisasi  internasional  baik global  maupun  regional  menjadi  sebuah wadah bagi negara-negara untuk melakukan  kerjasama  dalam  mengatasi dampak yang dibawa oleh pandemi Covid- 19  tersebut.  APEC  atau  Asia-Pacific Economic  Cooperation  sebagai  salah  satu organisasi yang bergerak dibidang ekonomi dan  perdagangan  memiliki  kebijakannya sendiri dalam menghadapi  pandemi Covid- 19.  APEC  telah  menerapkan  sejumlah inisiatif pemulihan ekonomi dengan respons  yang  cepat  dalam  menanggapi pandemi  Covid-19.  Inisiatif  ini  mencakup komitmen  tinggi  dari  negara  anggota, analisis  dan  saran  dari  ahli,  serta  inovasi dan  proyek  yang  praktis  dalam  kerjasama negara APEC.
Pada pertemuan Pemimpin anggota APEC  di  KTT  tahun  2020,  menghasilkan APEC  Putrajaya  Vision  2040.  APEC Putrajaya  Vision  2040  menjadi  satu  set prioritas  untuk  APEC  untuk  dua  puluh tahun ke depan sebagai landasan kerjasama APEC.  Visi  kawasan  Asia-Pasifik  adalah untuk menciptakan komunitas Asia-Pasifik yang terbuka, dinamis, tangguh, dan damai pada  tahun  2040,  untuk  kemakmuran semua  rakyat  dan  generasi  mendatang. APEC Putrajaya Vision 2040 akan dicapai melalui tiga penggerak ekonomi: perdagangan  dan  investasi;  inovasi  dan digitalisasi;  dan  pertumbuhan  yang  kuat,
seimbang, aman, berkelanjutan dan inklusif. Dimana APEC akan terus bekerja sama  untuk  menghadirkan  lingkungan perdagangan  dan  investasi  yang  bebas, terbuka, adil, tidak diskriminatif, transparan,  dan  dapat  diprediksi.    Untuk berpartisipasi  dan  tumbuh  dalam  ekonomi global yang saling terhubung, APEC akan mengembangkan  lingkungan  pendukung yang, antara lain, digerakkan oleh pasar dan didukung oleh ekonomi digital dan inovasi. Selain  itu,  Untuk  memastikan  bahwa kawasan Asia-Pasifik tahan terhadap krisis, pandemi,  dan  keadaan  darurat  lainnya, APEC  akan  mendorong  pertumbuhan berkualitas  yang  memberikan  manfaat nyata  serta  kesehatan  dan  kesejahteraan yang lebih baik bagi semua masyarakat.
APEC  Putrajaya  Vision  menjadi penting  dalam  menangani  pasca  pandemi Covid-19,  dimana  fasilitasi  investasi  yang efisien  dapat  membantu  lembaga  promosi investasi untuk membawa investasi ke area pertumbuhan baru seperti teknologi digital, ekonomi sirkuler, teknologi komunikasi, e- commerce, dan pertanian di kawasan Asia- Pasifik.  Negara  dapat  memanfaatkan Foreign  Direct  Investment  (FDI)  untuk pemulihan  ekonomi  yang  kuat  akibat Covid-19  dengan  menghindari  kebijakan proteksionis,  memanfaatkan  peluang  baru dari perubahan FDI dan tren rantai pasokan, serta  mendorong  kerja  sama  global. Mengingat  APEC  juga  telah  mengadopsi Rencana  Aksi  Fasilitasi  Investasi  APEC pada  tahun  2008,  yang  selanjutnya ditingkatkan dalam Deklarasi Kuala Lumpur dan Visi Putrajaya 2040. Pada tahun 2021,
APEC mengembangkan  Aotearoa  Plan  of  Action yang  merupakan  sebuah  rencana  untuk mengimplementasikan  Putrajaya  Vision 2040.  Dalam  mengimplementasikan  Visi Putrajaya 2040, ekonomi akan dibangun di dasarkan  dokumen  pendirian  APEC, termasuk  Tujuan  Bogor  1994  dan  Osaka
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
Action  Agenda  1995.  Rencana  Aksi Aotearoa  menetapkan  tindakan  individu dan  kolektif  untuk  mencapai  Visi  APEC. Ekonomi  APEC  akan  meninjau  dan mengadaptasi Rencana Aksi Aotearoa dari waktu ke waktu untuk memastikannya tetap komprehensif,  seimbang,  dan  relevan  di semua  elemen  Visi  Putrajaya.  Dimana  hal ini dimaksudkan untuk menjadi “dokumen hidup”.  Rencana  Aksi  Aotearoa  tidak menghalangi  pekerjaan  APEC  lainnya untuk  mengimplementasikan  Visi  APEC Putrajaya 2040.
4.2. The Experience Exchange, Koneksi, dan Aliansi
Pertukaran pengalaman yang terjadi di  negara-negara  APEC  (Asia-Pacific Economic  Cooperation)  mengacu  pada saling  berbagi  pengetahuan, best  practice , dan pembelajaran antar anggota ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. APEC adalah forum ekonomi  regional  yang  terdiri  dari  21 negara anggota, termasuk Amerika Serikat, Cina,  Jepang,  Australia,  Kanada,  dan banyak lainnya.
Tujuan  utama  APEC  adalah  untuk mempromosikan perdagangan dan investasi  yang  bebas  dan  terbuka  di kawasan  Asia-Pasifik.  Salah  satu  cara APEC  mencapai  tujuan  ini  adalah  melalui pertukaran pengalaman dan informasi antar negara  anggota.  Pertukaran  ini  terjadi melalui  berbagai  mekanisme,  termasuk pertemuan, konferensi, seminar, lokakarya, dan  kelompok  kerja.  Ekonomi  anggota APEC  mengakui  manfaat  belajar  dari pengalaman  satu  sama  lain  di  berbagai bidang  seperti  pembangunan  ekonomi, fasilitasi perdagangan, akses pasar, peraturan bisnis, teknologi, inovasi, pembangunan  berkelanjutan,  dan  banyak lagi.  Dengan  berbagi  keahlian,  kisah sukses,  dan  tantangan  mereka,  ekonomi anggota  dapat  memperoleh  wawasan
tentang kebijakan, strategi, dan pendekatan yang  efektif  yang  telah  berhasil  di  negara lain.
Pertukaran  pengalaman  di  negara- negara  APEC  membantu  memfasilitasi kerjasama ekonomi dan integrasi regional. Ini  memungkinkan  ekonomi  untuk  belajar dari  keberhasilan  dan  kegagalan  negara lain, membantu mereka membuat keputusan  berdasarkan  informasi  dan mengadopsi  kebijakan  yang  lebih  selaras dengan  tren  regional  dan  global.  Proses saling belajar dan kolaborasi ini berkontribusi pada pertumbuhan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan  di  kawasan  Asia-Pasifik. Selain pertemuan dan acara formal, APEC juga  mendorong  interaksi  informal  dan jaringan  antar  negara  anggota.  Pertukaran pengalaman informal sering terjadi selama diskusi  bilateral  atau  multilateral  di  sela- sela  pertemuan  APEC.  Interaksi  ini memberikan  kesempatan  bagi  pembuat kebijakan,  pakar,  pemimpin  bisnis,  dan pemangku  kepentingan  lainnya  untuk terlibat dalam dialog, membangun hubungan,  dan  berbagi  pengetahuan  dan wawasan.
Koneksi  dan  aliansi  di  APEC terbentuk  melalui  berbagai  aksi,  aktivitas, dan  inisiatif  yang  mendorong  kerja  sama dan  kolaborasi  antar  negara  anggota. Tindakan ini berkontribusi untuk meningkatkan integrasi  ekonomi, fasilitasi perdagangan, dan pembangunan
berkelanjutan di kawasan ini.
Ekonomi  anggota  APEC  bekerja menuju  pembentukan  perjanjian  regional yang mempromosikan liberalisasi perdagangan  dan  investasi.  Kesepakatan tersebut  bertujuan  untuk  mengurangi hambatan,  harmonisasi  regulasi,  dan menciptakan  lingkungan  bisnis  yang kondusif.  Contoh  penting  termasuk Asia- Pacific  Trade  Agreement (APTA)  dan Comprehensive
and Progressive
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
Agreement  for  Trans-Pacific  Partnership (CPTPP),  yang  meningkatkan  hubungan ekonomi dan memfasilitasi perdagangan di antara  negara-negara  yang  berpartisipasi. Juga  APEC  mempromosikan  integrasi ekonomi  regional  melalui  inisiatif  seperti Free  Trade  Area  of  the  Asia-Pacific (FTAAP). FTAAP bertujuan untuk menciptakan pasar regional yang mulus dan terintegrasi dengan menyelaraskan peraturan  dan  regulasi  perdagangan  dan investasi.  Dengan  membina  hubungan ekonomi  yang  lebih  erat,  inisiatif  ini memperkuat  koneksi  dan  aliansi  di  antara anggota ekonomi APEC.
APEC mengakui pentingnya konektivitas  fisik  dan  digital  dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi  anggota  berkolaborasi  dalam proyek pengembangan infrastruktur, seperti  jaringan  transportasi,  jaringan energi, dan sistem telekomunikasi. Inisiatif ini mempromosikan konektivitas, memfasilitasi  perdagangan  dan  investasi, dan  memperkuat  ikatan  dan  aliansi ekonomi  di  kawasan  ini.  Dan  APEC mendorong kemitraan publik-swasta untuk memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan teknologi  demi  keuntungan  bersama. Perekonomian anggota berkolaborasi dalam  proyek  dan  inisiatif  bersama,  di mana  sektor  publik  dan  swasta  bekerja sama  untuk  mengatasi  tantangan  bersama dan  mendorong  pembangunan  ekonomi. Public-Private Partnerships (PPPs) memupuk hubungan dan aliansi yang lebih erat  antara  pemerintah,  bisnis,  dan organisasi masyarakat sipil.
APEC menyediakan platform untuk jaringan bisnis, kerja sama, dan keterlibatan. APEC  Business  Advisory Council (ABAC) berfungsi sebagai jembatan antara sektor swasta dan pembuat kebijakan,  memberikan  rekomendasi  dan mengadvokasi  kepentingan  bisnis.  APEC juga  menyelenggarakan  forum  bisnis,
konferensi, dan pameran yang memfasilitasi interaksi bisnis-ke-bisnis dan pembentukan aliansi dan kemitraan. APEC mengakui  pentingnya  hubungan  orang-ke- orang  dalam  membina  kerja  sama  dan pengertian.  Pertukaran  budaya,  kolaborasi akademik,  dan  program  kepemudaan diselenggarakan  untuk  mempromosikan dialog  dan  membangun  hubungan  antar individu dan institusi. Koneksi ini berkontribusi  pada  pembentukan  aliansi dan memperkuat tatanan sosial dan budaya di wilayah tersebut. Ekonomi anggota
APEC berkolaborasi dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan,  berbagi  pengalaman,  dan praktik  terbaik.  Inisiatif  ini  mencakup bidang-bidang seperti perlindungan lingkungan,  mitigasi  perubahan  iklim, energi terbarukan, dan pertumbuhan inklusif. Dengan bekerja bersama, ekonomi anggota membangun aliansi dan kemitraan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan  dan  mengatasi  tantangan bersama. APEC memfasilitasi pembangunan  kapasitas  dan  program bantuan teknis di antara anggota ekonomi. Program-program  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kemampuan,  keterampilan, dan  pengetahuan  di  berbagai  bidang, seperti fasilitasi perdagangan, e-commerce, dan inovasi. Melalui pertukaran pengalaman dan keahlian, ekonomi anggota  APEC  memperkuat  hubungan mereka,  mempromosikan  pembelajaran, dan membina aliansi yang lebih erat.
Koneksi  dan  aliansi  di  APEC dibangun  melalui  tindakan  dan  kegiatan yang mempromosikan perjanjian perdagangan dan investasi, integrasi ekonomi  regional,  konektivitas,  kemitraan publik-swasta, kerja sama bisnis, pertukaran orang-ke-orang, kolaborasi pembangunan  berkelanjutan,  peningkatan kapasitas,  dan  bantuan  teknis.  Upaya  ini berkontribusi  dalam  mendorong  integrasi
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
ekonomi,  meningkatkan  kerja  sama,  dan mendorong kemakmuran di kawasan Asia- Pasifik.

## 4.3. Belt Road Initiative
Salah satu kerjasama negara-negara APEC  di  dalam  bidang  pembangunan infrastruktur  yang  terlihat  dengan  jelas pasca  pandemi  ialah  program  Belt  and Road  Initiative.  Belt  and  Road  Initiative (BRI  atau  B&R),  dikenal  di  Cina  sebagai One  Belt  One  Road  (OBOR),  adalah strategi  pembangunan  infrastruktur  global oleh  pemerintah  Cina  yang  muncul  pada 2013  dengan  tujuan  untuk  berinvestasi dalam lebih dari 150 negara dan organisasi internasional.  Pada  Januari  2023,  151 negara  telah  terdaftar  dalam  program infrastruktur  BRI.  Negara-negara  yang berpartisipasi  mencakup  hampir  75% populasi dunia dan menyumbang lebih dari setengah  PDB  dunia.  BRI  terdiri  dari  Silk Road  Economic  Belt  dan  21st  Century Maritime  Silk  Road,  yang  mana  istilah “Belt” (Sabuk) sendiri merupakan kependekan  dari  “Silk  Road  Economic Belt”  (Sabuk  Sutra  Jalur  Ekonomi)  serta mengacu terhadap rute darat yang diusulkan untuk transportasi jalan raya dan kereta  api  melalui  daratan  terkurung  Asia Tengah  di  sepanjang  rute  perdagangan bersejarah yang terkenal di Wilayah Barat, dan istilah “Road” (Jalur) ialah kependekan dari  “21st  Century  Maritime  Silk  Road” (Jalur Sutera Maritim Abad 21) yang mana mengacu  pada  jalur  laut  Indo-Pasifik melalui  Asia  Tenggara  ke  Asia  Selatan, Timur  Tengah,  dan  Afrika.  Investasi  yang hadir  dalam  infrastruktur  Belt  and  Road Initiative  antara  lain  termasuk  pelabuhan, gedung pencakar langit, rel kereta api, jalan raya,  jembatan,  bandara,  bendungan,
pembangkit  listrik  tenaga  batu  bara,  dan terowongan rel kereta api.
Inisiatif BRI dimasukkan ke dalam Constitution  of  China  (Konstitusi  Cina) pada  tahun  2018.  Xi  Jinping  menyebut inisiatif  tersebut  sebagai  “upaya  untuk meningkatkan  konektivitas  regional  dan merangkul masa depan yang lebih cerah”. Program  BRI  sendiri  mempunyai  target penyelesaian pada tahun 2049, yang mana hal  ini  akan  bertepatan  dengan  peringatan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC). Tujuan utama di balik pembentukan infrastruktur
BRI
mempunyai  banyak  kepentingan.  Dalam buku  ‘The  Governance  of  China’  (2014), Xi  Jinping  menyusun  pidato  beliau  di dalam suatu bab yang didedikasikan untuk Belt  and  Road  Initiative.  Pidato  Xi  yang diumumkan  di  Universitas  Nazarbayev, Astana, Kazakhstan pada 8 November 2014 menyatakan tentang uraian beliau mengenai lima kepentingan utama di dalam BRI, yakni fokus pembangunan di negara- negara Asia, perkembangan kerangka dasar atau rencana induk terkait konektivitas Asia dengan  memanfaatkan  jalur  ekonomi, membangun  konektivitas  Asia  dengan membuat  terobosan  pada  infrastruktur transportasi, menerobos kendala di konektivitas  Asia  dengan  membangun platform keuangan, serta kehadiran fondasi konektivitas  sosial  Asia  melalui  promosi interaksi satu pihak ke pihak lainnya.
Sejumlah studi yang dilakukan oleh World Bank (Bank Dunia) memperkirakan BRI memiliki kemampuan untuk meningkatkan  arus  perdagangan  pada  149 negara  peserta  sebesar  4,1%,  memangkas biaya  perdagangan  global  sebesar  1,1% hingga  2,2%,  serta  menumbuhkan  PDB negara-negara  berkembang  di  Asia  Timur dan  Pasifik  dengan  rata-rata  2,6  hingga 3,9%. Centre for Economics and Business Research  (CEBR)  juga  menyimpulkan bahwa  program  ini  kemungkinan  akan
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
menarik  lebih  banyak  negara  di  dalam lingkup  global  untuk  bergabung,  jika infrastruktur global terbukti dalam perkembangannya dan memperoleh momentum.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Di masa pandemi Covid-19, organisasi internasional baik global maupun  regional  menjadi  wadah  bagi negara-negara  untuk  berkolaborasi  dalam mengatasi dampak pandemi. APEC (Asia- Pacific  Economic  Cooperation),  sebagai organisasi yang berfokus pada isu ekonomi dan perdagangan, telah menerapkan kebijakannya  sendiri  untuk  menghadapi pandemi  Covid-19.  APEC  dengan  sigap merespons pandemi ini dengan melakukan berbagai  inisiatif  pemulihan  ekonomi. Inisiatif  ini  melibatkan  komitmen  tinggi dari negara anggota, analisis dan saran ahli, serta  inovasi  dan  proyek  praktis  dalam kerja sama anggota APEC.
Visi  APEC  Putrajaya  2040,  yang dihasilkan  dari  APEC  2020  di  KTT,  telah menjadi prioritas kerja sama APEC selama dua  puluh  tahun  ke  depan.  Visi  tersebut bertujuan  untuk  menciptakan  komunitas Asia-Pasifik yang terbuka, dinamis, tangguh, dan damai pada tahun 2040, untuk kemakmuran  semua  orang  di  kawasan  ini dan  generasi  mendatang.  Ini  akan  dicapai melalui tiga penggerak ekonomi: perdagangan  dan  investasi;  inovasi  dan digitalisasi;  dan  pertumbuhan  yang  kuat, seimbang, aman, berkelanjutan, dan inklusif.  APEC  akan  terus  berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan perdagangan  dan  investasi  yang  bebas, terbuka, adil, tidak diskriminatif, transparan,  dan  dapat  diprediksi.  Untuk berpartisipasi  dan  berkembang  dalam ekonomi  global  yang  saling  terhubung,
APEC  akan  mengembangkan  lingkungan yang  mendukung  yang  digerakkan  oleh pasar  dan  didukung  oleh  ekonomi  digital dan inovasi.
Selanjutnya, untuk memastikan  kawasan  Asia-Pasifik  tahan terhadap  krisis,  pandemi,  dan  keadaan darurat  lainnya,  APEC  akan  mendorong pertumbuhan berkualitas yang memberikan manfaat  nyata  serta  kesehatan  dan kesejahteraan yang lebih baik untuk semua.
Visi APEC Putrajaya sangat penting  dalam  menghadapi  era  pasca pandemi,  di  mana  fasilitasi  investasi  yang efisien  dapat  membantu  lembaga  promosi investasi  dalam  menarik  investasi  ke  area pertumbuhan baru seperti teknologi digital, ekonomi  sirkular,  telekomunikasi,  e- commerce, dan pertanian di kawasan Asia- wilayah  Pasifik.  Negara-negara  dapat memanfaatkan  Foreign  Direct  Investment (FDI) untuk pemulihan ekonomi yang kuat dari Covid-19 dengan menghindari kebijakan proteksionis, memanfaatkan peluang baru dari perubahan FDI dan tren rantai pasokan, dan mempromosikan kerja sama  global.  Mengingat  APEC  juga  telah mengadopsi Rencana Aksi Fasilitasi Investasi  APEC  pada  tahun  2008,  yang selanjutnya disempurnakan dalam Deklarasi Kuala Lumpur dan Visi Putrajaya 2040, APEC memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk memfasilitasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pertukaran pengalaman antar negara  anggota  APEC  mengacu  pada berbagi  pengetahuan,  praktik  terbaik,  dan pembelajaran  antar  negara  anggota  di kawasan  Asia-Pasifik.  APEC  berfungsi sebagai  forum  ekonomi  regional  yang terdiri  dari  21  negara  anggota,  termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, Kanada, dan banyak lainnya.
Tujuan  utama  APEC  adalah  untuk mempromosikan perdagangan dan investasi  yang  bebas  dan  terbuka  di kawasan  Asia-Pasifik.  Salah  satu  cara
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
APEC  mencapai  tujuan  tersebut  adalah melalui pertukaran pengalaman dan informasi antar negara anggota. Pertukaran ini  terjadi  melalui  berbagai  mekanisme, termasuk  pertemuan,  konferensi,  seminar, lokakarya,  dan  kelompok  kerja.  Ekonomi anggota  APEC  mengakui  manfaat  belajar dari pengalaman satu sama lain di berbagai bidang  seperti  pembangunan  ekonomi, fasilitasi perdagangan, akses pasar, regulasi bisnis,  teknologi,  inovasi,  pembangunan berkelanjutan, dan lainnya. Dengan berbagi keahlian,  kisah  sukses,  dan  tantangan mereka, ekonomi anggota dapat memperoleh  wawasan  tentang  kebijakan, strategi, dan pendekatan yang efektif yang telah berhasil di negara lain.
Pertukaran  pengalaman  di  negara- negara anggota APEC membantu memfasilitasi  kerjasama  ekonomi  dan integrasi  regional.  Ini  memungkinkan ekonomi  untuk  belajar  dari  keberhasilan dan  kegagalan  negara  lain,  membantu mereka  membuat  keputusan  berdasarkan informasi dan mengadopsi kebijakan yang lebih  selaras  dengan  tren  regional  dan global. Proses saling belajar dan kolaborasi ini berkontribusi pada pertumbuhan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan  di  kawasan  Asia-Pasifik. Selain pertemuan dan acara formal, APEC juga  mendorong  interaksi  dan  jejaring informal  antar  negara  anggota.  Serta berbagi pengalaman informal sering terjadi selama diskusi bilateral atau multilateral di sela-sela.
Kerjasama pembangunan
infrastruktur  yang  terjadi  kepada  negara- negara APEC dalam BRI merupakan salah satu hal yang berpotensi untuk meningkatkan  PDB  global,  khususnya  di negara-negara  berkembang,  terlebih  lagi pasca  ragam  krisis  yang  terjadi  akibat pandemi  Covid-19.  BRI  sendiri  juga dikatakan, untuk meningkatkan perdagangan  dan  investasi  dalam  program
BRI, pihak yang terkait akan meningkatkan mekanisme kerjasama bilateral dan multilateral  di  BRI  yang  fokus  pada komunikasi kebijakan, konektivitas infrastruktur, fasilitasi  perdagangan, aliran modal,  dan  pertukaran  dari  satu  pihak  ke pihak lainnya.
BRI,  dalam  pelaksanaan  serta kepentingan yang hadir, dalam bidang zona perdagangan  bebas  di  sepanjang  Jalur Sutra,  tentu  akan  hadir  upaya  penerapan strategi  kawasan  perdagangan  bebas  yang akan secara bertahap membangun jaringan kawasan  perdagangan  bebas  berstandar tinggi,  dengan  terlibat  secara  aktif  dalam negosiasi  dengan  berbagai  negara  serta wilayah yang hadir di sepanjang rute. Demi meningkatkan  kerja  sama  keuangan  di kawasan  untuk  mendanai  infrastruktur, program BRI juga tentu akan memperkuat kerjasama  dengan  beragam  organisasi internasional,  yang  mana  tentu  juga termasuk organisasi serta lembaga keuangan  internasional,  dan  bekerja  aktif untuk  mempromosikan  pengembangan Asian  Infrastructure  Investment  Bank  and the New Development Bank demi menempatkan  biaya  Jalur  Sutra  untuk penggunaan  yang  efektif,  dan  menarik modal  internasional  untuk  penciptaan platform kerjasama keuangan yang terbuka, pluralistik, dan saling menguntungkan. Fokus  dalam  BRI,  seperti  yang telah dinyatakan oleh Cina, adalah tentang membangun  dan  meningkatkan  fasilitas perdagangan  dan  investasi  nasional  Cina dalam  kawasan  regional,  yang  mana dengan  demikian  juga  akan  mendorong perkembangan  negara-negara  tetangga  di sekitar  mereka,  serta  secara  strategis menopang bidang keamanan energi, sumber  daya,  dan  pangannya  dengan mengambil  peran  kepemimpinan  regional dengan  tetangganya  yang  paling  penting. Hal  ini  mempunyai  cakupan  yang  sangat
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
luas meliputi konektivitas ekonomi, strategis dan budaya.

## Daftar Pustaka

## Acuan dari buku:
Ahyar, H., & Juliana Sukmana, D. 2020.
Buku  Metode  Penelitian  Kualitatif
& Kuantitatif . Prenadamedia
Group. https://www.researchgate.net/publi cation/340021548
Fitrah, M., & Luthfiyah. 2017.
Metodologi  Penelitian;  Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. CV Jejak.

## Acuan artikel dalam jurnal:
Joseph, P. 2016. Dependency Theory. In
The  SAGE  Encyclopedia  of  War:
Social Science Perspectives. SAGE
Publications,
Inc. https://doi.org/10.4135/978148335 9878.n191 Kay,  C.  2005.  André  Gunder  Frank: From the “development of
underdevelopment”  to  the  “world system.”  In  Development  and Change (Vol. 36, Issue 6, pp. 1177– 1183). https://doi.org/10.1111/j.0012- 155X.2005.00455.x
Leiss,  W.  1977.  The  Modern  World-
System:  Capitalist  Agriculture  and the Origins of the European World- Economy in the Sixteenth Century,
Immanuel  Wallerstein,  New  York: Academic Press, 1974, pp. xiv, 410, dalam Canadian Journal of Political
Science, 10(1), pp. 202–203.
https://doi.org/10.1017/s00084239 00039573
Maiwan, M. 2017. Geografi, Geopolitik, dan  Globalisasi:  Suatu  Analisa Terhadap  Teori  Sistem  Dunia Immanuel Wallerstein. Jurnal SPATIAL  -  Wahana  Komunikasi Dan Informasi Geografi, 17(1), 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.21
009/spatial.171.01
Medeiros, V., & Ribeiro, R. S. M. 2020.
Power  infrastructure  and  income inequality: Evidence from Brazilian state-level  data  using  dynamic panel  data  models. Energy  Policy , 146 .
https://doi.org/10.1016/j.enpol.202 0.111734 So,  A.  Y.  1990.  Alvin  Y.  So  -  Social Change and Development. Modernization,  Dependency,  and World-System Theories -SAGE (1990) (Issue 1). Sorinel, C. 2010. Immanuel Wallerstein’s World System Theory.  Annals  of  Faculty  of Economics, 1(2), 220–224. https://econpapers.repec.org/articl
e/orajournl/v_3a1_3ay_3a2010_3a i_3a2_3ap_3a220-224.htm
Sun,  M.,  Xu,  X.,  Wang,  L.,  Li,  C.,  & Zhang,  L.  2021.  Stable  energy, energy  inequality,  and  climate change  vulnerability  in  Pan-Third Pole regions: Empirical analysis in cross-national  rural  areas,  dalam Renewable and Sustainable Energy Reviews,
147 . https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.
111197
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i2
Weixing, H. 2013. Building Asia-Pacific
Regional  Institution:  The  Role  of APEC, dalam Procedia - Social and Behavioral Sciences, 77 , pp. 65–73.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.20
13.03.063