## ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH)
Oleh : Suphia, S.H. Dosen Fakultas Hukum UIJ

## Abstract
Environmental protection and management is a systematic and integrated efforts are made to  preserve the  function  of the  environment and prevent  pollution or environmental  destruction which includes  the planning, use,  control, maintenance, monitoring and enforcement. Environmental laws can be enforced with one instrument, ie an  instrument of  administrative, civil or criminal can even be  enforced by all  three instruments at  once. UUPPLH criminal  law enforcement in addition  to introducing a minimum penalty of a maximum, the expansion of evidence, convictions for violations of standards, integration  of criminal  law enforcement, and setting korporasi.Penerapan criminal offense or violation  of environmental laws in  accordance with  the  principle ultimum much depends on the administrative law or rule of law, especially with regard to licensing. Formulation  of criminal pollution  and  / or destruction  of  the  environment in UUPPLH contained in Article 97 through Article 120.
Key words : Criminal Aspects, Environmental Law, UUPPLH .

## BAB 1  PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan  Tuhan Yang  Maha  Esa kepada  rakyat  dan  bangsa  Indonesia merupakan rahmat dan  karuniaNya  yang wajib  dilestarikan  dan  dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber  dan  penunjang  bagi  rakyat  dan bangsa  Indonesia  serta  makhluk  hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan  kualitas  hidup  itu  sendiri. Oleh  karena  itu  perlu  dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan
hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan  kebutuhan  generasi masa kini dan masa depan. Permasalahan lingkungan  hidup  pada  dasarnya    timbul diantaranya karena Dinamika pertumbuhan  penduduk  yang  cepat, persebaran  tidak  proporsional,  tidak adanya keseimbangan struktur penduduk. 1
Makna lingkungngan hidup menurut RM Gatot P. Sumartono 2 , secara umum lingkungan hidup diartikan segala benda,  kondisi,  keadaan  dan  pengaruh
1 Siswanto  sunarso,  2005, Hukum  Pidana Lingkungan  Hidup  dan  Strategi  Penyelesaian Sengketa , Jakarta, Rineka Cipta, hal.5
2 RM.  Gatot  P.  Sumartono,  1991, Mengenal Hukum  Lingkungan  Indonesia ,  Jakarta,  Sinar Grafika, hal. 14
yang  terdapat  dalam  ruangan  yang  kita tempati.  Batas  lingkungan  menurut pengertian  ini  bias  sangat  luas,  namun praktisnya  dibatasi  ruang  lingkungan menurut  pengertian  lingkungan  dengan faktor-faktor  yang  dapay  dijangkau  oleh manusia  seperti  faktor  alam,  faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.
Masalah lingkungan dapat ditinjau  dari  aspek  medis,  planologis, teknologis,  teknik  lingkungan,  ekonomi dan  hukum.  Segi-segi  pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya  alam  di  Indonesia  perlu  dikaji secara  intensif,  karena  pengelolaan lingkungan  tidak  mungkin  tanpa pengaturan  hukum.  Hukum  lingkungan telah  berkembang  dengan  pesat,  bukan saja  dalam  hubungannya  dengan  fungsi hokum sebagai perlindungan, pengendalian  dan  kepastian  bagi masyarakat ( social control ) dengan peran agent of stability , tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan ( a tool of  social  engineering )  dengan  peran sebagai agent of development atau agent of change . 3
Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal 33 ayat (3), menyatakan “Bumi, air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung
3 Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional , Surabaya, Airlangga University Press, hal.1-2
didalamnya    dikuasai oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat”,  merupakan  norma dasar  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup  di  Indonesia.  Upaya  untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, dibentuk  peraturan  perundang-undangan dibidang  lingkungan  hidup  yang mencakup perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan lingkungan hidup disebut sebagai hukum  yang  berwawasan  penggunaan ( used oriented  law )  karena  yang  diatur adalah penggunaan unsur-unsur lingkungan, seperti tanah, air, hutan atau perikanan.  Perkembangan  saat  ini, pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dalam  undang-undang  lingkungan  hidup mulai  kearah  keseimbangan  antara kepentingan  ekonomi,  ekologi  dan sosial. 4
Peraturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dalam bentuk undang- undang adalah  Undang-Undang  No.  4 Tahun  1982  Tentang
Ketentuan-
Ketentuan
Pokok Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  yang  kemudian dicabut dan berlaku Undang-Undang No. 23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPLH).  Terakhir diberlakukan  Undang-Undang  No.  32
4 Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan
Hidup , Jakarta, Sinar Grafika, hal.2
Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup (UUPPLH), sekaligus mencabut UU No. 23 Tahun 1997. UU No. 32 Tahun 2009 berlaku sebagai payung atau umbrella act atau umbrella provision atau dalam ilmu hukum  disebut kadarwet atau raamwet , hanya  diatur  ketentuan  pokoknya  saja, oleh  karena  itu  harus  didukung  oleh banyak peraturan pelaksanannya. 5
Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(selanjutnya  disingkat  UUPPLH) terdiri dari  17  BAB  dan  127  Pasal  yang mengatur  secara  lebih  menyeluruh tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup. Perbedaan  mendasar  antara  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(selanjutnya  disingkat  UUPLH)  dengan Undang-Undang  ini  adalah  adanya penguatan  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  ini  tentang  prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  yang  didasarkan  pada  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  karena  dalam setiap  proses  perumusan  dan  penerapan instrumen  pencegahan  pencemaran  dan/ atau  kerusakan  lingkungan  hidup  serta
5 Syahrul  Machmud,  2012 , Problematika Penerapan  Delik  formil  Dalam  Perspektif Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  di Indonesia , Bandung, Mandar Maju, hal.2
penanggulangan  dan  penegakan  hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi,  partisipasi,  akuntabilitas, dan keadilan.
Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  merupakan  upaya sistimatis  dan  terpadu  yang  dilakukan untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran  atau  perusakan  lingkungan hidup  yang  meliputi  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam hal penegakan hukum  lingkungan,  menurut  Andi Hamzah 6 sangat  rumit  karena  hukum lingkungan  menempati  titik  silang pelbagai  bidang  hukum  klasik.  Hukum lingkungan  dapat  ditegakkan  dengan salah  satu  instrumen,  yaitu  instrumen administratif, perdata atau pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.
Penegakan  hukum  pidana  dalam UUPPLH memperkenalkan  ancaman hukuman minimum disamping maksimum,  perluasan  alat  bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan  penegakan  hukum  pidana, dan  pengaturan  tindak  pidana  korporasi. Penegakan  hukum  pidana  lingkungan
6 Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta, Sinar Grafika, hal.49
tetap  memperhatikan  asas ultimum remedium yang  mewajibkan  penerapan penegakan  hukum  pidana  sebagai  upaya terakhir  setelah  penerapan  penegakan hukum  administrasi  dianggap  tidak berhasil.  Penerapan  asas ultimum remedium ini  hanya  berlaku  bagi  tindak pidana formil tertentu,  yaitu pemidanaan terhadap  pelanggaran  baku  mutu  air limbah, emisi, dan gangguan.
Penerapan  hukum  pidana  atau pelanggaran  hukum  lingkungan  sesuai dengan  asas ultimum  remedium banyak tergantung pada hukum administratif atau hukum pemerintahan, terutama menyangkut  perizinan.  Oleh  karena  itu dalam  penulisan  makalah  ini,  penulis akan  menguraikan  bagaimana  aspek pidana  dalam  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka rumusan  masalah  yang  penulis  angkat dalam  makalah  ini  adalah Bagaimana pengaturan  ketentuan pidana  pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## BAB 2  PEMBAHASAN

## 2.1.  Asas-Asas  Hukum Lingkungan Hidup
Kaidah  dasar  yang  melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan  hidup  di  Indonesia  terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  pada  alinea  ke-4  yang  pada pokoknya  mewajibkan  pemerintah  untuk mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk sebanyak-banyaknya
kesejahteraan rakyat. Pemikiran teantang kewajiban Negara ini secara konstitusional  dijabarkan  lagi  dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu prinsip bahwa bumi, air  dan segala kekayaan alam yang terkandung  didalamnya  serta  menjadi hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh Negara  untuk  digunakan  bagi  kehidupan orang banyak.
Asas  atau  prinsip  berasal  dari bahasa Latin “ principium ”, dalam bahasa Inggris principle atau  dalam  bahasa Belanda  “ beginsel ”  berarti  dasar  atau sesuatu  yang  menjadi  tumpuan  berpikir atau  berpendapat.  Prinsip  adalah  sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, sebagai  tumpuan,  sebagai  tempat  untuk menyandarkan,    untuk  mengembalikan sesuatu  hal,  yang  hendak  dijelaskan  . Prinsip  atau  asas  difahami  sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal,  aturan  atau  dasar  bagi  tindakan
seseorang.    Asas-asas  hukum  menurut Bruggink, 7 adalah  norma-norma  yang mencakup ukuran-ukuran untuk mengukur/menilai  ( waardemaatstaven ).
Asas-asas  hukum  tersebut  berfungsi sebagai  pedoman  atau  arahan  orientasi berdasarkan  mana  hukum  dapat  dan boleh dijalankan.

## A. Asas dan Tujuan UUPPLH
Secara  umum  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009    Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  terdiri dari  17  BAB  dan  127  Pasal  yang mengatur  secara  lebih  menyeluruh tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup. Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur dalam  BAB  XI  Pasal  97  sampai  dengan Pasal  120. Delik  materil    diatur  dalam Pasal  98  ayat  (2)  dan  (3)  serta  Pasal  99 ayat  (2)  dan  (3),  sedangkan  delik  formil diatur  dalam  Pasal  98  ayat  (1),  Pasal  99 ayat  (1)  dan  Pasal  100  sampai  dengan 109.
Asas dan  tujuan serta  ruang lingkup  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  secara  eksplisit  dinyatakan  dalam Pasal  2-4  UUPPLH. Perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup
7 Herlien  Budiono,  2006, Asas  Keseimbangan bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia ,  Bandung,
Citra Aditya Bakti, hal.82
dilaksanakan  berdasarkan  asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan  lokal, tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, dan otonomi daerah.
Asas  tanggung  jawab  negara memiliki pengertian bahwa: 8
a. Negara menjamin  pemanfaatan sumber daya alam akan
memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan  dan  mutu  hidup rakyat,  baik  generasi  masa  kini maupun generasi masa depan.
b. Negara menjamin  hak  warga negara  atas  lingkungan  hidup yang baik dan sehat.
c. Negara  mencegah  dilakukannya kegiatan  pemanfaatan  sumber daya  alam  yang  menimbulkan pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup.
Asas  keadilan  adalah  bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  harus  mencerminkan  keadilan secara proporsional  bagi  setiap  warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun  lintas  gender. Asas pencemar
8 Penjelasan Pasal 2 Huruf a UUPPLH
membayar adalah bahwa setiap penanggung  jawab  yang  usaha  dan/atau kegiatannya  menimbulkan  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup wajib  menanggung  biaya  pemulihan lingkungan. Sedangkan  yang  dimaksud dengan asas  tata  kelola  pemerintahan yang  baik adalah  bahwa  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi,  akuntabilitas,  efisiensi,  dan keadilan.
Tujuan  pengelolaan  lingkungan hidup  sebagaimana  Pasal  3  UUPPLH dinyatakan  bahwa Perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
a. melindungi wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan  makhluk  hidup  dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai
keserasian, keselarasan,  dan  keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin  terpenuhinya keadilan generasi  masa  kini  dan  generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai  bagian  dari  hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber  daya  alam  secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan
berkelanjutan; dan j. mengantisipasi  isu  lingkungan global.

## B. Asas-Asas  Hukum  Pidana  dalam UUPPLH
Hukum  sebagai  peraturan  atau kaidah mempunyai  isi  yang  bersifat umum  dan  normatif.  Bersifat  umum dalam  arti  berlaku  bagi  setiap  orang, sedangkan  bersifat  normatif karena menentukan  apa  yang  seyogyanya dilakukan  dan  apa  yang  tidak  boleh dilakukan,  atau  yang  harus  dilakukan, serta  menentukan  bagaimana  cara melaksanakan peraturan tersebut.
Menurut  Ruslan  Saleh, 9 tujuan  utama asas-asas  hukum  pidana  adalah  untuk menormakan  fungsi  pengawasan  dari hukum  pidana.  Tujuan  lain adalah membatasi  kesewenang-wenangan  yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi  serta  membatasi  pelaksanaan dari kekuasaan.
Hukum pidana memainkan peranan  dalam  upaya  penegakan  hukum lingkungan,  walaupun  beban  yang ditimpakan  pada  hukum  pidana  tidak melebihi  kapasitas  yang  dimilikinya, karena  dalam  upaya  penegakan  hukum lingkungan  sangat  tergantung  pada berbagai  faktor  yang  hampir  tidak  dapat dipahami dalam keseluruhannya.
9 Ruslan Saleh, 1983, Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif , Aksara Baru, hal. 14
Beberapa prinsip hukum yang dianut baik dalam asas perundang-undangan maupun asas-asas  berlakunya  hukum  pidana, berkaitan  erat  dengan  proses  penerapan dan penegakan hukum. Dalam perkembangan  pemikiran  tentang  teori- teori  hukum  pidana,  terdapat  beberapa asas  yang  disepakati  oleh  para  pakar hukum  pidana,  yaitu  asas  legalitas  ( The principle  of  legality )  yang  bersifat preventif  umum,  asas  kesamaan,  asas proporsionalitas, asas publisitas dan asas subsidiaritas  serta  asas  baru  yang diperkenalkan dalam UUPPLH yaitu asas ultimum  remedium . 10 Asas  legalitas merupakan  asas  yang  terpenting  dalam sistem hukum pidana, hal ini dimaksudkan  agar  terjadi  kepastian hukum.
Asas  legalitas  ( The  principle  of legality )  mengandung  makna  adanya kepastian  hukum,  kejelasan  serta ketajaman dalam merumuskan peraturan. Kejelasan  dalam  merumuskan  ketentuan hukum lingkungan hidup harus dirumuskan  sejara  jelas  apa  yang dimaksud  dengan  kejahatan  atau pelangggaran  yang  berkaitan  dengan lingkungan  serta  pemberian  sanksi  yang tepat.  Terhadap  asas  legalitas  ini  selain dimaknai  dalam  arti  formil  sebagaimana tertulis  dalam perundang-undangan  juga
10 Syahrul Machmud, Op.Cit ., hal 121
dalam  makna  yang  materil  yaitu  hukum yang  hidup  didalam  masyarakat.  Hal  ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kelemahan hukum tertulis yang kaku dan tidak  mudah  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan masyarakat.
Apabila  dikaitkan  dengan  asas legalitas  yang  mengandung  makna kepastian  hukum,  ketajaman  serta kejelasan  dalam merumuskan peraturan, maka pengaturan asas subsudiaritas yang termuat  dalam  pada  penjelasan  umum UUPLH  sangat  jauh  dari  apa  yang diharapkan.
Perumusan
tentang penggunaan  asas  subsidiaritas  telah menimbulkan  ketidakpastian  hukum karena tidak tajam bagaimana merumuskan prosedur penanganan pencemaran  dan  perusakan  lingkungan dengan menggunakan asas subsidiaritas.
Asas  subsidiaritas  mengandung makna  bahwa  hukum  pidana  berfungsi sebagai  penunjang  hukum  administrasi dan  hukum  perdata,  jika  penegakan hukum-hukum tersebut tidak dapat secara efektif  berfungsi.  Asas  subsidiaritas mengandung  makna  bahwa  hukum pidana berfungsi  sebagai  pelengkap  atau komplementer dari  hukum  administrasi dan hukum perdata, terhadap kasus-kasus tertentu hukum pidana diterapkan di lapis terakhir  setelah  hukum  administrasi  dan hukum perdata tidak dapat secara efektif diterapkan. Penegakan  hukum  pidana
yang  dianggap  sebagai  penindakan yang terberat  apabila  dikaitkan  dengan  asas subsidiaritas,  maka  harus  melalui tahapan-tahapan  yang  paling  ringan terlebih  dahulu  yaitu  tindakan  hukum administrasi.  Instrument  penegakan hokum  administrasi  sangat  banyak memuat  upaya-upaya  yang  lebih menitikberatkan  kepada  pembinaan  atau pencegahan  bila  dibandingkan  dengan penindakan atau penghukuman.
Berdasarkan  penjelasan  umum UUPPLH  terdapat  beberapa  hal  baru yang  berkaitan  dengan  aspek  hukum pidana, yaitu :
a. Upaya  preventif  dalam  rangka pengendalian  dampak lingkungan hidup  perlu  dilaksanakan  dengan mendayagunakan  secara  maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.
b. Dalam  hal  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  hidup  sudah terjadi, perlu  dilakukan  upaya represif  berupa  penegakan  hukum yang  efektif,  konsekuen,  dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan  lingkungan  hidup  yang sudah terjadi.
c. Penegakan hukum pidana lingkungan    tetap  memperhatikan asas  ultimum  remedium  yang mewajibkan  penerapan  penegakan hukum  pidana  sebagai  upaya terakhir setelah penerapan penegakan  hukum  administrasi dianggap  tidak  berhasil.  Penerapan asas  ultimum  remedium  ini  hanya berlaku  bagi  tindak  pidana  formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.
d. Dalam  rangka  pelaksanaan  upaya preventif  dan  represif,  UUPPLH memerintahkan dikembangkan satu sistem  hukum  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas,  tegas,  dan  menyeluruh  guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan  bagi  perlindungan  dan pengelolaan  sumber  daya  alam serta kegiatan pembangunan lain.
e. Memperkenalkan ancaman hukuman  minimum  di  samping maksimum,  perluasan  alat  bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu,  keterpaduan  penegakan hukum  pidana,  dan  pengaturan tindak pidana korporasi.
f. Kriminalisasi terhadap pejabat yang mengeluarkan  izin  AMDAL  tanpa sertifikasi  dan  pejabat  yang  tidak melakukan  pengawasan  dengan baik.
Penjelasan umum UUPPLH diatas menekankan  pada  upaya  preventif dengan mendayagunakan secara maksimal  instrumen  pengawasan  dan perizinan.  Namun  demikian,  penjelasan umum  UUPPLH  tersebut  ternyata berbeda dengan dengan ketentuan pidana dalam  UUPPLH Pasal  97-120,  hanya dalam Pasal 100 saja yang mendahulukan penerapan hukum administrasi, selebihnya langsung menggunakan hukum  pidana  dengan  mengabaikan hukum administrasi. Hal ini jelas kurang sejalan  dengan  maksud  upaya  preventif perlindungan  lingkungan  hidup  dengan mengedepankan  instrument  pengawasan dan perizinan.

## C. Asas Ultimum  Remedium dalam UUPPLH
UUPPLH sebagai undang-undang pokok  mempunyai  ciri-ciri  penguatan tentang  prinsip-prinsip  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang  baik.  Setiap  proses  perumusan  dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan hidup  serta  penanggulangan  dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek  transparansi, partisipasi,  akuntabilitas  dan  keadilan. Penegakan hukum lingkungan ( environmental enforcement ) harus dilihat  sebagai  sebuah  alat  ( an  end ). 11 Tujuan  penegakan  hukum  lingkungan adalah  penataan  ( compliance )  terhadap nilai-nilai  perlindungan  daya  dukung ekosistem  dan  fungsi  lingkungan  hidup yang  pada  umumnya  diformilkan kedalam peraturan perundang-undangan.
Pengaturan  masalah  lingkungan hidup  sebelum  UUPPLH  diundangkan, dikenal asas subsidiaritas yang dijelaskan dalam  Penjelasan  umum  UUPLH dinyatakan  bahwa  “sebagai  penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap mempertahankan asas subsidiaritas, yaitu
11 Mas Achmad Santosa, 2001, Good Governance & Hukum Lingkungan , Jakarta, ICEL, hal. 234
bahwa  hukum  pidana  hendaknya didayagunakan  apabila  sanksi  bidang hukum  lain  seperti  sanksi  administrasi dan  sanksi  perdata  dan  alternatif penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup tidak  efektif  dan/atau  tingkat  kesalahan pelaku  relatif  berat,  dan/atau  akibat perbuatannya  relatif  besar,  dan/atau perbuatannya  menimbulkan  keresahan masyarakat.”
Penegakan  hukum  pidana  dalam UUPPLH  menggunakan  asas  ultimum remedium,  hal  ini  sesuai Penjelasan umum  UUPPLH  pada  angka  6 menyatakan  bahwa Penegakan  hukum pidana lingkungan  tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan  penegakan  hukum  pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan  hukum  administrasi  dianggap tidak  berhasil.  Penerapan  asas  ultimum remedium  ini  hanya  berlaku  bagi  tindak pidana formil tertentu,  yaitu pemidanaan terhadap  pelanggaran  baku  mutu  air limbah, emisi, dan gangguan.
Penegakan hukum pidana lingkungan  dalam  UUPPLH  semakin dipertegas  tetap memperhatikan  asas ultimum  remedium  yang  mewajibkan penerapan  hukum  pidana  sebagai  upaya terakhir  setelah  penerapan  hukum administrasi  dianggap  tidak  berhasil. Penerapan asas ultimum remedium hanya berlaku  bagi  tindak  pidana  formil
tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah,  emisi,  dan  gangguan. Kerangka operasionalisasi  hukum  pidana  dikaitkan dengan  asas  ultimum  remedium  jauh lebih tegas dibandingkan operasionalisasi asas subsidiaritas pada UUPLH.
Asas  subsidiaritas  dan  asas ultimum  remedium  pada  hakekatnya memiliki  substansi  yang  hampir  sama, karena  kedua  asas  tersebut  sama-sama menerapkan  penegakan  hukum  pidana difungsikan  sebagai  tindakan  atau  upaya terakhir setelah upaya penegakan hukum yang  lain  tidak  efektif,  fungsi  hukum pidana  sebagai  penunjang  hukum administrasi.  Asas  ultimum  remedium pada UUPPLH mempertegas makna asas subsidiaritas  pada  UUPLH,  bahwa optimalisasi  hukum  pidana  pada  delik formil harus menunggu penerapan hukum administrasi dinyatakan gagal.
Sedangkan  pada  asas  subsidiaritas  tidak secara tegas dinyatakan apakah berlakunya  asas  tersebut  terhadap  delik formil atau delik materil.
Menurut  Mr.  De  Bunt 12 ,  pada dasarnya  istilah ultimum  remedium mempunyai  arti  tiga  macam,  yaitu sebagai berikut :
1. Hukum pidana itu hanya diterapkan  terhadap  perbuatan-
12 Mr. De Bunt, dikutip dari Andi Hamzah, Op. Cit , hal. 69-71
perbuatan yang sangat tidak benar secara  etis  ( hoog  ethische onwaarde ). Hukum pidana adalah secara khusus merupakan instrument  penegakan  hukum yang  khusus,  oleh  karena  itu penerapannya  juga  dalam  hal-hal yang  khusus.  Disamping  itu hukum  pidana  merupakan  alat yang sangat berat karena ciri khas pidana  adalah  nestapa  yang dengan sengaja dikenakan.
2. Pengertian ultimum  remedium dalam  arti  harfiah,  yaitu  alat (obat)  yang  terakhir  diterapkan terhadap delik lingkungan. Penerapan instrument pidana baru diterapkan jika instrumen- instrumen  lain  telah  gagal, penerapan  instrument  pidana menduduki tempat sebagai subsider.
3. Pengertian ultimum  remedium yang  ketiga  yaitu  pejabat administratiflah  yang  pertama- tama  harus  bertanggung  jawab. Kalau pejabat administratif dipandang  sebagai  yang  pertama- tamabertanggung  jawab,  maka berarti kekuasaan yustisial ditempatkan  sebagai ultimum remedium .  Pejabat  administrasi harus bereaksi terlebih dahulu dan pejabat  yang  memberi  izin  harus lebih  dahulu  memberi  sanksi  jika izin dilanggar.

## 2.2.  Pengaturan  Ketentuan  Pidana dalam UUPPLH
Salah satu pertimbangan diundangkannya  UUPPLH  adalah  untuk lebih  menjamin  kepastian hukum dan memberikan  perlindungan  terhadap hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan lingkungan hidup  yang baik dan sehat sebagai  bagian  dari  perlindungan
terhadap  keseluruhan    ekosistem.  Hal ini  dinyatakan  dalam  konsiderans menimbang  UUPPLH  huruf  f : “bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap  hak  setiap  orang  untuk mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari perlindungan  terhadap  keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup;”.
Menurut  Gustav  Radbruch,  hukum memiliki  tiga  aspek,  yakni  keadilan, finalitas dan kepastian. 13 Aspek keadilan menunjuk  pada  kesamaan  hak  didepan hukum,  aspek  finalitas  menunjuk  pada tujuan  keadilan  yaitu  memajukan kebaikan dalam hidup manusia, sedangkan  aspek  kepastian  menunjuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi  sebagai  peraturan  yang  ditaati. Keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum  sebagai  “tiga  ide  dasar  hukum” atau  “tiga  nilai  dasar  hukum”,  yang berarti  dapat  dipersamakan  dengan  asas hukum.  Sebagai  asas  hukum,  ketiga aspek  tersebut  menjadi  rujukan  utama baik  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangan  maupun  dalam
13 Bernard  L  Tanya  dkk, 2006, Teori  Hukum- Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi , Surabaya CV. Kita, hal.107
proses penegakan hukum dalam masyarakat. Inti  kepastian  hukum  juga bukan  hanya  terletak  pada  semata-mata batas-batas  daya  berlakunya  menurut wilayah  atau  kelompok  tertentu,  tetapi terletak diantaranya pada kepastian tentang  bagaimana  para  struktur  hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku  sesuai  hukum  atau  kepastian prosedural.  Dengan  demikian  secara antropologis  dikatakan  kita  mempunyai budaya hukum yang tinggi. 14
Suatu  aturan  hukum,  baik  dalam bentuk  undang-undang  maupun  hukum tidak  tertulis,  berisi  aturan-aturan  yang bersifat  umum  yang  menjadi  pedoman bagi  individu  bertingkah  laku  dalam hidup  bermasyarakat.  Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam  membebani  atau  melakukan tindakan  terhadap  individu.  Adanya peraturan  semacam  itu  dan  pelaksanaan aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian hukum.  Kepastian  hukum  bukan  hanya berupa  pasal-pasal  dalam  undang- undang, melainkan juga adanya konsistensi  dalam  putusan  hakim  antara putusan hakim yang satu dengan putusan
14 Dominikus  Rato,  2010, Filsafat  Hukum- Mencari,  Menemukan  dan  Memahami  Hukum, Surabaya, LaksBang Justitia, hal.166
hakim  lainnya  dalam  kasus  serupa  yang telah diputuskan. 15

## A. Hukum  Pidana  Lingkungan Sebagai Lex Spesialis
Suatu  norma  hukum  atau  aturan yang  berbentuk  perundang-undangan dimaksudkan  oleh  pembentuk  undang- undang  (legislator) agar  dapat  dijadikan pedoman  dan  acuan  bertindak  bagi masyarakat.  Agar  suatu  perundang- undangan  tersebut  dapat  dipatuhi  dan ditaati  oleh  masyarakat,  maka  perlu diberikan sanksi baik sanksi yang bersifat negatif  bagi  pelanggar  berupa  suatu nestapa yang diberikan kepada pelanggar, maupun  sanksi  yang  bersifat  positif berupa penghargaan bagi yang mentaatinya.
Menurut  Moeljatno, 16 hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara  yang  mengadakan  dasar-dasar dan aturan untuk :
a. Menentukan perbuatan mana yang tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang, dengan disertai ancaman atau  sanksi  yang  berupa  pidana tertentu dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menetapkan kapan dan dalam hal- hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan  itu dapat  dikenakan  atau  dijatuhkan
15 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum ,  Jakarta, Kencana  Prenada  Media Group,  hal.157-158
16 Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta, Rineka Cipta, hal.1
pidana  sebagai  yang  telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana  pengenaan  pidana  itu dapat  dilaksanakan  apabila  ada orang  yang  disangka  telah melanggar larangan tersebut.
Suatu  ketentuan hukum yang mengatur  mengenai  sanksi  pidana dinamakan sebagai pidana khusus apabila menunjukkan  kekhususan  hukum  pidana tersebut,  yaitu  orang-orangnya  yang khusus  dan  perbuatannya  yang  khusus ( bijzonder lijk feiten ). Selain itu ditunjuk pula  pasal  103  KUHP  sebagai  patokan, apabila  ketentuan  undang-undang  diluar KUHP  banyak  menyimpang  dari ketentuan  hukum  pidana,  maka  itu merupakan  hukum  pidana  khusus. Dengan  demikian  bukan  hanya  hukum materilnya  saja  yang  menyimpang  dari ketentuan  hukum  pidana  tetapi  juga hukum formilnya. 17
Ketentuan  pidana  sebagaimana diatur dalam UUPPLH dapat dimasukkan kedalam  kategori  hukum  pidana  khusus, karena  penerapan  delik  formil  harus disandarkan  pada  ketentuan  hukum administrasi.  Demikian  pula  subyek hukumnya  dapat  berupa  badan  hukum, suatu  hal  yang  tidak  dijumpai  dalam KUHP  yang  mengatur  ketentuan  pidana secara  umum. Berdasarkan  asas lex specialis  derogat  legi  generali ,  asas  ini
17 Syahrul Machmud, Op. Cit . hal.227
merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis  mempunyai  kedudukan  yang sama,  akan  tetapi  ruang  lingkup  materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama yaitu yang  satu  merupakan  pengaturan  secara khusus  dari  yang  lain. 18 Dengan menganggap  bahwa  ketentuan  hukum lingkungan merupakan aturan khusus ( lex specialis ) maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPPLH dapat dilaksanakan dengan mengabaikan aturan umum  dalam  KUHAP  ( derogat legi generali ).

## B. Delik Materil dan Formil dalam UUPPLH
Perbuatan-perbuatan pidana menurut  sistem  KUHP  dibagi  menjadi dua  macam  yaitu kejahatan  ( misdrijven ) dan pelanggaran ( overtredingen ).
Pembagian  atas  dua  jenis  tersebut didasarkan atas perbedaan yang prinsipil. 19 Suatu  perbuatan  digolongkan sebagai  kejahatan  adalah rechsdelicten ,
yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan  dalam  undang-undang sebagai  perbuatan  pidana,  perbuatan tersebut dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan  berdasarkan  sifatnya  itu.
18 Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana, hal. 99
19 Moeljatno, Op. Cit . hal.71
Andaikata  perbuatan  demikian  tidak dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman oleh  undang-undang,  perbuatan  tersebut sudah patut dihukum karena perbuatan itu dirasakan  sebagai  suatu  ketidakadilan. Sebaliknya pelanggaran adalah wetsdelicten yaitu  perbuatan  yang  hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh undang-undang. Apabila suatu perbuatan tidak dilarang oleh undang-undang maka perbuatan itu tidak boleh dihukum.
Berdasarkan  pasal  97  UUPPLH dinyatakan  bahwa Tindak  pidana yang diatur dalam UUPPLH merupakan kejahatan. Tindak pidana pada UUPPLH dikategorikan  sebagai  kejahatan,  sanksi bagi  pelaku  yang  melakukan  perbuatan yang dilarang dengan sengaja lebih berat dibandingkan  dengan  yang  dilakukan karena  kealpaan.  Pelaku  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  yang dilakukan  dengan  sengaja  atau  kealpaan diancam  secara  kumulatif  antara hukuman  pidana  penjara  dan  hukuman denda dengan sanksi minimal.
Perumusan  delik  terdiri  dari  dua macam yaitu delik formil ( delict formeel ) dan delik materil ( delict materiiel ). Delik formil  adalah  delik  yang  dianggap  telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya  suatu  perbuatan  yang dilarang. Sedangkan delik materil adalah delik  yang  baru  dianggap  terlaksana
penuh  dengan  timbulnya  akibat  yang dilarang. 20 Delik materil dalam UUPPLH diatur  dalam  Pasal  98  ayat  (2)  dan  (3) serta Pasal 99 ayat (2) dan (3), sedangkan delik  formil  diatur  dalam  Pasal  98  ayat (1),  Pasal  99  ayat  (1)  dan  Pasal  100 sampai  dengan  109. Pasal-pasal  lainnya mengatur  tentang  kriminalisasi  terhadap penyusun  AMDAL  tanpa  sertifikasi, pejabat  pemberi  izin  lingkungan tanpa dilengkapi  AMDAL,  pejabat  yang  tidak melakukan  tugasnya  dengan  baik, pemberi  informasi  palsu,  penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan  paksaan  pemerintah,  juga orang  yang  mencegah  menghalang- halangi atau menggagalkan tugas pejabat pengawas  dan  selebihnya  delik  terhadap korporasi.
Delik  materil  dalam  UUPPLH ditujukan  kepada  akibat  dari  adanya perbuatan pencemaran dan/atau perusakan,  yaitu  tercemarnya  atau rusaknya lingkungan. Pembuktian apakah benar  terdakwa  telah  mencemari  atau merusak  lingkungan  menjadi  beban Penuntut  Umum.  Pembuktian  ini  sangat terkait  dengan  pembuktian  ilmiah, dimana  peran  saksi  ahli  sangat menentukan  terbukti  atau  tidaknya perbuatan  terdakwa  mencemari  atau merusak  lingkungan. Delik  formil
20 Siswanto Sunarsao, Op. Cit . hal. 154-155
bermakna  bahwa  perbuatan  pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan  sesungguhnya  belum  terjadi, hanya  saja  apabila  dibiarkan  berlarut- larut  maka  akan  berakibat  pada tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan.  Pelanggaran  yang  dilakukan pada  delik  formil  baru  pada  tahap pelanggaran  hukum  administrasi  yaitu tidak dipenuhinya persyaratan- persyaratan administrasi yang ditentukan.
Delik  materil  juga  mengandung makna  bahwa  kejahatan  tersebut  telah selesai  dilakukan.  Pasal  98  UUPPLH menyatakan  bahwa  perbuatan yang mengakibatkan  dilampauinya  baku mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air, baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan  sengaja.  Sedangkan  dalam  Pasal 99  UUPPLH  menyatakan  bahwa perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya  baku  mutu  udara ambien, baku mutu air, baku mutu  air laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan lingkungan  hidup,  dilakukan  secara tidak sengaja yang dirumuskan dengan kata-kata  karena  kealpaannya  atau kelalaiannya. Pada  delik  sengaja gradasinya  lebih  berat  dibandingkan dengan delik kealpaan, karena dengan sengaja berarti niat jahatnya telah ada sejak  awal,  sedangkan  pada  delik kealpaan  atau  kelalaian  niat  jahatnya
belaum  ada  sejak  awal,  namun  akibat perbuatannya  tersebut  mengakibatkan tercemarnya atau rusaknya lingkungan.
Pembuktian  pada  delik  formil beban pembuktiannya
tidak dipersyaratkan kepada apakah lingkungan  telah  tercemar  atau  telah rusak, tetapi cukup dibuktikan  apakah tersangka atau terdakwa telah melanggar ketentuan
hukum administrasi tentang perizinan.
Ketentuan  hukum  pidana  disandarkan pada  ketentuan  hukum  administrasi atau pada perundang-undangan. Pelaku  telah  melakukan  perbuatan yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan  bukan  melawan  hukum secara  umum.  Perbuatan  melawan perundang-undangan semata-mata melanggar  ketentuan  tertulis  dari produk legislator, sedangkan perbuatan  melawan  hukum  memiliki makna  yang  lebih  luas  bahwa  tidak hanya  melawan  peraturan  perundang- undangan  saja  tetapi  juga  melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat. 21
Perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan  hidup  dalam  UUPPLH termuat dalam Pasal 97 sampai dengan
21 Syahrul Machmud, Op. Cit . hal. 235-236
Pasal 120. Dalam Pasal 98 dinyatakan selengkapnya sebagai berikut :
(1) Setiap  orang  yang  dengan sengaja  melakukan  perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya  baku  mutu  udara ambien,  baku  mutu  air,  baku mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku kerusakan  lingkungan  hidup dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  3 (tiga) tahun dan paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar rupiah)  dan  paling  banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
(2) Apabila  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara  paling singkat  4 (empat)
tahun  dan  paling  lama  12  (dua belas)  tahun dan denda  paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(3) Apabila  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan  orang  luka  berat atau  mati,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun  dan  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## C. Tindak  Pidana  Lingkungan Oleh Badan Hukum
Sejalan  dengan  perkembangan kegiatan ekonomi dibelahan dunia, terjadi perubahan paradigma bahwa kriminalitas
atau kejahatan tidak terlepas dari kegiatan dan  pertumbuhan  ekonomi,  dimana korporasi  banyak  berperan  dalam mendorong dalam suatu tindak kejahatan. Perkembangan  ini  pula  yang  mendorong adanya  pergeseran    korporasi  yang sebelumnya  sebagai  subyek  hukum perdata menjadi subyek hukum pidana. 22 Demikian pula didalam  UUPPLH, suatu korporasi atau badan hukum atau didalam UUPPLH digunakan istilah badan usaha, sebagai  legal  person  merupakan  subyek hukum  yang  dapat  dituntut  pidana. Cakupan badan usaha didalam UUPPLH lebih  luas  meliputi  badan  usaha  yang berbadan  hukum  seperti  perseroan  dan yayasan juga yang tidak berbadan hukum seperti  perserikatan  atau  organisasi  lain yang  dapat  diberikan  sanksi  disamakan dengan badan hukum.
Ketentuan  pidana  terhadap badan  usaha  dalam  UUPPLH  diatur dalam  Pasal  116  sampai  dengan  Pasal 119.  Ancaman  hukuman  kepada  badan usaha  tersebut  dengan  denda  yang diperberat dengan menambah sepertiganya  dari  denda  maksimal  yang termuat dalam UUPPLH.
Pertanggungjawaban  pidana  atas  badan usaha  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 117 UUPPLH menyatakan bahwa apabila perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana
22 Syahrul Machmud, Op.Cit . hal.302
dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu badan hukum atau badan usaha, ancaman pidana  penjara  dan  denda  diperberat dengan sepertiga.
Badan  hukum  sebagai  legal person  merupakan  subyek  hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan  pidananya  baik  sebagai pimpinan  badan  hukum  ( factual  leader ) maupun  sebagai pemberi  perintah
( instrumention  giver ) atau dapat dikenakan keduanya secara berbarengan. Hukuman  tersebut  bukan  karena perbuatan  secara  fisik  atau  nyatanya,
tetapi berdasarkan fungsi yang
diembannya dalam suatu perusahaan. Jika perbuatan pidana dilakukan oleh atau atas nama  badan  usaha  dan  dilakukan  oleh orang-orang,  baik  berdasarkan  hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang  bertindak  dalam  lingkungan  badan usaha, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan  kepada  mereka  yang memberi perintah  atau yang  bertindak sebagai  pemimpin  tanpa  mengingat apakah  orang-orang  tersebut,  baik berdasarkan  hubungan  kerja  maupun berdasar  hubungan  lain,  melakukan perbuatan  secara  sendiri-sendiri  atau bersama-sama.
Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha/orang perorangan  dan  pekerja  yang  didasarkan pada  perjanjian  kerja.  Ancaman  kepada
legal  person  atau  badan  hukum  tersebut dengan  denda  yang  diperberat  dengan menambah  sepertiganya  dari  denda maksimal yang termuat dalam UUPPLH. Selain itu dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan  keuntungan  yang  diperoleh dari  tindak  pidana,  penutupan  seluruh atau  sebagian  tempat  usaha  dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban  mengerjakan  apa  yang dilalaikan tanpa hak dan/atau penempatan perusahaan  dibawah  pengampuan  paling lama 3 (tiga) tahun.

## BAB  3 KESIMPULAN
Berdasarkan uraian  dalam  bab pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. UUPPLH mendayagunakan berbagai  ketentuan  hukum,  baik Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum  Pidana. Penegakan hukum pidana lingkungan  memperhatikan  asas ultimum
remedium
yang mewajibkan  penerapan  hukum pidana
setelah hukum administrasi dianggap tidak berhasil.
2. Ketentuan pidana dalam
UUPPLH  diatur  dalam  Pasal 97- 120.  Perumusan  ketentuan    yang
menggunakan
delik materil terdapat  dalam  Pasal  98  ayat  (2) dan  ayat  (3),  dan  yang menggunakan delik formil terdapat dalam Pasal ayat (2) dan ayat (3).
3. UUPPLH juga mengatur ketentuan pidana lingkungan yang dilakukan  oleh  badan  usaha  baik yang  berbentuk  badan  hukum maupun  yang  tidak  berbadan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  2008, Penegakan  Hukum Lingkungan , Jakarta, Sinar Grafika
Bernard  L  Tanya  dkk,  2006, Teori Hukum-Strategi  Tertib  Manusia  Lintas Ruang dan Generasi , Surabaya, CV. Kita
Dominikus  Rato,  2010, Filsafat  Hukum- Mencari,  Menemukan  dan  Memahami Hukum, Surabaya, LaksBang Justitia
Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan  Hidup ,  Jakarta,  Sinar
Grafika
Herlien  Budiono,  2006, Asas Keseimbangan  bagi  Hukum  Perjanjian Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti
Mas  Achmad  Santosa,  2001, Good Governance  &  Hukum  Lingkungan , Jakarta, ICEL
Moeljatno,  2000, Asas-Asas  Hukum Pidana , Jakarta, Rineka Cipta
RM.  Gatot  P.  Sumartono,  1991, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia ,
Jakarta, Sinar Grafika
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu  Hukum ,  Jakarta,  Kencana  Prenada Media
Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana
Ruslan Saleh, 1983, Beberapa Asas-Asas Hukum  Pidana  dalam  Perspektif , Aksara Baru
Siswanto  sunarso,  2005, Hukum  Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian  Sengketa ,  Jakarta,  Rineka Cipta
Siti  Sundari  Rangkuti,  2000, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Surabaya,
Airlangga University Press
Syahrul  Machmud,  2012 ,  Problematika Penerapan Delik formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia , Bandung, Mandar Maju
UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)

## BIODATA PENULIS
Suphia,  S.H. adalah  Dosen  Tetap  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember.  Memperoleh  gelar  Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas  Jember  (UNEJ).  Saat  ini sedang  menyelesaikan  studi  pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.