Masridawati,  Junaedi,  Waluyadi  (2022)  Analisis  Isi  Permenkuham Nomor  10  Tahun  2020  dan  Nomor 32  Tahun  2020  Tentang  Pengaturan  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Intregrasi  Bagi  Narapidana  Untuk Pemenuhan Hak Asasi Narapidana, (7) 11 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12064 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022
ANALISIS  ISI  PERMENKUHAM  NOMOR  10  TAHUN  2020  DAN  NOMOR  32 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTREGRASI  BAGI  NARAPIDANA  UNTUK  PEMENUHAN  HAK  ASASI NARAPIDANA

## Masridawati, Junaedi, Waluyadi
Proram  Magister  Hukum  Sekolah  Pasca  Sarjana  Universitas  Swadaya  Gunung  Jati, Cirebon, Indonesia E-mail: Masridawati@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  Asimilasi  yang  hanya  mempertimbangkan  faktor  kedisiplinan  sebagai persyaratannya  menunjukkan  ketidaksinkronan.  Kebijakan  yang  diterbitkan memuat  pertimbangan  kondisi  pandemi  Covid-19  sebagai  bencana  nonalam. Peneletian  ini  berjenis  Doktrinal  yang  mengkaji  doktrin  hukum  dengan pendekatan  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  masalah  penelitian  ini  adalah pedekatan  perbandingan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  alat pengumpulan  data  yaitu:  studi  kepustakaan,  atau  studi  dokumen  (documentary study).  Dari  hal  ini  sudah  jelas  bahwa  pencabutan  seluruh  dan  sebagian  hak-hak tertentu  yang  dapat  diberikan  oleh  pemerintah  (pemberian  hak  asimilasi, pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan  cuti  bersyarat)  kepada narapidana  tindak  pidana  narkotika  dengan  masa  pidana  minimal  5  (lima)  tahun dalam  rangka  pencegahan  dan  penyebaran  Covid-19  merupakan  kewenangan Hakim  (yudikatif)  dan  bukan  kewenangan  badan  eksekutif.  Penyebab  Empiris Permenkum  HAM  Nomor  10  Tahun  2020  diganti  dengan  Permenkum  HAM Nomor 32 Tahun 2020 adalah overcording dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengharuskan adanya program Asimilasi untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia, Permenkumham Nomor 32 Tahun  2020  Lebih  prospektif  dalam  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi karena  terdapat  evaluasi  dan  penyempuranaan  terkait  pengaturan  Asimilasi  di masa  pandemi  covid-19  yang  memudahkan  untuk  pelaksanaan  program  serta pengawasan, prosedur dan syarat juga lebih memadai.
Kata Kunci: Kebijakan Asimilasi, Pandemi Covid-19, Hak Asimilasi.

## Abstract
Assimilation  policies  that  only  consider  disciplinary  factors  as  a  requirement show dissynchrony. The published policy contains consideration of  the Covid-19 pandemic  conditions  as  non-natural  disasters.  This  research  is  a  doctrinal  type that  examines  legal  doctrine  with  the  approach  used  in  solving  this  research problem  is  a  comparative  approach.  This  research  was  conducted  using  data collection tools, namely: literature study, or document study (documentary study). From this, it is clear that the revocation of all and part of certain rights that can
be granted by the government  (granting assimilation rights, parole, leave before release and conditional leave) to drug crime prisoners with a minimum sentence of  5  (five)  years  in  the  context  of  preventing  and  spreading  Covid-19  is  the authority of the Judge (judiciary) and not the authority of the executive body. The Empirical  Cause  of  Permenkum  HAM  Number  10  of  2020  replaced  by Permenkum HAM Number 32 of 2020 is overcording in prisons which requires an Assimilation  program  for  the  prevention  and  control  of  Covid-19.  Based  on  the perspective  of  Human  Rights,  Permenkumham  Number  32  of  2020  is  more prospective in the provision of Assimilation and Integration Rights because there are  evaluations  and  improvements  related  to  Assimilation  arrangements  during the  COVID-19  pandemic  which  facilitate  the  implementation  of  programs  and supervision, procedures and conditions are also more adequate.
Keywords: Assimilation Policy, Covid-19 Pandemic, Assimilation Rights.

## Pendahuluan
Indonesia  sedang  dalam  pandemi covid-19 yang  mana  seyogyanya  adanya pelepasan narapidana sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan virus corona, dalam pembebasan narapidana atau asimilasi  tentunya tidak lepas dari peran  Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat  LAPAS) yang merupakan unit pelaksana teknis di  bawah  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  bahwa  LAPAS,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah  Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan  terhadap  penyebaran  dan  penularan Covid-19 (Tirtakusuma,  2020) . Upaya pemberian  Hak  Asimilasi  dan  Cuti  Menjelang  Bebas  bagi  Narapidana  merupakan langkah penyelamatan terhadap Narapidana dan Anak yang berada di LAPAS, Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah  Tahanan  Negara,  perlu  dilakukan  pengeluaran dan pembebasan melalui Asimilasi dan Integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
LAPAS sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar Narapidana dapat kembali menjadi  warga masyarakat  yang baik  yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali  ke  dalam  masyarakat  dengan  menjadi  manusia  yang  baik.  Pembinaan Narapidana  adalah  suatu  sistem  maka  Pembinaan  Narapidana  mempunyai  beberapa komponen  yang  bekerja  saling  berkaitan  untuk  satu  tujuan  (Pettanase,  2019). Pembinaan  Narapidana  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dalam  proses penegakan  hukum  karena  berkaitan  dengan  Eksekusi  Putusan  Pidana  yang  dilakukan Jaksa  sebagai  penegak  hukum,  Sistem  Pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya, menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab,  serta  berfungsi  menyiapkan  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  dapat berintegrasi  secara sehat dengan masyarakat,  sehingga dapat  berperan kembali  sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Indonesia, 1998).
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan yang menentukan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Menteri  dapat  mengadakan  kerjasama  dengan  instansi pemerintah  terkait,  badan-badan  kemasyarakatan  lainnya  atau  perorangan  yang kegiatannya  seiring  dengan  penyelenggaraan  sistem  pemasyarakatan,  dalam  hal  ini Narapidana  berhak  mendapatkan  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)  yang mempunyai  tugas melakukan pengawasaan juga melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan juga berkoordinasi dengan instansi  dan  aparat  pemerintah  setempat  seperti  perangkat  desa/kelurahan.  Aparat Penegak  Hukum,  Pemerintah,  dan  Masyarakat  diminta  bantuan  untuk  bekerja  sama dalam  mengawasi  Narapidana,  langkah  pencegahan  dilakukan  dalam  pengawasan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian, Instansi dan Aparat Pemerintah Desa (Arifin et al., 2017).
Peran  serta  Masyarakat  yang  mempunyai  potensi  dalam  bidang  pelaksanaan kegiatan  kerja  sangat  dibutuhkan  guna  menunjang  keberhasilan  dari  program pembinaan  yang  telah  ditentukan.  Dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  Narapidana diperlukan  program  pembinaan  yang  menunjang  ke  arah  Integrasi  dengan  masyarakat. Seluruh  proses  pembinaan  Narapidana  selama  proses  pemasyarakatan  merupakan  satu kesatuan  yang  integral  guna  menuju  kepada  tujuan  mengembalikan  Narapidana  ke masyarakat  bebas  dengan  bekal  kemampuan  (mental,  fisik,  keahlian,  keterampilan, sedapat  mungkin  finansial  dan  materi)  yang  dibutuhkan  untuk  menjadi  warga  negara yang baik dan berguna (Jufri & Anisariza, 2017).
Asimilasi  adalah  proses  pembinaan  Narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan dalam  kehidupan  masyarakat  (Surbakti  &  Anwar,  2023).  Lembaga  Pemasyarakatan (LAPAS)  Terbuka  secara  khusus  melaksanakan  pembinaan  lanjutan  terhadap Narapidana  pada  tahap  Asimilasi  yaitu  dengan  masa  pidana  antara  1/2 sampai  dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh Narapidana yang bersangkutan. Lembaga Pemasyarakatan  (LAPAS)  Terbuka  merupakan  implementasi  dari  Surat  Keputusan Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  (HAM  RI)  Nomor: M.03.PR.07.03  Tahun  2003  tanggal  16  April  2003  perihal  pembentukan  6  LAPAS Terbuka  yaitu  LAPAS  Terbuka  Pasaman,  Jakarta,  Kendal,  Nusakambangan,  Mataram, Waikabubak. Kebijakan ini perlu karena selama ini di LAPAS Tertutup pun dilakukan Asimilasi  terhadap  Narapidana.  Namun  untuk  mewujudkan  salah  satu  tujuan pemidanaan  yaitu  menjadikan  Narapidana  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik  dan dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat di sekitarnya, maka dibentuklah LAPAS Terbuka (Jufri & Anisariza, 2017).
Pemberias Asimilasi baru-baru ini diberikan kepada Narapidana, Pemeintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan
Penanggulangan Covid-19 menggantikan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Covid  19 (Violina  & Wibowo, 2021) .
Tahun  2020,  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  menerbitkan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  yaitu  PERMENKUMHAM  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-1 9,  Program  Asimilasi  dan Reintegrasi  bukanlah  sesuatu  yang  baru  melaikan  program  yang  sudah  berjalan  lama sebelum  permasalahan  Covid-19  terjadi  di  Negara  Indonesia.  Dapat  kita  lihat  bersama pada  PERMENKUMHAM  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cata Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  mengenai  Syarat  Pemberian  Asimilasi  tidak berbeda  dengan  yang  ada  pada  PERMENKUMHAM  Nomor  10  Tahun  2020  tentang Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Siregar, 2020) .
Peraturan  Menteri  tersebut  ditujukan  tidak  lain  adalah  untuk  mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia, khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang  menjalani  masa  pembinaan  di  LAPAS  diseluruh  wilayah  Indonesia.  Seperti diketahui,  mayoritas  LAPAS/RUTAN  di  Indonesia  mengalami over  capacity, artinya jumlah  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  menghuni  LAPAS/RUTAN  melebihi jumlah  kapasitas  normal  suatu  LAPAS  atau  Rutan.  Hal  ini  akan  sangat  berisiko, mengingat penyebaran Covid-19 yang sangat rentan pada kerumunan manusia. Dengan adanya  Peraturan  Menteri  tersebut  banyak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  sudah menerima  program  Asimilasi  dan  bisa  berkumpul  dengan  keluarganya  lebih  awal selama tahun 2020 melalui PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan  penyebaran  virus Covid-19 di  lingkungan  Pemasyarakatan.  Narapidana mempunyai  hak-hak  yang  wajib  dilindungi  berdasarkan  Undang-Undang,  hak-hak Narapidana  secara  umum  diatur  dalam  Pasal  10  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2022  dimana  salah  satu  hak  Narapidana  mendapatkan kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi  keluarga,  hak-hak  sebagaimana tertulis  di  dalam  Pasal  10  adalah  merupakan  hak  yang  harus  diberikan  kepada  seluruh Narapidana, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya Narapidana yang melanggar aturan atau disiplin Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) (Jufri & Anisariza, 2017).
Terdapat  hal  yang  dirasa  perlu  diperbaiki  untuk  tahun  2021  terkait PERMENKUMHAM  Nomor  10  Tahun  2020  seperti  pengecualian  terhadap  Tindak Pidana Narkotika, Proporsi Narapidana dan tahanan tertinggi, jauh di atas ketegori lain mengindikasikan  bahwa  pemerintah  bersifat  setengah-setengah  untuk  mengakomodasi Terpidana  Narkotika,  yang  sebagian  terbukti  sebagai  pengguna  yang  seharusnya direhabilitasi.
Syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  menunjukkan  bahwa  Asimilasi  semasa pandemi diberikan berdasarkan pertimbangan kedisiplinan dan lama masa pidana yang
telah  dijalani  Narapidana,  bukan  berdasarkan  faktor  resiko  kesehatan.  Pelepasan tahanan  dan  Narapidana  sebaiknya  juga  memperhatikan  Anak  dan  Perempuan  secara khusus.  Perspektif  serupa  juga  digaungkan  oleh  Komite  Eropa  Untuk  Pencegahan Penyiksaan dan Hukuman yang Merendahkan atau Tidak Manusiawi yang menyatakan bahwa  dipenjara  harus  memperhatikan  perlindungan  atas  kesehatan  dan  keselamatan orang  yang  terpenjara,  khususnya  mereka  yang  rentan  seperti  mereka  yang  sudah  tua atau  yang  memiliki  kondisi  kesehatan  tertentu,  Program  penanganan  dan penanggulangan Covid-19 di  penjara  juga  sepatutnya  mempertimbangkan  kelompok- kelompok  rentan.  Untuk  itu,  analisis  ini  juga  mencoba  melihat  apakah  kebijakan  ini melindungi  tiga  kelompok  rentan,  yaitu  orang  yang  memiliki  penyakit/kondisi  medis tertentu, perempuan dan anak (Ikhtiar, 2020).
Kebijakan  Asimilasi  yang  hanya  mempertimbangkan  faktor  kedisiplinan  sebagai persyaratannya  menunjukkan  ketidaksinkronan.  Kebijakan  yang  diterbitkan  memuat pertimbangan  kondisi  pandemi Covid-19 sebagai  bencana  nonalam.  Namun,  isi  dari peraturan  ini  terkesan  tidak  bersinggungan  dengan  bagian  pertimbangan  karena mengabaikan  kondisi  kesehatan  tahanan.  Selain  luputnya  pertimbangan  kesehatan, kebijakan  Asimilasi  juga  memiliki  masalah  keterbukaan  data.  Pemerintah  seharusnya tidak  menyepelekan  persoalan  keterbukaan  informasi  kepada  publik  yang  sejatinya berhak  terhadap  keterbukaan  informasi  publik,  apabila  data  tentang  pelepasan  tahanan dan  Narapidana  ini  tidak  akurat,  banyak  pihak  akan  meragukan  integritas  pemerintah, dan  sekaligus,  kepastian  hukum  sendiri.  Pemerintah  memilki  tanggung  jawab keterbukaan informasi kepada publik (Ikhtiar, 2020).
Mengingat  kebijakan  program  Asimilasi  dan  Integrasi  terkait  pencegahan penyebaran Covid-19 diperpanjang  hingga  30  Juni  2021.  Oleh  karena  itu  Menteri Hukum  dan  HAM  membuat  perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  10  Tahun  2020  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  32  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19 ,  keterkaitan  antara  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  dengan Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2020  sama-sama  dalam  rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran Covid-19, hanya  saja  dalam  subtansinya  terdapat pembaharuan dalam regulasi yang baru (Nasip et al., 2020).
Kedua Permenkumham tersebut terbit dalam setahun dan jangka waktunya hanya 10  bulan.  Ada  banyak  alasan  dan  perbedaan  substansi  sehingga  perlu  dibandingkan dalam  perspektif  HAM.  Isi  aturan  hukum  yang  dibandingkan  dalam  penelitian  ini adalah  persyaratan  Asimilasi  dan  Integrasi  bagi  Narapidana  (syarat  narapidana  pelaku tindak  pidana  umum,  syarat  pelaku  tindak  pidana  tertentu),  dokumen  yang  disertakan, proses  penentuan  narapidana  yang  memperoleh  asimilasi  dan  integrasi,  pelaksanaan (bentuk,  waktu,  cara), pengawasan, akibat  hukum  jika terjadi pelanggaran persyaratan. Perbandingan tersebut akan menghasilkan analisis berupa ditemukannya perbedaan dan persamaan aturan hukum, penyebab dan akibat perbedaan dan persamaan aturan hukum
ditelaah dari teori perbandingan hukum (Jamil, 2017). Hasil analisis tersebut bermanfaat dalam rangka memenuhi HAM, baik Narapidana maupun Masyarakat.
Adanya  penyempurnaan  aturan  mengenai  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19, program  Asimilasi  dan  Integrasi  yang  diberikan  kepada narapidana lebih tepat sasaran dan mampu meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Berdasarkan identifikasi latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  dalam  suatu  karya  ilmiah  tesis  dengan mengambil  judul  "Analisis  isi  Permenkuham  Nomor  10  Tahun  2020  Dan  Nomor  32 Tahun  2020  Tentang  Pengaturan  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Intregrasi  Bagi Narapidana untuk Pemenuhan Hak Asasi Narapidana".
Penelitian  ini  bertujuan  untuk;  (1)  Mengetahui  persamaan  dan  perbedaan peraturan hukum dalam Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dengan Permenkum HAM  Nomor  32  Tahun  2020.  (2)  Untuk  memahami  peraturan  hukum  dalam Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 diganti dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun  2020.  (3)  Untuk  memahami  Permenkum  HAM  yang  lebih  prospektif dalamPemberian Asimilasi dan Hak Integrasi yang ada di dalam dan luar Lapas ditinjau dari Perspektif HAM Narapidana di luar dan di dalam Lapas.
Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk mengevaluasi pemberian asimilasi  terhadap  narapidana  saat  pandemi  bencana  nasional  dan  diharapkan  dapat menjadi  bahan  masukan  bagipembuat  kebijakan  dalam  membuat  kebijakan  saat pandemi bencana nasional.

## Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Sesuai  dengan  judul  dan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian ini  dan  supaya  dapat  memberikan  hasil  yang  bermanfat  maka  penelitian  ini dilakukan  dengan  penelitian  Doktrinal.  Peneletian  Doktrinal  mengkaji  doktrin hukum,  yang  secara  konkret  objeknya  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  asas hukum,  norma  hukum,  peraturan  hukum,  konsep  hukum  dan  pengertian  hukum. Peneliti  berusaha  melakukan  pengkajian  secara  sistematis,  kritis,  analisis  untuk mengevaluasi peraturan hukum, prinsip atau doktrin dan keterkaitan diantara objek- objek  tersebut.  Tidak  jarang,  penelitian  ini  juga  diberkaitan  dengan  upaya melakukan  peninjauan  kritis  terhadap  undang-undang  dan  proses  pengambilan keputusan  dan  kebijakan  yang  mendasarinya.  Penelitian  hukum  tersebut  meliputi suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Tan, 2021).
2. Metode Pendekatan
Pendakatan  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  masalah  penelitian  ini adalah  pedekatan  perbandingan,  yaitu  cara  pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian Normatif dengan cara membandingkan satu Lembaga Hukum dari sebuah Sistem Hukum dengan Lembaga Hukum dari Sistem Hukum yang lainnya.
Ketentuan peraturan perundang-udanngan yang dibandingkan adalah Permenkuham Nomor  10  Tahun  2020  Dan  Nomor  32  Tahun  2020,  Unisr  yang  dibandingkan adalah persamaan dan perbedaan substansi.
Alasan  digunakannya  pendekatan  perbandingan  adalah  menekankan penjelasan  mengenai  perbedaan-perbedaan  dan  persamaan-persamaan  yang seharusnya  ada  pada  perbandingan  hukum.  Hal  ini  suai  dengan  pendapat  Marzuki bahwa  perbandingan  hukum  adalah  pendekatan  perbandingan  yang  dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum (Marzuki & SH, 2021).
3. Bahan Hukum
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  pengumpulan  data  yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (documentary study), untuk mengumpulkan data  primer  penulis  mengacu  kepada  peraturan  Permenkuham  Nomor  10  Tahun 2020 Dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sedangkan untuk mengumpulkan data  sekunder  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diajukan,  dengan  cara mempelajari hasil-hasil penelitian dan dokumen- dokumen meliputi literatur, buku, perundang-undangan,  jurnal,  makalah,  internet,  koran,  majalah  yang  merupakan keterangan melalui pustaka.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan  hukum  dikumpulkan  melalui  prosedur  inventarisasi  dan  identifikasi peraturan  perundang-undangan,  serta  klasifikasi  dan  sistematisasi  bahan  hukum sesuai  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi kepustakaan.  Studi  Kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  membaca,  menelaah, mencatat  dan  membuat  ulasan  bahan-bahan  pustaka.  Selain  itu  juga  dilakukan dengan  cara  mengakses internet  browsing, telaah  karya  ilmiah  sarjana,  telaah artikel  ilmiah,  dan  studi  dokumen.  Untuk  memperoleh  data  yang  relevan  dengan judul  program  penelitian  tersebut,  maka  peneliti  melakukan  pengumpulan  data bahan hukum dengan teknik sebagai berikut:
a. Penelitian Kepustakaaan
Penelitian kepustakaan dilakukan guna untuk meneliti teori, Peraturan Undang- Undang, makalah-makalah, serta penelitian tentang perbandingan hukum.
b. Studi Dokumentasi Hukum
Studi  Dokumentasi  Hukum  dilakukan  terhadap  Undang-Undang  yang berkaitan dan berhubungan dengan Perbandingan Isi Permenkuham Nomor 10 Tahun 2020 Dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.
c. Internet Browsing
Studi  yang  dilakukan  dengan  cara browsing atau  mencari  di  internet  perihal kasus-kasus  atau  pembahasan  tentang  penelitian  dsini.  Studi  ini  juga  dapat digunakan sebagai penunjang dalam penelitian.
d. Metode Analisis
Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui penelitian doktrinal  yang melakukan pengkajian pada teks otoritatif, dan tidak
memperhatikan  faktor-faktor  non  hukum  yang  ada  di  luar  teks.  Tujuannya bukan  hanya  mempelajari  dan  mendeskripsikan  doktrin,  tetapi  harus  juga merumuskan  rekomendasi  untuk  penyelesaian  suatu  kasus  hukum  yang  dikaji (prespektif)),  termasuk  mengkaji  semua  konsisitensi,  koherensi,  dan keharmonisan unsur-unsur yang ada dalam doktrin (Pratama, 2021).

## Hasil dan Pembahasan
A. Persamaan  dan  Perbedaan  Peraturan  Hukum  dalam  Permenkum  HAM Nomor 10 Tahun 2020 dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020.
Persamaan  dan  perbedaan  di  antara  sistem  -sistem  hukum  yang diperbandingkan  dengan  sendirinya  mencuatkan  pertanyaan  mengapa,  salah  satu tugas hukum yang paling menarik dan paling penting ialah berupaya menjelaskan persamaan  dan  perbedaan  seperti  itu.  Saat  mencari  penjelasan  yang  dapat dimengerti  itulah  akan  diketahui  faktor-faktor  mana  yang  mempengaruhi sturuktur, perkembangan, dan muatan-muatan substansif sistem hukum tersebut.
Persamaan  dan  perbedaan  di  antara  sistem-sistem  hukum  adalah  dua  sisi mata  uang  yang  sama.  Persamaan  menujukkan  kurangnya  perbedaan,  sementara perbedaan  menujukkan  kurangnya  persamaan.  Karena  itu,  baik  persamaan maupun  perbedaan  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang  sama,  walaupun  arahnya berlawanan.
Dari peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Nomor 32 Tahun 2020 akan dikaji lebih dalam terkait dengan persamaan dan perbedaan dan  melakukan  perbandingan  dengan  pembahasan  melihat  dari  penyebab  dan tujuan  serta  prosedur  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  Program  Asimilasi dalam Pandemi Covid-19.
1. Persamaan Penyebab Pembentukan
Lembaga  pemasyarakatan  memiliki  tingkat  hunian  tinggi  sangat rentan  terhadap  penyebaran  dan  penularan  Covid-19.  Pandemi  Covid-19 telah  ditetapkan  sebagai  Bencana  Nasional  Non  Alam  sehingga  perlu dilakukan  langkah  cepat  sebagai  upaya  penyelamatan  terhadap  Narapidana dan  anak  yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak.  Pandemi  Covid-19  masih  berlangsung  sehingga perlu  penanganan  lanjutan  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan  Covid- 19.
2. Persamaan Tujuan Pembentukan
Tujuan dari pembentukan yakni untuk melakukan upaya penyelamatan  terhadap  narapidana  dan  anak  yang  berada  di  lembaga pemasyarakatan  dan  lembaga  pembinaan  khusus  anak,  dilakukan pengeluaran  dan  pembebasan  melalui  asimilasi,  pembebasan  bersyarat  cuti menjelang  bebas  dan  cuti  bersyarat  guna  pencegahan  dan  penanggulangan Covid-19.
3. Persamaan Dasar Hukum Pembentukan
Produk  hukum  yang  menetapkan  penerima  dalam  melaksanakan
Asimilasi Narapidana berlandaskan pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.
4. Persamaan Syarat dan Prosedur bagi Narapidana Umum
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  10  Tahun 2020  (selanjutnya  disebut  PERMENKUMHAM  No.10  Tahun  2020)  dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun
2020  tentang  Syarat  Pemberian  Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integarasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan
Penanggulangan  Penyebearan Covid-19. Selanjutnya,  Asimilasi  hanya diberikan  kepada  Narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  selain  tindak pidana  Terorisme,  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  Psikotropika,
Korupsi,  Kejahatan  Terhadap  Keamanan  Negara  dan  Kejahatan  Hak  Asasi Manusia  Yang  Berat  serta  Kejahatan  Transnasional  Terorganisasi,  Warga Negara  Asing.  Berikut  adalah  kriteria  mengenai  pengeluaran  Narapidana dan  Anak  melalui  asimilasi  di  rumah  berdasarkan  surat  edaran  yang ditandangani  oleh  Plt.  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  (Tirtakusuma, 2020).
5. Persamaan Syarat dan Prosedur bagi Narapidana Khusus
Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  memiliki  beberapa  bagian pada  Bab  II  pemberian  Asmilasi  bagi  Narapidana  yang  melakukan  tindak pidana selain Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika,
Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap keamanan negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan Transnasional Terorganisasi,
Warga Negara Asing.
6. Perbedaan Penyebab Pembentukan
Kebijakan  mengenai  asimilasi  dibuatkan  dan  dikhususkan  untuk keadaan  genting  yaitu  dengan  adanya  pandemi Covid-19 maka  Menteri Hukum  dan  HAM  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi  bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran Covid-19. Peraturan  ini  dibuatkan  melalui permasalahan  yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakat  dan  Rumah  Tahanan karena merupakan tempat yang ideal bagi penyebaran virus Corona dengan alasan populasi yang padat, sanitasi rendah, akses fasilitas kesehatan rendah, sanitasi  yang  rendah  dan  narapidana  yang  punya  penyakit  bawaan (Palilingan, 2021).
7. Perbedaan Tujuan Pembentukan
Asimilasi  didefinisikan  sebagai  pembauran  suatu  kebudayaan  yang disertai  hilangnya  ciri  khas  kebudayaan  asli  sehingga  membentuk kebudayaan baru. Adapun dari perspektif Pemasyarakatan, Asimilasi adalah proses  pembinaan  narapidana  dan  Anak  dengan  membaurkan  dalam
kehidupan  bermasyarakat.  Pada  tataran  implementatif,  Permenkumham Nomor  3  Tahun  2018  menyatakan  Asimilasi  dapat  dilaksanakan  dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan  lainnya  di  lingkungan  masyarakat.  Bahkan,  dalam  beberapa pidana  tertentu  yang  diatur  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99 Tahun  2012  ditetapkan  pelbagai  bidang,  seperti  agama,  pertanian, pendidikan  dan  kebudayaan,  kesehatan,  kemanusiaan,  kebersihan,  dan pelayanan masyarakat/kemanusiaan.
8. Perbedaan Dasar Hukum Pembentukan
Produk  hukum  yang  menetapkan  penerima  dalam  melaksanakan Asimilasi  Narapidana  berlandaskan  pada  PERMENKUMHAM  Nomor  32 Tahun 2020.
9. Perbedaan Syarat dan Prosedur Tindak Pidana Umum
Dibalik  keberhasilan  pencapaian  pelaksanaan  program  Asimilasi, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti  Bersyarat  yang dilakukan,  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  10  Tahun 2020  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  32  Tahun  2020 disebutkan  bahwa  yang  berhak  menerima  pelaksanaan  program  ini  hanya Narapidana Tindak Pidana Umum.
10. Perbedaan Syarat dan Prosedur Tindak Pidana Khusus
Bagi  narapidana  yang  termasuk  dalam  Tindak  Pidana  Khusus sebagaimana termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan Pasal  34  Ayat  (1), khusus  bagi  Narapidana  Tindak  Pidana Narkotika terdapat pasal pengecualian yaitu pada:
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, Pasal 8.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, Pasal 22.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 11 ayat (l) dan (2) dan
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 31 ayat (1) dan (2).
B. Penyebab  penggantian  Peraturan  Hukum  dalam  Permenkum  HAM  Nomor 10 Tahun 2020 dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020.
Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  yang  di  ganti  dengan Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2020  merupakan  sebuah  hasil  evaluasi  dan perbaikan  terhadap  pengatuuran  Asimilasi  di  masa  Pandemi  Covid-19,  dalam perumusan konsep perubahan suatu kebijakan harus melihat dan mempertimbangkan  landasan  Yuridis,  Empiris,  dan  Filosofis,  dan  Teoritis  yang mana  hal  ini  dianggap  sangat  perlu  dan  dipandang  sebagai  awal  pendeskripsian dari  Sumber  Hukum.  Dengan  melihat  dan  mempertimbangkan  empat  tinjauan
tersebut, maka nantinya kebijakan tentang pengaturan Asimilasi di masa Pandemi Covid-19.
Landasan  Filosofis yang  merupakan  pertimbangan  atau  alasan  yang menggambarkan  bahwa  peraturan  yang  dibentuk  mempertimbangkan  pandangan hidup,  kesadaran,  dan  cita  hukum  dan Landasan  Yuridis yang  merupakan pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang  dibentuk untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  atau  mengisis  kekosongan  hukum  dengan dengan  mempertimbangkan  aturan  yang  telah  ada,  yang  akan  diubah,  atau  yang akan dicabut  guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dan Hukum  Empiris merupakan  hukum  yang  dianut  oleh  masyarakat  dalam  hal  ini secara nyata hukum yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh  masyarakat,  dan  teori  hukum  yang  selanjutnya  berfungsi  sebagai  dasar  dan landasan  teoritis  dalam  menganalisis  serta  melakukan  kajian  terhadap permasalahan.
1. Alasan Empiris
Asimilasi merupakan sebuah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  Narapidana  dan  Anak  dalam kehidupan  masyarakat,  sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI) Asimilasi adalah  penyesuain  (peleburan)  sifat  asli  yang  dimiliki dengan  sifat  lingkungan  sekitar,  yang  artinya  untuk  mencegah  dan menanggulangi  penyebaran Covid-19 pada  Lembaga  Pemasyarakatan (LAPAS) yang memiliki over kapasitas, Narapidana Dewasa maupun Anak dipulangkan kembali menyatu dengan Masyarakat. Kebijakan Asimilasi dan Integrasi  ditengah  Pandemi Covid-19 ini  diambil  memang  bukan  tanpa pertimbangan  yang  matang,  karena  sebelumnya  banyak  diberitakan  di mediasosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak  layak.  Dalam  satu  sel  diisi  puluhan  orang  dan  posisinya  berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal  ini menjadi  momok menakutkan bagi  Para  Narapidana, karena peluang menular antar sesama Narapidana menjadi sangat mudah dan luas.
Tertdapat  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  Pelaksanaan Pemberian Asimilasi  dan  Integrasi Covid-19 dalam  melaksanakan  Program Asimilasi  dan  Integrasi Covid-19 pasti  terdapat  kendala  yang  dapat menghambat  baik  dari  dalam  maupun  luar  Lembaga  Pemasyarakatan. Kendala yang dihadapi antara lain (Violina & Wibowo, 2021):
1. Waktu yang diberikan untuk mengajukan usulan sangat singkat.
2. Keterbatasan Sumber Daya Petugas.
3. Beberapa  Narapidana  dan  Anak  tidak  memiliki  keluarga  dekat sehingga  tidak  dapat  memenuhi  persyaratan  asimilasi  dan  integrasi yang  mengharuskan  kerabatnya  datang  sebagai  penjamin  mereka dalam melaksanakan program ini.
4. Ketidak  jelasan  alamat  yang  akan  dituju  oleh  Narapidana  dan  Anak untuk melaksanakan Program Asimilasi Rumah.
5. Stigma Masyarakat terhadap Narapidana dan Anak yang mengakibtkan mereka susah untuk melakukan interaksi sosial.
Upaya  untuk  mengatasi  kendala  dalam  pelaksanaan  pemberian Asimilasi  dan  Integrasi Covid-19 dalam  menyikapi  kendala  yang  ada Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  melakukan  upaya  yang  dapat mengatasi  kendala  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  program  Asimilasi  dan Integrasi Covid-19. Upaya  yang dilakukan antara lain (Violina & Wibowo, 2021):
1. Petugas Pemasyarakatan yang bertugas dalam pengajuan usulan harus bekerja ekstra agar mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Mengharuskan adanya keluarga yang dapat menjamin Narapidana dan Anak dalam melaksanakan program ini.
3. Mengharuskan  keluarga  Narapidana  dan  Anak  datang  untuk menjemput untuk memastikan bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang jelas.
4. Melakukan sosialisasi kepada masayrakat bahwa program ini sudah di lakukan setiap tahun.
5. Melakukan  kontrol  Narapidana  dan  Anak  yang  bebas  Asimilasi  dan Integrasi Covid-19 berupa kunjungan kerumah atau video call melalui pihak Balai Pemasayarakatan (BAPAS).
2. Alasan Yuridis
Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  merupakan  wujud  jaminan Hak  Asasi  Manusia  terhadap  Para  Narapidana.  Karena,  pemerintah menjamin  keselamatanpara  Narapidana  dari  potensi  terkena  wabah  virus Covid-19 yang bisa saja menginfeksi Lembaga Pemasyarakatan dan jika itu terjadi  maka  kerusakan  yang  ditimbulkan  akan  lebih  besar,  mengingat overcrowded di  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  memungkinkan  Para Narapidana  menerapkan physical  distancing sebagaimana  anjuran pemerintah.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan terkait  pemberian  program  Asimilasi  dan  Integrasi  melalui  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penyebaran Covid-19 yang  saat  ini  masih mendapatkan  pertentangan  dibeberapa  kalangan  masyarakat.  Masyarakat memiliki  pandangan  bahwa  kebijakan  tersebut  adalah  sebuah  kekeliruan sebab  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan,  Para Narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri di rumah (Rahmasari et al., 2022). Sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020
tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas  Dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan  Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19.
Merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan, pada  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  yang  sekarang  berlaku,  susunan  hierarki peraturan  perundang-undangan  adalah  sebagai  berikut  (Undang-Undang, 2017):
1. Undang-Undang Dasar (UUD 1945).
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Raktat (TAP MPR).
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU).
4. Peraturan Pemerintah (PP).
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Melihat pada hierarki tersebut, terlihat jelas adanya ketidakpastian dan inkonsistensi  baik  di  lembaga  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) maupun  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  serta  Pemerintah  dalam menempatkan  suatu  bentuk  dan  jenis  peraturan  dengan  peraturan  yang lainnya. Nomor urut menjadi faktor penentu, karena tidak bersifat alternatif (pilihan)  melainkan  affirmatif  (penegasan)  yang  terkait  secara  langsung dengan  levelitas  suatu  produk  hukum  peraturan  perundang-undangan.  Hal ini menunjukan arti bahwa nomor urut 1 (satu) merupakan peraturan paling tinggi  atau  secara  sederhana,  peraturan  perundangan  tertinggi  merupakan sumber  lahirnya  peraturan  perundang-undangan,  dan  peraturan  perundang- undangan  berikutnya  merupakan  penjabaran  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu,  tidak  boleh  ada  yang bertentangan  antara  satu  peraturan  dengan  peraturan  lainnya  akan  tetapi harus bersinergitas satu dengan dengan lainnya.
Landasan Yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini  sangat  penting  karena  setiap  produk  hukum  haruslah  mempunyai  dasar berlaku  secara  yuridis  (jurisdische  gelding).  Dasar  yuridis  ini  akan menunjukan bahwa (Undang-Undang, 2017):
a. Keharusan  adanya  kewenangan  dari  pembuat  produk-produk  hukum. Setiap  produk-produk  hukum  harus  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang.  Produk  hukum  yang  tidak  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang  akan  batal  demi  hukum  ( van  rechtswetgenietig )  atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum.
b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan  materi  yang  diatur,  terutama  apabila  diperintahkan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  tingkatannya  lebih  tinggi  atau sederajat.  Ketidaksesuaian  bentuk  atau  jenis  dapat  menjadi  alasan
untuk  membatalkan  atau  dapat  dibatalkan  ( vemietigbaar) produk hukum tersebut.
c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tertentu yang diharuskan  tidak  diikuti,  maka  produk-produk  hukum  tersebut  belum mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  dan  dapat  dibatalkan  demi hukum.
d. Keharusan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
e. Produk-produk  hukum  yang  dibuat  untuk  umum  dapat  diterima  oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan.
3. Alasan Teoritis
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal  1 ayat  (3)  UUD 1945 dan sebagai  negara hukum,  maka untuk menjalankan  suatu  negara  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  harus berdasarkan  hukum.  Kondisi  ini  menyebabkan  peraturan  perundang- undangan  memegang  peranan  yang  sangat  strategis  sebagai  landasan  dan strategi  negara  untuk  mencapai  tujuan  sebagaimana  yang  telah  ditentukan. Dalam  hal  menentukan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  atau  tindak  pidana dalam  suatu  peraturan  perundang  -  undangan  digunakan  kebijakan  hukum pidana.
Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan Konstitusi  Negara,  terutama  dalam  hal  pengaturan  dan  penegasan  tentang pembatasan  kekuasaan  negara  untuk  menjamin  kemerdekaan  dan  hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya (Nurul Qamar, 2022).
Aspek hukum dalam pengaturan Asimilasi dan Hak Integrasi terhadap Narapidana terus diperbaharui, hal ini dilakukan demi menyesuaikan dengan kondisi lapas dan kepastian hukum terhadap narapidana. Hal ini tidak lepas dari  peran  Pemerintah  melalui  Pengawasan  Asimilasi  dan  Integrasi  yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai Organ Pemerintahan yang ditugasi  untuk  melakukan  Pembimbingan  Kemasyarakatan.  Tindakan  ini dilakukan  dengan  maksud  untuk  terus  mengamati  dan  menilai  terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan.
4. Alasan Filosofis
Dilihat  berdasarkan  landasan  filosofis  maka  peraturan  dikeluarkan berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia.  Saat  ini  kondisi  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di  Indonesia  memiliki  tingkat  hunian  yang  sangat  tinggi  atau overcrowded sehingga  dianggap  rentan  terhadap  penyebaran  dan  penularan Covid-19. Sedangkan Landasan Yuridis menekankan pada aspek hukum yang penting bagi masyarakat. Tanpa keberadaan hukum tidak akan terwujud masyarakat yang  tertib  dan  harmonis.  Berdasarkan  Landasan  Yuridis,  Pemerintah
mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 20  Tahun  2020  dan  kemudian  Nomor  32  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Dan Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas  Dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19.
Dalam  suatu  Negara  sudah  pasti  terdapat  masalah  berupa  masalah kenegaraan yang perlu dicarikan solusinya, sehingga masalah tersebut tidak menjadi  faktor  penghambat  dalam  mencapai  tujuan  nasional,  dengan demikian dicarikannya solusi atau jalan keluar terhadap masalah kenegaraan tersebut  yang  dilakukan  melalui  pendekatan  kebijakan  dalam  rangka  untuk mencapai  suatu  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  kesejahteraan sosial (Ravena & SH, 2017).
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  pemerintah  atau  Pejabat Administrasi  Negara  dapat  menetapkan  kebijakan-kebijakan  yang  bersifat bebas.  Kebijakan  yang  bersifat  bebas  ditetapkan  oleh  Pejabat  Administrasi Negara  berdasarkan  kewenangan  kebebasan  bertindak,  kebijakan  yang bersifat  bebas  ditetapkan  dan  dijalankan  oleh  Pejabat  Administrasi  Negara dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan  yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam Undang-Undang (Siby, 2021).
C. Perbandingan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Narapidana  dan Anak  dalam  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  antara  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permenkum  HAM)  Nomor  10 Tahun  2020  dengan  Permenkum  HAM  Nomor  32  Tahun  2020  juncto Permenkum HAM NO. 24 tahun 2021.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham)  telah  memperpanjang  kebijakan  pemberian  hak  asimilasidi rumah  bagi  narapidana  dan  anak.  Kebijakan  tersebut  diambil  guna  mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan LAPAS. Kebijakan mengacu pada Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  24  Tahun  2021  sebagai perubahan  atas  Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2020  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan Cuti  Bersyarat  bagi  narapidana  dan  anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
Perubahan aturan aimilasi di masa pandemi harus segera dilakukan sebagai penanganan  lanjutan  dalam  upaya  mencegah  semaksimal  mungkin  potensi penyebaran Covid-19 di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Rumah  Tahanan  Negara. Perpanjangan  tersebut  bersifat  mendesak  menyusul  ancaman  potensi  penularan Covid-19 yang  masih  berlangsung  yang  mana  potensi  penularan  virus  masih sangat  tinggi  ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS).  Perubahan Permenkumham tidak hanya berkaitan dengan perpanjangan Asimilasi di  rumah. Perubahan  juga  terkait  dengan  perubahan  rujukan  regulasi  terbaru  dan  perluasan jangkauan penerima Hak Integrasi dan Asimilasi di rumah.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  03  Tahun  2018 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti  Bersyarat  akibat  muatan  didalam peraturan  tersebut  mengecualikan  narapidana  tindak  pidana  narkotika  dengan masa pidana minimal 5 (lima) tahun melalui perlakuan diskriminatif dengan tidak diberikan  hak  asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan  cuti bersyarat dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19.
Ketentuan  di  atas  secara  tegas  telah  menyatakan  tidak  ada  pembedaan perlakuan dan pelayanan terhadap hak sesama Narapidana, namun pada kenyataan implementasi  kebijakan  hukum  dilapangan  menimbulkan  diskriminasi  hak Narapidana,  secara  khusus  hak  Narapidana  tindak  pidana  Narkotika  tidak terpenuhi dan membuat permasalahan overcrowded pada Lapas dan Rutan belum terselesaikan.
Kebijakan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  menjatuhkan hukuman  kepada  Narapidana  Tindak  Pidana  Narkotika  dengan  masa  pidana minimal  5  (lima)  tahun  (dengan  cara  perlakuan  diskriminatif  berupa "penghapusan"  pemberian  hak  asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang bebas  dan cuti bersyarat) berdasarkan delik undang-undang saat  proses  ajudikasi adalah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan karena bukan kewenangannnya. Terlebih  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  yang  mengatur  tentang Pemasyarakatan  tidak  mengatur  adanya  perbedaan  perlakuan  diantara  sesama Narapidana (Eryansyah, 2022).
Dari  hal  ini  sudah  jelas  bahwa  pencabutan  seluruh  dan  sebagian  hak-hak tertentu  yang  dapat  diberikan  oleh  pemerintah  (pemberian  hak  asimilasi, pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan  cuti  bersyarat)  kepada narapidana  tindak  pidana  narkotika  dengan  masa  pidana  minimal  5  (lima)  tahun dalam  rangka  pencegahan  dan  penyebaran Covid-19 merupakan  kewenangan Hakim  (yudikatif)  dan  bukan  kewenangan  badan  eksekutif.  Demikian  pula  bagi kejahatan luar biasa lainnya. Oleh karena itu, pencabutan seluruh dan sebahagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana oleh  hakim  harus  dicantumkan  dalam  undang-undang  terkait  (sebagai lex specialis), bukan melalui Peraturan Pemerintah apalagi Peraturan Menteri.

## Kesimpulan
Persamaan  isi  Permenkumham  Nomor  10  dengan  Permenkumham  Nomor  32 Tahun 2020 adalah sebagai pengaturan Asimilasi dimasa pandemi Covid-19. Perbedaan isi  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  dengan  Permenkumham  Nomor  32  Tahun 2020 adalah penambahan substansi yang sebelumnya sudah dievaluasi untuk perbaikan pengaturan.  Penyebab  perbedaan  adalah  evaluasi  yang  dilakukan  untuk  perbaikan Permenkumhan.  penyebab  persamaan  adalah  pengaturan  Asimilasi  di  masa  pandemi Covid-19.  Perbedaan  dan  perbedaan  tersebut  wajar  terjadi  karena  Permenkumham  di buat dalam keadaan darurat untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
Penyebab  Empiris  Permenkum  HAM  Nomor  10  Tahun  2020  diganti  dengan Permenkum  HAM  Nomor  32  Tahun  2020  adalah overcording dalam  Lembaga Pemasyarakatan  yang mengharuskan adanya program  Asimilasi untuk pencegahan dan penanggulangan  Covid-19.  Penyebab  lain  secara  yuridis  adalah  rentannya  penyebaran Covid-19  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  sebagai  penyelamatan  terhadap Narapidana,  penyebab  secara  teoritis  adalah  upaya  pencegahan  dan  penyelamatan Narapidana  dan  Anak  yang  berada  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  dan  penyebab filosofisnya adalah kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang rentan terhadap penyebaran virus  Covid-19.  Penggantian  tersebut  sah  berdasarkan  teori  keadilan,  pembentukan hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan  perspektif  Hak  Asasi  Manusia,  Permenkumham  Nomor  32  Tahun 2020  Lebih  prospektif  dalam  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  karena  terdapat evaluasi  dan  penyempuranaan  terkait  pengaturan  Asimilasi  di  masa  pandemi  covid-19 yang  memudahkan  untuk  pelaksanaan  program  serta  pengawasan,  prosedur  dan  syarat juga lebih memadai.

## BIBLIOGRAFI
Arifin, R., Utari, I. S., & Subondo, H. (2017). Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di  Indonesia. IJCLS (Indonesian  Journal of  Criminal  Law Studies) , 1 (1), 105–137.
Eryansyah,  A.  M.  (2022). Hakikat  Sistem  Pemasyarakatan  Sebagai  Upaya  Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan= The Nature of the Correctional System as  a  Recovery  Effort  for  the  Correctional  Assisted  Citizens .  Universitas Hasanuddin.
Ikhtiar,  H.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Asimilasi  dan  Integrasi  Narapidana  di  Masa Pandemi Covid-19. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat .
Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan . Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.
Jamil,  R.  (2017).  HUKUM  WARIS  DAN  WASIAT  (Sebuah  Perbandingan  antara Pemikiran  Hazairin  dan  Munawwir  Sjadzali). Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga Islam , 10 (1), 99–114.
Jufri, E. A., & Anisariza, N. U. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. ADIL: Jurnal Hukum , 8 (1), 1–26.
Marzuki, P. M., & SH, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum . Prenada Media.
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di  Lembaga  Pemasyasrakatan  Kelas  II  B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560–574.
Nurul  Qamar,  S.  H.  (2022). Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Negara  Hukum  Demokrasi: Human Rights In Democratiche Rechtsstaat . Sinar Grafika.
Palilingan,  T.  B.  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Tahanan  Di  Rutan  Dalam Proses Asimilasi Karena Pandemi Covid-19. Lex Administratum , 9 (4).
Pettanase,  I.  (2019).  Pembinaan  Narapidana  dalam  Sistem  Pemasyarakatan. Solusi ,
17 (1), 57–63.
Pratama,  K.  J.  (2021).  Meninjau  Politik  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Dalam Keadaan  Pandemi. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 10 (1), 151.
Rahmasari,  H.,  Iskandar,  S.,  &  Karo,  L.  B.  (2022).  Kajian  Yuridis  Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19. Wajah Hukum , 6 (2),
410–416.
Ravena,  H.  D.,  &  SH,  M.  H.  (2017). Kebijakan  Kriminal:[Criminal  Policy] .  Prenada Media.
Siby,  J.  J.  (2021).  Pemberian  Asimilasi  Bagi  Narapidana  Di  Era  Pandemi  Covid-19 Ditinjau  Dari  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Nomor  10  Tahun  2020. Lex Crimen , 10 (7).
Siregar, F. R. (2020). Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Permenkumham RI Nomor 10  Tahun  2020  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Covid-19  di  Indonesia. Riau  Law Journal , 4 (2), 200–218.
Surbakti,  D.  L.,  &  Anwar,  U.  (2023).  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  Terhadap Asimilasi  Narapidana  Pada  Bapas  Kelas  I  Palembang. Jurnal  Pendidikan  Dan Konseling (JPDK) , 5 (2), 420–427.
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi Dalam  Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463–2478.
Tirtakusuma,  A.  E.  (2020).  Modifikasi  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  (Kajian Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan Integrasi  Dalam Rangka  Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19). Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) , 6 (1), 15–29.
Undang-Undang.  (2017). Undang-Undang  Pasal  1  ayat  (4)  Nomor  12  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi .
Violina,  Y.,  &  Wibowo,  P.  (2021).  Pemberian  Program  Asimilasi  Dan  Integrasi  Bagi Narapidana  Dan  Anak  Sebagai  Langkah  Pencegahan  Penyebaran  Virus  Corona. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (1), 200–206.

## Copyright holder:
Masridawati, Junaedi, Waluyadi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: