## PAMPAS: Journal of Criminal

## Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan  Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia
Akmal, Sahuri  Lasmadi,Dessy Rakhmawati Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: muhammaddakmal22@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  fenomena  anak  yang melakukan  pelacuran  dari  perspektif  kebijakan  hukum  pidana  di Indonesia  dengan  mempertimbangkan  peraturan  perundang- undang  serta  kebijakan  Hukum  Pidana  mengenai  masalah tersesbut.  Berangkat  dari  kajian  mendalam  terhadap  aturan perundang-undang  yang  ada,  artikel  ini  menemukan  bahwa pengaturan hukum tindak pidana pelacuran di Indonesia baik yang didasarkan pada KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP belum memberikan substansi aturan yang jelas, karena aturan  tersebut  masih  terfokus  pada  mucikari  dan  calo  yang terlibat  dalam  tindak  pidana  pelacuran,  serta  tiadanya  batasan yang jelas mengenai tindak pidana pelacuran. Penulis berargumen bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelacuran di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  anak  dapat  dilakukan  dengan cara  memperbaiki  pengaturan  tentang  tindak  pidana  pelacuran dengan  memberikan  batasan  yang  jelas  dan  mengikat  terhadap PSK  dan  pengguna  jasa  PSK,  serta  membuat  aturan  yang mengkategorikan  pelacuran  sebagai  perbuatan  kriminal  yang memiliki sanksi cukup berat.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum,
Tindak Pidana Pelacuran.
KEYWORDS: Legal  Policy,  The Crime Of Prostitution.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  analyze  the  phenomenon  of  juveniles  in conflict with law in cases of prostitution from the perspective of criminal  law  policy  in  Indonesia  by  considering  statutory regulations  and  criminal  law  policies  concerning  this  problem. Referring to an in-depth study of existing laws and  statutes, this article finds that regulations concerning prostitution in Indonesia, contained  in  both  Criminal  Code  and  specific  laws,  have  not provided  clear  regulatory  substance,  because  these  regulations are  still  focused  on  pimps  and  brokers  who  are  involved  in criminal  acts  of  prostitution,  as  well  as  the  absence  of  clear boundaries  regarding  criminal  acts  of  prostitution.  The  author argues that criminal law policies against prostitution in Indonesia committed  by  children  has  to  be  made  by  providing  clear definition and boundaries as well as making rules that categorize prostitution as a criminal act, sanctions.

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan  hukum  dalam  suatu  negara  untuk  memberikan  kepastian  hukum, memberikan  persamaan  hak,  melaksanakan  demokrasi,  serta  menjamin  hak-hak manusia  yang  diatur  oleh  peraturan  masing-masing  negara. 1 Selanjutnya  masing-
1 Mukti Ali, Perbandingan Konsep Negara Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 12
masing  negara  juga  memiliki  sistem  hukum  dalam  berbagai  bidang,  salah  satunya adalah  hukum  pidana.  Hukum  pidana  merupakan  hak  negara  untuk  memidana  atau menjatuhkan  pidana  apabila  larangan  atau  keharusannya  untuk  bertingkah  laku dilanggar. 2
Pengaturan hukum pidana juga dilakukan oleh seluruh negara di dunia, termasuk di  Indonesia.  Pengaturan  hukum  pidana  di  Indonesia  secara  umum  pada  pokoknya atau  sebagian  besar  terkodifikasi  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau yang  selanjutnya  disebut  dengan  KUHP 3 .    Pengaturan  hukum  pidana  dalam  KUHP Indonesia diterapkan berdasarkan asas legalitas, asas territorial, asas personalitas dan asas perlindungan, sehingga KUHP dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana 4 .
Salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang  diatur  dalam KUHP  Indonesia  adalah  tindak pidana asusila atau yang selanjutnya disebut dengan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana  kesusilaan  merupakan  semua  perbuatan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Pengaturan hukum dibidang kesusilaan ini merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan di masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik  dan  tidak  baik 5 .    Bagi  Indonesia  sebagai  negara  timur  menjadikan  kesusilaan sebagai nilai keberadaban meliputi hukum, etika dan moral, kesusilaan sebagai norma tetap dan berkembang, kesusilaan sebagai standar perilaku yang dilarang oleh hukum 6 . Salah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan adalah tindak pelacuran atau yang biasa disebut dengan prostitusi. Pelacuran merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial,  gender,  hukum,  kesehatan,  moral  dan  etika,  agama,  pendidikan,  psikologis, ekonomi dan lain sebagainya 7 .
Pelacuran adalah suatu bentuk perbuatan menjual diri atau menyerahkan diri ke banyak  laki-laki  yang  tidak  hanya  bermaksud  untuk  memuaskan  nafsu,  tetapi  juga untuk  memperoleh  uang  sebagai  imbalan.  Wanita  yang  menjual  diri  dalam  tindak pidana  pelacuran  ini  disebut  dengan  wanita  tuna  susila  atau  selanjutnya  disingkat dengan  WTS  dan  adapula  yang  menyebut  pekerja  seks  komersial  atau  selanjutnya disingkat dengan PSK 8 .  Bahkan saat ini perbuatan pelacuran ini seolah menjadi mata pencaharian  bagi  beberapa  wanita  yang  dilakukan  dengan  motif  ekonomi.  Artinya wanita-wanita  ini  sengaja  menjual  diri  kepada  para  lelaki  dengan  tujuan  untuk memperoleh  keuntungan  berupa  materi  yang  dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya.
2 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 1 3 Ibid. hlm. 5
4 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 27
5 Hwian Christianto, Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 1
6 Ibid. hlm. 8-10 7 Arya Mahardika Pradana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Prostitusi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 4, Nomor 2, 2015, hlm. 276, http://jhp.ui.ac.id
8 Irwandy Samad, Pelacuran dalam Orientasi Kriminalistik, Lex Crimen, Volume 1, Nomro 4, 2012, hlm. 63, https://ejournal.unsrat.ac.id
Tindakan  pelacuran  ini  tentu  termasuk  dalam  perbuatan  pidana  karena  telah melanggar norma asusila. Sebagaimana sudah diatur dalam KUHP bahwa setiap orang yang  melanggar  norma  asusila  maka  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  281  KUHP menetapkan bahwa:
Barangsiapa  dengan  sengaja  secara  terbuka  melanggar  kesusilaan  dan barangsiapa  dengan  sengaja  dihadapan  orang  lain  yang  ada  disitu  bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan maka dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.
Namun dalam Pasal 281 tersebut tidak diberikan batasan mengenai pelanggaran asusila  yang  dapat  diberikan  hukuman  tersebut,  sehingga  menimbulkan  persepsi bahwa  semua  perbuatan  asusila  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  aturan  Pasal  281. Selanjutnya  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  prostitusi  juga  diatur dalam Pasal 296 KUHP yang menyebutkan bahwa:
Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh  orang  lain  dengan  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau kebiasaan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama satu  tahun  empat bulan  atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
Selanjutnya Pasal 506 KUHP berbunyi bahwa :
Barangsiapa  menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan dijadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.
Dari  kedua  pengaturan  tersebut,  maka  pelaku  yang  harus  bertanggungjawab terhadap tindak pidana prostitusi berdasarkan Pasal 296 KUHP adalah “penghubung” atau orang yang mmepermudah adanya perbuatan cabul, sedangkan dalam Pasal 506 KUHP  yang  bertanggungjawab  adalah  mucikari  (sebagai  penrik  keuntungan  atau pelaku langsung). Artinya dari kedua pasal ini tidak ada sanksi yang menjerat “pemain” atau wanita tuna susila (WTS) dan dapat pula disebut dengan pekerja seks komersial (PSK)  dalam tindak pelacuran ini.
Kondisi  menunjukkan  bahwa  permasalahan  hukum  yang  terjadi  dalam  tindak pidana pelacuran ini adalah kekaburan norma, dimana norma yang diatur dalam Pasal 296  dan  Pasal  506  KUHP  hanya  mengatur  tentang  pelaku  perantara  dan  mucikari, sedangkan WTS/PSK yang terlibat dalam tindak pidana pelacurna ini tidak dikenakan sanksi. Akibat dari hal ini terjadilah ketidakpastian sanksi yang akan diberikan kepada pelaku  pelacuran,  sehingga  kasus  pelacuran  sulit  untuk  dikendalikan  dan  terus berkembang  sampai  saat  ini.  Padahal  sudah  jelas  bahwa  perbuatan  pelacuran  ini sangat  bertentangan  dengan  nilai-nilai  sosial  dalam  masyarakat  dan  banyak  sekali masyarakat  yang  menentang  perbuatan  tersebut,  seharusnya  kondisi  ini  menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan pengaturan tentang pelacuran yang didalamnya tidak hanya mengatur mucikari/germo dan calo saja, tetapi juga mengatur WTS/PSK dan pengguna jasa WTS/PSK tersebut.

## A. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  mengumpulkan  sejumlah  aturan  hukum  untuk  di  analisis diantaranya  KUHP  dengan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008  Tentang  pornografi,  Undang-Undang  nomor  19  Tahun  2016  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2008.

## B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana  Pelacuran  di  Indonesia  Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Fenomena  pelacuran  saat  ini  menjadi  permasalahan  pelik  yang  ada dalam  lingkungan  masyarakat  dan  dianggap  sebagai  penyakit  sosial  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Bahkan  permasalahan  mengenai  pelacuran  terus berkembang  seiring  perkembangan  zaman  dan  teknologi.  Apabila membicarakan  mengenai  pelacuran  sama  dengan  membahas  mengenai persoalan  kebutuhan  hidup  manusia.  Hal  ini  dikarenakan  saat  ini  pelacuran tidak hanya dijadikan sebagai cara untuk melampiaskan nafsu dari orang yang melakukannya,  tetapi  juga  dijadikan  sebagai  mata  pencaharian  bagi  sebagian besar pelakunya.
Pelacuran ini menjadi kejahatan seks untuk mata pencaharian 9 .  dari hal ini,  maka  mayoritas  seseorang  yang  melakukan  tindak  pelacuran  memiliki motif  untuk  memperoleh  penghasilan  atau  pendapatan  berupa  uang,  dimana uang  yang  dihasilkan  ini  akan  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup. Selain  itu,  adapula  orang-orang  tertentu  yang  sengaja  melakukan  tindak pelacuran  ini  untuk  memenuhi  gaya  hidup,  seperti  untuk  hidup  mewah  dan memuaskan gaya hidup bebas.
Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk  ditangani  dan  jenis  kriminalitas  ini  banyak  didukung  oleh  faktor ekonomi  dalam  kehidupan  masyarakat,  dimana  dalam  masyarakat  itu  sendiri mendapat  pemenuhan  akan  kebutuhan  secara  manusiawi.  Keinginan  yang timbul ini merupakan akibat dari nafsu biologis manusia yang sederhana 10 . Pada  umumnya,  tindak  pelacuran  ini  lebih  banyak  dilakukan  oleh perempuan. Perempuan yang melakukan tindak pelacuran ini disebut sebagai wanita tuna susila (WTS) dan adapula yang menyebutnya sebagai pekerja seks komersial  (PSK).  Sebenarnya  dalam  tindak  pelacuran  ini  tidak  hanya melibatkan  PSK/WTS,  tetapi  juga  melibatkan  pihak-pihak  lain,  seperti konsumen,  germo/mucikari,  dan  perantara.  Konsumen  adalah  pihak  yang menggunakan  jasa  seks  untuk  memperoleh  kepuasan  seksual  dari  seorang pekerja  seks  dengan  memberikan  sejumlah  imbalan  materi.  Germo/mucikari adalah  seseorang  yang  mendapatkan  keuntungan  materi  dari  transaksi  seks melalui keterlibatannya secara sebagian atau sepenuhnya dalam mengadakan, memfasilitasi,  dan  mengendalikan  pengelolaan  pelacuran,  termasuk penyediaan  tempat  untuk  berlangsungnya  transaksi  seksual,  mengawasi
9 Yolla Fitri Amalia., Haryadi dan Dheny Wahyudi, Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online, Pampas: Journal of Criminal Law, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 46, https://online-journal.ac.id/Pampas/article/view/12413
10 Mia Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab, Jurnal Mimbar Yustisia, Volume 11, Nomor 2, 2016, hlm. 864, https://jurnal.unsur.ac.id
pelaksanaan dan atau perekrutan, menyediakan makan dan perlindungan, atau membuat keputusan atas mobilisasi kerja PSK 11 .
Sementara itu, perantara bisa berperan sebagai calo atau perekrut yang mendapatkan  imbalan  dengan  berperan  menghubungkan  antara  konsumen dengan pekerja seks atau dengan mucikari yang mengelola praktek prostitusi. Perantara  juga  mungkin  mendapatkan  imbalan  dari  germo/pengelola pelacuran  atas  keterlibatannya  dalam  mencari,  merekrut,  membujuk,  atau membawa perempuan untuk dijadikan pekerja seks di lokasi prostitusi 12 . Permasalahan  mengenai  pelacuran  sampai  saat  ini  belum  bisa diselesaikan dan bahkan jumlah kasusnya semakin meningkat. Saat ini kegiatan pelacuran  tidak  lagi  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi,  tetapi  sudah menjadi  rahasia  umum,  dimana  semua  pihak  sudah  tidak  tabu/asing  lagi dengan  kegiatan  pelacuran  ini.  Hal  ini  seolah  menggambarkan  bahwa pemerintah  pun  =  melegalkan  praktik  yang  telah  mendarah  daging  di masyarakat  Indonesia  ini  seperti  ancaman  terhadap  sex  morality,  kehidupan rumah  tangga,  kesehatan,  kesejahteraan  kaum  wanita,  dan  bahkan  menjadi problem bagi pemerintah lokal.
Dari  hal  ini,  maka  kegiatan  pelacuran  memiliki  beberapa  bentuk,  ada pelacuran yang prakteknya dapat didentifikasi dengan mudah, seperti halnya di rumah bordil/lokalisasi, kawasan remang-remang (jalur lalu lintas jarak jauh) atau  di  antara  pelacur  jalanan  yang  berkeliaran  di  tempat-tempat  terbuka untuk menjajakan dirinya. Ada pula praktek pelacuran yang terselubung yang tidak mudah dikenali  karena  pelakunya  berkedok menjalankan  aktivitas  non- prostitusi.
Kegiatan  pelacuran  ini  juga  termasuk  dalam  suatu  perbuatan  atau kejahatan  asusila  yang  seharusnya  mendapat  sanksi  hukum  sesuai  dengan peraturan  prundang-undangan  yang  berlaku  di  Negara  ini.  Orang-orang  yang melakukan  perbuatan  pelacuran  ini  dianggap  telah  melanggar  norma  asusila. Oleh karena itu, dalam penanganannya dan penegakan hukum mengenai tindak pelacuran ini, pemerintah mengacu pada beberapa pasal dalam KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP merupakan pangkal hukum pidana secara umum, sehingga seluruh aturan terhadap perbuatan yang dinilai melanggar tindak pidana diatur berdasarkan KUHP ini.
Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan mengenai tindak pelacuran secara umum mengacu pada Pasal 281 KUHP yang berbunyi:
Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan maka dihukum penjara selama- lamanya  dua  tahun  delapan  bulan  (2  tahun  8  bulan)  atau  denda  sebanyak- banyaknya Rp.4.500,-.
11 Binahayati Rusyidi dan Nunung Nurwati, Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 5, Nomor 3, 2018, hlm. 304, https://jurnal.unpad.ac.id
12 Ibid. hlm. 305
Dari  aturan  dalam  Pasal  281  KUHP  memang  tidak  dijelaskan  secara jelas  mengenai  tindak  pelacuran,  karena  pasal  tersebut  hanya  mengatur mengenai  “orang  yang  melanggar  kesusilaan”.  Namun  berhubung  tindak pelacuran  ini  memiliki  stigma  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  nilai kesopanan  dan  kesusilaan,  maka  tindak  pelacuran  termasuk  dalam  tindakan yang diatur oleh Pasal 281 KUHP.
Kemudian pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran juga dianggap berhubungan  dengan  aturan  dalam  Pasal  284  KUHP  yang  mengatur  “Seorang pria  atau  wanita  yang  telah  kawin  dan  terbukti  melakukan mukah  (overspel) maka dapat diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan”. Penggunaan Pasal  284  KUHP  dalam  pengaturan  tindak  pelacuran  ini  dikarenakan  tindak pelacuran dianggap sebagai perbuatan tindak pidana pergendakan (perzinaan) atau perselingkuhan jika dilakukan oleh seseorang yang telah menikah.
Akan  tetapi,  menurut  analisa  yang  penulis  lakukan,  penggunaan  Pasal 284  KUHP  sebagai  bentuk  pengaturan  tindak  pelacuran  ini  kurang  tepat  dan bahkan  tidak  tepat  sama  sekali.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua  orang  yang melakukan pelacuran, seperti PSK atau WTS sudah berstatus menikah, karena ada  sebagian  dari  PSK  ini  yang  justru  berstatus  belum  menikah  atau  sudah pernah  menikah  (Janda).  Kemudian  bagi  PSK  yang  sudah  menikah,  adapula suami  yang  justru  mendukung  dan  mem-backup  istrinya  untuk  menjadi  PSK dengan alasan kebutuhan ekonomi. Artinya suami secara sengaja mengizinkan istri untuk melakukan tindak pelacuran agar memperoleh penghasilan berupa uang  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka, sehingga suami yang demikian tidak akan melaporkan istrinya dengan tuduhan berzina, meskipun ia mengetahui bahwa istrinya telah melakukan pelacuran. Oleh  karena  itu,  penulis  berpendapat  bahwa  Pasal  284  KUHP  belum mampu  memberikan  batasan  yang  jelas  sebagai  bentuk  pengaturan  tindak pelacuran,  karena  Pasal  284  KUHP  tersebut  adalah  pengaturan  mengenai perzinaan dan merupakan delik aduan, dimana pelaku bisa dituntut apabila ada tuntutan dari salah  satu pihak, seperti suami atau istri. Sementara itum tidak semua  PSK  atau  WTS  memenuhi  kriteria  yang  diatur  dalam  Pasal  284  KUHP tersebut.
Pengaturan  berikutnya  mengenai  tindak  pelacuran  ini  juga  diatur dalam Pasal 296 KUHP yang menyebutkan bahwa:
Barangsiapa  dengan  sengaja  menghubungkan  atau  memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian  atau  kebiasaan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
Selanjutnya  Pasal  506  KUHP  berbunyi  bahwa  :  “Barangsiapa  menarik keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan  dijadikan  sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan”.
Apabila dilihat dari kedua aturan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, maka  aturan  tersebut  tidak  menyasar  kepada  PSK  atau  WTS,  tetapi  hanya
ditujukan kepada germo dan calo. Dari situlah  dapat diketahui bahwa hukum pidana  hanya  mengakategorikan  prostitusi  sebagai  suatu  tindak  pidana terhadap pihak perantaranya. Pada hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak  untuk  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  perantara,  bilamana terdapat perantara (germo atau mucikari).
Selain  diatur  dalam  KUHP  sebagai  pangkal  hukum  pidana,  tindak pidana  pelacuran  di  Indonesia  juga  diatur  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Penggunaan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  mengacu  pada  aturan  dalam  Pasal  296  dan Pasal  506  KUHP,  dimana  tindak  pidana  pelacuran  ini  termasuk  kegiatan perdagangan orang karena dalam kegiatannya ada objek yang ditawarkan dan ada  pembayaran  berupa  uang  sebagai  bentuk  balas  jasa  yang  telah  diberikan oleh PSK kepada pengguna.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:
Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Dari aturan tersebut menjelaskan bahwa perdagangan orang bertujuan untuk  eksploitasi,  termasuk  eksploitasi  seksual  yaitu  yaitu  segala  bentuk pemanfaatan  organ  tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran  dan  percabulan.  Eksploitasi  seksual  berati  penghisapan  atau penggunaan  serta  pemanfaatan  relasi  seks  semaksimal  mungkin  oleh  pihak pria.  Selain  itu  adapula  eksploitasi  seksual  yang  ditujukan  untuk  komersial adalah  tindakan  yang  berupa  pendayagunaan,  pemanfaatan,  pengusapan, pemerasan  fisik  maupun  seksual  untuk  mendapatkan  keuntungan  materil. Apabila dikaitkan dengan eksploitasi seksual, maka tindak pidana pelacuran ini termasuk  dalam  eksploitasi  seksual  komersil  atau  eksploitasi  seksual  dengan tujuan diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan.
Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa:
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau  member  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali atas orang  lain,  untuk  tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  tahun  dan  paling  lama  15  tahun  dan
pidana  denda  paling  sedikit  Rp.120.000.000,00  dan  paling  banyak Rp.600.000.000,00.
Melihat bunyi aturan dalam Pasal  2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2007  tersebut,  maka  aturan  tersebut  ditujukan  atau  diperuntukkan kepada  orang  yang  merekrut,  mengangkut  seseorang  dengan  tujuan  untuk eksploitasi  yang  mana  unsur-unsur  tersebut  mengarah  kepada  germo  atau mucikari, sehingga Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat ditujukan  kepada  germo/mucikari  dalam  tindak  pidana  pelacuran.  Hal  ini dikarenakan  germo  atau  mucikari  dianggap  telah  mempekerjakan  para  PSK dan  menjual  mereka  kepada  para  lelaki  hidung  belang  dengan  tujuan  untuk mengambil keuntungan dari tindakan pelajuran tersebut.
Namun  menurut  analisa  penulis,  pengaturan  dalam  Pasal  2  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tersebut  belum  memberikan  batasan yang spesifik karena hanya dapat digunakan untuk menjerat para germo atau mucikari,  tetapi  tidak  dengan  pelaku  PSK  dan  pengguna  jasa  PSK  tersebut. Kemudian  ada  unsur  korban  yang  seolah  menjadi  dasar  bahwa  PSK  adalah korban.  Istilah  korban  yang  dijulukkan  kepada  PSK  ini  kurang  tepat,  karena sebagian besar terjadinya tindak pidana pelacuran ini juga dilakukan atas dasar kemauan PSK itu sendiri, artinya tidak ada unsur pemaksaan atau eksploitasi yang  dilakukan  oleh  germo  kepada  PSK.  Akibatnya  PSK  tidak  bisa  disebut sebagai korban, sedangkan germo juga tidak bisa disangka sebagai pihak yang melakukan eksploitasi kepada PSK.
Tindak  pidana  pelacuran  juga  dianggap  sebagai  bentuk  pornografi karena  beberapa  tindak  pidana  pelacuran  ada  yang  dipromosikan  kepada pelanggan.  Promosi  tersebut  dapat  berupa  video,  foto,  sketsa,  percakapan, gerak tubuh atau pesan suara yang disebar luaskan kepada pelanggan melalui media  elektronik,  seperti  Handphone  dengan  memanfaatkan  media  sosial, email dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran  juga  berkaitan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi    dan  Undang-Undang  Nomro  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pertama,  penulis  akan  menganalisa  mengenai  aturan  dalam  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  yang menentukan bahwa:
Pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Melihat aturan tersebut, maka Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai larangan- larang dalam melakukan tindak pidana pelacuran, karena dalam pasal tersbeut memang tidak diberikan batasan yang jelas mengenai pelacuran. Artinya tidak semua  pelaku  tindak  pidana  pelacuran  bisa  dijerat  dengan  Undang-Undang
Nomor  44  Tahun  2008  karena  ada  beberapa  tindak  pidana  pelacuran  yang memang melakukan aksi pornografi dengan cara mempromosikan foto dan lain sebagainya  melalui  media  sosial,  tapi  adapula  tindak  pidana  pelacuran  yang tidak melakukan aksi-aksi tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini tidak bisa digunakan secara khusus untuk mengatur mengenai tindak pidana pelacuran.
Berhubung  dalam  mempromosikan  pelacuran  tersebut  dilakukan melalui  media  elektronik,  maka  tindak  pidana  pelacuran  dianggap  memiliki keterkaitan  dengan  Pasal  27  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diakses  informasinya  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.
Akan  tetapi,  dalam  Pasal  27  ayat  1  UU  ITE  tersebut  hanya  sebatas menyebutkan melanggar kesusilaan dan tidak menyebutkan pelacuran. Artinya Pasal  27  ayat  1  UU  ITE  masih  rancu  dan  tidak  jelas  merujuk  pada  unsur kesusilaan  yang  bagaimana.  Selain  itu,  dalam  Pasal  27  ayat  1  UU  ITE  yang diatur  mengenai  perbuatan  mendistribusikan  bukan  pada  perbuatan pelacurannya.
Dari  hasil  tersebut,  maka  analisa  penulis  menunjukkan  bahwa pengaturan  hukum  tindak  pidana  pelacuran  di  Indonesia  diatur  dalam  Kitab Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sebagai  pangkal  pengaturan  pidana  secara umum,  serta  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  diluar KUHAP seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang  Pornografi,  serta  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Akan  tetapi  dari  hasil  analisa  penulis  diperoleh  bahwa  dari  seluruh peraturan  perundang-undangan  tersebut,  maka  masih  terjadi  kekaburan norma  atau  ketidakjelasan  norma  mengenai  pengaturan  tindak  pidana pelacuran di Indonesia. Hal ini dikarenakan dari seluruh peraturan perundang- undangan  yang  ada  tidak  memberikan  substansi  secara  tegas  dan  memberi batasan  yang  jelas  mengenai  penegakan  hukum  terhadap  PSK/WTS  dan pengguna  jasa  PSK  itu,  sedangkan  dalam  KUHP  hanya  mengatur  mengenai mucikari dan perantara.
Hal ini dikarenakan dilihat dari kedua aturan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, maka aturan tersebut tidak menyasar kepada PSK atau WTS, tetapi hanya  ditujukan  kepada  germo  dan  calo.  Selain  itu,  pengaturan  dalam  KUHP juga  tidak  menjerat  perbuatan  PSK  maupun  pengguna,  melainkan  hanya menjerat  kepada  pemilik  rumah  bordil,  mucikari  dan  makelar  atau  calo  dari perbuatan pelacuran.
Sementara  itu  harus  diingat  bahwa  tindak  pelacuran  ini  tidak  hanya melibatkan pihak germo dan calo, tetapi juga melibatkan wanita pekerja seks
komersialnya (PSK) dan juga pembeli atau pelanggan yang memesan jasa dari PSK tersebut. Seharusnya pengaturannya tidak hanya ditujukan kepada germo dan calo, tetapi juga kepada PSK dan laki-laki yang menjadi pengguna jasa PSK tersebut. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum kepada PSK dan pengguna sebagai pihak yang juga terlibat dalam tindak pelacuran ini menjadi tidak jelas, sehingga  batasan  dalam  Pasal  296  dan  Pasal  506  KUHP  tersebut  belum memiliki kejelasan substansi dalam mengatur tindak pidana pelacuran.
Akibat  dari  hal  ini,  rata-rata  dalam  penindakan  pelacuran,  hanya mucikari yang dijerat hukum, sedangkan untuk PSK/TWS dan pengguna  tidak diproses.  Kemudian  adanya  ketidakjelasan  mengenai  batasan  tindak  pidana pelacuran  menyebabkan  tindak  pidana  ini  amat  sulit  diterapkan  pada  wanita pelacur  dan  tamu  yang  dating  mengunjunginya.  Sehingga  setiap  razia  dan penertiban  pelacuran  oleh  aparatur  negara,  hampir-hampir  tidak  pernah  ada tamu  yang  mengunjungi  pelacuran  tersebut  ditangkap.  Dari  semua  persoalan tersebut  jika  dilihat  pada  masa  sekarang  ini,  perlu  menyempurnakan  atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru agar PSK/WTS dan pengguna jasa PSK juga dapat dikenakan sanksi.
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Pelacuran  di Indonesia
Pada  dasarnya  pengaturan  mengenai  tindak  pidana  pelacuran  ini  sangat penting, mengingat tindak pelacuran memberikan dampak yang cukup besar. Dampak yang diberikan dari adanya tindak pidana pelacuran tidak hanya dari aspek moral dan agama, tetapi juga dari aspek lingkungan sosial masyarakat, kesehatan dan lain sebagainya.
Pengaturan  hukum  mengenai  tindak  pidana  pelacuran  di  Indonesia ternyata  belum  diatur  secara  jelas,  baik  dalam  KUHP  maupun  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  pengaturan  dalam  KUHP seolah hanya merujuk  pada germo atau mucikari  dan calo,  sedangkan untuk pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK tidak ada sanksi yang mengatur.  Kemudian  pada  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  seperti Undang-Undang  Pemberantasan  Perdagangan  Orang,  UU  ITE  maupun  UU Pornografi  juga  tidak  memberikan  batasan  yang  jelas  mengenai  subtansi pengaturan  tindak  pidana  pelacuran  terhadap  PSK  dan  pengguna  jasa  PSK. Selain itu, dalam KUHP juga tidak memberikan konsep mengenai pelacuran, sehingga pengertian pelacuran ini tidak ada diatur dalam KUHP.
Kondisi  ini  menimbulkan  akibat  hukum  berupa  kekaburan  norma  atau ketidakjelasan norma, sehingga berdampak pada penegakan hukum terhadap tindak  pidana  pelacuran  di  Indonesia  yang  sampai  saat  ini  belum  berjalan sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  dikarenakan  tindak  pidana  pelacuran  belum sepenunya diatur dalam KUHP sehingga pada tindak pidana ini hanya germo atau  mucikari  yang  dapat  dikenakan  sanksi,  sedangkan  PSK  dan  pengguna jasa  PSK  belum  dapat  dikenakan  sanksi  karena  tidak  ada  aturan  mengenai kedua pihak tersebut.
Selain  itu,  kekaburan  norma  ini  juga  mengakibatkan  pengaturan  tindak pidana pelacuran belum memiliki kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pelacuran ini dapat ditindak sesuai aturan  hukum  yang  berlaku.  Akibatnya  setiap  saat  ada  razia  dan  penertiban tindak  pidana  pelacuran  oleh  aparat  penegak  hukum,  maka  hampir  tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap. Kemudian para  PSK  biasanya  hanya  diperika  untuk  memberikan  keterangan  dan informasi  mengenai  germo/mucikari  dan  calo  yang  mem- backup mereka, sehingg  saat  informasi  ini  telah  diperoleh,  maka  PSK  akan  dibebaskan  dan hanya  diberi  pembinaan  sosial,  sedangkan  para  germo/mucikari  dan  calo akan dikenakan sanksi pidana sesuai aturan tersebut.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, germo/mucikari dan calo yang sudah diamankan  tidak  diambil  tindakan  lebih  lanjut  dengan  berbagai pertimbangan,  seperti  kurang  jelasnya  aturan  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  mengakibatkan  para  germo/mucikari  dan calo tidak bisa ditindak, meskipun secara nyata telah melanggar norma sosial.
Selain  itu,  belum  adanya  kejelasan  pengaturan  mengenai  PSK  yang terlibat  dalam  tindak  pidana  pelacuran  berakibat  pada  tidak  adanya perlindungan  hukum  bagi  PSK  dan  menyebabkan  ketidakmampuan melindungi  hak-hak  dasar  individu,  menggiring  terjadinya  peningkatan pelacuran  yang  berujung  pada  peningkatan  keuntungan  pada  bisnis pelacuran.
Semakin  besar  keuntungan  yang  didapat,  maka,  semakin  besar permintaan  terhadap  pekerja  seks.  Semakin  besar  permintaan,  semakin potensial pasar bagi produk-produk pelacuran. Semakin murah ongkos seks, semakin banyak pria yang mampu membayar, maka, akan semakin seringlah ia  membayar  untuk  kelanggengan  bisnis  yang  menghancurkan  kehidupan para  perempuan  itu.  Elastisitas  permintaan  ini  menggiring  pada  sisi penawaran pelacuran.
Selain  itu,  ketidakjelasan  pengaturan  mengenai  tindak  pidana  pelacuran juga menyebabkan aparat penegak hukum memiliki ruang yang sempit untuk menindak perbuatan ini, dimana aparat penegak hukum hanya bisa menindak mucikari atau calo, sedangkan PSK dan pengguna jasa PSK masih bisa bebas berkeliaran tanpa memperoleh hukuman atas perbuatannya. Akibatnya setiap razia  dan  penertiban  pelacuran  oleh  aparatur  negara,  hampir-hampir  tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap.
Oleh karena itu dari permasalahan ini penulis mengkaji dan menganalisa bahwa perlu adanya kebijakan hukum terhadap tindak pidana pelacuran agar tindak  pidana  ini  dapat  diminimalisir  atau  dimusnahkan.  Kebijakan  hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengaturan tentang tindak pidana pelacuran yang ada dalam KUHP.
Saat  ini  KUHP  sudah  mengalami  revisi  tetapi  belum  sampai  tahap pengesahan  dan  masih  dalam  draft  final  KUHP,  dimana  dalam  draft  final KUHP  ini  pengaturan  mengenai  tindak  asusila,  terutama  yang  berkaitan
dengan pelacuran tidak lagi diatur dalam Pasal 296 maupun 506, tetapi diatur dalam Pasal 423, Pasal 424 dan Pasal 245 draft final KUHP.
Pasal  423  ayat  1  draft  final  KUHP  menyebutkan  bahwa:  setiap  orang yang  menghubungkan  atau  memudahkan  orang  lain  bebruat  cabul  atau bersetubuh  dengan  orang  yang  diketahui  atau  patut  diduga  anak,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selanjutnya Pasal 424 mengatur setiap  orang  yang  menghubungkan  atau  memudahkan  orang  lain  melakuka perbuatan cabul, dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun. Pasal 425 juga mengatur bahwa Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 423 dan 424 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
Melihat  dari  aturan  dalam  draft  final  KUHP  baru  tersebut,  maka didalamnya  juga  tidak  ada  memberikan  batasan  konsep  mengenai  tindak pidana pelacuran dan  yang diatur dalam pasal-pasalnya hanya sebatas orang yang  menghubungkan  atau  memudahkan  yaitu  germo/mucikari  dan  calo. Artinya didalam  draft final  KUHP  baru juga tidak ada pasal  yang mengatur mengenai WTS/PSK dan pengguna jasa PSK tersebut.
Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dengan memperbaiki pasal yang mengatur  mengenai  ancaman  hukuman  bagi  PSK  dan  pengguna  jasa  PSK, sehingga  tidak  hanya  germo/mucikari  dan  calo  saja  yang  dapat  dikenakan sanksi  hukum.  Tujuan  dari  adanya  kebijakan  hukum  ini  adalah  untuk memberikan  aturan  yang  mengikat  dan  batasan  yang  jelas  mengenai  tindak pidana  pelacuran,  supaya  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana pelacuran  ini  dapat  diberikan  sanksi  sesuai  aturan  hukum  yang  berlaku. Kebijakan  hukum  ini  perlu  dilakukan,  mengingat  sampai  saat  ini  tindak pidana  pelacuran  terus  berkembang,  baik  itu  yang  sembunyi-sembunyi maupun dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera  menetapkan  kebijakan  hukum  yang  berfungsi  untuk  meminimalisir atau mencegah terjadinya tindak pidana pelacuran.
Selain  membuat  kebijakan  yang  mengikat  terhadap  PSK  dan  pengguna jasa  PSK,  kebijakan  lain  yang  dapat  dilakukan  adalah  mengkategorikan pelacuran  bukan  hanya  sebagai  tindak  asusila,  melainkan  juga  perbuatan kriminal yang memiliki sanksi cukup berat, serta melakukan kebijakan yang mengatur  tentang  upaya-upaya  untuk  menindak  tindak  pidana  pelacuran sampai  akar-akarnya.  Kebijakan-kebijakan  tersebut  harus  dilakukan  agar pelacuran  di  Indonesia  dapat  ditindak,  sehingga  permasalahan  pelacuran tidak lagi muncul  dalam lingkungan masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, pelacuran dan bentuk prostitusi lainnya tidak pernah selesai dan  justru  terus  mengalami  perkembangan  dengan  model  yang  semakin modern,  seolah  mengikuti  perkembangan  zaman  dan  teknologi.  Kondisi  ini dikarenakan  kebijakan  tersebut  belum  dapat  berjalan  optimal  karena pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran juga belum jelas.

## C. SIMPULAN
1. Pengaturan  hukum  tindak  pidana  pelacuran  di  Indonesia  berdasarkan  KUHP maupun  peraturan  perundang-undangan  diluar  KUHP  belum  memberikan substansi aturan yang jelas, karena didalam KUHP hanya mengatur mengenai germo/mucikari  dan  calo  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  pelacuran, sedangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  diluar  KUHP  juga  tidak memberikan batasan jelas mengenai tindak pidana pelacuran.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelacuran di Indonesia dapat dilakukan  dengan  cara  memperbaiki  pengaturan  tentang  tindak  pidana pelacuran dengan memberikan batasan yang jelas dan mengikat terhadap PSK dan  pengguna  jasa  PSK,  membuat  aturan  yang  mengkategorikan  pelacuran sebagai perbuatan kriminal yang memiliki sanksi cukup berat, serta melakukan kebijakan yang mengatur tentang upaya-upaya untuk menindak tindak pidana pelacuran sampai akar-akarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Negara  Tahun  1946  Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

## Buku
Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017
Hwian  Christianto, Kejahatan  Kesusilaan  Penafsiran  Ekstensif  dan  Studi  Kasus, Suluh Media, Yogyakarta, 2017
Mukti Ali, Perbandingan Konsep Negara Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2020
Pope,  Jeremy.  Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional.

## Jakarta: Penerbit Buku Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015

## Jurnal
Arya  Mahardika  Pradana,  Tinjauan  Hukum  Pidana  Terhadap  Prostitusi  dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Prostitusi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 4, Nomor 2, 2015, http://jhp.ui.ac.id
Binahayati  Rusyidi  dan  Nunung  Nurwati,  Penanganan  Pekerja  Seks  Komersial  di Indonesia, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 5, Nomor 3, 2018, https://jurnal.unpad.ac.id
Fontian  Munzil  et  al.,  “Kesebandingan  Pidana  Uang  Pengganti  dan  Pengganti  Pidana Uang Pegganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomi Negara dan Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 1, (2015).
Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi, “Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No.2, (2017).
Irwandy  Samad,  Pelacuran  dalam  Orientasi  Kriminalistik, Lex  Crimen, Volume  1, Nomro 4, 2012, https://ejournal.unsrat.ac.id
Mia Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral  Serta  Upaya  Penanggulangan  di  Kawasan  Cisarua  Kampung  Arab, Jurnal Mimbar Yustisia, Volume 11, Nomor 2, 2016, https://jurnal.unsur.ac.id
Yolla  Fitri  Amalia.,  Haryadi  dan  Dheny  Wahyudi,  Penyidikan  Tindak  Pidana Prostitusi Secara Online, Pampas: Journal of Criminal Law, Volume 2, Nomor 1, 2021, https://online-journal.ac.id/Pampas/article/view/12413