## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK OBRAL DENGAN IKLAN TANPA INFORMASI YANG JELAS (MENYESATKAN)
Oleh: Muhammad Yasid 1)
Nur Sakdiah 2)
Universitas Darma Agung, Medan
Email: yasidfakultashukum@gmail.com 1 ) nasutionnursakdiah@gmail.com 2 )

## ABSTRACT
The existence  of products that are sold on sale from business  actors to consumers can  benefit  both  parties,  (business  actors  and  consumers).  However,  with  the hidden  conditions  attached  to  the  sale  of  products  sold  on sale,  it  is  clearly  very detrimental  to consumers. To be able to attract  more consumers' interest  in buying sale products, business  actors use advertising  facilities.  But unfortunately,  most of these  ads  contain  information  that  is  not  clear,  thus  violating  the  rights  of consumers, which in the end, consumers also suffer losses. So the choice of the title of  this  article  is  "Legal  Protection  Against  Consumers  on  Sale  Products  With Advertisements  Without Clear (Misleading)  Information."
Keywords: product, consumer, legal protection,  sale product.

## ABSTRAK
Adanya produk yang dijual secara obral dari pelaku usaha terhadap konsumen dapat menguntungkan  kedua  belah  pihak,  (pihak  pelaku  usaha  dan  pihak  konsumen). Akan tetapi, dengan melekatnya syarat tersembunyi dalam penjualan  produk yang dijual secara  obral  tersebut, jelas  sangat merugikan  konsumen.  Untuk dapat lebih menarik  minat  konsumen  dalam  membeli  produk  obral,  maka  pelaku  usaha menggunakan  sarana  iklan.  Namun  sayangnya, sebagian  besar  dari iklan  tersebut berisi  informasi  yang  tidak jelas,  sehingga  melanggar  hak-hak  konsumen,  yang pada akhirnya, konsumen juga yang menderita kerugian. Sehingga pemilihan  judul tulisan  ini  adalah "Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen Atas Produk Obral Dengan Iklan Tanpa Informasi Yang Jelas (Menyesatkan)."
Kata kunci : produk, konsumen, perlindungan hukum, produk obral.
PENDAHULUAN Pembangunan perekonomian nasional  pada  era  globalisasi  harus dapat  mendukung  tumbuhnya  dunia usaha  sehingga  mampu  menghasilkan beraneka  barang  yang  memiliki kandungan  teknologi  yang  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak sekaligus mendapatkan  kepastian  atas  barang yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan  kerugian  konsumen.
Untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi  dirinya  serta  menumbuh kembangkan  sikap  pelaku  usaha  yang bertanggung jawab. Semakin terbukanya pasar nasional  sebagai  akibat  dari  proses globalisasi ekonomi, perdagangan bebas  maka  pelaku  usaha  harus  tetap menjamin  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  serta  kepastian  atas  mutu, jumlah,  dan  keamanan  barang  yang diperoleh  konsumen  di  pasar  yang untuk  dikonsumsinya.  Akibat  adanya arus globalisasi  tersebut maka biasanya terjadi  penurunan  harga  atau  lebih dikenal dengan diskon, atau juga dapat dikatakan  sebagai  penjualan  produk secara obral.
Hal  ini  dilakukan  oleh  para pelaku  usaha  sebagai  bagian  dari strategi  untuk  meningkatkan  omzet penjualan dan/atau mengurangi penumpukan produk  di  gudang penyimpanan, tentunya dengan mengharapkan  untung  yang  tidak sedikit.  Dimana  hal  ini  sesuai  dengan filosofi dalam  ekonomi,  mengeluarkan modal  yang  serendah  rendahnya dengan  mengharapkan  untung  yang sebesar-besarnya.  Penjualan  produk secara  obral  dapat  menguntungkan pihak  pelaku  usaha  dan  pihak konsumen.  Dari  segi  pihak  pelaku usaha,  dengan  adanya  penjualan produk  secara  obral,  maka  konsumen akan  tertarik  untuk  membeli  produk tersebut,  sehingga  terjadi  peningkatan omzet  penjualan,  yang  juga  berarti adanya  peningkatan  laba.  Sedangkan dari  segi  pihak  konsumen,  dengan adanya  penjualan  secara  obral,  maka konsumen  dapat  membeli  produk tersebut dengan harga yang relatif lebih murah  daripada  sebelum  pemotongan
harga.
Sebagai  contoh  pada  Natal tahun  2019  dimana  salah  satu perbelanjaan di kota Medan menawarkan  produk  parsel  dengan harga obral tanpa memberikan informasi  yang  jelas,  oleh  karena harganya  telah  diberi  diskon  (obral) banyak  konsumen  merasa  tertarik membelinya,  setelah  dibeli  produk parsel  tersebut,  ternyata produk persel itu  sebagian  telah  kadaluarsa  untuk dikonsumsi.  Tidak  adanya  informasi yang  jelas  dalam  penjualan  produk secara  obral  tersebut  melanggar ketentuan  dalam  Pasal  11  Undang- Undang Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Adanya  produk  yang  dijual secara  obral,  disatu  sisi  memang menguntungkan  kedua  belah  pihak, yaitu  pihak  pelaku  usaha  dan  pihak konsumen.  Akan  tetapi,  dengan melekatnya  syarat  tersembunyi  dalam penjualan  produk  yang  dijual  secara obral  tersebut,  jelas  sangat  merugikan konsumen.  Untuk dapat  lebih  menarik minat  konsumen  dalam  membeli produk  obral,  maka  pelaku  usaha menggunakan  sarana  iklan.  Namun sayangnya,  sebagian  besar  dari  iklan tersebut  berisi  informasi  yang  tidak jelas,  sehingga  melanggar  hak-hak konsumen,  yang  pada  akhirnya, konsumen juga  yang menderita kerugian.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan  Undang  Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  memberikan definisi yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:
1. Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan/atau jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun
makhluk  hidup lain  dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 angka 2).
2. Perlindungan  konsumen  adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen. Pasal 1 angka 1).
3. Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang perseorangan atau badan usaha, baik yang  berbentuk  badan  hukum maupun  bukan  badan  hukum  yang didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah hukum  negara  Republik  Indonesia, baik  sendiri  maupun  bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan  kegiatan  usaha dalam  berbagai  bidang  ekonomi. (Pasal 1 angka 3). 4. Barang  adalah  setiap  benda  baik berwujud  maupun  tidak  berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,  dapat dihabiskan  maupun tidak  dapat dihabiskan,  yang  dapat untuk  diperdagangkan,  dipakai,
dipergunakan,  atau  dimanfaatkan oleh konsumen. (Pasal 1 angka 4).
5. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan  informasi suatu barang  dan/atau jasa  untuk menarik minat  beli  konsumen  terhadap barang  dan/atau jasa  yang akan dan sedang  diperdagangkan.  (Pasal  1 angka 6).
6. Obral adalah menjual  barang  secara besar-besaran  dengan  harga  murah (dengan  maksud  menghabiskan barang, mengosongkan  gudang, dan sebagainya).  (Kamus  Besar  Bahasa Indonesia).
7. Iklan merupakan  (1)  berita  pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak  ramai  agar  tertarik  pada barang dan jasa yang ditawarkan; (2) pemberitahuan kepada  khalayak  mengenai  barang atau  jasa  yang  dijual,  dipasang  di dalam  media  massa  (seperti  surat
kabar  dan  majalah)  atau  di  tempat umum.  (Kamus  Besar  Bahasa Indonesia).
Mengenai  iklan,  ada  beberapa pengertian  yang  diberikan  oleh  para sarjana  seperti  Menurut  Philip  Kotler memberikan  pengertian  Iklan  adalah komunikasi  bukan  pribadi,  yang dilakukan  melalui  media  yang  dibayar atas usaha yang jelas. Sofyan Assauri memberikan pengertian  bahwa  Iklan  adalah  cara mempromosikan  barang-barang,  jasa, atau  gagasan/ide  yang  dibiayai  oleh sponsor  yang  dikenal  dalam  rangka untuk menarik  calon pembeli  sehingga dapat meningkatkan  penjualan  produk dari  perusahaan  yang  bersangkutan. Selanjutnya,  mengenai  Produk  Janus Sidabalok  memberikan pengertian produk  ialah  segala  barang  dan  jasa yang  dihasilkan  oleh  suatu  proses sehingga  produk berkaitan erat dengan teknologi.
Pelaku  usaha  dalam  menjual produk  barang  dagangannya  melalui obral  dengan  iklan  tanpa  adanya informasi  yang jelas  mengenai  kualitas barang dan syarat-syarat obral penjualannya tentunya sangat merugikan  kepentingan  konsumen karena haknya sebagai konsumen telah dilanggar,  dimana  hak-hak  konsumen diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  adalah  sebagai berikut:
1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa; 2. hak  untuk  memilih  barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;
3. hak  atas  informasi  yang  benar, jelas,  dan jujur  mengenai  kondisi
dan  jaminan  barang  dan/atau jasa; 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya  atas barang  dan/atau jasa yang digunakan; 5. hak untuk mendapatkan advokasi,  perlindungan,  dan upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan  konsumen  secara patut;
6. hak  untuk  mendapat  pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif; 8. hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak sebagaimana  mestinya;
9. hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya. Secara umum, masalah- masalah  yang  sering  dikeluhkan konsumen berkenaan dengan pelanggaran  hak  konsumen  menurut Happy Susanto, adalah sebagai berikut: 1. Keluhan  terhadap  keterlambatan pengiriman  barang.
2. Barang  yang  dikirim  sering  kali berbeda  dengan  apa  yang  sudah dipesan.
3. Kualitas barang yang tidak bagus.
4. Pelayanan barang/jasa yang buruk. 5. Manipulasi  produk  barang/jasa yang ditawarkan dengan berbagai cara.
Upaya  perlindungan  konsumen didasarkan  pada  sejumlah  asas  dan tujuan  yang  telah  diyakini  bisa memberikan arahan dalam implementasinya  ditingkatan  secara praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang  jelas,  hukum  perlindungan
konsumen memiliki  dasar pijakan yang benar-benar  kuat. Oleh karenanya  asas asas  dalam  perlindungan  konsumen sebagaimana  dimuat  pada  Pasal  2
Undang Undang Nomor 8 Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut: 1) Asas Manfaat Maksud  asas  ini  adalah  untuk mengamanatkan  bahwa  segala upaya  dalam  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  harus memberikan  manfaat  sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen  dan  pelaku  usaha secara keseluruhan. 2) Asas Keadilan
Asas  ini  dimaksudkan  agar partisipasi  seluruh  rakyat  bisa diwujudkan secara maksimal  dan memberikan  kesempatan  kepada konsumen  dan  pelaku  usaha untuk  memperoleh  haknya  dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3) Asas Keseimbangan Asas  ini  dimaksudkan  untuk memberikan keseimbangan antara  kepentingan  konsumen, pelaku  usaha,  dan  pemerintah dalam arti material  atau spiritual. 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Asas  ini  dimaksudkan  untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,  pemakaian,  dan pemanfaatan  barang/jasa  yang dikonsumsi atau digunakan. 5) Asas Kepastian Hukum
Asas  ini  dimaksudkan agar  baik pelaku  usaha  maupun  konsumen menaati  hukum dan memperoleh keadilan  dalam  penyelenggaraan perlindungan  konsumen,  serta negara menjamin kepastian hukum.
Berdasarkan asas-asas  tersebut, maka  tujuan  perlindungan  konsumen menurut  Pasal  3  Undang  Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan,  dan  kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya  dari  ekses negatif pemakaian  barang/jasa. 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,  dan menuntut  hak- haknya sebagai konsumen. 4) Menciptakan sistem perlindungan  konsumen  yang mengandung  unsur  kepastian hukum dan keterbukaan informasi  serta  akses  untuk mendapatkan informasi. 5) Menumbuhkan  kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh  sikap  yang  jujur  dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan  usaha  produksi barang  dan/atau  jasa,  kesehatan, kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan konsumen.
Dengan  demikian  maksud  dari penelitian ini secara keseluruhan adalah adanya  jaminan  atas  kepastian  hukum guna  melindungi  konsumen  atas penawaran  barang  dan/atau  jasa  yang dijual  secara  besar-besaran  dengan harga murah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan  Ahmadi  Miru  dan Sutarman  Yudo  bahwa “ segala  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian hukum,  diharapkan  sebagai  benteng untuk meniadakan tindakan sewenang- wenang  yang merugikan  pelaku  usaha hanya demi untuk  kepentingan perlindungan konsumen. ”

## METODE PE LAKSANAAN
Metode yang  digunakan dalam penelitian  ini  adalah penelitian  hukum normatif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder, yang  bersumber  dari  studi  pustaka ( library research ), antar lain mencakup dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku, hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud laporan, dan sebagainya. Oleh karenanya, data  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah terdiri dari Bahan hukum primer; bahan hukum  sekunder;  dan  bahan  hukum tersier.
Data  yang  diperoleh  melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh  pasal-pasal  yang  berisi kaedah-kaedah  hukum, kemudian dihubungkan  dengan  permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan, sehingga menghasilkan  klasifikasi  yang  selaras dengan permasalahan  dalam penelitian ini. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Prodeuk Obral  dengan Iklan  Tanpa Disertai Informasi yang  Jelas Melanggar Hak Konsumen
Iklan  merupakan  suatu  bentuk komunikasi  untuk  mempromosikan sesuatu  hal,  dengan  menggunakan media  massa.  Dengan  adanya  iklan, maka  diharapkan  informasi  yang tercantum didalamnya dapat
tersampaikan  dengan  baik.  Menurut Shidarta,  tujuan  utama  iklan  adalah untuk  meningkatkan  penjualan  barang dan/ atau jasa yang ditawarkan.
Fungsi iklan merupakan sebagai  penawaran.  Hal  ini  dapat diartikan bahwa iklan tersebut berusaha menawarkan  produk  dengan  cara mempengaruhi  konsumen  sedemikian rupa  untuk  mau  membeli  atau menggunakan produk yang diiklankan. Mempengaruhi  konsumen  merupakan salah satu dari strategi pemasaran yang harus  dilakukan  oleh  pelaku  usaha dalam  rangka  untuk  meningkatkan penjualan sekaligus  meningkatkan laba perusahaan.  Akan  tetapi,  meskipun memberikan pengaruh kepada konsumen,  pelaku  usaha  harus  tetap memperbolehkan  konsumen  untuk menentukan  pilihannya  sendiri.  Tidak diperbolehkan mempengaruhi sedemikian  rupa  sampai  konsumen merasa  terpaksa dan terdesak sehingga tidak mempunyai  pilihan  lain.  Terkait dengan adanya paksaan dalam memberikan  pengaruh  ini,  ketentuan dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor
8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  dapat  dijadikan  suatu pedoman, menyatakan  bahwa :  Pelaku usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau  jasa  dilarang  melakukan dengan cara  pemaksaan  atau  cara  lain yang  dapat  menimbulkan  gangguan baik  fisik  maupun  psikis  terhadap konsumen.
Pelaku  usaha  dalam  usaha untuk mempengaruhi konsumen, biasanya  memberikan  semacam  janji- janji tanpa memberikan  informasi yang jelas.  Akan  tetapi  hasil  yang  didapat oleh setiap orang belum pasti sama dari janji-janji  hal ini   melanggar  ketentuan pada Pasal  9 ayat (1)  huruf k  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen, yang menyatakan  bahwa  :  Pelaku  usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,  mengiklankan  suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau  seolah-olah menawarkan
sesuatu  yang  mengandung  janji  yang belum pasti.
Pemberian  janji  melalui  iklan juga  perlu  diperhatikan  untuk  tidak sampai  merendahkan produk lain yang sejenis,  misalnya  saja  membandingkan produk  lain  yang  sejenis  dengan mengungkapkan kelemahan atau kekurangan  produk  tersebut  dan mengungkapkan kelebihan atau keunggulan  produk  yang  diiklankan karena  hal  ini  dilarang  sesuai  dengan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang Undang
Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  menyatakan bahwa  :  Pelaku  usaha  dilarang menawarkan,
mempromosikan, mengiklankan  suatu  barang  dan/atau jasa  secara  tidak  benar,  dan/atau seolah-olah  secara  langsung  atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
Adanya informasi produk melalui  iklan,  yang  jelas  dan  lengkap akan  sangat  membantu  konsumen dalam  menentukan  pilihan  atas  suatu produk  yang  dipasarkan.  Salah  satu penyampaian informasi produk tersebut  adalah  melalui  iklan.  Dengan semakin  membanjirnya  aneka  produk yang ada dipasaran, sehingga kebutuhan akan informasi suatu produk lebih  banyak  dipenuhi  oleh  adanya iklan. Pelaku usaha masih menganggap iklan merupakan cara paling efektif dan efisien  dalam  memberikan  informasi produk kepada konsumen. Namun yang cukup  disayangkan,  banyak  dari  iklan tersebut  yang  berisi  informasi  yang tidak  jelas  dan  lebih  mengutamakan untuk  memberikan  pengaruh  bagi konsumen  agar  membeli  produk  obral yang diiklankan.
Gejala  yang  nampak  ada kecenderungan  bahwa  untuk  menarik konsumen  agar  membeli  produk dengan  memberikan  kesan  dan  pesan yang  berlebihan  tanpa  memperhatikan
nilai  kejujuran.  Pentingnya  informasi yang  jelas  dan  lengkap  diharapkan dapat  melindungi  konsumen  dari kerugian  yang  diakibatkan oleh  iklan- iklan yang mengandung unsur penyesatan  dan  penipuan.  Beberapa bentuk  iklan  yang  mengandung  unsur penyesatan dan penipuan antara lain: 1. Iklan  pancingan, yang dapat dikategorikan iklan pancingan adalah  iklan  sebenarnya  tidak berniat  untuk  menjual  produk yang ditawarkan, melainkan lebih ditujukan  pada  menarik  kunjungan konsumen ke tempat usaha tersebut. Iklan jenis  ini  menawarkan  barang- barang tertentu dengan harga khusus semacam diskon atau janji pemberian  hadiah,  padahal  pelaku usaha  tidak  berniat  melakukan ataupun  jika  melakukan  dalam jumlah  yang  tidak  wajar,  dimana konsumen  kemudian  menemukan kenyataan yang tidak  sesuai sebagaimana  dijanjikan  mengenai hal yang diiklankan. 2. Iklan menyesatkan. Klasifikasi iklan ini  sedikit  berbeda  dengan  iklan pancingan.  Iklan  jenis  ini  biasanya hanya ingin menunjukkan keampuhan  suatu  produk  dengan melalui penggambaran yang berlebihan.
Biasanya  iklan  yang  demikian, dengan  menggunakan  media  televisi akan menghasilkan  efek tayangan yang mengesankan.  Dari  fenomena  diatas jelas  tampak  bahwa ternyata informasi telah  dimanipulasi  sedemikian  rupa sehingga mengaburkan makna informasi  yang  sebenarnya.  Ada  3 (tiga)  tipe  iklan  yang  memperdaya, yaitu:
1. Iklan yang tidak dapat dipercaya.
2. Klaim  terhadap  manfaat  produk yang  dapat  dipenuhi  berdasarkan syarat  dan ketentuan  yang  berlaku,
yang tidak  dijelaskan secara
gamblang  di  iklan.  Misalnya,  iklan salah  satu provider telekomunikasi terkenal,  mengklaim  dirinya  paling murah, tetapi tidak pernah dijelaskan  secara  gamblang  bahwa tarif  murah  itu  hanya  berlaku berdasarkan  syarat  dan  ketentuan. Bahkan  dalam  iklannya  pun  tidak dituliskan  syarat  dan  ketentuan berlaku.
3. Iklan  melibatkan  antara  klaim  dan kepercayaan.  Dengan  kata  lain, sebuah  iklan  yang  menghubungkan dengan  kepercayaan  konsumen.
Misalnya, konsumen percaya bahwa memiliki  kulit  putih  merupakan bagian dari kecantikan. Kepercayaan konsumen ini dimanfaatkan  produsen  (pelaku usaha) pemutih kulit merek terkenal, yang  dengan  menggunakan  produk mereka,  kulit  akan  menjadi  putih dalam waktu 7 (tujuh) hari.
Saat  ini  memang  belum  ada definisi maupun  penafsiran  yang  tegas dan  jelas  mengenai  iklan  tanpa informasi  yang  jelas  (menyesatkan), sehingga  menimbulkan  pemahaman yang  beragam  atas  pengertian  iklan iklan  tanpa  informasi  yang  jelas (menyesatkan)  tersebut.  Salah  satunya adalah  adanya  2  (dua)  sudut pandang berbeda  yang  mencoba  memberikan uraian lebih lanjut mengenai iklan iklan tanpa informasi yang jelas (menyesatkan).  Pertama,  dari  sudut pandang  konsumen,  iklan  iklan  tanpa informasi  yang  jelas  (menyesatkan) dipandang  sebagai  pernyataan  atau gambaran atas produk yang menyebabkan  konsumen  terpedaya oleh janji pelaku usaha dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Kedua, dari sudut pandang  pelaku  usaha,  iklan  tanpa informasi  yang  jelas  (menyesatkan)
dipandang  sebagai  perbuatan  pelaku usaha  yang  sengaja  atau  lalai  dalam memberikan  pernyataan atau gambaran atas  produk  yang  tidak  benar,  tidak jelas, dan/atau tidak jujur. Untuk dapat memberikan perlindungan  hukum  bagi  konsumen atas adanya tindakan pelaku usaha yang merugikan  konsumen,  dalam  hal  ini iklan  tanpa  informasi  yang  jelas (menyesatkan), maka pemerintah Republik  Indonesia  memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu  bentuk  upaya  perlindungan  bagi konsumen  yang  tercantum  dalam undang-undang tersebut adalah adanya penyebutan  secara  tegas  hak-hak konsumen.

## KESIMPULAN
Iklan tanpa disertai informasi yang jelas terhadap  produk  obral  melanggar ketentuan  dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen,  sebagaimana yang  diatur  pada  Pasal  11  dimana Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan  melalui  cara  obral  atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan: menyatakan  barang  seolah  olah  telah memenuhi  standar mutu tertentu; tidak mengandung  cacat  tersembunyi;  tidak berniat  untuk  menjual  barang  yang ditawarkan melainkan  dengan maksud untuk  menjual  barang  lain;  tidak menyediakan  barang  dalam  jumlah tertentu  dan/atau  jumlah  yang  cukup dengan  maksud  menjual  barang  yang lain;  dan  menaikkan  harga  atau  tarif barang sebelum melakukan obral.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Amiruddin  dan Zainal Asikin., Pengantar  Metode  Penelitian Hukum, Rajawali  Pers,  Jakarta:
2012.
Harianto,  Dedi, Perlindungan  Hukum Bagi  Konsumen  Terhadap  Iklan Yang Menyesatkan , Ghalia Indonesia, Bogor: 2010. Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan dan Penegndalian, Erlangga, Jakarta:
1994.
Miru,  Ahmadi,  dan  Yudo,  Sutarman,
Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Press, Jakarta: 2011. Siahaan,  N.H.T., Hukum  Konsumen:
Perlindungan  Konsumen  dan Tanggung  Jawab  Produk ,  Panta Rei, Jakarta: 2005. Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen  di  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010.
Simatupang,  Taufik  H., Aspek  Hukum Periklanan  dalam  Perspektif Perlindungan  Konsumen ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Shidarta, Pengetahuan  Tentang  Aspek
Hukum Perlindungan  Konsumen dan  Status  Sosial  Media  Cetak serta  Perlindungan  Hak-hak Konsumen dalam Iklan , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1994. Sofwan Assauri, Manajemen Pemasaran,  Dasar,  Konsep  dan Strategi ,  Rajawali Press,  Jakarta:
1990. Susanto,  Happy, Hak-Hak  Konsumen Jika Dirugikan , Visimedia, Jakarta : 2008 . Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan  dan  Pengembangan Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta:
1994.
B. Sumber Lain
Nasution,  Bismar, Metode  Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan  Hukum , Makalah, Fakultas  Hukum  USU,  Medan: 18 Februari 2003. Putro, Deniyanto Perlindungan Hukum
Bagi  Konsumen  Atas  Penjualan Produk  Obral ,  Skripsi,  Fakultas Hukum  Airlangga,  Surabaya: 2009. Purwadi, Ari, Sistem  Tanggung Jawab Periklanan  pada  Perlindungan Konsumen ,  Yuridika,  Fakultas Hukum  Universitas  Airlangga, Surabaya,  Vol.  16,  No.  5, September 2001.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.