## ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN
ANAK  (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2019/PN.AMB)
Oleh: Arianto Putratama Rajagukguk 1)
Samuel Simanjuntak 2)
Alusianto Hamonangan 3)
Syawal Amry Siregar 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail:
ariantoprg@gmail.com 1)
Samuel.nuel18@gmail.com 2)
Alusiantoh710@gmail.com 3)
Syawalsiregar59@gmail.com 4)

## ABSTRACT
Children are the face and hope of  the future of the nation and state, as the next  generation who  will  control  the  wheels  of  development  and  governance  of  our  country  in  the  future. Common  causes  of  sexual  crimes  include:  Pornographic  films  are  now  very  easy  to  access because  of  the  closeness  between  the  perpetrators  and  victims,  because  the  victim's environment is related to drugs, because victims are often left alone by other families, lack of religious  education  since  childhood.  The  Child  Protection  Law  regulates  various  sanctions as  a  form  of  accountability  for  perpetrators  of  child  rape.  The  free  association  of  young people and the development of Western culture which often occurs among young people has caused many children to become perpetrators of  child rape. Therefore, further internal and external monitoring is needed to address this crime of child sexual abuse. So the selection of the  title  of  this  thesis  is  "Juridical  Analysis  of  the  Crime  of  Abuse  Against  Children Committed  by  Children  in  View  of  the  Child  Protection  Act  (Study  of  Decision  Number 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.amb)".
Keywords: Criminal Obscene.

## ABSTRAK
Anak-anak  adalah  wajah  dan  harapan  dari  masa  depan  bangsa  dan  negara,  sebagai  generasi penerus yang akan mengendalikan jalannya roda pembangunan dan pemerintahan negara kita dimasa  yang  akan  datang.  Penyebab  umum  timbulnya  kejahatan  seksual  di  antaranya:  Film porno  saat  ini  sangat  mudah  diakses  karena  kedekatan  antara  pelaku  dan  korban,  karena lingkungan korban berhubungan dengan narkoba, karena korban sering ditinggal sendiri oleh keluarga  lain,  kurangnya  pendidikan  agama  sejak  kecil.  UU  Perlindungan  Anak  mengatur berbagai  sanksi  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  bagi  pelaku  pemerkosaan  anak. Pergaulan yang bebas oleh anak muda dan berkembangnya budaya Barat yang sering terjadi di kalangan anak muda menyebabkan banyak anak menjadi pelaku pemerkosaan anak. Oleh karena  itu,  pemantauan  internal  dan  eksternal  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  mengatasi kejahatan  pelecehan  seksual  anak  ini.  Sehingga  pemilihan  judul  skripsi  ini  adalah  “Analisis Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencabulan  Terhadap  Anak  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.amb)”. Kata Kunci: Pidana Pencabulan.

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  teori  paling  lama  dan paling  terkenal  adalah  bahwa  kejahatan muncul dari kemiskinan. Teori ini diterima oleh  pendukung  teori  Marxian,  pekerja sosial  dan  humanitarian.  Selain  itu, penyalahgunaan  narkoba  oleh  anak  di bawah  umur  dan  remaja  meningkat  dari tahun  ke  tahun,  menurut  Badan  Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya, kejahatan di lingkungan anak di bawah umur sering kali menjadi korban anak di bawah umur. Anak dianggap  tidak  mampu  menentukan  mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga anak  di  bawah  umur  rentan  terhadap kejahatan  dan  tidak  sedikit  anak  di  bawah umur yang menjadi korban kejahatan.
Anak  adalah  kekayaan  bangsa  dan harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya sebagai generasi penerus bangsa.  Seorang  anak  dalam  masyarakat harus  dilindungi  dari  segala  bentuk kekerasan  dan  kejahatan  yang  dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan  anak.  Sesuai  dengan  tujuan nasional  bangsa  Indonesia,  sebagaimana tercantum  dalamPembukaan  UUD  1945 alinea  4,  yaitu  “melindungi  segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.
dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia”.
Tak  perlu  dikatakan  lagi  bahwa anak  sebagai  pewaris  bangsa  harus mendapatkan hak dan kebutuhannya secara adil. Mereka bukanlah subjek dari tindakan tidak  adil  dan  perlakuan  tidak  manusiawi oleh  siapapun  atau  pihak  manapun.  Anak yang  dianggap  rentan  terhadap  tindak kekerasan  dan  pelecehan  memerlukan pengasuhan,  pengasuhan  dan  pendidikan yang  sebaik-baiknya  agar  dapat  tumbuh dan  berkembang  secara  sehat  dan  wajar. Tentunya  hal  ini  harus  terjadi  agar  tidak ada generasi yang hilang di kemudian hari ( The Lost Generation ).
Pemerkosaan, pencabulan, dan lain-lain adalah perbuatan yang bertentangan  dengan  norma-norma  yang ada  di  masyarakat,  seperti  norma  sosial, norma kesusilaan, dan lain-lain. Salah satu faktor yang  menyebabkan  terjadinya tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  anak adalah pergaulan bebas. Untuk melindungi generasi  penerus  bangsa,  pemerintah  telah menetapkan  undang-undang  dan  peraturan yang dirancang untuk memberikan perlindungan  hukum  kepada  anak  di bawah umur dari menjadi korban kejahatan. UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU. No.  35  Tahun  2014  jo.  UU  No.  17  Tahun
2016 tentang Undang-Undang Perlindungan  Anak,  merupakan  bentuk
kesungguhan
pemerintah dalam melindungi generasi bangsa.
Segala  upaya  dilakukan  untuk menciptakan  kondisi  bagi  setiap  anak untuk  melaksanakan  hak  dan  tanggung jawabnya bagi pertumbuhan dan perkembangan  anak  secara  wajar,  fisik, mental  dan  sosial  adalah  pengertian  dari perlindungan  anak.  Pada  hakikatnya  anak yang  dianggap  sebagai  korban  kata-kata kotor  dan  anak  yang  diduga  melakukan pencabulan  adalah  anak  di  bawah  umur yang  harus  dilindungi  karena  pengaruh utamanya adalah faktor lingkungan, bukan kedengkian terhadap pelaku.
Perlindungan  anak  adalah  segala upaya  yang  dilakukan  untuk  menciptakan kondisi bagi setiap anak untuk melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  bagi tumbuh kembang  anak secara  wajar, fisik, mental  dan  sosial.  Pada  hakekatnya  anak yang  diidentifikasi  sebagai  korban  kata- kata  kotor  dan  anak  yang  diduga melakukan  pelecehan  seksual  adalah  anak di  bawah  umur  yang  harus  dilindungi, karena  pengaruh  utama  diwakili  oleh faktor lingkungan dan bukan oleh kedengkian terhadap pelaku.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Istilah pencabulan sering digunakan  untuk  merujuk  pada  tindakan tertentu  yang  menyerang  kehormatan
kesusilaan.  Jika  mengambil  definisi  dari buku Sex Crimes and Medicolegal Aspects of  Psychosexual  Disorders,  maka  definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan  untuk  mendapatkan  kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”.
Kecabulan  atau  pencabulan  adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan  atau  atau  perbuatan  imoral. Misalnya:  mencium,  menyentuh  perut, menyentuh  payudara  dan  sebagainya. Perbuatan cabul menurut Lamintang adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan  kesusilaan  atau  kesusilaan,  tetapi juga  setiap  perbuatan  yang  bertentangan dengan  kesusilaan  terhadap  atau  dengan tubuh  sendiri  atau  tubuh  orang  lain.  Kata- kata  tidak  senonoh  adalah  istilah  yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok  jenis  perbuatan  yang  berbeda yang  bertentangan  dengan  kepatutan  atau kesusilaan, termasuk perbuatan persetubuhan di luar nikah.
Pengertian  kata  “cabul”  tidak termasuk  dalam  KUHP,  hanya  disebutkan dalam penjelasannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti sebagai berikut  "Keji  dan  kotor,  tidak  senonoh (pelanggaran kesusilaan, kesusilaan)".
a. Cabul  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Cabul  adalah  akar  dari
Arianto Putratama Rajagukguk 1) , Samuel Simanjuntak 2) , Alusianto Hamonangan 3), Syawal Amry Siregar 4)
cabul,  yang  pada  hakikatnya  adalah kotor  dan  keji,  tidak  sesuai  dengan kesusilaan (cabul), asusila, cabul: zina, melakukan  kejahatan  asusila,  cabul: zina, pemerkosaan, menodai kehormatan  wanita,  film  cabul:  film porno Violent and kotor, tidak senonoh (pelanggaran kesusilaan, kesusilaan).
b. Menurut  R.  Soesilo,  kata-kata  kotor adalah setiap perbuatan yang
bertentangan dengan kesusilaan (sopan santun)  atau  perbuatan  keji,  yang semuanya berhubungan dengan kenikmatan seksual, misalnya:
mencium, meraba alat kelamin, meraba payudara dan sebagainya.
c. Menurut  Moeljatno,  kata-kata  kotor adalah setiap perbuatan yang bertentangan  dengan  kesusilaan  atau perbuatan  keji  yang  berhubungan dengan hasrat seksual. Pengertian yang dikemukakan  oleh  Moeljatno  lebih menitikberatkan pada perbuatan- perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  karena  hasrat  seksualnya,  yang secara  langsung  atau  tidak  langsung merupakan  suatu  perbuatan  yang bertentangan  dengan  kesusilaan  yang baik dan dapat dipidana.
Bentuk-bentuk  pencabulan  sangat beragam,  ada  beberapa  jenis  istilah  yang berhubungan dengan pencabulan, yaitu:
1. Eksibisionisme, dengan sengaja menunjukkan  jenis  kelamin  Anda kepada orang lain.
2. Fellato,  memaksa  seseorang  untuk melakukan kontak dengan mulutnya.
3. Voyeurisme, berarti mencium seseorang dengan penuh gairah
4. Mengelus/ fondling adalah mengelus/menyentuh alat kelamin seseorang
Pengertian dari kata 'Anak' diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris sebagai  “ Child ”,  yang  menurut  Henry Black  berarti  “ progeny ; offspring  of parentage.  Unborn  or  recently  born human being ”.
Pengertian anak menunjukkan adanya  seorang  ayah  dan  seorang  ibu, dalam  arti  bahwa  melalui  hubungan seksual  seorang  pria  dan  seorang  wanita dilahirkan  sebagai  pribadi  yang  terpisah dari  tubuh  wanita,  dengan  pria  menjadi ayah  dan  wanita  menjadi  ibunya  saat  dia adalah anak orang tuanya
Menurut  pandangan  umum,  anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan laki-laki  dan  perempuan.  Sedangkan  anak atau  remaja  adalah  seseorang  yang  telah mencapai  umur  tertentu,  belum  dewasa, dan  belum  kawin.  Pemahaman  ini  ialah pemahaman yang sering dijadikan penuntun  dalam  mempelajari  berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak.
Menurut Ter
Haar, ketika seseorang  (laki-laki  atau  perempuan) setelah  menikah  meninggalkan  rumah  ibu dan  ayah  atau  ibu  mertuanya  untuk  hidup sebagai  pria  dan  wanita  muda  di  rumah lain, yaitu keluarga mandiri, cukup umur. .
Dalam  undang-undang  No.  35 tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  di bawah  umur,  anak  adalah  seseorang  yang berusia di  bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan yang  ditujukan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan serta  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara optimal, dengan tetap menghormati harkat dan martabat manusia serta  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Menurut  UU  no.  35  Tahun 2014  tentang  perlindungan,  seseorang yang  berusia  di  bawah  18  tahun  dianggap sebagai  anak,  termasuk  anak  yang  masih dalam kandungan.
Terdapat  pluralisme  dalam  hukum Indonesia  mengenai  kriteria  anak  karena
masing-masing undang-undang menetapkan  kriteria  anak  secara  terpisah sebagai berikut:
Pasal  45  KUHP  mendefinisikan anak  sebagai  anak  yang  belum  mencapai umur  16  (enam  belas).  Oleh  karena  itu, ketika terlibat dalam proses pidana, hakim dapat  memerintahkan  ganti  rugi  pelaku kepada orang tua; wali atau walinya tanpa dikenakan sanksi apapun atau memerintahkan  penyerahannya  kepada pemerintah tanpa dikenakan sanksi apapun.  Ketentuan  Pasal  35,  46  dan  47 KUHP diubah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
Pasal 330 KUHPerdata
menyebutkan  bahwa  anak  di  bawah  umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21  (dua  puluh  satu)  tahun  dan  belum pernah kawin.
Berdasarkan  pasal  70  ayat  1  UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  yang  dimaksud  dengan anak adalah anak laki-laki atau perempuan yang berumur minimal 14 tahun.
Pasal  7  ayat  1  Undang-Undang Pokok  Perkawinan  (UU  No.  1  Tahun 1974) menyatakan bahwa seorang laki-laki baru dapat menikah apabila telah mencapai usia  19  (sembilan  belas)  tahun  dan perempuan  telah  mencapai  usia  16  tahun. Pengecualian  dari  hal  ini  bisa  ika mendapat  dispensasi  dari  pengadilan negeri.
Menurut  pengertian  yang  telah dipaparkan  di  atas,  dapat  diartikan  bahwa anak  adalah  anak  yang  masih  di  bawah umur,  bukan  akil  balig  menurut  hukum Islam  atau  belum  menunjukkan  tanda- tanda kedewasaan dan tidak diperbolehkan menurut  hukum  umum.  diklasifikasikan sebagai  orang  dewasa.  Anak-anak  adalah orang  yang  rentan  yang  membutuhkan bimbingan,  cinta  dan  perlindungan  orang dewasa dan negara tempat anak itu tinggal.
Anak  harus  dilindungi  agar  tidak menjadi  korban,  baik  langsung  maupun tidak  langsung,  dari  tindakan  siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta atau  pemerintah).  Pada  hakekatnya,  anak tidak  dapat  melindungi  dirinya  dari berbagai jenis perbuatan yang menimbulkan  kerugian  mental,  fisik,  dan sosial  di  berbagai  lapisan  masyarakat  dan penghidupan.  Anak,  karena  situasi  dan kondisinya, membutuhkan perhatian orang lain  untuk  melindungi  dirinya  sendiri. Anak  membutuhkan  perlindungan  agar tidak  mengalami  kerugian  mental,  fisik dan sosial.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan hukum  normatif.  Peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di
bawah  umur  kemudian  dianalaisis  dengan pendekatan hukum normatif.
Metode  hukum  normatif  adalah menjawab  permasalahan  dari  perspektif hukum  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, kemudian mengaitkannya  dengan  realitas  industri terkait permasalahan yang sedang diselesaikan,  serta  mencari  materinya.  dan informasi  terkait  bahan  penelitian  melalui berbagai  peraturan  perundang-undangan Literatur  ilmiah  berupa  karangan,  abstrak, buku,  surat  kabar,  majalah,  website  yang memberikan  informasi  tentang  topik  yang dibahas.
Kajian  hukum  ini  bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  (deskripsi)  yang utuh tentang keadaan hukum yang berlaku dan bersifat eksplanatori.
Jenis-jenis  data  yang  digunakan dalam  pencarian  ini  adalah  penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian  berupa  data  sekunder  berupa bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang diperoleh melalui:
a. Bahan  hukum  utama/primer  adalah peraturan  perundang-undangan,  dalam penelitian  ini  KUHP,  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Anak.
b. Bahan  hukum  sekunder  berupa  buku teks  yang  relevan  dengan  penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia,  bahan  dari  internet, bibliografi, dll.
Berdasarkan  sifat  penelitian  ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  data primer dan data sekunder.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pertanggungjawaban Pidana
Dalam  hukum  pidana,  konsep “pertanggungjawaban”  merupakan  konsep sentral  yang  dikenal  dengan  doktrin kesalahan.  Dalam  bahasa  Latin,  doktrin kesalahan  dikenal  sebagai mens  rea .
Doktrin mens  rea didasarkan  pada tindakan  yang  membuat  seseorang  tidak bersalah  kecuali  pikiran  orang  tersebut jahat.  Dalam  bahasa  Inggris,  doktrin dirumuskan  sedemikian  rupa  “ an  act  does not  make  a  person  guilty,  unless  the  mind is  legally  blameworthy…” Menurut  asas ini,  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk menghukum seseorang, yaitu perbuatan/pelanggaran lahiriah yang dilarang ( actus  reus ) dan sikap batin  yang buruk/terganggu ( mens rea ).
Siapa  pun  yang  melaksanakan kejahatan harus mempertanggung jawabkan  perbuatannya.  Tidak  dapat dipisahkan  apakah  pelaku  tindak  pidana tersebut  sudah  berumur  atau  belum dewasa.  Selama  tidak  ada  alasan  untuk menghapus kejahatan, orang yang melaksanakan  kejahatan  harus  diberikan hukuman.  Setiap  subjek  hukum,  baik manusia  maupun  badan  hukum,  wajib bertanggung  jawab  atas  apa  yang  telah diperbuatnya  jika  mengandung  kesalahan dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum dan perbuatannya.
Dalam  melakukan  suatu  tindak pidana, orang  yang dihukum atau dimintai pertanggungjawaban  adalah  orang  yang dapat  menerima  tanggung  jawab  atas perbuatannya  dan  tidak  ada  alasan  untuk membatalkan perbuatan itu.
1) Alasan Pembenar
1) Keadaan Darurat
2) Pembelaan Terpaksa
3) Melaksanakan  Ketentuan  Undang- Undang
4) Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah
2) Alasan Pemaaf
1) Tidak Mampu Bertanggung jawab
2) Daya Paksa
3) Pembelaan Terpaksa
4) Menjalankan Perintah Jabatan
Yang Tidak Sah Dianggap Sah

## B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pencabulan Terhadap Korban Anak Di bawah Umur
Dalam  hal  hukuman  terhadap  anak di  bawah  umur,  hal  ini  tergantung  pada perbedaan usia anak di bawah umur,  yaitu hanya anak di  bawah umur 12  (dua belas) tahun  yang  dapat  dihukum,  sedangkan anak  di  bawah  umur  yang  telah  mencapai usia  12  (dua  belas)  dan  18  tahun  (delapan belas)  tahun  dapat  dipidana.  Mengingat keunikan  dan  sifat-sifat  anak  di  bawah umur dan untuk melindungi anak di bawah umur,  maka  perkara  anak  di  bawah  umur yang  berkonflik  dengan  hukum  harus diadili  di  pengadilan  anak  di  lingkungan peradilan  umum.  Proses  peradilan  dalam kasus  anak  yang  ditangkap,  ditahan  dan diadili harus dilakukan oleh pejabat khusus yang  memahami  masalah  anak.  Namun, sebelum  memasuki  proses  peradilan, penegak  hukum,  keluarga  dan  masyarakat harus  mencari  solusi  di  luar  pengadilan, terutama  melalui  jalan  memutar  yang didasarkan  pada  pendekatan  Keadilan Restoratif.
Pasal 1(3) mengklasifikasikan anak yang  berkonflik  dengan  hukum  atau  anak yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam  UU  No.  11  Tahun  2012  sebagai anak yang berusia antara 12 dan 18 tahun. Perbedaan yang paling fundalmental dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 yang  berkaitan  dengan  sistem  peradilan
anak  adalah  kewajiban  atau  tugas  aparat penegak  hukum  untuk  menyelesaikan konflik yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui prosedur diversi berdasarkan amanat  Pasal  7  ayat  1  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012.  /2012  tentang hukum pidana anak.
Persyaratan untuk melakukan prosedur  diversi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  7  ayat  2  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:
1. Pelanggaran  tersebut  diancam  dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun
2. Pelanggaran  bukan  merupakan  delik berulang (tidak ada pengulangan delik)
Jika ketentuan Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  tidak  dapat dipenuhi,  anak  di  bawah  umur  akan dimintai pertanggungjawaban pidana melalui  proses  pidana  atau  peradilan, sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Terhadap tindak pidana pencabulan terhadap  anak  di  bawah  umur,  pelaku dijerat  dengan pasal  82  ayat  1  UU No. 17 Tahun  2016  yang  menetapkan  peraturan pemerintah,  menggantikan  undang-undang No.  1  tahun  2016,  perubahan  kedua undang-undang  23  tahun  2002  tentang perlindungan  anak  di  bawah  umur.  Pasal 82 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 memberikan ancaman  pidana  penjara  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).
Mengingat  hukuman  pidana  pasal tersebut,  yang  memberikan  hukuman maksimal  15  tahun,  prosedur  diversi  tidak dapat digunakan dalam kasus pemerkosaan anak  di  bawah  umur.  Oleh  karena  itu, kasus anak di bawah umur yang memperkosa  anak  di  bawah  umur  harus melalui  proses  hukum  pidana  anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Perbedaan  dengan  orang  dewasa pada  saat  melakukan  tindak  pidana,  jika anak  di  bawah  umur  melakukan  tindak pidana  maka  akan  diterapkan  sanksi pidana  melalui  penerapan  pidana,  anak yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut akan  dikurung  di  penjara  khusus  anak  di bawah umur dan anak juga akan dilakukan tindak  pidana.  ke  lembaga  sosial  untuk dibina dan dididik untuk melindungi masa depan anak-anak nakal.
C. Penerapan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Oleh Pelaku Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus- anak/2019/PN.amb
Dakwaan  Penuntut  Umum  dalam putusan nomor 12/Pid.Sus- anak/2019/PN.Amb adalah dakwaan
tunggal,  dimana  surat  dakwaannya  hanya berisi 1 dakwaan. Terdakwa telah didakwa oleh  Penuntut  Umum  dengan  Dakwaan Tunggal  sebagaimana  diatur  di  di  dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan  Tunggal  menurut  Surat Edaran
Jaksa  Agung  Nomor  SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menerangkan  bahwa  surat  dakwaan  ini hanya  satu  Tindak  Pidana  saja  yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan  untuk  mengajukan  alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.
Bahwa  Dakwaan  Tunggal  pasal  82 ayat  (1)  UU  RI  Nomor  17  Tahun  2016 tentang Perlindungan Anak tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Dengan  sengaja  melakukan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
Tentang unsur-unsur;
Ad.1 Unsur pertama setiap orang;
Mengingat  bahwa  dalam  hal  ini yang  dimaksud  dengan  “setiap  orang” adalah  setiap  badan  hukum  yang  diajukan ke  pengadilan  oleh  penuntut  umum  yang diduga  melakukan  tindak  pidana,  maka sangat penting untuk menghindari
kesalahan pribadi, terlebih dahulu diuraikan  unsur-unsurnya  masing-masing. .
Menimbang
bahwa jaksa menghadirkan seorang pria bernama Riven Gunar Patty alias Riven alias Ipen sebelum persidangan,  identitas  terdakwa  diberikan di  awal  persidangan,  sesuai  dengan  apa. Menurut jaksa, para saksi juga mengkonfirmasi  identitas  terdakwa  ,  agar tidak ada kesalahan dalam diri orang yang dibawa  ke  pengadilan  dan  terdakwa  dapat dikualifikasikan sebagai siapa saja.
Oleh  karena  itu,  mengingat  atas dasar  pertimbangan-pertimbangan  tersebut di atas tidak ada kesalahan terhadap orang (badan  hukum)  yang  diajukan  oleh penuntut  umum,  unsur-unsur  masing- masing orang terpenuhi.
Namun,  untuk  menentukan  apakah terdakwa benar-benar subjek tindak pidana dalam  kasus  ini,  masih  harus  ditentukan apakah  terdakwa  benar-benar  melakukan sejumlah  tuduhan  perilaku.  Jika  benar bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian  perbuatan  yang  memenuhi semua unsur hukum pidana yang didakwakan kepadanya, maka unsur “segalanya”  bahwa  terdakwa  adalah pembuat  perbuatan  itu  dengan  sendirinya terpenuhi dalam perkara tersebut.
Ad. 2 Dengan sadar dan sengaja memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, melakukan
sejumlah  kebohongan,  atau  membujuk anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan tindakan cabul.
Dengan  pertimbangan  berdasarkan pasal  1  ayat  (15a)  UU  No.  35  tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  maka kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak  yang  mengakibatkan  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis, seksual  dan/atau  penelantaran,  termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. liar.
Dengan  pertimbangan  berdasarkan pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  35  tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan  bahwa  anak  adalah  seseorang yang  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas) tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Tujuan  pemidanaan  saat  ini  bukan hanya untuk menghukum pelakunya tetapi juga  untuk  mendidik  terdakwa  agar  dapat bertobat  dan  kembali  ke  jalan  yang  benar dan  juga  untuk  melindungi  masyarakat dari kejahatan yang dituduhkan.
Dengan pertimbangan hukum yang seksama,  para  hakim  Pengadilan  Negeri Ambon  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara  tersebut  dengan  Putusan  No. 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.Amb,
berdasarkan  hasil  kajian  penulis  melalui studi kepustakaan terhadap teks
dikemukakan  di  atas  penulis  berpendapat bahwa  sebelum  hakim  menetapkan  pelaku tindak  pidana yang  dilakukan  atau mengambil keputusan terhadapnya, banyak hal  yang terlebih dahulu  dipertimbangkan. Antara  lain  syarat  formil  dan  substantif yang  harus  dipenuhi,  terhadap  surat dakwaan  yang  dikeluarkan  oleh  kejaksaan terhadap  terdakwa  telah  melakukan  tindak pidana,  terdakwa  tidak  berkeberatan, bahwa terdakwa masih di bawah umur dan masih  dalam  tanggung  jawab  biologisnya. Orang  tua  Lebih  tepatnya  dikatakan, pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan putusan terbagi menjadi dua pertimbangan, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan non hukum.
Pertimbangan hukum meliputi dakwaan  jaksa,  keterangan  terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti. Pertimbangan  hukum  merupakan  bukti adanya unsur tindak pidana yang didakwakan  oleh  jaksa,  seperti  unsur dalam Pasal 82 ayat  (1) UU RI Nomor 17 Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, yang  menurut  hakim  sesuai  dengan tuntutan jaksa dan harus berdasarkan fakta.
Pertimbangan di luar hukum meliputi  masa  lalu  terdakwa,  akibat  dari perbuatan  terdakwa,  keadaan  terdakwa,
keadaan  ekonomi  dan  agama  terdakwa. Suatu  proses  peradilan  diakhiri  dengan putusan akhir (hukuman) yang menjatuhkan  sanksi  pidana  ( penalization ), dan  dalam  putusan  tersebut  majelis  hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa putusannya. Pengambilan keputusan diperlukan  oleh  hakim  untuk  membuat keputusan  yang  dikomunikasikan  kepada terdakwa.  Dalam  mengambil  keputusan ini, hakim harus dapat mempertimbangkan dengan  cermat  kewajaran  fakta-fakta dalam  kaitannya  dengan  bukti  (fakta prosedural) yang dihadirkan di persidangan.
Apa  yang  dinilai  hakim  dalam putusan perkara itu sesuai dengan tuntutan penuntut  umum,  karena  dari  pemeriksaan seluruh  fakta  persidangan  terbukti  bahwa terdakwa  telah  melanggar  Pasal  82  ayat  1 UU  No.17  Tahun  2016  tentang  Ketentuan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  No.  1  tahun  2016  tentang perubahan  kedua  atas  UU  No.  23  tahun 2002  tentang  perlindungan  anak.  Lebih lanjut, hakim berpendapat bahwa hukuman yang  dijatuhkan  seharusnya  tidak  hanya memberikan efek jera bagi terdakwa, tetapi juga  sebagai  tindakan  preventif  untuk mencegah  orang  lain  melakukan  hal  yang sama dengan terdakwa. Berdasarkan keterangan  dan  fakta  yang  diperoleh selama  persidangan,  yang  menyatakan
Arianto Putratama Rajagukguk 1) , Samuel Simanjuntak 2) , Alusianto Hamonangan 3), Syawal Amry Siregar 4)
bahwa  terdakwa  masih  di  bawah  umur, masih  dalam  pengawasan  orang  tuanya dan masih bersekolah.
Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan Tindakan kepada Anak Riven Gunar Patty Alias Riven Alias Ipen berupa Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PSBR Hiti Hiti Hala Hala selama 6 (enam) bulan. Putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 82, Pasal 69 Ayat (1) (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan Pasal 82 Ayat  (1)  UU  RI  Nomor  17  tahun  2016 tentang  Perlindungan  Anak,  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  dan  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang- undangan lain yang bersangkutan.
Dakwaan  Jaksa  Penuntut  umum menurut  Majelis  Hakim  telah  memenuhi seluruh  unsur-unsur  dari  dan  Majelis Hakim  diyakinkan  bahwa  Terdakwa  telah terbukti  melanggar  Pasal  82  ayat  (1)  UU RI  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Anak  dengan  pertimbangan bahwa  tujuan  pengasuhan  anak  adalah untuk  mendukung  orang  tua  dalam mendidik dan membimbing anak agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya di kemudian  hari,  sebagaimana  disyaratkan oleh  Pasal  83  ayat  2  UU  No.  11  tahun 2012 tentang SPPA.
Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa perkara No. 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.Amb mengandung unsur delik yang sah menurut Pasal  82  (1)  UUPA,  oleh  karena  itu terdakwa harus dinyatakan bersalah, dengan  pertimbangan  mengingat  terdakwa masih  di  bawah  umur  dan  masih membutuhkan konseling dan pendidikan.
Penulis juga memandang wajar dari segi yang memberatkan dan yang meringankan  pertimbangan  hukum  hakim dalam  penjatuhan  sanksi  perkara  nomor 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.Amb, serta pertimbangan  berdasarkan  undang-undang dan tentang peraturan yang berlaku tentang pelanggar di bawah umur.
Memutus perkara dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pencabulan  dalam  pertimbangan  hakim adalah  bahwa  hakim  yang  memeriksa  dan memutus  perkara  sebelum  menjatuhkan putusan, telah mendengar keterangan saksi dan  menyesuaikan  keterangan  masing- masing,  sehingga  dapat  melengkapi  suatu undang-undang.  atau  peristiwa  hukum yang terjadi.
Kualitas  putusan  hakim  didasarkan pada  pertimbangan  hukum,  konsisten dengan  fakta  yang  terungkap  selama persidangan,  sesuai  dengan  hukum  dan keyakinan hakim, tanpa pengaruh berbagai intervensi  eksternal  dan  internal,  sehingga dapat dijelaskan secara profesional kepada
publik.  Yang  mengecewakan  terdakwa dalam kasus ini adalah terdakwa meremehkan  perbuatannya  dan  tidak pernah dihukum.
Dari  berbagai  hal  tersebut,  hakim kemudian  dapat  menarik  fakta-fakta  yang kemudian  dapat  dijadikan  dasar  hukum bagi  perguruan  tinggi  hakim  untuk mengambil  keputusan.  Diharapkan  dan kemungkinan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari  setelah  hakim  memberikan  hukuman penjara terhadap pelaku.

## 5. SIMPULAN
1. Faktor  faktor  penyebab  timbulnya korban  tindak  pidana  pencabulan  anak di  bawah  umur  dilihat  dari  perspektif pelaku  anak  terdiri  dari  faktor  internal dan eksternal, yaitu:
Faktor  internal,  meningkatnya  libido seksualitas  pada  anak,  rasa  ingin  tahu yang besar.
Faktor  eksternal,  video  porno,  gaya pacaran anak, perkembangan teknologi informasi  dan  faktor  keluarga  yang tidak nyaman sehingga merubah perilaku anak serta lingkungan. Sedangkan  faktor  terjadinya  korban kekerasan  seksual  terhadap  anak  juga terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan  faktor  eksternal.  Faktor  utama adalah  faktor  keluarga  dari  anak, keluarga yang berantakan sangat
mungkin  menghasilkan  anak  yang nakal.  Faktor  internal,  atau  kenakalan, merupakan  bakat  bawaan  manusia, sebagaimana  diamati  Lambroso,  yang ditandai  dengan  ciri-ciri  fisik  yang berbeda. Penelitian Goddard menyebutkan  bahwa  penjahat  adalah orang  yang  memiliki  otak  lemah ( Feeble  Mindness ),  aspek  kejiwaan terutama  alam  bawah  sadar,  dan masalah  kehidupan.  Selain  itu,  faktor eksternal:  kemiskinan,  pengangguran, kebodohan, kekurangan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem  pendidikan  dan  pelatihan  yang tidak  sempurna,  peningkatan  jumlah orang  yang  tidak  menjanjikan  karena proses integrasi sosial, termasuk dengan meningkatnya kesenjangan sosial,  seperti  serta  memperdalam ketimpangan ikatan sosial, melemahnya ikatan sosial dan keluarga,  keadaan  atau  kondisi  yang sulit, penyalahgunaan alkohol.
2. Tindakan  hukum  sehubungan  dengan kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap anak di bawah umur, adalah:
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana  Pasal  289,  290,  292,  293, 294, 295 dan 296.
b. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun  2016  tentang  Perlindungan Anak.
c. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
3. Dalam  putusan  Nomor  12/Pid.Sus- anak/2019/PN.amb yaitu menggunakan Pasal  82  ayat  (1)  UU  RI  Nomor  17 Tahun  2016  tentang  Perlindungan Anak untuk pertanggungjawaban pidana  Anak  pelaku  tindak  pidana pencabulan  dibawah  umur.  Penerapan pasal  tersebut  sudah  tepat  karena menunjukkan  bahwa  unsur  pidana pasal tersebut terpenuhi. Karena perbuatan  terdakwa  memenuhi  unsur melakukan  perbuatan  cabul  terhadap korban,  dilakukan  dengan  kekerasan terhadap  korban  yang  masih  anak- anak,  maka  dinilai  pengasuhan  anak diberikan  untuk  membantu  orang  tua dalam  membesarkan  dan  membimbing anak tersebut agar anak tidak mengulangi perbuatannya. perbuatannya  di  kemudian  hari,  yang sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  83  ayat
(2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang SPPA.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Bahri,  Zaimul.  1996, Struktur  Dalam Metode Penelitian Hukum ,
Bandung: Angkasa
Black,  Henry  Campbell.  1979, Black’s Law  Dictionary,  St.  Paul-Minn : West Publising Co.
Chazawi,  Adami.  2007, Tindak  Pidana Mengenai Kesopanan , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka
Gultom,  Maidin.  2010, Perlindungan
Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ,
Bandung: Refika Aditama Lamintang, P.A.F. 1990, Delik-delik Khusus: Tindak-tindak Pidana Melanggar  Kesusilaan  dan  Norma- norma Kepatutan , Bandung: Mandar Maju
Moeljatno.  2003, Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP) ,  Jakarta:
Bumi Aksara
Prodjodikoro,  Wirjono.  1981, Hukum Perkawinan  di  Indonesia ,  Bandung:
Sumur
Sastrawujaya  Syafiyudin.  1977, Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja ,
Bandung: PT. Karya Nusantara Soekanto,  Soerjono.  2014, Pengantar Penelitian
Hukum , Jakarta:
Universitas Indonesia
Soesilo,  R.  1995, Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana , Bogor: Politeia
Sunggono, Bambang. 2002, Metode Penelitian  Hukum ,  Cetakan  IV,
Jakarta: Raja Grafindo Persada

## B. Peraturan Perundang-undangan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
Naskah  Akademik  RUU  Sistem  Peradilan
Anak
Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor  17  Tahun  20l6  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undangundang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-
Undang Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
C. Sumber Lain. Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban  Pidana,  Jurnal Hukum, 1999