## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN COVER NOTE SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK

## JURIDICIC REVIEW OF COVER NOTE WELL AS CREDIT GUARANTEE IN BANK
Yosman Leonard Silubun Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: yosmanleosi221@gmail.com

## Yuldiana Zesa Azis
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: sheisya@musamus.ac.id
Naskah diterima: 03 Oktober 2017 direvisi: 8 Oktober 2017 disetujui 10 November 2017

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  keabsahan cover  note yang  digunakan sebagai  jaminan  kredit  pada  bank  dan  perlindungan  terhadap  bank  apabila  cover  note  yang digunakan  sebagai  jaminan  kredit  terjadi  masalah  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Kantor Notaris  dan  PPAT  kabupaten  Merauke,  BRI  Cabang  Merauke  dan  BNI    Cabang  Merauke. Metode penelitan Empiris di gunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian hukum yang diambil dari  fakta-fakta  yang  ada  di  dalam  suatu  masyarakat,  badan  hukum  atau  badan  pemerintahan melalui wawancara. Keabsahan dari cover note sebagai jaminan kredit oleh Bank adalah hanya sebagai  jaminan  sementara. Cover  note bukan  bukti  agunan,  hanya  surat  keterangan  yang dikeluarkan oleh Notaris karena kepentingan yang mendesak, dan selalu dibuat oleh Notaris berdasarkan kebiasaan dalam penerbitan akta atau sertifikat yang masih dalam proses berjalan seperti  sertifikat  hak  tanggungan.  Dan  apabila  terjadi  masalah  maka  Bank  dapat melakukan tuntutan pengembalian piutang dari debitor melalui jalur mediasi atau pemasukan gugatan di Pengadilan Negeri.
Kata Kunci : Jaminan Kredit; Bank; Cover Note.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  validity  of  the  cover  note  used  as  a  credit guarantee at the bank and the protection of the bank if the cover note used as a credit guarantee had  a  problem.  This  research  was  conducted  at  the  Notary  Office  and  PPAT  of  Merauke Regency, BRI of Merauke Branch and BNI of Merauke Branch. Empirical research methods used  for  this  research  are  legal  research  taken  from  facts  in  a  society,  legal  entity  or government agency through interviews. The validity of the cover note as a credit guarantee by the  Bank is  only  as  a  temporary  guarantee.  Cover  notes  are  not  proof  of  collateral,  only  a certificate  issued  by  a  Notary  because  of  urgent  interests,  and  is  always  made  by  a  Notary
based on the custom in issuing a deed or certificate that is still in progress such as a mortgage right certificate. And if a problem occurs, the Bank can make claims for returning debts from the debtor through mediation or filing a claim in the District Court.
Keywords : Credit Guarantee; Bank; Cover Note.
Copyright©2017jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi; potensi yang mulai diperhatikan  dunia  internasional.  Indonesia  memiliki  sejumlah  karakteristik  yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Namun sekitar tahun 1998 indonesia mengalami inflasi yang sangat besar sehingga menghancurkan  perekonomian  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu  pemulihan  ekonomi  ( Economy Recov ery ) sebagai akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia memerlukan adanya  perangkat  hukum  yang  kuat,  termasuk  salah  satunya  adalah  hukum  jaminan. Keberadaan hukum jaminan sangat penting pada era pembangunan dan pemulihan ekonomi yang saat ini sedang giat – giatnya dilaksanakan di Indonesia. Di Amerika Serikat keberadaan Hukum  Jaminan  atau  transaksi  jaminan  juga  merupakan  bagian  yang  penting  dalam perekonomian Amerika. Seperti dikatakan oleh Gerald G Thain, seorang Guru Besar Consumer Law pada Fakultas Hukum Universitas Wisconsin, Madison, Amerika Serikat, bahwa “ secured transaction constitu an important portion of commerce of the United States” . 1 Dan sebagian besar kegiatan bisnis di Amerika Serikat bergantung pada kredit / Most business in the United States is done on a credit basis . 2
Hukum  jaminan  senantiasa  berkaitan  dengan  hukum  ekonomi  ( economy  Law ),  karena perkembangan  di  bidang  ekonomi  terutama  pada  sektor  industri,  perdagangan,  perseroan, pengangkutan  dan  lain-  lain,  membutuhkan  adanya  dana.  Penyedian  dana  oleh  lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank (LKKB) untuk kegiatan pembangunan membutuhkan  adanya  pengamanan  bagi  pengembalian  dana  yang  dikucurkan  tersebut.
1 Gerald G Thain, A Basic Outline of The Law of The Secured Transaction , Seri Dasar Hukum Ekonomi 4  – Hukum Jaminan Indonesia , Jakarta: Proyek Elips, 1998. hal 176
2 Erwin W Boehmler, Finanscial Institution, , Chicago, Illnois : Richard D Irwin, Inc, 1952, hal. 49
Penyaluran  dana  dlam  bentuk  fasilitas  kredit  oleh  kreditur  (Bank  maupun  LKKB) membutuhkan  jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  kembalinya  dana  tersebut kepada kreditur.
Tujuan  dan  keberadaan  dari  lembaga  Perbankan,  di  satu  sisi  untuk  mendapatkan keuntungan (profit) atas  usaha  yang  dilakukannya.  Di  sisi  lain  adalah  untuk  memberikan kesejahteraan  bagi  masyarakat  yang  memerlukannya.  Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit (credere) dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan (to  improve) taraf  hidup  rakyat  banyak  (Pasal  1  Angka  2  Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia). Oleh  karena  itu  lembaga  Perbankan  menjadi  penyedia  jasa (service) dalam  pelayanan  dan kepentingan masyarakat (social intrested).
Bank  yang  menyediakan  jasa  tidak  mesti  melakukan  kegiatan  usaha  kepentingan  atau pemberian keuntungan hanya di satu pihak. Oleh karena itu ada asas timbal balik (reciprocity) antara  Bank  yang  memberikan  kredit  disebut  kreditor,  dan  nasabah  yang  menerima  kredit disebut  debitor.  Demikianpun  sebaliknya  nasabah  dapat  berfungsi  sebagai  kreditor  yang menyimpan dana/ uang di Bank, pada sisi ini justru Bank sebagai debitor.
Agar supaya Bank tidak mengalami kerugian  seperti kredit macet, dalam pencairan kredit. Maka  Bank  pada  dasarnya  tidak  memberikan  kredit  semata-mata  tanpa  ada  yang  menjadi pegangan bagi Bank dalam memberikan atau mencairkan kredit.
Agar  Bank  mempercayai  debitor  dengan  adanya  kepastian  hukum (certenty), maka dibutuhkan suatu jaminan (collateral). Jaminan ini akan menjadi pegangan bagi kreditor jika terjadi suatu hal yang tidak diharapkan atau wanprestasi . Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  ”dalam  memberikan  kredit  Bank  umum  wajib mempunyai  keyakinan  atas  kemampuan (ability) dan  kesanggupan  debitor  untuk  melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.”
Regulasi  tersebut  mengindikasikan  bahwa  untuk  memperoleh  keyakinan (confidential) , sebagaimana  dikemukakan  Adrian  sutedi,  Bank  harus  melakukan  penilaian  yang  seksama terhadap  prinsip  penjaminan  kredit  yang  dikenal  dengan  prinsip  5  C, character (watak), capablility (kemampuan), capital (modal) collateral (agunan), dan conditional (prospek usaha debitor). 3
3 Adrian Sutedi, Hukum Jaminan, Bandung : Sinar Grafika, 2013, hal. 113
Di  antara  kelima  asas  tersebut  salah  satunya collateral (agunan)  adalah  berupa  barang- barang  yang diserahkan oleh debitor kepada Bank selaku kreditor sebagai jaminan terhadap pembayaran kembali atas kredit yang diterimanya. Agunan merupakan salah satu prinsip utama (based  principle) dalam  pemberian  kredit  guna  memperkecil  risiko.  Dengan  agunan  maka Bank dapat mengamankan kreditnya, otomatis juga mengamankan (to save) dana masyarakat yang ditempatkan di Bank.
Seperti  kita  ketahui  bisnis  perbankan,  khususnya  penyaluran  kredit,  mempunyai  resiko ( degree  of  risk )  yang  sangat  tinggi.  Oleh  karena  itu    bank  dalam  menyalurkan  kredit  harus berpegang pada prinsip kehati – hatian dan selalu memperhatikan asas perkreditan yang sehat, mengingat dana yang disalurkan bank berasal dari masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada  bank.  Pengelolaan  dana  masyarakat  oleh  bank  disamping  harus  mengupayakan tercapainya  keuntungan  ( profitability )  juga  harus  mengedepankan  pengaman  atau penyelamatan  ( safety )  bagi  pengembalian  dana  tersebut  dari  resiko  kerugian.  Oleh  karena itulah keberadaan jaminan atau agunan ( collateral ) sangatlah penting dalam penyaluran kredit bank, meski bukan merupakan sesuatu yang mutlak.
Dengan  adanya  jaminan  (Agunan),  manakala  debitur  (penerima  kredit)  ingkar  janji (wanprestasi),  kreditur  mendapat  penggantian  dari  penjualan  (lelang)  atas  barang  jaminan. Disamping itu, khusus bagi lembaga perbankan, sudah menjadi suatu kelaziman bahwa dalam menyalurkan kredit , bank harus meminta agunan sebagai jaminan bagi pengembalian kredit tersebut.  Dalam  hukum  perbankan  telah  ditentukan  bahwa  dalam  mengucurkan  kredit, disamping  memperhatikan  aspek  ekonomi  dan  bisnis  perbankan,  bank  juga  harus memperhatikan aspek pengaman dari segi hukum ( legal security ).
Dalam  tulisan  ini,  sebagai  pokok  kajian  selanjutnya,  akan  difokuskan  pada  pencairan kredit yang diikat dengan hak tanggungan. Bank mencairkan kredit kepada nasabah pemberi hak tanggungan yang diikuti dengan jaminan yang diikat dengan hak tanggungan atau melalui pendaftaran  sertifikat  hak  tanggungan  di  kantor  Pertanahan  (sekarang  Badan  Pertanahan Nasional).
Kebiasaan penjaminan dengan cover note , sepintas lalu tidak akan menjadi masalah jika APHT dan sertifikat hak tanggungannya terbit. Tapi permasalahannya, adalah bagaimana jika APHT  tidak  dapat  terbit  ?  karena  surat-surat  yang  menjadi  prasyarat  untuk terbitnya  APHT tidak  memenuhi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  penerbitan  APHT,  ataukah  objek  hak tanggungan  ada  pihak  ketiga  yang  menggugat  di  pengadilan,  atau  ada  pihak  ketiga  yang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) bagi objek hak tanggungan tersebut. Belum
lagi  jika  ada  pemufakatan  jahat,  tipu  muslihat (kuntsgrepen) antara  Notaris  dengan  debitor pemberi hak tanggungan. 4
Dalam  peraturan  perundang-undangan  tidak  ada  ketentuan (regulation) yang  dapat menjadi  landasan  bahwa cover  note dapat  dijadikan  sebagai  akta  otentik,  yang  dapat dijaminkan kepada kreditor atau Bank , cover note hanya merupakan kebiasaan (costumer) yang dilakukan  oleh  para  Notaris  yang  berisi  suatu  pernyataan  atau  keterangan  Notaris  yang menyebutkan  atau  menguraikan  bahwa  tindakan  hukum  tertentu  para  pihak  untuk  akta-akta tertentu telah dilakukan di hadapan Notaris.
Jika kita tinjau dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, juga tidak  mengatur  secara  jelas  apa  dan  bagaimana cover  note Notaris  ini. Cover  note Notaris bukan  merupakan  suatu  akta  otentik,  seharusnya  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Oleh sebab  itu cover  note tidak  dapat  menjadi  dasar  yang  kuat  bagi  Bank  dalam  mengikat  suatu jaminan  yang  masih  dalam  proses,  sehingga  bila  debitor  ingkar  janji (wanprestasi) maka kedudukan Bank tidak lagi preferent (mendahului) atas kreditor lainnya (konkurent) .

## B. Rumusan Masalah
Permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah  seringkali  Bank  sebagai  pemberi  kredit menerima jaminan dari kreditor berupa cover note yang dikeluarkan oleh Notaris. Oleh karena itu  Penulis  ingin  mengetahui  apakah Cover  Note yang  diajukan  pada  BANK  di  Kabupaten Merauke merupakan jaminan kredit dan apa perlindungan kepada Bank jika terjadi masalah dalam penggunaan cover note sebagai jaminan kredit.

## C. Metode Penelitian
Adapun  penelitian  tersebut  memakai  metode  penelitian  Empiris  dan  manfaat  penelitian tersebut ada dua yaitu secara teoritis dan praktis secara teoritis penelitian ini bermafaat sebagai tolak  ukur  dalam  penelitian  lebuh  lanjut  tentang  mediasi  sebagai  alternatif  mengetahui keabsahan cover note sebagai jaminan kredit di Bank dan secara praktis penelitian ini dapat dijadikan acuan terhadap keabsahan cover note sebagai jaminan kredit di Bank.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Keabsahan Cover Note sebagai jaminan kredit di  Bank
Cover note sebagai surat keterangan atau sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang di  buat  oleh  Notaris. Cover  note dikeluarkan  oleh  Notaris  karena  Notaris  belum  tuntas pekerjaannya  dalam  kaitannya  dengan  tugas  dan  kewenangannya  untuk  menerbitkan  akta otentik. Jika dicermati tugas dan kewenangan Notaris dalam Undang-undang jabatan Notaris
4 R.Subekti, R. Tjitrosudibio.. Pokok – pokok hukum perdata . Jakarta : PT.Intermasa, 2002, hal 340
tidak ada satu pasalpun yang menegaskan bahwa Notaris dapat mengeluarkan cover note untuk menerangkan  bahwa  akta  yang  akan  dikeluarkan  masih  dalam  proses  berjalan.  Untuk menerangkan  bahwa  sertifikat  hak  tanggungan  sebagai  rumusan  atau  prasyarat  lahirnya perjanjian  ikatan jaminan  dari  perjanjian  pencairan  kredit  oleh  Bank,  kemudian  Bank  dapat melakukan pencairan kredit.
Dari  pasal  15  sebagaimana  diuraikan  berikut  ini  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2014 tentang Jabatan Notaris:
1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki  oleh  yeng  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse , salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b. Membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus.
c. Membuat  kopi  dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan.
d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
g. Membuat akta risalah lelang
Tidak ada satu pasal pun yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan Notaris untuk mengeluarkan surat keterangan yang disebut sebagai cover note . Oleh karena itu jika dilihat bagaimana  kekuatan  mengikatnya,  dengan  hanya  melihat cover  note yang  biasa  dijadikan jaminan oleh Bank. Cover note bukan akta otentik, oleh karena tidak ditegaskan dalam undang- undang perihal kewenangan Notaris, untuk mengeluarkan akta otentik. Apalagi dalam UUJN tidak pernah ada satu pasal yang mengindikasikan sebagai akta otentik, tetapi ia hanya berupa surat keterangan.
Menurut  Aloysius  Dumatubun 5 mengomentari,  bahwa cover  note yang  dikeluarkan oleh  Notaris,  bukan  dijadikan  sebagai  bukti  agunan, Cover  note hanya  di  gunakan  sebagai pengantar  pada  Bank  yang  akan  mengeluarkan  kredit,  minimal  ada  kepercayaan  yang terbangun antara Bank sebagai pemegang hak tanggungan kelak setelah keluarnya  sertifikat hak tanggungan dari badan pertanahan. Disamping itu, Notaris disini mengeluarkan cover note
5 Hasil Wawancara Bersama Kepala Notaris/PPAT Kabupaten Merauke pada tanggal 23 Oktober 2017
tidak  sembarang  asal  memberikan  surat  keterangan  mengenai  debitor  sebagai  pemberi  hak tanggungan, dapat dipercaya untuk dicairkan kreditnya. Notaris sebelumnya akan melakukan pengecekan pada badan pertanahan bahwa tanah tersebut sebenarnya telah terdaftar atau dapat memenuhi persayaratan administratif untuk dikeluarkan sertifikat hak tanggungannnya.
Sesuai dengan pernyataan dari pegawai Bank BNI cabang Merauke mengemukakan bahwa tidak ada kesalahan dalam penerbitan cover note, apakah akta otentik atau bukan ?, bank tidak akan menggangap sebagai  bukti otentik, tetapi dengan cover note cuma ditarik dasar penilaian, bahwa  dengan  adanya cover  note ,  Notaris  oleh  karena  dia  sebagai  pejabat  yang  akan melaksanakan peningkatan dari SKMHT menjadi APHT, sudah jelas dan tidak mungkin akan ada  masalah,  sehingga  sertifikat  hak  tanggungannya  tidak  akan  dikeluarkan  oleh  badan pertanahan. 6
Sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  15  ayat  3  “Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  mengenai  hak atas tanah  yang  sudah  terdaftar  wajib  diikuti  dengan  pembuatan APHT  selambat-lambatnya  satu  bulan  sesudah  diberikan.”  Akan  tetapi  lain  halnya  dengan tanah  yang  belum  terdaftar,  sebagaiman  ditegaskan  dalam  Pasal  15  ayat  4  “Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah diberikan.
Bank tampaknya tidak mengikuti mekanisme yang ditentukan dalam UUHT sehingga ia dengan  cepat  saja  mengeluarkan,  berani  mencairkan  kredit  tanpa  melihat  bahwa  perjanjian kredit  tidak  diikat  dengan  hak  tanggungan  yang  sempurna.  Sehingga  jika  dipandang  secara hukum memang pada kenyataannya cover note tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna.
Sebagaimana dalam sertifikat hak tanggungan, Bank akan memilki kekuatan hukum untuk mengeksekusi  objek  jaminan  hak  tanggungan  jika  debitor,  pada  akhirnya  tidak  mampu mengembalikan kredit pinjaman, maka tidak dipermasalahkan lagi cover note -nya. Bank tetap jauh dari ancaman pinjaman yang tidak akan dikembalikan oleh debitor. Dengan sertifikat hak tanggungan  artinya  Bank  tetap  memiliki  Kedudukan  yang  diutamakan  atau  didahulukan pemegangnya (preferent) .
a. Mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada.
b. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
c. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
6 Hasil Wawancara Bersama salah satu pegawai Bank BNI Kabupaten Merauke Pada Tanggal 22 Oktober 2017
Bank sebagai pihak yang mencairkan kredit hanya dengan cover note juga berani bertaruh, tidak hanya dengan cover note , tetapi ia harus benar memiliki keyakinan atau kepercayaan pada objek jaminan debitor yang akan keluar kelak sertifikat hak tanggungannya.
Bahkan menurut Bahsan mengemukakan pentingnya pengawasan terhadap jaminan kredit, yang  mestinya  dilakukan  terus  menerus,  selama  tanah  tersebut  menjadi  objek  jaminan. Jelasnya Bahsan mengemukakan  sebagai berikut yang disertai dengan contoh : 7
“Sehubungan dengan itu, segala sesuatu dapat terjadi terhadap jaminan kredit tersebut. Dengan  demikian,  untuk  kepentingannya,  Bank  harus  melakukan  pengawasan  yang terus menerus terhadap objek jaminan kredit, agar nilainya sebagai jaminan utang tetap terjaga  dan  tidak  bermasalah.  Misalnya  sebidang  tanah  kosong  yang  diterima  Bank sebagai  jaminan  kredit  mungkin  saja  dijual  tanpa  sepengetehuan  Bank  ke  pihak  lain oleh pemiliknya, digunakan pihak lain tanpa atau dengan izin pemilik, dan sebagainya. Terjadinya  keadaan  tersebut  dikemuadian  hari  dapat  bermasalah.  Dari  praktik Perbankan  dapat  ditemukan  berbagai  kasus  tentang  objek  jaminan  kredit  yang  tetap berada di bawah penguasaan debitor.”
Bank melakukan pengawasan terhadap objek jaminan kredit secara terus menerus untuk jaminan yang sudah nyata-nyata diikat dengan sertifikat hak tanggungan. Apalagi yang baru sementara  dalam  proses  menuju  diterbitkannya  sertifikat  hak  tanggungan  Bank  akan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kehilangan hak dari Bank sebagai penerima hak tanggungan yang diutamakan.
Dengan syarat Bank juga mengeluarkan kredit bagi debitor pemberi hak tanggungan atas dasar kepercayaan juga pada Notaris yang menjadi teman sekaligus relasi Bank yang sering dipercaya mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran untuk memasang hak tanggungan.
Dalam  rangka  untuk  melihat  bagaimana  kekuatan  mengikat cover  note .  sehingga  dapat terbit  dalam  pencairan  kredit  oleh  bank,  maka  penting  untuk  diuraikan  mengenai  proses pemberian kredit dan proses sehingga hak tanggungan sedemikian dapat menjadi bukti agunan oleh  Bank.  Berikut  ini  diuraikan  bagaiman  proses  pemberian  kredit  oleh  Bank  untuk selanjutnya  terjadi  perjanjian obligatoir yang  memenuhi  syarat  sahnya  perikatan  sebagai berikut:
a. Permohonan Kredit
Permohonan fasilitas kredit mencakup:
a) Permohonan pengajuan kredit.
b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
7 Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. 2007, hal. 147
c) Permohonan perpanjangan/ pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
d) Permohonan-permohonan  lainnya  untuk  perubahan  syarat-syarat  fasilitas  kredit yang  sedang  berjalan,  antara  lain  penukaran  jaminan,  perubahan/  pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.
e) Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:
1) surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangi secara lengkap dan sah.
2) Daftar  isian  yang  disediakan  oleh  Bank  yang  secara  sebenarnya  dan  lengkap diisi oleh nasabah
3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.
b. Penyidikan dan Analisis Kredit
Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:
a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitor.
b) Pengumpulan  data  yang  berhubungan  dengan  permohonan  kredit  yang  diajukan nasabah,  baik  data  intern  Bank  maupun  data  ekstern.  Dalam  hal  ini  termasuk informasi  antar  Bank  dan  pemeriksaan  pada  daftar-daftar  hitam  dan  daftar-daftar kredit macet.
c) Pemeriksaan/  penyidikan  atas  kebenaran  dan  kewajiban  mengenai  hal-hal  yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.
e) Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:
1) Mempersiapkan  pekerjaan-pekerjaan  penguraian  dari  segala  aspek,  baik keuangan  maupun  nonkeuangan  untuk  mengetahui  kemungkinan  dapat/  tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta  penyajian  alternatif-alternatif  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.
Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang  diterima  dari  nasabah  sebelum  mengadakan  analisis-analisis  yang  ditentukan.  Hal  ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.
Penelitian yang biasanya dilakukan oleh Bank adalah Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan.  jaminan-jaminan  tambahan  yang  ditawarkan/  pada  saat  pertama  kalinya  akan dijaminkan, mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat Bank. Dalam penyajian
datanya  kepada  pejabat  yang  berhak  memutuskan,  petugas  kredit  sudah  harus  “mensortir” jenis-jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara juridis-perfect saja.
Selain jenis/nama  barang,  jumlah  maupun  harga  transaksi  dari  masing-masing  jaminan, menurut  penilaian  petugas  kredit  sendiri  harus  jelas-jelas  disebutkan  mengenai  status pemilikan atas barang-barang tersebut. Untuk usul-usul kredit modal kerja, petugas kredit harus melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antar lain:
a. Untuk  kredit  produksi,  ekspor,  perdagangan  dan  lain-lain  usaha  yang  kegiatan perputaran  modalnya  berjalan  terus-menerus  secara  tetap  ( constan )  sesuai  dengan kapasitas  yang  dimiliki  serta  kemampuan  pemasarannya,  perhitungan  modal  kerja dapat menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah ratio/ hari atas activity rati’s dari angka-angka  neraca  dan  daftar  rugi/  laba  nasabah  yang  sudah  dinilai  kewajarannya dalam bentuk analisis kebutuhan modal kerja dan proyeksi kebutuhan modal kerja.
b. Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksi ( bridging finance ) dan lain-lain kredit uang bersifat transaksional, hendaknya menggunakan pendekatan berupa cash flow  projection . Pendekatan  ini  di  samping  dipakai  untuk  mengukur  berapa  banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.
Dari  uraian  di  atas  nampak  bahwa  Bank  mengeluarkan  kredit  setelah  semua  persuratan atau pengajuan permohonan oleh nasabah lengkap, sehingga memberikan kepercayaan kepada Bank agar debitor mampu mengembalikan jumlah pinjamannya.
Disebutkan  juga  bahwa  Bank  membutuhkan  nilai  jaminan  yang  menjadi  objek  jaminan harus ditaksasi atau diukur, yang standar harganya lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pinjaman. Agar jika Bank tidak dapat atau sulit meminta jumlah piutang dari nasabah dengan beberapa  kebijakan  yang  telah  sebelumnya  ditempuh  oleh  Bank,  dalam  pencairan  objek jaminan Bank tetap dapat mengambil jumlah piutangnya.
Agar nilai jaminan seperti jaminan hak tanggungan yang diikat dengan perjanjian jaminan hak tanggungan sah dan Bank memiliki kepastian hukum dalam mencegah ketidakmampuan debitor pemberi hak tanggungan mengembalikan jumlah piutang, maka Bank mestinya juga memperhatikan  bagaimana  jaminan  hak  tanggungan  dapat  menjadi  perjanjian  ikutan  dari perjanjian  kredit.  Untuk  lebih  jelasnya  dibawah  ini  dikemukakan  bagaimana  tata  cara pemberian hak tanggungan dan pendaftaran hak tanggungan.
a. Tata cara pemberian hak tanggungan
1) Pemberian  hak  tanggungan  didahului  dengan  janji  untuk  memberikan  hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya menimbulkan utang tersebut.
2) Pemberi  hak  tanggungan  dilakukan  dengan  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi  hak lama yang telah memenuhi syarat untuk  didaftarkan, tetapi pendaftarannya belum dilakukan,  pemberian  hak  tanggungan  dilakukan  bersamaan  dengan  permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.
4) Di dalam APHT wajib dicantumkan
a) Nama identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan.
b) Domisili pemegang dan pemberi hak tanggungan, dan apabila diantara mereka ada  yang  berdomisili  di  luar  Indonesia,  baginya  harus  pula  dicantumkan domisili pilihan Indonesia, dan dalam hal domisili itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili pemilihnya.
c) Penunjukan secara jelas utang-utang yang dijamin.
d) Nilai tanggungan.
e) Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan.
b. Pendaftaran hak tanggungan
1) Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Badan Pertanahan.
2) Selambat-lambatnya  tujuh  hari  setelah  penandatangan  Akta  Pemberiaan  Hak Tanggungan, PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah yang diperlukan kepada Badan Pertanahan.
3) Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Badan Pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
4) Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran dan jika hari ketujuh itu jatuh  pada  hari  libur,  buku  tanah  yang  bersangkutan  diberi  bertanggal  hari  kerja berikutnya.
5) Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan.
Melalui uraian proses pemberian kredit di atas, Bank langsung mencairkan kredit (terlepas dari Bank biasanya mencairkan kredit dengan agunan atau tanpa agunan) setelah Bank yakin akan tetap keluar sertifikatnya hukum jaminannya dari pejabat berwenang. Dalam hal ini Badan Pertanahan,  sebagai  pejabat  yang  berwenang (authority) yang  akan  mengeluarkan  sertifikat hak  tanggungan,  sehingga  pengikatan  jaminan  kredit  bersifat  sempurna.  Secara  sistematis proses terbentuknya atau dibuatnya cover note oleh Notaris dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Calon nasabah yang menginginkan dana atau uang dari Bank oleh karena persyaratan Bank akan mencairkan kredit ketika ada hak agunan yang dijaminkan (Pasal 8 UUHT), calon debitor bersama-sama ke Notaris untuk dibuatkan SKMHT, dengan pihak Bank kemudian calon debitor memberikan kuasa kepada Bank melalui SKMHT melalui surat yang dibuat oleh Notaris
b) Khusus untuk bukan kredit rumah, kredit usaha kecil (Permenag/ Ka. BPN No 4/ 1996) dalam waktu 1 bulan SKMHT sudah harus ditingkatkan menjadi APHT ke PPAT bagi tanah  yang  sudah  terdaftar  hak  milikinya  sedangkan  tanah  yang  belum  terdaftar memerlukan waktu selama tiga bulan untuk peningkatan APHT-nya.
c) Dalam praktik lapangan biasanya Bank/ kreditor yang melakukan penndaftaraan APHT ke Badan Pertanahan untuk kemudian dikeluarkan sertifikat hak tanggungan yang dapat dijadikan jaminan dan Bank memiliki kekuatan untuk mengeksekusi objek jamina jika debitor pemberi hak tanggungan tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya
B. Perlindungan  Hukum,    bagi  Kreditor  terhadap  Cover  Note,  Jika  dalam  Proses Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Sebagai Agunan Tidak Terbit
Permasalahan hukum dalam kaitanya dengan kedudukan Bank sebagai kreditor yang tidak memperoleh  sertifikat  hak  tanggungan  setelah  Bank  mencairkan  kredit.  Dalam  penelitian  di lapangan baik Notaris/ PPAT maupun Bank selalu mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi kondisi demikian. Bahwa Bank akan dirugikan jika debitor wanprestasi, dimana Bank hanya memegang cover  note ,  oleh  karena  Notaris  sebagi  pejabat  yang  berwenang  akan  mengecek kelengkapan dan prasyaratannya, sehingga sertifikat hak tanggungan akan diserahkan kepada Bank kelak. Setelah didaftarakan walaupun pemberian kredit telah terjadi lebih awal.
Pihak  Bank  justru  menanggapi  bahwa  hukum  itu  tidak  selamanya  berjalan  sedemikian kaku (rigid) , sehingga  membatasi  kepentingan  para  pihak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajiban,  dan  perjanjian  tersebut  sama  sekali  tidak  bertentangan  dengan causa yang  halal (bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan,  kesusilaan  dan  kepatutan). Jadi  kalau Bank  mengeluarkan  kredit  sebelum  terbitnya  sertifikat  hak  tanggungan  bukanlah  masalah
hukum,  dan  debitor  tetap  diikat  dengan  semua  kewajiban  dalam  perkreditan  dan  perikatan jaminan atas hak tanggungan.
Fungsi utama lembaga jaminan adalah di satu sisi merupakan kebutuhan bagi kreditor atau Bank untuk memperkecil resiko dalam menyalurkan kredit. Disisi lain jaminan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditor yaitu kepastian pelunasan hutang atas pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau penjamin debitor, apabila debitor tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban memenuhi prestasinya yang dijamin dengan jaminan benda bergerak ataupun benda tidak  bergerak  dipenuhi  oleh  debitor  dengan  baik,  maka  benda  jaminan  tidak  tampak peranannya  tetapi  manakala  debitor  tidak  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang diperjanjikan dengan kreditor, dalam hal demikian debitor dikatakan telah cidera janji, dengan demikian fungsi benda jaminan baru nampak kegunaannya.

## 1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank
Proses  pemberian  kredit  kepada  pengusaha  (debitor),  maka  Bank  BNI  cabang  Merauke memberikan  kredit  mensyaratkan  melalui  tahap-tahapan  penilaian  mulai  dari  pengajuan proposal  kredit  dan  dokumen-dokumen  yang  diperlukan,  pemeriksaan  keaslian  dokumen, analisis  kredit  sampai  kredit  dikucurkan  tahapan-tahapan  dalam  memberikan  kredit  ini  kita kenal  nama  prosedur  pemberian  kredit.  Tujuan  prosedur  pemberian  kredit  adalah  untuk memastikan  kelayakan  suatu  kredit,  diterima  atau  ditolak.  Dalam  menentukan  menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam.

## 2. Prosedur Pemberian Kredit
Sebelum  debitor  memperoleh  kredit  terlebih  dahulu  harus  melalui  prosedur  pemberian kredit  atau  tahapan-tahapan  pemberian  kredit  Tahapan-tahapan  penilaian  sebelum  debitor mengajukan kredit yaitu: pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit yang dikucurkan.
Apabila dalam penilaian terdapat kekurangan maka pihak Bank dapat meminta kembali nasabah  atau  pemberian  kredit  langsung  ditolak.  Tujuan  prosedur  pemberian  kredit  adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap dilakukan penilaiaan yang mendalam.
Dalam dunia Perbankan prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit antar Bank tidak jauh berbeda, yang menjadikan perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian  yang  ditetapkan  oleh  Bank  dengan  pertimbangan  masing-masing.  Secara  umum dapat  dijelaskan  prosedur  pemberian  kredit  oleh  badan  hukum  (Bank)  sebagai  berikut  yang diperoleh berdasarkan  data dari Bank BNI cabang Merauke.

## a. Pengajuan Proposal
Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri  dengan  dokumen-dokumen  lainnya  yang  dipersyaratkan.  Yang  perlu diperhatikan  dalam  setiap  pengajuan  proposal  suatu  kredit  hendaknya  yang  berisi keterangan tentang:
1) Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus  berikut  latar  belakang  pendidikannya,  perkembangan  perusahaan  dan wilayah pemasaran produknya.
2) Tujuan  pengambilan  kredit,  dalam  hal  ini  harus  jelas  apakah  untuk  penambahan omset penjualan,  kapasitas  produksi  dan  tujuan  lainnya.  Kemudian  juga  perlu mendapat  perhatian  adalah  kegunaan  kredit  apakah  untuk  modal  kerja  atau investasi.
3) Besar kredit dan jangka waktu.
4) Cara  pemohon  mengembalikan  kredit,  maksudnya  perlu  dijelaskan  secara  rinci cara nasabah dalam mengembalikan kredit.
5) Jaminan  kredit,  dalam  hal  ini  jaminan  dapat  diberikan  dalam  bentuk  surat  atau sertifikat.
Berkas-berkas yang telah dipersyaratkan yang perlu dilampirkan dalam proposal, yaitu:
1) Akta pendirian perusahaan.
2) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit.
3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan selembar sertifikat yang dikeluarkan oleh  departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan,  masa  berlakunya  biasanya  5 tahun dan jika masa berlakunya habis dapat diperpanjang kembali.
4) NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak)  merupakan  surat tentang  wajib  pajak  yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.
5) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
6) Foto Copy sertifikat dijadikan jaminan.
7) Daftar pengahasilan perseorangan.
8) Kartu Keluarga ( KK) bagi perseorangan
b. Penyelidikan Berkas Pinjaman
Tujuan penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit adalah untuk mengetahui  apakah  berkas  yang  diajukan  sudah  lengkap  sesuai  persyaratan  yang  telah
ditetapkan. Jika menurut pihak Perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta  untuk  segera  melengkapinya  dan  apabila  sampai  batas  tertentu  nasabah  tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaliknya permohonan kredit dibatalkan. Dalam penyelidikan yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, TDP, KTP dan Surat-surat  jaminan  seperti  sertifikat  tanah,  BPKB  mobil  ke  instasi  yang  berwenang mengeluarkannya.  Kemudian  jika  asli  dan  benar  maka  pihak  Bank  mencoba mengkalkulasi  apakah  jumlah  kredit  yang  diminta  memang  relevan  dan  kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka- angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

## c. Penilaian Kelayakan Kredit
Dalam  penilaian  layak  atau  tidak  suatu  kredit  disalurkan  maka  diperlukan  suatu penilaian  kelayakan  kredit.  Kredit  yang  lebih  besar  jumlahnya  perlu  dilakukan  metode penilaian  dengan  studi  kelayakan.  Dalam  studi  kelayakan  ini  setiap  aspek  dinilai memenuhi  syarat  atau  tidak,  jika  aspek  tidak  memenuhi  syarat  maka  perlu  dilakukan pertimbangan  pengambilan  keputusan.  Adapun  aspek-aspek  yang  perlu  dinilai  dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :
1) Aspek Hukum
Dalam  hal  ini,  tujuannya  adalah  untuk  menilai  keaslian  dan  keabsahan  dokumen- dokumen  yang  diajukan  oleh  pemohon  kredit.  Penilaian  aspek  hukum  ini  juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa,  sehingga  menimbulkan  masalah.  Penilaian  dokumen-dokumen  ini dilakukan ke lembaga yang berhak mengeluarkan dokumen tersebut. Penilaian Aspek hukum meliputi :
a) Akte Notaris
b) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
d) Izin Usaha
e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
g) Sertifikat-sertifikat  yang  dimiliki  baik  sertifikat  tanah  atau  surat-surat berharga
h) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

## 2) Aspek Pasar dan Pemasaran
Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana  strategi  pemasaran  yang  dilakukan.  Dalam  aspek  ini  yang  akan  dinilai adalah prospek usaha sekarang dan dimasa yang akan datang.
3) Aspek Keuangan
Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi dan Laba 3 tahun terakhir. Analisis keuangan meliputi analisa dengan  menggunakan  rasio-rasio  likuiditas, rasio  leverage ,  rasio  aktivitas,  rasio probabilitas dan analisis piutang pokok.
4) Aspek Teknis atau Operasi
Dalam  menilai  pengalaman  peminjaman  dalam  mengelola  usahanya,  termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.
5) Aspek Manajemen
Untuk  menilai  pengalaman  peminjam  dalam  mengelola  usahanya,  termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.
6) Aspek Ekonomi Sosial
Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial.
7) Aspek AMDAL
Aspek  ini  sangat  penting  dalam  rangka  apakah  usaha  yang  dibuatnya  sudah memenuhi  kriteria  analisis  dampak  lingkungan  terhadap  darat , air,  dan  udara sekitarnya
d. Wawancara Pertama
Tahap  ini  merupakan  penyelidikan  kepada  calon  peminjam  dengan  cara  berhadapan langsung  dengan  calon  peminjam.  Tujuannya  untuk  mendapatkan  keyakinan  apakah berkas-berkas itu sesuai dan lengkap sesuai dengan Bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

## e. Peninjauan ke Lokasi (On The Spot )
Setelah mendapatkan keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara  maka  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  peninjauan  kelokasi  yang menjadi obyek kredit. kemudian hasil dari On The Spot dicocokan dengan hasil wawancara pertama.  pada  saat  melakukan On  The  Spot dilakukan  tanpa ada  pemberitahuan  kepada nasabah. Tujuan peninjauan lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

## f. Wawancara Kedua
Hasil peninjauan lapangan dicocokan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu  dalam  wawancara  kedua.  wawancara  kedua merupakan  kegiatan  perbaikan  berkas, jika  mungkin  ada  kekurangan-kekurangan  pada  saat  setelah  dilakukan on  the  spot di lapangan.  Catatan  yang  ada  pada  permohonan  dan  pada  saat  wawancara  pertama dicocokan, dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.
g. Keputusan Kredit
Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:
a) Akad kredit yang akan ditanda tangani
b) Jumlah uang yang diterima
c) Jangka waktu kredit
d) Dan biaya-biaya yang harus dibayar
Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusa tim. begitu pula bagi kredit  yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

## h. Penandatangan Akad Kredit atau Perjanjian Lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka  terlebih  dulu  calon  nasabah  menandatangani  akad  kredit,  kemudian  mengikat jaminan  kredit  dengan  hak  tanggungan  atau  surat  perjanjian  yang  dianggap  perlu. Penandatangan dilaksanakan :
a) Antara Bank dengan debitor secara langsung atau
b) Melalui notaries.
i. Realisasi Kredit
Setelah  akad  kredit  ditandatangani  maka  langkah  selanjutnya  adalah  merealisasikan kredit.  Realisasi  kredit  diberikan  setelah  penandatangan  surat-surat  yang  diperlukan dengan  membuka  rekening  giro  atau  tabungan  di  Bank  yang  bersangkutan.  Dengan demikian penarikan dana kredit dapat melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan  uang  dari  rekening  sebagai  realisasi  dari  pemberian  kredit  dapat  diambil sesuai  ketentuan  dan  tujuan  kredit.  Pencairan  dana  kredit  tergantung  dari  kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan  sekaligus,  atau secara bertahap.

## 3. Persiapan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Proses pembebanan Hak tanggungan dilaksanakan, melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
a. Tahap  pemberian  Hak  Tanggungan,  dengan  dibuatnya  APHT  oleh  PPAT,  yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin.
b. Tahap  pendaftarannya  oleh  Badan  Pertanahan,  yang  merupakan  saat  lahirnya  Hak Tanggungan.
Menurut  Pasal  10  ayat  (1)  UUHT,  bahwa  awal  dari  tahap  pemberian  Hak  Tanggungan didahului dengan janji akan memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu,  yang  dituangkan  didalam  perjanjian  utang  piutang  dan  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  perjanjian  utang  piutang  yang  bersangkutan.  Bila  dilihat  dari  urutan kegiatannya, pembebanan Hak Tanggungan sebenarnya terdiri dari 3 tahap, yaitu :
a. Tahap pertama adalah perjanjian utang piutang.
b. Tahap kedua adalah pemberian Hak Tanggungan dengan pembuatan APHT.
c. Tahap pendaftaran dan pemberian sertifikat Hak Tanggungan.
Dengan  demikian  pendataran  merupakan  tahap  akhir  proses  pembebanan  Hak Tanggungan. Dengan kata lain, pendaftaran dilakukan apabila :
a. Pertama,  ada  perjanjian  utang  piutang  atau  perjanjian  lain  yang  menimbulkan  utang piutang yang didalamnya mengandung janji untuk memberikan hak atas tanah sebagai agunannya. Perjanjian utang piutang ini selalu dibuat tertulis baik di bawah tangan atau dengan  akta  notariil,  dimana  perjanjian  utang  piutang  ini  merupakan  dasar  untuk melakukan  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pemberian  jaminan  yang dimaksud. Namun dalam praktik atas permintaan para pihak khususnya kreditor yang pada umumnya adalah Bank lebih banyak dibuat dengan akta notariil.
b. Kedua, janji tersebut kemudian direalisasikan dengan pemberian Hak Tanggungan atas tanah tersebut dalam APHT dihadapan PPAT. Ini berarti bahwa Hak Tanggungan harus dengan akta otentik, bukan dengan akta dibawah tangan.
Akhirnya, cover  note walaupun  mengikat  secara  moral  dan  Bank  berani  mengeluarkan kredit dengan cover note ,  ditinjau dari sudut hukum perdata formil nyatanya tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan bersifat sempurna, namun mengikat secara moral. Hanya dengan prinsip  kehati-hatian  dan  kepercaayan  Bank  sudah  mencairkan  kredit  lalu  mengindahkan prinsip publisitas (pembebanan hak tanggungan tersebut  harus dapat diketahui oleh umum) untuk itu terhadap akta Pemberian Hak Tanggungan harus didaftarkan.
Oleh  Karena  nanti  setelah  didaftarkan  hak  tanggungan  baru  lahir.  Tetap  menyisahkan persoalan  dan  ancaman  kredit  yang  macet  bagi  Bank  yang  memang  tidak  hati-hati  dan melakukan penilaian pada objek jaminan hak tanggungan baik secara hukum maupun penilain secara ekonomi.  Sebaliknya jika Bank pada akhirnya tetap dapat memperoleh sertifikat hak tanggungan maka cover note tidak akan pernah dipermasalahkan sebagai surat keterangan yang menjelaskan  bahwa  penerbitan  APHT  dan  sertifikat  hak  tanggungan  masih  dalam  proses. Semuanya kembali kepada para pihak yang melakukan perikatan dan apa yang dilakukan oleh Bank  sebagai  kreditor  pemegang  hak  tanggungan  dan  debitor  pemberi  hak  tanggungan. Terserah mau atau tidak mau menggunakan ketentuan hukum yang sifatnya privat (perdata), dan memang hanya mengatur, mengikat, namun tidak memaksa.

## KESIMPULAN
Kekuatan hukum cover note dalam pemberian kredit oleh Bank adalah hanya mengikat secara moral bagi Bank dan debitor pemberi hak tanggungan. Cover note bukan bukti agunan, hanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris karena kepentingan yang mendesak, dan selalu  dibuat  oleh  Notaris  berdasarkan  kebiasaan  dalam  penerbitan akta atau  sertifikat  yang masih  dalam  proses  berjalan  seperti  sertifikat  hak  tanggungan. Cover  note hanyalah  surat keterangan  yang  dibuat  oleh  Notaris,  isinya  menjelaskan  bahwa  penerbitan  APHT  dan sertifikat  hak  tanggungan  masih  dalam  proses  pengurusan  dan  pendaftaran,  namun  debitor sudah menginginkan kredit dari Bank.
Berdasarkan asas publisitas dengan mengacu pada Pasal 13 ayat 5, hak tanggungan lahir setelah pendaftaran pada Badan Pertanahan, maka hak-hak Bank sebagai kreditor tidak dapat melakukan eksekusi pada objek hak tanggungan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 20 UUHT  jika  debitor  wanprestasi.  Dengan demikian  perlindungan  hukum  Bank  dari  ancaman kredit macet atas perbuatan debitor yang wanprestasi dalam kaitannya dengan perjanjian kredit yang diikuti dengan perjanjian jaminan tidak lahir/ tidak ada, maka hak-hak Bank seperti yang ditegaskan  dalam  pasal  20  UUHT  tidak  dimiliki  oleh  Bank.  Bank  hanya  dapat  melakukan tuntutan pengembalian piutang dari debitor melalui jalur mediasi atau pemasukan gugatan di Pengadilan Negeri.
UCAPAN TERIMA KASIH ( Acknowledgments )
Kami  berterimakasih  kepada  pihak  Universitas  Musamus  yang  sudah  membantu  dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Bahsan. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Adrian Sutedi.SH.MH. 2013 Hukum Jaminan, Bandung : Sinar Grafika.
Erwin W Boehmler.1952 Finanscial Institution, , Chicago, Illnois : Richard D Irwin, Inc.
Gerald  G  Thain.1998 A  Basic  Outline  of  The  Law  of  The  Secured  Transaction ,  Seri  Dasar Hukum Ekonomi 4 – Hukum Jaminan Indonesia , Jakarta: Proyek Elips.
Prof.R.Subekti,SH, R. Tjitrosudibio.2014 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek , Jakarta : Balai Pustaka.

## Peraturan Perundang – undangan
Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang – undang nomor 4 tahun 1992 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Undang – undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.