## Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan
Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia
(the Concept Development of Crime Offense 0f Rape and the Legal Protection For the Victim as Manifestation of Human Rights)

## Ismail Navianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jl.MT.Haryono 169 Malang Email:isnavianto@gmail.com

## ABSTRAKSI
Kajian dalam penelitian ini bermaksud akan mencari  dan membandingkan konsep “perkosaan” yang ada dalam KUHP khususnya Pasal 285 dengan konsep perkosaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP. Hal demikian dianggap penting karena perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang paling mencemaskan bagi masyarakat dan kemanusiaan. Di samping itu masalah perkosaan sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak  hanya  merupakan  masalah  individual  atau  nasional,  tetapi  sudah  merupakan  isu  global tentang Hak Asasi Manusia. Masalah perkosaan di Indonesia, isu sentralnya hingga saat ini tetap tidak  beranjak  dari  lemahnya  hukum  (KUHP)  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi perempuan  korban  perkosaan.  Keadaan  yang  demikian  nampak  dari  sempitnya  konsep perkosaan  yang  terkandung  dalam  rumusan  Pasal  285  KUHP.  Dalam  perkembangannya, Rancangan KUHP memaknai konsep perkosaan tidak lagi sebagai persoalan moral semata-mata ( moral  offence ),  namun  di  dalamnya  terkait  masalah anger  and  violence yang  dianggap merupakan pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, unsur paksaan dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  bukan  lagi  menjadi  satu-satunya  syarat  untuk  adanya tindak  pidana  perkosaan,  dan  kekerasan  tidak  lagi  harus  bersifat  fisik,  tetapi  bisa  non  fisik. Karena itu, tindak pidana perkosaan bisa terjadi cukup apabila perempuan yang bersangkutan tidak menghendaki untuk itu.
Kata Kunci: tindak pidana, perkosaan, perlindungan hukum, korban, hak asasi manusia

## ABSTRACT
The  study  in  this  research  aims  to  find  and  compare  the  concept  of  “rape”  as  regulates  in Indonesian  Criminal  Code  article  285  with  the  concept  of  rape  as  formulated  in  the  draft  of Indonesian  Criminal  Code.  It  consider  as  an  important  issue  since  rape  consider  as  a  violent crimes  against  women  and  bring  anxiety  on  society  and  humanity.  The  problem  of  rape  that consider as a part violation against women not only consider as individual or national problem, but also a global issue on human rights. The problem of rape in Indonesia in its central issue has  not  separate  from  law  weakness  (Indonesian  Criminal  Code)  to  provide  legal  protection toward  women  as  victims  of  rape.  This  condition  appears  from  narrow  concept  of  rape  as regulated in article 285 Indonesian Criminal Code. In its development, the draft of Indonesian Criminal Code interpret rape concept not as moral offence issue, yet in its essence related to the problem of anger and violence may regard as a denial of human rights. Therefore, the element of coercion by force or threat of force is no longer become the only requirement for rape crime, and violence no longer in its physical form yet non physical form. Therefore, crime of rape occur when women show their objection toward related action.
Key Words: crime act, rape, legal protection, victim, human rights

## PENDAHULUAN
Pemerkosaan  telah  menjadi  salah  satu  jenis  kejahatan  bidang  seksual  yang membutuhkan  perhatian  yang  serius,  mengingat  kasus  ini  dapat  mengakibatkan persoalan  komplikatif  (serius  dan  beragam)  dalam  kehidupan  kemasyarakatan  dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan, anak-anak dan masa depan suatu keluarga.  Bayangkan,  hampir  rata-rata  setiap  empat  jam  telah  terjadi  satu  kali perkosaan  atau  setiap  tahunnya  tidak  kurang  dari  1.700  kasus  perkosaan  yang ditangani oleh pihak berwajib (Abdul, 2001: 12).
Perkosaan  yang  menjadikan  perempuan  sebagai  korbannya,  merupakan  salah satu  bentuk  kejahatan  kekerasan  terhadap  perempuan,  dan  masalah  kekerasan terhadap  perempuan  saat  ini,  bukan  hanya  merupakan  masalah  individual  atau nasional, tetapi sudah menjadi masalah global.
Disebut  sebagai masalah  global karena  terkait dengan  isu  global tentang  hak- hak asasi manusia, yang per definisi diartikan sebagai hak-hak yang melekat ( inherent) secara  alamiah  sejak  manusia  dilahirkan  dan  tanpa  itu  manusia  tidak  dapat  hidup sebagai manusia secara wajar.
Prinsip hak asasi manusia yang digariskan di atas mempunyai nilai yang dapat mendukung  aspek  viktimologis,  terlebih  dapat  berfungsi  sebagai  landasan  kuat  bagi perumusan  hukum  kelak  bagi  kepentingan  korban-korban  tindak  pidana  dalam perumusan-perumusan tata pengaturan bagi setiap Negara mengenai hak-hak korban dari tindakan perlakuan pelanggaran hukum (Arif, 1986: 8).
Viktimologi  mempunyai  arti  dapat  memberikan  sumbangan  dalam  mengerti lebih  baik  tentang  korban  akibat  tindakan  manusia  yang  menimbulkan  penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk  memberikan  beberapa  penjelasan  mengenai  kedudukan  dan  peran  korban  dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimasi, demi menegakkan  keadilan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  mereka  yang  terlibat  secara langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu  viktimasi.
Pemikiran  yang  berkembang  dalam  viktimologi  tersebut  merupakan  hal  yang dapat  dipahami,  karena  sebelumnya  selama  itu  oreantasi  (hukum  pidana  sebagai hukum publik) hanya memberikan perhatian kepada perlindungan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sedang bagi pihak korban nyaris terabaikan.
Asas  legalitas,  yang  oleh  Von  Feurbach  dipopulerkan  sebagai  asas nullum delictum  nulla  poena  sine  prae  via  lege  poenale,  jelas  dioreantasikan  melindungi kepentingan pelaku tindak pidana. Demikian juga asas presumption of innocent, yang dalam  teknik  penyidikan  harus  menggunakan  prinsip  akusatur,  dioreantasikan  untuk melindungi kepentingan pelaku tindak pidana. Hak-hak seorang terdakwa memperoleh peradilan yang bebas, jujur, dan tidak memihak ( independent judiciary and fair trial), hak memperoleh bantuan hukum dari profesi hukum yang bebas, juga dioreantasikan melindungi pelaku tindak pidana (Masruchin, 1999: 61).
Perlindungan  yang  beroreantasi  pada  kepentingan  masyarakat  dapat diperhatikan  dari  teori-teori  yang  berkembang  tentang  pidana  dan  pemidanaan misalnya, teori absolut yang memandang penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan adalah sebagai bentuk pembalasan oleh masyarakat. Demikian pula dengan teori relatif atau  teori  tujuan  yang  memandang  bahwa  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku kejahatan  adalah  upaya  pencegahan  (umum  maupun  khusus)  demi  kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Hubungan-hubungan hukum yang dilihat, bukanlah hubungan koordinasi antara yang  bersalah  dengan  yang  dirugikan,  tetapi  hubungan  subordinasi  antara  yang
bersalah  dengan  pemerintah  yang  ditugaskan  untuk  memperhatikan  kepentingan masyarakat (Bambang, 1985: 37). Akibatnya, pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam proses  peradilan  pidana  hanya  terdiri  dari  unsur  pelanggar  dan  kekuasaan  umum (negara)  itu  saja.  Kenyataan  ini,  apabila  dihubungkan  dengan  kecenderungan  untuk semakin memperhatikan kepentingan tersangka, terdakwa, atau terpidana, terasa agak ironis  jika  kepentingan  korban  kejahatan  itu  sendiri  ternyata  tidak  mendapatkan perhatian yang sepadan.
Ketika  kongres  internasional  cukup  banyak  memperhatikan  segi  korban  yang berkaitan  dengan  perkembangan  baru  tentang  bentuk  tindak  pidana  dan pembangunan,  hal  mana  diperkirakan  berkaitan  dengan Declaration  on  Justice  and Assistance  for  Victims.  Sehubungan  dengan  deklarasi  ini,  negara  diharapkan mengemban  berbagai  tanggungjawab  memikirkan  kompensasi  seperti  antara  lain membuat program kompensasi bagi korban seperti asuransi sosial (Parman, 2007: 52).
Sekitar  tahun  1960-an  di  beberapa  negara  telah  mengawali  mengadakan pengaturan  tentang  ganti  kerugian  sebagai  wujud  perlindungan  terhadap  korban kejahatan,  diantara  negara-negara  itu  adalah:  Selandia  Baru  dan  Inggris  tahun  1964 mengadakan  pengaturan  ganti  kerugian  ( compensation)  yang  ditanggung  oleh pemerintah, dan menyusul di Irlandia Utara sejak tahun 1970.
Sementara  di  Indonesia,  Pasal  28  G  Undang  Undang  Dasar  1945  juga  telah mengamanatkan  pentingnya  perlindungan  saksi  dan  korban  sebagaimana  yang dijelaskan:
(1). Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2). Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan  yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal  28  G  Undang-Undang  Dasar  1945  di  atas  secara  umum  berarti  akan membawa  harapan  bagi  korban  kejahatan  untuk  mendapatkan  perlindungan  sebagai pihak yang dirugikan. Dalam kerangka pemikiran ini yang dimaksud korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat dari mereka  yang  mau  memenuhi  kepentingan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang bertentangan dengan kepentingan atau hak asasi yang menderita (Arif, 1983: 41). Di sisi  lain  tidak  jarang  posisi  korban  dalam  suatu  tindak  pidana  mengandung  masalah hukum yang tidak selalu mudah dipecahkan dari sudut hukum, oleh karenanya seorang korban tindak pidana dapat mengalami korban berikut, yang disebut dengan secondary victimization,  disebabkan  adanya  penolakan  secara  sistematis  oleh  sistem  peradilan pidana.  Dalam  hal ini  posisi korban  perkosaan masuk  sebagai secondary victimization yang  selain  mengalami  penderitaan  kekerasan  selama  diperkosa,  juga  mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial. Misalnya, mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan,  tidak  mendapat  ganti  kerugian,  mengeluarkan  uang  pengobatan  sendiri, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain (Arif, 2004: 49).
Derita  korban  yang  cukup  komplikatif,  bukan  hanya  berkaitan  dengan  fisik, maupun  juga  psikologis  dan  sosial.  Kasus  kebiadaban  yang  menimpanya  telah merenggut  harkat  dirinya  dan  dapat  membuatnya  seperti  sosok  manusia  yang  tidak berguna  lagi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Anak-anak  di  bawah  umur  yang  menjadi korban perkosaan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya  akan  menjadi  trauma  yang  membayangi  perjalanan  hidupnya.  Kalau bertemu  dengan  kaum  laki-laki,  mereka  tidak  hanya  membencinya,  tapi  juga  takut menjalin relasi dengannya (Abdul, 2001: 79).
Secara  medis  setelah  memperoleh  perawatan,  benar  penderitaan  fisik  dan trauma  fisiologi  yang  dialami  korban  telah  sembuh.  Namun  aib,  depresi  dan penderitaan niscaya akan tetap menghantui korban sepanjang hidupnya. Bagi seorang gadis,  hilangnya  keperawanan,  kemungkinan  terjadinya  kehamilan  oleh  orang  yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta perasaan tercemar, ibaratnya adalah benalu yang selalu kuat melekat dan menghantui perasaan korban (Bagong, 1996: 13).
Bertolak  dari  kenyataan  di  atas,  kiranya  wajar  jika  kemudian  ada  pihak  yang berpendapat  bahwa  masalah  kejahatan  kesusilaan  dan  perkosaan  pada  dewasa  ini selayaknya  merupakan  bagian  penting  dari  masalah  bangsa-bangsa  di  dunia,  sama pentingnya dengan kejahatan terhadap anak-anak di mana di dalam sidang IPCO tahun 1994 dinyatakan sebagai salah satu jenis “ crimes agains humanity” (Suparman, 1995: 42).  Karenanya  menjadi  penting  untuk  melihat  perkembangan  konsep  perkosaan beserta  perlindungan  bagi  korbannya  dengan  cara  menganalisa  pengaturannya  yang ada dalam KUHP dan Rancangan KUHP sebagai upaya pemahaman terhadap eksistensi hak asasi manusia khususnya perempuan.

## Perkosaan Dalan KUHP
Sistematika KUHP yang ada saat ini  terdiri dari tiga Buku, yaitu Buku I tentang Peraturan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran. Buku I berisi aturan-aturan umum yang menjadi dasar acuan bagi berlakunya sistem hukum pidana  (materiil)  baik  yang  ada  dalam  KUHP  maupun  yang  ada  di  luar  KUHP  atau Undang-Undang Hukum Pidana Khusus.
Dalam KUHP tindak pidana perkosaan termasuk  dalam Buku II sebagai tindak pidana  kejahatan,  tepatnya  pada  Bab  XIV  di  bawah  judul  Kejahatan  Terhadap Kesusilaan  atau  Kejahatan  Terhadap  Kesopanan.  Selain  perkosaan  yang  diatur  dalam Pasal  285  KUHP,  ada  pula  kejahatan  lain  yang  korbannya  khusus  perempuan,  yaitu Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya), Pasal 287 (bersetubuh dengan perempuan umurnya belum lima belas tahun), dan Pasal 288 (bersetubuh dengan perempuan yang belum mampu dikawin).
Dari  semua  rumusan  pasal-pasal  tersebut  di  atas,  yang  menyebutkan  kata „memaksa‟,  dengan  „kekerasan  atau  ancaman  kekerasan‟  hanyalah  Pasal  285  KUHP, yang  keberadaan  kata  itu  dimaksudkan  sebagai  unsur-unsur  adanya  tindak  pidana „perkosaan‟.  Bunyi  Pasal  285  adalah  “Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar  perkawinan, diancam  karena  melakukan  perkosaan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  duabelas tahun”.

## Makna Perkosaan Dalam Pasal 285 KUHP
Kata perkosaan dalam KUHP merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang berasal dari kata “ verkrachting”. Terjemahan ini sebetulnya kurang tepat, oleh karena dalam bahasa Indonesia kata “perkosaan” saja sama sekali belum menunjukkan pada pengertian  “perkosaan  untuk  bersetubuh”,  sedangkan  di  antara  orang-orang  Belanda istilah “ verkrachting” ini sudah merata dipahami sebagai “perkosaan untuk bersetubuh” (M.Sudrajat,1984: 167). Dengan demikian maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP ini harus dipahami sebagai “Perkosaan untuk bersetubuh”.
Sedang  pengertian  persetubuhan  menurut  R.  Soesilo,  mengacu  pada  Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk  ke  dalam  anggota  perempuan  sehingga  mengeluarkan  air  mani”  (R.Soesilo, 1981:  209)    atau  dengan  kata  lain  persetubuhan  dapat  diartikan  sebagai  masuknya penis  pelaku  perkosaan  ke  dalam  vagina  perempuan  yang  menjadi  korbannya  dan
terjadi  ejakulasi di  dalam  vagina  tersebut.  Namun  demikian,  perlu  dicatat  bahwa  van Bammelen – van Hatum pernah berpendapat:
“Met noyon – Langemeijer ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet vereist  is  voor  vleselijke  gemeenscahp.  Het  brengen  van  het  mannelijk, geslachtsdeel in het vrowelijke is voldoende”.
Artinya:
Saya  sependapat  dengan  Noyon  –  Langemeijer  bahwa  bagi  adanya  suatu perbuatan  mengadakan  hubungan  kelamin  itu  tidak  disyaratkan  telah terjadinya  suatu  “ ejaculation  seminis”,  melainkan  cukup  jika  orang  telah memasukkan penisnya ke dalam vagina (Lamintang, 1990: 114).
Namun  selain  pendapat  di  atas,  ada  yang  berpendapat  bahwa  ejakulasi merupakan salah satu syarat terjadinya persetubuhan dalam suatu perkosaan. Alasan mereka  yang  menyatakan  perlu  adanya  ejakulasi  berpendapat,  suatu  persetubuhan dikatakan sempurna jika si pemerkosa sudah mencapai ejakulasi (mengeluarkan cairan sperma)  di  dalam  vagina  seorang  perempuan.  Masuknya  penis  ke  dalam  vagina  saja belum cukup sebab perkosaan bukanlah persetubuhan biasa. Mungkin pada hubungan suami  istri,  ketika  penis  suami  sudah  masuk  ke  vagina  istri  sudah  dapat  dikatakan mereka  melakukan  persetubuhan.  Sebab  bisa  saja  si  istri  sudah  mencapai  orgasme lebih  dulu  dan  suami  tidak  melakukan  aksinya  lebih  lanjut.  Atau  bisa  saja  pasangan suami  istri  tersebut  melakukan coitus  interuptus  (senggama  terputus),  dimana  suami mengeluarkan  cairan  mani  diluar  kemaluan  si  istri.  Dengan  demikian,  sekalipun  tidak terjadi ejakulasi di dalam vagina, namun hubungan kelamin pada suami istri tersebut sudah dapat dikatakan persetubuhan.
Lain  halnya  dengan  perkosaan.  Perkosaan  adalah  suatu  kejahatan.  Kejahatan itu sendiri dilakukan atas dasar niat si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pemerkosa memiliki niat untuk menyetubuhi seorang perempuan dan mencapai kepuasan dari persetubuhan itu ( ejakulasi dan orgasme). Jika penis baru masuk dan ejakulasi belum terjadi, itu berarti niat si pelaku semula belum sepenuhnya tercapai. Sebab yang ia tuju adalah kepuasan dari persetubuhan itu. Oleh karena itu, perkosaan dikatakan telah terjadi jika seorang pria memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina seorang perempuan dan mencapai ejakulasi dalam vagina tersebut. Sebagaimana rumusan kebijakan legislasi tentang tindak pidana perkosaan yang diatur di Pasal 285 KUHP tersebut, di dalamnya mengandung unsur-unsur:
a. perbuatannya: memaksa bersetubuh
b. caranya: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
c. Objek: perempuan bukan istrinya.
Pada  unsur  yang  pertama  di  atas,  pengertian  perbuatan  memaksa  ( dwingen) adalah  perbuatan  yang  ditujukan  pada  orang  lain  dengan  menekan  kehendak  orang tesebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri (Adami, 2005: 63).
Cara-cara memaksa yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perkosaan, dibatasi dengan dua cara yaitu kekerasan ( geweld) dan ancaman kekerasan ( bedreiging  met  geweld).  Dua  cara  memaksa  itu  tidak  diterangkan  lebih  jauh  dalam KUHP.  Hanya  mengenai  kekerasan,  ada  Pasal  89  KUHP  yang  merumuskan  tentang perluasan arti kekerasan, (Adami, 2005: 64). yaitu: “membuat orang menjadi pingsan atau  tidak  berdaya  lagi  (lemah)”.  Menurut  R.  Soesilo;  melakukan  kekerasan  adalah: “mempergunakan  tenaga  atau  kekuatan  jasmani  tidak  kecil  secara  yang  tidak  sah, misalnya  memukul  dengan  tangan,  atau  dengan  segala  macam  senjata,  menyepak, menendang  dan  sebagainya”  (R.Soesilo,  1981:  98).  Selanjutnya  mengenai  apa  yang disebut dengan „pingsan dan tidak berdaya‟ adalah:
“…tidak  ingat  atau  tidak  sadar  akan  dirinya,  umpamanya  memberi  minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang
yang  pingsan  itu  tidak  dapat  mengetahui  apa  yang  terjadi  akan  dirinya. Sedangkan  tidak  berdaya  artinya  tidak  mempunyai  kekuatan  atau  tenaga sama  sekali,  sehingga  tidak  dapat  mengadakan  perlawanan  sedikitpun, misalnya  mengikat  dengan  tali  kaki  dan  tangannya,  mengurung  di  dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh” (R. Soesilo, 1981), dan orang yang tidak berdaya itu masih dapat  mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
Menurut  Satochid,  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  yang  terdiri  atas digunakannya kekuatan  badan  yang  tidak  ringan  atau  agak  berat  (Adami,  2005:  64). Ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana perkosaan, yaitu: 1. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan.
Kekerasan  di  sini  memerlukan  syarat  akibat  ketidakberdayaan  korban.  Ada causal verband  antara  kekerasan  dengan  ketidakberdayaan  korban.  Contohnya  kekerasan pada perkosaan yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Hal yang sedemikian  seperti  juga  pada  tindak  pidana  pemerasan  (Pasal  368  KUHP)  yang mengakibatkan  korban  tidak  berdaya.  Dengan  ketidakberdayaan  itulah  yang menyebabkan  korban  dengan  terpaksa  menyerahkan  benda,  membuat  utang  atau menghapuskan piutang (Adami, 2005: 64).
2. Kekerasan  yang  berupa  perbuatan  yang  dilarang  dalam  tindak  pidana,  bukan  cara melakukan perbuatan.
Berdasarkan fungsinya, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan  sebagai  suatu  cara/upaya  berbuat  (sifatnya  abstrak)  yang  ditujukan pada  orang  lain  yang  untuk  mewujudkannya  disyaratkan  dengan  menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain ini  menjadi  tidak  berdaya  secara  fisik.  Dalam  keadaan  tidak  berdaya  itulah,  orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap  dirinya  (walaupun  bertentangan  dengan  kehendaknya),  atau  melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri (Adami, 2005: 65).
Toeti  Heraty  Noerhadi  menyatakan  “kekerasan  mempunyai  cirri  khas pemaksaan, sedangkan pemaksaan dapat mengambil wujud pemaksaan persuasif dan pemaksaan  fisik,  atau  gabungan  keduanya.  Pemaksaan  berarti  terjadi  pelecehan terhadap  kehendak  pihak  lain,  yang  mengalami  pelecehan  hak-haknya  secara  total, eksistensinya  sebagai  manusia  dengan  akal,  rasa,  kehendak  dan  integritas  tubuhnya tidak diperdulikan lagi” (Toeti, 2000: 25).
Sedangkan  “ ancaman  kekerasan”  menurut  Adami  Chazawi  adalah  ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik,  perbuatan  fisik  mana  dapat  saja  berupa  perbuatan  persiapan  untuk  dilakukan perbuatan  fisik  yang  besar  atau  lebih  besar  yang  berupa  kekerasan,  yang  akan mungkin  segera  dilakukan/  diwujudkan  kemudian  bilamana  ancaman  tersebut  tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku (Adami, 2005: 65). Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting sebagai berikut:
a. Aspek  objektif,  yaitu:  1)  wujud  nyata  dari  ancaman  kekerasan  yang  berupa perbuatan  persiapan  dan  mungkin  sudah  merupakan  perbuatan  permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;  dan  2)  menyebabkan  orang  yang  menerima  kekerasan  menjadi  tidak berdaya  secara  psikis,  berupa  rasa  takut  dan  rasa  cemas  (aspek  subjektif  yang diobjektifkan).
b. Aspek  Subjektif  ialah  timbulnya  suatu  kepercayaan  bagi  si  penerima  kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh  dengan  dia,  maka  kekerasan  tersebut  akan  benar-benar  diwujudkan. Aspek  kepercayaan  ini  sangat  penting  dalam  ancaman  kekerasan,  sebab  jika
kepercayaan  ini  tidak  muncul  pada  diri  korban,  tidaklah  mungkin  korban  akan membiarkan dilakukan sesuatu perbuatan terhadap dirinya.
Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan itu terdapat hubungan kausal  dan  karena  tidak  berdaya  itulah  maka  persetubuhan  dapat  terjadi.  Jadi sebenarnya  terjadinya  persetubuhan  pada  dasarnya  adalah  akibat  dari  perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan itu.
Selain  itu,  ketentuan  dalam  Pasal 285 KUHP  mensyaratkan  bahwa  perempuan yang menjadi korban perkosaan bukanlah istri dari si pelaku. Dengan demikian KUHP tidak mengakui adanya perkosaan oleh suami kepada istrinya ( marital rape).
Eksistensi Perlindungan Hukum Dalam Pasal 285 KUHP Terhadap Perempuan Bila  dicermati  lebih  dalam,  sebenarnya,  sebagian  besar  perbuatan-perbuatan yang  berkaitan  dengan  kekerasan  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  89  KUHP  tersebut lebih mengarah kepada pengaturan yang ada di dalam bab XIX yaitu kekerasan yang berakibat  Hilangnya  Nyawa  atau  Kejahatan  Terhadap  Nyawa,  Bab  XX  Kekerasan Terhadap  Tubuh  atau  Penganiayaan,  dan  Bab  XXI  tentang  Kealpaan  yang menyebabkan Mati atau Luka.
Kekerasan  yang  diatur  dalam  bab  dan  pasal-pasal  tersebut  di  atas  hanya berkaitan  dengan  konsep  kekerasan  terhadap  tubuh  atau  nyawa.  Sehingga  di  dalam KUHP tidak dikenal konsep kekerasan yang berakibat atau terkait dengan hal lain selain tubuh  dan  nyawa,  misalnya  kekerasan  yang  berakibat  kepada  psikis  seseorang, kekerasan  atas  otoritas  ekonomi  seseorang  dan  kekerasan  yang  terkait  dengan  alat reproduksi atau kekerasan seksual.
Rumusan atas perkosaan terhadap perempuan dalam KUHP merupakan bagian yang  paling  berkaitan  erat  dengan  konkritisasi  perlindungan  terhadap  perempuan. Tetapi  dapat  dikatakan  bahwa  sesungguhnya  perbuatan  perkosaan  terhadap perempuan, tidak dirumuskan sebagai suatu kejahatan di dalam KUHP. Hal ini dengan mempertimbangkan  luasnya  pengertian  perkosaan  terhadap  perempuan  yang  dapat dilakukan.  Apa  yang  dilarang  di  dalam  KUHP  hanyalah  “melakukan  persetubuhan” dengan perempuan yang diawali oleh adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
Kritik  dari  teori  hukum  feminis  berkaiatan  dengan  tindakan  “kekerasan”  yang mengawali tindak pidana persetubuhan yang dilarang (perkosaan) terhadap perempuan seperti  rumusan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  285  KUHP  tersebut  sangat  sumir  dan memerlukan  banyak  penafsiran  untuk  dapat  mengkategorikan  seseorang  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  dimaksudkan.  Mengenai  pengertian  “kekerasan”  sendiri Buku  I  tentang  Ketentuan  Umum,  Pasal  89  KUHP  telah  memberikan  penjelasannya yaitu, “yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”.
Penjelasan  dalam  Pasal  89  itu  sebenarnya  masih  belum  terlalu  jelas  untuk memaknai  arti  kata  kekerasan  yang  banyak  digunakan  dalam  pasal-pasal  di  dalam KUHP. Tidak dijelaskan tentang bagaimana dan apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan  yang  dapat  mengakibatkan  orang  menjadi  pingsan  atau  tidak  berdaya, sehingga  diantaranya,  R.  Soesilo  kemudian  memberikan  penjelasannya  mengenai “melakukan  kekerasan”  pada  inti  menggunakan  tenaga  atau  kekuatan  jasmani  tidak kecil secara nyata yang tidak sah” sebagaimana diuraikan dalam uraian sebelumnya.
Dalam  penjelasannya  tersebut,  R.  Soesilo  mencoba  mencari  padanan  atau konkritisasi dari perbuatan yang akhirnya mengakibatkan seseorang pingsan atau tidak berdaya.  Dari  pengertian  yang  diberikan  dalam  Pasal  89  KUHP  dan  penjelasan  R. Soesilo tersebut dapat disimpulkan bahwa „kekerasan‟ yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP  hanya  mencakup  kekerasan  fisik  semata.  Sehingga  kekerasan  nonfisik  yang dapat  terjadi  karena  ancaman  akan  dibuka  rahasianya  atau  memanfaatkan  seorang perempuan  yang  idiot  misalnya,  serta  adanya  pengaruh  lainnya  secara  psikis,  tidak
dapat  dikategorikan  melakukan  kekerasan.  Pengertian  kekerasan  tersebut  juga membatasi arti kekerasan seperti yang telah diberikan tersebut, sehingga hal-hal lain di luar  pengertian  itu  dianggap  bukan  tindakan  kekerasan.  Dengan  demikian  melalui pembalikan  makna,  seharusnya  dapat  dicari  makna  baru  dari  teks  atas  kekerasan tersebut  ada  atas  pengertian  serta  konsep  yang  telah  dibuat  sebelumnya.  Karena kekerasan  bukan  pengertian  yang  bermakna  tunggal,  seharusnya  pengertian kekerasan,  baik  yang  dibakukan  melalui Pasal  89  KHUP  maupun  yang  diperjelas  oleh konsep  lain,  harus  dapat  diperluas  disesuaikan  dengan  makna  dan  pengertian kekerasan yang terus berkembang mengikuti kondisi jamannya.
Penjelasan-penjelasan  atas  rumusan  “kekerasan”,  “pingsan”,  dan  “tidak berdaya”  tersebut  di  atas  juga  mempersempit  arti  kata  kekerasan  dan  ancaman kekerasan  yang  dapat  dilakukan  oleh  seorang  pelaku  sebelum  melakukan  perkosaan terhadap korbannya seorang perempuan. Sehingga perkosaan yang disebabkan karena adanya ancaman atas kekuasaan atau kewenangan tertentu, misalnya seorang atasan kepada  bawahan  perempuannya  dengan  ancaman  tidak  akan  menaikkan  gaji  atau jabatan, tidak dapat tercakup dalam makna “ancaman kekerasan” dalam pasal tersebut karena  tidak  menyebabkan  korbannya  pingsan  atau  tidak  berdaya  (secara  fisik). Demikian pula seperti disebutkan di atas, kekerasan yang secara psikis menyebabkan seorang  tidak  berdaya  atau  pingsan,  dengan  demikian  tidak  dapat  dikategorikan sebagai melakukan kekerasan yang dapat mengawali terjadinya perkosaan.
Kritik  pada  pengertian  kekerasan  yang  diberikan  di  atas,  lebih  kepada pembatasan  arti  yang  akhirnya  membuat  maksud  perlindungan  atas  perempuan sebagai  seorang  individu  yang  memilki  integritas  tidak  dapat  dicapai.  Penafsiran  atas pengertian kekerasan tersebut, makin memperkuat dasar kritik bahwa dalam rumusan tindak pidana perkosaan, pembuat undang-undang menujukan kriminalisasi perbuatan tersebut  untuk  melarang  perbuatan  pelaku  (laki-laki)  dan  tidak  menujukannya  untuk melindungi korbannya (perempuan). Pembuat undang-undang dengan melarang tindak pidana  tersebut  menganggap  telah  menjaga  kesopanan  dan  norma  susila  secara umum. Dalam hal tersebut, perempuan sebagai individu yang terlanggar haknya, tidak tercakup  dalam  perlindungan  tersebut.  Padahal  perempuan  sebagai  individu  juga memiliki  hak,  teristimewa  dalam  suatu  hal  yang  dirasakan  sangat  pribadi,  yaitu melakukan hubungan intim. Apabila perbuatan tersebut dipaksakan oleh seorang laki- laki  kepada  perempuan,  maka  artinya  telah  terjadi  pelanggaran  atas  hak  individu perempuan  untuk  menentukan  dengan  siapa  dan  kapan  serta  bagaimana  ia  ingin melakukan  hubungan  yang  sangat  pribadi  tersebut.  Donald  Nicolson  mengartikan  hal tersebut sebagai kekurangan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, khususnya terhadap kekerasan. Lebih lanjut Nicolson menuturkan:
“ …  a  number  of  areas  of  criminal  law  are  open  to  censure  for  failing  to provide women, not only with the special protection against male aggression they need, but even with law‟s equal protection” (Nicolson, 2000: 5). Terjemahan bebas:
(Sejumlah  bidang  dalam  hukum  pidana  gagal  dalam  memberikan  ketegasan dalam menyediakan bagi kaum perempuan, tidak hanya dengan perlindungan khusus  melawan  paksaan  laki-laki  sebagaimana  mereka  butuhkan,  bahkan dengan perlindungan persamaan hukum).
Dengan  adanya  kelemahan  hukum  dalam  melakukan  perlindungan  atas perbuatan  perkosaan,  lebih  lanjut  kembali  Nicolson  merujuk  pada  latar  belakang sejarah:
“Historically, however, the law appeared more concerned to protect woman as the  property  of  men  –  fathers  or  husbands  –  than  women‟s  physical  and emotional integrity, and their sexual autonomy” (Nicolson, 2000: 5). Terjemahan bebas:
(secara  historis,  bagaimanapun  juga  hukum  nampak  lebih  peduli  untuk melindungi kaum perempuan sebagai harta kaum pria – para ayah atau suami – dibanding kesatuan utuh secara fisik maupun emosi kaum perempuan serta kebebasan seksual mereka).

## Perkembangan Konsep Perkosaan dalam Rancangan KUHP
Didasarkan  pada  alasan  politis,  sosiologis,  praktis,  dan  adaptif  terhadap perkembangan internasional yang mencakup pada perkembangan pelbagai aspek ilmu pengetahuan  modern  tentang  kejahatan,  kriminologi  maupun  dalam  bidang  hukum pidana.  Bangsa  Indonesia  telah  mempersiapkan  Rancangan  KUHP  sebagai  pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dalam rangka pembaruan hukum pidana.  Selama  proses  pembentukan  konsep,  kebijakan  penyusunan  tindak  pidana yang  ada  di  dalam  Rancangan  KUHP  digunakan  metode evalusioner  dalam  arti melakukan perbaikan, menyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang  sudah  ada  dalam  KUHP  atau  dengan  metode kompromis  yakni  dengan menambah  pasal  atau  bab  tersendiri  mengenai  tindak-tindak  pidana  tertentu  (Ismail, 2000: 19).
Demikian  pula  dengan  konsep  perkosaan  yang  dirumuskan  dalam  Rancangan KUHP,  juga  mengalami  perkembangan  yang  lebih  luas  dibanding  dengan  rumusan Pasal 285. Masalah perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata ( moral offence), namun di dalamnya terkait masalah anger and violence yang dianggap merupakan  pelanggaran  dan  pengingkaran  hak-hak  asasi  manusia  khususnya  bagi perempuan.
Beberapa  usulan  perbaikan  Pasal  285  KUHP  yang  banyak  dikemukakan  oleh kelompok feminis sebagai strategi untuk memperoleh keadilan bagi korban perkosaan mengangkut perluasan definisi hukum dengan mencakup pengertian sebagai berikut:
1. dengan menggunakan paksaan, ancaman, atau intimidasi;
2. bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
3. tanpa persetujuan perempuan tersebut;
4. dengan  persetujuan  perempuan  tersebut,  tetapi  persetujuan  itu  dicapai  melalui ancaman, paksaan, intimidasi atau tipuan;
5. jika  perempuan  yang  bersangkutan  berada  dalam  keadaan  tidak  sadar  atau mengalami gangguan ingatan;
6. jika perempuan yang bersangkutan berada dibawah 14 (empat belas) tahun (Toeti, 2001). Dari batasan tersebut, dua unsur utama perkosaan yang konsisten di dalamnya, termasuk konsep hukumnya adalah (1) persetubuhan dan (2) kegagalan mencari atau memperoleh  persetujuan  ( consent)  dari  korban,  Keduanya  merupakan  unsur-unsur hukum perkosaan. Kemudian dalam perkembangan konsep perkosaan yang dibuat oleh Tim Penyusun Rancangan KUHP telah merumusan tindak pidana perkosaan itu sebagai berikut:
(1). Dipidana karena melakukan tindak perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun:
a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
c. Laki-laki  yang  melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan,  dengan persetujuan  perempuan  tersebut,  tetapi  persetujuan  tersebut  dicapai  melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
d. Laki-laki  yang  melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan,  dengan persetujuan  perempuan  tersebut  karena  perempuan  tersebut  percaya  bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
e. Laki-laki  yang  melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan  yang  berusia  di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
f. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
(2). Dianggap  juga  melakukan  tindak  pidana  perkosaan,  jika  dalam  keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
a. Laki-laki  memasukkan  alat  kelaminnya ke  dalam  anus atau  mulut  perempuan; atau
b. Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
Dengan tersusunnya rumusan tindak pidana perkosaan dalam Rancangan KUHP di  atas,  maka  makna  perkosaan  yang  selama  ini  dipahami  sebagaimana  yang  ada dalam  Pasal  285  KUHP  dengan  sendirinya  ikut  berubah.  Unsur  “memaksa  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan”  untuk  bersetubuh  tidak  lagi  merupakan  unsur dominan  dalam  suatu  perkosaan,  demikian  pula  dengan  makna  „persetubuhan‟  tidak lagi menjadi persoalan apakah masuknya penis ke dalam vagina harus diikuti dengan ejakulasi  ataukah  tidak,  karena  tanpa  persetubuhan  pun  menurut  pasal  dalam Rancangan KUHP ini perkosaan tetap bisa terjadi manakala pelaku telah menggunakan benda-benda lain  yang dimanipulasikan  sebagai  organ  tubuhnya yang  dimasukkan  ke dalam vagina atau anus perempuan korban.
Begitu pula rumusan ayat (1) huruf f pada Rancangan KUHP tersebut, tampak merupakan adopsi dari Pasal 286 KUHP, dalam pasal ini disyaratkan keadaan “pingsan atau  tidak berdaya”  sudah  ada sebelum  persetubuhan  dilakukan,  artinya  untuk  dapat dikenai Pasal 286 KUHP, penyebab adanya keadaan pingsan atau tidak berdaya pada perempuan  korban  itu  bukan  pelaku  yang  membuatnya.  Namun,  jika  yang  membuat “pingsan atau tidak berdaya” itu pelaku sendiri, maka perbuatanannya itu tidak dapat dikenai Pasal 286 KUHP, tetapi perbuatan itu menjadi tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP). Sedangkan dalam Rancangan KUHP, apakah yang membuat “pingsan atau tidak  berdaya”  itu  si  pelaku  sendiri  atau  bukan,  tidak  lagi  menjadi  alasan  pembeda untuk dapatnya dikenai pasal tindak pidana perkosaan. Dalam hal yang demikian, jelas perempuan yang “pingsan atau tidak berdaya” tersebut tidak akan menghendaki atau menyetujui dirinya disetubuhi oleh pelaku.
Dari  uraian  di  atas  setidaknya  semakin  menjadi  jelas  bahwa  pergeseran pandangan  tentang  konsep  perkosaan  telah  terjadi  secara  drastis.  Semula  masalah perkosaan  dilihat  sebagai  bentuk  kejahatan  biasa.  Namun  dalam  perkembangannya kemudian tampak bahwa perkosaan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata. Di  belakangnya  ada  suatu  spirit  yang  besar  yang  berkaitan  dengan  HAM.  Hak-hak perempuan dalam Rancangan KUHP telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang  memiliki  derajat  lebih  tinggi  dibanding  sebelumnya.  Walaupun  demikian,  dari sudut pandang teori hukum feminis, Rancangan KUHP khusus mengenai tindak pidana perkosaan masih menyimpan kritik untuk mendapatkan perhatian, yaitu:
1. Kejahatan perkosaan masih disebut sebagai “kejahatan terhadap kesusilaan” bukan “kejahatan  seksual”.  Padahal  kejahatan  terhadap  kesusilaan  lebih  menitikberatkan pada  kejahatan  yang  dilakukan  di  area  publik  sehingga  apabila  terjadi  kekerasan seksual  di  area  domistik,  pelaku  tidak  dapat  tersentuh  hukum  melalui  KUHP termasuk  Rancangan  KUHP.  Kejahatan  kesusilaan  juga  menitikberatkan  kepada pengaturan  tentang  susila  dan  kesopanan,  sehingga  tidak  memberikan  penekanan kepada  perlindungan  kepada  perempuan  sebagai  korbannya.  Perspektif  yang berbeda  terletak  pada  penekanan  tujuan  perumusan  peraturan  tersebut.  Bila
kejahatan  kesusilaan  memberikan  penekanan  kepada  tempat  terjadinya kejahatan, dan  dengan  demikian  lebih  memberikan  perhatian  atau  ditujukan  kepada  adanya suatu ketertiban atau kesopanan dalam masyarakat. Maka kejahatan seksual dengan perspektif  korban  memberikan  penekanan  kepada  perlindungan  atas  korbannya. Untuk  pemahaman  yang  terakhir  ini,  penerapan  dan  perlindungan  harus  dapat mencakup  pendekatan  dari  sudut  pandang  perempuan  dengan  segala  pengalaman khasnya.
2. Disebutkan  dalam  penjelasan  pasal  tindak  pidana  perkosaan  Rancangan  KUHP, khususnya ketentuan dalam pasal … – ayat (1) huruf a dan b, yang menyebutkan bahwa  “ayat  ini  tidak  berlaku  bagi  laki-laki  dan  perempuan  yang  terikat  dalam perkawinan, karena pada dasarnya dalam perkawinan tidak dapat terjadi perkosaan suami  terhadap  istrinya”.  Padahal  perbuatan  (pemaksaan)  untuk  melakukan persetubuhan  seharusnya  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang,  karena menafikan  adanya  penghargaan  atas  kemanusiaan  seseorang  yang  paling  esensial berupa  adanya  kehendak  atau  persetujuan  untuk  melakukan  perbuatan  yang teramat intim. Sehingga pada waktu hal tersebut dilakukan baik di luar maupun di dalam  perkawinan,  hal  itu  harus  dianggap  sebagai  pelanggaran  atas  hak  individu seseorang.  Dengan  penjelasan  Pasal  …  ayat  (1)  huruf  a  dan  b  Rancangan  KUHP tersebut  telah  menyatakan  bahwa  perempuan  yang  telah  terikat  perkawinan  tidak lagi  memiliki  hakikat  kemanusiaan  untuk  melakukan  kehendak  atau  persetujuan melakukan perbuatan intim tersebut.

## PENUTUP
Berdasarkan kajian sebagaimana yang diuraikan pada di atas, maka berikut ini dapatlah diajukan kesimpulan sebagai berikut:
1. Konsep  perkosaan  dalam  pandangan  KUHP  masih  dibatasi  oleh  adanya  kekerasan sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  89  KUHP,  artinya  tidak  akan  ada perkosaan  jika  persetubuhan  tidak  diawali  dengan  adanya  paksaan  yang menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang  bersifat  fisik.  Karena  itu, kekerasan  yang  bersifat  psikis  yang  sekalipun  dapat  menyebabkan  seorang  tidak berdaya  atau  pingsan,  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  melakukan  kekerasan perkosaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP.
2. Tindak  pidana  perkosaan  yang  dirumuskan  dalam  Rancangan  KUHP  dibanding dengan  Pasal  285  KUHP  telah  mengalami  perkembangan  dan  perluasan,  unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan lagi satu-satunya syarat untuk  adanya tindak  pidana  perkosaan.  Pengertian  persetubuhan  dalam perkosaan sudah bergeser tidak semata-mata adanya peraduan dua anggota kelamin lelaki dan perempuan,  akan  tetapi  dapat  pula  bersifat anal  dan  oral.  Bahkan  mencakup  pula perbuatan  berupa  memasukkan  benda-benda  yang  bukan  organ  tubuh  yang dimanipulasi  ke  dalam  vagina  atau  anus  seorang  perempuan  disamakan  dengan perkosaan.  Demikian  pula  dengan forcible rape  dan statutory rape yang diarahkan kepada  perlindungan  terhadap  gadis  di  bawah  usia,  serta  persetubuhan  yang dilakukan  dengan  persetujuan  perempuan  tetapi  dengan  unsur  penipuan  juga disamakan sebagai perkosaan.
3. Perempuan  sebagai  sekelompok  manusia  memiliki  hak  atas  perlindungan  dari kekerasan  (perkosaan)  sebagai  hak  asasinya.  Sedang  KUHP  yang  merupakan pengejawantahan dari kehendak penguasa untuk mengatur melalui peraturan yang mengarahkan  orang  lain  untuk  dapat  berperilaku  sesuai  dengan  kehendaknya, dianggap  belum  berhasil  memenuhi  keinginan  kaum  perempuan  untuk  lebih terlindungi,  baik  secara  fisik,  psikis  maupun  kekerasan  seksual.  Namun  dengan konsep  perkosaan  yang  dirumuskan  dalam  Rancangan  KUHP,  perjuangan  dan
harapan kelompok feminis telah tertampung sekalipun di  sana-sini masih ada yang perlu dikritisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan ,  2001, Perlindungan  Terhadap  Korban Kekerasan  Seksual  Advokasi  atas  Hak  Asasi  Perempuan,  Refika  Aditama, Malang.
Adami  Chazawi ,  2005,  Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan,  Raja Grafindo  Persada, Jakarta.
Arif Gosita , 1986, Viktimologi dan KUHAP, Penerbit Akademika Presindo, Jakarta,
__________ ,  2004, Masalah  Korban  Kejahatan  (Kumpulan  Karangan),  PT  Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,
Bambang Poernomo , 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,
Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso , 1996, Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi  Menuju  ke  Pemberdayaan,  Airlangga  University  Press, Surabaya.
Donald  Nicolson , Criminal  Law  and  Feminism,  dalam  Feminist  Perspectives  on Criminal Law, Covendish Publishing Limited, 2000.
M. Sudradjat Bassar , 1984, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP, Remaja Karya CV, Bandung
PAF  Lamintang ,  1990, Delik-delik  Khusus  Tindak  Pidana  Melanggar  Norma-norma Kesusilaan dan Kepatutan, Mandar Maju, Bandung
R.Soesilo ,  1981, Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
Toeti Heraty , 2001, Etika Sosial dalam Perspektif Jender, Mimeograf, Jakarta.
Jurnal Ilmiah Ismail  Navianto ,  “Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Kaitannya  Dengan  Kejahatan Perkosaan”, Arena Hukum, Nomor 12, Tahun 4, November 2000, FH-UB. Masruchin  Ruba’i ,  1999,  “Pidana  Ganti  Rugi  Sebagai  Perwujudan  Perlindungan Kepentingan  Korban  Tindak  Pidana”, Majalah  Arena  Hukum,  FH  Unibraw No. 8 Tahun 3, Juli.
Parman  Soeparman ,  2007,  “Kepentingan  Korban  Tindak  Pidana  Dilihat  Dari  Sudut Viktimologi” , Jakarta, Varia Peradilan No.260, Juli.