Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK
Peranan Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak  Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jawa Barat I Bandung

## Welly Surjono
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-YPKP, Bandung, Indonesia
Abstract. One of the products of tax regulation reform is the modernization of tax administration which includes among others the changes of the original organizational structure based on the type of tax into function, applying integrated tax administration system that can monitor the service process so that the service can be done quickly, transparently  and  accountability  .  Identify  the  problems  discussed  in  this  paper  is  how  the  administration  of taxation,  how  the  effectiveness  of  tax  examination  and  how  the  role  of  tax  administration  in  improving  the effectiveness  of  tax  examination  At  Kanwil  DJP  Jawa  Barat  I.  The  research  method  that  will  be  used  is descriptive  method  of  analysis  and  verification  method  of  analysis.  The  analysis  tool  that  will  be  used  is correlation coefficient analysis, coefficient of determination analysis, and t distribution test for hypothesis testing. Administration of taxation has been done to obtain the actual total score of 3199 compared with the ideal total score  of  3640,  meaning  that  employees  express  very  well  with  the  tax  administration  applied.  The  result  of statistical  analysis  obtained,  it  shows  a  strong  relationship  and  direction  between  tax  administration  with effectiveness of tax examination, determinant coefficient analysis obtained, it shows that tax administration can increase  effectiveness  of  tax  examination.  T  test  results  obtained,  then  accepted  and  rejected,  meaning  that  tax administration plays a role in improving the effectiveness of tax examination.
Keywords: Tax Administration; Tax Examintaion
Abstrak. Salah  satu produk dari  pembaharuan peraturan perpajakan  adalah adanya  modernisasi  administrasi perpajakan  yang  meliputi  antara  lain  meliputi  perubahan  struktur  organisasi  yang  semula  berdasarkan  jenis pajak  menjadi  fungsi,  menerapkan  sistem  administrasi  perpajakan  terpadu  yang  dapat  memonitor  proses pelayanan,  sehingga  pelayanan  dapat  dilakukan  dengan  cepat,  transparan,  dan  akuntabilitas.  Identifikasi masalah  yang  dibahas  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  administrasi  perpajakan,  bagaimana  efektivitas pemeriksaan  pajak  dan  bagaimana  peranan  administrasi  perpajakan  dalam  meningkatkan  efektivitas pemeriksaan  pajak  Pada  Kanwil  DJP  Jawa  Barat  I.  Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  metode deskriptif  analisis  dan  metode  verikatif  analisis.  Adapun  alat  analisis  yang  akan  digunakan  adalah  analisis koefisien  korelasi,  analisis  koefisien  determinasi,  dan  uji  distribusi  t  untuk  pengujian  hipotesisnya. Hasil penelitian    menunjukkan  hubungan  yang  kuat  dan  searah  antara  administrasi  perpajakan  dengan  efektivitas pemeriksaan  pajak,  analisis    koefisien  determinan  menunjukkan  bahwa  administrasi  perpajakan  dapat meningkatkan  efektivitas  pemeriksaan  pajak.  Hasil  Uji    t    diperoleh  bahwa    administrasi  perpajakan  berperan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak.
Kata Kunci: Administrasi Perpajakan; Pemeriksaan Pajak
Corresponding author. Email: wellykoe_66@yahoo.com How to cite this article. Surjono, W. (2016). Peranan Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung. Jurnal Riset Akuntansi Dan  Keuangan.  Program  Studi  Akuntansi.  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan Indonesia , 4 (1), 853–866. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/7705 History of article. Received: January 2016, Revision: Maret 2016, Published: April 2016 Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jurnal jrak.v4i1.7705 Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI .

## PENDAHULUAN
Salah  satu  usaha  untuk  mewujudkan kemandirian  suatu  negara  dalam  pembiayaan pembangunan  yaitu  menggali  sumber  dana yang  berasal  dari  dalam  negeri  berupa  pajak, dimana  pajak  tersebut  digunakan  untuk membiayai  pembangunan  yang  berguna  bagi kepentingan rakyatnya.
Setiap  tahun  target  penerimaan  pajak terus  meningkat  untuk  memenuhi  kebutuhan APBN,  namun  pertumbuhan  penerimaan pajak setiap tahunnya ternyata tidak diimbangi  dengan  potensi  pajak  bila  dilihat dari  jumlah  penduduk  di  Indonesia  atau dengan  perkataan  lain  kinerja  penerimaan pajak selama ini masih belum optimal. Hal ini disebabkan  adanya  perbedaan  pajak  ( Tax Gap )  antara  pemerintah  sebagai  pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak, hal  ini    dikarenakan  lemahnya  administrasi perpajakan,  oleh  karena  itu  diperlukan Reformasi Administrasi Perpajakan.
Menurut  Sinta  Setiana  ,Tan  Kwang  En dan  Lidya  Agustina  dalam  Jurnal  Akuntansi Vol.2  No.2  November  2010:  134-161  134 Universitas  Krsiten  Maranatha  mengatakan bahwa  modernisasi  sendiri  meliputi  3  hal, yakni  yang  pertama  reformasi    kebijakan ditempuh    melalui    amandemen  UU Perpajakan  yakni  UU  No.  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan,  UU  No.  36  tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan,  UU  Pajak  Pertambahan Nilai  dan  Pajak  Tidak  Langsung.  Kedua reformasi  administrasi  terkait  organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia.  Dalam  bidang  organisasi,  kini  telah dilakukan  perubahan  struktur  organisasi  dari berdasarkan  per  jenis  pelayanan  menjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan  menggabungkan  ketiga  kantor  (KPP, KPPBB  dan  Karikpa)  menjadi  KPP  Pratama. Selain  KPP  Pratama  juga  terdapat  KPP Madya  di  setiap  kantor  wilayah  dan  2  KPP WP  Besar  yang  hanya  ada  di  Jakarta.  Selain itu  terdapat  petugas  khusus  yang  disebut  AR ( account representative ) yang bertugas mengawasi  dan  melayani  wajib  pajak.  Ketiga reformasi  teknologi  informasi.  Konsepnya Konsepnya  menuju full  automation ,  menuju
administrasi internal yang paperless , efisiensi, customer oriented dan fungsi built-in control . Adapun  tujuannya  untuk  mengurangi  kontak langsung  dengan  WP,  mudah,  hemat  dan cepat.  Selain  itu,  akurat,  efektif  dan  efisien dan  pengawasan  internal  melalui built-in control system . Reformasi ini dilakukan untuk menyesuaikan  dengan  perkembangan  dunia usaha  dan  kebijakan  pemerintah,  yang  dapat dikategorikan  sebagai  reformasi  perpajakan adalah  reformasi  tahun  1983,  di  mana  terjadi perubahan  sistem yang  mendasar  dari “ Official  Assessment  System “  ke  “ Self Assessment System ”.
Keberhasilan Self  Assessment  System akan ditentukan antara lain oleh tindakan law enforcement . Salah satu bentuk law enforcement ini  diwujudkan  dengan  adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak disamping  untuk  meningkatkan  kepatuhan Wajib  Pajak  ,  bertujuan  pula  meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidakadilan  didalam  perlakuan  perpajakan diantara sesama Wajib Pajak.
Pengelolaan
penerimaan pajak
dilakukan  melalui  reformasi  perpajakan  yang mencakup reformasi kebijakan dan administrasi.
Reformasi administrasi
perpajakan dilakukan dengan tujuan meningkatkan  kepatuhan  sukarela  Wajib Pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan melalui modernisasi administrasi perpajakan.
Indonesia  memang  telah  melakukan penyempurnaan  dalam  tata  cara  (sistem) pemungutan  pajak  yang  modern  seiring dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi informasi, antara lain menurut pajakonline.com dengan  membentuk  Bank Data  Pajak,  Kantor  Pelayanan  Pajak  Khusus Wajib  Pajak  Besar  ( Large  Tax  Office ),  dan yang  akan  dilakukan  yaitu  Pengadaan Single Identity  Number (SIN),  akses  langsung penerimaan  pajak  kepada  Presiden,  dan  lain- lain.  Tujuannya,  untuk  (1)  modernisasi administrasi  perpajakan,  (2)  meningkatkan pelayanan,  (3)  meningkatkan  pengawasan secara  individual,  (4)  meningkatkan  Citra Direktorat  Jenderal  Pajak,  dan  (5)  mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dengan reformasi perpajakan khususnya administrasi,  sejak  tahun  2002  dilakukan modernisasi  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP). Terjadi perubahan paradigma unit operasional Direktorat  Jenderal  Pajak.  Saat  itu,  dibentuk unit  KPP  Wajib  Pajak  Besar  ( Large  Tax Office , LTO), sebagai cikal bakalnya. Kemudian  hal  yang  sama  dikembangkan  lagi pada tahun 2003 dan 2004 dengan model KPP Madya  ( Medium  Taxpayer  Office ,  MTO), yang  diterapkan  di  KPP  khusus  (BUMN, PMA,  Badan  dan  Orang  Asing,  dan Perusahaan  Masuk  Bursa).  Selanjutnya  pada tahun  2005  dengan  model  KPP  Pratama ( Small  Taxpayer  Office ,  STO).  Dengan demikian,  keberadaan  Kantor  Pajak  Modern tersebut akan membawa perubahan paradigma terhadap  semua  pihak  yang  berkepentingan antara  lain  yaitu  Wajib  Pajak,  Fiskus, Konsultan Pajak, Akuntan Pajak, Dan Penilai menuju  ke  kondisi  yang  lebih  baik  ( good governance maupun corporate good governance ).
Berbeda  dengan  model  Kantor  Pajak paripurna,  Kantor  Pajak  modern  memiliki beberapa karakteristik.  Menerapkan kode etik pegawai,  ada complaint  center , help  desk dengan  teknologi knowladge  base di  Tempat Pelayanan  Terpadu  (TPT).  Selain  sumber daya  manusianya  berkualitas  tinggi,  juga sarana  dan  prasarana  serta  sistem  penggajian yang  lebih  baik,  serta  adanya taxpayer’s  bill of rights .
Dengan adanya pelaksanaan
administrasi  perpajakan  dalam  organisasi modern ini juga diharapkan mampu memberikan  kemudahan  dalam  pelaksanaan pemeriksaan  pajak . Kemudahan pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat tercermin tersedianya data yang semula belum terungkap  dan data baru yang terungkap yang akhirnya  berimplikasi  pada  meningkatnya kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar pajak.
Dari  uraian  diatas,  maka  permasalahan yang  dapat  diidentifikasikan  peneliti,  yaitu pertama  bagaimana    administrasi  perpajakan pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Pajak  Jawa  Barat  I.  Kedua,  bagaimana efektivitas  pemeriksaan  pajak  pada  Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.  Ketiga,  bagaimana  peranan  administrasi perpajakan  dalam  meningkatkan  efektivitas pemeriksaan  pajak  pada  Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

## KAJIAN LITERATUR

## Administrasi Perpajakan
Menurut  Ensiklopedi  perpajakan  yang ditulis  oleh  Liberty  Pandiangan  (2008:121) ,bahwa Administrasi perpajakan ( Tax Administration ) ialah “Cara-cara atau prosedur  pengenaan  dan  pemungutan  pajak”. Administrasi  perpajakan  memegang  peranan penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat laws  enforcement ,  tetapi  lebih daripada  itu,  sebagai service  point yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan. Sejak dilakukan pembaharuan
perpajakan  nasional  ( tax  reform )  tahun  1983, Pemerintah  secara  terus  menerus  berupaya menyempurnakan sistem perpajakan nasional. Menurut  R.  Mansury  (1996;82)  sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu kebijakan  perpajakan  ( tax  policy ),  undang- undang perpajakan (tax laws) dan administrasi perpajakan ( tax administration ).
Pembaharuan sistem administrasi perpajakan  harus  disusun  dengan  sebaik- baiknya  sehingga  menjadi  intrumen  yang mampu  bekerja  secara  efektif  dan  efisien. Menurut  Carlos  A.  Silvian  (1992)  (Sumber: www.google.  co.id),  administrasi  perpajakan dikatakan  efektif  apabila  mampu  mangatasi masalah-masalah berikut, yang pertama Wajib Pajak  yang  tidak  terdaftar  ( unregistered  tax payers )  yaitu  sejauh  mana  administrasi  pajak mampu  mendeteksi  dan  mengambil  tindakan terhadap  masyarakat  yang  belum  terdaftar sebagai  Wajib  Pajak  walaupun  seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Kedua, Wajib  Pajak  yang  tidak  menyampaikan  Surat Pemberitahuan ( Stop Filling Tax payers ) yaitu Wajib  Pajak  yang  sudah  terdaftar  di Administrasi  Kantor  Pajak,  tetapi  tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Administrasi  Pajak  dituntut  untuk  dapat
mengumpulkan  data  sekaligus  menindak lanjuti  dengan  meminimalkan  kasus  seperti ini.  Ketiga,  Penyelundupan  Pajak  (T ax Evaders )  yaitu Wajib Pajak  yang melaporkan pajak  lebih  kecil  dari  yang  seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. System  Self  Assessment yang sekarang berlaku memang rentan menyebabkan  terjadinya  modus  kejahatan seperti  ini,  karena  sangat  tergantung  dari kejujuran  Wajib  Pajak.  Keempat,  Penunggak Pajak  ( Delinquent  Tax  Payers )  dimana  dari tahun  ke  tahun  selalu  ada  tunggakan  pajak yang terjadi, bahkan menunjukan kecenderungan  yang  semakin  meningkat. Permasalahan  ini  seolah  sudah  menjadi benang  kusut  yang  selalu  dihadapi  oleh otoritas pajak setiap tahunnya.
Dukungan  teknologi  (dalam  hal  ini teknologi informasi) juga menjadikan administrasi  perpajakan  dapat  di  kelola menjadi  lebih  efektif  dan  efisisen.  Aparat pajak, dalam menjalankan fungsi pemeriksaan akan  sangat  terbantu  ketika  membutuhkan sejumlah  data  yang  diperlukan.  Demikian juga  masyarakat,  dapat  mempunyai  akses yang  luas  karena  tersedianya  suatu  sistem informasi  perpajakan  yang  akurat  dan  dapat menjamin tercapainya transparansi dan akuntabilitas  publik  yang  pada  gilirannya akan  mampu  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak.
Menurut
Widjojo Nitisastro ( www.google.com )  pengertian  modernisasi yaitu  sebagai  berikut  “Modernisasi  adalah suatu  transformasi  total  dari  kehidupan bersama  yang  tradisional  atau  pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomis dan politis”. Modernisasi  di  Direktorat  Jenderal  Pajak bertujuan  untuk  menciptakan  kinerja  yang lebih baik berdasarkan fungsi dan mengurangi interaksi  petugas  pajak  dengan  wajib  pajak, sehingga mencegah korupsi. Penerapan sistem administrasi  perpajakan  modern  dilakukan untuk  mengoptimalkan  pelayanan  kepada Wajib Pajak.
Menurut
www.kppmb.depkeu.go.id bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern tersebut mencakup aspek-
aspek  sebagai  berikut,  yaitu  yang  pertama perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP.  Organisasi  berubah  dari  berdasarkan jenis  pajak  menjadi  berdasarkan  fungsi (fungsi  pelayanan,  pengawasan,  penagihan, dan  pemeriksaan  pajak).  Sistem  dan  proses kerja, berubah dari manual menjadi berdasarkan sistem (Sistem Informasi Direktorat  Jenderal  Pajak,  SIDJP)  dengan case  management .  Hal  ini  terkait  dengan pemanfaatan  teknologi  informatika  terkini. Kedua,  perubahan  implementasi  pelayanan kepada Wajib Pajak yang lebih mengedepankan  aspek  pelayanan  kepada Wajib  Pajak  ( customer  oriented )  dengan adanya help desk maupun Account representative (AR)  serta  adanya  unit  khusus yang  menangani  keluhan  ( complaint  center ), yang sebelumnya tidak ada. Sehingga menjadi masukan  berharga  dalam  merawat  dan memperbaiki  pelayanan  secara  berkelanjutan. Ketiga, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan  teknologi  informasi.  Adapun fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap  KPP  dan  siap  dimanfaatkan  oleh masyarakat  atau  Wajib  Pajak  seirama  dengan modernisasi  melalui  sistem on-line demi kemudahan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan  nya.  Keempat,  kode etik  pegawai.  Salah  satu  bagian  penting  dari modernisasi  perpajakan  adalah  perubahan sikap  dan  perilaku  sumber  daya  manusianya. Hal  ini  di  dukung  dengan  adanya  Kode  Etik Pengawai  DJP.  Yang  dimaksud  dengan  Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan  yang  mengikat  pegawai  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik  bertujuan  untuk    meningkatkan  disiplin pegawai,  menjamin  terpeliharanya  tata  tertib, menjamin  kelancaran  pelaksanaan  tugas  dan iklim  kerja  yang  kondusif,  menciptakan  dan memelihara  kondisi  kerja  serta  perilaku  yang profesional,  dan  meningkatkan  citra  dan kinerja pegawai.
Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan membentuk  KPP  modern.  Jika  dilihat  secara objektif,  sistem  administrasi  perpajakan  pada KPP  modern  jelas  lebih  baik  dari  KPP
konvensional.  Selain  itu,  diterapkan  juga teknologi  tinggi  yang  merupakan  salah  satu bagian  dari  proses  modernisasi  administrasi perpajakan,  yaitu  di  antaranya e-councelling , e-payment (MP3), e-registration , e-SPT ,  dan yang  terbaru  layanan e-filling .  Dengan maksud  agar  Wajib  Pajak  memperoleh kemudahan  dalam  memenuhi  kewajibannya, sehingga  pemenuhan  kewajiban  perpajakan dapat  lebih  mudah  dilaksanakan  dan  tujuan untuk  menciptakan  administrasi  perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Dengan kemudahan untuk memenuhi kewajiban  diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak.  oleh  karena  itu  perlu dukungan  semua  pihak  dan  sosialisasi  secara intens  serta  terus-menerus  agar  peningkatan pelayanan  Wajib  Pajak  terus  berjalan  dan sekaligus tercapainya administrasi perpajakan.
Sebagai  dasar  dari  konsep  modernisasi administrasi  perpajakan  adalah  “pelayanan prima”  dan  “pengawasan  intensif”  dengan pelaksanaan  “ good  governance ”.  Menurut Muhammad Djafar Saidi (2007 : 121), bahwa konsep dari modernisasi administrasi perpajakan  terdiri  dari  konsep-konsep  umum yang  pada  dasarnya  meliputi,  yang  pertama restrukturisasi  organisasi  dimana  didalamnya terdapat  konsep  debirokratisasi,  struktur organisasi  berbasis  fungsi  terkait  dengan perpajakan,  dilakukan  pemisahan  antara fungsi  pemeriksaan  dengan  fungsi  keberatan, adanya  segmentasi  Wajib  Pajak  (level operasional)  yang  dikelola  KPP,  adanya “ internal  audit ”  dan  “ change  program ”  unit, dan  lebih  efisien  dan  “ customer  oriented ”. Kedua,  penyempurnaan  proses  bisnis  melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi  yang  dilakukan  dengan  konsep berbasis  teknologi  komunikasi  dan  informasi, efisien  dan  “ customer  oriented ”,  sederhana dan  mudah  dimengerti,  dan  adanya built-in control .  Ketiga,  penyempurnaan  manajemen sumber  daya  manusia  dimana  didalamnya terdapat konsep berbasis kompetensi, optimalisasi teknologi komunikasi dan teknologi, customer  driven ,  dan  c ontinous improvement .
Adapun  tujuan  modernisasi  perpajakan adalah  untuk  menjawab  latar  belakang
dilakukannya  modernisasi  perpajakan,  yaitu agar tercapainya tingkat  kepatuhan pajak ( tax compliance ),  tingkat  kepercayaan  ( trust ) terhadap administrasi perpajakan, dan tercapainya  tingkat  produktivitas  pegawai pajak yang tinggi.

## Pemeriksaan Pajak
Menurut pasal 1 ayat 25 pada UU No 16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan  Undang-Undang  No.  28  tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan adalah sebagai berikut “Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan untuk  menghimpun  dan  mengolah  data, keterangan  dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan secara  objektif    dan  professional  berdasarkan suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  tersebut  diatur dalam  pasal  29  UU  KUP.No.28  Tahun  2007. Meskipun  Direktorat  Jenderal  Pajak  diberi wewenang  untuk  melakukan  pemeriksaan, undang-undang  ini  juga  membatasinya,  ini dilakukan  untuk  menghindarkan  pemeriksaan yang  sewenang-wenang.  Hal  ini  diatur  dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang berisi Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
Adapun  tujuan  dari  pemeriksaan  pajak menurut  PMK  Nomor  199/PMK.03/2007 Pasal  2  adalah  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,  dalam  hal-hal  sebagai  berikut, yaitu yang pertama ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dapat meliputi  satu,  beberapa,  atau  seluruh  jenis pajak,  baik  untuk  satu  atau  beberapa  Masa Pajak,  Bagian  Tahun  Pajak  atau  Tahun  Pajak dalam  tahun-tahun  lalu  maupun  tahun berjalan.  Kedua,  pemeriksaan  untuk  menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan  pembayaran  pajak  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  17B  Undang-undang KUP.  Ketiga,  pemeriksaan  untuk  menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan Wajib  Pajak  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal Wajib  Pajak  tersebut  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  yang  menyatakan  lebih  bayar, termasuk  yang  telah  diberikan  pengembalian pendahu luan kelebihan pajak, menyampaikan Surat  Pemberitahuan  yang  menyatakan  rugi, tidak  menyampaikan  atau  menyampaikan Surat  Pemberita  huan  tetapi  melampaui jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  dalam Surat  Teguran,  melakukan  penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau  akan  mening  galkan  Indonesia  untuk selama-lamanya,  atau  menyampaikan  Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi  berdasarkan  hasil  analisis  risiko  ( risk based  selection )  mengindikasikan  adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh unit  pelaksana  Pemeriksaan  Pajak  menurut Hardi  (2003:15)  dibagi  dalam  beberapa  jenis yaitu  pemeriksaan  rutin,  pemeriksaan  kriteria seleksi,  pemeriksaan  khusus,  pemeriksaan lokasi, pemeriksaan tahun berjalan, pemeriksaan  bukti  permulaan,  pemeriksaan terintegrasi  dan  pemeriksaan  untuk  tujuan penagihan pajak.
Dalam  rangka  kebijakan  pemeriksaan pajak  ruang  lingkup  pemeriksaan  dibagi dalam  2  (dua)  bagian  yaitu  pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan  lapangan  dapat  dibagi  lagi menjadi  2  (dua)  yaitu  pemeriksaan  lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan sedangkan  untuk  pemeriksaan  kantor  hanya terdapat pemeriksaan sederhana kantor.
Kebijakan  pemeriksaan  pajak  mengenai jangka waktu pemeriksaan diatur dalam Pasal 5  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 199/PMK.03/2007  sebagai  berikut  yaitu  ayat (1)  Pemeriksaan  Kantor  dilakukan  dalam jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan dapat  diperpanjang  menjadi  paling  lama  6 (enam)  bulan  yang  dihitung  sejak  tanggal
Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan  dalam  rangka  Pemeriksaan  Kantor sampai  dengan  tanggal  Laporan  Hasil Pemeriksaan. Ayat (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling  lama  8  (delapan)  bulan  yang  dihitung sejak  tanggal  Surat  Perintah  Pemeriksaan sampai  dengan  tanggal  Laporan  Hasil Pemeriksaan.  Ayat  (3)  Apabila  dalam Pemeriksaan  Lapangan  ditemukan  indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan  yang  memerlukan  pengujian  yang lebih  mendalam  serta  memerlukan  waktu yang  lebih  lama,  Pemeriksaan  lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2  (dua)  Tahun).  Keempat,  dalam  hal Pemeriksaan  dilakukan  berdasarkan  kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ,  jangka  waktu  Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ,  ayat  (2)  ,  dan  ayat (3),  harus  memperhatikan  jangka  waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Sesuai  dengan  pasal  11  ayat  1  PMK Nomor  :  199/PMK.03/2007,  dalam  hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,  Pemeriksa  Pajak  wajib  untuk menyampaikan  pemberitahuan  secara  tertulis tentang  akan  dilakukan  Pemeriksaan  kepada Wajib Pajak, memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan  pemeriksaan,  menjelaskan  alasan dan  tujuan  Pemeriksaan  kepada  Wajib  Pajak, memperlihatkan  Surat  Tugas  kepada  Wajib Pajak  apabila  susunan  tim  pemeriksa  Pajak mengalami  perubahan,  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  Hasil  Pemeriksaan  kepada Wajib  Pajak,  memberikan  hak  hadir    kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil  Pemeriksaan  dalam  batas  waktu  yang telah  ditetntukan,  melakukan  pembinaan kepada  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, mengembalikan buku atau catatan,  dokumen yang  menjadi  dasar pembukuan  atau  pencatatan  dan  dokumen lainnya  yang  dipinjam  dari  Wajib  Pajak paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan, dan merahasiakan  kepada  pihak  lain  yang  tidak berhak  segala  sesuatu  yang  diketahui  atau diberitahukan  kepadanya  oleh  Wajib  Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
Sesuai  dengan  pasal  11  ayat  2  PMK Nomor 199/PMK.03/2007, dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan
dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib untuk memperlihatkan  Tanda  Pengenal  Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib  Pajak  pada  Pemeriksaan,  menjelaskan alasan  dan  tujuan  Pemeriksaan  kepada  Wajib Pajak  yang  akan  diperiksa,  memperlihatkan Surat  Tugas  kepada  Wajib  Pajak  apabila susunan  tim  Pemeriksa  Pajak  mengalami perubahan,  memberitahukan  secara  tertulis hasil  Pemeriksaan  kepada  Wajib  Pajak, melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas  waktu  yang  telah  ditetntukan,  memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  agar pemenuhan  keajiban  perpajajan  dalam  tahun- tahun selanjutnya dilaksanaakn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengembalikan buku atau catatan,  dokumen yang  menjadi  dasar pembukuan  atau  pencatatan,  dan  dokumen lainnya  yang  dipinjam  dari  Wajib  Pajak paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan dan merahasiakan kepada  pihak  lain  yang  tidak  berhak  segala sesuatu  yang  diketahui  atau  diberitahukan kepadanya  oleh  Wajib  Pajak  dalam  rangka Pemeriksaan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  199/PMK.03/2007  juga  di  atur mengenai  standar  yang  dilakukan  dalam pelaksanaan  pemeriksaan.  Hal  ini  diatur dalam  ayat  8  yang  meliputi,  huruf  (a) pelaksanaan  pemeriksaan  harus  didahului dengan  persiapan  yang  baik,  sesuai  dengan
tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan  yang  seksama.  Huruf  (b)  luas pemeriksaan ( audit scope ) ditentukan berdasarkan  petunjuk  yang  diperoleh  yang harus  dikembangkan  melalui  pencocokan data,  pengamatan,  permintaan  keterangan, konfirmasi,  teknik  sampling,  dan  pengujian lainnya  berkenaan  dengan  Pemeriksaan. Huruf (c) temuan pemeriksaan harus didasarkan  pada  bukti  kompeten  yang  cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Huruf  (d) pemeriksaan  dilakukan  oleh  suatu  tim Pemeriksa  Pajak  yang  terdiri  dari  seorang supervisor,  seorang  ketua  tim  dan  seorang atau  lebih  anggota  tim.  Huruf  (e)  tim pemeriksa  pajak  sebagaimana  dimaksud  pada huruf  dapat  dibantu  oleh  seorang  atau  lebih yang  memiliki  keahlian  tertentu  yang  bukan merupakan  Pemeriksa  Pajak  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2),  baik  yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang  berasal  dari  instansi  di  luar  Direktorat Jenderal  Pajak  yang  telah  ditunjuk  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  tanaga  ahli seperti  peterjemah  bahasa,  ahli  di  bidang teknologi  informasi  dan  pengacara.  Huruf  (f) apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  dapat  dilakukan  secara  bersama- sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Huruf  (g)  pemeriksaan  dapat  dilaksanakan  di kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak,  tempat kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  Wajib Pajak,  tempat  tinggal  Wajib  Pajak  atau  di tempat  lain  yang  dianggap  perlu  oleh Pemeriksa  Pajak.  Huruf  (h)  pemeriksaan dilaksanakan  pada  jam  kerja  dan  apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Huruf (i) pelaksanaan
Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan. Huruf (j) laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan  Surat  Ketetapan  Pajak  dan/atau Surat Tagihan Pajak.
Menurut  Hardi  (2003:18),  secara  garis besar  pemeriksaan  dapat  dibagi  menjadi  3 (tiga)  tahapan,  yaitu  yang  pertama  Persiapan Pemeriksaan  Pajak.  Persiapan  pemeriksaan pajak  menurut  Siti  Kurnia  Rahayu  yang
dikutip oleh Hardi (2003;18) adalah “Serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemeriksa  sebelum  melaksanakan  tindakan pemeriksa  an  dan  meliputi  kegiatan  seperti mempelajari  berkas  wajib  pajak/  berkas  data, menganalisis  SPT  dan  laporan  keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melaku  kan  pengenalan  lokasi  wajib  pajak, menentukan  buku-buku  dan  doku  men  yang akan  dipinjam,  dan  menyediakan  sarana pemeriksaan.” Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemeriksaan  pajak  yaitu  mempelajari  berkas wajib  pajak  atau  berkas  data,  menganalisis SPT  dan  laporan  keuangan  wajib  pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan  lokasi  wajib  pajak,  menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program  pemeriksaan,  menentukan  buku- buku  dan  dokumen  yang  akan  dipinjam,  dan menyediakan sarana pemeriksaan.
Kedua, Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  menurut  Siti Kurnia  Rahayu  yang  dikutip  oleh  Hardi (2003;18) adalah : “Pelaksanaan pemeriksaan adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilaku  kan pemeriksa  dan  meliputi:  Memeriksa  ditempat wajib  pajak,  Melakukan  penilaian  atas  sistem pengendalian  intern,  Memutakhir  kan  ruang lingkup dan program pemeriksaan, Melakukan  pemeriksa  an  atas  buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, Melakukan  konfirmasi  kepada  pihak  ketiga, Memberitahukan  hasil  pemeriksaan  kepada wajib  pajak  dan  Melakukan  sidang  penutup (Closing  Conference).” Kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  dalam  rangka  pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu memeriksa di tempat wajib  pajak  (untuk  pemeriksaan  laporan), melakukan penilaian atas pengendalian intern, memutahirkan  ruang  lingkup  dan  program pemeriksaan,  melakukan  pemeriksaan  atas buku-buku,  catatan-catatan  dan  dokumen- dokumen,  melakukan  konfirmasi  kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu), memberitahuka,  hasil  pemeriksaan  kepada wajib  pajak  yang  diperiksa,  dan  melakukan sidang penutup ( closing conference ).
Ketiga, Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak. Pembuatan laporan
pemeriksaan  pajak  menurut  Siti  Kurnia Rahayu  yang  dikutip  oleh  Hardi  (2003;18) adalah  “Laporan  yang  dibuat  oleh  pemeriksa pada  akhir  tahun  Laporan  Pemeriksaan pelaksa  naan  yang  merupakan  ikhtisar  dan penuangan  semua  hasil  pelaksanaan  tugas pemerik saan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan“.  Laporan  pemeriksaan  pajak  di susun  oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan  yang  merupa  kan  ikhtisar  dan penuangan  semua  hasil  pelaksanaan  tugas pemeriksaan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Jadi  di  dalam  pemeriksaan  terdapat  3 tahapan  pemeriksaan  yang  harus  dilakukan oleh aparat pajak dalam menjalani pemeriksaan  atas  pajak.  3  (tiga)  tahapan  itu adalah persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan pemeriksaan pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  deskriptif dan  verifikatif  serta  penulis  memperoleh  data dengan menggunakan kuesioner tertutup yang telah  diberi  skor,  dimana  data  tersebut nantinya  akan  dihitung  secara  statistik. Adapun  populasi  yang  diambil  adalah pegawai  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Pajak  Jabar  1  dengan  jumlah  105  orang  dan dengan  tingkat  kesalahan  sebesar  10  %  dari jumlah  populasi  pegawai  Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1. Perhitungan besaran  sampel  menggunakan  rumus Slovin dengan hasil sebanyak 51,22 Orang dibulatkan menjadi 52 orang responden.
Teknik    pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  yang pertama Penelitian Lapangan (Field Research) dimana  data  primer  didapatkan melalui  metode  pengamatan  atau Observasi dan  metode  wawancara  atau Interview Kuesioner.  Kedua,  data  diperoleh  melalui Studi Kepustakaan (Library Research.
Analisis data adalah proses penyederhanaan  data  kedalam  bentuk  yang lebih  mudah  diinterpretasikan.  Langkah- langkah  yang  dilakukan  adalah  pertama, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sampling .  Setelah  metode  pengumpulan data  ditentukan  kemudian  ditentukan  alat
untuk  memperoleh  data  dari  elemen-elemen yang akan diteliti yaitu daftar pernyataan atau kuesioner.  Setelah  data  terkumpul  kemudian dilakukan  pengelolaan  data,  disajikan  dan dianalisis  dengan  menggunakan  uji  statistik. Dalam melakukan analisis terhadap data yang berhasil  dikumpulkan  untuk  mencapai  suatu kesimpulan  penelitian  yang  peneliti  lakukan menggunakan proses analisis uji validitas dan uji reliabilitas.
Pengujian  hipótesis  dimulai  dengan menetapkan  hipotesis  nol  dan  hipotesis alternatif, pemilihan tes statistik dan perhitungan  nilai  statistik,  penetapan  tingkat signifikansi  dan  penetapan  kriteria  pengujian. Yang  pertama  adalah  penetapan  hipótesis. Penetapan  hipotesis  yang  akan  diuji  dalam kaitan  dengan  ada  atau  tidaknya  hubungan antara  variabel  X  dan  variabel  Y,  yaitu Hipotesis  Nol  (H 0 )  dan  Hipotesis  alternatif (H 1 ).  Adapun  hipotesis  dalam  penelitian  ini yaitu sebagai berikut:
Hipotesis Penelitian : H 0 artinya  Administrasi  Perpajakan  tidak berperan  dalam  efektivitas  pemeriksaan pajak
H 1 artinya  Administrasi  Perpajakan  berperan dalam efektivitas pemeriksaan pajak
Hipotesis Statistik :
Ho : ρ = 0 ,  artinya  tidak  terdapat  hubungan antara  administra  si  perpajakan (variabel  X)  dengan  efektivitas pemerik saan pajak (variabel Y). H 1 : ρ ≠ 0 ,  artinya  terdapat  hubungan  antara administrasi  perpa  jakan  (variabel X) dengan efektivitas pemeriksaan pajak (variabel Y).
Kedua,  menentukan  tes  statistik  dan perhitungan  nilai  statistik  dimana  parameter yang  penulis  gunakan  adalah  Analisis Koefisien Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi dan Uji statistik. Ketiga,  menetapkan  tingkat  signifikansi dimana tingkat signifikan (level of significance) yang  digunakan  adalah  0,05 (5%)  dengan  derajat  kebebasan  dk  =  n  -  2. Tingkat  ini  dipilih  karena  dinilai  cukup  ketat untuk  mewakili  dalam  pengujian  kedua variabel  tersebut  dan  merupakan  tingkat
signifikan  yang  sering  digunakan  terutama dalam ilmu-ilmu sosial.
Keempat, menentukan kriteria
penelitian dimana kriteria-kriteria yang digunakan  untuk  menentukan  apakah  H 0 ditolak atau diterima adalah :
Jika  t hitung <  t tabel ,  berarti  H 1 ditolak,  H 0 diterima Jika  t hitung >  t tabel ,  berarti  H 1 diterima,  H 0 ditolak

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berkaitan dengan Pelaksanaan
Administrasi  Perpajakan  Pada  Kanwil  DJP Jabar  I,  hasil scoring menunjukkan  bahwa secara total pelaksanaan administrasi perpajakan  pada  Kanwil  DJP  Jabar  I  berada dalam  skor  3199  termasuk  kedalam  kategori sangat  baik,  ini  berada  pada  rentang  kriteria klasifikasi  antara  3057,60–3640  atau  dengan tingkat  persentase  sebesar  87,88%,  karena  ke empat sub variabel yang membentuk administrasi  perpajakan  yaitu  (1)  Perubahan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja memperoleh  kategori  sangat  baik  dengan memperoleh  skor  897,  skor  ini  berada  pada rentang  kriteria  klasifikasi  antara  873,60– 1040  atau  dengan  tingkat  persentase  sebesar 86,25%, (2) Perubahan implementasi pelayanan  kepada  Wajib  Pajak  memperoleh kategori sangat baik dengan memperoleh skor 680,  skor  ini  berada  pada  rentang  kriteria klasifikasi  antara  655,20–780  atau  dengan tingkat  persentase  sebesar  87,18%,  (3) Fasilitas  pelayanan yang  memanfaatkan teknologi  informasi  memperoleh  kategori sangat  baik  dengan  memperoleh  skor  916, skor  ini  berada  pada  rentang  kriteria klasifikasi  antara  873,60–1040    atau  dengan tingkat  persentase  sebesar  88,08%,(4)  Kode Etik memperoleh kategori sangat baik dengan mem  peroleh    skor  706,  skor  ini  berada  pada rentang  kriteria  klasifikasi  antara  655,20–780 atau  dengan  tingkat  per  sentase  sebesar 90,51%.
Sedangkan dalam hal Efektivitas Pemeriksaan
Pajak, hasil scoring menunjukkan  bahwa  secara  total  efektivitas pemeriksaan  pajak  pada  Kanwil  DJP  Jabar  I berada  dalam  skor  2052  termasuk  kedalam
kategori  sangat  baik,  ini  berada  pada  rentang kriteria  klasifikasi  antara  1965,60–2340  atau dengan  tingkat  persentase  sebesar  87,69%, karena  ke  tiga  sub  variabel  yang  membentuk efektivitas  pemeriksaan  pajak  yaitu  (1) Persiapan  pemeriksaan  memperoleh  kategori sangat  baik  dengan  mem  peroleh  skor  699, skor  ini  berada  pada  rentang  kriteria klasifikasi  antara  655,20–780  atau  dengan tingkat
persentase sebesar 89,61%,(2)Pelaksanaan pemeriksaan memperoleh  kate  gori  sangat  baik  dengan memperoleh  skor  667,  skor  ini  berada  pada rentang  kriteria  klasifikasi  antara  655,20–780 atau  dengan  tingkat  persentase  sebesar 85,51%, (3) Pelaporan pemeriksaan memperoleh  kategori  sangat  baik  dengan memperoleh  skor  686,  skor  ini  berada  pada rentang  kriteria  klasifikasi  antara  873,60– 1040  atau  dengan  tingkat  persentase  sebesar 87,98%.
Dalam hal Peranan Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan
Pemeriksaan  Pajak,  koefisien  korelasi  yang diperoleh sebesar 0,627 yang berarti  terdapat arah  positif  dan  tingkat  hubungan  yang  kuat antara adminsitrasi perpajakan dalam meningkatkan  efektivitas  pemeriksaan  pajak. Dari Hasil koefisien determinasi menunjukkan  bahwa  administrasi  perpajakan mempunyai  peranan  dalam  meningkatkan efektivitas  pemeriksaan  pajak  sebesar  39,30 %  dan  sisanya  sebesar  60,70  %  dipengaruhi faktor  lain  seperti  kepatuhan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  dan  kejujuran  petugas pajak, dan kejujuran Wajib Pajak. Berdasarkan  perhitungan  di  peroleh  hasil t hitung 5,688  >  t tabel 2,010,  maka  Ho  ditolak atau Ha diterima., artinya bahwa administrasi perpajakan  berperan  dalam  meningkatkan efektivitas pemerikaan pajak dengan demikian bahwa  hipotesis  yang  dikemukakan  yaitu terdapat  peranan  administrasi  perpajakan dalam  meningkatkan  pemeriksaan  pajak adalah terbukti.
Dalam  hal  administrasi  perpajakan, pembahasan  yang  pertama  adalah  mengenai perubahan  struktur  organisasi  sebagai  salah satu  reformasi  sistem  perpajakan  ternyata yang  menyatakan  setuju  sebanyak  28  orang
(53,85%)  dan  sebanyak  22 responden (42,31%)  menyatakan  sangat  setuju,  hal  ini dikarenakan dengan perubahan struktur organisasi maka akan lebih efisien dan efektif serta  mempermudah  pengawasan,  sedangkan 2  responden  (3,84%)  menyatakan  kurang setuju, hal ini dikarenakan yang perlu dirubah adalah mental sumber daya manusianya.
Perubahan  organisasi  DJP  yang  semula berdasarkan  jenis  pajak  menjadi  berdasarkan fungsi pajak, ternyata yang menyatakan setuju sebanyak  34  responden  (65,39%)  dan sebanyak 14 responden (26,92%) menyatakan sangat  setuju,  hal  ini  dikarenakan  akan memberikan  pelayanan  kepada  Wajib  Pajak yang lebih baik.  Sedangkan 4 responden atau (7,69%)  menyatakan  kurang  setuju,  hal  ini dikaranakan petugas pajak dituntut harus lebih memahami  semua  permasalahan  di  bidang perpajakan.
Proses kerja berdasarkan Sistem Informasi  Direktorat  Jenderal  Pajak  (SIDJP) lebih  mempermudah  pelaksana  an  tugas dibandingkan  dengan  sistem  kerja  secara manual,  ternyata  yang  menyatakan  setuju sebanyak  28  responden  (53,85%)  dan sebanyak 17 responden (32,69%) menyatakan sangat  setuju.  Sedangkan  7  responden (13,46%)  menyatakan  kurang  setuju,  hal  ini dikarenakan  sistem  manual  masih  diperlukan untuk backup dari  sistem  informasi  apabila sistem informasi mengalami gangguan.
Kedua, mengenai perubahan implementasi  pelayanan  kepada  wajib  pajak. Perubahan  sistem  pelayanan  yang  lebih mengedepankan  aspek  pela  yanan  kepada wajib  pajak  ( Customer  Oriented )  ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 27 responden (51,92%) dan  sebanyak  22 responden  (42,31%)  menyatakan  sangat setuju.  Sedangkan  sebanyak  3  responden (5,77%)  menyatakan  kurang  setuju,  hal  ini dikarenakan  tidak  semua  Wajib  Pajak  dapat mengerti perubahan tersebut.
Peran Account  Representative bertugas memberikan  bantuan  konsultasi  perpajakan kepada wajib pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru, dan mengawasi  kepatuhan  wajib  pajak  ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 33
responden  (63,46%)  dan  sangat  setuju sebanyak  18  responden  (34,62%).  Sedangkan 1  responden  (1,92%)  menyatakan  kurang setuju,  hal  ini  seharusnya  pengawasan kepatuhan  wajib  pajak  dilaksanakan  oleh bagian lain.
Help  Desk dan complain  center harus disediakan sebagai media penyampaian pengaduan  dari  wajib  pajak,  ternyata  yang menyatakan  setuju  bahwa  sebanyak  26 responden (50,00%) dan  sebanyak  23 responden  (44,23%)  menyatakan  sangat setuju,  sedangkan  3  responden  (5,77%) menyatakan kurang setuju, hal ini dikarenakan lebih baik pengaduan penyampaian  keluhan  langsung  ke account representative agar  dapat  segera  dapat diselesaikan secepatnya.
Ketiga,  mengenai  fasilitas  pelayanan yang  memanfaatkan  teknologi    informasi. Pemanfaatan  teknologi  informa  si  dapat mempermudah  administrasi  dan  pengolahan data,  ternyata  yang  menyatakan  sangat  setuju sebanyak  29  responden  (55,77%)  dan sebanyak 21 responden (40,38%) menyatakan setuju.  Sedangkan  sebanyak  2  respon  den (3,85%)  menyatakan  kurang  setuju,  hal  ini dikarena sistem informasi terkadang mengalami  gangguan,  sehingga  masih  harus di backup dengan secara manual.
Wajib  Pajak  melakukan  pembayaran pajak  secara on-line ( teller  bank , internet banking ,  ATM)  ternyata  yang  menyatakan setuju  sebanyak  30  responden  (57,69%)  dan sebanyak 20 responden (38,46%) menyatakan sangat  setuju,  hal  ini  untuk  mempermudah wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan  nya,  sedangkan  2  responden (3,85%)  menyatakan  kurang  setuju,  karena wajib  pajak  tetap  harus  mengisi  beberapa formulir dalam melakukan kewajiban perpajakannya  dan  sebagai  bukti  diri  telah melakukan kewajiban perpajakannya.
Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran  wajib  pajak  secara on-line ( e- registrasion melalui  internet),  ternyata  yang menyatakan  setuju  bah  wa  sebanyak  28 responden (53,85%) dan  sebanyak  20 responden  (38,46%)  menyatakan  sangat setuju.  Sedangkan  sebanyak  3  responden
(5,77%)  me  nyatakan  kurang  setuju  dan sebanyak  1  responden  (1,92%)  menyatakan tidak  setuju,  hal  ini  dikarenakan  tidak  semua wajib  pajak  memahami  cara  pendaftar  an online dalam  melaksanakan  kewajib  an perpajaknnya.
Keempat  mengenai  Kode  Etik . Untuk masalah  kode  etik  ini,  dari  52  responden pegawai  yang  menyatakan  sangat  setuju sebanyak  31  responden  (59,62%)  dan sebanyak 21 responden (40,38%) menyatakan setuju  bahwa  setiap  pegawai  DJP  wajib melaksanakan  tugas  dengan  jujur,  benar  dan efesien  dengan  menghargai  hak-hak  publik. Hal  ini  dikarenakan  dengan  pegawai  yang jujur dan benar akan mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak dan wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakan dengan baik untuk membantu dalam peningkatan  penerimaan  pendapatan  bagi Negara.
Sedangkan dalam hal Pemeriksaan Pajak pembahasan  yang  pertama  adalah  mengenai persiapan  pemeriksaan.  Identifikasi    masalah, pengenalan  lokasi  wajib  pajak,  penentuan dokumen yang akan dipinjam, dan penyediaan sarana  sebelum  pelaksanaan  pemeriksaan, ternyata  diketahui  pegawai  yang  menyatakan setuju  sebanyak  26  responden  (50,00  %)  dan sebanyak 24 responden (46,15%) menyatakan sang  at  setuju.Sedangkan  2  responden (3,85%)  menyatakan  kurang  setuju,  hal  ini dikarenakan identifikasi masalah sudah diketahui  oleh  pegawai  pajak  dari  arsip-arsip yang telah ada di instansi.
Kedua mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan.  Pemeriksaan  kantor  harus selesai  dalam  jangka  waktu  paling  lama  6 (enam)  bulan  dan  pemeriksaan  lapangan paling  lama  8  (delapan)  bulan  ternyata  yang menyatakan  setuju  bahwa  sebanyak  31 responden (59,61%) dan  sebanyak  16 responden  (30,77%)  menyatakan  sangat setuju.  Sedangkan  sebanyak  5  responden (9,62%)  menyatakan  kurang  setuju,  karena terkadang  dalam  penyelesaian  pemeriksaan tidak tepat waktu.
Dokumen yang menjadi dasar pembukuan  atau  pencatatan  dan  dokumen lainnya  yang  dipinjam  dari  wajib  pajak  harus
di kembalikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 29 responden (55,77%) dan  sebanyak  15 responden  (28,85%)  menyatakan  sangat setuju.  Sedangkan  sebanyak  8  responden (15,38%)  menyatakan  kurang  setuju,  hal  ini terkadang  setelah    7  hari  laporan  hasil pemeriksaan  masih  diperlukan  data  dari dokumen  Wajib  Pajak  sehingga  diperlukan surat pemberitahuan perpanjangan peminjaman dokumen tersebut. Ketiga mengenai Pelaporan
Pemeriksaan. Masalah pelaporan hasil pemeriksaan ternyata yang menyatakan setuju sebanyak  26  responden  (50,00%) dan sebanyak 25 responden (48,08%) menyatakan sangat  setuju  terhadap  hasil  pemeriksaan harus  di  beritahukan  kepada  wajib  pajak, sedangkan  sebanyak  1  responden  (1,92%) menyatakan  kurang  setuju,  karena  terkadang dalam penjelasan dari hasil pemeriksaan tidak dimengerti oleh Wajib Pajak.
Laporan pemeriksaan yang terkait dengan  pengungkapan  penyim  pangan  surat pemberitahuan  (SPT)  harus  memperlihatkan kertas kerja pemeriksaan ternyata sebanyak 28 responden  (53,85%)  menyatakan  setuju  dan sebanyak 18 responden (34,62%) menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebanyak 6 responden  (11,54%)  menyatakan  kurang setuju,  karena  dengan  SPT  itu  sendiri  sudah merupakan  data  yang  dapat  dijadikan    bukti dokumen yang sah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang diperoleh dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  pertama  pelaksanaan administrasi perpajakan telah dilakukan dengan  sangat  baik,  hal  ini  dapat  terlihat dengan indika tor perubahan struktur organisasi  dan  sistem  kerja,  perubahan implementasi  pelayanan  kepada  Wajib  Pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi  informasi  dan  kode  etik  dengan perolehan  skor  total  aktual  sebesar  3199 dibandingkan  dengan  skor  total  ideal  3640, artinya  pegawai  menyatakan  sangat  baik dengan administrasi perpajakan yang
diterapkan  pada  Kanwil  DJP  Jawa  Barat  I. Kedua,  pemeriksaan  Pajak  yang  telah  di lakukan  dengan  tahapan-tahapan  yang  tepat yaitu dengan di adakannya persiapan pemeriksaan,  pelaksanaan  pemeriksaan  dan pela  poran  pemeriksaan  dengan  skor  total aktual  sebesar  2052  dibandingkan  dengan skor  total  ideal  2340  artinya  pegawai  Kanwil DJP Jawa Barat I menyatakan sangat baik atas pemeriksaan  pajak  yang  diterapkan  oleh instansi. Ketiga, Peranan administrasi perpajakan  dalam  meningkatkan  efektivitas pemeriksaan  Pajak  Pada  Kanwil  DJP  Jawa Barat  I  diperoleh  hasil  analisa  koefisien korelasi sebesar 627 , 0  r hal ini menunjukan  hubungan  yang  kuat  antara administrasi  perpajakan  dengan  pemeriksaan pajak  serta koefisien  determi  nasi  kd=  39,30 %  yang  mengandung  arti  bahwa  administrasi perpajakan mempunyai peranan dalam meningkatkan  efektivitas  pemeriksaan  pajak sebesar  39,30  %,Sedangkan  Uji  Hipotesis di peroleh  hitung t 5,688  dimana  angka  tersebut lebih besar dari pada  tabel t 2,010 oleh karena itu a H diterima  dan o H ditolak.  Hal  ini menunjukkan bahwa admi nistrasi perpajakan berperan  dalam  meningkatkan  efektivitas pemeriksaan pajak.
Untuk  lebih  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan  maka  DJP  disarankan  agar  lebih teliti  dan  waspada  dalam  melaksanakan pemerik  saan  mengingat  masih  banyaknya kesalahan-kesalahan, penyelewengan-
penyelewengan  baik  yang  disengaja  maupun tidak disengaja terhadap kewajiban perpajakan  yang  dilakukan  wajib  pajak  dan ditunjang dengan system self Assessment yang sekarang berlaku, yang memungkinkan terjadi nya  hal-hal  diatas  dan  mengingat  masih banyaknya wajib pajak yang tidak memahami secara  utuh  mengenai  kewajiban  ini  sehingga alangkah  baik  nya  kalau  penyuluhanpun ditingkatkan guna memberi informasi yang di perlukan oleh wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  I.  (2001). Akuntansi  Sektor  Publik Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga. Djafar  Saidi,  M.  (2007). Pembaruan  hukum pajak . Jakarta: Rajawali Press.
Hardi.  (2003). Pemeriksaan  pajak .  Jakarta:
Kharisman.
Mansyuri,  R.  (2003). Kebijakan  perpajakan .
Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.
Marcus,  S.  (2009).  No  Title. Jurnal Akuntansi , 1 (2), 119–138.
Mardiasmo.  (2009). Perpajakan .  Yogyakarta:
Andi.
Nazir,  M.  (2001). Metode  penelitian. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Pandiangan,  L.  (2008). Perpajakan .  Jakarta: Erlangga.
Setiana,  S.,  En  Kwang,  T.,  dan  Agustina,  L. (2010).  No  Title. Jurnal  Akuntansi,
2 (2), 134-161.
Suandy,  E.  (2005). Hukum  pajak. Jakarta:
Salemba Empat.
Sugiyono. (2005).
Metode penelitian administrasi . Bandung: CV Alfabeta. Sutarto.  (2007). Dasar-dasar  kepemimpinan adminsitrasi . Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press. Umar, H. (2001). Metode riset bisnis. Jakarta: PT Gramedia.
Waluyo.  (2007). Perpajakan  Indonesia.
Jakarta: Salemba. Indonesia (2007). Keputusan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan. Indonesia (2003). Keputusan Menteri Keuangan  Nomor  85/KMK.03/2003 Tentang Tim Modernisasi Jangka menengah. Jakarta: Menteri Keuangan.
Indonesia  (2004).  Keputusan  MENPAN
Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Hakikat Pelayanan  Publik.  Jakarta:  Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Indonesia (2007). Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  199/PMK.03/2007 Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Pajak.
Jakarta: Menteri Keuangan.
Indonesia (2008). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-19/PJ/2008 Tentang
Petunjuk  Pelaksanaan    Pemeriksaan
Lapangan.  Jakarta:  Direktur  Jenderal Pajak. Indonesia (2008). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-20/PJ/2008 Tentang
Petunjuk  Pelaksanaan    Pemeriksaan Kantor.  Jakarta:  Direktur  Jenderal Pajak.
Indonesia  (2008).  Surat  Edaran  Direktur
Jenderal  Pajak  No.SE-10/PJ.04/2008 Tentang  Kebijakan  Pemeriksaan  Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Jakarta: Direktur
Jenderal Pajak.
Indonesia  (2007).  Undang-Undang  Pajak No.28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Sumber http://www.pajak.go.id/sites/default/files/image_berita/IMG_3059.JPG
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II menyelenggarakan Tax Gathering  Wajib  Pajak  (WP)  Besar  di  Puri  Begawan  Grand  Ballroom,  Bogor.  Acara  tersebut dihadiri  oleh  Direktur  Penyuluhan  Pelayanan  dan  Hubungan  Masyarakat  (P2Humas)  yang diselenggarakan  dalam  rangka  untuk  membina  dan  mempererat  hubungan  antara  DJP  dengan WP besar  yang terdaftar di  wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok,  KPP Pratama Bogor, KPP Pratama Cileungsi, KPP Pratama Cibinong, dan KPP Pratama Ciawi. Acara ini dijadikan ajang oleh Kanwil DJP Jawa Barat II untuk memberikan penghargaan kepada WP yang  telah  memberikan  kontribusi  penerimaan  terbesar  kepada  KPP  yang  disebutkan  di  atas untuk Tahun Pajak