PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DALAM RANAH PARIWISATA
[Saparudin Efendi] 1
[Prandy Arthayoga Louk Fanggi] 2
1,2 [Fakultas Hukum, Universitas Bumigora]
1 [saparudin@universitasbumigora.ac.id]
2 [prandyarts@gmail.com]

## Abstract
This article raises the Indonesian government's efforts to reduce commercial sexual exploitation  of  children  (CSEC)  in  the  tourism  industry.  As  a  link  in  supporting  the sustainable development agenda for the creation of a society that is earlier aware of sexual  violence  against  children.  CSEC  will  usually  involve  a  lot  of  tourism  actors, both  foreign  and  domestic,  who  put  children  at  a  disadvantage  physically  and mentally. The purpose of this paper is to first look at the forms of CSEC in Indonesia and  secondly,  what  strategic  steps  have  been  taken  by  Indonesia  to  prevent  CSEC from  occurring  in  the  tourism  sector.  This  research  method  includes  normative research,  which  uses  the  doctrinal  and  theoretical  principles  in  the  science  of  law, regarding  the  legal  materials  used,  which  consist  of  primary  legal  materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This method uses the norms that apply to the conceptual approach, namely referring to concepts, principles, and theories  that  are  related  to  the  issues  discussed.  as  well  as  based  on  several programs that have been implemented by the government and are carried out with limited prevention by maximizing the role of the various parties who are responsible for preventing cases of CSEC. These steps are of course carried out in order to create a harmonious environment in the life of the nation and state, as well as to protect citizens from the threat of crime.
Keywords : Protection, Exploitation, Tourism
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile (RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan) Prodi IlmuHukum UniversitasTeuku Umar Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
Received: 08 Maret 2023 Revised: 19 April 2023            Aceppted: 29 April 2023

## 1. PENDAHULUAN
Negara hukum atau Rule Of Law sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya  Universal  dan  bahkan  cukup  fundamental,  seperti  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak  asasi,  adanya  aturan  hukum  yang  megatur  tindakan Negara  atau  Pemerintah  dalam  arti  tindakan  aparatur  negara  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Dalam  hal  ini  tentunya  akan  membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya. 1 Dalam konsidran Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah amanah yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa anak adalah tunas dan  generasi  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  memiliki  peran  strategis  dan mempunyai  ciri  dan  sifat  yang  khusus  yang  menjamin  kelangsungan  eksistensi bangsa  dan  Negara  pada  masa  depan  yang  akan  datang.  Masa-masa  dimana  anak yang  seharusnya  menikmati  perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial  namun  tidak yang terjadi malah sebaliknya oleh pelaku eksploitasi seksual anak. Anak yang belum berusia  delapan  belas  tahun  yang  pada  dasarnya  belum  dewasa  dan  takut  untuk melawan justru diperalat, dimanfaatkan, dan diperas guna memperoleh keuntungan dengan  cara-cara  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  seksual,  sehingga  anak  yang seharusnya  dijaga  dan  dilindungi  perkembangannya  justru  malah  menjadi  korban kejahatan  oleh  pelaku  eksploitasi  seksual  anak.  Eksploitasi  seksual  terhadap  anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar 2 .
Berkembangnya jaringan teknologi dan kejahatan berdampak pada berbagai macam bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, salah satunya adalah Eksploitasi seksual  komersial  anak  di  sektor  pariwisata,  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak (ESKA).  Kegiatan  eksploitasi  tersebut  melibatkan  anak-anak,  baik  laki-laki  maupun perempuan  yang  melibatkan  kontak  seksual,  yang  dilakukan  oleh  wisatwan  baik domestik  maupun  turis  Internasional.  Para  wisatawan  tersebut  biasanya memanfaatkan  akomodasi  maupun  transportasi  dalam  sebuah  perjalanan  wisata sebagai  bentuk  fasilitas  yang  memungkinkan  pelaku  untuk  tetap  terus  menjadikan anak-anak  sebagai  sasaran  kepuasan  tindakan  ekpolitasi  seksual  komersial.  Isu perdagangan  anak  dan  eksploitasi  seksual  komersial  anak  memang  telah  menjadi agenda penting yang harus diselesaikan rezim internasional. Konvensi Internasional mengadopsi salah satu turunan Konvensi Hak Anak (KHA), yakni Optional Protocol to the Convention on The Rights of The Child on the sale of Children, child prostitution and  child  pornography (OPSC)  melalui  Resolusi  Unites  Nations  General  Assembly
1 Djoko Prakoso, 1987, Upaya Hukuk Yang Diatur Dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51
2 Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Semarang, hlm. 3
pada 25 Mei 2000 di New York dan mulai berlaku pada 18 Januari 2002. 3
Berdasarkan  laporan  Koordinator End  Child  Prostitution,  Child  Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia merupakan tujuan utama  bagi  turis  dan  predator  seks  anak,  diikuti  Vietnam  dan  Kamboja. 4 Hal  ini tercermin  banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  yang  tercatat,  UNICEF  Indonesia memperkirakan  jumlah  anak-anak  yang  menjadi  korban  eksploitasi  seksual komersial  anak  setiap  tahunnya  berjumlah  40.000  s/d  70.000. 5 ILO  pernah melakukan  penilitian  tentang  pelacuran  anak  dibeberapa  kota  di  Indonesia  dan mememukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang dilacurkan, bahkan sejak 2005 sampai 2014 IOM Indonesia memulangkan korban perdagangan manusia ke wilayah- wilayah Indonesia sebanyak 7.193 dari jumlah itu sebanyak 82% adalah perempuan dan  16%  dari  total  tersebut  adalah  anak-anak  yang  merupakan  anak-anak  korban perdagangan  untuk  tujuan  seksual. 6 Berdasarkan  data  diatas  bukan  hal  yang mengejutkan  jika  sebuah  kasus  kekerasan  yang  menimpa  anak-anak  mengandung lebih dari satu unsur jenis kekerasan.
Indonesia  memang  telah  menjadi  tujuan  utama  para  wisatawan mancanegara  untuk  berlibur.  Pariwisata  ibarat  sebuah  pisau  bermata  dua  yang disaat  tertentu  pisau  itu  sangat  dibutuhkan  untuk  membantu  mewujudkan keinginan  dan  bahkan  untuk  mencari  nafkah  dalam  hal  membantu  perekonomian warga  sekitar  dan  membuka  lapangan  kerja  yang  sangat  luas  namun  pada kesempatan  yang  berbeda  maka  pisau  itu  pun  dapat  mengancam  bahkan membunuh  tuannya  sendiri,  turis  yang  berwisata  untuk  mencari  kepuasan  seks dengan  anak-anak  yang  semakin  marak  seiring  perkembangan  industri  pariwisata nasional.
Selain itu, ketertarikan turis asing kepada Indonesia karena memiliki berbagai jenis kegiatan berwisata terutama yang  berhubungan dengan alam, event Nasional maupun  Internasional  menjadi tujuan utama  turis.  Kunjungan  wisata  mancanegara ke  Indonesia  melalui  seluruh  pintu  masuk  bulan  Oktober  2022  sebesar  678.530 terdiri dari 564.713 kunjungan wisata mancanagera melalui pintu masuk utama dan pintu  masuk  lainnya  (non  MPD)  atau  sebesar  83,23%  dari  total  kunjungan,  dan 113.817  kunjungan  wisata  mancanegara  yang  melalui  pintu  masuk  perbatasan lainnya  (MPD)  atau  sebesar  16,77%  dari  total  kunjungan.  Jumlah  ini  mengalami pertumbuhan  sebesar  364,31%  dibandingkan  bulan  Oktober  2021  yang  berjumlah
3 OCHCR. Draft Publication of Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child  prostitution  and  child  pornography (OPSC).  Dari  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx Diakses pada 20 Desember 2022
4 Abraham Utama, Indonesia Tujuan Utama Predator Seks Anak , https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223142638-20-100077/indonesia-tujuan-utama-predator-seks-anak-di-asia- tenggara Diakses 20 Desember 2022
5 Rio  Hendra  and  Supriyadi  Widodo  Eddyono,  2016, Tindak  Pidana  Terkait  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, Jakarta Selatan.
6 Ibid .
146.137  kunjungan. 7 Meskipun  terlihat  menguntungkan  bagi  negara,  sektor pariwisata  hal  ini  tentunya  menjadikan  Indonesia  beresiko  menjadi  sasaran  turis yang berniat melakukan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di sektor Pariwisata.
Kegiatan  ESKA  di  sektor  pariwisata  rentan  terjadi  di  beberapa  wilayah anatara  lain  ada  tujuh  provinsi  di  Indonesia  yang  menjadi  tujuan  utama  para  turis yang mencari wisata seks anak di daerah wisata yakni DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa  Timur,  Kepulauan  Riau,  Sumatera  Utara  dan  Nusa  Tenggara  Barat. 8 Yang terbesar memang terjadi di wilayah Batam (Kepulauan Riau), Bali dan Lombok (NTB). Batam jelas menjadi pintu masuk wisatawan, pebisnis dan para pekerja, Bali sudah bukan  rahasia  lagi,  sementara  Lombok   seperti  pesatnya  pertumbuhan  wisata Senggigi dan  Mandalika,  perputaran  prostitusinya  terutama  yang  melibatkan  anak- anak 9 .
Anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang  harus dijunjung tinggi. Oleh karenanya, agar nantinya setiap anak mampu untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut maka setiap anak perlu mendapat  kesempatan  untuk  tumbuh  dan  berkembang  baik  secara  fisik,  mental maupun dalam sosialnya serta perlu adanya upaya perlindungan hukum yang tegas guna mewujudkan kesejahteraan terhadap anak dengan cara memberikan jaminan terhadap  perlindungan  anak  bahwa  dirinya  bebas  dari  diskriminasi  kekerasan  dan eksploitasi.
Sebagai  wujud  dari  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut,  dalam rangka penegakan hak-hak anak, pemerintah melalui fungsi dan wewenangnya telah mengakomodir hak-hak anak itu dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak  asasi  manusia.  Hal  ini  merupakan  payung  hukum  bagi  segala  bentuk perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Indoenisa  termasuk  hak-hak  anak.  Undang- undang  No.  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  memberikan  pemahaman bahwa  begitu  banyak  kejahatan  yang  mengancam  hak-hak  anak  yang  ada  dalam Undang-undang  tersebut.  Upaya  pemerintah  dalam  rangka  memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- undang  tersebut,  ternyata  masih  belum  efektif,  hal  terbukti  dengan  begitu banyaknya  kasus-kasus  pelanggran  terhadap  anak  yaitu  berupa  tindak  kekerasan dan  diskriminasi  terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Namun  yang menjadi  fokus  dalam  penulisan  ini  adalah  mengenai  kejahatan  Eksploitasi  seksual
7 Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  RI,  Statistik  Kunjungan  Mancanegara  Bulan  Oktober  2022 https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-oktober-2022 Diakses Pada 20 Desember 2022
8 Ecpat,  Indonesia  Tujuan  Wisata  Seks  Anak  (Pelaku  Usaha  Jasa  Parawisata  Harus  Proaktif  Mengantisipasi, https://ecpatindonesia.org/berita/indonesia-tujuan-wisata-seks-anak-pelaku-usaha-jasa-pariwisata-harus-proaktif-mengantisipasi Diakses 20 Desember 2022
9 Ecpat, Indonesia Salah Satu Tujuan Wisata Seks  https://ecpatindonesia.org/berita/indonesia-salah-satu-tujuan-wisata- seks Diakses 20 Desember 2022
dalam ranah pariwisata, hal tersebut dikarnakan merupakan pelanggaran terhadap hak  anak  dan  mencakup  praktik-praktik  kriminal  yang  merendahkan  dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak dan meningkatnya kasus ekpolitasi seksual  komersial  anak  di  Indonesia  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  latar  belakang yang  telah  diuraikan,  maka  yang  menjadi  permasalah  adalah  bagaimana  bentuk- bentuk  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak  di  Indonesia  ? dan  Perlindungan  hukum terhadap Korban ESKA dalam ranah pariwisata di Indonesia. ?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penilitian  adalah  cara  melakukan  sesuatu  dengan  menggunakan pikiran  secara  seksama  untuk  mencapai  suatu  tujuan    dengan  mencari,  mencatat, merumuskan,  dan  menganalisi  sampai  menyusun  laporan. 10 Penilitian  hukum merupakan  seluruh  upaya  untuk mencari  dan  menemukan  jawaban  yang  benar ( right  answer )  dan/atau  jawaban  yang  sekali-kali  keliru  ( true  answer )  mengenai suatu  permasalahan,  untuk  menjawab  segala  macam  permasalahan  hukum diperlukan  hasil  penelitian  yang  cermat,  berketrandalan,  dan  sahih  untuk menjelaskan serta menjawab persoalan yang ada.
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  normatif,  yang  menggunakan  metode doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum yaitu bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang  memberi  aturan  terhadap  perilaku 11 mengenai  bahan  hukum  yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum  tersier,  pada  metode  ini  menggunakan  norma  yang  berlaku  pendekatan konseptual yaitu mengacu pada konsep, asas dan teori yang ada kaitannya dengan permasalahan  yang  dibahas,  pendekatan  isi.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  digunakan  yaitu  studi  kepustakaan,  dimana  teknik  ini  mempelajari,  mencatat dan  membaca  doktrin-doktrin.  Selanjutnya  data  dianalisis  secara  kualitatif deskriptif. 12

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia Fenomena  Global  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak  di  Sektor  Pariwisata atau  lebih  dikenal  Pariwisata Sex Anak (Child  Sex  Tourism) telah  menyebar  ke seluruh  belahan  negara  dengan  berbagai  modus  dan  operasi  yang  melibatkan jaringan  kejahatan  Internasional.  Salah  satu  contoh  tindakan  pelecehan  seksual terhadap  anak  adalah  dengan  melakukan  eksploitasi  terhadap  anak  yang  dapat
10 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2003, Metodologi Penelitian , PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1
11 Bernard  Arif  Sidharta,  1996, Refleksi  Tentang  Fondasi  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  Sebagai  Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional , Press Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 189-190
12 Sunggono, 2003, Metode Penilitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
dilakukan  dengan  kontak  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung. 13 Dalam penilitian yang dilakukan oleh UNICEF yang dilaksanakan antara bulan November 2020 dan Februari 2021 dengan fokus pada anak usia 12-17 tahun, dalam temuan laporan menyatakan anak pada kategori usia tersebut adalah pengguna internet yang sangat aktif dengan 95% diantaranya mengakses internet minimal dua kali sehari  atau  sekitar  5.000.000  anak  di  Indonesia  menyatakan  pernah  menjadi korban ESKA. 14
Untuk  mengetahui  definisi  dan  pengertian    yang  baku  terhadap  bentuk- bentuk  ESKA,  kongres  dunia  menentang  Seksual  Komersial  terhadap  anak  ( The word congress for against Sexsual Commercial Exploitation of the Children ) yang diselenggarakan  di  Stockholm,  Swedia  tahun  1996  menetapkan  bahwa  semua bentuk  Eksploitasi  seksual  komersial  terhadap  anak  meruapakan  kejahatan terhadap  manusia.  Setiap  negara  yang  menjadi  peserta  konvensi  hak  anak  bila membiarkan  semua  bentuk  Eksploitasi  seksual  terhadap  anak  tanpa  melakukan langkah  pencegahan,  perlindungan  maupun  pembasmian  terhadap  kejahatan kemanusiaan  tersebut,  maka  negara  peserta  konvensi  hak  anak  (KHA)  dapat dianggap melanggar hak asasi manusia. Dalam meningktakan pemahaman perlu di  pahami  dari bentuk-bentuk  Ekpolitasi  pada  anak  sering  dijumpai di  Indonesia yakni: 15
a. Pornografi
Pornografi  yaitu  tindakan  ekpolitasi  seksual  komersial  anak  dalam  bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lain  melalui  berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum.
b. Perdagangan Seks Anak Perdagangan  seks  anak  yaitu  kegiatan  menawarkan  dan  mengantarkan  anak untuk  melayani  kebutuhan  seksual  orang  lain  dengan  tujuan  mendapatkan keuntungan.
c. Pernikahan Anak Pernikahan  anak  yaitu  tindakan  paksa  menikahkan  anak  seseorang  yang mampu  memberikan  keuntungan  berupa  uang,  barang,  jasa,  tempat  tinggal, perlindungan, menaikkan martabat, dan lain sebagainya.
d. Ekpsolitasi seksual komersial anak dalam perjalanan dan pariwisata Eksploitasi  dalam  ranah  pariwisata  yakni  pariwisata  yang  melibatkan  anak sebagai  objek  seksual  dan  komersial.  Contoh  anak  dipekerjakan  sebagai
13 Mutia  Nstya  Rizky  dkk, 2019,  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  ESKA  Melalui  media  Sosial, Jurnal  Media Luris , 2(2), Juni.
14 Unicef, Data  Survei  baru:  hingga  56  persen  insiden  ekpolitasu  seksual  dan  perlakuan  yang  salah  terhadap  anak Indonesia , https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual- dan-perlakuan-yang diakses tanggal 27 maret 2023
15 Sukiman,  2018, Ayo  kenali  Eskpolitasi  Seksual  Komersial  Anak ,  Kementrian  Pendidikan  dan  kebudayaan,  Jakarta, Hlm 5-9
pelayan,  penjaja  makanan/minuman/tissue,  cindera  mata  namun  juga memberikan layanan seksual.
e. Pelacuran daring (Online) Pelacuran daring yaitu kegiatan seksual yang dilakukan seseorang kepada anak melalui  media  digital  telepon,  pesan  singkat,  internet,  social  media  atau panggilan video yang dilakukan secara online
Eksploitasi  seksual  komersial  anak  di  sektor  pariwisata  masih  menjadi penomena yang sulit diberantas, hal ini dikarenakan banyaknya kasus kekerasan yang  tidak  dipalorkan  dan  dihimpun  dengan baik,  terlebih  data  kasus  kekerasan terhadap  anak  tidak  memiliki  data  yang  akurat  artinya  tidak  satu  pintu.  Pola tersebut  membuat  kasus  ESKA  sulit  diberantas,  kasus-kasus  yang  ditemukan dalam  ESKA  juga  memanfaatkan  sebuah  kesempatan  atau  peluang  apatisnya masyarakat  sehingga  tidak  menyadari  adanya  kejahatan  tersebut.  Selain  faktor tersebut kasus ESKA juga terjadi karena:
a. Masalah Ekonomi Masalah ekonomi menjadi  salah satu penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial  karna  banyak  anak-anak  memilih  cara  instan  untuk  memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Terlepas dari kemampuan keluarga maupun orang  tuanya  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  mereka,  mengingat  angka kemiskinan Indonesia mencapai 26,36 Juta pada tahun 2022. 16
b. Minimnya pendidikan formal dan seks Anak-anak  yang  mendapatkan  ESKA  dibawah  12-17  tahun  yang  menandakan aktifitas belajar mereka belum maksimal pada tahap tersebut anak anak masih menganggap  pendidikan  seksual  masih  dianggap  tabu  bagi  sebagian  orang banyak  yang  menjadikan  teman  dan  internet  tentang  informasi  seks  sebagai guru  seksual,  sedangkan  orangtua  cenderung  tidak  memahami  atau  enggan mengajarkan kepada anaknya tentang pentingnya edukasi seks.
c. Kemajuan Pariwisata Fenomena ESKA yang terjadi di negara berkembang biasanya disasar oleh turis yang berasal dari Eropa dan Amerika serikat, para pelaku kebanyakan datang dari  negara  kaya  yang  tentu  lebih  maju  dari  negara  tujuan  kejahatannya. Fenomena  ini  didukung  oleh  minat  turis  untuk  mengunjungi  tujuan  berlibur yang berorientasi pada alam. Kemajuan pariwisata Indonesia juga berdampak pada  terjadinya  Eksploitasi  seksual  anak,  sebab  warga  negara  asing  yang datang  ke  Indonesia  memiliki  peluang  untuk  melakukan  tindakan  ekpolitasi karena merasa jauh dari negara asalnya dan terbebas dari jeratan hukum. 17
16 Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen,https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57- persen.html, Diakases 27 Maret 2023
17 Peraturan  Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Nomor  PM.30/HK.201/MKP/2010  tentang  Pedoman  Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dalam Ranah Partiwisata
Masalah  perlindungan  anak  adalah  sesuatu  yang  kompleks  dan  dapat diselesaikan  dan  dapat  menimbulkan  berbagai  macam  permasalahan,  dimana permasalahan  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  secara  perorangan,  melainkan harus  diatasi  secara  bersama-sama. 18 Memprioritaskan  kenyamanan  dan keamanan  wisatawan  merupakan  hal  paling  utama  yang  berimplikasi  terhadap peningkatan  jumlah  kunjungan  atau  jumlah  repeater. 19 Dalam  pengertian  luas yang dimaksud dengan hukum perlindungan anak yaitu segala aturan hidup yang memberi  perlindungan  kepada  mereka  yang  belum  dewasa  dan  memberi kemungkinan  bagi  mereka  untuk  berkembang. 20 Dalam  kemajuan  pariwisata, pemerintah  Indonesia  telah  memeberikan  upaya  berorientasi  pada  pencegahan misalnya edukasi, deteksi sadar dini terkait indikasi kegiatan ESKA, pelatihan yang dilakukan kepada pelaku Private Sector, Mayarakat, Anak, dan Pemerintah dalam melakukan  pencegahan  terkait  dengan  ESKA,  hal  ini  terbukti  dalam  bentuk pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) atau Perlindungan Anak Terpade  Berbasis  Mayarakat  (PATBM)  yang  dibentuk  di  tingkat  daerah  dan beberapa  program  yang  dilaksanakan  oleh  Kementrian  Pemberdayaan Perempuan dan Anak seperti: Kabupaten kota layak anak, PATBM hingga wisata perdesaan  ramah  anak.  Berdasarkan  beberapa  fakta  yang  telah  disebutkan, pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  serangkaian  pencegahan  dan memaksimalkan  peran  berbagai  kementrian  yang  bertanggung  jawab  langsung dengan  masalah  ESKA  di  industri  pariwisata  tersebut.  tidak  hanya  institusi pemerintah  yang  bersinggungan  dengan  turis  asing  saja  yang  melakukan  tindak pencegahan dan pemberantasan ESKA di sektor pariwisata, melainkan juga Non- Governmental  Organization (NGO)  dan  elemen  masyarkat  yang  bergerak  dalam perlindungan  anak.  Beberapa program  pemerintah dalam  menjalankan program dari Dinas Kebudayaan permpuan dan anak secara nasional :
a. Kabupaten/Kota Layak Anak
Salah  satu  bagian  dari  perlindungan  anak  yang  merupakan  dari  misi  dari Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  pemerintah  telah  melakukan  uji  coba  kebijakan perlindungan  anak  melalui  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota. 21 Program ini  bertujuan  secara  Umum  untuk  memenuhi  hak  dan  melinudngi  anak  dan secara  khsusu  untuk  membangun  inisiatif  pemerintah  kabupaten/kota  yang mengarah  pada  upaya  transformasi  KHA  ( Convention  on  the  Rights  of  the
18 Ngurah Suarnatha, 2012, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Denpasar, hlm. 85.
19 Lufi Wahidati, Eska Nia Sarinastiti, 2017, Perkembangan Wisata Hal Di Jepang, Jurnal Gama Societa, 1 (1).
20 Lilik Purawatuti Yudaningsih, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ESKA, Jurnal Ilmu Hukum , 2005.
21 Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak, Kabupaten/Kota  Layak  Anak,  (Advokasi  Kebijakan  KLA) ,  2015, hlm. 22
Child )  dari  kerangka  hukum  ke  dalam  definisi,  strategi  dan  intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang  ditunjukan  untuk  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak  (PHPA),  pada suatu  wilayah  kabupaten/kota. 22 Pada  tahun  2021,  telah  lahir  peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 tahun 20021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak  anak,  dengan  lahirnya  perpres  tersebut  dasar  hukum  pelaksanaan program  KLA  di  Indonesia  menjadi  lebih  kuat  dan  ini  akan  memberikan kemudahan  dan  keleluasaan  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  berinovasi, berkreasi  sebanyak  mungkin  agar  program  KLA  dapat  berkembang  sesuai dengan  potensi  dan  kearifan  local  masing-masing  daerah.  Kehadiran  KLA diaharapkan  dapat  memastikan  terpenuhinya  hak-hak  anak  untuk  hidup, tumbuh  dan  berkembang,  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan, diskriminasi,  serta  perlakuan  salah  lainnya,  serta  berpartisipasi  aktif menyuarakan aspirasi dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya. 23
b. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Selain  Kabupaten/Kota  layak  anak,  terdapat  gerakan  bernama  Perlindungan Anak  terpadu  berbasis  Mayarakat  (PATBM)  Yayng  telah  di  gagas  ole  KPPPA sejak  tahun  2016  dan  mulai  berkembang  pesat  pada  tahun  2017.  PATBM adalah  sebuah  gerakan  dari  jaringan  atau  kelompok  warga  pada  tingkat masyakat  yang  bekerja  secara  terkoordiansi  untuk  mencapai  tujuan perlindungan  anak. 24 Gerakan  ini  digunakan  sebagai  alat  kemeitraan  anatara pemerintah  dan partisipasi  masyarakat  dalam  hal  perlindungan  anak,  PATBM merupakan  insiatif  masyarakat  yang  bekerja  secara  terkoordinasi  untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Peran masyarakat dalam penyelanggaran perlindungan anak dilakukan dengan cara: 25
1) Memberikan informasi melalui sosialisasi atau edukasi menganai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak
2) Memberikan  masukan  dalam  perumusan  kebijakan  yang  terkait perlindungan anak.
3) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran ahak anak.
4) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi social bagi anak.
5) Melakukan pemantuan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
6) Menyediakan  sarana  dan  prasarana  serta  menciptakan  suasana  kondusif untuk tumbuh kembang anak
22 Ibid., hlm. 1 23 Media  Indonesia,  https://mediaindonesia.com/humaniora/508999/320-daerah-dianugerahi-penghargaan-kabupaten- dan-kota-layak-anak-tahun-2022, 320  Daerah  Dianugrahi  Penghargaan  Kabupaten/kota  layan  anak  tahun  2022 ,  diakses  29 Maret 2023.
24 Kementrian Pemberdyaan Perempuan dan Anak, 2016, Pedoman Pleksanaan PATBM , hlm. 7
25 Ibid., hlm. 11-12
7) Berperan  aktif  dengan  menghilangkan  pelebelan  negatif  terhadap  anak korban, dan
8) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisi dan menyampaikan pendapat.
Gerakan PATBM masih berlangsung sampai saat ini, bahkan dengan adanya
PATBM,  KPPPA  memiliki  peluang  yang  lebih  besar  untuk  bekerja  sama  dengan Stakeholder di lokasi yang sulit dijangkau. Seperti lokasi pariwisata yang jauh dari kota  dan  hal  ini  membangun  kerjsama  dengan  masyarakat, Private  sector ,
Pemerintah dan anak-anak.
C. Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Ekspoitasi
Hasil Assesment KPPPA dan Ecpat Indonesia di tujuh destinasi wisata pada tahun  2017,  mengungkapkan  bahwa  praktik  serta  indikasi  kekerasan  dan eksploitasi seksual anak kerap terjadi terhadap anak-anak yang tinggal di sekitar destinasi  wisata. 26 Hal  ini  tidak  hanya  menguntungkan  ekonomi  masyarakat namun  keamanan terhadap  anak  yang  ada  di  sekitar  wilayah  pariwisata merasa amaan  dari  presdator  seksual.  Pencanangan  desa  wisata  wisata  ramah  anak bebas eksploitasi dilakukan guna mewujudkan Indonesia layak anak tahun 2030. Hal  ini  pemerintah  komitmen  untuk  mengutamakan  kebijakan  prinsip Peope Oriented pada pilar Human Security.
Tujuan  pembentukan  program  ini  sama  seperti  beberapa  program sebelumnya yang penulis telah paparkan diatas yakni melindungi dan mencegah kekerasan  anak,  utamanya  eksploitasi  seksual  komersial  anak. 27 KPPPA  juga menekankan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  membuat  berbagai  program kebijakan yang menguntungkan bagi anak dan menjauhkan segala aktivitas para wisatawan untuk bertindak merugikan anak.

## 4. SIMPULAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  dengan  segudang  destinasi  wisata. Patutnya  waspada  terhadap  berbagai  ancaman  yang  telah  membahayakan kedaulatan  negara  serta  warganya.  Kasus  eksploitasi  seksual  di  pariwisata merupakan salah satu ancaman yang dapat merugikan anak-anak bangsa. Berbagai bentuk  ESKA  juga  menjadi  perhatian  di  dalam  melakukan  pencegahan  yakni: pornografi,  perdagangan  seks  anak,  pernikahan  usia  anak.  Ekpsolitasi  seksual komersial  anak  dalam  perjalanan  dan  pariwisata  dan  Pelacuran  daring  (Online). Sebagai  agenda  pemenuhan  hak  anak  Indonesia  melakukan  perlindungan  anak, dalam pasal 34 sampai 35 Konvensi Hak Anak secara langsung mewajibkan Negara untuk  melindungi  anak-anak  dari  semua  bentuk  Eksploitasi  seksual,  termasuk
26 Kementrian Pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Mentri Bintang Minta Anak-anak di Kawasan Wisata Terlindungi  dari  Bahaya  Eksploitasi  anak, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2560/menteri-bintang-minta- anak-anak-di-kawasan-wisata-terlindungi-dari-bahaya-eksploitasi-anak, 2020, Diakses 29 Maret 2023.
27 Ibid
pelacuran  anak,  pornografi  anak  dan  perdagangan  anak,  pasal-pasl  ini  merupakan landasan  perlindungan  hukum  internasional  terhadap  anak  dari  kekerasan  dan eksploitasi  seksual.  Pemerintah  Indonesia  secara  konsisten  telah  menjalankan program-program  perlindungan  anak  diantaranya,  kabupaten/kota  layak  anak, Wisata  pedesaan  ramah  anak  bebas  eksploitasi  dan  pembentukan  Perlindungan anak  terpadu  berbasis  masyarakat  (PATBM),  upaya  yang  telah  dilaksanakan  oleh pemerintah Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip keamanan manusia demi mencapai pembangunan berkelanjutan dan perlindungan anak.

## 5. REFERENSI
Buku:
Sidharta  B.A.,  1996, Refleksi  Tentang  Fondasi  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum Sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional ,  Press  Universitas Padjadjaran, Bandung.
Prakoso  D.,  1987, Upaya  Hukum  Yang  Diatur  Dalam  KUHAP ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Achmadi  A. dan Narkubo C., 2003, Metodologi Penelitian , PT. Bumi Aksara, Jakarta. Soemitro I.S., 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Semarang. Suarnatha  N.,  2012, Hukum  pidana  anak  dan  perlindungan  anak ,  Universitas pendidikan nasional Denpasar, Denpasar.
Hendra  R.  dan  Eddyono  S.W.,  2016, Tindak  Pidana  Terkait  Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP . Jakarta Selatan.
Soerjono  Soekanto,  2012, intuat ain intner ratn aeneP , Universitas  Indonesia  ,
Jakarta.
Sunggono, 2018, Metode Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan  Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Nomor  PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang  Pedoman  Pencegahan  Eksploitasi  Seksual  Anak  di  Lingkungan Pariwisata

## Junal:
Yudaningsih  L.P,  2005,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (EKSA), Jurnal Ilmu Hukum .
Rizky  M.N.  dkk,  2019,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  ESKA  Melalui  media Sosial, Jurnal Media Luris, 2(2).
Wahidati L, Sarinastiti E.N., 2017, Perkembangan Wisata Hal Di Jepang, Jurnal Gama Societa , 1(1).
Sumber Internet:
OCHCR. Draft Publication of Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child  on  the  sale  of  children,  child  prostitution  and  child  pornography (OPSC). Dari https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx. Abraham Utama, Indonesia Tujuan Utama Predator Seks Anak , https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223142638-20-
100077/indonesia-tujuan-utama-predator-seks-anak-di-asia-tenggara.
Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  RI,  Statistik  Kunjungan  Mancanegara Bulan  Oktober  2022    https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan- mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-oktober- 2022.
Ecpat,  Indonesia  Tujuan  Wisata  Seks  Anak  (Pelaku  Usaha  Jasa  Parawisata  Harus
Proaktif Mengantisipasi, https://ecpatindonesia.org/berita/indonesia- tujuan-wisata-seks-anak-pelaku-usaha-jasa-pariwisata-harus-proaktif- mengantisipasi. Ecpat, Indonesia Salah Satu Tujuan Wisata Seks https://ecpatindonesia.org/berita/indonesia-salah-satu-tujuan-wisata-seks. Unicef, Data Survei baru: hingga 56 persen insiden ekpolitasu seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia , https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/data-survei-baru- hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang.
Badan  Pusat  Statistik,  Persentase  Penduduk  Miskin  September  2022  naik  menjadi 9,57
persen,https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase- penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html.
Media  Indonesia, https://mediaindonesia.com/humaniora/508999/320-daerah- dianugerahi-penghargaan-kabupaten-dan-kota-layak-anak-tahun-2022, 320 Daerah Dianugrahi Penghargaan Kabupaten/kota layan anak tahun 2022 . Kementrian  Pemeberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak, Mentri  Bintang Minta  Anak-anak  di  Kawasan  Wisata  Terlindungi  dari  Bahaya  Eksploitasi anak,
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2560/menteri- bintang-minta-anak-anak-di-kawasan-wisata-terlindungi-dari-bahaya- eksploitasi-anak, 2020.