## ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN BUMD DI KABUPATEN BANGKA BARAT
Yuli Tirtariandi El Ansori * Email:yulitirta@ut.ac.id
Eha Saleha **
Email: ehasaleha@ut.ac.id
*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Terbuka ** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-UPBJJ-UT Serang
Abstracts :The  study  was  triggered  by  the  problems  in  the  west  Bangka  regency  that having regional owned enterprises (BUMD) Bangka Barat Sejahtera.Since established based  on  regulation  no.  32.4  2011  it  is  considered  failed  searching    for  profit  and contribution to local government income. The case also occurring in many other areas in  indonesia.Inefficiency  and  management  problems,no  focus  in  running  businesses often  regarded  as  the  major  problems.  Besides,  BUMD  has  two  functions  as  a  public servant  and  a  profit  maker  for  the  local  governments.This  study  adopted  qualitative approaches.Data  collection  method  is  desk  research,  field  observation,  in-depth interviews, and study of documents.Data analysis is carried out using an analysis of the theory  of  the  implementation  of  public  policy  and  the  concept  of  change organization.The  last  result  obtained  shows  that  the  performance  of  BUMD)  Bangka Barat  Sejahtera    doesnot  reach  maximum  results.  For  example,  in  2013  extruded overhead or rest loss about 300 million rupiah.

## Keywords: Implementation, public policy, regional owned enterprises

## PENDAHULUAN
Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  sebagai sebuah organisasi yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah memiliki peranan penting. Di beberapa  daerah  hasil  pemekaran, BUMD  ini  menjadi  ujung  tombak untuk meningkatkan
PAD. Meskipun demikian, dalam
prakteknya  banyak  BUMD  yang gagal menjalankan perannya tersebut karena berbagai
penyebab.Misalnya  karena  campur tangan yang kuat dari pihak eksekutif
maupun
legislative.Kemudian  faktor  internal BUMD  seperti  masalah  manajerial, SDM, maupun tidak adanya
kemampuan bersaing dengan kompetitor.Kegagalan BUMD untuk menjalankan fungsinya tidak terlepas  juga  dari  tidak  adanya landasan  hukum  yang  kuat.Selama ini  payung  hukum  yang  menjadi dasar  bagi  operasionalisasi  BUMD adalah  UU  no  5  tahun  1962  yang sudah  tidak  relevan  lagi  dengan perkembangan  dunia  usaha  saat ini.Pemerintah daerah dalam mengeluarkan Peraturan Daerah
tentang  BUMD  masih  banyak  yang mengacu kepada UU lama tersebut. Kabupaten Bangka Barat memiliki BUMD berbentuk Perusahaan Daerah yakni PD Bangka Barat Sejahtera (BBS).Dalam  perjalanannya  sejak
didirikan  berdasarkan  Perda  no  11 Tahun  2008  BUMD  tersebut  tidak memberikan  kontribusi  maksimal bagi  PAD.Sementara  tiap  tahun pemerintah daerah selalu melakukan penyertaan modal. Sejak tahun 2009 hingga  2012  penyertaan  modal  dari Pemerintah  Daerah  sudah  mencapai Rp  4  milyar  tetapi  BUMD  tersebut belum dapat memberikan
keuntungan  sekaligus  kontribusi bagi  PAD  Kabupaten  Bangka  Barat
(bangkapos.com,  Kamis  11  April 2013). Hal  tersebut  menimbulkan kritik  tajam  khususnya  dari  DPRD setempat.Kritikan tersebut
diantaranya agar BUMD lebih fokus kepada satu bidang usaha
saja.Sementara  saat  ini  PT  BBS membidangi pertambangan,
percetakan, perbengkelan, pencucian  mobil,  kuliner  hingga apotik.Hal inilah yang diduga menjadi  penyebab  kegagalan  PT BSS  menjadi  penyumbang  PAD Kabupaten Bangka Barat.
Dilatarbelakangi  permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kajian akademis  dan  yuridis  terhadap BUMD  tersebut  sebagai  masukan bagi  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah dalam melakukan penataan BUMD. Kajian tersebut dilakukan
untuk mengetahui  bagaimana  kebijakan penataan  BUMD  di    Bangka  Barat. Dalam  penelitian  ini  ruang  lingkup masalah dibatasi pada proses penataan BUMD, kebijakan- kebijakan  apa  saja  yang  telah dikeluarkan  Pemkab  Bangka  Barat, serta strategi  apa  yang dilaksanakan oleh  BUMD  di  Bangka  Barat
tersebut. Dalam penelitian ini tujuan khusus  yang  ingin  dicapai  adalah mengetahui dan menemukan kebijakan  serta  strategi  yang  tepat dalam menata ulang BUMD. Target luaran  yang  diharapkan  adalah diperolehnya  rumusan  kebijakan dan  strategi  yang  tepat  dalam penataan BUMD.

## 1. KAJIAN LITERATUR
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Rachmawati (2004) terhadap BUMD
di Kabupaten Bandung memperlihatkan hasil bahwa beberapa  hambatan  yang  dialami BUMD dalam meningkatkan
kinerjanya  antara  lain  tarif  penjualan jasa  ataupun  produk  yang  terlalu rendah sehingga menyebabkan
kerugian, peralatan yang sudah usang yang mengakibatkan
biaya pemeliharaan  tinggi  seperti  dialami PDAM,  serta  adanya  jajaran  direksi yang dipegang birokrat. Tetapi penelitian ini tidak banyak membahas tentang kebijakan
penataan  BUMD  ataupun  berbagai upaya penyehatan yang telah dilaksanakan maupun perlu dilakukan  di  masa  mendatang.Hasil
studi  lainnya  tentang  BUMD  adalah studi  yang  dilakukan  oleh  Rubaman (2010).  Studi  di  Kabupaten  Bekasi tersebut menghasilkan temuan bahwa beberapa permasalahan yang
dihadapi  BUMD  dalam  menjalankan usahanya adalah lemahnya kemampuan  manajemen  dan  modal perusahaan,  kondisi  peralatan  yang sudah  tua,  lemahnya  kemampuan pelayanan dan pemasaran. Sedangkan kendala dalam operasional BUMD di Bekasi diantaranya  banyaknya  intervensi pemerintah daerah, keterbatasan kewenangan  tertentu  bagi    Direksi dalam menjalankan perusahaan,
rekrutmen pegawai dan direksi tanpa mempertimbangkan aspek profesionalisme. Tetapi dalam penelitian  ini  belum  memaparkan secara  jelas  strategi  atau  kebijakan yang lebih tepat untuk menata kinerja BUMD,  apakah  strategi  kembali  ke core bussiness atau melakukan diversifikasi usaha. Penelitian tersebut  juga  belum  memaparkan sektor apa yang tepat bagi BUMD di Bekasi jika ingin melakukan diversifikasi  usahanya.  Penelitian pendahuluan  lainnya  yang  terkait
dengan  BUMD  dilaksanakan  oleh Harefa  (2010)  di  Kota  Padang  dan Banjarmasin.  Dalam  studi  tersebut didapatkan kesimpulan bahwa
beberapa  permasalahan  yang  umum dialami oleh BUMD adalah pengelolaan yang  tidak  efisien, intervensi birokrasi dan DPRD dalam setiap kebijakan bisnis, serta lemahnya pengendalian dan pengawasan. Hasil dari penelitian ini belum  memberi  gambaran  secara jelas  tentang  kebijakan  strategis seperti  apa  yang  diperlukan  dalam membenahi  BUMD  mengingat  UU No.  1962  sudah  kurang  relevan dipergunakan sebagai dasar pendirian dan pengelolaan BUMD. Studi
berikutnya  dilakukan  oleh  Santosa
(2011) di Provinsi Jawa
Timur.Dalam penelitian tersebut Santosa  meragukan  bahwa  buruknya kinerja  BUMD  hanya  semata-mata disebabkan oleh belum adanya revisi terhadap  UU  No  5  Tahun  1962.Ia menyampaikan argumen bahwa permasalahan  paling  penting  adalah bagaimana  mengoptimalkan  kinerja BUMD dalam mendorong
perekonomian  daerah.  Dari  hasil penelitiannya ia menyimpulkan
bahwa semua BUMD di Jawa Timur belum  mencapai  skala  ekonomis yang  ideal  dan  beroperasi  pada tingkat efisiensi yang rendah. Mengacu  kepada  berbagai  studi pendahuluan  yang  telah  dilakukan peneliti  lain  maka  penelitian  yang telah dilakukan oleh peneliti diarahkan  kepada  kajian  bagaimana kebijakan  dan  strategi  yang  tepat untuk melakukan pengelolaan BUMD  agar  BUMD  di  Kabupaten
Bangka Barat dapat berubah menjadi BUMD penyumbang
PAD.
Penanganan  BUMD  di  Kabupaten Bangka  Barat  diyakini  memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan BUMD di daerah lain. Ini mengingat BUMD  tersebut  baru  berdiri  tahun 2009  sehingga  masih  mempunyai peluang untuk dibenahi secara komprehensif.
Implementasi
kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai sebuah  cara  agar  kebijakan  dapat mencapai tujuannya. Nugroho (2008:433) mengemukakan,
rangkaian  implementasi  kebijakan dapat  digambarkan    dalam  model berikut ini:
MISI VISI
Strategi/Rencana Kebijakan
Program Proyek Kegiatan
Gambar 2.1 . Sekuensi Implementasi
Kebijakan
Untuk melakukan analisis terhadap  implementasi  kebijakan  dalam penelitian  ini  maka  akan  digunakan model Hogwood dan Gunn.
Penggunaan  model  ini  didasari  asumsi bahwa pembentukan BUMD merupakan sebuah kebijakan bersifat top down dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan  PAD.    Model  tersebut mensyaratkan  adanya  beberapa  syarat dalam implementasi kebijakan (Nugroho, ibid . p. 441), yaitu:
1. Adanya jaminan bahwa kondisieksternal yang dihadapi
lembaga/badan pelaksana tidakakan menimbulkan masalah besar.
2. Apakah  tersedia  sumber  daya  yang memadai dalam pelaksanaannya.
3. Apakah  perpaduan  sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan
didasari hubungan kausal yang andal. 5. Seberapa banyak hubungan
kausalitas yang terjadi. 6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman  yang  mendalam  dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan  dalam  urutan  yang benar.
9. Komunikasi  dan  koordinasi  yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki
wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan sempurna. Agar    kebijakan  dan  strategi penataan BUMD
dapat implementasikan  dengan  baik  perlu didukung  dengan    perubahan  dalam kinerja  organisasi  BUMD  itu  sendiri. Analisis  terhadap  perubahan  orgnisasi tersebut  dapat  menggunakan    model yang dikembangkan oleh Donald (dalam Kartiwa, 2011:8.8).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
pendekatan naturalistik/kualitatif.
Metode  yang  digunakan  adalah  studi kasus  untuk  memotret  dan  menyelidiki secara  cermat  kebijakan  dan  strategi penatataan BUMD di Bangka Barat.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah studi dokumen,
pengamatan  lapangan,  dan  wawancara mendalam. Dokumen  yang ditelaah dan dianalisis  adalah  berbagai  peraturan perundangan  seperti  UU,  Instruksi Mendagri,  dan  Peraturan  Daerah    yang terkait dengan BUMD. Observasi
dilakukan di BUMD PT

## BBS
Kabupaten  Bangka  Barat  dan  dan  unit- unit usahanya yang terkait.Dalam penelitian ini untuk menentukan informan penelitian maka penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu  teknik  penentuan  sampel yang ditentukan atas dasar sampel  yang dipilih dan ditentukan jumlahnya.
Sebagaimana  dalam  penelitian kualitatif  maka  penulis  menggunakan metode wawancara mendalam ( in depth interview )    dengan  informan  yang memiliki  pengetahuan  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini.  Wawancara
dilakukan  dengan  cara  terbuka  dimana informan  mengetahui  kehadiran  penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara  di  lokasi  penelitian,  dan dalam  melakukan  wawancara  dengan para  informan  penulis  menggunakan alat rekam sebagai alat bantu. Sementara  itu  yang  menjadi  informan atau  objek  penelitian  dalam  penelitian ini yaitu :
- Kepala  DPPKAD  Kabupaten
Bangka Barat
- Kepala BUMD PT BBS
Kabupaten Bangka Barat
- Komisi I DPRD Bangka Barat
- Pelaksana di Unit Usaha
Inti/ core bussiness di BUMD PT BBS
Semua  data  yang  terkumpul kemudian dikategorisasi, dipetakan, dan dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif yaitu  menghubungkan  fakta  empiris dengan dasar pemikiran teoretik. Dengan  kata  lain  memotret  kebijakan dan strategi penataan BUMD yang telah dilakukan Pemkab Bangka Barat dibandingkan dengan pemikiran teoritis. Analisis  kualitatif  ini  dilakukan  dengan caramemeriksa  keabsahan  data  yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan  metode  triangulasi,  yaitu
teknik  pemeriksaan  keabsahan  data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di  luar  data  itu  untuk  keperluan pengecekan  atau  sebagai  pembanding data  itu.    Penelitian  ini  menggunakan metode  triangulasi  dengan  sumber yaitu  membandingkan  dan  mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan  alat  yang  berbeda  dalam  metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil PD BBS
Pembentukan  PD  Bangka  Barat Sejahtera  merupakan  sebuah  kebijakan bersifat  top  down dari  pemerintah daerah  dalam  rangka  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).Ketika pertama  didirikan  berdasarkan  Perbup no  7  tahun  2008,  PD  BBS  lebih memfokuskan  kepada  usaha  di  bidang pertambangan dibandingkan bidang lainnya.  Pada  awalnya  PD  BBS  ini melaksanakan  bisnis  di  bidang  usaha penjualan  biji  timah.  Di  samping  usaha pertambangan  tersebut  PD  BBS  juga sudah  melirik  bidang  usaha  lain  yaitu perbengkelan dan usaha dibidang penyuplaian  BBM  untuk  kapal  Isap, namun  kedua  bidang  tersebut  pada  saat
ini  belum  bisa  dilakukan  disamping minimnya penyertaan modal dari pemerintah  daerah  juga  untuk  suplay BBM  ke  kapal  Isap  belum  ada  respon dari  PT  Timah  selaku  mitra  kerja  dari kapal isap itu sendiri.
Pada  tahun  2011,  keberadaan PD BBS yang semula hanya berdasarkan  Perbup,  diperkuat  dengan keluarnya Peraturan Daerah (Perda) No. 32 A Tahun 2011 tentang Pembentukan PD  BBS.  Pada  tahun  2011  ini  BUMD tersebut mulai menyelenggarakan beberapa  jenis  usaha  lainnya  yakni: usaha di bidang budidaya pertanian dan kelautan; usaha di bidang pertambangan dan industri; usaha di bidang pengembangan sumber pariwisata, usaha-usaha  lainnya  yang  menunjang tujuan  perusahaan.  Sebelum  keluarnya Perda  no  32A,  terlebih  dahulu  keluar Perda no 10 tahun 2011 yang menegaskan  tentang  penyertaan  modal dari  Pemkab  Bangka  Barat  kepada  PD BBS.  Pemerintah  Kabupaten  Bangka Barat  melakukan  Penyertaan  Modal Daerah  dalam bentuk Saham  pada  PD. Bangka  Barat  Sejahtera  sebesar  Rp. 5.000.000.000,00  (Lima  Milyar  Rupiah )  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun. Pada  tahun  2011  tersebut  PD  BBS
mendapat  penyertaan  modal  1  miliar rupiah. Sedangkan pada tahun berikutnya  akan  mendapat  penyertaan modal  sesuai  kemampuan  pemerintah kabupaten.
Sejak  berdiri  PD  BBS  sudah beberapa  kali  mengalami  pergantian direksi  terutama  di  posisi  Direktur Utama  (Dirut).  Jabatan  Dirut  awalnya dijabat  oleh  Abang  Sjachroel  Arifin. Kemudian  posisinya  digantikan  oleh Hendrayana  karena  Abang  Sjachroel Arifin mengundurkan diri terkait dengan pencalonan dalam pemilu legislatif 2014.

## 4.2. Kebijakan  Penataan  Struktur  PD
Bangka Barat Sejahtera
Peran  BUMD  sebagai  penyedia layanan umum sekaligus penghasil PAD membuat kinerja PD BBS tidak optimal. Kerugian  yang  dialami  PD  BBS  sejak tahun  2012  membutuhkan  upaya  keras dari  pihak  PD  BBS.  Berbagai  upaya penataan  dan  pembenahan  dilakukan, mulai dari pergantian Dirut,
penambahan  unit  usaha  selain core bussiness .
Meskipun demikian, kendalanya  salah  satunya  adalah  dalam menjalankan  bisnisnya  BUMD  terikat
kepada  Rencana  Kerja  dan  Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang harus disetujui  oleh  Badan  Pengawas  dan Komisaris.
Kondisi  yang  terjadi  di  BUMD Bangka  Barat  tersebut  sejalan  dengan hasil studi yang dilakukan oleh
Rubaman (2010) di Kabupaten
Bekasi.Permasalahan yang dihadapi
BUMD  dalam  menjalankan  usahanya diantaranya adalah keterbatasan kewenangan  tertentu  bagi    Direksi dalam menjalankan perusahaan. Sementara  bidang  usaha  yang  sedang dijalankan oleh  PD BBS adalah sebagai berikut :
1). Unit Usaha Perbengkelan
Unit  usaha  ini  berjalan  sejak tahun  2013.  Awalnya  bekerjasama dengan  pihak  ketiga  dan  BUMD mendapatkan fee .  Tetapi  setelah kontrak  berakhir,  sejak  tahun  2014, diambil alih oleh BUMD yang mempekerjakan  2  orang  mekanik  dari Jakarta  dengan  sistem  gaji  mingguan. Bengkel  ini  menampung  kendaraan Pemda dan umum.
2). Unit Usaha Percetakan
Unit  ini  sudah  berjalan  sejak tahun  2012.  Unit  usaha  ini  juga menangani  pengadaan  ATK  untuk
SKPD  di  lingkungan  Pemkab  Bangka Barat dan peralatan kantor. 3). Unit usaha Bank Sampah Unit  usaha  ini  bekerjasama dengan  pihak  ketiga  yakni  Koperasi Serba  Usaha  Mekar  Sari.  PD  BBS bertindak  sebagai  penyandang  dana. Meskipun demikian, masih  ada kendala dalam  hal  bagi  hasil  yang  belum menguntungkan BUMD.
4). Unit Usaha Pertambangan
Unit  usaha  ini  dimulai  sejak tahun  2011  tetapi  sempat  terhenti.  PD BBS  bekerjasama  dengan  PT  Timah Tbk  dengan  sistem  PIP,  serta  membuat naskah  kesepakatan  bersama    untuk melakukan reklamasi, dan Surat Perjanjian Tambang Darat.
5). Unit Usaha Properti Usaha ini djalankan bekerjasama dengan Bank Mu’amalat. Berdiri di atas lahan  seluas  3  Ha.  Hingga  saat  sudah ada  sekitar  120  pemohon,  dan  terdapat 12  unit  rumah  untuk  kalangan  tidak mampu  di  luar  80  unit  rumah  komersil lainnya.
4.2. Analisis  Terhadap  Kinerja  PD Bangka Barat Sejahtera
Di Kabupaten Bangka Barat, PD BBS sendiri menjalankan beberapa jenis usaha seperti bengkel, pencucian mobil, percetakan,  properti,  bank  sampah, UKM,  serta  pertambangan.  Jenis  usaha yang sudah dijalankan sejak tahun 2011 adalah bengkel, pencucian mobil, percetakan, dan pertambangan.
Sedangkan  3  jenis  usaha  lainnya (properti, bank sampah, dan UKM) baru dijalankan  sejak  tahun  2014  ini. Direncanakan  pada  tahun  2015,  unit usaha  UKM  dan  percetakan  akan ditutup jika tidak mendatangkan laba.
Mengacu kepada pendapat Donald  seperti  dikutip  Kartiwa  (2011), perubahan  organisasi  dapat  dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satunya  adalah  dengan  melakukan perubahan strategi. Hasil analisis terhadap BUMD PD BBS
memperlihatkan  bahwa  salah  satu strategi  yang  dilakukan  adalah  dengan ekspansi  usaha.  Meskipun  demikian, masih  perlu  dikaji  apakah  ekspansi usaha  ini  sudah  tepat  dilakukan,  atau seharusnya PD BBS lebih fokus kepada unit usaha yang sudah ada sebelumnya.
Hasil wawancara dengan anggota  DPRD  Bangka  Barat,  Nola, pada tanggal 16 Juni 2014
memperlihatkan, pihak DPRD menyarankan  agar  PD  BBS  lebih  fokus kepada bisnis pengolahan hasil tambang.
Pihak DPRD sendiri memaklumi adanya  kesulitan  dari  PD  BBS  untuk memperoleh laba dari usahanya, dikarenakan  faktor  SDM  yang  masih baru.  Upaya  pengawasan  dari  DPRD sendiri  dilakukan  melalui  rapat  kerja dengar pendapat ( hearing ) dimana pada awal  tahun  dilakukan  evaluasi  kinerja tahun  sebelumnya  serta  pemberian masukan untuk pelaksanaan usaha tahun berjalan.  Meskipun  demikian,  ada kelemahan  yang  terlihat  dari  sisi pengawasan  DPRD  ini,  yakni  tidak adanya  pengawasan  secara  langsung yang  terjadwal.  Pengawasan  hanya dilakukan secara tidak langsung.

## Unit Usaha Perbengkelan
Hasil  analisis  yang  dilakukan terhadap  salah  satu  unit  usaha  PD  BBS yaitu usaha perbengkelan
memperlihatkan fakta bahwa unit usaha ini  sebenarnya  kurang  menguntungkan. Salah satu kendalanya adalah dikarenakan kurang kompetitifnya harga  yang  ditawarkan  bengkel  ini dengan  bengkel  lainnya.  Misalnya
dalam penawaran harga sparepart seperti minyak pelumas (oli). Data yang diperoleh  memperlihatkan  bahwa  harga minyak  pelumas  di  bengkel  milik BUMD  ini  terpaut  cukup  jauh  dengan harga pasaran.
Salah satu faktor yang mengakibatkan  kurang  berkembangnya bisnis  bengkel  dari  BUMD  di  Bangka Barat  adalah  kesalahan  pengambilan kebijakan  bisnis,  dimana  orientasi  atau target  keuntungan  terlalu  tinggi.  Tetapi tidak  menyesuaikan  dengan  kondisi lingkungan  eksternal.  Secara  teoretis, hal  ini  dapat  dilihat  dari  LSA  Model. Sebuah organisasi
seharusnya memperhatikan faktor eksternal sehingga  mempunyai  proses  bisnis  dan strategi  yang  tepat  dalam  memberikan pelayanan  jasa  dan  barang,  sekaligus bersaing  dengan  kompetitor  sejenis. Jika  tidak  dilakukan  maka  akan  sulit untuk mendapatkan pelanggan sekaligus meraih  keuntungan.  Dalam  kasus  PD BBS, pihak manajemen bengkel sebelumnya  kurang  tanggap  dengan suasana  eksternal.  Selain  harga  barang yang  lebih  mahal,  sosialisasi  dan promosi tentang keberadaan bengkel ini masih  kurang.  Akibatnya,  banyak  yang beranggapan  bahwa  bengkel  milik  PD
BBS  hanya  melayani  kendaraan  milik Pemkab  Bangka  Barat.  Kemudian kendala  lainnya  adalah  sumber  daya yang kurang mendukung. Misalnya saja peralatan pendukung yang dapat menjadi  nilai  tambah  bagi  unit  usaha bengkel.  Misalnya  pengadaan  alat spooring dan balancing .
Jika  dianalisis  dari  penjelasan tersebut, maka seharusnya jajaran
Direksi PD BBS dapat lebih mengakomodir  hal  ini.  Secara  teoretis, seperti dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn bahwa perlu tersedia sumber daya yang  memadai  dalam  pelaksanaan sebuah  kebijakan.  Dalam  konteks  ini,
kebijakan PD BBS
untuk mengembangkan bisnis di bidang perbengkelan seharusnya didukung sepenuhnya.  Hal  ini  juga  memerlukan sebuah komitmen kepemimpinan seperti digambarkan dalam model LSA.
Perubahan  strategi  dan  desain  bisnis
juga diperlukan agar tercipta keberhasilan dari perubahan yang diinginkan.Hal  ini  sudah  ditunjukkan oleh  manajer  bengkel  meskipun  belum mendapat  dukungan  sepenuhnya  dari pihak manajemen PD BBS.
Secara teoretis, salah satu kendala  dalam  melakukan  perubahan
dalam  organisasi  adalah  seberapa  besar ketergantungan yang ada antara pelaksana  kebijakan  dengan  kondisi lingkungan  eksternalnya.  Unit  usaha bengkel sudah berusaha untuk menjalankan  proses  bisnis  yang  sehat tetapi  hal  ini  ternyata  tidak  mudah dijalankan.  Ketergantungan  terhadap lingkungan  eksternal  sangat  besar, dimana  kondisi  tersebut  sangat  tidak menguntungkan. Hal ini menjadi pilihan yang  sangat  sulit.  Perubahan  strategi dan  proses  bisnis  yang  dilakukan organisasi  mendapatkan  hambatan  dari lingkungan eksternal.
Hasil observasi lapangan menunjukkan  bahwa  bisnis  bengkel  ini jika  digarap  dengan  maksimal  dapat memberikan  keuntungan  bagi  PD  BBS. Apalagi  posisi  bengkel  ini  terletak  di pinggir  jalan  besar  yang  ramai  dilewati kendaraan.

## Unit Usaha Pertambangan
Unit  usaha  ini  menjadi  salah satu core  bussiness bagi  PD  BBS.
Kerjasama  dengan  PT  Timah  Tbk menguntungkan  bagi  PD  BBS.  Target tahun  2014  bagi  sektor  pertambangan adalah mencapai Break Even Point .
PD BBS mencoba untuk
merubah  strategi  dengan  menyesuaikan terhadap  kondisi  eksternal.  Kebijakan bidang  pertambangan  di  Provinsi  Babel yang melarang para penambang tradisional  untuk  menambang  di  lahan PT  Timah  Tbk  dan  menjual  langsung hasil tambang ke pihak ketiga, dimanfaatkan  oleh  PD  BBS.  Hal  ini sejalan  dengan  teori  yang  dikemukakan oleh  Hogwood  dan  Gunn.  PD  BBS berupaya  memadukan  berbagai  sumber daya  yang  diperlukan.  Kemudian  pihak PD  BBS  melakukan  koordinasi  dan komunikasi  yang  sempurna  dengan pihak  eksternal,  misalnya  dengan  pihak PT  Timah  Tbk,  Bapedalda,  dan  para penambang tradisional. Perubahan strategi  dilakukan  dengan  merangkul juga  para  para  penambang  tradisional. Sebelumnya PD BBS hanya melakukan produksi  sendiri  dan  tidak  menampung hasil dari para penambang tradisional.

## Unit Usaha Properti
Jumlah  rumah  komersil  yang dibangun  PD  BBS  sebanyak  80  unit rumah,  tipe  42  dengan  luas  tanah  120 m2. Harga jual yang ditawarkan sebesar
Rp  88  juta  per  unit.  Kemudian  10  unit ruko dengan ukuran 10 x 15 m2.
Hasil  observasi  lapangan  yang dilakukan oleh peneliti memperlihatkan, bisnis  perumahan  ini  memang  cukup prospektif. Dengan tipe  rumah dan luas tanah  tersebut,  apalagi  harga  jual  yang relatif  murah,  bisnis  ini  dapat  menjadi salah satu andalan PD BBS. Ini terbukti dengan penuturan Dirut PD BBS bahwa saat  ini  sudah  sekitar  120  pemohon. Kemudian untuk ketersediaan air bersih, tidak  ditemukan  masalah  berarti  karena pihak  pengembang  akan  membangun tangki penampungan yang akan meneyalurkan  air  ke  rumah-rumah. Hasil  observasi  juga  menunjukkan bahwa posisi perumahan hanya berjarak sekitar  15  menit  perjalanan  dari  pusat kota,  dan  merupakan  jalur  menuju obyek  wisata  Gunung  Menumbing. Dengan  demikian,  ke  depannya  daerah di  sekitar  perumahan  ini  akan  cepat tumbuh dan berkembang.
Kebijakan PD BBS untuk membangun perumahan ini
menunjukkan  kepekaan  dari  pihak manajemen  melihat  perubahan  kondisi eksternal.  Kebutuhan  perumahan  ke depannya  akan  menjadi  salah  satu  hal
yang  dialami  penduduk  di  Bangka Barat.

## Unit Usaha Percetakan
Salah  satu  kelemahan  dari  unit usaha  ini  kurangnya  kemampuan  dalam mencari  pasar.  secara  teoretis  kebijakan penataan  BUMD  khususnya  sektor usaha  percetakan  tidak  didukung  oleh sumber  daya  yang  memadai.  Misalnya tenaga  marketing.  Padahal  harus  ada sikap  pro  aktif  dari  PD  BBS  untuk mencari pelanggan. Tidak hanya mengandalkan  pelanggan  dari  SKPD  di Pemkab  Bangka  Barat.  Kemudian, perkembangan  teknologi  di  bidang percetakan  juga  sangat  pesat  sehingga perlu  diantisipasi  oleh  usaha  percetakan milik PD BBS tersebut.
Analisis Bussiness Plan
Rencana bisnis yang akan dilakukan  PD  BBS  dalam  waktu  dekat adalah memaksimalkan sektor pertambangan.  Selain core  bussiness tersebut,  seperti  diungkapkan  oleh Direksi  PD  BBS  maka  BUMD  tersebut juga akan mengerjakan sektor pelayanan  umum  seperti  perumahan. Naluri  bisnis  para  direksi  diperlukan
mengingat  prospek  bisnis  property  di Bangka  Barat  masih  Terbuka.  Ini terbukti  ketika  penelitian  dilakukan, rumah  tipe  42  luas  tanah  120,  saat  itu sudah  laku  8  unit.  Menurut  Direksi  PD BBS, pertimbangan PD BBS berkecimpung  dalam  bisnis  property adalah  karena  melihat  kemampuan ekonomi  masyarakat  Bangka  Barat. Rata-rata  biaya  mengontrak  rumah adalah  sekitar  Rp  600-700  ribu  per bulan.  Akan  lebih  baik  jika  dana tersebut  digunakan  masyarakat  untuk mencicil rumah sendiri.
Bisnis  perumahan  adalah  target jangka panjang dari PD BBS. Sedangkan  target  jangka  pendek,  PD BBS  akan  memfokuskan  diri  pada sektor  pertambanganuntuk  menutupi kerugian yang dialami pada era kepemimpinan direksi sebelumnya.
Bidang pertambangan merupakan potensi  daerah  meskipun  memiliki risikotinggi.  Kebijakan  tersebut  juga disambut  positif  oleh  PT  Timah Tbkyang  mempunyai  program  PIP dengan  harga  satu  unit    Rp.  280  juta. BUMD  mendapat jatah  40  unit. Diharapkan BUMD bisa lebih maju lagi ke  depannya.  Untuk  bisnis  perumahan sudah  dimasukkan  dalam  RKAP  dan
disampaikan  ke  Dewan  Komisaris selaku  pemegang  saham.Disamping  itu ada  Badan  Pengawas  yang  menjadi filter  bagi  PD  BBS  dalam  membuat kebijakan ke depan.
Dalam pelaksanaan rencana bisnis yang sudah dibuat, ada hambatan yang  masih  dialami  PD  BBS  yaitu hambatan birokrasi. BUMD tidak bebas dalam  menggunakan  diskresi  untuk menjalankan  bisnisnya.  Istilah  “dilepas tapi buntut dipegang” masih terjadi. Hal ini  mengakibatkan  bisnis  di  bidang bengkel, pencucian mobil dan percetakan  masih  mengalami  kerugian sejak  2010  hingga  awal  tahun  2014. Pada  tahun  2012  akhir  kerugian  PD BBS mencapai Rp 1 milyar. Sedangkan pada  tahun  2013  masih  ada  sekitar  Rp 300 juta lebih sisa kerugian ( overhead) . Hingga  semester  akhir  2014  pihak Direksi masih mengevaluasi kinerja dari unit  bisnis  UKM  dan  percetakan.Jika tidak  mencapai  target,  maka  dua  bisnis tersebut akan dihentikan.
Jika  dianalisis  maka  sesuai dengan model  sekuensi  implementasi kebijakan ,  salah  satu  hal  yang  harus dipastikan oleh PD BBS adalah tersedia sumber  daya  yang  memadai  dalam pelaksanaannya. Untuk memastikan
ketersediaan  sumber  daya  ini  salah satunya  dukungan  dari  pihak  terkait yaitu  Pemda.  Dukungan  dana  telah dipastikan melalui Perda yang disebutkan sebelumnya. Tinggal bagaimana PD BBS dapat terus berinovasi  sehingga  dana  yang  ada dapat  dioptimalkan  misalnya  untuk pengadaan  alat  dan  fasilitas  pendukung bisnis,  serta  penyediaan  sumber  daya manusia yang terampil. Contohnya Unit Usaha  Percetakan  yang  tidak  memiliki tenaga  marketing  yang  handal  sehingga peran pemasaran lebih sering dilakukan oleh salah satu Direksi.
Dari hasil analisis terhadap kebijakan penataan  BUMD  PD  BBS  yang  telah dilakukan serta kajian terhadap beberapa  unit  usahanya,  maka  prospek ke  depan  PD  BBS  masih  sangat  bagus. Secara  teoretis,  kebijakan  penataan BUMD  ini  sudah  sejalan  dengan beberapa  persyaratan  impelementasi kebijakan  seperti  dikemukakan  oleh Hogwood dan Gunn. Misalnya memperhatikan  sumber  daya  yang  ada, mempertimbangkan  kondisi  eksternal, serta  adanya  upaya  komunikasi  dan koordinasi  dengan  pihak  terkait.  Tetapi hampir  sama  dengan  kasus  BUMD  di tempat  lain,  kelemahan  yang  dialami
BUMD di Bangka Barat tersebut adalah dalam  hal  kemampuan  manajemen  dan modal  perusahaan,  kondisi  peralatan yang  sudah  tua,  lemahnya  kemampuan pelayanan dan pemasaran. Untuk masalah modal
perusahaan, kertegantungan  terhadap  penyertaan modal  dari  Pemkab  Bangka  Barat nantinya juga perlu diantisipasi.

## KESIMPULAN
Kesimpulan secara umum yang dapat ditarik  dari  hasil  sebelumnya  adalah bahwa  masih  ada  dilema  yang  dihadapi BUMD sebagai pelayan publik sekaligus pencari profit bagi pemerintah daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kasus kinerja  BUMD  PD  BBS  yang  belum mencapai  hasil  maksimal.  Beberapa kendala  dalam  upaya  PD  BBS  menjadi penyumbang PAD bagi Pemkab Bangka Barat  bersumber  dari  aspek  internal maupun  eksternal.  Hal  ini  menjadikan bisnis  yang  dijalankan  tidak  fokus sehingga  diperlukan  beberapa  langkah atau  strategi  baru.  Sulitnya  PD  BBS dalam mengembangkan usahanya disebabkan oleh beberapa hal berikut ini : 1.    Tidak  terfokusnya  bisnis  PD  BBS.
Terkesan  bahwa  PD  BBS  belum
mempunyai  orientasi  bisnis  yang  jelas. Fungsi  dari  DPRD  belum  maksimal dalam mengawasi kinerja PD BBS. Hal ini  seharusnya  tidak  terjadi  mengingat penyertaan  modal  dari  Pemkab  cukup besar  yaitu  Rp  5  Milyar  untuk  5  tahun. Dana  tersebut  adalah  dana  rakyat  dari APBD yang perlu diawasi penggunaannya.
2.  Belum  adanya  komitmen  yang  kuat dari pimpinan di Pemkab Bangka Barat untuk mendorong tumbuhnya bisnis PD BBS.  Ini  terlihat  dari  belum  adanya kerjasama yang mengikat untuk pemeliharaan  kendaraan  operasional Pemkab.

## REFERENSI
Harefa,  Mandala.  (2010).  Pengelolaan BUMD/Perusahaan  Daerah di  Provinsi  Sumatera  Barat, Nusa  Tenggara  Barat,  dan Kalimantan  Selatan.  Dalam Jurnal Kajian DPR-RI
Vol. 15 No. 2 Juni 2010. pp. 199-226
Islamy,  M  Irfan.  (2012). Kebijakan Publik .  Banten.  Universitas
Terbuka
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No  5
Tahun 1990 tentang Perubahan  Bentuk  BUMD & Perumda/Perseroda
Kartiwa,  A.  dan  Sawitri  Utami.  (2011).
Usaha-usaha  Milik  Negara dan Daerah. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka Nugroho,  Riant.  (2008). Public  Policy . Jakarta:  PT  Elex  Media
Komputindo
Rachmawati,  Hayuni.  (2004).  Kinerja BUMD  dalam  Menunjang PAD dan Masuknya Investasi/Investor ke Kabupaten  Bandung.,  dalam
Jurnal  Ilmu  Administrasi STIA LAN No 1 Vol.2 Tahun 2004. Pp. 129-137.
Rubaman,  U.  Maman.  (2010).  Studi
Pengembangan  Diversifikasi Usaha  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten  Bekasi.,  dalam Jurnal  Madani Unisma  Vol.
11  No  01  Mei  2010.   pp.  61- 73
Santosa,  Dwi  Budi.  (2011).  Kebijakan Optimalisasi  Peran  Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa  Timur.Dalam Jurnal Aplikasi Manajemen Unibraw Vol.  9  No.  2  Maret
2011.pp. 525-534.