Volume 2 Issue 1, April 2020: pp. 75-85.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Legalitas Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia

## Legality of the Use of Electronic Evidence in the Enforcement of Indonesian
Criminal Law

## I Made Wirawan
Kepolisian Republik Indonesia E-mail: wira32krimsus@gmail.com
Oheo K. Haris Pascarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com

## Handrawan
Pascarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: The main problem in this study is the legality in question of electronic evidence; and  the  strength  of  proof  of  electronic  evidence  in  court  proceedings.  To  find  out  the answers to the questions asked, conduct a research consisting of normative juridical with a method that  discusses  conceptual  negotiations and consultations as  well as  problem discussions. The results showed that with regard to in this case, electronic evidence that proves as valid evidence with its status as independent evidence and evidence that does not have guaranteed authenticity. Its status as an independent evidence is part of the types of evidence specified in the Criminal Procedure Code, namely as a form of proof of payment that  meets  the  functional  requirements/functional  equivalent  (functional  equivalent approach) and part of the source of evidence. Electronic evidence can also be used as legal evidence in the Criminal Procedure Code to prove all types of court proceedings in court. Although the Criminal Procedure Code as a general lex is not given, but based on Law No. 11 of 2008 Jo. UU no. 19 of 2016 as a lex specialist, electronic evidence can be used as valid evidence to substantiate court proceedings. Regarding the power of electronic evidence as evidence in the Criminal Procedure Code is still not strong before there is a statement from the experts or experts in electronics and telematics themselves. The legal interpretation of the  judge  will  change  the  status  to  electronic  by  generalizing  electronic  evidence  that changes the status of the electronic evidence.
Keyword: Legality; Expansion Of Electronic Evidence; Law Enforcement Abstrak: Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah legalitas perluasan alat bukti elektronik;  dan  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  elektronik  dalam  persidangan.  Untuk mengetahui  jawaban  dari  permasalahan  yang  diajukan,  dilakukan  penelitian  yang
berbentuk  yuridis  normatif  dengan  metode  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual  serta  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa berkenaan  dengan  Dalam  hal  ini,  bukti  elektronik  diakui  sebagai  alat  bukti  yang  sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang reliabel atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya). Statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri berarti merupakan bagian dari jenis-jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, yaitu sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip kesetaraan fungsional/padanan fungsional ( functional equivalent approach ) dan bagian dari bukti petunjuk. Bukti elektronik juga seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang  sah  dalam  KUHAP  untuk  pembuktian  seluruh  jenis  tindak  pidana  di  pengadilan. Walaupun KUHAP sebagai lex generalist tidak mengaturnya, namun berdasarkan pada Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  Jo.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialist , bukti elektronik dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk  pembuktian  seluruh  tindak  pidana  di pengadilan.  Mengenai  kekuatan  hukum  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  pada khususnya dalam KUHAP masih belum kuat sebelum adanya keterangan dari pihak yang ahli  atau  pakar  elektronik  dan  telematika  sendiri.  Interpretasi  hukum  hakim  akan mengubah status bukti elektronik dengan melakukan generalisasi bukti elektronik yaitu mengubah status bukti elektronik tersebut.
Kata kunci: Legalitas; Perluasan Bukti Elektronik; Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan  tentang  penggunaan  bukti  elektronik  ( evidence  electronic )  dalam  melakukan penegakan  hukum  terkait  kegiatan  masyarakat  yang  komunikasinya  mengandung  unsur perbuatan melawan hukum dengan kemanfaatan internet di ruang maya ( cyber space ). 1
Perluasan  penggunaan  alat  bukti  elektronik  di  dalam  proses  peradilan  terhadap perbuatan pidana terkait atas penggunaan kemanfaatan teknologi diperlukan, selaras dengan perubahan  perilaku  sosial  kehidupan  masyarakat  yang  berada  dalam  kemanfaatan  media ( convergance media ). Hal ini menjadi perubahan kebijakan hukum yang sangat penting dan diperlukan bagi penegakan hukum terhadap ketentuan unsur perbuatan melawan hukum di ruang sunyi dunia maya. 2
Sistem  pembuktian  di  era  teknologi  informasi  sekarang  ini  nyatanya  menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitan dengan upaya
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Informasi Elektronik
2 Sri Ayu Astuti, “ Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cy berspace)”, Pagaruyuang Law Journal, Volume 1 Nomor 1, Juli 2017, hlm. 44-57.
pemberantasan kejahatan  di dunia  maya ( cybercrime) .  Hal ini  muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu  lagi  dipergunakan  dalam  menjerat  pelaku-pelaku  kejahatan  di  dunia  maya ( cybercrime) . 3
Kehadiran bukti elektronik di kehidupan penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana,  namun  hanya  diatur  dalam  undang-undang  yang  bersifat  khusus.  Berkaitan dengan bukti elektronik ada pihak yang mempertanyakan statusnya ketika digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum di pengadilan. 4
Sementara itu pesatnya teknologi informasi melalui internet telah mengubah aktivitas- aktivitas kehidupan yang semula perlu dilakukan secara kontak fisik, kini dengan menggunakan media cyberspace , aktivitas keseharian dapat dilakukan secara virtual atau maya. Masalah pelik yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku cybercrime yang mengusik rasa keadilan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku.
Sebelum  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  telah  terdapat  pertanyaan hukum mengenai kedudukan dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam kitab undang-undang hukum acara pidana di Indonesia. Jika kita menganalisis ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di situ dikatakan bahwa keduanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tidak ada penjelasan yang sah mengenai apa yang dimaksud dengan perluasan tersebut sehingga timbul pertanyaan apakah perluasan tersebut dimaknai sebagai penambahan alat bukti atau merupakan bagian dari alat bukti yang telah ada. Dalam  Pasal  184  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan jika perluasan tersebut dimaknai penambahan maka alat bukti dalam kitab undang-undang hukum acara pidana di Indonesia secara  umum  menjadi  lebih  dari  lima.  Pertanyaan  selanjutnya  adalah  apakah  informasi elektronik dan data elektronik tersebut dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim. Kemudian apabila perluasan tersebut dimaknai sebagai bagian dari alat bukti yang  telah  ada  maka  alat bukti  dalam hukum  pidana secara  umum  tetap  lima, namun baik
3 Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Tekonologi Informasi , Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 97.
4 Ramiyanto , “ Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana ” , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, hlm. 463-486.
informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  tersebut  dapat  dimasukkan  dalam  alat  bukti petunjuk atau alat bukti surat. 5

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana
Menurut Yahya Harahap 6 Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Ketua  sidang,  penuntut  umum,  terdakwa  atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat -alat bukti itu saja. Pembuktian dengan  alat bukti  di  luar  jenis  alat bukti itu,  tidak  mempunyai nilai serta  tidak  mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.
Mengenai  keabsahan  alat  bukti  elektronik  menurut  hukum  atas  dasar Pasal  5  ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Karena dalam pertanyaan yang Anda tunjukkan untuk hukum acara pidana, maka perluasan yang dimaksud adalah Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik karena keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat  bukti  yang  sah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. 7
5 Vidya  Prahassacitta,  CCTV  Sebagai  Alat  Bukti  Pidana  Pasca  Putusan  MK  20/PUU-XIV/2016,  Binus  University, https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan- mk-2016/, diakses pada tanggal 23 Februari 2020.
6   M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 285.
7   Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Tetapi  perlu diperhatikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dijelaskan sebagai berikut:
“Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat  (2)  serta  Pasal  44  huruf  b  UU  ITE  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  khususnya  frasa “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik”  sebagai  alat  bukti  dilakukan dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau institusi  penegak  hukum  lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan  undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ”.
Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar berpendapat bahwa, pada praktiknya penegak hukum (hakim dan jaksa) terbagi dua pendapat mengenai alat bukti elektronik. Ada yang memosisikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti keenam, ada yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti di Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Menurutnya kedua pendapat itu benar, yang terpenting adalah alat bukti itu di dapat secara sah. Ia pula menambahkan, bahwa seorang ahli digital forensic akan menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan. Berangkat dari prinsip bahwa every evidence can talk , yang dapat membuat alat bukti elektronik “berbicara” adalah seorang ahli digital forensic . Penjelasan ahli  tersebut  nantinya  akan  dilakukan  dengan  cara  merekonstruksi  alat  bukti  elektronik, sehingga membuat terang jalannya persidangan.
Seiring  berjalannya waktu,  perkembangan alat bukti  pada  acara  pidana seperti  yang dijelaskan oleh Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar di atas. Alat bukti elektronik secara sah diakui untuk pembuktian di persidangan. Yang terpenting adalah bagaimana alat bukti itu didapatkan, tentunya harus sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, tidak sembarang orang  yang  dapat  menjelaskan  mengenai  alat  bukti  elektronik,  untuk  itu  eksistensi digital forensic dibutuhkan dalam penanganan perkara pidana terkait pembuktian dengan alat bukti elektronik. 8

## Penggunaan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan
Bukti  elektronik  berstatus  sebagai  alat  bukti  yang  berdiri  sendiri  dan  alat  bukti  yang  tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk). Bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diakui dalam praktik peradilan pidana dan terdapat pengaturannya dalam
8 Dimas  Hutomo, Keabsahan  Alat  Bukti  Elektronik  dalam  Hukum  Acara  Pidana ,  Hukum  Online https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam- hukum-acara-pidana/#_ftn2, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.
beberapa undang-undang khusus serta instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.  Di  dalam  undang-undang  khusus  telah  ditentukan,  bahwa  bukti  elektronik  dapat digunakan untuk pembuktian perkara pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. 9
Menurut Sigid Suseno, alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus dapat diterima oleh pengadilan. Dalam konteks kerja sama internasional persyaratan dapat diterimanya suatu alat  bukti  digital  (informasi  dan  dokumen  elektronik)  harus  diperhatikan  oleh  pembentuk peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum suatu negara. Apabila diperlukan, maka peraturan mengenai cara bagaimana alat bukti digital diperoleh dan dikumpulkan harus dibentuk. Di Amerika Serikat misalnya alat bukti dapat diterima oleh pengadilan bila diperoleh secara  sah,  yaitu  alat  bukti  harus  diperoleh  berdasarkan  hukum  yang  mengatur  mengenai penggeledahan dan penyitaan. 10 Jadi, alat bukti yang memenuhi syarat yang dikumpulkan oleh penyidik (termasuk bukti elektronik) tidak boleh ditolak oleh pengadilan.
Debra L. Shinder mengemukakan, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, yaitu pertama, alat bukti harus kompeten ( reliable dan credible ) sehingga terjamin validitasnya. Melalui sistem keamanan informasi yang certified , maka integritas konten dalam suatu bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) menjadi terjamin keautentikannya 11 ; kedua, alat bukti harus relevan (dapat membuktikan fakta dari  suatu  kasus);  dan  ketiga,  alat  bukti  harus  material  (memperkuat  persoalan  yang dipertanyakan dalam suatu kasus). Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Debra itu merupakan syarat sahnya suatu bukti elektronik. Hukum positif yang mengatur mengenai keabsahan bukti elektronik  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.
9 Daus Harizona, Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan rekaman Gambar Closed Circuit Television ), Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol.
7, No. 1, Jul. 2018, hlm. 81-98.
10 Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber ,  Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 227
11 Menurut Edmon Makarim, meskipun suatu informasi atau dokumen elektronik mempunyai kerentanan keamanan terhadap adanya perubahan, namun melalui sistem keamanan informasi dan komunikasi maka keauntetikannya harus  melalui  proses e-identification  and  e-authentication  system  ( (e-IDAS)  yang  mencakup  layanan penjelanggaraan jasa sertifikasi ( trust services provider ) berdasarkan kualifikasi tertentu ( quality assurance level ) untuk memperjelas aspek kepercayaan terhadap keberadaan sistem pengamanan itu sendiri ( electronic signature, electronic seal, electronic time-stamping, electronic registered delivery services, dan web-site authentication ). Lihat Edmon Makarim, “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pemerintahan Publik,” Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan ,  No.  4,  2015,  hlm.  518.  Sesuai  dengan  UU  ITE,  syarat-syarat  adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah baik subyek dan sistemnya sudah harus bersertifikasi.
Pembentukan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  sebenarnya  berkaitan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI nomor  20/PUU-XVI/2016.  Putusan  itu  merupakan  hasil  pemeriksaan  uji  materi  ( judicial review ) yang diajukan oleh Setya Novanto melalui kuasa hukumnya terkait ketentuan bukti elektronik  (informasi  dan/atau  dokumen  elektronik)  berupa  hasil  penyadapan  (intersepsi) dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 26A Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Jo.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Di dalam putusannya tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) termasuk hasil penyadapan (intersepsi) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, apabila diperoleh secara sah yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Apabila bukti elektronik tidak diperoleh secara sah, maka hakim mengesampingkan atau menganggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan.
Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menentukan,  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  sistem  elektronik  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang ini. Kemudian  ayat  (4)  pasal itu menentukan, bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur Pasal 5  ayat  (4)  yang  mensyaratkan  bahwa  suatu  informasi  harus  berbentuk  tertulis  atau  asli, informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dianggap  sah  sepanjang  informasi  yang tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat dipertanggungjawabkan  sehingga  menerangkan  suatu  keadaan.  Merujuk  pada  prinsip
kesetaraan  fungsional  atau  padanan  fungsional  ( functional  equivalent  approach ) 12 ,  maka informasi dan/atau dokumen elektronik disamakan dengan bukti tulisan atau surat.
Edmon  Makarim  mengemukakan  bahwa  persamaan  secara  fungsional  ( functional equivalent approach ) antara informasi atau dokumen elektronik dengan bukti tulisan apabila memenuhi setidaknya 3 (tiga) dasar, yaitu: 13
1. Informasi  tersebut  dianggap  ‘tertulis’  jika  ia  dapat  disimpan  dan  ditemukan kembali;
2. Informasi tersebut dianggal ‘asli’ jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan integritasnya; dan
3. Informasi  tersebut  dianggap  “bertanda  tangan”  apabila  terdapat  informasi  yang menjelaskan adanya suatu objek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang reliable yang menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut.
Dengan  demikian,  maka  bukti  elektronik  (informasi  dan/atau  dokumen  elektronik) dapat  disamakan  dengan bukti  tulisan  apabila memenuhi setidaknya  3 (tiga)  prinsip/dasar dalam functional equivalent approach . Hal itu selaras dengan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta penjelasannya, maka bukti elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan, serta dianggap sah sebagai alat  bukti  untuk  pembuktian  tindak  pidana  sepanjang  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Apabila
12 Functional  equivalent atau  padanan  fungsional  merupakan  salah  satu  prosedur  yang  digunakan  dalam penerjemahan istilah ilmiah. Contoh kata telemarketing diterjemahkan menjadi pemasaran melalui telepon. Di sini penerjemah memadukan kata tele dengan marketing yang dikonotasikan dengan fungsi dari telepon. Lihat Aris Wuryantoro. Peranan  Penerjemahan  Istilah  dalam  Bahasa  Indonesia. Makalah  disampaikan  dalam  Prosiding Seminar Nasional PESAT 2005 di Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta, 23-24 Agustus 2005. hlm. 27.
13 Edmon Makarim, “ Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik .” hlm. 532.
dihubungkan  dengan  pendapat  Debra  di  atas,  maka  bukti  elektronik  yang  telah  memenuhi syarat r eliable , credible , relevan, dan bersifat material, harus diterima oleh pengadilan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan.
Keberadaan informasi dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran sistem elektronik dan  transaksi  elektronik,  terutama  dalam  pembuktian  dengan  hal  yang  berkaitan  dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kemudian khusus untuk informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  berupa  hasil  intersepsi  atau  penyadapan  atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Dengan  demikian  dapatlah  dipahami,  bahwa  sifat  mengikat  dan  pengakuan  bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran  sistem  elektronik  dan  transaksi  elektronik,  terutama  untuk  pembuktiannya. Kepastian hukum dimaksudkan agar penggunaan bukti elektronik untuk pembuktian perkara pelanggaran  sistem  elektronik  dan  transaksi  elektronik  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat. Berkaitan  dengan  hasil intersepsi  atau  penyadapan atau  perekaman,  baru dapat  digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila diminta oleh kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya dalam rangka penegakan hukum. 14

## KESIMPULAN
Status  bukti  elektronik  dalam  hukum  acara  pidana  dapat  di  lihat  dalam  beberapa  undang- undang  khusus  dan  instrumen  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  (Surat  No. 39/TU/88/102/Pid).  Dalam  hal  ini,  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang reliable atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya) . Statusnya sebagai alat bukti yang berdiri  sendiri  berarti  merupakan  bagian  dari  jenis-jenis  alat  bukti  yang  ditentukan  dalam KUHAP,  yaitu  sebagai  pengganti  bukti  surat  apabila  memenuhi  prinsip  kesetaraan fungsional/padanan fungsional ( functional equivalent approach ) dan bagian dari bukti petunjuk. Bukti elektronik juga seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP
untuk  pembuktian  seluruh  jenis  tindak  pidana di  pengadilan.  Walaupun  KUHAP sebagai lex generalist tidak mengaturnya, namun berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Jo.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagai lex specialist, bukti  elektronik  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk  pembuktian seluruh tindak pidana di pengadilan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Tekonologi Informasi , Bandung: Refika Aditama, 2005.
Suseno, Sigid, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber ,  Bandung: Refika Aditama, 2012.

## Jurnal/Makalah
Astuti, Sri Ayu, “ Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace)”, Pagaruyuang Law Journal, Volume 1 Nomor 1, Juli 2017.
Harizona, Daus, Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan rekaman Gambar Closed Circuit Television ), Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol. 7, No. 1, Jul. 2018.
Makarim, Edmon, “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Peme rintahan Publik,” Jurnal Hukum dan Pembangunan , No. 4, 2015.
Ramiyanto, “ Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana ” , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017.
Wuryantoro, Aris. Peranan Penerjemahan Istilah dalam Bahasa Indonesia. Makalah disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional PESAT 2005 di Auditorium Universitas Gunadarma,
Jakarta, 23-24 Agustus 2005.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Situs Web
Hutomo,  Dimas, Keabsahan  Alat  Bukti  Elektronik  dalam  Hukum  Acara  Pidana ,  Hukum  Online https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan- alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/#_ftn2,  diakses  pada  tanggal  15 Agustus 2019.
Prahassacitta, Vidya, CCTV Sebagai Alat Bukti Pidana Pasca Putusan MK 20/PUU-XIV/2016, Binus University,  https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat- bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/, diakses pada tanggal 23 Februari 2020.