ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 5, Nomor 2 Juni, 2024 Halaman 183-197 Submitted 13 February 2024 Review 15 Mei 2024 Revised 15 Juni 2024 Accepted 19 Juni 2024
DOI. https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.31749
Arrangements for Archive Depreciation to Improve Regional Government Performance in Perspective
Legislation in Indonesia
Pengaturan Penyusutan Arsip Guna Peningkatan Kinerja

## Pemerintah Daerah Dalam Perspektif  Perundang-
Undangan di Indonesia
Pebriana Wulandari Faculty of law , Universitas Jambi pebriyanawulandari@yahoo.co.id
Syamsir Faculty of Law , Universitas Jambi syamsir.fh@unja.ac.id

## Kosariza
Faculty of Law , Universitas Jambi kosariza@unja.ac.id

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  determine  and  analyze  the  arrangements  for  archival depreciation in order to improve the performance of local governments from a legislative perspective in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. In this research, two research approaches were used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of this research are Article 27 of Law Number 43 of 2009 concerning Archives and Article 12 of Government Regulation Number 28 of 2012 concerning Implementation of Law Number 43 of 2009 concerning Archives regulating procedures for depreciation of archives. However, there are differences between the two articles in terms of archive depreciation criteria. Article 27 of the Archives Law regulates that depreciation of archives is carried out based on the archive's use value. The use value of archives is the benefit obtained from archives for organizations or society. Meanwhile, Article 12 PP Archives regulates that archive depreciation is carried out based on the archive's  use  value  and  organizational  needs.  Organizational  needs  are  the organization's  need  to  use  archives  in  carrying  out  its  duties  and  functions.  These differences in archive depreciation criteria can cause confusion and uncertainty for local
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
governments in carrying out archive depreciation. Regional governments do not know which laws and regulations must be complied with in carrying out archive depreciation.
Keywords; Depreciation, Archives, Local Government.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganilisis  pengaturan penyusutan  arsip  guna  peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  perspektif perundang-undangan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normatif.  Dalam  penelitian  ini,  digunakan  dua  pendekatan  penelitian,  yaitu pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini yaitu pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  mengatur  tentang  tata  cara penyusutan arsip. Namun, terdapat perbedaan antara kedua pasal tersebut dalam hal kriteria penyusutan arsip. Pasal 27 UU Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan  berdasarkan  nilai  guna  arsip.  Nilai  guna  arsip  adalah  manfaat  yang diperoleh  dari  arsip  bagi  organisasi  atau  masyarakat.  Sedangkan  Pasal  12  PP Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi adalah kebutuhan organisasi untuk menggunakan arsip dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Perbedaan kriteria penyusutan arsip tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusutan arsip. Pemerintah daerah tidak mengetahui  peraturan  perundang-undangan  mana  yang  harus  dipatuhi  dalam melaksanakan penyusutan arsip.
Kata Kunci; Penyusutan, Arsip, Pemerintah Daerah.

## A. Pendahuluan
Arsip  merupakan  bukti  kegiatan  atau  peristiwa  yang  dilakukan  oleh  suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta. 1 Arsip memiliki nilai guna yang penting, baik  bagi  organisasi  yang  menghasilkannya  maupun  bagi  masyarakat  umum. Pengelolaan arsip yang baik dan tertib merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan  kinerja  suatu  organisasi.  Arsip  yang  dikelola  dengan  baik  akan memudahkan  organisasi  dalam  melakukan  pengambilan  keputusan,  penelusuran informasi, dan pertanggungjawaban. 2
Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang pengelolaan arsip dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
1 Tri Jely Husnita et al., “Pengelolaan Arsip Sebagai Sumber Informasi Bagi Suatu Organisasi Melalui Arsip  Manual  Dan  Arsip  Digital,” Jurnal  El-Pustaka 1,  no.  2  (December  4,  2023):  27–41, https://doi.org/10.24042/EL.
2 Hendi Haryadi, Administrasi Perkantoran Untuk Manajer & Staf (Jakarta Selatan: VisiMedia, 2009).
Kearsipan (UU Kearsipan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  (PP Kearsipan). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa kearsipan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan. Hal ini mengandung makna bahwa kearsipan merupakan urusan wajib dari pemerintahanan yang wajib diselenggarakan oleh  semua  daerah.  Arsip  menjadi  urusan  wajib  pemerintahan  karena  fungsi  arsip sebagai  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan,  dukungan  pelayanan  publik, pelindungan hak keperdataan rakyat, bahan pertanggungjawaban, pelindungan aset dan kekayaan intelektual, pembelajaran bagi anak cucu, identitas dan memori kolektif, pelindungan  eksistensi  bangsa,  dan  alat  bukti  hukum. 3 Kearsipan  bertujuan mengungkap  dampak  positif  pendokumentasian  arsip  individu  sebagai  anggota keluarga  bagi  dirinya  dan  keluarga  dalam  kepentingan  hidup  bernegara. 4 Hal  yang demikian  arsip  menjadi  alat  bukti  pertanggungjawaban,  memori  organisasi  dan memori kolektif, akan memberikan informasi yang akurat demi perkembangan dan kemajuan instansi.
Pengelolaan arsip yang tertib dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang mendukung pelayanan publik yang prima. 5 Sebuah organisasi  baik  itu  organisasi  pemerintah  maupun  organisasi  non  pemerintah cenderung  belum  melihat  adanya  hubungan  antara  tata  kelola  kearsipan  dengan maladministrasi, pencegahan korupsi, dan penipuan. Pentingnya tata kelola kearsipan digunakan dalam memastikan akuntabilitas dan memberikan perlindungan terhadap terjadinya korupsi, penipuan, dan maladministrasi.
Tata  Kelola  kearsipan  juga  memastikan  kemampuan  sektor  publik  dapat berfungsi  secara  efektif  dan  menyediakan  bukti  melalui  arsip  untuk  membantu memastikan  pemerintahan  yang  akuntabel  dan  transparan. 6 Pentingnya  tatakelola
3 Tyesta ALW Lita, Amalia Diamantina, and Amrina Rosyada , “ Pengaturan Sistem Penyelenggaraan Kearsipan  Daerah  Yang  Komprehensif  Sebagai  Sarana  Untuk  Mendukung  Terwujudnya  Good Governance  Di Daerah ( Studi Kajian Di Kabupaten Pati ),” 2018.
4 Musliichah, Bunga Rampai Kearsipan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).
5 Firdaus Firdaus and Susi Lawati, “Keterjangkauan Informasi  Dalam Pelayanan Publik,” Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK) 2, no. 1 (February 3, 2019): 1–7, https://doi.org/10.48093/JIASK.V2I1.14.
6 Zufar Zain Nibraska and Naufal Abror Faroja, “Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Guna Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMN,” Dinamika Hukum 24, no. 1 (May 11, 2023): 103–14, https://doi.org/10.35315/DH.V24I1.9314.
arsip  dapat  memberikan  jaminan  ketepatan  waktu  pencarian  arsip  yang  jelas  dan tidak lebih satu hari menunjukkan tatakelola yang baik. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola kearsipan yang baik pula. 7 Oleh karena itu negara wajib hadir untuk mewujudkan tata kelola kearsipan modern.
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  Pasal  6  Ayat  1 mengamanatkan  bahwa  penyelenggaraan  kearsipan  kearsipan  nasional  merupakan tanggungjawab  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  (ANRI)  sebagai  penyelenggara kearsipan  nasional.  Adapun  Penyelenggaraan  kearsipan  kabupaten/kota  menjadi tanggung  jawab  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota  dan  dilaksanakan  oleh lembaga  kearsipan  kabupaten/kota.  Adapun  ruang  lingkup  penyelenggaraan kearsipan  meliputi  keseluruhan  penetapan  kebijakan,  pembinaan  kearsipan,  dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan nasional dan  kearsipan  daerah  berjalan  secara  optimal  dibutuhkan  pengawasan  kearsipan untuk  mengawal  dan  mengawasi  penyelenggaraan  kearsipan  di  negara  ini.  Dengan adanya  pengawasan kearsipan melalui audit kearsipan,  diharapkan dapat  terwujud pengelolaan  kearsipan  yang  lebih  baik. 9 Terciptanya  budaya  tertib  arsip  yang berkesinambungan  dan  mendorong  pencipta  arsip  dan  lembaga  kearsipan  untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian dapat terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa.
Kedua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
7 Devit Bagus Indranika, Dyah Retna Puspita, and Muslih Faozanudin, “Kompetensi  Perangkat  Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Banyumas,” Public Policy and Management Inquiry 4, no. 1 (April 1, 2020): 72–87, https://doi.org/10.20884/1.PPMI.2020.4.1.3217.
8 Wuryatmini  Prihatni,  “Upaya  Kebijakan  Dan  Strategi  Penyelenggaraan  Kearsipan  Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meningkatkan Hasil Pengawasan Kearsipan,” Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT) 3, no. 1 (December 31, 2020): 1, https://doi.org/10.7454/jabt.v3i1.1002.
9 Aulianto  and  Dwi  Ridho,  “Evaluasi  Pengelolaan  Arsip  Dinamis  Pada  Unit  Pengolah  Di  Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,” Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan 8, no. 1 (June 29, 2022): 25–36, https://doi.org/10.14710/LENPUST.V8I1.44715.
(PP  Kearsipan)  mengatur  tentang  tata  cara  penyusutan  arsip,  tetapi  memiliki pengaturan  yang  berbeda-beda.  UU  Kearsipan  mengatur  bahwa  penyusutan  arsip dilakukan  berdasarkan  nilai  guna  arsip.  Nilai  guna  arsip  adalah  manfaat  yang diperoleh dari arsip bagi organisasi atau masyarakat. PP Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi adalah kebutuhan organisasi untuk menggunakan arsip dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
Terdapat konflik norma dalam pengaturan penyusunan arsip guna peningkatan kinerja  pemerintah  daerah  dalam  perspektif  perundang-undangan  di  Indonesia. Konflik  norma  tersebut  dapat  dilihat  dari  adanya  beberapa  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang pengelolaan arsip, tetapi memiliki pengaturan yang berbeda-beda.  Salah  satu  contoh  konflik  norma  tersebut  adalah  antara  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (PP Kearsipan). Kedua peraturan tersebut mengatur tentang tata cara penyusutan arsip, tetapi memiliki pengaturan yang berbeda-beda. UU Kearsipan mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna arsip,  sedangkan  PP  Kearsipan  mengatur  bahwa  penyusutan  arsip  dilakukan berdasarkan nilai guna arsip dan kebutuhan organisasi.
Konflik norma tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan arsip. Pemerintah daerah tidak mengetahui  peraturan  perundang-undangan  mana  yang  harus  dipatuhi  dalam melaksanakan  penyusutan  arsip.  Selain  itu,  konflik  norma  tersebut  juga  dapat menghambat peningkatan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan arsip yang tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dapat  menyebabkan arsip  menjadi  tidak  terkelola  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  menghambat  pemerintah daerah dalam memanfaatkan arsip untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan latar belakang  diatas,  adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana pengaturan  penyusutan  arsip  guna  peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah  dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang  didasarkan pada analisis bahan  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis. 10 Peter  Mahmud  Marzuki menyampaikan bahwa socio-legal research (penelitian hukum sosiologis), merupakan hukum sosiologis maupun penelitian hukum hanya memiliki objek yang sama, yakni hukum. 11 Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk  menganalisis pengaturan  penyusutan  arsip  guna  peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah  dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam pendekatan  ini  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang penyusutan arsip. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pengaturan penyusutan  arsip  guna  peningkatan  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  perspektif perundang-undangan di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam pendekatan ini  adalah  berbagai  teori  dan  konsep  hukum.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan data secara mendalam

## C. Tujuan Penyusutan Arsip
Arsip  ini  pada  dasarnya  adalah  catatan  atau  rekaman  informasi  dari  berbagai kegiatan administratif. Proses pengurangan arsip ini, sering dikenal sebagai aktivitas penyusutan arsip di bidang arsip, sangat penting. Sangat penting bagi semua pembuat konten untuk memasukkan proses penyusutan arsip di perangkat regional. Dengan demikian, akumulasi arsip yang tidak memiliki nilai berguna dapat dicegah, sehingga meningkatkan  efisiensi  sumber  daya.  Selanjutnya,  hanya  arsip  yang  dianggap berharga  yang  tetap  disimpan  di  perangkat  regional  setelah  implementasi  proses penyusutan arsip. 12
10 Prasetijo  Rijadi  Jonaedi  Efendi, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris ,  Edisi  Kedua (Jakarta: Kencana, 2022).
11 Peter Mahmud Marzuki, Peneliti Hukum , Cetakan ke-13 (Jakarta: Prenada Media, 2017).
12 Krisnawati Krisnawati, “Tata Kelola Kearsipan Dan Kinerja Pemerintah Daerah : Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021,” Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK) 3, no. 2 (April 5, 2022): 92–104, https://doi.org/10.18196/JPK.V3I2.14319.
Menumpuknya  arsip  dapat  menimbulkan  beberapa  permasalahan,  seperti penumpukan arsip dapat menyebabkan keterbatasan ruang penyimpanan di kantor atau  gudang  arsip,  yang  pada  gilirannya  dapat  mengganggu  aktivitas  sehari-hari, semakin  banyaknya  arsip  membuat  proses  pencarian  informasi  menjadi  lebih  sulit dan memakan waktu, karena harus melalui volume yang besar dan penumpukan arsip tanpa pengelolaan yang baik dapat kaliyan pitutur menghambat efisiensi operasional organisasi karena membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk manajemen arsip yang semakin besar. Sebuah organisasi dengan fokus pada arsip harus menetapkan kebijakan khusus yang terkait dengan praktik arsip. 13 Adapun permasalahan didalam penumpukan arsip, yaitu sebagai berikut:
1. Ruang Penyimpanan:
Permasalahan  ini  dapat  menciptakan  kesulitan  dalam  pencarian  arsip  yang diperlukan, menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kesadaran akan pentingnya arsip sebagai sumber informasi strategis muncul nyuwun  pangapunten  ketika  arsip  yang  dibutuhkan  tidak  dapat  ditemukan, mempengaruhi  efisiensi  dan  efektivitas  kerja.  Namun  yang  terjadi  saat  ini bahwa arsip yang tersebar dapat dikumpulkan dan disimpan dalam ruangan khusus  agar  lebih  mudah  diakses  dan  dielola.  Namun,  perlu  diingat  bahwa penyediaan  ruang  penyimpanan  saja  tidak  cukup  jika  tidak  diikuti  dengan kegiatan penyusutan arsip secara teratur. Proses penyusutan arsip membantu dalam  mempertahankan  informasi  yang  benar-benar  relevan  dan  bernilai, sementara yang tidak lagi dibutuhkan dapat dieliminasi. Ruang penyimpanan sendiri sebenarnya terbagi menjadi pertama, penyimpanan arsip konvensionla, kedua, penyimpanan elektronik dan penyimpanan hybrid. 14 Maka pada saat ini seharusnya penyimpanan lebih pada bagaimana keefektifan dan kemanfaatan, serta memudahkan akses dalam mencari akan arsip tersebut.
13 Maharani Arlla Yesifa, Sukaesih Sukaesih, and Kusnandar Kusnandar, “Analisis Manajemen Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Bandung,” Jurnal Pustaka Ilmiah 9, no. 2 (December 19, 2023): 67–74, https://doi.org/10.20961/JPI.V9I2.72906.
14 Sistem  Penyimpanan  Arsip  Pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat  Novadilastri,  Maya  Permata  Sari,  and  Neshy  Aulia  Sani  Politeknik  Negeri  Padang,  “Sistem Penyimpanan  Arsip  Pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah   Provinsi  Sumatera  Barat,”  Jurnal Ekonomika Dan Bisnis 3, no. 3 (October 28, 2023): 423–27, https://doi.org/10.47233/JEBS.V3I3.1212.
2. Penyediaan Tenaga Pengelola:
Pentingnya penataan arsip dan pengelolaan tenaga pelaksana, baik arsiparis maupun non-arsiparis, merupakan suatu langkah strategis untuk mengatasi penumpukan arsip dalam suatu organisasi. Penyediaan tenaga pengelola arsip memang  dapat  menjadi  tantangan,  terutama  ketika  arsip  terus  bertambah, penyusutan  arsip  menjadi  solusi  yang  rasional  untuk  menghindari penumpukan  arsip  yang  berlebihan.  Maka  pada  hal  ini  lembaga  kearsipan daerah  yang  berfungsi  untuk  membantu  dan  menjalankan  tugas  dalam pengelolaan  dan  pembinaan  kearsipan  yang  ada. 15 Penyusutan  arsip,  yang dilaksanakan  secara  terprogram,  membantu  menjaga  agar  arsip  yang tersimpan relevan dan bermanfaat.
3. Penyediaan Peralatan;
Volume  besar  arsip  memerlukan  peralatan  dan  ruang  penyimpanan  yang memadai, dan jika arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna tidak diidentifikasi dan  disusutkan,  itu  dapat  mengakibatkan  pemborosan  sumber  daya organisasi. Maka dalam hal ini manajemen sumber daya manusia yang sifatnya efektif  dalam  meningkatkan  kinerja. 16 Dengan  mengidentifikasi  dan menghapus  arsip  yang  sudah  tidak  dibutuhkan  atau  tidak  memiliki  nilai, organisasi  dapat  mengoptimalkan  penggunaan  peralatan  kearsipan,  seperti rak, lemari, dan kotak arsip.
Maka  tujuan  dari  manajemen  arsip  adalah  efisiensi,  baik  ruang  penyimpanan, sumber  daya  kearsipan,  waktu  pelayanan  maupun  biaya  operasional  tanpa mengurangi keharusan untuk mewujudkan tujuan akhir, yaitu mampu memberikan informasi yang tepat kepada orang/pengguna yang tepat dalam waktu yang cepat dan digunakan untuk kepentingan yang tepat. Kurangnya  ruang  atau  penyimpanan  arsip akan  membatasi  pergerakan  staf  dan mengganggu  efisiensi  pekerjaan, 17 dengan
15 Sarindi  Rembulan  and  Nina  Mayesti,  “Pelaksanaan  Penyusutan  Arsip  Inaktif  Di  Dinas  Arsip  Dan Perpustakaan Kota Bekasi,” Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan 4, no. 2 (December 28, 2021): 112–23, https://doi.org/10.22146/DIPLOMATIKA.63067.
16 Syech Idrus et al., “Implementasi Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Era Bisnis Global,” Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 7, no. 1 (April 1, 2023): 72–89, https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.2879.
17 Khasanah and Uswatun, “Manajemen Pengelolaan Arsip  Terhadap Efisiensi  Kerja Di Sub. Bagian Kearsipan  Pada  Dinas  XYZ,” Jurnal  E-Bis 7,  no.  1  (May  30,  2023):  381–96,  https://doi.org/10.37339/E- BIS.V7I1.1208.
adanya  penghematan  dan  efisiensi  akan  diperoleh  dalam  hal  yang  menyangkut ruang/gedung  penyimpanan,  peralatan  kearsipan,  tenaga  pengelola,  dan  biaya pemeliharaan serta perawatan arsip.
Semakin banyak arsip yang harus dipelihara, semakin tinggi biaya pemeliharaan dan perawatan. Mengidentifikasi arsip yang tidak aktif atau sudah tidak diperlukan membantu mengurangi biaya ini. Menetapkan sumber  daya manusia  dan peralatan kearsipan yang memadai untuk menjaga dan mengelola arsip dapat menjadi beban biaya tambahan. 18 Pusat arsip yang terpusat dapat memungkinkan pengelolaan yang lebih  efisien,  untuk  beberapa  arsip  mungkin  memerlukan  tingkat  keamanan  dan pematuhan tertentu.
Terkait  dengan  hal  tersebut  maka  pada  tahun  2020  dikeluarkannya  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Kearsipan (Permen PANRB tentang Tata Kelola Kearsipan), yang  mana  aturan  ini  menjelaskan  tekait  dengan  pedoman  teknis  bagi  lembaga pemerintah dalam pelaksanaan penyusutan arsip untuk dapat mendorong penerapan teknologi informasi untuk mendukung proses penyusutan arsip. 19 Dengan mengetahui arsip dan informasinya yang dikelola ini, akan memudahkan untuk penemuan kembali arsip apabila akan dipergunakan atau didayagunakan untuk kepentingan organisasi atau instansi.
Adapun manfaat dari penyusutan arsip dalam konteks pengelolaan arsip, dapat diidentifikasi pertama mempermudah  pencarian  dan  akses  hal  ini  dapat  dilakukan terkait  dengan  ssstem  yang  telah  di  tentukan  karena  naskah  atau  dokumen merupakan salah satu faktor dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan kearsipan. 20 Kedua, efesiensi  penegelolaan  yang  mana  pada  efesiensi  ini  agar pemerintah daerah dapat mengetahui terkait dengan langkah dan inovasi apa kedepan
18 Moh Sholahuddin, “Pengelolaan Arsip Dinamis Dalam Perspektif Kompetensi SDM Arsiparis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan 5, no. 1 (March 23, 2023): 46–59, https://doi.org/10.22146/DIPLOMATIKA.73522.
19 Grandys  Frieska  Prassida  and  Giovany  Muhammad  Rifky,  “Pemantauan  Dan  Evaluasi  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Pemerintah Kota Balikpapan Berdasarkan Peraturan Menteri  PAN- RB  Nomor  59  Tahun  2020,”  JURSIMA  11,  no.  2  (September  5,  2023):  257–64, https://doi.org/10.47024/JS.V11I2.575.
20 M. Ismir A. Abubakar, Nolly S. Londa, and Stefi H. Harilama, “Penataan Kearsipan Dalam Upaya Mempermudah Proses Administrasi Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Ternate,” ACTA DIURNA KOMUNIKASI 7, no. 4 (October 11, 2018), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/20972.
yang  akan  dilakukan  untuk  peningkatan  arsip, 21 ketiga pemeliharaan  ruang penyimpanan dalam hal penyusutan membantu mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan  fisik. Keempat, pemindahan  ke  pusat  arsip  atau  lembaga  kearsipan daerah  yang  perlu  dipahami  bahwa  harus  terdapat  proses  penyusutan  melalui pemilahan arsip dinamis aktif dan tidak aktif dan yang terakhir adalah pemusnahan. Arsip  yang  dianggap  masih  digunakan  akan  disimpan  kembali.  Namun,  jika  arsip tersebut  dianggap  memiliki  nilai  sejarah,  maka  arsip  tersebut  akan  dikirimkan  ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 22
Kelima, untuk  dapat  meminimalkan  risiko  kehilangan  informasi, keenam kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, hal ini dilakukan agar pengelolan arsip dinamis  aktif  untuk  menunjang  kegiatan  layanan  administrasi  dan  kebijakan peraturannya  memiliki  kesamaan  dengang  lembaga  kearsipan  lainnya  sehingga pengelolaan  tersebut  sudah  memiliki  standar  pengelolaan  arsip  dinamis  aktif  yang baik agar dapat membantu kegiatan layanan administrasi. 23 Maka penyusutan arsip adalah langkah strategis dalam memastikan pengelolaan arsip yang efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Itu juga mendukung prinsip-prinsip kearsipan yang baik dan supados sedayanipun pemeliharaan nilai informasi dalam jangka panjang.
Maka  dalam  hal  ini,  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  27  Undang- Undang  Kearsipan  mengatur  bahwa  penyusutan  arsip  dilakukan  berdasarkan  nilai guna arsip. Namun pada Pasal 12 Permen PANRB mengatur bahwa penyusutan arsip dilakukan  berdasarkan  nilai  guna  arsip  dan  kebutuhan  organisasi.  Konflik  norma tersebut dapat dilihat dari perbedaan antara nilai guna arsip menurut Undang-Undang dan  Peraturan  Pemerintah.  Nilai  guna  arsip  menurut  Undang-Undang  Kearsipan adalah manfaat yang diperoleh dari arsip bagi organisasi atau masyarakat. Sedangkan
21 Wulan Sulistia Anjany et al., “Rapat Koordinasi  Pengelolaan Arsip di Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan,” Journal of Research and Development on Public Policy 2, no. 1 (January 24, 2023): 01–09, https://doi.org/10.58684/JARVIC.V2I1.31.
22 Demayca  Mardias  Susanto,  Hery  Sawiji,  and  Susantiningrum  Susantiningrum,  “Penerapan  Jadwal Retensi Arsip Dalam Proses Penyusutan Di Lembaga Kearsipan Kota Surakarta,” JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran) 8, no. 3 (May 6, 2024): 295–300, https://doi.org/10.20961/JIKAP.V8I3.80923.
23 Tasya Rahmadini, Encang Saepudin, and Nurmaya Prahatmaja, “Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif di Pusat Kementerian LHK Dalam Menunjang Kegiatan Layanan Administrasi,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 6 (November 7, 2023): 21–28, https://doi.org/10.56127/JUKIM.V2I6.873.
nilai  guna  arsip  menurut  Permen  PANRB  adalah  kebutuhan  organisasi  untuk menggunakan arsip dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
Dengan  adanya  konflik  norma  tersebut  juga  dapat  menghambat  peningkatan kinerja  pemerintah  daerah.  Penyusunan  arsip  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan arsip menjadi tidak terkelola dengan  baik.  Hal  ini  dapat  menghambat  pemerintah  daerah  dalam  memanfaatkan arsip  untuk  meningkatkan  kinerjanya.  Untuk  mengatasi  konflik  norma  tersebut, diperlukan  adanya  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  pengelolaan  arsip.  Harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  tersebut dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat,  melalui  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Maka  sangat  perlu  dilakuan  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan tersebut dapat dilakukan dengan cara:
1. Mengidentifikasi  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang pengelolaan arsip.
2. Menganalisis  pengaturan  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan tersebut.
3. Menyusun peraturan perundang-undangan yang baru atau melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak terdapat konflik norma.
Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  dapat  melakukan  upaya-upaya  untuk mengatasi konflik norma tersebut, antara lain:
1. Melakukan  kajian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang pengelolaan arsip.
2. Mengkonsultasikan permasalahan tersebut kepada instansi yang berwenang, seperti Kemen PANRB.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan arsip kepada seluruh pegawai pemerintah daerah.
Konflik  norma  dalam  pengaturan  penyusutan  arsip  pemerintah  daerah  di Indonesia  dapat  muncul  dari  berbagai  sumber,  termasuk  tumpang  tindih  regulasi, perbedaan  interpretasi  hukum,  prioritas  kebijakan  yang  berbeda,  ketidakselarasan dengan  kebijakan  terkait  informasi,  dan  aspek  legal  serta  hukum  acara.  Untuk
mengatasi konflik-konflik ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai tingkat pemerintahan dan penyesuaian regulasi yang lebih sinkron.
Maka  harus  dilakukan sistem  manajemen  arsip  terintegrasi  yang  mana mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen arsip yang terintegrasi dengan sistem manajemen informasi publik. Sistem ini harus mampu mendukung penyusutan arsip yang sesuai dengan regulasi sekaligus memastikan keterbukaan informasi. Serta memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki fitur keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari akses yang tidak sah.

## D. Kesimpulan
Terdapat perbedaan antara kedua pasal tersebut dalam hal kriteria penyusutan arsip.  Pasal  27  Undang-Undang  Kearsipan  mengatur  bahwa  penyusutan  arsip dilakukan  berdasarkan  nilai  guna  arsip.  Nilai  guna  arsip  adalah  manfaat  yang diperoleh  dari  arsip  bagi  organisasi  atau  masyarakat.  Sedangkan  Pasal  12  Permen PANRB  Kearsipan  mengatur  bahwa  penyusutan  arsip  dilakukan  berdasarkan  nilai guna  arsip  dan  kebutuhan  organisasi.  Kebutuhan  organisasi  adalah  kebutuhan organisasi  untuk  menggunakan  arsip  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsinya. Perbedaan kriteria penyusutan arsip tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian  bagi  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  penyusutan  arsip. Pemerintah  daerah  tidak  mengetahui  peraturan  perundang-undangan  mana  yang harus dipatuhi dalam melaksanakan penyusutan arsip.

## E. Saran
Saran dalam artikel ilmuah ini yang cukupurgen dan harus dilakukan adalah agar pemerintah  menyusun  peraturan  perundang-undangan  yang  baru  atau  melakukan revisi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  sehingga  tidak  terdapat konflik norma.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Aulianto, and Dwi Ridho. “Evaluasi Pengelolaan Arsip Dinamis Pada Unit Pengolah Di Sekretariat  Utama  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.” Lentera  Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan 8, no. 1 (June 29, 2022):
25 – 36. https://doi.org/10.14710/LENPUST.V8I1.44715.
Firdaus,  Firdaus,  and  Susi  Lawati.  “Keterjangkauan  Informasi Dalam  Pelayanan Publik.” Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK) 2, no. 1 (February 3, 2019): 1 – 7. https://doi.org/10.48093/JIASK.V2I1.14. Hendi  Haryadi. Administrasi  Perkantoran  Untuk  Manajer  &  Staf .  Jakarta  Selatan: VisiMedia, 2009.
Indranika,  Devit  Bagus,  Dyah  Retna  Puspita,  and  Muslih  Faozanudin.  “ Kompetensi Perangkat Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Banyumas .” Public Policy  and  Management  Inquiry 4,  no.  1  (April  1,  2020):  72 – 87. https://doi.org/10.20884/1.PPMI.2020.4.1.3217.
Jely  Husnita,  Tri,  Mezan  el-Khaeri  Kesuma,  Fakultas  Adab,  and  Uin  Raden  Intan Lampung. “ Pengelolaan  Arsip Sebagai  Sumber Informasi Bagi Suatu  Organisasi Melalui Arsip Manual dan Arsip Digital .” Jurnal El-Pustaka 1, no. 2 (December 4,
2023): 27 – 41. https://doi.org/10.24042/EL. Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2022.
Sarindi Rembulan, and Nina Mayesti. “Pelaksanaan Penyusutan Arsip Inaktif di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Bekasi.” Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan 4, no. 2 (December 28, 2021): 112 – 23. https://doi.org/10.22146/DIPLOMATIKA.63067.
Khasanah, and Uswatun. “Manajemen Pengelolaan Arsip Terhadap Efisiensi Kerja Di Sub. Bagian Kearsipan Pada Dinas XYZ.” Jurnal E-Bis 7, no. 1 (May 30, 2023): 381 – 96. https://doi.org/10.37339/E-BIS.V7I1.1208.
Krisnawati,  Krisnawati.  “Tata  Kelola  Kearsipan  Dan  Kinerja  Pemerintah  Daerah : Penyusutan  Arsip  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  Tahun  2021.” Jurnal Pemerintahan  Dan  Kebijakan  (JPK) 3,  no.  2  (April  5,  2022):  92 – 104. https://doi.org/10.18196/JPK.V3I2.14319.
Lita,  Tyesta  ALW,  Amalia  Diamantina,  and  Amrina  Rosyada .  “ Pengaturan  Sistem Penyelenggaraan  Kearsipan  Daerah  Yang  Komprehensif  Sebagai  Sarana  Untuk Mendukung Terwujudnya Good Governance di Daerah (Studi Kajian Di Kabupaten Pati ),” 2018.
M.  Ismir  A.  Abubakar,  Nolly  S.  Londa,  and  Stefi  H.  Harilama.  “ Penataan  Kearsipan Dalam  Upaya  Mempermudah  Proses  Administrasi  di  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kota  Ternate .” ACTA  DIURNA  KOMUNIKASI 7,  no.  4  (October  11, 2018).https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/articl e/view/20972.
Musliichah. Bunga  Rampai  Kearsipan .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press, 2016.
Nibraska,  Zufar  Zain,  and  Naufal  Abror  Faroja.  “Tinjauan  Yuridis  Rangkap  Jabatan Dewan Komisaris BUMN Guna Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam
Tata  Kelola  BUMN.” Dinamika  Hukum 24,  no.  1  (May  11,  2023):  103 – 14. https://doi.org/10.35315/DH.V24I1.9314.
Novadilastri, Afifah, Maya Permata Sari, and Neshy Aulia Sani. “Sistem Penyimpanan Arsip  Pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah   Provinsi  Sumatera Barat.” Jurnal  Ekonomika  Dan  Bisnis 3,  no.  3  (October  28,  2023):  423 – 27. https://doi.org/10.47233/JEBS.V3I3.1212.
Peter Mahmud Marzuki. Peneliti Hukum . Cetakan ke-13. Jakarta: Prenada Media, 2017. Prassida, Grandys Frieska, and Giovany Muhammad Rifky. “ Pemantauan Dan Evaluasi Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Pada  Pemerintah  Kota  Balikpapan Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 59 Tahun 2020 .” JURSIMA 11, no. 2 (September 5, 2023): 257 – 64. https://doi.org/10.47024/JS.V11I2.575.
Rahmadini,  Tasya,  Encang  Saepudin,  and  Nurmaya  Prahatmaja.  “ Pengelolaan  Arsip Dinamis  Aktif  di  Pusat  Kementerian  LHK  Dalam  Menunjang  Kegiatan  Layanan Administrasi .” Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin 2,  no.  6  (November  7,  2023):  21 – 28. https://doi.org/10.56127/JUKIM.V2I6.873.
Sholahuddin,  Moh.  “Pengelolaan  Arsip  Dinamis  Dalam  Perspektif  Kompetensi  SDM Arsiparis  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang.” Diplomatika:  Jurnal  Kearsipan Terapan 5, no. 1 (March 23, 2023): 46 – 59. https://doi.org/10.22146/DIPLOMATIKA.73522.
Sulistia  Anjany,  Wulan,  Aldira  Lindawati,  Fatina  Ardelia,  Abdul  Rahman,  Nida Handayani . “ Rapat Koordinasi  Pengelolaan Arsip Di Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan .” Journal of Research and Development on Public Policy 2, no. 1 (January 24, 2023): 01 – 09. https://doi.org/10.58684/JARVIC.V2I1.31.
Susanto,  Demayca  Mardias,  Hery  Sawiji,  and  Susantiningrum  Susantiningrum. “Penerapan  Jadwal  Retensi  Arsip  Dalam  Proses  Penyusutan  Di  Lembaga Kearsipan Kota Surakarta.” JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran) 8, no. 3 (May 6, 2024): 295 – 300. https://doi.org/10.20961/JIKAP.V8I3.80923.
Syech  Idrus,  Faria  Ruhana,  Mei  Rani  Amalia,  Achmad  Fathor  Rosyid,  and  Dadi Kuswandi.  “ Implementasi  Kebijakan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Yang Efektif  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Organisasi  Di  Era  Bisnis  Global .” Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 7, no. 1 (April 1, 2023): 72 – 89. https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.2879.
Wuryatmini  Prihatni.  “ Upaya  Kebijakan  Dan  Strategi  Penyelenggaraan  Kearsipan Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Hasil  Pengawasan Kearsipan .” Jurnal  Administrasi  Bisnis  Terapan  (JABT) 3,  no.  1  (December  31, 2020): 1. https://doi.org/10.7454/jabt.v3i1.1002.
Yesifa,  Maharani  Arlla,  Sukaesih  Sukaesih,  and  Kusnandar  Kusnandar.  “Analisis Manajemen Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Bandung.” Jurnal Pustaka Ilmiah 9, no. 2 (December 19, 2023): 67 – 74. https://doi.org/10.20961/JPI.V9I2.72906.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Kearsipan.