Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966)
Muhammad Rijal Fadli, Dyah Kumalasari
Program Studi Pendidikan Sejarah, Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta
Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  sistem  pendidikan  masa  Orde  Lama  dimana pendidikan masa ini dimulai dari Periode 1945-1950 dan Periode 1950-1966. Penelitian ini  menggunakan  metode  History  (Sejarah)  dengan  tahapan-tahapan:  Heuristik,  Kritik sumber  (kritik  intern  dan  kritik  ekstern),  Interpretasi  dan  Historiografi.  Hasil  kajian membahas  bahwa  pendidikan  pada  masa  Orde  Lama  diharapkan  mampu  menentukan tujuan  pendidikan  Indonesia  ke  arah  yang  lebih  jelas  dan  maju.  Dengan  tujuan pendidikan  jelas  maka  bisa  mengarahkan  ke  pencapaian  kompetensi-kompetensi  yang dibutuhkan  serta  metode  pembelajaran  yang  kondusif  dan  efektif.  Berdasarkan  tujuan tersebut  pada  masa  Orde  Lama  banyak  dikeluarkannya  kebijakan-kebijakan  di  dalam bidang  pendidikan  yang  digunakan  untuk  merencanakan  dan  mengatur  pendidikan. Pasca kemerdekaan pendidikan Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, salah  satunya  terdapat  pada  pasal  31  UUD  1945  telah  mengatur  mengenai  sistem pendidikan  nasional.  Tahun-tahun  selanjutnya  ditetapkan  juga  tentang  pendidikan nasional yang diatur dalam UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diatur UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 tentang  Majelis  Pendidikan  Nasional,  dan  UU  No.  19/1965  tentang  Pokok-Pokok  Sitem Pendidikan Nasional Pancasila.
Kata Kunci: Sistem, Pendidikan, Orde Lama, Indonesia

## Pendahuluan
Perkembangan pemerintahan bangsa Indonesia dimulai sejak
diproklamirkan  kemerdekaan  17  Agustus 1945.  Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak  penting  dalam  sejarah  bangsa Indonesia. Sebagai negara yang independen, maka  bangsa  Indonesia  perlu  menyusun sistem kehidupan berbangsa dan bernegaranya  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  1945.  Di  antara  sistem  kehidupan tersebut tersusun sebuah sistem pendidikan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia bagi seluruh  rakyatnya  (Ismail,  2016:  143-144). Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17  Agustus  1945,  bangsa  Indonesia melakukan  banyak  perubahan  yang  tidak
hanya  terjadi  dalam  bidang  pemerintahan saja,  tetapi  juga  dalam  bidang  pendidikan. Perubahan  yang  terjadi  dalam  pendidikan merupakan  perubahan  yang  bersifat mendasar,  yaitu  perubahan  menyangkut penyesuaian  kebijakan  pendidikan  dengan dasar  dan  cita-cita  suatu  bangsa  yang merdeka  dan  negara  yang  ingin  berdiri sendiri (Rifa’i, 2016: 122).
Sehingga  untuk  penyesuaian  itu dengan  melihat  cita-cita  bangsa  Indonesia, bidang  pendidikan  mengalami  perubahan. Terutama dalam landasan filosofi pendidikan,  tujuan  pendidikan,  sistem pendidikan,  dan  kesempatan  belajar  yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Tujuannya supaya semua elemen
masyarakat  Indonesia  dapat  merasakan pendidikan  dari  pendidikan  rendah  sampai pendidikan  tinggi.  Melihat  bahwa  pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia, seperti  yang  tertera  dalam  pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dijadikan landasan  utama  pendidikan  Indonesia. Walaupun  dalam  kurun  waktu  yang  tidak begitu  lama,  kurang  lebih  1945-1950  dan
1950-1966 negara Indonesia telah mengalami  beberapa  kali  perubahan Undang-Undang  Dasar.  Namun  untuk  dasar falsafah negara tidak mengalami perubahan.
Oleh  karenanya,  Pancasila  menjadi landasan  utama  pendidikan  Indonesia (Gunawan,  1995:  31-32).  Pada  saat  itu dibentuk  badan  pembantu  Presiden  yaitu KNIP  yang  ditugaskan  untuk  menggodok bentuk dan pelaksanaan pendidikan nasional. Pada akhirnya 29 Desember 1945 hasil kerja KNIP tersebut diserahkan kepada pihak  kementerian  pendidikan,  pengajaran, dan kebudayaan.
Sedangkan  pokok  pendidikan  dan pengajaran  baru  di  Indonesia  sebagai realisasi  usaha  pembaharuan  pendidikan dan  pengajaran  hasil  kerja  KNIP  tersebut, diantaranya  untuk  menyusun  masyarakat baru,  memperkuat  persatuan,  metode  yang berlaku  di  sekolah  hendaknya  berdasarkan sistem  (Rifa’i,  2016:  122-124).  Dengan demikian,  pelaksanaan  pendidikan  di Indonesia  pada  masa  awal  kemerdekaan memiliki  landasan  falsafah  Pancasila  dan landasan Konstitusi berupa UUD 1945. Pada
pasal 31 UUD 1945, berbunyi 1). Tiap warga negara  berhak  mendapat  pengajaran,  2). Pemerintah mengusahakan sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU. Landasan  dasar  negara  yang  digunakan pemerintah Orde lama untuk menyusun dan melaksanakan sistem pendidikan nasional.
Melihat  pemerintahan  masa  Orde lama  melakukan  perubahan  diantaranya dalam pendidikan. Seperti diketahui setelah KMB  (Konferensi  Meja  Bundar)  pada  1949 maka  terbentuklah  Republik  Indonesia Serikat.  Di  dalam  RIS  diaturnya  mengenai pendidikan dan pengajaran dan didalam RIS juga  diatur  tentang  pendidikan  nasional. Dengan  begitu,  maka  sistem  pendidikan pada  masa  Orde  Lama  tidak  jauh  beda dengan  masa  sebelumnya,  tetapi  dalam masa  Orde  Lama  menfokuskan  kepada pendidikan  dan  pengajaran  serta  mengatur tentang pendidikan nasional.
Maka  semuanya  dalam  bidang pendidikan  periode  1945-1966  semuanya telah  diatur  dalam  UUD  yang  berdasarkan Pancasila.  Artikel  ini  akan  membahas tentang sistem pendidikan pada masa Orde Lama,  hal  ini  melihat  periode  pendidikan dari  awal  kemerdekaan  sampai  masa  Orde Lama,  kurun  waktunya  dibagi  menjadi  dua periode  yaitu:  Periode  1945-1950  dan Periode 1950-1966.

## Sistem  Pendidikan  Indonesia  Masa Orde Lama
Pada  saat  dicetuskan  dasar  negara yaitu  Pancasila  sebagai  landasan  utama
negara Indonesia oleh Soekarno 1 Juni 1945, maka  ketentuan  yuridis  konstitusional tersebut  dijadikan  konstruksi  hukum  yang tentunya  mengandung  konsekuensi  formal, fungsional, dan impratif. Pancasila dijadikan pijakan  sebagai  norma  dasar  dan  norma tertinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  di  negera  republik  Indonesia. Pancasila  adalah  ideologi  negara  dan ideologi bangsa Indonesia.
Pancasila  adalah  identitas  dan karakteristik  bangsa  atau  keperibadian nasional  yang  perwujudannya  secara melembaga  sebagai  sistem  pancasila  yang menjiwai  setiap  keperibadian  bangsa, pandangan  hidup  (keyakinan  bangsa) sistem  kenegaraaan  dan  masyarakat Indonesia (Zulkarnain, 2017: 61). Landasan dan visi pendidikan masa Orde  lama ketika itu  diharapkan  mampu  menentukan  tujuan pendidikan  yang  jelas.  Oleh  karena  itu, tujuan  pendidikan  yang  jelas  pada gilirannya akan mengarahkan ke
pencapaian  kompetensi  yang  dibutuhkan serta metode pembelajaran yang efektif. Pada  akhirnya,  kelak  pendidikan mampu menjawab tuntutan untuk mensejahterakan masyarakat dan kemajuan bangsa. Pada
awal kemerdekaan, pembelajaran  di  sekolah-sekolah  lebih ditekankan  pada  semangat  nasionalisme dan membela tanah air (Tim Uny: 76). Pada masa  ini  penekanan  pendidikan  kepada  isu nasionalisasi  dan  ideologisasi.  Penekanan pada  kedua  bidang  tersebut  tidak  lain
karena  masa  tersebut  masa  krusial  pasca kemerdekaan,  dimana  banyak  konflik  yang mengarah  pada  separatisme  dan  terjadi interplay (tarik  ulur)  antara  pihak  yang sekuler dengan agamis (Sarnoto, 2012: 33). Revolusi  nasional  meletus  pada  tanggal  17 Agustus  1945  yang  dikenal  dengan Proklamasi Kemerdekaan. Dengan ini maka tercapailah  kemerdekaan  yang  telah  lama diidamkan bangsa Indonesia.
Proklamasi  mampu  mematahkan belenggu  penjajahan  dan  menimbulkan hidup  baru  dilapangan  apa  saja  salah satunya  di  bidang  pendidikan,  dirasakan perlu  mengubah  sistem  pendidikan  sesuai dengan  suasana  baru  (Ahmadi,  1987:  78). Sehingga  ada  usaha  perencanaan  dalam pendidikan  dan  pengajaran  yang  telah dipersiapkan  pada  hari-hari  terakhir penjajahan  Jepang  menjadi  modal  dan pedoman  pertama  dilapangan  pendidikan. Pendidikan  masa  awal  kemerdekaan berlandaskan  Pancasila  yang  merupakan falsafah  negara.  Meski  baru  penentuan  saja karena belum dijelaskan bagaimana meletakkan  dasar  itu  pada  tiap  pelajaran (Somarsono Moestoko, 1986: 145).
Senada  dengan  lika-liku  perjalanan sejarah  bangsa  dan  negara  Indonesia  sejak di  Proklamasikan  Kemerdekaan  Indonesia pada  tanggal  17  Agustus  1945  sampai sekarang. Maka, sejarah pendidikan Indonesia  pada  masa  Orde  Lama  dapat dilihat  sesuai  dengan  pembagian  kurun waktu  yang  ditandai  dengan  peristiwa
penting  dan  tonggak  sejarah  sebagai pengingat,  diantaranya  periode  1945-1950 dan  Periode  1950-1966.  Adapun  secara berurutan akan diterangkan tentang sistem pendidikan pada periode tersebut.
A. Periode 1945-1950
Sistem
persekolahan sesudah Indonesia  merdeka  yang  berdasarkan  satu jenis sekolah  untuk  tiga  tingkat  pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan. Sedangkan  rencana  pembelajaran  pada umumnya  sama  dan  bahasa  Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku pelajaran yang digunakan  adalah  buku  hasil  terjemahan dari  bahasa  Belanda  ke  dalam  bahasa Indonesia  yang  sudah  dirintis  sejak  zaman Jepang  (Moestoko,  1986:  17).  Adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut:

## 1. Pendidikan Rendah
Pendidikan  yang  terendah  di Indonesia sejak  awal  kemerdekaan  yang disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) lama pendidikan  semula  3  tahun  menjadi  6 tahun. Tujuan pendirian SR adalah selain meningkatkan  taraf  pendidikan  pada masa  sebelum  kemerdekaan  juga  dapat menampung  hasrat  yang  besar  dari mereka yang hendak bersekolah.
Mengingat  kurikulum  SR  diatur sesuai  dengan  putusan  Menteri  PK  &  K tanggal 19 November 1946 No 1153/Bhg A  yang  menetapkan  daftar  pelajaran  SR menekankan  terhadap  pelajaran  bahasa
dan  berhitung.  Hal  ini  dapat  telihat bahwa dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam  adalah  untuk  bahasa  Indonesia,  4 jam  untuk  bahasa  daerah  dan  17  jam untuk  berhitung  (kelas  IV,  V  dan  VI). Tercatat  sejumlah  24.775  buah  SR  pada akhir  tahun  1949  di  seluruh  Indonesia (Sjamsudin dkk, 1993: 18).

## 2. Pendidikan Guru
Dalam  periode  antara  tahun  1945-
1950  dikenal  tiga  jenis  pendidikan  guru (SGB,  SGC,  SGA)  yaitu  sebagai  berikut (Rifa’i, 2016: 136-137):
a) Sekolah Guru B (SGB) lama
pendidikan  4  tahun  dan  tujuan pendidikan  guru  untuk  sekolah rakyat.  Murid  yang  diterima  adalah tamatan  SR  yang  akan  lulus  dalam ujian masuk sekolah lanjutan.
Pelajaran  yang  diberikan  bersifat umum  untuk  di  kelas  I,  II,  III, sedangkan pendidikan keguruan baru diberikan  di  kelas  IV.  Untuk  kelas  IV ini  juga  dapat  diterima  tamatan sekolah  SMP,  SPG  dipimpin  oleh seorang kepala sekolah yang
membawahinya  sejumlah  guru  dan diantaranya  merupakan  tenaga  tidak tetap karena memang sangat kekuarangan  guru  tetap.  Adapun sistem  ujian  pelaksanaannya  dipecah menjadi dua  yaitu,  perta ditempuh  di kelas II dan ujian kedua di kelas IV.
b) Sekolah  Guru  C  (SGC)  berhubung kebutuhan  guru  SR  yang  mendesak
maka  terasa  perlunya  pembukaan sekolah  guru  yang  dalam  tempo singkat  dapat  menghasilkan.  Untuk kebutuhan tersebut didirikan sekolah guru  dua  tahun  setelah  SR  dan  di kenal  dengan  sebutan  SGC  tetapi karena  dirasakan  kurang  bermanfaat kemudian  ditutup  kembali  dan diantaranya dijadikan SGB.
c) Sekolah  guru  A  (SGA)  karena  adanya anggapan  bahwa  pendidikan  guru  4 tahun  belum  menjamin  pengetahuan cukup  untuk  taraf  pendidikan  guru, maka  dibukalah  SGA  yang  memberi pendidikan  tiga  tahun  sesudah  SMP. Disamping  Itu  dapat  diterima  pelajar lulusan  kelas  III  SGB.  Mata  pelajaran yang  diberikan  di  SGA  sama  jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di  SGB  hanya  penyelenggaraannya lebih luas dan mendalam.

## 3. Pendidikan Umum
Ada  dua  jenis  pendidikan  umum yaitu  sekolah  menengah  pertama  (SMP) dan sekolah menengah Tinggi (SMT).
a) Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)
seperti  halnya  pada  zaman  Jepang,
SMP mempergunakan rencana pelajaran  yang  sama  pula.  Tetapi dengan  keluarnya  surat  keputusan menteri  PP  &  K  tahun  1946,  maka diadakannya  pembagian  A  dan  B mulai kelas II sehingga terdapat kelas II  A,  II  B,  III  A  dan  III  B.  Di  bagian  A diberikan  juga  sedikit  ilmu  alam  dan
ilmu  pasti.  Tetapi  lebih  banyak diberikan  pelajaran  bahasa  dan praktek  administrasi.  Di  bagian  B sebaliknya  diberikan  Ilmu  Alam  dan Ilmu Pasti.
b) Sekolah  Menengah  Tinggi  (SMT). Kementerian PP & K hanya mengurus langsung  SMT  yang  ada  di  Jawa terutama  yang  berada  di  kota-kota, seperti  Jakarta,  Bandung,  Semarang, Yogyakarta,  Surakarta,  Surabaya  dan Cirebon.  SMT  di  Luar  Jawa  berada  di bawah pengawasan pemerintah daerah, berhubung sulitnya perhubungan  dengan  pusat,  SMT merupakan  pendidikan  tiga  tahun setelah  SMP  dan  setelah  lulus  dapat melanjutkan  ke  perguruan  tinggi. Mengenai  rencana  pelajaran  belum jelas  dan  yang  diberikan  adalah rencana  pelajaran  dalam  garis  besar saja.  Karena  pada  waktu  itu  masih harus  menyesuaikan  dengan  keadaan zaman  yang  masih  belum  stabil. Demikian rencana pembelajaran yang berlaku,  yaitu  (1).  isinya  memenuhi kebutuhan  nasional,  (2).  bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia dan (3). mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan. Ujian  akhir  dapat  diselenggarakan oleh  masing-masing  sekolah  selama belum  ada  ujian  Negara.  Tetapi setelah tahun 1947 baru berlaku ujian negara  tersebut.  Dapat  dimaklumi
apabila  bobot  ujian  penghabisan negara yang pertama kalinya diadakan  masih  sangat minim  karena pelajaran pun bersifat darurat (Sjamsudin dkk, 1993: 19-20).

## 4. Pendidikan Kejuruan
Pendidikan  kejuruan  fokus  pada pendidikan  ekonomi  dan  pendidikan kewanitaan:
a) Pendidikan  ekonomi:  pada  awal kemerdekaan  pemerintah  baru  dapat membuka  sekolah  dagang  yang  lama, pendidikannya  tiga  tahun  sesudah
Sekolah  Rakyat.  Sekolah  dagang  ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  tenaga  administrasi  atau pembukuan. Penyelenggaraan sekolah dagang  tersebut  dilaksanakan  oleh inspektur sekolah dagang.
b) Pendidikan  Kewanitaan:  sesudah kemerdekaan  dimana  pemerintah membuka  Sekolah  Kepandaian  Putri (SKP)  dan  pada  tahun  1947  sekolah guru  kepandaian  putri  (SGKP)  yang lama pelajaranya empat tahun setelah SMP atau SKP (Rifa’i, 2016: 138-139).

## 5. Pendidikan Teknik
Seperti  sekolah  lain,  keadaan
Sekolah  Teknik  tidak  teratur  karena disamping  pelajarnya  sering  terlibat dalam  pertahanan  negara,  sekolah tersebut  kadang  juga  dipakai  sebagai pabrik  senjata.  Sekolah  Teknik  di  Solo misalnya,  dikerahkan  untuk  membuat senjata  yang  sangat  diperlukan  kendali
apa  adanya.  Menurut  Tim  UNY  (tanpa tahun:  85-86)  memaparkan  sekolah teknik  yang  ada  pada  masa  itu,  antara lain:
a) Kursus  Kerajinan  Negeri  (KKN). Sekolah/kursus ini satu tahun lamanya  dan  merupakan  pendidikan teknik terendah berdasarkan SR enam tahun.  KKN  terdiri  atas  jurusan- jurusan: kayu, besi, anyaman, perabot rumah, las dan batu.
b) Sekolah  Teknik  Pertama  (STP). Tujuannya adalah mendapatkan tenaga  tukang  yang  terampil  tetapi disertai  dengan  pengetahuan  teori. Lama  pendidikan  dua  tahun  sesudah SR dan terdiri atas jurusan kayu, batu, keramik,  perabot  rumah,  anyaman, besi  ,listrik,  mobil,  cetak,  tenun  kulit, motor, ukur tanah dan ngecor .
c) Sekolah  Teknik  (ST).  Mempunyai tujuan  mendidik  tenaga  pengawasan bangunan.  Lama  pendidikan  dua tahun setelah STP atau SMP bagian B dan  meliputi  jurusan  bangunan gedung,  bangunan  air  dan  jalan, bangunan  radio,  bangunan  kapal, percetakan dan pertambangan.
d) Sekolah  Teknik  menengah  (STM). Bertujuan mendidik tenaga ahli teknik dan  pejabat  teknik  menengah.  Lama pendidikan  empat  tahun  setelah  SMP bagian  B  atau  ST  dan  terdiri  atas jurusn  bangunan  gedung,  bangunan sipil,  bangunan  kapal,  bangunan
mesin,  bangunan  mesin,  bangunan listrik,  bangunan  mesin  kapal,  kimia, dan pesawat terbang.
e) Pendidikan  guru  untuk  sekolah teknik.  Tujuannya  untuk  memenuhi keperluan guru sekolah teknik, dibuka sekolah/kursus  untuk  mendidik  guru yang menghasilkan:
1) Ijazah  A  Teknik  (KGSTP)  guna mengajar dengan wewenang penuh  pada  STP  dalam  jurusan
bangunan  sipil,  mesin,  listrik  dan mencetak.
2) Ijazah  B  I  Teknik  (KGST)  untuk mengajar dengan wewenang penuh pada ST/STM kelas I  dalam
jurusan  bangunan  sipil,  bangunan gedung dan mesin.
3) Ijazah  B  II  Teknik  guna  mengajar dengan  wewenang  penuh  pada STM dalam jurusan bangunan sipil, gedung, mesin dan listrik.

## 6. Pendidikan Tinggi
Periode  1945-1950  kesempatan
untuk  meneruskan  studi  pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat. Tetapi karena pelaksanaannya dilakukan perjuangan  fisik,  maka  perkuliahan sering  di  sela-sela  waktu  dalam perjuangan garis depan.
Lembaga  pendidikan  yang  ada adalah Universitas Gajah Mada, beberapa sekolah  tinggi  dan  akademi  di  Jakarta
(daerah kependudukan) Klaten, Solo dan Yogyakarta.  Sistem  persekolahan  dan tujuan  dari  masing-masing  tingkat pendidikan diatas diatur dalam UU No 4 Tahun  1950  bab  V  pasal  7  sebagai berikut (Tim Uny, tanpa tahun: 86-87):
Tentang  jenis  pendidikan  dan pengajaran dan maksudnya, yakni:
a) Pendidikan  dan  pengajaran  taman kanak-kanak  bermaksud  menuntun tumbuhnya  rohani  dan  jasmani kanak-kanak  sebelum  masuk  sekolah rendah.
b) Pendidikan  dan  pengajaran  rendah bermaksud  menuntun  tumbuhnya rohani  dan  jasmani  kanak-kanak, memberikan  kesempatan  kepadanya guna  mengembangkan  bakat  dan kesukaannya  masing-masing  dan memberikan dasar pengetahuan, kecakapan,  dan  ketangkasan  baik lahir maupun batin.
c) Pendidikan dan pengajaran menengah umum  bermaksud  melanjutkan  dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah. Tujuannya
untuk mengembangkan  cara  hidup  serta membimbing  kesanggupan  murid sebagai  anggota  masyarakat.  Selain itu,  mendidik  tenaga  ahli  dalam berbagai  lapangan  khusus  sesuai dengan bakat dan kebutuhan masyarakat atau mempersiapkan bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.

## 164   | JURNAL AGASTYA VOL 9 NO 2 JULI 2019
d) Pendidikan  dan  pengajaran  tinggi bermaksud  memberikan  kesempatan pelajar  untuk  menjadi  orang  yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.
e) Pendidikan  dan  pengajaran  kepada orang-orang dalam keadaan kekurangan,  baik  jasmani  maupun rohani supaya dapat memliki
hidupnya lahir batin yang layak.

## 7. Pendidikan Tinggi Republik
Perkembangan  pendidikan  tinggi sesudah  proklamasi  kendati  mengalami berbagai  tantangan,  tetapi  tidak  juga dapat  dipisahkan  dari  perjuangan mempertahankan
kemerdekaan.
Menginta  hal  tersebut  salah  satu kekuatan  dari  seluruh  rakyat  Indonesia. Sejak  awal  kemerdekaan  di  Jakarta merupakan daerah pendudukan Belanda, berdiri  sekolah  Tinggi  kedokteran sebagai  kelanjutan  Ika  Daigaku  zaman Jepang.  Pada  bulan  November  1946 dibuka pula Sekolah Tinggi Hukum serta filsafat dan sastra.
Setelah  aksi  agresi  militer  I  kedua lembaga pendidikan tinggi terakhir itu di tutup oleh belanda sehingga secara resmi sudah  tidak  ada  lagi.  Dengan  demikian pendidikan  tinggi  waktu  itu  terpecah menjadi  dua,  yaitu  Pendidikan  Tinggi Republik  dan  Pendidikan  Tingkat  Tinggi Pendudukan  Belanda.  Tetapi  kuliah masih  dilanjutkan  di  rumah  dosen sehingga  merupakan  semacam  kuliah
privat. Sebelum agresi militer I di Malang terdapat pula lembaga pendidikan tinggi Republik.  Demikian  pula  terdapat sekolah tinggi kedokteran hewan sekolah tinggi teknik di Bandung dipindahkan ke Yogyakarta (Sjamsudin dkk, 1993: 11).
Sementara itu berturut-turut
pendirian  lembaga  Perguruan  Tinggi Republik tahun 1945-1950 adalah:
a) Sekolah  Tinggi  Republik  didirikan pada  17  Februari  1946  oleh
Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia di Yogyakarta. b) Balai  Perguruan  Tinggi  Gadjah  Mada didirikan  pada  3  Maret  1946  oleh Yayasan  Balai  Perguruan  Tinggi Gadjah  Mada,  yang  terdiri  dari
Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusteraan di Yogyakarta.
c) Perguruan  Tinggi  Kedokteran  dan Kedokteran  Gigi  didirikan  pada Februari 1946 di Malang.
d) Perguruan  Tinggi  Kedokteran  II didirikan pada 4 Maret 1946 di Solo.
e) Perguruan  Tinggi  Kedokteran  I didirikan 5 Maret 1946 di Klaten.
f) Fakultas  Pertanian  dan  Fakultas Farmasi berdiri pada 27 September di Klaten.  Semua  perguruan  tinggi  yang tercantum pada No. 4, 5 dan 6 berada di  bawah  Balai  Perguruan  Tinggi Republik Indonesia di Klaten.
g) Perguruan  Tinggi  Kedokteran  Hewan didirikan  pada  November  1946  oleh Kementerian  Kemakmuran  Republik
SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA ………| 165 Indonesia di Bogor. Namun dilancarkannya  aksi  agresi  militer  I oleh  Belanda  pada  Juli  1947, perguruan tinggi tersebut dipindahkan ke Klaten. Demikian juga perguruan tinggi di Malang. h) Universitas  Gadjah  Mada  didirikan pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta, terdiri dari enam fakultas (Rifa’i, 2016: 141-142). 8. Pendidikan Tingkat Tinggi

## Pendudukan Belanda
Atas  prakarsa  pihak  Belanda  pada bulan  Januari  1946  didirikan  suatu Universitas  Darurat  ( NOOD  Universiteit ), yang  terdiri  dari  lima  fakultas  yaitu fakultas  kedokteran,  hukum,  sastra  dan filsafat  dan  pertanian  di  Jakarta  dan fakultas  teknik  di  Bandung.  Pada  bulan Maret  1947  oleh  pemerintah  Belanda secara  resmi  nama  Universitas  Darurat diganti  nama  Universitas  Indonesia ( Universiteit Van Indonesie ).
Tahun  1947  universitas  tersebut  di perluas  dengan  fakultas  ilmu  pasti  dan alam  di  Bandung,  kedokteran  hewan  di Bogor,  Kedokteran  di  Surabaya  dan Ekonomi  di  Makasar  (Ujung  Pandang). Pada  bulan  Maret  1948  fakultas pertanian  di  pindahkan  ke  Bogor  (Tim UNY,  tanpa  tahun:  89).  Melihat  situasi dan  kondisi  bangsa  Indonesia,  bukti nyata  pengaruh  kecamuk  politik  dan perjuangan  dalam  mempertahankan kemerdekaan.  Bangsa  Indonesia  telah
mengalami  perubahan  ketatanegaraan dan UUD 1945 diganti dengan konstitusi sementara  Republik  Indonesia  Serikat (RIS).  Pada  waktu  itu,  Indonesia  bagian dari  negara  Republik  Indonesia  Serikat, telah  mengalami  perubahan  sistem pemerintahan.  Tetapi  landasan  dasar negara  tetap  Pancasila  dan  yang mengalami  perubahan  masuk  pada tujuan pendidikan.
Kemudian  tanggal  5  April  1950 dikeluarkan  UU  No.  4  tahun  1950 mengenai  dasar-dasar  pendidikan  dan pengajaran  di  sekolah  oleh  Presiden.  Di dalam UU No. 4 tahun 1950 bab II pasal 3 disebutkan  tujuan  pendidikan  nasional Indonesia  adalah  membentuk  manusia yang susila yang cakap dan warga negara yang  demokratis  serta  bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan  tanah  air  (Sedana  Arta,  2015:  114). Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  sistem persekolahan pada waktu itu harus dapat menanamkan dan mengembangkan sifat- sifat  demokratis  pada  anak  didiknya (Hartono, 2017: 87).
Dengan demikian, tujuan pendidikan tersebut mencerminkan sikap nasionalisme  dan  demokratis  atau penghargaan  kemerdekaan  individu, masyarakat  untuk  membentuk  bangsa. Diketahui  melihat  kebelakang  bahwa pada  masa  sebelum  kemerdekaan  pada zaman  kolonial  Hindia-Belanda,  sistem persekolahan  hanya  didasarkan  dengan
sistem  golongan,  baik  golongan  bangsa maupun status sosial. Setelah Proklamasi Kemerdekaan,  sistem  persekolahan  di Indonesia  memberi  kesempatan  belajar kepada semua lapisan masyarakat sesuai yang  termaktub  dalam  UUD  1945  bab XIII  pasal  31  ayat  1  berbunyi  setiap warga negara berhak mendapat
pengajaran.
Selanjutnya  dalam  UU  Pendidikan dan Pengajaran tahun 1950 bab XI pasal 17  menyebutkan  bahwa  setiap  warga negara  Republik  Indonesia  mempunyai hak  yang  sama  untuk  diterima  menjadi murid  suatu  sekolah,  apabila  memenuhi persyaratan  dari  sekolahnya.  Dengan demikian  pemerintahan  Indonesia  telah melakukan  revolusi  di  dalam  sistem pemerintahannya. Misalnya, dalam bidang  pendidikan  pemerintah  telah memberikan  kesempatan  kepada  semua lapisan  masyarakat  untuk  menempuh pendidikan  dari  pendidikan  rendah sampai pendidikan tinggi.
Sampai-sampai  pemerintah  melihat kondisi pendidikan Islam juga pada masa orde lama, sehingga diberikan kebijakan tersendiri oleh pemerintah yang perannya di berikan kepada Departemen Agama dan mulai resmi berdiri 3 Januari 1946.  Lembaga  ini  secara  intensif memperjuangkan  sistem  dan  kebijakan pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Secara lebih  spesifik,  usaha  ini  ditangani  oleh suatu  bagian  khusus  yang  mengurusi
masalah  pendidikan  agama  (Maksum, 1999: 123). Madrasah dalam pendidikan Islam  dianggap  lembaga  penyelenggara pendidikan  dan  diakui  oleh  negara secara formal pada tahun 1950.
Secara  resmi  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  4  1950  tentang  dasar-dasar Pendidikan  dan  Pengajaran  di  sekolah pasal  10  menyebutkan  bahwa  belajar  di sekolah  agama  yang  telah  mendapat pengakuan  departemen  agama,  sudah dianggap  memenuhi  kewajiban  belajar. Untuk mendapat pengakuan dari departemen  agama,  madrasah  harus memberikan  pelajaran  agama  sebagai mata pelajaran pokok paling sediki enam jam seminggu secara teratur selain mata pelajaran umum (Mudzakkir, 2015: 56).

## B. Periode 1950-1966
Pada  periode  ini  difokuskan  antara kurun  waktu  1950-1966.  Seperti  diketahui sesudah  KMB  pada  1949  terbentuk Republik  Indonesia  Serikat  (RIS).  Di  dalam RIS  diatur  mengenai  pendidikan  dan pengajaran.  Di  dalam  UUD  RIS  juga  diatur tentang  pendidikan  nasional.  Menilik kebijakan  pendidikan  nasional  di  era  ini dimulai  dari  pasal  30  UUDS  1950  RI diantaranya,  yaitu  1).  Tiap-tiap  warga negara  berhak  mendapat  pengajaran,  2). Memilih  pengajaran  yang  akan  diikuti adalah  bebas,  3).  Mengajar  adalah  bebas, dengan  tidak  mengurangi  pengawasan penguasa  yang  dilakukan  terhadap  itu menurut  peraturan  UU  (Rifa’i,  2016:  159).
Menurut  Supomo,  ayat  1  pasal  ini  berasal dari  rumusan  pasal  31  ayat  1  UUD  1945. Ayat  2  sama  dengan  bunyi  pasal  29  ayat  2 dari  konstitusi  RIS  ayat  3  dari  pasal  ini rumusannya sama dengan pasal 29 ayat 12 konstitusi RIS. Diketahui salah satu hal yang menentukan  masa  orde  lama  berkaitan dengan  kebijakan  pendidikan  adalah terciptanya  atau  terwujudnya  Undang- Undang  No.  4  tahun  1950  tentang  dasar- dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia.
Semuanya  dijelaskan  dibeberapa sub  yaitu  di  bab  II  pasal  3  menjelaskan mengenai  tujuan  pendidikan  nasional  dan bab III pasal 4 menjelaskan mengenai dasar pendidikan  nasional  (Rifa’i,  2016:  160). Masa  revolusi  pendidikan  nasional  mulai meletakkan  dasar-dasarnya.  Masa  revolusi sangat terasa serba terbatas. Tetapi bangsa kita  dapat  melaksanakan  pendidikan nasional  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam UUD 1945.
Kita  dapat  merumuskan  Undang Undang  Pendidikan  No.  4/1950  junto  No. 12/  1954.  Kita  dapat  membangun  sistem pendidikan yang tidak kalah mutunya. Para pengajar,  pelajar  melaksanakan  tugasnya dengan  sebaik-baiknya  walaupun  serba terbatas.  Dengan  segala  keterbatasan  itu memupuk  pemimpin-pemimpin  nasional yang  dapat  mengatasi  masa  pancaroba seperti  rongrongan  terhadap  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sayang  akhir era ini, pendidikan kemudian dimasuki oleh
politik  praktis  atau  mulai  dijadikan kendaraan  politik.  Pada  masa  itu  dimulai pendidikan  indoktrinasi  yaitu  menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan  kekuasaan  orde  lama. Pada  Orde  Lama  sudah  mulai  diadakan ujian-ujian  negara  yang  terpusat  dengan sistem Kolonial yang serba ketat tetapi tetap jujur dan mempertahankan kualitas. Hal ini didukung  jumlah  sekolah  belum  begitu banyak  dan  guru-guru  yang  ditempa  pada zaman kolonial.
Pada  zaman  itu  siswa  dan  guru dituntut  disiplin  tinggi.  Guru  belum berorientasi  kepada  yang  material  tetapi kepada  yang  ideal.  Citra  guru  sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang diciptakaan era orde baru sebenarnya telah dikembangkan  pada  orde  lama.  Kebijakan yang  diambil  orde  lama  dalam  bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas setiap provinsi (Tim UNY, tanpa tahun: 90).
Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan  tinggi. Pada waktu  itu pendidikan tinggi yang bermutu terdapat di Pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan  UNAIR,  sedangkan  di  provinsi-provinsi karena  kurangnya  persiapan  dosen  dan keterbatasaan  sarana  dan  prasarana mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan  tinggi  mulai  terjadi.  Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi  pasca  kemerdekaan  di  bawah
168   | JURNAL AGASTYA VOL 9 NO 2 JULI 2019
kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar
bagaimana  pendidikan  akan  dibentuk  dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan  bangsa  Indonesia  di  masa mendatang.
Prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan  memberikan  dasar  bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok  masyarakat  tanpa  memandang kelas  social  (Yamin,  2009:  87).  Pada  masa ini  Indonesia  mampu  mengekspor  guru  ke negara  tetangga.  Banyak  generasi  muda yang  di  sekolahkan  di  luar  negeri  dengan tujuan agar kelak dapat kembali ke tanah air untuk  mengaplikasikan  ilmu  yang  di  dapat. Tidak  ada  halangan  ekonomis  yang merintangi  seseorang  untuk  belajar  di sekolah,  karena  diskriminasi  dianggap sebagai tindakan kolonialisme.
Pada  saat  itu  merupakan  era  setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang  lain,  serta  setiap  orang  memiliki  hak untuk mendapatkan  pendidikan.  Orde  lama berusaha  membangun  masyarakat  sipil yang  kuat,  yang  berdiri  di  atas  demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga  negara,  termasuk  dalam  bidang pendidikan.  Sesungguhnya  ini  amanat  UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Banyak pemikir  yang  lahir  pada  masa  itu.  Sebab
ruang kebebasan dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik. Melihat perkembangan politik saat itu, mempengaruhi jalannya kebijakan
pendidikan  nasional  adalah  sejak  1959. Indonesia  berada  di  bawah  gelora  Manipol dan  USDEK.  Manipol  dan  USDEK  telah menjadi  dewa  dalam  bidang  kehidupan lainnya.  Termasuk  dalam  pendidikan. Keputusan  Presiden  No.  145  tahun  1965 merumuskan  tujuan  pendidikan  nasional pendidikan  Indonesia  sesuai  dengan Manipol  dan  USDEK.  Manusia  sosialis Indonesia  adalah  cita-cita  utama  setiap usaha pendidikan Indonesia.
Lebih jauh
perkembangan pendidikan  Indonesia  masa  orde  lama kebijkan  pendidikan  nasional  muncul sebuah  kebijakan  yang  dikenal  dengan Sapta  Usaha  Tama  dan  Pancawardhana tertuang dalam intruksi PP & K No. 1 tahun 1959.  Sapta  Usaha  Tama  berisi  tentang: penertiban aparatur dan usaha Kementerian PP & K, menggiatkan kesenian dan olahraga, mengharapkan usaha halaman, mengharuskan  penabungan,  mewajibkan usaha-usaha  koperasi,  mengadakan  kelas masyarakat,  membentuk  regu  kerja  di kalangan SLA dan universitas.
Sedangkan  Pancawardhana  atau lima  pokok  perkembangan  yang  oleh  misi UNESCO  untuk  Indonesia  diterjemahkan dalam  bahasa  Inggris The  Five  Principles  of Education yang berisikan 1). Perkembangan cinta  bangsa  dan  tanah  air,  moral  nasional,
internasional, dan keagamaan, 2). Perkembangan inteligensi, 3). Perkembangan  emosional-artistik  atau  rasa keharusan  dan  keindahan  lahir  batin,  4). Perkembangan keprigelan (kerajinan) tangan  serta  5).  Perkembangan  jasmani (Rifa’i,  2016:  177-178).  Tilaar  (1995:  103- 105)  menyimpulkan  secara  konstitusional sistem pendidikan dalam era ini didasarkan kepada pengaturan sebagai berikut:
1. Undang-Undang pokok pendidikan No. 4 tahun 1950 juncto No. 12 tahun 1954.
2. Undang-Undang  No.  2  tahun  1962 tentang Perguruan Tinggi.
3. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1965. Pengaruh Undang-Undang ini sangat terasa  sekali  terhadap  sistem  pendidikan
Indonesia  seperti  halnya  dalam  pendidikan perguruan  tinggi  dalam  perkembangannya sangatlah  baik.  Adanya  Undang-Undang  ini dalam  perguruan  tinggi  swasta  untuk pertama kalinya mengenal tingkat kedudukan  perguruan  tinggi  swasta  yaitu terdaftarkan, diakui, dan disamakan. Karena sebelumnya perguruan tinggi tidak mendapatkan kedudukan seperti itu.
Selanjutnya, dalam
rangka mewujudkan  pendidikan  nasional,  melalui Penetapan Presiden Indonesia No. 19 tahun 1965  mengenai  Pokok-Pokok  Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Diantaranya dirumuskan  kembali  tentang  dasar  asas pendidikan  nasional,  tujuan,  isi  moral,  dan politik  pendidikan  nasional.  Menariknya dari  rumusan  tersebut,  tugas  pendidikan
nasional  dalam  revolusi  Indonesia  adalah menghimpun kekuatan progresif revolusioner  berporoskan  Nasakom  (Rifa’i, 2016:  187).  Jelas  bahwa  sudah  mengetahui ke  arah  mana  sistem  pendidikan  nasional itu  dibawa,  meskipun  dalam  perumusan dasar  asasnya  tetap  berlandaskan  kepada Pancasila,  ditambah embel-embel Manipol- USDEK.  Sehingga  dalam  sistem  pendidikan nasional  Pancasila  tetap  tujuan  dan  jiwa kurikulum dalam pendidikan Indonesia.
Ketidakadanya  nuansa  kepentingan politik  sektoral  tertentu  untuk  menjadikan pendidikan  sebagai  alat  negara  maupun kaum  dominan  pemerintah.  Soekarno pernah berkata:
….sungguh  alangkah  hebatnya kalau  tiap-tiap  guru  di  perguruan taman  siswa  itu  satu  persatu  adalah Rasul  Kebangunan!,  Hanya  guru  yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat menurunkan kebangunan ke dalam jiwa sang anak (Yamin, 2009: 92).
Dari  perkataan  Soekarno  sangat jelas  bahwa  pemerintahan  orde  lama menaruh perhatian serius yang tinggi untuk memajukan  bangsanya  melalui  pendidikan. Di  bawah  menteri  pendidikan  Ki  Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan  sistem among berdasarkan  asas kemerdekaan,  kodrat  alam,  kebudayaan, kebangsaan,  dan  kemanuasiaan  yang dikenal sebagai Panca Dharma Taman Siswa dan  semboyan ing  ngarso  sung  tulodho,  ing madyo  mangun  karso,  tut  wuri  handayani . Pada  1950  dicetuskan  pertama  kali
peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950  yang  disempurnakan  ( jo )  menjadi UU  No.  12/1954  tentang  dasar  pendidikan dan  pengajaran  di  sekolah.  Pada  1961 dirumuskan  lagi  UU  No.  22/1961  tentang
Pendidikan Tinggi,
dilanjutkan
UU
No.14/1965  tentang  Majelis  Pendidikan Nasional,  dan  UU  No.  19/1965  tentang pokok sistem pendidikan nasional pancasila. Masa  akhir  pendidikan  Presiden  Soekarno, 90  %  bangsa  Indonesia  berpendidikan  SD (Tim UNY, tanpa tahun: 92).
Dengan demikian, sistem pendidikan
pada  masa  orde  lama  telah  banyak dipengaruhi kondisi politik bangsa Indonesia  saat  itu.  Pasca  Indonesia  lepas dari penjajahan dan berhasil mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah Belanda dengan perjanjian KMB. Sehingga Indonesia berdasarkan  semangat  kebangsaan  tengah belajar  terus  menerus  untuk  membangun sebuah negara dan belajar untuk berdemokrasi.
Dalam  menjalankan  pemerintahan Indonesia  sering  melakukan  kejadian euforia .  Kesalahan  itu  semua  terbukti  dari kestabilan  pemerintahan  saat  itu  dengan sistem  parlemennya.  Dengan  banyaknya partai  saling  sikut  menyikut  untuk berkuasa, maka parlemen sulit bekerja sama dengan  baik,  positif,  maju  dan  progresif, untuk membentuk rancangan dan penerapan  pendidikan  nasional  yang  baik dan  kuat.  Sampai  akhirnya  Soekarno
mengeluarkan  Dekrit  Presiden  1959  untuk membubarkan  parlemen  dan  kembali  ke UUD  1945.  Sebagai  gantinya  UUDS  1950 dengan  fungsi  untuk  menstabilkan  kondisi politik nasional saat itu.

## Penutup
Pendidikan pada masa  orde  lama  di awali  sejak  Proklamasi  Kemerdekaan berlandaskan  Pancasila  yang  merupakan falsafah  negara.  Meskipun  baru  tahap penentuan  saja  sebab  belum  dijelaskan bagaimana  meletakkan  dasar  itu  pada settiap  pelajaran.  Senada  dengan  dinamika perjalanan sejarah bangsa pasca Proklamasi sampai  sekarang.  Sejarah  pendidikan Indonesia  masa  orde  lama  dapat  dilihat sesuai  dengan  pembagian  kurun  waktu ditandai  dengan  peristiwa  penting  dan tonggak  sejarah,  yaitu  Periode  1945-1950 dan  Periode  1950-1966.  Sistem  pendidikan periode  1945-1950  seperti  zaman  Jepang tetap  diteruskan,  sedangkan  rencana pembelajaran  umumnya  sama  dan  bahasa Indonesia  ditetapkan  sebagai  bahasa pengantar untuk sekolah.
Akan  tetapi  oleh  pemerintahan Indonesia  diberlakukan  beda.  Diketahui pada  periode  ini  sudah  ditetapkan  setiap warga negara Indonesia
berhak mendapatkan  pengajaran  dari  semua lapisan masyarakat. Berbeda dengan zaman Kolonial  yang  mendapatkan  pengajaran hanya golongan tertentu. Sistem pendidikan periode  ini  mulai  dari  pendidikan  rendah
(Sekolah  Rakyat)  sampai  pendidikan  tinggi (Sekolah  Tinggi  Republik).  Sedangkan periode  1950-1966  hanya  melanjutkan  dan mengimplementasikan  kebijakan  mengenai sistem  pendidikan  yang  telah  di  atur sedemikian rupa.
Semuanya  sudah  di  atur  mengenai pendidikan nasional sejak pasca Proklamasi Kemerdekaan  tertera  di  dalam  UU  No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan ( jo ) menjadi  UU  No.  12/1954  tentang  dasar- dasar  pendidikan  dan  pengajaran  di sekolah. Pada 1961 diatur UU No. 22/1961 tentang  Pendidikan  Tinggi,  dilanjutkan dengan  UU  No.14/1965  tentang  majelis pendidikan  nasional,  dan  UU  No.  19/1965 tentang  pokok  sistem  pendidikan  nasional pancasila.

## Daftar Pustaka
Ahmadi.  (1987). Pendidikan  dari  Masa  Ke Masa . Bandung: CV. Armico.
Gunawan,  Ary  H.  (1995). Kebijakan- Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia . Jakarta: Bina Aksara.
Hartono, Yudi.  (2017). Pendidikan Nasional dan  Kualitas  Manusia  Indonesia Dalam  Perspektif  Sejarah. Agastya: Jurnal  Sejarah  Dan  Pembelajarannya ,
7, 84-102.
Ismail. (2016).Politik Pendidikan Islam Orde Lama  1945-1965  (Study  Kebijakan Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan Pendidikan Islam). Kabilah: Journal of Social Community, 1, 139-169.
Maksum.  (1999). Madrasah:  Sejarah  dan Perkembangannya .  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu.
Moestoko,  Somarsono.  (1986). Pendidikan Indonesia  Dari  Zaman  Ke  Zaman . Jakarta: Balai Pustaka.
Mudzakkir.  (2015).  Pendidikan  Islam  Masa Orde Lama Dan Orde Baru. Al Fatih , 4, 55-66. Rifa’i, Muhammad. (2016). Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik
Hingga  Modern .  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media.
Sarnoto,  Ahmad  Zain.  (2012)  Konsepsi Politik  Pendidikan  Di  Indonesia.
Educhild , 01, 30-40.
Sedana  Arta,  Ketut.  (2015). Sejarah Pendidikan . Yogyakarta: Media Akademi.
Sjamsudin,  Helius,  dkk.  (1993). Sejarah pendidikan  di  Indonesia:  Zaman Kemerdekaan,  1945-1966 .  Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tilaar.  (1995). 50  Tahun  Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan . Jakarta: Gramedia.
Tim  UNY.  (Tanpa  Tahun). Peta  Jalan Pendidikan  Indonesia .  Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Yamin, Moh.  (2009). Menggugat  Pendidikan Indonesia . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Zulkarnain.  (2017).  Filosofis  Kurikulum Mata  Pelajaran  Sejarah  Masa  Orde Lama. HISTORIA:  Jurnal  Pendidik  dan Peneliti Sejarah , 1, 57-62.