Penerapan Aset Tetap Berdasarkan SAP 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo
Dwi Cahya R.S 1* , Yulinartati 2 , Elok Fitriyah 3
1,2,3 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember

## A B S T R A K
Penelitian ini dilakukan di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (PUPR)  Kabupaten  Situbondo,  jalan  Baluran  No.03,  Panarukan Kabupaten  Situbondo.Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui penerapan  aset  tetap  berdasarkan  SAP  07.  Pengumpulan  data dilakukan  menggunakan  kuesioner  dengan  metode  langsung  melalui wawancara  dan  dokumentasi  secara  langsung  dengan  kepala  dinas PUPR  Kabupaten  Situbondo.  metode  penelitian  menggunakan  metode kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  pada  dinas PUPR  belum  sesuai  dengan  SAP  07.  Hal  ini  dikarenakan  dari  laporan keuangan  dan  dari  pihak  SDM  sendiri  belum  menerapkan  SAP  07 berbasis akrual tetapi masih berbasis kas.

## A B S T R A C T
This  research  was  conducted  at  the  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR) Kabupaten  Situbondo,  jalan  Baluran,  No.03,  Panarukan  Kabupaten  Situbondo.  The  purpose  of  this study was to determine the application of fixed assets based on SAP 07. Data collection was carried out  using  a  questionnaire  with  the  direct  method  through  interviews  and  documentation  directly  with the  head  of  the  Situbondo  PUPR  service.  Research  methods  using  qualitative  methods.  The  results showed that the application of the PUPR service is not in accordance with SAP 07. This is because of the financial statements and from the HR itself has not applied accrual-based SAP 07 but is still cash- based.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: dwicahya692@gmail.com (Dwi Cahya R.S)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 15 February 2020 Received in revised form 30 March 2020 Accepted 20 April 2020 Available online 28 May 2020
Kata Kunci: Aset Tetap, SAP 07
Keywords: Fixed Assets, SAP 07

## 1. Pendahuluan
Pengelolaan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  sangat  penting  agar  berbagai  urusan pemerintahan  yang  dilimpahkan  kewenangannya  kepada  daerah  dapat  terselenggara  secara  maksimal serta  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  baik  kepada  publik.  Salah  satu  unsur  penting  dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan termasuk didalamnya adalah pengelolaan aset. Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor  yang  paling  strategis  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Keberadaan  aset  tetap  sangat mempengaruhi  kelancaran  roda  pemerintahan  dan  pembangunan,  oleh  karena  itu,  sistem  atas manajemen/pengelolaan  aset  tetap  daerah  harus  handal  sebagai  alat  untuk  melakukan  perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya.
Menurut  Riyanto  &  Agus  (2015:1)  menjelaskan  akuntansi  adalah  suatu  keterampilan  dalam mencatat,  menggolongkan  dan  meringkas  transaksi-transaksi  keuangan  yang  dilakukan  oleh  suatu lembaga atau  perusahaan serta  melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu  laporan yang disebut sebagai laporan keuangan.
Aset  tetap  digolongkan  menjadi  dua  golongan,  yaitu:  aset  tetap  berwujud  dan  aset  tetap  tidak berwujud. Aset tetap berwujud contohnya: mesin, peralatan, kendaraan, bangunan dan tanah. Aset tetap tidak berwujud, contohnya: software, merek dagang, lisensi dan formula, resep, desain dan lainlain. Aset tetap  dapat  diperoleh  dengan  berbagai  cara,  yaitu:  pembelian,  pembangunan,  serta  sumbangan. Perusahaan  perlu  melakukan  perawatan  secara  berkala  terhadap  aset  tetap,  agar  mengurangi  resiko penghentian  pemakaian  aset  tetap  karena  kerusakan.  Aset  tetap  setiap  tahunnya  memiliki  nilai penyusutan. Setelah masa manfaat aset tetap habis, biasanya perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap.  Perusahaan  melakukan  pencatatan  aset  tetap  pada  saat  perolehan,  pemeliharaan/perawatan, penyusutan sampai dengan penghentian pemakaian aset tetap (Hartoko, 2017).
Pengertian Aset Tetap dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 adalah aset berwujud  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam kegiatan  pemerintah  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum.  Aset  tetap  adalah  aset  yang  memiliki wujud  fisik  dan  memberikan  manfaat  ekonomi  kepada  entitas  bisnis  selama  lebih  dari  satu  periode akuntansi pada masa-masa yang akan datang (Purba, 2013:2).
Sedangkan pengertian Aset Tetap dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 adalah  aset berwujud yang  mempunyai  masa manfaat lebih dari 12 (dua  belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap juga merupakan suatu bagian utama aset pemerintah,  dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:
1. Aset  tetap  yang  dimiliki  oleh  entitas  pelaporan  namun  dimanfaatkan  oleh  entitas  lainnya,  misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor.
2. Hak atas tanah.
Tidak  termasuk  dalam  definisi  aset  tetap  adalah  aset  yang  dikuasai  untuk  dikonsumsi  dalam operasi  pemerintah,  seperti  bahan  ( materials )  dan  perlengkapan  ( supplies )  Dari  definisi-definisi  diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  aset  tetap  adalah  suatu  harta  atau  sumber  daya  yang  berwujud  yang dimiliki  oleh  perusahaan,  digunakan  dalam  kegiatan  (operasi)  perusahaan  dan  tidak  dimaksud  untuk diperjualbelikan perusahaan.
Permasalahan yang ada pada Dinas PUPR adalah terjadi ketidak sesuaian dengan SAP No.07 yaitu, dari penyajian Laporan Keuangan. Menurut narasumber Dinas PUPR sudah berbasis akrual. Namun, pada kenyataannya laporan keuangan dalam penyajiannya berbasis kas.
Pengertian Aset Tetap dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 adalah aset berwujud  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Beberapa  peneliti  telah  melakukan  penelitian  seperti  yang  dilakukan  oleh  Harianja  (2008) berjudul:  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  pada  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir  telah  menerapkan  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  sesuai  dengan  Permendagri  No.13  Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.

## 2. Metode
Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian metode kualitatif. Pada penelitian ini jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan kuesioner, dan dokumentasi.
Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam penyusunan skripsi ini: 1. Data Primer
Data Primer merupakan sumber  data penelitian yang  diperoleh secara langsung  dari sumber asli atau  tidak  melalui  media  perantara  (Supomo  dan  Indriantoro,  2014;146).  Data  primer  yang  digunakan dalam penelitian ini diambil dengan cara melakukan wawancara terstruktur dengan pemerintah daerah atau yang mewakili dalam hal ini bagian akuntansi mengenai tata cara penerapan metode akuntansi tetap pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
2. Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

## 3. Hasil dan pembahasan
1. Pengakuan Aset Tetap berdasarkan dengan SAP No.07
Gedung dan bangunan Dinas PUPR Kabupaten Situbondo mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi  normal  entitas  dan  dibangun  dengan  maksud  untuk  digunakan.  Gedung  instansi  ini  dibangun melalui kontrak konstruksi. Gedung dan bangunan yang ada di instansi pun memiliki bukti kepemilikan yang sah.
Pengakuan  aset  tetap  bangunan  dalam  Laporan  Keuangan  Dinas  PUPR  Kabupaten  Situbondo diawali  dengan  melakukan  kontrak  perjanjian  atas  transaksi  perolehan  aset  tetap.  Pengeluaran  untuk memperoleh  aset  tetap  dengan  cara  sewa  lahan/tanah  dan  swakelola  dicatat  dalam  laporan  keuangan dengan  mengakui  adanya  Belanja  Modal  dan  adanya  pengurangan  Kas  Dinas  pada  saat  terjadinya pengeluaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Situbondo menggunakan cash basis dalam  pengakuan  belanja.  Untuk  menyajikan  nilai  aset  tetap  yang  wajar,  Dinas  PUPR  Kabupaten Situbondo pada akhir periode telah  melakukan konversi atas belanja  Pegawai dan Belanja Barang yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan aset tetap.
Dengan adanya pembedaan perlakuan kapitalisasi antara jenis belanja selain Belanja Modal, Dinas PUPR Kabupaten  Situbondo menunjukkan bahwa proses konversi yang dilakukan telah  memperhatikan nilai perolehan aset tetap yang wajar.
Pengakuan  perolehan  aset  tetap  yang  diterima  dari  donasi  dilakukan  hanya  dengan  mengakui adanya penambahan nilai aset dalam neraca dan tidak mengakui adanya belanja ataupun pendapatan atas perolehan tersebut. Hal ini sudah tepat karena dalam proses perolehan aset tetap yang berasal dari donasi tidak terdapat aliran kas yang masuk ataupun yang keluar. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap  ini  dimiliki  atau  dikuasai  berlaku  untuk  seluruh  jenis  aset  tetap,  baik  yang  diperoleh  secara individual  atau  gabungan,  maupun  yang  diperoleh  melalui  pembelian,  pembangunan  swakelola, pertukaran, rampasan dan hibah.

## 2. Penilaian Aset Tetap berdasarkan SAP No.07
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07, penilaian masing-masing aset tetap menggunakan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan  maka  nilai  aset  tetap  didasarkan  pada  nilai  wajar  pada  saat  perolehan.  Banyak  macam cara  dalam  proses  perolehan  aset  tetap,  diantaranya  adakah  dibeli  secara  tunai  atau  kredit,  melalui pertukaran aset, dibangun sendiri maupun dibeli dengan saham, hibah atau donasi.
Biaya  perolehan  gedung  dan  bangunan  menggambarkan  seluruh  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  gedung  dan  bangunan  sampai  siap  pakai.  Biaya  ini  antara  lain  meliputi;  harga  pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

## 3. Pengukuran Aset Tetap berdasarkan SAP No.07
Pengukuran  dapat  dipertimbangkan  handal  bila  terdapat  transaksi  pertukaran  dengan  bukti pembelian  aset  tetap  yang  mengidentifikasikan  biayanya.  Dalam  keadaan  suatu  aset  yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya yang dapat diperoleh dari  transaksi  pihak  eksternal  dengan  entitas  tersebut  untuk  perolehan  bahan  baku,  tenaga  kerja  dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
Kemudian, aset tetap tersebut disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi  penyusutan.  Apabila  terjadi  kondisi  yang  memungkinkan  penilaian  kembali,  maka  aset  tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akunaset tetap dan akun ekuitas.
Menurut  penelitian  terdahulu  menurut  Harianja  (2008)  berjudul:  Penerapan  Sistem  Akuntansi Pemerintahan  pada  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  (SKPD)  Pemerintah  Kabupaten  Toba Samosir. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menerapkan Sistem Akuntansi  Pemerintahan  sesuai  dengan  Permendagri  No.13  Tahun  2006  yang  dimulai  untuk  tahun anggaran 2007.
Jadi  berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  Dinas  PUPR  Kabupaten  Situbondo  sudah  menyajikan laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  SAP  NO.07.  namun  masih  berbasis  kas  belum  akrual.  Beberapa laporan  keuangan  yang  disajikan,  yaitu,  seperti;  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Operasional, Laporan  Arus  kas  dan  Neraca. Berikut  laporan  keuangan  yang  disajikan  pada  Dinas  PUPR  Kabupaten Situbondo:
Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 No Uraian Anggaran 2018 Anggaran 2017 (%) Realisasi 2017 4 PENDAPATAN 41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300.000.185,00 1.147.701.896,83 382,5 7 1.228.380.374,26 411 Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Pendapatan Retribusi Daerah 300.000.185,00 497.206.680,00 165,7 4 490.330.765,00 413 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 414 Lain-lain PAD yang sah 0,00 650.495.216,83 0,00 738.049.609,26 JUMLAH PENDAPATAN 300.000.185,00 1.147.701.896,83 382,5 7 1.228.380.374,26 5 BELANJA 0,00 51 BELANJA OPERASI 18.308.258.478,00 16.843.277.729,00 92,00 16.261.283.415,00 511 Belanja Pegawai 12.078.919.648,00 11.761.145.540,00 97,37 10.801.221.901,00 512 Belanja Barang 6.229.338.830,00 5.082.132.189,00 81,58 5.460.061.514,00 513 Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 514 Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 515 Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 516 Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 52 BELANJA MODAL 169.693.494.389,0 0 164.021.045.092,0 5 96,66 146.175.795.648,0 0 521 Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 522 Belanja Peralatan & Mesin 998.490.000,00 983.838.884,51 98,53 705.734.900,00 523 Belanja Gedung & Bangunan 1.138.146.670,00 1.110.295.970,00 97,55 640.962.550,00 524 Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan 167.556.857.719,0 0 161.926.910.237,5 4 96,64 144.829.098.198,0 0 525 Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 526 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 188.001.752.867,0 0 180.864.322.821,0 5 96,20 162.437.079.063,0 0 6 TRANSFER 0,00
61 TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 611 Transfer Bagi Hasil Pajak 0,00 62 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 622 Transfer bantuan keuangan ke Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 623 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 624 Transfer Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA & TRANSFER 188.001.752.867,0 0 180.864.322.821,0 5 96,20 162.437.079.063,0 0 SURPLUS/ (DEFISIT) (187.701.752.682, 00) (179.716.620.924, 22) 95,75 (161.208.698.688, 74) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (187.701.752.682, 00) (179.716.620.924, 22) 95,75 (161.208.698.688, 74)
Tabel 2. Laporan Operasional
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO LAPORAN OPERASIONAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 No Uraian Tahun 2018 Tahun 2017 Kenaikan / Penurunan (%) KEGIATAN OPERASIONAL 8 PENDAPATAN 81 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 811 Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 812 Pendapatan Retribusi Daerah 497.206.680,00  490.330.765,00 6.875.915,00 0,01 813 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 814 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 650.495.216,83  738.049.609,26 (87.554.392,43) (0,1 2) JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.147.701.896,83 1.228.380.374, 26 (80.678.477,43) (0,0 7) 82 PENDAPATAN TRANSFER 821 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN 82101  Dana Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00 82102 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,00 0,00 82103 Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 0,00 0,00 0,00 82104 Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,00 0,00 0,00 0,00

## JUMLAH TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 822 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 82203  Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 823 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 82301  Pendapatan Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00 82302 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00 83 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 831 Pendapatan Hibah 0,00  147.240.000,00  (147.240.000,00) (1,0 0) 832 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 833 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0,00  147.240.000,00  (147.240.000,00) (1,0 0) JUMLAH PENDAPATAN 1.147.701.896,83 1.375.620.374, 26 (227.918.477,43) (0,1 7) 9 BEBAN 911 Beban Pegawai 11.761.145.540,0 0 10.784.895.592 ,00 976.249.948,00 0,09 91201  Beban Persediaan 901.466.704,00  552.040.069,11 349.426.634,89 0,63 91202  Beban Jasa 1.878.408.798,00 2.658.838.184, 00  (780.429.386,00) (0,2 9) 91203  Beban Pemeliharaan 1.938.986.560,00 1.593.920.091, 00 345.066.469,00 0,22 91204  Beban Perjalanan Dinas 490.635.903,00  347.923.285,00 142.712.618,00 0,41 913 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 914 Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 915 Beban Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 916 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 91701  Beban Penyusutan 186.581.867.553, 52 80.404.994.464 ,17 106.176.873.089, 35 1,32 91702  Beban Amortisasi 0,00 69.116.725,00 (69.116.725,00) (1,0 0) 91703  Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00 91704 Beban Penyisihan Dana Bergulir 0,00 0,00 0,00 0,00 918 Beban Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 919 Beban Lain-lain 461.130.150,00 0,00 461.130.150,00 0,00 JUMLAH BEBAN 204.013.641.208, 52 96.411.728.410 ,28 107.601.912.798, 24 1,12 SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (202.865.939.31 1,69) (95.036.108.03 6,02) (107.829.831.27 5,67) 1,13 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
841 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 0,00 0,00 842 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 843 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 931 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 0,00 0,00 932 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 933 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (202.865.939.31 1,69) (95.036.108.03 6,02) (107.829.831.27 5,67) 1,13 POS LUAR BIASA 851 Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 941 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / DEFISIT LO (202.865.939.31 1,69) (95.036.108.03 6,02) (107.829.831.27 5,67) 1,13
Tabel 3. Laporan Perubahan Ekuitas
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2018 DAN 2017 No Uraian Tahun 2018 Tahun 2017 1 EKUITAS AWAL 1.673.339.420.975,74  1.516.523.587.138,57 2 SURPLUS DEFISIT – LO (202.865.939.311,69) (95.036.108.036,01) 3 R/K PPKD 180.282.779.924,22 161.208.698.688,74 4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR 99.297.606.095,85 90.643.243.184,44 41 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN - - 42 SELISIH REVALUASI/KOREKSI ASET TETAP 99.297.606.095,85 90.659.569.493,44 43 LAIN-LAIN - (16.326.309,00) 4 EKUITAS AKHIR 1.750.053.867.684,11 494.007.092.506,59
Tabel 4. Neraca
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO NERACA SKPD 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 No Uraian Jumlah Tahun 2018 Tahun 2017 1 ASET - - 11 ASET LANCAR - - 11102 Kas Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - - 11103 Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD - -
11104 Kas di Bendahara Penerimaan SKPD - - 11105 Kas di Bendahara Kapitasi - - 11106 Kas Lainnya - - 11107 Setara Kas - - 11301 Piutang Pajak - - 11302 Piutang Retribusi 21.527.492,00 21.527.492,00 11303 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - - 11304 Piutang Dana Bagi Hasil - - 11305 Piutang Pendapatan Lainnya - - 11401 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - - 11410 Piutang Lainnya 167.009.502,82 - 11501 Penyisihan Piutang Tak Tertagih (21.527.492,00) (21.527.492,00) 11601 Belanja Dibayar Dimuka - - 11605 Beban Lainnya - - 11701 Persediaan 610.169.100,00              759.879.504,00 JUMLAH ASET LANCAR 777.178.602,82              759.879.504,00 13 ASET TETAP 13101 Tanah 965.433.416.210,00       946.552.694.850,00 13201 Peralatan dan Mesin 8.567.126.861,49           7.392.022.976,98 13301 Gedung dan Bangunan 11.474.286.908,02         11.016.386.088,02 13401 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.504.378.781.506,85 1.341.665.273.472,13 13501 Aset Tetap Lainnya 121.988.800,00              121.988.800,00 13601 Konstruksi dalam Pengerjaan - - 13701 Akumulasi Penyusutan (740.830.311.205,06) (634.277.880.087,38) JUMLAH ASET TETAP 1.749.145.289.081,29 1.672.470.486.099,74 15 ASET LAINNYA 15101 Tagihan Penjualan Angsuran - - 15102 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - 15201 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - 15301 Aset Tak Berwujud 291.015.900,00              291.015.900,00 15306 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (291.015.900,00) (291.015.900,00) 15401 Aset Lain-lain 131.400.000,00              131.400.000,00 15402 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - - JUMLAH ASET LAINNYA 131.400.000,00              131.400.000,00 JUMLAH ASET 1.750.053.867.684,11 1.673.361.765.603,74 2 KEWAJIBAN 21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 21101 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - - 21201 Utang Bunga - - 21301 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - - 21401 Pendapatan Diterima Dimuka - - 21501 Utang Belanja - 22.344.628,00 21601 Utang Jangka Pendek Lainnya - - 21602 Utang Uang Jaminan - - 21201 Utang Bunga - - JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - 22.344.628,00 JUMLAH KEWAJIBAN - 22.344.628,00 3 EKUITAS 31101 Ekuitas 1.750.053.867.684,11 1.673.339.420.975,74 JUMLAH EKUITAS 1.750.053.867.684,11
1.673.339.420.975,74 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.750.053.867.684,11 1.673.361.765.603,74

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  tentang  penerapan  akuntansi  aset  tetap berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  No.07  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam mendefinisikan aset tetapnya Dinas PUPR Kabupaten Situbondo mengartikan sebagai aset yang dimiliki dinas PUPR untuk digunakan sebagai operasional usaha yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu tahun.
2. Dinas  PUPR  Kabupaten  Situbondo  mengelompokkan  aset  tetap  berdasarkan  jenisnya  berupa  tanah, gedung  &  bangunan,  peralatan  &  mesin,Jalan,  Irigasi  &  Jaringan,  Aset  tetap  lainnya  dan  konstruksi dalam pengerjaan, maka hal ini sudah sesuai dengan SAP 07.
3. Dinas  PUPR  Kabupaten  Situbondo  untuk  penyusutan  aset  tetapnya  sesuai  dengan  SAP  07  dengan memberikan  pengertian  penyusutan  sebagai  pengalokasian  harga  perolehan  suatu  aset  tetap  untuk dijadikan sebagai beban pada periode-periode akuntansi perusahaan sesuai dengan masa manfaat aset tersebut  dan  dapat  disusutkan  dari  suatu  aset  selama  umur  manfaatnya.  Penyusutan  untuk  periode akuntansi  dibebankan  ke  pendapatan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Dalam penyusutannya Dinas PUPR Kabupaten Situbondo menggunakan metode garis lurus.

## Daftar Rujukan
Anonim,  Peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  64  Tahun  2013  tentang  penerapan  standar  akuntansi berbasis  akrual.,  Peraturan  pemerintah  No  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  No.  07.  2010. Akuntansi  Aset  Tetap . Presiden  Republik  Indonesia.  Jakarta.  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara
Arif, Bachtiar, Muchlis, dan Iskandar, 2002. Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Bahtiar Arif, Muklis & Iskandar. 2009. Akutansi Pemerintahan. Aka Media,Jakarta.
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, Jakarta : Penerbit Erlangga. dan Gatot Soepriyanto, 2004. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah. Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Harun 2009, Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
Hartoko,  M.  Setiadi.  2017.  ASET  TETAP  (Studi  Kasus  di  PT  IFCA  PROPERTY365  INDONESIA).  Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 5 No. 1, July 2017
Kementerian Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2014.  Modul  tentang Gambaran  Umum  Akuntansi  Berbasis Akrual.
Mahsun, Mohamad., Sulistyowati Firma., Purwanugraha Heribertus Andre. 2013. Akuntansi Sektor Publik Edisi  Ketiga .  BPFE.  Yogyakarta.  ,  Putra,  Rahmawati,  2007 Akuntansi  Pemerintah ,  Jakarta,  Salemba Empat.
Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor publik, Andi, Yogyakarta.
Masipuang, Y., Ilat, V., Pinatik, S., 2015. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado. Volume 10.Nomor 3. Jurnal EMBA. FEB UNSRAT: Manado.
Mulalinda, Veronika. 2014. Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal  EMBA ISSN:  2303-1174  Vol.2  No.1  Maret  2014.  http://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/emba/article/view/4169/3695. Diakses 08 April 2015. Hal 521-531.
Mustika Rasyidah.,2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Jurnal ABIS Magister Akuntansi FEB UGM, ISSN: 2302-1500 Vol.1 Agustus 2012. http://maksi.feb.ugm.ac.id/abis/?page=detail&docID=163. Diakses 08 April 2015. Hal 1.