## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS DEBITUR ASING YANG DI NYATAKAN INSOLVENSI OLEH PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA
Edwar Kelvin *
Law Office Edwar Kelvin & Partners

## Abstract
The fundamental reason for the Insolvency of Penaga Timur (M)  SDN.BHD Shipping Companies from Malaysia is because they did not submit Peace Proposals at the Creditor Meeting as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, and at that time the Bankruptcy Institution was no longer accepting The peace between the creditor and the debtor, as a result, the Curator appointed by the court must immediately issue all the assets of the bankrupt debtor, but is constrained by the location of the bankrupt debtor's assets outside the territory of the Republic of Indonesia, and of course this is very detrimental to PT. WAS and PT UML as Creditors as Justice Seekers. Researchers conducted descriptive-exploratory research with a juridical-normative approach.
From the results of the research that has been done, the researcher did not find a situation where the East Penol (M) SDN BHD insolvency was caused by the cash flow test approach method, or the balance sheet test or going concern value concept and also had no relation to the assessment of debtor financial ratios such as liquidity (liqidaty), solvency (solvability), profitability (profitability) and leverage as it applies in the Perspective of Bankruptcy Regime in general, and in this case the lack of regulation regarding the provisions of International Law relating to the Ordering of a Bankruptcy and / or Cross Border Insolvency in general. The curator has not been able to fulfill the rights of creditors for bankruptcy bodies outside the territory of the Republic of Indonesia.
Keywords: Cross Border Insolvensy, Bankruptcy Bankruptcy, Creditors, Foreign Debtors, Legal Protection.

## Abstrak
Alasan  fundamental  Insolvensinya  Debitur  Pailit  Penaga  Timur  (M)  SDN.BHD Perusahaan  Pelayaran  Asal  Malaysia  adalah  dikarenakan  tidak  mengajukan Proposal Perdamaian pada saat Rapat Kreditur sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  dan  saat  itu  pula  Pranata Kepailitan  tidak  lagi  menerima  Perdamaian  yang  dilakukan  antara  Kreditur  dan Debitur,  akibatnya  Kurator  yang  diangkat  Pengadilan  harus  segera  melakukan pemberesan  terhadap  seluruh  harta  Debitur  pailit  namun  terkendala  oleh  karena letak Harta Debitur Pailit berada di Luar Wilayah Republik Indonesia, dan tentunya hal ini sangat merugikan PT. WAS dan PT UML sebagai Para Kreditur sebagai Para Pencari Keadilan.
Peneliti melakukan penelitian yang bersifat deskriptif-eksploratoris dengan metode pendekatan yuridis-normatif.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  di  lakukan,  Peneliti  tidak  menemukan  keadaan dimana  Insolvensinya  Penaga  Timur  (M)  SDN  BHD  disebabkan  oleh  metode
* Alamat Korespondensi : kevingibi93@gmail.com
pendekatan cash flow test, maupun balance sheet test atau konsep going concern value dan juga tidak memiliki kaitannya dengan penilaian rasio keuangan debitur seperti  likuiditas  ( liqidaty ),  solvabilitas  ( solvability), profitabilitas  ( profitability ) dan  leverage  seperti  yang  berlaku  dalam  Perspektif  Rezim  Kepailitan  pada umumnya, dan dalam hal ini minimnya pengaturan tentang ketentuan – ketentuan Hukum  Internasional yang berkaitan dengan Pemberesan Boedel Pailit dan/atau Cross Border Insolvensy menyebabkan Kurator belum dapat memenuhi hak – hak para  Kreditur  terhadap bodle pailit yang  berada  di  luar  Wilayah  Republik Indonesia.
Kata Kunci : Cross Border Insolvensy, Boedel Pailit, Kreditur, Debitur Asing, Perlindungan Hukum .

## A. Latar Belakang Masalah.
Esensi  permasalahan  dalam  bisnis  Internasional  pada  umumnya  terkait permasalahan keperdataan Internasional yang salah salah satu nya adalah di bidang Kepailitan lintas negara  dalam transaksi bisnis Internasional yang dikenal dengan istilah kepailitan lintas batas negara ( cross – borrder insolveency ); Phiilip R. Wod menyatakan : “ cross – border insolvency is proceedings overrode the previos strict territorially of state insolvency  proceedings which did not extend to assets located in doreign countries or vice versa” 1 . Adapun Daniel Suryana menyatakan sebagai :
“Kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis Internasional, yang mana terdapat unsur asing (foreign elements) di dalamnya, namun bukan berasal dari negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan dinamakan kepailitan lintas batas negara (Cross-Border Insovency)”. 2
Berdasarkan kajian teoritis diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kepailitan lintas batas adalah sebuah kasus yang melibatkan unsur Negara Asing di dalamnya baik  dari  kedudukan  Kreditur ataupun  Debitur. Pranata  Kepailitan  Antar  Negara sejatinya hampir sama dengan kepailitan hanya saja dalam kepailitan antar negara harus memiliki organ – organ asing di dalamnya.
Dikutip  dari  pendapat  Sunaryati  Hartono  menyatakan  bahwa  dalam  perkara kepailitan terdapat kemungkinan memiliki aspek Internasional dikarenakan faktor – faktor sebagai berikut:
1. “Debitur Asing,atau
2. Kreditur Asing,atau
3. Benda dan/atau aset yang berada di luar negeri,atau
4. Benda atau aset perusahaan yang dimiliki oleh orang asing”. 3
UU  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disebut  UU  K-PKPU)  yang  saat  ini  diakui  di Indonesia,  tidak  hanya  mengakomodir  persengketaan  antara  Para  Pihak  yang
1 Philip R. Wood dalam Bayu Seto Hardjowahono , Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu , PT Citra Aditya Bakti, 2006,hlm.4.
2 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kesatu , PT Alumni, Bandung,
2008.
3 Sunaryati  Hartono , “Manfaat Ketentuan – Ketentuan Internasional dalam Penyelesaian Harta Pailit” ,  Makalah  Seminar  Sosialisasi  Rancangan  Undang  –  Undang  Tentang  Kepailitan,  Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman bekerja sama dengan elips Project,1999, hlm.1.
berdomisili  di  Wilayah  Republik  Indonesia,  melainkan  juga  berlaku  terhadap Debitur yang berada di Luar Wilayah Indonesia hal ini secara tegas diatur dalam pasal 3 ayat (4) UU K-PKPU 4 .
Hadirnya Pasal 3 ayat (4) UU K-PKPU tersebut tentunya menjadi angin segar bagi  para  pencari  keadilan  berdarah  Indonesia  yang  berurusan  hukum  terhadap perusahaan asing, namun apabila mencermati secara mendalam maka akan timbul polemik – polemik yang menjadi ladang perdebatan dalam dunia praktisi Hukum khususnya dalam pranata kepailitan, seperti tentang bagaimana penentuan pailitnya seseorang atau badan hukum tersebut sebab badan hukum (legal entity) dan organ –  organnya  berada  di  Luar  Wilayah  Indonesia  yang  mengikat  terhadap  Hukum Negaranya  lantas  bagaimana  pula  melakukan  eksekusi  terhadap  Harta  Benda tatkala menurut Hukum Indonesia Legal Entity Asing tersebut dinyatakan Pailit ? tentunya hal ini menjadi buah bibir yang tidak pernah terpecahkan sampai dengan Peneliti mengangkat Tesis ini.
Contohnya saja nasib Para Kreditur PT. Wijaya Artha Shiping (PT.WAS) dan PT.  Ujung  Medini  Lestari  (PT.UML)  yang  menuntut  utangnya  sejumlah  Rp. 12.991.106.500,- ( dua belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus rupiah ) terhadap Debitur Asing bernama PENAGA TIMUR (M) SDN BHD Perseroan asal Malaysia pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sampai dengan saat ini belum dapat merasakan hak – haknya.
Hal ini lantaran PENAGA TIMUR (M) SDN BHD tidak bisa menerima Putusan Pengadilan  Indonesia  yang  telah  mempailitkan  dirinya  hanya  karena  tidak mengajukan  Proposal  Perdamaian  terhadap  Para  Kreditur,  padahal  hal  tersebut telah  diatur  dalam  Pasal  178  UU  K-PKPU  yang  menyatakan  untuk  menetapkan seseorang  atau  badan  hukum  dinyatakan  pailit  adalah  salah  satunya  tidak mengajukan Perdamaian. Akibatnya antara Kreditur dan Debitur tidak lagi terbuka pintu Perdamaian sebab setelah Legal Entity tersebut dinyatakan insolvensi jalan satu – satunya hanyalah melakukan Pemberesan Harta Pailit yang di lakukan oleh Kurator.  Tentunya  secara  tidak  langsung,  hakikat  yang  terkandung  dalam  Pasal 1858  KUHPerdata 5 sebagai  landasan  Fundamental  dalam  Pranata  Keperdataan telah tercederai oleh hadirnya Pasal 178 UU K-PKPU tersebut.
Namun suka tidak suka mau tidak mau Kurator yang di angkat Pengadilan di wajibkan untuk melakukan pemberesan terhadap harta – harta Debitur Pailit untuk di didaftarkan dalam daftar boedle pailit demi menutupi seluruh utang – utang milik Debitur PENAGA TIMUR (M) SDN BHD terhadap PT. WAS dan PT.UML selaku Para  Kreditur  akan  tetapi  teori  tidaklah  seindah  praktiknya,  Kurator  yang diharapkan sebagai “juru Kunci” kreditur untuk mendapatkan hak – haknya malah mengalami  kendala  –  kendala  tatkala  harta  benda  tersebut  berada  wilayah kedaulatan/yurisdiksi  negara  Debitur  Asing  yang  bersangkutan,  dalam  hal  ini berada  di  kedaulatan  Negara  Malaysia  tempat  dimana Debitur  Asing  PENAGA TIMUR (M) SDN BHD berada.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah perspektif rezim hukum kepailitan dalam memandang Debitur Asing yang Insolvensi berdasarkan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ?
4 Pasal 3 ayat 4 UU Nomor 37 Tahun 2004
5 Pasal 1858 KUHPerdata
2. Bagaimanakah  peranan  Kurator  dalam  memenuhi  hak  –  hak  Para  Kreditur terhadap bodle pailit yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia?
3. Langkah – langkah apa saja yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum  bagi  Para  Kreditur  atas  bodle  pailit  yang  berada  di  Luar  Wilayah Republik Indonesia?

## C. Metode Penelitian.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat yuridis-normatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  menitikberatkan  pada  penggunaan data  sekunder  di  bidang  hukum  melalui  studi  literatur/  dokumen  (penelitian kepustakaan).
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat deskriptif-eksploratoris, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang  suatu  keadaaan  atau  gejala-gejala  lainnya  sekaligus  mencoba  untuk melakukan suatu penjelajahan terhadap berbagai asas dan kaidah hukum kepailitan, hal mana peneliti mencoba untuk melakukan penjajakan terhadap perspektif rezim hukum kepailitan dalam memandang Debitur Asing yang Insolvensi berdasarkan Undang  –  undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengakibatkan Kurator sangat berperan untuk memenuhi hak – hak Para Kreditur terhadap bodle pailit yang berada di Wilayah Republik Indonesia serta menjelaskan langkah kongkrit apa yang dapat digunakan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi Para Kreditur atas bodle pailit yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia.
Adapun  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat  eksploratif  tadi  didasari  oleh suatu pertimbangan bahwa sejauh studi literatur yang telah dilakukan oleh peneliti belum didapatkan suatu penelitian yang khusus memfokuskan pada kedudukan bagi Para  Kreditur  atas  bodle  pailit  yang  berada  di  Luar  Negeri  sebab  konsideren pembuatan  UU  K-PKPU  salah  satunya  menyatakan  UU  K-PKPU  merupakan Produk  Nasional  yang  menjamin  kepastian,  ketertiban,  penegakan  dan perlindungan  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran.  Dengan  demikian diharapkan agar penelitian ini dapat mencari sekaligus menemukan gagasan baru berupa  landasan  hukum  yang  tepat  melalui  pendalaman  asas-asas  dan  kaidah hukum  secara  sinkron  dan  terpadu  berkenaan  dengan  hukum  kepailitan  guna memberikan  solusi  efektif  dalam  rangka  perlindungan  hukum  kepada  kreditor sebagaimana dimaksud.
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah  penelitian  hukum  secara  normatif  Penelitian  hukum  secara  normatif  atau penelitian  hukum  secara  kepustakaan 6 merupakan  penelitian  yang  dilakukan dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  bahan-bahan pustaka  lainnya  yang  lazimnya  dinamakan  data  sekunder,  untuk  diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. 7
Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan data sekunder dan data Primer dimana Data Primer tersebut bertujuan untuk melengkapi data sekunder Peneliti
6 Pada  penelitian  hukum  normative,  bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  yang  dalam  (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op. CIt., hlm. 23-24.
7 Ibid. hlm. 14.
Dalam  penelitian  ini  data  diperoleh  dari  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan dengan cara:
1. Studi Literatur/ Dokumen yakni melakukan penelitian terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis;
2. Wawancara yakni  mengadakan  wawancara  secara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini peneliti lebih menitik beratkan dan  berfokuskan  untuk  melakukan  wawancara  dengan  kurator  dan  pengurus yang  telah  beberapa  kali  melaksanakan tugasnya  dalam  melakukan kegiatan pengurusan dan/ atau pemberesan terhadap harta pailit (boedel).
3. Participant Observation.
Peneliti yang notabennya selaku Kuasa Hukum Para Kreditur terlibat langsung dalam Putusan Perkara yang diteliti dalam penelitian ini.
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  yuridis  kualitatif. Pengelolaan data pada penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif 8 adalah kegiatan  untuk  mengadakan  sistematis  terhadap  bahan-bahan  hukum  tertulis. Sistematisasi  berarti  membuat  klasifikasi  terhadap  bahan-bahan  tertulis  tersebut untuk memudahkan pekerjaan analis dan konstruksi.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Perspektif  rezim  hukum  kepailitan  dalam  memandang  Debitur  Asing yang  Insolvensi  berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pada dasarnya Pasal 1 KUH Perdata  menegaskan bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan , ini berarti hak – hak warga negara asing juga berhak menikmati hak-hak kewarganegaraan yang dinikmati oleh warga  negara  Indonesia  begitu  juga  sebaliknya,  tidak  memandang  mereka  dari negara  apapun. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  dalam  konsepsi  keperdataan pada  hakikatnya  tidak  memandang  hubungan  hukum  yang  dilakukan  antar perorangan dari sudut pandang sebuah negara, artinya siapa saja dan dari mana saja, di  Indonesia  selalu  terbuka  pintu  lebar  untuk  melaksanakan  sebuah  perikatan hukum termasuk pula dalam melakukan kegiatan bisnis. Hal ini dapat terlihat dari semakin  berkembangnya  arus  bisnis  dari  suatu  Negara  ke  Negara  lain,  kegiatan bisnis ini dapat terlihat dari banyak hal misalnya melalui ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, waralaba, joint venture , atau kegiatan bisnis lainnya. 9 Perkembangan  dalam  kegiatan  bisnis  dari  masa  ke  masa  mengalami peningkatan yang sangat pesat. Tidak hanya di lingkup satu Negara saja melainkan sampai antar Negara dalam melakukan kegiatan bisnis. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus bisnis dari suatu Negara ke Negara lain, kegiatan bisnis ini dapat  terlihat  dari  banyak  hal  misalnya  melalui  ekspor  impor,  investasi, perdagangan jasa, lisensi, waralaba, joint venture , atau kegiatan bisnis lainnya. Namun  dalam  perjalananya,  sangat  rentan  terjadinya  perselisihan  mana  kala kegiatan bisnis yang dilakukan antar pengusaha lokal dan asing terjadi  persisihan, tentunya pertanyaan mendasar timbul, bahwa hukum mana yang akan di pakai jika
8 Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Op. Cit ., hlm. 183.
9 Warren J Keegan, Global Marketing Management, Sevent Edition , (United State:  Prentice Hall,
2002), Hlm 11
terjadinya  perselisihan  antara  Pengusaha  Asing  dengan  Pengusaha  Lokal. Contohnya  yang  terjadi  pada  tahun  1997  saat  krisis  moniter  yang  lalu,  dimana banyak  perusahaan  asing  kebingungan  mencari  solusi  terbaik  untuk  menagih piutang mereka kepada Pengusaha Lokal Indonesia dan sebaliknya hal yang sama juga terjadi terhadap Pengusaha Lokal juga tidak luput dari kebingungan tersebut;
Esensi  permasalahan  dalam  bisnis  Internasional  pada  umumnya  terkait permasalahan keperdataan Internasional yang salah salah satu nya adalah di bidang Kepailitan lintas negara  dalam transaksi bisnis Internasional yang dikenal dengan istilah kepailitan lintas batas negara ( cross – borrder insolveency );
Untuk melindungi seluruh warga Indonesia yang turut serta dalam melakukan kegiatan  bisnis  Lintas  negara,  Indonesia  telah  menghadirkan  sebuah  Kerangka Hukum yaitu UU  KK-PKPU yang di undangkan pada tanggal 18 Oktober 2004, terdiri dari 6 (enam) bab yang berisi 308 pasal dan diantara bab – bab dan pasal – pasal  tersebut  telah  mengakomodir  norma  –  norma  yang  mengatur  tentang kepailitan lintas batas negara ( cross – border insolvency ) . Perbedaan  antara  UU  K-PKPU  dengan  Undang  –  undang  dalam  Pranata Keperdataan pada umumnya, salah satunya terletak pada pengaturan secara khusus tentang pengajuan Kepailitan terhadap kedudukan domisili sebuah Badan Hukum Asing,  hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam  pasal  3  ayat  (4)  UU  K-PKPU  yang menyebutkan:
“Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia” ; Artinya Badan Hukum Asing yang beroperasi di Wilayah Indonesia diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap seluruh aturan – aturan yang diatur dalam UU K- PKPU tersebut yang salah satunya adalah berkaitan dengan penjatuhan Keadaan Insolvensi pada diri seseorang atau badan hukum Asing.
Berkaitan  dengan  penjatuhan  Insolvensi,  maka  di  dalam  UU  PKPU  telah mengatur secara eksplisit sebagaimana yang dimaksud Pasal 178 ayat (1) UU K- PKPU yang berbunyi:
“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”. 10 Menurut  ketentuan  diatas  secara  prosedural  menurut  ketentuan  pasal  ini keadaan- keadaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
“a. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian; b. Perdamaian yang ditawarkan telah ditolak; c. Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak.”
Di  satu  sisi,  apabila  mencermati  UU  K-PKPU  maka  Istilah  dan  Definisi  dari Insolvensi secara nyata berbeda dengan hakikat yang terkandung dalam Pasal 178 Ayat (1) yang telah di jelaskan diatas, hal ini dapat dilihat dari Penjelaskan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:
“Yang dimaksud dengan Insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar” Menurut Peneliti, terdapat sebuah perbedaan yang mendasar yang di perlihatkan oleh  UU  K-PKPU  tersebut,  disatu  sisi  menyebutkan  Insolvensi    adalah  keadaan
10 Insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar (Penjelasan Pasal 57 ayat 1 UU K-PKPU)
dimana  debitur  tidak  mampu  membayar,  namun  disisi  lain  Insolvensi  dapat  di jatuhkan  apabila  debitor  tidak  mengajukan  rencana  perdamaian  pad  asaat  rapat verivikasi yang dilakukan oleh kurator.
Penjatuhan keadaan Insolvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU K-PKPU tersebut secara nyata ditemukan dalam Perkara antara PT. Wijaya Artha Shiping (PT.WAS) dan PT. Ujung Medini Lestari (PT.UML) selaku Kreditur yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejumlah Rp. 12.991.106.500,- ( dua belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus rupiah )  terhadap  Debitur  Asing  bernama PENAGA TIMUR (M) SDN BHD Perseroan asal Malaysia pada Pengadilan Niaga pada  Pengadilan  Negeri  Medan,  dimana  Pengadilan  Medan  telah  menjatuhkan Putusan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana yang di maksud dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Mdn.
Namun dalam kurun waktu PKPU selama 45 (empat puluh lima ) hari yang di tentukan,  PENAGA  TIMUR  (M)  SDN  BHD  selaku  Debitur  tidak  kunjung menawarkan  Rencana  Perdamaian  terhadap  Para  Kreditur  sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU K-PKPU, maka bersandarkan Pasal 178 Ayat (1) UU  K-PKPU  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  Medan  telah  menjatuhkan  Pailit terhadap PENAGA TIMUR (M) SDN BHD. Seketika itu pula pintu perdamaian antara  Debitur  dan  Para  Kreditur  telah  tertutup  walaupun  kedepannya  Debitur PENAGA TIMUR (M) SDN BHD merasa mampu untuk membayar seluruh utang – utang nya kepada Para Kreditur. Tentunya secara tidak langsung, hakikat yang terkandung dalam Pasal 1858 KUHPerdata 11 sebagai landasan Fundamental dalam Pranata  Keperdataan  telah  tercederai  oleh  hadirnya  Pasal  178  UU  K-PKPU tersebut. Hal demikian tentunya dapat merugikan kreditur dalam mendapatkan hak pembayaran  apabila  dilakukan  Perdamaian  setelah  Penjatuhan  Insolvensi tersebut. 12
Guna  menghadapi  permasalahan  berkaitan  dengan  eksistensi  Insolvensi tersebut,  Peneliti  akan  melakukan  kajian  hukum  melalui teori-teori  yang  relevan untuk  merumuskan  suatu  rekomendasi  apakah  Insolvensi  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  178  ayat  (1)  tersebut  telah  sesuai  dengan  Persperktif Kepailitan  pada  umumnya  yang  patut  untuk  dipertahankan,  atau  patut  untuk  di lakukan perbaikan demi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Debitur maupun Kreditur.
Dalam Perspektif Umum di jelaskan bahwa tingkat solvabilitas seseorang atau suatu  badan  hukum  ( legal entity )  ditentukan  semata  –  mata  dari  kesanggupan debitur untuk membayar seluruh utang ( is able to pay all of its debts ) yang sudah jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Menurut  Michael  Quintan,  keadaan  Insolven  di Australia tidak semata – mata didentikkan berdasarkan balance sheet untuk melihat apakah ada surplus aset atas seluruh utang perseroan, tapi semata – mata di ukur dari keadaan cash flow yang ada.
“Insolvency is not ussualy determined merely by looking at the balance sheet of a copany and determaning whether there is a surplus of asssets over liabilities. Rather the emphasis is on cash flow. Of course companies may experience both types of insolvency simultaneously” 13
11 Pasal 1858 KUHPerdata
12 Alesia Ranney-Marinelli, Overview of Chapter 15 Ancillary Other Cross-Border Cases , American Bankruptcy Law Journal, Volume 82, No. 5, Winter 2008, h. 271-272.
13 Ibid.
Untuk menilai keadaan finansial atau tingkat solvabilitas seorang debitur atau suatu legal entity, ada  beberapa pendekatan  Ilmu  ekonomi  yang  lazim  digunakan sebagai berikut: 14
1. Insolven berdasarkan Cash Flow Test. Dalam praktik peradilan di negara civil law , pendekatan klasik yang digunakan untuk  mendekteksi  keadaan  insolven  adalah  berdasarkan cash flow test .
Berdasarkan cash flow test , orang atau badan hukum dianggap telah insolven ketika  dia  tidak  mampu  membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh  tempo.  Dari pendekatan cash flow test debitur  dinilai  telah  insolven  berdasarkan  kondisi tidak adanya ketersediaan dana segar atau dana liquid  yang demiliki debitur untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo. Debitur yang telah berhenti membayar  utang  dikarenkaan  ketiadaan  uang  tunai  ( cash )  dinilai  telah insolven.
2. Insolven berdasarkan Balance Sheet Test. Dibandingkan  dengan  pendekatan cash flow test ,  pendekatan Balance Sheet Test dinilai  lebih  akurat  menilai  solvabilitas  debitur  yang  tidak  membayar utang karena ketiadaan persediaan uang tunai. Pendekatan Balance Sheet Test tidak  memfokuskan  penilaian  solvabilitas  debitur  dari  fakta  telah  tidak membayar utangnya yang yelah jatuh tempo atau dari ketiadaan ketersediaan dana liqid atau uang tunai yang dapat segera digunakan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo.
Pendekatan Balance Sheet Test berfokus pada perbandingan antara aset yang dimiliki debitur dengan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi. Debitur yang tidak  membayar  utang  dianggap  insolven  jika  seluruh  kewajiban  untuk membayar  (termasuk  membayar  biaya  likuidasi)  lebih  besar  jumlahnya dibanding  sengan  seluruh  assetnya.  Dalam  kondisi  yang  demikian,  debitur diperkirakan  tidak  akan  dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar seluruh  utangnya  yang  sudah  jatuh  tempo  maupun  yang  belum  jatuh  tempo dikemudian hari.
3. Insolven berdasarkan Going Concern Value. Keadaan going concern atau kelangsungan usaha suatu badan hukum sebagai hasil opini  dari seorang auditor. Dengan adanya going concern , suatu  usaha dianggap  akan  mampu  mempertahankan  kegiatan  usahanya  dalam  jangka waktu panjang tidak akan di likuidasi. Opini going concern yang diberikan oleh seseorang  akuntan  publik  mengindikasikan  perusahaan  masih  dapat meneruskan kelangsungan usahanya di  masa yang akan datang, paling tidak untuk setahun ke depan.
Mechael C Dennis, menyebutkan 9 (sembilan) kondisi yang dapat dijadikan acuan bagi para Akuntan untuk tidak memberikan opini going concern. Kondisi – kondisi tersebut adalah sebagai berikut:
- Arus uang kas minus ( negative cash flow ).
- Mengalami kerugian secara terus menerus ( significant net loss ).
- Menurunnya penjualan dan permintaan secara signifikan ( a serious decline in sales and in demand ).
- Tidak dapat membayar utang kepada Kreditur separatis ( default on dects owe secured creditors ).
- Telah melanggar kesepakatan perjanjian pinjaman ( loan covenant violation ).
14 Elyta Ras Ginting, 2019, Hukum Kepailitan , Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 117
- Adanya  kewajiban  yang  belum  jatuh  tempo  yang  harus  dilaksanakan pembayarannya ( sizeable contingent liabilities ).
- Terjadi pengembalian Produk secara massal ( Major products recalls ).
- Perusahaan mendapat sanksi pajak (taxs liens placed on the business).
- Perusahaan sedang di gugat secara hukum atas pelanggaran hak personal dari seseoranh yang di lakukan oleh perusahaan ( law suits filed against the company in particular personal injury suit ). Bagaimana opini going concern dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat solvabilitas  suatu  perusahaan  secara  gamblang  dikemukakan  oleh  Darminto Hartono yang menyebutkan sebagai going concern value yaitu kedaan ekonomi dan keuangan  perusahaan  dalam  keadaan  beroperasi. 15 Untuk  menilai  apakah  suatu perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  finansial  masih  berstatus going concern, Darminto  menggunakan  pendekatan Analytical Hierarchy Process dari  rasio keuangan  debitur.  Adapun  resiko  keuangan  debitur  yang  dijadikan  sebagai peniliaan  dalah  liquiditas,  solvabilitas,  profitabilitas  dan leverage perusahaan. Keempat rasio keuangan debitur tersebut masing – masing memberikan gambaran keadaan perusahaan sebagai berikut:
- Rasio  likuditas  memberikan  informasi  mengenai  kemampuan  perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan.
- Solvabilitas  mengukur  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban keuangan jangka panjang.
- Rasio  Profitabilitas  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  perusahaan  dalam menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimiliki.
- Rasion leverage menjadi indikator dari resiko yang mungkin akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan keuntungan. 16
Selain  berfungsi  untuk  mengukur  solvabilitas  usaha  debitur,  rasio-rasio keuangan debitur tersebut, menurut Darminto dapat digunakan untuk menentukan prosedur  uang  ideal  ditempuh  manakala  debitur  mengajukan  permohonan penundaan  pembayaran  utang  ( suspension of payment ).  Apakah  cara  yang ditempuh dengan memberi penundaan utang tetap dengan melakukan reorganisasi utang, atau dengan melikuidasi harta debitur (pailit). 17
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  kemampuan  perusahaan  debitur  dapat memenuhi  kewajiban  keuangannya  dilakukan  dengan  rasio leverage ,  Menurut Rudywan  dan  Badera,  rasio leverage diukur  dengan  menggunakan  rasio debt to total asset. Rasio leverage yang  tinggi  dapat  berdampak  buruk  bagi  kondisi keuangan  perusahaan.  Semakin  tinggi  rasio leverage, semakin  menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk dan dapat  menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. 18
Berdasarkan uraian – uraian diatas, jelas bahwa dari sudut pandang pendekatan Ilmu ekonomi, peneliti menemukan keadaan Insolvensi tidak semata – mata diukur dari Perbandingan Aktiva dan Pasiva Debitur akan tetapi juga dapat diprediksi dari prospek kelangsungan usaha ( going concern value ) debitur.
15 Darminto  Hartono, Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap ,  Penerbit  Lembaga Studi Hukum dan ekonomi, Universitas Indonesia –Fakultas Hukum, Jakarta, 2009.hlm. 32 16 Darminto, op.cit., hlm 78-79 17 Loc.cit .,hlm.80 dan 89 18 www.ojs.unud.ac.id,  Arry  Pratama  Rudyawan,  I  Dewa  Nyoman  Badera,  “Opini  Audit  Going Concern : Kajian Berdasarkan Modul Prediksi Kebangkrutan Pertumbuhan Perusahaan, Leverage dan Reputasi Auditor ” di Akses tanggal 11 Juli 2018”
Apabila melihat pranata kepailitan yang ada di Indonesia maka konsideran dari pembuatan  UU  K-PKPU  ,  pada  prinsipnya  berlandaskan    asas  –  asas  sebagai berikut:
1. Asas Keseimbangan
2. Asas Kelangsungan Usaha.
3. Asas Keadilan
4. Asas Integrasi Berdasarkan dari asas – asas yang di kemukakan diatas, maka menurut hemat peneliti,  konsep  kelangsungan  usaha (Going Concern Value )  dinilai  lebih  tepat menjadi konsideren UU K-PKPU yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan asas point ke 2 (dua) yang menerangkan di dalam UU K- PKPU terdapat ketentuan  yang  memungkinkan  perusahaan  debitor  yang  prospektif  tetap dilangsungkan.
Untuk memahami apa yang dimaksud oleh UU K-PKPU sebagai kelangsungan usaha, kita harus meninjau ketentuan Pasal 104, Pasal 179 ayat (1) jo Pasal 180, Pasal  181,  dan  Pasal  183  UU  K-PKPU  yang  mengatur  mengenai  kewenangan kurator untuk meneruskan usaha debitur meskipun telah dinyatakan pailit dan hak para kreditur untuk memutuskan usaha debitur pailit tetap dilanjutkan beroperasi meskipun  harta  pailit  telah  dalam  keadaan  insolvensi.  Dengan  kata  lain, kelangsungan  usaha  debitur  yang  telah  pailit  dan  harta  pailit  telah  insolven diputuskan berdasarkan kesepakatan Para Kreditur Konkuren. 19
Akan  tetapi,  sepintas  lalu  Peneliti  menemukan  suatu  sikap  mendua  yang  di tunjukkan oleh UU K-PKPU dalam menentukan keadaan Insolvensi. Disatu sisi, Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU mengatur syarat – syarat untuk dapat dinyatakan pailit mengindikasikan adanya keadaan Insolvensi berdasarkan pendekatan cash flow test yaitu  Debitur  yang  memiliki  dua  atau  lebih  kreditur,  tidak  membayar  lunas sedikitnya satu dari utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Redaksi kalimat tidak membayar lunas sedikitnya satu dari utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih mengindikasikan  debitur  tengah  mengalami  kesulitan liquiditas secara temporer.  Padahal seperti yang peneliti uraian sebelumnya UU K- PKPU  secara  inplisit  mengandung  asas  kelangsungan  usaha  ( Going Concern Value) .
Sebagaimana  yang  menjadi  Rumusan  Masalah  dalam  Penelitian  ini, peneliti menemukan  formulasi  yang  dapat  dijadikan  instrumen  untuk  seseorang  dan/atau badan hukum Lokal maupun Asing dapat dinyatakan Insolvensi berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:
“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.
Menurut Peneliti, Keadaan Insolvensi yang dijabarkan dalam Pasal 178 ayat (1) UU K-PKPU tersebut diatas tidak merujuk pada keadaan Insolvensi berdasarkan pendekatan cash flow test, maupun balance sheet test atau konsep going concern value . Istilah keadaan tidak mampu membayar atau insolvensi yang di uraian dalam pasal  tersebut  juga  tidak  memiliki  kaitannya  dengan  penilaian  rasio  keuangan debitur  seperti  likuiditas  ( liqidaty ),  solvabilitas  ( solvability), profitabilitas ( profitability ) dan leverage.
19 Pasal 180 ayat 1 UU K-PKPU
Keadaan Insolvensi menurut UU K-PKPU tidak dikaitkan dengan pendekatan rasio – rasio ekonomi maupun rasio pendekatan perspektif rezim Kepailitan pada umumnya,  akan  tetapi  semata  –  mata  ditentukan  berdasarkan  ada  tidaknya kesepakatan  perdamaian  antara  Debitur  dan  Kreditur  pada  saat  “Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sementara”    (PKPUS).  Untuk  menghindari  dari keadaan Insolvensi tersebut debitur harus mengajukan Proposal Perdamaian kepada para Krediturnya.
Namun  demikian,  kemampuan  debitur  mengusulkan  proposal  perdamaian ( composition plan) tidak menjamin 100 % bahwa debitur akan terlepas dari keadaan Insolvensi, Sukses tidaknya skema perdamaian yang diusulkan berada sepenuhnya ditangan  para  kreditur  Konkuren,  dan  kalaupun  Kreditur  menyetujuinya, Pengadilan  Niaga  dapat  mengintervensi  perdamaian  tersebut  dengan  cara  tidak memberi pengesahan ( homologasi ) pada kesepakatan perdamaian tersebut.
Setelah harta pailit insolvensi, maka harta pailit akan dibereskan seluruhnya tanpa bantuan debitur, kecuali jika para kreditur menyepakati usaha debitur tetap berstatus going concern atau dilanjutkan beroperasi. Jika usaha debitur berstatus going concern ,  pemberesan  atau  likuidasi  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  harta pailit  yang  tidak  digunakan  untuk  menyokong  kelangsungan  usaha  debitur. Menurut J.B Huizink dalam hukum kepailitan titik perubahan ke tahap eksekutorial adalah pada saat terjadinya insolvensi:
“Harta Pailit berada dalam keadaan insolvensi berarti bahwa demi hukum utang – utang sipailit telah bersifat pasti dan bahwa utang – utang itu tidak dibayar. Ini berakibat bahwa kepailitan beralih ke tahap eksekutorial: barang – barang milik debitur di jual dan hasilnya dibagi diantara Kreditur”, 20 Dengan  demikian,  keadaan  Insolvensi  demi  hukum  memberi  titel eksekutorial pada sita umum  atas harta pailit, karena pada  saat  itu Kurator  telah dapat melakukan penjualan secara umum (lelang) atas harta pailit tanpa izin dan bantuan debitur.
Apabila bertitik tolak terhadap Keadaan Insolvensi yang dialamatkan kepada PENAGA TIMUR (M) SDN BHD , Peneliti yang notabennya selaku Kuasa Hukum Para Kreditur dalam Perkara tersebut tidak menemukan suatu pendekatan cash flow test, maupun balance sheet test atau konsep going concern value dan juga tidak memiliki  kaitannya  dengan  penilaian  rasio  keuangan  debitur  seperti  likuiditas ( liqidaty ), solvabilitas ( solvability), profitabilitas ( profitability ) dan leverage seperti yang berlaku dalam Perspektif Rezim Kepailitan pada umumnya.
Menurut  Peneliti,  hal  tersebut  tentunya  tidak  hanya  merugikan  kepentingan Debitur semata selaku Badan Hukum Asing yang beroperasi di wilayah Indonesia, melainkan juga kepentingan dari Para Kreditur itu sendiri, dimana konsekuensi dari Insolvensinya  PENAGA  TIMUR  (M)  SDN  BHD  tersebut  telah  mewajibkan Kurator  yang  diangkat  pengadilan  untuk  segera  melakukan  pemberesan  - pemberesan  terhadap harta milik debitur ( boedel pailit ), padahal secara nyata harta – harta PENAGA TIMUR (M) SDN BHD tersebut berada di Negara Malaysia yang notabennya  di  luar  Yurisdiksi  Negara  Republik  Indonesia  yang  sampai  saat  ini Kreditur tidak bisa menerima hak – haknya selaku Para pencari Keadilan. Artinya UU K-PKPU yang notabennya adalah suatu perundang – undangan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang bersandarkan kepada kebenaran
20 Huizink,J.B, Insolventie, Penerjemah:  Pusat  Studi  Hukum  dan  ekonomi  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2004,Jakarta hlm, 7 dan 68
dan  keadilan  maka  dalam  hal  ini,  menurut  peneliti  UU  K-PKPU  tersebut  tidak mampu menjamin pelaksanakan sesuai dengan penerapannya yang seharusnya.
Selain dari apa yang telah di jelaskan diatas, Peneliti juga menemukan sebuah fakta  dimana  PENAGA  TIMUR  (M)  SDN  BHD  selaku  Debitur  tidak  memiliki kesempatan  lagi  untuk  mengajukan  Perdamaian  terhadap  Para  Kreditur dikarenakan  kondisinya  yang  telah  mengalami  Insolvensi.  Walaupun  pada hakikatnya PENAGA TIMUR (M) SDN BHD selaku Debitur menganggap dirinya mampu untuk membayar seluruh utang – utangnya terhadap Kreditur namun hal tersebut  secara  hukum  tidaklah  dapat  dibenarkan,  hal  ini  telah  sesuai  dengan pendapat SEVENT RONI SIANTURI,S.H selaku Kurator dalam Perkara tersebut yang berhasil Peneliti wawancarai, yang mengatakan:
“Kesempatan PENAGA TIMUR (M) SDN BHD untuk mengajukan Perdamaian sudah tertutup dikarenakan keadaan Insolvensi, tidak ada lagi perdamaian setelah ini, terkait mengapa Kurator tidak menjalankan Usaha Debitur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 179 ayat (1) UU K-PKPU, itu dikarenakan PENAGA TIMUR (M) SDN BHD berada di Negara Malaysia yang tidak mungkin dijalani oleh Kurator, selain dari pada itu Kurator hanya tunduk dan taat atas UU K-PKPU, walaupun PENAGA TIMUR (M) SDN BHD menyatakan dirinya mampu tapi pada saat PKPU S tidak mengajukan Proposal Perdamaian ia harus dianggap insolvensi.”
Selain  dari  dari  pada  hal  tersebut  SEVENT  RONI  SIANTURI,S.H menambahkan:
“di dalam UU K-PKPU tidak ada mengatur tentang apakah dia mampu atau tidak, Kurator juga tidak diwajibkan untuk menilai melalui pendekatan cash flow test, maupun balance sheet test atau konsep going concern value , intinya apabila tidak mengajukan Proposal Perdamaian dia harus Pailit dengan kedudukan harta Insolvensi”.
Dari hasil wawancara yang dilakukan antara Peneliti dan Kurator diatas, maka sangat jelas titik tolak dari Insolvensinya debitur salah satunya adalah bersumber dari  debitur  yang  tidak  mengajukan  Proposal  Perdamaian  terhadap  Kreditur walaupun tanpa melalui test Insolvensi berupa: pendekatan cash flow test , maupun balance sheet test atau konsep going concern value .
Padahal apabila UU K-PKPU tersebut lebih mengkaji lagi tentang Perspektif Rezim kepailitan pada umumnya, menurut Peneliti yang lebih adil dan bijaksana adalah apabila Debitur Asing yang tidak mengajukan Proposal Perdamaian dalam PKPUS selama 45 Hari maka seyogyanya Debitur Asing tersebut dapat nyatakan Pailit  tanpa  dijatuhkan  keadaan  insolvensi,  hal  ini  dikarenakan  dalam  konteks kepailitan dalam UU K-PKPU menyatakan bahwa apabila debitur dinyatakan pailit maka masih terbuka pintu lebar untuk melaksanakan perdamaian, berbeda dengan keadaan  Insolvensi  yang  suka  tidak  suka  mau  tidak  mau  Kurator  harus melaksanakan  pemberesan  terhadap  seluruh  harta  –  harta  debitur  Pailit.  Hal demikian tentunya dapat merugikan para kreditur yang semestinya dapat menerima pembayaran  dari  Debitur  untuk  melaksanakan  perdamaian  namun  harus  dikunci oleh penerapan Pasal 178 ayat (1) UU K-PKPU tersebut.
2. Peranan Kurator dalam memenuhi hak – hak Para Kreditur terhadap bodle pailit yang berada di Luar Negeri
Kurator melaksanakan tugas – tugasnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan  harta  pailit  sejak  adanya  pernyataan  pailit,  debitor  demi  hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan
dalam kepailitan. Hal ini telah sesuai dengan pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:
“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.
Pasal  69  ayat  (2)  huruf  a  UU  K-PKPU  telah  meletakkan  fondasi  dari pelaksanaan  tugas  kurator  yaitu  kurator  memiliki  otoritas  sepenuhnya  untuk mengurus harta pailit dan dalam  melakukan tugasnyam kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada  debitur  atau  salah  satu  organ  debitur,  meskipun  dalam  keadaan  di  luar kepailitan  persetujuan  atau  pemberitahuan  demikian  dipersyaratkan. 21 Tindakan kurator tetap sah dan mengikat debitur pailit meskipun dilakukan tanpa izin debitur atau  salah  satu  organ  debitur.  Bahkan  meskipun  ternyata  kepailitan  atas  debitur dicabut atau dibatalkan, tindakan kurator tetap sah dan mengikat, Pengertian dari perbuatan kurator tetap sah dan mengikat debitur diuraikan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU K-PKPU sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan tetap sah dan mengikat adalah bahwa perbuatan kurator tidak dapat digugat di pengadilan manapun”
Agar tidak keliru menafsirkan pengertian dari kalimat tidak dapat digugat di pengadilan manapun redaksi  penjelasan  Pasal  16  ayat  (2) UU K-PKPU tersebut tentunya harus dibaca berbarengan dengan ketentuan pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU yang menegaskan bahwa:
“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.
Dengan  demikian,  menurut  Peneliti  kurator  tidak  memiliki  Immunitas  dari segala tuntutan hukum sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit  yang  dilakukannya.  Sebagai  Subjek  Hukum  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya  di  hadapan  hukum  yang  berlaku,  kurator  tetap  dapat dituntut  untuk  mempertanggung  jawabkan  pelaksanaan  dari  kewenangannya apabila perbuatan kurator telah merugikan harta pailit.
Secara umum, peranan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit pada pokoknya meliputi 8 (delapan) tahapan yaitu:
a. Mempublikasikan putusan pailit.
b. Menghimpun dan menginventarisir harta debitur pailit dan mengamankan harta pailit,
c. Pendaftaran tagihan kreditur dan pencocokan utang.
d. Mengelola  dan  meneruskan  perusahaan  debitur  pailit  yang  masih  memiliki prospek untuk meningkatkan nilai harta pailit atau going concern .
e. Penjualan pra-insolven: Sebelum  harta  pailit  insolvensi,  kurator  atas  izin  hakim  pengawas  dapat melakukan  penjualan  harta  pailit  apabila  biaya  pemeliharaan  benda  tersebut membebani  harta  pailit  atau  diperlukan  untuk  menambah  biaya  operasional dari usaha debitur yang dilanjutkan beroperasi.
f. Menjual  seluruh  harta  pailit  apabila  harta  pailit  dinyatakan  insolvensi  dan kelangsungan usaha debitur pailit dihentikan atau tidak diusulkan oleh Kurator dan Para Kreditur konkuren beroperasi.
21 Pasal 69 ayat (2) huruf a UU Nomor 37 Tahun 2003
g. Membayar para kreditur dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan jenis dan sifat piutang sebagaimana telah ditetapkan dalam daftar pembagian yang telah disahkan oleh hakim pengawas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
h. Mengembalikan  dana  jika  terdapat  efisiensi  harta  pailit  terhadap kewajibannya. 22
Terkait  kedudukan  Harta  Pailit  ( boedel pailit ),  Pasal  21  UU  K-PKPU  telah mengatur “bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan ”. Dari rumusan pasal 21 UU PKPU tersebut maka dapat ditafsirkan jika prinsip  Kepailitan  di  Indonesia  mengandung  Asas  Universal  namun  disatu  sisi Indonesia  juga  merupakan  prinsip  teritorial  yang  tidak  akan  mengakui  putusan kepailitan  negara  asing.  Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  bisa  jadi  hal  ini  yang menyebabkan putusan kepailitan Indonesia tidak diakui oleh negara – negara asing sebab di Negara Indonesia  tidak secara serta  merta  mengakui putusan –  putusan asing, jadi secara singkat apabila ditinjau dari UU Nomor 37 Tahun 2004 menganut prinsip  Universal  dalam  arti  putusan  pailit  pengadilan  niaga  di  Indonesia seharusnya  dapat  diberlakukan  tidak  hanya  di  Indonesia  melainkan  juga  di  luar Wilayah Indonesia, sebaliknya Indonesia juga menganut Prinsip Teritorial terhadap putusan pailit pengadilan asing yang berdampak pada aset debitur pailit yang berada di  wilayah  Indonesia,  sehingga  putusan  pailit  Pengadilan  Asing  tidak  dapat dilaksanakan di Wilayah Republik Indonesia.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas,  apabila  dikaitkan  dengan  fokus penelitian ini yang bertitik tolak terhadap Peranan Kurator dalam perkara Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN  Niaga  Mdn  tertanggal  11  Oktober  2018  perihal Insolvensinya Debitur Penaga Timur (M) SDN.BHD atas Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Kreditur PT. Wijaya Artha Shiping (PT.WAS) dan PT. Ujung Medini  Lestari  (PT.UML)  yang  terbukti  memiliki  tagihan  sebesar  Rp. 12.991.106.500,- ( dua belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus rupiah ) terhadap Debitur Penaga Timur (M) SDN.BHD, maka secara  hukum  Kurator  yang  diangkat  oleh  pengadilan  dimanahkan  untuk melakukan pemberesan terhadap boedel pailit milik Penaga Timur guna memenuhi hak – hak Para Kreditur yang telah di akui berdasarkan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap.
Sebagaimana  yang  telah  peneliti  uraikan  sebelumnya,  Kurator  berwenang untuk  menjual  seluruh  harta  pailit  apabila  harta  pailit  dinyatakan  insolvensi  dan kelangsungan usaha debitur pailit dihentikan atau tidak diusulkan oleh Kurator dan Para  Kreditur  konkuren  beroperasi  serta  membayar  para  kreditur  dari  hasil penjualan  harta  pailit  sesuai  dengan  jenis  dan  sifat  piutang  sebagaimana  telah ditetapkan dalam daftar pembagian yang telah disahkan oleh hakim pengawas dan telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Akan  tetapi  dalam  Perkara  Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn sebagai fokus penelitian ini, Kurator yang diangkat  Pengadilan  sangat  kesulitan  untuk  melaksanakan  pemberesan  – pemberesan terhadap harta – harta (boedel pailit) milik Debitur Penaga Timur (M) SDN  BHD  yang  terletak  di  Negara  Malaysia,  hal  ini  sesuai  dengan  Hasil Wawancara  yang  dilakukan  antara  Peneliti  terhadap  Kurator  SEVENT  RONI SIANTURI,S.H yang menerangkan jika:
“Kurator sangat kesulitan melakukan pemberesan terhadap boedel pailit milik Debitur Penaga Timur (M) SDN BHD, hal ini terjadi lantaran seluruh aset –
22 Elyta Ras Ginting, Loc cit hlm 138.
asetnya berada di Negara Malaysia sementara Putusan Indonesia tidak secara serta merta di akui oleh Mahkamah Malaysia oleh karena antara Indonesia dengan malaysia belum melakukan kerjasama bilateral dibidang kepailitan (cross border insolvency) ”
Namun SEVENT RONI SIANTURI,S.H selaku Kurator menjelaskan secara rinci terhadap usahanya guna memenuhi hak – hak Kreditur atas boedel pailit milik Debitur asing Penaga Timur (M) SDN.BHD, yaitu:
1. Pada  hari  Kamis  tanggal  25  Oktober  2018,  Kurator  telah  berhasil mengamankan  1  (satu)  Unit  Kapal  MV.Tuah  2,GT.168  milik  Debitur  Pailit Penaga  Timur  (M)  SDN.BHD  yang  masuk  di  perairan  Indonesia  (tidak termasuk  dokumen  –  dokumen  kapal)  hal  ini  telah  dituangkan  dalam  Berita Acara  Serah  Terima  Nomor:  PL.201/01/01/KSOP.TBK-2018  dari  Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tg Balai Karimun.
2. Kurator telah mendesak KSOP Karimun untuk segera mencari Dokumen Kapal MV  Tuah  2  tersebut  yang  saat  itu  di  kuasai  oleh  PT.  LINTAS  LAUTAN INDONESIA (PT.LLI) selaku Agen Kapal Penaga Timur (M) SDN BHD, oleh karenanya KSOP Karimun telah mengeluarkan:
1) Surat Penyerahan Dokumen MV. TUAH 2 tertanggal 05 Oktober 2018;
2) Permintaan  Penyerahan  Dokumen  MV.  TUAH  2  tertanggal  10  Oktober 2018;
3) Permintaan  Penyerahan  Dokumen  MV.  TUAH  2  tertanggal  11  Oktober 2018;
4) Peringatan Nomor: UM.003/18/6/KSOP.TBK-2018 tertanggal 24 Oktober 2018;
Namun sampai saat ini Dokumen Kapal MV.Tuah 2 tidak kunjung diserahkan oleh PT.LLI kepada KSOP Karimun dengan alasan Dokumen Kapal berada di Melaysia yang di kuasai langsung oleh Penaga Timur (M) SDN.BHD.
3. Melaksanakan  Penetapan  Hakim  Pengawas  Nomor  06/HP/11/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN Niaga Mdn tertanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya memerintahkan  Kementerian  Perhubungan  cq  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  untuk  mencabut  izin  operasi  dan  trayek  kapal  milik  atau kapal yang di operasikan oleh Penaga Timur (M) SDN BHD (dalam pailit) dan mencabut hal – hal lain yang berhubungan dengan kegiatan Penaga Timur (M) SDN  BHD,  karena  sudah  dinyatakan  pailit  sehingga  tidak  dapat  melakukan tindakan dan kewenangan hukum lagi.
4. Mengajukan  bantuan  penyelesaian  Kepailitan  Lintas  batas  Negara  terhadap Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  Kuala  Lumpur-Malaysia  dan  telah mendapatkan  respon  sesuai  dengan  Surat  yang  di  keluarkan  oleh  KBRI  di Kuala Lumpur Nomor 2974/WN/10/2018/12 tanggal 29 Oktober 2018, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak bisa dilaksanakan karena malaysia memiliki keadaulatan tersendiri.
5. Mengajukan Surat terhadap Unit Pemerintahan Ekonomi Negeri (UPEN) Johor dengan nomor 21/KKP-SRS/PT (M) SDN BHD-PAILIT/X/2018 tertanggal 24 Oktober dan UPEN Johor membalasa Surat Kurator tersebut pada tanggal 28 November  2018  yang  isinya  akan  mencoba  mendiskusikan  permasalahan tersebut terhadap Debitur Pailit Penaga Timur (M) SDN.BHD.
6. Kurator kembali mengajukan Surat Nomor: 57/KKP-SRS/PT(M) SDN BHD- PAILIT/I/2019  tertanggal  08  Januari  2019  ke  Kedutaan  Besar  Republik Indonesia  aq  Atase  Perhubungan  di  Kuala  Lumpur  perihal  pelaksanaan Penetapan hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Medan.
7. Mengajukan Surat kepada PT.LLI selaku Agen Debitur Pailit Penaga Timur (M) SDN. BHD di Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2018, perihal himbauan penyerahan laporan kegiatan dan pendapatan penjualan tiket kapal-kapal yang dioperasikan Penaga Timur (M) SDN BHD.
8. Membuat  Laporan  Kepolisian  berdasarkan  Penetapan  Hakim  Pengawas Perkara a quo Nomor: 9/HP/11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn tertanggal 14 November 2018 tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  372  KUHPidana  yang  di  duga  di  lakukan  oleh PT.LINTAS  LAUTAN  INDONESIA  dimana  pada  saat  Penaga  Timur  (M) SDN  BHD  Pailit,  PT.LLI  selaku  agen  masih  mengageni  kapal-kapal  milik Penaga namun tidak menyerahkannya kepada Kurator, oleh karena itu setelah di  lakukan  audit  oleh  Kurator,  kurator  mengalami  kerugian  sebesar  Rp. 2.000.000.000,-  (dua  milyar  rupiah)  yang  seharusnya  uang  tersebut  masuk kedalam boedel Pailit.
Selain  dari  pada  tindakan  –  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Kurator  diatas, Hakim Pengawas dalam Perkara a quo juga telah mengeluarkan Penetapan demi memperlancar proses pemberesan atas harta pailit ( boedel pailit ) Penaga Timur (M) SDN BHD diantaranya :
 Penetapan Nomor 6/HP/11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 11 Oktober 2018 yang berbunyi:
1. Memerintahkan  agar  kepala  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun untuk menahan keberangkatan Kapal  MV Tuah  2  keluar  dari  Pelabuhan  Tanjung  Balai  Karimun  tanpa izin Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga Medan;
2. Memerintahkan  kepada  Kepala  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuha Kelas II Tanjung Balai Karimun agar menyerahkan Dokumen – Dokumen Kapal MV Tuah 2 izin kepada Kurator dalam berita acara yang sah;
3. Memerintahkan  kepada  Kepala  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuha  Kelas  II  Tanjung  Balai  Karimun  untuk  menahan  setiap kepemilikan  kapal  –  kapal  dari  Penaga  Timur  (M)  SDN  BHD  (dalam pailit) yang telah menjadi harta pailit;
4. Memerintahkan  kementerian  Perhubungan  cq  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  untuk  mencabut  izin  operasi  dan  trayek  Kapal  Milik atau Kapal yang di operasikan oleh Penaga Timur (M) SDN BHD (dalam pailit),  memberhentikan  Jalur  Pelayaran  Pelabuhan  Tanjung  Balai Karimun – Terminal Antara Bangsa Kukup Malaysia di bawah Pengurusan Penaga Timur (M) SDN BHD (dalam pailit), dan mencabut hal – hal lain yang berhubungan dengan kegiatan Penaga Timur (M) SDN BHD, karena sudah  dinyatakan  Pailit  sehingga  tidak  dapat  melakukan  tindakan  dan kewenangan hukum lagi;
5. Memerintahkan  kepada  Kepala  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuha  Kelas  II  Tanjung  Balai  Karimun  untuk  berkoordinasi  dengan Kurator  yang  telah  ditunjuk  oleh  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Medan.
 Penetapan Nomor 9/HP/11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 14 November 2018 yang berbunyi:
1. Memerintahkan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas  II  Tanjung Balai  Karimun  untuk  mengeluarkan Surat  Persetujuan Berlayar terhadap Kapal MV Tuah 2 untuk diberangkatkan menuju Pulau
Batam  dalam  rangka  pengamanan,  pengurusan  dan  pemberesan  harta pailit.
2. Memerintahkan  kepada  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuha Kelas II Tanjung Balai Karimun untuk menurunkan (sign off) Crew Kapal MV  Tuah  2  dan  mengambalikan  crewnya  kepada  Perusahaan  yang mengeluarkan  perjanjian  kerja  melalui  agen  yang  di  tunjuk  di  Tanjung Balai Karimun.
3. Memerintahkan  kepada  Kantor  Syahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan Kelas  II  Tanjung  Balai  Karimun  untuk  memutuskan  kegiatan  Debitur Pailit  Penaga  Timur  (M)  SDN  BHD  (dalam  pailit)  termasuk  tidak melayani  MV. Tuah  1,  MV.Putra  Maju  07,  MV  Trans JB  dan  menutup seluruh  kegiatan  keagenan  dan  pihak  –  pihak  yang  menggunakan  nama dan fasilitas Debitur Pailit Penaga Timur (M) SDN BHD (dalam Pailit) di Wilayah Republik Indonesia;
4. Memerintahkan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas  II  Tanjung  Balai  Karimun  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-bersama  Kurator  dan  Instansi  Terkait  untuk  melakukan Investigasi  terhadap  Keagenan  ataupun  pihak-pihak  yang  menggunakan Fasilitas  Debitor  Pailit  namun  tidak  melaporkan  hasil  usahanya  kepada Kurator;
5. Memerintahkan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Tanjung Balai Karimun beserta Kurator Penaga Timur (M) SDN BHD (dalam pailit) untuk melakukan tindakan hukum, melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi terkait terhadap keagenan dan pihak – pihak yang menghalangi pelaksanaan Putusan dan Penetapan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.
Dari penetapan – penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas dan tindakan – tindakan Kurator dalam melaksanakan pemberesan, menurut hemat peneliti,  kesulitan  kurator  dalam  melaksanakan  Peranannya  selaku  Kurator dalam memenuhi hak – hak Para Kreditur terhadap boedle pailit milik Penaga Timur  (M)  SDN  BHD  dikarenakan  boedel  Pailit  tersebut  berada  di  luar Yurisdiksi  Negara  Republik  Indonesia.  Serta  dalam  keadaannya,  Indonesia tidak  memiliki  hubungan  kerjasama  bilateral  dengan  Negara  Malaysia  yang sejatinya  apabila  hal  tersebut  dilakukan  maka  tentu  memudahkan  Kurator dalam melaksanakan pemberesan demi mengisi boedel pailit untuk memenuhi hak – hak Para Kreditur.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka di berbagai negara telah nya menggunakan  alternatif  –alternatif  untuk  melakukan  konvensi,  perjanjian bilateral,  dan  multilateral  guna  mengatur  mengenai  mekanisme  kepailitan lintas batas sebagaimana yang akan di jelaskan dibawah ini:
1. Konvensi yang diikuti oleh Negara Ciprus Negara Belanda  dan Negara Portugal yang di lakukan pada tahun 1971 yang pada pokoknya mengatur tentang  pelaksanan  putusan  –  putusan  dalam  Perkara  Perdata  dan
Dagang.
2. Komisi  Hukum  Perdagangan  (UNCITRAL)  yang  dibentuk  pada  tahun 1997  oleh  Perserikatan  Bangsa  –  Bangsa  (PBB)  yang  pada  pokoknya untuk pelaksanaaan Putusan – putusan kepailitan yang tergabung dalam Anggota PBB, namun konvensi belum di gratifikasi oleh Indonesia.
3. Perjanjian  bilateral  tentang  kepailitan  lintas  negara  antar  Negara Malaysia dan Negara Singapura dimana pada pokoknya masing – masing
negara secara serta merta mengakui kedudukan putusan – putusan yang di keluarkan oleh negara – negara tersebut.
4. Perjanjian Multirateal yang dibuat oleh negara – negara Uni Eropa yang disebut  sebagai The European Union Convention on Insolvency Proceedings (2000) . 23
Dari alternatif – alternatif yang di jelaskan diatas, menurut Hemat Peneliti, salah  satu  alasan  fundamental  mengapa  Indonesia  belum  bisa  mengadopsi dan  masuk  dalam  konvensi  –konvensi  diatas  tidak  terlepas  dari  Sistem Kepailitan  Indonesia  yang  sangat  berbeda  dengan  Perspektif  Umum Kepailitan  pada  umumnya  sebagaimana  yang  dijelaskan  Peneliti  dalam Pembahasan sebelumnya. Dan akibatnya, Peranan kurator dalam melakukan Pemberesan di luar negeri bagaikan Singa yang tak memiliki taring, disatu sisi Undang – undang mewajibkan Kurator untuk melaksanakan pemberesan terhadap seluruh Boedel Pailit namun disisi lain undang – undang tersebut mengalami inkonsistensi dalam penerapannya. Padahal pengaturan tentang ketentuan badan hukum asing untuk diajukan Kepailitan di Indonesia telah diatur  tegas  dalam  Pasal  3  ayat  4  UU  K-PKPU.  Namun  disisi  lain Inkonsistensi UU  K-PKPU  tersebut  dapat  juga  kita  lihat  dari  minimnya pengaturan  ketentuan  –  ketentuan  Hukum    Internasional  berkaitan  dengan Pemberesan Boedel Pailit dan/atau Cross Border Insolvensy dalam ketentuan perundang – undangan UU K-PKPU.
UU K-PKPU bagian kesepuluh tentang Ketentuan – Ketentuan Hukum Internasional hanya memuat pasal – pasal, yaitu:
 Pasal 212 :
“Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.”
 Pasal 213
1) “Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya”.
2) “Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan”.
 Pasal 214
1) “Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit”.
23 Dr. Susanti Adi Nugroho,S.H.,M.H, 2018, Hukum Kepailitan di Indonesia , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 427
2) “Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Sehubungan dengan inkonsistensi -nya UU Nomor 37 Tahun 2004, baik dari segi  Sistem  Kepailitan  Indonesia  yang  sangat  berbeda  dengan  Perspektif  Umum Kepailitan  yang  mengakibatkan  tidak  diakuinya  Sistem  Kepailitan  Indonesia  di Luar  negeri  maupun  dari    minimnya  pengaturan  ketentuan  –  ketentuan  Hukum Internasional  berkaitan  dengan  Pemberesan  Boedel  Pailit  dan/atau Cross Border Insolvensy yang menyebabkan terhambatnya peranan Kurator dalam memenuhi hak – hak para Kreditur terhadap bodle pailit yang berada di Luar Negeri, telah nyata merugikan hak – hak para kreditur selaku para Pencari keadilan dan memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 sebagai landasan filosofis yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Keadaan  tersebut  tentunya  berbenturan  dengan  Teori  Perlindungan  hukum dalam  penelitian  ini,  dimana  Menurut  Philiphus  M.  Hadjon,  negara  Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesuai dengan Pancasila. 24 Sehingga Peranan hukum dalam  perwujudannya  terhadap  masyarakat  adalah  dengan  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  yang  kepentingannya  terganggu.  Jika  terjadi konflik  atau  sengketa  di  dalam  kehidupan  masyarakat,  maka  harus  segera diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Perlindungan kepentingan masyarakat dengan menciptakan tatanan masyarakat  yang  tertib,  sehingga  terwujud  kehidupan  yang  seimbang  adalah merupakan  tujuan  pokok  dari  hukum  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  Peneliti menyimpulkan  Perlindungan  Hukum  yang  represif  sebagaimana  yang  dicita  – citakan  bersama  tidak  mengakomodir  hak  –  hak  Para  Kreditur  dalam  Perkara
Kepailitan Peradilan Niaga Nomor Putusan Nomor 11/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga Mdn.
Selain dari pada itu, peneliti juga menemukan sebuah fakta bahwa inkonsistensi -nya UU Nomor 37 Tahun 2004 sebagaimana yang di jelaskan sebelumnya, telah merengkut  hak  –  hak  Para  Kreditur  sebagai  Warga  Negara  Indonesia  untuk memperoleh keadilan, oleh karenanya Pemerintah dalam Arti Luas kiranya dapat menempatkan kembali prinsip keadilan dalam setiap dasar kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud adalah apa yang tercantum pada sila ke-5 Pancasila,  yang  berbunyi  :  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”. Selanjutnya pemaknaan keadilan sosial telah sesuai dengan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut:
“……. melindungi segenap bangsa Indonesia an seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial dengan  berdasarkan  kepada  :  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksaaan  dalam  permusyawaratan  dan  perwaklan  dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
24 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang prinsip- prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum) , Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 84.
3. Langkah – langkah yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi Para Kreditur atas boedle pailit yang berada di Luar Negeri Pada  hakikatnya  Pranata  Kepailitan  dibentuk  sebagai  wadah  terhadap Kreditur untuk  melakukan penagihan utang – piutang nya terhadap debitur yang tidak melunasi utangnya,
Dari  sujud  sejarah  hukum,  undang  –  undang  kepailitan  pada  mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat terbayar, yang pengurusan dan pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  dibawah  pengawasan  hakim  pengawas sebagaimana yang diatur dalam UU K-PKPU.
Berdasarkan perspektif normatif, pengertian kepailitan dapat dilihat di dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU yang menyebutkan bahwa:
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
Selanjutnya  akibat  kepailitan  yang  dialami  oleh  Debitur  dapat  kita  tinjau dalam  Pasal  21  UU  K-PKPU  yang  menyatakan “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” dapat  diartikan  bahwa  putusan  pailit yang di ucapkan di Indonesia meliputi Aset debitur paiit baik dalam maupun di luar wilayah hukum republik Indonesia.
Kedua ketentuan tersebut diatas, memang tidak menjelaskan secara konkret perihal penormaan prinsip universal dalam hukum kepailitan, namun rumusan frasa “semua/seluruh  kekayaan  debitur”  dapat  dikontruksikan  secara  meluas  sehingga meliputi seluruh kekayaan debitur baik dimanapun kekayaan tersebut terletak.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  menurut  peneliti  bahwa  walaupun  prinsip universal tidak disebutkan sebagai jantung dalam peraturan perundang – undangan kepailitan  di  Indonesia,  namun  dengan  adanya  sifat  Universal  dalam  hukum kebendaan sebagai jaminan pelunasan utang piutang sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 21 UU K-PKPU, maka prinsip Universal tidak hanya bersifat mengatur dan menjelaskan namun eksistensinya sendiri telah dinormakan dalam  peraturan  perundang  –  undangan  tentang  kepailitan,  sehingga  penormaan prinsip  universal  pada  dasarnya  dikehendaki  untuk  tidak  hanya  memiliki keberlakuan secara filosofis namun juga secara yuridis.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab – bab sebelumnya, fokus penelitian ini bertitik tolak terhadap Perlindungan Kreditur atas Insolvensinya Debitur Asing Penaga  Timur  (M)  SDN.BHD  sesuai  dengan  Putusan  Nomor:  11/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN Niaga  Mdn  tertanggal  11  Oktober  2018,  dimana  sampai  dengan peneliti  yang  notabennya  selaku  Kuasa  Hukum  Para  Kreditur  melaksanakan penelitian ini, Hak – Hak Para Kreditur belum kunjung di penuhi oleh Kurator yang bertugas untuk melaksanakan penjualan harta – harta milik Penaga Timur (M) SDN BHD.
Walaupun secara formil Pasal 1 angka 1 jo Pasal 21 UU K-PKPU secara tegas menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan Aset Pailit, namun dalam kenyataannya hal tersebut hanyalah bersifat tekstualitas yang tidak memiliki daya paksa dalam pelaksanaannya. Dan jika bertitik tolak terhadap UU K-PKPU bagian kesepuluh tentang Ketentuan – Ketentuan Hukum Internasional dari Pasal 212, Pasal 213 ayat (1) dan (2), Pasal 214 ayat (1) dan (2) maka secara komprehensif Peneliti  tidak  menemukan  satu  aturan  pun  yang  mengatur  mengenai  langkah  –
langkah yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi para kreditur atas boedle pailit yang berada di luar negeri.
Menurut Peneliti, ketentuan – ketentuan Internasional yang tercantum dalam UU  K-PKPU  tersebut,  hanya  menitik  beratkan  terhadap  perbuatan  –  perbuatan Kreditur  untuk  mengambil  piutangnya  dari  Debitur  ataupun  Pihak  ketiga  yang bersifat  sukarela  ( volountir )  dan/atau  bersifat  kesepakatan  saja,  tanpa  mengatur dengan  lugas  mengenai  upaya  –  upaya  dalam  melakukan  pemberesan  terhadap Harta pailit yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini Peneliti berpendirian  bahwa  telah  terjadi  kekosongan  hukum  terhadap  pengatuean Cross Borderr Insolvency .
Sehubungan terjadinya kekosongan hukum dalam penerapan  Pasal 1 angka 1 jo  Pasal  21  UU  K-PKPU  terhadap  Harta  Pailit  yang  berada  di  Luar  Indonesia tersebut, dan bersandarkan kepada semangat aksioma Para Penegak Hukum yakni Fiat justitia ruat coeleum (hukum harus tetap ditegakkan, biarpun langit runtuh), maka menurut peneliti pemenuhan hak – hak Para Kreditur haruslah di jalankan dengan bersungguh – sungguh sebagai bentuk pertanggung jawaban atas Instrumen UU K- PKPU yang telah mengatur:
 Pasal  3  ayat  (4)  UU  KPKPU yang  menyebutkan  bahwa  “ dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia” ;
 Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU yang menyebutkan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
 Pasal 21 UU K-PKPU yang menyebutkan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”
 Pasal 178 ayat (1) UU K-PKPU yang menyebutkan bahwa “ Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”
Berangkat dari uraian – uraian di atas, menurut peneliti perlu kiranya diberikan langkah – langkah yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi Para Kreditur atas Boedel Pailit Penaga Timur (M) SDN BHD di Malaysia adalah:
1. Kurator harus bertanggung jawab menjalankan pemberesan sebagaimana yang di amanahkan dalam UU K-PKPU dengan cara mengajukan Tuntutan terhadap Penaga Timur (M) SDN.BHD di negara Malaysia, hal ini sesuai tanggung jawab kurator  yang  diatur    dalam  pasal  16  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang selaras  dengan  Pasal  21  UU  K-PKPU  tentang  kedudukan  boedel  pailit  yang bersifat universal. Oleh karena adanya kewilayahan suatu negara, berdasarkan prinsip universal tersebut maka Kurator harus mengajukan tuntutannya dengan menggunakan mekanisme negara Malaysia. Kurator juga harus secara maksimal melaksanakan  tugasnya  berdasarkan  ketentuan  UU  Kepailitan  dan  PKPU terhadap  boedel  pailit  Penaga  Timur  (M)  SDN  BHD  yang  berada  di  wilayah Indonesia,  mengingat  terdapat  fakta  bahwa  Kapal  milik  perusahaan  tersebut
telah  disita  di  pelabuhan  Kabupaten  Karimun,  dengan  cara  menjual  kapal tersebut  atau  setidaknya  meminta  perusahaan  Penaga  Timur  untuk  mengganti senilai likuidasi dari kapal dimaksud.
2. Pemerintah  harus  segera  membahas  terkait  Kepailitan  Lintas  Batas  ( Cross Border Insolvensi) terkhusus  dalam  Perkara  ini  Peneliti  berharap  Pemerintah segera  mengajukan  Perjanjian  Bilateral  mengenai  Kepailitan  terhadap Pemerintahan  Negara  Malaysia,  sebagai  bentuk  perlindungan  dan  kepastian hukum bagi Para Kreditur.
Langkah – langkah yang dijelaskan Peneliti di atas, sejatinya sesuai dengan apa yang  menjadi  hakikat  dalam  Teori  Perlindungan  hukum  yang  dikemukakan Philiphus M. Hadjon yaitu: negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesuai dengan  Pancasila. 25 Sehingga  Peranan  hukum  dalam  perwujudannya  terhadap masyarakat  adalah  dengan  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  yang kepentingannya terganggu. Jika terjadi konflik atau sengketa di dalam kehidupan masyarakat,  maka  harus  segera  diselesaikan  menurut  hukum  yang  berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Perlindungan kepentingan masyarakat dengan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang adalah merupakan tujuan pokok dari hukum itu sendiri. Dalam  hal  ini  Peneliti  menyimpulkan  Perlindungan  Hukum  yang  represif sebagaimana yang dicita – citakan bersama tidak mengakomodir hak – hak Para Kreditur  dalam  Perkara  Kepailitan  Peradilan  Niaga  Nomor  Putusan  Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Mdn.

## E. Kesimpulan .
1. Perspektif  rezim  hukum  kepailitan  dalam  memandang  Debitur  Asing yang  Insolvensi  berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Keadaan  Insolvensi  yang  dijabarkan  dalam  Pasal  178  ayat  (1)  Undang  – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak merujuk pada keadaan Insolvensi berdasarkan pendekatan cash flow test, maupun balance sheet test atau konsep going concern value . Istilah keadaan tidak mampu membayar atau insolvensi yang di uraian dalam pasal  tersebut  juga  tidak  memiliki  kaitannya  dengan  penilaian  rasio  keuangan debitur  seperti  likuiditas  ( liqidaty ),  solvabilitas  ( solvability), profitabilitas ( profitability ) dan leverage.
Keadaan Insolvensi menurut UU K-PKPU tidak dikaitkan dengan pendekatan rasio – rasio ekonomi maupun rasio pendekatan perspektif rezim Kepailitan pada umumnya,  akan  tetapi  semata  –  mata  ditentukan  berdasarkan  ada  tidaknya kesepakatan  perdamaian  antara  Debitur  dan  Kreditur  pada  saat  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sementara    (PKPUS).  Untuk  menghindari  dari keadaan Insolvensi tersebut debitur harus mengajukan Proposal Perdamaian kepada para Krediturnya.
25 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang prinsip- prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum) , Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 84.
Khususnya  berkenaan  dengan  Insolvensinya  Penaga  Timur  (M)  SDN  BHD Perusahaan  Asing  Asal  Negara  Malaysia,  Peneliti  tidak  menemukan  suatu pendekatan cash flow test, maupun balance sheet test atau konsep going concern value dan juga tidak memiliki kaitannya dengan penilaian rasio keuangan debitur seperti  likuiditas  ( liqidaty ),  solvabilitas  ( solvability), profitabilitas  ( profitability ) dan  leverage  seperti  yang  berlaku  dalam  Perspektif  Rezim  Kepailitan  pada umumnya.
2. Peranan  Kurator  dalam  memenuhi  hak  –  hak  Para  Kreditur  terhadap bodle pailit yang berada di Luar Negeri.
Dari beberapa konvensi, perjanjian bilateral, dan multilateral yang dilakukan oleh  Negara-negara  yang  di  jelaskan  salah  satu  alasan  fundamental  mengapa Indonesia  belum  bisa  mengadopsi  dan  masuk  dalam  konvensi  –konvensi  diatas tidak  terlepas  dari  Sistem  Kepailitan  Indonesia  yang  sangat  berbeda  dengan Perspektif Umum Kepailitan pada umumnya sebagaimana yang dijelaskan Peneliti dalam  Pembahasan  sebelumnya.  Akibat  perbedaan  Sistem  Kepailitan  tersebut mengakibatkan urungnya negara Asing negara Asing mengakui Putusan Kepailitan di Indonesia.
Peranan kurator dalam melakukan Pemberesan di luar negeri bagaikan Singa yang tak memiliki taring, disatu sisi Undang – undang mewajibkan Kurator untuk melaksanakan pemberesan terhadap seluruh Boedel Pailit namun disisi lain undang –  undang  tersebut  mengalami inkonsistensi dalam  penerapannya.  Padahal pengaturan  tentang  ketentuan  badan  hukum  asing  untuk  diajukan  Kepailitan  di Indonesia telah diatur tegas dalam Pasal 3 ayat 4 UU K-PKPU. Namun disisi lain Inkonsistensi UU K-PKPU tersebut dapat juga kita lihat dari minimnya pengaturan ketentuan – ketentuan Hukum  Internasional berkaitan dengan Pemberesan Boedel Pailit  dan/atau Cross Border Insolvensy dalam  ketentuan  perundang  –  undangan UU K-PKPU.
Sehubungan dengan inkonsistensi -nya UU Nomor 37 Tahun 2004, baik dari segi  Sistem  Kepailitan  Indonesia  yang  sangat  berbeda  dengan  Perspektif  Umum Kepailitan  yang  mengakibatkan  tidak  diakuinya  Sistem  Kepailitan  Indonesia  di Luar  negeri  maupun  dari    minimnya  pengaturan  ketentuan  –  ketentuan  Hukum Internasional  berkaitan  dengan  Pemberesan  Boedel  Pailit  dan/atau Cross Border Insolvensy yang menyebabkan terhambatnya peranan Kurator dalam memenuhi hak – hak para Kreditur terhadap bodle pailit yang berada di Luar Negeri, telah nyata merugikan hak – hak para kreditur selaku para Pencari keadilan dan memiliki hak untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana  yang  terkandung  dalam “Pasal 28D ayat 1 UUD 1945” sebagai landasan filosofis yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
3. Langkah  –  langkah  yang  dapat  digunakan  untuk  memberi  kepastian hukum bagi Para Kreditur atas boedle pailit yang berada di Luar Negeri. Secara formil Pasal 1 angka 1 jo Pasal 21 UU K-PKPU dengan tegas menyatakan bahwa  seluruh  harta  kekayaan  debitur  merupakan  Aset  Pailit,  namun  dalam kenyataannya hal tersebut hanyalah bersifat tekstualitas yang tidak memiliki daya paksa dalam pelaksanaannya. Dan jika bertitik tolak terhadap UU K-PKPU bagian kesepuluh  tentang  Ketentuan  –  Ketentuan  Hukum  Internasional  dari  “Pasal  212, Pasal 213 ayat (1) dan (2), Pasal 214 ayat (1) dan (2)” maka secara komprehensif Peneliti  tidak  menemukan  satu  aturan  pun  yang  mengatur  mengenai  langkah  –
langkah yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi para kreditur atas boedle pailit yang berada di luar negeri.
Ketentuan  –  ketentuan  Internasional  yang  tercantum  dalam  UU  K-PKPU tersebut,  hanya  menitik  beratkan  terhadap  perbuatan  –  perbuatan  Kreditur  untuk mengambil  piutangnya  dari  Debitur  ataupun  Pihak  ketiga  yang  bersifat  sukarela ( volountir )  dan/atau  bersifat  kesepakatan  saja,  tanpa  mengatur  dengan  tegas mengenai upaya – upaya dalam melakukan pemberesan terhadap Harta pailit yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum.
Sehubungan  tidak  adanya  pengaturan  yang  mengatur  mengenai  Pemberesan Harta Pailit  di Luar Wilayah Indonesia,  maka perlu kiranya diberikan langkah – langkah yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi Para Kreditur atas Boedel Pailit Penaga Timur (M) SDN BHD di Malaysia antara lain:
1. Kurator  harus  bertanggung  jawab  untuk  menjalankan  pemberesan sebagaimana yang di amanahkan dalam UU K-PKPU dengan cara mengajukan Tuntutan terhadap Penaga Timur (M) SDN.BHD di negara Malaysia, hal ini sesuai  tanggung  jawab  kurator  yang  diatur    dalam  pasal  16  ayat  (1)  UU Kepailitan  dan  PKPU  yang  selaras  dengan  Pasal  21  UU  K-PKPU  tentang kedudukan boedel pailit yang bersifat universal.
2. Pemerintah  harus  segera  membahas  pengaturan  –  pengaturan  mengenai “Kepailitan Lintas Batas ( Cross Border Insolvensi)” terkhusus dalam Perkara ini  Peneliti  berharap  Pemerintah  segera  mengajukan  Perjanjian  Bilateral mengenai Kepailitan terhadap Pemerintahan Negara Malaysia, sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bayu  Seto  Hardjowahono , Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006. Darminto Hartono, Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap , Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Hukum dan ekonomi, Universitas Indonesia –Fakultas Hukum, 2009.
Elyta  Ras  Ginting, Hukum Kepailitan- Teori Kepailitan ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2018.
Huizink,J.B, Insolventie ,  Jakarta,  Penerjemah:  Pusat  Studi  Hukum  dan ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kesatu , Bandung: PT Alumni, 2008.
Susanti  Adi  Nugroho, Hukum Kepailitan di Indonesia ,  Jakarta:
Prenadamedia Group,  2018.

## Artikel
Alesia Ranney-Marinelli, Overview of Chapter 15 Ancillary Other Cross- Border Cases, American Bankruptcy ,  Law  Journal,  Volume  82: Winter, 2008.
Sunaryati  Hartono, Manfaat Ketentuan – Ketentuan Internasional dalam Penyelesaian Harta Pailit , Makalah Seminar Sosialisasi Rancangan Undang – Undang  Tentang Kepailitan:  Badan  Pembinaan Hukum Nasional  –  Departemen  Kehakiman  bekerja  sama  dengan  elips Project,1999.
Warren J Keegan, Global Marketing Management , Sevent Edition, United State:  Prentice Hall, 2002.
Internet www.ojs.unud.ac.id, Arry Pratama Rudyawan, I Dewa Nyoman Badera, “Opini Audit Going Concern : Kajian Berdasarkan Modul Prediksi Kebangkrutan Pertumbuhan Perusahaan, Leverage dan Reputasi Auditor ” di Akses tanggal 11 Juli 2018”

## Peraturan Perundang –Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Indonesia. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.