## TINDAK PIDANA PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN TAKALAR
Ichsan Ariansyah Muchtar 1 , Andi Safriani 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## ichsanariansyah@gmail.com

## Abstrak
Pidana  pemilu  adalah  Seluruh  perbuatan  pidana  yang  diatur  didalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  pemilihan  umum.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan,  dengan  pendekatan  penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Instansi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Kabupaten  Takalar.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana  mengurangi  pelaku  tindak  pidana pemilu  semaksimal  mungkin  utamanya  dikabupaten  Takalar,  mengingat  karena  Pemilihan  umum  adalah perhelatan masyarakat terbesar di Indonesia dimana masyarakat akan memilih pemimpinnya dalam jangka lima tahun sekali  siapa diantara  mereka calon pemimpin rakyat yang akan  mensejahterakan  masyarakat dalam  lima tahun kedepan, sehingga sebisa mungkin Pemilihan umum tersebut betul - betul murni dari pilihan Masyarakat bukan kecurangan para pelaku tindak pidana Pemilu.
Kata Kunci : Pemilu, Perhelatan, dan Pidana

## Abstract
Criminal Election is all Criminal deeds regulated in Act Number 7 of 2017 concerning General  Elections. This research method is field research, with research approaches are: Normative Juridical. The source of the research data  is  an  interview  with  the  Agencies  in  the  Takalar  Regency  Election  Supervisory  Agency  (Bawaslu).  The results of this study are how to reduce the perpetrators of election crimes as much as possible especially in the Takalar district, given that because the General Election is the biggest community event in Indonesia where the public will elect its leaders in the five year period who among them are prospective leaders who will prosper the community  in  five  years  in  the  future,  so  that  as  much  as  possible  the  General  Election  is  really  purely  the choice of the Community is not cheating the perpetrators of election crimes.
Keywords : Elections, Events and Crimes

## PENDAHULUAN
Instumen  penting  yang  tidak  dapat  terlepaskan  dalam  Negara  yang  disebut  Negara Demokrasi  yakni  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  yang  menganut  sistem  perwakilan  Rakyat  . Manajemen  dan  tata  cara  pemilihan  umum  yang  menganut  asas  Jujur  dan  adil  yang  sesuai dengan perundang – undangan. Hanya sayangnya, mulai dari pemerintahan Soekarno hingga beralih ke Pemerintahan Orde Baru dibawah kendali Presiden Soeharto, hingga masuk ke era reformasi  ternyata  pembangunan  dan  penegakan  hukum  belumlah  memperoleh  tempat sebagaimana mestinya.
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar" . Makna yang terkandung dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” memilih
dan  dipilih  sebagai  rakyat  yang  memegang  peranan  penting  dalam  demokrasi  serta  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipikul  sebagai  rakyat  guna  terwujudnya  pemilihan  umum  (Pemilu) secara  langsung,  umum  bebas,  rahasia  serta  jujur  dan  adil  sebagai  sarana  bagi  rakyat  untuk memilih wakil-wakil yang akan menjalankan fungsi melaksanakan kehendak rakyar.
Dengan  asas  langsung,  rakyat  sebagai  komponen  penting  dalam  proses  pemilihan memiliki  hak  untuk  meyalurkan  pilihannya  secara  langsung  sesuai  kata  hatinya  tanpa  ada paksaan.  Sifat  pemilihan  yang  berbentuk  umum  yakni  menjamin  kesempatan  seutuhnya untuk  seluruh  komponen  masyarakat,  tanpa  membedakan  agama,  suku,  jenis  kelamin,  ras, budaya  dan  pekerjaan.  Seluruh  warga  Negara  berhak  menyalurkan  suaranya  tanpa  ada tekanan  dari  siapapun.  Dalam  menyalurkan  suaranya,  semua  warga  Negara  dijamin keamanannya,  supaya  dapat  memilih  sesuai  hati  nuraninya,  sebagai  Negara  hukum  yang dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan Hukum.
Pemilih  dalam  menyalurkan  hak  pilihnya  menggunakan  surat  suara  dengan  tidak dapat  diketahui  oleh  siapapun  baik  itu  pemilih,  peserta  memilu,  penyelenggara  pemilu, pemantau pemilu serta seluruh pihak yang terkait dalam pesta demokrasi harus berintegritas dalam melaksanakan fungsinya guna terciptanya asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur  dan  adil  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Seluruh  koponen masyarakat memiliki hak untuk diperlakukan sama, serta bebas dari praktik kecurangan dari pihak manapun. Dengan adanya aturan yang sudah ada dalam UUD 1945 sehingga pemilihan umum dijamin waktunya setiap lima tahun sekali serta lebih menjamin mekanisme prosedur pemilihan  umum  yang  melibatkan  empat  komponen  penyelenggara  pemilihan  umum. Dimulai  dari  zaman  orde  baru  sampai  sekarang  ini.  Pemilihan  umum  yang  dilakukan  di Indonesia  yakni  pemilihan  umum  anggota  DPR,  DPD,  DPRD,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  serta  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Didalam pelaksanaan  pemilihan  umum  dari  tahun  ketahun  tidak  bisa  dipungkiri  adanya  pelanggaran baik itu pelanggaran admistrasi pemilu maupun berupa tindak pidana
Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum di Negara Indonesi mengalami perubahan dari tahun  ketahun  baik  itu  perubahan  berupa  perbedaan  tentang  penambahan  sanksi  pidana sampai  peningkatan  jenis  tindak  pidana.  Hal  ini  dikarenakan  semakin  hari  modus  tindak pidana  pemilu  semakin  menjadi-jadi  dikarenakan  bnayaknya  serta  kompleksnya  masyarakat yang  terlibat  dalam  pemilihan  umum,  Negara  demokrasi  dikatakan  sukses  salah  satunya dalam  menyelenggarakan  pemilunya  .  Lembaga  Legislatif  kemudian  mengomplitkan
aturannya  mengenai  dengan  pemilihan  umum  dengan  melengkai  sanksi  pidana  untuk  para pelaku  pelanggaran  pemilu.  Selanjutnya  dengan  dibuatnya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  sebagai  undang-undang  yang  baru  yang  mengatur  tentang pemilihan umum sebagai aturan pelaksanaan pemilihan umum yang mmenggantikan undang- undang  sebelumnya  yakni  Undang-undang  Nomor  10  tahun  2016  tentang  pemilihan  umum. Undang-undang  yang  mengatur  haruslah  komplit  karena  aturanlah  yang  menjadi  jargon terdepan  jika  terjadi  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  dan  empat  lembaga  inilah  yang berperan  penting  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  pemilu  yakni  Bawaslu,  Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  lapangan.  Lokasi dan  objek  penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) Kabupaten  Takalar.  Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakana  ialah  pendekatan penelitian secara syar’i dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan data  yang  dilakukan  adalah  dengan  identifikasi  data,  reduksi  kata,  dan  editing  data.  Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar
Penanganan  tindak  pidana  pemilu  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  di  Kabupaten Takalar  menurut  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  Kabupaten  Takalar merupakan pelanggaran terhadap Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan  Umum,  berbunyi  : “Setiap  kepala  desa  atau  sebutan  lain  yang  dengan  sengaja membuat  keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan salah  satu  Peserta Pemilu  dalam  masa  Kampanye,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
Bahwa  perbuatan  terdakwa  HJ.  MARDIANA  SIRIWA  DG  KEBO  BINTI  H. RUNGING  SIRIWA  selaku  Kepala  Desa  Ko’mara  Kecamatan  Polongbangkeng  Utara Kabupaten Takalar dengan mengatakan kepada masyarakat Desa Ko’mara yakni:
“Seperti  biasanya  dia  taunya  hanya  Pak  Hamka  B  Kady,  nah  ini  untuk  maju  2019  – 2023  ya  24,  saat  ini  menjadi  calon,  jadi  mungkin  kita  semua  sudah  mengetahui kedatangannya  disini,  bahwa  bukan  hanya  untuk  saling  bertatap  muka  dengan  kita,  tapi  dia mau  ujung  paku  kita,  pada  tanggal  eee  pada  tahun  2019  Itu  tidak  masalah  Tidak  baik  jika tidak  mendukungnya,  Jadi  sekarang  saya  minta  kepada  kita  semua,  bahwa  jangan  cuma mengiakan dalam hati didepan saya, sebab saya akan merasa kehilangan harga diri jika saya berada di dekat Hamka B kady, dan ia mengatakan mengapa seperti ini, tapi terlebih dahulu saya  bersyukur  kerena  kebetulan  Bapak  ini  berada  di  Pusat  dan  dia  bagian  Banggar,  jadi segala sesuatunya  yang berhubungan dengan dana desa ataupun pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan ataupun bendungan maka Bapak inilah.
Terhadap  hal  tersebut  menurut  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu) Kabupaten  Takalar  sepakat  dan  berkesimpulan  bahwa  terlapor  telah  melakukan  perbuatan yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau  merugikan  salah  satu  Peserta  Pemilu  dalam  masa  Kampanye.    Dalam  hal  ini menguntungkan  peserta  pemilu  Partai  Golkar  yakni  Calon  Anggota  DPR  RI  atas  nama HAMKA B KADY.

## Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Sanksi  terhadap  Tindak  Pidana  Pemilu  Tahun  2019  Di Kabupaten Takalar
Sanksi  yang  diberikan  oleh  Pengadilan  Negeri  Takalar  terhadap  terdakwa  HJ. MARDIANA  SIRIWA  DG  KEBO  BINTI  H.  RUNGING  SIRIWA  selaku  Kepala  Desa Ko’mara  Kecamatan  Polongbangkeng  Utara  Kabupaten  Takalar,  karena  telah  melanggar Pasal  490  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  adalah  pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan katentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
Terhadap  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  HJ.  MARDIANA  SIRIWA  DG KEBO  BINTI  H.  RUNGING  SIRIWA  selaku  Kepala  Desa  Ko’mara  Kecamatan Polongbangkeng  Utara  Kabupaten  Takalar  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Takalar
Nomor:  160/Pid.Sus/2018/PN  Tka  terdapat  beberapa  keadaan  memberatkan  dan  keadaan meringankan terdakwa
Setelah  adanya  perceraian  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  kewajiban  suami  yaitu salah  satunya  memberi  mut’ah  (pemberian  suami  kepada  istri  yang  diberikannya  sebagai suatu  kompensasi).  Melunasi  utang  yang  wajib  dibayarnya  dan  belum  dibayarnya  selama masa  perkawinan,  baik  dalam  bentuk  mahar  atau  nafkah,  berlaku  atas  istri  yang  dicerai ketentuan iddah, serta pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.
Pemeliharaan  anak  atau  hadhanah  pada  dasarnya  menjadi  tanggungjawab  orang  tau (ayah dan ibu). Hadhanah dalam hal ini meliputi berbagai hal, mulai dari masalah ekonomi, pendidikan  dan  segala  sesuatunya  menjadi  kebutuhan  pokok  dari  si anak.  Di  dalam  perkara hadhanah  terdapat  dua  unsur  yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain  yakni  mengenai pemeliharaan dan pembiayaan anak untuk menjamin tumbuh kembangnya anak.
Menurut  Drs.  Muhammad  Thamrin  A.,  M.H.  selaku  Hakim  Madya  Muda  di Pengadilan  Agama  Makassar  yang  memutus  perkara tersebut,  biasa ayah  tidak  memberikan hadhanah  kepada  anakna  dengan  alasan  bahwa  ayah  sudah  memberikan  sumber  kehidupan seperti ruko atau rumah kepada anaknya. Dan biasanya alasan ayah tidak memberikan nafkah adalah  karena  pengasilan  yang  tidak  cukup,  sudah  kawin  lagi,  da  nada  juga  yang  memberi alasan bahwa sang ayah tidak diberi kebebasan untuk bertemu anaknya .

## KESIMPULAN
1. Dalam  tindak  pidana  Pemilu  dimasukkan  dalam  Pidana  khusus  yaitu  pidana  pemilu dan  pelanggaran,  baik  yaitu  yang  diatur  dalam  kitab  undang-undnag  hukum  pidana (KUHP)  maupun  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang pemilihan Umum. Adapun suatu bentuk tindak pidana yang telah terjadi di Kabupaten Takalar adalah terdkwah atas nama Mardiana Siriwa Binti Runging yang hadir dalam kampanye  yang  dilakukan  oleh  calon  Anggota  DPR  RI  atas  nama  Hamka  B  Kady yang  merupakan  kesengajaan  dan  ternyata  terdakwah  mengetahui  bahwa  yang dilakukanya  itu  adalah  suatu  pelanggaran  yang  diatur  dalam  pasal  490  Undang- Undang  No  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  Yang  berbunyi  “Setiap  kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa
Kampanye,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
2. Penerapan sanksi terhadap Tindak Pidana Pemilu tidak terlepas dari apa yang menjadi pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutus  perkara  Tindak  Pidana  Pemilu sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  490  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang  Pemilihan  Umum,  yang  secara  yuridis  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan oleh  terdakwa  diberikan  sanksi  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp.  12.000.000.00  (dua  belas  juta  rupiah),  sehingga  membuat hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (bulan) dan  denda  Rp.  5.000.000.00  (lima  juta  rupiah)  dengan  masa  percobaan  selama  satu tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia,  Sinar            Grafika,Jakarta, 2014.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.

## Jurnal
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 4 (1), 63-79.

## Wawancara
Syaifuddin  (54  tahun),  Kordinator  Divisi  Hukum,  Penanganan  Pelanggaran  dan  Tindak Lanjut, Wawancara, Takalar, 2  Februari 2020