## PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PADA KANTOR KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SITUBONDO

## Dwi Ayu Ramadhani
Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo Email: ramadhanidwi91@yahoo.com
Purnami Titisari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Purnamie.ts@gmail.com

## Yosefa Sayekti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yosefa_sayekti@yahoo.com
Abstract:  The  performance  assessment  conducted  by  the  government institutions listed in the Performance Accountability Report of Government Institution  (LAKIP)  is  merely  described  from  the  financial  perspective. Meanwhile,  the  main  focus  of  the  government  organizations  is  not  the financial objective, but its customers, i.e., the community and the central government.  This  research  analyzes  financial  and  non-financial performance  assessment  of  the  Family  Planning  Office  in  Situbondo Regency  by  applying  the  balanced  scorecard  approach  (descriptive analysis method). Data were analyzed following Miles and Huberman’s recommendation:  data  reduction,  data  display,  and  deduction  and verification  using  the  triangulation  techniques  to  check  data  validity. Results  show  that  from  the  financial  perspective,  by  applying  Accrual Financial  Information  System  (SIRKA)  the  finances  can  be  managed easily, quickly, and precisely. From the customer perspective, the family planning service is in line with customers' expectations based on interview results  with  several  program  acceptors  in  2015.  From  the  internal business  perspective,  the  performance  also  has  a  good  achievement. Meanwhile  from  the  growth  and  learning  perspective,  the  lack  of  HR personnel inhibits the program implementation that can be overcome by increasing the role of the program’s local assistant (PPKBD) in the villages in Situbondo.
Keywords:Performance, Balanced Scorecard, Public Sector
Performance.
Abstrak: Penilaian kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang tercantum  dalam  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LAKIP)  hanya  memotret  dari  sisi  keuangan  sedangkanfokus  utama organisasi  pemerintah  bukan  pada  pencapaian  tujuan  finansial,  tetapi pada  tujuan  yang  berfokus  pada  pelanggan  yaitu  masyarakat  dan pemerintah  pusat.  Penelitian  mengenai  penilaian  kinerja keuangan dan non  keuangan  Kantor  Keluarga  Berencana  (KB)  Kabupaten  Situbondo dengan  pendekatan balanced  scorecard ini  berjenis  penelitian  kualitatif dengan  metode  deskriptif  analitis.  Analisis  data  mengikuti  langkah langkah seperti yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman yaitu:  reduksi data, display  data ,  pengambilan  kesimpulan  dan  verifikasi,  dengan menggunakan  teknik  triangulasi  sebagai  teknik  untuk  mengecek
keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa, untuk perspektif keuangan,  dengan adanya  SIRKA  (Sistem  Informasi  Keuangan  Akrual) keuangandapatdikelola  secara  mudah,  cepat,  dan  tepat  pada program.Untuk  perspektif  pelanggan,  pelayanan  KB  di  Kantor  KB Situbondo  telah  berjalan  sesuai  dengan  harapan  berdasarkan  hasil wawancara  kepada  beberapa  akseptor  KB  yang  dilayani  pada  tahun 2015. Hal  yang sama pada perspektif bisnis  internal juga menunjukkan pencapaian  yang  baik.  Sedangkan  untuk  perspektif  pertumbuhan  dan pembelajaran,  minimnya  tenaga  SDM  menjadi  hambatan  dalam pelaksanaan  program  yang  dapat  diatasi  dengan  peningkatan  peran PPKBD yang telah tersebar di seluruh desa di Situbondo.
Kata Kunci: Kinerja, Balanced Scorecard , Kinerja Sektor Publik.

## Pendahuluan
Organisasi    merupakan  sebuah  wadah  yang  dibentuk  untuk  mencapai  tujuan bersama yang efektif (Wibowo, 2007:1), juga merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dan yang relatif terus menerus guna mencapai serangkaian tujuan bersama (Robbins dan Judge 2005:8). Organisasi memerlukan suatu mekanisme yang dapat menjamin kinerja yang ekonomis, efektif dan efisien untuk dapat melaksanakan  kegiatan  operasional,  agar  sesuai  dengan  strategi  yang  direncanakan, sehingga tujuan strategis yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis tersebut dapat tercapai.
Definisi  kinerja  menurut  Benardin  dan  Russel  (dalam  Sedarmayanti  2004  :  226) adalah sebagai berikut: “Performance is defined as the record of outcomes produced in a specified job function or activity during a specific time periode (kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu).
Tujuan  dan  sasaran  strategis  disusun  berdasarkan  hasil  identifikasi  potensi  dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi  dan  melaksanakan  misi  organisasi.  Sasaran  strategis  organisasi  harus  dilengkapi dengan  target  kinerja.  Tolok  ukur  kinerja  organisasi  publik  berkaitan  dengan  ukuran keberhasilan  yang  dapat  dicapai  oleh  organisasi  tersebut.Kinerja  sektor  publik  bersifat multidimensional,  sehingga  tidak  ada  indikator  tunggal  yang  dapat  digunakan  untuk menunjukkan  kinerja  secara  komprehensif.    Oleh  karena  itu,  perlu  dikembangkan  dan diterapkan ukuran kinerja nonfinancial.
Strout (1993) menyatakan bahwa: “Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi  (mission  accomplishment)  melalui  hasil-hasil  yang  ditampilkan  berupa  produk,  jasa ataupun proses- proses”. Tujuan pengukuran kinerja untuk menelusuri dan mengevaluasi kemajuan setiap tujuan yang muncul dalam peta strategi.Menurut Lynch dan Cross (1993)
dalam  Yuwono  dkk  (2006:  29),  manfaat  sistem  pengukuran  kinerja  yang  baik  adalah menelusuri  kinerja  terhadap  harapan  pelanggan,  memotivasi  pegawai  untuk  melakukan pelayanan, mengurangi  pemborosan, membuat suatu  tujuan  strategis, dan membangun konsesus untuk melakukan perubahan dengan memberi reward.
Pemerintah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas, teratur dan efektif dalam reformasi birokrasi pemerintah dan untuk meningkatkan akuntabilitas publik yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  yang  kemudian  dilaporkan  dalam  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah –  LAKIP.Pengukuran  capaian  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Situbondo berdasarkan pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2015.
Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo, didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penilaian kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang tercantum dalam LAKIP  hanya  memotret  dari  sisi  keuangan.  Untuk  lebih  melihat  dan  mendalami  secara menyeluruh kinerja organisasi publik, maka perlu dilakukan penilaian kinerja secara lengkap supaya dapat ditelaah lebih lanjut kebutuhan akan pelayanan terhadap masyarakat. Balanced  scorecard merupakan  alat  untuk  mengukur  dan  meningkatkan kinerja secara menyeluruh dan lebih komprehensif.
Balanced  scorecard dikembangkan  oleh  Kaplan  dan  Norton  (2000).  Sistem pengukuran Balanced  scorecard ini  dapat  mengukur  keberhasilan  organisasi  dalam menerjemahkan misi dan strateginya, sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan visi yang telah ditetapkannya. Dalam pendekatan BSC, ukuran kinerja organisasi diperluas ke  perspektif  non  keuangan  seperti  kepuasan customers ,  produktivitas  dan costeffectiveness proses bisnis/intern, dan pembelajaran dan pertumbuhan.
Balanced  scorecard memberi  manfaat  bagi  organisasi  dalam  beberapa  cara (Kaplan dan Norton, 2000):
a.  Menjelaskan visi organisasi
b.  Menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi itu
c.  Mengintegrasikan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya
d.  Meningkatkan  efektivitas  manajemen  dengan  menyediakan  informasi  yang  tepat untuk mengarahkan perubahan.
Perspektif keuangan mengukur kinerja keuangan yang telah dicapai perusahaan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi perusahaan yang diimplementasikan  memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan  laba  perusahaan. Perspektif  pelanggan  mencakup  beberapa  ukuran  yang  menunjukkan  keberhasilan  dari strategi yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh unit bisnis.Pada dasarnya perspektif  bisnis  internal  adalah  membangun  keunggulan  organisasi  melalui  perbaikan proses  bisnis  internal  organisasi  yang  berkelanjutan  (Kurnianto:  2003:37).  Sedangkan, Perspektif  pertumbuhan  dan  pembelajaran  mengidentifikasi  infrastruktur  yang  harus dibangun oleh organisasi agar mampu menciptakan pertumbuhan dan perkembangan yang berjangka panjang.
Nor  (2012)  telah  memodifikasi  BSC  agar  dapat  digunakan  oleh  sektor  publik. Selanjutnya Nor mengatakan, melalui BSC, organisasi pemerintah atau sektor publik akan mampu  menjelaskan  misinya  kepada  masyarakat  dan  dapat  mengidentifikasi  indikator kepuasan  masyarakat  secara  lebih  transparan,  objektif,  dan  terukur  serta  mampu mengidentifikasi  proses  kerja  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkannya dalam mencapai misi dan strateginya.
Empat  perspektif  yang  terkandung  di  dalam balanced  scorecard apabila dihubungkan  dengan  organisasi  sektor  publik  sangat  relevan  dan  memungkinkan  untuk diadakan pengukuran. (Gaspersz, 2006:211), Pertama adalah Perspektif pelayanan, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kedua adalah Perspektif bisnis internal hal  ini dikaitkan dengan proses internal pada organisasi publik,  yakni  kinerja  pegawai,  sejauh  mana  organisasi  publik  mengadakan  inovasi, maksimalisasi  produk  kebijakan  dalam  pelayanan  internal  serta  interaksi  masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan penilaian ini dikaitkan dengan sikap dan perilaku orang atau aparat yang melayani. Ketiga adalah Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang di  dalam  organisasi  publik  mencakup  tentang  pemberdayaan  sumber  daya  manusia sebagai  perangkat  dari  organisasi  publik.  Pendidikan  dan  pembelajaran  perlu  diberikan kepada karyawan agar termotivasi memiliki keahlian dan keterampilan kerja memperbaiki pola kerja, sistem kerja, sikap dan perilaku di dalam bekerja. Keempat adalah Perspektif keuangan/financial, Perspektif kinerja keuangan merupakan hasil dari suatu proses yang berlanjut karena adanya peningkatan sumber daya yang dimiliki.
Program Keluarga Berencana   merupakan salah satu program pemerintah  yang dilaksanakan  dalam  rangka  mengendalikan  laju  pertumbuhan  penduduk  dengan  cara pengaturan kelahiran.Terdapat dua urusan pokok  dalam bidang pembangunan keluarga yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  KB  Kabupaten  Situbondo  yaitu  1)  Urusan  Keluarga Berencana dan 2) Keluarga Sejahtera.
Tujuan – tujuan pencapaian dalam KB intangible, hal ini disebabkan karena tujuan program  KB  yaitu  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Diperlukan  suatu pendekatan manajemen stratejik untuk meningkatkan kinerja dan mengevaluasi kinerja di Kantor KB Situbondo, sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2015-2019 yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  Tahun 2015 – 2019 untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga disusun mengacu  pada  perencanaan  program  dan  kegiatan  strategis,  serta  perencanaan pendanaan  yang  memperhatikan  sistem  perencanaan  anggaran  yang  berbasis  kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggran terpadu (Unified Budgeting) dan menggunakan pendekatan Balanced scorecard (BSC). Melalui BSC akan didapat gambaran secara lebih lengkap tentang kinerja Kantor KB Situbondo tidak hanya melalui  sudut  pandang  keuangan  saja,  tetapi  dari  berbagai  perspektif,  sehingga  dapat dijadikan  pelengkap  dengan  menuangkan  hasil  analisa  BSC  kepada  LAKIP  Kantor  KB Situbondo.
Berdasarkan  fenomena  dan  uraian  di  atas  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kinerja  Kantor  KB  Situbondo  dengan  menggunakan  pendekatan Balanced scorecard (yang terdiri dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran).

## Metodologi
Penelitian  mengenai  kinerja  Kantor  KB  Situbondo  dengan  pendekatan balanced scorecard ini  berjenis  penelitian  kualitatif.  Menurut  Sukmadinata  (2007:60)  metode penelitian  kualitatif  adalah  cara  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun  kelompok.Lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor  KB  Kabupaten Situbondo.informan  penelitian  yaitu  Karyawan  Kantor  KB  Situbondo,  Penyuluh  KB Kabupaten Situbondo dan Masyarakat pengguna layanan KB di Situbondo.
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  untuk  menganalisis kinerja  empat  perspektif balanced  scorecard ,  yaitu  keuangan,  pelanggan,  proses  bisnis internal  dan  pertumbuhan  dan  pembelajaran.  teknik  pengumpulan  data  lebih  banyak dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara mendalam ( in depth interview ) dan dokumentasi.
Analisis  kualitatif  dilakukan  sepanjang  penelitian  dari  awal  hingga  akhir.  Hal  ini dilakukan  karena  peneliti  kualitatif  mendapatkan  data  yang  membutuhkan  analisis  sejak awal penelitian.peneliti mengikuti langkah langkah seperti yang dianjurkan oleh Miles dan
Huberman  (Sugiono,  2008:  21)  yaitu:  reduksi  data,  display  data,  dan  pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten  di kawasan  timur Pulau Jawa yang terletak di posisi anta ra 7° 35’ - 7° 44’ Lintang Selatan dan 113° 30’ – 114° 42’ Bujur Timur, berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan  Selat  Bali,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Bondowoso  dan Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.
Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 4 Kelurahan, 132 Desa, 603 Dusun, 24 Lingkungan, 1.265 Rukun Warga dan 3.328 Rukun Tetangga.Berdasarkan hasil  proyeksi  BPS  Kabupaten,  jumlah  penduduk  Kabupaten  Situbondo  Tahun  2013 mencapai 660.760 jiwa yang terdiri dari 321.745 penduduk laki-laki dan 339.015 penduduk perempuan. Angka kepadatan penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun tersebut adalah 403 jiwa per km 2 .
Kantor  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Situbondo  mempunyai  tugas  membantu Bupati  dalam  melaksanakan  kewenangan  bidang  keluarga  berencana.Kantor  Keluarga Berencana  merupakan  Kantor  dengan  banyak  prestasi,  sebagaimana  disebutkan  oleh informan 1 (kepala kantor), bahwa program KB sudah memberikan hasilnya yaitu dengan menjuarai lomba profil di tingkat provinsi dan menembus tingkat nasional dan program KS melalui  pusyan  gatra  memperoleh  juara  satu  tingkat  provinsi  dan  juara  empat  tingkat nasional.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo merupakan bagian dari program kependudukan dan KB Nasional yang terdiri dari 4 pilar, yaitu: 1) pendewasaan usia pernikahan, 2) pengaturan kelahiran, 3) ketahanan keluarga, dan 4) peningkatan ekonomi keluarga. Dari keempat empatnya, yang menjadi kewenangan seksi kb  itu pendewasaan usia pernikahan dan pengaturan kelahiran, ditambah dengan program  kependudukan.  Kantor  Keluarga  Berencana  itu  sendiri  tidak  hanya  mengurusi masalah  alat  kontrasepsi  saja,  tetapi  juga  menyentuh  pada  pembinaan  pembangunan keluarga yang dituangkan dalam tugas dan fungsi Bidang Kesejahteraan keluarga.
Kondisi  kinerja  Kantor  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Situbondo  dalam pandangan BSC:

## Perspektif Keuangan
Pada  organisasi  penyedia  layanan  publik,  tujuan  utama  pengukuran  kinerjanya adalah untuk mengevaluasi keefektifan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran  kinerja  Kantor  KB  Situbondo  Tahun  2015  dilaksanakan  terhadap  kinerja
realisasi capaian penetapan kinerja tahun 2015. Pengukuran dilakukan terhadap kelompok indikator kegiatan, baik itu indikator keluaran utama ( output ) dan indikator hasil ( outcome ).
Organisasi dikatakan efisien jika dengan input minimal dapat menghasilkan output yang maksimal ( spending well ).Pada Kantor KB Situbondo yang dimaksud efisiensi adalah perhitungan  biaya  per  unit  output.  Dari  tabel  Realisasi  Keuangan  Kantor  KB  Situbondo Tahun  Anggaran  2015  telihat  efisiensi  keuangan  Kantor  KB  Situbondo  adalah  sebesar 93.8%. sedangkan, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.  Apabila  suatu  organisasi  berhasil  dalam  mencapai  tujuan,  maka  organisasi tersebut  dapat  dikatakan  efektif.  Berdasarkan  hasil  capaian  indikator  kinerja  sasaran strategis pembangunan daerah untuk  urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera oleh Kantor Keluarga berencana tahun 2015 diketahui bahwa tujuan Kantor KB Situbondo untuk tahun 2015 sudah tercapai 100% yang artinya Kantor KB Situbondo telah berjalan dengan efektif.
Terkait  dengan sistem pelaporan keuangan, kantor KB juga mengikuti  kebijakan pemerintah  yang  menggunakan  pelaporan  keuangan accrual  basic yaitu  SIRKA  (Sistem informasi  keuangan  akrual) .Outcome tentang  pelaksanaan  SIRKA  terhadap  laporan keuangan  yang  bersifat  akrual,  informan  13  menegaskan  bahwa  hal  ini  belum  dapat dirasakan karena baru saja dijalankan.

## Perspektif Pelanggan
Kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan maka pelanggan tidak puas, begitu pula sebaliknya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa prosedur pelayanan KB tidak berbelit-belit.
Begitu pula dengan sikap dan pengetahuan para Penyuluh KB, beberapa informan menyatakan  bahwa  petugas  KB  sangat  menguasai  pekerjaannya,  mampu  untuk memberikan penjelasan kepada akseptor maupun calon akseptor tentang berbagai macam kegunaan  dan  keuntungan  dari  masing-masing  alat  kontrasepsi.Dalam  melakukan pelayanan terhadap masyarakat, Penyuluh KB juga mempunyai pengetahuan yang cukup banyak dan bertanggung jawab atas tugas yang mereka laksanakan.
Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat diambil gambaran bahwa dalam melakukan pelayanan, Penyuluh KB telah bersikap profesional dengan pelayanan KB yang gratis,  sehingga  cukup  memudahkan  kepada  akseptor  dan  calon  akseptor  untuk mendapatkan pelayanan KB sampai tingkat desa.

## Perspektif Bisnis Internal
Tahapan dalam proses bisnis internal meliputi inovasi, proses operasi dan proses penyampaian produk atau jasa pada pelanggan. Dalam hal inovasi, informan 1 mengatakan
hal  ini  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja  di  seksi  KS,  karena  seksi  KS  masih dibilang tertinggal dari seksi yang lainnya.
Program inovasi pengembangan Pusyangatra yang dicetuskan oleh Kepala Kantor KB  juga  mendapatkan  respon  yang  baik,  Pusyangatra  dengan  nama  panjang  Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera ini merupakan program nasional di bidang Kesejahteraan Keluarga.  Semangat  Seksi  KS  yang  cukup  tinggi  bersama  inovasi  dalam  Pusyangatra patutlah  dinilai  sebagai  suatu  upaya  yang  berkelanjutan  dalam  menuju  keberhasilan program.
Proses operasional kegiatan, selain Seksi KS, dalam Kantor Keluarga Berencana terdapat Seksi KB. Bentuk kegiatan di Seksi KB tidak berhenti pada alat kontrasepsi saja, ada  beberapa  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Seksi  KB.  Dari  segi  pencapaian  tujuan program  Kantor  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Situbondo  sudah  tercapai  secara maksimal untuk program yang ada di seksi kb, karena track record program kb di kabupaten Situbondo  sudah  bagus,  maka  cukup  dimudahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang terdapat di seksi kb.

## Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Hampir  seluruh  indikator  kinerja  sasaran  strategis  pembangunan  daerah  untuk urusan  Keluarga  Berencana  dan  Keluarga  Sejahtera  oleh  Kantor  Keluarga  Berencana Kabupaten Situbondo sudah memenuhi target, hanya ada beberapa indikator yang masih belum memenuhi target.
Proses  pertumbuhan  dan  pembelajaran  ini  bersumber  dari  faktor  sumber  daya manusia,  sistem,  dan  prosedur  organisasi.  Termasuk  dalam  perspektif  ini  adalah pengembangan sumberdaya manusia yang berhubungan dengan pelatihan pegawai dan budaya organisasi.
a. Pelatihan Pegawai
Berikut  ini  Rasio  persentase  Penyuluh  Keluarga  Berencana  yang  mengikuti pelatihan selama tahun 2015:
7 47 𝑥 100  = 14%

## Sumber: Kantor KB Situbondo, Data Diolah
Sedangkan  Rasio  Persentase  Penyuluh  Keluarga  Berencana  yang  mengikuti Pelatihan Selama Tahun 2014 adalah:
5 47 𝑥 100% = 10,6%
Sumber: Kantor KB Situbondo, Data Diolah
Tingkat  pelatihan  pada  Penyuluh  KB  Situbondo  dinilai  baik  karena  adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun tingkat karyawan yang ikut pelatihan masih sedikit, tetapi diharapkan adanya peningkatan tiap tahunnya.
b. Retensi Pegawai
Retensi  Pegawai  terutama  pada  Penyuluh    KB  Situbondo  sebagian  besar dikarenakan memasuki masa pensiun dan mutasi. Berikut ini Rasio Retensi Pegawai pada Kantor KB Situbondo.
Prosentase Penyuluh KB Situbondo terhadap jumlah desa di Kabupaten Situbondo tahun 2015:

## Sumber: Kantor KB Situbondo, Data Diolah
Prosentase Penyuluh KB Situbondo terhadap jumlah desa di Kabupaten Situbondo tahun 2014:

## Sumber: Kantor KB Situbondo, Data Diolah
Prosentase Penyuluh KB terhadap jumlah desa di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015, hal ini dapat diatasi dengan perekrutan CPNS Baru dan mutasi masuk menjadi Penyuluh KB Situbondo.

## Kesimpulan
Kinerja  Kantor  KB  Situbondo  dengan  menggunakan  pendekatan Balanced scorecard (yang  terdiri  dari  perspektif  keuangan,  perspektif  pelanggan,  perspektif  proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran) adalah
1.  Pada  perspektifKeuangan,  melalui  SIRKA  (Sistem  Informasi  Keuangan  Akrual) keuangan telah  dapat dikelola secara mudah, cepat dan tepat pada program.
2.  Pada Perspektif Pelanggan, pelayananKB di Kantor KB Situbondo telah  berjalan sesuai dengan harapan.
3.  Pada perspektif bisnis internal, pada bidang KB, tujuan Kantor KB sudah tercapai secara maksimal dan pencapaian di bidang KB sudah berjan dengan baik. Inovasi yang  dilakukan  bidang  Keluarga  Sejahtera  adalah  dengan  menggerakkan masyarakat  melalui  Program  Peningkatan  Keluarga  Sejahtera  (PPKS)  dan  terus meningkatkan konsistensinya di masyarakat melalui Penyuluh KB dan Kelompok UPPKS serta peningkatan peran serta masyarakat melalui TRIBINA.
47
136 𝑥100% = 34%
4.  Pada Perspektif Pertumbuhan dan pembelajaran, Minimnya tenaga SDM menjadi hambatan  dalam  pelaksanaan  program,  tetapi  hal  ini  dapat  diatasi  dengan peningkatan peran  Pembantu  Penyuluh KB  Desa  yang  telah  tersebar di  seluruh desa di Situbondo.

## Saran
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  terhadap  Pengukuran  Kinerja  Melalui  Perspektif balance scorecard pada Kantor KB Situbondo terdapat beberapa saran sebagai berikut:
1.  Bagi Penelitian Selanjutnya
Dalam  menelaah  dan  mengkaji  peningkatan  kinerja  melalui Balance  Scorecard terutama  pada  instansi  pemerintah,  hendaknya  juga  mengkaji  peraturan  yang digunakan  sebagai  dasar  instansi  tersebut  melakukan  pengembangan organisasinya.
2.  Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Analisis  kinerja  di  pemerintahan  menggunakan Balance  Scorecard memerlukan modifikasi, terutama pada Perspektif Keuangan dan Perspektif Pelanggan.
3.  Bagi Pemerintah
Hendaknya  mengintergrasikan  prinsip-prinsip  penilaian  kinerja  yang  ada  saat  ini kedalam Balance Scorecard, sehingga terlaksananya penilaian kinerja yang lebih menyeluruh  yang  dapat  menunjang  perencanaan  strategis  pemerintahan  dan melakukan penilaian atas kepuasan masyarakat secara berkala minimal satu kali dalam setahun.

## Daftar Referensi
Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Situbondo dalam Angka. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo
Gaspersz, Vincent. 2006. Continuous Cost Reduction Through Lean Sigma Approach . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Kaplan  R.S.  dan  Norton  D.P.  1996. Balanced  scorecard:  Translating  Strategy  Into  Action . Harvard Business Review.
Kaplan  R.S.  dan  Norton  D.P.  2000. Balanced  scorecard Menerapkan  Strategi  Aksi .  Jakarta:
Erlangga
Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: Universitas Indonesia Press
Nor, Wahyudin. 2012. Penerapan Balanced scorecard pada Pemerintah Daerah. Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis , Vol. 7, No. 2, Juli 2012
Robbins SP, dan Judge. 2005. Perilaku Organisasi . Jakarta: Salemba Empat
Sedarmayanti.  2004. Membangun  Sistem  Manajemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance . Bandung: Mandar Maju
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2007. Metode  Penelitian  Pendidikan .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja . Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada
Yuwono,  Sony,  Edy  Sukarno,  dan  Muhammad  Ichsan.  2002. Petunjuk  Praktis  Penyusunan Balanced  scorecard,  Menuju  Organisasi  yang  Berfokus  pada  Strategi .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama
Kantor KB Situbondo, LAKIP Kantor KB Tahun 2015
_________________, Laporan Tahunan 2015