## STATUS HUKUM HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
Ricky Dwiyandi* Annalisa Yahanan** Kms. Abdullah Hamid**
Abstrak: Tulisan  ini  mengkaji  permasalahan/isu  hukum  mengenai  status  hukum  harta  bersama  dan pembagian  harta  bersama  kemudian  peran  notaris  terhadap  pembagian  harta  bersama  karena perceraian.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  penelitian  secara  normatif,  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  Approach),  pendekatan  konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).
Data  penelitian  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  yaitu  Kitab Undnag-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris.  Bahan  hukum  sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan internet.
Penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh adalah adanya perbedaan  atau  tidak  sejalan  putusan  hakim  Nomor  618/Pdt.G/2012/  PA.BKT  dengan  pasal  97 Kompilasi  hukum  Islam  mengenai  pembagian  harta  bersama  yang  seharusnya  dibagi  separuh  bagian duda dan separuh lagi bagian janda, tapi dalam putusan hakim pembagiannya menjadi 1/3 bagian duda dan 2/3 bagian janda. Kemudian peran notaris yaitu membuat akta kesepakatan dan pembagian harta bersama berdasarkan putusan.
Kata kunci : Harta Bersama; Notaris; Perkawinan; Perceraian * Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ** Dosen Magister Kenotaristan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  secara  tegas  mengatur mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan perkawinan.  Dalam  Pasal  1  UU  Nomor  1 Tahun  1974  (selanjutnya  disebut  UU Perkawinan), bahwa perkawinan merupakan  ikatan  lahir  bathin  antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  istri,  yang  bertujuan  membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Menurut Pasal 38 Undang-Undang
Perkawinan bahwa
“Perkawinan  dapat  putus  karena  : kematian, perceraian dan atas
1 Wahyono Darmabrata dan Surini hlan Sjarif. 2002, Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  di  Indoesia, Jakarta : Rizkita, Hlm.6.
keputusan pengadilan” dengan demikian apabila hal tersebut terjadi akan  menimbulkan  banyak  masalah baik  masalah  terhadap  kedudukan suami  istri,  kedudukan  anak,  dan masalah
mengenai
harta
perkawinan.
Harta  perkawinan  merupakan  harta yang diperoleh suami  dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi  kebutuhan  keluarga  yang  telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana  yang  lebih  banyak  menghasilkan kekayaan  karena  masing-masing  pihak mempunyai  kewajiban  bersama  untuk mencari  penghasilan  guna  mewujudkan kesejahteraan keluarga. 2
Adapun  terdapat  Pada  Pasal  97 kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “janda  atau  duda  cerai  masing- masing  berhak  seperdua  dari  harta bersama  sepanjang  tidak  ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”
Sebagai contoh Terhadap pembagian harta bersama terkait perceraian dalam  prakteknya  justru  pembagian  1/2 untuk janda dan 1/2 untuk duda berdasarkan  Pasal  976  Kompilasi  Hukum Islam  tidak  memberikan  rasa  keadilan, sehingga  diajukan  gugatan  ke  Pengadilan Agama  Bukit  tinggi  oleh  penggugat (mantan suami/duda) dalam Putusan Nomor 618/pdt.G/2012/PA.BKT.
Pembagian  harta  terhadap  pasangan yang  bercerai  dapat  dibuat  dihadapan notaris,Kata  notaris  berasal  dari  kata notarius  dan  notariui  yang  berarti  orang yang  menjalankan  pekerjaan  menulis. Sedangkan  kata  notariat  berasal  dari  kata latin  Notariaat  yang  pada  zaman  Romawi
2 Sonny  DewiJudiasih,  2015,  Harta  Benda Perkawinan, Bandung, Refika Aditama,hlm 23
diberikan kepada orang-orang yang menjalankan  pekerjaan  menulis.  Pendapat lainnya  menyebutkan  bahwa  istilah  notaris berasal  dari  perkataan  Notaliteraria,  yang berarti  tanda  atau  karakter  ( letter  mark ) yang menyatakan suatu perkataan. 3
“ Notary  is  a  public  official  with the  only  authority  to  make  deeds of  contracts,    deald,    or    decisions, which  are  required  by  the  law  to be  formulated  in  an  authenticated document. Notary is also responsible to set  the  date  of  the deed,    to    SAVE    it,    to    gIVE    the legetimate    grosse    or  copies    or partial    citation    of    the    deeds,    as long  as  the  making  of  the deeds are  not  tasked  to  other  public official and are only excluSIVe duty of the notary ”. 4
6  Pasal  97  Kompilasi  hukum  islam menyatakan  bahwa  :“janda  atau  duda  cerai masing-masing  berhak  seperdua  dari  hart bersama sepanjang tidak ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.”  Notaris  merupakan  jabatan tertentu  yang  menjalankan  profesi  dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan demi  tercapainya  kepastian  hukum.  Jasa Notaris  dalam  proses  pembangunan  makin meningkat  sebagai  salah  satu  kebutuhan hukum masyarakat. Lembaga Notaris masuk  ke  Indonesia  didasari  kebutuhan akan suatu  alat  bukti. 5 Kewenangan notaris
3 Soegondo  Notodisoerjo,  Hukum  Notariat  di Indonesia  (Suatu  Penjelasan).  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13
4 Deviana  Yuanitasari.  2017.  ”The  Role  Of  Public Notary  In  providing  Legal  Protection  On  Standard Contract  For  Indonesian  Consumers”.  Sriwijaya Law Review Vol.1. Issue 2. Hlm. 180
5 Ibnu  Sajadi,  2015.  “Tanggung  jawab  notaris terhadap  keabsahan  akta  autentik  yang  dibuatnya
membuat  akta  terkait  pembagian  harta diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  (untuk  selanjutnya  disebut UUJN).
Maka dari itu terdapat peran notaris dalam  membuat  akta  terkait  dengan pembagian  harta  bersama  yang  putus karena  perceraian.  Notaris 6 dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang kewenangannya  berhubungan  erat  dengan pembuatan  akta  otentik  dan  kewenangan lainnnya. 7
Terkait  mengenai  latar  belakang  di atas  perlu  dikaji  penelitian  yang  berjudul Status  Hukum  Harta  Bersama  Akibat Putusnya  Perkawinan  Karena  Perceraian. Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang,  maka  penulis  akan  merumuskan permasalahan, sebagai berikut :
1. Bagaimana  status  hukum
harta  bersama  akibat  putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT ? 2. Bagaimana  peran  notaris terhadap  pembagian  harta  bersama akibat  putusnya  perkawinan  karena perceraian ?

## B. Metode Penelitian Hukum
Metodologi  merupakan  gabungan  dari  dua suku  kata,  yaitu  metode  dan  logi.  Metode adalah  tata  cara  atau  prosedur  yang  harus ditempuh  dalam melakukan suatu kegiatan.
atas  penghadap  yang  tidak  dapat  membaca  dan menulis”. Jurnal Repertorium, Nomor 2 Volume II.
6 Pasal  1  ayat  1  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang untuk membuatakta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.
7 Tatik  arjiati,  2017.  “Peran    Notaris/PPAT  dalam Pembuatan Akta Pembagian  Hak Bersama (APHB) Terhadap  Pembagian  Waris  yang  Berbeda  Agama Atas Tanah Dan Bangunan”. Jurnal Akta Vol. 4. No. 1.
Dalam  hal  ini  kegiatan  tersebut  adalah kegiatan  penelitian  hukum.  Logi  yang berasal  dari  kata  logos,  berarti  ilmu. Dengan demikian. Metodologi memiliki arti sebagai  ilmu  tenang  metode  atau  tata  cara atau prosedur. 8
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat deskriptif  yaitu  dengan  cara  menganalisa data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber dan realitas sehari-hari berdasarkan pemikiran  dan  pendapat  para  ahli,  yang bersumber  dari  bahan-bahan  pustaka  dan studi  dokumen  seperti:  undang-undang, buku-buku  karangan  ahli  hukum,  makalah, dan karya tulis lainnya yang berguna untuk mendapatkan  data-data  sekunder  yang terkait dengan penelitian. 9
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian, maka  pendekatan  masalah  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Pendekatan
Perundang-
undangan ( Statute Approach ). Pendekatan ini dimaksudkan sebagai pertimbangan hukum hakim mengenai harta bersama berdasarkan Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris.
8 Tommy      Hendra      Purwaka,.      2007,      Metode Penelitian  Hukum, Jakarta : Universitas Atmajaya, Hlm. 9
9 Soejono dan Sri Mamudji,. 2001, Peneltian Hukum normatif, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 23
b. Pendekatan
Konseptual
( Conceptual Aprroach ); Pendekatan sosiologi ( Conceptual Approach )  yaitu  dengan  cara  memahami pandangan-pandangan,  doktrin-doktrin  dan konsep-konsep  yang  berkembang  dalam ilmu hukum sebagai acuan dalam penelitian.
c. Pendekatan Kasus ( Case Approach )
Pendekatan  kasus  yaitu  menggunakan contoh
kasus Putusan
Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT.  Putusan  yang digunakan  adalah  putusan  yang  memiliki kekuatan hukum tetap.
Sumber bahan hukum dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yakni data  mengenai  atau  yang  berkaitan  dengan objek penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data, yang mana data tersebut dapat diperoleh melalui kepustakaan  atau Library  research dari bahan-bahan  hukum,  seperti  :  peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pelaksanaan  dan  pendapat  ahli  hukum perjanjian  mengenai  perkawinan.  Adapun data-data  sekunder  tersebut  mencakup  tiga macam bagian, yaitu :
Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan yang mengikat, diantaranya : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  Tentang  Pelaksana  Undang- Undang Perkawinan; 4) Kompilasi Hukum Islam
5) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer,  antara  lain  :  buku,
jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel-artikel dan internet mengenai harta bersama dalam perkawinan.
Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan  sekunder,  atau  disebut  juga  sebagai bahan penunjang, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.
Metode  pengumpulan  bahan  hukum disebut  sebagai  instrument  penelitian. Terdapat  berbagai  alat  pengumpulan  data dalam  melaksanakan  suatu  penelitian, diantaranya adalah :
1) Studi dokumen; 2) Pengamatan. 3) Wawancara Untuk  menentukan  alat  mana  yang
harus  digunakan  dalam  suatu  peneltian, maka peneliti harus memperhatikan permasalahan penelitian yang akan dilaksanakannya,  dengan  melihat  tujuan penelitian studi dokumen dapat dilaksanakan secara mandiri atau digabungkan  bersama-sama  dengan  alat lain. Peneliti harus memperhatikan kerangka  teoritis  yang  menjadi  dasar, rumusan  hipotesa  bila  ada  dan  metodologi yang terdapat dalam penelitian tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan ( Library Reseach ) yaitu dengan memperoleh bahan-bahan penelitian dengan  cara  membaca,  menelaah  serta menganalisa  buku-buku,  literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Dan menggunakan bahan  penelitian  empiris  berupa  penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah teknik mengumpulkan data yang diperoleh secara observasi
(pengamatan)  dan  wawancara. 10 Kemudian bahan-bahan  yang  didapat  tersebut  diolah dengan cara mengklarifikasi atau mengelompokkan  bahan-bahan  tersebut sesuai  dengan  permasalahan  yang  akan dibahas.
Analisis data adalah proses pengorganisasian  dan  pengurutan  data dalam  bentuk  pola,  kategori  dan  uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan  dapat  ditemukan  hipotesis  kerja  yang disarankan  oleh  bahan  hukum. 11 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif  analisis  yaitu  bertujuan  untuk melukiskan  atau  memberikan  gambaran permasalahan  yang  akan  dihadapi  dengan jalan  melakukan  analisis  berupa  uraian, argumentasi,  sehingga  didapatkan  suatu jawaban dari suatu permasalahan.
Penarikan keismpulan terhadap bahan  penelitian  mempergunakan  metode penarikan kesimpulan secara deduktif untuk memperoleh jawaban-jawaban atas permasalahan  yang  ada  pada  tesis  ini. Metode  penarikan  kesimpulan  induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta  yang  ada  bersifat  khusus  dan  konkrit kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum. 12

## C. ANALISIS DAN DISKUSI
Status  Hukum  Harta  Bersama  Akibat Putusnya  Perkawinan  Karena  Perceraian
Berdasarkan
Putusan
Nomor
618/Pdt.G/2012/PA.BKT.
10 Burhan  Ashshofa,  2004.  Metode  Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hlm. 58.
11 Lexi  J  Moleong,  Metode  Penelitian  Kualitatif,
Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, Hlm 103.
12 Bambang    Sunggono,    Metodelogi    Penelitian Hukum,  Jakarta  Rajawali Press, 2011, Hlm. 120.
Harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum Islam, Yaitu: 13
Selama  berumah  tangga,  suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah  tangga,  yaitu  suami  memberi nafkah  kepada  istrinya  dan  anaknya,  dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur  urusan  rumah  tangga  sebaik- baiknya,  maka  harta  bersama  dibagi menjadi seperdua bagian dari harta bersama untuk  suami  (duda  cerai  hidup)  dan seperdua  bagian  dari  harta  bersama  untuk istri (janda cerai hidup).
Harta  bersama  dibagi  tidak  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum Islam. Yaitu selama berumah tangga, suami tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup  berumah  tangga,  yaitu  suami  tidak memberi  nafkah  kepada  istrinya  dan anaknya, tetapi istri yang justru memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah  tangga,  yaitu  istri  yang  justru memberi  nafkah  kepada  suaminya  dan anaknya,  maka  harta  bersama  dibagi  tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi  Hukum  Islam.  Sebagaimana pada Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT Bagian harta
bersama  untuk  istri  (janda  cerai  hidup) harus  lebih  besar  daripada  bagian  untuk suami  (duda  cerai  hidup).  dua  pertiga bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) dan sepertiga bagian dari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup).
13 Radi  Yusuf,  2014.  “Pembagian  Harta  Bersama akibat  Perceraian  Berbasis  Nilai  Keadilan”.  Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume 1.Nomor.1
Jadi,  dapat  disimpulkan  mengenai pembagian
harta bersama akibat perkawinan putus karena perceraian berdasarkan KUHper dan Kompilasi hukum islam  dalam  pembagiannya  dibagi  1/2 masing-masing  hak  janda  atau  duda. Sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan  terhadap  perkawinan  yang putus  karena  perceraian  maka  pembagian harta  bersamanya  dibagi  menurut  hukum masing-masing.  bahwa  yang  dimaksud dengan  hukumnya  masing-masing  adalah hukum agama dan kepercayaannya masing- masing.
Namun  salah  satu  permasalahan dalam  perceraian  adalah  pembagian  harta bersama  menjadi  harta  yang  dibawa  oleh masing-masing  pihak  atau  biasa  disebut harta bersama pasca perceraian. Pembagian harta  bersama  seringkali  menjadi  persoalan yang  tidak  tuntas  oleh  para  pihak  melalui kesepakatan semata. Oleh karena itu dalam persoalan ini penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Status harta bersama  dalam  perkawinan  pada  putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT berdasarkan  amar  putusan  tidak  sesuai dengan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam bahwa  “janda  atau  duda  cerai  masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian  perkawinan.”  yang  mana  dalam Putusan  Nomor  618/Pdt.G/2012/PA.BKT. Penggugat  dan  tergugat  beragama  islam, jadi  pembagian  harta  bersama  dalam perkawinan  yang  putus  karena  perceraian merujuk  pada  kompilasi  hukum  islam. Sebagaimana berdasarkan putusannya hakim  menetapkam  Status  Harta  bersama maenjadi  harta  masing-masing  dibagi dengan ketentuan 1/3 (satu per tiga) bagian untuk  penggugat  dan  2/3  (dua  per  tiga) bagian lagi adalah hak tergugat.
Peran  Notaris  Terhadap  Pembagian
Harta Bersama
Akibat Putusnya

## Perkawinan Karena Perceraian.
Peran notaris sebagaimana disebutkan padal pasal  15  ayat  (1)  tentang  akta  autentik terkait  pembagian  harta  bersama  yaitu  akta kesepakatan dan Pembagian harta bersama,dalam  hal  ini  notaris  harus memastikan  bahwa  status  harta  bersama yang akan menjadi objek didalam akta dari para pihak jelas guna menciptakan kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi para  pihak,  karena  notaris  sebagai  pejabat umum  berwenang  untuk  membuat  akta otentik,  sejauh  pembuatan  akta  otentik tersebut  tidak  dikhususkan  bagi  pejabat umum lainnya.
Kepastian  dan  perlindungan  hukum itu  tampak  melalui  akta  otentik  yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di  pengadilan.  Alat  bukti  sempurna  karena akta  otentik  memiliki  tiga  kekuatan pembuktian  yaitu  kekuatan  pembuktian lahiriah  ( uitwendige  bewijsracht ),  kekuatan pembuktian  formal  ( formele  bewijskracht ) dan kekuatan pembuktian material ( materiele bewijskracht ). 14
Mengingat  bahwa  notaris  dianggap sebagai  profesi  yang  terhormat  karena bertugas  melayani  kepentingan  masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap  notaris  untuk  menjaga  wibawa  dan kehormatan  profesi  notaris.  Wibawa  dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  pejabat umum harus dijaga,
Jabatan  notaris  merupakan  jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Dalam menjalankan
14 Nugraheni,  Ilhami,  &  Harahap,  Pengaturan  Dan Implementasi  Wasiat  Wajibah,  Mimbar  Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 37
jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa berlandaskan  pada  standar  etika  yang tinggi,  baik  yang  ditentukan  oleh  undang- undang  maupun  kode  etik  organisasi notaris.
Pembuatan        akta        kesepakatan dan        pembagian        harta        bersama merupakan    bentuk    akta    yang    dibuat    di hadapan    ( ten    oVERStaan )    notaris  atau dinamakan    akta    partij”    ( partij   akten ). Dalam        akta        partij      ini,  dicantumkan secara      otentik      keterangan-keterangan dari      orang-orang  yang        bertindak sebagai        pihak-pihak        dalam        akta tersebut.        Akta  Kesepakatan  dan Pembagian  Harta  Bersama  ini  harus berdasarkan  kepada  keotentikan  sebuah akta,  yang  mana  harus  memenuhi    syarat- syarat yang diatur   dalam   undang-undang, mengenai      keabsahan      dan      kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik.
Notaris  juga  dapat  memberikan arahan  mengenai  isi  akta  kesepakatan  dan pembagian  harta  bersama,  tidak  melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,  kemudian  memastikan  dari  para pihak  bahwa  harta  yang  akan  dibagi merupakan  harta  bersama  bukan  termasuk harta bawaan, misalnya : hibah, hadiah dan warisan.
Berdasarkan Putusan
Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT yang menjadi harta  bersama  penggugat  dengan  tergugat adalah  Sebidang  tanah  seluas  200  M2  (dua ratus  meter  bujur  sangkar),  terletak  di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, dengan  SHM  Nomor  32/Desa  Kubang Putiah  Ateh,  SU  No.  05.07.05/2000,  yang pemegang  haknya  atas  nama  TERGUGAT (tergugat),  demikian  berikut  segala  apa yang  ada  dan  berdiri  di  atasnya  berupa  2 petak  took  Permanen  berlantai  1  dengan ukuran 10 m x 14 m.
Seorang  notaris  adalah  pejabat umum tempat seseorang dapat memperoleh
nasihat  yang  dapat  diandalkan.  Segala sesuatu  yang  ditulis  serta  ditetapkannya adalah  benar,  ia  adalah  pembuat  dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.
Terhadap  pembagian  harta  bersama bedasarkan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum Islam bahwa “janda atau duda cerai masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian  perkawinan.”.berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Anna  Sagita  notaris  di Banyuasin membenarkan bahwa pembagian harta  bersama  yang  diperoleh  selama perkawinan  dibagi  menjadi  mantan  suami mendapat ½ dan mantan istri ½ yang mana dalam perkawinannya putus karena perceraian. 15 Tetapi  dalam  putusan  nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT berdasarkan diktum putusan mantan suami mendapat 1/3 bagian haknya dan 2/3 bagian haknya.
Maka  dari  itu  Notaris  dalam membuat  akta  kesepakatan  dan  pembagian harta  bersama  berdasarkan  Putusan  hakim sebagai  rujukan  yang  akan  dituangkan kedalam  akta  tersebut  karena  didalam putusan terhadap harta bersama tidak dapat dibagi secara secara in natura .

## D. Kesimpulan
Status hukum harta bersama akibat putusnya  perkawinan  karena  perceraian berdasarkan Putusan Nomor
618/Pdt.G/2012/PA.BKT berbubah menjadi harta  masing-masing,  status  menjadi  harta terbagi pada penggugat (mantan suami) dan Tergugat  (mantan  istri)  dalam  kasus tersebut  beragama  islam  maka  berlaku Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menentukan harta bersama separuh untuk mantan suami dan mantan istri.
15 Hasil  Wawancara  dari  Anna  Sagita  Notaris Kabupaten Banyuasin 9 Mei 2018.
Namun berdasarkan Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT  Pembagian  1/3 untuk  penggugat  (mantan  suami)  dan  2/3 untuk tergugat (mantan istri), pembagian ini tidak  sesuai  dengan  Kompilasi  Hukum Islam  karena  berdasarkan  pertimbangan hakim harta yang didapat dalam perkawinan  tersebut  lebih  banyak  mantan istri daripada mantan suami.
Peran  notaris  terhadap  pembagian harta  bersama  akibat  putusnya  perkawinan karena  perceraian  yaitu  membuat  akta kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama karena  di  dalam  putusan  harta  bersama berdasarkan  putusan  karena  harta  tidak dibagi  secara  jelas  dan  juga  memberikan arahan kepada para penghadap mantan istri dan  mantan  suami  dalam  pembagian  harta bersama  yang  dituangkan  dalam  akta kesepakatan  dan  pembagian  harta  bersama mengenai  isi  akta  bahwa  status  harta bersama  harus  jelas  bukan  termasuk  dari harta  bawaan  seperti  hibah,  hadiah  dan warisan  guna  tercapainya  kepastian  hukum bagi  para  pihak  yaitu  penggugat  (mantan suami) dengan tergugat (mantan istri).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ali, Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan
Sosiologis),  Penerbit  Toko  Gunung Agung, Jakarta.
Arif,  Saefudin.  2011.  Notariat  Syariah Dalam  Praktik  jilid  ke  1  hukum keluarga  Islam.  Jakarta  :Darujanah Publishing.
Ashshofa, Burhan, 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Amruzi,  Fahmi  al,  2014  Hukum harta kekayaan Perkawinan,
yogyakarta Aswaja pressindo.
Anshori,  Abdul  Ghofur,  2009,  Lembaga kenotariatan  Indonesia  perspektif Hukum  dan  Etika,  Yogyakarta  .UII Press.
Darmabrata,  Wahyono  dan  Surini  hlan Sjarif.  2002,  Hukum  Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta : Rizkita.
Departemen  Agama  RI,  2001.  Kompilasi
Hukum  Islam,  Jakarta:  Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, E. Utrecht.  1963.  Pengantar  Hukum
Administrasi  Indonesia.  Jakarta  : Penerbitan dan Balai Buku. Ichtisar.
Gandasubrata
H.R.  Purwanto,  2008,  Renungan  Hukum,
IKAHI  Cabang  Mahkamah  Agung RI, Jakarta. HR,  H.A.  Damanhuri,  2012,  Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta  Bersama,  Cet  II  Bandung  : Mandar Maju.
Hadi,  Koesbiono  Sarman,  ,  2008,  Profesi Notaris  Dalam  Era  Globalisasi, Tantangan  dan  Peluang,  Makalah pada  Seminar  Nasional  “Profesi Notaris Menjelang Tahun 2008”, 15 Juni 2008, Yogyakarta.
Judiasih  ,  Sonny  Dewi,  2015,  Harta  Benda
Perkawinan, Bandung, Refika
Aditama,
Kie,  Tan  Tong,  2010,  Study  Notariat  dan Serba Serbi Praktek Notaris- Buku I.  PT.  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, Jakarta.
Liliana  Tedjosaputro,  2007,  Etika  Profesi
Notaris  Dalam  Penengakan  Hukum
Pidana,
BIGRAF
Publishing,
Yogyakarta.
Meliala,  Djaja  S,  2007  Perkembangan Hukum  Perdata  tentang  Orang  dan Hukum  keluarga,  cet  2  Jakarta  :
Nuansa Aulia.
Moleong,  Lexi  J,  2002,  Metode  Penelitian
Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya.
Nugraheni,  Ilhami,  &  Harahap,  Pengaturan
Dan  Implementasi  Wasiat  Wajibah, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor
2, Juni 2010. Notodisoerjo,  Soegondo,  2009,  Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan).  PT.  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta.
Nurhidayatuloh,  N.,  &  Marlina,  L.  (2011).
Perkawinan di Bawah Umur
Perspektif  HAM-Studi  Kasus  di Desa  Bulungihit,  Labuhan  Batu,
Sumatra Utara. Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 11 (2). Purwaka,
Tommy    Hendra,.    2007,    Metode
Penelitian  Hukum, Jakarta
:
Universitas Atmajaya,
Prodjodikoro,  Wirjono,  1991  .Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cet.
Kesembilan, (Sumur Bandung).
Rato,  Dominikus, 2010,  Filsafat Hukum Mencari:  Memahami
dan  Memahami  Hukum,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Setiawan,  Ketut  Oka.  2016.  Hukum
perorang
dan kebendaan.
Jakarta : Sinar Grafika.
Soejono    dan    Mamudji,    Sri,.    2001,
Peneltian Hukum normatif, Jakarta : Rajawali Pers. Sunggono, Bambang, 2011, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta Rajawali Press.

## Jurnal
Arjiati,   Tatik,  2017.  “Peran Notaris/PPAT dalam  Pembuatan  Akta  Pembagian Hak  Bersama  (APHB)  Terhadap Pembagian  Waris  yang  Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan”. Jurnal Akta Vol. 4. No. 1.
Sajadi,  Ibnu,  2015.  “Tanggung  jawab notaris  terhadap  keabsahan  akta autentik yang dibuatnya atas penghadap yang tidak dapat membaca  dan  menulis”.  Jurnal Repertorium, Nomor 2 Volume II. Nurhidayatuloh,  N.  Dilema  Pengujian
Undang-Undang  Ratifikasi  Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam
Konteks  Ketetanegaraan  RI. Jurnal
Konstitusi , 9 (1).
Yusuf,  Radi,  2014.  “Pembagian  Harta
Bersama  akibat  Perceraian  Berbasis Nilai Keadilan”. Jurnal
Pembaharuan  Hukum  ,  Volume
1.Nomor.1
Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974  Tentang  Perkawinan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014  Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang Peradilan Agama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  9  Tahun  1975  Tentang

## Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  Tentang  Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam Sembiring, Rosnidar, 2016,  Hukum Keluarga Harta-Harta dalam Perkawinan,  Jakarta  :  PT  Raja
Grafindo Persada. Yuanitasari.  Deviana  2017.  ” The  Role  Of Public  Notary  In  providing  Legal
Protection  On  Standard  Contract For Indonesian Consumers”. Sriwijaya  Law  Review Vol .1. Issue 2.