## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN Abstract
Financing provided by the Bank does not rule out  the  possibility  of  causing  various consequences  such  as:  sluggish  payment, special attended payments and even congested payments. Therefore, before financing  is  provided,  the  Bank  will  definitely ask  for  guarantees  to  the  recipient  of  the financing,  with  the  aim  that  the  financing provided  can  be  returned  based  on  the agreement  between  the  Bank  and  the recipient.
The  binding  of  Underwriting  Rights  is  one  of the  guarantee  institutions  that  can  be  carried out with various land rights as regulated in the Basic Agrarian Law (BAL) such as Ownership Rights, Building Rights and Cultivation Rights. The  law  Number  4  of  1996  concerning Underwriting  Rights  to  Land  Article  6  states that the first Underwriting Right holder has the right  to  sell  provided  guarantees  through  the Underwriting Right guarantee institution on his own authority through a public tender method. Because  of  this,  the financing  provider  or  the Bank  can  directly  conduct  an  auction  to  the collateral  for  financing  provided  by  the recipient.
This  study  aims  to  find  out  how  Medan Branch  Office  of  PT.  Bank  Negara  Indonesia Syariah  conducts  an  auction  of  provided collateral  items  if  the  financing  is  congested. The  auction  conducted  by  the  State  Property and  Auction  Service  Office  (KPKNL)  is  the last  solution  if  between  the  financing  provider (Bank) and the recipient of the financing does not  find  a  solution  by  means  of  deliberation and consensus.
There  is  the  issuance  of  the  Finance Minister’s  Regulation  Number:  93  /  PMK.06  / 2010  of  2010  concerning  the  Implementation Guidelines  for  Auction  as  the  latest  auction regulation that is currently in effect. Therefore, if  an  auction  occurs  at  Medan  Branch  Office of    PT.  Bank  Negara  Indonesia  Syariah,  it  is conducted  by  the  State  Property  and  Auction Service  Office  (KPKNL)  according  to  the Finance Minister’s rule.
Keywords : auction, mortgage rights.

## Abstrak
Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  pihak  Bank tidak menutup kemungkinan akan
menimbulkan berbagai akibat seperti:
pembayaran  kurang  lancar,  pembayaran dalam perhatian khusus dan bahkan pembayaran yang mencapai kemacetan. Oleh karena  itu  sebelum  pembiayaan  diberikan, pihak  Bank  pasti  akan  meminta  jaminan kepada penerima pembiayaan, dengan tujuan agar  pembiayaan  yang  diberikan  dapat dikembalikan  sesuai  dengan  kesepakatan antara pihak Bank dan penerima pembiayaan.
Pengikatan  Hak  Tanggungan  adalah  salah satu  lembaga  jaminan  yang  dapat  dilakukan dengan  berbagai  hak  atas  tanah  yang  diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  seperti  Hak  Milik,  Hak  Guna Bangunan  dan  Hak  Guna  Usaha.UU  No.4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas tanah Pasal 6 mengatakan bahwa pemegang Hak  Tanggungan  pertama  mempunyai  hak untuk menjual jaminan yang diberikan melalui lembaga  jaminan  Hak  Tanggungan  atas kekuasaan  sendiri  melalui  cara  pelelangan umum. Karena itu pihak pemberi pembiayaan atau  Bank  dapat  secara  langsung  melakukan pelelangan terhadap benda jaminan pembiayaan  yang  diberikan  oleh  penerima pembiayaan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  PT.  Bank  Negara  Indonesia Syariah  Kantor  Cabang  Medan  melakukan pelelangan  terhadap  benda  jaminan  yang diberikan  apabila  pembiayaan  yang  diberikan mengalami  kemacetan.  Pelelangan  yang dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan jalan keluar  terakhir,  apabila  antara  pemberi pembiayaan (Bank) dengan penerima pembiayaan  tidak menemukan  solusi  dengan cara musyawarah dan mufakat.
Keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang merupakan  aturan  lelang  terbaru  yang diberlakukan  saat  ini.  Oleh  karena  itu  jika terjadi  lelang  pada  PT.  Bank  Negara Indonesia  Syariah  Kantor  Cabang  Medan dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  sesuai  dengan aturan Menteri Keuangan tersebut.
Kata kunci: lelang, Hak Tanggungan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## A.  PENDAHULUAN
Salah  satu  lembaga    jaminan  yang dikenal  sekarang  dalam  pemberian  kredit terhadap  benda  tidak  bergerak  yaitu    Hak Tanggungan. Menurut CST Kansil, mengingat pentingnya  kedudukan  kredit  bank  tersebut sudah semestinya pemberi dana dan penerima  dana  serta  pihak  lain  yang  terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga  hak  jaminan  yang  kuat  dan  dapat pula  memberikan  kepastian  hukum  bagi semua pihak yang berkepentingan. 1
Pada  tanggal  9  April  1996  atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Republik Indonesia telah mensahkan Rancangan Undang-Undang Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah menjadi Undang-Undang yaitu
Undang-Undang  Nomor:  4  Tahun  1996 Tentang Hak Tanggungan.
Undang-Undang  Hak  Tanggungan  ini
adalah sebagai pengganti ketentuan-
ketentuan mengenai Hypotheek dan Credietverband yang  tercantum  dalam  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata  Indonesia (BW) dan Staatsblad 1908-542 dan perubahannya.
Dengan  adanya  undang-undang  Hak Tanggungan maka masalah yang paling rumit yang  pernah  ada  dalam  hukum  Indonesia setidak-tidaknya dapat diatasi malahan sekaligus dapat diharapkan akan memberikan sesuatu  kepastian  hukum tentang  pengikatan
1 C.S.T Kansil dan Kansil Christna,
Pokok-pokok Hukum Hak Tanggungan atas Tanah Undang-Undang No. 4 , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal 6.
jaminan  dan  benda-benda  yang  berkaitan dengan tanah sebagai agunan. 2
Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas  tanah  untuk  pelunasan  utang  tertentu, yang  memberikan  kedudukan  diutamakan kepada  kreditur  tertentu  terhadap  kreditur- kreditur  lain.  Artinya, jika  debitur  cedera janji, kreditur  pemegang  Hak  Tanggungan  berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan, dengan hak mendahului daripada  kreditur-kreditur  yang  lain.  Nilai jaminan  yang  melebihi  jumlah  kredit  akan memberikan  rasa  aman  kepada  kreditur (Bank).
Adanya  pemberian  kredit, tidak  boleh dilupakan  hak  dari  pemberi  kredit  apabila ternyata  debitur  dinyatakan  ingkar  janji  atau wanprestasi.  Eksekusi  hak  tanggungan  dapat dilakukan  jika  apa  yang  diperjanjikan  tidak dipenuhi  oleh  debitur,  tetapi  juga  hak tanggungan  dapat  hapus  disebabkan  hal-hal tertentu  dan  seterusnya  akan  dilakukan  roya sebagai  bukti  berakhirnya  hak  tanggungan tersebut.  Eksekusi  terhadap  hak  tanggungan dapat  diterapkan  secara  alternatif,  apakah melalui pelelangan umum atau dijual dibawah tangan, tergantung dari kemauan dan kepentingan dari pihak-pihak. Hal inilah salah satu  kelebihan  dari  eksekusi  hak tanggungan dibanding  dengan  eksekusi  pada  hypotheek dan credietverband yang berlaku sebelumnya. 3 Keuntungan  dari    konsep
2 A.P. Parlindungan, Komentar Undang- Undang Hak Tanggungan Atas tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No.4 tahun 1996 / 9 April LN No. 42 Sejarah Terbentuknya, Bandung, Mandar Madju, 1996, hlm 65.
3 .Tampil Anshari Siregar, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan , kelompok Studi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
parate eksekusi, pemegang Hak Tanggungan tidak  perlu  meminta  persetujuan  terlebih dahulu  kepada  pemberi  Hak  Tanggungan, dan  tidak  perlu  juga  meminta  penetapan pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang menjadi jaminan  utang  debitur  dalam  hal  debitur cidera  janji. 4 Pemegang  Hak  Tanggungan dapat  langsung  datang  dan  meminta  kepada Kepala  Kantor  Lelang  untuk  melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. 5 Konsep ini merupakan terobosan  atas  proses  eksekusi  yang  ada sebelum lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan,  dimana  eksekusi  atas  grosse akta  hipotik  hanya  dapat  dilakukan  melalui eksekusi di Pengadilan yang memakan waktu yang  lama  dan  biaya  eksekusi  yang  relatif lebih  besar  dibandingkan  dengan  Parate Eksekusi Hak Tanggungan. 6
Sampai saat ini di Indonesia
penjualan  secara  lelang  masih  terkesan hanya  sebagai  sarana  untuk  melaksanakan keputusan dan eksekusi, baik yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan maupun  keputusan  instansi/PUPN.  Padahal lelang  eksekusi  dan  penjualan  barang  milik pemerintah  tersebut  hanya  merupakan  salah satu jenis lelang yang ada.) 7
Berdasarkan  jenis  lelang  diatas, tulisan  ini  akan  memfokuskan  pembahasan
Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 2001.
4 Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas- Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan , Alumni, Bandung,1999, hal. 46.
5 Ibid 6 Ibid 7 Purnama Tioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang , CV, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 62
terhadap  jual  beli  melalui  lelang  atas  barang eksekusi  Pengadilan  Negeri  dan  eksekusi Hak  Tanggungan  yang  sering  menimbulkan gugatan  terhadap  pelaksanaan  lelang  karena adanya:  Objek  barang  jaminan  merupakan jaminan dari hubungan perjanjian kredit/pembiayaan.  Disini  peniliti  membatasi pada  pengikatan  jaminan  kebendaan  atas benda  tidak  bergerak  yaitu  yang  dijamin dengan Hak Tanggungan.
Begitu pentingnya keberadaan lembaga  jaminan  saat  ini,  namun  disisi  lain aspek  kepastian  hukumnya  perlu  pula mendapat  perhatian  yang  cermat  dari  sisi akademik.  Alasan  ini  yang  membuat  peneliti berminat  untuk  meneliti  dan  mengajukan judul  yang  berhubungan  dengan  lembaga jaminan ini.
B.  Rumusan Masalah.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut  diatas  maka  permasalahan  dalam penelitian ini adalah:
-  Bagaimana  proses  pelaksanaan  lelang eksekusi  atas  jaminan  Hak  Tanggungan pada  PT.  Bank  BNI  Syariah,  Kantor  Cabang Medan ?.

## C.  PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  pada  PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan ada beberapa  cara  untuk  penyelamatan  atau penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  yang dilihat  dari  setiap  kondisi  permasalahan pembiayaan  nasabah  debitur  itu  sendiri antara  lain :
1. Terhadap Golongan Nasabah Debitur
Yang Mempunyai Itikad Baik Prospek
Usahanya Masih Ada.
Dalam  hal  debitur  yang  masih  mempunyai itikad  baik  untuk  menyelesaikan  pembiayaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bermasalah dinilai berdasarkan kemauan dan kesediaannya untuk :
1.  Berinisiatif  dan  secara  aktif  melakukan negosiasi dengan kreditur.
2.  Melakukan  full disclosure mengenai keadaan perusahaan dan grupnya kepada debitur.
3.  Memikul  beban  kerugian  yang  akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi.
4.  Mempunyai  rencana  restrukturisasi  dan akan  menyampaikannya  untuk  dibahas dengan kreditur.
Dari  segi  prospek  usaha  dapat  dilihat  dan diketahui penilaian atas:
1.  Potensi  perusahaan  untuk  menghasilkan arus kas (net cashflow ) yang positif.
2.  Tenaga kerja yang dipekerjakan.
3.  Prospek  pasar  produk  atau  jasa  yang dihasilkan.
4.  Peluang  peningkatan  efisiensi  dan  daya saing.
Berdasarkan  dari  penilaian  yang
dilakukan  di  atas  terhadap  debitur  seperti  ini harus diselamatkan dengan cara
restrukturisasi  pembiayaan  yang  merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan pembiayaan  debitur  bermasalah  yang  masih memiliki  prospek  usaha  dengan  tujuan meminimalisir  kemungkinan  kerugian  bagi bank. Pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan terhadap pembiayaan debitur bermasalah ini dapat dilakukan dengan cara: a.  Penurunan margin pembiayaan
Dalam  rangka  restrukturisasi  dengan penurunan  margin  pembiayaan  mempunyai tujuan  untuk  memberikan  keringanan  kepada nasabah debitur sehingga dengan penurunan margin,  nasabah  debitur  dapat  mengatur kembali  cash  flow.  Besarnya  margin  yang harus dibayar debitur setiap tanggal
pembayaran  menjadi  lebih  kecil.  Misalnya margin  yang  diperjanjikan  sebesar  12% diturunkan menjadi
10%, dapat dipertimbangkan  dengan  mempertimbangkan dan  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut  : selektif,  tidak  boleh  untuk  seluruh  fasilitas pembiayaan  debitur,  sifat  penangguhan  (sisa kewajiban  harus  dibayar  sesuai  arus  kas debitur),  paling  lama  2  (dua) tahun  dan  dikaji setiap tahun.
b.  Pengurangan  Tunggakan  margin  dan Denda pembiayaan
Pengurangan  tunggakan  margin  dan denda  pembiayaan  merupakan  salah  satu cara  restrukturisasi  untuk  menyelamatkan debitur  bermasalah,  hal  ini  dilakukan  dan diutamakan  bagi  debitur  yang  belum  pernah mendapatkan  keringanan  marginnya  atau keringanan  tunggakan  marginnya  berikut denda  margin.  Sisa  keringanan  tunggakan margin, denda margin dan denda pokok dapat diangsur  tanpa  dikenakan  margin.  Dalam  hal ini pihak debitur terlebih dahulu dipersyaratkan untuk membayar initial payment  yang  dapat  diperhitungkan  sebagai pengurangan  kewajiban  pembiayaan  dan harus  dibayar  sebelum  penandatanganan perjanjian restrukturisasi pembiayaan.
c.  Perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan atau Penjadwalan Kembali Tujuan  dari  perpanjangan  waktu pembiayaan atau penjadwalan kembali adalah untuk memberikan keringanan kepada debitur  agar  pembayaran  kewajibannya  lebih lama,  contohnya  hutang  akan  jatuh  tempo pada  tanggal  30  Oktober  2016,  sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kemudian  mendapat  keringanan  dari pihak  bank  untuk  memperpanjang  jangka waktu  menjadi  30  Desember  2017,  dengan tujuan  kualitas  pembiayaan  debitur  masih tetap digolongkan lancar.
Beberapa  kriteria  penilaian  yang dilakukan  pihak  bank  dalam  melakukan perpanjangan  jangka  waktu  pembiayaan, yaitu :
1.  Untuk  kriteria  modal  kerja  jangka  waktu maksimum  restrukturisasi  adalah  5  (lima) tahun.
2.  Untuk pembiayaan investasi jangka waktu maksimum restrukturisasi dengan perpanjangan kembali adalah 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak perjanjian restrukturiusasi ditandatangani.
3.  Tenggang  waktu  pembayaran  (grace periode) diberikan untuk fasilitas pembiayaan  investasi  dan  atau  modal kerja dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
4.  Penambahan fasilitas pembiayaan.
Tambahan  pembiayaan  dapat  diperkenankan untuk  tujuan  membayar  melunasi  tunggakan pokok  dan  atau  margin  pembiayaan  berikut denda.
Agunan pembiayaan mencukupi sesuai ketentuan yang berlaku.
Diprioritaskan untuk debitur yang berusaha di bidang ekspor, pertanian dan sector lain yang tergolong strategis.
Diprioritaskan untuk tambahan modal kerja. Prosedur Lelang Pada Perseroan Terbatas PT.  Bank  BNI Syariah  Kantor  Cabang
Medan. Pada prakteknya dalam
melaksanakan lelang pihak Bank BNI Syariah bekerja  sama  dengan  Balai  Lelang  yaitu KPKNL,  yang  sekarang  mengacu  pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
93/PMK.0/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.
Dimana  penjual/pemilik  barang  dalam  hal  ini adalah PT. Bank BNI  Syariah Kantor Cabang Medan yang bermaksud melakukan penjualan barang  secara  lelang,  harus  mengajukan surat  permohonan  lelang  secara  terulis kepada  kepala  KPKNL  untuk  dimintakan jadwal  pelaksanaan  lelang,  disertai  dokumen persyaratan  lelang  sesuai  dengan  jenis lelangnya,  hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  10 ayat  1  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penjual/Pemilik barang yang
dimaksud  dapat  menggunakan  Balai  Lelang untuk  memberikan  jasa  pralelang  dan/atau pasca  lelang.  Penjual/Pemilik  barang  yang bermaksud  melakukan  penjualan  barang secara  lelang  melalui  Balai  Lelang,  harus mengajukan  surat  permohonan  lelang  secara tertulis  kepada  pemimpin  Balai  Lelang, disertai  dokumen  persyaratan  lelang  sesuai dengan jenis lelangnya.
Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  11  ayat  1
Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Lelang,  kemudian  dalam  hal legalitas formal  subjek  dan  objek lelang  telah dipenuhi dan pemilik barang telah memberikan  kuasa  kepada  Balai  Lelang untuk menjual  secara  lelang,  Pemimpin  Balai Lelang  mengajukan  surat  permohonan  lelang kepada  Kepala  KPKNL  untuk  dimintakan jadwal  pelaksanaan  lelangnya,  ini  adalah merupakan  ketentuan    ayat  2  dari  pasal tersebut.
Dalam hal adanya permohonan pengajuan pelaksanaan lelang oleh
Penjual/Pemilik  barang,  Kepala  KPKNL  tidak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
boleh menolaknya  sepanjang  dokumen  untuk persyaratan  lelang  sudah  lengkap  dan memenuhi  legalitas  formal  subjek  dan  objek lelang.    Dalam  hal  terdapat    gugatan terhadap  objek  lelang  hak  tanggungan  dari pihak  lain  selain  debitur/suami  atau  istri debitur tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan  berdasarkan  title  eksekutorial  dari sertifikat  Hak  Tanggungan  yang  memerlukan fiat  eksekusi.  Permohonan  atas  pelaksanaan lelang  dimaksud  dilakukan  oleh  Pengadilan Negeri.  Jadi jika  seandainya  para  pihak  yang tersebut  keberatan,  Balai  Lelang  tidak  dapat melakukan pelaksanaan lelang tanpa izin dari Pengadilan Negeri setempat.
Namun  pada  prakteknya  pada  PT. Bank  BNI  Syariah  Kantor  Cabang  Medan belum  pernah  melakukan  eksekusi  lelang, para  pihak  yang  dimaksud  diatas  yaitu debitur/suami  atau  istri  debitur  tereksekusi melakukan  gugatan  terhadap  objek  lelang yang akan dieksekusi. Karena pada PT. Bank BNI    Syariah  Kantor  Cabang  Medan,  jika terjadi debitur tidak melakukan kewajibannya, pihak  kreditur  terlebih  dahulu  melakukan pendekatan  secara  kekeluargaan    kepada debiturnya. Atau jika seandainya debitur yang wan prestasi itu adalah pengembang/depeloper, PT. Bank BNI
Syariah  Kantor  Cabang  Medan  bahkan  turut serta  mencari  calon-calon  debitur  yang bersedia membeli objek jaminan.
Pada  kenyataannya  PT.  Bank  BNI Syariah  Kantor  Cabang  Medan,  jika  terjadi pelaksanaan  lelang  terhadap  debitur  inkar janji atau wanprestasi, dalam proses lelangnya  mengikuti  prosedur  lelang  yang telah  ditentukan  oleh  perundang-undangan, yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:
93/PMK.06/2010
tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang serta aturan-aturan yang terkait.

## D.  KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Pemberian  pinjaman  oleh  kreditur  dalam hal  ini  pihak  perbankan,  untuk  memberi rasa  aman  dan  kepastian  pengembalian pinjaman  oleh  debitur  kepada  kreditur, harus  disertai  dengan  pemberian  barang jaminan  oleh  debitur.  Sudah  seharusnya pemberi  dan  penerima  pembiayaan  serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan  melalui  suatu  lembaga jaminan  yang  kuat  serta  dapat  pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, seperti lembaga jaminan hak tanggungan, sehingga  lembaga  ini  dapat  memberikan manfaat kepada kreditur maupun debitur.
Disatu pihak hak tanggungan membantu  para  kreditur  untuk  menjamin pengembalian  pinjaman  yang  diberikan, sedangkan  dipihak  lain  hak  tanggungan merupakan salah satu sarana yang dapat membantu debitur untuk mendapat pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. 2.  Kekuatan hukum Sertifikat Hak
Tanggungan  memang  telah  memberikan suatu  kepastian  hukum  apabila  ternyata debitur  inkar  janji  atau  wanprestasi. Dimana irah-irah yang tercantum didalam sertifikat hak    tanggungan, menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat  hak  tanggungan.  Sehingga apabila debitur inkar janji atau wanprestasi,  secara  serta  merta  barang jaminan  siap  untuk  dieksekusi,  seperti

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
suatu  putusan  pengadilan  yang  telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
3.  Pada  PT.  Bank  BNI  Syariah,  Kantor
Cabang    Medan,  jika  seandainya  debitur inkar janji atau wanprestasi, atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,  pada  awalnya  pihak  Bank akan  melakukan  upaya  penyelesaian melalui penjualan dibawah tangan, dengan cara ini diharapkan akan memberikan  keuntungan  kepada  semua pihak.
Tetapi  jika  tidak  ada  kesepakatan  dari  para pihak, maka eksekusi dilakukan melalui lelang yang  sudah  diatur  dalam  aturan  lelang  yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
bdulkadir  Muhammad ,  Hukum  Perikatan ,  PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
Ali Muhammad Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi
dan Lembaga Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. AP  Parlindungan, Komentar Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan  Tanah (UU  Nomor  4  Tahun 1996/9  April  LN  No.24  Sejarah Terbentuknya Bandung, Mandar Madju, Tahun 1996). Atikum Amirullah, Pengantar Metode Penelitian  Hukum ,  Penerbit  Jakarta
Raja Grafindo, Tahun 2003.
CST  Kansil  dan  Kansil  Christina, Pokok-
Pokok  Hukum  Hak  Tanggungan  atas Tanah, Undang-Undng  Nomor  4 Jakarta  Pustaka  Sinar  Harapan, Tahun 1997. Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan Di Indoesia,  Penerbit  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1993. J.  Kartini  Soedjendro , Perjanjian  Peralihan Hak  Atas  Tanah  Yang  Berpotensi Konflik, Yogyakarta,  Kansius,  Tahun 2001. Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Hak Tanggungan , Jakarta, Kencana, Tahun 2006. Mariam  Darus  Badrulzaman, KUHPerdata Buku  III  Hukum  Perikatan  Dengan Penjelasan, Penerbit  Alumni,  Tahun 1983. ___________, Perjanjian Kredit Bank , Bandung Alumni, Tahun 1987. ___________, Kompilasi  Hukum  Perikatan ,
Citra  Aditya  Bakti  Bandung,  Tahun
2001.
Mgs Edy Putra The’Aman, Kredit Perbankan, Suatu  Tinjauan  Yuridis ,  Yogjakarta
Liberty, Tahun 1986.
Muchdarsyah  Sinungan, Uang  dan Bank ,  Pudy  Cipta  Jakarta,  Tahun
1991.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Munir  Fuady, Perbandingan  Hukum  Perdata , PT  Citra  Aditya  Bakti  Bandung, Tahun 2005. M  Yahya  Harahap, Segi-Segi  Hukum Perjanjian ,  Alumni  Bandung,  Tahun
1996.
R Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum
Indonesia, Alumni  Bandung,  Tahun 1986. Sinungan,  Muchdarsyah,  Uang  dan Bank, Bineka Cipta, Jakarta, 1995.
Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia Nomor  :  23/69/KEP/DIR  tanggal  28 Februari  1991  Tentang  Jaminan Pemberian Kredit.
Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah , Studi  tentang Teori  Akad  dalam Fikih Muamalat,  Divisi  Perguruan  Tinggi, PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, Tahun2007.
Tampil Anshari Siregar, Pendalaman Lanjutan Undang-Undang Pokok Agraria,
Pustaka Bangsa Press, Tahun 2005.
__________, Undang-Undang  Pokok  Agraria dalam bagan, Kelompok Studi Hukum dan  Masyarakat  Fakultas  Hukum USU, Tahun 2001.
___________, Pendaftaran  Tanah  Kepastian Hak ,  Fakultas  Hukum  USU  Medan,
Tahun 2007. Undang-Undang Hak Tanggungan , Peraturan Pelaksanaan  dan  Peraturan  Lain Yang  Terkait, Yayasan  Bhumi  Bhakti Adhiguna, BPN Jakarta, Tahun 1996. Undang-Undang  Nomor:  21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang  Perbankan  Nomor  :
7 Tahun 1992. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960. Ya’qub,  Hamzah,  H,  Kode  Etik  Dagang Menurut Islam,
Penerbit
CV.
Diponegoro, Bandung, 1984.
Zuhri,  Muh,  Riba  Dalam  Al- Qur’an  Dan Masalah  Perbankan,  Penerbit  PT. Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 1996.
Zuhdi,  Masjfuk,  Masail  Fiqhiyah,  Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997.

## Makalah :
Antoni o,  Muhammad,  Syafi’i,  Produk-produk Syariah dan Kemungkinan Penerapannya dalam Sistem Perbankan Islam, Makalah Penataran dan Seminar Nasional Hukum Perbankan di Indonesia, 23 Nopember  s/d  3  Desember  1992,  di Medan. _____________, Riba dan Permasalahannya, Makalah  Penataran  dan  Seminar Nasional Hukum Perbankan di Indonesia,  23  Nopember  s/d  3 Desember 1992, di Medan.
Azhari. SH, MHum, Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penyaluran Kredit Pada BPR , Makalah 2003.
Internet :
http : www. BNI Syariah. com
Media :
Syech  Muhajir  Usman,  S.Ag,  LLM ,  Bank Syariah Belum Syariah , Harian Waspada, 17 Mei 2010.
Dokumentasi  Internal  Bank  BNI  Syariah Medan, Tahun 2010.