Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id
E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume, 3, Issue 2, July 2019

## SECURITY SUDBIT COORDINATION WITH SUBDITICAR NARCOTICS ANNOUNCER OF WEST SUMATERA POLICY IN REVEALED THE CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS

## KOORDINASI SUDBIT KEAMANAN DENGAN PENYIDIK SUBDIT NARKOTIKA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Berliana Zmach 1 , Wirna Rosmely 2
1 Masters Program in Law in Ekasakti University
1 Email: berlianazmach@gmal.com
2 Ekasakti University
2 Email:

## ABSTRACT
The  decision  of  the  Constitutional  Court  Number  130  /  PUU-XIII  /  2015  has changed some stages in the pre-prosecution process where previously the pre-prosecution phase of investigators only gave a Notice of Commencement of Investigation (SPDP) to the public prosecutor has now been amended and requires investigators to provide SPDP not only only to the public prosecutor but also to the reported party and victim / reporter. This also  happened  in  the  Solok  South  District  police  station  and  also  became  a  challenge  in settling cases so that the case could be accepted by the public prosecutor. This research is a  descriptive  analytical  study.  Adapaun  research  results  The  legal  implications  of  the implementation  of  the  notification  of  the  commencement  of  the  investigation  after  the Decision  of  the  Constitutional  Court  130  /  PUU-XII  in  2015  for  the  Solok  South  Police Criminal Investigation Unit investigator have implemented in handling criminal cases with stages that have been adjusted to the Constitutional Court Decision specifically related to the SPDP submission previously only addressed to the prosecutor's office is now changing not  only  to  the  prosecutor  but  also  to  the  reported  party  and  the  reporter.  Constraints encountered  by  Solok  South  Police  Criminal  Investigator  Sat  investigator  on  the implementation of the notification letter of the start of investigation after the Constitutional Court  decision  Number  130  of  2015  are  as  follows:lack  of  coordination  between investigators and the Public Prosecutor About an investigation warrant after 7 days must be  sent  notification  letter  of  commencement  of  investigation  to  the  Public  Prosecutor; Investigators do not understand the elements of the article alleged against the suspect and immediately  determine  the  suspect  as  a  criminal  offender;  Investigators  mostly  lack evidence; and Witness testimony is still lacking in handling criminal cases.
Keywords:  Coordination,  Sub-Directorate  of  Defense,  Sub-Directorate  of  Narcotics, Narcotics.

## ABSTRAK
Koordinasi  antara  pihak  Hukum  Sudbit  Keamanan  dengan  Penyidik  Subdit Narkoba dilakukan berdasarkan pada: SKEP KaPolri No. Pol.: SKEP/448/IX/2007 tanggal 14  September  2007  tentang  Pedoman  Produk  Intelijen  Di  Lingkungan  Polri,  melalui koordinasi  ini,  sangat  berguna  untuk  mengungkap  kasus-kasus  tindak  pidana  narkotika yang  besar,  salah  satunya  adalah  kasus  LP/  234/VI/2018/SPKT-SBR  Tanggal  01  Juni 2018.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Adapaun  hasil  penelitian Koordinasi Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkotika dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba dimulai dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Sudbit Keamanan  ataupun  kegiatan  yang  dicurigai  oleh  Sudbit  Keamanan,  setelah  mendapat informasi  A  1,  maka  akan  disampaikan  kepada  Kanit  1  dan  dibuat  laporan  informasi. Laporan  informasi  ini  akan  diserahkan  kepada  dirintelkam,  dirintelkam  akan menyampaikan  laporan  informasi  ini  kepada  dirresnarkoba,  maka  dirresnarkoba  akan memerintahkan  Subdit  Narkotika  untuk  melakukan  pengecekan  lapangan  untuk mengungkap  kasus  besar  tersebut.  Koordinasi  Sudbit  Keamanan  dengan  Penyidik  Subdit Narkotika  dalam  mengungkap  kasus  tindak  pidana  narkoba  biasanya  berbentuk  teknik pembelian  terselubung.  Kendala  koordinasi  Sudbit  Keamanan  dengan  Penyidik  Subdit Narkotika, bisa dilihat dari kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional,  kendala  penyidik  setelah  melakukan  pembelian  terelubung  Sedangkan kendala-kendala eksternal yang muncul saat Polri menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan  dengan  teknik  pembelian  terselubung,  kendala  dalam  mendapatkan  informan dan  kendala  menentukan  lokasi,  Upaya-upaya  Polri  dalam  mengatasi  kendala-kendala dapat  berupa  upaya  secara  preventif  yaitu  upaya  yang  dilakukan  sebelum  tindak  pidana terjadi maupun secara represif yaitu upaya yang dilakukan setelah tindak pidana Kata Kunci: Koordinasi, Subdit Keamanan, Subdit Narkotika, Narkotika.

## PENDAHULUAN
Upaya  penanggulangan  peredaran  narkotika  harus  mendapat  perhatian  serius  dan benar-benar dilaksanakan agar masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai  wabah  yang  buruk  bagi  perkembangan  negara.  Masalah  hukum  ini  menyangkut peran para aparat penegak hukum, (AR.  Sujono dan Boni Daniel, 2011:2) diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dan berwenang terhadap penyelidikan dan penyidikan  adanya  kasus  tindak  pidana  narkotika  adalah  pihak  Kepolisian  melalui Direktorat  Reserse  Narkoba  pada  tingkat  Kepolisian  daerah  yang  diatur  dalam  Pasal  148
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2010  tentang
Susunan  Organisasi  dan  Tata  kerja  pada  Tingkat  Kepolisian  Daerah.  Keberadaan
Direktorat  Reserse  Narkoba  sangat  penting  di  tengah-tengah  masyarakat  sebagai  abdi negara  penyeimbang  dan  pengayom  kehidupan  dalam  masyarakat,  yang  diharapkan mampu menegakkan hukum serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana narkotika jenis baru (AR. Sujono dan Boni Daniel, 2011: 2).
Salah  satu  upaya  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  jenis  baru  yang dapat  dilakukan  oleh  Direktorat  Reserse  Narkoba  adalah  menggunakan  cara  penyamaran dalam  melakukan  pemberantasan  narkoba  jenis  baru, (David  Ardhy  Marulitua  Hutagaol,
2016:3)  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  24  huruf  F  Peraturan  Kepala  Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan Tindak  Pidana.  Khusus  kasus  peredaran  narkoba,  dapat  digunakan  teknik  penyamaran sebagai  calon  pembeli  ( undercover  buy ),  penyamaran  untuk  dapat  melibatkan  diri  dalam distribusi  narkoba  sampai  tempat  tertentu  ( controlled  delivery ),  penyamaran  disertai penindakan  dan  pemberantasan  ( raid  planning  execution )  (David  Ardhy  Marulitua
Hutagaol, 2016:5). Aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang melalui Koordinasi
Direktorat  Intelkam  dan  Direktorat  Reserse  Narkoba  diharapkan  mampu  mencegah  dan menanggulangi kejahatan narkoba guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia  di  Indonesia,  khususnya  bagi  generasi  penerus  bangsa  (I  Putu  Wisnu  Nugraha, 2016:42).
Koordinasi antara pihak Hukum Sudbit Keamanan dengan Penyidik Subdit Narkoba memiliki  payung  hukum  berdasarkan  pada:  1)  Juklak  Pengamanan  Intelijen  Polri tanggal 23  April  1979  tentang  Pengamanan  Intelijen  Polri;  2)  Juklak  Pengamanan  Intelijen  Polri tanggal  23  April  1979  tentang  Penggalangan  Intelijen  Polri;  3) Juknis  KaPolri  No.  Polisi
Juknis/01/V/1983/Sintelpam  tanggal  16  Mei  1983  Mekanisme  Sikulasi  Intelijen  Dan
Pengamanan  Kepolisian;  4)  SKEP/37/I/2005  tanggal  31  Januari  2005  tentang  Pedomen Intelijen  Keamanan  Di  Lingkungan  Polri;  5)  SKEP  KaPolri  NO.  POL.  :
SKEP/411/VI/2005  tanggal  23  Juni  2005  tentang  Pedoman  Administrasi  Produk  Intelijen Di  Lingkungan  Polri;  6)  SKEP  KaPolri  No.  Pol.  :  SKEP/990/XII/2005  tanggal  30
Desember  2005  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengamanan  Intelkam;  dan  7)  SKEP
KaPolri  No.  Pol.  :  SKEP/448/IX/2007  tanggal  14  September  2007  tentang  Pedoman
Produk Intelijen Di Lingkungan Polri. 1
Kepolisian Daerah Sumatera Barat berhasil mengungkap 626 kasus penyalahgunaan narkoba selama 2016. Jumlah tersebut meningkat 237 dari tahun sebelumnya, yang hanya 389 kasus. Dari 626 kasus, jumlah pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 861 orang.  Kemudian,  ia  menuturkan,  sebanyak  548  kasus  dinyatakan  P21,  sementara  78 lainnya masih dalam proses sidik. 2 Sedangkan di tahun 2017 Kepolisian Daerah Sumatera
Barat  mengungkap  sebanyak  640  kasus  penyalah  gunaan  narkotika.  Dari  pengungkapan sebanyak  640  kasus  tersebut  petugas  menangkap  sebanyak  693  orang  pelaku.  Jumlah tersebut  meningkat  dari  pengungkapan  yang  dilakukan  Polda  Sumbar  pada  tahun  2016 dalam  periode  yang  sama. 3 Peningkatan  pengungkapan  kasus  tersebut  karena  keaktifan koordinasi  Intelkam  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dengan  Unit  Penyidik  Direktorat Reserse  Narkoba  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  mengungkap  kasus  tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
1 http://tribratanews.kepri.Polri.go.id/2018/08/30/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse- kriminal-Polri-reskrim/, (10/10/2018).
2 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/30/o063wz336-polda-sumbar- ungkap-626-kasus-penyalahgunaan-narkoba, (10/10/2018).
3 https://sumbar.antaranews.com/berita/207519/polda-sumbar-ungkap-460-kasus-narkotika- terjadi-selama-2017 https://sumbar.antaranews.com/berita/207519/polda-sumbar-ungkap-460- kasus-narkotika-terjadi-selama-2017, diakses pada tanggal 8 April 2018.
Salah  satu  koordinasi  antara  Intelkam  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dengan
Unit Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah kasus LP/  234/VI/2018/SPKT-SBR  Tanggal  01  Juni  2018  dengan  tersangka  Chandran  Restu Tama.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  yaitu:  1.  Bagaimana  koordinasi  Sudbit Keamanan  Polda  Sumbar  dengan  Penyidik  Subdit  Narkotika  Polda  Sumbar  dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba? 2. Apa saja kendala-kendala koordinasi Sudbit Keamanan  Polda  Sumbar  dengan  Penyidik  Subdit  Narkotika  Polda  Sumbar  dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba serta upaya mengatasinya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yang  didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan  data  primer.  Terhadap  semua  data  dan  bahan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Koordinasi  Sudbit  Keamanan  dengan  Penyidik  Subdit  Narkotika Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  Mengungkap  Kasus  Tindak  Pidana Narkoba.
Penyelidikan  Intelijen  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  secara  umum tentang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pokok penyelidikan sebagai salah satu fungsi intelijen di lingkungan Polri sekaligus untuk menyamakan persepsi dan tindakan dari para pelaksana  di  lapangan  serta  memberikan  pedoman  kepada  Anggota  Operasional  dalam
penyelenggara  penyelidikan  Intelijen  secara  terarah,  terencana  sehingga  pelaksanaan tugas penyelidikan dapat berdaya dan berhasil guna.
Pedoman atau acuan penyelidikan intelijen bisa dilihat dari acuan hukum berikut ini:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum    Acara Pidana.
3. Skep KaPolri No. Pol. : Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Panduan Teknis atas Skep KaPolri No. Pol. : Skep / 412 / VI  / 2005 tanggal 23 Juni 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan.
5. Perkap  KaPolri  Nomor  23  tahun  2010  tanggal  23  September  2010  tentang  Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Penyelidikan  Intelijen  ini  adalah  segala  usaha,  pekerjaan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  berencana  dan  terarah  untuk  mencari,  mengumpulkan,  mengolah  dan menafsirkan  bahan  -bahan  keterangan  yang  dibutuhkan  dalam  bidang  Ipoleksosbudkam dan  kemudian  menyampaikannya  kepada  pimpinan  atau  pihak-pihak  yang  berwenang guna  memungkinkan  untuk  membuat  suatu  perencanaan  atau  perkiraan  mengenai masalah  yang  dihadapi,  sehingga  dapat  ditentukan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  dan tindakan-tindakan dengan resiko yang telah diperhitungkan. 4
Adapun  proses  koordinasi  yang  dilakukan  antara  koordinasi  Sudbit  Keamanan dengan  Penyidik  Subdit  Narkotika  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba adalah dengan cara berikut: 5
1.  Kegiatan  intelejen  Sudbit  Keamanan  dimulai  dari  informasi  dari  masyarakat  atau kegiatan yang dicurigai oleh Sudbit Keamanan.
2.  Sudbit Keamanan akan memulai Penyelidikan sampai mendapatkan informasi A 1.
4 Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.
5 Wawancara  dengan  Dir  Intelkam  Polda  Sumbar,  Kombes  Pol.  Roberts  Kennedy,  pada tanggal 12 Agustus 2018.
3.  Setelah  mendapatkan  informasi  A  1,  maka  anggota  Sudbit  Keamanan  akan melaporkan kepada kepala Sudbit Keamanan terkait informasi adanya kegiatan tindak pidana narkoba.
4.  Kepala  Sudbit  Keamanan  akan  menganalaisis  informasi  A  1  sehingga  menjadi Laporan  Informasi.  Laporan  Informasi  tersebut  akan  diserahkan  kepada  Dirintelkam Polda Sumbar.
5.  Dirintelkam  Polda  Sumbar  akan  menyampaikan  Laporan  Informasi  kepada Ditresnarkoba Polda Sumbar terkait adanya Laporan Informasi tindak pidana narkoba.
6.  Dirresnarkoba  Polda  Sumbar  akan  menugaskan  Subdit  Narkotika  untuk  melakukan pengecekan  di  lapangan  berdasarkan  Laporan  Informasi  tindak  pidana  narkoba  dari Dirintelkam Polda Sumbar.
7.  Sudbditnarkoba akan mengungkap para pelaku tindak pidana narkoba tersebut. 6
Untuk  menjaga  kerahasiaan  dan  keamanan  penyajian  atau  penyampaian  produk intel tertentu dapat dilakukan dengan melalui: a) perwira intelijen, b) kurir, dan c) Sarana komunikasi intelijen.
Setelah  data-data  intelijen  Sudbit  Keamanan  Polda  terkait  dugaan  tindak  pidana narkotika  di  dapat  dan  disajikan,  maka  Sudbit  Keamanan  Polda  Sumbar  akan melaporkannya kepada Penyidik Subdit Narkoba Polda Sumbar dalam rangka membantu mengungkap kasus Tindak Pidana Narkoba. 7
Atas  laporan  data  tersebut  maka  Penyidik  Subdit  Narkoba  Polda  Sumbar  akan meninjau ke lapangan dengan menyiapkan segala sarana dan prasana yang dibutuhkan di lapangan nantinya untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Narkoba.
Selain  itu  terhadap  kasus-kasus  yang  termasuk  dalam  skala  besar  maka  personel
Sudbit  Keamanan  akan  melakukan  pembelian  terselubung  ( Undercover  Buy ).  Contoh pengungkapan  kasus  Narkoba  oleh  Sudbit  Keamanan  Polda  Sumbar  dengan  Penyidik Subdit  Narkoba  Polda  Sumbar  dengan  tersangka  Chandran  Restu  Tama  (LP/
6 Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.
7 Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.
234/VI/2018/SPKT-SBR  Tanggal  01  Juni    2018),  mulai  dari  pelaksanaan  penyelidikan sampai dengan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba sebagai berikut :
1.  Dimulai  dari  Laporan  Informasi  dari  salah  seorang  Informan  pada  tanggal  29  Mei 2018  sekira  jam.  19.00  Wib  melalui  masyarakat  anggota  Sudbit  Keamanan  yang memiliki Narkotika jenis sabu seberat 5 kg.
2.  Kemudian  Kepala  Sudbit  Keamanan  memerintahkan  Kanit  1  dan  3  (tiga)  anggota untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap  kebenaran  Informasi  tersebut  dari  dasar laporan informasi.
3.  Pada  hari  30  Mei  2018  sekira  jam.  09.00  Wib,  2  (dua)  Anggota  Sudbit  Keamanan dengan  dibantu  oleh  Informan  memulai  Penyelidikan  dengan  cara  observasi  / pengamatan  terhadap  tempat  tinggal  target  operasi  yang  bernama  Chandran  Restu Tama di Hotel Amaris.
4.  Selanjutnya  jam.  16.00  Wib,  penyelidikan  dilanjutkan  dengan  pengenalan  terhadap target atas nama Chandran Restu Tama tersebut untuk mengetahui wajah dan ciri-ciri dari target tersebut.
5.  Selanjutnya  tanggal  01  Juni  2018  sekira  jam.  17.00  Wib  dengan  menggunakan  jasa Anggota Subdit Keamanan melakukan transaksi terselubung ( Undercover Buy ) dengan cara  membeli  narkotika  jenis  sabu-sabu  tersebut  kepada  Chandran  Restu  Tama  di Hotel Amaris.
6.  Selanjutnya  pada  jam  yang  sama  anggota  Subdit  Narkoba  bersama  anggota  Subdit Keamanan  dengan  berbekal  Surat  Perintah  Penangkapan  sekira  jam  16.30  Wib, anggota Subdit Narkoba melakukan penangkapan terhadap Chandran Restu Tama. 8
7.  Kemudian anggota lidik Subdit Narkoba melakukan Penggeledahan di seluruh kamar hotel  tersebut  dan  hasilnya  dari  penggeledahan  tersebut  ditemukan  beberapa  bukti pendukung lainnya seperti seperangkat bong dan sendok sabu-sabu serta bukti lainnya, selanjutnya  Chandran  Restu  Tama  berikut  barang  bukti  yang  ditemukan  dibawa  ke Kantor Diresnarkoba Polda Sumbar untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 9
Menurut  penulis  dalam  koordinasi  ini  bahwa  mekanisme  hubungan  kerja  sama antara  Sudbit  Keamanan  Polda  Sumbar  dengan  Penyidik  Subdit  Narkoba  Polda  Sumbar dalam  mengungkap  kasus  tindak  pidana  Narkoba  sudah  cukup  baik,  mengingat koordinasi  ini  dilakukan  apabila  kasus-kasus  yang  diungkap  adalah  kasus  yang  besar.
Contohnya  penangkapan  Chandran  Restu  Tama  (LP/  234/VI/2018/SPKT-SBR  Tanggal 01  Juni    2018),  yang  ditangkap  di  depan  Lift  Hotel  Amaris  lantai  1  Jalan  Jenderal
8 Wawancara dengan Kasubit Narkotika, AKBP Sarminal pada tanggal 30 April 2019.
9 Wawancara dengan Kasubit Narkotika, AKBP Sarminal pada tanggal 30 April 2019.
Sudirman  Nomor  19  Kelurahan  Kampung  Jao  Kecamatan  Padang  barat  Kota  Padang yang memiliki 5 Kg Shabu.
Karena perkembangan tindak pidana narkotika pada hari ini bersifat transnasional yang digunakan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi  yang tinggi dan canggih serta didukung oleh jaringan yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat.
Sumatera  Barat  menjadi  wilayah  transit  peredaran  tindak  pidana  narkoba,  dimana
Chandran  Restu  Tama  merupakan  mahasiswa  di  sebuah  perguruan  tinggi  di  Provinsi
Banten,  dan  hanya  akan  menginap  beberapa  hari  di  Sumatera  Barat  untuk  kembali  ke
Jakarta dari Aceh.
Kendala  Koordinasi  Hukum  Sudbit  Keamanan    dengan  Penyidik  Subdit  Narkoba Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  Mengungkap  Kasus  Tindak  Pidana Narkoba Serta Upaya Mengatasinya.
Adapun  kendala  koordinasi  hukum  sudbit  keamanan  dengan  penyidik  Subdit
Narkoba  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dalam  mengungkap  kasus  tindak  pidana narkoba: 10
1. Kurangnya  jumlah  peralatan  yang  diperlukan.  Kekurangan  peralatan  yang  digunakan untuk  melakukan  penyelidikan  maupun  penyidikan  dalam  hal  ini  adalah  untuk melakukan  penyadapan.  Tanpa  adanya  peralatan  yang  cukup  maka  dapat mempengaruhi  kecepatan  serta  ketelitian  penyidik  dalam  mengumpulkan  alat  bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika.
2. Terbatasnya  biaya  operasional.  Proses  penyelidikan  dan  penyidikan  dengan  teknik pembelian  terselubung  ( undercover  buy ),  oleh  penyidik  dalam  kasus  narkotika  dan prekursor  narkotika  memerlukan  biaya  operasional  yang  cukup  tinggi  jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional.
3. Penyidik  mendapatkan  teror  dan  menjadi  saksi  dalam  persidangan.  Anggota  yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting,  tato,  dan  berambut  gondrong  para  anggota  kepolisian tersebut  lebih banyak  dikenali  dengan  mudah  jaringan  narkoba  tersebut  karena  setiap  anggota
10 Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.
kepolisian  tersebut,  setiap  setelah  menangkap  maka  otomatis  anggota  tersebut  akan menjadi saksi dalam persidangan.
4. Kendala  dalam  mendapatkan  informan/spionase.  Informan  sendiri  adalah  orang  yang memiliki informasi tentang suatu subjek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkotika.
5. Kendala  menentukan  lokasi  pembelian  terselubung. 11 Salah  satu  kendala  yang  harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung ( undercover buy )  karena  penyidik  harus  mencari  lokasi  yang  memungkinkan  dilakukanya pengawasan  terhadap  gerak-gerik  tersangka  dan  kemungkinan  dilakukanya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini.
6. Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau. 12 Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam  dengan  mencari  teknik-teknik  baru  agar  polisi  sulit  untuk  menangkap  jaringan mereka  salah  satunya  adalah  dengan  teknik  ranjau.  Teknik  ranjau  yang  dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar  maupun  kurir  jaringan  tersebut  tidak  ingin  bertemu  dengan  polisi  sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal.
Walaupun  banyak  kendala  yang  dihadapi  Polri  dalam  menangani  tindak  pidana narkoba yang dilakukan, akan tetapi Polri tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. upaya-upaya dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala internal adalah sebagai berikut:
1.  Upaya  mengatasi  kekurangan  peralatan  yang  diperlukan  upaya  yang  dapat  dilakukan penyidik  dalam  pengoptimalisasian  kinerja  yaitu  dengan  melakukan  upaya memaksimalkan  Sumber  Daya  Manusia  agar  dapat  menggunakan  peralatan  yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal.
2.  Upaya  dalam  mengatasi  biaya  operasional  yang  terbatas.  Upaya  penyidik  dalam mengatasi adanya kendala mengenai kurangnya biaya operasional dalam hal ini adalah uang  karena  sering  kali  berhasilnya  penangkapan  perdagangan  narkotika  dan psikotropika  karena  membelinya  dengan  memamerkan  jumlah  uang  untuk  menarik pengedar, maka biaya untuk melakukan operasi ini harus memadai.
3.  Penyelidik  harus  bersikap  professional.  Penyelidik  yang  akan  melakukan  teknik pembelian  terselubung  ( undercover  buy )  ini  harus  bersikap  secara  profesional  dan hati-hati  dalam  menjalankan  tugasnya,  serta  meminimalisir  kesalahan  atau  bahkan jangan  sampai  melakukan  kesalahan  dalam  tugas,  karena  hanya  dengan  sedikit kesalahan maka nyawa penyidik maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal. 13
11 Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.
12 Wawancara dengan Kasubit Narkotika, AKBP Sarminal pada tanggal 30 April 2019.
13 Wawancara dengan Kasubdit Keamanan, AKBP Sri Wibowo, pada tanggal 1 Mei 2019.
4.  Upaya  dalam  mendapatkan  informan  dan  mengoptimalkan  peran  tersangka.  Upaya yang  dimaksudkan  dalam  mengoptimalkan  peran  informan  disini  yaitu  dengan mengumpulkan  informasi  dengan  menggunakan  informan  (mata–  mata)  dan melakukan  pembelian  terselubung  dengan  menggunakan  kurir  atau  tersangka  yang telah tertangkap
5.  Upaya  dalam  menentukan  lokasi  pembelian  terselubung.  Upaya  yang  dilakukan penyidik Polri dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 14
a. Lokasi harus memungkinkan dilakukanya pengawasan terhadap gerak- gerik lawan dan  kemungkinan  dilakukanya  pengamanan  terhadap  pelaku  undercover,  untuk transaksi  dihindari  tempat  yang  terlalu  ramai  dan  terbuka.  b.  Lokasi  memungkinkan dipergunakan  alat-alat  komunikasi  dan  deteksi  baik  untuk  mengawasi  lawan  maupun untuk kepentingan komunikasi serta untuk koordinasi semua petugas. c. Lokasi harus dikuasai  sejak  dini,  sehingga  memungkinkanya  dilakukan  usaha  pengaman  dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.

## KESIMPULAN
Menurut penulis bahwa mekanisme hubungan kerja sama antara Sudbit Keamanan Polda Sumbar dengan Penyidik Subdit Narkoba Polda Sumbar dalam mengungkap kasus tindak  pidana  Narkoba  sudah  cukup  baik,  mengingat  koordinasi  ini  dilakukan  apabila kasus-kasus  yang  diungkap  adalah  kasus  yang  besar.  Walaupun  banyak  kendala  yang dihadapi Polri dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan, akan tetapi Polri tetap  mempunyai  upaya-upaya  untuk  mengatasi  kendala  tersebut.  Upaya  mengatasi kekurangan  peralatan  yang  diperlukan  upaya  yang  dapat  dilakukan  penyidik  dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia,  upaya  dalam  mengatasi  biaya  operasional  yang  terbatas,  penyelidik  harus bersikap  professional,  upaya  dalam  mendapatkan  informan  dan  mengoptimalkan  peran tersangka, upaya dalam menentukan lokasi pembelian terselubung.
14 Wawancara dengan Kasubit Narkotika, AKBP Sarminal pada tanggal 30 April 2019.

## Daftar Pustaka
AR.  Sujono  dan  Boni  Daniel, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-  Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
AR.  Sujono  dan  Boni  Daniel, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-  Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
David Ardhy Marulitua Hutagaol, Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Atamajaya, Yogyakarta, 2016.
I  Putu  Wisnu  Nugraha, Peranan  Teknik  Undercover  Buy  Dalam  Pengungkapan  Tindak Pidana  Narkoba  (Studi  Di  Poresta  Denpasar), Jurnal  kerthawicara,  Volume  1, Nomor 1, 2016.
http://tribratanews.kepri.Polri.go.id/2018/08/30/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse- kriminal-Polri-reskrim/, (10/10/2018).
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/12/30/o063wz336-polda-sumbar- ungkap-626-kasus-penyalahgunaan-narkoba, (10/10/2018).
Wawancara  dengan  Dir  Intelkam  Polda  Sumbar,  Kombes  Pol.  Roberts  Kennedy,  pada tanggal