Muhammad  Ridduwan  dan  R.  Sondang  L.Tobing,  Kajian  Hukum  Terhadap  Perkembangan  Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23

## KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
Muhammad Ridduwan 1 dan R. Sondang L.Tobing 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail : ridwannoermuhammad@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail : r.sondang@unpal.ac.id

## Abstract
Bankruptcy  law  is  one  area  of  bussines  law  that  continues  to  experience  very  rapid development  today,  especially  in  term  of  legal  practice.  Currently,  many  developments  have occurred in the field of bankruptcy law, including regarding the settlement of debtor debt, the position of separatist creditors, the position of worker wages in bankruptcy, the position of tax debt in bankruptcy, as well as the position of curator fees and bankruptcy costs, all of which must  take  priority  in  payment.  However,  bankruptcy  law  itself  does  not  fully  accommodate these matters.
Keywords : bankruptcy law
Abstra k
Hukum  kepailtan  merupakan  salah  satu  bidang  hukum  bisnis  yang  terus  mengalami perkembangan yang sangat  pesat  dewasa ini khususnya dari sisi  praktik hukum.  Saat ini  telah  banyak  perkembangan  yang  terjadi  dalam  bidang  hukum  kepailitan diantaranya  mengenai  penyelesaian  utang  debitur,  kedudukan  kreditur  separatis, kedudukan  upah  buruh  dalam  kepailitan,  kedudukan  utang  pajak  dalam  kepailitan, serta  kedudukan  fee  kurator  dan  biaya  kepailitan  yang  kesemuanya  itu  musti didahulukan  pembayarannya.  Kendati  demikian,  undang-undang  kepailitan  sendiri belum sepenuhnya mengakomodir hal-hal tersebut.
Kata kunci : hukum kepailitan

## PENDAHULUAN
Dilihat  dari  kacamata  Sejarah, secara  embrional  suatu  pranata  yang Bernama hukum kepailitan atau dikenal  pula  dengan  nama  hukum kebangkrutan, pada mulanya berkembang  pada  masa  Romawi. Eksistensi  hukum  Romawi  terhadap perkembangan hukum kepailitan modern  yang  berkembang  kini  adalah sebagai  bukti  bahwa  hukum  kepailitan modern  itu  dibangun  diatas  prinsip-
prinsip  hukum  Romawi  kuno  sebagai pancangannya. 1
Secara etimologish istilah kepailitan berasal dari kata banco rotto yang  pertama  kali  dipakai  di  Italia, yaitu saat terjadinya peristiwa pedagang yang memperjualbelikan valuta  tak  lagi  mempunyai  uang  tunai untuk  membayar  para  kreditornya. Pada  masa  itu  berlaku  tradisi  jika peristiwa tersebut terjadi sang
1 Elyta Ras Ginting , Hukum  Kepailitan :  Teori Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
Muhammad  Ridduwan  dan  R.  Sondang  L.Tobing,  Kajian  Hukum  Terhadap  Perkembangan  Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23
pedagang  akan  memecahkan  atau membawa  pergi  meja  tempat  dia memperdagangkan  uangnya  sebagai simbol  bahwa  dia  telah  bangkrut. Kemudian pranata hukum kepailitan ini berkembang  pula  dibeberapa  negara  di Eropa seperti Perancis, Inggris,
Amerika, Belanda, dan Indonesia.
Di Perancis,
istilah banqueroutte  dilekatkan  pada  kondisi seseorang  pihak  berutang  yang  tak mampu  lagi  membayar  utangnya, dimana  orang  tersebut  meletakkan suatu  barang  jaminan  pada  bank  untuk melunasi  utangnya  dan  kemudian menyembunyikan dirinya dari pandangan publik. 2 Perkembangan
hukum kepailitan  di  Inggris  dimana  dikenal dengan  nama bankruptcy  law diawali pada  tahun  1985.  Pada  mulanya bankruptcy  scheme ini  hanya  dipakai untuk  kepailitan  orang  perseorangan. Pada  tahun  1985  hukum  kepailitan yang  berlaku  secara  individual  yang insolven  serta winding  up untuk Lembaga  korporasi  dijumpai  dalam aturan  normatif  yang  berbeda  yakni bankruptcy  act dan companies  act.
Namun demikian, walaupun ketentuannya  berlainan  tetap  secara
2 Elyta Ras Ginting
prinsipil hukum kepailitan yang berlaku  untuk  korporasi  berkelindan erat dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku untuk individual. 3
Hukum kebangkrutan yang berlaku  dalam  sistim  hukum  federal Amerika telah dikenal sejak tahun 1801. Namun  demikian,  secara  historikal Sejarah perkembangan hukum kebangkrutan  di  Amerika  diawali dengan adanya perdebatan konstitusional yang berkehendak memiliki power untuk membikin aturan normative yang seragam mengenai kebangkrutan. Perdebatan ini diawali dengan dimulainya constitutional convention di Philadelpia pada  tahun  1787.  Dalam the  federalist papers James Madison yang merupakan the  founding  father  of united state of  America mendiskusikan tentang bankruptcy clause yang merupakan  suatu  kewenangan  untuk melahirkan aturan normatif yang seragam  mengenai  kebangkrutan  yang berkelindan erat dengan aturan normatif  dalam  bidang  perekonomian
3 F.L. Yudhi Priyo Amboro, Hukum Kepailitan  :  Penerapan  Hukum  Kepailitan Pada Korporasi Di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris,  dan  Australia (Malang:  Setara  Press, 2018).
Muhammad  Ridduwan  dan  R.  Sondang  L.Tobing,  Kajian  Hukum  Terhadap  Perkembangan  Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23
yang mampu mencegah berbagai bentuk penipuan. 4
Berikutnya perkembangan hukum  kepailitan  di  Belanda  dan Indonesia  diawali  dengan  terbitnya verordening  op  het  failissements  en  de surseance  van  betaling  de  europeanen in  nederlandse  indie atau  yang  lebih akrab  dengan  sebutan failissement verordening  disingkat  Fv  Stb  1905  no 217  jo  Stb  1906  no  348 .  Aturan  ini merupakan  aturan  buatan  pemerintah colonial  Belanda  dan  memiliki  masa keberlakuan yang sangat lama yakni 92 tahun. 5
Aturan failissement verordening tersebut kemudian diperbarui dengan
peraturan
pemerintah  pengganti  undang-undang (Perppu)  No  1  Tahun  1998  yang kemudian  disahkan  menjadi  undang- undang  No  4  Tahun  1998.  Adapun yang menjadi latar belakang pembaharuan hukum  terhadap undang- undang  kepailitan  tahun  1998  adalah karena  banyaknya  putusan  Pengadilan Niaga yang kontroversial seperti putusan  terhadap  kasus  kepailitan  PT Asuransi  Jiwa  Manulife  Indonesia,  PT
4 F.L. Yudhi Priyo Amboro 5 Muhammad Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di Peradilan (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2016).
Prudential  Life  Assurance  dan  lain sebagainya  maka  timbul  niat  dari  para law  makers  untuk  merevisi  undang- undang  itu,  dan  sebagai  hasil  dari  niat luhur  tersebut  lahirlah  undang-undang no  37  tahun  2004  tentang  kepailitan dan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang. 6
Dengan  merujuk  pada  paparan diatas,  maka  bisa  diketahui  bahwa sejak  lahirnya  undang-undang  no  37 tahun  2004  itu  telah  terjadi  banyak perkembangan  dalam  bidang  hukum kepailitan,  maka  dari  itu  permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana perkembangan hukum kepailitan di Indonesia .

## PEMBAHASAN
A. Perkembangan Hukum

## Kepailitan
Sejak  lahirnya  undang-undang  no 37  tahun  2004  sampai  dengan  tahun 2023 telah banyak perkembangan yang terjadi dalam bidang hukum kepailitan.
Perkembangan  hukum  terhadap penyelesaian  perkara  kepailitan  terkait dengan  sisa  utang  debitor  pailit  yakni terdapat pada undang-undang kepailitan  yang  dipakai  sebagai  acuan
6 Jono, Hukum  Kepailitan (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010).
Muhammad  Ridduwan  dan  R.  Sondang  L.Tobing,  Kajian  Hukum  Terhadap  Perkembangan  Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23
dalam menangani sengketa
kebangkrutan  di  Indonesia  menganut beberapa  asas-asas  hukum  kepailitan diantaranya adalah asas paritas creditorium  yang  menentukan  bahwa terdapat  kesamaan  kedudukan  bagi semua  kreditor  kecuali  ditentukan  lain berdasarkan  sifat  piutang  para  kreditor itu  sendiri.  Selanjutnya  asas  pari  passu prorate  parte  yang  menentukan  bahwa keseluruhan asset debitor pailit menjadi agunan  terhadap  semua  kewajiban finansial yang dipunyainya. Lalu terdapat  pula  asas structured  creditors yang mengklasifikasikan pihak berpiutang menjadi tiga golongan yaitu pihak  berpiutang  konkuren,  pihak berpiutang  preference,  serta  pihak berpiutang  separatis.  Selain  asas-asas tersebut  diatas, ada  satu  lagi  asas yang menjadi  pengikat  bagi  pihak  debitor yang  mengharuskan  utang-utang  pihak debitor dibayar hingga lunas yaitu asas debt  collection . 7 yang  mana  sistim hukum  kepailitan  Belanda  begitu menekankan asas ini. Namun demikian kini  penerapan  asas  ini  sudah  lama ditinggalkan.
7 I  Ketut  Gede  Swara  Sidhi  Yatna,  Ni  Putu Purwanti,  “Perbandingan  Hukum  Negara Indonesia  Dengan  Hukum  Negara  Belanda Dalam Penanganan Perkara Sisa Utang Debitor Pailit” ,  Acta  Comitas, Volume  5,  No  2,  2020: 383.
Dutch  bankruptcy  act yang  kini dipakai  sebagai  norma  hukum  dalam penanganan  sengketa  kebangkrutan telah banyak mengalami perkembangan. Asas debt  collection yang  pada  zaman dahulu diterapkan pada dutch bankruptcy act kini sudah tak digunakan  lagi  dan  digantikan  oleh asas debt  forgiveness .  Asas debt forgiveness ini sendiri bermakna bahwa kepailitan bukan hanya sebagai Langkah  penistaan  bagi  debitor  yang tak mampu melunasi hutangnya. Melainkan  sebaliknya  dijadikan  alat untuk  mempermudah  beban  yang dipikul  oleh  debitur  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  yang  disebabkan oleh financial  problem yang  menjadi alasan  debitur  tidak  bisa  menjalankan prestasinya  yang  sudah  dijanjikan sebelumnya. Bahkan, dibuka kemungkinan  adanya  pengampunan utang  yang  diberikan  kepada  debitur berdasarkan asas ini sehingga dimungkinkan  pula  utang  yang  dipikul debitur menjadi hapus sama sekali. 8
B. Perkembangan Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Menurut Undang-Undang
Kepailitan
8 I Ketut Gede Swara Sidhi Yatna
Muhammad  Ridduwan  dan  R.  Sondang  L.Tobing,  Kajian  Hukum  Terhadap  Perkembangan  Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23
Kreditur separatis ialah kreditur pemegang  hak  jaminan  kebendaan yang bisa mengeksekusi benda jaminan atas kekuasaannya sendiri, dan merupakan  golongan  kreditur  yang tidak  terkena  akibat  dari  putusan kebangkrutan  yang  menimpa  diri debitur  sebagaimana  yang  diterbitkan oleh  pengadilan  dagang.  Hal  ini mengandung  makna  bahwa  kreditur
bisa menjual “dewek” barang jaminannya seolah tak terjadi kepailitan  dan  ini  dijamin  secara normatif oleh undang-undang. 9
Dalam  hukum  kepailitan  guna memberikan suatu keistimewaan hukum  yang  pasti  bagi  para  kreditur dalam  preferensi  terhadap  pelunasan piutangnya maka undang-undang kepailitan  menganut  asas structured creditors yang menggolongkan kreditor menjadi tiga macam yaitu :
a. Kreditor konkuren yaitu kreditor biasa yang mana kreditor jenis ini tidak
mempunyai kedudukan
istimewa dalam pelunasan piutangnya.
b. Kreditor privilege yaitu kreditor yang  mempunyai  hak  istimewa
9 J.  Andy  Hartanto, Hukum  Jaminan  dan Kepailitan (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015).
dalam  pelunasan  piutangnya disebabkan karena sifat  piutang itu sendiri.
c. Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan  yang  terdiri  dari gadai,  hipotek,  fidusia,  dan  hak tanggungan.
10 Menurut
ketentuan undang-undang kebangkrutan  kedudukan  dari kreditur  separatis  lebih  tinggi dari  kreditur  preference  dan kreditur  konkuren,  akan  tapi dalam  hal-hal  tertentu  keadaan bisa berbalik, posisi dari kreditur preference bisa mengalahkan kreditur separatis.
C. Perkembangan Hukum Kepailitan Diluar Ketentuan Perundang-undangan
Sebagaimana  yang  telah  maklum kita ketahui Bersama bahwa dari ketiga macam  piutang  yang  diatur  dalam hukum  kepailitan,  jenis  piutang  yang berkembang  pesat  dewasa  ini  adalah jenis  piutang  preferens  yaitu  jenis piutang  dengan privilege  rights yang termaktub dalam undang-undang yakni :
a. Biaya perkara;
Muhammad  Ridduwan  dan  R.  Sondang  L.Tobing,  Kajian  Hukum  Terhadap  Perkembangan  Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23
b. Uang  sewa  atas  benda  tak bergerak berikut biaya perbaikannya;
c. Harga  pembelian  barang  yang belum dibayar;
d. Biaya  yang  dikeluarkan  guna penyelamatan suatu barang;
e. Upah tukang;
f. Biaya  dan  atau  denda  maupun uang  pengadilan  yang  diputus oleh Pengadilan;
g. Pelunasan barang bergerak yang belum dibayar;
h. Harga  pembelian  bibit  yang belum dibayar; 11
i. Biaya  perkara,  biaya  lelang, atau  biaya  penyelesaian  suatu harta pusaka;
j. Biaya penguburan;
k. Biaya Kesehatan;
l. Upah  pekerja  yang  terutang selama satu tahun;
m. Biaya  untuk  bahan  pangan debitor selama setengah tahun;
n. Biaya sekolah; dan
o. Biaya  pemeliharaan  anak  yang belum dewasa. 12
Diluar  kedua  jenis  piutang  preference sebagaimana  diatur  dalam  burgerlijke wetboek diatas terdapat juga
11 Pasal 1139 Burgerlijke Wetboek
12 Pasal 1149 Burgerlijke Wetboek
perkembangan piutang preference yang berkembang diluar ketentuan wet yaitu :
1. Pasal  230,  231,  232,  238,  dan 239  wetboek  van  koophandel yang mengatur hak retentie dari penjual barang bergerak; 13
2. Ketentuan undang-undang
ketenagakerjaan yang
mengatakan bahwa upah tenaga kerja  ialah  jenis  piutang  yang musti didahulukan pembayarannya bila Perusahaan jatuh pailit; 14
3. Ketentuan undang-undang perpajakan  yang  mengatakan bahwa  negara  adalah  kreditur dengan  hak  preference  yang mempunyai  hak  menduhulu atas  utang  pajak  terhadap  harta kekayaan penanggung pajak; 15
4. Ketentuan undang-undang kepailitan  yang  mengatakan bahwa  biaya fee kurator  dan biaya  kepailitan, fee pengurus, fee tenaga  ahli,  serta  biaya
Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang (PKPU)
13 Pasal 230,231,232,238, dan 239 Wetboek van Koophandel
14 Pasal  95  ayat  (4)  Undang-undang  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
15 Pasal  21  ayat  (1)  Undang-undang  No.  6 Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  No.  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Muhammad  Ridduwan  dan  R.  Sondang  L.Tobing,  Kajian  Hukum  Terhadap  Perkembangan  Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23
merupakan piutang yang didahukukan pembayarannya atas  semua  utang  yang  tidak dijamin dengan hak
kebendaan; 16
5. Putusan  Mahkamah  Konstitusi yang menegaskan bahwa selisih upah minimum dengan
pembayaran  yang  dilakukan oleh  pengusaha  selama  periode penangguhan ialah hutang
pengusaha yang musti ditunaikan  pada  pekerjanya. 17
Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi  yang  memposisikan upah  pekerja  sebagai  piutang dengan  hak  preferency  yang lebih  tinggi  dari  hak  negara, kantor  lelang,  istitusi  negara, utang pajak, dan tagihan
kreditor separatis jika Perusahaan bangkrut sedangkan pembayaran  hak-hak  lainnya didulukan  atas  segala  tagihan, hal  ini  telah  include  dengan tagihan  hak  negara,  kantor lelang, institusi pemerintah
16 Pasal  18  ayat  (5),  pasal  168,  pasal  234  ayat (5) jo pasal 263 Undang-undang No. 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
17 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU- XIII/2015.
kecuali tagihan kreditur separatis. 18

## KESIMPULAN
Hukum  kepailitan  saat  ini merupakan  salah  satu  bidang  hukum bisnis  yang  mengalami  perkrmbangan yang  sangat  pesat.  Hsal  ini  ditandai dengan berkembangnya berbagai norma hukum kepailitan diluar ketentuan peraturan perundang- undangan  guna  memenuhi  kebutuhan praktik bisnis dan kebutuhan Masyarakat. Guna mengakomodir perkembangan-perkembangan diatas, sebaiknya  aturan  hukum  kepailitan segera  direvisi  agar  adanya  kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Elyta Ras Ginting , Hukum Kepailitan : Teori  Kepailitan ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2018.
F.L.  Yudhi  Priyo  Amboro, Hukum Kepailitan  :  Penerapan  Hukum Kepailitan  Pada  Korporasi  Di Indonesia, Amerika Serikat,
Inggris, dan Australia , Malang: Setara Press, 2018.
I  Ketut  Gede  Swara  Sidhi  Yatna,  Ni
Putu  Purwanti,  “Perbandingan
18 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU- XI/2013.
Muhammad  Ridduwan  dan  R.  Sondang  L.Tobing,  Kajian  Hukum  Terhadap  Perkembangan  Hukum Kepailitan di Indonesia, Halaman 16-23
Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda  Dalam  Penanganan Perkara  Sisa  Utang  Debitor
Pailit” , Acta Comitas, Volume 5,
No 2, 2020: 383.
J. Andy Hartanto, Hukum Jaminan dan Kepailitan , Surabaya: Laksbang
Justitia, 2015.
Jono, Hukum Kepailitan , Jakarta: Sinar
Grafika, 2010.
Muhammad  Hadi  Shubhan, Hukum Kepailitan:  Prinsip,  Norma,
dan Praktik di Peradilan ,
Jakarta:  Prenadamedia  Group,
2016.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.
72/PUU-XIII/2015.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.
67/PUU-XI/2013.