## MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA UNTUK MEMBANGUN KELUARGA YANG BAHAGIA
Rasji 1 , R. Rahaditya2, dan Agung Valerama 3
1 (Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta) (E-mail: rasji@fh.untar.ac.id)
1 (Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta) (E-mail: rahaditya@fh.untar.ac.id)
1 (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta) (E-mail: agungv@psi.untar.ac.id)

## ABSTRAK
Indonesia memiliki penduduk sebanyak 273,87 juta jiwa, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Menurut data statistik, penduduk Indonesia yang berstatus menikah sebanyak 133,03 juta jiwa dan yang bercerai sebanyak 11,47%. Perceraian menunjukan kegagalan pasangan suami istri dalam mempertahankan perkawinannya. Hal ini berdampak pada hilangnya kebahagian pasangan nikah beserta keturunannya. Sementara itu undang-undang perkawinan mengamanatkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita menjadi suami dan istri. Tujuannya adalah agar pasangan nikah tersebut menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Permasalahan ini perlu diatasi dengan membangun kesadaran hukum pasangan nikah, agar pasangan nikah mampu membangun keluarga yang bahagia. Permasalahan ini telah diberikan solusinya melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). PKM dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, bimbingan, dan diskusi antara pengabdi dengan mitra PKM. Pengabdi memberikan materi yang berkaitan dengan perkawinan dan upaya membangun keluarga bahagia, yang dilanjutkan dengan bimbingan hukum, dan diskusi interaktif dengan mitra PKM. Kegiatan ini telah berhasil membekali pemahaman mitra tentang hukum perkawinan, tujuan perkawinan, dan cara mengatasi permasalahan rumah tangga, serta membangun kesadaran hukum mitra untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membentuk keluarga yang bahagia selamanya. Pelaksanaan PKM di Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu telah berhasil menanamkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang hukum perkawinan dan pentingnya membangun keluarga bahagia. Masyarakat desa telah memiliki pengetahuan hukum perkawinan yang baik, memiliki pemahaman aspek hukum dan manfaat hukum perkawinan dengan baik, memiliki sikap hukum sesuai dengan hukum perkawinan, serta mampu berperilaku hukum sesuai dengan hukum perkawinan.
Kata Kunci: Kesadaran hukum, Masyarakat desa, Keluarga bahagia.

## ABSTRACT
Indonesia has a population of 273.87 million, which places Indonesia as the country with the fourth largest population in the world. According to statistical data, the population of Indonesia who is married is 133.03 million jirwa and the divorced is 11.47%. Divorce shows the failure of a married couple in maintaining their marriage. This has an impact on the loss of happiness of the marriage partner and their offspring. Meanwhile the Marriage Law mandates that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to become husband and wife. The goal is for the married couple to become a happy and eternal family. This problem needs to be overcome by building legal awareness of marriage partners, so that marriage partners can build happy families. This problem has been given a solution through the implementation of community service activities (PKM). PKM is carried out using the method of lectures, guidance, and discussions between service providers and PKM partners. The devotee provided material related to marriage and efforts to build a happy family, which was followed by legal guidance, and interactive discussions with PKM partners. This activity has succeeded in equipping partners with an understanding of the law of marriage, the purpose of marriage, and how to overcome domestic problems, as well as building legal awareness of partners to maintain the integrity of their households and form a happy family forever. The implementation of PKM in Langut Village, Loh Beneficial District, Indramayu Regency has succeeded in instilling and increasing awareness of the village community about marriage law and the importance of building a happy family. The village community already has good knowledge of marriage law, has a good understanding of the legal aspects and benefits of marriage law, has a legal attitude in accordance with marriage law, and is able to behave legally according to marriage law. This awareness of the law of marriage is a provision for the village community to maintain the integrity of the household and build a happy family.
Keywords: Legal Awareness, Villagers, Happy Family.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Desa adalah satuan pemerintahan desa yang berada di daerah pedesaan, yang diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2914 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di wilayah perkotaan, yang merupakan bagian dari perangkat pemerintahan kecamatan. Pemerintah kecamatan tidak memiliki wewenang mandiri sedangkan pemerintah desa memiliki wewenang mandiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat desa yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang disebut pemerintahan desa. Desa juga merupakan organisasi pemerintahan terkecil dan terendah di Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posisinya sebagai ujung tombak pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan program-program pemerintahan kepada rakyat, dan juga sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa untuk diteruskan ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan posisinya ini, desa memiliki peran strategis (I Nyoman Beratha, 1982: 46), untuk menyampaikan program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat, serta menyalurkan kehendak masyarakat ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk kemajuan negara.
Salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah desa adalah program membangun masyarakat desa agar menjadi keluarga yang bahagia selamanya. Program ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui Pasal 1, UU Perkawinan mengamanatkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita menjadi suami dan istri. Tujuannya adalah agar pasangan nikah tersebut menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun menjadi sarana seorang pria dan wanita untuk mendapatkan kebahagiaan hidupnya dalam ikatan keluarga.
Pada kenyataannya banyak pasangan suami dan istri yang gagal membangun keluarga bahagia. Data statistik nasional memperlihatkan jumlah penduduk Indonesia tahun tahun 2021 sebanyak 273,87 juta. Penduduk Indonesia yang berstatus menikah sebanyak 133,03 juta jiwa, yang belum menikah sebanyak 125,58 juta jiwa, yang bercerai mati sebanyak 11,11 juta jiwa, dan yang bercerai hidup sebanyak 4,15 juta jiwa ( Kamadi, 2022 ). Data ini memperlihatkan sebanyak 11,47% penduduk Indonesia gagal mempertahankan perkawinan, yang berarti gagal membangun rumah tangga yang bahagia. Kondisi ini berdampak pada penderitaan suami atau istri, bahkan anak keturunannya.
Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan upaya untuk mencegah perceraian dan membantu pasangan nikah untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Kebijakan dimaksud antara lain dengan membentuk Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian yang disingkat BP4 ( Keput usan , 1961). Selain itu, pemerintah membuat kebijakan pembinaan pranikah kepada pasangan calon pengantin dalam bentuk kursus pranikah (Keputusan, 2013). Ketiga kebijakan tersebut telah dilaksanakan pemerintah, yang secara teknis ke masyarakat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
Meskipun telah diimplementasikan, namun ketiga kebijakan itu belum mampu mencegah perceraian dan menurunkan angka perceraian secara signifikan. Angka perceraian di atas
menunjukan bukti ketiga program tersebut belum mampu mengatasi tingginya angka perceraian. Bahkan di Provinsi Jawa Barat, dan khusus di Kabupaten Indramayu, angka perceraiannya sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi lain dan kabupaten atau kota lain di Indonesia (Annur, 2022). Ini menunjukan pada daerah-daerah tertentu perlu adanya akses pencegahan terjadinya perceraian, agar masyarakat pasangan nikah mampu membangun keluarga yang bahagia.
Mengingat hal di atas perlu ada upaya untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam membangun keluarga yang bahagia. Upaya pembinaan pranikah dan pencegahan perceraian pasangan nikah sudah menjadi perhatian bersama masyarakat bahkan Bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang relevan untuk membantu pemerintah dan masyarakat tersebut adalah upaya menyadarkan secara hukum semua pasangan calon nikah dan pasangan nikah untuk menjadikan perkawinan sebagai cara menempuh hidup bahagia bersama keluarga.

## Permasalahan Mitra
Setiap orang akan melalui fase pernikahan, kecuali yang memilih tidak menikah berdasarkan keyakinan agamanya. Fase ini mulai tumbuh ketika orang sudah mulai beranjak remaja dan dewasa. Keinginan hidup bersama dengan pasangannya mulai tumbuh dan negara memfasilitasinya dengan perkawinan. Perkawinan merupakan cara terbaik dan halal bagi setiap orang untuk membangun kebahagiaan hidup bersama pasangannya, bahkan keturunannya. Karena itu, pemerintah memfasilitasi peraturan, lembaga, dan sistem administrasi pelaksanaan perkawinan bagi para calon pasangan nikah.
Secara faktual masih banyak mitra PKM pasangan nikah mengalami permasalahan dalam perkawinannya, bahkan gagal membangun keluarga bahagia karena harus memilih jalan perceraian. Berbagai faktor yang menyebabkan perceraian tidak dapat diatasi oleh pasangan nikah. Pasangan nikah tidak lagi menyadari bahwa perkawinan adalah ikatan suci lahir dan batin serta sarana membangun keluarga yang bahagia. Putus ikatan lahir dan batin melalui perceraian terpaksa dipilih untuk mengakhiri permasalahan rumah tangganya. Kesadaran hukum untuk saling menerima keadaan, saling berupaya mengatasi masalah, dan bersama-sama menjaga keutuhan rumah tangga untuk membangun keluarga yang bahagia perlu ditumbuhkan dan dibangun kembali.
Mitra PKM sebagai masyarakat desa yang terpola dengan kehidupan pedesaan, yang terpengaruh pada budaya dan kehidupan tradisional, sangat kurang memahami hukum perkawinan, hakikat perkawinan, dan tujuan perkawinan. Pembiaran terhadap kekurangpahaman mitra tersebut akan melahirkan budaya, bahkan berkembangnya pola perkawinan tradisional, yang dipengaruhi oleh budaya kawin cerai. Mitra PKM tidak memiliki kesadaran hukum untuk menjalani perkawinan dengan penuh kasih sayang dan mencapai tujuan perkawinan menurut hukum perkawinan. Perkawinan yang terjadi tidak didasarkan pada kesadaran hukum untuk membangun keluarga yang bahagia. Karena itu, kesadaran hukum bagi mitra PKM perlu dibangun agar pasangan nikah di desa mampu membangun keluarga yang bahagia selamanya. Permasalahannya adalah bagaimana upaya membangun kesadaran hukum mitra PKM di desa dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia? Inilah permasalah mitra PKM yang hingga kiri masih aktual dan urgen untuk dicarikan solusinya melalui kegiatan PKM. Tujuannya adalah agar mitra PKM memiliki kesadaran hukum tentang hakikat perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang bahagia selamanya
.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Membangun kesadaran hukum untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang dapat dilakukan secara sederhana tetapi efektif adalah metode ceramah, bimbingan hukum, dan diskusi interaktif dengan mitra PKM pranikah. Metode ceramah adalah metode pemberian materi hukum kepada mitra PKM. Bimbingan hukum adalah upaya pengenalan, pemahaman, dan penyusunan konsep hukum, khususnya konsep hukum tentang membangun keluarga bahagia selamanya. Diskusi interaktif adalah proses tanya jawab secara aktif tentang materi hukum perkawinan, yang kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan bersama antara pengabdi dan mitra PKM. Metode ini dilaksanakan selama kegiatan PKM oleh pengabdi terhadap mitra sasaran PKM. Secara teknis metode ini dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan PKM. Tahap persiapan adalah tahap perencanaan dan penyiapan berbagai kebutuhan kegiatan PKM. Tahap pelaksanaan adalah tahap pelaksanaan kegiatan ceramah, bimbingan hukum, dan diskusi interaktif oleh pengabdi terhadap mita sasaran PKM hingga kegiatan PKM berakhir.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebahagiaan rumah tangga adalah amanat UU Perkawinan, yang ingin diwujudkan pada setiap pasangan nikah. Untuk mewujudkan amanat tersebut, UU Perkawinan telah mengatur berbagai aspek perkawinan yang perlu dipahami oleh semua masyarakat, dan khususnya masyarakat yang akan menempuh perkawinan. Aspek pertama yang sangat penting dipahami oleh calon pasangan nikah memahami arti dan makna perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia selamanya. Pasal ini mengamanatkan kepada semua calon pasangan nikah bahwa perkawinan adalah bukan hubungan perdata semata, bukan cara pemuas kebutuhan biologis (seksual), dan bukan dilaksanakan selagi suka. Masyarakat harus memahami bahwa perkawinan merupakan ikatan suci lahir dan batin serta sebagai sarana hubungan seorang pria dan wanita secara sah dan halal (Erwinsyahbana Erwinsyahbana, 2021).
Perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dalam sebuah keluarga (Indonesia, 1974). Keluarga adalah kesatuan suami dan istri beserta anak keturunannya. Kehidupan keluarga perlu dibangun dengan ikatan lahir dan batin, kasih dan sayang, saling menghargai dan saling menghormati, menjaga kehormatan dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya, menjaga kesinambungan generasi manusia, kerjasama suami dan istri dalam mendidik anak (Samad, 2017), serta saling berusaha mengatasi segala persoalan yang timbul, sehingga suami dan istri memahami bahwa perkawinan adalah cara membangun kebahagiaan hidup.
Para calon pasangan nikah juga perlu memahami syarat-syarat perkawinan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Syarat perkawinan yang paling penting untuk dipahami adalah usia calon pasangan nikah sekurang-kurangnya 19 tahun, adanya persetujuan calon pria dan wanita yang hendak menikah, dan tidak terhalang oleh larangan menikah/kawin. Syarat ini berkaitan dengan kemampuan lahir dan batin yang perlu dipenuhi oleh para calon pasangan nikah sebelum melaksanakan perkawinan atau pernikahannya.
Calon pasangan nikah juga wajib memahami sahnya perkawinan. Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun tiap-tiap perkawinan dicatat oleh pencatat perkawinan. Negara tidak menentukan sahnya perkawinan seorang pria dengan seorang wanita, karena negara menyerahkan sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu. Karena itu para calon
pasangan nikah harus memahami syarat dan rukunnya nikah menurut agama dan kepercayaannya. Meskipun demikian, negara tidak mengakui status perkawinan di bawah tangan, karena negara hanya mengakui status perkawinan yang sah itu apabila perkawinannya dicatat oleh pejabat pencatat perkawinan. Pejabat pencatat perkawinan dimaksud adalah pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) (bagi pasangan nikah secara Agama Islam), dan pejabat Kantor Catatan  Sipil (bagi pasangan nikah secara agama selain Islam).
Para calon pasangan nikah juga perlu memahami hak dan kewajiban suami dan istri. Calon pengantin pria akan menjadi suami dan calon pengantin wanita akan menjadi istri. Keduanya perlu memahami secara hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing. Menurut UU Perkawinan suami adalah kepala keluarga yang wajib menafkahi istri dan keturunannya. Istri adalah ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangganya. Kesadaran hukum tentang hak dan kewajiban ini akan menyadarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam perkawinannya. Ketika sudah menjadi suami dan istri, pasangan ini wajib menjalin hubungan harmoni, saling mencintai dan menyayangi, serta saling membantu dan melengkapi kekurangan pasangannya.
Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun (Santoso, 2016). Kesadaran hukum calon pasangan atau pasangan nikah merupakan kunci penting bagi keutuhan rumah tangga dan terciptanya keluarga yang bahagia. Menurut Wignjosoebroto kesadaran hukum adalah kesadaran masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum mencakup aspek kognitif dan aspek afektif. Kesadaran hukum aspek kognitif adalah kesadaran hukum untuk mengetahui aturan hukum yang memerintahkan atau yang melarang. Kesadaran hukum afektif adalah kesadaran hukum untuk berperilaku dan keinsafan berperilaku bahwa hukum harus ditaati (Fuad, 2020). Soerjono Soekanto menggambarkan kesadaran hukum sebagai kepatuhan terhadap hukum dari persoalan hukum yang luas. Kepatuhan hukum ini diperoleh dari perpaduan pengetahuan hukum, pengakuan hukum, dan penghargaan terhadap hukum (Fuad, 2020).
Indikator orang memiliki kesadaran hukum adalah adanya pengetahuan hukum, adanya pemahaman hukum, adanya sikap hukum, dan adanya perilaku hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan tentang hukum, yaitu aturan-aturan yang mengatur perintah, larangan, atau kebolehan perilaku hukum. Pengetahuan hukum ini menjadi landasan berpikir dan bertindak agar tidak menyimpang atau melanggar dari aturan hukum. Pemahaman hukum adalah penguasaan lebih mendalam dari pengetahuan hukum baik isi maupun tujuannya. Pemahaman ini mengendalikan sikap dan perilaku manusia agar sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Sikap hukum adalah penilaian dan pemilihan hukum tertentu yang dianggap sesuai. Sikap hukum akan memberikan pilihan dan penilaian kepada sumber hukum tentang hukum yang sesuai sebagai aturan yang harus ditaati. Sikap hukum ini mengendalikan kesadaran hukum tentang nilai dan pilihan hukum yang baik. Perilaku hukum adalah perbuatan atau tindak seseorang yang sesuai dengan hukum (Salman, 2020).
Kesadaran hukum dapat dibangun, yang salah satunya adalah melalui bimbingan hukum terhadap masyarakat. Masyarakat dibimbing memahami hukum, fungsi hukum, manfaat hukum, dan ketaatan hukum, serta akibat hukum apabila hukum itu dilanggar. Bimbingan kesadaran hukum telah dipraktekkan pada masyarakat Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu melalui kegiatan PKM. Pada kegiatan ini, pengabdi memberikan dan menjelaskan aturan-aturan hukum yang mengatur perkawinan dan tujuan perkawinan. Pengabdi juga menjelaskan fungsi hukum, makna hukum, manfaat hukum, tujuan hukum perkawinan serta
Vol. 5, No. 2, Agustus 2022, Hal. 470-476
akibat hukum apabila aturan hukum perkawinan tidak ditaati. Hukum berfungsi untuk menertibkan kehidupan masyarakat, memberi manfaat kepada masyarakat, dan menjadi landasan kebenaran hukum dari setiap perbuatan. Hukum perkawinan bermanfaat bagi para pasangan nikah atau masyarakat umum untuk memberikan status perkawinan yang sah, kedudukan suami dan istri dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan, serta tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan. Pada akhirnya hukum perkawinan juga bermanfaat bagi pengakuan dan perlindungan pasangan suami dan istri yang sah, harta benda yang sah, serta anak keturunan yang sah.
Selain itu, hukum menjadi landasan hukum atas semua perbuatan yang sah dan melanggar hukum. Perkawinan adalah proses hukum yang dilaksanakan berdasarkan atas hukum dan memiliki akibat hukum (Gunawan, 2013). Aturan hukum perkawinan menuntun calon pasangan nikah dan pasangan nikah bersikap dan berperilaku sah dalam membangun keluarga yang bahagia. Apabila sesuai dengan aturan hukum perkawinan, maka sikap dan tindakan para calon pasangan nikah atau pasangan nikah adalah sah secara hukum. Apabila tidak sesuai hukum, maka sikap dan tindakan para calon pasangan nikah atau pasangan nilah adalah tidak sah secara hukum.
Atas dasar bimbingan hukum tersebut, kegiatan PKM telah membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu sebagai mitra PKM. Masyarakat desa ini telah memiliki pengetahuan hukum perkawinan yang baik, memiliki pemahaman nilai dan manfaat hukum dengan baik, memiliki sikap hukum yang sejalan dengan hukum perkawinan, serta memiliki perilaku hukum yang sesuai dengan hukum perkawinan. Masyarakat Desa Langut sudah mampu menilai perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum, serta memiliki kemampuan untuk mentaati dan melaksanakan hukum perkawinan. Ini menunjukan masyarakat Desa Langut telah memiliki kesadaran hukum perkawinan dengan baik.
Kesadaran hukum masyarakat Desa Langut akan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat Desa Langut membangun keluarga yang bahagia. Sikap dan perilaku hukum pasangan nikah akan sesuai dengan hukum perkawinan. Demikian juga dalam menyikapi permasalahan yang timbul dalam masa perkawinan, para pasangan nikah mampu mengatasinya dengan tetap memegang teguh ikatan suci tali perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Keutuhan rumah tangganya akan terus dijaga, semua kekurangan yang dihadapinya akan mampu diatasi dengan sikap dan perilaku saling membantu, serta kesulitan yang dihadapinya akan diatasi dengan upaya bersama. Segala daya dan upaya pasangan suami dan istri terus tertuju untuk membangun keluarga yang bahagia.

## 4. KESIMPULAN
Kesadaran hukum adalah modal untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Kesadaran hukum masyarakat mitra PKM dapat dibangun melalui berbagai kegiatan, yang salah satunya adalah dengan kegiatan PKM. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang langsung dilakukan oleh pengabdi kepada masyarakat mitra PKM, untuk membangun kesadaran hukum. Proses membangun kesadaran hukum dilakukan dengan menanamkan pengetahuan hukum perkawinan, memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan dan manfaat hukum perkawinan, menanamkan sikap hukum yang kuat tentang hukum perkawinan, dan membimbing perilaku hukum masyarakat sesuai dengan hukum perkawinan.
Pelaksanaan PKM di Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu telah berhasil menanamkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang hukum perkawinan dan
pentingnya membangun keluarga bahagia. Masyarakat desa telah memiliki pengetahuan hukum perkawinan yang baik, memiliki pemahaman aspek hukum dan manfaat hukum perkawinan dengan baik, memiliki sikap hukum sesuai dengan hukum perkawinan, serta mampu berperilaku hukum sesuai dengan hukum perkawinan. Kesadaran hukum perkawinan ini menjadi bekal masyarakat desa dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dan membangun keluarga yang bahagia.

## Ucapan Terima Kasih
Kegiatan PKM telah berhasil dilaksanakan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih patut disampaikan kepada semua pihak, utamanya adalah kepada Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, Manajer Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, serta mitra PKM yaitu Camat Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, Kepala Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, dan masyarakat pranikah di Desa Langut Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

## REFERENSI
Annur, Cindy Mutia. (2022). “Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran”,  online tersedia di https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/ kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran, 8 Agustus Beratha, I Nyoman. (1982), Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa: Dilengkapi dengan KEPPRES No. 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah . (Jakarta: Ghalia Indonesia).
Erwinsyahbana, Tengku. (2021). “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Bersasarkan Pancasila”, JurnalIlmu Hukum, Volume 3 No. 1.
Fuad, Iwan Zainul. (2010). “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
Gunawan, Edi. (2013). “Nikah Sirih dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Al-Syi’ah, Vol. 11 No. 1.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 TAhun 1974 tentang Perkawinan .
Kamadi, Alif. (2022), “Mayoritas Penduduk Indonesia Berstatus Sudah Kawin”, online tersedia di
https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-berstatus-sudah-kawin, 8 Agustus.
Keputusan Menteri Agama Nomor 85  Tahun  1961  yang  menetapkan  BP4  sebagai satu-satunya badan  yang   berusaha   pada   bidang   penasihatan   perkawinan   dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Dan tanggal 8
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
Salman, Otjo dan Anthon F. Susanto. (2020). Beberapa Aspek, 52. Serta disebutkan dalam Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum.
Samad, Muhammad Yunus. (2017). “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,      Volume V Nomor 1 September 2017, hal 77
Santoso. (2016). “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, Jurnal Yudisia, Vol. 7 No. 2 Desember.