Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, April 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KORELASI HUKUM INVESTASI DAN KUALITAS INDEKS DEMOKRASI DI INDONESIA
Yusuf Muhamad Said 1 , Arsih Bidjan 2
1 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia Mahasiswa Pascasarjana STIH IBLAM Jakarta, Indonesia
Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022

## Abstract
Indonesia is a developing country that needs foreign investors and local investors in order to increase  economic  growth  and  create  job  opportunities  for  the  increasing  number  of unemployed.  The  government  believes  that  effective  and  efficient  regulation  will  eliminate various  obstacles  for  investors  and  will  reduce  the  high  costs  that  are  often  avoided  by investors. The formulation of the problem in this study is whether the behavior of investors in general  in  investing  relates  to  the  democratic  value  of  a  destination  country,  and  whether  a low  democracy  index  and  a  high  corruption  index  have  an  impact  on  capital  owners  who continue  to  invest.  In  this  study,  the  author  uses  a  normative  juridical  research  method,  by explaining the analysis of the thing being studied (hermeneutic discipline). With the results of the study that in the study it was found that the growth of the democracy index in Indonesia was stable at low, as well as the corruption index was stable at high, but the investment graph had  an  upward  trend.  The  decline  in  investment  in  a  country,  especially  in  Indonesia  and Miyanmar,  is  not  due  to  the  improvement  in  the  quality  of  democracy  and  low  levels  of corruption, but is more influenced by the military codeta and the occurrence of riots or riots that are difficult for the security authorities to control.
Keywords : Correlation, Quality, Index
1 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta. Jl. Kramat Raya No 25 Jakarta Pusat
2 Mahasiswa S2 IBLAM Jakarta, saat ini aktif bertugas di lingkungan Kepolisian RI
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Indonesia  termasuk  negara  berkembang  yang  membutuhkan  investor  asing  (foreign investor)  dan  investor  dalam  negeri  (local  investor)  guna  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan membuka sarana lapangan kerja atas jumlah pengguran yang terus  meningkat. Jumlah  angkatan  kerja  tiap  tahun  rata-rata  meningkat  sekitar  2,9  juta  orang.    Belum  lagi dalam situasi  pandemic  Covid  19, banyak perusahaan mengalami  kesulitan hingga menutup usahanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) menambah deretan jumlah angka pengguran atau angkatan kerja tambahan baru. 3
Tingginya angka angkatan kerja dan pengangguran, disebabkan antara lain rendahnya investasi  secara  nasional  menyebabkan  rendahnya  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  jumlah pengguran  cukup  besar  hingga  menyebabkan  pendapatan  masyarakat  juga  rendah.  Oleh karenanya,  investasi  merupakan  kata  kunci  meningkatkan  pertumbuhan  dan  pendapatan masyarakat.
Pemerintahan  Joko  Widodo  sejak  menjabat  sebagai  Presiden  RI  pada  20  Oktober 2004 – 2009 sudah merancang  agar  para investor tertarik beriinvestasi ke  Indonesia.  Salah satu  usaha  yang  ditempuh  adalah  membuat  mengurangi  birokrasi  perijinan  atau  deregulasi peraturan  yang  lebih  efektif  dan  efisien,  meskipun  dalam  proses  pembuatan  regulasi  itu mengabaikan aspek hak sipil untuk ikut partisipasi luas (civil society) guna ikut mewujudkan regulasi yang lebih transparan dan acounntable.
Pemerintah  menyakini,  regulasi  yang  efektif  dan  efisien  menghilangkan  berbagai hambatan  para  investor  dan  akan  menekan  adanya  biaya  tinggi  yang  sering  dihindari  oleh para  investor.  Prilaku  investor  ada  yang  mengkaitkan  dengan  sosial  politik  di  suatu  negara, seperti  indeks  demokrasi  rendah,  indeks  korupsinya  tinggi  dan  lain  sebagainya  termasuk  di dalamnya  mengkaitkan  apakah  suatu  negara  yang  akan  dijadikan  “terminal”  investasi  itu menghargai hak-hak asasi manusia dan menjaga lingkungan dinegan baik atau tidak. Namun tak  sedikit  yang  tidak  mengkaitkan  situasi  politik  dalam  suatu  negara,  yang  penting  ada jaminan perlindungan dari pemerintah yang tengah berkuasa.
Dengan  begitu,  meskipun  indeks  demokrasi  Indonesia  dinilai  rendah,  dan  indeks korupsinya  cukup  tinggi,  laju  investasi  tetap  membaik.    Para  pemilik  modal  tetap berinvestasi,  karena  para  investor      lebih  “happy,”  jika  politik  stabil  dibanding  indeks demokrasinya rendah dan tingkat korupsinya tinggi.
Fakta  menujukkan,  tahun  ini  The  Economis  Intellgence  Unit,  meluncurkan  indeks demokrasi  global  yang  didasarkan  pada  lima  indikator  sebagai  bahan  penilaian  seperti, tingginya partissipasi masyarakat sipil terhadap pembangunan, kerja pemerintah dan  budaya politik.
Indonesia  mendapatkan  skor  6,3  poin  dari  skala  0-10  point.  Semakin  tingi  nilainya semakin baik  indeks demokrasinya. Nilai tersebut  menempatkan  Indonesia berada di  urutan 64 dari 167 negara yang ikut di survey.
Biro  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  selama  tiga  tahun  terakhir  indeks  demokrasi Indonsia terus menurun. 4 Meskipun indeks turun animo para investor utamanya investor dari China,  Singapura,  dan  Korea  Selatan  terus  akan  meningkatkan  investasinya,  sehingga Pemerintahan  Joko  Widodo  perlu  segera  mengesahkan  dan  mengimplementasikan  Omnibus Law, atau Undang-undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang ditandatangani     tanggal 2 November 2020 dan dicatatkan pada Tambahan Lembaran Negara No 6573.
3 Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  mencatat,  jumlah  Angkatan kerja  pertahun  mencapai  2,9  juta orang. Dan jumlah ini akan terus naik karena pandemic Covid 19 belum jelas berakhirnya. Kenaikan jumlah pengguran  ini  juga  dapat  dibaca  dari  laporan  Biro  Pusat  Statistik  (BPS)  terbaru,  2,9  persen  dari  4,9  juta orang yang kena PHK berhenti sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan karena tidak lagi bekerja. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja
4 Harian Kompas, 13/9/2021 Catatan Penting Pembenahan Demokrasi, hlm. 3..
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam UU Cipta Kerja tersebut, menyederhanakan berbagai aturan investasi termasuk di dalamnya meperpanjang hak guna usaha (HGU) dari 30 tahun menjadi 90 tahun sehingga lebih liberal dibanding undang-undang investasi sebelumnya.
BKPM  mencatat,  sekitar  77  UU  ini  terbagi  menjadi  11  klaster,  di  antaranya, kemudahan  berusaha  dan  peningkatan  ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha.  Oleh karenanya,  setelah  UU  itu  diluncurkan  BKPM  mencatat,  para  investor  akan  segera merealisasikan  proyeknya  yang  sudah  disepakati  pada  periode  Januari-September  2020 sebesar Rp611,6 triliun, atau mencapai 74,8 persen dari target 2020, sebesar Rp817,2 triliun.
Dengan  demikian,  BKPM  menyakini  UU  Cipta  Kerja  akan  mampu  menciptakan lapangan kerja bagi 861.581 orang tenaga kerjaa baru atas 102.276 proyek investasi yang siap beroperasi. Yang penting ada regulasi yang memudahkan para pemilik modal, selain keadaan sosial politik stabil. 5
Ambisi  untuk  meningkatkan  investasi  guna  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia  itu  sesungguhnya  dapat  dibaca  saat  Presiden  Joko  Widodo  menjadi  presiden bersama Jusuf Kalla sebagai Wakilnya pada 2009. Kedunya punya latar belakang pengusaha sehingga memahami akan sulitnya investasi di Indonesia.
Oleh karenanya, Menteri Koordinator Perekonomian ditunjuk untuk menyiapkan atau melakukan  mitigasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  menghambat  gerak  para investor  dan  Menteri  ATR  BPN  Sofyan  Djalil  diserahi  membuat  skema  penetapan  lahan industri dengan mudah dan cepat 6 .
Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 Pasal 28 dan Paal  29 mengatur Hak Guna Usaha (HGU) maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun berikutnya, serta apa bila dinilai proyek bersekala  besar dan butuh  jangka  waktu  yang lebih lama diberikan ijin  HGU 35 tahun.
Pasal  28  UU  No  5  Tahun  1960  tentang  Perauran  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria menyebutkan,  “Hak  guna-usaha  adalah  hak  untuk  mengusahakan  tanah  yang  dikuasai langsung  oleh  Negara,  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  29,  guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
(2)  Hak  guna-usaha  diberikan  atas  tanah  yang  luasnya  paling  sedikit  5  hektar,  dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Dengan  maksud  itu,  para  pembuat  Undang-undang  mengharapkan  agar  Indonesia sebagai  negara  agraris  tidak  menghilangkan  jati  dirinya  sebagai  negara  produsen  pertanian, perkebunan dan perikanan yang minimal dapat mencukupi kebutuhan nasional.
Artinya,  bahan  pokok  dari  produk  pertanian  dan  perkebunan  seperti  beras,  jagung, kedelai,  dan  gula  tidak  perlu  melakukan  impor,  karena  penekannya,  sektor  pertanian  dan perkebunan secara harfiah diberikan hak ijin yang lebih lama ditambah diijinkannya mencari modal dengan pihak lain.
Pasal 29 selanjutnya menyebutkan, “(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama  25  tahun.  (2)  Untuk  perusahaan  yang  memerlukan  waktu  yang  lebih  lama  dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.”
Dalam  UU  tersebut    cukup  jelas,  HGU  hanya  berlaku  25  tahun  dan  dapat diperpanjang 25 tahun berikutnya, dengan demikian hanya 50 tahun atau 70 tahun jika proyek
5 BKPM, loc cit.
6 Mohammad Insa Ansari (2020) Omnibus Law Menata Penanaman Modal, Rechts Vinding, Vol 9/I. :hlm  71- 73.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
strategis  HGU  dapat  dimiliki  oleh  para  investor  seperti  pertnian  dan  perkebuna  n.  Namun dalam  era  glaobalisasi  industry  pertanian  tidak  lagi  lebih  efisien  dibanding  dengan  usaha property, gas dan industry manufaktur permesinan seperti otomotif dan industry yang terkait di dalamnya yakni suku cadang termasuk industry baterai litinium, untuk mobil listrik  yang saat ini sedang digalakkan diberbagai negara termasuk Indonesia.
Seperti  yang  pernah  di  sampaikan  Hadi  Susastro,  sejak  tahun  1990-an  lingkungan investasi  dan  perekonomian  Indonesia  tak  dapat  dipisahkan  dari  faktor  lingkungan internassional.    Indonesia  kini  sudah  memasuki  era  orientasi  ekspor  dalam  pembangunan ekonomi,  investasi  dan  industrinya.  Oleh  karenanya,  segala  yang  terkait  dengan  kenaikan ekspor  atau  nilai  tambah  dalam  ekonominya,  akan  difasilitasi  oleh  negara  termasuk  dalam pembuatan hukumhya. 7 .
Dalam UU Cipta Kerja, mengutip pendapat   Susastro, pemerinah telah memfasiltasi hukum  kepada  para  investor  utamanya  dalam  memberikan  kepastian  ijin  HGU  dapat  diraih hingga 90 tahun.  Pemerintah akan melindungi  setiap orang yang mendapatkan hak tersebut meskipun ada desakan dari masyarakat agar HGU tidak sampai 90 tahun agar rakyat juga ikut menikmati pengelolaan tanah yang dikuasai atas nama negara.
“Pemerintah  akan  konsisten  tidak  akan  mudah  berubah  atas  nama  populisme  dalam menetapkan HGU 90 tahun dan tidak akan terpengaruh atau iming-iming rakyat, seperti yang dilakukan Negara Simbabwe, yang menghentikan HGU perkebunan dan pertanian, kemudian tanah  bekas  HGU  itu  dibagi-bagikan  kepada  rakyat.  Namun  akhirya,  negara  tersebut kesulitan mencukupi kebutuhan pangannya, apa lagi memenuhi ekspor. Indonesia tidak akan seperti itu.” 8
Meskipun ada demo besar, kritik dari para guru besar dan para ahli melakukan kritik tajam  terhadap  lahirnya  UU  Cipta  Kerja,  pemerintah  tetap  tidak  bergeming  karena  punya keyakinan,  investor  asing  dan  lokal  akan  berinvestas  bukan  karena  indeks  demokrasinya tinggi,  dan  adanya  partisipasi  sipil  terhadap  pembangunan,  tetapi  lebih  pada  komitmen penguasa  untuk  melindunginya,  memberikan  kepastian  hukum  dan  memberikan  fasilitas perpajakan.   Dengan fasilitas tersebut, negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, Malaysia dan  Singapura  termasuk  negara-negara  yang  aktif  ingin  melakukan  investasi  di  Indonesia setelah adanya kemudahan berinvestasi lewat UU Cipta Kerja.
China  menawarkan  berbagai  proyek  dari  sektor  gas,  otomotif,  pengolahan  singkong, pembuatan  gula  hingga  pengolahan  sumber  daya  mineral,  temasuk  listrik  dan  perkereta- apian.    Begitu  juga  Jepang  dan  Korea  Selatn.    Singkatnya,  Indonesia  akan  menjadi  ajang perebutan lahan investasi dari para investor asing, karena jumlah lahan dan permintaan pasar relatif menjanjikan.
Salah  satu  petimbanganya,  di  masing-masing  negara  pemlik  modal,  bukan  karena faktor  apakah  suatu  negara  itu  menjalankan  demokrasi  atau  tidak,  tetapi  lebih  pada  tingkat kejenuhan  investasi  dari  negara  pemilik  modal,  karena  harga  tanah  dan  biaya  produksi relative  mahal,  sementara  di  Indonesia  tengah  melakukan  deregulasi  dan  debirokratisasi termasuk menyediakan lahan dan pemberian HGU dengan waktu cukup lama dan menjajikan.
Salim  HS  dan  Budi  Sutrisno  dalam  hukum  Investasi  di  Indonesia  merusume sedikitnya ada 10 elmen yang mendorong para investor masuk ke Indonesia, antara lain: 9
1. adanya fasilitas pajak,
2. bea masuk barang modal yang murah,
3. pembebasan barang modal untuk proyek tertentu,
7. Baca  pemikiran  Hadi  Susastro,  Lingkungan  Ekonomi  Internasional  bagi  Indonesia  dalam  Tahun  1990-an, Analisa No 4 April 1998, hlm. 201-202, sarajana Teknik pesawat dari Rhenish West  faelische Jerman Barat, kemudian mendalami kebijakan  ekonomi public, dari Santa Monika AS.
8 Media Indonesia, http://mediaindonesia.com . Ini Maksud HGU 90 Tahun, diunduh 14 Sep 2021.
9 H. Saim HS, Budi Sutrisno (2017) Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, hlm. 4-5.
4. amortisasi dipercepat,
5. keringanan pajak bumi dan bangunan,
6. fasiltas hak atas tanah,
7. fasiltas kemudahan keimigrasian, dan
8. kemudahan perijinan impor.
Dengan sekema itu, hampir semua negara berkembang, seperti Viernam, Thailand dan Filipina  berlomba  memberikan  insentif  kepada  para  pemilik  modal,  termasuk  membangun infrastrukturnya  agar  mendorong  masuknya  para  pemilik  modal  asing  dan  dalam  negeri, karena  dengan  membaiknya  sarana  dan  prasarana  (infrastruktur),  harga  produksi  akan  lebih efisien, hingga dapat bersaing dipasaran lokal dan internasional.

## METODE PENELITIAN
Metode adalah cara kerja pikiran dalam memahami obyek. Di dalamnya terkandung cara  teknis  bagaimana  mengisi  atau  melakukan  hasil  dari  pemahaman  obyek  yang  sedang diteliti.  Tema  tulisan  ini  akan  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan menjelaskan  secara  analisis  terhadap  hal  yang  diteliti  (disiplin  hermeneutic)  yakni  suatu penelitian dengan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika.
Penggunaan  metode  ini  biasa  digunakan  untuk  mengkaji  berbagai  peraturan perundang-undangan,  konsep  analisis,  dan  fakta  serta  sejarah  terkait  dengan  masalah  yang dibahas. 10
Suteki  menyebutkan,  yuridis  normtif  sejalan  dengan  penelitian  doktrinal,  yakni melihat  keadilan  itu  tergantung  dari  para  penguasanya.  Artinya,  peraturan  perundang- undang-lah  yang  dijadikan  pijakan  utama,  selain  faktor  sejarah  dan  sosialogis,  kemudian dianalisis untuk menemukan penedekatan kebenaran. 11
Dengan  demikian,  tema  tentang  Korelasi  Investasi  dikaitkan  dengan  nilai demokrasi yang rendah akan tergambar dari danya peraturan perundang-undangan dan fakta akan  naik  turunnya  jumlah  investor  yang  melakukan  invetasi  di  Indonesi,  sehingga penelitian  ini  juga  membutuhkan  literasi  yang  update  atau  aktual  kekinian,  sehingga dibutuhkan  bahan  selain  sekunder,  primer  dan  tersiaer  seperi  kamus  dan  berita  di  surat kabar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Investasi di Era Globalisasi
Semangat  globalisasi  ekonomi,  antara  lain  untuk  meningkatkan  investasi  dan perdagangan  secara  terbuka  agar  menguntungkan  negara-negara  yang  selama  ini  disebut sebagai  negara  miskin  dan  berkembang.  Para  pemilik  modal  dari  kawasan  Eropa  dan Amerika Serikat, menilai tidak leluasa jika ingin melakukan investasi kenegara berkembang seperti Indonoesia dan kawasan Afrika.
Tidak  nyamannya  itu  karena  adanya  berbagai  hambatan  berupa  tarif    tinggi  dan proteksi  terhadap  produk  tertentu,  termasuk  adanya    peraturan  yang  melarang  investasi
10 Chatarina  Dewi  Wulansari,  (2017)  Peran  Pemerintah  dalam  pengakuan  hak  ulayat  guna  mencapai Pembangunan  Ekonomi,  Vol.  1  No  1  hlm.  98.  Baca  juga  buku  Mohtar  Kusuma  Atmadja  dan  Shidarta, (2012)  Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung.
11 Suteki dan Gaang Taufani (2020) Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, hlm 132.
13. Muhamad Rustamadji, (2013), Menakar Pemberian Bantuan Hukum Pandangan Richard Posner,  vol. 2 No 1.  Recht  Vinding,  Media  Pembina  Hukuam  Nasional,  hlm.  95-97.  Baca  juga  karya  Richard  Posner,  Theo Economics of Justice, Harvard Universitiy Press, 1981.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
asing. Akibatnya, negara-negara berkembang sulit untuk maju lantaran rendahnya investasi asing dan minimnya ekspor produk yang dihasilkan.
Melalui perjanjian Word Trade Organisasi (WTO) pada 15 April 1994 di Marakesh Maroko  Indonesia  ikut  menandatangani  kesepakatan  aturan  tatanan  perdagangan  bebas. Indonesia  menindak  lanjuti  dengan  meratifikasi  melalui  Undang-undan  No.  7  Tahun  1994 tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Dengan  demikian,  Indonesia  sudah  terikat  dengan  sistem  aturan  dunia,  suka  atau tidak  secara  konstitusional  Indonesia  harus  patuh  dan  mematuhi  aturan  yang  telah disepakatinya.
Salah  satu  bagian  penting  dari  perjanjian  itu,  Indonesia  bagian  dari  125  negara anggota  yang  ikut  mengawasi  dan  melaksanakan  WTO  dan  Agrement  on  Tariff  and Trade/GATT, dalam rangka menciptakan perdagangan yang bebas, meningkatkan investasi dan menciptakan keadilan menuju kesejahteraan umum. 12
Semangat globalisasi semua negara peseta penandatangan kesepakatan WTO setuju dibuatnya  sistem  perdagangan  bebas,  dan  menghilangkan  hambatan  tarif  dan  melakukan debirokratisasi  terhadap  layanan  bisnis  termasuk  menghilangkan  peraturan  yang menghambat laju investasi.
Joseph  E  Stiglidz  menyebutkan,  pada  awal  1900-an  globalisasi  disambut  dengan eforia  karena  aliran  modal  dan  invesasi  dari  negara  maju  mengalir  ke  negara  berkembang naik enam kal lipat dalam kurun waktu enam tahun berjalan (1990-1996).
Keberadaan Organisasi Perdaganga Dunia (WTO) semakin mantap dalam menyusun landasan hukum dalam menciptakan perdagangan yang bebas. Namun apakah mengalirnya investasi yang deras dari negara maju dan dari para pemelik modal, negara seperti Indonesia segera naik kelas menjadi negara maju?
Pertanyaan  itulah  dijawab  juga  oleh  masyarakat  khususnya  para  petani  kacang  dan kedelai  di  India,  mengeluh  hargan  prduk  panennya  tidak  dapat  naik  karena  minyak  sawit dari Indonesia dan Malaysia mengalir cukup deras, sehingga para petani kacang dan kedele mengalami kesulitan.
Hal  yang  sama  juga  dialami  industri  tahu  dan  tempe  di  Idonesia  yang  harga  bahan pokoknya,  kedele  dari  AS,  dipermainkan  oleh  importir.  Masyarakat  Meksiko  ada  yang menyebutkan  “Meksiko  adalah  suatu  negara  yang  jauh  dari  Tangan  Tuhan,  tetapi  dekat kepada Amerika Serikat.”
Ungkapan  itu  bentuk.    sindiran,  dan  prostasnya  warga  atas  bergabungnya  Meksiko kedalam  kelompok  Perdagangan  bebas  Amerika  Utara  (NAFTA),  tidak  menjadikan Meksiko lebih baik  dari  sebelum bergabung dengan organisasi  perdagangan bebas  Amrika Utara.  (Yusuf Ms, 2015) 13 .
Gerakan  yang  menentang  globalisasi  ekonomi  dan  investasi  berpendapat,  aturan dalam WTO dirancang oleh negara maju yang dibelakangnya para pemilik modal, sehingga wajar jika ketidak adilan dirasakan oleh para petani kedele di  India, industri tahu tempe di
12 Yusuf  Ms  2015)  Nawacita  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  yang  Antisipatif  Terhadap masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Vol 2 Nomor 1 Tahun, Journal of Legal and Policy Studies, IBLAM, hlm.  86-88.  Baca  juga  Joseph  E  S,  2007.      (Joseph  E  Stiglitz,  Making  Glbalization  Work,  Nort  on  & Company Newyor, 2006 hl, 123 – 124
13 Yusuf Ms, ibit .
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Indonesia dan masyarakat Meksiko yang merasa pasar mereka dibanjiri oleh produk asal AS dan Kanda.
Selain  itu  globalisasi  juga  mengarah  kepada  budaya  prakmatisme,  semua  urusan dikaitkan dengan kebendaan sehingga budaya setempat cepat atau lambat akan mudah luntur karena  terpengaruhnya  sistem  globalisasi  dunia  yang  bukan  saja  soa  l  investasi  dan perdagangan  tetapi  juga  cara  berpakain  dan  gaya  hidup  orang  eropa  yang  seolah  perlu dikiuti dengan dalil kebebasan.

## 2. Investasi di Era Orde Baru
Investasi di era Orde Baru dimulai tahun 1967 – 1997. Jumlah investasi di era orde baru  mencapai  190,  631,7  miliaar  dolar  AS  dengan  jumlah  proyek  yang  dibiayainya mencapai 5,699 proyek.
Jumlah  invetor  asing  khususnya  saat  Presiden  Soeharto  memegang  kekuasaan mencapai 210,6 juta dolar AS dengan jumlah proyek 13 proyek.
Setelah  satu  tahun  orde  baru  berkuasa,  jumlah  investasi  terus  meningkat  sejalan dengan adanya kepercayaan investor asing terhadap pemerintahan orde baru atau kebalikan orde lama yang kurang ramah terhadap investor asing utamanya dari AS.
Puncak dari naiknya investasi tahun 1995 sebanyak 39,891,6 miliar dolar AS dengan jumlah  proyek  782,  kemudian  dua  tahun  berjalan  1997  mengalami  penurunan  sejalan menurunnya  tingkat  kepercayaan  pemerintahan  orde  baru  baik  dari  dalam  negeri  maupun asing,  termasuk  banyaknya  demo-demo  pekerja  dan  mahasiswa  menutut  suatu  perubahan politik.
Tahun 1997 mencapai 33,788,8 miliar dolar dengan jumlah proyek 781 proyek atau turun 6,102 8 miiar dari tahun 1995. (H. Salim HS, Budi Sutrisno,2018).
Selain investasi asing (PMA), di ea Presiden Suharto juga mengundang para investor dalam  negeri  seluas-luasnya.    Pemerintah  meluncurkan  UU  No.  6  Tahun  1968  tentang Penanaman Modal dalam negeri (PMN) sebagai landasan konstitusionil oleh para pemodal lokal. Sejak UU itu diluncurkan, mengutip data dari H. Salim menyebutkan, investasi sejak tahun  1968  –  1997  sebanyak  Rp580,384.996  triliun.  Sementara  itu  jumlah  proyek  yang dibiayai  sebanyak  11.991  proyek,  dengan  nilai  investasi  khusus      tahun  1968  saat  Suharto memegang  kekuasaan  mencapai  Rp38,6  miliar  dengan  jumlah  proyek  hanya  27  proyek namun sejalan dengan membaiknya iklim ekonomi dan politik dan tingkat kepercayaan dari dunia  intenasional,  secara  bertahap  investasi  lokal  tumbuh  baik  secara  kuantitas  mapun kualitasnya.
Jumlah investasi di era orde bau melonjak pada satu tahun sebelum Presiden Suharto mengundurkan diri menjadi Rp119.877.2 triliun dengan jumlah proyek 723 proyek. Jumlah itu capaian tertinggi saat orde baru dimana para investor belum memprediksi presiden akan mengundurkan diri dari pucuk kepemimpinannya.
Dengan demikian, naiknya invetasi saat orde baru para investor masih mengkaitkan adanya  stabilitas  sosial  dan  politik.  Artinya,  investor  asing  dan  domestic  percaya  bahwa orde baru dapat melindungi investasinya yang ditanamkan di Indonesia meskipun pihak lain menilai  orde  baru  mengabaikan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  memerintah  secara represip, termasuk indeks demokrasinya rendah.

## 3. Investasi di Era Reformasi dan di Era Global
Era  reformasi  dimulai  sejak  tahun  1998  hingga  saaat  ini  (2021).  Jumlah  investasi dalam negri yang ditanamkan sebesar Rp 416.17 triliun atas 2.025 proyek yang dibiayainya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sementara jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebesar 117,87 miliar dolar AS atas 10.686 proyek.
Sedang  inveetasi  selama  lima  tahun  terakhir  dari  2015  –  2015  meningkat  cukup signifikan, atau 48,4 persen   dari   Rp 545,4 triliun menjadi Rp 809,6 triliun atau melebihi dari yang ditargetkan 729 triliun. (katadata, 2020).
Secara rinci tergambar dalam grafik:
Kontan.co.id (lihat katadata. Invstasi 2019).
Jika  dibandingkan  laju  pertumbuhan  investasi  saat  orde  baru  dengan  era  reformasi tergabambar para investor baik asing maupun lokal tidak secara otomatis mengkaitkan issue demokrasi di Indonesia. Tetapi lebih kepada adanya perlindungan dan kepastian hukum dari pemriintah kepada para investornya.
Penarikan  investor  terjadi  jika  di  suatu  negara  terjadi  riot,  atau  gangguan  karena kudeta  kekuasaan  atau  kerusuhan  masal  yang  terus  menerus  sulit  dikendalikan  oleh  aparat hukum.
Beberapa  fakta  menunjukan,  saat  adanya  perebutan  kekuasaan  di  Indonesia  tahun 1965,  Gerakan  Partai  Komunis  Indonesai  (PKI)  gagal  merebut  kekuasaan,  dan  terjadi goncangan sosial, politik dan ekonomi, pertumbuhan investasi merosot tajam.
Defisit  anggaran  (budget  deficit)  tahun  1965  meningkat  hingga  6  persen  dari  tahun sebelumnya dari Produk Domestic Bruto (PDB), inflasi menjadi 594 persen dan pertumbuhan hanya  mencapai  1,1  persen  dan  kemiskinan  mencapai  70  persen  dari  105,414  juta  orang. 14 (Policy assessmet, 2005).
Penurunan  investasi  lebih  terkait  dengan  terjadinya      perebutan  kekuasan.  Hal  itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Tetapi juga di negara lain seperti di Myanmar, Suriah dan negara-negara Afrika lainnya yang sering terjadi kudeta kekuasaan.
Intiya, selagi sistem kekuasaan masih dapat terkontrol oleh rakyat dan pihak lain, para investor masih merasa terlindungi, namun jika kekuasaan sudah tidak lagi dapat dikontrol dan diawasi  oleh  pihak  lain,  termasuk  lembaga  hak  asasi  manusia  dan  pers,  para  investor dipastikan akan menarik diri atau memindahkan investasinya dari negara itu.
Singapura dan Jepang baru-baru ini telah menarik investasinya dari Myanmar. Bisnis tembakau  di  Myanmar  yang  dikendalikan  Virginia  Tabaco  Company,  yang  sahamnya
14 Policy Assessmen, Juni 2005, http://www,Investasi di Indonesia, diunduh November 2021.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dimiliki  49  persen  perusahaan  Singapura,  dihentikan  operasinya  lantaran  adanya  kudeta milter.
Singapura  merupakan  negara  terbesar  dalam  melakukan  investasinya  di  Myanmar hingga  mencapai  11,356  juta  dolar  AS  di  susul  China,  Hongkong  Vietnam  dan  Jepang. Perusahaan  multinasional  dari  Jepang  hingga  Thailand  menghentikan  operasionalnya  di Myanmar, sehingga membuat kekhawatiran kepada para pebisnis dan investor.
Diantara  kesepakatan  investasi  yang  belum  lama  ini  disepakati  adalah  CVC,  Capital Partners  untuk  membeli  perusahaan  menara  telekomunikasi  terbesar  di  Myanmar  dengan harga  hampir  US$  700  juta.  Kesepakatan  ivestasi  untuk  Irawady  Gren  Towers  Ltd,  adalah perusahaan terbesar kedua di negara itu. Namun dengan adanya kudeta militer semua bisnis dan invesasi lainnya dihentikan oleh pemilikmodal. (Detikcom, 2021)
Investasi  di  era  reformasi  dan  globalisasi  ekonomi,  semua  kebijakan  investasi  tak lepas  dari  keinginan  para  investor  lokal  dan  global.  Di  Indonesia,  selagi  ada  perlindungan hukum kepada para investor, mereka akan tetap menamkan modalnya ke Indonesia meskipun indeks korupsi dan indeks demokrasi di Indonesia relative masih rendah. (TI, 2021)
Lembaga  Transparansi  Internasonal  merelase  Indek  Korupsi  Indonesia  mendapatkan score 38 poin atau urutan 96 dari 180 negara yang di survei oleh lembaga tersebut.
Indonesia  sama  dengan  negara-negara  seperti  Serbia,  Lisoto  dan  negara  Kawasan Afrika  lainnya,  yang  belum  mengimplementaskan God  corporate  government (tata  kelola pemeritahan  yang  baik).  Score  terbaik  atau  angka  100  dengan  warna  kuning  emas,  oleh lembaga itu dinilai baik, sementara angka dengan di bawah 50 poin dengan diwarnai “merah pekat” dipersepsikan negara tersebut masih banyak korupsinya. Indonesia dinilai korupsinya masih tinggi.
Sementara  itu  lembaga  penelitian  Habibe  Centre  (2021) 15 menyebutkan,  indeks kualitas demokrasi Indonesia selama tiga tahun berturut-turut teruss mengalami penurunan.
Warsito Raharjo Jati menyebutkan, kualitas demokrasi di Indonesia diperkirakan akan menurun  di  tahun  2021.  Kajian  terhadap  tiga  laporan  utama  yakni  2020 The  Economist Intelligence  Unit (EIU),  Indeks  demokrasi  Indonesia  2019,  dan  2021  Democracy  Report, ketiga  laporan  tersebut  menunjukkan  penurunan  secara  signifikan,  yang  tidak  hanya menyentuh aspek kebebasan sipil dan pluralisme, namun juga fungsi pemerintahan.
Mengutip  laporan The  Economist  Intelligence  Unit (EIU),  Jati  mennyebutkan, menurunnya  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  sebagai  pangkal  utama  menurunnya kualitas  demokrasi,  sehingga  Indonesia  pada  urutan  64  dari  167  negara  yang  dilakukan survey.
Laporan  Indeks  Demokrasi  Indonesia  memperlihatkan  turunnya  skor  indeks kebabasan  berpendapat  yang  semula  66,17  di  tahun  2018  menjadi  64,29  di  tahun  2019. Adapuntahun  2021  Democracy  Report  menempatkan  Indonesia  pada  urutan  73  dari  179 negara  dalam  hal  kebebasan  dalam  demokrasi.  Indonesia,  Malaysia  dan  Singapura  (Andria Jayanti,  2020)  negara  di  Kawasan  Asia  Tenggara  dalam  memandang  investasi  mempunyai alur yang sama, yakni ditangani oleh salah satu lembaga agar lebih efektif dan efisien.
Indonesia soal investasi ditangani oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam satu atap, agar prosedur pengurusan perijinan lebih efektif dan efesisne. Di Malaysia, ditangani  lembaga Malaysian  Industrian  Development  Authority (MIDA)  yang  bertugas mengawasi dan mengkoordinasi seluruh investasi di Malaysia, termasuk mengatur pemberian fasilitas baik investor lokal maupun asing.
15 Wasisto  Raharjo  Jati,  Demokrasi  Indonesia  2021,  Habibie  Center,  Wasito  adalah,  Staf  Peneliti  di  Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sementara  di  Singapura,  semua  bentuk  investasi  yang  berisifat  produksi  dan  jasa keuangan  memerlukan  perijinan.  Untuk  semua  jasa  keuangan  lembaga  yang  menanganinya adalah Monetary Authority of Singapure (MAS). Singapura termasuk negara paling nyaman urutan  kdua  dalam  beriinvestasi.  Versi  International  Finance  Corporation  (IFC).  Negara dengan  luas  647,8  KM2  itu  mempunyai  infrastrur  berkelas  dunia,  termasuk  memanfaatkan lahan di ruang bawah tanah dan membangoptimalkan bangunan gedung dan perkaantoran ke atas. Investor tertarik karena adanya infrastruktur dan perlindungan para investor secara baik. Dengan  demikian,  kaitan  naiknya  investasi  baik  dari  lokal  maupun  asing  terhadap  suatu negara,  termasuk  di  Indonesia,  bukan  karena  sistem  demokrasi  yang  baik  dan  bukan  pula karena  korupsi  yang  rendah,  tetapi  lebih  diutamakan  adanya  jaminan  perlindungan  kepada para investor termasuk sarana infrastruktur yang dimiliki oleh suatu negara, seperti Singapura dan negara maju lainnya.

## KESIMPULAN
Indonesia  melakukan  penarikan  investasi  besar-besaran  sejak  Orde  Baru. Pemerintahan  Soeharto  tahun  1967  dengan  melahirkan  Undang-undang  Penanaman  Modal untuk  pihak  asing  dan  UU  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  No  6  Tahun  1968.  Penarikan investasi itu terus dilanjutkan hingga Presiden Joko Widodo sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2004 – 2009 hingga kini.
Salah satu usaha yang ditempuh adalah membuat mengurangi birokrasi perijinan atau deregulasi  peraturan  yang  lebih  efektif  dan  efisen,  meskipun  dalam  proses  pembuatan regulasi itu mengabaikan aspek hak sipil untuk ikut partisipasi luas (civil society) guna ikut mewujudkan  regulasi  yang  lebih  transparan  dan  acounntable  seperti  pembuatan  UU  Hak Cipta Kerja UU No 11 tahun 2020.
Dalam  pembuatan  UU  yang  mengabaikan  partisipasi  publik  secara  luas,  terus dilaakukan  meskipun  cara  seperti  itu  dapat  menurunkan  kualitas  demokrasi  di  Indonesia. Dalam  penelitian  ditemukan,  pertumbuhan  indeks  demokrasi  di  Indonesia  stabil  rendah, begitu  juga  indeks  korupsi  stabil  tinggi,  namun  garfik  investasi  ada  kecenderungan  naik. Penurunan  investasi  dalam  suatu  negara,  utamanya  di  Indonesia,  dan  Miyanmar,  bukan karena  membaiknya  kulaitas  demokrasi  dan  rendahnya  korupsi  tetapi  lebih  dipengaruhi adanya kodeta militer dan terjadinya riot atau kerusuhan yang sulit untuk dikendalikan oleh otoritas keamanan.
Indonesia,  Malaysia  dan  Singapura,  termasuk  negara  yang  aktif  dalam  menarik investasi  lokal  dan  asing.  Masing-masing  negara  melakukan  prbaikan  infrastruktur  dan kemudahan  berinvestasi  dan  mencptakan  kepastian  kebijakan.  Ketiga  negara  di  Kawasan Asia Tengara ini terus  bersaing  sehingga dalam  persaingannya terlihat  tidak mengutamakan perbaikan  kualitas  demokrasi  dan  menekan  rendahnya  tingkat  korupsi,  kecuali  Singapura, tetapi  lebih  kepada  penguatan,  perlindungan  dan  membuat  kepastian  kepada  para  calon investor  lokal  dan  asing.  Itulah  inti  dari  sistem  ekonomi  global,  negara-negara  berkembang berlomba  mendorong  investasi  lokal  dan  asing  di  dalam  negaranya  dengan  membangun infrastruktur yang baik dan memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik modal.

## REFERENSI Buku:
Andria  Jayanti,  Hak  Pengelolaan  lahan  untuk  Beriinvestasi,  Genta  Publishing,  Yogjakarta,
2020.
Suteki dan Gaang Taufan, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, 2020.
Wasisto Raharjo Jati, Demokrasi Indonesia 2021, Habibie Center, ia adalah, Staf Peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

## Jurnal, Karya Ilmiah
Chatarina  Dewi  Wulansari,  (2017)  Peran  Pemerintah  dalam  pengakuan  hak  ulayat  guna mencapai Pembangunan Ekonomi, Vol. 1 No 1 hlm. 98. Baca juga buku Mohtar Kusuma Atmadja dan Shidarta, (2012) Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung.
Muhamad  Rustamadji,  (2013),  Menakar  Pemberian  Bantuan  Hukum  Pandangan  Richard Posner, vol. 2 No 1. Recht Vinding, Media Pembina Hukuam Nasional, hlm. 95-97. Baca juga karya Richard Posner, Theo Economics of Justice, Harvard Universitiy Press, 1981.
Yusuf  Ms,  (2015)  Nawacita  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  yang  Antisipatif Terhadap masyarakat  Ekonomi Asean (MEA), Vol 2 Nomor  1, Tahun,  Journal  of Legal and Policy Studies, IBLAM, hlm. 86-88. Baca juga Joseph E S, 2007.  Joseph E Stiglitz, Making Glbalization Work, Norton & Company Newyor, 2006 hl, 123 – 124.

## Peraturan Perundang-undangan:
UU D RI 1945 UU No 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan UU No 1 Tahun 1967 tentang PMA UU No 6 Tahun 1968 tentang PMDN UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## Website:
(Gegara  Kudeta,  Perusahaan  Besar  Pada  'Kabur'  dari  Myanmar"  http:www.  ditikcom.
Diunduh November, 2021)
www.https//: katadata investasi selama lima tahun terakir, diunduh November 2021 Policy Assessmen, Juni 2005, http://www,Investasi di Indonesia, diunduh November 2021.
Indeks  Korupsi  Indonesia.    https://www.transparency.org/en/news/cpi-2021-americas-a- region-in-crisis , diunduh Februari, 2022.
Widya  Prahassacitta,  Makna  Keadilan  dalam  Pandangan  John  Rawls,  (Oktober  2018) https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john- rawls/ open accesed, pada November 2021.