## NATAPRAJA
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015
Halaman 1-12

## ANALISIS LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MAROS
Moch. Ali Mashuri 1

## ABSTRACT
This  study’s  objectives  are  to  describe  and  analyze  the  transparency  and  the factors affecting transparency in the Electronic Procurement of Goods and Services at the Department  of  Communication  and  Information  in  Maros  Regency.  The  research  used qualitative  approach.  Based  on  the  analysis,  it  is  found  that  the  aspect  of  transparency indicators in general has shown that LPSE service system transparent enough. There are some influential factors, including communication (miscommunication and misunderstanding between the committee and the company), technology (unstable internet connection), human resources (lack of good character or mental attitude among the people giving  LPSE  services),  LPSE  bureaucratic  staffs  who  still  have  double  positions  at  the Office of Communication and Information  in Maros regency, the opinion among business community that the policy of transparency is still less effective and efficient in the process of procurement of goods and services, and the users of LPSE who still have limitation in using e-procurement of goods and services, and the users of LPSE who still have limitation in using e-procurement system.
Keywords: Transparency, e-Procurement, Electronic Procurement of Goods and Services

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  transparansi layanan  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  transparansi  dalam  Layanan  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Secara  Elektronik  (LPSE)  di  Kantor  Komunikasi  dan  Informasi Kabupaten  Maros.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  analisis menunjukkan  aspek  indikator  transparansi  secara  umum  telah  memperlihatkanlayanan LPSE  cukup  transparan.  Sementara  berdasarkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya yakni  faktor  komunikasi  antara  panitia  dan  perusahaan  terjadi miskomunikasi dan misunderstanding ,  faktor  teknologi  yang  mana  internet  belum  stabil,  faktor  sumber  daya manusia  yang  diperlihatkan  oleh  kurangnya  karakter  atau  sikap  mental  aparatur  pemberi pelayanan  LPSE,  struktur  birokrasi  LPSE  yang  masih  merangkap  jabatan  dengan  staf  di Kantor  Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten  Maros,  faktor  keberterimaan  masyarakat bisnis  terhadap  kebijakan  transparansi  masih  kurang  efektif  serta  efisien  dalam  proses layanan  pengadaan  barang  dan  jasa,  serta  faktor  pengguna  LPSE  yang  masih  kurang maksimal dalam menggunakan sistem e-procurement .
Kata Kunci: Transparansi, e-procurement , LPSE
1 Dosen FISIP Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur, email: mashuriz@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang kebutuhan  masyarakat  telah  menciptakan berbagai peluang yang diharapakan dapat menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
pemerintah khususnya pelayanan masyarakat  umum,  masyarakat  bisnis, dan  juga  sesama  lembaga  pemerintah. Pemanfaatan  TIK  juga  diharapkan  dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintah  khususnya dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.
Transparansi  merupakan  prinsip yang  menjamin  akses  atau  kebebasan bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,  yakni  informasi  tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil  yang dicapai  (Krina,  2003).  Menurut  Kim (2007),  adapun  unsur-unsur  transparansi meliputi:  kejelasan  ( clarity )  dalam  arti mudah dipahami/dimengerti oleh masyarakat,  aksesibilitas  ( accessibility ) dalam  arti  adanya  pertukaran  informasi dua  arah,  integrasi  ( integration )  dalam arti  dapat  menjelaskan  dan  memberikan informasi  tambahan  yang  dibutuhkan masyarakat,  serta  rasional  ( rationality ) dalam arti adanya  proses  yang konsisten,
terstandarisasi,  formal,  dan  dapat  di- upgrade .
Berdasarkan beberapa pandangan  tentang  indikator  pengukuran transparansi,  berikut  indikator  yang sesuai  dengan  kondisi  realita  di  LPSE Kabupaten  Maros  khususnya  pengadaan di  Kantor  Komunikasi  dan  Informasi Kabupaten  Maros  yang  akan  digunakan sebagain  kajian  atau  pisau  analisis, diantaranya  adalah:  menurut  Dwiyanto (2006),  menunjuk  pada  seberapa  mudah peraturan  dan  prosedur  pelayanan  dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder ; menurut Asian Development Bank (1999), data tersebut  harus bebas didapat dan tersedia ( freely and readily available) ; menurut IDASA dalam
Andrianto  (2007),  adanya  audit  yang independen dan efektif; menurut Ratminto dan Winarsih (2014),
persyaratan  teknis  dan  administratif pelayanan, adalah persyaratan keikutsertaan  tendering  penyedia  pada lelang  di  Kantor  Komunikasi  dan Informasi  Kabupaten  Maros;  menurut Ratminto  dan  Winarsih  (2014),  Rincian Biaya  Pelayanan,  merupakan  rincian biaya  dalam  proses  layanan  pengadaan barang  dan  jasa  di  Kantor  Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros; menurut Asian  Development  Bank  (1999),  Akses pada  informasi  yang  akurat  dan  tepat waktu  ( accurate  and  timely );  serta menurut  Smith  (2004),  pejabat  yang
berwenang  dan  bertanggung  jawab/
Appeal rights .
Perkembangan  LPSE  di  Kabupaten Maros  yang  merupakan  salah  satu kabupaten  yang  menjadi  percontohan kota/kabupaten  metropolitan  di  Sulawesi Selatan adalah atas dasar hukum pembentukan LPSE Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa  pemerintah  yang  ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh peraturan  kepala  LKPP  Nomor  2  Tahun 2010  tentang  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik (LPSE). LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana  yang  ditentukan  dalam undang-undang  nomor  11  tahun  2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.  Layanan  yang  tersedia  dalam sistem  pengadaan  secara  elektronik  saat ini  adalah e-tendering yang  ketentuan teknis  operasionalnya  diatur  dengan peraturan  kepala  LKPP  nomor  1  tahun 2011 tentang tata cara E-Tendering . Kemudian peraturan Bupati Maros Nomor  12  Tahun  2013  Tentang  Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE) Kabupaten Maros.
Pemerintah  Kabupaten  Maros  telah mengukir  banyak  prestasi  di  tingkat nasional. Mulai dari
penghargaan Innovation
Government Award (IGA)  2013  dengan  kategori  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  dari Kementrian  Dalam  Negeri.  Kali  ini, berhasil meraih penghargaan e- Procurement  Award 2014.  Penghargaan ini  diberikan  atas  apresiasi  terhadap proses pengadaan barang secara transparan  dan  akuntabel  yang  dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Maros.  Namun, berdasarkan  observasi  awal  dilapangan serta  informasi  dari  salah  satu  informan pada  Kantor  Komunikasi  dan  Informasi Kabupaten Maros bahwa peneliti menemukan  fenomena  yang  dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal  transparansi  pengadaan  barang  dan jasa,  masih  terjadinya  syarat  akan persekongkolan  dan  kepentingan  oknum tertentu,  kadang  menunda  pengumuman lelang  secara  tiba-tiba  serta  ada  group yang  di setting oleh  kelompok  kerja untuk dimenangkan tendernya.
Berikut  penelitian  terdahulu  yang menjadi  sumber  rujukan  yakni  penelitian tesis  Herman  (2015),  dengan  judul akuntabilitas  Publik  Dalam  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik  (E-Procuremet)  Di  Kabupaten Toraja  Utara . Kemudian  penelitian  tesis Sani  (2011),  dengan  judul  evaluasi penerapan E-Procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan  latar  belakang tersebut maka  rumusan  masalah  penelitian  ini adalah  bagaimana  transparansi  Layanan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Secara Elektronik  (LPSE)  serta  faktor-faktor yang  memengaruhi  transparansi  dalam Layanan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Secara  Elektronik  (LPSE)  di  Kantor Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten Maros.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  lokus pada  Kantor  Komunikasi  dan  informasi, unit LPSE serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros. Alasan memilih lokasi tersebut adalah dengan memperhitungkan aksesibilitas, dimana lokasi penelitian mudah untuk dijangkau, dan  memberikan  peluang  yang  cukup karena  tidak  mungkin  hanya  diteliti dalam  sekali  waktu  saja.  Selain  itu realitas  yang  diteliti  masih  terjadi (berlangsung).

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  alasan bahwa  temuan-temuan  dalam  penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur  statistik  atau  bentuk  hitungan lainnya  dalam  Moleong(2012).Pemilihan jenis  penelitian  ini    mengacu  kepada pandangan Stake dalam Cresweell
(2010),  yang  menyatakan  bahwa case
study merupakan strategi penelitian dimana  di  dalamnya  peneliti  menyelidiki secara  cermat  suatu  program,  peristiwa, aktivitas, proses atau kelompok individu- individu.

## Informan
Informan dalam penelitian ini yakni
Kepala Kantor Komunikasi dan
Informatika  Kabupaten  Maros,  Kepala Sub  Bidang  Aplikasi  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Kabupaten  Maros,Ketua LPSE  Kabupaten  Maros,Kepala  Unit Layanana  Pengadaan  (ULP)  Kabupaten Maros,  Kelompok  Kerja  Unit  Layanan Pengadaan (ULP),Pejabat Pembuat Komitmen  (Pokja),  Penyedia  tender (perusahaan yang mengikuti tender layanan pengadaaan barang dan jasa yaitu CV.  Masindo  Network,  CV.  Tekno Prima, dan CV. Digital Solution).

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data  yang digunakan untuk saling melengkapi di dalam penelitian ini adalah:  Teknik  Wawancara,  Teknik Observasi, dan Studi Dokumentasi.
Teknik  Pengolahan  Data  dan  Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif pengolahan  dan  analisis  data  merupakan kegiatan  yang  tak  terpisahkan.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  tahap-tahap  analisis data kualitatif dalam Sugiyono
(2011),yaitu:  reduksi  data,  penyajian
data, dan
penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL PENELITIAN
Analisis  Transparansi  Dalam  Layanan
Pengadaan
Barang dan Jasa SecaraElektronik di Kantor Komunikasi
dan Informasi Kabupaten Maros
Berikut verifikasi indikator transparansi  layanan  LPSE  dalam  hal pengadaan  di  SKPD  Kantor  Komunikasi dan  Informasi,  yakni:  menunjuk  pada seberapa  mudah  peraturan  dan  prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang  lain;  Data  tersebut harus  bebas  didapat  dan  tersedia  ( freely and  readily  available );  Adanya  audit yang independen dan efektif; Persyaratan Teknis  dan  Administratif  Pelayanan; Rincan  Biaya  Pelayanan;  Akses  pada informasi  yang  akurat  dan  tepat  waktu ( accurate  and  timely); Pejabat  yang berwenang dan bertanggung jawab/ Appeal  rights di  dalam  penerapan e-Procurement di Kabupaten Maros.
Seberapa  mudah  peraturan  dan prosedur  pelayanan  dapat  dipahami  oleh pengguna  dan stakeholder yang  lain untuk pelaksanaan peraturan dan prosedur  dalam  pengadaan  barang  dan jasa  di  lingkungan  Kantor  Komunikasi dan  Informasi  Kabupaten  Maros  sudah bisa  dikatakan  bagus  dan  efektif  pada
tahap pelaksanaan pengumuman pascakualifikasi yang mana mengumumkan segala informasi persyaratan dan prosedur dalam mengikuti lelang.
Menurut  informan  yakni  kepala LPSE Kabupaten Maros bahwa:
”Peraturan  dan  prosedur  pelayanan pengadaan  dilaksanakan  oleh  Pokja atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibawah  Sekretariat  Daerah  (Kabag Pembangunan).  Prosedurnya  juga terlihat  jelas  di  website  LPSE  Maros sebelum  mengikuti  lelang  pengadaan barang dan jasa. Penyedia melakukan  pendaftaran  di  LPSE maros  dengan  menyetujui  pakta integritas  dan  memenuhi  syarat  dan ketentuan  agar  bisa  mendapatakan user id dan pin untuk login penyedia. Berikut gambar websitenya di alamat (http://inaproc.lkpp.go.id/eproc/Syara tKetentuan2)  (wawancara  4  Mei 2015)”.
Data-data  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  harus  bebas  didapat  dan tersedia  ( freely  and  readily  available ) agar memudahkan penyedia untuk mendapatkan  pelayanan  prima  dan  juga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat  bisnis.  Data  SPPJ  dan Penandatanganan  Kontrak  hanya  bisa diperoleh  dan  dilihat  oleh  penyedia  yang menang  tender.  Jadi  yang  terlibat  disini adalah  Pejabat  Pembuat  Komitmen, Penyedia,  dan  staf  atau  tenaga  ahli  yang akan  mengerjakan  proyek  lelang  tersebut
dan  tidak  semuanya  bebas  akses  dan orang-orang tertentu.
Adanya  audit  yang  independen  dan efektif  disini  kontrol  dilakukan  untuk mencegah  praktik-praktik  kecurangan yang  terjadi  di  dalam  setiap  tahapan  dan proses  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah. Sehingga LKPP menciptakan mekanisme  kontrol  yang  diberi  nama Whistle  blower  System.  Whistleblower System merupakan  sarana  baru  yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia barang dan jasa (rekanan) dan tentunya masyarakat  (publik)untuk  mengadukan penyimpangan  yang  terjadi  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah, termasuk  dugaan  KKN. Whistleblower System merupakan  sub  sistem  di  dalam aplikasi  SPSE,  atau  dapat  diakses  di www.wbs.lkpp.go.id .  dan  mudah  di  akses oleh publik dimanapun berada.
Untuk  mewujudkan  transparansi layanan pengadaan barang dan jasa salah satunya  harus  transparan  dalam  hal persyaratan teknis dan administrasi pelayanannya.  Persyaratan  teknis  dan administrative pelayanan pengadaan barang  dan  jasa  yang  telah  dipenuhi dengan baik oleh para pihak menandakan bahwa  transparansi  layanan  pengadaan telah terwujud dengan baik.
Pada  proses  pengadaan  barang  dan jasa secara elektronik di Kantor Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten
Maros tidak ada biaya yang dipungut dari pihak  panitia.  Untuk  unsur  biaya  hanya lebih  mengacu  pada  biaya  internet  atau pulsa masing-masing pihak penyedia.
Tahap  terakhir  yakni  SPPJ  yang diterbitkan  pejabat  pembuat  komitmen dan penandatanganan kontrak telah sesuai dengan  jadwal  kegiatan  dan  dokumen sangat  terpercaya  dan  legal  menurut hukum.  Dalam  proses  pengadaan  barang dan  jasa  dari  awal  sampai  keluar pemenang  tender  serta  tanda  tangan kontrak  tender  semuanya  dilaporkan kepada Bupati Maros.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi  di  dalam  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Secara  Elektronik (LPSE)  di  Kantor  Komunikasi  dan Informasi Kabupaten Maros
Dalam  proses  pengadaan  barang dan jasa pemerintah khususnya di Kantor Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten Maros  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi transparansi dalam pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah, diantaranya  adalah:  faktor  komunikasi antara penyedia dan panitia lelang. Faktor sumber daya yakni faktor teknologi yakni faktor  teknis  meliputi Server ,  sistem SPSE  yang  selalu upgrade dan  faktor sumber  daya  manusia  yakni  faktor pengelola  yang  terdiri  dari  tim  LPSE yang kapabilitasnya dan  penguasaan atau
pemahaman akan sistem yang ada. Faktor sikap  aparatur  pemerintah  yakni  para panitia  lelang  yang  berstatus  PNS  masih syarat  akan  kemalasan,  kurang  loyal dengan  waktu,  dan  kurang  responsif terhadap  tugas  pekerjaannya.  Faktor struktur  birokrasi pemerintah yakni pengelola  kebijakan  LKPP  dan  LPSE merupakan  unit  pengadaan  yang  mana kantornya  berada  sama  dengan  Kantor Komunikasi  dan  Informasi  Maros  serta Ketua  LPSE  juga  merupakan  Kepala Kantor begitu juga pejabat  LPSE lainnya merangkat jabatan dengan jabatan struktural Kantor Komunikasi dan Informasi. Faktor keberterimaan masyarakat  bisnis  terhadap  kebijakan transparansi.  Faktor  penggunalayanan LPSE  yakni  faktor  penggunaLPSE  yakni Penyedia dan Kelompok Kerja ULP.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menemukan  bahwa transparansi  layanan  pengadaan  barang dan  jasa  secara  elektronik  di  Kantor Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten Maros  telah  berjalan  cukup  transparan. Untuk  memperjelas  ciri  dan  penjelasan detail  dari  indikator  dikatakan  terpenuhi transparansi  atau  tidak  terpenuhinya indikator  transparansi  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  di  Kantor  Komunikasi dan  Informasi  Kabupaten  Maros  maka uraiannya sebagai berikut: Bahwa
seberapa  mudah  peraturan  dan  prosedur dipahami  oleh  pengguna  dan  stakeholder adalah disetiap tahapan proses penentuan pemenang  lelang  memenuhi  indikator  ini dengan  mudah  dipahaminya  peraturan dan prosedur oleh penyedia atau perusahaan  dan  juga  panitia  pengadaan sehingga indikator transparansi terpenuhi.
Data  harus  bebas  didapat  dan tersedia  adalah  bahwa  tidak  semua  data dapat  diperoleh  dengan  mudah  atau transparan.  Data-data  pengadaan  yang transparan  antara  lain:  data  pada  tahap pengumuman pasca kualifikasi, pemberian  penjelasan,  dan  pembuktian kualifikasi. Sedangkan data-data pengadaan  yang  tidak  detail  dan  masih ditampilkan  setengah-setengah  bahkan dirahasiakan  oleh  panitia  pengadaan diantaranya:  data  hasil  evaluasi  yang masih belum detail dan hanya diumumkan  perusahaan  yang  lolos  ke tahap  selanjutnya,  data  pengumuman pemenang  yang  mana  alasan  penentuan pemenang  lelang  tidak  detail  atau  masih perlu penjelasan oleh pokja dan itu harus melalui proses masa sanggahan selama 3 hari  dan  membuat  penyedia  tidak  puas dengan  penjelasan  pokja,  terakhir  data SPPJ  dan  penandatanganan  kontrak kerjasama antara pemenang tender dengan  PPK  yang  tidak  ditampilkan  di website secara  transparan  dan  hanya penyedia  dan  PPK  yang  mengetahuinya
sehingga indikator transparansi dalam hal ini tidak terpenuhi.
Adanya  audit  yang  independen adalah  bahwa  audit  sudah  dilakukan secara  transparan  dalam  seluruh  tahapan proses  layanan  lelang.  Hal  ini  dilakukan evalusi secara online dengan Whistleblower  System yang  terhubung langsung  dengan  LKPP.  Selain  itu, langsung  dipantau  dan  dievaluasi  secara periodik  oleh  Inspektorat  Daerah  serta audit  satu  tahun  sekali  oleh  BPK Sulawesi  selatan  dan  BPK  RI  sehingga indikator transparansi terpenuhi.
Persyaratan teknis administratif pelayanan adalah bahwa segala persyaratan  teknis  dan  administratif layanan  pengadaan  barang  dan  jasa  dan seluruh  tahapan  telah  berjalan  transparan dengan diumumkannya setiap persyaratan atau kriteria tender melalui website LPSE Kabupaten  Maros  sehingga  indikator transparansi terpenuhi.
Rincian  biaya  pelayanan  adalah bahwa  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa secara  elektronik  tidak  dipungut  biaya apapun.  Jadi,  indikator  transparansi tentang  rincian  biaya  pelayanan  ini  tidak berlaku  pada  layanan  lelang  dengan sistem e-procurement.
Akses  pada  informasi  yang  akurat (valid)  dan  tepat  waktu  adalah  bahwa seluruh  tahapan  lelang  hingga  muncul pemenang  tender  dan  tanda  tangan
kontrak kerjasama berjalan secara transparan.  Hal  ini  dilihat  dilapangan bahwa  segala  informasi  dan  jadwal  telah ditetapkan  oleh  tim  pengadaan  barang dan  jasa  sehingga  keputusan  pokja  valid dan tepat  waktu sesuai jadwal  yang telah ditetapkan  dalam  rapat  koordinasi  tim LPSE  yang  sesuai  dengan  rencana pengadaan  barang  dan  jasa  di  Kantor Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten Maros.
Pejabat yang berwenang dan bertanggung  jawab  ( Appeal  Rights ) adalah  bahwa  proses  layanan  pengadaan ada yang bertanggung jawab dan membinanya  melalui  Sekretaris  Daerah Kabupaten  Maros  berdasarkan  Surat Keputusan Bupati Maros Nomor: 27/KPTS/495/1/2015 tentang pembentukan  tim  Layanan  Pengadaan Secara  Elektronik  (LPSE)  Kabupaten
Maros  tahun  anggaran  2015.  Pada penetapan point kedua bahwa penanggung  jawab  LPSE  Kabupaten
Maros adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten  Maros.  Sedangkan  ketua LPSE  adalah  kepala  Kantor  Komunikasi dan  Informasi  Kabupaten  Maros  yang bertugas  memimpin  operasional  harian LPSE Kabupaten Maros.
Jadi, ada lima indikator transparansi yang  terpenuhi  dan  sesuai  dengan  realita dilapangan dalam proses layanan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,
diantaranya: mudah dipahaminya peraturan dan prosedur pelayanan, adanya  audit  independent,  persyaratan teknis  dan  administrative  pelayanan, akses  informasi  yang  valid  dan  tepat waktu, serta  adanya  pejabat yang berwenang dalam pelaporan hasil pemenang lelang ( appeal rights ).
Sedangkan  dua  indikator  transparansi yang tidak terpenuhi adalah rincian biaya layanan  yang  tidak  ada  dalam e- procurement dandata  informasi  umum bisa secara transparan diakses akan tetapi data spesifik dan rahasia pokja atau ULP seperti  alasan  detail  kenapa  data-data hasil  sanggahan,  publikasi  SPPJ  dan sebagainya  tidak  bisa  di  tampilkan  di website LPSE.
Sejalan  dengan  pandangan  Kim (2007),  tentang  unsur-unsur  transparansi meliputi:  kejelasan  ( clarity )  atau  mudah dipahaminya  peraturan  dan  prosedur pelayanan,  aksesibilitas  ( accessibility ) dalam  arti  akses  informasi  yang  yang valid  dan  tepat  waktu  namun  ada  data yang juga dirahasiakan demi kepentingan panitia pengadaan, integrasi  ( integration ) dalam arti adanya audit independent yang saling  integrasi  demi  transparansinya pengadaan  yakni  dari  inspektorat  darah, BPK,  dan  audit  melalui Whistleblower System dari LKPP, serta rasional ( rationality )  dalam  arti  adanya  proses yang konsisten dalam pelayanan
pengadaan,  terstandarisasi  oleh  LKPP, formal  dan  legal  hukum  setiap  proses pengadaan yang memunculkan pemenang tender,  dan  dapat  di upgrade segala bentuk  informasi  pengadaan  dengan sistem e-procurement .
Selain itu, penelitian ini menunjukkan  bahwa  dalam  layanan pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang membuat layanan pengadaan pemerintah  menjadi  terkendala.  Dalam proses  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah khususnya di Kantor Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten Maros  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi transparansi dalam pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah, diantaranya:faktor komunikasi yakni penguasaan  aturan  pengadaan  secara umum  oleh  panitia  dan  penyedia  juga sangat  penting  hal  ini  agar  tidak  terjadi miskomunikasi atau misunderstanding antara  kedua  belah  pihak  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa  di  Kantor Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten Maros.  Faktor  teknologi  yakni  faktor teknis meliputi server, sistem SPSE yang selalu upgrade ,  koneksi  internet  dan peralatan  lainnya  yang  menyangkut operasional  teknis  LPSE  yang  perlu dijaga  dan  ditingkatkan maintainance agar  berjalan  lancar  dalam  setiap  proses lelang. Selain itu, kondisi LPSE
Kabupaten  Maros  jaringan  internetnya masih  belum  100%  maksimal.  Jadi koneksi  jaringan  yang  stabil  juga  sangat berpengaruh  pada  lancarnya  tahapan proses  lelang  yang  sedang  berlangsung. Faktor sumber daya manusia yakni faktor pengelola  yang  terdiri  dari  tim  LPSE yang kapabilitasnya dan penguasaan atau pemahaman  akan  sistem  yang  ada  oleh pihak  terkait  (peserta,  pokja/panitia,  ppk, inspektorat,  auditor  BPK)  sehubungan dengan  kemampuan  mengikuti  atau mengakses  tahapan  yang  ada.  Untuk SDM  LPSE  sendiri  masih  sangat  minim dalam memberikan pelayanan dan operasional administrasi secara IT. Faktor Sikap  Aparatur  Pemerintah  yakni  para panitia  lelang  yang  berstatus  PNS  masih syarat  akan  kemalasan,  kurang  loyal dengan  waktu,  dan  kurang  responsif terhadap  tugas  pekerjaannya.  Sehingga dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa Kabupaten  Maros  ada  panitia  yang kinerja  bagus  dan  ada  juga  yag  kinerja buruk.  Struktur  Birokrasi  Pemerintah yakni  pengelola  kebijakan  LKPP  dan LPSE  merupakan  unit  pengadaan  yang mana  kantornya  berada  sama  dengan Kantor Komunikasi dan Informasi Maros serta  Ketua  LPSE  juga  merupakan Kepala  Kantor  begitu  juga  pejabat  LPSE lainnya merangkat jabatan dengan jabatan struktural Kantor Komunikasi dan Informasi.
Faktor  keberterimaan  masyarakat bisnis  terhadap  kebijakan  transparansi yakni perusahaan-perusahaan yang bergerak  dalam  bidang  IT  sangat  mudah dalam  menerima  kebijakan  transparansi pengadaan  ini,  dengan  adanya  sistem e- procurement ini. Tetapi untuk perusahaan yang  selama  ini  nyaman  bermain  secara manual  tiba-tiba  beralih  ke  sistem pengadaan  secara online sangat  susah untuk  memahami  alurnya  sistem  dengan benar.  Faktor  pengguna  layanan  LPSE yakni faktor penggunaLPSE yakni penyedia  dan  kelompok  kerja  ULP. Biasanya  penyedia  kurang  faham  IT dalam  artian  kadang  tidak  mengerti  user dan  password  penyedia  untuk  mengikuti proses  lelang.  Sedangkan  pokja  kurang maksimal  dalam  menjalankan  tahapan proses lelang karena pelatihan dari LKPP yang tidak terjadwal.

## SIMPULAN
Proses  layanan  pengadaan  barang dan  jasa  secara  elektronik  pada  Kantor Komunikasi  dan  Informasi  Kabupaten Maros  cukup  transparan  karena  semua mekanisme  proses  lelang  menggunakan sistem online dan telah  transparan secara sistemnya.  Proses  layanan  pengadaan barang dan jasa telah mudah dipahaminya dan  jelas  akan  peraturan  dan  prosedur pelayanannya, integrasi ( integration ) dari panitia  pengadaan  serta  audit  pengadaan
dari  inspektorat  daerah,  BPK,  dan  audit melalui Whistleblower System dari LKPP, serta  rasional  ( rationality )  dalam  proses yang konsisten dalam pelayanan pengadaan,  terstandarisasi  oleh  LKPP, formal  dan  legal  hukum  setiap  proses pengadaan yang memunculkan pemenang tender,  dan  dapat  di upgrade segala bentuk  informasi  pengadaan  dengan sistem procurement .Tetapi,  aksesibilitas ( accessibility ) informasi masih kurangdetail  dan  tepat  waktu  sesuai jadwal pengadaaan. Layanan yang kurang transparan  pada  akses  data  yang  detail tentang  evaluasi  penawaran  dan  alasan detail  dalam  penentuan  pengumuman pemenang  oleh  pokja,  SPPJ  dan  tanda tangan kontrak hanya orang-orang tertentu yang bisa akses dan mengetahuinya  secara  detail  dan  jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dalam pengadaan barang dan jasa  pemerintah,  diantaranya  adalah: komunikasi  panitia  dengan  penyedia; sumber  daya  yang  tersedia  baik  faktor teknologimaupun  faktor  sumber  daya manusia; faktor sikap aparatur pemerintah;  faktor  struktur  birokrasi pemerintah; faktor keberterimaan masyarakat bisnis terhadap kebijakan dan faktor pengguna layanan LPSE.
Kemudian  saran  penelitian  bahwa  perlu edukasi secara kontinyu kepada penyedia barang  dan  jasa  (rekanan)  agar  mereka
memiliki  pemahaman  yang  sama  tentang kebijakan e-Procurement dan  kapasitas teknis  untuk  dapat  mengikuti  tender elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto Nico. 2007. Good e-
Government: Transparansi dan Akuntabilitas  Publik  Melalui  e- Government. Malang: Bayumedia. Asian Development Bank. 1999. “ Governance:  Sound  Development Management ”.Asian  Development
Bank.
Creswell John W. 2010. Research Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga, Terjemahan oleh  Achmad  Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dwiyanto  Agus.  2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Uiversity Press. Herman Joffri. 2015. Akuntabilitas Publik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procuremet) Di Kabupaten  Toraja  Utara. Tesis.
Universitas Hasanuddin. Makassar. Kim  Pan  Suk.  2007. How  to  Build  and
Sustain Transparency and
Accountability  in  Public  Sector Yonsei  University,  Seoul .  Jakarta: UNDESA bekerjasama dengan
Kementerian  PAN,  UNGC,  dan UNDP.
Krina  Lalolo  Loina  P.  2003. Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,
Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Moleong  Lexi  J.  2012. Metodologi Penelitian
Kualitatif . Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Sani  Asrul.  2011.  Evaluasi  Penerapan  E-
Procurement Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan .Tesis .
Universitas Hasanuddin. Makassar.
Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Ratminto dan Winarsih. 2014. Manajemen Pelayanan Pengembangan  Model  Konseptual, Penerapan  Citizen’s  Charter  dan Standar Pelayanan Minimal Cetakan XII. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Smith  Rex  Deighton.  2004.  Regulatory Transparency  in  OECD  Countries: Overview,  Trends  a,d  Challenges. Australian : Journal of Public
Administration . Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2013  Tentang  Standar  Operasional Dan Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Maros