INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9227-9237 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pembangunan Perumahan Di Bumi Biting Indah Di Desa Kutorenon Lumajang Dengan Aturan Zonasi Cagar Budaya Situs Biting Lumajang Dalam Undang - Undang Tata Ruang
M. Arya Rizqy R Universitas Pakuan Email: rizqymarya@gmail.com

## Abstract
This research was conducted to analyze the inconsistency of housing locations in Bumi Biting Indah with cultural heritage zoning regulations. The data collection method used was a field survey. The analytical method used was analyzing official documents related to regional planning, development permits,  and  other  official  documentation  to  understand  the  legal  context  and  administration  of location  discrepancies.  The  result  of  this  research  is  document  analysis  confirming  that  there  is  a discrepancy  between  the  housing  location  in  Bumi  Biting  Indah  and  the  cultural  heritage  zoning regulations. There are housing developments that have been built in zones that should be protected as cultural heritage areas.
Keywords: Kutorenon Village, Lumajang, East Java

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Ketidaksesuaian Lokasi Perumahan di Bumi Biting Indah dengan Aturan Zonasi Cagar Budaya Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan survei  lapangan  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  Menganalisis  dokumen  resmi  terkait perencanaan wilayah, izin pembangunan, dan dokumentasi resmi lainnya untuk memahami konteks hukum  dan  administratif  dari  ketidaksesuaian  lokasi.  Hasil  penelitian  ini  adalah  analisis  dokumen memastikan adanya ketidaksesuaian lokasi perumahan di Bumi Biting Indah dengan aturan zonasi cagar  budaya.  Terdapat  perumahan  yang  telah  dibangun  di  zona-zona  yang  seharusnya  dijaga sebagai kawasan cagar budaya.
Kata Kunci: Desa Kutorenon,Lumajang Jawa Timur

## PENDAHULUAN
Pemerintahan daerah memiliki otonomi sesuai dengan amandemen  yang mengelola urusan dalam batas-batas tertentu. Prinsip otonomi daerah ini bertujuan untuk memberikan kebijakan  dan kondisi setempat.
Diharapkan  bahwa  dengan  pembagian  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah,  akan  ada  tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  efisien  dan pembangunan yang lebih merata dan menguntungkan di seluruh Indonesia.
memastikan bahwa hukum yang  jelas  dan dapat diandalkan berlaku  sebagai dasar bagi tindakan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. agar kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada kepentingan umum dan mensejahterahkan masyarakat, dan agar penyelenggara negara berjalan dengan teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah  membangun  tarnsportasi  umum  untuk  meningkatkan  partisipasi  dan peminatan.Pemerintah daerah dijalankan dengan tingkat profosionalitas tinggi, termasuk efaluasi kinerja dan etika baik. Pemerintah mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada serta melaksanakan progaram dan kebijakan kepada setiap masyarakat.
Pelaksanan    ekonomi  masyarakat  memerlukan  pemanfatan    ruang  yang  dianggap realitis dan strategis. Mencangkup penentuan lokasi yang tepat untuk kegiatan ekonomi agar dapat memberikan dampak  maksimal. Dengan diberlakukan otonomi daerah memiliki pertangggung  jawaban lebih besar dalam melaksanakan  pengaturan  perencananan tata ruang wilayah administratif. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan memustuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan  kebutuhan lokal.
Pemerintah  daerah  dituntut  untuk  melaksanakan  pengaturan  perencanaan  ruang dengan baik. Hal ini melibatkan aspek - aspek seperti pemukiman, pertanian, industri dan lingkungan. Pengaturan perencanan pembangunan ruang bertujuan untuk pembangunan ekonomi, sosial , dan lingkungan secara seimbang. Kebiijakan perekonomian daerah  yang lebih mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah sendiri. Namun ini juga mengharuskan  merasakan  pertanggung  jawab  atas  pengelolan  sumber  daya  dan pembangunann didaerahnya .
Dampak lingkungan alam harus dipertimbangkan saat merencanakan pembangunan nasional  (Pasal  18  UUD  1945  Amademen  Keempat)  (UNDANG  -  UNDANG  NOMOR  23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH) (Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Berwenang Menyelenggarakan Penataan Ruang) (eco- devolepment).  Ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan  sumber  daya  alam  harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan keseimbangan berkelanjutan,
Desa  Kutorenon  di  Kecamatan  Sukodono  merupakan  salah  satu  kawasan  cagar budaya di Lumajang. Salah satu alasannya karena keberadaan sisa2 reruntuhan situs Biting yg menjadi asal muasal sejarah Kabupaten Lumajang

## Kerangka Konseptual
Gambar 1 kerangka konseptual
Dalam kerangka konseptual pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu perumahan biting dan situs biting, dalam penlitian ini yang merupakan variabel independent adalah perumahan biting sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalahsitus biting perumahan biting  diakui sebagai  sumber  infomasi  non-commercial yang  memiliki efek lebihpersuasive pada konsumen terhadap situs biting dari pada UU TATA RUANG

## METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang digunakan untuk Menganalisis  dokumen  resmi  terkait  perencanaan  wilayah,  izin  pembangunan,  dan dokumentasi  resmi  lainnya  untuk  memahami  konteks  hukum  dan  administratif  dari ketidaksesuaian lokasi. .Dalam penelitian ini menggunakan  data survei lapangan Metode survey dipilih untuk mengetahui apakakah perumahan biting indah melakukan pelanggaran di kawasan situs biting. Data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan  secara  langsung  oleh  peneliti,  sample  yang  digunakan  adalah  sample Menerapkan  teknologi  geospasial  untuk  menganalisis  dampak  ketidaksesuaian  terhadap
perumahan biting
situs biting
UU TATA RUANG
cagar budaya dan lingkungan sekitar. Memanfaatkan data citra satelit dan pemetaan digital untuk mengidentifikasi perubahan lahan dan pola penggunaan lahan.

## Variabel dan Pengukuran
Variabel yang digunakan  dalam  penelitian  dua  variabel yaitu  survei lapangan dan menganalisis dampak ketidaksesuaian terhadap cagar budaya dan lingkungan sekitar dalam penelitian  ini  yang  merupakan  variabel  independent  adalah survei  lapangan,  sementara variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisis  dampak  ketidaksesuaian terhadap cagar budaya dan lingkungan sekitar

## TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL
a. Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan cara survei lapangan , Melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi perumahan yang ada dan mendokumentasikan posisi geografisnya.
b. - Menyusun peta yang mencakup lokasi perumahan, situs cagar budaya, dan zona- zona kritis berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang.

## Uji Intrumen
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Menganalisis dokumen resmi terkait  perencanaan  wilayah,  izin  pembangunan,  dan  dokumentasi  resmi  lainnya  untuk memahami konteks hukum dan administratif dari ketidaksesuaian lokasi.

## Uji Validitas
Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui  Mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk merinci dan menginterpretasi ketidaksesuaian lokasi, menyoroti aspek hukum, lingkungan, dan sosial.

## Uji Reliabilitas
Uji  reabilitas  adalah  uji  seberapa  konsistensi  alat  ukur  untuk      memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap ketidaksesuaian lokasi perumahan di Bumi Biting Indah dengan aturan zonasi cagar budaya, menggabungkan pendekatan multi-disiplin dan data yang mendalam.

## METODE ANALISIS DATA
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  Menganalisis  dokumen  resmi  terkait perencanaan wilayah, izin pembangunan, dan dokumentasi resmi lainnya untuk memahami konteks hukum dan administratif dari ketidaksesuaian lokasi.

## HASIL UJI HIPOTESIS
Pada  penelitian  untuk  melakukan  pengujian  hipotesis  menggunakan  pengujian  analisis Individu.

## 1) Hipotesis
Gambar 1
Dari  hasil  pengujian  data  diatas  terdapat  ketidaksesuaan  antara  pembangunan perumahan biting di area sekitar situs biting sesuai dengan hukum tata ruang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007:
Perizinan dalam Bahasa Latin “ Vergunning ” merupakan Kontrol Pemerintah terhadap aktivitas masyarakat  . Dalam Bahasa Latin “Vergunning” berarti pengawasan Pemerintah terhadap  tindakan  masyarakat.    Disini,  undang-undang  memiliki  peran  penting  dalam menjalankan  tugasnya  untuk  memastikan  bahwa  hukum  berfungsi  dengan  baik.  Hukum bersifat  wajib,  yang  berarti  semua  orang  terikat  pada  undang-undang.  Jika  perundang- undangan menetapkan suatu aturan, setiap orang diharapkan untuk mematuhinya.
Perizinan dan fungsi pengaturan dan pengendalian pemerintah mencakup beberapa poin penting, seperti:
-  Perizinan  sebagai  alat  untuk  menghentikan  dan  mengontrol  aktivitas  masyarakat -  Undang-undang sebagai dasar hukum yang mengikat dan mengatur tanggung jawab -  Undang-undang sebagai dasar hukum yang mengikat dan mengatur tugas pemerintah -
Kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh setiap orang - Peran preventif izin dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan.
Oleh  karena  itu,  perizinan  menjadi  alat  penting  untuk  melaksanakan  tugas pemerintah  untuk  mengatur  dan  mengawasi  aktivitas  masyarakat  sesuai  dengan  hukum yang berlaku.
Pendaftaran, saran, dan izin adalah beberapa bentuk perizinan yang diperlukan oleh organisasi, perusahaan, atau individu sebelum melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Ini dapat berupa tindakan positif, seperti pendaftaran atau rekomendasi, atau izin formal yang memberikan otorisasi resmi untuk melakukan suatu kegiatan usaha.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008:
Untuk memastikan bahwa pembangunan antar kabupaten/kota dan sektor berjalan bersama, terkoordinasi, dan seimbang, penataan ruang wilayah strategis daerah dilakukan. Perkembangan  suatu  wilayah  tidak  dapat  dipisahkan  dari  perkembangan  wilayah  lain karena ada hubungan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kepentingan internal — atau perspektif  internal — serta  dampak  dan  pengaruh  dari  luar  harus  dipertimbangkan  saat menata ruang.
membuat keputusan  itu harus dilindungi dan dikelola melalui upaya. Pencegahan dan penindaklanjutan: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur tugas pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur penataan ruang. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pembangunan  ruang.  Pada  akhirnya,  masyarakat  umum  mendapat  manfaat  dari  hasil penataan ruang, yang membantu mencapai tujuan  penataan ruang: negara  yang aman, nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan.Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah rencana yang digunakan untuk memanfaatkan ruang wilayah negara.
b. Antariksa  adalah  ruang  yang  mencakup  daratan,  lautan,  udara,  dan  ruang  di  dalam bumi.  Ini  adalah  ruang  di  mana  manusia  hidup,  beroperasi,  dan  memastikan kelangsungan hidupnya.
c. Penataan  ruang  adalah  bentuk  struktur  dan  pola  tata  ruang.  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Nasional 2008
d. Wilayah  adalah  suatu  kesatuan  geografis  dengan  seluruh  komponennya,  batas- batasnya, dan sistemnya yang ditetapkan berdasarkan alasan administratif.

## 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Pemantauan formal dan informal adalah dua pendekatan yang berbeda namum saling melengkapi untuk memastikan mekanisme pengawasan teknisi pengaturan penataan ruang mencangkup  beberapa  kegiatan  utama  seperti  pemantauan  ,  evaluasi  ,  dan  pelaporan. Dalam  konteks  hireraki  pemerintahan  ,  peran  peemrintah  daerah  terutama  pemerintah provinsi  adalah  kunci  dalam  memastikan  kepatuhan  pemerintah  daerah/kota  terhadap peraturan penataan ruang. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakuan dalam kegiatan pemerataan:
a. Pemantauan oleh Pemerintah Provinsi:
Tugas pemerintah provinsi adalah memastikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten /  Kota  memiliki  peraturan  penataan  ruang,    harus  dibuat  dalam  bentuk  peraturan daerah dan harus terkait dengan rencana tata ruang.
b. Pengawasan Perizinan:
a) Salah  satu  aspek  penting  dari  pengawasan  adalah  memantau  pelaksanaan penerbitan izin-izin oleh instansi yang berwenang.
b) Fokus pengawasan ini adalah pada izin pembangunan fisik suatu kawasan.
c. Evaluasi Kegiatan:
a) Pemerintah  provinsi  melakukan  evaluasi  terhadap  implementasi  peraturan penataan ruang di tingkat daerah.
b) Evaluasi  ini  melibatkan  penilaian  terhadap  kepatuhan  pemerintah  daerah terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
d. Pelaporan:
a) Setelah pemantauan dan evaluasi dilakukan, pemerintah provinsi melaporkan hasilnya kepada pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat.
b) Laporan  ini  dapat  mencakup  temuan,  rekomendasi,  dan  tindakan  yang diperlukan untuk meningkatkan tata letak ruang.
pentingnya mekanisme untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan atau perencanaan wilayah sesuai dengan peraturan dan rencana tata ruang yang dibuat. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan memastikan keberlanjutan pengembangan  kawasan  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada,  pengawasan  mencakup pengawasan  kegiatan  pemanfaatan  ruang  untuk  melindungi  kepentingan  umum  dan kelestarian  lingkungan.  Instansi  terkait  juga  harus  memantau,  menilai,  dan  mengelola kualitas ruang sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk memecahkan masalah lokal atau situasi yang memerlukan tindakan cepat, evaluasi kesesuaian rencana tata ruang dengan
pemanfaatan  ruang  dilakukan  pemantauan  informal  dapat  memberikan  respons  instan terhadap perubahan atau masalah mendesak.
Penertiban akan dilakukan jika pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi. Ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang sudah diizinkan. Dalam kasus ini, pengaturan adalah bagian dari proses pengendalian pemanfaatan ruang yang  dihasilkan  dari  laporan  pelanggaran  pemanfaatan,  untuk  memberikan  sanksi  atas penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan aturan zonasi, tidak peduli apakah izin telah diberikan. Jenis pelanggaran pemanfaatan ruang, menurut Pasal 182 ayat (2) PP No. 15 Tahun 2010, termasuk:
a. Penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
b. Penggunaan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  izin  penggunaan  yang  diberikan  oleh pejabat berwenang; atau
c. Penggunaan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  izin  yang  diberikan  oleh pejabat berwenang.
Sanksi  pidana  dan  perdata  sepenuhnya  diatur  oleh  hukum  acara  perdata.  Sanksi: Pelanggaran aturan penataan ruang menyebabkan sanksi. Ini adalah penjelasan :
a. Sanksi Pidana:
a) Sanksi pidana diberikan sebagai respons terhadap tindakan kriminal yang melanggar peraturan penataan ruang.
b) petentuan sanksi pidana mengacu pada Undang-undang Pidana dan prosedur hukum pidana yang berlaku.
c) contoh sanksi pidana dapat berupa denda, kurungan, atau hukuman lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran.
b. Sanksi Perdata:
Sanksi perdata adalah ganti rugi atau tuntutan perdata yang dikenakan kepada pihak yang melanggar peraturan penataan ruang.
a) Proses hukum perdata mengacu pada Hukum Acara Perdata dan ketentuan yang terkait untuk menyelesaikan sengketa dan menetapkan tanggung jawab perdata.
b) Sanksi  perdata  bertujuan  untuk  mengembalikan  kerugian  atau  memberikan kompensasi atas pelanggaran tersebut.
c. Sanksi Administratif:
Sanksi  administratif  dapat  berupa  peringatan,  pencabutan  izin,  atau  tindakan administratif  lainnya  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  atau  lembaga  terkait
dalam upaya menjaga aturan dan peraturan. Peraturan atau keputusan lembaga terkait atau pemerintah biasanya mengatur cara memberikan sanksi administratif.
Berdasarkan Pasal 182 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang,  sanksi  administratif  dapat  berupa  berbagai  tindakan administratif. Meskipun saya tidak memiliki akses langsung ke teks undang-undang, namun saya  dapat memberikan contoh-contoh umum sanksi administratif yang mungkin diatur oleh undang-undang tersebut. Sebagai contoh:
a. Peringatan  Tertulis:  Memberikan  peringatan  secara  tertulis  kepada  pelanggar  untuk memperingatkan dan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki keadaan.
b. Penghentian  Sementara  Kegiatan:  Menahan atau  menghentikan sementara  kegiatan yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang hingga pelanggar mematuhi peraturan yang berlaku.
c. Penghentian Sementara Pelayanan Umum: Menghentikan sementara pelayanan umum yang terkait dengan kegiatan yang melanggar pemanfaatan ruang.
d. Penutupan Lokasi: Menutup lokasi atau tempat yang digunakan untuk kegiatan yang melanggar peraturan pemanfaatan ruang.
e. Pencabutan Izin: Mencabut izin yang telah diberikan kepada pelanggar terkait dengan pemanfaatan ruang.
f. Pembatalan  Izin:  Membatalkan  izin  yang  telah  diberikan  kepada  pelanggar  terkait dengan pemanfaatan ruang.
g. Pembongkaran  Bangunan:  Melakukan  pembongkaran  terhadap  bangunan  atau struktur yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang.
h. Pemulihan Fungsi Ruang:  Memulihkan fungsi ruang yang telah  dimanfaatkan secara melanggar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i. Denda Administratif: Menetapkan denda administratif sebagai sanksi finansial kepada pelanggar sebagai akibat dari pelanggaran pemanfaatan ruang.
Sanksi  administratif  dapat  diberlakukan  sesuai  dengan  tingkat  pelanggaran  dan kebijakan  penegakan  hukum  yang  berlaku.  Tujuan  sanksi  administratif  adalah  untuk memastikan bahwa aturan pemanfaatan ruang diikuti dan pengelolaan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku tetap berlangsung.

## PENGEMBANGAN HIPOTESA
perumahan  biting  berpengaruh  negatif  terhadap  uu  tata  ruang  ,hal  ini  di  dukung Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  mengatakan  bahwa
Undang-Undang  ini  menjadi  kerangka  hukum  utama  yang  mengatur  tata  ruang  di Indonesia. Bagian terkait perlindungan cagar budaya, khususnya Pasal 25, mengatur zonasi kawasan  cagar  budaya  dan  kewajiban  pemeliharaannya.karena  itu  pihak-pihak  terkait, seperti pemilik properti, perencana tata ruang, pejabat pemerintah setempat, dan kelompok masyarakat,  untuk  memahami  pandangan,  perasaan,  dan  pengetahuan  mereka  terkait ketidaksesuaian ini.
H1.perumahan biting berpengaruh negatif terhadap UU Tata Ruang.
situs  biting  berpengaruh  positif  terhadap  UU  Tata  Ruang  ,  hal  ini  di  dukung  dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  KM.17/PW.007/MKP/2016 tentang Peta Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Cagar Budaya. Menetapkan petunjuk teknis penyusunan peta rencana tata ruang dan zonasi kawasan cagar budaya. Merinci tata cara pemetaan cagar budaya dan integrasi informasi ini ke dalam dokumen perencanaan tata ruang.
H2. Situs Biting berpengaruh positif terhadap UU Tata Ruang.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian mengena menganalisis Ketidaksesuaian Lokasi Perumahan di Bumi Biting Indah dengan Aturan Zonasi Cagar Budaya , maka dapat disimpulkan bahwa, tDesa Kutorenon juga menjadi suatu kawasan yang kaya akan warisan budaya dan sejarah, menjadi  saksi  pergeseran  signifikan  dalam  struktur  tata  ruang  akibat  pertumbuhan perumahan yang pesat. Peningkatan jumlah dan kompleksitas perumahan di kawasan ini menimbulkan keprihatinan akan ketidaksesuaian lokasi dengan aturan zonasi cagar budaya Situs  Biting,  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Tata  Ruang,  yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayat, M.. PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA AREA SITUS BITING . Yogyakarta: Berkala Arkeologi .
SJ Freitas (2014).Izin (vergunning). Yogyakarta:Universitas Atmajaya Yogyakarta Indonesia. Keputusan Mentri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor. 17/ PW. 007/MKP/2016. (t.thn.). Undang-Undang  Pemerintah  Daerah,  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah “berwenang menyelenggarakan penataan ruang”, Ps. 12(1) huruf c.
Undang-Undang 1945, UUD 1945 Amademen keempat, ps. 18
Undang-Undang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Undang-Undang Pengaturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya.  UU Nomor  26 Tahun 2007
Undang-Undang Administrasi Negara, UU Nomor 30 Tahun 2014, ps. 39.
Peraturan Pemerintah Tentang Rencana Tata Ruang,  Nomor  26 Tahun 2008. Peraturan pemerintah Tentang Rencana Tata Ruang, Nomor 10 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, PERDA Nomor 2 Tahun 2014, ps. 1.
Keputusan Mentri Kebudayan Dan Pariwisata Nomor. 17/PW. 007/MKP/2016 Pasal 182 ayat (2) PP No. 15 Tahun 2010
Hidayat , “Pembangunan Perumahan Pada Area Situs Biting .  Diakses 11 November 2023. European union,” Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental- assessments/environmental-impact-assessment_en /diakses 16 januari 2024
BPK RI. Peraturan Daerah Nomor 004 Tahun 2022"/ https://peraturan.bpk.go.id/ Diakses 16 januari 2024 Website Resmi Desa Kuterenon. DESA KUTORENON"/https://kutorenon -sukodono.lumajangkab.go.id/ Diakses 16 januari 2024
Ditjen Kebudayaan. Tugas Tim Ahli Cagar Budaya"
/https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/tugas-tim-ahli-cagar-budaya/  Diakses  16 januari 2024