## KEBERLANJUTAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT
Kasus DPL-BM Blongko-Minahasa Selatan, DPL-BM Pulau Sebesi, Lampung Selatan
1 dan APL Pulau Harapan Kepulauan Seribu
2 3 3 3 Riana Faiza , Tridoyo Kusumastanto , Dietriech G. Bengen , Mennofatria Boer , 3
dan Fredinan Yulianda .
2 Mahasiswa Program Studi SPL-IPB Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Kampus IPB Darmaga-Bogor, Telp./Fax. (0251) 624360 Email : splipb@centrin.net.id
3 Komisi Pembimbing Diterima 2 Maret 2010 - Disetujui 28 April 2010

## ABSTRAK
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan laut di tiga lokasi. Tujuan  khususnya  adalah  (1)  untuk  mengevaluasi  keberlanjutan  dari  perlindungan  laut,  dan  (2)  untuk merumuskan langkah strategis untuk pengembangan perlindungan laut. Penelitian dilakukan di tiga lokasi, yaitu Desa Blongko, Propinsi Sulawesi Utara, Pulau Sebesi, Provinsi Lampung, dan Pulau Harapan, Provinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juni sampai Desember 2007. Metode analisis terdiri dari (1) analisa sumber daya alam dengan analisis kuantitatif, dan analisa keberlanjutan oleh scaling multi dimensi analisis. Ada 32 atribut telah dianalisa untuk mengevaluasi keberlanjutan perlindungan laut di tiga lokasi.  Dengan  analisis leverage ditemukan  atribut-atribut  dengan  sensitivitas  yang  tinggi  yaitu  kualitas terumbu karang dan ikan karang (ekologi dan lingkungan dimensi); kontribusi pendapatan, mata pencaharian alternatif  dan  efek  ganda  dari  perlindungan  laut  (aspek  hukum  ekonomi  dan  sosial  dimensi);,  peraturan daerah  dan  internalisasi  program  untuk  program  pembangunan  daerah  (dimensi  kebijakan);  pedoman perlindungan laut, program berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan partisipasi lembaga non pemerintah (dimensi kelembagaan).
Kata Kunci: efektivitas, keberlanjutan, manajemen strategi, daerah perlindungan laut
Abstract : Sustainability of Community Based Management for Marine Protected Area :Cases of the DPL-BM Blongko-Minahasa Selatan, the DPL-BM Sebesi Island-Lampung Selatan and the APL Harapan Island-Kepulauan Seribu
General objective of this research was to evaluate the effectiveness of marine sanctuaries in three locations.    Specifically  of  this  research  were  to  evaluate  the  sustainability  of  marine  sanctuary,  and  to formulate the strategic action for developing of marine sanctuary. Research was conducted at three locations, Blongko in North Sulawesi Province, Sebesi Island in Lampung Province, and Harapan Island, in Jakarta Province.   Data collection was conducted during June to December 2007. This research used quantitative analysis by applying natural resources and sustainability analysis through multi dimension scaling analysis. This research applied 32 attributes to evaluate the sustainability of marine sanctuaries in three locations. By analysis of these attributes, it founded the attribute with high sensitivity remains to quality of coral reef and fish coral (ecological and environmental dimension); contribution of income, alternative livelihood and multiplier effect of marine sanctuary (economic and social dimension); legal aspect, local regulation and internalization of  the  program  to  local  development  program  (policy  dimension);  and    guidelines  of  marine  sanctuary, extension officer programs and capacity building, and participation of non government institution (institutional dimension).
Keywords: effectivitaly, sustainability, management strategy, marine protected area
1 Bagian dari disertasi berjudul Efektivitas dan Keberlanjutan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat: kasus DPL-BM Blongko, Minahasa Selatan, DPL-BM Pulau Sebesi, Lampung Selatan dan APL Pulau Harapan, Kepulauan Seribu

## I. PENDAHULUAN

## II. METODOLOGI
Daerah  Perlindungan  Laut  Berbasis Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  selama  12  bulan  yaitu M a s y a r a k a t   ( D P L - B M )   m e r u p a k a n
dari bulan Juni 2007 – Mei   2008.   Penelitian pendekatan  yang  umum  diterapkan  pada
dilakukan  di  3  lokasi,  yaitu  (1)  DPL  Desa program pengelolaan sumberdaya pesisir dan
Blongko,  Kabupaten  Minahasa  Selatan laut di dunia, terutama di negara yang memiliki
-Provinsi Sulawesi Utara, (2) DPL Desa Tejang ekosistem  terumbu  karang.    Daerah
Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan - perlindungan  laut  dapat  dianggap  sebagai
Provinsi  Lampung,  dan  (3)  APL  Pulau manifestasi  dari  keinginan  masyarakat  untuk
Harapan, Kabupaten Administrasi Kepulauan memenuhi  kebutuhannya,  seperti  kebutuhan
Seribu - Provinsi DKI Jakarta.  (Gambar 1) untuk  memanfaatkan  sumber  daya  alam secara  lestari,  kebutuhan  untuk  menikmati
Metode Pengumpulan Data
keindahan alam.
Data  yang  dikumpulkan  tediri  dari  data
Daerah  perlindungan  laut  berbasis primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh masyarakat  merupakan  upaya  masyarakat
dari berbagai institusi terkait dan penelusuran untuk  mempertahankan  dan  memperbaiki
berbagai pustaka.   Data primer dikumpulkan kualitas  sumber  daya  ekosistem  terumbu
melalui  observasi,  wawancara,  diskusi,  dan karang  dan  sekaligus  mempertahankan  dan
pengukuran di lapang.
meningkatkan  kualitas  sumber  daya  lainnya yang  berasosiasi  dengan  terumbu  karang. (1) Data Ekologi/Biologi-Fisik Pengembangan  daerah  perlindungan  laut  di
Data biofisik yang dikumpulkan  meliputi Indonesia pertama kali diinisiasi oleh Program
data  oseanografi,  kualitas  air  dan  sumber Coastal  Resources  Management  Project
daya hayati laut. Parameter oseanografi dan
(CRMP) atau  lebih  populer  disebut  Proyek kualitas  air  yang  diukur  secara  langsung  di Pesisir  pada  1996  di  Kabupaten  Minahasa lapangan  meliputi  suhu,  kecerahan,
Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
kecepatan arus, salinitas, kekeruhan, derajat
Konsep  DPL  ini  kemudian  diadopsi  oleh
keasaman (pH). Data biologi dan sumber daya program  yang  sama  di  Pulau  Sebesi,
hayati  yang  dikumpulkan  meliputi  terumbu Kabupaten  Lampung  Selatan,  Provinsi karang,  mangrove,  lamun  dan  sumberdaya Lampung pada tahun 2001.  Saat ini DPL juga perikanan. sudah  mulai  dikembangkan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu, (2) Data Sosial Ekonomi dan Budaya Provinsi  DKI  Jakarta  yang  dikenal  dengan
Data  sosial  ekonomi  meliputi  jumlah nama Area Perlindungan Laut (APL).   Alasan penduduk,  mata  pencaharian,  pendidikan, peneliti  memilih  tiga  lokasi  ini  karena  DPL persepsi,  partisipasi  masyarakat  dalam Pulau  Blongko  mewakili  DPL  di  pulau  besar,
p e n g e l o l a a n   s u m b e r d a y a   p e s i s i r , DPL Pulau Sebesi mewakili DPL di pulau-pulau kecenderungan  masyarakat  memanfaatkan kecil dan APL Pulau Harapan mewakili DPL di sumberdaya  laut  dan  sebagainya,  serta Pulau-pulau sangat kecil.
keinginan  masyarakat.    Data  kelembagaan T u j u a n   p e n e l i t i a n   a d a l a h   ( 2 ) meliputi lembaga-lembaga yang ada di tingkat mengevaluasi  keberlanjutan  pengembangan desa (formal dan non  formal) ,  kapasitas d a e r a h   p e r l i n d u n g a n   l a u t   b e r b a s i s lembaga, program yang dibuat oleh lembaga masyarakat;  dan  (2)  merumuskan  strategi yang  ada,  dan  sebagainya.    Peraturan  dan pengembangan  daerah  perlindungan  laut perundangan meliputi seluruh peraturan dan berbasis masyarakat.
perundangan  baik  pada  level  desa, kecamatan, kabupaten maupun propinsi, baik
secara  langsung  maupun  tidak  langsung    m e m p a n g u r u h i   k e b e r l a n j u t a n   d a e r a h m e n d u k u n g   p e n g e m b a n g a n   d a e r a h perlindungan  laut  di  tiga  lokasi  penelitian, perlindungan laut.
dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu  aspek  ekologi  dan  lingkungan,  sosial
Metode Analisis Data
ekonomi dan budaya, kebijakan setempat dan hukum dan kelembagaan.

## (1) Penentuan Parameter Penilaian
Fokus  analisis  keberlanjutan  DPL  untuk (2) Teknik Analisis Data mengetahui  sejauh  mana  program  DPL  di
Teknik  analisis  pengolahan  data lokasi  penelitian  dapat  dilanjutkan  oleh menggunakan  program  RAPFISH  yang masyarakat setempat.  Ketiga DPL yang diteliti dimodifikasi.  Tahapan  pengolahan  data merupakan  program  inisiasi  oleh  pihak  luar.    RAPFISH adalah sebagai berikut: Sehingga dalam jangka waktu tertentu inisiator 1. Menentukan nilai bobot / scoring 2. Menentukan atribut tidak lagi terlibat baik langsung maupun tidak
3. Menentukan  referensi/ Good,  Bad,  Up langsung.   Dengan demikian, tanggungjawab
and Down
selanjutnya  untuk  melanjutkan  program  ini 4. Menentukan anchor/
adalah  masyarakat  setempat.  Apakah
Untuk  mensintesis  tingkat  keberlanjutan
masyarakat  akan  melanjutkan  program  ini p e n g e l o l a a n   D P L ,   d i g u n a k a n   t i g a atau  tidak,  terdapat  banyak  faktor  yang kategori,dapat dilihat dari Tabel 1. m e m p e n g a r u h i n y a .   F a k t o r   y a n g
Gambar 1. Peta  Lokasi  Penelitian  (DPL  Desa  Blongko,  Kabupaten  Minahasa  Selatan- Provinsi  Sulawesi  Utara,  DPL  Pulau  Sebesi,  Kabupaten  Lampung  Selatan- Provinsi  Lampung,  dan  APL  Pulau  Harapan,  Kabupaten  Administrasi Kepulauan Seribu-Provinsi DKI Jakarta)
Picture 1.
Research  Location  Map  (MPA  Blongko  Village,  Minahasa  District-North  Sulawesi Province, MPA Sebesi Island, South Lampung District-Lampung Province and MPA Harapan Island, Kepulauan Seribu Administrative District-DKI Jakarta Province)
Perlindungan Laut..Kepulauan Seribu Riana F., Tridoyo K., Dietriech G. B., Mennofatria B., dan Fredinan Y.
( ) 20
21

## I. PENDAHULUAN

## II. METODOLOGI

## Daerah  Perlindungan  Laut  Berbasis Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  selama  12  bulan  yaitu M a s y a r a k a t   ( D P L - B M )   m e r u p a k a n
dari bulan Juni 2007 – Mei   2008.   Penelitian pendekatan  yang  umum  diterapkan  pada dilakukan  di  3  lokasi,  yaitu  (1)  DPL  Desa program pengelolaan sumberdaya pesisir dan
Blongko,  Kabupaten  Minahasa  Selatan laut di dunia, terutama di negara yang memiliki
-Provinsi Sulawesi Utara, (2) DPL Desa Tejang ekosistem  terumbu  karang.    Daerah
Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan - perlindungan  laut  dapat  dianggap  sebagai
Provinsi  Lampung,  dan  (3)  APL  Pulau manifestasi  dari  keinginan  masyarakat  untuk
Harapan, Kabupaten Administrasi Kepulauan memenuhi  kebutuhannya,  seperti  kebutuhan
Seribu - Provinsi DKI Jakarta.  (Gambar 1) untuk  memanfaatkan  sumber  daya  alam secara  lestari,  kebutuhan  untuk  menikmati
Metode Pengumpulan Data keindahan alam.
Data  yang  dikumpulkan  tediri  dari  data
Daerah  perlindungan  laut  berbasis primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh masyarakat  merupakan  upaya  masyarakat dari berbagai institusi terkait dan penelusuran untuk  mempertahankan  dan  memperbaiki berbagai pustaka.   Data primer dikumpulkan kualitas  sumber  daya  ekosistem  terumbu melalui  observasi,  wawancara,  diskusi,  dan karang  dan  sekaligus  mempertahankan  dan pengukuran di lapang.
meningkatkan  kualitas  sumber  daya  lainnya yang  berasosiasi  dengan  terumbu  karang. (1) Data Ekologi/Biologi-Fisik Pengembangan  daerah  perlindungan  laut  di
Data biofisik yang dikumpulkan  meliputi Indonesia pertama kali diinisiasi oleh Program data  oseanografi,  kualitas  air  dan  sumber Coastal  Resources  Management  Project daya hayati laut. Parameter oseanografi dan (CRMP) atau  lebih  populer  disebut  Proyek kualitas  air  yang  diukur  secara  langsung  di Pesisir  pada  1996  di  Kabupaten  Minahasa lapangan  meliputi  suhu,  kecerahan,
Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
kecepatan arus, salinitas, kekeruhan, derajat Konsep  DPL  ini  kemudian  diadopsi  oleh keasaman (pH). Data biologi dan sumber daya program  yang  sama  di  Pulau  Sebesi, hayati  yang  dikumpulkan  meliputi  terumbu Kabupaten  Lampung  Selatan,  Provinsi karang,  mangrove,  lamun  dan  sumberdaya Lampung pada tahun 2001.  Saat ini DPL juga perikanan. sudah  mulai  dikembangkan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu, (2) Data Sosial Ekonomi dan Budaya Provinsi  DKI  Jakarta  yang  dikenal  dengan
Data  sosial  ekonomi  meliputi  jumlah nama Area Perlindungan Laut (APL).   Alasan penduduk,  mata  pencaharian,  pendidikan, peneliti  memilih  tiga  lokasi  ini  karena  DPL persepsi,  partisipasi  masyarakat  dalam Pulau  Blongko  mewakili  DPL  di  pulau  besar,
p e n g e l o l a a n   s u m b e r d a y a   p e s i s i r ,
DPL Pulau Sebesi mewakili DPL di pulau-pulau kecenderungan  masyarakat  memanfaatkan kecil dan APL Pulau Harapan mewakili DPL di sumberdaya  laut  dan  sebagainya,  serta Pulau-pulau sangat kecil.
keinginan  masyarakat.    Data  kelembagaan T u j u a n   p e n e l i t i a n   a d a l a h   ( 2 ) meliputi lembaga-lembaga yang ada di tingkat mengevaluasi  keberlanjutan  pengembangan desa (formal dan non  formal) ,  kapasitas d a e r a h   p e r l i n d u n g a n   l a u t   b e r b a s i s lembaga, program yang dibuat oleh lembaga masyarakat;  dan  (2)  merumuskan  strategi yang  ada,  dan  sebagainya.    Peraturan  dan pengembangan  daerah  perlindungan  laut perundangan meliputi seluruh peraturan dan berbasis masyarakat.
perundangan  baik  pada  level  desa, kecamatan, kabupaten maupun propinsi, baik
secara  langsung  maupun  tidak  langsung    m e m p a n g u r u h i   k e b e r l a n j u t a n   d a e r a h m e n d u k u n g   p e n g e m b a n g a n   d a e r a h perlindungan  laut  di  tiga  lokasi  penelitian,
perlindungan laut. dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu  aspek  ekologi  dan  lingkungan,  sosial Metode Analisis Data ekonomi dan budaya, kebijakan setempat dan
hukum dan kelembagaan.
(1) Penentuan Parameter Penilaian
Fokus  analisis  keberlanjutan  DPL  untuk (2) Teknik Analisis Data mengetahui  sejauh  mana  program  DPL  di
Teknik  analisis  pengolahan  data lokasi  penelitian  dapat  dilanjutkan  oleh menggunakan  program  RAPFISH  yang masyarakat setempat.  Ketiga DPL yang diteliti dimodifikasi.  Tahapan  pengolahan  data merupakan  program  inisiasi  oleh  pihak  luar.    RAPFISH adalah sebagai berikut: Sehingga dalam jangka waktu tertentu inisiator
1. Menentukan nilai bobot / scoring 2. Menentukan atribut tidak lagi terlibat baik langsung maupun tidak
3. Menentukan  referensi/ Good,  Bad,  Up langsung.   Dengan demikian, tanggungjawab
and Down
selanjutnya  untuk  melanjutkan  program  ini
4. Menentukan anchor/
adalah  masyarakat  setempat.  Apakah
Untuk  mensintesis  tingkat  keberlanjutan
masyarakat  akan  melanjutkan  program  ini
p e n g e l o l a a n   D P L ,   d i g u n a k a n   t i g a atau  tidak,  terdapat  banyak  faktor  yang kategori,dapat dilihat dari Tabel 1.
m e m p e n g a r u h i n y a .   F a k t o r   y a n g
Gambar 1. Peta  Lokasi  Penelitian  (DPL  Desa  Blongko,  Kabupaten  Minahasa  Selatan- Provinsi  Sulawesi  Utara,  DPL  Pulau  Sebesi,  Kabupaten  Lampung  Selatan- Provinsi  Lampung,  dan  APL  Pulau  Harapan,  Kabupaten  Administrasi Kepulauan Seribu-Provinsi DKI Jakarta)
Picture 1. Research  Location  Map  (MPA  Blongko  Village,  Minahasa  District-North  Sulawesi Province, MPA Sebesi Island, South Lampung District-Lampung Province and MPA Harapan Island, Kepulauan Seribu Administrative District-DKI Jakarta Province)
20
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
terus  berlanjut.    Untuk  program  DPL  Desa Blongko  dan  Pulau  Sebesi  juga  perlu  dikaji
Penilaian  keberlanjutan  DPL  didasarkan lebih  lanjut,  aspek  apa  saja  yang  belum pada Indeks Keberlanjutan DPL (IB-DPL).  IB- berkelanjutan dari pengembangan DPL di dua DPL tertinggi dimiliki oleh DPL Pulau Sebesi, lokasi ini. yaitu 72,41 pada skala keberlanjutan 0 – 100.
Hasil  penilaian  Indeks  Keberlanjutan DPL  Desa  Blongko  memiliki  nilai  IB-DPL Pengembangan  3  DPL  yang  diteliti sebesar  63,83.   Adapun APL  Pulau  Harapan sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  2 memiliki Indeks Keberlanjutan sebesar 36,30.
menunjukkan  bahwa  IB-DPL  ditinjau  dari Hasil  penilaian  terhadap  32  atribut  yang aspek ekologi dan lingkungan dari 3 DPL yang terdiri dari 4 aspek atau dimensi, yaitu aspek
diteliti  umumnya  sudah  tinggi,  yaitu  di  atas ekologi  dan  lingkungan,  sosial  ekonomi  dan nilai 50 pada skala 0-100.   Nilai IB-DPL yang b u d a y a ,   k e b i j a k a n   s e t e m p a t ,   d a n sangat  tinggi  dari  aspek  ekologi  dan kelembagaan  memperlihatkan  bahwa lingkungan pada program DPL Pulau Sebesi, Program  DPL  Pulau  Sebesi  dan  DPL  Desa yaitu  mencapai  87,74.    Nilai  IB-DPL  Desa Blongko  memiliki  prospek  keberlajutan  yang Blongko juga cukup tinggi, yaitu 83,28.   Nilai tinggi (di atas 50) seperti yang disebutkan oleh IB-DPL  terendah  terdapat  pada  APL  Pulau Susilo (2003).
Harapan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  yang
Dari hasil analisis di atas, dapat dikatakan diperlihatkan  dari  setiap  atribut  yang  sudah bahwa program DPL Pulau Sebesi dan Desa
dijelaskan.    Dimana  DPL  Pulau  Sebesi  dan Blongko memiliki prospek keberlanjutan yang
DPL  Blongko  memiliki  nilai  yang  cenderung lebih  tinggi  untuk  terus  dikembangkan  oleh maksimum  dibandingkan  dengan  program masyarakat, dibandingkan program APL Pulau APL  Pulau  Harapan.  Dari  hasil  analisis Harapan, dimana nilai IB-DPL kurang dari 50 leverage atribut diketahui bahwa atribut yang pada skala 0-100 (Gambar 2).
paling  berpengaruh  terhadap  keberlanjutan Hal ini tentunya harus menjadi perhatian ditinjau  dari  aspek  ekologi  dan  lingkungan bagi  inisiator  program,  jika  ingin  program  ini
adalah kualitas ikan karang, kualitas terumbu
Gambar 2. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi dan Pulau Harapan
Picture 2.  Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island and Harapan Island
No. Skala Keberlanjutan / Sustainable Scale Kategori / Category Keterangan / Information 1. 0,00  - 33,33 Rendah /Low DPL dengan kategori ini memiliki peluang sangat kecil untuk berkembang lebih lanjut. / MPA with this catagory has very little opportunity to develop further 2. 33,34 – 66,66 Sedang / Midle DPL ini akan berkelanjutan, namun tidak memberikan hasil optimal atau dengan kata lain ada beberapa tujuan yang tidak tercapai / This MPA  has sustainability, but does not provide optimum results, or in other words, there are some objectives are not met 3. 66,67 – 100,00 Tinggi /High DPL ini berkelanjutan, memberikan hasil optimal dan tujuan pengembangan DPL tercapai
/ This MPA is ongoing, provides optimal results and achieve the goal of developing DPL

## Tabel 1 .  Kategori Penilaian Keberlanjutan Pengelolaan DPL
Table 1.  Sustainability Assessment Category of  MPA Management
Sumber: Modifikasi dari Susilo (2003)/ Source:Modified from Susilo (2003).
Lokasi DPL/ MPA Location Dimensi/ Dimension DPL Blongko DPL Pulau Sebesi APL Pulau Harapan Ekologi/ Ecology 83,28 87,74 52,89 Ekonomi dan Budaya/ Economic and Culture 54,28 65,18 24,62 Kebijakan Setempat/ Local Policy 57,22 60,25 25,26 Kelembagaan / Institutional 65,47 82,29 49,09 Total 63,83 72,41 36,30
Tabel 2.  Nilai Indeks Keberlanjutan Pengembangan DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi dan APL Pulau Harapan
Table  2.  Sustainable  Index  Value  of  MPA  Development  Blongko  Village,  Sebesi  Island  and Harapan Island
karang,  penggunaan  alat  tangkap destruktif dibandingkan  dengan  nilai  IB-DPL  tiga seperti cyanide dan  alat  tangkap  dasar.    dimensi lainnya.  APL Pulau Harapan memiliki Keempat  atribut  inilah  yang  mempengaruhi nilai IB-DPL yang sangat rendah, yaitu kurang prospek keberlanjutan pengembangan daerah dari  50  (24,62).  DPL  Blongko  dan  Pulau perlindungan laut.
Sebesi  masih  memiliki  nilai  IB-DPL  yang Dimensi  sosial  ekonomi  dan  budaya tinggi, yaitu masing-masing 54,28 dan 65,18. memiliki  nilai  IB-DPL  yang  terendah  jika Namun jika dibandingkan dengan nilai IB-DPL
Perlindungan Laut..Kepulauan Seribu Riana F., Tridoyo K., Dietriech G. B., Mennofatria B., dan Fredinan Y.
( ) 22
23

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
terus  berlanjut.    Untuk  program  DPL  Desa Blongko  dan  Pulau  Sebesi  juga  perlu  dikaji
Penilaian  keberlanjutan  DPL  didasarkan lebih  lanjut,  aspek  apa  saja  yang  belum pada Indeks Keberlanjutan DPL (IB-DPL).  IB- berkelanjutan dari pengembangan DPL di dua DPL tertinggi dimiliki oleh DPL Pulau Sebesi, lokasi ini. yaitu 72,41 pada skala keberlanjutan 0 – 100.
Hasil  penilaian  Indeks  Keberlanjutan
DPL  Desa  Blongko  memiliki  nilai  IB-DPL Pengembangan  3  DPL  yang  diteliti sebesar  63,83.   Adapun APL  Pulau  Harapan sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  2 memiliki Indeks Keberlanjutan sebesar 36,30. menunjukkan  bahwa  IB-DPL  ditinjau  dari Hasil  penilaian  terhadap  32  atribut  yang aspek ekologi dan lingkungan dari 3 DPL yang terdiri dari 4 aspek atau dimensi, yaitu aspek diteliti  umumnya  sudah  tinggi,  yaitu  di  atas ekologi  dan  lingkungan,  sosial  ekonomi  dan nilai 50 pada skala 0-100.   Nilai IB-DPL yang b u d a y a ,   k e b i j a k a n   s e t e m p a t ,   d a n sangat  tinggi  dari  aspek  ekologi  dan kelembagaan  memperlihatkan  bahwa lingkungan pada program DPL Pulau Sebesi,
Program  DPL  Pulau  Sebesi  dan  DPL  Desa yaitu  mencapai  87,74.    Nilai  IB-DPL  Desa Blongko  memiliki  prospek  keberlajutan  yang Blongko juga cukup tinggi, yaitu 83,28.   Nilai tinggi (di atas 50) seperti yang disebutkan oleh IB-DPL  terendah  terdapat  pada  APL  Pulau Susilo (2003).
Harapan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  yang Dari hasil analisis di atas, dapat dikatakan diperlihatkan  dari  setiap  atribut  yang  sudah bahwa program DPL Pulau Sebesi dan Desa dijelaskan.    Dimana  DPL  Pulau  Sebesi  dan Blongko memiliki prospek keberlanjutan yang DPL  Blongko  memiliki  nilai  yang  cenderung lebih  tinggi  untuk  terus  dikembangkan  oleh maksimum  dibandingkan  dengan  program masyarakat, dibandingkan program APL Pulau APL  Pulau  Harapan.  Dari  hasil  analisis Harapan, dimana nilai IB-DPL kurang dari 50 leverage atribut diketahui bahwa atribut yang pada skala 0-100 (Gambar 2).
paling  berpengaruh  terhadap  keberlanjutan Hal ini tentunya harus menjadi perhatian ditinjau  dari  aspek  ekologi  dan  lingkungan bagi  inisiator  program,  jika  ingin  program  ini adalah kualitas ikan karang, kualitas terumbu

## Gambar 2. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi
dan Pulau Harapan
Picture 2.  Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island
and Harapan Island No. Skala Keberlanjutan / Sustainable Scale Kategori / Category Keterangan / Information 1. 0,00  - 33,33 Rendah /Low DPL dengan kategori ini memiliki peluang sangat kecil untuk berkembang lebih lanjut. / MPA with this catagory has very little opportunity to develop further 2. 33,34 – 66,66 Sedang / Midle DPL ini akan berkelanjutan, namun tidak memberikan hasil optimal atau dengan kata lain ada beberapa tujuan yang tidak tercapai
/ This MPA  has sustainability, but does not provide optimum results, or in other words, there are some objectives are not met
3. 66,67 – 100,00 Tinggi
/High
DPL ini berkelanjutan, memberikan hasil optimal dan tujuan pengembangan DPL tercapai
/ This MPA is ongoing, provides optimal results and achieve the goal of developing DPL

## Tabel 1 .  Kategori Penilaian Keberlanjutan Pengelolaan DPL
Table 1.  Sustainability Assessment Category of  MPA Management
Sumber: Modifikasi dari Susilo (2003)/ Source:Modified from Susilo (2003).
Lokasi DPL/ MPA Location Dimensi/ Dimension DPL Blongko DPL Pulau Sebesi APL Pulau Harapan Ekologi/ Ecology 83,28 87,74 52,89 Ekonomi dan Budaya/ Economic and Culture 54,28 65,18 24,62 Kebijakan Setempat/ Local Policy 57,22 60,25 25,26 Kelembagaan / Institutional 65,47 82,29 49,09 Total 63,83 72,41 36,30
Tabel 2.  Nilai Indeks Keberlanjutan Pengembangan DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi dan
APL Pulau Harapan
Table  2.  Sustainable  Index  Value  of  MPA  Development  Blongko  Village,  Sebesi  Island  and
Harapan Island
karang,  penggunaan  alat  tangkap destruktif dibandingkan  dengan  nilai  IB-DPL  tiga seperti cyanide dan  alat  tangkap  dasar.    dimensi lainnya.  APL Pulau Harapan memiliki Keempat  atribut  inilah  yang  mempengaruhi nilai IB-DPL yang sangat rendah, yaitu kurang prospek keberlanjutan pengembangan daerah dari  50  (24,62).  DPL  Blongko  dan  Pulau perlindungan laut.
Sebesi  masih  memiliki  nilai  IB-DPL  yang
Dimensi  sosial  ekonomi  dan  budaya tinggi, yaitu masing-masing 54,28 dan 65,18. memiliki  nilai  IB-DPL  yang  terendah  jika Namun jika dibandingkan dengan nilai IB-DPL
22
o DPL yang Diteliti / MPA Researched Titik Referensi Utama / Main Reference Point Titik Referensi Tambahan / Additional Reference Point
/  X Axis After Rotated : Sustainability S cale
Ordinasi Aspek Ekologi dan Lingkungan/ Ordination of Ecological and Environmental Aspects
Gambar  4.  Posisi  Keberlanjutan  Pengembangan  Program  DPL  Desa  Blongko,  Pulau Sebesi dan Pulau Harapan Untuk Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Picture 4.     Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island and Harapan Island for Economic Social and Cultural Aspects
o DPL yang Diteliti /
MPA Researched
Titik Referensi Utama / Main Reference Point Titik Referensi Tambahan /
Additional Reference Point
/  X Axis After Rotated : Sustainability  Scale
Ordinasi Aspek Ekologi dan Lingkungan/
Ordination of Ecological and Environmental Aspects

## S u m b u Y S et el ah D ir o ta si
/ Y A xi s A ft er R o ta te d
Gambar 3. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi dan Pulau Harapan Untuk  Aspek Ekologi dan Lingkungan Picture 3.  Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island and Harapan Island for Ecological and Environmental Aspects
untuk aspek ekologi dan lingkungan masih jauh kesesuaian  program  DPL  dengan  kebijakan lebih  rendah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa setempat banyak yang belum optimal dikelola. dampak  dari  program  DPL  terhadap  atribut- Hal ini berarti bahwa untuk mempertahankan atribut yang menyangkut aspek sosial ekonomi keberlanjutan program DPL di lokasi penelitian dan budaya masih rendah.     Analisis leverage aspek  ini  perlu  mendapatkan  perhatian. atribut untuk aspek sosial ekonomi dan budaya Kesesuaian  dengan  kebijakan  setempat  dan m e n u n j u k k a n   b a h w a   a t r i b u t   y a n g adanya  dukungan  dari  berbagai  elemen mempengaruhi  keberlanjutan  pada  aspek  ini masyarakat akan mendorong pengembangan adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan DPL ini.   Sebaliknya, jika tidak ada dukungan pendapatan,  efek  ganda  dari  pengembangan dari  elemen  masyarakat,  maka  DPL  ini  akan DPL, serta pengembangan mata pencaharian sulit  berkembang.  Atribut  yang  berpengaruh alternatif.
terhadap  pengembangan  DPL  dilihat  dari Dilihat  dari  kesesuaian  program  DPL aspek  kebijakan  setempat  adalah  dukungan dengan aspek kebijakan setempat, nilai IB-DPL Peraturan  Daerah  (PERDA),  dukungan tidak  berbeda  jauh  dengan  nilai  IB-DPL  pada program  pemerintah  daerah,  dukungan aspek  sosial  ekonomi  dan  budaya.    Nilai  IB-
lembaga  non  pemerintah,  dan  internalisasi DPL terendah untuk aspek kebijakan setempat program  DPL  kedalam  program  pemerintah terdapat  pada  pengembangan  program  APL daerah.    Adanya  dukungan  Perda  akan Pulau  Harapan  sebesar  25,26.    DPL  Desa m e m b e r i k a n   k e k u a t a n   h u k u m   b a g i Blongko dan DPL Pulau Sebesi masing-masing pengembangan  DPL  ini.  Demikian  juga,  jika 57,22 dan 60,25.  Nilai IB-DPL yang rendah ini program  DPL  diinternalisasikan  ke  dalam menunjukkan bahwa atribut-atribut dari aspek program tahunan, akan mendapatkan bantuan
o DPL yang Diteliti /

## MPA Researched
Titik Referensi Utama / Main Reference Point Titik Referensi Tambahan / Additional Reference Point
/  X Axis After Rotated : Sustainability Scale
Ordinasi Aspek Ekologi dan Lingkungan/ Ordination of Ecological and Environmental Aspects
/ Y A xi s A ft er R o ta te d
Gambar 5. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi dan Pulau Harapan Untuk Aspek Kebijakan Setempat Picture   5. Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi     Island and Harapan Island for Local Policy Aspects
Perlindungan Laut..Kepulauan Seribu Riana F., Tridoyo K., Dietriech G. B., Mennofatria B., dan Fredinan Y.
( ) 24
o DPL yang Diteliti /

## MPA Researched
Titik Referensi Utama / Main Reference Point
Titik Referensi Tambahan / Additional Reference Point /  X Axis After Rotated : Sustainability S cale Ordinasi Aspek Ekologi dan Lingkungan/
Ordination of Ecological and Environmental Aspects
S u m b u Y S et el ah D ir o ta si / Y A xi s A ft er R o ta te d
Gambar  4.  Posisi  Keberlanjutan  Pengembangan  Program  DPL  Desa  Blongko,  Pulau Sebesi dan Pulau Harapan Untuk Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya
Picture 4.     Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island and Harapan Island for Economic Social and Cultural Aspects
o DPL yang Diteliti / MPA Researched
Titik Referensi Utama / Main Reference Point
Titik Referensi Tambahan / Additional Reference Point /  X Axis After Rotated : Sustainability  Scale Ordinasi Aspek Ekologi dan Lingkungan/ Ordination of Ecological and Environmental Aspects S u m b u Y S et el ah D ir o ta si / Y A xi s A ft er R o ta te d
Gambar 3. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi dan Pulau Harapan Untuk  Aspek Ekologi dan Lingkungan
Picture 3.  Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island
and Harapan Island for Ecological and Environmental Aspects
untuk aspek ekologi dan lingkungan masih jauh kesesuaian  program  DPL  dengan  kebijakan lebih  rendah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa setempat banyak yang belum optimal dikelola.
dampak  dari  program  DPL  terhadap  atribut- Hal ini berarti bahwa untuk mempertahankan atribut yang menyangkut aspek sosial ekonomi keberlanjutan program DPL di lokasi penelitian dan budaya masih rendah.     Analisis leverage aspek  ini  perlu  mendapatkan  perhatian. atribut untuk aspek sosial ekonomi dan budaya Kesesuaian  dengan  kebijakan  setempat  dan m e n u n j u k k a n   b a h w a   a t r i b u t   y a n g adanya  dukungan  dari  berbagai  elemen mempengaruhi  keberlanjutan  pada  aspek  ini masyarakat akan mendorong pengembangan adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan DPL ini.   Sebaliknya, jika tidak ada dukungan pendapatan,  efek  ganda  dari  pengembangan dari  elemen  masyarakat,  maka  DPL  ini  akan DPL, serta pengembangan mata pencaharian sulit  berkembang.  Atribut  yang  berpengaruh alternatif.
terhadap  pengembangan  DPL  dilihat  dari
Dilihat  dari  kesesuaian  program  DPL aspek  kebijakan  setempat  adalah  dukungan dengan aspek kebijakan setempat, nilai IB-DPL Peraturan  Daerah  (PERDA),  dukungan tidak  berbeda  jauh  dengan  nilai  IB-DPL  pada program  pemerintah  daerah,  dukungan aspek  sosial  ekonomi  dan  budaya.    Nilai  IB- lembaga  non  pemerintah,  dan  internalisasi
DPL terendah untuk aspek kebijakan setempat program  DPL  kedalam  program  pemerintah terdapat  pada  pengembangan  program  APL daerah.    Adanya  dukungan  Perda  akan Pulau  Harapan  sebesar  25,26.    DPL  Desa m e m b e r i k a n   k e k u a t a n   h u k u m   b a g i Blongko dan DPL Pulau Sebesi masing-masing pengembangan  DPL  ini.  Demikian  juga,  jika 57,22 dan 60,25.  Nilai IB-DPL yang rendah ini program  DPL  diinternalisasikan  ke  dalam menunjukkan bahwa atribut-atribut dari aspek program tahunan, akan mendapatkan bantuan
o DPL yang Diteliti /
MPA Researched
Titik Referensi Utama / Main Reference Point
Titik Referensi Tambahan / Additional Reference Point /  X Axis After Rotated : Sustainability Scale Ordinasi Aspek Ekologi dan Lingkungan/
Ordination of Ecological and Environmental Aspects
S u m b u Y S et el ah D ir o ta si / Y A xi s A ft er R o ta te d

## Gambar 5. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi
dan Pulau Harapan Untuk Aspek Kebijakan Setempat
Picture   5. Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi     Island and Harapan Island for Local Policy Aspects
24
Gambar 7.  Diagram Leverage Keberlanjutan Daerah Perlindungan Laut Picture  7.  Leverage Diagram of Marine Protected Areas Sustainability
Technology Introduction Livelihood  Development Activity Support Multiplier Effects Employment Absorption Increased Revenue Relation to Livelihood Conformity With Conditions
Leverage Analysis Aspects of Ecology and Culture
Coral Eksploitas Protection Program Fish Exploitation pressure Reef Fish Quality Use of Fishing Gear Use Cyanida Use of Bomb
Quality of Coral Reefs Leverage Analysis of Ecological and Environmental Aspects 0 2 4 6 8 10
0 2 4 6 8 10 A tr ib u tt e
A tr ib u tt e Relations with Relations with the Private Training Program Mentoring Program Ability Institutional DPL Program Monitoring and Rules Management DPL Availability Tool 0       2 4 6 8 A tr ib u tt e
Leverage Analysis Legal and Institutional Aspects
0 1 2 3 4 5 6
Eksploitas Karang Program Perlindungan Tekanan Eksploitasi Ikan Kualitas Ikan Karang Penggunaan Alat Tangkap Penggunaan Cyanida
Penggunaan Bom Kualitas Terumbu Karang
Analisis Leverage Aspek Ekologi dan Lingkungan
0 2 4 6 8 10 A tr ib u t
Introduksi Teknologi Pengembangan Mata Kegiatan Lain Mendukung
Efek Ganda Penyerapan Tenaga Kerja Peningkatan Pendapatan Kaitan dengan Mata
Kesesuaian dengan Analisis Leverage Aspek Ekologi dan Budaya 0 2 4 6 8 10 A tr ib u t
Hubungan dengan Hubungan dengan Swasta
Program Pelatihan Program Pendampingan Kemampuan Institusi DPL Program Monitoring dan Aturan Pengelolaan DPL
Ketersediaan Perangkat
Analisis Leverage Aspek Hukum dan Kelembagaan
0       2 4 6 8 A tr ib u t
Partisipasi Masyarakat Dukungan Lembaga Non Internalisasi Program DPL Dukungan Pemda Aturan Khusus Dukungan Peraturan Daerah
Legalitas Kesesuaian dengan
Analisis Leverage Kebijakan Setempat
0 1 2 3 4
A tr ib u t
5 6 Public Participation Non Support Institution
Internalization DPL Program
Local Government Support Special Rules Support Local Regulations Legality
Conformity with
Leverage Analysis Local Policy
setiap tahun bagi pengembangan DPL.
dan aturan pengelolaan.  Aspek kelembagaan Nilai  IB-DPL  untuk  aspek  kelembagaan dan  pengembangan  sumberdaya  manusia dari tiga lokasi yang diteliti menunjukkan nilai sangat  berpengaruh  dalam  pengembangan yang lebih tinggi dari nilai IB-DPL untuk aspek DPL. Analisis leverage menyajikan beberapa sosial  ekonomi-budaya  dan  aspek  kebijakan atribut  yang  sensitif  terhadap  keberlanjutan setempat.   Nilai IB-DPL tertinggi terlihat pada pengembangan  daerah  perlindungan  laut Program DPL Pulau Sebesi, yaitu 82,29.  Nilai (Gambar  7).  Atribut  sensitif  untuk  aspek IB-DPL  untuk  DPL  Desa  Blongko  dan  APL ekologi  dan  lingkungan  adalah  perbaikan Pulau  Harapan  masing-masing  adalah  65,47 ekosistem  terumbu  karang,  penurunan dan  49,09.  Berdasarkan  uraian  setiap tekanan  pemanfaatan  terumbu  karang, parameter yang telah dipaparkan sebelumnya, peningkatan  keragaman  ikan  karang,  dan atribut  yang  membedakan  ketiga  lokasi  ini program perlindungan sumberdaya. adalah  dalam  hal  pengembangan  SDM  dan
Atribut sensitif aspek sosial ekonomi dan legalitas dari program DPL.   Untuk dua atribut
b u d a y a   a d a l a h   k o n t r i b u s i   t e r h a d a p ini, pada program DPL Pulau Sebesi dan Desa peningkatan  pendapatan  masyarakat,
Blongko  dikembangkan  dengan  baik, penyerapan  tenaga  kerja,  efek  ganda,  dan sedangkan pada program APL Pulau Harapan upaya  pengembangan  mata  pencaharian belum  berjalan  dengan  baik.  Empat  atribut alternatif.    Untuk  aspek  kebijakan  setempat, yang berpengaruh pada pengembangan DPL atribut  yang  sensitif  adalah  legalitas  DPL, dilihat  dari  aspek  kelembagaan  adalah dukungan  Peraturan  Daerah  (PERDA), program  pendampingan,  bantuan  dari  pihak dukungan  program  pemerintah  daerah,  dan swasta/non  pemerintah,  program  pelatihan internalisasi  program  DPL  kedalam  program
o DPL yang Diteliti / MPA Researched Titik Referensi
Utama / Main Reference Point
Titik Referensi Tambahan / Additional Reference Point /  X Axis After Rotated : Sustainability Scale Ordinasi Aspek Ekologi dan Lingkungan/ Ordination of Ecological and Environmental Aspects S u m b u Y S et el ah D ir o ta si / Y A xi s A ft er R o ta te d

## Gambar 6. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi dan Pulau Harapan Untuk Aspek Hukum dan Kelembagaan
Picture 6.   Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island and Harapan Island for Legal and Institutional Aspects
) 26
Gambar 7.  Diagram Leverage Keberlanjutan Daerah Perlindungan Laut
Picture  7.  Leverage Diagram of Marine Protected Areas Sustainability
Technology Introduction Livelihood  Development Activity Support Multiplier Effects Employment Absorption Increased Revenue Relation to Livelihood Conformity With Conditions Leverage Analysis Aspects of Ecology and Culture Coral Eksploitas Protection Program Fish Exploitation pressure Reef Fish Quality Use of Fishing Gear Use Cyanida Use of Bomb Quality of Coral Reefs Leverage Analysis of Ecological and Environmental Aspects 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 A tr ib u tt e A tr ib u tt e Relations with Relations with the Private Training Program Mentoring Program
Ability Institutional DPL Program Monitoring and Rules Management DPL Availability Tool
0       2 4 6 8 A tr ib u tt e Leverage Analysis Legal and Institutional Aspects 0 1 2 3 4 5 6
Eksploitas Karang Program Perlindungan
Tekanan Eksploitasi Ikan Kualitas Ikan Karang Penggunaan Alat Tangkap Penggunaan Cyanida Penggunaan Bom Kualitas Terumbu Karang Analisis Leverage Aspek Ekologi dan Lingkungan 0 2 4 6 8 10 A tr ib u t Introduksi Teknologi Pengembangan Mata Kegiatan Lain Mendukung Efek Ganda Penyerapan Tenaga Kerja Peningkatan Pendapatan Kaitan dengan Mata Kesesuaian dengan Analisis Leverage Aspek Ekologi dan Budaya 0 2 4 6 8 10 A tr ib u t Hubungan dengan Hubungan dengan Swasta Program Pelatihan
Program Pendampingan Kemampuan Institusi DPL Program Monitoring dan
Aturan Pengelolaan DPL Ketersediaan Perangkat Analisis Leverage Aspek Hukum dan Kelembagaan 0       2 4 6 8 A tr ib u t Partisipasi Masyarakat Dukungan Lembaga Non Internalisasi Program DPL
Dukungan Pemda Aturan Khusus Dukungan Peraturan Daerah
Legalitas Kesesuaian dengan Analisis Leverage Kebijakan Setempat 0 1 2 3 4 A tr ib u t 5 6 Public Participation Non Support Institution Internalization DPL Program Local Government Support Special Rules Support Local Regulations Legality Conformity with A tr ib u tt e Leverage Analysis Local Policy
setiap tahun bagi pengembangan DPL.
dan aturan pengelolaan.  Aspek kelembagaan
Nilai  IB-DPL  untuk  aspek  kelembagaan dan  pengembangan  sumberdaya  manusia dari tiga lokasi yang diteliti menunjukkan nilai sangat  berpengaruh  dalam  pengembangan yang lebih tinggi dari nilai IB-DPL untuk aspek DPL. Analisis leverage menyajikan beberapa sosial  ekonomi-budaya  dan  aspek  kebijakan atribut  yang  sensitif  terhadap  keberlanjutan setempat.   Nilai IB-DPL tertinggi terlihat pada pengembangan  daerah  perlindungan  laut Program DPL Pulau Sebesi, yaitu 82,29.  Nilai (Gambar  7).  Atribut  sensitif  untuk  aspek IB-DPL  untuk  DPL  Desa  Blongko  dan  APL ekologi  dan  lingkungan  adalah  perbaikan Pulau  Harapan  masing-masing  adalah  65,47 ekosistem  terumbu  karang,  penurunan dan  49,09.  Berdasarkan  uraian  setiap tekanan  pemanfaatan  terumbu  karang, parameter yang telah dipaparkan sebelumnya, peningkatan  keragaman  ikan  karang,  dan atribut  yang  membedakan  ketiga  lokasi  ini program perlindungan sumberdaya. adalah  dalam  hal  pengembangan  SDM  dan
Atribut sensitif aspek sosial ekonomi dan
legalitas dari program DPL.   Untuk dua atribut
b u d a y a   a d a l a h   k o n t r i b u s i   t e r h a d a p ini, pada program DPL Pulau Sebesi dan Desa peningkatan  pendapatan  masyarakat,
Blongko  dikembangkan  dengan  baik, penyerapan  tenaga  kerja,  efek  ganda,  dan sedangkan pada program APL Pulau Harapan upaya  pengembangan  mata  pencaharian belum  berjalan  dengan  baik.  Empat  atribut alternatif.    Untuk  aspek  kebijakan  setempat,
yang berpengaruh pada pengembangan DPL atribut  yang  sensitif  adalah  legalitas  DPL, dilihat  dari  aspek  kelembagaan  adalah dukungan  Peraturan  Daerah  (PERDA), program  pendampingan,  bantuan  dari  pihak dukungan  program  pemerintah  daerah,  dan swasta/non  pemerintah,  program  pelatihan internalisasi  program  DPL  kedalam  program

## o DPL yang Diteliti /
MPA Researched Titik Referensi Utama / Main
Reference Point Titik Referensi Tambahan /
Additional Reference Point
/  X Axis After Rotated : Sustainability Scale
Ordinasi Aspek Ekologi dan Lingkungan/
Ordination of Ecological and Environmental Aspects S u m b u Y S et el ah D ir o ta si / Y A xi s A ft er R o ta te d
Gambar 6. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi dan Pulau Harapan Untuk Aspek Hukum dan Kelembagaan
Picture 6.   Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island and Harapan Island for Legal and Institutional Aspects
26
pembangunan daerah.   Adapun aspek sensitif · Kebijakan: DPL Blongko (57,22);  DPL untuk  aspek  kelembagaan  adalah  aturan
Sebesi  (60,25);  dan  APL  Harapan
pengelolaan  DPL,  program  pendampingan, (25,26)
program pelatihan, hubungan dengan lembaga
· Kelembagaan: DPL Blongko (65,47); donor,  dan  monitoring  dan  evaluasi.    Secara DPL  Sebesi  (82,29);  dan  APL d i a g r a m a t i k ,   k o n s e p   k e b e r l a n j u t a n
Harapan (49,09)
pengembangan DPL disajikan pada Gambar 8.
2. Strategi pengelolaan yang dapat dilakukan IV. K E S I M P U L A N   D A N   I M P L I K A S I u n t u k   m e n j a g a   k e b e r l a n j u t a n KEBIJAKAN pengembangan  DPL adalah: - Peningkatan kualitas terumbu karang Kesimpulan dan sumberdaya ikan di kawasan DPL
1. Tingkat  keberlanjutan  (IB-DPL)  program melalui  penekanan  kegiatan  yang DPL Desa Blongko dan DPL Pulau Sebesi
merusak lingkungan.
sudah tinggi, yaitu di atas nilai IB-DPL 50
- Pengembangan  mata  pencaharian
pada  skala  0-100.  Adapun  APL  Pulau
alternatif  guna  mendukung  program
Harapan masih rendah, yaitu kurang dari
DPL  sehingga  dapat  menciptakan
50. Nilai indeks keberlanjutan berdasarkan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
aspek/dimensi adalah: - Internasilisasi program DPL ke dalam · Ekologi dan lingkungan: DPL Blongko program tahunan pemerintah daerah,
(83,28); DPL Sebesi (87,74) dan APL
sehingga  program  ini  mendapatkan Harapan (52,89) perhatian secara kontinyu. -
·
P e l i b a t a n   l e m b a g a   l a i n   ( n o n
Sosial  Ekonomi  dan  Budaya:  DPL
pemerintah)  dalam  pengembangan
Blongko (54,28);  DPL Sebesi (65,18);
DPL, sehingga berbagai keterbatasan
dan APL Harapan (24,62)
Input Kebijakan EKOLOGI Input Ekologi Input Kelembagaan Input Sosekbud Legalitas /legality Perda / Dukungan Pemda Internalisasi Program DPL / KEBIJAKAN KELEMBAGAAN SOSEKBUD Output Kebijakan Output Kelembagaan Output Ekologi Output Sosekbud SKENARIO Penurunan
Eksploitasi Ikan Karang Penurunan Penggunaan Cyanida Peningkatan
Keragaman Ikan Perbaikan Kualitas Karang Program Perlindungan Kontribusi Pendapatan Mata Pencaharian Alternatif Efek Ganda Penyerapan Tenaga Kerja Monitoring Evaluasi Aturan DPL Program Pendamping Program Pelatihan Dukungan Swasta Model Awal / Skenario 1 / Skenario Ideal /
Dukungan MODEL SIMULASI Local Reg. Supports Internalization MPA program /Local gov. Supports / policy Input / Policy Output /Decrearing Coral Fish
Eexploitation /Decrearing Cyanide Usage /Increasing Fish Diversity / Biologycal Input / Biologycal Output / Policy / Ekology /Protection Program /Coral Quality
Improvement
/ Scenario / Private Supports / Training Program / Mentoring Program / MPA Rule / Monitoring Evaluation / Institutional Output / Institutional Input / Institutional / ECOSOSCUL / ECOSOSCUL Output / ECOSOSCUL Input / Employment
Absorption / Multiplier Effects / Alternative Livelihood E f f / Revenue Contribution Initial Model Scenario 1 Ideal  Scenario
/Simulation Model
Gambar 8.  Diagram konseptual Perumusan Konsep Keberlanjutan Pengembangan DPL Picture 8.    Conceptual Diagram of Concept Formulation of Sustainability MPA Development
yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dan
Bengen  D.G,  Tahir  A,  Wiryawan  B.  2003. pemerintah daerah dapat diatasi. Tinjauan  Sustainabilitas,  Akuntabilitas, Replikabilitas,  Pengembangan  Daerah 3. Berdasarkan  perbandingan  ketiga  DPL
Perlindungan  Laut  di  Pulau  Sebesi,
yang  diteliti,  DPL  Pulau  Sebesi  memiliki
Lampung  Selatan,  Provinsi  Lampung . tingkat  kerbelanjutan  yang  lebih  baik Proyek Pesisir., Jakarta disusul DPL Blongko, kemudian APL Pulau
Dinas  Peternakan,  Perikanan  dan  Kelautan
Harapan. DKI  Jakarta.    2006. Pengelolaan  dan Pengembangan  Kawasan  Konservasi Implikasi Kebijakan
Laut  (KKL)  di  DKI  Jakarta .  Dinas 1. Perlu  dikaji  aspek  sosial  ekonomi  dan Peternakan, Perikanan dan Kelautan DKI
budaya  lebih  lanjut,  mengapa  aspek  ini
Jakarta  dan  PT.  Coastmar  Lestari., yang  merupakan  salah  satu  tujuan  dari
Jakarta
p r o g r a m   p e n g e m b a n g a n   D P L  i n i Hair,  J.F. Anderson  R.E, Tatham  R.L,    Black umumnya  masih  rendah,  dibandingkan
WC.    1998. Multivariate  Data  Analysis dengan  aspek  ekologi  dan  lingkungan.
Fifth edition.   Prentice Hall International,
Padahal, aspek ini sangat mempengaruhi
Inc. : New York keberlajutan program yang dikembangkan Hawis  M.H,  Alhusna  I.S,  Dahl-Tacconi dengan pendekatan pengelolaan berbasis
N, Sihombing R, Setiawan F, Gunawan A,
masyarakat. Muzahar NA, Ohoiulun H. 2005. Evaluasi Keefektifan  Pengelolaan  Daerah 2. Melihat  tiga  contoh  program  DPL  yang
Perlindungan  Laut  Pulau  Sebesi  2002-
diteliti,  terlihat  bahwa  DPL  Desa  Blongko
2004  dan  Rekomendasi-rekomendasi dan  Pulau  Sebesi  memiliki  tingkat
untuk Meningkatkan Pengelolaan . NOAA keberlajutan  yang  lebih  tinggi  dari  APL
(National  Oceanic  and  Atmospheric
Pulau  Harapan.    Jika  dilihat  dari  inisiator
A d m i n i s t r a t i o n ) ,   B P D P L  ( B a d a n masing-masing program, dimana program
Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut,
DPL Desa Blongko dan DPL Pulau Sebesi
Pulau  Sebesi)  dan  PKSPL-IPB  (Pusat diinisiasi  oleh  lembaga  non  pemerintah
Kajian  Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan, d e n g a n   p e n d e ka ta n   ya n g   sa n g a t
Institut Pertanian Bogor)., Bogor partisipatif,  sedangkan  APL  Pulau Muttaqim,  E.,  2005. Kondisi  Ekosistem Harapan diinisiasi oleh pemerintah daerah
Terumbu Karang Pada Tahun 2002 dan dengan  pendekatan  proyek.    Diperlukan
Tahun 2005 di Daerah Perlindngan Laut kajian  lebih  lanjut  untuk  membuktikan
Pulau  Sebesi  Lampung .  Fakultas bahwa program dengan pendekatan yang
Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan-Institut partisipatif  akan  lebih  berkelanjutan
Pertanian Bogor.,  Bogor. dibandingkan dengan pendekatan proyek.
Partnership  for  Interdisciplinary    Studies  of Coastal  Oceans,  2008. Ecosystem
DAFTAR PUSTAKA
Responses in a Marine Reserve . diakses Alcala, A.C. 1998. Effect of Marine Reserve on Coral  Fish  Abundance  and  Yields  on S u s i l o ,   S . B .   2 0 0 3 . K e b e r l a n j u t a n Philipina Coral Reefs . Ambio .
Pembangunan  Pulau-Pulau  Kecil:  Studi
Arifin, T. 2008. Akuntabilitas dan Keberlanjutan
Kasus  Kelurahan  Pulau  Panggang  dan
Pengelolaan  Kawasan  Terumbu  Karang
Pulau  Pari,  Kepulauan  Seribu,  DKI di  Selat  Lembeh,  Kota  Bitung .    Sekolah
Jakarta .    Sekolah  Pascasarjana  Institut Pascasarjana-Institut  Pertanian  Bogor.,
Pertanian Bogor., Bogor.
Bogor
http://www.piscoweb.org/outreach/topics
/mpa.
Perlindungan Laut..Kepulauan Seribu Riana F., Tridoyo K., Dietriech G. B., Mennofatria B., dan Fredinan Y.
( ) 28
29
pembangunan daerah.   Adapun aspek sensitif
· Kebijakan: DPL Blongko (57,22);  DPL untuk  aspek  kelembagaan  adalah  aturan
Sebesi  (60,25);  dan  APL  Harapan pengelolaan  DPL,  program  pendampingan,
(25,26)
program pelatihan, hubungan dengan lembaga
· Kelembagaan: DPL Blongko (65,47);
donor,  dan  monitoring  dan  evaluasi.    Secara
DPL  Sebesi  (82,29);  dan  APL d i a g r a m a t i k ,   k o n s e p   k e b e r l a n j u t a n Harapan (49,09)
pengembangan DPL disajikan pada Gambar 8.
2. Strategi pengelolaan yang dapat dilakukan IV. K E S I M P U L A N   D A N   I M P L I K A S I u n t u k   m e n j a g a   k e b e r l a n j u t a n KEBIJAKAN pengembangan  DPL adalah: - Peningkatan kualitas terumbu karang Kesimpulan dan sumberdaya ikan di kawasan DPL 1. Tingkat  keberlanjutan  (IB-DPL)  program melalui  penekanan  kegiatan  yang
DPL Desa Blongko dan DPL Pulau Sebesi
merusak lingkungan.
sudah tinggi, yaitu di atas nilai IB-DPL 50
- Pengembangan  mata  pencaharian pada  skala  0-100.  Adapun  APL  Pulau
alternatif  guna  mendukung  program
Harapan masih rendah, yaitu kurang dari
DPL  sehingga  dapat  menciptakan
50. Nilai indeks keberlanjutan berdasarkan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
aspek/dimensi adalah:
- Internasilisasi program DPL ke dalam · Ekologi dan lingkungan: DPL Blongko program tahunan pemerintah daerah, (83,28); DPL Sebesi (87,74) dan APL sehingga  program  ini  mendapatkan Harapan (52,89) perhatian secara kontinyu. - · P e l i b a t a n   l e m b a g a   l a i n   ( n o n
Sosial  Ekonomi  dan  Budaya:  DPL
pemerintah)  dalam  pengembangan Blongko (54,28);  DPL Sebesi (65,18);
DPL, sehingga berbagai keterbatasan dan APL Harapan (24,62)
Input Kebijakan EKOLOGI Input Ekologi Input Kelembagaan Input Sosekbud Legalitas /legality Perda / Dukungan Pemda Internalisasi Program DPL / KEBIJAKAN KELEMBAGAAN SOSEKBUD Output Kebijakan Output Kelembagaan Output Ekologi Output Sosekbud SKENARIO Penurunan Eksploitasi Ikan Karang Penurunan
Penggunaan Cyanida Peningkatan Keragaman Ikan Perbaikan Kualitas Karang Program Perlindungan Kontribusi Pendapatan Mata Pencaharian Alternatif Efek Ganda Penyerapan Tenaga Kerja Monitoring Evaluasi Aturan DPL Program Pendamping Program Pelatihan Dukungan Swasta Model Awal / Skenario 1 / Skenario Ideal / Dukungan MODEL SIMULASI Local Reg. Supports Internalization MPA program /Local gov. Supports / policy Input / Policy Output /Decrearing Coral Fish Eexploitation /Decrearing Cyanide Usage /Increasing Fish Diversity / Biologycal Input / Biologycal Output / Policy / Ekology /Protection Program /Coral Quality Improvement / Scenario / Private Supports / Training Program / Mentoring Program / MPA Rule / Monitoring Evaluation / Institutional Output / Institutional Input / Institutional / ECOSOSCUL / ECOSOSCUL Output / ECOSOSCUL Input / Employment Absorption / Multiplier Effects / Alternative Livelihood E f f / Revenue Contribution Initial Model Scenario 1 Ideal  Scenario /Simulation Model Gambar 8.  Diagram konseptual Perumusan Konsep Keberlanjutan Pengembangan DPL
Picture 8.    Conceptual Diagram of Concept Formulation of Sustainability MPA Development
yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dan
Bengen  D.G,  Tahir  A,  Wiryawan  B.  2003. pemerintah daerah dapat diatasi. Tinjauan  Sustainabilitas,  Akuntabilitas, Replikabilitas,  Pengembangan  Daerah 3. Berdasarkan  perbandingan  ketiga  DPL Perlindungan  Laut  di  Pulau  Sebesi, yang  diteliti,  DPL  Pulau  Sebesi  memiliki
Lampung  Selatan,  Provinsi  Lampung . tingkat  kerbelanjutan  yang  lebih  baik Proyek Pesisir., Jakarta disusul DPL Blongko, kemudian APL Pulau Dinas  Peternakan,  Perikanan  dan  Kelautan Harapan. DKI  Jakarta.    2006. Pengelolaan  dan Pengembangan  Kawasan  Konservasi Implikasi Kebijakan Laut  (KKL)  di  DKI  Jakarta .  Dinas 1. Perlu  dikaji  aspek  sosial  ekonomi  dan Peternakan, Perikanan dan Kelautan DKI
budaya  lebih  lanjut,  mengapa  aspek  ini
Jakarta  dan  PT.  Coastmar  Lestari.,
yang  merupakan  salah  satu  tujuan  dari
Jakarta
p r o g r a m   p e n g e m b a n g a n   D P L  i n i
Hair,  J.F. Anderson  R.E, Tatham  R.L,    Black
umumnya  masih  rendah,  dibandingkan WC.    1998. Multivariate  Data  Analysis
dengan  aspek  ekologi  dan  lingkungan.
Fifth edition.   Prentice Hall International, Padahal, aspek ini sangat mempengaruhi
Inc. : New York
keberlajutan program yang dikembangkan
Hawis  M.H,  Alhusna  I.S,  Dahl-Tacconi
dengan pendekatan pengelolaan berbasis N, Sihombing R, Setiawan F, Gunawan A, masyarakat. Muzahar NA, Ohoiulun H. 2005. Evaluasi Keefektifan  Pengelolaan  Daerah 2. Melihat  tiga  contoh  program  DPL  yang
Perlindungan  Laut  Pulau  Sebesi  2002-
diteliti,  terlihat  bahwa  DPL  Desa  Blongko
2004  dan  Rekomendasi-rekomendasi
dan  Pulau  Sebesi  memiliki  tingkat
untuk Meningkatkan Pengelolaan . NOAA keberlajutan  yang  lebih  tinggi  dari  APL
(National  Oceanic  and  Atmospheric
Pulau  Harapan.    Jika  dilihat  dari  inisiator
A d m i n i s t r a t i o n ) ,   B P D P L  ( B a d a n
masing-masing program, dimana program
Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut,
DPL Desa Blongko dan DPL Pulau Sebesi
Pulau  Sebesi)  dan  PKSPL-IPB  (Pusat
diinisiasi  oleh  lembaga  non  pemerintah
Kajian  Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan,
d e n g a n   p e n d e ka ta n   ya n g   sa n g a t
Institut Pertanian Bogor)., Bogor
partisipatif,  sedangkan  APL  Pulau Muttaqim,  E.,  2005. Kondisi  Ekosistem
Harapan diinisiasi oleh pemerintah daerah
Terumbu Karang Pada Tahun 2002 dan
dengan  pendekatan  proyek.    Diperlukan
Tahun 2005 di Daerah Perlindngan Laut
kajian  lebih  lanjut  untuk  membuktikan
Pulau  Sebesi  Lampung .  Fakultas bahwa program dengan pendekatan yang
Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan-Institut
partisipatif  akan  lebih  berkelanjutan
Pertanian Bogor.,  Bogor.
dibandingkan dengan pendekatan proyek.
Partnership  for  Interdisciplinary    Studies  of
Coastal  Oceans,  2008. Ecosystem DAFTAR PUSTAKA Responses in a Marine Reserve . diakses
Alcala, A.C. 1998. Effect of Marine Reserve on Coral  Fish  Abundance  and  Yields  on S u s i l o ,   S . B .   2 0 0 3 . K e b e r l a n j u t a n Philipina Coral Reefs . Ambio .
Pembangunan  Pulau-Pulau  Kecil:  Studi
Arifin, T. 2008. Akuntabilitas dan Keberlanjutan
Kasus  Kelurahan  Pulau  Panggang  dan
Pengelolaan  Kawasan  Terumbu  Karang Pulau  Pari,  Kepulauan  Seribu,  DKI
di  Selat  Lembeh,  Kota  Bitung .    Sekolah
Jakarta .    Sekolah  Pascasarjana  Institut Pascasarjana-Institut  Pertanian  Bogor., Pertanian Bogor., Bogor.
Bogor
http://www.piscoweb.org/outreach/topics /mpa. Perlindungan Laut..Kepulauan Seribu Riana F., Tridoyo K., Dietriech G. B., Mennofatria B., dan Fredinan Y. ( )
28
Tulungen J. et al. 2002. Panduan Pembentukan Ward, T J, Heinemann, D and Evans, N 2001.
dan  pengelolaan  Daerah  Perlindungan The  Role  Of  Marine  Reserves  as Laut  Berbasis  Masyarakat .  Proyek Fisheries Management Tools - a Review Pesisir., Jakarta. of Concepts, Evidence and International UNESCO.  2000. Reducing  Megacity  Impacts
Experience. Bureau  of  Rural  Sciences.,
on  the  Coastal  Environment:  Alternatif Canberra.
Livelihoods  and  Waste  Management  in Jakarta  and  Seribu  Islands .  Coastal Region  and  Small  Island  Paper  6. UNESCO., Paris.