EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2015 (PERBANDINGAN ANTARA PUSKESMAS PATRANG DAN PUSKESMAS RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER)
Evaluation of Dengue Hemorrhagic Fever Disease Control Programs in 2015 (Comparison between Health Center of Patrang and Rambipuji, Jember District)
1 Anita, 2 Abu Khoiri, 3 Dyah Kusworini Indriaswati 12 Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember
3 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember e-mail korespondensi : nita846@yahoo.com

## Abstract
Health  Centers  of  Patrang  and  Rambipuji  have  working  area  with  the  potential  for  the breeding grounds of the Aedes Aegypti mosquito as Dengue-borne disease because being at a height ˂1000 meters above the sea level. Beside that, they also have area character that is almost same. However, the morbidity rate of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) at Patrang in 2015  amounting  to  113,13  per  100.000  population  was  much  higher  than  Rambipuji amounting to 18,16 per 100.000 population. The study aims to comparing the evaluation of DHF Disease Control Programs between Health Centers of Patrang and Rambipuji at Jember in  2015.The  study  was  descriptive.  Variables  in  the  study  were  evaluation  of  DHF  Disease Control  Programs  consisting  of  input,  process  and  output.  Data  was  collected by  interview using an interview guide and documentation study using the checklist. The result of the study showed  that  the  input  availability  of  DHF  Disease  Control  Programs  in  Health  Center  of Rambipuji  more  complete  than  health  center  of  Patrang.  Almost  of  the  process  of  DHF Disease Control Programs implementation in health center of Patrang and Rambipuji equally belong  less.  Furthermore,  the  output  achievement  of  DHF  Disease  Control  Programs  that namely  Larva-Free  Number  in  Rambipuji  Health  Center  was  more  greater  than  Patrang Health Center.
Keywords :   Evaluation,  Dengue  Hemorrhagic  Fever  Disease  Control  Programs,  Input, Process, Output

## Abstrak
Puskesmas Patrang dan Rambipuji memiliki wilayah kerja yang berpotensi untuk tempat berkembang  biaknya  nyamuk Aedes  Aegypti sebagai  penular  penyakit  Demam  Berdarah Dengue (DBD) karena berada di ketinggian kurang dari 1000 meter diatas permukaan laut. Selain itu, juga memiliki karakter wilayah yang hampir sama karena letaknya berbatasan. Tetapi,  angka  kesakitan  ( Incident  Rate )  penyakit  DBD  di  Puskesmas  Patrang  tahun  2015 sebesar  113,13  per  100.000  penduduk  jauh  lebih  besar  daripada  Puskesmas  Rambipuji yang  sebesar  18,16  per  100.000  penduduk.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
12 Anita dan Abu Khoiri adalah Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Jember
3 Dyah  Kusworini  Indriaswati  adalah  Bidang  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit,  Dinas  Kesehatan Kabupaten Jember
membandingkan  evaluasi  Program  Pengendalian  Penyakit  DBD  (P2  DBD)  antara Puskesmas  Patrang  dan  Rambipuji  Kabupaten  Jember  tahun  2015.  Penelitian  ini merupakan penelitian deskripktif. Variabel penelitian ini adalah evaluasi Program P2 DBD meliputi  input,  proses,  dan  output.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara menggunakan  panduan wawancara  dan  studi  dokumentasi menggunakan checklist . Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  input  Program  P2  DBD  di  Puskesmas Rambipuji lebih lengkap daripada Puskesmas Patrang. Sebagian besar proses pelaksanaan Program  P2  DBD  di  Puskesmas  Patrang  dan  Puskesmas  Rambipuji  tergolong  kategori kurang. Selanjutnya, pencapaian output Program P2 DBD yaitu Angka Bebas Jentik (ABJ) di Puskesmas Rambipuji lebih besar daripada Puskesmas Patrang.
Kata Kunci : Evaluasi, Program P2 DBD, Input, Proses, Output

## PENDAHULUAN
Penyakit Demam Berdarah Dengue  adalah  salah  satu  penyakit  yang memiliki  perjalanan  penyakitnya  yang cepat  dan  dapat  menyebabkan  kematian dalam  waktu  singkat,  serta  sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Seiring  dengan  adanya  kasus  DBD  ini tentunya  sangat  diperlukan  berbagai upaya  untuk  menangani  penderita,
mencegah penularan penyakitnya, maupun memberantas nyamuk penularnya. Upaya-upaya tersebut tertuang menjadi program yakni Program Pengendalian Penyakit DBD (P2 DBD).  Pentingnya  upaya  pengendalian DBD  dan  target  P2  DBD  ini  tertuang dalam  dokumen  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian  Kesehatan  RI  2015-2019. Program  P2  DBD  adalah  semua  upaya untuk mencegah dan menangani
kejadian  DBD  termasuk  tindakan  untuk membatasi  penyebaran  penyakit  DBD. Mengingat nyamuk ini telah tersebar luas di  seluruh  Indonesia,  baik  di  rumah- rumah maupun di tempat-tempat umum maka  upaya  pencegahan  tidak  hanya merupakan  tugas  pemerintah  (tenaga kesehatan)  saja  tetapi  harus  didukung oleh peran serta masyarakat [1].
Pelaksanaan Program P2 DBD ini
harus  diiringi  dengan  adanya  kegiatan supervisi dan bimbingan teknis. Kegiatan tersebut  biasanya  dilakukan  dengan istilah monitoring dan evaluasi (monev). Kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkan, membimbing serta memecahkan  masalah  yang  dihadapi pelaksana  agar  dapat  menghasilkan kinerja  sesuai  yang  direncanakan  dan menilai pelaksanaan P2 DBD. Monitoring adalah  pemantauan  atau  pengumpulan data tanpa membantu atau membimbing pelaksana  meningkatkan  kemampuan [2].  Evaluasi  program  merupakan  upaya untuk  mengukur  ketercapaian  program, yaitu  mengukur  seberapa  jauh  sebuah kebijakan dapat terimplementasikan  [3]. Dengan  demikian,  adanya  evaluasi Program  P2  DBD  ini  akan  memberikan informasi  mengenai  kekurangan  dan kelemahan  yang  ada  pada  pelaksanaan program P2DBD sehingga dapat menjadikan  bahan  pertimbangan  untuk pengambilan keputusan pada pelaksanaan program selanjutnya. Monitoring  dan  evaluasi  dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat
kelurahan/desa  sampai  ke  pusat  yang menyangkut  pelaksanaan  pengendalian DBD,  dimulai  dari  input,  proses,  output dan  outcome  yang  dicapai  pada  setiap tahun  [2].  Untuk  kepentingan  praktis, ruang  lingkup  penilaian  tersebut  secara sederhana  dapat  dibedakan  menjadi
empat  kelompok  saja  yakni  :  penilaian terhadap  masukan,  proses,  keluaran dan dampak.  Penilaian  terhadap  masukan ( input )  ini  ialah  yang  menyangkut pemanfaatan berbagai sumber daya, baik sumber  dana,  tenaga  dan  ataupun sumber  sarana.  Penilaian  terhadap proses  ( process )  lebih  dititik  beratkan pada  pelaksanaan  program,  apakah sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan  atau  tidak.  Proses  yang dimaksudkan  disini  mencakup  semua tahap administrasi, mulai tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan program. Penilaian terhadap keluaran ( output ) ialah
penilaian  terhadap  hasil  yang  dicapai dari  dilaksanakannya  suatu  program. Penilaian  terhadap  dampak  ( impact) program  mencakup  pengaruh  yang ditimbulkan  dari  dilaksanakannya  suatu program [4].
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember  menunjukkan  bahwa  kabupaten ini  memiliki Incident  Rate (IR)  penyakit DBD  sebesar  42,85  per  100.000 penduduk  dan Case  Fatality  Rate (CFR) sebesar  1,08%  pada  tahun  2013.  Pada tahun  2014,  kabupaten  ini  memiliki  IR penyakit DBD sebesar 36,34 per 100.000 penduduk  dan  CFR  sebesar  0,81%, sedangkan pada tahun 2015 memiliki IR penyakit DBD sebesar 40,41 per 100.000 penduduk  dan  CFR  sebesar  1,56%. Berdasarkan  data  tersebut,  dapat dinyatakan  bahwa  Kabupaten  Jember mengalami kenaikan IR dan CFR penyakit DBD pada tahun 2015, setelah mengalami  penurunan  IR  dan  CFR  pada tahun 2014. Kabupaten Jember memiliki 49  Puskesmas  yang  terdiri  dari  16 Puskesmas  belum  memenuhi  target nasional  IR  penyakit  DBD  [5].  Hal  ini menunjukkan  Angka  Kesakitan  (IR) penyakit  DBD  di  beberapa  puskesmas masih  tinggi,  sehingga  dapat  dikatakan Program  P2  DBD  belum  dilaksanakan
secara  optimal  karena  salah  satu  tujuan dari  Program  P2  DBD  ini  adalah  untuk menurunkan Angka Kesakitan DBD [2]. Puskesmas Patrang dan Rambipuji  memiliki  wilayah  kerja  yang berpotensi  untuk  tempat  berkembang biaknya  nyamuk Aedes  Aegypti sebagai penular  penyakit  DBD  karena  berada  di ketinggian  kurang  dari  1.000  meter  di atas  permukaan  laut  (mdpl).  Puskesmas Patrang  memiliki  luas  wilayah  kerja sebesar  36,99  KM 2 dengan  ketinggian tempat  berada  di  kisaran  25-100  mdpl sampai kisaran 500-1.000 mdpl, sedangkan Puskesmas Rambipuji memiliki  luas  wilayah  kerja  sebesar 52,80  KM 2 dengan  ketinggian  tempat berada di kisaran 25-100 mdpl [6]. Selain itu,  kedua  puskesmas  tersebut  juga memiliki  karakter  wilayah  yang  hampir sama karena letaknya berbatasan. Selain dipengaruhi oleh letak geografis wilayahnya, penyakit DBD juga dipengaruhi  oleh  karakter  wilayah (perkotaan-pedesaan)  yang  meliputi kepadatan  penduduk,  drainase,  sanitasi lingkungan,  Perilaku  Hidup  Bersih  dan Sehat  (PHBS),  mobilitas  dan  jumlah penduduknya [7]. Tetapi, angka kesakitan  (IR)  penyakit  DBD  di Puskesmas  Patrang  tahun  2015  jauh lebih besar daripada Puskesmas
Rambipuji.  Puskesmas  Patrang  memiliki IR penyakit DBD tertinggi tahun 2015 di Kabupaten  Jember  yaitu  sebesar  113,13 per 100.000 penduduk, artinya angka ini belum  memenuhi  target  nasional  IR penyakit  DBD.  Sedangkan  Puskesmas Rambipuji  memiliki  IR  penyakit  DBD sebesar  18,16  per  100.000  penduduk, artinya angka ini sudah memenuhi target nasional  IR  penyakit  DBD  [5].  Target nasional  IR  penyakit  DBD  tahun  2015 yaitu ˂49 per 100.000 penduduk [8].
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah membandingkan evaluasi Program Pengendalian  Penyakit  DBD  antara
Puskesmas  Patrang  dan  Rambipuji Kabupaten Jember tahun 2015.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskripktif yang dilaksanakan di  Puskesmas  Patrang  dan  Rambipuji pada  bulan  Mei  hingga  Juli  2016. Responden  penelitian  ini  adalah  24 orang  yang  diambil  dengan  teknik
Purposive  Sampling ,  terdiri  dari  Kepala Puskesmas, koordinator P2 DBD, koordinator surveilans, koordinator promosi kesehatan, koordinator kesehatan  lingkungan,    pelaksana laboratorium,  tenaga  kesehatan  wilayah dan kader kesehatan. Variabel penelitian ini  adalah  evaluasi  Program  P2  DBD meliputi input, proses, dan output. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara menggunakan panduan wawancara. Sedangkan  pengumpulan  data  sekunder dilakukan  melalui  studi  dokumentasi menggunakan checklist .  Data  yang diperoleh  melalui  wawancara  dan  studi dokumentasi  akan  dianalisis  tanpa menggunakan uji statistik, tetapi dengan cara membandingkan antara hasil uraian evaluasi  Program  Pengendalian  Penyakit DBD  di  Puskesmas  Patrang  dan Puskesmas  Rambipuji  dengan  uraian yang ada pada Modul Pengendalian DBD dan  acuan  lain  yang  sesuai  dengan  hasil yang  didapatkan.  Selanjutnya,  data tersebut  disajikan  dalam  bentuk  tabel, kemudian  dinarasikan  dalam  bentuk kata-kata sebagai penjelasannya.

## HASIL PENELITIAN
Hasil  penelitian  yang  bertujuan untuk membandingkan evaluasi Program P2  DBD  antara  Puskesmas  Patrang  dan
Puskesmas  Rambipuji  ini  terdiri  dari input, proses dan output.

## INPUT
Input  Program  P2  DBD  meliputi ketersediaan  tenaga  dan  ketersediaan sarana yang terdiri dari ketersediaan alat dan bahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  persentase  indikator  untuk ketersediaan  tenaga    di  Puskesmas Patrang  lebih  kecil  daripada  Puskesmas Rambipuji. Puskesmas Patrang memenuhi 75% atau memenuhi 3 dari 4 indikator yang ditentukan untuk ketersediaan  tenaga  meliputi  dokter umum,  perawat  dan  kader.  Indikator yang  tidak  ditemukan  pada  saat penelitian yaitu tenaga analis. Sementara itu,  Puskesmas  Rambipuji  memenuhi 100%  indikator  yang  ditentukan  untuk ketersediaan  tenaga  meliputi  dokter umum,  perawat,  analis,  dan  kader. Berdasarkan  uraian  tersebut  maka pencapaian  kriteria  indikator  untuk ketersediaan  tenaga/SDM  di  Puskesmas Patrang  tergolong  kurang,  sedangkan  di Puskesmas  Rambipuji  tergolong  baik. Penilaian  indikator  ketersediaan  tenaga ini  dilakukan  dengan  dua  kategori  yaitu baik  (skor  100%)  dan  kurang  (skor <100%) [9].
Selanjutnya,  penilaian  indikator ketersediaan  sarana  dilakukan  dengan dua kategori yaitu baik (skor 100%) dan kurang  (skor  <100%)  [2].  Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase  indikator  untuk  ketersediaan alat  di  Puskesmas  Patrang  lebih  kecil daripada Puskesmas Rambipuji. Puskesmas  Patrang  memenuhi  37,5% atau  memenuhi  3  dari  8  indikator  yang ditentukan  untuk  ketersediaan  alat meliputi  mikroskop,  hemometer  sahli, dan  pipet  Hb.  Indikator  yang  tidak ditemukan  pada  saat  penelitian  yaitu manset  anak,  pipet  eritrosit,  pipet
leukosit,  kamar  hitung  trombosit,  dan hemositometer.  Sedangkan  Puskesmas Rambipuji  memenuhi  87,5%  atau memenuhi 7 dari 8 alat yang dibutuhkan meliputi  mikroskop,  hemometer  sahli, pipet  Hb,  pipet  eritrosit,  pipet  leukosit, kamar hitung trombosit, dan hemositometer.  Indikator  yang  tidak ditemukan  pada  saat  penelitian  di Puskesmas Rambipuji yaitu manset anak. Berdasarkan  uraian  tersebut  maka pencapaian  kriteria  indikator  untuk ketersediaan  alat  baik  di  Puskesmas Patrang maupun di Puskesmas Rambipuji sama-sama tergolong kurang. Sedangkan  persentase  indikator untuk  untuk  ketersediaan  bahan  dalam Program  P2  DBD  di  Puskesmas  Patrang dan  Puskesmas  Rambipuji  sama-sama sebesar  77,8%.  Kedua  puskesmas tersebut  sama-sama  memenuhi  6  dari  9 indikator yang ditentukan untuk ketersediaan  bahan  meliputi  Buku Program  Pengendalian  DBD,  Buku Tatalaksana DBD, Buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
jumantik,  bahan  penyuluhan  seperti leaflet DBD, flipchart DBD,  dan  Poster DBD,  formulir  K-DBD,  formulir  W2  dan bagan  penatalaksanaan  penderita  DBD. Indikator  yang  tidak  ditemukan  pada saat  penelitian  yaitu  formulir  So,  dan formulir  W1.  Berdasarkan  uraian  diatas, maka  pencapaian  kriteria  indikator untuk  ketersediaan  alat  di  Puskesmas Patrang dan Puskesmas Rambipuji sama- sama tergolong kurang.
PROSES Proses  pelaksanaan  Program  P2 DBD meliputi surveilans kasus, penanggulangan kasus, surveilans vektor, penanggulangan  dan  penyelidikan  KLB,
Pemberantasan  Sarang  Nyamuk  (PSN) atau  Bulan  Bakti  Gerakan  3M  DBD,  dan peningkatan profesionalisme SDM.
Penilaian indikator untuk proses dilakukan  dengan  pembagian  skor persentase  menjadi  tiga  kategori  yaitu baik  (skor  ≥91%),  sedang  (skor  81%-
90,99%),  dan  kurang  (skor  ≤80,99%) [10].  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  persentase  indikator  untuk surveilans  kasus  di  Puskesmas  Patrang dan  Puskesmas  Rambipuji  sama-sama sebesar  33,3%.  Kedua  puskesmas  ini hanya memenuhi 2 dari 6 indikator yang ditentukan  untuk  surveilans  kasus  yaitu tersedianya  dokumen  grafik  maksimum- minimum bulanan kasus 5 tahun disertai grafik  jumlah  kasus  tahun  ini  dan  tahun yang lalu serta dokumen data pemantauan  kasus  harian  (buku  catatan harian) dan pemantauan kasus mingguan.  Empat  indikator  yang  tidak ditemukan  pada  saat  penelitian  yaitu dokumen  grafik  kasus/insidens,  CFR, jumlah  Kelurahan/Desa  terjangkit  per tahun  sejak  mulai  ada  DBD  serta dokumen  musim  penularan:grafik  (rata- rata)  jumlah  kasus  perbulan  selama  5 tahun yang terakhir untuk Kelurahan/Desa,  dan  juga  peta  lokasi Kelurahan/Desa  rawan  DBD  (endemis sporadis,  potensial  maupun  bebas)  dan yang  ditanggulangi  tahun  ini,  serta tabel daftar nama: Kelurahan endemis, Kelurahan  sporadis,  potensial  dan  bebas yang ditanggulangi tahun ini. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka pencapaian  kriteria  indikator  untuk pelaksanaan kegiatan surveilans kasus di Puskesmas  Patrang  dan  Puskesmas Rambipuji sama-sama tergolong kurang. Adapun  persentase  indikator untuk penanggulangan kasus di
Puskesmas  Patrang  dan  Puskesmas Rambipuji  sama-sama  sebesar  83,3%. Kedua  puskesmas  tersebut  sama-sama memenuhi  5  dari  6  indikator  meliputi daftar  rencana  kegiatan  puskesmas  & jadwal  waktunya,  catatan  pelaksanaan PE,  catatan  pelaksanaan Fogging  Focus ,
catatan  pelaksanaan  larvasidasi  dan catatan pelaksanaan penyuluhan. Indikator  yang  tidak  ditemukan  pada saat  penelitian  yaitu  daftar  inventaris dan  stok  bahan  dan  alat  di  puskesmas meliputi mesin fog, larvasida, dan bahan penyuluhan.  Berdasarkan  uraian  diatas, maka  pencapaian  kriteria  indikator untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan  kasus  di  Puskesmas Patrang dan Puskesmas Rambipuji sama- sama  tergolong  sedang.  Sedangkan persentase  indikator  untuk  surveilans vektor  di  Puskesmas  Patrang  dan
Puskesmas Rambipuji sama-sama sebesar  66,7%.  Kedua  puskesmas  ini sama-sama memenuhi  2 dari 3 indikator meliputi formulir PJB-R (hasil PJB rumah untuk  masing-masing  kelurahan)  dan formulir PJB-TU (hasil PJB sekolah/TTU). Indikator  yang  tidak  ditemukan  pada saat  penelitian  yaitu  usulan  rencana kegiatan surveilans vektor (pemberantasan  vektor  dan  Bulan  Bakti
Gerakan  3M).  Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  pencapaian  kriteria indikator  untuk  pelaksanaan  kegiatan surveilans  vektor  di  Puskesmas  Patrang dan di Puskesmas Rambipuji sama-sama tergolong kurang.
Selanjutnya, persentase indikator untuk  penanggulangan dan penyelidikan
KLB  di  Puskesmas  Patrang  dan
Puskesmas Rambipuji sama-sama sebesar  0%.  Kedua  puskesmas  tersebut tidak  memenuhi  semua  indikator  untuk kegiatan penanggulangan dan
penyelidikan  KLB.  Dengan  demikian, maka  menunjukkan  bahwa  Puskesmas Patrang dan Puskesmas Rambipuji sama- sama  tidak  melaksanakan  kegiatan penanggulangan  dan  penyelidikan  KLB. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tidak  ditemukan  adanya  dokumen rencana  kelurahan  yang  akan  dilakukan fogging massal (tabel), realisasi kelurahan yang dilakukan fogging massal
(tabel),  laporan  pelaksanaan fogging massal  2  siklus  dengan  interval  1 minggu,  laporan  pelaksanaan  larvasidasi massal,  dan  laporan  pelaksanaan  PSN- DBD  massal  dan  serentak.  Kedua puskesmas  tersebut  tidak  melaksanakan kegiatan penanggulangan dan penyelidikan  KLB dikarenakan  tidak  ada indikasi daerah KLB sehingga tidak layak untuk dilakukan fogging massal, larvasidasi  dan  PSN  massal.  Adapun persentase indikator untuk Pemberantasan  Sarang  Nyamuk  atau Bulan  Bakti  Gerakan  3M  DBD  di
Puskesmas  Patrang  dan  Puskesmas Rambipuji  sama-sama  sebesar  75%. Kedua  puskesmas  tersebut  sama-sama memenuhi  3  dari  4  indikator    yaitu tersedianya  dokumen  SK  atau  Instruksi Camat  tentang  PSN,  susunan  TIM Penggerak  PSN  (POKJA  DBD),    dan laporan hasil penyuluhan. Indikator yang tidak  ditemukan  pada  saat  penelitian yaitu dokumen  pertemuan Lintas
Sektoral.  Berdasarkan  uraian  tersebut, maka  hasil  evaluasi  terkait  pencapaian kriteria  indikator  untuk  pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk atau  Bulan  Bakti  Gerakan  3M  DBD  di Puskesmas  Patrang  dan  Puskesmas Rambipuji sama-sama tergolong kurang.
Kemudian,  persentase  indikator untuk  peningkatan  profesionalime  SDM di  Puskesmas  Patrang  lebih  kecil daripada Puskesmas Rambipuji. Puskesmas  Patrang  memenuhi  indikator sebesar  25%  atau  memenuhi  1  dari  4 indikator  yang  ditentukan  yaitu  data petugas  pengelola  program  yang  sudah dilatih  atau  mengikuti  pertemuan. Indikator  yang  tidak  ditemukan  pada saat  penelitian  yaitu  data  dokter puskesmas yang sudah dilatih tatalaksana kasus DBD, dokumen petugas laboratorium telah melakukan
pemeriksaan  trombosit  dan  hematokrit, serta  laporan  pelatihan  kader  PSN
(Jumantik). Sedangkan Puskesmas
Rambipuji  memenuhi  sebesar  50% indikator  atau  memenuhi  2  dari  4 indikator yang dibutuhkan meliputi data petugas  pengelola  program  yang  sudah dilatih  atau  mengikuti  pertemuan  dan dokumen  petugas  laboratorium  telah melakukan  pemeriksaan  trombosit  dan hematokrit. Indikator yang tidak ditemukan  pada  saat  penelitian  yaitu data  dokter  puskesmas  yang  sudah dilatih  tatalaksana  kasus  DBD  dan laporan pelatihan kader PSN (Jumantik). Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka pencapaian  kriteria  indikator  untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan
profesionalisme  SDM  di  Puskesmas Patrang dan Puskesmas Rambipuji sama- sama tergolong kurang.

## OUTPUT
Output  Program  P2  DBD  yang diteliti  yaitu    Angka  Bebas  Jentik  (ABJ). Penilaian  indikator  untuk  ABJ  ini dilakukan dengan dua kategori yaitu baik (≥95%)  dan  kurang  (<95%)  [2].  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian  ABJ  di  Puskesmas  Patrang sebesar  89,8%  dan  di  Puskesmas Rambipuji  sebesar  90,55%.  Berdasarkan uraian  tersebut,  maka  pencapaian kriteria  indikator  di  Puskesmas  Patrang dan  Puskesmas  Rambipuji  sama-sama tergolong kurang. Artinya, kedua puskesmas  tersebut  masih  belum mencapai  indikator  yang  ditetapkan untuk ABJ yaitu ≥ 95%.

## PEMBAHASAN
Input  Program  P2  DBD  di Puskesmas  Rambipuji  tergolong  lebih lengkap  daripada  Puskesmas  Patrang untuk ketersediaan tenaga dan ketersediaan alat. Ketersediaan tenaga di Puskesmas Rambipuji lebih lengkap dari
pada  Puskesmas  Patrang  dikarenakan pemeriksa  laboratorium  di  Puskesmas Patrang  bukan  dilakukan  oleh  seorang analis  melainkan  oleh  seorang  lulusan SMEA  yang  mendapatkan  Pelatihan Laboratorium Puskesmas. Sesuai dengan Widyastuti    [9]  menyatakakan  bahwa sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan dalam  pelaksanaan    Program  P2  DBD tingkat  Puskesmas  meliputi  dokter umum  sebagai  pemeriksa  di  Puskesmas, perawat  sebagai  perawat  dan  wasor Program  Demam  Berdarah Dengue di Puskesmas,  analis  sebagai  pemeriksa laboratorium  Demam  Berdarah Dengue , dan  kader  sebagai  panutan  dan penggerak masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan DBD. Berdasarkan  uraian  tersebut,  pemeriksa laboratorium  di  Puskesmas  Patrang seharusnya dipegang oleh seorang analis, sehingga  memiliki  kompetensi  dan keterampilan  yang  memadai  tentang laboratorium  dan  juga  terkait  tindakan spesimen  lengkap  seperti  pemeriksaan trombosit  dan  hematokrit  yang  menjadi salah  satu  dasar  penegakan  diagnosis penyakit DBD. Puskesmas Patrang sudah memberikan usulan penambahan tenaga analis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, tetapi belum mendapatkan rekomendasinya. Tidak adanya analis di Puskesmas
Patrang  berkaitan  dengan  ketersediaan alat  laboratoriumnya.  Hal  ini  terbukti dengan  ketersediaan  alat  di  Puskesmas Rambipuji  yang  lebih  lengkap  daripada Puskesmas Patrang dikarenakan pengadaan  alat  harus  disesuaikan dengan  tenaga  yang  menggunakannya sehingga memahami fungsi dan kegunaannya serta dapat mengaplikasikan alat tersebut, sementara itu alat yang belum tersedia di Puskesmas  Patrang  merupakan  alat laboratorium  yang  digunakan  oleh seorang analis. Sedangkan untuk
ketersediaan  bahan  di  kedua  puskesmas tersebut  sama-sama  tergolong  kurang dikarenakan sebagai puskesmas perawatan,  kedua  puskesmas  tersebut belum  menggunakan  formulir  So  untuk pendataan  pasien  DBD.  Puskesmas Patrang  biasanya  langsung  memberikan rujukan  untuk  melaksanakan  perawatan medis di rumah sakit ketika pemeriksaan awal  pasien  menunjukkan  kategori suspek  (tersangka)  DBD.  Di  samping  hal itu,  koordinator  P2  DBD  di  kedua puskesmas  tersebut  yang  juga  sebagai salah  satu  perawat  di  zaal  perawatan puskesmas  belum  memahami  tentang formulir  So  tersebut.  Selanjutnya,  kedua puskesmas tersebut juga belum menggunakan  formulir  W1  sebagai laporan  adanya  KLB  DBD  karena Puskesmas  Patrang  menganggap  tidak ada indikasi KLB DBD padahal sebenarnya  ada  indikasi  KLB  DBD  pada bulan  Januari  tahun  2015  (terjadi peningkatan  jumlah  penderita  DBD sebanyak  lebih  dari  2  kali  dalam  kurun waktu  1  bulan  dibandingkan  dengan bulan sebelumnya), sedangkan Puskesmas Rambipuji tidak menggunakan  formulir  ini  karena memang  tidak  ada  indikasi  daerah  KLB
DBD  padahal  seharusnya  puskesmas tetap menyediakan formulir tersebut.
Input  Program  P2  DBD  diatas menjadi dasar yang diperlukan pada saat proses  Program  P2  DBD  dilaksanakan. Ketersediaan  tenaga  dan  alat  yang kurang  di  Puskesmas  Patrang  berkaitan dengan  tidak  adanya  dokumen  petugas laboratorium telah melakukan pemeriksaan  trombosit  dan  hematokrit pada kegiatan peningkatan profesionalisme SDM sehingga persentase  indikator  untuk  peningkatan profesionalisme  SDM  lebih  besar  di Puskesmas Rambipuji daripada Puskesmas Patrang. Sedangkan pencapaian  kriteria  indikator  untuk
peningkatan  profesionalisme  SDM  di kedua  puskesmas  tersebut  sama-sama tergolong  kurang  dikarenakan  kedua puskesmas  tersebut  tidak  memiliki  data dokter  puskesmas  yang  sudah  dilatih tatalaksana  kasus  DBD  dan  laporan pelatihan kader PSN (Jumantik). Selanjutnya,  ketersediaan  bahan  yang kurang  di  kedua  puskesmas  tersebut yaitu  formulir  W1  berkaitan  dengan tidak dilaksanakannya kegiatan penanggulangan  dan  penyelidikan  KLB oleh  kedua  puskesmas  tersebut.  Kedua puskesmas  tersebut  tidak  melaksanakan kegiatan penanggulangan dan penyelidikan KLB, hal ini terbukti dengan tidak  adanya  laporan fogging massal, larvasidasi  massal  serta  PSN  secara massal  dan  serentak  pada  saat  terjadi KLB  DBD  padahal  Puskesmas  Patrang memiliki  indikasi  KLB  DBD  pada  bulan Januari  tahun  2015  (terdapat  17  orang penderita DBD) dengan adanya peningkatan jumlah penderita DBD lebih dari dua kali dalam kurun waktu 1 bulan dibandingkan  dengan  bulan  sebelumnya (Desember  2014  terdapat  2  orang penderita  DBD).  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  Peraturan  Bupati  Jember  Nomor 16  tahun  2015  pasal  1  ayat  16 menyatakan  bahwa  Kejadian  Luar  Biasa
Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya  disingkat  KLB  DBD  adalah terjadinya peningkatan jumlah penderita DBD  di  suatu  wilayah  sebanyak  2  (dua) kali  atau  lebih  dalam  kurun  waktu  1 (satu) minggu/bulan dibandingkan dengan  minggu/bulan  sebelumnya  atau bulan  yang  sama  pada  tahun  lalu.  Selain itu, Puskesmas Patrang belum mendokumentasikan  Peraturan  Bupati Jember  Nomor  16  tahun  2015  tentang Pengendalian Penyakit DBD di Kabupaten  Jember  yang  dapat  dijadikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya
KLB  DBD.  Sedangkan,  di  Puskesmas Rambipuji  memang  tidak  terdapat
indikasi  KLB  DBD  pada  tahun  2015 sehingga  memang  seharusnya  tidak dilakukan  kegiatan  fogging  massal, larvasidasi  massal  serta  PSN  secara massal  dan  serentak.  Hal  ini  sesuai dengan  Peraturan  Bupati  Jember  Nomor 16  tahun  2015  tentang  P2  DBD  di Kabupaten  Jember  yang  menyatakan bahwa  penanggulangan  KLB  DBD dilakukan  pada  saat  terjadi  wabah  atau KLB.    Selain  itu,  Puskesmas  Rambipuji telah  mendokumentasikan  Peraturan Bupati  tersebut,  yang  dapat  dijadikan pedoman  untuk  pelaksanaan  kegiatan penanggulangan penyakit DBD.
Selain kegiatan peningkatan profesionalisme  SDM  yang  tergolong kurang,  proses  pelaksanaan  Program  P2
DBD  di  Puskesmas  Patrang  dan Puskesmas  Rambipuji  yang  juga  sama- sama  tergolong  kurang  yaitu  kegiatan surveilans  kasus,  surveilans  vektor,  dan PSN  atau  Bulan  Bakti  Gerakan  3M  DBD. Pencapaian  kriteria  indikator  untuk surveilans  kasus  di  kedua  puskesmas tersebut  sama-sama  tergolong  kurang dikarenakan  pengolahan  dan  penyajian data  penderita  DBD  oleh  kedua puskesmas tersebut belum menunjukkan penentuan  stratifikasi  desa/kelurahan penyakit DBD, penentuan musim penularan  DBD,  dan  kecenderungan situasi penyakit DBD. Hal ini tidak sesuai dengan  Dirjen  P2PL  Kemenkes  RI  [2] yang menyatakan bahwa data pada buku catatan  harian  DBD  diolah  dan disajikan salah  satu  diantaranya  dalam  bentuk yang  dapat  menunjukkan  penentuan stratifikasi  desa/kelurahan  penyakit DBD,  penentuan  musim  penularan  DBD dan  mengetahui  kecenderungan  situasi penyakit DBD. Pengolahan dan penyajian data  yang  kurang  optimal  di  Puskesmas Patrang  dan  Puskesmas  Rambipuji dikarenakan  koordinator  surveilans  di kedua  Puskesmas  tersebut  belum memahami tentang tabel, grafik dan peta
yang  dapat  menunjukkan  penentuan stratifikasi  desa/kelurahan  penyakit DBD,  penentuan  musim  penularan  DBD dan kecenderungan situasi penyakit DBD. Pengolahan  dan  penyajian  data  yang dilakukan  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  laporan  Penilaian  Kinerja Puskesmas tahunan.
Selanjutnya,  pencapaian  kriteria indikator  untuk  surveilans  vektor  di kedua  puskesmas  tersebut  sama-sama tergolong  kurang  dikarenakan  kegiatan surveilans  vektor  di  kedua  puskesmas tersebut  hanya  berdasarkan  Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/127/012/2008  tentang  Tim Gerakan Jum’at Bersih dan Pemberantasan Sarang Nyamuk Kabupaten  Jember,  sehingga  surveilans vektor  DBD  yang  dilakukan  berupa kegiatan  pemeriksaan  jentik  yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan  Gerakan  PSN  60  menit  setiap hari  Jumat  oleh  jumantik  dan  oleh petugas  puskesmas  sesuai  jadwal kunjungan  supervisi  Gerakan  PSN  60 menit  tersebut  sehingga  tidak  membuat usulan  rencana  kegiatan  surveilans vektor (pemberantasan vektor dan Bulan Bakti  Gerakan  3M  DBD).  Surveilans vektor  di  lapangan  dilakukan  salah satunya  dengan  kegiatan  Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) setiap 3 bulan sekali dan dilaksanakan oleh petugas puskesmas [2]. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  kedua  puskesmas tersebut  tidak  melakukan  PJB  oleh petugas  puskesmas  yang  seharusnya dilaksanakan  setiap  3  bulan  sekali melainkan hanya melakukan pemeriksaan  jentik  setiap  hari  Jum’at oleh  jumantik  dan  oleh  petugas puskesmas  sesuai  jadwal  kunjungan supervisi  Gerakan  PSN  60  menit.  Hal  ini tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati Jember Nomor 16 tahun 2015 tentang P2 DBD  di  Kabupaten  Jember,  yang
menyatakan  bahwa  pemeriksaan  jentik oleh tenaga kesehatan/petugas puskesmas dilaksanakan dengan Pemeriksaan  Jentik  Berkala  (PJB)  setiap 3 bulan sekali dengan target pemeriksaan  100  rumah  di  setiap desa/kelurahan  yang  dipilih  secara sampling dan dilakukan evaluasi pelaksanaan PSN.
Sedangkan  pencapaian  kriteria indikator  untuk  PSN  atau  Bulan  Bakti Gerakan  3M  DBD  di  kedua  puskesmas tersebut  sama-sama  tergolong  kurang dikarenakan  tidak  adanya  dokumen pertemuan  lintas  sektoral  yang  tertuang dalam  Buku  Lokakarya  Mini  Ekstrenal Puskesmas.  Buku  tersebut  dinyatakan hilang oleh Puskesmas Patrang dikarenakan  adanya  pergantian  petugas notulen  Lokakarya  Mini  Eksternal, sementara  itu  di  Puskesmas  Rambipuji terdapat  kesenjangan  antara  hasil wawancara  yang  menyatakan  bahwa sudah  dilakukan  pertemuan  lintas sektoral  sebanyak  3  kali  dengan  hasil studi  dokumentasi  yang  menyatakan bahwa  tidak  ada  laporan  notulen  terkait pelaksanaan  pertemuan  lintas  sektoral pada  Buku  Lokakarya  Mini  Eksternal Puskesmas.  Hal  ini  tiidak  sesuai  dengan Dirjen  Bina  Kesehatan  Masyarakat Depkes  RI  [11]  yang  menyatakan  bahwa puskesmas  harus  menugaskan  salah seorang  staf  untuk  membuat  notulen lokakarya pada penyelenggaraan lokakarya tribulan lintas sektoral. Di  samping  tergolong  kurang, proses  pelaksanaan  Program  P2  DBD juga ada yang tergolong sedang di kedua puskesmas tersebut yaitu penanggulangan kasus. Hal ini dikarenakan  tidak  memiliki  dokumen daftar inventaris dan stok bahan dan alat di  Puskesmas:  mesin  fog,  larvasida,  dan bahan penyuluhan. Kemudian, pencapaian  output  Program  P2  DBD yaitu  ABJ  di  Puskesmas  Patrang  dan
Puskesmas  Rambipuji  sama-sama  belum mencapai  target  nasional  ABJ  yaitu  ≥ 95%.  Hal  ini  dikarenakan  peran  serta kader/Jumantik  belum  dilaksanakan secara  optimal  dengan  bukti  adanya beberapa  kader/Jumantik  yang  tidak melaporkan hasil pemeriksaan jentiknya. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian Mubarokah [12] yang menyatakan bahwa penggerakan  Juru  Pemantau  Jentik (jumantik)  dapat  meningkatkan  Angka
Bebas Jentik DBD (ABJ DBD), artinya ada perbedaan  yang  bermakna  ABJ  DBD antara sebelum dan sesudah penggerakan  Jumantik.  Kader/Jumantik ini sebagai penggerak masyarakat dalam melaksanakan  kegiatan  PSN  (yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan  pemeriksaan  jentik)  yang ditujukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk penular DBD sehingga  sangat  diperlukan  peran  serta dari kader/Jumantik tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN
Ketersediaan  input  Program  P2 DBD  di  Puskesmas  Rambipuji  lebih lengkap  daripada  Puskesmas  Patrang untuk ketersediaan tenaga dan ketersediaan  alat,  sedangkan  untuk ketersediaan bahan sama-sama tergolong  kurang.  Kemudian,  proses pelaksanaan  Program  P2  DBD  di
Puskesmas  Patrang  dan  Puskesmas Rambipuji sama-sama tergolong kategori kurang  untuk  kegiatan  surveilans  kasus, surveilans vektor, Pemberantasan Sarang Nyamuk  atau  Bulan  Bakti  Gerakan  3M DBD,  dan  peningkatan  profesionalisme
SDM. Sedangkan untuk kegiatan penanggulangan kasus sama-sama tergolong sedang dan untuk penanggulangan  dan  penyelidikan  KLB tidak dilaksanakan oleh kedua
puskeskesmas  tersebut.  Selanjutnya,
pencapaian  output  Program  P2  DBD yaitu  Angka  Bebas  Jentik  (ABJ)  di Puskesmas  Rambipuji  lebih  besar daripada Puskesmas Patrang.
Berdasarkan  penelitian  ini  maka diharapkan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Jember  untuk  memberikan  rekomendasi penambahan  tenaga  analis  kesehatan  di Puskesmas Patrang, meningkatkan monitoring terhadap kegiatan Pemeriksaan  Jentik  Berkala  (PJB)  dan memberikan  sosialisasi  ulang  terkait Peraturan  Bupati  Jember  Nomor  16 Tahun  2015  tentang  P2  DBD  di Kabupaten  Jember  dan  Surat  Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/222.1/012/2015 tentang Tim P2 DBD  di  Kabupaten  Jember.  Sedangkan Puskesmas  Patrang  diharapkan  untuk tetap  mengusulkan  penambahan  tenaga analis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan mengimplementasikan  kegiatan  Fogging, larvasidasi dan PSN secara massal ketika terdapat  indikasi  KLB  DBD.  Selain  itu, Puskesmas  Patrang  dan  Puskesmas Rambipuji  diharapkan  untuk  membuat dan  menyimpan  format  formulir  So  dan formulir  W1,  meningkatkan  pengolahan dan  penyajian  data  DBD  dalam pembuatan  tabel,  grafik  dan  peta  yang menunjukkan  penentuan  stratifikasi desa/kelurahan penyakit DBD,
penentuan  musim  penularan  DBD  dan kecenderungan  situasi  penyakit  DBD.  Di samping  itu,  juga  diharapkan  untuk mengimplementasikan    kegiatan  PSN secara  khusus  selama  1  bulan  pada  saat sebelum  perkiraan  peningkatan  jumlah kasus  dan  meningkatkan  manajemen pencatatan  dan  pelaporan  hasil  kegiatan dalam  Program  P2  DBD  yang  telah dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Indonesia. Departemen Kesehatan  Republik  Indonesia. Pemberantasan Nyamuk Penular Demam Berdarah Dengue.  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Pengendalian  Penyakit dan  Penyehatan  Lingkungan; 2005. [2]  Indonesia. Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia. Modul  Pengendalian  Demam Berdarah  Dengue.  [Internet]. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan  Lingkungan;  2011 [cited  2015  June  02].  Available from: https://www.scribd.com/doc/2 20896897/Manajemen-DBD-All [3, p85] Supriyanto S, Damayanti NA. Perencanaan dan Evaluasi,  buku  dua.  Surabaya: Administrasi Kesehatan Masyarakat  Fakultas  Kesehatan Masyarakat Airlangga University Press; 2003. [4,p346] Azrul A. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga. Jakarta: Binarupa Aksara; 1996.
[5]  Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Jember.  Profil  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Jember  Tahun  2015. Jember:  Bagian  Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan; 2015. [6]  Badan Pusat Statistik Kabupaten  Jember.  Kabupaten Jember  dalam  Angka  Tahun 2005/2006.  Jember:  Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten (BAPPEKAB) Pemerintah  Kabupaten  Jember; 2015. [7]  Mangguang MDt. Analisis Epidemiologi  Penyakit  Demam Berdarah Dengue melalui Pendekatan  Spasial  Temporal dan Hubungannya dengan Faktor  Iklim  di  Kota  Padang Tahun 2008-2010. Skripsi [Internet].  2011  [cited  2016 January  10].  Available  from: http://download.portalgaruda.o rg/article.php?article=113483& val=5182
[8]   Indonesia. Kementerian Kesehatan    Republik  Indonesia. Rencana  Strategis  Kementerian
Kesehatan  Tahun  2015-2019. [Internet]. Jakarta: Kementerian Kesehatan    Republik  Indonesia; 2015  [cited  2015  July  08].
Available from: http://www.depkes.go.id/resou rces/download/info- publik/Renstra-2015.pdf [9]   Widyastuti YN. Evaluasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue UPT Puskesmas Kecamatan Cimanggis Depok Periode Januari-Desember  2011.  Skripsi [Internet].  2012  [cited  2016
January  10].  Available  from: https://www.scribd.com/doc/1 19128454/EVALUASI-
PROGRAM- PENANGGULANGAN-DBD [10]  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Jember. Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2015. Jember: Dinas  Kesehatan  Kabupaten Jember; 2015. [11]  Indonesia. Departemen Kesehatan  Republik  Indonesia. Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas.  [Internet].  Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan  Masyarakat;  2006 [cited 2016 August 10]. Available from: https://www.scribd.com/doc/1 67280033/Buku-Pedoman- LOKMIN [12]  Mubarokah R. Upaya Peningkatan Angka Bebas Jentik (ABJ) DBD melalui Penggerakan Jumantik.  Unnes  Journal  of Public  Health  [Internet].  2013 May [cited 2016 August 10];2(3):[about  9pp.].  Available from:
http://journal.unnes.ac.id/sju/i ndex.php/ujph