## POSITIVISASI HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis atas Qanun No: 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)
Ridwan
STAIN Purwokerto Jl. Jend. Ahamd Yani No. 40 A Purwokerto Email: ridwanparadise@yahoo.com

## Abstrak
Pelaksanaan  syari'at  Islam  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  merupakan  refleksi  dari aspirasi  mayoritas  masyarakat    Aceh.  Penerapan qanun khalwat  di  Nangroe  Aceh Darussalam  adalah  bagian  dari  upaya  positivisasi  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum nasional.Tujuan  diberlakukanya qanun khalwat adalah  terciptanya  tatanan  moral yang  berbasis  pada  moral  hukum  Islam  dalam  bentuk  regulasi  yang  penegakkannya melalui  institusi  formal  yang  disebut  dengan  Mahkamah  Syari'ah.  Substansi  hukum materiil qanun khalwat adalah  perpaduan  antara  hukum  Islam,  hukum  nasional  dan nilai-nilai  lokal  masyarakat  Aceh.  Konsekuensinya  adalah  berbagai qanun pidana termasuk qanun khalwat yang  lahir  di  Aceh  memiliki  derajat  keragaman  bahkan  ada disparitas antara hukum materiil qanun dengan konsep hukum pidana dalam fikih.
Kata kunci : positivisasi,  qanun  khalwat,  hukum  pidana  Islam,  hukum  pidana nasional, Nangroe Aceh Darussalam

## Abstract
The implementation  of  Islamic  law  (syari’ah)  in  Nanggroe  Aceh  Darussalam  reflects the  aspiration  of  its  social  majority.  The  implementation  of qanun  khalwat is  one example  of  formalizing  Islamic  law  to  national  law  system.  The  aims  of qanun khalwat is  the  realization  of  moral  system  based  on  Islamic  law  moral  and  it  is realized  in  the  regulation  for  its  obedience  through  formal  institution  called Mahkamah  Syariah .  The  substance  of  material  law  of qanun  khalwat is  the combination  of  Islamic  law,  national  law,  and  Aceh  local  wisdom.  Consequently, there  are  various  criminal qanun ,  including qanun  khalwat that  have  the  degree  of variety and even disparity between material law of qanun and the concept of criminal law in fiqh .
Keywords : formalizing,  qanun  khalwat,  Islamic  criminal  law,  national  criminal law, Nangroe Aceh Darussalam

## A. Pendahuluan
Sebagai  negara  yang  multi  etnik, agama,  ras  dan  budaya,  Indonesia dipersatukan  dalam  keseragaman  dengan semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika.  Namun demikian, ikatan persatuan dengan semboyan  tersebut  bukan  berarti  mudah dipersatukan  khususnya  berkaitan  dengan
pergulatan  politik  hukum  baik  pada tataran lokal maupun nasional. Pluralisme dan  dualisme  hukum  sering  mengemuka dan menjadi salah satu fenomena pluralitas  orientasi  kebangsaan  terutama dengan munculnya semangat menonjolkan  politk  'aliran'  atau  'identitas' yang dibingkai dengan semangat
keberagamaan. Dalam proses pertarungan ruang  dominasi  hukum  ini, secara kategoris  dapat  dipetakan  menjadi  tiga kelompok. Pertama ,  kelompok  pembela hukum  adat. Kedua ,  pembela  hukum Islam. Ketiga pembela  hukum  warisan kolonial Belanda. 1
Akar  sejarah  formalisasi  syariat Islam dalam konteks keindonesiaan bukanlah  barang  baru.  Bagi  pendukung penegakkan  syari'at  Islam  menyatakan bahwa  pemberlakukan  syari'at  Islam mempunyai  dasar  pijakan  sejarah  yang kuat baik secara filosofis maupun histories.  Bukti  historis  tersebut  antara lain  terekam  dalam  buku  Mr.  Lodewijk Willem  Van  der  Berg  yang  berjudul Muhammadansch  Recht yang  menuliskan pemberlakukan  syariat  Islam  di  bumi Nusantara  jauh  sebelum  Belanda  datang yang pada waktu itu umat Islam diketahui menganut mazhab Hanafi dan Syafi'i. 2
Syariat  Islam  bagi  kelompok pengusungnya adalah  solusi  atas  berbagai problematika  sosial.  Dengan  syari'at Islam,  manusia  mampu  mengeluarkan dirinya  dari  kubangan  kemiskinan,  baik kemiskinan  struktural  maupun  kultural. Dengan  basis  ajaranya  sebagai rahmatan lil  alamin Islam  bisa  menawarkan  sistem yang berpijak pada prinsip tidak membuat seseorang  menjadi  rugi  ataupun merugikan orang lain. Derasnya gagasan formalisasi syari'at Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan antara lain oleh tiga hal. Pertama , adanya upaya  sebagian  partai  politik  Islam seperti  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP)  dan  Patai  Bulan  Bintang  (PBB) pada  sidang  Tahunan  MPR  tahun  2002 untuk  mengamandeman  Pasal  29  UUD 1945  dengan  memasukan  tujuh  kata (dengan  kewajiban  menjalankan  syari'at
Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya)  dalam Piagam Jakarta sebagai landasan konstitusional. Kedua ,  adanya  formalisasi ajaran  Islam  oleh  unsur  birokrat  di beberapa daerah seperti di NAD, Kabupaten  Cianjur  dan  Tasikmalaya
Jawa Barat. Ketiga , maraknya seruan atau kampanye memformalisasikan syari'at
Islam  dalam  seluruh  aspek  kehidupan sebagaimana  dilakukan  antara  lain  oleh Hizbut  Tahrir,  Front  Pembela  Islam  dan Majelis Mujahidin Indonesia. 3
Dalam konteks perkembangan kebijakan  desentralisasi  oleh  pemerintah Pusat  dengan  memberikan  wewenang lebih  kepada  daerah  melalui  berbagai paket  regulasi  otonomi  daerah,  telah memunculkan perkembangan menarik terkait  dengan  tuntutan    pemberlakuan hukum  agama  (syariat  Islam)  di  berbagai daerah.  Salah  satu  daerah  provinsi  yang secara  tegas  mendeklarasikan  dirinya sebagai  daerah  yang  memberlakukan syariat    Islam  adalah  Provinsi  Nangroe Aceh Darussalam (NAD). 4 Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah khusus kepada  NAD,  pemerintah  pusat  telah membuat  berbagai  paket  ragulasi  antara lain  UU  No.  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaran  Keistimewaan  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh.  Pemberlakuan UU  tersebut  disambut  dengan  gembira oleh  masyarakat  Aceh  sehingga  lahirlah berbagai Peraturan Daerah (Perda) seperti Perda  No.  3  Tahun  2000  tentang  Mejelis Permusyawaratan  Ulama,  Perda  No.  5 Tahun  2000  tentang  Pelaksanaan  Syari'at Islam  dan  Perda  No.  7  tahun    2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan
Adat.  Untuk    mempertegas posisi Provinsi  Aceh  sebagai  daerah  istimewa dengan  corak  khas  Islam,  Pemerintah Pusat  kemudian  mengeluarkan  UU  No. 18 tahun 2001 Tentang Provinsi Nangroe Aceh  Darusalam  yang  mengatur  lebih detail  persoalan  Mahkamah  Syar'iyah, qa>nu>n ,  lambang  daerah,  zakat  sebagai pemasukan daerah dan masalah kepemimpinan adat. 5 Dalam kaitan dengan
implementasi  syari'at  Islam  khususnya dalam  bidang  hukum  pidana,  terdapat tiga  qanun  yng  berjalan  efektif  yaitu qanun  No.  12  Tahun  2003    tentang Minuman  Khamer  dan  sejenisnya,  Qanun
No.  13  tahun  2003  tentang  Maisir (Perjudian) dan Qanun No. 14 tahun 2003 tentang  Mesum  (khalwat).  Ketiga  qanun ini  termasuk  dalam  bidang  kajian  hukum pidana Islam atau yang dalam istilah  fikih disebut dengan fiqh Jin a> yah . Pada tataran implementasi  Perda  Syariah  (qanun) lembaga  yang  diberi  mandat  untuk melakukan pengawasan bagi
implementasi  syari’at  Islam  adalah  Dinas Syari'ah / Wilayatul Hisbah.
Dalam  konteks  hukum  Islam, ketiga  qanun  tersebut  di  atas  termasuk dalam  kategori jari>mah 6 h}udu>d dan ta’zi>r . 7 Hukuman  atas  tindak  pidana dapat dikategorikan menjadi empat bagian. Pertama ,  hukuman  fisik  yang meliputi hukuman potong tangan, hukuman  cambuk  dan  rajam. Kedua , membatasi  kebebasan    seperti  hukuman penjara  atau  mengasingkan  narapidana. Ketiga ,  membayar  denda. Keempat , peringatan  yang  diberikan  oleh  hakim. Tindak  pidana  bezina  dan  mengkonsumsi barang  yang  memabukkan  termasuk dalam  kategori h}udu>d .  Pidana  zina dirajam  sampai  mati  atau  dicambuk seratus  kali.  Sedangkan  mengkonsumsi sesuatu yang memabukan diancam hukuman  cambuk  sebanyak  delapanpuluh kali.  Para  ulama  fikih  memasukan  tindak pidana khalwat atau  mesum  ke  dalam kelompok pidana ta’zi>r dengan mendasarkan  pada  hadis  yang  secara tegas mengharamkan perbuatan khalwat . 8
Adapun  terkait  dengan  pelaksana dari  penegakan  hukuman  bagi  pelaku tindak pidana  adalah  pemerintah  atau ulil amr sebagai  bagian  dari  penegakan amar ma'ruf nahi munkar .  Pemidanaan  atas pelaku  pelanggaran  ditegakkan  sebagai perimbangan atas meninggalkan kewajiban-kewajiban hukum dan
meninggalkan  sesuatu  yang  dilarang. Otoritas  pemerintah  dalam  memberikan hukuman  dalam  bentuk ta’zi>r besar kecilnya  sanksi  pidana  ditentukan  oleh besar  kecilnya  pelanggaran.  Para  ulama berbeda  pendapat  dalam  hal  menentukan banyaknya ta’zi>r dalam  bentuk  cambuk.
Pertama, ulama yang mengatakan sepuluh kali cambukan, kedua, berpendapat  tigapuluh  sembilan  kali  dan ada  yang  berpendapat  empat  puluh sembilan  kali  cambukan  seperti  pendapat ulama  mazhab  Hanafi  dan  Syafi'i. Ketiga, berpendapat  bahwa  jumlah  hukuman cambuk  tidak  ada  ketentuan  pastinya  dan ini  adalah  pendapat  ulama  mazhab  Malik dan  sebagian  ulama  mazhab  Syafi'i  dan Ahmad.
Dengan  mendasarkan  pada  peta pendapat  ulama  mazhab  terkait  dengan konsep pemidanaan/kriminalisasi atas pelaku  tindak  pidana khalwat (mesum) kemudian  didialogkan  dengan  ketentuan fikih  Islam  menjadi  menarik  untuk  dikaji. Fokus  studi  diarahkan  pada  rumusan konseptual  dari  tindak  pidana  dan pemidanaanya serta pada pencarian landasan metodologis perumusannya sebagai  ikhtiar  pengembangan  pemikiran hukum pidana Islam  ( fiqh jina>yah )  dalam konteks keindonesiaan.
B. Sketsa Historis Pemberlakuan Syariat Islam Di Provinsi NAD
Setelah  Indonsia  merdeka,  Aceh menjadi  bagian  dari  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi yuridisnya  adalah  Aceh  harus  tunduk pada  sistem  hukum  yang  berlaku  di negara  kesatuan  Indonesia. Institusi hukum  adat  dan  hukum  Islam  dijalankan oleh  lembaga  peradilan  negeri.  Dalam posisi  demikian,  uleebalang  tidak  lagi fungsional  karena  tergantikan  oleh  sistem hukum  peradilan  negara.  Puncak  dari kekecewaan  pereduksian  pemberlakuan syari'at  Islam  di  Aceh  ditandai  dengan munculnya  gerakan  Darul  Islam  yang dipelopori  oleh  Teungku  Muhammad Daud  Beureueh.  Pada  bulan  september 1953, Teungku Muhammad Daud
Beureueh  menyatakan  bahwa  daerah Aceh  dan  daerah  yang berbatasan dengannya  menjadi  bagian  dari  negara Islam  Indonesia  di  bawah  pimpinan Kartosuwiryo dan tidak mengakui kepemimpinan nasional Indonesia.
Pada  tahun  1959,  pemerintah  pusat dalam kerangka mendukung pemberlakuan syariat Islam, Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa melalui  Keputusan  Perdana  Menteri  RI, No:1 / Missi/1959. Keputusan pemerintah yang  menyatakan  bahwa  Aceh  sebagai daerah  istimewa.  Keistimewaan  Aceh atas  daerah  lain  di  Indonesia  adalah pemberlakuan  syari'at  Islam.  Pada  tahun 1963,  DPRD  menetapkan  Perda  No:  01 Tahun  1963  tentang  pelaksanaan  syiar Islam.  Dalam  perkembangannya,  Perda ini  kemudian  ditolak  oleh  pemerintah pusat  melalui  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri.  Politik  formalisasi  syari'at  Islam di Aceh kembali mengalami kegagalan.
Reformasi  membuka  jalan  bagi rakyat  Aceh  untuk  kembali  menuntut pemberlakuan syari'at Islam, sesuai dengan keistimewaan Aceh bahkan referendum. Dalam kenyataannya, tuntutan referendum bagi Aceh mendominasi tuntutan pemberlakuan syari'at  Islam.  Pada  13  Januari  1999,
Angkatan Intelektual
Darussalam mengeluarkan  pernyataan  politik  yang menghimbau  dilaksanakanya  referendum di  Aceh  untuk  menyelesaikan  konflik. Demikian  pula  tuntutan  yang  sama diajukan berdasarkan hasil kongres
mahasiswa  dan  pemuda  Aceh  Serantau yang  diadakan  di  Banda  Aceh  pada  31 Januari dan 4 Februari 1999.
Respon  Pemerintah  Pusat  dengan
kuatnya  tuntutan  masyarakat  Aceh  akan pemberlakuan syari'at Islam adalah dengan  mengundangkan  UU  No.  44  / 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan  provinsi  Daerah  Istimewa Aceh,  yang  bermula  dari  pengajuan  usul inisiatif  sejumlah  anggota  DPR  asal
Aceh. Berpijak UU No. 44/1999, serangkaian  Peraturan  Daerah  seperti Peraturan  Daerah  No.  3/2000  tentang Majelis Permusyawaratan Ulama diundanglan  pasa  tanggal  22  Juni  2000, Peraturan  Daerah  No.  5/2000  tentang Pelaksanaan Syari'at Islam yang
diundangkan pada 25 Agustus 2000.
Kebijakan Pemerintah Pusat
selanjutnya  adalah  dikeluarkannya  UU No.  18/2001  tentang  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  (NAD)  yang  mengatur lebih  jauh  otonomi  khusus  bagi  NAD, seperti  Mahkamah  Syar'iyyah,  Qanun, lambang daerah, zakat sebagai pemasukan daerah,  kepolisian dengan  ciri khas  Aceh,  kepemimpinan  adat  dan lainnya.  Dari  UU  tentang  NAD  inilah kemudian lahir berbagai instrumen hukum  lainnya  dalam  bentuk  qanun sebagai bagian dari implementasi pemberlakuan syari'at Islam secara kaffah. 9 Penyediaan  instrumen  birokrasi sebagai pelaksana sekaligus sebagai pengawas  pemberlakukan  syari'at  Islam adalah  terbitnya  Peraturan  Daerah  No. 33/2001 tentang Dinas Syari'at.
Dinas  Syari'at  bertugas  sebagai penaggungjawab perencanaan dan pelaksanaan  syari'at  Islam  di  NAD, terutama dalam kaitannya dengan penyiapan  rancangan  qanun  pengamalan syari'at  Islam,  pembentukan  mahkamah syari'at  di  seluruh  Aceh,  penyiapan tenaga  dan  saranya,  membantu  dan menata penyelenggaraan tempat peribadatan, mengawasi pelaksanaan syari'at  Islam  serta  memberi  bimbingan dan penyuluhan tentangnya.
Pelaksanaan  syari'at  Islam  di  NAD dalam konteks perundang-undangan mengacu  pada  dasar  negara  Indonesia yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana  dalam  Pasal  29  UUD  1945. Dengan  kata  lain,  penerapan  syari'at Islam  dalam  konteks  yuridis  formal  tidak bertentangan,  apalagi  NAD  sebagai  salah satu daerah istimewa yang pasti mempunyai  karakteristik  berbeda  dengan daerah lainnya. Diberlakukannya Peraturan  Daerah  No.  5/2000  tentang Pelaksanaan Syari'at Islam yang diundangkan  pada  25  Agustus  2000 merupakan  dukungan  yuridis  bagi  rakyat Aceh  untuk  melaksanakan  syari'at  Islam sebagai  hukum  dalam  kehidupan  sehari- hari.
Nilai  istimewa  sekaligus  sebagai kekhususan NAD antara lain dapat dilihat dari adanya Mahkamah Syar'iyyah,
Qanun  Provinsi  NAD,  lambang  daerah, zakat sebagai pemasukan daerah, kepolisian  dengan  ciri  khusus  dan  lain sebagainya.
Dalam  Pasal  1  ayat  (7)  UU  NAD dinyatakan :
Mahkamah  Syar'iyyah  Provinsi  NAD adalah lembaga peradilan  yang bebas  dari pengaruh manapun dalam wilayah Provinsi  NAD  yang  berlaku  untuk pemeluk agama Islam.
Selanjutnya  pasal  25  ayat  (1),  (2) dan (3) menjelaskan :
(1) Peradian  syari'at  Islam  di  Provinsi NAD  sebagai  bagian  dari  sistem peradilan  nasional  yang  dilakukan oleh  mahkamah  syar'iyyah  yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
(2) Kewenangan  Mahkamah  Syar'iyyah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) didasarkan  atas  syari'at  Islam  dalam sistem  hukum  nasional,  yang  diatur lebih  lanjut  dengan  Qanun  Provinsi Aceh.
(3) Kewenangan  sebagaimana  dimaksud ayat  (2)  diberlakukan  bagi  pemeluk agama Islam. Jika Mahkamah Syar'iyyah merupakan lembaga yang diberi wewenang  memeriksa  dan  memutus perkara  terhadap  pelanggaran  syari'at Islam,  maka  hukum  materiil  dari  syari'at Islam  dijabarkan  oleh  Qanun  yang dirumuskan  oleh  Dewan  Perwakilan rakyat Aceh. Oleh karena itu perkembangan  lahirnya  berbagai  qanun merupakan bagian dari pelaksanaan penerapan sayari'at Islam secara kaffah.
Pengadilan  Agama  (PA)  di  NAD pada awal tahun 2003 dikonversi menjadi Mahkamah Syar'iat. Mahkamah
Syar'iyyah tingkat pertama ada di Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyyah  tingkat  banding  hanya  ada  di ibukota provinsi NAD. Sedangkan
Mahkamah  Syar'iyyah  tingkat  kasasi berada  pada  Mahkamah  Agung  (MA)  RI
di Jakarta. Mahkamah Syar'iyyah sebagaimana  dinyatakan  dalam  salah  satu Qanun  Provinsi  NAD  bahwa  Mahkamah Syar'iyyah  adalah  pengembangan  dari Pengadilan  Agama  yang  sudah  ada. Dengan demikian, ada dua bentuk hukum positif yang akan diberlakukan di Mahkamah  Syar'iyyah  di  Aceh.  Pertama adalah  peraturan  perundang-undangan syari'at  Islam yang  berlaku secara nasional  seperti  sekarang  diterapkan  di Pengadilan Agama (PA) dengan kompetensi  bidang  hukum  perkawinan, kewarisan dan perwakafan. 10
Pemberlakuan  syariat  Islam  di NAD  juga  dibarengi  dengan  lahirnya Peraturan  Daerah  No.  3  /  2000  tentang Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU). Lembaga  ini  merupakan  lembaga  ulama independen  yang  dibentuk  pada  tingkat provinsi  dan  kabupaten  serta  bertugas memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan  dan  nasihat  serta  saran  dalam penentuan  kebijakan  daerah  mengenai syari'at  Islam.  Fungsi  MPU  adalah menetapkan  fatwa  hukum,  memberikan pertimbangan  terhadap  kebijakan  daerah di  bidang  pemerintahan,  pembangunan dan  pembinaan  masyarakat  serta  tatanan ekonomi yang islami. Peraturan Daerah lain terkait dengan pemberlakuan syari'at Islam adalah  Perda  No.  5  /  2000  tentang Pelaksanaan  Syari'at  Islam.  Perda  ini hakikatnya  menyempurnakan  Perda  No. 6/1968  tentang  ketentuan  Pokok-pokok Pelaksanaan  Unsur-unsur  Syari'at  Islam. Aspek  syari'at  Islam  yang  dicakup  dalam Perda ini adalah akidah, ibadah, muamalah, ahlak, pendidikan, dan dakwah  islamiyah/ amar  ma’r u> f  nahi munkar ,  baitul  mal,  kemasyarakatan, syiar  Islam,  pembelaan  Islam,  qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris.
Ketentuan  delik  pidana  kurungan  3 bulan atau denda 2 juta rupiah ditetapkan untuk  pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan  tertentu.  Pasal  4  ayat  (1) kewajiban  menjalankan  syari'at  secara ka>ffah .  Pasal  4  ayat  (3)  kewajiban
menghormati  syari'at  Islam  bagi  non Aceh.  Pasal  8  ayat  (2)  kewajiban  muslim menunda/menghentikkan  segala  kegiatan pada  waktu  tertentu  untuk  melaksanakan ibadah. Pasal 8 ayat (4) larangan bagi non muslim mengganggu
ketenangan pelaksanaan  ibadah.  Pasal  15  ayat  (3) kewajiban  mengenakan  busana  muslimah dalam kehidupan privat dan publik.
Landasan  yuridis  yang  mengatur lembaga peradilan yang mengawal berlakunya syari'at Islam adalah diundangkannya  Qanun  No.  10  /  2002 tentang  Peradilan  Syari'at  Islam.  Dalam
Qanun tersebut dijelaskan tentang kewenangan    mahkamah  syari'ah.  Di kalangan  tokoh-tokoh  Aceh,  eksistensi Mahkamah Syar'iyyah dalam kaitan dengan  hubungannya  dengan  peradilan lain masih menjadi perdebatan.
Mahkamah  dalam  bahasa  Arab berarti  pengadilan  dan  Syar'iyyah  berarti syari'at.  Dengan  demikian,  mahkamah syar'iyyah  adalah  pengadilan  syari'at, atau  pengadilan  berdasarkan  syari'at. Mahkamah  Syar'iyyah  adalah  kata  lain untuk  menunnjukan  Pengadilan  Islam yang  sudah  ada  di  Indonesia  sebelum kedatangan  bangsa  Barat.  Berdasarkan
Staatsblad No. 152 tahun 1882, pengadilan  Islam  disebut  dengan  nama salah  satu,  yaitu  Priesteraad  atau  Rad Agama atau Landrat Agama dan selanjutnya menjadi pengadilan agama.
Paling  tidak  ada  dua  skenario pengembangan  Mahkamah  Syar'iyyah. Pertama , menjadikan Mahkamah Syar'iyyah sebagai badan peradilan tersendiri  di  luar  Peradilan  Agama  dan Pengadilan Tinggi Agama. Dengan demikian,  Mahkamah  Syar'iyyah  menjadi lembaga  peradilan  yang  kelima  setelah Peradilan  Umum,  Militer,  Tata  Usaha Negara  dan  Peradilan  Agama. Kedua , menjadikan Mahkamah
Syar'iyyah sebagai  pengembangan  dari  Peradilan Agama  dan  Peradilan  Tinggi  Agama. Dengan  kata  lain  Mahkamah  Syar'iyyah adalah  Pengadilan  Agama  yang  diperluas wilayah kompetensinya, yakni
berwenang  mengadili  perkara jin a> yah (hukum pidana Islam).
Pilihan  salah  satu  skenario  di  atas mengandung konsekuensi tersendiri. Dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  Nomor  5  Tahun  2000 tentang  Pelaksanaan  Syari'at  Islam  pasal 5  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  ”untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama,  setiap  orang  atau  badan hukum  yang  berdomisili  di  daerah,
berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syari'at Islam.”
Dalam  pandangan  Bagir  Mannan, Mahkamah  Syar'iyyah  merupakan  bagian dari    sistim  peradilan  nasional.  Oleh karena itu, pengaturan-pengaturan hukumnya  harus  sesuai  dengan  hukum yang  berlaku  di  negara  Indonesia. Pelaksanaan  Syari'at  Islam  tidak  boleh mengganggu hak-hak warga non muslim. 11
Adapun  ruang  lingkup  pelaksanaan syari'at  Islam  meliputi:  (1)  akidah,  (2) ibadah,  (3)  muamalah,  (4)  akhlak,  (5) pendidikan,  dakwah  islamiyah,  amar makruf  nahi  munkar,  (6)  baitul  mal,  (7) kemasyarakatan,  (8)  syi'ar  Islam,  (9) pembelaan Islam, (10) qadla, (11) jinayat, (12) munakahat, (13) mawaris .
Ruang lingkup pemberlakuan syari'at  Islam  sebagaimana  disebutkan  di atas  sesungguhnya  masih  menyisakan problematika pemaknaan, apa yang disebut  dengan  syari'at  Islam.  Dalam perkembangannya,  pemaknaan  terhadap syari'at  Islam  melahirkan  tiga  pengertian. Pertama ,  syari'at  sebagai  keseluruhan ajaran  agama  yang  dibawa  oleh  Nabi Muhammad. Kedua ,  keseluruhan  nash ( al- nus}u>s} )  al-Qur'an  dan  sunnah  yang merupakan  ajaran  agama  yang  bersumber pada ucapan, perbuatan ataupun penetapan Nabi. Ketiga , pemahaman para ahli  terhadap  hukum  yang  berasal  dari wahyu  Allah  melalui  proses  ijtihad. Pamaknaan  syari'at  yang  ketiga  ini hakikatnya  adalah  fikih.  Dengan  kata lain,  syari'at  yang  dimaksud  dalam
pemaknaan  sehari-hari  adalah  fikih  itu sendiri, dan pamaknaan ini yang hakikatnya  digunakan  dalam  memaknai istilah syari'at. 12 Pemaknaan syari'at dalam
pengertian fikih kaya akan wawasan, cara pandang  dan  variasi  pemahaman  akan hukum.  Ketika  syari'at  islam  akan dilakukan  positivasi  dalam  ranah  hukum publik  negara,  maka  syari'at  Islam membutuhkan  formulasi  dalam  bentuk kode hukum.
Islam  sebagai  sumber  inspirasi pengembangan  hukum  bersumber  dari  al- Qur'an dan Hadis yang kemudian dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  para mujtahid.  Hukum  Islam  dalam  pengertian umum  masih  dipandang  oleh  masyarakat sebagai primary  rules yang  dipandang sebagai  sebuah  kumpulan  norma  atau aturan  yang  berisikan  perintah  dan larangan  dalam  masyarakat.  Norma- norma  ini  menjadi  hukum  setelah  diakui oleh  negara  sebagai  aturan  hukum  resmi yang mengikat, mempunyai sistem peradilan  untuk  menjalankannya,  dan kemungkinan adanya revisi serta penyempurnaan  sesuai  dengan  tuntutan situasi dan kondisi.
Dengan  mendasarkan  pada  cara berpikir di atas, posisi kekuasaan politik / negara  menjadi  sangat  strategis  untuk membumikan hukum Islam yang normatif  menjadi  hukum  Islam  yang membumi  dan  fungsional  di  tengah- tengah  masyarakat. Negara menjadi was i> lah (instrumen), sedangkan pemberlakuan syari'at Islam adalah tujuan  ( gh a> yah ).  Oleh  karena  itu,  relasi antara  agama  dan  negara  harus  bersifat integralistik dan komplementer,
eksistensi  negara  akan  berpengaruh  pada eksistensi pemberlakukan syariat Islam.

## C.  Analisis  atas  Qanun  No:  14/2003 Tentang Khalwat (Mesum)
Istilah  qanun  berasal  dari  bahasa Yunani yang  diadaptasi  oleh  bahasa  Arab melalui  bahasa  Suryani  yang  berarti  alat pengukur, kemudian berarti kaidah.
Dalam  bahasa  Arab  kata  kerja  qanun adalah Qanna yang  artinya  membuat hukum  ( to  make  law,  to  legislate ). Dalam  perkembanganya,  kata  qanun berarti  hukum  (law),  peraturan  ( rule, regulation ), Undang-undang ( statute, code ).  Istilah  qanun  sebagai  sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al- Mawardi  dalam  kitabnya al-Ah}ka>m  al- Sult}a>niyah . Dalam praktiknya, pengunaan  kata  qanun  digunakan  untuk menunjukkan  hukum  yang  berkaitan dengan masyarakat ( mu'amalat bayna al- nas ) bukan ibadah. 13
Kata qanun  dalam  penggunaannya menurut  Subkhi  Mahmasani  mempunyai tiga  pengertian. Pertama ,  qanun  adalah kumpulan  peraturan  hukum  atau  undang- undang  (kitab  Undang-undang). Kedua , qanun  berarti  sama  dengan  kata  hukum, sehingga  ilmu  qanun  sama  dengan  ilmu hukum. Ketiga ,  qanun  berarti  undang- undang.  Pengertian  qanun  pada  point pertama  dengan  qanun  dalam  pengertian ketiga berbeda cakupanya, karena pengertian  qanun  pertama  lebih  umum daripada  qanun  dalam  pengertian  ketiga yang  hanya  merujuk  pada  pengertian spesifik. 14 Misalnya,  qanun  perkawinan dan  qanun  zakat  sama  pengertianya dengan  undang-undang  perkawinan  dan undang-undang zakat.
Dalam  aturan  penjelasan  Qanun No:  14/2003  Tentang  Khalwat  (Mesum) bagian  Umum  dinyatakan  realitas  praktik khalwat/mesum  yang  terjadi  di  tengah masyarakat.  Dalam  penjelasan  qanun tersbut dinyatakan bahwa khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang sepi  dari  penglihatan  orang  lain,  tetapi juga  dapat  terjadi  di  tengah  keramaian atau  di  jalan  atau  di  tempat-tempat  lain seperti  dalam  mobil  atau  kendaraan lainnya,  di  mana  laki-laki  dan  perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan  mahram.  Perilaku  tersebut dapat menjurus kepada terjadinya perbuatan  zina.  Qanun  tentang  larangan khalwat/mesum dimaksudkan sebagai upaya pre-emtif dan preventif dan  pada
tingkat optimum  remedium sebagai  usaha refresif  melalui  penjatuhan  'uqubat  dalam bentuk  'uqubat  ta'zir  yang  dapat  berupa 'uqubat  cambuk  dan  'uqubat  denda ( gharamah ).
Qanun  ini  disahkan  pada  tanggal 15  Juli  2003  dan  diundangkan  pada tanggal  16  Juli  2003.  Dalam  qanun  ini yang dimaksud dengan Khalwat (Mesum) adalah  perbuatan  bersunyi-sunyi  antara dua  orang  mukallaf  atau  lebih  yang berlainan  jenis  yang  bukan  muhrim  atau tanpa ikatan perkawinan. Adapun cakupan  perbuatan  Khalwat  dalam  pasal 2  dijelaskan  yaitu  segala  kegiatan, perbuatan  dan  keadaan  yang  mengarah pada perbuatan zina.
Kemudian  dalam  pasal  3  qanun  ini menjelaskan  tentang  tujuan  pelarangan khalwat  yang  meliputi  lima  hal. Pertama , menegakkan  syari'at  Islam  dan  adat istiadat  yang  berlaku  dalam  masyarakat di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darusslam. Kedua , melindungi masyarakat dari berbagai  bentuk  dan  atau  perbuatan  yang
merusak  kehormatan. Ketiga ,  mencegah anggota  masyarakat  sedini  mungkin  dari melakukan  perbuatan  yang  mangarah kepada  zina. Keempat ,  meningkatkan peran  serta  masyarakat  dalam  mencegah dan  memberantas  terjadinya  perbuatan khalwat/mesum.
Kelima, menutup peluang terjadinya kerusakan moral. Melakukan perbuatan khalwat/mesum  adalah  haram.    Adapun yang menjadi sasaran pelarangan khalwat/mesum  adalah  setiap  orang  atau kelompok  masyarakat,  atau  aparatur pemerintahan  dan  badan  usaha  yang memberikan  fasilitas  kemudahan  dan atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum. Dalam pasal 8 dijelaskan  peran  serta  masyarakat  dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum. Masyarakat wajib melapor  kepada  pejabat  yang  berwenang baik  secara  lisan  maupun  tulisan  apabila mengetahui  adanya  pelanggaran  terhadap perbuatan khalwat/mesum.
Dalam  qanun  pelarangan  perbuatan  khalwat/mesum  ini,  ancaman  pidana  bagi  yang melanggar  adalah sebagai berikut:
NO Jenis Pelanggaran Pasal  Ketentuan Pidana / Uqubat 1 Setiap  orang  yang  melakukan perbuatan Khalwat/Mesum sebagimana diatur  dalam  pasal 4 22 ayat 1 Ancaman 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi  9  (sembilan)  kali, paling  rendah  3  (tiga)  kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh  juta  rupiah),  paling sedikit  Rp.  2.500.000  (dua juta lima ratus rupiah) 2 Setiap  orang  yang  melakukan perbuatan Khalwat/Mesum sebagimana diatur  dalam  pasal 5 22 ayat 2 Ancaman 'uqubat Ta'zir berupa kurungan paling lama  6  (enam)  bulan,  paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima  belas  juta  rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). 3 Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 22 ayat 3
Di ancam Ta'zir
‘ Uqu>bah (pemidanaan) cambuk dilakukan  oleh  seorang  petugas  yang ditunjuk  oleh  jaksa  Penuntut  Umum.
Pelaksanaan  ‘ uqu>bah dilakukan  segera setelah  putusan  mempunyai  kekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaan hukuman  cambuk  dilakukan  disuatu tempat  yang  dapat  disaksikan  oleh  orang banyak  dengan  dihadiri  oleh  Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukkan dilakukan dengan  rotan  yang  berdiameter  0.75 dampai satu (1)  senti meter, panjang  satu (1)  meter  dan  tidak  mempunyai  ujung ganda  dibelah.  Pencambukkan  dilakukan pada  bagian  tubuh  kecuali  kepala,  muka, leher, dada, dan kemaluan.
Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai  melukai.  Terhukum  laki-laki dicambuk  dalam  posisi  berdiri  tanpa penyangga,  tanpa  diikat,  dan  memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan terhukum  perempuan  dalam  posisi  duduk dan ditutup kain di atasnya.
Pencambukan  terhadap  perempuan  hamil dilakukan  setelah  60  (enampuluh)  hari yang  bersangkutan  melahirkan.  Apabila selama  pencambukan  timbul  hal-hal  yang membahayakan  terhukum  berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan  ditunda  sampai  dengan  waktu yang memungkinkan.
Adapun tujuan  pemidanaan  cambuk bagi pelaku khalwat/mesum dalam Penjelasan  Qanun  dimaksudkan  sebagai upaya  memberi  kesadaran  bagi  si  pelaku dan  sekaligus  peringatan  bagi  anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan  jarimah.  Di  samping  itu 'uqubat cambuk akan lebih efektif  dengan memberi rasa malu dan tidak
menimbulkan resiko bagi keluarga.
Pilihan  jenis  ‘ uqu>bah dengan  model cambuk,  di  samping  untuk  tujuan  seperti di atas, juga dirasa lebih murah dibandingkan  dengan  jenis  hukuman lainnya.
Ketentuan  pidana  pada  pelangaran atas qanun  khalwat  bermuara  pada  upaya mengatur  lalulintas  kehidupan  sosial
yang  terkait  dengan  aspek  moralitas masyarakat. Target capaian yang diharapkan  dari  qanun  tersebut  adalah terciptanya  tatanan  moral  yang  berbasis pada  moral  Islami  yang  dikawal  dengan instrumen regulasi melalui institusi formal  yang  disebut  dengan  Mahkamah Syari'ah.  Kelompok  sasaran  yang  terkena aturan  hukum  dari  qanun  adalah  seorang muslim  dan  lembaga  baik  lembaga pemerintahan atau lembaga swasta usaha.  Untuk  pelanggar  dari  subyek hukum  berupa  orang,  jenis  hukuman pokoknya berupa cambuk di samping ada hukuman denda.
Hukuman  cambuk  atau  dera  dalam terminologi  Arab  adalah jild yang diderivasi  dari  kata jalada yang  berarti memukul  di  kulit  atau  memukul  dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Hukuman cambuk  sangat  terasa  di  kulit,  meskipun maksud dari hukuman ini adalah membuat  terhukum  malu  dan  mencegah orang  lain  untuk  membuat  kesalahan daripada  menyakitinya.  Dalam  sebuah riwayat  disebutkan  bahwa  bagian  tubuh yang  didera/jilid  bukan  hanya  pada  satu tempat saja, melainkan dibeberapa tempat dengan  tujuan  agar  tidak  mengakibatkan luka  pada  tempat  tertentu  saja.  Bagian tubuh  yang  tidak  boleh  didera  adalah bagian muka dan kemaluan.
Hukuman cambuk dinyatakan dalam  al-Qur'an  untuk  hukuman  pelaku pidana  zina  sebagaimana  disebutkan dalam  surat  al-Nur  ayat  2,  dan qa z| af dalam  surat  al-Nur  ayat  4,  serta disebutkan  dalam  beberapa  hadis  terkait dengan  hukuman  bagi  para  peminum minuman  keras.  Untuk  pidana  zina ancaman cambukannya 100 kali, sedangkan menuduh zina ancaman pidanannya  adalah  80  kali  cambukan. Sedangkan hukuman para pemabuk adalah  40  cambukan.  Pada  masa  Umar ibn Khatthab ditetapkan hukuman cambuk  bagi  pemabuk  adalah  90  kali cambukan.
Batas  hukuman  cambuk  untuk pidana ta'z i> r menurut  Abu  Hanifah,
Syafi’iyyah  dan  Hanabilah  adalah  tidak boleh  melebihi  hukuman  cambuk  paling rendah  yaitu  40  kali  dalam h} add bagi pemabuk. Dengan demikian, batas tertinggi hukuman  cambuk adalah  39  kali cambukan.  Menurut  Abu  Yusuf,  jumlah hukuman  cambuk  bagi  pidana ta'z i> r boleh  lebih  dari  7  kali  dengan  ukuran batasan  hukum  cambuk  terendah  80  kali. Sebaliknya,  menurut  Malikiyah  tidak  ada batasan  hukum  cambuk  untuk  pidana ta'z i> r sepenuhnya  diserahkan  kepada ijtihad imam. 15
Berbagai  diskusi  hukum  terkait dengan  interpretasi  penerapan  hukum pidana  Islam  telah  menghiasi  lembaran khazanah  klasik  Islam  dengan  keragaman pendapat  hukum  para  ulama.  Umar  ibn Khatthab  misalnya,  ia  menaikkan  jumlah h} add pemabuk  dari  40  cambukan  yang ditetapkan  Nabi  menjadi  80  cambukan dengan alasan-alasan faktual-objektif yang  menyebabkan  perlunya  penambahan jumlah  cambukan  100%.  Hal  sama  juga dilakukan  oleh  Umar  ibn  Khatthab  ketika tidak    menghukum  pencuri  dengan hukuman potong tangan karena pencurian yang  dilakukan  pada  waktu  paceklik  atas dorongan ekonomis yaitu mempertahankan  hidup.  Dengan  kata lain, penerapan ketentuan normatif tekstual dalam kerangka praksisnya mengalami  kelenturan-kelenturan  dengan mendasarkan  pada  fakta-fakta  hukum yang ada.
Dengan  mendasarkan  pada  realitas empiris  pemaknaan  hukum  pidana  dan konsep  pemidanaan  yang  memberi  ruang fleksibilitas  bentuk,  lahirnya  berbagai instrumen  regulasi  dalam  bentuk  qanun dalam  bidang  jinayat  di  NAD  yang berbeda secara normatif
harus diposisikan  sebagai  salah  satu  hasil ijtihad  yang  didasarkan  atas  kebutuhan lokal  masyarakat  Aceh.  Dalam  Islam tidak  ada  kekakuan  hukum,  karena hukum  akan  bergerak  atas  ‘ illah -nya (rasio legisnya) berdasarkan nilai
kemaslahatan yang mengiringinya.
Di Malaysia, hukuman
cambuk/sebat  terdapat  dalam  empat undang-undang jinayah yaitu    Undang- undang Pidana, Undang-undang
Persenjataan,  Senjata  Api  dan  Obat-obat berbahaya.  Dalam  Akta  persenjataan 1960 dan  akta 206,  cambuk tidak  kurang dari enam kali disiapkan sebagai hukuman  tambahan  untuk  tahanan  hidup, sementara  untuk  hukuman  mati  tidak dijalankan.  Dalam  kasus  kepemilikan candu  yang  mempunyai  bobot  lebih  dari dua  kilogram  akan  dicambuk  tidak kurang dari tiga pukulan.
Selanjutnya, dalam pasal 289 menggambarkan  orang-orang  yang  tidak kena  cambuk  dalam  hal  ini  adalah:  (a) wanita,  (b)  orang  lelaki  yang  telah dikenakan  hukuman  mati,  (c)  orang- orang  lelaki  yang  oleh  pengadilan  telah mengakui  berusia  lebih  dari  lima  puluh tahun.  Dalam  pelaksanaan  hukuman, hukuman cambuk tidak akan dilaksanakan kecuali ada surat dari dokter yang  menyatakan  bahwa  tertuduh  berada dalam  kesehatan  yang  sangat  baik  untuk dilaksanakan  hukuman.  Malaysia  juga menerapkan  hukuman  cambuk  kepada pendatang  asing  yang  tidak  memiliki dokumen yang sah, 16
Di  Pakistan,  pengaturan  hukuman dalam  bentuk  cambuk  tertuang  dalam Ordonansi nomor IX tahun 1979 Republik  Islam  Pakistan.  Pelaksanaan hukuman  cambuk  di  Pakistan  juga mensyaratkan  hal-hal  sebagai  berikut;  (a) pengecekan  kesehatan  terpidana,  (b)  jika terpidana  terlalu  tua  atau  terlalu  lemah, maka jumlah sebatan dilaksanakan dengan  cara  interval,  (c)  jika  terpidana dalam  keadaan  sakit  eksekusi  hukuman ditunda,  (d)  jika  terpidana  adalah  wanita hamil, maka pelaksanaan hukuman cambuk  dilaksanakan  2  bulan  setelah melahirkan,  (e)  kalau  pada  saat  eksekusi hukuman,  cuaca  terlalu  dingin  atau terlalu  panas,  eksekusi  dapat  ditinda sampai cuaca menjadi normal, (f) hukuman  dapat  dilaksanakan  dengan kehadiran pihak medikal. 17
Penerapan  hukuman jina>yah yang berbeda dalam pengaturan jenis pelanggaran  dan  bentuk  hukuman  di beberapa  negara  Islam  memperlihatkan adanya dinamika dan fleksibilitas penerapan  hukum jina>yah Islam.  Oleh karena  itu,  kerja-kerja  intelektual  untuk merumuskan  ketentuan  normatif  hukum pidana  Islam  dalam  kerangka  praksis menjadi tantangan ummat Islam.
Membaca  pendapat  umum  masyarakat dan  pertimbangan-pertimbangan nilai- nilai lokal harus menjadi bahan pertimbangan dalam merekonstruksi hukum pidana Islam.
Islam  meyakini  perubahan  sebagai suatu  realitas  yang  tidak  bisa  diingkari. Islam  juga  memberi  posisi  yang  paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah  secara sahih dan  aman.  Agama berjalan  bersama  beriringan  dengan lajunya  kehidupan.  Tugas  agama  adalah mengawal  perubahan  secara  benar  untuk kemaslahatan  hidup  manusia 18 Di  sinilah sesungguhnya
tugas seorang cendekiawan  muslim  untuk  merumuskan pendekatan  dan  metodologi  yang  tepat sesuai dengan konteks yang melingkupinya  agar  agama  menjadi fungsional  dan  bisa  membumi.  Dalam hukum  Islam,  perubahan  sosial  budaya dan  letak  geografis  menjadi  variabel penting  yang  ikut  mempengaruhi  adanya perubahan  hukum.  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyah menyatakan,
bahwa
“perubahan  fatwa  adalah  dikarenakan perubahan  zaman,  tempat,  keadaan  dan kebiasaan.” 19 Dalam kaidah fikih lainnya disebutkan “hukum itu berputar bersama illah-nya (alasan hukum) dalam mewujudkan dan meniadakan hukum” 20 . Kaidah  fikih  di  atas  memberikan landasan  bagi  pengembangan  hukum Islam  dengan  wawasan  multikultural. Variabel  waktu  ( time ),  tempat  ( space ) dan  tradisi  ( culture )  merupakan  tiga faktor  pembentuk  hukum  yang  bertumpu pada  dimensi  historisitas  yang  berwatak dinamis.  Lahirnya  berbagai  mazhab hukum  (fikih)  dalam  rentang  sejarah
pemikiran  hukum  Islam  dengan  corak dan watak yang berbeda-beda membuktikan  watak  fikih  yang  dinamis dan  selalu  beradaptasi  dengan  pluralitas budaya  lokal  di  mana  pemikiran  hukum itu lahir.
Salah  satu  bukti  konkrit  betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh  terhadap  hukum  Islam adalah  munculnya  dua  pendapat  Imam Syafi’i  yang  dikenal  dengan qawl  al- qa>di m dan qawl  al-jad i> d .  Pendapat  lama ( qawl  qad i> m )  adalah  pendapat  hukum Imam  Syafi’i  ketika  beliau  berada  di Baghdad, sedangkan qawl al-jad i> d ketika beliau  tinggal  di  Mesir. 21 Perbedaan pendapat  hukum  dalam  masalah  yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi’i jelas  disebabkan  faktor  struktur  sosial, budaya,  letak  geografis  yang  berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir.
Dalam  konteks  historis,  pemikiran bidang hukum  Islam  sesungguhnya memperlihatkan  kekuatan  yang  dinamis dan  kreatif  dalam  mengantisipasi  setiap perubahan  dan  persoalan-persoalan  baru. Hal  ini  dapat  di  lihat  dari  munculnya sejumlah  mazhab  hukum  yang  memiliki corak  sendiri-sendiri  sesuai  dengan  latar belakang  sisio-kultural  dan  politik  di mana mazhab itu tumbuh dan berkembang.  Warisan  monumental  yang sampai  sekarang  masih  memperlihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi  penggalian  hukum  yang mereka  ciptakan.  Dengan  perangkat metodologi tersebut, segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas
hukumnya dengan metode qiyas , mas}lah}ah al-mursalah, istih}sa>n , istis}h}a>b dan ‘urf 22 .  Dalam  posisi  demikian, hukum  Islam  akan  berfungsi  sebagai rekayasa  sosial  ( social  engineering ) untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.
Untuk  menempatkan  hukum  pada posisi  yang  betul-betul  fungsional  dalam menghadapi  setiap  perubahan  sosial, diperlukan terobosan metodologis disertai kemampuan  membaca  fenomena  zaman.
Banyak  perangkat  ilmu  bantu  yang  bisa menopang  perumusan  hukum  menjadi aplikatif,  seperti  ilmu-ilmu  tafsir,  tarikh dan  ilmu  tata  bahasa  Arab.  Diharapkan melalui  pendekatan  konvergensi  antara ilmu  ushul  fiqh  dan  ilmu-ilmu  lainnya akan  dapat mengurangi formalisme hukum Islam.
Dalam  konteks  ini,  pemaknaan hukum  Islam  tidak  harus  dilihat  dari perspektif  nilai  saja,  tetapi  perlu  di  cari keterkaitan  secara  organik  dan  struktural dalam  kehidupan  sosial.  Di  sinilah  letak pentingnya fenomena transformasi pemikiran  hukum  Islam,  tidak  hanya dilihat sebagai  fenomena  keagamaan  saja. Transformasi  pemikiran  hukum  Islam  di Indonesia  merupakan  suatu  pergumulan kreatif  antara  Islam  dengan  masyarakat Indonesia,  antara  nilai-nilai  Islam  dengan kenyataan  struktural  masyarakat.  Oleh karena  itu,  maka  program  pembaruan pemikiran  hukum  Islam  adalah  suatu bagian yang tidak  terpisahkan dari  proses kehidupan masyarakat yang selalu berubah.
Akan  tetapi,  untuk  melakukan upaya  pembaruan  pemikiran  hukum Islam  (fikih)  khususnya  bidang  hukum pidana (fikih jina>yah ) diperlukan beberapa  syarat; pertama , adanya tingkat pendidikan  yang  tinggi  dan  keterbukaan dari  masyarakat  muslim, kedua ,  hukum Islam  (fikih)  harus  dipandang  sebagai suatu yang bersifat partikular yang selalu dibatasi  oleh  dimensi  ruang  dan  waktu, ketiga ,  memahami  faktor  sosio-kultural dan setting politik yang melatarbelakangi lahirnya  suatu  produk  hukum  agar  dapat memahami partikularisme dari pemikiran
hukum tersebut, keempat , mengorientasikan istinbat hukum  dari aspek qaulan (materi  hukum)  kepada aspek manhajan (kerangka  metodologis). Di  samping  itu,  perlu  juga  memahami pemikiran  hukum  yang  tidak  dibatasi sekat-sekat mazhab.
Penerapan  hukuman jina>yah yang berbeda dalam pengaturan jenis
pelanggaran  dan  bentuk  hukuman  di
beberapa  negara  Islam  memperlihatkan adanya dinamika dan fleksibilitas penerapan  hukum jina>yah Islam.  Oleh karena  itu,  kerja-kerja  intelektual  untuk merumuskan  ketentuan  normatif  hukum pidana  Islam  dalam  kerangka  praksis menjadi tantangan ummat Islam.
Membaca  pendapat  umum  masyarakat dan  pertimbangan-pertimbangan  nilai- nilai lokal harus menjadi bahan pertimbangan dalam merekonstruksi hukum pidana Islam.

## D. Penutup
Gagasan  formalisasi  syari'at  tidak bisa  dipisahkan  dari  adanya  krisis konstitusi  dalam  mengakomodir  tuntutan masyarakat lokal seperti Daerah Nangroe Aceh  Darussalam  (NAD).  Penerapan syari'at Islam di Nangroe Aceh Darussalam  dalam  bentuk  regulasi  baik dalam  bentuk  Undang-undang,  Peraturan Daerah  atau  Qanun  adalah  bagian  dari ijtihad  sebagai  ikhtiar  pemberlakuan hukum  Islam  dalam  sistem  hukum nasional sebagai upaya penerapan syari'at Islam  secara ka>ffah yang  dilakukan secara legal dan konstitusional.
Pelaksanaan  syari'at  Islam  di  Nanggroe Aceh  Darussalam  merupakan  refleksi dari aspirasi mayoritas rakyat Aceh.
Lahirnya  qanun  Khalwat bermuara pada  tujuan  hukum  yaitu  terciptanya tatanan  moral  yang  berbasis  pada  moral Islami  yang  dikawal  melalui  instrumen regulasi  melalui  institusi  formal  yang disebut  dengan  Mahkamah  Syari'ah. Qanun  Khalwat  sebagai  hukum  materiil khususnya  dalam  bidang  hukum  pidana, dalam  banyak  hal  adalah  hasil  ijtihad hukum  yang  ingin  memadukan  berbagai ketentuan  hukum  Islam  yang  bersumber dari  al-Qur'an  dan  Hadis  serta  pendapat ulama  fikih  dengan  tuntutan  lokal masyarakat Aceh. Konsekuensinya adalah  berbagai  qanun  pidana  yang  lahir di  Aceh  memiliki  derajat  keragaman bahkan  ada  disparitas  konsep  fikih dengan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam qanun.

## Catatan Akhir:
1 Abdul  Halim, Politik  Hukum  Islam  di Indonesia (Jakarta:  Ciputat  Press,  2005),  hlm. 178.
2 Mahmud Al-Anshori, Penegakan Syari'at Islam Dilema  Keummatan  di  Indonesia (Jakarta: Inisiasi Press, 2005), hlm. 24-25.
3 Yusdani,  "Formalisasi  Syari'at  Islam  dan Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia",  Jurnal Al- Mawarid, Edisi XVI Tahun 2006, hlm. 192-193.
4 Dalam  pandangan  Al-Yasa  Abu  Bakar,
Ketua  Dinas  Syariat  Islam  Provinsi  NAD menyatakan bahwa era reformasi telah membuka ruang terjadinya keragaman adat dan budaya serta keragaman  pemerintahan  lokal  Indonesia  dan peluang  ini  bagi  masyarakat  Aceh  ditangkap sebagai  pintu  masuk  bagi  pemberlakuan  syariat Islam  dalam  semua  sendi  kehidupan.  Lihat  Al- Yasa Abu Bakar, "Islam, Hukum dan Masyarakat di Aceh, Tajdid Syari'at Dalam Negara Bangsa", Makalah First  International  Conference  of  Aceh and Indian Ocean Studies, 24 – 27 Februari 2007.
5 Taufik  Adnan  Amal  dan  Samsu  Rizal Panggabean, Politik  Syariat  Islam  Dari Indonesia  Hingga  Nigeria (Jakarta:  Pustaka Alvabet,  2004),    hlm.  26-27.  Lihat  juga,  Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya Lembaran  Daerah Provinsi Nagroe Aceh
Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12.    Qanun  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam No.  13  Tahun  2003  Tentang  Maisir  (Perjudian) Lembaran  Daerah Provinsi Nagroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13.    Qanun  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam No.  14  Tahun  2003  Tentang  Khalwat  (Mesum) Lembaran  Daerah  Provinsi  Nangroe  Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14.
6 Abi  Hasan  al-Mawardi  mendefinisikan jari>mah sebagai berikut:
!" #$% &'(  )& lihat. Al-Mawardi. Kita>b al- Ah}ka>m al- Sult}a>niyyah ( Bairu>t : Da>r al-Fikr, 1967), hlm.  438.
7 Kata h}udu>d adalah bentuk jamak dari kata h}add yang  berarti  pencegahan,  penekanan  atau larangan. Dalam hukum Islam kata h}udu>d dibatasi untuk hukuman karena melakukan tindak pidana yang disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Sedangkan  hukuman  lain  yang  ditetapkan berdasarkan  pertimbangan  hakim  disebut ta'z i> r. Ta'z i> r secara bahasa adalah membinasakan pelaku kriminal  karena  melakukan  tindak  pidana  yang memalukan  atas  dasar  pertimbangan  hukum hakim.  Kata  lain  untuk  menunjukan  hukuman adalah 'uqu>bah yang berasal dari kata ‘ uqb berarti sesuatu yang  datang setelah  sesuatu yang  lainya. Lihat,  Abdurahman  I  Doi. Syari'ah  The  Islamic
law ,  terj.  Zaimuddin  dan  Rusydi  Sulaiman, Hudud Dan Kewarisan (Syari'ah II) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 6-7.
Bandingkan  dengan,  Muhammad  Said  al- Asymawi, Problematika dan Penerapan Syari'at Islam  dalam  Undang-undang, terj.  Saiful  Ibad, (Jakarta: Gaung  Persada  Press,  2005),  hlm.  117. Bandingkan pula dengan, Abu Sahl al-Syarakhsi, Al- Mabsu>t} (Beirut: Da>r al-Ma'rifah,  1406  H)  X: 478.
8 Muhammad  ibn  Ism>ai>l  al-S}an'a>ni> , 1379 H, Subul  al- Sala>m ( Bairu>t : Da>r al-Ikhy a>’ al- Tura>s|, tt.) , V: 270.  Bandingkan pula dengan Abd al- Qadi>r Auda>h , Al-Tasyri'  al- Jina>’i fi > al- Isla>m , ( Bairu>t : Da>r al-Ihya > al- Tura>s| , tt.)  I:  139.
9 Amal dan Panggabean, Politik Syari'at Islam , hlm. 25-27. 10 Rifyal Ka'bah, Penegakan Syari'at Islam di Indonesia (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), hlm. 20-25.
11 A.  Rahmat  Rosyadi  dan  Rais  Ahmad, Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif  Tata Hukum  Indonesia (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 2006), hlm. 169.
12 Ka'bah, Penegakan , hlm. 42.
13 A.  Qodri  Azizy, Eklektisisme  Hukum Nasional:  Kompetisi  antara  Hukum  Islam  dan Hukum  Umum (Jogjakarta:  Gama  Media,  2004), hlm. 57-58.
14 Subhi  Mahmassani, Filsafat  Hukum Dalam  Islam ,  terj.  Ahmad  Sudjono    (Bandung: PT al-Maarif, 1976), hlm. 27-28.
15 Rusjdi  Ali  Muhammad, Revitalisasi Syari'at  Islam  di  Aceh:  Problem,  Solusi  dan Implementasi (Jakarta:  Logos  dan  Ar-Raniry Press, 2003), hlm.109-113.
16 Ibid ., hlm. 114-117.
17 Ibid ., hlm. 119-120.
18 Abdul  Halim  Uways, Fiqh  Statis Dinamis (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 221.
19 Ibn  Qayyim  al-Jawziyah, I’la>m al- Muawaqqi’ i> n  ‘an  Rabb  al-‘ Alami>n ( Bairu>t : Da>r al-Fikr, tt.), hlm. 14.
20 Mukhtar  Yahya  dan  Fathurrahman,
Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh  Islam (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1996), hlm.550.
21 M. Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang  Ijtihad  antara  Tradisi    dan  Liberasi (Jogjakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 107. 22 Syamsul Arifin Dkk. , Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan (Jogjakarta: Sipress, 1996),  hlm.  72-73.  Adapun  penjelasan  perangkat metodologi Ijtihad / istinbat di atas  adalah sebagai berikut. Qiyas adalah menyamakan suatu peristiwa  hukum  yang  tidak  ada  nashnya  dengan peristiwa  hukum  yang  terdapat  nash  yang mengaturnya  karena  adanya  persamaan illah (sebab)  hukum  antara  keduanya. Mas}lah}ah al-
Mursalah adalah  suatu  kemaslahatan  yang terlepas  yaitu  kemaslahatan  yang  oleh  agama tidak diperintah tetapi juga tidak dilarang/ditolak. Isti h} sa > n adalah  berpalingnya  seorang  mujtahid dari  qiyas  jaly  ke  qiyas  khafi  atau  berpalingnya seorang  mujtahid  dari  hukum kulli ke  hukum juz’i . Isti s} ha > b mengukuhkan  atau  menganggap tetap  berlaku  hukum  yang  pernah  ada  sampai diperoleh dalil lain yang mengubahnya. Urf/’Adat adalah  apa-apa  yang  dibiasakan  atau  diikuti  oleh orang  banyak  dan  lakukan  berulang-ulang  dan diterima baik oleh akal mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Bakar,  Al-Yasa.  "Islam,  Hukum  dan Masyarakat di Aceh, Tajdid Syari'at Dalam  Negara  Bangsa", Makalah First  International  Conference  of Aceh and  Indian  Ocean  Studies,  24 – 27 Februari 2007.
Adnan  Amal,  Taufik  dan  Panggabean,
Samsu  Rizal. Politik  Syariat  Islam Dari  Indonesia  hingga  Nigeria . Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004. Al-Anshori, Mahmud. Penegakan Syari'at  Islam  Dilema  Keummatan di Indonesia. Jakarta: Inisiasi Press,
2005. Al-Asymawi, Muhammad Said. Problematika dan Penerapan
Syari'at  Islam  dalam  Undang- undang, terj.  Saiful  Ibad.  Jakarta:
Gaung Persada Press, 2005. Arifin, Syamsul. Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan . Jogjakarta: Sipress, 1996. Awda>h ,  Abd  al- Qadi>r. Al-Tasyri'  al- Jina>’i fi > al- Isla>m . Bairu>t : Da>r al- Ihya > al- Tura>s{ , T.t. Azizy,  A.  Qodri. Eklektisisme  Hukum
Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum .
Jogjakarta: Gama Media, 2004. Halim,  Abdul. Politik  Hukum  Islam  di Indonesia .  Jakarta:  Ciputat  Press,
2005.
I  Doi,    Abdurahman. Hudud  Dan Kewarisan (Syari'ah II) , terj.
Zaimuddin  dan  Rusydi  Sulaiman.
Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 1996.
Al-Jawziyah,  Ibn  Qayyim. I’la>m al- Muawaqqi’i>n ‘an Rabbi al- ‘ Alami>n . Bairu>t : Da>r al-Fikr, T.t. Ka’bah, Rifyal. Penegakan Syari'at Islam di  Indonesia .  Jakarta:  Khoirul Bayan, 2004.
Mahmassani,  Subhi. Filsafat  Hukum Dalam Islam , terj. Ahmad Sudjono. Bandung: PT al-Maarif, 1976. Al -Ma> wardi > ,  Abu  Hasan. Kita>b  al- Ah}ka>m  al-Sult}a>niyah.  Bairu>t:  Da>r al-Fikr, 1967 . Al- S}an'a>ni, Muhammad ibn Isma>il. Subul al- Sala>m . Bairu>t : Da>r al-Ikhya > al- Tura>s|, 1379 H.
Al-Syarakhsi,    Abu  Sahl. Al- Mabsu>t}.
Beirut: Da>r al-Ma'rifah, 1406 H. Mudzhar, M. Atho’. Membaca Gelombang  Ijtihad  antara  Tradisi dan  Liberasi. Jogjakarta:  Titian Ilahi Press, 1998. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam  No.  14  Tahun  2003 Tentang Khalwat (Mesum) Lembaran  Daerah  Provinsi  Nagroe
Aceh  Darussalam  Tahun  2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14. Rosyadi,  A.  Rahmat  dan  Rais  Ahmad.
Formalisasi  Syari'at  Islam  dalam Perspektif  Tata  Hukum  Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006. Uways,  Abdul  Halim. Fiqh  Statis Dinamis . Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
Yahya,  Mukhtar  dan  Fathurrahman.
Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum Fiqh  Islam. Bandung:  PT  Al- Ma’arif, 1996.
Yusdani,  "Formalisasi  Syari'at  Islam  dan Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia", Jurnal Al-Mawarid, Edisi  XVI Tahun 2006.