## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 6 Nomor 1, Oktober 2021
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor  Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung
Zulfi Diane Zaini*, Luki Oktaviani Brillian Fakultas Hukum,  Universitas Bandar Lampung *E-mail: diane.zulfi@yahoo.com
Abstract: The  purpose  of  this  paper  is  to  find  out,  understand  and  analyze  criminal  liability  for perpetrators  of  data  falsification  to  obtain  a  Republic  of  Indonesia  passport  at  the  Immigration  Office Class 1 TPI Bandar Lampung and to analyze criminal sanctions against perpetrators of data falsification to  obtain  an  invalid  passport.  The  research  method  uses  normative  and  empirical  juridical  research. Passport counterfeiting is a crime committed by replacing, altering part or all of a passport or using false information to receive a passport. The research problem is how criminal responsibility for perpetrators of data falsification is to obtain a Republic of Indonesia passport at the Class 1 Immigration Office of TPI Bandar  Lampung and  criminal  sanctions  against perpetrators  of  data  falsification  to  obtain an invalid passport. The results of the study that liability in criminal law, if the act meets the elements of a criminal act, then the person concerned can be asked for criminal responsibility legally. Criminal sanctions against perpetrators of falsifying data to obtain passports carried out by perpetrators after paying attention to the elements  of  Article  126  letter  c  of  Law  Number  06  of  2011  concerning  Immigration,  elements  of "Whosoever",  the  element  of  "Providing  invalid  data  or  incorrect  information";  element  "To  obtain  a Travel Document of the Republic of Indonesia for himself or another person".
Keywords: Criminal Sanctions; Data Forgery ; Passport
Abstrak: Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pemalsuan  data  untuk  mendapatkan  paspor  Republik Indonesia  pada  kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Bandar  Lampung  dan  untuk  menganalisis  sanksi  pidana terhadap  pelaku  pemalsuan  data  untuk  mendapatkan  paspor    yang  tidak  valid.  Metode  penelitian menggunakan penelitian yuridis normative dan empiris. Pemalsuan paspor merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan  informasi  palsu  untuk  menerima  paspor  .Permasalahan  penelitian  mengenai  bagaimana pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pemalsuan  data  untuk  mendapatkan  paspor  Republik Indonesia  pada  kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Bandar  Lampung  dan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku pemalsuan  data  untuk  mendapatkan  paspor  yang  tidak  valid.Hasil  penelitian  bahwa Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  apabila  perbuatan  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggungjawab pidana secara yuridis. Sanksi pidana terhadap  pelaku  pemalsuan  data  untuk  mendapatkan  paspor  yang  dilakukan  oleh  pelaku  setelah memperhatikan  unsur-unsur  Pasal  126  huruf  c  Undang-Undang    Nomor  06  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  unsur  “Barang  siapa”,  unsur  “Memberikan  data  yang  tidak  sah  atau  keterangan  yang tidak benar”; unsur “Untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain”.
Kata Kunci: Pemalsuan Data ; Paspor ; Sanksi Pidana

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia berada  diantara  negara-negara berkembang lainnya yang  tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadinya  arus  lalu  lintas  orang  masuk atau  keluar  wilayah  Indonesia.  Berdasarkan  Udang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011  tentang  Keimigrasian,  menjelaskan  bahwa  Keimigrasian  sendiri  memiliki arti  sebagai  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan  Negara.  Negara hukum  merupakan  esensi  yang  menitik  beratkan  pada  tunduknya  pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. 1 Kedaulatan disini mengandung arti bahwa negara mempunyai  hak  kekuasaan  penuh  dalam  melaksanakan  hak  teritorialnya  pada  batas wilayah yang bersangkutan. Kemudian secara yuridis, Pasal 1 angka 3 disebutkan Catur Fungsi Imigrasi, yaitu:
(1)  Pelayanan Masyarakat (2)  Penegakan Hukum (3)  Keamanan Negara
(4)  Pembangunan  Kesejahteraan  Masyarakat,  maka  dalam  hal  ini  imigrasi memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara. 2
Paspor  pada  dasarnya  salah  satu  dokumen  penting  yang  harus  dimiliki  setiap orang  jika  akan  melakukan  perjalanan  keluar  negeri  atau  biasa  juga  disebut  dengan kartu identitas. Definisi paspor menurut Mulyanto dalam bukunya yang berjudul Pabean Imigrasi  dan  Karantina  adalah  sebuah  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  suatu badan  pemerintah  yang  berwenang  untuk  bangsanya  atau  untuk  penduduk  asing,  yang berfungsi  sebagai  surat perjalanan  yang digunakan untuk meninggalkan dan  memasuki kembali  negara  yang  bersangkutan  dan  memasuki  serta  meninggalkan  negara lain  yang  mempunyai  hubungan  diplomatik  dengan  negara  yang  mengeluarkan paspor tersebut.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa  setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  wajib  memiliki Dokumen  perjalanan  yang  sah  dan  berlaku.  Artinya  setiap  orang  (warga  negara Indonesia  atau  warga  negara  asing)  yang  masuk  atau  keluar  dari  wilayah  Indonesia memerlukan suatu dokumen atau surat perjalanan sah dan berlaku dan dikeluarkan oleh pejabat  yang  berwenang  dari  suatu  negara,  dengan  menjelaskan  asal  negaranya  dan berisi  tentang  identitas  pemegangnya.  Dokumen  yang  digunakan  untuk  melakukan perjalanan antar negara disebut dengan Paspor dan oleh para ahli diyakini  berasal dari bahasa  Perancis  yaitu Passer yang  berarti  melalui/lewat  dan Port yang  berarti pelabuhan.
Dalam  pemberian  paspor  sebagai  dokumen  perjalanan  lintas  negara  tidak  lepas dari  pengawasan  keimigrasian,  yang  mana  pengawasan  keimigrasian  merupakan penyelenggaraan  hukum  keimigrasian  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  yang  berwenang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Secara struktur kelembagaan, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan  fungsi dalam  hal penyelenggaraan urusan keimigrasian, terutama  mengatur urusan keluar  masuk  warga  masyarakat  dari  satu  negara  ke  negara  lain.  Tugas  dan  fungsi
1 Muhajir,  I,  2019, Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Asas  Akuntabilitas  Dalam  Pengelolaan Keuangan Negara, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 4(1), Hal.1-9.
2 Syahrin,  M.  A,  2018, Menakar  Kedaulatan  Negara  Dalam  Perspektif  Keimigrasian. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure, 18(1), Hal.43-57
tersebut kemudian dijabarkan  lebih  lanjut dalam tugas dan  fungsi  Divisi Imigrasi pada Kantor  Wilayah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  sampai pada Kantor Imigrasi. 3
Saat  ini  pemalsuan  paspor  sudah  sangat  canggih  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Pemalsuan  paspor  merupakan  kejahatan yang  dilakukan  dengan  cara  mengganti,  mengubah  sebagian  atau  secara  keseluruhan dari  sebuah  paspor  atau  menggunakan  informasi  palsu  untuk  menerima  paspor. Kejahatan  ini  sering  digunakan  untuk  mendapatkan  izin  masuk  secara  illegal  ke  suatu negara,  dan  juga  terkait  dengan  kejahatan  internasional  seperti  perdagangan  narkoba dan terorisme.
Pada  prinsipnya  penipuan  yang  menggunakan  sarana  elektronik  sebagaimana dimaksud memiliki suatu persamaan dengan penipuan yang bersifat konvensional, yang membedakan  diantara  keduanya  adalah  sarana  perbuatannya,  dimana  penipuan  yang menggunakan  sarana  elektronik  ini  dalam  melakukan  perbuatannya  sering memanfaatkan  sarana  berupa  perangkat  teknologi  seperti  handphone,  komputer  dan jaringan internet. 4
Masalah  pemalsuan  dokumen  perjalanan,  bermula  dari  pemalsuan  identitas  diri pemohon  paspor  yang  tidak  lepas  dari  perilaku  pemohon  paspor,  serta  kelembagaan Pemerintah  mulai  dari  proses  pengurusan  identitas  diri  pemohon  paspor  hingga  pada penerbitan  paspor.  Hal  ini  karena  dalam  pengurusan  paspor,  terdapat  peran  dari sejumlah  kelembagaan  pemerintah,  yang  secara  singkat  dimulai  dari  awal  proses pengurusan  paspor  yakni  dari  pengajuan  permohonan  paspor  yang  disertai  dengan kelengkapan  dokumen  administrasi  kependudukan  meliputi:  Akta  kelahiran,  Kartu Tanda Penduduk, dan  Kartu Keluarga. Dalam  hal persyaratan administratif dinyatakan lengkap,  maka  petugas  keimigrasian  melakukan  wawancara  untuk  mengetahui maksud  pengurusan  paspor.Setelah  dilakukan  wawancara,  dilanjutkan  dengan pengambilan  foto,  dan  sidik  jari.  Selanjutnya  diteruskan  dengan  proses  pencetakan paspor dan pengambilan paspor.
Istilah  imigrasi  yang  artinya  perpindahan  orang  dari  suatu  tempat  atau  negara menuju ke tempat atau negara lain, ada istilah emigratio yangmempunyai arti berbeda , yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar wilayah atau negara lain.  Sebaliknya  istilah imigratio dalam  bahasa  latin  mempunyai  arti  perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada dasarnya emigrasi dan  imigrasi  itu  menyangkut hal  yang sama  yaitu perpindahan penduduk antar negara, peristiwa  ini dipandang  sebagai peristiwa emigrasi,  namun  bagi  negara  yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.
Berdasarkan  definisi  di  atas  paspor  merupakan  suatu  dokumen  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  setempat  baik  penduduk  asli  ataupun  penduduk asing  yang  berfungsi  untuk  melakukan  perjalanan  keluar  negeri  dalam  hal meninggalkan  Negara  yang  bersangkutan.  Hal  ini  diperkuat  dengan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian menjelaskan  bahwa  paspor  adalah  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
3 M.  Imam  Santoso, Perspektif  Imigrasi  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Ketahanan  Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hal.16
4 Rizki Dwi Prasetyo, 2004, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia, Jurnal Sarjana Ilmu Hukum, Edisi Agustus 2014, Hal 1-12
Terjadinya pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi  yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum yang meliputi pengawasan terhadap orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dan  pengawasan orang  asing  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia.Penulis  dalam  hal  ini  mengambil salah satu contoh kasus yang terjadi di wilayah Lampung. Bahwa Terdakwa atas nama Zahid  Alam  bin  Mohd  Husson  alias  Agung  S  pada  hari  Rabu  Tanggal  29  Juli  2020 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Jalan Hj. Haniah Nomor 03 Cut Mutia Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  di  Bandar  Lampung yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut,  Memberikan  data yang  tidak  sah  atau  keterangan  yang  tidak  benar  untuk  memperoleh  Dokumen Perjalanan  Republik  Indonesia  bagi  dirinya  sendiri  atau orang  lain.  Perbuatan  tersebut dilakukan  Terdakwa  dengan  cara  sebagai  berikut.  Bahwa  berawal  saat  Terdakwa mendapat  kabar  bahwa  kedua  orang  tuanya  sakit  keras  di  Bangladesh  dan  sudah  8 (delapan) tahun tidak bertemu, sehingga timbul niat Terdakwa untuk pulang menjenguk orang  tua  nya,  akan  tetapi  dengan  status  Terdakwa  yang  bukan  merupakan  Warga Negara Indonesia dan merupakan pemegang kartu ID UNHCR Malaysia dengan Nomor 471-15C00190  Tanggal  pengeluaran  11  Januari  2019  dan  saat  ini  Terdakwa  berada  di Indonesia  lalu  muncul  niat  Terdakwa  untuk  pulang  ke  Bangladesh  dengan menggunakan  Paspor  Indonesia.  Kemudian  Saksi  Achmadi  mampu  membantu Terdakwa  untuk  melengkapi  persyaratan  pembuatan  paspor.  Kemudian  meminjamkan Kartu  Keluarga  (asli)  Nomor  187105021110003  a.n.  Achmadi  kepada  Terdakwa, dimana  dalam  Kartu  Keluarga  tersebut  terdapat  nama  Agung  S  yang  merupakan  anak angkat Saksi Achmadi.
Bahwa  setelah  mendapatkan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kutipan  Akta Kelahiran atas nama Agung S, terdakwa bersama dengan Saksi Jayanti, Saksi Achmadi pergi  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Bandar  Lampung,  kemudian  berkas-berkas persyaratan  untuk  membuat  paspor.  Kemudian  berkas  permohonan  pasport  RI  a.n. Agung S tersebut diterima oleh Saksi Denny Ridayansyah dan timbul kecurigaan Saksi Denny  Ridayansyah  ketika  memeriksa  berkas  permohonan  tersebut,  saat  melihat  foto Terdakwa  (yang  dalam  berkas  tersebut  a.n.  Agung  S)  terlihat  seperti  Warga  Negara Asing, dikarenakan merasa curiga kemudian Saksi Denny Ridayansyah menyuruh Saksi Rudi  Septiadi  untuk  memanggil  langsung  yang  bersangkutan  untuk  membawa  berkas permohonan  paspornya  sendiri  kepada  petugas,  kemudian  dilakukan  pemeriksaan berkas  dan  untuk  lebih  meyakinkan  bahwa  yang  bersangkutan  adalah  Warga  Negara Asing,  Saksi  Denny  Ridayansyah  melakukan  wawancara  singkat  dan  melakukan profiling wajah  dan  ternyata  Terdakwa  tidak  fasih  dan  tidak  lancar  dalam  berbahasa Indonesia.  Kemudian  Saksi  Denny  Ridayansyah  menyerahkan  Terdakwa  kepada  Seksi Intelijen  dan  Penindakan  Keimigrasian  dan  setelah  dilakukan  pemeriksaan  mendalam terhadap diri Terdakwa didapati bahwa Terdakwa adalah Zahid Alam bin Mohd Husson berstatus  sebagai  pengungsi refugee Pemegang  Kartu  Id  Unhcr  Malaysia  bukan merupakan  Agung  S  sebagaimana  tercantum  dalam  Kartu  Tanda  Penduduk,  Kutipan Akta  Kelahiran,  Kartu  Keluarga  sebagaiman  terlampir  dalam  berkas  permohonan paspor  RI  yang  diajukan  oleh  Terdakwa.  Kemudian  setelah  mengetahui  bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Asing.
Akibat  dari  perbuatan  terdakwa  maka  Majelis  Hakim  Menyatakan  Terdakwa Zahid  Alam  Bin  Mohd  Husson  Als  Agung  S  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan menurut  hukum  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Memberikan  data  yang  tidak  sah atau  keterangan  yang  tidak  benar  untuk  memperoleh  Dokumen  Perjalanan  Republik Indonesia bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 126 huruf c  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  06  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  Zahid  Alam  Bin  Mohd  Husson  Als  Agung  S pidana  penjara  selama  6  (enam)  bulan  potong  masa  tahanan  selama  terdakwa  berada dalam  tahanan  dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  dan  denda  sebesar  Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
Berdasarkan  pada  permasalahan  sebagaimana  dimaksud,  maka  agar  sekiranya perlu  adanya  pembaharuan  hukum  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  penipuan  yang dilakukan.Pembaharuan hukum pidana sendiri merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana adalah usaha-usaha untuk mewujudkan hukum pidana secara  lebih  baik  yang  melalui  tahap  operasionalisasi/fungsionaliasi/  konkretisasi hukum  pidana,  yaitu  tahap  perumusan  aturan-aturan  hukum  pidana,  kemudian  tahap penegakan hukum di lapangan yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana. 5
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  dan  penjelasan  diatas,  pentingnya  untuk identifikasi  masalah  mengenai  pertanggungjawaban pidana terhadap  pelaku pemalsuan data  kemudian  menganalisis  terhadap  sanksi  pidana  nya.Dalam  tujuan  penelitian  ini untuk  mengetahui,  menganalisis  terkait  permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  ini yaitu  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pemalsuan  data  untuk mendapatkan  paspor  Republik  Indonesia  pada  kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Bandar Lampung  dan  bagaimana  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pemalsuan  data  untuk mendapatkan paspor  yang tidak valid

## B. Metode Penelitian
Menurut  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki,  ada  lima  (5) pendekatan  dalam  penelitian  hukum,  yakni  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach),  pendekatan  kasus  (case  approach),  pendekatan  historis  (historical approach),pendekatan  perbandingan (comparative  approach),  dan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach). 6 Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menjawab persoalan;  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pemalsuan  data untuk  mendapatkan  paspor.Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach).Penelitian  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  adalah  penelitian  yang  menggunakan  legislasi  dan regulasi  yang  dibentuk  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  negara  sebagai  sumber data.Dengan  demikian,  sumber  data  yang  digunakan  adalah  peraturan  perundang- undangan.  Peneliti  mengumpulkan  dan  memformulasikan  ketentuan-ketentuan  dalam perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku pemalsuan data .
5 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Cetakan Ke-6, Alumni, Bandung, 2007, Hal. 38
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Media Grup, Jakarta, 2011. Hal. 93

## C. Pembahasan
1. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pemalsuan  Data  Untuk Mendapatkan  Paspor  Republik  Indonesia  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  1 TPI Bandar Lampung
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  menjadi  salah  satu  faktor  penentu bagi  suatu  peradaban  yang  modern. Keberhasilan yang dicapai dalam  bidang  ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan  membawa suatu negara pada  kesejahteraaan  dan  kemakmuran  rakyatnya.  Sejalan  dengan  kemajuan  yang telah  dicapai  secara  bersamaan  dalam  bidang  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat disangkal. Manusia dalam hidup perlu memenuhi kebutuhan hidupnya berbagai cara dilakukan dan ditempuh untuk  kelangsungan  hidup.  Tidak  mustahil  hal  ini  akan  timbul  perbuatan  yang menyimpang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga sebagai salah satu bentuk tindak pidana.
Hukum  pidana  merupakan  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  pelanggaran dan  kejahatan  terhadap  undang-undang  dan  kepentigan  umum,  yang  atas perbuatannya  tersebut  pelakunya  diancam  dengan  sanksi  dan/atau  hukuman. Kebijakan  atau  peraturan  perundang-undangan  dalam  hukum  pidana  harus memenuhi  syarat  keadilan  yang  artinya  harus  memperhatikan  hak-hak  pelaku  dan korban.Hukum  pidana  di  bidang  teknologi  informasi  dapat  difungsikan  sebagai sarana  untuk  mengatur  tentang  pelaggaran  dan  kejahatan  tindak  pidana  yang menggunakan  sarana  elektronik.Hukum  pidana  di  bidang  teknologi  informasi  ini diatur  di  luar  KUHP  maka  pemberlakuannya  mengikuti  pola  asas lex  specialis derogat legi generali . 7
Menurut teori hukum pidana dikenal dengan kesalahan, yaitu :
a) Dolus (kesengajaan)
Untuk menentukan kesengajaan ada dua teori yaitu:
1) Teori  kehendak,  intinya  kesengajaan  adalah  kehendak  untuk mewujudkanunsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang dan tujuan tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat.
2) Teori  pengetahuan,  intinya  sengaja  berarti  dapat  dimengerti berdasarkan  pemikiran  si  pembuat  atau  dapat  membayangkan berdasarkan  pengetahuannya  akan  timbul  akibat  perbuatannya  dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.
Berdasarkan  teori  hukum  pidana  diatas,  bahwa  fakta  yang  terjadi  mengenai Pertanggungjawaban  pidana  Terhadap  Pelaku  Pemalsuan  Data,  didasari  dengan kehendak  dan  pengetahuan  pelaku  yang  disadari.Teori  kesengajaan  menjelaskan bahwa  perbuatan  pidana  bisa  masuk  kedalam  unsur-unsur  dengan  menentukan tindakan  tersebut  termasuk  kesengajaan,  kehendak,  dan  pengetahuan  yang  terjadi selama perbuatan pidana itu dilakukan.
Dalam  mendefinisikan  konsep  ini,  penggunaan  istilah  dokumen  palsu  yang memiliki batasan setiap dokumen yang didapatkan dengan memberikan keterangan atau  data  yang  tidak  benar  atau  dokumen  yang  telah  mengalami  perubahan  dari bentuk  aslinya  baik  keseluruhan  ataupun  sebagian,  dan  dokumen  yang  secara
7 C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal. 37
keseluruhan merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya. Maka yang termasuk dalam definisi dokumen perjalanan palsu adalah :
1) Dokumen  asli  yang  diperoleh  secara  tidak  sah  (menggunakan  data  palsu atau tidak benar).
2) Dokumen asli yang telah mengalami perubahan.
3) Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan.
4) Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain. 8
Keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di  wilayah  Indonesia  perlu  diawasi secara  teliti  dan  terkoordinasi  dengan  tanpa  mengabaikan  keterbukaan  dalam memberikan  pelayanan  bagi  orang  asing.Langkah  pengawasan  tersebut  pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan Keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum  yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran  Keimigrasian  yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia.
Berdasarkan  hasil wawancara  dengan Bapak Efiyanto selaku perwakilan dari Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Kelas  I  A  yang  menangani  perkara Nomor:  327/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk,  terhadap  kasus  pemalsuan  dokumen  yang dilakukan  oleh  Zahid  Alam  bin  Mohd  Husson  alias  Agung  S.  dijelaskan  bahwa kejahatan  mengenai  pemalsuan  atau  disingkat  kejahatan  pemalsuan  merupakan kejahatan  yang didalamnya  mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Salah satu kejahatan yang  berhubungan  dengan  pihak  imigrasi  adalah  pemalsuan  data  untuk mendapatkan paspor republik Indonesia.
Kemudian dijelaskan pula  bahwa dalam proses permohonan paspor data yang diberikan adalah palsu, hal ini dikarenakan dokumen seperti: KTP, akte lahir, Kartu Keluarga  dan  identitas  lainnya  sangat  mudah  untuk  dipalsukan.  Modus  seperti  ini bertujuan  untuk  memperoleh  identitas  diri  yang  baru  dan  menghilangkan  identitas yang  lama.Memperoleh  identitas  baru  dikarenakan  orang  tersebut  ingin  memiliki identitas  ganda  sehingga  memiliki  dokumen  perjalanan  lebih  dari  satu.Tujuan lainnya  yaitu  menghilangkan  identitas  yang  lama/asli,  maksudnya  agar  hal-hal negatif  yang terkait dengan dirinya  menjadi  hilang, seperti kriminal, koruptor, dan sebagainya.  Umumnya  pemalsuan  identitas  diri  memerlukan  proses  yang  agak panjang  karena  terlebih  dahulu  harus  memiliki  identitas  baru  melalui  dokumen seperti  KTP,  akte  lahir,  akte  nikah,  ijazah  dan  seterusnya.  Terlalu  banyak  pihak yang  terlibat  dalam  proses  ini  sehingga  memerlukan  biaya  yang  besar.  Fenomena ini  mulai  banyak  ditemukan  di  seluruh  Kantor Imigrasi  di  Indonesia,  jika  ditinjau secara sosiologis dan ekonomis  mencerminkan  bahwa Paspor RI mempunyai  nilai tinggi  dikarenakan  banyak  diminati  dan  dibutuhkan  oleh  perseorangan  maupun sindikat  baik  orang  Indonesia  terlebih  lagi  orang  asing  dengan  segala  modus operandi  untuk  mendapatkannya.  Kegiatan  pemalsuan  data  untuk  mendapatkan paspor  yang  dilakukan  oleh  pelaku  ini  dalam  hukum  indonesia,  terdapat pertanggungjawaban hukum yang harus dijalani oleh pelaku.”
Tindak  pidana  pemalsuan  merupakan  suatu  jenis  pelanggaran  terhadap kebenaran  dan  kepercayaan,  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  bagi  diri sendiri  atau  bagi  orang  lain.  Suatu  pergaulan  hidup  yang  teratur  di  dalam masyarakat  yang  teratur  dan  maju  tidak  dapat  berlangsung  tanpa  adanya  jaminan
8 Muryatini,  N.  N,  2020, Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook , Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 2(1), Hal.56-65
kebenaran  atas  beberapa  bukti  surat  dan  alat  tukarnya.  Karenanya  tindak  pidana pemalsuan  dapat  merupakan  ancaman  bagi  kelangsungan  hidup  dari  masyarakat tersebut.Tindak  pidana  pemalsuan  dapat  digolongkan  pertama-tama  dalam kelompok  kejahatan  penipuan,  tetapi  tidak  semua  perbuatan  penipuan  adalah pemalsuan.
Tindak  pidana  pemalsuan  tergolong  kelompok  kejahatan  penipuan,  apabila seseorang  memberikan  gambaran  tentang  sesuatu  keadaan  atas  sesuatu  barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya.  Karena gambaran  ini orang  lain  terpedaya  dan  mempercayai  bahwa  keadaan  yang  digambarkan  atas barang/surat  tersebut  itu  adalah  benar  atau  asli.  Pemalsuan  terhadap  tulisan/surat terjadi  apabila  isinya  atas  surat  itu  yang  tidak  benar  digambarkan  sebagai  benar. Kejahatan pemalsuan yang dimuat didalam Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikelompokkan atas 4 golongan, yaitu:
1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII);
Selanjutnya  berdasarkan  hasil wawancara bersama dengan Bapak Muhammad Rifani  Agustam  sebagai  Ajun  Jaksa  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung, mengatakan  bahwa  tindak  pidana  pemalsuan  ini  bukan  merupakan  hal  yang  baru, karena sejak dahulu memang sudah ada, tetapi tingkat keberadaannya tidak seperti sekarang ini. Adanya perkembangan kemajuan ilmu, teknologi, serta perkembangan penduduk, struktur masyarakat, perubahan nilai sosial budaya, pengaruh sosial atau politik  ataupun  pengaruh  krisis  global,  turut  serta  memberikan  dampak  terhadap tindak pidana pemalsuan misalnya seperti tindak pidana pemalsuan dokumen.
Di  dalam  suatu  paspor  biasanya  memuat  tentang  identitas  pemegang  paspor, antara  lain  ialah  nama,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kebangsaan,  agama,  tanda-tanda badan,  tanda  tangan  serta  foto  yang  bersangkutan.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa fungsi  paspor  adalah  sama  dengan  Kartu  Penduduk,  hanya  bedanya  kalau  kartu penduduk  berlaku  untuk  daerah  yang  terbatas,  secara  lokal  atau  nasional  saja, sedangkan paspor dapat secara internasional. Dengan kata lain, paspor seolah-olah merupakan  kartu  penduduk  yang  berlaku  secara  internasional.  Namun  kenyataan pada  saat  ini  paspor  merupakan  suatu  dokumen  yang  sering  dipalsukan  oleh oknum-oknum  yang  mempunyai  kepentingan  dan  pihak-pihak  yang  mencari keuntungan  yang  memanfaatkan  para  pemohon  paspor  demi  meraih  keuntungan pribadi  dengan  cara  memalsukan  Paspor  atau  dokemen  perjalanan  Republik Indonesia  tersebut.  Perbuatan  memalsukan  Paspor  Republik  Indonesia  ini jelas  berakibat  dengan  tindak  pidana  lain,  sehingga  diharapkan  mampu menghadapi  tantangan  global  yang  memiliki  dampak  sangat  besar  terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian”.
Kemudian dijelaskan bahwa pertanggungjawaban Hukum Pidana
Penerapannya  dalam  pemalsuan  data  untuk  mendapatkan  paspor  sudah  memenuhi unsur-unsur  tersebut.  Serta,  dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  telah  diatur  mengenai  pidana  yang  diberikan  yaitu  tercantum  dalam Pasal  126  huruf  c  yang  berisi  “Memberikan  data  yang  tidak  sah  atau  keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Antares  Fibriano  selaku  Kepala Seksi Tekhnologi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung,  mengatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011,  diketahui terdapat  pengaturan  mengenai  pengawasan,  dimana  pengawasan  dalam  fungsi Keimigrasian  adalah  keseluruhan  proses  kegiatan  untuk  mengontrol  atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing  saja,  akan  tetapi  mengingat  perkembangan  dan  dinamika  masyarakat  yang semakin  kompleks,  hal  tersebut  dilakukan  secara  menyeluruh,  termasuk  juga terhadap  warga  Negara  Indonesia,  khususnya  dalam  hal  penyalahgunaan  dan pemalsuan  Dokumen  Perjalanan.  Pengawasan  orang  asing  dilakukan  mulai  saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  juga  memiliki  pengaturan  terkait  tindak  pidana pemalsuan, namun secara spesifik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  membatasi  tindak  pidana  pemalsuan  surat  tidak  seperti  yang  diatur pada  Pasal  263  KUHP  yang  isinya  (1)  Barangsiapa  membuat  surat  palsu  atau memalsukan  surat,  yang  dapat  menerbitkan  sesuatu  hak,  sesuatu  perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan  bagi  sesuatu  perbuatan,  dengan  maksud  akan  menggunakan  atau menyuruh  orang  lain  menggunakan  surat-surat  itu  seolah-olah  surat  itu  asli  dan tidak  dipalsukan,  maka  kalau  mempergunakannya  dapat  mendatangkan  sesuatu kerugian  dihukum  karena  pemalsuan  surat,  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya  enam  tahun.  (2)  Dengan  hukuman  serupa  itu  juga  dihukum,  barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu  asli  dan  tidak  dipalsukan,  kalau  hal  mempergunakan  dapat  mendatangkan sesuatu kerugian.
Bahwa  dalam  pasal  tersebut  yang  tidak  memberikan  batasan  mengenai  surat apa  saja  yang  tergolong  dapat  memenuhi  unsur  delik  dalam  pasal  tersebut.  Pada Pasal    Pasal  126  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian,  yang berisi  “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan  yang tidak  benar  untuk  memperoleh  Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia  bagi dirinya  sendiri  atau  orang  lain“,  pengaturan  mengenai  Tindak  Pidana  Pemalsuan, hanya  terbatas  bagi  Dokumen  Perjalanan  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat Keimigrasian.
Menurut  Bapak  Antares  Febriano  selaku  Kepala  Saksi  Tekhnologi  Dan Informasi  Keimigrasian  Kantor  Imigrasi  Kelas  1  TPI  Bandar  Lampung  bahwa pertanggungjawaban  pidana  yaitu  berupa  pandangan  bahwa  setiap  orang  yang melakukan  tindak  pidana  atau  melawan  hukum,  sebagaimana  dirumuskan  dalam undang-undang,  maka  orang  tersebut  patut  mempertanggungjawabkan  perbuatan sesuai  dengan  kesalahannya.  Dengan  kata  lain  orang  yang  melakukan  perbuatan pidana  akan  mempertanggungjawabkan  perbuatan  tersebut  dengan  pidana  apabila ia  mempunyai  kesalahan  pada  waktu  melakukan  perbuatan  dilihat  dari  segi masyarakat  menunjukan  pandangan  normatif  mengenai  kesalahan  yang  telah dilakukan orang tersebut. Pertanggungjawaban pemalsuan data untuk mendapatkan paspor  yang  dilakukan  oleh  pelaku  meliputi  pertanggungjawaban  hukum  pidana sesuai  dengan  Pasal  126  huruf  C  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian,  yang  berisi  memberikan  data  yang  tidak  sah  atau  keterangan  yang tidak  benar  untuk  memperoleh  Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia  bagi
dirinya  sendiri  atau  orang  lainyaitu  dengan  penjara  maksimal  5  tahun  dan  pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
Setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  mempertanggungjawabkan perbuatannya  melalui  proses  hukum.  Konsep  keadilan  juga  diperlukan  sebagai suatu  bentuk  tercapainya  proses  hukum  relavan. 9 Hukum  merupakam  sarana  bagi pertanggungjawaban  pidana.Pertanggungjawaban  pidana  mengandung  makna bahwa  tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum,  dimana  larangan  tersebut  disertai  dengan  ancaman  (saksi)  yang  berupa pidana  tertentu  sebagai  pertanggungjawabannya.Berdasarkan  hal  ini  terdapat hubungan  dengan  azas  legalitas,  yang  mana  tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadin itu.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  seseorang  dalam  hal  ini  berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban  orang  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukannya.Antara kesalahan  dan  pertanggungjawaban  pidana  erat  sekali  kaitannya.Hal  ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
Berdasarkan hal tersebut maka menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu:
a. Kemampuan  bertanggungjawab  atau  dapat  dipertanggungjawabkan  dari  si pembuat.
b. Hubungan  batin  anatara  si  pembuat  dengan  perbuatan  berupa  kesengajaan (dolus) atau kealpaan (alpa).
c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf. 10
Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab  seseorang  terhadap  kesalahan  yang  telah  melakukan  atau  tidak melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  dan  tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat.Melawan  hukum  dan  kesalahan  adalah  unsur-unsur  peristiwa  pidana atau perbuatan pidana (delik) antara keduanya terdapat hubungan yang erat.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  dianalisis  bahwa  yang  menjadi  bahan pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  apabila  perbuatan  memenuhi  unsur- unsur  tindak  pidana  maka  kepada  yang  bersangkutan  dapat  dimintakan tanggungjawab  pidana  secara  yuridis.Tanggungjawab  pidana  dapat  diartikan sebagai  akibat  lebih  lanjut  yang  harus  ditanggung  oleh  siapa  saja  yang  telah bersikap tindak, baik itu bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum.Tanggungjawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus  diterima/dibayar/ditanggung  oleh  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana secara langsung atau tidak langsung, untuk dapat dipidana maka perbuatannya yang dimaksud tentu saja harus memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dari suatu tindak pidana.Apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggungjawab pidana secara yuridis.Tanggungjawab  pidana  dapat  diartikan  sebagai  akibat  lebih  lanjut  yang
9 Situmorang,  S.  F,  2019, Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Dikaitkan  Ditinjau  Berdasarkan  Konsep Keadilan, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 4(1), Hal.25-36.
10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal.5
harus  ditanggung  oleh  siapa  saja  yang  telah  bersikap  tindak,  baik  itu  bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum.

## 2. Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pemalsuan  Data  Untuk  Mendapatkan Paspor  Yang Tidak Valid
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Pengawasan Orang  Asing  disebutkan  tindakan  Keimigrasian  ditetapkan  dengan  keputusan tertulis  oleh  pejabat  imigrasi  yang  berwenang  dan  keputusan  ini  disampaikan kepada  orang  asing  yang  dikenakan  tindakan  Keimigrasian  tersebut  selambat- lambatnya  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  penetapan.  Dalam  hal  tindakan Keimigrasian  berupa  penolakan  masuk  ke  wilayah  Negara  Republik  Indonesia, keputusan  tindakan  Keimigrasian  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi  dilakukan  dengan  menerakan  tanda  penolakan  di  paspornya.  Maksud tindakan  Keimigrasian  ini  adalah  untuk  melaksanakan  kebijaksanaan  pengawasan di bidang Keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara  Republik  Indonesia  baik  secara  preventif  maupun  represif.  Penindakan Keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum dimaksud dapat berupa tindakan yang  bersifat  administrasi  yaitu  tindakan  melalui  proses  di  luar  peradilan  dan berupa  tindakan  melalui  proses  peradilan  atau  yang  dikenal  dengan  pro  yustitia. Kebijakan  hukum  pidana  sebagai  bentuk  penanggulangan  tindak  pidana penipuan. 11 Di  samping  itu  kebijakan  hukum  pidana  di  bidang  Keimigrasian  tetap harus  didasarkan  atas  prinsip  atau  asas  Ultimum  Remedium  yang  artinya  bahwa hukum  pidana  baru  dipergunakan  apabila  sarana-sarana  lain  gagal  untuk menyelesaikannya.
Tindak  pidana  pemalsuan  adalah  suatu  kejahatan  yang  didalamnya mengandung  sistem  ketidakbenaran  atau  palsu  atas  sesuatu  (objek),  yang sesuatunya  itu  tampak  dari  luar  seolah-olah  benar  adanya,  padahal  sesungguhnya bertentangan  dengan  yang  sebenarnya. 12 Untuk  menentukan  asli  atau  palsu  suatu dokumen  maka  diperlukan  suatu  pembuktian.  Pembuktian  ini  merupakan  titik sentral  pemeriksaan  perkara  dalam  proses  pengadilan.  Supaya  dapat  dihukum menurut  Pasal  263  KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana),  maka  pada waktu  memalsukan  surat  itu  harus  dengan  maksud  akan  menggunakan  atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Tindak  pidana  pemalsuan  adalah  suatu  kejahatan  yang  didalamnya  mengandung sistem ketidak-benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari  luar  seolah-olah  benar  adanya,  padahal  sesungguhnya  bertentangan  dengan yang  sebenarnya.Untuk  menentukan  asli  atau  palsu  suatu  dokumen  maka diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian  ini  merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam proses pengadilan. Supaya dapat dihukum menurut Pasal 263 KUHP (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana),  maka  pada  waktu  memalsukan  surat  itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
Selain  itu  Ketentuan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Keimigrasian  juga  melarang  perbuatan  memasukan  identitas  palsu  ke dalam  pembuatan  paspor.  Ketentuan  Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa:  “Setiap
11 Wardhana,  R.  S.  K,  2021, Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penipuan Melalui Sarana Elektronik, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Hal.111-133.
12 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal.44
orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar  untuk  memperoleh  Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia  bagi  dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.500.000.000  (lima  ratus  juta)  Rupiah.” Terhadap paspor yang dibuat dengan  menggunakan  identitas palsu tersebut, selain dikenakan  sanksi  pidana  pihak  Keimigrasian  juga  berwenang  untuk  membatalkan paspor tersebut.
Selanjutnya  pembatasan  masuknya  unsur-unsur  pidana  ke  dalam  hukum Keimigrasian harus dilihat secara proporsional, di mana apabila sesuatu perbuatan telah  diatur  atau  dikriminalisasikan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang  dikaitkan  dengan  Keimigrasian,  maka  hal  tersebut  mutlak  menjadi  tindak pidana  kemigrasian  dan  hal  yang  murni  Keimigrasian  yang  merupakan  hukum administratif, sanksi yang diatur adalah sepenuhnya hukum administratif. Pasal 263 ayat  (2)  KUHP  mengatur tentang  perbuatan  memakai  surat  palsu,  “Tindak  pidana pemalsuan  surat  adalah  suatu  jenis  pelanggaran  terhadap  kebenaran  dan kepercayaan,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  bagi  diri  sendiri  atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materil. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan  yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:
1) Membuat  sebuah  surat  yang  sebagian  atau  seluruh  isi  surat  tidak  sesuai atau  bertentangan  dengan  kebenaran.  Membuat  surat  yang  demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2) Membuat  sebuah  surat  yang  seolah-olah  surat  itu  berasal  dari  orang  lain selain si pembuat surat.
3) Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya  surat  atau  tidak  benarnya  surat  terletak  pada  asalnya  atau  si pembuat surat. 13
Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat  selain  yang disebut di atas  adalahPada  waktu  memalsukan  surat  itu  harus  dengan  maksud  akan menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain  menggunakan  surat  itu  seolah-olah  asli dan  tidak  dipalsukan,  Penggunaannya  harus  dapat  mendatangkan  kerugian.  Kata dapat   maksudnya tidak perlu kerugian  itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan  adanya  kerugian  itu  sudah  cukup  yang  dihukum  menurut  pasal  ini  tidak  saja yang  memalsukan,  tetapi  juga  sengaja  menggunakan  surat  palsu.  Sengaja maksudnya  bahwa  orang  yang  menggunakan  itu  harus  mengetahui  benar-benar bahwa  surat  yang  ia  gunakan  itu  palsu.  Jika  ia  tidak  tahu  akan  hal  itu,  ia  tidak dihukum. 14
Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II  KUHPidana,  dimana  pada  buku  tersebut  dicantumkan  bahwa  yang  termasuk pemalsuan  hanyalah  berupa  tulisan-tulisan  saja,  termasuk  didalamnya  pemalsuan tanda tangan  yang diatur dalam Pasal 263  KUHPidana s/d  Pasal 276  KUHPidana. Tindak  Pidana  yang  sering  terjadi  adalah  berkaitan  dengan  Pasal  263  KUHPidana membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat;  dan  Pasal  264  KUHP  memalsukan
13 P.A.F,  Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Membahayakan  Kepercayaan  Umum  Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti &Peradilan , Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Hal.3
14 R  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 195
akta-akta  otentik  dan  Pasal  266  KUHP  (menyuruh  memasukkan  keterangan  palsu ke dalam suatu akta otentik).  Adapun Pasal 263 KUHP, berbunyi sebagai berikut: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang  atau  yang  diperuntukkan  sebagai bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Pembuktian oleh hakim dilakukan dengan mendengarkan keterangan terdakwa, keterangan  saksi  serta  barang  bukti  dokumen  yang  dipalsu  yang  dihadirkan  di dalam  persidangan.Bila  dirasa  perlu  maka  hakim  dapat  mendengarkan  keterangan dari  saksi  ahli  untuk  menambah  keyakinannya  dalam  memutus  perkara.  Hal-hal inilah  yang  nantinya  yang  akan  dapat  memberikan  petunjuk  untuk  menilai  unsur subyektif  dari  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen.  Apabila  pembuktian  tersebut dirasa  cukup  memberikan  hakim  keyakinan  untuk  membuktikan  bahwa  pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan  surat, maka pelaku dapat diputus bersalah.Tidak  lupa  dalam  pelaksaan  hukum  beracara  nya  hakim  dan  peradilan harus  menerapkan  asas  mewujudkan  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan dalam proses beracaranya. 15
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  badan  yang  menentukan  isi  dan  kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya.Fungsi utama dari  seorang  hakim  adalah  memberikan  putusan  terhadap  perkara  yang  diajukan kepadanya,  dimana  dalam  perkara  pidana  hakim  memeriksa  dan  memutus  perkara menggunakan  sistem  pembuktian  negatif  ( negative  wetterlijke ).Prinsip  sistem pembuktian  negatif  ( negative  wetterlijke )  ialah  pembuktian  yang  menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya  alat-alat  bukti  menurut  undang-undang  juga  ditentukan  keyakinan  hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.Putusan  hakim bukanlah semata- mata  didasarkan  pada  ketentuan  yuridis  saja  yang  dijadikan  sebagai  dasar pertimbangan  hakim,  melainkan  juga  didasarkan  pada  hati  nurani  hakim  dalam melihat  dan  menilai  motif  dan  alasan  mengapa  terdakwa  melakukan  tindak pidana.Perlindungan hukum harus dimulai dari kesadaran atau pengetahuan tentang apa  dasar  hukum  perlindungan  terhadap  sesuatu,  baik  subyek  hukum  maupun obyek tertentu yang perlu dilindungi. 16
Aparatur  penegak  hukum  mencakup  pengertian  mengenai  institusi  penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum  yang  terlibat  dalam  proses  tegaknya  hukum  itu,  dimulai  dari  saksi,  polisi, penasehat  hukum,  jaksa,  hakim,  dan  petugas  sipir  pemasyarakatan.  Setiap  aparat dan  aparatur  terkait  mencakup  pula  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dengan  tugas atau  perannya  yaitu  terkait  dengan  kegiatan  pelaporan  atau  pengaduan, penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pembuktian,  penjatuhan  vonis  dan pemberian  sanksi,  serta  upaya  pemasyarakatan  kembali  (resosialisasi)  terpidana.
15 Berutu, L, 2020, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan E-Court, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 5(1), Hal.41-53.
16 Muhammad Zainuddin &Sitti Nur Umariyah Febriyanti, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No. 2, April 2021, Hal. 134– 142.
Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:
a) Institusi  penegak  hukum  beserta  berbagai  perangkat  sarana  dan  prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
b) Budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk  mengenai kesejahteraan aparatnya
c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang  mengatur  materi  hukum  yang  dijadikan  standar  kerja,  baik  hukum materielnya maupun hukum acaranya.

## D. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  penulis  menyimpulkan  sebagai  berikut. Pertanggungjawaba  pidana  terhadap  pelaku  telah  memenuhi  unsur-unsur  sesuai dakwaan  tunggal  Penuntut  Umum  yaitu  Pasal  Pasal  126  huruf  c  Undang-Undang Nomor  06  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pelaku  merupakan  suatu  hal  keharusan  bagi  pelaku tindak  pidana.pertanggungjawaban akan  perbuatan  nya  merupakan  titik  akhir  sebagai  hukuman  agar  pelaku  tidak mengulangi dan merasakan efek jera akibat perbuatannya.
Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pemalsuan  data  untuk  mendapatkan  paspor kesemua unsur tindak pidana pemalsuan dokumen perjalan atau paspor terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  yang  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang  terungkap  dihadapan persidangan fakta-fakta tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan saksi korban yang menguatkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana pemalsuan dokumen sesuai dengan Pasal 126 huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011  tentang  Keimigrasian  yaitu  dengan  penjara  maksimal  5  tahun  dan  pidana  denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dimana dalam kasus tersebut diputuskan  terdakwa  dikenakan  5  (lima)  bulan  dan  denda  sejumlah  Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sesuai dakwaan, dengan  hukuman dari putusan Hakim ini dapat menjadi efek jera bagi Pelaku.
Penulis memandang perlu menyampaikan saran berkaitan dengan pokok masalah yang  dibahas,  yaitu:  Kepada  WNA(Warga  Negara  Asing)  yang  ingin  masuk  ke Indonesia  harus  sesuai  dan  patuh  dengan  ketentuan  Undang-Undang  yang  berlaku  dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Kepada pihak imigrasi sebaiknya  lebih  bijak dan teliti dalam  menjalankan tugas sesuai dengan keputusan dan kewenangan nya dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
C.S.T. Kansil, 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
M.  Imam  Santoso,  2004, Perspektif  Imigrasi  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  dan Ketahanan Nasional, Jakarta, Universitas Indonesia Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta, Rineka Cipta
P.A.F,  Lamintang,  2021, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Membahayakan  Kepercayaan Umum  Terhadap  Surat,  Alat  Pembayaran,  Alat  Bukti  &  Peradilan ,  Jakarta, Sinar Grafika
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Media Grup R  Soesilo,  2010, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Jakarta, Sinar Grafika Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, cetakan ke-6, Bandung, Alumni

## Jurnal
Berutu, L, 2020, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 5 (1), 41-53
Muhammad  Zainuddin  &  Sitti  Nur  Umariyah  Febriyanti,  2021,  Perlindungan  Hukum Terhadap  Relawan  Uji  Klinis  Vaksin  Covid-19, Jurnal  Ilmiah  Dunia  Hukum , Vol. 5, No. 2, April 2021, 134-142
Muryatini,  N.  N,  2020,  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Menjual Dokumen Palsu  Melalui  Media  Sosial  Facebook, Jurnal  Hukum Saraswati (JHS) , 2(1), 56-65.
Muhajir,  I,  2019,  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Asas  Akuntabilitas  dalam Pengelolaan Keuangan Negara, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 4(1), 1-9
Rizki Dwi Prasetyo, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia, Jurnal Sarjana Ilmu Hukum, Edisi Agustus 2014 , Hal 1-12
Syahrin,  M.  A,  2018,  Menakar  Kedaulatan  Negara  dalam  Perspektif  Keimigrasian.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1),43-57
Situmorang, S. F, 2019, Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 4 (1), 25-36
Wardhana,  R.  S.  K,  2021,  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik. Jurnal  Ilmiah Dunia Hukum, 111- 133