P -ISSN: 0216 - 4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  15 (6) (2019) 115-141
e-ISSN: 2655-6057    https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM SOROTAN MEDIA DI  INDONESIA

## Mohamad Ramadan Habibi
Program Studi Ekonomi Syariah, IAI Agus Salim Metro Lampung Metro Lampung Ramadhan.habibi@gmail.com Diterima: 23/03/2019 Disetujui: 15/06/2019 Dipublikasikan: 23/06/2019
Abstract: The presence of the Partai Keadilan Sejahtera has become a new  phenomenon.  His  appearance  that  emphasizes  morals  and politeness  makes  this  Islam-based  party  overwhelmingly  welcomed with a significant increase in votes. This party often gets the spotlight from the mass media and observers. This article presents a number of media reports about PKS, and the extent of its accuracy. Does it have implications for elections.
Abstrak: Kehadiran Partai Keadilan Sejahtera dikancah perpolitikkan Indonesia menjadi fenomena baru. Penampilannya yang mengedepankan  moral  dan  kesantunan  menjadikan  partai  berasaskan Islam  ini  mendapat  sambutan  yang  luar  biasa  dengan  peningkatan suara  yang  signifikan.  Partai  ini  kerap  mendapat  sorotan  dari  media massa  dan  pengamat.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  salah  satu fungsi  media  masa  yakni  sebagai  pengawasan  sosial  (sosial  control) terhadap perilaku publik dan penguasa.

## Kata Kunci: Akurat, Pemilu, PKS, Media

## PENDAHULUAN
Terjangan  krisis  ekonomi  yang  melanda  negara-negara  Asia termasuk  Indonesia  pada  awal  jun  1997  kemudian  diikuti  kerusuhan yang  terjadi  dikota-kota  besar  seperti  Jakarta,  Medan,  Solo, Banyuwangi,  Yogyakarta,  Padang  dan  Surabaya  pada  awal  1998 1
1 Lihat “ Rusuh di Medan, Padang, Yogya” Gatra 16 Mei, 1998, p.24-33. Lihat juga “Huru-Hara Jakarta,” Gatra  23 Mei, 1998 ,
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
mengakibatkan    rapuhnya  kekuasaan  otoriter  Presiden  Seoharto  yang telah memimpin Indonesia sejak tahun 1966. Puncaknya ditandai oleh turunnya  Soeharto  dari  jabatan  Presiden  pada  tanggal  21  mei  1998 sehingga  berakhirlah  rejim  Orde  Baru.  Sejak  saat  itu  Indonesia mengalami  perubahan  politik  yang  sangat  drastis  dengan  terbukanya jalan seluas-luasnya bagi perubahan ditingkat institusi Negara.
Bacharuddin  Jusuf  Habibi  adalah  orang  pertama  yang memegang  kekuasaan  di  era  reformasi  ini.  Habibi  mengawali reformasi  politiknya  dengan  mengadakan  pemilu  multi  parti  yang demokratis  pada  tanggal  7  juni  1999,  membebaskan  tahanan  politik, desentralisasi  kekuatan  politik  (decentralization  political  power), mengizinkan  partai  politik  baru  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam pemilu,  dan  kebebasan  pers  (liberalized  the  press  laws). 2 Perubahan yang signifikan lainnya adalah pencabutan TAP MPR RI No. II / MPR /  1983  tentang  pencabutan  pancasila  sebagai  asas  tunggal  Negara dalam Sidang Umum MPR RI tahun 1999 dari tanggal 14-21 oktober 1999. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah konstitusi Indonesia dilakukan amandemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan  ini  membawa  Indonesia  kepada  Negara  yang  paling demokratis  diantara  negara-negara  di  asia  tenggara,  seperti  yang dilaporkan oleh Freedom House and Polity IV 3
Respon  yang  paling  nampak  di  era  reformasi  ini  adalah tumbuhnya partai-partai politik baru bagai cendawan di musim hujan, termasuk lahirnya partai-partai politik yang berasaskan  Islam.  Antara bulan  mei  dan  oktober  1998  Indonesia  menyaksikan  lahirnya  181 partai  politik  meskipun  yang  mendaftar  ke  Departemen  Kehakiman
2 Marco Bunte and Andreas Ufen, “Democratization in Post-Suharto Indonesia,” Routledge Contemporary Southeast Asia Series, p.3
3 “Freedomhouse, „Combined Average Ratings: Independent Countries in 2009,‟ [accessed September 26, 2009], <http://www.freedomhouse.org>; “Polity IV Country Report 2007, „Indonesia,‟ [accessed September 26, 2009], <http://www.systemicpeace.org/polity/Indonesia2007.pdf>.,” t.t.
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
hanya  berjumlah  141. 4 Empat  puluh  dua  diantaranya  adalah  partai yang  dapat  dikategorikan  sebagai  partai  Islam  kerana  menggunakan simbol  dan  ideologi  Islam,  namun  selanjutnya  hanya  20  patrai  saja yang  lulus  hasil  verifikasi  Departemen  Kehakiman  dan  boleh berpartisipasi  dalam  pemilu  7  juni  1999. 5 Disamping  itu  perubahan yang  dilakukan  oleh  Habibi  dengan  mencabut  Peraturan  Departemen Penerangan  (Permenpen)  No.1  tahun  1984  tentang  Surat  Izin  Usaha Penerbitan  Pers  (SIUPP)  pada  tanggal  5  juni  1998  membawa  angin baru  bagi  kebebasan  pers  dan  kesannya  langsung  dirasakan  dengan gaya  pemberitaan  di  media  massa  yang  mulai  berani  memantau  dan mengkritik performance pemerintah  dan partai  politik  dengan  bahasa yang  lugas  dan  keras,  termasuk  pemberitaan  tentang  dugaan  korupsi mantan presiden Soeharto.
Kebebasan  ini  menghantarkan  bangsa  Indonesia  pada  situasi fenomenal  yang  tidak  terjadi  dimasa  Orde  Baru,  dimana  ketika  itu partisipasi  masyarakat  terhadap  politik  sangat  dibatasi  oleh pengawasan  yang  ketat  dengan  cara  penyederhanaan  partai  politik. Alasan adalah agar lebih mempermudah pemilu tanpa menghilangkan identitas  partai  masing-masing.  Pengelompokkan  ini  mencakup  tiga kelompok,  yaitu  Golongan  Nasional,  Golongan  Spritual,  dan Golongan  Karya  (Golkar).    Pengelompokan  dalam  tiga  golongan  ini baru  terjadi  pada  tahun  1973.  Partai-partai  Islam  bergabung  menjadi Partai  Persatuan  Pembangunan  (gabungan  NU,  PSII,  PMI  dan  Perti), sedangkan PNI, PARKINDO, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai  Demokrasi  Indonesia.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada masa  Orde  Baru  hanya  ada  tiga  parti  politik,  yaitu  PPP,  PDI,  dan Golkar. 6
4 “Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program,” Litbang Kompas 1999, p. xi-xii.,” .
5 Arsekal Salim, Partai Islam dan Relasi Agama-Negara, “ Pusat Penelitian IAIN Jakarta 1999, p. 7-12 (Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta 1999,).
6 Miriam Budhiardho, Miriam Budhiardho, ”Demokrasi,” Jakarta:
Gramedia, p.202-209. (Jakarta: Gramedia,).
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
Selain  itu  pengawasan  media  pun  sungguh  ketat  dibawah Departemen  Penerangan.  Media  ketika  itu  cenderung  dijadikan  alat propaganda  oleh  rejim  otoriter    untuk  menstabilkan  kekuasaannya. Sehingga media dalam bentuk apapun selalu mengalami keadaan yang dilematis.  Khususnya  media  yang  berbentuk hard  news,  soft  news , dan feature sangat  rentan  jika  berbicara  apapun  yang  negatif  dan mengkritik  Presiden  Soeharto,  pemerintahan,  partai  Golkar.  Media yang  bersangkutan  akan  terancam  dicabut  surat  izin  penerbitannya atau  yang  biasa  disingkat  SIUPP  (Surat  Izin  Usaha  Penerbitan  Pers). Kasus  yang  pernah  terjadi  adalah  dicabutnya  SIUPP  majalah  Tempo pada  tahun  1982  dikarenakan  meliput  kampanye  partai  Golkar  yang berakhir  dengan  huru-hara. 7 Majalah  yang  mendapatkan  nasib  yang sama adalah Majalah Detik dan Editor karena terlalu lantang dan lugas dalam pemberitaannya.
Bagi  para  politisi,  era  reformasi  adalah  euforia  kebebasan untuk  menyuarakan  cita-cita  politiknya.  Dan  bagi  media,  iklim  yang kondusif  ini  dimanfaatkan  sebagai  era  keterbukaan  dan  transparansi disamping  sebagai  ladang  bisnis  yang  menjanjikan  keuntungan. Dengan  kata  lain,  kondisi  ini  dimanfaatkan  oleh    politisi  untuk mengekspresikan  ide  politiknya  dengan  cara  mengkampanyekan program-program  partai  agar  mendapatkan  pendukung.  Disisi  lain para  wartawan  media  akan  menggunakan  momentum  kebebasan  ini untuk memberitakan fakta yang terjadi, seperti kasus korupsi ditingkat pejabat  pemerintah  atau  kritik  terbuka  terhadap  sistem  birokrasi Indonesia  yang  lemah.  Seperti  diungkapkan  oleh  M.  Jasin  Naib Komisi  Pemberantasan  Korupsi  KPK  ( Anti-Corruption  Commission ); Banyak  kasus  korupsi  yang  melibatkan  Pejabat  Negara  dan Pemerintah tengah ditangani oleh KPK sehingga mereka tidak senang dengan keberadaan  KPK, 8 dan tentunya media akan diuntungkan oleh berita-berita  yang  bombastis  seperti  ini  dan  akan  menyedot  perhatian
7 “Sejarah Majalah Tempo, Konflik dan Pembredelan [accessed april 1, 2011], <http://sejarah.kompasiana.com>,” 2011.
8 Siti Aminah, “„Politik Media, Demokrasi dan Media Politik,‟ [accessed January 3, 2012], <http://journal.unair.ac.id>.,” 2012.

## Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
publik.  Selain  itu  media  juga  dapat  dijadikan  sarana  kampanye  bagi partai politik.
Hubungan  antara  partai  politik  dan  media  dapat  dikatakan sebagai  hubungan  saling  menguntungkan.  Apalagi  setiap  kali mendekati datangnya pemilu, maka peran media amat strategis sekali dalam  mengangkat  citra  sebuah  partai.  Begitupula  sebaliknya,  media dapat menjatuhkan citra sebuah partai tertentu dengan mengungkapkan dosa-dosa dan skandal politiknya, atau menyebarkan fitnah dan berita bohong berupa laporan yang datanya tidak akurat dan terkesan dibuat-buat. Pada sisi lain media juga dapat dijadikan sebagai senjata  bagi  pihak  tertentu  untuk  menyerang  musuh  politiknya. Singkatnya,  media  juga  menjalankan  peran  politik,  media  dapat menjadi  alat  melawan  bahkan  menggulingkan  pemerintahan  represif bahkan  diktator.  Media  memiliki  keleluasaan  gerak  politiknya,  tidak hanya menyuarakan dan tunduk pada mekanisme pasar sesuai dengan model  neoliberal  ekonomi.  Tapi  media  juga  dapat  berperan mendukung  konsolidasi  demokrasi  dan  hal  ini  merupakan  otonomi politik media. 9
Gambaran  diatas  akan  tampak  jelas  jika  diungkapkan  contoh kasusnya  satu  persatu.  Akan  tetapi  dalam  kajian  ini  penulis  hanya memfokuskan  kepada  isu-isu  yang  diberitakan  oleh  media  tentang Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  karena  penulis  merasa  PKS merupakan partai yang cukup mempunyai isu yang menarik selain itu Penulis memilih partai ini sebagai sample kajian, sebab pertama; PKS merupakan  partai  yang  berbasis  Islam,  salah  satu  partai  yang  lahir  di era  reformasi  dan  sama  sekali  tidak  mempunyai  hubungan  apapun dengan  rejim  Orde  Baru. 10 Partai  ini  bukan  terlahir  dari  rahim organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, atau Pesatuan  Islam  (Persis). Kedua; Parti  ini  mampu  meraup  suara  umat Islam  dengan  jumlah  yang  signifikan  bagi  sebuah  partai  pendatang
9 Aminah.
10 Zachary Abuza, Political Islam and Violence in Indonesia (Routledge Taylor & Francis Group, p. 22,).
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
baru. Pada pemilu 1999 mendapat jumlah suara 1,4%, 2004 meningkat 7,3%  dan  2009  naik  menjadi  7,8%. Ketiga; Sejak  kemunculannya hingga  sekarang,  PKS  membangun  reputasinya  dengan  berkomitmen memerangi korupsi. 11 Hal ini dibuktikan oleh ahli parlemen dan kader PKS  yang  menduduki  jabatan  publik  tidak  pernah  terlibat  kasus korupsi.  Dengan  demikian  hadirnya  partai  ini  direspon  masyarakat sebagai harapan baru bagi perubahan pola perpolitikan Indonesia yang selama ini ternodai oleh korupsi dan tindakan asusial yang dilakukan oleh elit politik. Keempat; Disamping membawa harapan baru, partai ini  dinilai  oleh  sebahagian  kalangan  membawa  ancaman  berupa agenda  tersembunyi  iaitu  mendirikan  Negara  Islam. 12 Diantara beberapa pengamat mengatakan bahwa PKS memiliki double agenda iaitu: Public Agenda fokus kepada pemberantasan korupsi, kerja yang professional, dan good governance. Sedangkan Private Agenda fokus kepada pemurnian ajaran Islam dan menegakkan shari’ah . 13 Kelima; Kebanyakan media di Indonesia telah dikuasai oleh kepentingan partai Sekular, 14 mereka  berhasil  menggunakan  media  sebagai  alat  politik untuk memobilisasi dukugan publik dan untuk memenangkan pemilu. Kemenangan partai nasionalis 15 pada pemilu tahun 2009 mendapatkan hasil  49%  salah  satunya  ditopang  oleh  media  massa  seperti  iklan  di televisi  yang  menjadi  kekuatan  baru  dan  lebih  masif  dalam memainkan peranannya menyebarkan informasi politik kepada publik.
11 William Liddle William Liddle, “‘Politics, Islam and Public Opinion’,
Journal of Democracy, Vol . 15, NO.1, January 2004.,”
12 Saiful Mujani William Liddle, “Muslim Indonesia‟s Secular Democracy,” Asian Survey Vol. XLIX. NO.4. July/August 2009, p. 590.    Zachary Abuza, op.cit,  p. 25,” 2009.
13 “ Zachary Abuza, op.cit,  p. 25,” .
14 Saiful Mujani and William Liddle, Ibid, p. 589 , 15 “Termasuk parti secular adalah Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat (PD).,” t.t.
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
Data  survei  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Indonesia    paling banyak mendapatkan informasi politik melalui televisi (87%). 16
Berdasarkan  alasan  diatas  sehingga  kemunculan  PKS  di kancah  perpolitikkan  Indonesia  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi media massa dan pengamat politik dari dalam dan luar negri. Hal ini disebabkan  oleh  perjalanan  politik  PKS  yang  meningkat  dari  hari  ke hari.  Disaat  suara  parti  Islam  lain  mengalami  penurunan  suara  pada pilihan raya 1999, 2004 dan 2009, PKS terus mengalami peningkatan suara.pada  tahun  1999  memperoleh  1,51%  pada  tahun  2004 memperoleh  8,18%  dan  pada      tahun 17 Pada  sisi  lain,  PKS  dinilai sangat  solid  dan  tidak  mengalami  konflik  perpecahan  didalam  tubuh parti, sementara itu parti-parti Islam lainnya telah banyak mengalami perpecahan  akibat  konflik  internal.  Ini  dialami  oleh  Partai  Persatuan Pembangunan  PPP  yang  terpecah  kemudian  muncul  Partai  Bintang Reformasi  PBR,  begitu  pula  dengan  Partai  Amanat  Nasional    PAN yang  merupakan  basis  Muhammadiyah  mengalami  perpecahan  dan muncul Partai Matahari Bangsa PMB, begitu pula dialami oleh Partai Kebangkitan  Bangsa  PKB  dengan  munculnya  Partai  Kebangkitan Nasional  Ulama  PKNU.  Pada  kondisi  lain  PKS  sangat  konsisten dalam memerangi korupsi, sejak dideklarasikan hingga sekarang tidak ada  satupun  kader  PKS  di  Parlemen  yang  terseret  kasus  korupsi, justeru  para  kader  PKS  di  parlemen    mengembalikan  uang  suap  dan dibagikannya  kepada  masyarakat. 18 Sedangkan  beberapa  orang  kader dari  partai  Islam  lainnya  yang  menduduki  jabatan  publik  terjerat
16 “Tele-Politics, iklan dan prilaku pemilih, [accessed january 12, 2012], <“http://burhan15.multiply.com>.,” t.t.
17 “Jawa Timur : Tembok Pembatas Mulai Terbelah“, Kompas June 22, 2009, p. 8.,” 18 “Nasir Jamil dan Andi Salahuddin adalah anggota Fraksi PKS di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam NAD telah mengembalikan wang intensif bulanan anggota Parlimen NAD dari bulan july-Desember 2005 sebanyak Rp 50.996.000, kemudian wang itu dibagikan kepada mangsa gempa bumi dan tsunami di Aceh. Lihat: Hartono, „FPKS mengembalikan uang intensif bulanan ke masyarakat,‟ [accessed september 6, 2007], <http: www.fpk-dpr.or.id>.,”
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
korupsi. 19 Inilah  fenomena  PKS  sehingga  kehadirannya  sangat diperhitungkan  oleh  lawan  politiknya  yang  memiliki  agenda  yang berlawanan dengannya.
Paparan  diatas  menjadi  menarik,  kerana  politik  moral  dan kesantunan  kader  yang  selama  ini  ditunjukan  oleh  PKS  bukanlah menjadi headline di media-media, meskipun demikian ada sebahagian yang diberitakan oleh media. Memberitakan kebaikan PKS dan segala prestasinya  tidak  menarik  buat  wartawan  media,  karena  secara otomatis  akan  menjadi free  campaign bagi  mereka.  Yang  akan menguntungkan  dan  dicari  oleh  para  wartawan  adalah  berita keburukan  PKS  meski  fakta  dan  data  yang  diberitakan  diragukan kebenarannya.  Berita  seperti  ini  akan  menjadi  berita  heboh  dan  akan dicari  oleh  orang  dan  dengan  sendirinya  menaikkan  oplah  jualan media.  Pernyataan  diatas  sangat  beralasan,  sebab  selama  ini  PKS berpolitik  dengan  menjual  isu  partai  yang  bersih  dari  korupsi,  justru jargon  itu  mengundang  kecenderungan  masyarakat  untuk  menyimak komitmen  tersebut.  Publik  akan  lebih  heboh  jika  mendengar  berita salah seorang kader PKS yang terjerat korupsi dari pada berita tentang penolakkan  menggunakan  fasilitas  negara  yang  dilakukan  oleh  kader PKS  seperti  yang  dilakukan  oleh  DR  Hidayat  Nur  Wahid  sebagai ketua  Majlis  Permusyawaratan  Rakyat  MPR  RI  priode  2004-2009 yang  menolak  mobil  Volvo  senilai  Rp.  1  miliar  dan  penginapan  di hotel dengan harga Rp. 1,5 juta permalam. 20
19 “Kes rasuah pernah membabitkan parti Islam seperti PKB, lihat: „ Khofifah penuhi panggilan KPK terkait dana DKP‟, [accessed january 7, 2008], <http: www.antara.co.id>, Kes rasuah lainnya melibatkan PPP iaitu Mufrodi Muchsin ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PPP Banten, dan merupakan Timbalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten DPRD Banten, [accessed july 19, 2007], < http: www.bantenlink.com>. Kes lain yang membabitkan parti Islam adalah anggota parlimen dari PBB Tenggku Zubier Idris dan PAN Tjut Ali Umar iaitu Kes dugaan rasuah dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD kota Banda Acehtahun 2002 senilai Rp 570.000.000.” [accessed December 27, 2007].
<http: www.kompas.com>.
20 “Hidayat Nurwahid Manolak Fasilitas Mobil Volvo, [accessed on october 10, 2004] <http://berita.liputan6.com>.,”
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  kajian  diatas,  artikel  ini  mencoba menganalisis segala data yang diperoleh dari sumber-sumber primary seperti  liputan  TV,  majalah  dan  juga  surat  kabar  yang  berkaitan dengan  berita  PKS.  Kemudian  data  dari  berbagai  media  massa  itu penulis  cek  kesahihannya  dengan  data  yang  penulis  perolehi  dari pihak  PKS  seperti  pernyataan  Petinggi  PKS,  web  resmi  PKS,  dan buku-buku  yang  diterbitkan  oleh  PKS.  Analisis  ini  disusun  menjadi tiga  bahagian. Pertama Pengenalan  PKS. Kedua menyelidiki pemberitaan  media  berkisar  isu-isu  PKS  dimulai  dari  periode  1999- 2004,  kemudian  periode  2004-2009  dan  yang  terakhir  tahun  2009 hingga  2011.  Dalam  kajian  ini  penulis  tidak  memuat  semua  berita media  tentang  PKS,  penulis  hanya  menampilkan  beberapa  isu  yang menyedot  perhatian  media  dan  publik.  Kemudian  penulis  mencoba menganalisis keakuratan beritanya dengan merujuk kepada pernyataan dan  sikap  PKS.  Bahagian  ini  pula  berusaha  menganalisis  pengaruh pemberitaan di media dengan perolehan suara PKS pada pemilu 2004 dan  2009.  Bahagian ketiga menganalisis  stategi  PKS  dalam menanggapi isu akhir-akhir ini terutama pada tahun 2011.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## A. Pendiri Partai Keadilan Sejahtera
Setelah  gerakan  reformasi  berhasil  meruntuhkan  rezim  Orde Baru  pada  21  mei  1998  ditandai  dengan  turunnya  Presiden  Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun, mulailah masyarakat menyadari adanya  kekuatan  besar  yang  terorganisir  dengan  rapi  dan  selama  ini tidak  tampil  ke  publik.  Hal  ini  dibuktikan  saat  mereka  keluar  untuk mendeklarasikan  Partai  Keadilan  pada  9  agustus  1998  yang  dihadiri oleh  sekitar  50.000  orang  di  halaman  Masjid  al-Azhar  Jakarta Selatan 21 . Ribuan masa tersebut adalah sebuah masyarakat baru, yang
21 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan (Jakarta: Teraju, 2002), hlm.215.
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
telah  dibangun  selama  bertahun-tahun  dalam  gerakan  tarbiyah. Sehingga dalam masa lima bulan sejak berdirinya pada bulan agustus hingga desember 1998, Partai Keadilan telah memiliki 25 perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPW) di 25 provinsi, 200 Dewan Pimpinan Daerah  (DPD)  tingkat  kota  dan  kabupaten,  dan  400  Dewan  Pimpina Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan ( sub-district ). 22
Pilihan  Raya  1999  adalah  pemilu  pertama  yang  diikuti  oleh Partai  Keadilan  dan    memperoleh  urutan  ketujuh  dengan  suara 1.436.565  atau 1,36% dan menghantarkan 7 orang kadernya menjadi anggota legislatif di DPR RI.
Dari fakta diatas, maka dapat dikatakan bahwa Partai Keadilan telah  memiliki  basis  masa  dari  aktivis  dakwah  tarbiyah.  Seperti  yang dikatakan oleh Presiden Partai Keadilan dalam Pidato Politiknya saat peresmian Dewan Pimpinan Wilayah Lampung bahwa Partai Keadilan adalah  mata  rantai  dari  gerakan  dakwah  tarbiyah  yang  dilakukan selama  bertahun-tahun  sebelum  ini. 23 Apalagi  kemunculan  Partai Keadilan  ini  setelah  melalui  proses  yang  panjang.  Iaitu  dengan melakukan  survey  kepada  6000  responden  pada  seluruh  aktivis dakwah. Hasilnya 73% menginginkan untuk mendirikan partai politik, 27%  menginginkan  muncul  sebagai  organisasi  masyarakat,  dan sisanya memilih bertahan seperti semula. 24
Partai  Keadilan  didirikan  oleh  para  tokoh  yang  sama  sekali tidak  terkenal  di  masyarakat.  Presiden  Partai  pertama  adalah  Dr. Nurmahmudi  Ismail  lulusan  Universiti  Texas  merupakan  seorang
22 “Dapat dilihat daripada kumpulan Pidato Politik Partai Keadilan yang dibacakan oleh Presiden Partai DR. Nur Mahmudi Ismail pada perasmian Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah sejak berdirinya pada ogos 1998 hingga Disember 1998. Kumpulan Pidato tersebut telah disusun  dalam buku „Sikap kami, Kumpulan Sikap Dakwah Politik PK & PKS Periode 1998-2005‟.  Harakatuna Publishing. Bandung,” .
23 Sikap Kami, Kumpulan Sikap Dakwah Politik PK & PKS Periode 1998- 2005,” Bandung: Harakatuna Publishing, (Bandung: Sekretariat Jendral DPP PKS Bidang Arsip dan Sejarah, 2007), 13.
24 Ali Said Damanik, Ali Said Damanik (2002),op.cit, hlm.230 , t.t.
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
Doktor dan peneliti pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT  dibawah  kepemimpina  BJ  Habibie,  Dr  Hidayat  Nur  Wahid lulusan Universiti Islam Madinah sebagai Ketua Dewan Pendiri partai adalah  seorang  dosen  Fakultas  Pasca  Sarjana  Universiti  Islam  Negri Jakarta.  Banyak  tokoh  yang  meragukan  keberadaan  partai  ini  karena tidak  mempunyai  tokoh  yang  populer.  Visi  dari  partai  keadilan sejahtera  yakni  menjadi  partai  dakwah  yang  kokoh  dalam  berhikmad untuk umat bangsa dan negara. Sedangkan misi dari partai  PKS yakni memperkokoh jati diri partai kader yang berkarakter bersih, peduli dan professional, Memperkokoh  Good  Party  Governance  melalui  Sistem Manajemen  Partai  Dakwah  (SMPD),  Menjadikan  PKS  sebagai pelopor  dalam  pelayanan,  pemberdayaan  dan  pembelaan  rakyat, PKS menjadi kontributor peradaban.
Keistimewaan  lainnya  ialah  partai  ini  dipimpin  dan  didukung oleh  orang-orang  yang  terpelajar  bahkan  sangat  terpelajar. Kebanyakan  mereka  adalah  lulusan  dari  luar  negeri  dan  memiliki hubungan dengan universiti-universiti lokal. 25

## B. Priode Pemilu 1999 sampai Pemilu 2004
Mengawali  peran  politiknya,  PKS    lebih  mengedepankan politik  moral.  PKS  sangat  bersikap  tegas  pada  permasalahan  umat Islam.  Sikap  kepedulian  PKS    pertama  kali  ditunjukkan  dengan memberikan  pertolongan  dan  pembelaan  kepada  korban  kerusuhan agama  yang  terjadi  di  Ambon  Maluku  pada  tahun  1999.  Bahkan secara  tegas  PKS  juga  mengeluarkan  pernyataan  resmi  kepada pemerintah  untuk  menangkap  semua  yang  menjadi  dalang kerusuhan. 26
Selain  itu  PKS  juga  menaggapi  isu-isu  internasional, khususnya  yang  berkaitan  dengan  dunia  Islam.  Seperti  isu  ekspansi
25 Prof Dr Nur Cholis Madjid, Prof Dr Nur Cholis Madjid (1999), “PK Nanti Muncul Sebagai Parti Penting”, Dalam Tujuh Mesin Pendulang Suara, Yogyakarta:LKIS, p.192 (Yogyakarta: LKIS, 1999), p.192.
26 Sikap Kami, op.cit, p. 44 , t.t.
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
Amerika ke Afghanistan dengan mendakwa Osamah bin Laden adalah pelaku  dibalik  serangan  World  Trade  Centre  di  New  York  pada  11 september  2001.  Selanjutnya  adalah  isu  pendudukan  tentera  Israel keatas  negara  Palestin  pada  tahun  2001  dan  pembunuhan  terhadap masyarakat  Palestin.  Kedua  isu  besar  tersebut  disikapi  dengan  satu model  penyikapan  yang  sama,  iaitu  dengan  mengerahkan  massanya dalam jumlah yang sangat besar untuk berdemonstrasi.
Dalam  aksi  demonstrasi  Afghanistan  PKS  mengerahkan massanya  lebih  dari  sepuluh  rubu  orang. 27 sedangkan  dalam menyikapi isu Palestin, massa yang berhasil dikumpulkan oleh PKS di Monas  tanggal  7  april  2001  mencapai  95  ribu  orang. 28 Berikut  ini adalah  beberapa  berita  yang  meliput  aksi-aksi  Partai  Keadilan  yang terjadi  pada  7  april  2001.  1,  Detik;  Aksi  untuk  Palestin  1000  massa PKS  Yogyakarta  turun  kejalan,  mereka  mengecam  keras  kebrutalan tentera  Israel  kepada  warga  Palestin.  2,  Kompas;  PKS  mendirikan komite  untuk  pembebasan  al-Aqsha  yang  diketuai  oleh  DR.  Ahzami Samiun  Jazuli.  3,  Media  Indonesia;  Ribuan  kader  PKS  menghadiri unjuk  rasa  besar-besaran  di  Monas.  Acara  itu  bertajuk  Perhimpunan agung  solidaritas  Partai  Keadilan  untuk  kemanusiaan,  tolak  aksi kebrutalan  Israel  di  Palestin.  4,  Tempo  Interaktif,  PKS  akan  tetap mendukung  perjuangan  rakyat  Palestin  sampai  Israel  keluar  dari semua wilayah Palestin. 29
Pengerahan massa ini adalah bukti yang menunjukkan kuatnya pengaruh  massa  partai,  karena  jumlah  massa  yang  dikumpulkannya dalam setiap aksi-aksi demonstrasinya nampaknya selalu sama, selain jumlah  yang  besar,  perilaku  massa  tersebut  juga  tertib  dan  santun. Demonstrasi  itupun  damai  dan  menarik.  Dalam  hal  ini  harian  Media Indonesia  pernah  mengeluarkan editorial tentang  perilaku  kader  PKS saat berdemonstrasi . 30
27 “Kompas, October 20, 2001. P.10,” t.t.
28 “Republika, April 8, 2001. P.3,” t.t.
29 Muqoddam Cholil, op.cit, p.308-309 , t.t.
30 “ Demonstrasi itu damai dan tertib, [accessed January 5, 2011], http://www.youtube.com/watch?v=ELU_owC85PM>,” t.t.
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
Menurut  survei  surat  kabar  jawa  pos  tanggal  3  september 2003, PKS adalah partai yang paling layak dipercaya dan bercitra baik dengan perolehan 31,4% responden, PAN 17,3%,  PBB 9,6%, Golkar 5,1%,  PPP  4,1%,  dan  PKB  serta  PDI  Perjuangan  3,5%.  Responden memilih PKS kerana kepeduliannya terhadap rakyat dan konstituennya,  lalu  anggota-anggotanya  di  DPR/DPRD  tidak  terlibat politik  uang.  Dari  situ  jelas,  PKS  berhasil  mengumpulkan  creadit point  yang  signifikan.  Dan  platform  yang  diterbitkan  hanya  sebuah konfirmasi  bahwa  mereka  siap  memimpin  perubahan. 31 Disini  dapat disimpulkan  bahwa  peranan  media  saat  itu  dinilai  telah  membantu dalam menaikkan citra PKS ketengah-tengah masyarakat. Pengaruhnya  sangat  kuat  dimasyarakat  sehingga  mampu  menaikkan suara PKS pada pilihan raya 2004.

## C. Priode Pemilu 2004 sampai Pemilu 2009
Politik  moral  mampu  menaikkan  suara  PKS  dari  1.436.565 atau  1,36%    pada  pemilu  1999  meningkat  menjadi  8.325.020  suara atau  7.34% 32 ,  satu  pencapaian  yang  luar  biasa  dan  berjaya menghantarkan presiden PKS DR. Hidayat Nur Wahid menjadi ketua MPR  RI  priode  2004-2009  dan  menempatkan  45  kadernya  di parlemen.
Konflik  internal  partai  mulai  terasa  ketika  para  kadernya  dari berbagai daerah seperti Solo dan Yogyakarta menanyakan sikap PKS dalam  meyetujui  kenaikan  harga  BBM.  Seorang  kader  senior  seperti Mashadi  mantan  anggota  Malis  Syuro  PKS  ikut  angkat  bicara,  ia menyayangkan  sikap  PKS  bertentangan  dengan  cita-cita  awalnya menjadi  partai  yang  melayani  rakyat.  Namun  kenyataannya  rakyat menjadi  korban  partai  yang  ingin  bekerja  sama  dengan  pemerintah. Mashadi  mendesak  agar  PKS  melalui  Majlis  Syuronya  menarik dukungan  dari  pemerintah,  hal  ini  didasari  oleh  kontrak  politik  yang
31 Sapto Waluyo, Kebangkitan Politik Dakwah Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transis (Harakatuna Publishing, t.t.), p.207.
32 Hasil Akhir Pemilu 2004, Komisi Pemiluhan Umum KPU tahun 2004 , t.t.
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
telah  disepakati  antara  PKS  dan  Yudhoyono  yang  salah  satu  poin  ” Pemerintah  tidak  boleh  menzalimi  rakyat,”  dan  menaikkan  harga minyak  lebih  dari  180%  adalah  tindakan  yang  zalim.  Mashadi melanjutkan  bahwa  jika  PKS  tidak  menarik  dukungannya  terhadap pemerintah,  maka  konsekwensinya  adalah  8  juta  pemilih  pada  2004 akan  lari  dari  PKS  kemudian  yang  paling  penting  adalah  PKS  telah gagal menjadi partai alternatif umat Islam. 33
Berita yang beredar dimasyarakat adalah PKS ikut menyetujui kenaikan  harga  BBM  dalam  rapat  paripurna  DPR  yang  membahas usulan RUU APBN yang baru, namun jika dilihat dari awal mula rapat pleno,  PKS  telah  bersikap  menolak  kenaikan  harga  BBM  tersebut dengan  mengajukan  opsi  alternatif,  namun  opsi  ini  ditolak  mentah- mentah dalam rapat pleno.
Opsi  yang  dibahas  dalam  rapat  pleno anggaran  tersebut,  yang pertama adalah  tidak  mengurangi  subsidi  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  yang  berjumlah  Rp  113,7  trilliun.  Konsekuensi  dari  opsi tersebut adalah bertambahnya defisit anggaran menjadi 1,4% dan juga akan  terdapat  kekurangan  anggaran  ( financial  gap )  sebesar  Rp  23,2 trilliun.  Akan  tetapi,  kalau  ada  subsidi  sebesar  itu,  maka  pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM.
Sedangkan opsi  yang kedua adalah menurunkan subsidi BBM menjadi  hanya  Rp  89,2  trilliun.  Konsekuensinya  adalah  terjadinya kenaikan harga BBM yang menambah beban rakyat. Keuntungannya, defisit  anggaran  bisa  ditekan  dibawah  angka  1%,  atau  tepatnya menjadi 0,9%. Selain itu, pemilihan opsi tersebut bisa menghilangkan terjadinya kekurangan anggaran.
Sementara  itu,  Panitia  Anggaran  Fraksi  PKS  berpendapat bahwa  2  opsi  tersebut  masih  mempunyai  kelemahan  sehingga mengusulkan  opsi  alternatif  dari  kedua  opsi  yang  ditawarkan  Panitia Kerja  tersebut.  Opsi  yang  ditawarkan  oleh  PKS  hampir  sama  dengan opsi  yang  pertama,  yaitu  menolak  pengurangan  subsidi  BBM
33 “Ini politik Bos , Tempo 33/XXXIV/10-16 october 2005, [accessed January 11, 2012] <http://majalah.tempointeraktif.com>,”
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
(menolak  kenaikan  BBM).  Akan  tetapi  ditambah  dengan  solusi realistis  untuk  menanggulangi  kekurangan  anggaran  yang  ada  pada opsi pertama, yang menurut PKS bisa teratasi dengan tiga cara:
Pertama ,  memangkas  15%-20%  sisa  anggaran  belanja kementerian  atau  lembaga  yang  belum  terpakai  terutama  belanja modal  dan  belanja  barang.  Menurut  Rama  Pratama,  Koordinator Kelompok  Fraksi PKS di Panitia Anggaran, bahwa anggaran tersebut sampai  bulan  Agustus  2005  baru  terpakai  30%  saja.  Secara  logika, sisa 4 bulan tidak mungkin akan memakai 70% anggaran yang belum terpakai.  Dengan  pemangkasan  anggaran  tersebut,  maka  akan menghemat anggaran negara sebesar kurang lebih Rp 15-20 trilliun.
Kedua ,  menghapus  usulan  Anggaran  Belanja  Tambahan (ABT)  murni  untuk  kementerian  /  lembaga  yang  berjumlah  Rp  3,1 trilliun.
Ketiga ,  Meniadakan  Anggaran  Tambahan  untuk  Program Kompensasi  Penurunan  Subsidi  (PKPS)  BBM  sebesar  Rp  5  trilliun yang  rencananya  akan  digunakan  untuk  pemberian  subsidi  langsung kepada orang miskin sebesar Rp 100.000 per orang.
Menurut Rama, pemerintah belum siap dengan Konsep Skema Program  Kompensasi  Pengurangan  Subsidi  (PKPS)  BBM.  Ia mengkhawatirkan  akan  terjadi  penyimpangan  dengan  ketidaksiapan tersebut.  Belum  ada  konsep  “ targeted  subsidy ”  yang  komprehensif dan integratif serta lemahnya mekanisme dan pengawasannya.
Sayangnya, usulan PKS tersebut di tolak oleh fraksi yang lain. Akhirnya  rapat  pleno  menyepakati  subsidi  bahan  bakar  minyak (BBM) sebesar Rp 89,2 triliun, atau opsi kedua yang berdampak pada kenaikan  harga  BBM.  Dan  selanjutnya,  hasil  rapat  pleno  panitia anggaran  yang  berisi  kenaikan  BBM  itu  dibawa  ke  rapat  paripurna DPR tanggal 27 September yang lalu. 34
34 Rama Pratama, Rama Pratama, “Kenaikan Harga BBM dan Posisi Fraksi PKS,” dalam buku Dari Kader Untuk Bangsa Refleksi dan Wacana Perjuangan
Kader-Kader PKS, DPP Partai Keadilan Sejahtera Sekertariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah, Fitrah Rabban, Jakarta, p. 202-207 (Jakarta: Fitrah Rabban, t.t.).
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Inilah  ujian  pertama  bagi  PKS  setelah  memutuskan  berkoalisi dalam pemerintahan Yudhoyono dan terpaksa menyetujui
pengurangan  subsidi  BBM  dan  secara  otomatis akan  menaikan  harga minyak.  Meskipun  PKS  telah  mengeluarkan  berbagai  alasan  tentang sikapnya  itu,  tetap  saja  masyarakat  menganggapnya  sebuah pengkhianatan.
Ujian  selanjutnya  adalah  isu  iklan  kontroversi  yang dikeluarkan  oleh  PKS  pada  akhir  2008  menjelang  pilihan  raya  2009. Iklan  ini  di  buat  oleh  Ipang  Wahid  putra  Solahuddin  Wahid  yang menghabiskan dana Rp. 1 Billion. Berikut petikannya; ”Terima kasih guru  bangsa!  Terima  kasih  Pahlawan!  Kami  akan  melanjutkan langkah  bersama  PKS  demi  Indonesia  sejahtera”.  Iklan  ini  dibuat untuk menyambut hari pahlawan 10 November 2008. Kemudian untuk menggambarkan  Guru  Bangsa  dan  Pahlawan  tersebut,  iklan  itu menampilkan 8 tokoh Nasional ( sesuai dengan Nombor PKS 8 ). Lalu munculah  Soekarno,  Soeharto,  Hasyim  Asy‟ari,  Ahmad  Dahlan,  M Natsir, M Hatta, Jendral Soedirman, dan Bung Tomo.
Kemunculan  iklan  ini  banyak  mendapat  penentangan  oleh berbagai kalangan, seperti Din Syamsudin ketua Muhammadiyah yang meminta  agar  iklan  itu  dicabut,  karena  penyantuman  KH  Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) tidak ada izin dari pihaknya, apalagi iklan ini dikaitkan dengan politik yang bertujuan sesaat untuk menarik suara dari kalangan Muhammadiyah. 35
Penentangan  itupun  datang  dari  Sejarahwan  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  Asvi  Warman  Adam,  Ia  mengatakan bahwa  Soeharto  bukan  seorang  pahlawan  karena  sampai  saat  ini Negara belum menetapkan ia sebagai seorang Pahlawan, dan kalau dia seorang  guru  bangsa,  sebagai  guru  dalam  bidang  apa?.  Iapun  merasa heran  dengan  pencantuman  Soeharto  dalam  iklan  ini  sehingga mempertanyakan  Ideologi  PKS.  Menurutnya  Soeharto  bukanlah
35 “Din; Iklan PKS Lecehkan Muhammadiyah, [ accessed November 16,
2008], <http://nasional.inilah.com>.,” t.t.

## Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
pahlawan  bangsa  tetapi  perusak  bangsa  karena  telah  meninggalkan hutang sebesar US$ 150 Juta. 36
Penentangan  selanjutnya  datang  dari  Lukman  Edy  Sekretaris Jendral PKB, ia mengatakan ”Akhir-akhir ini warga NU ‟marah‟ pada PKS,  karena  Partai  yang  dipimpin  oleh  Tifatul  Sembiring  itu memasang  gambar  pandiri  NU,  KH  Hasyim  Asy‟ari  dalam  iklan politiknya.  Pada  sisi  lain  PKS  dikenal  selalu  menyerang  amalan  dan ajaran warga NU, tapi sekarang justeru memasang gambar pendiri NU untuk kepentingan politiknya. 37
Berbagai komentar dan kritikan pun datang dari pengamat dan lembaga  penelitian,  berikut  adalah  nama  pengamat  dan  sedikit komentar mereka tentang iklan politik ini; Budiman Sujatmiko mantan aktivis PRD (mengecam PKS, Soeharto tidak layak jadi pahlawan), M Nur  Soleh  Kasubdit  Nilai  Kepahlawanan  Perintisan  dan  Tanda  Jasa (tidak  melanggar  peraturan),  Agung  Laksono  Ketua  umun  Partai Golkar  (menyambut  baik  iklan  ini  karena  mengangkat  Soeharto sebagai Pahlawan), Ari Sujito Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada  (PKS  mencoba  mengambil  suara  Golkar),  Mixil  Mina  aktivis Forum  Kota  Forkot  (mengancam  akan  memboikot  PKS  pada  pemilu 2009),  Fachry  Ali  Pengamat  Politik  dan  Ketua  Komite  Kebijakan Publik  BUMN  (PKS  ingin  menjadi  parti  terbuka  dengan  segmen pendukung  yang  lebih  luas),  Fahri  Badoh  Koordinator  devisi  korupsi politik  Indonesia  Corruption  Watch  ICW  (PKS  seakan  mendukung penguasa orde baru), Amien Rais mantan ketua MPR (Iklan ini tidak perlu  dibuat),  Wiranto  ketua  umum  Partai  Hanura  (Soeharto  patut digelari  pahlawan),  Haryono  Suyono  mantan  Menteri  Kordinasi Kesejahteraan  Rakyat  (Iklan  ini  mencoba  menampilkan  sisi  positif Soeharto), Rumadi peneliti The Wahid Institute (PKS ingin bebas dari stigma Wahabi), Yudi Latif direktur Eksekutif Reform Institute (iklan ini  beresiko  tinggi),  Dedi  Nur  Hidayat  Direktur  pasca  sarjana
36 “S ejarahwan, Soeharto bukan pahlawan dan guru bangsa, [accessed November 10, 2008], <http://preview.detik.com>.,” .
37 “PKB tutup pintu untuk PKS, [accessed November 11, 2008], <http://pemilu09.blogdetik.com>,”
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Komunikasi  Universitas  Indonesia  (PKS  ingin  menarik  massa mengambang  yang  tidak  tertampung),  Ibnu  Hamad  Dosen  Fakultas Komunikasi  FISIP  UI  (PKS  ingin  menarik  suara  dari  pendukung tokoh  tersebut),  Taufik  Kiemas  Ketua  Dewan  Penasehat  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  PDIP  (manyambut  baik  iklan  ini), Lili  Romli  pengamat  politik  LIPI  (iklan  ini  menandakan  adanya keretakan di tubuh parti), Yusuf  Warsyim Ketua Pemenangan Pemilu Partai  Matahari  Bangsa  PMB  (tidak  menyukai  iklan  ini  dan mencadangkan  agar  Ahmad  Dahlan  dipatenkan  sebagai  tokoh  milik Muhammadiyah),  Salahudin  Wahid  putra  pendiri  NU  (menyambut baik  iklan  ini  dan  tidak  melanggar  hukum  jika  pendiri  NU dimanfaatkan  oleh  PKS),  Bambang  Sulistomo  putra  Bung  Tomo (menyambut baik gagasan ini), Sultan Hamengkubuwono X Gubernur DI  Yogyakarta  (iklan  ini  sah-sah  saja  dan  tidak  melanggar  hukum), Effendi  Ghazali  pengamat  komunikasi  politik  dari  UI  (memuji gagasan PKS).
Dari  mulai  ditayangkan  iklan  itu  tanggal  9-10  dan  11 November  2008  ternyata  efeknya  dirasakan  hingga  tanggal  19 November  2008,  saban  hari  media  mengupdate  komentar-komentar tokoh tentang iklan kontroversi ini. Diantara media cetak (surat kabar) yang  memuat  berita  ini  sejak  tanggal  11-19  November  2008  adalah; Kompas,  Republika,  Tempo,  Bisnis  Indonesia,  Seputar  Indonesia, Rakyat  Merdeka,  Indopos.  Sedangkan  media  internet  adalah; www.detiknews.com,  www.tempointeraktif.com,  www.solopos.co.id, www.kompas.com, www.inilah.com, www.pemilu.okezone.com, www.mediaindonesia.com, dan www.antara.co.id. 38
Menurut  Burhanuddin  Muhtadi  seorang  analis  politik  charta politika,  PKS  terjebak  dengan  iklan  yang  dibuatnya,  iklan  PKS  lebih mengedepankan  faktor  emosional  daripada  mempertimbangkan rasionalitas  pemilih.  Pilihan  untuk  mengangkat  tokoh-tokoh  seperti Soekarno,  M.  Natsir,  KH  Ahmad  Dahlan,  dan  KH  Hasyim  Asy‟ari
38 “R.B Suryaman M. Sastra, „ Heboh Iklan Soeharto,‟ [accessed January 12, 2012], <http://suryama.multiply.com>.,”
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
jelas  menunjukkan  tendensi  politik  PKS  untuk  memperbesar segmentasi konstituen PKS. PKS sadar bahwa target 20% suara dalam Pemilu  2009  nanti  akan  sulit  tercapai  tanpa  mengambil  segmen pemilih partai lain. Pilihan untuk mencari suara dari partai lain itu sah- sah  saja,  namun  resikonya  sangat  besar.  PKS  langsung  mendapatkan penolakan  dari  elit  NU  dan  Muhammadiyah. 39 Meskipun  demikian, menurut  Fachry  Ali  PKS  merasa  yakin  bahwa  citranya  tidak  akan turun  disebabkan  iklan  ini,  politik  moral  yang  selama  ini  menjadi platform PKS telah dibuktikan sendiri dengan tidak adanya kader PKS di pejabat public dan parlimen yang terlibat korupsi sampai saat ini. 40
Pro  dan  kontra  diantara  pengamat  politik  segera  mendapat jawaban  real  dari  hasil  pilihan  raya  2009,  dimana  PKS  memperoleh suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,88%, urutan ke empat, dibawah Partai  Demokrat,  Partai  Golkar,  dan  PDI  Perjuangan.  Hasil  ini  jauh dari  target  yang  dicanangkan  20%.  Jika  dibandingkan  dengan  tahun 2004  yang  memperolehi  8.325.020  suara  atau  7.34%.  maka  PKS mengalami penurunan suara 118.054 suara.
Darisini  dapat  disimpulkan  bahwa  peranan  media  dalam memberitakan  PKS  selama  periode  2004-2009  telah  berhasil menampilkan  wajah  lain  dari  parti  ini.  Terlepas  apakah  media berusaha  menjelekkan  citra  PKS  atau  tidak,  tapi  selama  ini pemberitaannya  masih  didasari  oleh  bukti  dan  kenyataan  yang  ada. Pada  sisi  lain  media  juga  memberitakan  prestasi  parati  ini,  seperti partai  paling  bersih    dari  korupsi  di  antara  partai  lainnya,  dan  partai yang  paling  peduli  dengan  bencana.  Hanya  saja  penulis  menilai, pemberitaan  semacam  ini  relatif  tidak  terlalu  di  ekspos  oleh  media berbanding berita-berita kontroversinya. Pada sisi lain, penulis menilai bahwa  tingkat  rasionalitas  sebahagian  masyarakat  Indonesia  masih emosional,  sehingga  prestasi  dan  citra  baik  PKS  yang  sudah  dikenal
39 Burhanuddin Muhtadi, “Kontroversi Iklan Politik” (Koran Seputar Indonesia, November 28, 2008, 2008).
40 “Pengamat:Pasang Soeharto di Iklan, PKS berjudi, [accessed November 11, 2008], < http://us.detiknews.com>,” .

## Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
oleh  masyarakat  mudah  dilupakan  disebabkan  oleh  adanya  berita- berita yang kontroversi ini.
Menurut DR Teddy Surya Gunawan salah seorang kader PKS dan  menjabat  sebagai  sekretasis  Pusat  Pelayanan  Partai  Keadilan Sejahtera  Malaysia,  suara  yang  hilang  dari  PKS  diduga  berasal  dari suara mengambang ( swing voter ) yang masih melihat apa kata media, faktor  lain  yang  menyebabkan  menurunnya  suara  PKS  adalah kenyataan yang tidak boleh dikesampingkan yaitu semua suara partai peserta  pemilu  2004  mengalami  penurunan  yang  drastis  pada  pemilu 2009  imbas  dari  ketokohan  SBY  dan  Partai  Demokrat,  faktor  lain adalah  peran  media  yang  mencoba  menurunkan  citra  PKS  dengan banyak meyoroti berita yang kontroversi tentang PKS. 41

## D. PKS dalam menanggapi isu media tahun 2011.
Pada  tahun  2011,  PKS  juga  mendapat  berbagai  pemberitaan yang  tidak  mengenakkan  bagi  pihaknya.  Dimulai  dari  isu  PKS menyelundupkan daging impor yang dimuat oleh majalah tempo edisi 14 maret  - 20 maret 2011, kemudian isu pendiri PKS  Yusuf  Supendi menggugat petinggi PKS edisi 28 maret – 3 april. Dilanjutkan dengan isu  PKS  dikait-kaitkan  dengan  gerakan  Negara  Islam  Indonesia  NII. Kali  ini  posisi  media  dapat  dikatakan  sebagai  penyerang,  bukan  lagi sahabat  bagi  PKS.  Pasalnya,  berita  media  tidak  lagi  memuat  prestasi PKS yang akan mengangkat citra partainya, justeru sebaliknya kali ini PKS bagai mendapat serangan yang merugikan pihaknya.
Dari  gaya  pemberitaan  terhadap  isu-isu  tersebut,  media terkesan tidak proporsional dengan data-data yang digunakannya tidak akurat,  sumber  berita  hanya  dari  satu  pihak  dan tidak  ada  konfirmasi kebenaran  dari  pihak  PKS.  Model  pemberitaan  ini  dapat  dilihat  dari kasus  penyelundupan  daging  import  yang  dimuat  dimajalah  tempo, disitu  dikatakan  ”Yayasan  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU) kebanjiran jatah impor sebesar 9.759 ton . Lembaga ini didirikan pada 1999  oleh  R.B.  Suryama  M.  Sastra,  politikus  Partai  Keadilan
41 Wawancara penulis dengan DR Teddy Surya Gunawan, Kuala Lumpur January 14, 2012 , .
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Sejahtera dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2004-2009). Pemegang  kuota  terbesar  lainnya  adalah  CV  Sumber  Laut  Perkasa, sebanyak  4.800  ton,  dan  PT  Impexindo  Pratama,  4.250  ton.  Kedua perusahaan  itu  milik  Basuki  Hariman.  Basuki  boleh  mendapatkan jatah karena merapat ke Suripto, anggota Majelis Syura PKS”. 42
Kedua pemberitaan diatas jelas tidak proporsional karena tidak mengajak pihak terlibat untuk dimintai konfirmasinya. Sehingga pihak PKPU  dan  Suripto  terpaksa  harus  melayangkan  surat  keberatannya atas tuduhan tersebut, surat ini dimuat pada edisi majalah tempo edisi 21-  27  maret  2011.  Dalam  surat  itu  Suripto  membantah  bahwa tuduhan Basuki boleh mendapat jatah daging import sebab merapat ke Suripto  adalah  berita  sangat  tidak  akurat  dan  tidak  benar,  Ia mengatakan  bahwa  dirinya  tidak  kenal  dengan  Basuki.  Kemudian PKPU pun membantah tuduhan yayasannya mendapat jatah 9.759 ton, yang  benar  adalah  9.759  kg.  menurutnya  bahwa  daging  itu  adalah daging domba beku dari komunitas muslim Australia untuk Hari Raya Qurban.  Daging  inipun  bukan  untuk  keperluan  bisnis,  tapi  untuk dibagikan kepada masyarakat miskin yang memerlukan. 43
Isu  lain  yang  lebih  panas  adalah  munculnya  Yusuf  Supendi mantan pendiri PKS yang membuka aib sekaligus menggugat petinggi PKS  dengan  berbagai  tuduhan,  diantara  tuduhannya  adalah penggelapan  dana  kampanye  Adang  Darojatun  dalam  Pemilihan Gubernur  Jakarta,  pemilu  tahun  1999  PKS  mendapat  dana  94% berasal dari Timur Tengah, Petinggi PKS melakukan poligami dengan tidak adanya wali nikah, PKS adalah neo NII, dan  pemecatan dirinya dari  keanggotaan  partai  yang  ia  nilai  tidak  prosuderal.  Kasus  ini langsung  mendapat  sorotan  media  di  tanah  air.  Diantara  media  yang memberitakan  kes  ini  adalah  majalah  tempo  dan  dijadikan  sebagai liputan khusus  edisi 28 maret  – 3 april 2011 “Anis Matta (sekretasis jendral  PKS)  menggelapkan  dana  kempanye  Adang  Rp.  10  Miliyar
42 “Majalah Tempo march 14, 2011, [accessed January 14, 2012], <http://majalah.tempointeraktif.com>,”.
43 “Majalah Tempo 27 March 2011, p. 6-8.,.
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
dari  total  Rp.  40  Miliyar”,  “Anis  Matta  mendapatkan  dana  Rp.  34 Miliyar  dari  Wiranto  (salah  seorang  calon  president  2004)  agar  PKS mendukungnya”, Kompas pun meliput berita ini dari tanggal 23 maret –  29  maret  2011  antaranya  adalah  “Yusuf    Supendi  melaporkan President  PKS  Luthfi  Hasan  Ishak  ke  Polis  dan  Badan  Kehormatan DPR  kerana  kerap  mengirimkan  SMS  bernada  ancaman.” 44
Eramuslim.com  “Yusuf  Supendi:  PKS  mendapat  dana  dari  Yusuf Kalla sebesar Rp. 34 Milliar untuk dana kampanye President 2004”, 45 Detik.com  “  Yusuf  Supendi  melaporkan  PKS  ke  Komisi Pemberantasan Korupsi KPK”. 46
Menurut para petinggi PKS, bahwa munculnya isu akhir-akhir ini yang memburukkan citra PKS adalah sebuah sekenario besar untuk menjegal  PKS  pada  pemilu  2014.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Tifatul Sembiring, Anis Matta dan Fahri Hamzah. Isu itu sebenarnya bermula dari munculnya video seks mirip Anis Matta yang beredar di internet, kemudian  disusul  oleh  Isu  penyelundupan  daging  impor,  kemudian muncul  statemen  Yusuf  Supendi  yang  secara  tiba-tiba  membeberkan skandal  petinggi  PKS  dengan  bukti-bukti  yang  ia  punya.  Meskipun demikian,  PKS  mempersilahkan  Yusuf  untuk  melaporkan  data- datanya itu kepada pihak yang berwenag dan PKS tidak akan melawan balik  serangan  Yusuf  demi  menjaga  kehormatan  orang  yang  dulu pernah  menjadi  pengasas  partai  dakwah  ini. 47 Semua  tuduhan  Yusuf terhadap PKS dan petingginya yang dilaporkan ke Polis, KPK, Badan Kehormatan  DPR  sampai  saat  ini  tidak  mendapatkan  respon  apa-apa dari penegak hukum. Ini membuktikan lemahnya tuduhan itu.
44 “Yusuf Supendi laporkan luthfi ke polis, [accessed January 17, 2012], <http://nasional.kompas.com>,”
45 “PKS akhirnya dibuka yusuf supendi, [accessed January 17,2012], <http://www.eramuslim.com,” t.t.
46 “Yusuf Supendi laporkan PKS ke KPK, [accessed January 17, 2012], <http://us.foto.detik.com>,”.
47 “ Lihat majalah tempo wawancara dengan Anis Matta,  April 3, 2011, p 15,” .
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
Menurut  DR  Teddy,  media  di  Indonesia  belum  sepenuhnya murni  pemberitaannya,  munculnya  berita,  wawancara  dan  pengamat politik di station TV atau di majalah bukanlah gratis tanpa biaya, tapi tergantung siapa yang mampu membayar media. Meskipun demikian, strategi  yang  sekarang  digunakan  oleh  PKS  saat  ini  dalam menghadapi perang media adalah memiliki media sendiri. Kader PKS pun diminta agar aktif mengirimkan tulisannya ke media, termasuklan aktif di jejaring sosial seperti facebook dan twitter untuk menyebarkan gagasan  kepada  masyarakat  dan  ikut  membantah  fitnah-fitnah  yang dilakukan media. 48

## Kesimpulan
Perjalanan PKS dari mulai didirikan hingga sekarang menarik perhatian  untuk  dikaji.  Pasalnya,  partai  Islam  yang  lahir  dari  rahim reformasi  ini  sampai  sekarang  masih  konsisten  dengan  agendanya membentuk good  government. Kiprah  politiknya  yang  elegan  dan santun menjadi ciri khas tersendiri, didukung oleh kader yang militan dan  solid  menjadikan  partai  ini  tidak  mudah  digoyahkan  oleh perpecahan  internal  ataupun  serangan  dari  lawan-lawan  politiknya. Pilihan raya 2009 menempatkan partai ini pada posisi ke empat diatas semua  partai-partai  Islam.  Sehingga  kehadirannya  menjadi  sorotan pengamat  dan  media  massa  “apakah  PKS  akan  menjadi  alternative kekuatan Islam di Indonesia”.
Dalam  kajian  ini  penulis  menilai  bahwa  diawal-awal kemunculan  PKS,  media  banyak  meliput  aksi-aksi  sosial  PKS  dan berhasil  mengangkat  citra  partai  ini,  terbukti  dengan  meningkatnya suara  pemilih  hingga  600%  pada  pilihan  raya  2004.  Pada  periode berikutnya, media banyak memuat sisi lain dari PKS, berita kenaikan harga  BBM  tahun  2005  dibesar-besarkan  oleh  media  yang  seakan- akan PKS menyetujui kenaikan itu, pada sisi lain tidak banyak media yang  memuat  klarifikasi  dan  bantahan  dari  pihak  PKS.  Begitu  pula dalam  kasus  iklan  kontroversi,  media  lebih  banyak  menampilkan
48 “Wawancara penulis dengan DR Teddy Surya Gunawan, Kuala Lumpur, January 14, 2012,”.
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Jurnal TAPIs Vol. 15 No.06 Januari – Juni 2019
pendapat  yang  kontra  daripada  suara-suara  yang  netral.  Peran  media ini setidaknya telah berhasil menghalagi pemilih baru bagi PKS, target 20%  jauh  dari  kenyataan.  Akan  tetapi  PKS  boleh  dikatakan  berjaya pada pilihan raya 2009 karena mampu bertahan dengan suaranya yang hilang  hanya  118.054  suara  saja  berbanding  dengan  partai  lainnya yang  turun  drastis.  Pada  periode  berikutnya,  media  semakin memperlihatkan  loyalistasnya  kepada  pihak  tertentu,  hal  ini  ditandai dengan  munculnya  sederetan  fitnah  terhadap  PKS  yang  dihebohkan oleh media dengan tujuan untuk menjegal PKS pada piliha raya 2014. Kes  ini  semakin  menguatkan  bahwa  media  akan  mengikut  kehendak majikan  yang  berani  membayar  mahal.  Dari  data  ini,  perlu  adanya strategi  khusus  yang  harus  dimiliki  oleh  PKS  untuk  merespon  sikap media  agar  pengalaman  pada  pemilu  2009  tidak  terulang  lagi  pada pemilu 2019.
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………

## Daftar Pustaka

## Abuza,  Zachary.  “Political  Islam  and  Violence  in  Indonesia,”
Routledge Taylor & Francis Group
Aminah,  Siti.  “Politik  Media,  Demokrasi  dan  Media  Politik,” [accessed January 3, 2012], <http://journal.unair.ac.id>.
Bunte,  Marco  and  Andreas  Ufen,  “Democratization  in  Post-Suharto Indonesia,” Routledge Contemporary Southeast Asia Series
Budhiardho Miriam, Demokrasi, Jakarta: Gramedia, 2008.
Castle,  Lance,  Tujuh  Mesin  Pendulang  Suara, Yogyakarta:  LKIS, 1999.
Cholil,  Muqoddam, Sejarah  Perkembangan  Partai-Partai  Islam  di-
Indonesia    Mulai        Zaman    Orde    Baru    Sehingga    Tahun    2001, Jabatan  Sejarah    dan  Tamadun  Islam  Akademi  Pengajian  Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2009.
Damanik, Ali Said, Fenomena Partai Keadilan, Jakarta: Teraju , 2002.
Demonstrasi  itu  damai  dan  tertib,  [accessed  January  5,  2011], http://www.youtube.com/watch?v=ELU_owC85PM>,
Din,  Syamsyuddin;  Iklan  PKS  Lecehkan  Muhammadiyah,  [  accessed November 16, 2008], <http://nasional.inilah.com
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Freedomhouse,  “Combined  Average  Ratings:  Independent  Countries in 2009,” [accessed September 26, 2009],
<http://www.freedomhouse.org>;  “Polity  IV  Country  Report  2007, “Indonesia,”[accessedseptember26,2009], ://www.systemicpeace.org/polity/Indonesia2007.pdf>.
Jawa  Timur:  Tembok  Pembatas  Mulai  Terbelah“, Kompas June  22, 2009
Hidayat  Nurwahid  Manolak  Fasilitas  Mobil  Volvo,  [accessed  on october 10, 2004] <http://berita.liputan6.com>.
Ini  politik  Bos,  Tempo  33/XXXIV/10-16  october  2005,  [accessed January 11, 2012] <http://majalah.tempointeraktif.com>.
Madjid, Nur Cholis (1999), “PK Nanti Muncul Sebagai Parti Penting”, Dalam Tujuh Mesin Pendulang Suara, Yogyakarta:LKIS ,
Mujani, Saiful  and William Liddle, 2004. “Politics, Islam and Public Opinion”, Journal of Democracy, Vol. 15, NO.1, January 2004.
Mujani,  Saiful  and  William  Liddle,  2009.“  Muslim  Indonesia‟s Secular  Democracy,” Asian  Survey Vol.  XLIX.  NO.4.  July/August 2009
M.Jasin: “Banyak Pejabat Negara Indonesia Terlibat Kasus Korupsi,” [accessed January 3, 2012], <http://www.suarapembaruan.com>.
Muhtadi,  Burhanuddin,  “Kontroversi  Iklan  Politik,”  Koran  Seputar Indonesia, November 28, 2008
Pratama,  Rama  “Kenaikan  Harga  BBM  dan  Posisi  Fraksi  PKS,” dalam  buku  Dari  Kader  Untuk  Bangsa  Refleksi  dan  Wacana Perjuangan  Kader-Kader  PKS,  DPP  Partai  Keadilan  Sejahtera
Habibi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Sorotan………
Sekertariat  Jenderal  Bidang  Arsip  dan  Sejarah, Fitrah  Rabban, Jakarta
“Partai-Partai  Politik  Indonesia:  Ideologi,  Strategi,  dan  Program,”
Litbang Kompas 1999
R.B Suryaman M. Sastra, “ Heboh Iklan Soeharto,” [accessed January 12, 2012], <http://suryama.multiply.com>.
Salim,  Arsekal,  “Partai  Islam  dan  Relasi  Agama-Negara,  “ Pusat

## Penelitian IAIN Jakarta 1999
Sekretariat  Jendral  DPP  PKS  Bidang  Arsip  dan  Sejarah  (  2007), “Sikap  Kami,  Kumpulan  Sikap  Dakwah  Politik  PK  &  PKS  Periode 1998-2005,” Bandung: Harakatuna Publishing ,
Sejarahwan,  Soeharto  bukan  pahlawan  dan  guru  bangsa,  [accessed November 10, 2008], <http://preview.detik.com>.
Yusuf Supendi laporkan luthfi ke polis, [accessed January 17, 2012], <http://nasional.kompas.com
Yusuf  Supendi  laporkan  PKS  ke  KPK,  [accessed  January  17,  2012], <http://us.foto.detik.com>,
Waluyo,  Sapto  “  Kebangkitan  Politik  Dakwah  Konsep  dan  Praktik Politik  Partai  Keadilan  Sejahtera  di  Masa  Transisi,” Harakatuna Publishing