## PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI PEKANBARU PROVINSI RIAU
Oleh:
Dwi Anindya Harimurti Email: dwianindyaharimurti@gmail.com STIE Mahaputra Riau

## Abstrak
Kebijakan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  merupakan  kebijakan  yang diformalkan  oleh  pemerintah  dalam  mencegah  dan  mengendalikan  Covid-19.  Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-19  merupakan peraturan yang disahkan oleh Gubernur  Riau. Tujuan penelitian ini untuk  mendeskripsikan dan  menganalisis  penerapan  kebijakan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 di Pekanbaru. Jenis penelitian ini merupakan  penelitian    hukum    normative.    Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa komunikasi  telah  dilaksanakan  tetapi  masih  belum  terlaksana  dengan  baik  terutama  pada konsistensi  dalam  pelaksanaan  aturan  tersebut;  kemudian  sumber  daya  yang  ada  juga diimplementasikan dengan baik; dalam hal disposisi telah dilaksanakan dengan sangat baik terutama  dalam  kognisi,  arahan  dan  respon  dari  pelaksana,  serta  intensitas  respon  atau respon  implementasi;  namun  struktur  birokrasi  belum  terlaksana  dengan  baik  karena  tidak terdapat alur kepegawaian secara tertulis atau adanya fragmentasi tanggung jawab secara tertulis  antara  ketiganya  instansi  penegak  hukum  protokol  kesehatan.  Begitu  juga  dengan masyarakat yang masih banyak melakukan pelanggaran dikarenakan sanksi yang dianggap lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera apabila terjadi pelanggaran.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Covid 19

## Abstract
Disciplinary policies and law enforcement of health protocols are policies formalized by the government  in  preventing  and controlling  Covid-19.  Riau  Governor  Regulation Number  55 of  2020  concerning  the  Implementation  of  Discipline,  and  Law  Enforcement  of  Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Covid-19 is a regulation passed by the Governor of  Riau.  The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the  implementation  of disciplinary  policies  and  law  enforcement  of  health  protocols  as  an  effort  to  prevent  and overcome  Covid  19  in  Pekanbaru.  This  type  of  research  is  normative  legal  research.  The results  of  this  study  indicate  that:  Communication  has  been  implemented  but  still  not implemented  properly,  especially  on  the  consistency  in  the  implementation  of  these  rules; then  the  existing  resources  are  also  implemented  properly;  in  the  case  that  the  disposition has  been  implemented  very  well,  especially  in  cognition,  direction  and  response  from  the implementer,  as  well  as  the  intensity  of  the  response  or  implementation  response;  but  the bureaucratic  structure  has  not  been  implemented  properly  because  there  is  no  written staffing flow or there is a written fragmentation of  responsibilities between the three health protocol  law  enforcement  agencies.  Likewise  with  people  who  still  commit  many  violations due to sanctions that are considered weak so that they do not cause a deterrent effect in the event of a violation.
Keywords : Law Enforcement, Health Protocol, Covid 19

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Dunia  saat  ini  dihebohkan  dengan kejadian  yang  sangat  luar  biasa  dan    ber- dampak  bagi  seluruh system dan      ke- hidupan manusia di seluruh dunia. Pandemi merupakan    suatu  hal  yang  darurat  bagi kesehatan  masyarakat  dan  diperlukan  tin- dakan  politik  pemerintah  untuk  mengatasi- nya. 1 Pandemi  Covid  19  telah  menyebar lebih    dari  120  negara  di    dunia  dan  telah menginfeksi  lebih  dari  107.838.25 manu- sia. Coronavirus  Disease  2019 (Covid-19)
(untuk  selanjutnya  akan  disebut  covid-19) adalah  penyakit  menular  yang  disebabkan oleh Severe  Acute  Respiratory  Syndrome Coronavirus 2  (SARS-CoV-2). 2 SARS- CoV-2 merupakan  COVID-19  jenis  baru yang  belum  pernah  diidentifikasi  sebelum- nya pada manusia.
Terdapat  dua  jenis  Covid-19  yang diketahui  menyebabkan  penyakit  yang dapat  menimbulkan  gejala  berat  seperti Middle East Respiratory Syndrome
1 Fitri,  B.  M.,  Otik,  W.,  &  Arfan,  I.  (2020). Penerapan  protokol  kesehatan  era  new  normal dan  risiko  COVID-19  pada  mahasiswa.  Riset Informasi  Kesehatan ,  SURYA  Vol.  13,  No.  02, Agustus 2021 178 9(2). https://doi.org/10.30644/rik.v8i2.460
2 World   health   Organization.   2020. Naming  The Coronavirus  disease  (COVID-19)  and  the  virus that    Causes    it    (internet).  Ganeva.World  Health Organization, https;//www.who.int/emergencies/diseases/novel- from:coronavirus-2019/technical- guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid- 2019)-and-the-causes-it.  Diakses  padatanggal20 Maret 2020.
(MERS)  dan Severe  Acute  Respiratory Syndrome (SARS).  Diketahui,  asal  mula virus  ini  berasal  dari  Wuhan,  Tiongkok. Sampai  saat  ini  sudah      di      pastikan  ter- dapat  65  negara  yang  telah  terjangkit  virus ini. 3 Peristiwa  yang  dihadapi  oleh  manusia diseluruh belahan   dunia   saat ini merupa- kan  bencana  yang  mengancam  berbagai sektor kehidupan manusia.
Kekacauan  terjadi    di    setiap  daerah yang    ada    di  Indonesia,        mulai  dari  ma- syarakat  yang    kehilangan  pekerjaanya sampai  rumah  sakit  yang  mengalami kekurangan  tempat  untuk  merawat  pasien yang  terpapar  virus  Corona-19.  Tindakan politik    yang    hadir    untuk    mengatasi pandemi    ini    hampir    di    berbagai  negara adalah        pemberlakukan      kontrol      sosial, karantina      penduduk,  pengelolaan  infor- masi kesehatan bagi masyarakat.
Negara  menafsirkan  masalah  kebija- kan kesehatan atas  Covid  19  dan  kemudi- an    melakukan    intervensi    kesehatan    me- lalui    kepemimpinan  politik  dan  medis  di ruang lingkup pemerintahan. Negara mempunyai  hak  dan  kewajiban  sebagai pengatur    dan    pengendali    kesehatan warga    negara    dalam    suasana    kekacauan masa  akibat  pandemi.  Negara  mempunyai
3 WHO.  2020.  WHO  Director-General’s  remarks  at the  media  briefing  on  2019-nCov  on  11  February 2020. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who- director-generals-remarks-at-the-media-briefing- on-2019-ncov-on-11-february-2020.  diakses  pada tanggal 13 januari 2021.
otoritasnya  untuk  mengambil  segala  tinda- kan  untuk  mencegah  terjadinya  lonjakan terhadap  penyebaran  Covid  19  dan  tetap menjaga kestabilan ekonomi, kesejahteraan, dan  kesehatan  masyarakat. 4 Dengan  kata lain,  nalar  kebijakan  Negara  dalam  me- ngatasi  pandemi  Covid  19  di  Indonesia akan    mempertimbangkan  berbagai  faktor, termasuk  kesehatan dan bagaimana penye- lenggaraan  hukum  dan  disiplin  masyarakat dalam  menerapkan  protokol  kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.  Sampai saat ini dampak  pandemi  Covid  19  masih  terasa diberbagai  sektor,  berbagai  langkah  dan strategis telah dilakukan namun masyarakat masih  saja  ada  yang  tidak  mentaati  bahkan banyak  masyarakat  yang  keluar  rumah tanpa  menggunakan  masker  serta  tidak menerapkan protokol kesehatan 5M. Dengan  ini  Pemerintah  Provinsi  Riau Gubernur  Syamsuar  membuat  Peraturan Gubernur  (Pergub)  Nomor  55  tahun  2020 tentang  penerapan  disiplin  dan  penegakan hukum  protokol  kesehatan.  Itu  dilakukan sebagai  upaya  pencegahan  dan  pengen- dalian  virus  Corona  di  Riau  dalam  tatanan kehidupan  era  baru  dengan  harapan masyarakat dapat dengan disiplin menjalani protokol kesehatan selama pandemi berlangsung.
4 Kementerian  Kesehatan  RI.  (2020).  Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No HK.01.07/Menkes/1591/2020  tentang  Protokol Kesehatan  Di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pengendalian Covid19.

## 1.2. Rumusan Masalah
Beberapa   penjelasan   tersebut   diatas yang membuat  peneliti  tertarik untuk me- nyelidiki tentang bagaimanakah pemerintah dalam  menerapkan  disiplin  dan  menegak- kan hukum protokol kesehatan di Pekanbaru Provinsi Riau?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan peneliti- an    hukum    normatif,    yaitu    suatu    cara atau prosedur  yang  digunakan  untuk  me- mecahkan    masalah    dengan    meneliti bahan    dasar  hukum,      identifikasi      ter- hadap      pengertian  pokok  dalam  hukum, seperti  subjek  hukum,  hak  dan  kewajiban, peristiwa  hukum  dalam  peraturan  perun- dangan.  Penelitian        ini  menggunakan pendekatan      studi      kepustakaan      ( library research ).   Sumber    utama  yang   diguna- kan    adalah    sumber    data    sekunder (bahan-bahan      kepustakaan). 5 Didalam data   sekunder   ini   terdapat   bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu: bahan hukum primer,    bahan    hukum    sekunder,    dan bahan hukum tersier. Teknik  analisis  yang digunakan    yaitu  teknik  analisis  deskriptif kualitatif.  Analisis  ini  berarti      peneliti dalam      menganalisis  berkeinginan  untuk melihat      apakah  melalui  Peraturan  Guber- nur  Riau  Nomor  55  Tahun  2020  tentang
5 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian      Hukum , Peredanamedia Group, Jakarta, 2005, hlm 64
Penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum protokol  kesehatan  sebagai  upaya  pen- cegahan  dan  pengendalian Corona  virus Disease  2019 (Covid-19)  dapat  berlaku efektif  atau  tidak  dan  bagaimana  sikap masyarakat  dalam  menyikapi  peraturan tersebut.

## PEMBAHASAN
Corona  virus  Disease  2019 (Covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan  oleh Severe  Acute  Respiratory Syndrome  Corona  virus  2 (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan  corona  virus  jenis baru  yang  belum  pernah  diidentifikasi sebelumnya yang menyerang pada manusia. Terdapat  setidaknya  dua  jenis  corona  virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat  menimbulkan  gejala  berat  seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS)  dan Severe  Acute  Respiratory Syndrome (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi  Covid  19  antara  lain  yaitu  gejala gangguan  pernapasan  akut  seperti  demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi virus ini  rata-rata  5-6  hari  dengan  masa  inkubasi terpanjang  14  hari.  Pada  kasus  Covid  19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom  pernapasan  akut,  gagal  ginjal,  dan bahkan  menyebabkan  kematian.  Menurut Wang  dan  Korsman  sebagaimana  dikutip oleh Yuliana, pengertian Covid-19 merupa- kan  virus RN  Astrain tunggal  positif,
berkapsul  dan  tidak  bersegmen.  Covid-19 tergolong ordo  Nido  virales ,  keluarga corona viridae .  Struktur  corona  virus membentuk  struktur  seperti  kubus  dengan protein S berlokasi di permukaan virus.
Protein  S  atau spike protein  me- rupakan  salah  satu  protein  antigen  utama virus  dan  merupakan  struktur  utama  untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan  dan  masuknya  virus  kedalam sel  host  (interaksi  protein  S  dengan reseptornya di sel inang). Covid-19 bersifat sensitif  terhadap  panas  dan  secara  efektif dapat dinonaktifkan oleh disinfektan mengandung klorin,  pelarut  lipid dengan suhu 56 o C selama 30 menit, eter , alkohol, asam  perioksiasetat,  detergen  non-ionik, formalin,  oxidizing  agent  dan  klorofin . Klorheksidin dinyatakan tidak efektif dalam menonaktifkan virus.
Dalam  patogenesis  dan  patofisiologi corona  virus  menginfeksi  hewan  dan bersikulasi  pada  hewan.  Corona  virus  atau yang  dikenal  dengan  covid-19    menyebab- kan  sejumlah  penyakit  pada  hewan  dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat  pada  hewan  seperti  babi,  sapi,  kuda, kucing,  dan  ayam.  Covid-19  ini  disebut dengan  virus zoonotik yaitu  virus  yang ditransmisikan  dari  hewan  ke  manusia. Banyak  hewan  yang  dapat  membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kekelawar, tikus bambu,  unta,  dan  musang  merupakan  host
yang  biasa  ditemukan  untuk  corona  virus. Covid-19 pada kelelawar merupakan sumber  utama  untuk  kejadian severe  acute respiratory  syndrome (SARS)  dan middle east respiratory syndrome (MERS)
Penyakit  Virus  Corona  (Covid-19) adalah  penyakit  menular  yang  disebabkan oleh  Virus  Corona  yang  baru-baru  ini ditemukan.  Sebagian  besar  orang  yang tertular  Covid-19  akan  mengalami  gejala ringan  hingga  sedang,  dan  ada  juga  yang pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan Covid-19 ditransmisikan melalui droplet (percikan  air  liur)  yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin,  atau  mengembuskan  nafas. Droplet ini  terlalu  berat  dan  tidak  bisa  bertahan  di udara,  sehingga  dengan  cepat  jatuh  dan menempel  pada  lantai  atau  permukaan lainnya.  Orang-orang  dapat  tertular  saat menghirup  udara  yang  mengandung  virus dan  apabila  ada  orang  yang  berada  terlalu dekat  dengan  orang  yang  sudah  terinfeksi Covid-19.  Orang  yang  bersangkutan  juga dapat  tertular  jika  menyentuh  permukaan benda  yang  terkontaminasi  lalu  menyentuh mata, hidung, atau mulutnya
Tahun  2020,  masyarakat  diseluruh dunia  dikejutkan  oleh  wabah    Covid-19 yang menewaskan banyak orang.
Penyebaran  virus    Covid-19    yang    sangat cepat    di  seluruh    dunia    dan  menewaskan begitu  banyak  orang  dan  menyebabkan orang yang positif kian hari kian
bertambah.  Beberapa  negara  di  belahan dunia  langsung  memberikan  respons  ter- hadap  penyebaran  virus  yang  sangat  me- matikan ini, tentunya dengan berbagai  cara yang  bisa  mencegah  penyebaran  virus Covid-19. 6 Dengan adanya penyebaran dan dampak  dari  penyebaran  kasus  Covid-19 yang mematikan, Pemerintah dengan cepat, tanggap        mengeluarkan  Keputusan  Presi- den    Republik    Indonesia    No    7  Tahun 2020    Tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penanggulangan    Corona  Virus,    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun  2020 Tentang  Percepatan  Penanganan  Corona Virus  dalam  lingkungan  pemerintahan daerah, 7 dengan  dikeluarkannya  peraturan ini  pemerintah  berharap  masyarakat  dapat mematuhinya  dan  disiplin  dalam  men- jalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut.
Hingga  saat  ini  metode  penularan Covid-19  memang  belum  dapat  ditentukan secara  pasti  karena  penelitian  tentang Covid19  ini  masih  selalu  berkembang, sehingga  pemerintah  daerah  merekomen- dasikan  masyarakat  untuk  selalu  waspada. Pelaksanaan edukasi untuk pencegahan dan penurunan  tingkat  penularan  Covid-19, materi  ini  disajikan  sesuai  dengan  protokol Kesehatan  yang  dikeluarkan  oleh  Ke- mentrian  Kesehatan  RI  yaitu  protokol
6 Ahmadi. (2013). Kesehatan Masyarakat, teori dan Aplikasi . Jakarta: Raja Gafindo 7 Peraturan  Presiden  Nomor  7  tahun  2020  tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus.
kesehatan  5M.  Protokol  kesehatan  5M termasuk  sederhana  namun  penting  di- lakukan  saat  masa New  Normal ,  5M tersebut  meliputi  penerapan  memakai masker,  menjaga  jarak,  mencuci  tangan, menghindari  kerumunan  dan  mengurangi mobilitas. 8
Pemerintah  Pusat  mengambil      lang- kah  untuk  menjaga  jarak  minimal    2  meter dan  tidak  melakukan    kontak    langsung serta    menghindari  pertemuan  massal.  Be- berapa protokol kesehatan yang diterbitkan      oleh      pemerintah  ditujukan kepada    masyarakat    maupun    kepada tenaga   medis. 9 Protokol   kesehatan   se- bagai  upaya  dalam  pencegahan  Covid-19. Kepatuhan  dan  kedisiplinan  akan  protokol kesehatan  menjadi  hal  yang  utama      dalam pencegahan  Covid-19.  Protokol  kesehatan terkait  Covid-19  di  pintu  masuk  negara sebagai bentuk deteksi dini dan pencegahan terhadap   Covid-19 oleh sebab itu  pemerintah  benar-benar  harus  tegas dalam pelaksanaan hukumnya. 10
Hingga  ditahun  kedua  penyebaran Covid-19  belum  ada  obatnya.  Namun  bisa
8 Razi,  H.  Fakhrur  et.,  al.  (2020). Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri untuk Sahabat #Dirumahaja. Depok: Sebi Press.
9 Fauzia,  W., U, J. E. P., & Jamaluddin,  M. (2021). Edukasi  Penerapan  Protokol  Kesehatan  Sebagai Upaya  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  Pada Penderita Komorbid . Jurnal Ilmiah Media Husada.
10 Mushidah,  &  Muliawati,  R.  (2021).  Pengetahuan Dan Sikap Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai  Upaya  Pencegahan  Penyebaran  Covid19 Pada  Pedagang  UMKM.  Jurnal  Ilmiah  Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 11, 35–42.
dicegah dengan disiplin melakukan protokol  kesehatan  baik  di  lingkungan rumah  maupun  di  tengah  masyarakat. Pencegahan  di  lingkungan  umum  antara lain  sosial  distancing  dan  pembatasan mobilisasi.  Sedangkan  dalam  lingkup individu  bisa  dilakukan  dengan  isolasi mandiri,  memakai  masker  dan  selalu mencuci tangan.
Namun  fakta  di  lapangan  berbeda dengan  keiniginan  pemerintah,  walaupun pemerintah  telah  melakukan  sosialisasi besar-besaran  tentang  pencegahan  5M, masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  patuh terhadap  kewajiban  melaksanakan  protokol kesehatan.  hal  ini  tentu  saja  dipengaruhi oleh  banyak  faktor.  Pengetahuan  yang minim  merupakan  sebab  utama  seseorang mengabaikan  protokol  kesehatan.  Maka tidak  jarang  jika  kasus  Covid-19  akibat kontak dengan pasien terkonfirmasi semakin  hari  semakin  tinggi.  Penelitian  di Indonesia    menunjukkan    bahwa    sebagian besar  masyarakat  belum    memahami  dan acuh  tak  acuh  terhadap  budaya  sehat penerapan protokol kesehatan, hal ini dapat dilihat  dari  banyaknya  masyarakat  yang terjaring  dalam  razia  yang  dilakukan  oleh pihak berwenang.
Masa  pandemik  yang  berlangsung sangat  panjang  membawa  dampak  pada berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat, termasuk  ekonomi  dan  kerentanan  sosial. Dampak    kerentanan  sosial      dapat      mem-
buat   masyarakat melakukan  tiga  tindakan yang    saling  berkaitan,    yaitu    tindakan apatis,    tindakan  irasional,    dan    tindakan kriminal.    Pada  tindakan    apatis  dapat  kita lihat    pada  tindakan    masyarakat    yang sudah  tidak    peduli  dengan  instruksi  pe- merintah  untuk physical  distancing atau yang  dikenal  dengan  menjaga  jarak  serta penggunaan  masker  setiap  kali  keluar rumah.
Pada  saat  Indonesia      bersiap  mema- suki  masa  kenormalan  baru,  kasus virus covid-19  justru    semakin    meningkat. Menurut Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta,    pemahaman    permasalahan diperlukan    dalam    upaya  pengendalian kasus  penyebaran  virus      Corona  penyebab Covid-19.  Masyarakat    perlu  banyak dilibat-kan  agar  dapat    memahami  risiko dari    penyakit  Covid-19.    Hal    lain    yang paling  penting juga  untuk  dilakukan agar masyarakat dapat mematuhi anjuran protokol  kesehatan  yang  telah    dibuat  oleh pe-merintah pusat maupun daerah.
Peraturan  kepala  daerah  dapat    di- katakan  efektif    jika    dalam    pencapaian tujuannya  dapat  memanfaatkan  sarana  dan prasarana  yang  tepat  sehingga  dapat  me- minimalisir  banyaknya  kasus  covid-19. Tujuan  dari  penerbitan  kepala  daerah adalah   dalam    upaya    mereduksi  penyeba- ran  Covid-19.  Adapun  sarana  yang  dapat digunakan   untuk mencapai efektifitas dari
regulasi      peningkatan  disiplin  dan  penega- kan  protokol  kesehatan  adalah  empat kritikal  faktor  implementasi  kebijakan.  Ke- empat  faktor    tersebut  adalah:  komunikasi, sumber daya, disposisi  atau  perilaku,  dan struktur birokrasi. Konsep tersebut digunakan  sebagai    alat    analisis    dalam penelitian    ini,  karena    empat    kritikal faktor    yang    ada    di  dalamnya    menurut penulis  sangat  sesuai dalam menggambar- kan  peta stakeholder dan  peta  koordinasi, sebagai  dasar penilaian  efektivitas  proses implementasi  peningkatan      disiplin  dan penegakan  protokol  kesehatan.  Ketika  ada yang kurang satu saja  dari  empat  kritikal faktor  didalam substansi  peraturan  kepala daerah, maka, implemantasinya dikhawatir- kan  kurang  efektif.    Berkurangnya    salah satu    kritikal  factor  dikhawatirkan    dapat menyebabkan kegagalan dalam  implement- tasi  peraturan kepala daerah.
Pemerintah  Provinsi  Riau  menyedia- kan pengelola, penyelenggara, atau penanggung  jawab  tempat  dan  fasilitas umum  menyiapkan  sarana  dan  prasarana 4M  bagi  karyawan  dan  pengunjung  yang datang.  Ruang  lingkup  Peraturan  Gubernur ini  meliputi,  pelaksanaan,  monitoring  dan evaluasi,  sanksi,  sosialisasi  dan  partisipasi dan  pendanaan.  Gubernur  menugaskan perangkat  daerah  terkait  untuk  melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur.
Uraian  dari  Peraturan  Gubernur  Riau Nomor  55  Tahun  2020  tentang  Penerapan disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol kesehatan  sebagai  upaya  pencegahan  dan pengendalian Coronavirus  Disease  2019
(Covid-19)  berisi  tentang  hal-hal  sebagai berikut  : 11 Sanksi  Bagi  Perorangan  yaitu Teguran  lisan  atau  teguran  tertulis  serta kerja social dan adanya denda administratif (dikenakan  sebesar 250.000).  sementara Sanksi  Bagi Pelaku  Usaha,  Pengelola, Penyelenggara,  atau  Penanggung  Jawab Tempat  dan  Fasilats  Umum  yaitu,  berupa teguran  lisan  atau  teguran  tertulis,  dikena- kan  denda  administrasi  serta  penghentian sementara  operasional  usaha,  dan  juga pencabutan  Izin  Usaha.  Denda  yang  di- berikan berupa pelanggaran pertama dikenakan  denda  sebesar 1.000.000,-  dan pelanggatan kedua dikenakan denda sebesar 2.500.000,- juga pelanggaran ketiga dikenakan  denda  sebesar 5.000.000 ,- serta pengehentian  atau  penutupan  sementara penyelenggara usaha.
Dengan  adanya  sanksi  tersebut  di- harapkan agar masyarakat selalu ingat akan protokol kesehatan dan waspada dimanapun berada  demi  mencegah  penyebaran  virus Covid-19 di Pekanbaru. Peraturan perundang-undangan  diatas  mengingatkan kita  tentang  sanksi  hukum  apabila  tidak
11 https://covid19.hukumonline.com/wp- content/uploads/2020/09/peraturan_gubernur_riau _nomor_55_tahun_2020.pdf
melaksanakannya.  Dan  tidak  hanya  hal  itu saja,  tetapi  yang  paling  utama  adalah supaya  kita  terhindar  dari  virus  Covid-19 dan  mencegah  penyebarannya  supaya  ke- hidupan kita kembali normal.
Komunikasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  sebaiknya  dilakukan  melalui dua    sisi.  Komunikasi  dari  sisi  internal, dilakukan    didalam  organisasi  sendiri  (baik secara    vertikal    maupun  horizontal),  dan berlakunya komunikasi  dari  sisi eksternal. Komunikasi  pemerintahan  ekternal  organi- sasi    dimaksudkan    untuk  mengirim    infor- masi      publik  ( publik  information )  oleh administrator atau aparatur kepada masyarakat  disekitar  dan    sektor    swasta (private  sector)  atau  sektor  bisnis  ( business sector).
Komunikasi  internal    terkait    pe- nanganan    Covid-19    di  dalam    peraturan kepala    daerah  khususnya  di  Pekanbaru, dapat  dilakukan  melalui  gambaran    ko- ordinasi  antara    perangkat    daerah    teknis (Dinkes) dan  perangkat  daerah  lain  yang bersifat  pendukung.  Adapun  komunikasi pemerintah  secara  eksternal,  dapat  di- lakukan    melalui  berbagai  kegiatan  sosiali- sasi.    Sosialisasi  adalah  komunikasi  sosial yang  merupakan    suatu    proses    sosialisasi untuk    menciptakan    pencapaian    stabilitas sosial,    tertib  sosial,    penerusan    nilai-nilai lama  dan  baru  yang  diagungkan  oleh  suatu masyarakat  dengan  dipupuk,  dibina  dan diperluas.
Materi tentang Covid-19 yang mungkin  masih  tidak  terlalu  dipahami dengan  baik    bagi  sebagian  orang  khusus- nya  masyarakat  ekonomi  bawah,  perlu disampaikan  di  forum  sosialisasi,  karena sosialisasi  merupakan  proses    belajar seorang untuk  mempelajari hal  yang  baru agar    dapat    mengenal    dan  memahami dengan    sangat    dalam    sebuah  kebaruan. Dalam  praktiknya, sosialisasi dapat berupa penyuluhan atau pemberian informasi  yang dilakukan    baik    secara  langsung    maupun tidak  langsung,  dapat  diakukan  melalui tatap muka  maupun  berbagai media  pen- dukung  lainnya seperti media cetak, media elektronik,  media  luar  ruang,  media internet,   media   sosial   dan   lainnya.
Faktanya  di  lapangan  memang  dalam pelaksanaan  protokol  kesehatan  di  tempat- tempat umum srta tempat usaha dan tempat industri  melaksanakannya  dengan  baik  dan berpedoman  dengan  Peraturan  Gubernur ini. Seperti  pengunjung tetap menggunakan masker  protokol  kesehatan,  menjaga  jarak, serta  menutup  dan  membuka  tempat  usaha dengan  jam  atau  waktu  yang  telah  di- tentukan.  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini Pemerintah  Provinsi  Riau  selaku  penang- gung  jawab  terhadap  daerahnya  memang sudah  memberikan  sanksi  yang  tegas seperti  yang  diterangkan  pada  pasal  diatas. Selain  itu  jika  tetap  tidak  diindahkan mengenai  protokol  kesehatan  yang  berlaku maka tempat usaha tersebut akan
dilaksanakan  penutupan  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku.  Fakta  lainnya  di- lapangan,  melalui  info-info  yang  sudah dicantumkan  sebelumnya  dimana  banyak dijumpai  ternyata  masyarakat  yang  patuh terhadap  penggunaan  masker  protokol kesehatan  yang  sedang  beraktivitas  diluar rumah  atau  tempat-tempat  tertentu  yang menjadi  objek  kerumunan  masyarakat. Memang  ada  juga  yang  melanggar  dengan tidak menggunakan masker protokol kesehatan,  namun  para  anggota  Satgas Covid  19  langsung  menindak  masyarakat yang  tidak  menggunakan  masker  dan  tidak menjaga  jarak  tersebut  akan  langsung mendapatkan sanksi.
Namun  dengan  seiring  berjalannya waktu  penerapan      protokol      kesehatan menjadi  semakin  lenggang  dikarenakan banyaknya  masyarakat  dengan  rentang usia  31-60  tahun  yang  semakin  hari  tidak mengidahkan  protokol  kesehatan  yang berlaku,  sedangkan  usia  20-30  tahun  lebih sesuai  dalam  menerapkan  protokol  ke- sehatan  yaitu  sebanyak  38,7%.  Hal  ini disinyalir  dikarenakan  usia    yang    muda lebih    mudah  dalam  menangkap  informasi dan  lebih  dapat  menerima  segala    peruba- han    tatanan    yang  baru  sehingga  lebih mudah dalam    menerapkan    protokol ke- sehatan.
Pada usia dewasa merupakan saat diri menyesuaikan  terhadap  pola-pola  kehidu- pan baru serta harapan-harapan  baru. Salah
satu  contoh  penyesuain  adalah  terkait pekerjaannya.  Perlunya  penyesuaian  diri dengan  sifat  maupun  ritme  pekerjaan seperti jenis kerja setiap harinya, penyesuai- an  terhadap  teman  sejawat,  pimpinan  di penyesuaian  peraturan      yang      berlaku pada  pekerjaannya,  sehingga  usia  lebih dewasa lebih banyak  membutuhkan  waktu dalam  penerapan tempat kerja, lingkungan ditempat  kerja  dan penyesuaian   peraturan yang   berlaku   pada pekerjaannya, sehing- ga  usia  lebih  dewasa  lebih  banyak membutuhkan  waktu    dalam    penerapan protokol kesehatan. 12
Dalam  pelaksanaan  penerapan  di- siplin  dan  penegakan  hukum  protokol kesehatan  di  Pekanbaru  hingga  saat  ini masih  menemui  kendala.  Diantaranya masih  banyak  masyarakat  terjaring  razia gabungan,  seperti  halnya  kasus  berikut  ini: Pekanbaru,  Tim  gabungan  dari  Satuan Tugas  (Satgas)  Penanganan  Covid-19  Kota Pekanbaru,  kembali  jaring  248  pelanggar Peraturan  Walikota  Nomor  130  Tahun 2020,  tentang  perubahan  kedua  atas Peraturan Walikota Nomor 104 tahun 2020 tentang  Pedoman  Perilaku  Hidup  Baru (PHB)  masyarakat  produktif  dan  aman dalam pencegahan dan pengendalian Covid- 19, Rabu (4/11/2020).
12 Easter,  B.,  &  Wairata,  G.  (2020). Hubungan Tingkat Pengetahuan  Dan Sikap Dengan Perilaku Pencegahan Covid-19 Pada Mahasiswa
Universitas Airlangga Surabaya.
Pelaksana  tugas  (Plt)  Kepala  Satpol PP  Pekanbaru  Burhan  Gurning  melalui Kepala  Bidang  Operasional  dan  Ketertiban Masyarakat Yendri Doni menyebutkan, 248 pelanggar  terjaring  diberbagai  kecamatan. Di  Kecamatan  Tenayan  Raya,  petugas jaring  55  pelanggar.  Dengan  rincian,  36 orang  jalani  sanksi  sosial,  dan  19  orang diberi teguran lisan. Di Kecamatan Rumbai Pesisir  nihil  pelanggar.  Begitu  juga  di Kecamatan  Pekanbaru  Kota  juga  nihil pelanggar.
Sedangkan di Kecamatan Bukit Raya, petugas  jaring  33  pelanggar.  Dengan rincian,  28  pelanggar  jalani  sanksi  kerja sosial, 5 pelanggar lagi diberi teguran lisan. Di Kecamatan Lima Puluh petugas jaring 5 pelanggar.  Ke  5  pelanggar  ini  jalani  sanksi kerja  sosial.  Di  Kecamatan  Sukajadi petugas  jaring  20  pelanggar.  Dengan rincian,  10  orang  dijatuhi  sanksi  kerja sosial.  Dan  10  orang  lagi  diminta  menan- datangani  surat  pernyataan.  Di  Kecamatan Lima Puluh petugas jaring 5 pelanggar.  Ke 5 pelanggar ini jalani sanksi kerja sosial. Di Kecamatan  Senapelan  petugas  jaring  23 pelanggar. Dengan rincian, 18 jalani sanksi kerja sosial. 5 pelanggar lagi teguran lisan.
Di Kecamatan Payung Sekaki petugas jaring  18  pelanggar.  Dengan  rincian,  12 pelanggar  jalani  sanksi  kerja  sosial,  dan  6 orang  diminta  menandatangani  surat  per- nyataan agar mematuhi protokol kesehatan. Di  Kecamatan  Sukajadi  petugas  jaring  20
pelanggar.  Dengan  rincian,  10  orang  di sanksi kerja sosial, dan 10 surat pernyataan. Kecamatan  Marpoyan  Damai  terjaring  28 pelanggar.  Dengan  rincian,  18  orang  jalani sanksi  kerja  sosial,  dan  10  orang  teguran lisan.  Di  Kecamatan  Tampan  terjaring  19 pelanggar.  Dengan  rincian,  11  pelanggar jalani  sanksi  kerja  sosial,  8  orang  teguran lisan.  Untuk  hunting  di  MPP  jumlah pelanggar  31  orang.  6  orang  sanksi  kerja sosial.  2  orang  surat  pernyataan.  Dan  23 orang  teguran  lisan.  Total  keseluruhan pelanggar yang terjaring sebanyak 248.
Yendri  Doni  mengingatkan  masyara- kat  agar  terapkan  4M,  yakni  menggunakan masker,  mencuci  tangan,  menjaga  jarak, dan  menghindari  kerumunan.  Untuk  pe- nerapan  sanksi  denda  tetap  menggunakan Peraturan Walikota 130, yaitu Rp250 untuk perorangan  atau  pengendara  roda  dua  dan Rp1 juta untuk roda empat yang tidak patuh terhadap  protokol  kesehatan. 13 Dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan  pelanggaran  protocol  kesehatan maka  berbagai  kalangan  mayarakat  merasa bahwa  aturan  yang  dibuat  oleh  Gubernur Riau tidak memiliki sanksi yang memberatkan  sehingga  msayarakat  dapat dengan  mudah  melanggar  aturan  tersebut, oleh  sebab  aturan  yang  sudah  ada  itu  akan dievaluasi  kembali.  Bagi  masyarakat  yang
13 https://www.pekanbaru.go.id/p/news/tim- gabungan-jaring-248-pelanggar-protokol- kesehatan-di-pekanbaru
tidak  mengenakan  masker  akan  dikenakan sanksi  yang  lebih  berat,  bahkan  ada  yang mengusulkan  untuk  dipidana  daripada hanya  memberikan  sanksi  administrasi  dan sosial  saja. 14 Bahkan  apabila  terdapat masyarakat  yang  tidak  bersedia  menjalani hukuman  maka  pihak  berwajib  akan melakukan  pemblokiran  Nomor  Induk Kependudukannya  (NIK).  Tindakan  tegas ini dilakukan karena Riau saat ini, termasuk lima  daerah  penyebaran Covid-19 paling banyak.  Rasio  infeksi  dalam  beberapa  hari terakhir  berada  di  angka  200,  di  mana warga Pekanbaru paling mendominasi.
Dari  segi  penegakan  hukumnya, instansi  atau  dinas  yang  turut  serta berkecimpung dalam peraturan gubernur ini sudah  sangat  baik  dalam  penerapan hukumnya  sesuai  dengan  porsinya,  artinya setiap instansi  sudah  saling  bahu  membahu bekerja  untuk  menanggulangi  dan  menega- kan aturan yang tidak menggunakan masker protokol  kesehatan.  Kemudian  juga  mem- buktikan  bahwa  instansi  yang  bekerja  ini saling  berintegrasi  dan  konsolidasi  yang membuktikan  tidak  terjadi  pertengkaran ataupun  saling  menunjukkan  instansi  mana yang  baik  melainkan  sama-sama  me- nunjukkan  ada  dan  bersatu  dalam  Satgas Covid  19  untuk  melayani  masyarakat  di tengah pandemi virus covid-19.
14 https://www.pekanbaru.go.id/p/news/besok-- penerapan-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan- dievaluasi
Sarana  dan  fasilitas  yang  tersedia sekarang  sudah  lebih  dari  cukup  untuk melakukan tugas dan tanggung jawab untuk penanggulangan  virus  covid-19.  Fasilitas yang  ada  ini  digunakan  kesehariannya  oleh satgas covid 19 yang terdapat di jalan-jalan ialah dengan dibuatkannya posko penanggulangan virus covid-19 di beberapa titik  yang  menjadi  fokus  tempat  ber- kumpulnya masyarakat atau tempat masyarakat beraktivitas serta berkumpulnya masyarakat  seperti:  pasar,  bandara,  lampu merah,  balaikota,  kantor  kelurahan  atau kecamatan.  Selain  itu  penggunaan  ken- daraan  roda  dua  maupun  empat  yang digunakan  petugas  dalam  melaksanakan razia  dan  penindakan  bagi  yang  tidak menggunakan masker dan menjaga jarak di titik  tertentu  atau  menuju  tempat-tempat padat  penduduk  di  seluruh  Pekanbaru menjadi  faktor  sarana  dan  fasilitas  lainnya yang  mendukung  efektifnya  peraturan gubernur ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  permasalahan diatas  penulis  mengambil  kesimpulan bahwa:  Dengan  banyaknya  masyarakat yang  melanggar  aturan  protokol  kesehatan, maka  sudah  dapat  dikatakan  lemahnya aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintahan Pekanbaru,  oleh  sebab  itu  diharapkan pemerintah  dapat  melakukan  sosialisasi
kembali  dan  dapat  meningkatkan  sanksi bagi  pelanggar  sehingga  dapat  menimbul- kan  efek  jera.  Salah  satu  alasan  kenapa masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran  dikarenakan  terdapat        varia- bel  yang  memberikan  pengaruh  nyata terhadap  kepatuhan  masyarakat  terhadap protocol  kesehatan  covid-19  diantaranya yaitu  usia,  pendidikan,  pengetahuan,  sikap, dan motivasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ahmadi.  (2013). Kesehatan  Masyarakat, teori  dan  Aplikasi .  Jakarta:  Raja Gafindo
Easter,  B.,  &  Wairata,  G.  (2020).
Hubungan  Tingkat  Pengetahuan  Dan Sikap  Dengan  Perilaku  Pencegahan Covid-19 Pada
Mahasiswa
Universitas Airlangga Surabaya.
Fauzia,  W.,  U,  J.  E.  P.,  &  Jamaluddin,  M.
(2021). Edukasi  Penerapan  Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan  Penyebaran  Covid-19 Pada  Penderita  Komorbid .  Jurnal Ilmiah Media Husada.
Peter      Mahmud      Marzuki, Penelitian Hukum , Peredanamedia Group, Jakarta, 2005,
Razi,    H.    Fakhrur    et.,   al.    (2020). Bunga Rampai  Covid-19:  Buku  Kesehatan
Mandiri untuk Sahabat #Dirumahaja . Depok: Sebi Press

## PERUNDANG-UNDANGAN
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia No   7   Tahun   2020 Tentang Gugus Tugas  Percepatan  Penanggulangan
Corona Virus.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/Menkes/1591/2020  tentang Protokol  Kesehatan  Di  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  Dalam  Rangka Pencegahan
dan Pengendalian Covid19. Surat  Edaran  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020
TentangPenetapan    Status    Virus Corona  (Covid-19)  Sebagai  Darurat
Kesehatan Global
Peraturan  Gubernur  Riau  No  55  Tahun
2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Di Provinsi Riau.

## JURNAL
Mushidah,  &  Muliawati,  R.  (2021). Pengetahuan  Dan  Sikap  Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan
Penyebaran  Covid19  Pada  Pedagang UMKM. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 11, 35–42.

## INTERNET
Fitri,  B.  M.,  Otik,  W.,  &  Arfan,  I.  (2020).
Penerapan  protokol  kesehatan  era new  normal  dan  risiko  COVID-19 pada  mahasiswa.  Riset  Informasi Kesehatan ,  SURYA  Vol.  13,  No.  02, Agustus 2021 178 9(2).
https://doi.org/10.30644/rik.v8i2.460
https://covid19.hukumonline.com/wp- content/uploads/2020/09/peraturan_g ubernur_riau_nomor_55_tahun_2020. pdf
https://www.pekanbaru.go.id/p/news/tim- gabungan-jaring-248-pelanggar- protokol-kesehatan-di-pekanbaru
https://www.pekanbaru.go.id/p/news/besok- -penerapan-sanksi-pelanggar- protokol-kesehatan-dievaluasi
https;//www.who.int/emergencies/diseases/ novel-from:coronavirus- 2019/technical-  guidance/naming-the-
coronavirus-disease-(covid-2019)- and-the-causes-it.
Diakses
padatanggal20 Maret 2020
World      health      Organization.      2020.
Naming    The    Coronavirus    disease (COVID-19)    and    the    virus    that Causes    it    (internet).  Ganeva.World Health Organization,.
WHO.  2020.  WHO  Director-General’s remarks  at  the  media  briefing  on 2019-nCov  on  11  February  2020. https://www.who.int/dg/speeches/deta il/who-director-generals-remarks-at- the-media-briefing-on-2019-ncov-on- 11-february-2020. diakses pada tanggal 13 januari 2021.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Dwi  Anindya  Harimurti memperoleh Gelar  Sarjana  Hukum  pada  Fakultas Hukum Universitas Riau pada Tahun 2013. Memperoleh  Gelar  Pasca  Sarjana  Hukum pada  Fakultas   Hukum   Universitas  Islam Riau  pada  Tahun  2017.  Untuk  saat  ini mengajar  di  STIE  Mahaputra  Riau  di Pekanbaru sejak tahun 2019.