## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
Herlambang Bagus Pangarsa* Universitas Hang Tuah, Indonesia
*Corresponding author: herlambangbgsp@gmail.com

## Abstract
This research uses the theory from Lester and Stewart to determine the implementation of the policy, while determining the factors that influence the implementation of the policy uses four indicators of the implementation policies  from Van Meter and Van Horn.  The results obtained  from  the  study  show  that  the  implementation  of  the  policy  is  successfully implemented. The factors that affect the whole can be considered well-maintained, although in terms of communication there are several shortcomings, namely the lack of socialization to  the  community,  as  well  as  in  terms  of  resources,  especially  infrastructure,  namely  the website application is still error or slow. The tendency factor for implementing the policy has been  implemented  well  because  each  officer  has  carried  out  his  functions  and  duties according to the procedure. The characteristics of the implementing agency are clear, and there is a clear Standard Operating Procedure (SOP) as a guide.
Keywords: Policy Implementation, Public Policy, Low-Income Communities

## I. Pendahuluan
Kebijakan  pembangunan  di  Indonesia  salah  satnya  adalah  pengentasan  kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan cenderung dipengaruhi oleh aksesibilitas atau jangkauan masyarakat miskin terhadap informasi tentang program-program pengentasan kemiskinan. Programnya  cenderung  efektif  apabila  didukung  oleh  data  penerima  bantuan  yang  tepat sasaran.  Program  yang  sifat  kegiatannya  cenderung  terpusat  ini  menimbulkan kekurangakuratan data penerima bantuan. Data yang terpusat cenderung kurang valid, untuk itu  perlu  dilakukan  definisi  kemiskinan  dan  pemutakhiran  data.  Dengan  demikian, pendefinisian kemiskinan dimaksud dalam program menjadi urgent.
Bappenas  dalam  Erna  Setijaningrum  (2017)  mendefinisikan  kemiskinan  secara  lebih komprehensif,  dengan  melihat  kemiskinan  sebagai  kondisi  seseorang  yang  tidak  mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  Hak  dasar  tersebut  adalah  kebutuhan  pangan,  kesehatan,  pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.
Salah  satu  kebijakan  pembangunan  kurun  waktu  2004-2009  seperti  tertuang  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  adalah  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  yang  diantaranya  memuat  target  menurunkan  kemiskinan  dari  16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika  daya  beli  penduduk  terus  dapat  ditingkatkan  secera  berkelanjutan.  Berbagai  aspek
penting  yang  melatarbelakangi  perlunya  pengentasan  kemiskinan,  antara  lain  aspek kemanusian,  aspek  ekonomi,  aspek  sosial  dan  politik  serta  aspek  keamanan.  (dalam  Iqbal Hasbi, 2008)
Tantangan    besar  bagi  pemerintah  untuk  membuat  kebijakan/program  dalam  upaya pengentasan kemiskinan pada umumya yaitu jumlah penduduk setiap negara dari tahun ke tahun    terus  bertambah,  begitu  juga  jumlah  penduduk  di  Indonesia.  Berikut  ini  jumlah penduduk Indonesia yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik :
Tabel 1 Jumlah penduduk Indonesia (juta jiwa) Tahun 2014 s/d 2018

## Sumber : Data BPS Tahun 2014-2018 (diakses pada 02 Mei 2016)
Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 265.00 juta  jiwa.  Semakin  banyaknya  penduduk  tersebut  didukung  pula  dengan  tingginya  angka kemiskinan di tahun 2018 yang mencapai 25,9 juta jiwa atau sebesar 9,80 %. Hal tersebut menjadi  pekerjaan  besar  bagi  pemerintah  untuk  mengentaskan  kemiskinan  di  Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul akibat adanya kemiskinan adalah meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal inilah yang cukup menjadi perhatian dan peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
Upaya  pemerintah  dalam  pengentasan  kemiskinan  merupakan  prioritas  yang  perlu diterapkan  dalam  setiap  pelaksanaan  program  pembangunan.  Berkaitan  dengan  hal  ini, Pemerintah  Pusat  merancang  sebuah  kebijakan  untuk  membantu  melaksanakan  upaya tersebut  yang  dikelola  dengan  baik,  akuntabel,  dan  berkelanjutan,  yaitu  Pengolahan  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data yang tertera sekarang di halaman website DTKS menunjukkan Rumah Tangga DTKS berjumlah  27.703.976  juta,  data  penerima  Program  Sembako  berjumlah  18.737.074  KPM, Program  Keluarga  Harapan  berjumlah  10juta  KPM,  sedangkan  Penerima  Bantuan  KIS sebanyak  96.800.000  juta  jiwa.  DTKS  tersebut  bisa  digunakan  sebagai  sumber  data  utama dalam program pengenasan kemiskinan agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementrian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Mantan Menteri Sosial Juliari mengatakan bahwa beliau meminta agar DTKS terus dikaji dengan berbagai upaya untuk meningkatkan koordinasi  dan mencari solusi  dari tantangan pengelolaan data. Namun nyatanya masih terdapat permasalahan dilapangan.
Menurut data yang diperoleh dari Ratna Sari Dewi (2020) di Jakarta terdapat warganya mengembalikan  bantuan  sosial  karena  ketidaktepatan  sasaran  pemberian  bantuan, sementara  terdapat  warga  yang  tidak  terdata  yang  mestinya  berhak  menerima  bantuan, kemudian  di  bali  juga  teridentifikasi  warga  yang  telah  meninggal  dunia,  namun  tercatat sebagai penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki datanya tetap masih tejadi kesalahan data penerima bantuan.
Permasalahan pengentasan kemiskinan yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat maupun daerah sudah cukup banyak, dapat dilihat dari kritikan dari berbagai macam sumber salah satunya yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam CNBC (2020). Kritik
Data jumlah penduduk Indonesia (juta
jiwa) 2014 2015 2016 2017 2018 252.20  255.50  258.70  261.90  265.00
yang terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintahan Pusat. Beliau mengatakan bahwa setiap kementrian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  tidak  sinkron.  Kemudian  persoalan  pendataan  juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengakatakan bahwa Pemerintah  seharusnya  memperbaharui  kualifikasi  data  penerima  batuan,  jangan menggunakan data dari DTKS Kementrian Sosial yang verifikasi data terakhir dilakukan pada tahun 2015. Karena seiring berjalannya waktu dapat dipastikan bahwa banyak data penerima yang menalami perubahan (CNBC, 2020).
Presiden  Joko  Widodo  (BBC,2020),  mengakui  masih  terdapat  persoalan  data  penerima dalam penyaluran bantuan sosial. Beliau mengatakan bahwa memang ada satu sampai tiga yang berkaitan dengan perbaikan data, tapi untuk kedepannya diharapkan akan lebih  baik lagi.
Data yang diperoleh dari penelitian Resi Ariyasa dan Tim (2020) mengungkapkan bahwa yang menjadi masalah dari proses penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat adalah data penerima bantuan yang seharusnya data tersebut setiap tahun dilakukan update dan verifkasi data, sehingga jika terjadi sesuatu yang membutuhkan data tersebut, pemerintah sudah siap dengan data yang akurat.
Pemerintah  daerah  juga  mengalami  banyak  permasalahan  dalam  penyaluran  bantuan sosial.  Ketidaktepatan  sasaran,  double  data  penerima,  kemudian  masalah  data  yang  tidak update sementara bantuan harus segera dilakukan. Untuk itu diperlukan pengetahuan para petugas pendataan di tiap daerah untuk memahami syarat dan ketentuan penerima bantuan sosial tersebut.
Di Pemerintahan Kota Surabaya yang melaksanakan proses input data DTKS yaitu pihak Kecamatan/Kelurahan  masing-masing  wilayah  di  Surabaya.  Berdasarkan  pengamatan  di lapangan  peneliti  menemukan  bahwa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)nya  kurang  memadai, dilihat dari usia dan kurang menguasai teknologi sekarang sehingga proses pendataan sedikit terhambat. Untuk itu memang diperlukan petugas pendataan yang kompeten.
Data  dari  penelitian  terdahulu  oleh  Resi  Aryasa  dan  Tim  (2020)  menjelaskan  bahwa berapa kendala yang ditemukan di Pemerintah daerah antara lain: (1) Data penerima bantuan sosial yang masih tumpang tindih dengan lainnya. (2) Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kewilayahan melali RT/RW, namun data tersebut tidak update. (3) Banyak masyarakat yang tidak memilki kesadaran yang dulunya tidak mampu sekarang mampu  namun  tidak  melaporkan  perubahan  data  tersebut.  (4)  kurang  pemahanan masyarakat tentang informasi bantuan apa saja yang diberikan pemerintah.
Dari permasalahan yang diuraikan terkait DTKS yang mengikuti pola dari pusat, faktanya data  yang  diinput  oleh  petuas  kurang  valid  atau  tepat  sasaran,  sehingga  Pemerintah  Kota Surabaya  dalam  rangka  upaya  untuk  mempercepat  pengentasan  kemiskinan  di  Kota Surabaya. Yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan  Kesejahteran  Sosial,  maka  diperlukan  pendataan  terhadap masyarakat  yang  akan  memperoleh  pelayanan  kesejahteraan  sosial  penyandang  masalah kemiskinan.  Program  tersebut  merupakan  program  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan kelompok miskin dan bersifat transparant serta memerlukan keterkaitan antar instansi tanpa ada overlapping antar pelaksana program.
Terkait itu Pemerintah kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan Pemanfaatan, dan pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).  Data MBR akan digunakan sebagai acuan
dalam berbagai bidang bantuan untuk warga Surabaya, baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, maupun pemberdayaan dan ketenagakerjaan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi dalam Sonora Surabaya (2020) mengatakan, “Data MBR tersebut digunakan sebagai acuan Pemkot Surabaya untuk intervensi berbagai bidang bantuan, dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan,  Kita  juga  mengevaluasi  dari  program  MBR  kemarin,  sekarang  kita  buat  baru, sehingga ada bantuan yang langsung bisa dirasakan masyarakat secara cepat, karena saat ini menggunakan satu data MBR.”
Jumlah  MBR  di  kota  Surabaya  saat  ini  pada  tanggal  6  Januari  2021  tercatat  sebanyak 872.184 jiwa (262.875 KK). Data MBR tersebut bisa diakses secara publik melalui laman e- pemutakiran  data  (https://epemutakhirandata.surabaya.go.id/mbr),  sehingga  semua masyarakat yang ingin mendapatkan intervensi dari pemerintah bisa melihat terlebih dahulu namanya masuk atau tidak dalam database MBR tersebut.
Data MBR sendiri digunakan untuk intervensi pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota  Surabaya,  antara  lain  pemberian  bantuan  perlengkapan  pemakaman,  bantuan  biaya pendidikan,  bantuan  hukum,  bantuan  pelayanan  kesehatan,  bantuan  sanksi  denda administrasi  kependudukan  serta  pelayanan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Perwali  Nomor  58  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pengumpulan,  Pengolahan Pemanfaatan, dan pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimana jenis data  yang  dipergunakan  sebagai  sumber  pengumpulan  data  terdiri  dari  data  pasif  yang berupa data MBR yang telah ditetapakan oleh Walikota, dan data aktif yang diperoleh dari penerbitan  Surat  Keterangan  Miskin  (SKM)  oleh  Kepala  Dinas  Sosial,  dan  hasil  pendataan Dinas Sosial Kota Surabaya yang sudah terlebih dahulu di survey oleh satuan tugas Dinas Sosial dan pelaksanaanya dibantu oleh kelurahan atau perangkat daerah terkait.
Data MBR yang diperoleh peneliti khususnya di  Kecamatan Tandes yang mana sebagai studi  kasus  penelitian  ini  berjumlah  cukup  banyak  total  ada  2189  KK.  Terdapat  beberapa permasalahan  yang  ada  di  lapangan.  Menurut  peneliti  Data  MBR  yang  diperoleh  ada beberapa  yang  tidak  sesuai  saat  di  survey.  Petugas  Surveyor  lapangan  Dinas  Sosial  Kota Surabaya  mengatakan  bahwa  ada  ketidaksesuaian  data  MBR  seperti  warga  yang  tadinya tercatat sebagai MBR namun saat disurvey keadaannya tidak tergolong masyarakat miskin, warga tersebut memiliki rumah bagus, kemudian mobil lebih dari satu dan lain sebagainya. Ada  juga  yang  para  warganya  tidak  jujur  saat  disurvei,  dengan  tujuan  agar  mendapatkan intervensi dari pemerintah. Namun, adanya proses survey data MBR tersebut membantu agar data tersebut lebih akurat dan update.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang  Tata  Cara  Pengumpulan,  Pengolahan,  Pemanfaatan,  dan  Pelaporan  Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya?
2. Faktor-faktor  apakah  yang  mendukung  dan  menghambat  implementasi  kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan,  Pemanfaatan,  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR) di Kota Surabaya?
Dan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  Untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  implementasi  kebijakan  Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan,
Pemanfaatan,  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  di  Kota Surabaya.
2. Untuk menggambarkan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya.
Adapun  penelitian  ini  diharapkan  mempunyai  manfaat  baik  secara  akademis  maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat akademis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  perkembangan  ilmu Magister  Administrasi  Publik,  khususnya  dalam  studi  implementasi  kebijakan  publik, terutama  dalam    hal  implementasi  kebijakan  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bagi pelaksana program.
2. Manfaat praktis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  untuk  memberikan  kontribusi  kepada Pemerintah kota Surabaya optimalisasi dan kesesuaian implementasi kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. Landasan Teori

## 1. Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  memiliki  arti  yang  beraneka  ragam,  namun  menurut  Santoso  dalam Winarno (2007), ia menganggap bahwa kebijakan publik itu memiliki akibat-akibat yang dapat diramalkan.
Sepaham dengan pendapat ini adalah pendapat dari George C. Edward III dan Sharkansky dalam Ekowanti (2004) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Edward dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan bahwa kebijakan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau  dalam  bentuk  pidato-pidato  pejabat  teras  pemerintah  ataupun  berupa  program- program tindakan yang dilakukan pemerintah.
Jadi  dapat  disimpulkan  Implikasi  dari  beberapa  pengertian  dan  teori-teori  yang dipaparkan diatas, adalah pertama bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan. Kedua, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan  atau  pola  tindakan  pejabat  pemerintah.  Ketiga,  bahwa  kebijakan  itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Keempat bahwa kebijakan itu bersifat positif dalam arti suatu tindakan harus dilakukan, dan negatif dalam arti keputusan tersebut bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu. Kelima, bahwa kebijakan itu didasarkan pada  peraturan-peraturan  atau  perundang-undangan  yang  bersifat  memaksa.  Keenam, kebijakan itu dilaksanakan pada waktu tertentu untuk menyikapi suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

## 2. Implementasi Kebijakan
Lester  dan  Stewart  dalam  Winarno  (2007)  mengungkapkan  bahwa  implementasi kebijakan  dipandang  dalam  pengertian  yang  luas,  merupakan  tahap  dari  proses  kebijakan segera  setelah  penetapan  undang-undang,  dimana  berupa  pelaksanaan  undang-undang dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik  bekerja  bersama-sama  untuk
menjalankan  kebijakan  dalam  upaya  untuk  meraih  tujuan-tujuan  kebijakan  atau  program- program.
Selanjutnya,  van  Meter  dan  van  Horn  dalam  Nawawi  (2007),  merumuskan  proses implementasi sebagai “policy implementation accompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in  prior  policy  decisions”  (implementasi  kebijakan  merupakan  tindakan -tindakan  dan kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  untuk  tercapainya  tujuan- tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan).
Sedangkan model implementasi yang dikembangkan oleh van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007) menitikberatkan pada perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak dalam prosedur-prosedur  implementasi  kebijakan.  Hasil  atau  tujuan  yang  diharapkan  adalah prestasi  kerja  dalam  suatu  organisasi.  Jalan  yang  menghubungkan  antara  kebijakan  dan prestasi  kerja  dihubungkan  oleh  sejumlah  variabel  bebas  yang  saling  berkaitan,  yaitu  :  (a) Ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumber-sumber kebijakan; (c) Ciri-ciri atau sifat lembaga pelaksana;  (d)  Komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan,  (e) Sikap para pelaksana; (f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
A.  Model van Meter dan van Horn van Meter dan van Horn  dalam  Winarno  (2007)  didalam teori  implementasi kebijakan atau program, bertitik tolak dari suatu argumen, yaitu bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses  implementasi  akan  dipengaruhi  oleh  sifat  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dari suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan  dengan  prestasi  kerja  (performance).  Kedua  ahli  ini  lebih  jauh  mengemukakan, bahwa  jalan  yang  menghubungkan  antara  kebijakan  dan  prestasi  kerja  dipisahkan  oleh sejumlah  variabel  bebas  (independent  variable)  yang  saling  berkaitan.  Variabel-variabel tersebut adalah:
a. Standar dan Tujuan
Menurut van Meter dan van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang  krusial  dalam  analisis  implementasi  kebijakan.  Standard  dan  tujuan  ini  bisa  diartikan sebagai visi dan misi dari tempat penulis melakukan penelitian. Setiap kebijakan publik harusa mempunyai standar dan suatu tujuan kebijakan yang jelas, terencana dan terukur, sehingga dari ketentuan tersebut dapat terwujud.
b. Sumber Daya
Dalam Nawawi (2007) suatu implementasi kebijakan, dibutuhkan adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources), maupun sumber daya material (material resources), dan sumber daya metoda (method resources). Dari ketiga sumber daya tersebut, yang  paling  penting  adalah  sumber  daya  manusia  karena  disamping  sebagai  subjek  atau pelaksana  implementasi  kebijakan,  juga  termasuk  objek  atau  pihak  yang  terdampak  dari kebijakan publik yang diterapkan.
c. Karakteristik Lembaga Pelaksana
Kast dan Rosenzweig dalam Nawawi (2007) mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Definisi tersebut memberikan petunjuk bahwa organisasi dapat  dilihat  dari  dua  sudut  pandang,  yaitu  sebagai  wadah  berbagai  kegiatan  dan  sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat di dalamnya. Beberapa faktor termasuk dalam  bagian  model  ini,  banyak  karakteristik  lembaga  administratif  yang  mempengaruhi
kinerja kebijakan telah diidentifikasi oleh para ahli politik birokratik. Menurut van Meter dan van  Horn  dalam  Winarno  (2007),  ada  beberapa  karakteristik  yang  mungkin  berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain :
(1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan,
(2) Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses dalam badan pelaksana
(3) Sumber daya lembaga politik, yaitu dukungan antara eksekutif dan legislatif
(4) Vitalitas suatu organisasi
(5) Tingkat komunikasi terbuka, yaitu bebas komunikasi horizontal dan vertikal, dan secara relatif  tingginya  tingkat  kebebasan  dalam  komunikasi  dengan  orang-orang  diluar organisasi atau dalam organisasi
(6) Kaitan lembaga formal dan informal dengan pembuatan kebijakan atau tubuh kebijakan.
d. Sikap Pelaksana
Perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku manusia dalam melaksanakan kegiatannya.  Walgito  dalam  Nawawi  (2007)  mengungkapkan  pendapat  Thourndike,  Skinr dalam  Hergentahn  bahwa  perilaku  manusia  sebagian  besar  adalah  berupa  perilaku  yang dibentuk,  perilaku  yang  dipelajari,  termasuk  kaitannya  dalam  mempelajari  aktivitas administrasi  dalam  organisasi  dan  manajemen.  Dalam  implementasi  kebijakan,  sikap  atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu : respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi  yang  berupa  pemahaman  terhadap  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  intensitas disposisi implementor yang berupa preferensi nilai yang dimiliki tersebut. Menurut van Meter dan  van  Horn  dalam  Winarno  (2007),  intensitas  kecenderungan-kecenderungan  pelaksana akan  mempengaruhi  kinerja  kebijakan.  Para  pelaksana  yang  mempunyai  pilihan-pilihan negatif  mungkin  secara  terbuka  akan  menimbulkan  sikap  menentang  akan  tujuan  dari program tersebut.
e. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana Winarno (2007) berkata bahwa implementasi akan berjalan dengan efektif bila ukuran dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan ke bawah didalam suatu organisasi, para komunikator dapat saja menyimpangkan atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja ataupun tidak. Pada tahun 1960, David K Barlo mengembangkan komponen-komponen komunikasi (Herbert G. Hicks), Silalahi dalam Nawawi (2007) yang terdiri dari : (1) Sumber, (2) Membuat sandi, (3) Pesan, (4) Saluran atau media, (5) Penerima, (6) Menguraikan sandi, (7) Pengertian, (8) Umpan balik, (9) Kegaduhan.
f. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
Kondisi sosial, ekonomi  dan politik merupakan variabel yang menjadi perhatian dalam implementasi  kebijakan  karena  akan  berpengaruh  terhadap  output  dari  sebuah kebijakan. Winarno (2007) mengungkapkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk jadi pertimbangan dalam mempengaruhi yuridiksi dimana implementasi dilaksanakan :
1) Apakah sumberdaya ekonomi didalam wilayah yuridiksi pelaksana tersedia secara cukup untuk mendukung keberhasilan implementasi ?
2) Sejauh  mana  kondisi  ekonomi  dan  sosial  yang  berlaku  akan  dipengaruhi  oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan ?
3) Apakah sifat opini publik yang penting berhubungan dengan isu kebijakan?
4) Apakah elit membantu atau berlawanan dengan implementasi kebijakan ?
5) Apakah karakter/sifat-sifat pengikut dari wilayah organisasi pelaksana; apakah terdapat partisan yang mendukung kebijakan ?
6) Sejauh  mana  kelompok  kepentingan  swasta  dimobilisasi  dalam  mendukung  atau menentang kebijakan ?
Dengan  demikian  dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat implementasi kebijakan, menggunakan 6 variabel diatas.

## 3. Kebijakan  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara Pengumpulan,  Pengelolaan,  Pemanfaatan  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Menimbang  adanya  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial,  maka  diperlukan  pendataan  terhadap  masyarakat yang  akan  memperoleh  pelayanan  kesejahteraan  sosial  penyandang  masalah  kemiskinan. Proses pendataan tersebut agar dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka telah diatur Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Tujuan  dari  Program  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  adalah  untuk  intervensi pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  antara  lain  pemberian  bantuan perlengkapan pemakaman, bantuan biaya pendidikan, bantuan hukum, bantuan sanksi denda administrasi kependudukan serta pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengertian  dari  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  yang  selanjutnya  disingkat  MBR berdasarkan  Perwali  Nomor  58  Tahun  2019  adalah  masyarakat  berpenghasilan  rendah dengan  pengeluaran  konsumsi  per  kapita  sebulan  dibawah  garis  kemiskinan.  Masalah kemiskinan  juga  erat  kaitannya  dengan  keterbatasan  asset  dan  akses  yang  dimiliki  oleh lapisan masyarakat MBR ini (Susanto dalam Ayuko, 2019)
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Pengumpulan,  Pengolahan,  Pemanfaatan,  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah (MBR), proses pengumpulan data yang dilakukan berupa data pasif dan data aktif. Data pasif yang dimaksud adalah data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota Surabaya, sedangkan  yang  data  aktif  berupa  data  yang  diperoleh  dari  penerbitan  Surat  Keterangan Miskin (SKM) oleh Kepala Dinas Sosial  (Dinsos) Kota Surabaya, dan  hasil pendataan Dinsos yang pelaksanaanya dapat dibantu oleh kelurahan atau Perangkat Daerah terkait.
Penerbitan SKM yang dilakukan Kepala Dinsos berdasarkan pengajuan dari warga daerah yang  dibuktikan  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  atau  Kartu  Keluarga  (KK)  melalui fasilitas kesehatan atau fasilitas pelayanan oleh  Perangkat Daerah terkait. Penerbitan SKM dilakukan melalui sistem paling lama 2 (dua) hari kerja dan tidak dipungut biaya apapun. SKM hanya berlaku untuk 1 orang anggota keluarga dan masa berlaku paling lama 2 bulan sejak terhitung tanggal penerbitan.
Jangka waktu pengumpulan data MBR untuk data aktif paling lama 2 hari kerja sejak data tersebut diketehaui, sedangkan untuk data pasif dilaksanakan secara bertahap sampaidengan ditetapkan Keputusan Walikota. Data pasif tersebut akan dilakukan pemutakhiran data oleh Dinas  Sosial  yang  pelaksanaannya  dapat  dibantu  oleh  kelurahan  atau  perangkat  daerah terkait. Pemutakhiran data tesebut akan dilakukan apabila terdapat perubahan status dalam data pasif antara lain karena meninggal, pindah, dan adanya peningkatan ekonomi keluarga, serta  dilakukan  setelah  kelurahan  dan  bagian  Administrasi  Kesejahteraan  Rakyat memasukkan perubahan data dalam sistem. Kemudian, untuk data aktif yang pengumpulan
datanya  dilakukan  oleh  Dinsos  yang  pelaksananya  dibantu  oleh  kelurahan  atau  perangkat daerah terkait setelah itu mereka akan memasukkan hasil pemutakhiran dan pengumpulan data MBR pada sistem sesuai dengan formulir Pemutakhiran Data MBR.
Hasil pemutakhiran dan pengumpulan data yang diperoleh dari kelurahan atau perangka daerah  terkait  sistem,  kemudian  akan  dilakukan  pengelolaan  data  dengan  pemeringkatan MBR  oleh  Dinsos  dengan  menggunakan  metode  Proxy  Means  Test  (PMT).  Pemeringkatan tersebut  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  kesejahteraan  rumah  tangga  yang  akan digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan intervensi.  Metode  PMT  dilakukan  dengan  model  perhitungan  yhats  (estimasi  konsumsi), dimana hasil perhitungannya akan dikelompokkan dalam desil (desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4) dan penyebutannya adalah MBR. Data MBR tersebut akan ditetapkan secara berkala oleh Kepala Dinsos yang nantinya dijadikan sebagai bahan penetapan MBR oleh Walikota.
Pemanfaatan  data  MBR  dijelaskan  bahwa  dalam  rangka  penyusunan  perencanaan anggaran  dan  kegiatan  pemberian  intervensi  kepada  MBR,  Perangkat  daerah  wajib menggunakan  data  MBR  untuk  menentukan  target  sasaran  kegiatan  Pemerintah  Daerah. Data  MBR  juga  dapat  digunakan  untuk  pelayanan  pihak  lainnya,  Kepala  Dinsos  dapat menerbitkan  Surat  Keterangan  yang  menerangkan  bahwa  yang  bersangkutan  telah  masuk data MBR. Data yang tercantum berupa No KK dan Nama Kepala Keluarga beserta anggota yang  statusnya  keluarga  yaitu  suami/istri  dan  anak.  Setiap  individu  yang  telah  tercantum dalam KK dapat memperoleh intervensi dari Pemerintah Daerah.
Proses pelaporan data, bahwa setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan intervensi wajib memasukkan data hasil intervensi pada sistem, yang dilakukan paling sedikit 1 bulan sekali.  Pelaporan  data  yang  dilakukan  Perangkat  Daerah,  selanjutnya  akan  dilakukan pengolahan  data  oleh  Bagian  Administrasi  Kesejahteraan.  Hasil  pengolahan  data  tersebut dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepala Dinas Sosial.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif.  Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya dan studi kasus di wilayah Kecamatan Tandes. Informan yang dipilih dalam penelitian adalah pejabat struktral, staff, petugas validasi dan surveyor serta warga kecamatan Tandes. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data terkumpul diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

## IV. Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa  Implementasi Kebijakan  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara Pengumpulan,  Pengelolaan,  Pemanfaatan  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan berjalan dengan baik. Pelaksana kegiatan  meliputi  Dinas  Sosial,  Kelurahan,  RT/RW  dan  SKPD  lainnya.  Adapun  yang  diatur dalam kebijakan tersebut proses pengumpulan data yang dilakukan berupa data  pasif  dan data aktif. Data pasif yang dimaksud adalah data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota
Surabaya,  sedangkan  yang  data  aktif  berupa  data  yang  diperoleh  dari  penerbitan  Surat Keterangan  Miskin  (SKM)  oleh  Kepala  Dinas  Sosial  (Dinsos)  Kota  Surabaya,  dan  hasil pendataan  Dinsos  yang  pelaksanaanya  bisa  dibantu  RT/RW  untuk  pengajuan  warga  yang masuk kategori MBR kemudian menunggu verifikasi dari kelurahan, kemudian hasil verifikasi tersebut di survey oleh petugaas surveyor dari Dinsos, kemudian di skoring sehingga hasilnya bisa ditentukan warga tersebut masuk menjadi kategori MBR. RT/RW juga diberi pembekalan melalui sosialisasi oleh petugas surveyor. dan sosialisasi tersebut berjalan dengan baik.
Banyak  yang  akhirnya  yang  terbuka  untuk  membantu    sesama  dengan  mengajukan permohonan warga sekitar yang kurang mampu. Petugas surveyor Dinas Sosial juga selalu menjaga  komunikasi  dengan  RT/RW  jika  ada  yang  ditanyakan  atau  kurang  paham  terkait proses  pengajuan  MBR.  Sedangkan  pada  penerbitan  SKM  adanya  perubahan  pertama Peraturan Walikota Surabaya nomor 53 tahun 2020 dan perubahan kedua Perwali Surabaya nomor 24 tahun 2021 yang isinya menghapus SKBK (Surat Keterangan Bantuan Kesehatan) sehingga yang Dinsos hanya memiliki wewenang untuk menerbitkan SKM saja.
Penerbitan SKM dilakukan Kepala Dinas Sosial berdasarkan pengajuan dari warga daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK) kota surabaya yang  memenuhi  kriteria.  Pelaksanaan  pengumpulan  Pengelolaan,  Pemanfaatan  dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut menggunakan aplikasi berbasis website yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.
2. Faktor – faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  dimana terdapat enam faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan tersebut. Berikut penjelasannya:
a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Dalam  studi  implementasi,  tujuan  dan  sasaran  yang  dilakukan  harus  diidentifikasi  dan diukur  karena  implementasi  tidak  dapat  berhasil  atau  mengalami  kegagalan  bila  tujuan- tujuan itu tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara    menjelaskan  bahwa  Tujuan  kebijakan  yaitu  untuk memperbaiki pendataan terkait masyarakat tidak mampu diharapkan adanya data MBR ini, pemerintah kota surabaya bisa lebih mudah menyalurkan bantuan dan tepat sasaran karena datanya  selalu  diupdate.  Dan  kita  menggunakan  sistem  penilaian  mana  warga  yang  lebih berhak mendapatkan instervensi dari pemerintah. Intinya supaya tepat kita sinkronkan data yang dari Kementrian Sosial. Sasaran kebijakan itu warga yang setelah disurvei oleh surveyor yang dihitung berdasarkan skoring di sistem aplikasi. Nantinya yang masuk kategori MBR akan diberikan intervensi pemerintah. Mengenai pencapaian pelaksana kebijakan dan masyarakat didapati  bahwa  pencapaian  pelaksanaan  sudah  cukup  baik  untuk  pelayanan  skm  sekarang sudah menggunakan sistem online. Jadi untuk respon dan pelayanan dari Dinas Sosial lebih tanggap dan cepat. Dalam pelayanan pengurusan SKM juga cukup baik. Ada yang mengurus SKM pendidikan dari pengajuan sampai SKMnya terbit kurang lebih waktunya 2-3 hari, sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  namun  ada  disuatu  wilayah  terdapat  kendala  yaitu  saat proses verifikasi kelurahan yang kurang cepat, dikarenakan mungkin banyak tugas lain yang harus  dikerjakan  sehingga  untuk  verifikasi  data  MBR  jadi  terlambat.  Kurangnya  petugas survey di kecamatan Tandes juga membuat proses pengajuan warga jadi terhambat. Berikut
sebagai penunjang terdapat tabel 1.2 ukuran target dan realisasi pendataan MBR dan survei SKM.
Tabel 1.2
Ukuran Target dan Realisasi Pendataan MBR dan Survei SKM
Tahun Target Realisasi Jumlah % Jumlah % 2018 4992 100% 4992 100% 2019 4990 100% 4989 99% 2020 4996 100% 5002 101%
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk tahun 2008 realisasi pendataan MBR dan survei SKM mencapai target 100%, sedangkan untuk tahun 2019 hanya 99% dari target, dan untuk tahun 2020 melebihi target pencapaian yaitu 101%.

## b. Sumber Daya
Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa saat ini jumlah dan kemampuan staf validasi dan surveyor sudah cukup bagus dilihat dari pencapaian target setiap  harinya  hasilnya  tercapai.  Namun  alangkah  baiknya  setelah  melihat  keadaan  di lapangan  untuk  petugas  surveyor  menurut  hasil  observasi  peneliti  dirasa  kurang  karena semakin  banyaknya  masyarakat  yang  harus  di  survey  di  masa  pandemi  seperti  ini  banyak warga  yang  terdampak,  sehingga  ditemukan  ada  beberapa  kendala  yang  masih  terjadi  di lapangan  seperti  warga  yang  benar-benar  membutuhkan  intervensi  namun  belum  dapat bantuan  dikarenakan  setelah  diusulkan  nama  warga  tersebut  belum  termasuk  MBR  di database. Bisa jadi dikarenakan pihak validasi dari kelurahan yang terlambat atau kurangnya petugas  surveyor  yang  survey  ke  rumah  warga.  Untuk  sarana  prasarana  berupa  aplikasi berbasis website sudah cukup baik walaupun kadang ada masalah server masih dimaklumi. Ditemukan di lapangan khususnya wilayah manukan kulon petugasnya dirasa kurang sehingga proses  pelaksanaannya  lama.  Kembali  lagi  ke  individu  masing-masing  tergantung kemampuannya ada yang agak gagap teknologi ada yang langsung bisa.
Namun untuk kedepannya, agar pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial dapat lebih efektif dan lebih baik lagi, perlu adanya penyegaran dan penambahan personil, atau dengan menyiasati jumlah pegawai yang ada, yaitu melakukan rolling antar pegawai agar pegawai tidak  jenuh  dengan  pekerjaannya.  Akan  tetapi,  bagaimanapun  juga  jumlah  staf  yang menangani harus sesuai dengan beban kerja. Kekurangan jumlah  pegawai dapat berakibat fatal terhadap implementasi kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan dapat tidak berjalan, tidak  efektif,  dan  tidak  tepat  sasaran  yang  mengakibatkan  kebutuhan  masyarakat  tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penambahan jumlah personil merupakan hal yang harus dilakukan agar kebijakan MBR dapat berjalan dengan maksimal.
Selanjutnya,  fasilitas  fisik  dan  alokasi  anggaran  adalah  salah  satu  sumber  daya  yang penting untuk menunjang pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial. Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, rincian alokasi anggaran tidak mengetahui secara detail. Sarana prasarana yang ada sudah mencukupi, Semuanya menggunakan IT/sistem online, terdapat sistem aplikasi berbasis website yang sudah bisa diakses oleh seluruh warga Surabaya. Namun terkait  alokasi  anggaran  ini  masyarakat  juga  tidak  mengetahui  jumlah  anggaran  yang dialokasikan,  hal  ini  menunjukkan  adanya  ketidaktransparan  soal  anggaran.  Menurut
masyarakat,  adanya  kekurangan  untuk  fasilitas  fisik  yang  mana  websitenya  kadang  ada gangguan tapi masih bisa ditolerir.

## c. Komunikasi Antar Unit Organisasi
Berdasarkan  data  hasil  wawancara  kepada  informan  cara  Komunikasi  antara  Organisasi dan Pelaksana Kebijakan menggunakan sistem aplikasi berbasis website sehingga SKPD lain bias  mengambil  data  untuk  melakukan  intervensi  dari  pemerintah.  Komunikasi  antar pelaksana juga berjalan cukup baik, sering diadakannya rapat dan menghubungi via WA untuk memonitoring  pelaksanaan  kebijakan  dengan  melakukan  sharing  dan  feedback  terkait kendala di lapangan khususnya pekerjaan surveyor.
Penggunaan  teknologi  sebagai  alat  komunikasi  utama  membuat  komunikasi  diantara semua  pihak,  baik  dengan  masyarakat  ataupun  SKPD  berjalan  dengan  baik  dan  cepat, sehingga permasalahan yang dihadapi mampu terselesaikan secara cepat. Komunikasi yang terdapat dalam Dinas Sosial berlangsung cukup baik dengan koordinasi yang sering dilakukan. Hal ini mampu menciptakan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan MBR ini.
Jadi,  komunikasi  yang  terdapat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  perlindungan  sosial merupakan komunikasi dua arah dari Dinas Sosial kepada masyarakat dan kepada SKPD yang terkait  di  wilayah  Surabaya.  Secara  keseluruhan,  proses  komunikasi  yang  terjalin  antara Dinsos dan pelaksana kebijakan sudah cukup baik tapi bukan berarti tidak ada kekurangan atau kendala yang dihadapi. Dalam proses komunikasi ini, Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, seperti server dalam sistem aplikasi kadang sering lemot jika banyak yang buka. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinsos dengan masyarakat/RT dan  RW  dilakukan  dengan  melaksanakan  sosialisasi  terkait  penggunaan  aplikasi  untuk mempermudah  RT/RW  dalam  mengajukan  warganya  yang  tergolong  MBR.  Kegiatan sosialisasi memang sudah dilakukan di masing-masing kelurahan. Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam proses komunikasi dengan masyarakat adalah masih ada yang salah paham mengira MBR itu salah satu program bantuan pemerinta seperti PKH padahal hanya update  database  warga.  Adanya  warga  yang  gagap  teknologi,  umur  yang  sudah  tua,  dan warga  yang  tidak  update  informasi  Hal  ini  yang  menyebabkan  penyampaian  informasi terkadang  tidak  dipahami  dengan  baik,  sehingga  petugas  Dinsos  harus  mengulang  dan menjelaskan kembali kepada masyarakat. Terlepas itu komunikasi lainnya berjalan dengan lancar.
Menyikapi  permasalahan  tersebut  Dinas  Sosial  dengan  berbagai  cara  komunikasi  yang diberikan  saat  ini  telah  mampu  membantu  masyarakat  dalam  memperoleh  segala  bentuk informasi  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  Kebijakan  Peraturan  Walikota  Surabaya Nomor  58  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara  Pengumpulan,  Pengelolaan,  Pemanfaatan  dan Pelaporan  Data  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR).  Untuk  mempermudah komunikasi  sekarang  Pemerintah  Kot a  Surabaya  membuat  aplikasi  “Wargaku”.  Aplikasi tersebut  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  warga  surabaya  dan  sebagai  media komunikasi  karena  bisa  diakses  dimanapun  kapanpun.  Upaya  ini  dirasa  akan  mampu meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat kota Surabaya.

## d. Karakterisik Badan Pelaksana
Berdasarkan  data  hasil  wawancara  kepada  informan,  menunjukkan  bahwa  pada pelaksanaan  kebijakan  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  Tentang  Tata Cara  Pengumpulan,  Pengelolaan,  Pemanfaatan  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR),  didapati  bahwa  mulai  proses  skoring,  survey  data  sampai
menilai  mampu  tidak  mampu  tetap  wewenang  Dinas  Sosial.  Kelurahan  tugasnya memverifikasi data yang sudah diinput RT/RW. Bahwa hasil dari pelaksanaan MBR ini juga diperiksa BPK dan Kejaksaan terkait kebenarannya. komunikasi yang terjalin antara pelaksana lain  yang  berada  dibawah  wewenang  Dinsos  contohnya  terkait  pemberian  data,  misal Disnaker  membutuhkan  data  MBR,  tinggal  mengambil  di  database  epemutakiran  data, dimana masing-masing dinas sudah mendapatkan akses user dan password sehingga tidak perlu  mengirim  surat  atau  sebaginya.  Jadi  artinya  sudah  terbangun  di  dalam  sistem  tanpa harus izin dll. Intinya mempercepat birokrasi. Di sistem kita itu sudah bagus contohnya ada warga  yang  membutuhkan  SKM  otomatis  sudah  sinkron  di  sistem  di  aplikasi  dikti  sudah terbaca bahwa sudah memiliki SKM. Kecuali data yang lebih spesifik harus berkoordinasi atau bersurat ke Dinas Sosial. Terkait evaluasi, pemerintah juga melakukan evaluasi dari perwali 58  ini.  Mulai  2021  ini  itu  perubahan  kedua.  Contoh  evaluasi  terkait  warga  surabaya  yang berNIK  Surabaya  tapi  beliau  berkedudukan  di  luar  Kota  Surabaya  jadi  tetap  diberikan pelayanan dengan memberikan reverensi. Sehingga Dinsos terus memberikan evaluasi yang terbaik supaya pemerintah juga tepat sasaran dalam memberi bantuan dan melayani warga yang tidak mampu semaksimal mungkin.
Menurut  masyarakat  Karakteristik  badan  pelaksana  yaitu  Dinas  Sosial,  Pelayanannya sudah  sesuai  dengan  SOP,  contohnya  pelayanan  pengurusan  SKM  dari  proses  pedaftaran sampai  terbitnya  SKM  cukup  cepat  hanya  2-3  hari,  Petugas  yang  ada  di  dinas  sosial  juga ramah, menjelaskan dengan baik apabila saya kurang paham tertkait informasi MBR dengan detail terkait alur proses pengajuan, Pelaksanaan kebijakan cukup mudah. informasi terkait pelaksanaan  dan  masing-masing  tugas  pelaksana  kebijakan,  kalau  misal  gatau  atau  salah paham juga langsung dibenakan oleh petugas surveyor yang mendampingi kami para RT/RW.

## e. Kecenderungan Pelaksana Kebijakan
Berdasarkan  data  hasil  wawancara  kepada  informan,  menunjukkan  bahwa  pada pelaksanaan  kebijakan  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  Tentang  Tata Cara  Pengumpulan,  Pengelolaan,  Pemanfaatan  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk mencapai tujuan kebijakan sikap yang dilakukan harus sesuai  dengan  preaturan  yang  berlaku.  Dengan  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  dan mengerjakan  tugas  apapun  yang  diberikan  pimpinan,  serta  pencapaian  target.  Dalam pengambilan  keputusan  sikap  yang  baik  berdasarkan  dari  instruksi  pimpinan  yang sebelumnya sudah dikoordinasikan , supaya semua ikut andil dalam pengabilan keputusan yang  sesuai.  Untuk  petugas  survey  lapangan  sikap  pelaksana  yang  dilakukan  harus  benar- benar melakukan survey dan data yang dimasukkan wajib sesuai fakta yang ada sehingga data yang dimasukkan valid.
Dapat dilihat dari beberapa pendapat dari masyarakat menjelaskan bahwa sikap pelaksana yang  dilakukan  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan  kebijakan  Peraturan  Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan  Rendah (MBR) menurut pelaksana sendiri sudah melakukannya sesuai aturan yang berlaku, dan bekerja/melayani sebaik mungkin demi kepuasan  masyarakat.  Menurut  pendapat  masyarakat  sendiri  pemerintah  juga  sudah memberikan pelayanan yang baik, memberi tanggapan yang baik, dan sangat membantu apa yang dibutuhkan masyarakat.
f. Kondisi Sosial, Ekonomi Politik
Berdasarkan  data  hasil  wawancara  kepada  informan,  menunjukkan  bahwa  pada pelaksanaan  kebijakan  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  Tentang  Tata
Cara  Pengumpulan,  Pengelolaan,  Pemanfaatan  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu dilihat dari  kondisi ekonomi, Sangat berpengaruh jika keadaan  ekonominya  rendah  bisa  dibilang  tidak  mampu,  contohnya  warga  yang  kurang mampu bisa langsung diusulkan jadi MBR.
Aspek  sosial  berpengaruh  juga,  dengan  mendahulukan  warga  yang  memang  benar membutuhkan  bantuan  pemerintah.  Banyak  kelompok  masyarakat  yang  mendukung  dan membantu RT untuk memberikan informasi terkait kondisi warga agar bisa masuk dalam data MBR. namun semua itu wajib mengikuti prosedur dan alur pengajuan. Dan setalah terdaftar MBR nantinya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Untuk dukungannya kelompok masyarakat. LSM pernah ikut membantu juga, Ibu-ibu PKK atau perwakilan dari panti asuhan juga bisa membantu melapor kepada RT/RW. untuk terkait pengaruh  partai  politik,  pihak  Dinsos  tidak  mengetahuinya.  Jadi,  intinya  mereka  juga membantu, memberikan usulan pada Dinas Sosial tetapi kembali lagi pada penilaian sesuai atau tidak sesuai dengan laporan RT/RW, dan lain sebagainya.

## V. Kesimpulan dan Saran
1. Implementasi Kebijkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara  Pengumpulan,  Pengelolaan,  Pemanfaatan  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  yang  dilaksanakan  oleh  pelaksana  kebijakan  dapat  berjalan dengan baik. Pelaksana kegiatan meliputi Dinas Sosial, Kelurahan, RT/RW dan SKPD lainnya. Adapun  yang  diatur  dalam  kebijakan  tersebut  proses  pengumpulan  data  yang  dilakukan berupa  data  pasif  dan  data  aktif.  Data  pasif  yang  dimaksud  adalah  data  MBR  yang  telah ditetapkan oleh Walikota Surabaya, sedangkan yang data aktif berupa data yang diperoleh dari  penerbitan  Surat  Keterangan  Miskin  (SKM)  oleh  Kepala  Dinas  Sosial  (Dinsos)  Kota Surabaya,  dan  hasil  pendataan  Dinsos  yang  pelaksanaanya  bisa  dibantu  RT/RW  yang sebelumnya sudah diberi pembekalan melalui sosialisasi oleh petugas surveyor. pengajuan warga yang masuk kategori MBR kemudian menunggu verifikasi dari kelurahan, hasil verifikasi tersebut di survey oleh petugaas surveyor dari Dinsos, kemudian di skoring sehingga hasilnya bisa ditentukan warga tersebut masuk menjadi kategori MBR atau tidak.
Penghapusan SKBK (Surat Keterangan Bantuan Kesehatan) sehingga Dinsos hanya memiliki wewenang  untuk  menerbitkan  SKM  saja.  Penerbitan  SKM  dilakukan  Kepala  Dinas  Sosial berdasarkan  pengajuan  dari warga daerah yang  dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP),  atau  Kartu  Keluarga  (KK)  kota  surabaya  yang  memenuhi  kriteria.  Pelaksanaan pengumpulan  Pengelolaan,  Pemanfaatan  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah  (MBR)  tersebut  menggunakan  aplikasi  berbasis  website  yang  bisa  diakses  oleh seluruh masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi  Kebijakan Peraturan Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara  Pengumpulan, Pengelolaan,  Pemanfaatan  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR)
a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Tujuan  kebijakan  yaitu  untuk  memperbaiki  pendataan  terkait  masyarakat  tidak  mampu diharapkan adanya data MBR ini, pemerintah kota surabaya bisa lebih mudah menyalurkan
bantuan dan tepat sasaran karena  datanya selalu diupdate. Dan kita menggunakan sistem penilaian mana warga yang lebih berhak mendapatkan instervensi dari pemerintah. Intinya supaya tepat kita sinkronkan data yang dari Kementrian Sosial. Sasaran kebijakan itu warga yang  setelah  disurvei  oleh  surveyor  yang  dihitung  berdasarkan  skoring  di  sistem  aplikasi. Nantinya  yang  masuk  kategori  MBR  akan  diberikan  intervensi  pemerintah.  Mengenai pencapaian  pelaksana  kebijakan  dan  masyarakat  didapati  bahwa  pencapaian  pelaksanaan sudah  cukup  baik  untuk  pelayanan  SKM  sekarang  sudah  menggunakan  sistem  online.  Jadi untuk  respon  dan  pelayanan  dari  Dinas  Sosial  lebih  tanggap  dan  cepat.  Dalam  pelayanan pengurusan SKM juga cukup baik. Ada yang mengurus SKM pendidikan dari pengajuan sampai SKMnya terbit kurang lebih waktunya 2-3 hari, sesuai dengan peraturan yang berlaku. namun ada  disuatu  wilayah  terdapat  kendala  yaitu  saat  proses  verifikasi  kelurahan  yang  kurang cepat, dikarenakan mungkin banyak tugas lain yang harus dikerjakan sehingga untuk verifikasi data  MBR  jadi  terlambat.  Kurangnya  petugas  survey  di  kecamatan  Tandes  juga  membuat proses  pengajuan  warga  jadi  terhambat.  Untuk  hasil  target  pendataan  ditahun  2018 mencapai target, 2019 kurang dari target, sedangkan 2020 melebihi target.
b. Sumber Daya
Jumlah  dan  kemampuan  staf  validasi  dan  surveyor  sudah  cukup  bagus  dilihat  dari pencapaian target setiap harinya hasilnya tercapai. Namun alangkah baiknya setelah melihat keadaan di lapangan untuk petugas surveyor menurut hasil observasi peneliti dirasa kurang karena  semakin  banyaknya  masyarakat  yang  harus  di  survey  di  masa  pandemi  seperti  ini banyak warga yang terdampak, sehingga ditemukan ada beberapa kendala yang masih terjadi di lapangan seperti warga yang benar-benar membutuhkan intervensi namun belum dapat bantuan  dikarenakan  setelah  diusulkan  nama  warga  tersebut  belum  termasuk  MBR  di database. Bisa jadi dikarenakan pihak validasi dari kelurahan yang terlambat atau kurangnya petugas  surveyor  yang  survey  ke  rumah  warga.  Terkait  Alokasi  anggaran  pelaksana  dan masyarakat tidak mengetahui secara detail, hal ini menunjukkan adanya ketidaktransparan soal  anggaran.  Sarana  prasarana  yang  ada  sudah  mencukupi,  Semuanya  menggunakan IT/sistem  online,  terdapat  sistem  aplikasi  berbasis  website  yang  sudah  bisa  diakses  oleh seluruh warga Surabaya. Menurut masyarakat, adanya kekurangan untuk fasilitas fisik yang mana websitenya kadang ada gangguan tapi masih bisa ditolerir.

## c. Komunikasi Antar Unit Organisasi
Komunikasi yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial merupakan komunikasi dua arah dari Dinas Sosial kepada masyarakat dan kepada SKPD yang terkait di wilayah  Surabaya.  Secara  keseluruhan,  proses  komunikasi  yang  terjalin  antara  Dinsos  dan pelaksana kebijakan sudah cukup baik tapi bukan berarti tidak ada kekurangan atau kendala yang dihadapi. Dalam proses komunikasi ini, Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, seperti server dalam sistem aplikasi kadang sering lemot jika banyak yang buka. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinsos dengan masyarakat/RT dan RW dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi untuk mempermudah RT/RW dalam mengajukan warganya yang tergolong MBR. Kegiatan sosialisasi memang sudah dilakukan di masing-masing kelurahan. Kendala  lain yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam proses komunikasi dengan masyarakat adalah masih ada yang salah paham mengira MBR itu salah satu program bantuan pemerinta seperti PKH padahal hanya update database warga. Adanya  warga  yang  gagap  teknologi,  umur  yang  sudah  tua,  dan  warga  yang  tidak  update informasi  Hal  ini  yang  menyebabkan  penyampaian  informasi  terkadang  tidak  dipahami
dengan  baik.  Terlepas  itu  komunikasi  lainnya  berjalan  dengan  lancar.  Menyikapi permasalahan  tersebut  untuk  mempermudah  komunikasi  sekarang  Pemerintah  Kota Surabaya  membuat  aplikasi  “Wargaku”.  Aplikasi  tersebut  untuk  memberikan  pelayanan kepada  warga  surabaya  dan  sebagai  media  komunikasi  karena  bisa  diakses  dimanapun kapanpun.  Upaya  ini  dirasa  akan  mampu  meningkatkan  pelayanan  sesuai  kebutuhan masyarakat kota Surabaya.

## d. Karakteristik Badan Pelaksana
Dimulai  dari  proses  skoring,  survey  data  sampai  menilai  mampu  tidak  mampu  tetap wewenang Dinas Sosial. Kelurahan tugasnya memverifikasi data yang sudah diinput RT/RW. Bahwa hasil dari pelaksanaan MBR ini juga diperiksa BPK dan Kejaksaan terkait kebenarannya. komunikasi yang terjalin antara pelaksana lain yang berada dibawah wewenang Dinas Sosial. Terkait evaluasi, pemerintah juga melakukan evaluasi dari perwali 58 ini. Mulai 2021 ini itu perubahan  kedua.  Sehingga  Dinsos  terus  memberikan  evaluasi  yang  terbaik  supaya pemerintah  juga  tepat  sasaran  dalam  memberi  bantuan  dan  melayani  warga  yang  tidak mampu semaksimalmungkin. Menurut masyarakat Karakteristik badan pelaksana yaitu Dinas Sosial, Pelayanannya sudah sesuai dengan SOP, contohnya pelayanan pengurusan SKM dari proses pedaftaran sampai terbitnya  SKM cukup  cepat hanya 2-3 hari, Petugas yang ada di dinas  sosial  juga  ramah,  menjelaskan  dengan  baik  apabila  saya  kurang  paham  tertkait informasi  MBR  dengan  detail  terkait  alur  proses  pengajuan,  Pelaksanaan  kebijakan  cukup mudah. informasi terkait pelaksanaan dan masing-masing tugas pelaksana kebijakan, kalau misal  gatau  atau  salah  paham  juga  langsung  dibenakan  oleh  petugas  surveyor  yangdim mendampingi kami para RT/RW.

## e. Kecenderungan Pelaksana Kebijakan
Untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  sikap  yang  dilakukan  harus  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan mengerjakan tugas apapun yang diberikan pimpinan, serta pencapaian target. Dalam pengambilan keputusan sikap yang baik berdasarkan dari instruksi pimpinan yang sebelumnya sudah dikoordinasikan , supaya semua ikut andil dalam pengabilan keputusan yang sesuai. Untuk petugas survey lapangan sikap  pelaksana  yang  dilakukan  harus  benar-benar  melakukan  survey  dan  data  yang dimasukkan wajib sesuai fakta yang ada sehingga data yang dimasukkan valid.
Sikap  pelaksana  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan  kebijakan Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara  Pengumpulan, Pengelolaan,  Pemanfaatan  dan  Pelaporan  Data  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR) menurut  pelaksana  sendiri  sudah  melakukannya  sesuai  aturan  yang  berlaku,  dan bekerja/melayani  sebaik  mungkin  demi  kepuasan  masyarakat.  Menurut  pendapat masyarakat  sendiri  pemerintah  juga  sudah  memberikan  pelayanan  yang  baik,  memberi tanggapan yang baik, dan sangat membantu apa yang dibutuhkan masyarakat.

## f. Kondisi Sosial, Ekonomi Politik
Dilihat dari kondisi ekonomi, Sangat berpengaruh jika keadaan ekonominya rendah bisa dibilang  tidak  mampu,  contohnya  warga  yang  kurang  mampu  bisa  langsung  diusulkan  jadi MBR.  Aspek  sosial  berpengaruh  juga,  dengan  mendahulukan  warga  yang  memang  benar membutuhkan  bantuan  pemerintah.  Banyak  kelompok  masyarakat  yang  mendukung  dan membantu RT untuk memberikan informasi terkait kondisi warga agar bisa masuk dalam data MBR. namun semua itu wajib mengikuti prosedur dan alur pengajuan. Dan setalah terdaftar
MBR nantinya bisa mendapatkan bantuan dari  pemerintah. Untuk dukungannya kelompok masyarakat. LSM pernah ikut membantu juga, Ibu-ibu PKK atau perwakilan dari panti asuhan juga  bisa  membantu  melapor  kepada  RT/RW.  untuk  terkait  pengaruh  partai  politik,  pihak Dinsos tidak mengetahuinya. Jadi, intinya mereka juga membantu, memberikan usulan pada Dinas  Sosial  tetapi  kembali  lagi  pada  penilaian  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  laporan RT/RW, dan lain sebagainya.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diberikan,  peneliti  ingin  memberikan  saran  yang sekiranya dapat bermanfaat, beberapa saran tersebut diantaranya:
1. Perlu adanya penambahan kegiatan sosialisasi untuk masyarakat agar tertib administrasi khususnya kalangan tidak mampu untuk memperbaiki data kependudukan sehingga saat nantinya  mendapatkan  intervensi  bisa  lancar  dikarenakan  kebutuhan  administrasinya sudah beres.
2. Penambahan  jumlah  petugas/staf  khususnya  surveyor  untuk  menunjang  pelaksanaan kebijakan  MBR  yang  dilakukan  di  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya.  Perlu  adanya  pelatihan untuk  pegawai-pegawai  keluraahan  agar  mereka  memiliki  kompetensi  yang  semakin baik.
3. Perlu  adanya  perbaikan  server  aplikasi  sehungga  saat  masyarakat  banyak  yang menggunakan, tidak menjadi lama dan eror. Dan perlu adanya perubahan sistem, supaya memudahkan masyarakat untuk bisa lebih banyak   mendapatkan intervensi.
4. Rekomendasi  penelitian  selanjutnya  bisa  menggunakan  penelitian  kuantitatif  dengan menggunakan analisis faktor dengan mix teori dari beberapa ahli.
5. Dengan  adanya  keterbatasan  peneliti  diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  bisa memberikan  penjelasan  lebih  spesifik  dan  jika  dibutuhkan,  bisa  menggunakan  mix kualitatif dan kuantitatif sangat dianjurkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ekowanti,  Mas  Roro  Lilik.  (2004).  Perencanaan,  Implementasi  &  Evaluasi  Kebijakan  atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis), Surakarta : Pustaka Cakra.
Setijaningrum, Erna, 2017, Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Surabaya.
Vol 3 No. 1, Hal-16.
Nawawi M.Si, MPA, Prof, DR, H. Ismail. (2007). Administrasi Organisasi dan Manajemen : Kajian Paradigma, Konsep, Teori, dan Perilaku. Surabaya : VIV Gravika Surabaya. Resi  Ariyasa  dan  tim,  2020,  Pemetaan  Permasalahan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol II No.1, Hal 97
S.A. Ayuko dan Ikaputra. 2019. Kajian Teoritik Hubungan Antara Pemilihan Lokasi Huni dengan Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  Di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah  Arsitektur  dan Lingkungan Binaan Vol 17 No 1.
Winarno,  Budi.  (2007).  Kebijakan  Publik  Teori  &  Proses.  Edisi  revisi,  Yogyakarta  :  Media Pressindo.
Bbc.com.  2020.  Virus  corona:  Data  penerima  bansos  'amburadul,  Pak  RT  ketiban  pulung'.
(https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52651056, diakses 22 Januari 2021) CNBC.  2020.  Kekacauan Bansos
Corona,
Masalah
Klasik Big Data.
(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200  508133813-20-501305/kekacauan- bansoscorona-masalah-klasik-big-data, Diakses pada 22 Januari 2021)
Data  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (https://epemutakhirandata.surabaya.go.id/mbr# (diakses 06 Januari 2021)
Data  terupdate  dari  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (https://dtks.kemensos.go.id/,
diakses 22 Januari 2021) Prakiraan penduduk
beberapa
negara 2000-2014
(https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/960, diakses 02 Mei 2016)
R.  S.  Dewi,  2020.  Berita  -  Ombudsman  RI.  (https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-- evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansostahap-satu-covid-19-  ,  Diakses  pada  22 Januari 2021)
Sonora  Surabaya.  2020.  Surabaya  Gunakan  Data  MBR  untuk  Percepat  Pengentasan Kemiskinan( https://sonorasurabaya.com/surabaya-gunakan-data-mbr-untuk percepat Pengentasan-kemiskinan/, diakses 06 Januari 2021)
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor  5  Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  58  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah