Jurnal Layanan Masyarakat ( Journal of Public Service ), Vol. 7 No. 2 Tahun 2023 , halaman 208 – 219

## ISSN 2580-8680, e-ISSN 2722-239X
Received  20  September  2022;  Received  in  revised  form  5  May  2023;  Accepted  17  May  2023; Available online 10 June 2023.
10.20473/jlm.v7i2.2023.208-219
Creative CommonsAttribution-ShareAlike 4.0 International License

## INCREASING SMEs BUSINESS VALUE THROUGH SHARIA PEER TO PEER LENDING ACCESSIBILITY EDUCATION

## PENINGKATAN NILAI BISNIS UMKM MELALUI EDUKASI AKSESIBILITAS PEER TO PEER LENDING SYARIAH
Hanifiyah Yuliatul Hijriah 1 , Prinintha Nanda Soemarsono* 2 , Himmatul Kholidah 1 , Bani Alkausar 3
1 Program Studi Perbankan dan Keuangan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga
2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga
3 Program Studi Perpajakan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga
*e-mail: prinintha.nanda@vokasi.unair.ac.id 1

## Abstract
Efforts  to  increase  financial  inclusion  and  business  development  in  the  community  are  a synergy  effort  in  strengthening  SMEs  business  actors  in  Sidoarjo  City.  The  active  form  of strengthening economic values in the community also takes place in the middle of community organizations,  such  as  the  Regional  Leader  of  Aisyiyah  Sidoarjo  which  has  the  SMEs community  under  its  guidance.  These  two  aspects  can  provide  mutual  benefits,  where  the assisted  SMEs  in  Sidoarjo  have  problems  with  financial  inclusion  and  the  accessibility  of financial technology in developing businesses due to the lack of knowledge of SMEs business actors in terms of using technology because based on the survey results there are still many SMEs who do not know about access to capital through sharia peer to peer lending schemes. This condition of inadequate understanding and ability is the background of the urgency of this program to be implemented. The purpose of this community service program is to increase the capacity of SME entrepreneurs through training in the field of financial inclusion which includes financial technology, especially peer to peer lending sharia. The method chosen in this community service activity will involve training participants to actively think, discuss, and directly  practice,  by:  1)  organizing  financial  inclusion  education,  2)  training  in  financial technology  accessibility  practices,  especially  peer  to  peer  lending  sharia  both  from  the marketing aspect. and community business financing. The results that can be achieved from this  activity  are  that  SMEs  business  gain  more  insight  regarding  financial  inclusion  and increase their ability to develop businesses through the sharia peer to peer lending platform. Keywords: Financial Inclusion; Financial Technology; Sharia Peer to Peer Lending.

## Abstrak
Upaya peningkatan inklusi keuangan serta pengembangan usaha di masyarakat menjadi satu upaya  sinergi  dalam  memperkuat  pelaku  usaha  UMKM  di  Kota  Sidoarjo.  Wujud  aktif penguatan  nilai  ekonomi  di  masyarakat  juga  berlangsung  tengah  organisasi  masyarakat, seperti  Pimpinan  Daerah  Aisyiyah  Sidoarjo  yang  memiliki  komunitas  UMKM  binaan  di bawahnya.  Kedua  aspek  ini  dapat  menjadi  satu  kesatuan  yang  saling  memberi  manfaat, dimana  UMKM  binaan  di  Sidoarjo  ini  memiliki  masalah  akan  inklusi  keuangan  dan aksesibilitas financial technology dalam mengembangkan usaha yang diakibatkan minimnya pengetahuan  pelaku  bisnis  UMKM  dalam  hal  pemanfaatan  teknologi  karena  berdasarkan hasil  survey  masih  banyak  ditemukan  pelau  UMKM  yang  belum  mengetahu  tentang  akses modal melalu skema peer to peer lending syariah. Kondisi pemahaman dan kemampuan yang
belum memadai ini menjadi latar belakang urgensi program ini dapat terselenggara. Tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengusaha UMKM  melalui  suatu  pelatihan  di  bidang  inklusi  keuangan  yang  meliputi  financial technology  khususnya  peer  to  peer  lending  syariah.  Metode  yang  dipilih  dalam  kegiatan pengabdian ke masyarakat ini akan mengikutsertakan peserta pelatihan untuk aktif berpikir, berdiskusi,  serta  langsung  praktik,  dengan  cara:  1)  penyelanggaraan  edukasi  inklusi keuangan,  2)  Pelatihan  praktik  aksesibilitas  financial  technology  khususnya  peer  to  peer lending syariah baik dari aspek pemasaran serta pembiayaan usaha masyarakat. Hasil yang dapat dicapai dari kegiatan ini adalah pelaku usaha UMKM bertambah wawasannya terkait inklusi  keuangan  serta  bertambah  kemampuannya  dalam  mengembangkan  usaha  melalui platform peer to peer lending syariah.
Kata kunci: Inklusi Keuangan; Teknologi Keuangan; Pinjaman Rekan ke Rekan.

## PENDAHULUAN
Konten  naskah  memuat  bagian-bagian  Pendahuluan,  Metode  Penerapan,  Hasil,  dan Ketercapaian Sasaran, Kesimpulan, Ucapan Terimakasih, dan Daftar Pustaka. Pastikan dalam konten naskah tidak mengandung identitas personal maupun afiliasi para penulis, kecuali pada bagian ucapan terima kasih.
Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian  Indonesia dapat terlihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang pencapaiannya juga terbantu oleh  pemasukan  sektor  riil  seperti  UMKM  (Harp  et  al.,  2021).  Jika  kita  melihat  data, terjadi  peningkatan  3,26%  dari  tahun  2017  ke  tahun  2018,  adapun  perkembangan kontribusi UMKM terhadap PDB tahun 2010-2018 sebagai berikut:
Gambar 1. Kontribusi UMKM terhadap PDB, 2010-2018 .
Mengacu pada data di atas menunjukkan peran UMKM bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional. Begitu pula jika kita melihat data jumlah UMKM di provinsi Jawa Timur, bahwasanya jumlah UMKM di tahun 2018 telah mencapai 385.054 (Diskopukm Jatim, 2018).  Persebaran  jumlah  UMKM  ini  dapat  menjadi  potensi  besar  bagi  pertumbuhan ekonomi,  salah  satunya  dengan  mengupayakan  terpeliharanya  stabilitas  dan keberlangsungan usaha. Perkembangan teknologi saat ini terus berkembang, disamping era revolusi industri 4.0 yang mendukung pertumbuhan penggunaan teknologi digital di berbagai lini, baik itu lini usaha hingga lini keuangan. Pergerakan teknologi digital dapat menjadi  faktor  positif  dalam  mendukung  perkembangan  bisnis,  seperti  meningkatkan
jangkauan segmentasi pasar. Adapun perkembangan teknologi digital di sektor keuangan seperti dalam bentuk financial technology ( fintech ) (Kholidah et al., 2022).
Fintech didefinisikan  sebagai  bisnis  yang  menyediakan  layanan  keuangan  dengan memanfaatkan software dan  teknologi  moderen  (Fintech  Weekly,  2017).  Kemajuan teknologi  informasi  mendukung  tercapainya  peningkatan  layanan  keuangan  menjadi lebih luas dalam hal jangkauan serta semakin inovatif dalam berbagai fitur layanan (Lova, 2021).  Menurut  Arner,  Barberis,  &  Buckley  (2017)  kehadiran fintech secara  global disebabkan  oleh  ketidakpastian  kondisi  keuangan  seperti  kondisi  yang  dipicu  oleh terjadinya krisis keuangan global, hal ini juga berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap industri jasa keuangan serta upaya tersedianya sumber keuangan alternatif bagi UMKM. Berdasarkan data OJK pada tahun 2019 literasi keuangan baru mencapai 38,03 persen  dan  indeks  inklusi  keuangan  sebesar  76,19  persen  (sikapiuangmu.ojk.go.id). Tersedianya platform fintech dapat  meningkatkan  inklusi  dan  literasi  keuangan  pada suatu negara (Haddad & Hornuf, 2019 dan Yunus, 2019).
Adapun  bentuk fintech cukup  beragam,  seperti peer  2  peer  (P2P)  lending,  digital payment,  wealth  management,  digital  financial  innovation serta financial  technology syariah (bi.go.id,  diakses  pada  18  Maret  2020). Fintech peer  to  peer  lending dapat menjadi  sarana  untuk  melakukan  investasi  sekaligus  memberdayakan  UMKM  lewat pembiayaan produktif serta mampu menggerakkan ekonomi pada sektor riil . Dukungan akan potensi UMKM dapat berupa kemudahan aksesibilitas pelaku usaha pada layanan jasa keuangan, contohnya kemudahan UMKM memperoleh layanan kredit.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk  muslim,  memiliki  potensi  besar atas kecenderungan implementasi prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitas muamalah , hal  ini  menjadi  potensi  besar  bagi  pengembangan fintech peer  to  peer  lending syariah (Baihaqi, 2018). Terdapat persyaratan yang berbeda jika dibanding dengan fintech peer to peer lending konvensional diantaranya f intech peer to peer lending syariah diharuskan memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  sehingga  menjadi  karakteristik  bagi fintech peer  to  peer  lending syariah  untuk  senantiasa  menjadi  aspek  kepatuhan  syariah  dalam setiap aktivitasnya. Fintech peer to peer lending syariah juga harus memenuhi akad-akad sesuai transaksi syariah dan berbasis aset riil. Adapun perkembangan fintech peer to peer lending syariah  menunjukkan  peningkatan  dengan  total  11  pelaku fintech  peer  to  peer lending syariah yang telah terdaftar dan berizin serta mampu meraih aset hingga Rp 62 Miliar atau mengalami pertumbuhan 23,8% disbanding tahun sebelumnya (OJK, 2020).
Keunggulan fintech peer  to  peer  lending syariah  adalah  kemampuannya  dalam mempertemukan  investor  dengan  peminjam  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam. Kemudahan dan kepercayaan dalam melakukan transaksi pada fintech merupakan salah satu  kunci  keberhasilan platform fintech.  Fintech  memberikan  peluang  baru  dalam memberdayakan masyarakat dengan lebih transparan, memangkas biaya, menghilangkan perantara dan kecepatan dalam mengakses informasi keuangan (Zavolokina et al., 2016).
Sidoarjo  dengan  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  memungkinkan  tersedianya organisasi  masyarakat  keagamaan  yang  mendukung  aktivitas  sosial  keagamaan  di masyarakat. Organisasi keagamaan ini selain mendukung terpeliharanya penguatan nilai spiritualitas  di  tengah  penduduk,  juga  terdapat  aktifitas  yang  mampu  mendorong aktualisasi diri setiap individu ke arah yang lebih bermanfaat. Salah satunya akan aspek muamalah  seperti  penguatan  nilai  ekonomi,  melalui  pembinaan  UMKM  di  bawah naungan organisasi keagamaan. Pimpinan Daerah Aisyiyah Sidoarjo sebagai salah satu
organisasi  yang  membina  pelaku  UMKM  khususnya  yang  dimiliki  oleh  para  ibu-ibu selaku anggota.
Fenomena  potensi  yang  dimiliki  oleh  pelaku  UMKM  juga  terdapat  beberapa  kendala yang  sering  dihadapi  seperti  aspek  pemasaran,  permodalan,  khususnya  ditengah perkembangan  teknologi  digital  saat  ini.  Sehingga  wujud  langkah  strategis  dalam meningkatkan pengembangan daya saing ekonomi UMKM melalui program pengabdian masyarakat  berupa  edukasi  dan  aksesibilitas financial  technology yang  secara  optimal dapat  membantu  pengembangan  usaha  baik  dari  sisi  pemasaran  serta  layanan  jasa keuangan seperti akses pembiayaan usaha melalui peer to peer lending syariah .

## METODE PENGABDIAN MASYARAKAT
Wujud  pengembangan  usaha  agar  tercapainya business  sustainability pada  pelaku UMKM masih membutuhkan perhatian khusus karena memiliki permasalahan, sebagai berikut:
1. Minimnya  pengetahuan  terkait  inklusi  keuangan,  khususnya  melalui financial technology.
2. Rendahnya  aksesibilitas  permodalan  usaha,  khususnya  melalui peer  to  peer lending syariah
3. Rendahnya  optimalisasi  fungsi financial  technology dalam  mendukung pemasaran dan pengembangan usaha.
Program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  berperan  dalam  membantu  penyelesaian masalah yang dihadapi pengusaha UMKM binaan Pimpinan Daerah Aisyiyah Sidoarjo melalui pendekatan metode pelaksanaan yang relevan dengan bidang-bidang terkait inti masalah  tersebut.  Adapun  cakupan  bidang  penyelesaian  permasalahan  dalam  program pengabdian kepada masyarakat ini sebagai berikut:
1. Bidang Keuangan
Wujud penguatan inklusi keuangan di masyarakat edukasi financial technology serta pelatihan aksesibilitas atas platform peer to peer lending syariah . Wujud edukasi inklusi keuangan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan baru khususnya  di  bidang  keuangan  sehingga  kedepannya  masyarakat  dapat menjangkau  fasilitas  layanan  jasa  keuangan  digital  secara  optimal.  Untuk mengawali  kegiatan  ini,  peserta  akan  memperoleh  kuisioner  pre-test  untuk melihat  sejauh  mana  pemahaman  peserta  akan  inklusi  keuangan  khususnya terkait financial technology .
2. Bidang Pemasaran
Pada  bidang  pemasaran,  pelaku  UMKM  dapat  menjangkau  aksesibilitas platform peer to peer lending syariah guna menjadi bagian dari penguatan aspek pemasaran digital. Pelatihan ini secara khusus memberikan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan nilai marketing usaha di dalam platform peer to peer lending  syariah sehingga  mampu  memberikan  dampak  berkelanjutan  bagi pelaku usaha.
Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan program adalah sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan dan Persiapan
Perencanaan  dan  persiapan  administrasi  yang  disyaratkan  untuk  pelaksanaan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  didukung  dengan  materi sosialisasi  dan  konsultasi  dengan  pengusaha  UMKM.  Dukungan  kuisioner  di awal pelatihan juga membantu mendeteksi dini kemampuan pelaku usaha terkait materi yang akan disampaikan.
2. Tahap Pelaksanaan
Wujud  partisipasi  pelaku  usaha  skala  UMKM  di  Sidoarjo  dalam  program edukasi dan aksesibilitas inklusi keuangan terkati platform peer to peer lending syariah adalah  sebagai  peserta  pelatihan.  Pengusaha  UMKM  sebagai  peserta terlibat  secara  mandiri  dengan  dipandu  secara  penuh  dalam  mengoperasikan platform peer to peer lending syariah .
3. Tahap Evaluasi
a. Evaluasi Jangka Pendek
Menilai  wawasan  dan  pemahaman  melalui  kuisioner  yang  diberikan  setelah pelatihan  dilaksanakan  serta  menganalisis  kemampuan  aksesibilitas platform peer to peer lending syariah . Wujud evaluasi program ini mampu memberikan pengukuran kemampuan dan analisis pencapaian tujuan atas program yang telah dilaksanakan.
b. Evaluasi Jangka Panjang
Sebagai  bentuk  keberlanjutan para pelaku UMKM akan dilakukan monitoring tahunan untuk  mengetahui  apakah  kemampuan  pelaku  UMKM  untuk  memanfaatkan  tenologi khusunya mengenai aksesibilitas platform peer to peer lending syariah terlah terpenuhi. Harapannya melalui monitoring tahunan ini akan diketahui apakah masalah yang timbul telah dapat terselesaikan dan kemungkinan masalah yang akan timbul dikemudian hari untuk diambil langkah pencegaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Solusi yang dihadirkan platform  fintech dalam  mengatasi masalah  inklusi  keuangan di masyarakat  juga mampu menghasilkan multiplier effect bagi  penguatan perekonomian. Hal  ini  dapat  terjadi  ditengah  tercapainya  aksesibilitas  layanan  keuangan,  aksesibilitas bagi masyarakat yang tergolong unbanked serta secara khusus bagi pelaku UMKM dapat mendorong peningkatan skala usaha baik dari peningkatan modal kerja serta pemasaran UMKM (Rosavina et al., 2019). Hal tersebut semakin menguatkan tujuan dari kegiatan edukasi  dan  aksesibilitas  pada platform  peer  to  peer (P2P) lending syariah dalam mendukung  pengembangan  usaha  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM) binaan  Pimpinan  Daerah  Aisyiyah  Sidoarjo.  Jenis  usaha  yang  dikelola  oleh  anggota cukup beragam, baik bisnis produk dan jasa yang mencakup bidang makanan, minuman, jasa laundry, jasa catering hingga jasa wedding organizer . Keseluruhan usaha ini dikelola oleh para perempuan anggota organisasi Aisyiyah Sidoarjo yang mana UMKM anggota juga menjadi binaan dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Sidoarjo.

## Tahap Perencanaan dan Persiapan
Pada tahap awal  kegiatan ini dilakukan penyebaran kuesioner untuk  dapat  mengetahui bagaimana latar belakang dari usaha yang tengah dikelola oleh peserta serta sejauh mana peserta mengenal fintech khususnya platform peer to peer lending syariah. Berdasarkan hasil kuesioner dapat diketahui bahwa mayoritas UMKM masih belum berbentuk usaha berbadan hukum, hal ini sebagaimana pada grafik berikut:
Gambar 2. Jumlah UMKM Atas Aspek Badan Hukum Usaha .
Berdasarkan  gambar  diatas  menunjukkan  sejumlah  72%  UMKM  masih  belum  berdiri sebagai usaha berbadan hukum sedangkan 28% UMKM telah berbadan hukum. Pelaku UMKM  juga  menunjukkan  masih  memerlukan  penguatan  literasi  keuangan  khususnya terkait financial  technology ( fintech ).  Hal  ini  berdasarkan  data  yang  dihimpun  pada UMKM binaan PD Aisyiyah Sidoarjo yang mayoritas masih belum pernah memperoleh edukasi tentang fintech , berikut grafik yang menunjukkan data tersebut:
Gambar 3. Data Pengalaman UMKM Dalam Mendapatkan Edukasin Tentang Fintech .
Berdasarkan Gambar.3 menunjukkan hasil data yang dikumpulkan dari responden bahwa mayoritas sebesar 76% UMKM masih belum memiliki pengalaman memperoleh edukasi tentang fintech . Kondisi ini menguatkan urgensi pemberian edukasi fintech bagi pelaku usaha  sebagai  upaya  peningkatan  literasi  dan  inklusi  keuangan.  Produk fintech cukup beragam,  salah  satunya  adalah  produk peer  to  peer  lending  syariah. Peneliti  juga menggali lebih dalam terkait riwayat pengetahuan pelaku usaha atas produk peer to peer lending  syariah .  Hasilnya  menunjukkan  masih  minimnya  pelaku  UMKM  yang
mengetahui secara khusus atas platform peer to peer lending syariah. Hal ini sebagaimana data dalam gambar dibawah ini:
Gambar 4. Data UMKM Dalam Mengetahui Produk Fintech Peer to Peer Lending Syariah .
Mengacu  dari  Gambar.4  dapat  diketahui  bahwa  tingginya  84%  pelaku  UMKM  masih belum  mengetahui  atau  belum  pernah  memperoleh  pengetahuan  secara  khusus  atas produk peer to peer lending syariah. Sehingga kondisi ini menjadi sangat strategis dalam mengupayakan pemberian edukasi tentang fintech, baik secara umum tentang peer to peer lending, waspada dalam berinvestasi melalui fintech, waspada pada fintech peer to peer lending illegal hingga secara khusus terkait aksesibilitas peer to peer lending syariah.

## Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  yang  dihadiri  oleh  peserta  yaitu pelaku  UMKM  binaan  PD  Aisyiyah  Sidoarjo,  juga  didukung  oleh  mitra  terkait  yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Berkah Finteck Syariah. Para peserta memperoleh edukasi tentang pengenalan OJK selaku lembaga pengawas industri jasa keuangan, yang diantaranya terdapat industri fintech . Peserta juga memperoleh edukasi dengan mengenal fintech  peer  to  peer  lending, hingga  upaya  dalam  mewaspadai  ragam  bentuk  investasi serta fintech peer to peer lending illegal.
Pengenalan  OJK  bagi  peserta  meliputi  aspek  tugas  dan  fungsi  OJK  yang  mencakup mengatur  dan  mengawasi  industri  jasa  keuangan  baik  itu  industri  perbankan,  industri keuangan non-bank hingga pasar modal. Selain itu OJK juga berperan dalam melindungi konsumen  dan  masyarakat  baik  dalam  bentuk  langkah  preventif  berupa  pemberian informasi  dan  edukasi,  pelayanan  pengaduan,  market  intelligence  hingga  pengaturan market  conduct. Hingga  langkah  represif  yang  dapat  dilakukan  oleh  OJK  dalam perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  berbentuk  fasilitasi  penyelesaian  pengaduan, tindakan  penghentian  kegiatan  atau  tindakan  lain  serta  bentuk  a lternative  dispute resolution (ADR)  atau  pembelaan  hukum.  Edukasi  ini  mengembangkan  pengetahuan pelaku  usaha  bahwa  terdapat  lembaga  independen  seperti  OJK  yang  berperan  dalam bidang  pengaturan  dan  pengawasan  di  seluruh  industri  keuangan.  Sehingga  pelaku UMKM  dapat  mengoptimalkan  fungsi  OJK  bagi  masyarakat,  diantaranya  dalam pengambilan keputusan aksesibilitas produk dan jasa di industri keuangan.
Adapun kegiatan fintech peer to peer lending atau dapat disebut dengan pendanaan online merupakan  kegiatan  pinjam  meminjam  uang  secara  langsung  yang  berbasis  teknologi
informasi yang mana kegiatan ini diawasi oleh OJK sebagaimana tertulis dalam POJK 77/2016. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi sebagaimana dalam gambar dibawah ini:
Gambar 5. Ilustrasi Kegiatan Fintech Peer to Peer Lending .
Berdasarkan  ilustrasi  gambar  diatas  menunjukkan  kegiatan  pinjam  meminjam  secara langsung  terjadi  antara lender dan borrower dengan  membuat  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  kontrak  perjanjian.  Namun  kegiatan  ini  berlangsung  secara  daring dengan bantuan penyelenggara yang mana berbasis teknologi  informasi dan dapat  kita kenal dengan platform peer to peer lending .
Secara  khusus  untuk  produk fintech  peer  to  peer  lending syariah telah  memiliki  satu landasan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  berdasarkan  Fatwa  No.117/DSN- MUI/II/2018, tanggal 22 februari 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi  Berdasarkan Prinsip  Syariah. Sehingga secara prinsip  telah terdapat  regulasi yang mengatur unsur halal dan legalitas produk fintech peer to peer lending syariah untuk dapat  digunakan  oleh  pelaku  UMKM  secara  lebih  optimal.  Pemberian  edukasi  terkait legalitas fintech  peer  to  peer  lending syariah yang  menyeluruh  dapat  mendukung keyakinan pelaku UMKM dalam melakukan aksesibilitas layanan pada platform peer to peer lending syariah.
Kelengkapan  fitur fintech yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  juga  dapat meningkatkan  perkembangan  jumlah  nasabah fintech. Seiring  demikian  juga  terjadi perkembangan jumlah fintech peer to peer lending secara illegal di tahun 2020 khususnya ditengah pandemi. Di tahun 2020 jumlah fintech illegal berjumlah 2591, sedangkan yang berstatus legal atau terdaftar dan diawasi di OJK hanya berjumlah 158 (OJK, 2020). Maka edukasi yang diberikan kepada UMKM binaan PD Aisyiyah Sidoarjo juga terkait upaya dalam mewaspadai bentuk investasi dan aksesibilitas fintech illegal. Beredarnya fintech peer  to  peer  lending ilegal  dengan  menawarkan  pinjaman  ke  masyarakat  baik  melalui aplikasi  hingga  pesan  singkat  khususnya  bagi  masyarakat  yang  terdampak  kondisi pandemi  seperti  kesulitan  ekonomi  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok  ataupun konsumtif.  Upaya  awal  yang  dapat  dilakukan  oleh  peserta  pelaku  UMKM  dalam mengantisipasi fintech ilegal  adalah  dengan  memastikan  perizinan  dari  otoritas  yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
Secara khusus aksesibilitas pelaku UMKM binaan PD Aisyiyah Sidoarjo pada platform peer to peer lending syariah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah melalui akad Murabahah bi al Wakalah, Ijarah Multijasa dan Ijarah Muntahiya bi al Tamlik (IMBT). Bentuk  pembiayaan  dapat  berupa  pembiayaan  pembelian  barang  (Murabahah), pembiyaan  pendidikan-kesehatan-umrah,  ijarah  multijasa  dan  pembiyaan  rumah
bersubsidi  syariah  (IMBT).  Adapun  selain  dapat  mengakses  bentuk  pembiayaan konsumtif melalui peer  to  peer  lending syariah,  pelaku UMKM juga dapat  mengakses pendanaan  untuk  kebutuhan  usaha  produktif  yang  sesuai  syariah.  Bentuk  pembiayaan produktif  dengan  menggunakan  akad  Mudharabah  dan  Musyarakah.  Contoh  bentuk pembiayaan  produktif  seperti  untuk  pembiayaan  peternakan  ( breeding  dan  featening ), permodalan UMKM, serta pendanaan koperasi syariah.
Fitur-fitur yang terdapat  dalam platform peer to  peer lending syariah juga ditampilkan kepada  peserta  serta  terdapat  ilustrasi  untuk  mendukung  aksesibilitas  atas platform tersebut.  Sehingga  selepas  kegiatan,  para  peserta  selain  memahami  literasi  keuangan khususnya terkait peer to peer lending syariah juga dapat memanfaatkan fitur yang ada didalamnya.  Dalam  mendukung  perkembangan  atas  kegiatan  ini,  peserta  juga memperoleh post-test untuk melihat bagaimana output dari kegiatan. Berdasarkan hasil kuisioner  yang  diperoleh  dari  peserta  pelaku  UMKM  bindaan  PD  Aisyiyah  Sidoarjo, menunjukkan  perkembangan  tingkat  pemahaman  tentang fintech  peer  to  peer  lending syariah sebagai berikut:
Gambar 6. Tingkat Pemahaman tentang Fintech Peer to Peer Lending Syariah .
Berdasarkan  Gambar.6  menunjukkan  tingkat  pemahaman  peserta  atas  produk  Fintech Peer  to  Peer  Lending  Syariah  mencapai  92%.  Hal  ini  menjadi  hasil  positif  dalam mendukung tercapainya peningkatan literasi keuangan di masyarakat Indonesia, karena berdasarkan data diawal  masih  menunjukkan minimnya pengalaman peserta menerima edukasi terkait fintech. Pemberian edukasi dan pendampingan aksesibilitas fintech, juga menunjukkan dampak positif atas ketertarikan  pelaku UMKM untuk  selanjutnya dapat mengakses platform fintech. Sebagaimana dalam data hasi post-test dari peserta sebagai berikut:
Gambar 7. Ketertarikan Pelaku UMKM untuk Mengakses Produk Fintech .
Berdasarkan Gambar 7. menunjukkan hasil kuesioner sebesar 84% peserta merasa tertarik untuk  selanjutnya  mengakses  produk fintech. Tentu  hal  ini  didukung  dengan  bekal pemahaman  yang  sebelumnya  diperoleh  sehingga  pengetahuan  serta  manfaat  yang diketahui mampu menarik pengguna baru. Manfaat yang dapat diperoleh pengguna atas fintech peer  to  peer  lending seperti  kemudahan  dalam  transaksi  keuangan  yang  lebih sederhana dan cepat sehingga ini menjadi salah satu keunggulan fintech (Chishti, 2016; Zavolokina  et  al.,  2016a).  Kenyamanan  bertransaksi  dengan fintech tercapai  karena pengguna tidak perlu datang ke kantor lembaga keuangan untuk melakukan transaksi atau mengetahui  informasi  produk-produk  seperti  yang  berlaku  pada  lembaga  keuangan tradisional pada umumnya. Manfaat ini juga yang diberikan oleh layanan fintech peer to peer lending syariah, kehadiran fintech peer to  peer lending syariah memiliki manfaat bagi  pengguna  untuk  memberikan  alternatif  pilihan  investasi  khususnya  pada  industri keuangan syariah.
Selain terdapat manfaat, juga terdapat risiko yang dapat timbul pada suatu produk atau layanan.  Risiko  ini  merupakan  hambatan  yang  mendasar  bagi  pengguna  dalam menggunakan fintech . Menurut (Ryu, 2017), risiko yang dirasakan merupakan persepsi pengguna terhadap ketidakpastian dan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi terkait penggunaan fintech. Fintech peer to peer lending syariah juga memiliki potensi risiko. Sehingga edukasi yang diberikan kepada peserta dapat menjadi bekal dalam mewaspadai risiko aksesibilitas fintech .
Keberhasilan fintech peer to peer lending syariah adalah ketika dapat mempertemukan investor  dengan  peminjam  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Kemudahan  dan kepercayaan  dalam  melakukan  transaksi  pada  fintech  merupakan  salah  satu  kunci kerberhasilan platform fintech. Fintech memberikan peluang baru dalam memberdayakan masyarakat  dengan  lebih  transparan,  memangkas  biaya,  menghilangkan  perantara  dan kecepatan dalam mengakses informasi keuangan (Zavolokina et al., 2016). Hal ini juga secara  langsung  mampu  mendorong  tercapainya  pengembangan  usaha  khususnya  bagi pelaku  UMKM  yang  masih  belum  tergolong bankable .  Hasil  kuesioner  post-test  dari peserta juga menunjukan keselarasan peserta bahwa melalui aksesibilitas fintech peer to peer lending syariah dapat mendukung pengembangan usaha. Hal ini sebagaimana hasil berikut:
Gambar 8. Pelaku UMKM Setuju atas Aksesibilitas Fintech P2P
Lending Syariah Dapat Mendukung Pengembangan Usaha .
Berdasarkan  Gambar  8  menunjukkan  96%  pelaku  UMKM  menyetujui  bahwa aksesibilitas  fintech peer  to  peer  lending syariah  mendukung  upaya  pengembangan bisnis. Hal ini berlangsung atas nilai manfaat yang dapat menjawab permasalahan yang tengah berlangsung di tengah UMKM. Baik permasalahan terkait minimnya manajerial usaha,  kelemahan  dalam  mencapai  perluasan  pasar,  kelemahan  permodalan,  hingga keterbatasan jaringan iklim usaha  (Murifal, 2018).

## PENUTUP
Simpulan. Ketersediaan peer  to  peer  lending syariah  yang  diawasi  oleh  OJK sejatinya  seperti  marketplace  online  dalam  menjembatani  permodalan  usaha  yang berkualitas. Peer to peer lending syariah berperan dalam melakukan seleksi, analisis dan menerima  pengajuan  aplikasi  pinjaman  secara  tepat  kepada  para  pemodal  ( lender ) (Firdaus &  Hendratmi,  2019). Selain membantu  pembiayaan modal  usaha, keberadaan fintech juga berperan dalam berbagai  aspek seperti bidang layanan pembayaran digital dan  pengaturan  keuangan  (Muzdalifa  et  al.,  2018).  Upaya  edukasi  dan  aksesibilitas platform peer to peer lending syariah bagi UMKM ini menjadi bagian dalam mendukung penguatan  literasi  dan  inklusi  keuangan.  Sehingga  kebermanfaatan  atas  fungsi peer  to peer lending syariah diharapkan dapat digunakan secara optimal oleh UMKM.
Pemahaman  pelaku  bisnis  UMKM  tentang peer  to  peer  lending  syariah memberikan  kemudahan  akses  permodalan  bagi  UMKM  yang  saat  ini  sedang berkembang.  Harapannya  dengan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  pelau  bisnis  dapat digunakan  untuk  memperluas  kesempatan  bagi  UMKM  untuk  bisa  berkembang  dan meningkatkan nilai jual dari bisnis UMKM yang dikelola. Perlu diketahui bahwa masalah mendasar  yang  kini  dihadapi  oleh  UMKM  tertuju  pada  sulitnya  mendapatkan  akses permodalan.  Pengembangan  UMKM  melalui  peningkatan  aksesibilitas  modal  melalui peer  to  peer  lending  syariah diharapkan  akan  berdampak  pada  peningkatan  aspek keuangan dan keberlanjutan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). RegTech: Building a Better Financial System.  In Handbook  of  Blockchain,  Digital  Finance,  and  Inclusion,  Volume  1: Cryptocurrency, FinTech, InsurTech, and Regulation (1st ed., Vol. 1). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810441-5.00016-6
Baihaqi,  J.  (2018).  Financial  technology  peer-to-peer  lending  berbasis  syariah  di Indonesia. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law , 1 (2), 116-132.
Firdaus, R., &  Hendratmi, A. (2019). Solusi Pembiayaan UMKM dengan Peer to Peer Lending Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 6 (8), 1660–1673.
Haddad, C., & Hornuf, L. (2019). The emergence of the global fintech market: economic and  technological  determinants. Small  Business  Economics , 53 (1),  81–105. https://doi.org/10.1007/s11187-018-9991-x
Harp,  A.  P.,  Fitri,  R.,  &  Mahanani,  Y.  (2021).  Peer-to-Peer  Lending  Syariah  dan Dampaknya  terhadap  Kinerja  serta  Kesejahteraan  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. AL-MUZARA'AH , 9 (1), 109-127.
Kholidah, H., Hijriah, H. Y., Mawardi, I., Huda, N., Herianingrum, S., & Alkausar, B. (2022). A Bibliometric mapping of peer-to-peer lending research based on economic and business perspective. Heliyon , 8 (11), e11512.
Lova,  E.  F.  (2021).  Financial  Technology  Peer  To  Peer  Lending  Syariah:  Sebuah Perbandingan Dan Analisis. Journal of Economic and Business Law Review , 1 (2), 29-42.
Murifal,  B.  (2018).  Peran  Teknologi  Finansial  Sistem  P2l  Sebagai  Alternatif  Sumber Pendanaan UMKM. Perspektif , XVI (2), 202–208.
Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan  Inklusif  Pada  UMKM  Di  Indonesia  (Pendekatan  Keuangan  Syariah). Jurnal  Masharif  Al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah , 3 (1). https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618
Nugroho, Y., Dwikesumasari, P. R., & Alkausar, B. (2020). Training of Effective Online Marketing  and  Financial  Management  During  the  Pandemic  for  SMEs  in Watudandang  Village  Nganjuk  District. Jurnal  Layanan  Masyarakat  (Journal  of Public Services) . https://doi.org/10.20473/jlm.v4i2.2020.369-376
Rosavina, M.,  Rahadi,  R. A., Kitri, M. L., Nuraeni,  S., &  Mayangsari, L. (2019). P2P lending adoption by SMEs in Indonesia. Qualitative Research in Financial Markets , 11 (2), 260–279. https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2018-0103
Ryu, H. (2017). What makes users willing or hesitant to use Fintech ?: The moderating effect of user type. Industrial Management & Data Systems , 118 (3), 541–569.
Tsuroyya,  D.  M.  (2019).  Analisis  Pelaksanaan  Musyarakah  Pada  Layanan  Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt Syarfi Teknologi Indonesia). Al-Mizan , 3 (2), 33–54.
Yunus,  U.  (2019).  A  Comparison  Peer  to  Peer  Lending  Platforms  in  Singapore  and Indonesia. Journal of Physics: Conference Series , 1235 , 012008. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1235/1/012008
Zavolokina L., Dolata, M. and Schwabe, G. 2016. Fintech-What’s in a name? . Proceeding in  International  Conference  on  Information  System,  Dublin,  pp.  1-19. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan- ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx