Korespondensi Penulis:
Hatarto Pakpahan Email; hatarto.pakpahan@unmer.ac.id

## CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL

## Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono, Hatarto Pakpahan
Fakultas Hukum UniversitasMerdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; JawaTimur; Indonesia.

## Abstrak
Perkembangan kebutuhan masyarakat dalam teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting, baik dalam sisi positif maupun negatif. Salah satu cyber crime yang cukup meresahkan dan sedang berkembang saat ini adalah kejahatan yang terkait kebebasan privasi seseorang yakni cyber bullying. Adapun permasalahan yang diangkat yakni penerapan hukum positif tentang tindak pidana cyberbullying sebagai salah satu kejahatan cybercrime dan penyebab timbulnya kejahatan perundungan yang terjadi di sosial media. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif, dikarenakan adanya kekosongan norma terhadap pengaturan cyber bullying dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cyberbullying merupakan sebuah kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan yaitu media elektronik, semakin mudahnya menjadikan sosial media sebagai tempat melakukan tindakan kejahatan cyberbullying dari beberapa sebab diperuntukkan memenuhi sikap agresifitas dan pribadi merasa hebat yang mendominasi pelaku, lalu hal ini sangatlah harus menjadi perhatian para penegak hukum dimana semakin marak terjadi tindakan cyberbullying di sosial media. Oleh sebab itu atas fenomena cyberbullying ini penerapan hukum positif tindak pidana cybebullying telah dijelaskan berdasarkan pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan memiliki keterkaitan antara pasal 310 dan 311 KUHP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/ 2008 tentang delik aduan mengacu pada fenomena cyberbullying ini.

## Abstract
The development of community needs in information technology plays a very important role, both in positive and negative sides. One of the most disturbing and developing cyber crimes today is crimes related to a person’s freedom of privacy, namely cyber bullying. The issues raised were the application of positive laws regarding the crime of cyberbullying as a cybercrime crime and the cause of bullying that occurred on social media. The research method used is the normative research method, due to the absence of norms for regulating cyber bullying in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transac- tions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Trans- actions.. Cyberbullying is a new type of crime when viewed from the media used, namely electronic media, the easier it is to make social media a place to commit cyberbullying crimes from several reasons that are intended to fulfill aggressive attitudes and personal feelings that dominate the perpetrator, then this should be the concern of all law enforcers where cyberbullying is rampant on social media. Therefore, for the cyberbullying phenomenon, the application of positive law on the crime of cybebullying has been explained based on article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016, amendments to Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and has a relationship between articles 310 and 311 of the Criminal Code, and the Constitutional Court Decisions Number 50 / PUU-VI / 2008 concerning complaint offenses referring to the phenomenon of cyberbullying.
Kata kunci:
komputer, cyberbullying , dan kejahatan jenis baru
Keywords:
computer, cyberbullying, and cyberbullying, a new type of crime

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020 ISSN PRINT xxx-xxx       ISSN ONLINE xxx-xxx Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

## Volume 1, Issue 2, November 2020

## 1. Pendahuluan
Demokrasi menurut konstitusi yang ada di Indonesia pada dasarnya adalah tujuan untuk menghargai hak asasi manusia, hal ini selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pandangan lain memaknai demokrasi sebagai kebutuhan berpendapat sebebas bebasnya. Kebebasan berkumpul, berpendat dan berserikat telah dilindungi di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi, terkecuali kebebasan tersebut dimaknai sebagai kebebasan untuk mengutarakan kebencian kepada sesama warga negara.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, memberikan kemerdekaan kepada setiap warga Negara untuk menyampaikan pemikiran dengan ucapan dan tulisannya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan per- undang undangan. Sehingga dapat dimaknai se- cara jelas bahwa pengungkapan kebebasan berpen- dapat dapat dilakukan dengan adanya kemampuan pertanggung jawaban, yang apabila berakibat apabila berakibat terjadinya penghinaan, pele- cehan, fitnah bahkan Intimidasi akan dikenakan dengan pasal yang telah diatur oleh Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
Istilah telematika berasal dari Perancis yang merupakan asal kata telematique yang meng- gabarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi (Makarim, 2004). Dalam hal perkembangan dunia dalam teknologi komu- nikasi, di era globalisasi syarat akan penggunaan media elektronik, dimana media media menye- diakan berbagai macam kemudahan untuk dapat menjangkau berbagai informasi di seluruh dunia hanya dengan mengaktifkan akses layanan internet segala informasi dapat terjangkau dengan sangat mudahnya.
Media sosial yang kini muncul dikalangan masyarakat banyak dijadikan sarana utama untuk memperoleh informasi penting, contoh beberapa media sosial yang banyak di gandrungi remaja
bahkan orang dewasa seperti instagram, twitter, facebook dan media sosial lainnya . Meskipun begitu berkembangnya teknologi saat ini memiliki kandungan yang positif dan bahkan negatif.
Ada beberapa dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kecanggihan tek- nologi. Dampak positif nya yakni, kemudahan dalam mengakses informasi dari internet, kemu- dahan dalam berkomunikasi jarak jauh, kemu- dahan dalam sarana transportasi, diciptakannya mesin canggih, kemudahan dalam transaksi jual beli. Kemudan dampak negatif yang ditimbulkan nya yakni, maraknya kejahatan didunia maya (cybercrime), tergesernya tenaga manusia, mun- culnya individualisme, masuknya budaya asing yang buruk, ketergantungan terhadap teknologi (Bustomy, 2017).
Internet merupakan wadah yang sangat men- dukung terjadinya Bullying antar sesama warga negara. Karakter internet yang dengan mudah dapat menghubungkan setiap individu yang melampaui batas negara serta penggunaan secara interaktif dan non interaktif adalah keniscayaan yang terjadi saat ini dan menimbulkan banyak problematik dikalangan masyarakat (Danrinvanto, 2010). Keberadaan internet memiliki nilai positif dan negatif. Nilai positifnya adalah memberikan konstribusi kemudahan yang bertujuan untuk men- sejahterahkan masyarakat, tetapi nilai negatifnya adalah menjadi wadah untuk melakukan tindak kriminal oleh orang-orang yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut (Ahmad Ramli, 2004)
Perkembangan Teknologi dan Informasi di Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang sangat pesat, maraknya kejahatan yang terjadi di dunia maya sendiri menunjukkan bahwa kemajuan Teknologi dan Informasi di Indonesia hanya diterima secara mentah-mentah oleh masyarakat, banyak yang menyalahgunakan Teknologi dan Informasi seperti hal nya di sosial media. Penya- lahgunaan yang kurang bijak bagi para pengguna sosial media dan kurang nya pengetahuan
Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono, Hatarto Pakpahan
sehingga menimbulkan sebuah kejahatan di dunia maya. Contoh nya seperti cyberbullying yang bela- kangan ini sedang marak terjadi baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Cyberbullying adalah perilaku kasar yang diperbuat baik seorang atau- pun kelompok, melalui alat elektronik yang dilaku- kan berulang kali dengan terget seorang, yang akibat perilaku tersebut kesulitan membela diri.
Terdapat 400 anak di Indonesia rentang usia 10-19 tahun telah menjadi korban cyberbullying melalui penghinaan, anacaman hingga intimidasi (Rifaudin Machsun, 2016) Tindak pidana ini terjadi di karenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini dan marak terjadi di ber- babagi Negara yaitu cybercrime ( cybercspace / cybervirtual ). Cyberbullying dikategorikan sebagai bullying secara verbal, cyberbullying ini juga biasa disebut juga sebagai perundungan yang dilakukan di dunia maya, yang dimana tindakan tersebut dilakukan untuk mengejek, mengolok, menghina, mencela, bahkan mengancam korban atau peng- guna media sosial yang lain. Adapun jenis jenis cyberbullying yaitu: flaming , harassment (gangguan), denigration (pencemaran nama naik), impersonation (peniruan), outing, trickey (tipu daya), exclusion (pengeluaran), cyberstalking. 1
Dengan adanya tindakan cyberbullying ter- sebut yang dilakukan pelaku terhadap korban menjadi ketakutan tersendiri yang di rasakan oleh korban. Sehingga hal tersebut menimbulkan dam- pak negative terhadap psikologi koban, seperti hal nya, rasa tidak percaya diri, ketakutan, tekanan mental dan lebih lagi bisa membuat korban melakukan tindakan bunuh diri. Minimnya laporan dan masih tertutupnya masyarakat kita terhadap tindak pidana ini, membuat setiap kasus cyberbullying sulit untuk diungkap.
Oleh sebab itu perlu dikaji berkaitan peng- aturan dalam hukum positif tentang tindak pidana cyberbullying sebagai salah satu bentuk cybercrime dan juga hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan bullying yang terjadi di sosial media.

## 2. Metode Penelitian
Jenis peneltian hukum yang digunakan da- lam penulisan adalah jenis penelitian Hukum Normatif karena penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan peraturan tertulis yang tersedia yang terkait dengan permasalahan terkait, serta memperjelas kekaburan norma hukum yang berakitan didalam permasalahan penelitian ini, dimana tidak adanya pengaturan yang jelas dan adanya norma yang kabur mengenai pengertian kejahatan cyberbullying dan jenisnya tertuang da- lam Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infromasi terhadap Undang undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, baik dalam KUHP

## 3. Pembahasan
3.1. Pengaturan Hukum Positif tentang
Tindak Pidana Cyberbullying sebagai salah satu bentuk Cybercrime.
Pada pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan adanya larangan keras terhadap pendistribusian informasi melalui internet yang mengandung adanya pencemaran nama baik, penghinaan dan ancaman melalui media internet.
Tetapi di Undang-undang ini tidak mem- berikan penjelasan yang jelas tentang definisi tindakan yang menghina, mencemarkan nama baik dan mengancam tidak disebutkan secara eksplisit. Sedangkan cangkupan Cyber bullying tidak menyangkut tindakan itu saja, tetapi lebih dari itu.
Sudarto telah mengemukakan mengenai tiga arti kebijakan kriminal yaitu: pertama dalam arti sempit, ialah kesulurahn asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; kedua dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum,

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
yang didalam nya cara kerja dari pengadilan dan polisi, ketiga ;dalam arti paling luas (yang diambil dari Joseph Jergen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk mengakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
Sudarto mengungkapkan bahwa politik kriminal merupakan: “suatu usaha yang rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahat- an” (Barda Nawawi Arif, 2011). Upaya penang- gulangan itu sendiri perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “ penal ” dan “ nonpenal ”.
Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan ini dapat dilakukan mela- lui pembaharuan hukum pidana, yaitu melalui pendekatan perbandingan hukum dengan negara lain dengan objek yang sama, yaitu cyberbullying . Dari perbandingan tersebut dapat kita temui nilai plus dan minus yang ada di Indonesia kemudian akan ditemukan kesimpulan bagaimana seha- rusnya pengaturan hukum seharusnya.
Terminologi Cybercrime umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan degan komputer atau internet. Namun demikian dalam pengaturan cybercrime diberbagai Negara digunakan terminologi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan luas lingkup pengaturan dan undang-undangnya (Sigit Suseno, 2012).
Barda Nawawi Arief menyebutkan cybercrime merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mendapatkan perhatian luas, baik dalam lingkup nasional, regional, mau- pun internasional. Volodymyr Golubev menye- butkan sebagai “ the new form of anti-sosial behaviour” . Pada beberapa sebutan lainnya diberikan pada jenis kejahatan dalam berbagai tulisan seperti halnya, “kejahatan dunia maya” ( cyberspace/virtual space of- fence ), dimensi terbaru dari “ hitech crime ”, “transnational cime” , kemudian mengenai “white collar crime”.
Definisi bullying berasal dari kata serapan bahasa inggris, yang di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemala-kan, pengucilan bahkan intimidasi. Jika kita lihat awalnya perbuatan ini memang cuma dilakukan di dunia maya, tetapi dampak yang diterima oleh korban itu dapat berlanjut dikehudipan nyata dan dapat mempenga- ruhi kehidupan korban sehari-hari.
Kemudian bagaimana penerapan terhadap kejahatan Cyberbullying disosial media dalam hukum positif di Indonesia, mengacu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transksi Elektronik, dimana suatu penghinaan yang dilakukan di sosial media tercermin pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang berbunyi : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau men- transmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
Adapun bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur pada pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1000.000.000,. Kemudian dilanjutkan dengan perbutan penghinaan yang dilakukan bersama- sama atau lebih dari 1 orang maka orang tersebut akan dikenakan pidana atas perbuatan “turut melakukan” tindak pidana ( medepleger ). “turut melakukan” disini dimaksudkan adalah “bersama- sama melakukan”. Sedikitdikitnya orang yang melakukan ( pleger ) dan orang yang turut melakukan ( medepleger ) peristiwa pidana.
Korelasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUVI/2008 terkait dengan Cyber- bullying , Dengan perkembangan jaman dalam di- mensi yang baru sangat diperlukan pula peng- aturan yang sesuai dengan adanya kejahatan
Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono, Hatarto Pakpahan
cyberbcrime. Sehingga Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elek- tronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk melakukan hukuman bagi pelaku yang melakukan kejahatan didunia maya. C yberbullying dapat dikategorikan dalam kejahatan jenis baru, hal ini bisa dilihat dari media yang digunakan dalam melakukan kejahat- an, yaitu media elektronik. Tindakan cyberbullying memiliki dampak negatif bagi para korbannya dimana dampak psikologis yang dimana membuat para korbannya kehilangan kepercayaan diri lalu dampak psikologis yang berdampak membuat korbannya ingin mengakihiri hidupnya.
Seperti halnya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh siswi SMP Negeri 147 Ciracas, Jakarta Timur. Yang sering dibully oleh teman temannya baik di sekolah atau di media sosial Twitter, sehingga Korban depresi dan mengakhiri hidupnya dengan lomat dari lantai 4 sekolahnya. Cyberbullying merupakan sebuah fenomena kejahat- an baru yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh pengak hukum, dikarenakan semakin maraknya kasus yang terjadi baik dalam ranah Internasional maupun di Indonesia sendiri.
Dalam hukum positif di Indonesia, Cyber- bullying masuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan dimana hal tersebut dirasa kurang memadai melihat unsur-unsur dari cyberbullying sangat luas yang lebih dari hanya sekedar pencemaran nama baik. Ketidaklengkapan definisi tersebut menjadikan siapapun sebagai pelaku cyberbullying , seperti halnya para jurnalistik yang merupakan penjamin hak kebebasan untuk menyebarluaskan opini kepada publik pun dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik.
Di Negara lain pun kasus ini telah masuk kedalam hukum perdata, karena mereka melihat kasus ini adalah perselisian antar individu. Di Indo- nesia kasus ini termasuk kategori delik pidana yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, dengan
menginterpretasi makna dari kata mengancam dan mencemarkan nama baik diantaranya.
Serta Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seba- gaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (3) tentang pen- cemaran nama baik, Pasal tersebut dapat di- terapkan dengan mekanisme delik aduan, yaitu harus ada laporan dulu dari pihak korban, kemu- dian proses hukum dapat dilaksanakan untuk selanjutnya.
Terkait terminologi, “mendistribusikan, mentranmisikan, atau dapat membuat dapat diakses nya Informasi Elektronik atau dokumen Elektronik” dalam pasal 27 ayat (3) Undang- undang ITE esensinya adalah
Penghinaan tersebut harus dilakukan melalui media elektronik, karena ada kategori diaksesnya yang membuat perbuatan tersebut memenuhi unsur dimuka umum atau diketahui oleh khalayak umum. Selain dari kedudukan dari Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3) adalah sebagai lex spesialis dari pasal 310 KUHP.
Sehingga penafsiran dari norma yang ter- muat didalam pasal pasal 27 ayat (3) Undang undang ITE mengenai penghinaan dan/atau pen- cemaran nama baik tidak terlepas dari norma hukum pidana dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Demikian cyberbullying yang diperuntukkan pada pribadi dan tidak disebarluaskan melalui media yang dapat diakses oleh publik dapat dijerat dengan hukum dikarenakan memenuhi unsur “dimuka umum”. Menyikapi penggunaan pasal 27 ayat (3) Undang undang ITE dapat menjerat segala pelaku cyberbullying dimanapun pelaku berada.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka Putus- an Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan sebagai berikut: pertama Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), kedua Menolak permo- honan pengujian Pemohon selurunya atau seti-

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
daktidaknya menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima (niet ovankelijk verklaard) , ketiga Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan, keempat Menyatakan ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), pasal 27 (1), pasal 28, 28A; pasal 28C ayat (1) dan ayat (2); pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); pasal 28F, pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Telah jelas dan tegas adanya kepastian hu- kum dalam penerapan pasal 27 ayat (3) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Cyberbullying secara mendalam. Terkait perbedaan dari pasal 310 KUHP adalah kejahatan ini dilakukan melalui media bukan didunia nyata.
Pada dasarnya pasal 27 ayat (3) Undang undang ITE adalah lex spesialis dari KUHP sebagai lex generalis yang membuat pasal 27 ayat (3) Undang- Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok yang terdapat dalam pasal 310 KUHP yang dimana perbuatan Cyberbullying adalah merupakan dari delik aduan, yaitu korban dari tindakan kejahatan Cyberbullying harus melakukan aduan/laporan bullying yang dialami untuk dapat di proses secara hukum sebagaimana delik aduan yang terdapat dalam pasal 310 KUHP.
Kepastian hukum atas penyelesaian perkara Cyberbullying secara tegas di atur dalam pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terlebih lagi mengingat mengenai pandangan yang demikian telah terjadi yurisprudensi sebagaimana telah tercantum didalam pertimbangan Putusan Mahkamah Kon- stitusi Nomor 50/PUUVI/2008 telah memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan yang meng- atur tentang Tindak Pidana Kejahatan Cyber- bullying.

## 3.2. Penyebab timbulnya bullying yang ter-
jadi di sosial media.
Semakin meningkatnya penggunaan media sosial, maka menimbulkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memiliki motivasi untuk menggunakan sarana media sosia dalam melan- carkan niat kejahatannya. Kejahatan yang dimak- sud adalah Cyberbullying yang dapat dilakukan menggunakan media telekomunikasi yang ber- basis internet yang menyerang pihak lain secara sengaja dan dilakukan secara terus menerus.
Penyebab Cyberbullying sebagai tindakan keja- hatan, Menurut Kowalski, Limber dan Agastston, ada beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan Cyberbullying yaitu sebagai wujud pemabalasan atas penindasan yang diterima cyberbullies sebelumnya, untuk mencari kesan yang keren dan Tangguh, dipicu rasa iri kepada orang lain yang akan dijadikan target. C yberbullies memi- liki kepribadian tertentu yang memiliki perasaan senang untuk melukai korbannya, mengganggap cyberbullying sebagai cara untuk menentukan do- minasi dan menguasainya serta c yberbullies men- dapatkan kepuasan karena cyberbullying dilakukan sebagai cara untuk mengeluarkan agresifantasi kompilasi online.
Karakteristik Cyberbullying Pertama, Di- sengaja. Perilaku yang disengaja dan sudah memiliki tujuan tertentu. Kejadian ini dapat terjadi kapan saja selama terkoneksi dengan internet. Cyberbullie s dalam melakukan cyberbullying telah menetapkan target yang akan disakiti. Seperti hal- nya, para pelaku sudah tau akun korban yang akan disakiti, karena pelaku memiliki bentuk fisik yang buruk dan memungkinkan pelaku untuk mela- kukan intimidasi terhadap korban.
Kedua, Harm (membahayakan). Bahaya yang ditimbulkan cyberbullying dapat terus menerus diselesaikan korbannya karena apa yang dilakukan cyberbulies dapat distribusikan melalui internet dalam hitungan detik keseluruh dunia. Contoh
Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono, Hatarto Pakpahan
tindakan yang membahayakan nya adalah dengan melakukan pengancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban.
Ketiga, Diulang (berulang-ulang). Perilaku agresiter harus dilakukan berulang kali, sehingga membuat korban terus menerus khawatir tentang apa yang dilakukan oleh cyberbullies selanjutnya. Contohnya adalah, pelaku dapat mengakses akun korban sehingga dapat dilakukan secara berulang, sehingga korban merasa tidak berdaya untuk membela diri.
Motif Cyberbullying adalah jika dalam bully- ing conventional pelaku melakukan bullying karena kurangnya perhatian, kecenderungan permusuhan, korban kekerasan merupakan motif yang mendasari tindakan cyberbullying , yakni (Jaffray, 2016). Pertama, Dendam “ The Vengeful Angel ”. Dalam iklim penuh konflik budaya ini terdapat banyak kelompok sosial yang tidak bisa di- damaikan dan dirukunkan dan selalu saja terlibat dalam ketegangan, persaingan dan benturan sosial diwarnai rasa benci dan dendam kesumat.
Kedua, Pelaku yang termotivasi ( Motivated Offender ). Motivasi pelaku melakukan kejahatan internet sangatlah banyak antara lain pembajakan, balas dendam, pencurian atau sekedar iseng. Ketiga, Keinginan untuk dihormati. Pelaku meng- gunakan kewenangan untuk memperlihatkan bahwa pelaku cukup kuat dalam membuat dan mengontrol orang lain dengan rasa takut. Keempat, Mens Girl . Ini terjadi ketika cyberbully bosan dan mencari hiburan. Pelaku ini yang paling matang dari semua jenis cyberbullying . biasanya dalam Mens Girl situasi intimidasi cyberbullies adalah perem- puan. Yang paling sering pelaku lakukan adalah mengintimidasi para gadis atau anak laki-laki.
Media sosial mempunyai peranan utama yang sangat penting dalam melakukan kejahatan cyberbullying, karena memang hanya dapat dilaku- kan dalam sosial media yang hanya menggunakan koneksi internet. Karena cyberbullying berbeda dengan perundungan tradisional yang terdiri dari
bullying body, bullying verbal, dan bullying mental yang dapat dilakukan secara langsung dan bersifat konvensional. Sedangkan cyberbullying yang dila- kukan dalam dunia maya atau dunia virtual yang membutuhkan jaringan dan koneksi internet untuk dapat melakukan kejahatan tersebut; Kedua, me- dia sosial memungkinkan pengguna secara online melakukan cyberbullying karena memiliki fasilitas posting dan penyebaran konten online yang sangat mudah dan sama mudahnya ketika memberikan reaksi terhadap konten tersebut; Ketiga, permasa- lahan cyberbullying terjadi pada saat munculnya media sosial. Karena sebelum masyarakat menge- nal media sosial, belum ada yang namanya cyberbullying; Keempat, Cyberbullying terjadi ketika media sosial seperti facebook dan twitter memiliki fasilitas penyimpanan text; kelima Cyberbullying yang terjadi di media sosial memiliki dampak negatif karena kasusnya terangkat ketempat publik sehingga bukti yang ada dapat dengan mudah diakses; keenam semua orang saling terhubung melalui media sosial, sehingga penyebaran infor- masi menjadi sangat cepat.
Setiap individu yang menggunakan sosial media, akan diawali dengan motif dan keinginan tertentu. Motif merupakan pergerakan, alasan, atau dorongan dalam diri manusia dalam melaku- kan melakukan sebuah perbuatan (Ardianto & Erdiyana, 2005). Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan aldalah kejahatan cyberbullying yang di- transmisikan melalui sosial media. Dalam defines tersebut dikaitkan dengan kosumsi pengguna sosial media yang berarti segala alasan dan dorongan dalam diri pelaku yang menyebabkan pengguna sosial sebagai sarana melakukan kejahatan.
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai sebab-sebab pelaku kejahatan cyberbullying mela- kukan kejahatan dan menggunakan sosial media, dan alat elektronik dalam melakukan kejahatan da- pat disimpulkan bahwa dengan menggunakan so- sial media identitas yang dimiliki oleh pelaku ke- jahatan dapat disamarkan dengan mengggunakan

## Bhirawa Law Journal
Volume 1, Issue 2, November 2020
akun-akun palsu dengan identitas palsu, kemudian menggunakan jejaring internet tanpa batas dan dapat di jangkau dimana pun dengan biaya yang sangat murah. Lain daripada itu, fitur keamanaan terhadap pengguna media sosial yang sangatlah lemah sehingga para pelaku dapat dengan mudah berkomunkasi kepada para pengguna yang lain- nya, lalu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari kejahatan yang ditimbulkan di sosial media bagi para korban. Sehingga para pelaku masih merasa aman saat melakukan keja- hatannya.

## 4. Simpulan
Pengaturan hukum positif tentang tindak pidana cyberbullying , dan penyebab timbulnya keja- hatan bullying yang terjadi di sosial media antara lain penerapan hukum positif tindak pidana cyberbullying yang menjadi kejahahatan cybercrime . Telah dijelaskan berdasarkan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ten- tang Informasi dan Transaksi Elektronik meng- kolaborasi Cyberbullying secara mendalam, yang membedakannya dengan pasal 310 KUHP yang bersifat limitatif teritori keberlakuan yurisdiksional dan media yang digunakan, dan juga Keputusan Mahakamah Konstitusi telah mempertegas adanya kepastian hukum dalam penerapan pasal 27 ayat (3) Undang undang ITE. Dengan kata lain pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- VI/2008 telah memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Kejahatan Cyberbullying.
Penyebab timbulnya bullying yang terjadi di sosial media ada beberapa faktor adanya rasa iri terhadap pengguna sosial media yang lain, kemudian rasa balas dendam dikarenakan wujud sebagai tindakan bully yang didapatkan sebelum- nya, merasa puas akan tindakannya untuk meluap- kan keagresifitasnnya.lalu adanya karakteristik dari cyberbullying ialah hal yang disengaja oleh
pelaku yang memiliki tujuan tertentu dan telah menetapkan target sebagai korban yang akan di sakiti, tindakan yang membahayakan seperti hal- nya pengancaman yang dilakukan, hal tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang karena memiliki rasa tangguh yang mendominasi sehingga korban merasa tak berdaya dalam membela diri. Penguraian terhadap bagaimana sebab-sebab sosial media digunakan sebagai sarana dalam melakukan Tindak Pidana Cyberbullying secara umum telah memenuhi dan dapat dikategorikan sebagai sebab dari timbulnya bullying yang terjadi di sosial me- dia.

## Daftarpustaka
Buku
Arief, Barda Nawawi, (2007), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ardianto dan Erdiyana, (2005), “Komunikasi Massa:” Sebuah Pengantar, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Maskun, (2013), Kejahatan Siber, Cybercrime , Jakarta: Kencana Prenada Media Group

## JURNAL
Fahlepi Roma Doni, Perilaku Media Sosial pada Kalangan Remaja ”, Vol.3, No.2 2017, hlm.16
Jaffray, “ Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial terhadap perilaku Reaktif Sebaga
Pelaku maupun sebagai Korban Cyberbullying pada siswa Kristen SMP Nasional Makassar, 2016.
Machsun Rifauddin, (2016), Jurnal Ilmu Perpustakaan,
Informasi, dan Kearsipan Khizanah AlHikmah, Vol. 4, No. 1, 2016
Yulianti , “Aktivitas Pemilik Akun Instagram di Kota Palu Yang menggunggah foto dengan ditunggu di Palu ”, Vol.4. No.1 2017, hlm.23