ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Efektivitas Tata Kelola Dana Desa di Desa Bongo: Kajian Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Riska Kurniasari 1, * ; A.M. Rusli 2 ; Andi Lukman Irwan 3 1,2,3 Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; riskakurniasari225@gmail.com; andirusli@unhas.ac.id; andi_lukman_irwan@unhas.ac.id * Correspondence : riskakurniasari225@gmail.com
Kata kunci Dana Desa, Desa Bongo, Tata Kelola Keywords
Village Fund, Bongo Village, Governance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola dana desa serta faktor yang  menghambat  tata  kelola  dana  desa  di  desa  Bongo  Kecamatan  Bokat Kabupaten  Buol.  Untuk  merealisasikan  tujuan  tersebut,  maka  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  secara  secara  prosedural  maupun  teknis  pengelolaannya sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  Permendagri  Nomor  20 Tahun 2018. Namun terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya swadaya masyarakat,  belum  terpenuhinya  kebutuhan  berdasarkan  pada  alokasi  serta pengetahuan  masyarakat  terhadap  realisasi  anggaran  membuat  tata  Kelola keuangan  desa  di  desa  Bongo  kurang  efektif.  Terdapat  dua  faktor  sebagai penghambat tata kelola anggaran desa di desa Bongo, faktor tersebut antara lain faktor internal yang meliputi keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah desa serta  minimnya  sarana  dan  fasilitas  serta  faktor  eksternal  ditandai  dengan kurangnya  swadaya  masyarakat  desa  Bongo  membuat  beberapa  skala  prioritas perencanaan alokasi dana desa belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah desa Bongo.

## ABSTRACT
This study aims to see how the governance of village funds and the factors that hinder  the  governance  of  village  funds  in  Bongo  Village,  Bokat  District, Buol Regency. To realize these objectives, this research used a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that procedurally and technically the management was in accordance  with the applicable  provisions  in Permendagri Number 20 of 2018. However, there are several obstacles including the lack of community self-help, unmet needs based on allocations and public knowledge of budget  realization,  making  village  financial  governance  in  Bongo  village  less effective.  There  are  two  factors  as  obstacles  to  village  budget  governance  in Bongo  village,  these  factors  include  internal  factors  which  include  the  limited resources  of  village government officials and  the  lack  of  facilities and  external factors characterized by the lack of community self-help in Bongo village, making several priority scales of village fund allocation planning not maximally carried out by the Bongo village government.

## Pendahuluan
Sejak  kemerdekaan  hingga  reformasi  1998,  desa  kurang  mendapatkan kedudukan  yang  jelas  dalam  pemerintahan  (Zuhro  2018).  Desa  hanya  dijadikan sebagai  perpanjangan  tangan  dari  pemerintah  yang  keberadaannya  berdasarkan pada  persekutuan  masyarakat  adat  (Timotius  2018).  Pada  fase  tersebut  juga, kepemimpinan  kepala  desa  kurang  diminati  karena  minimnya  sumber  daya termasuk  anggaran  yang  sangat  jauh  berbeda  dengan  saat  ini.  Sekarang,  desa menjadi  salah  satu  fenomena  menarik  yang  harus  dilihat  karena  praktek penyelenggaraan  demokrasi  dan  pemerintahannya  memiliki  kewenangan  hampir sama dengan yang lainnya. Desa yang dulunya kurang diminati, namun sekarang desa menjadi sumber perebutan bagi semua orang.
Desa  sendiri  dalam  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  desa adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Barniat 2018). Tujuan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  untuk  pembangunan  desa  adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  kualitas  hidup  manusia,  dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pengalokasian Dana Desa harus lebih mempertimbangkan tingkat kemiskinan.
Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 24 dan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  pasal  2  ayat  1  keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penjelasan  UU  tersebut  sangat  jelas  bahwa  transparansi  dan  akuntabel  tersebut tentunya  harus  benar-benar  diterapkan  agar  mendapatkan  perhatian  yang  serius dari semua stake holders yang berada di desa (Saidin and Rinanda 2022).
Selain pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat desa, melalui UU tersebut telah melahirkan babak baru bagi proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa  melalui  pengalokasian  dana  desa  baik  yang  bersumber  dari  APBN  maupun APBD (Mandasari 2015). Artinya, baik pemerintah pusat maupun desa bertanggung jawab atas keberadaan desa dan diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan desa melalui ADD. Hal ini sesuai dengan beberapa regulasi sebagai penguatan UU Desa diantaranya PP Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dalam  mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN menyatakan bahwa, dalam kaitannya dengan pengalokasian dana desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang  ditransfer  ke  desa  melalui  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah pengganti Peraturan  Menteri  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa,  dan  Peraturan  Pemerintah Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  adalah  penggantinya(Arifin  2018). Permendagri  No.  20  Tahun  2018  menetapkan  bahwa  pengelolaan  ADD  harus dilakukan  secara  terbuka  melalui  musyawarah  desa  dan  berdasarkan  prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, disebutkan bahwa keuangan desa mencakup  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  dan  pertanggungjawaban  adalah beberapa  langkah  yang  harus  dipenuhi  selama  proses  pengelolaan  Dana  Desa. Adapun  Tahap  Perencanaan  adalah  Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  proses pertimbangan  mendalam  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Rencana  tahapan  yang strategis diperlukan untuk perencanaan keuangan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat desa dalam proses ini.
Tahap  perencanaan  dimulai  dari  Pemerintah  Desa  menyusun  rencana pembangunan  desa  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan  cara  musyawarah pembangunan  desa  dengan  mengacu  pada  perencanaan  pembangunan Kabupaten/Kota  (Arifin  2018).  Perencanaan  Pembangunan  Desa  disusun  secara berjangka  meliputi:  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM  Desa) untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang    disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa    (RKP  Desa)  yang  merupakan penjabaran  dari  RPJM  Desa  untuk  jangka  waktu  satu  tahun  (Suseno  and Sunarto 2016). Setelah APBDes  ditetapkan, maka pelaksanaan keuangan desa mengacu pada APBDes. Sementara tahap pelaksanaan  pengelolaan keuangan desa adalah proses dimana  peraturan  desa  tentang  APBDesa  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kemudian tahap penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan  keuangan  desa  dikelola  dan  dicatat  dalam  buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan  keputusan  kepala  desa.  Dan  tahap  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 kepala desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APBDes  kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran (Rahum 2015).
Tata kelola anggaran dana desa, sudah tentu memiliki kriteria atau indikator dari  program  yang  sedapat  mungkin  dilakukan  oleh  pemerintah  desa.  Untuk menyanggupi  hal  tersebut,  desa  dan  seluruh  konponen  harus  mampu
merealisasinya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Berdasarkan  pada  hal tersebut,  Permendes  Nomor  19  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2018  pasal  4  mengemukakan  bahwa  prioritas penggunaan  dana  tahun  2018  meliputi  pembiayaan  pelaksanaan  program  dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat  lintas  bidang  seperti  produk  unggulan  Desa  atau  kawasan  perdesaan, BUMDes atau BUMDes bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan  Desa.  Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  wajib  dipublikasikan  oleh Pemerintah  Desa  kepada  masyarakat  Desa  di  ruang  publik  yang  dapat  diakses masyarakat  Desa.  Berdasarkan  pada  ketentuan  tersebut,  pemerintah  desa  Bongo Kecamatan  Bokat  Kabupaten  Buol  mendapatkan  alokasi  dana  sebesar  Rp. 764.517.000.00. Adapun dari dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa Bidang  yakni  :  Bidang  Pemerintahan  Desa  memakan  anggaran  sebesar  47%, sementara Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 35%, kemudian Bidang Pembinaan  Masyarakat  sebesar  17%,  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  sebesar 26%, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar 32%.
Penelitian Sarsan Inombi (2021) mengungkapkan bahwa Pengelolaan BUMDes di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, belum  berjalan  efektif,  terutama  dalam  mencapai  tujuan  pendirian  BUMDes  dan jenis usaha yang dibuat tidak mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Di sisi  lain,  penelitian  Miftahuddin  (2018)  menyoroti  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Panggungharjo,  Kecamatan  Sewon,  Kabupaten Bantul.  Meskipun  pengelolaan  dana  desa  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  dan  transparansi  telah  dilakukan  melalui  media  digital  dan  papan informasi,  pemahaman  masyarakat  tentang  kebijakan  Dana  Desa  masih  rendah. Sementara  itu,  penelitian  Ahmad  Zaini  dan  Endang  Surasetyo  Ningsih  (2018) menekankan  pentingnya  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  APBDesa  yang akuntabel,  transparan,  dan  partisipatif  di  beberapa  desa  di  Banda  Aceh.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan,  proses  perencanaan  dan pelaksanaan APBDesa sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perundang- undangan  yang  berlaku,  menunjukkan  adanya  perbedaan  dalam  efektivitas pengelolaan  dana  desa  serta  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  APBDesa  di berbagai daerah.
Hasil observasi awal dan data penelitian dan penelitian terdahulu menunjukan bahwa  dalam  pengaloakasian  dana  desa,  pemerintah  desa  Bongo  belum  efektif dalam menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Dalam  memenuhi  tuntutan  tersebut,  terdapat  papan  spanduk  yang  memberikan informasi tentang besaran alokasi dana desa sesuai dengan peruntukannya, namun dalam  realisasinya  masyarakat  kurang  mendapatkan  informasi.  Selain  itu,  dari aspek  pertanggungjawaban  secara  teknis  dilakukan  oleh  pemerintah  desa,  akan tetapi  pertanggung  jawaban  resmi  melalui  rapat  musyawarh  desa  jarang  terjadi.
Fakta  lain  juga  menunjukan  bahwa,  masyarakat  kurang  berpartisipasi  dalam pengelolaan dana desa karena merasa tidak puas dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Selain itu, prinsip disiplin anggaran kurang efektif karena masih terdapat  alokasi  dana  desa  yang  kurang  tepat  sasaran  dan  sesuai  dengan  skala prioritas penggunaannya.  Atas dasar itulah sehingga penulis melalui melakukan penelitian tentang Tata Kelola Dana Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol.

## Metode
Metode Penelitian adalah Penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku orang yang diamati. (Rukajat 2018). Penelitian  akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  (ADD)  ini  akan dilakukan di desa di wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih karena tingkat akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan ADD di wilayah Desa Bongo,  Kabupaten Buol,  harus  ditingkatkan  untuk  memastikan  laporan  anggaran yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian  di  Kantor  Desa  Bongo  Kecamatan  Bokat  serta  masyarakat  Desa  Bongo Kecamatan Bokat.
Subjek  penelitian ini yakni Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan anggota masyarakat Desa Bongo, Kecamatan Bokat, adalah subjek kali ini. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan observasi langsung dan analisis data terkait dana desa untuk mencari  informasi tentang  alokasi  dana  desa.  Dalam  penelitian  kualitatif, sumber data  utama  adalah  kata-kata  dan  tindakan;  selebihnya  berupa  data  tambahan, seperti dokumen dan lainnya. Oleh karena itu, data dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Penulis langsung terjun ke objek penelitian untuk mengumpulkan data yang valid. Metode pengumpulan data yang digunakan  termasuk  observasi  atau  pengamatan,  wawancara,  dan  dokumentasi untuk  menjaga  akurasi  dan  hasil  penelitian.Untuk  memberikan  interpretasi  yang tepat, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, yaitu  melakukan  penelitian  terhadap  suatu  objek  saat  ini,  menganalisis,  dan mengklasifikasikan data..

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel  partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Kemudian  dalam jangka  waktu  pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari  1  Januari  sampai  dengan  31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Secara umum di Desa Bongo mempunyai mekanisme atau cara kerja dalam melaksanakan  Pengelolaan  Dana  Desa,  dimulai  dengan  pembentukan  Tim Penyusun  Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP Desa). Dimana Tim ini melibatkan
masyarakat  secara  umum  yakni  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  kepala  urusan perencanaan,  lembaga-lembaga  yang  ada  di  desa,  serta  BPD.  Dan  untuk  proses tahapan awal pengelolaan dana desa itu diawali dengan  musdus kemudian musdes dan terakhir itu ada musrenbang RPJM Desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  peran  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  dana  desa  dapat  diharapkan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang berlaku serta mengikuti regulasi yang ada sehingga dapat menciptakan tata kelola dana desa secara efektif.  Tata kelola dana desa dalam pembangunan desa Bongo dikatakan  baik  maka  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  yakni:  transparansi anggaran, akuntabilitas atau keterbukaan dalam pelaksanaan ADD, partisipasi dari aparat desa dengan serius dan masyarakat pada umumnya serta tertib dan disiplin tata kelola dana desa yang memenuhi regulasi dari pemerintah Pusat.
Artinya  dalam  pengelolaan  dana  desa  harus  mampu  memenuhi  prinsip- prinsip yang berlaku dalam tata kelolah dana desa sehingga mampu menciptakan kesejahteraan  sosial  dengan  baik,  serta  mampu  mengelola  pelayanan-pelayanan kebutuhan  masyarakat  umum  dengan  maksimal,  sehingga  para  masyarakat memperoleh  kepuasan  menikmati  pembangunan  desa  dengan  baik.  Hal  ini menunjukkan bahwa tata kelolah dana desa berupa ADD dalam pembangunan desa diharapkan  mampu  memiliki  sikap  manajemen  yang  bagus  sehingga  dapat meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam  hal  ini  pembangunan  infrastruktur pembangunan desa.
Pembangunan desa Bongo dalam hal ini juga tidak terlepas dari pembahasan mengenai  regulasi  yang  berlaku  sehingga  dalam  pengelolaan  dana  desa  dapat terlaksana dengan baik. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang  pembangunan  Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa”. Dengan pemanfaatan  Dana  Desa  yang  diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan pemberdayaan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya untuk  masyarakat  Desa  demi  meningkatkan  kualitas  hidup,  peningkatan kesejahteraan  dan.  penanggulangan  kemiskinan  serta  peningkatan  pelayanan terhadap masyarakat Desa.
Artinya pengelolaan dana desa dalam hal ini merupakan salah satu langkah dalam pembangunan desa yang lebih baik sehingga dalam penggunaan dana desa atau  ADD  sangat  diharapkan  untuk  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  agar  tidak  terdapat lagi  masyarakat  miskin  sehingga  kehidupan masyarakat dapat dikendalikan dengan baik.

## 1. Transparansi
Transparansi  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  wajib  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  pengelolaan  anggaran  publik  termasuk  pemerintah  desa
(Purwanti  2021).  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  mengemukakan  bahwa transparansi  merupakan  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa  (Goo  and  Sanda  2022).  prinsip  transparansi  atau  keterbukaan  memiliki  arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses  anggaran  karena  menyangkut  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.
Prinsip keterbukaan atau transparansi bagi pemerintah desa harus dilakukan agar  masyarakat  desa  dapat  mengontrol  secara  penuh  resapan  anggaran  sesuai dengan  hasil  penetapan  melalui  musyawarah  desa.  Masyarakat  desa  mempunyai hak  untuk  mengetahui  seluruh  aplikasi  dan  penggunaannya  dalam  tahapan pelaksanaan hingga evaluasi program, sebagai organisasi publik, pemerintah atau pemerintah  desa  wajib  membuka  akses  informasi  kepada  pihak  yang  menjadi pemangku  kepentingan.    Pada  umumnya  melalui  pemberitahuan  lisan,  papan pengumuman  desa  dan  situs  desa.  Transparansi  informasi  desa  diperlukan  agar pengawasan  oleh  masyarakat  desa  dan  dunia  usaha  dalam  desa  terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara objektif.
Kepala  desa  sebagai  pimpinan  diharapkan  dapat  mengelolah  keuangan  desa dengan  sebaik-baiknya  dan  melakukan  transparansi  dalam  pengelolaan  sehingga tidak  menciptakan  kecurigaan.  Artinya  transparansi  anggaran  desa  merupakan suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi  seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
“Sejauh ini dalam pengelolaan dana desa prinsip keterbukaan selalu dijunjung tinggi, khususnya untuk Pemerintah Desa Bongo sendiri sudah menyiapkan papan transparansi dana desa bertempat di depan kantor desa sendiri. Jadi masyarakat bisa melihat jumlah dana desa, jumlah alokasi dana desa, dan lain- lain” ( Hasil Wawancara 19 Desember 2023 )
Selain pernyataan diatas mengenai prinsip transparansi untuk mengelola dana yang  bersumber  dari  alokasi  dana  desa  yang  disampaikan  langsung  oleh  Kades Bongo, hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Hamsa P. Bakulu, selaku Sekretaris Desa Bongo sebagai berikut:
“Berbicara mengenai transparansi disini sudah sangat jelas dalam pelaksanaannya yakni terlihat dalam  pengelolaan  kami  sebagai  aparat  desa  selalu  melakukan  transparansi  berupa  laporan keuangan  yang  dapat  melibatkan  masyarakat  untuk  mengetahui  setiap  pengeluaran  anggaran desa,  selain  itu  Pemerintah  Desa  Bongo  sudah  menyiapkan  papan  informasi  atau  papan  untuk transparansi untuk dana desa maupun alokasi dana desa, berapa jumlah dana yang kita terima dari pusat  kan  semua  sudah  ada  di  papan  informasi  tersebut,  kemudian  kita  juga  buat  program musrenbang yakni musyawarah pembangunan desa” ( Hasil Wawancara 19 Dese mber 2023 ).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  transparansi  pengelolaan  dana  desa khususnya  Desa  Bongo  selalu  dilakukan  baik  berupa  laporan  maupun  papan informasi  sebagai  instrumen  untuk  alokasikan  dana  desa  sehingga  masyarakat dalam mengetahuinya dengan baik. Disisi lain pengelolaan dana desa juga dalam hal  ini  untuk  meningkatkan  pembangunan  desa.  Sedangkan  pernyataan  tersebut berbeda  dengan  pernyataan  dari  salah  satu  tokoh  masyarakat  yang  menyaksikan
secara  langsung  tentang  transparansi  pengelolaan  dana  desa  Bongo  yang  peneliti wawancarai bernama AB  Selaku Tokoh Masyarakat sebagai berikut:
“Kalau  soal  transparansi  sejauh  ini  masih  kurang,  masalahnya  Pemerintah  Desa  Bongo  dalam kegiatan Musrenbang hanya mengundang sebagian tokoh-tokoh masyarakat atau BPD sehingga kebanyakan  masyarakat  lainnya  biasa  kurang  tahu-menahu  mengenai  perencanaan  pengelolaan dana  desa  dan  pengaloksiannya  seperti  apa.  Jadi, berbicara  mengenai  transparansi  dan  realisasi anggaran  sejauh  ini  masyarakat  pada  umumnya  asal  ikut  saja  tanpa  harus  mengetahui  detail alokasinya” ( Hasil Wawancara 21 Desember 2023 ).
Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  informan  berinsial  LS  selaku  tokoh masyarakat desa Bongo bahwa :
“ Pertanyaan  seperti  ini  ketika  ditanyakan  kepada  aparat  pemerintah  desa  pastinya  jawaban memuaskan,. Namun sebagai masyarakat sudah tentu memiliki penilaian tersendiri sesuai dengan apa  yang  diamati  dan  dirasakan.  Transparansi  memang  ada,  hal  ini  dibuktikan  dengan  papan informasi  di  desa,  namun  dalam  penggunaan  dan  pelaporannya  sebagai  masyarakat  tidak mengetahui sepenuhnya pengunaan dari anggaran yang telah disepakati” ( Hasil Wawancara 21 Desember 2023 )
Berdasarkan  wawancara  diatas  maka  diketahui  bahwa  transparansi pengelolaan  dana  desa  oleh  aparat  desa  Bongo  khususnya  telah  terlaksana  tetapi belum  dapat  dinyatakan  tingkat  ketercapaian  100%.  Hal  tersebut  terlihat  dari kurangnya  keterbukaan  yang  bersifat  menyeluruh  yakni  dalam  melukan  rapat musrembang  mengenai  pembangunan  desa  Bongo  belum  berjalan  secara  efektif. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik termasuk pemerintah desa.

## 2. Akuntabilitas
Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa menegaskan  bahwa  dalam  pengelolaan  dana  desa,  pemerintah  desa  wajib menegakan  prinsip  akuntabilitas  (Safitri  &  Fathah  2018).  Akuntabilitas  yang dimaksudkan  dalam  Permendagri  tersebut  adalah  bentuk  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  dan pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang sudah ditetapkan. Dalam prinsip good governance, akuntabilitas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah desa sebagai institusi publik harus mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah  diperbuat  atau  dilakukan  apalagi berhubungan dengan persoalan anggaran dana desa.
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar  dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat (Kumalasari  &  Riharjo  2016).  Masyarakat  tidak  hanya  memiliki  hak  untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban  atas  rencana  ataupun  pelaksanaan  anggaran  tersebut. Akuntabilitas  diperlukan  agar  setiap  pemerintah  desa  melaksanakan  tugasnya secara  bertanggung  jawab.  Asas  Akuntabel  ini  sangat  menentukan  bahwa  setiap
kegiatan dan hasil akhir  harus ada yang namanya pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Akuntabilitas  adalah  ukuran  yang  menunjukan  apakah  aktivitas  birokrasi public atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Kepala desa sebagai  pimpinan  mempunyai  peran  yang  menentukan  dalam  pengelolaan  dana desa  dengan  cara  melakukan  laporan  pertanggungjawaban,  sehingga  dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Semakin besar akuntabilitasnya  yang  diterapkan  Kepala  desa  semakin  baik  pula  pelayanannya karena akuntabilitas berkontribusi pada penciptaan efisiensi pada sumber daya dan merupakan  pencegahan  instansi  dan  para  pegawainya  dari  nonfeasance, malfeasance dan over-feasance.
Sebagaimana  hasil  wawancara  bersama  Bapak  H.  Abdillah  I.  Bandung  S.sos M.si selaku Kades Bongo,  menyatakan bahwa:
“Jika  bicara  soal  akuntabilitas,  dalam  melakukan  pengelolaan  dana  desa Pemerintah  Desa melakukan  pencatatan  laporan  menyeluruh  menggunakan  aplikasi  online  LPJ  yang  akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kecamatan hingga kabupaten. Kalau di Desa Bongo sendiri  ada  dua  tahap  pencatatan  yang  kemudian  digabung  menjadi  satu  sebagai  bentuk pertanggungjawaban, yang mana Pemerintah Desa telah melaksanakan Akuntabilitas pencatatan laporan keuangan” ( Hasil Wawancara 19 Desember 2023 )
Selain  pernyataan  diatas  hal  yang  sama  pula  disampaikan  oleh  Hamsa  P. Bakulu selaku Sekretaris Desa Bongo, yang mana ia menegaskan bahwa :
“Prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  anggaran  desa  dalam  tahap  pertanggungjawaban ditempuh melalui sistem pelaporan dan semua elemen   yang  terkait  saya  libatkan  karena pengelolaan anggaran desa diwajibkan membentuk tim pelaksana kegiatan” ( Hasil Wawancara 21 Desember 2023 )
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa  dalam  rangka  melakukan  pembangunan  desa  sudah  terlaksanakan  dengan baik. Hal ini ditunjukan saat pelaksanaan pengelolaan dana desa sejuah ini selalu dilakukan laporan pertanggungjawaban yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat desa  Bongo  sehingga  terkesan  tidak  ada  pengecualian  dana  desa  dalam  proses pembangunan desa.
3. Partisipasi
Partisipasi  masyarakat  sering  diartikan  keikutsertaan,  keterlibatan  dan kebersamaan  anggota  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa  secara  langsung, sejak  dari  gagasan,  perencanaan,  pelaksanaan  program  dan  evaluasi.  Partisipasi pemuda dalam program yang di buat musrembang  adalah keterlibatan masyarakat serta  bertanggung  jawab  baik  secara  langsung  pada  program  pembangunan  desa secara kelompok masyarakat.
Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan  rencana  dan  strategi  dalam  penyusunan  kepanitian  pada  suatu
kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik  melalui  pertemuan-pertemuan  yang  diadakan.  Informasi  tersebut berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  H.  Abdillah  I.  Bandung  S.sos  M.si selaku Kades Bongo,  menjelaskan bahwa:
“Bicara  soal  partisipasi  di  desa  bongo  itu  sendiri  sangat  luar  biasa,  seperti  yang  saya  sudah katakan  bahwa  kita  punya  program  yang  namanya  Musrenbangdes,  disitu  kita  meminta masukan,  saran  dan  kritik.  Oleh  karena  itu  semua  yang  kita  kerjakan  itu  adalah  berasal  dari usulan  masyarakat  itu  sendiri  yang  telah  diakomodir  dan  telah  disusun  ke  dalam  APBDes sehingga  dapat  diambil  skala  prioritasnya  untuk    dimasukan  ke  dalam  RKP  untuk  kemudian direalisasikan” ( Hasil Wawancara 19 Desember 2023 ).
Kemudian  hasil  wawancara  bersama  Rano  Karno  S.  Manang  selaku  aparat desa bongo menyatakan bahwa:
“Di desa itu kita punya Kaur Perencanaan dan Kaur Kesejahteraan, tentunya itu adalah bagian dari  desa  yang  Kaur  Perencanaan  itu  merencanakan  dan  membuat  RAB  (Rencana  Anggaran Biaya) dan contoh gambar pembangunan yang akan dilakukan, kemudian dalam hal pengawasan dilakukan oleh LPM, BPD sekarang juga ada yang namanya KPMD yaitu lembaga pengawasan dari desa ajika dari tingkat kabupaten yaitu Inspektorat.”  (Hasil wawancara 19 Desember 2023) Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi di Desa Bongo sudah bisa dikatakan cukup bagus, yang mana masyarakat  dalam proses  perencanaan  anggaran  yang  diwakilkan  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat mereka menyumbangkan saran dan kritik mereka sementara dalam pembangunan masyarakat melakukan yang namanya gotong royong bersama.
Kemudian hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di desa bongo berinisial AB menjelaskan bahwa:
“Jadi  sejauh  ini  masyarakat  selalu  berpartisipasi  dalam  rapat  maupun  dalam  pelaksanaan musrembang yang diadakan oleh desa sehingga kami dapat memberikan saran serta masukan guna membangun  desa  yang  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  khalayak.  Disisi  lain jika ada  pembangunan  maka  masyarakat  selalu  melakukan  yang  namanya  gotong  royong  sehingga semua berjalan dengan baik terkait dengan pengelolaan dana desa untuk kemajuan desa.” ( Hasil Wawancara 22 Desember 2023 ).
Informasi dari informan tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh beberapa  informan  yang  salah  satunya  berinsial  AD  sebagai  tokoh  masyarakat bahwa
“Jika  disimak  dengan  keberadaan  masyarakat  sekarang  jauh  berbeda  dengan  keberadaan masyarakat  sebelum  adanya  ADD.  Terdapat  sebagian  masyarakat  yang  masih  menjunmjung tinggi nilai gotong royong, namun ada juga sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa tenganya harus dibayar karena dideas ada anggaran. Artinya, partisipasi masyarakat sudah baik, namun terkendala dengan asumsi bahwa sebagain masyarakat merasa apa yang mereka lakukan harus  dihitung  dengan  anggaran  atau  upah  yang  mereka  terima.” (  Hasil  Wawancara  21 Desember 2023 )
Hasil  wawancara  dengan  salah  satu tokoh  masyarakat  menunjukkan  bahwa dalam  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa    sejauh  ini  dapat dikatakan  cukup  baik  karena  setiap  pengadaan  rapat  maupun  musrembang masyarakat  selalu  mengikutsertakan  dalam  keberlangsungan  tersebut  sehingga dapat  memberikan  saran  dan  masukan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap
program yang dilakukan oleh aparat desa yang bersifat pembangunan desa Bongo selalu  bernilai  positif,  dilihat  hasil  rapat  dalam  bentuk  musyawarah  dengan meminta tanggapan dari masyarakat tersebut. Setelah itu, dilakukan perencanaan yang lebih matang lagi berdasarkan saran dan tanggapan dari tokoh masyarakat dan masyarakat  pada  umumnya,  kemudian  hasil  rapat  tersebut  disusun  dengan  baik sehingga dalam mempersiapkan kelangsungan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Partisipasi masyarakat ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan dana desa  selalu  terbuka  dan  transparansi  dalam  merencanakan  program  yang berimplikasi  pada  pembangunan  desa  dilakukan  oleh  pengurus  aparat  desa  dan kerja sama dengan masyarakat (gotong royong) berjalan dengan baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan  oleh  peneliti tentang  Tata  Kelola  anggaran  dana  desa,  secara  prosedural  maupun  teknis pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendagri Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan  Dana  Desa  yang  mencakup  unsur transparansi,  akuntabilitas,  partisipatif  serta  tertib.  Namun  demikian  terdapat beberapa  kendala  yang  mengakibatkan  pengelolaannya  belum  begitu  kondusif dalam menjalan asas atau prinsip dimaksud. Kurangnya swadaya masyarakat desa, belum  terpenuhinya  kebutuhan  berdasarkan  pada  alokasi  serta  pengetahuan masyarakat terhadap realisasi anggaran membuat tata Kelola keuangan desa di desa Bongo kurang efektif.

## Referensi
Arifin,  M.  Z.  (2018).  Pengelolaan  Anggaran  Pembangunan  Desa  Di  Desa  Bungin Tinggi,  Kecamatan  Sirah  Pulau  Padang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir, Sumatera Selatan. Jurnal Thengkyang, Http://Jurnaltengkiang. Ac. Id/Jurnal/Index. Php/JurnalTengkhiang/Issue/View/1/Halaman , 20 (20), 1 – 21.
Barniat, Z. (2018). Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal. Jurnal Analisis Sosial Politik , 2 (2), 25 – 40.
Goo, E. E., & Sanda, M. (2022). Analisis Pelakasanaan Tatakekola Rencana Strategis, Akuntabilitas  dan  Transparansi  Dana  Desa  terhadap  Pengelolaan  keuangan Desa  (Studi  di  Desa  Magepanda  Kecamatan  Magepanda). Jurnal  Accounting Unipa , 1 (1), 19 – 33.
Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi (JIRA) , 5 (11).
Mandasari,  Z.  (2015). Politik  Hukum  Pemerintahan  Desa  Studi  Perkembangan Pemerintahan  Desa  Di  Masa  Orde  Lama,  Orde  Baru,  Dan  Reformasi .  Universitas Islam Indonesia.
Purwanti,  U.  (2021).  Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Melilian
Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK) , 3 (2), 79 – 90.
Rahum,  A.  (2015).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Pembangunan Fisik  Desa  Krayan  Makmur  Kecamatan  Long  Ikis  Kabupaten  Paser. Ejournal Ilmu Pemerintahan , 3 (4), 1523 – 1636.
Rukajat,  A.  (2018). Pendekatan  penelitian  kualitatif  (Qualitative  research  approach) . Deepublish.
Safitri,  T.  A.,  &  Fathah,  R.  N.  (2018).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan , 2 (1), 89 – 105.
Saidin,  S.,  &  Rinanda,  W.  W.  (2022).  Transparansi  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Di  Desa  Wawoone,  Kecamatan  Wonggeduku, Konawe. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 178-190.
Suseno,  D.  A.,  &  Sunarto,  S.  T.  (2016).  Analisis  perencanaan  pembangunan  desa berbasis undang-undang desa no 6 tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal STIE Semarang , 8 (2), 122 – 137.
Timotius,  R.  (2018).  Revitalisasi  Desa  Dalam  Konstelasi  Desentralisasi  Menurut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 48 (2), 323 – 344.
Zuhro,  R.  S.  (2018).  Demokrasi,  otonomi  daerah  dan  pemerintahan  indonesia.
Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 1 – 41.