## TOLERANSI HIDUP UMAT BERAGAMA
(Studi Interaksi Sosial Menuju Integrasi Keagamaan di Mandau)
PRAYUGO 1 , WIRA SUGIARTO 2 , SAHRUL SORI ALOM HARAHAP 3
Dosen STAIN Bengkalis
1 e-mail: prayugomsi@gmail.com
2 e-mail: wirasugiarto@gmail.com
3 e-mail: sah30roel@gmail.com

## Abstract
Social Interaction is a reality that exists in people‟s lives; interaction also shows a  dynamic  change  that  causes  an  individual  or  group  to  experience  change.  In Mandau  sub  district  exists  several  religions,  namely  Islam,  Catholic,  Protestant, Konghucu, Buddha, and others. The existence of those religions brings very high tolerance attitude among the societies. Forms of social interaction towards social integration  are  the  main  needs  in  living  a  peaceful  life  in  a  society  such  as cooperation and accommodation in various fields. The research finding indicates that the social society interaction occurs in Mandau such as in National Holidays and  Religious  Holidays. Whereas  in  the  field  of  education  shows  the  integration among the students with different religions in the schools of Mandau sub district. ___________________ Keywords:  Social Interaction, Religious, Integration.

## PENDAHULUAN
Proses  sosial  merupakan  sebuah  pengetahuan  yang  sudah  semestinya dipahami mengingat pengetahuan struktur masyarakat saja belum memadai dalam memperoleh deskripsi real mengenai kehidupan bersama manusia, hal yang sama disampaikan oleh Tamotsu Shibutani 187 bahwa seorang sosiolog sudah semestinya memahami  transaksi-transaksi  sosial  yang  mencakup  kerja  sama  antar  sesama masyarakat  sebagai  interaksi  awal  dalam  membangun  kehidupan  gotong-royong. Hakikatnya  masyarakat  mempunyai  bentuk-bentuk  struktural,  kelompok  sosial, kebudayaan,  lembaga  sosial,  stratifikasi  dan  kekuasaan  yang  memiliki  tingkatan dinamika tertentu  yang menjadi pola-pola perilaku yang berbeda dengan konteks dan  situasi  yang  berbeda. 188 Sebelum  hubungan  atau  interaksi  tersebut  memiliki bentuk  yang  kongkrit,  terlebih  dahulu  akan  dialami  suatu  proses  kearah  bentuk yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sosial  dan  budaya  dalam  masyarakat. 189 Dengan demikian  dapat  diakatakan  bahwa  proses  sosial  adalah  cara-cara  berhubungan
187 Tamotsu Shibutani, Sosial Processes, An Introduction to Sociolgy (Berkeley:University of California Press, 1986), h. 5
188 Soejono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2004), h. 60
189 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu…………………. h. 60
yang dapat dilihat apabila orang perorang dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan  suatu  sistem  serta  bentuk-bentuk  hubungan  tersebut  atau  apa  yang akan  terjadi  apabila  ada  perubahan  yang  menyebabkan  kegoyahan  pola-pola kehidupan yang telah ada.
Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interkasi  sosial  tak  akan  mungkin  ada  kehidupan  bersama 190 bertemunya  orang perorangan  secara  badaniah  belaka  tidak  akan  menghasilkan  pergaulan  hidup dalam  suatu  kelompok  sosial,  pergaulan  hidup  semacam  itu  baru  akan  terjadi apabila  orang  atau  kelompok  masyarakat  memilik  ketertarikan  dalam  bekerja sama  dan  saling  bertukar  informasi  sebagai  upaya  mencapai  tujuan  bersama, pengadaan  persaingan,  pertikaian  dan  sebagainya.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa interaksi  sosial  adalah  dasar  proses  sosial,  yang  menunjukkan  pada  hubungan sosial yang dinamis dan tidak statis. Pada tahap ini interaksi masyarakat menjadi sebuah  keharusan  baik  dalam  bentuk  positif  maupun  negative  yakni  dengan melakukan  pertukaran  tanda.  Dalam  bentuk  umum  proses  sosial  adalah  interaksi sosial, oleh karena itu interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktifitas- aktifitas  sosial.  Interaksi  sosial  merupakan  hubungan-hubungan  sosial  yang dinamis  yang  menyangkut  hubungan  antar  orang  per-orang,  kelompok  dan  lain- lain. 191 Pergeseran  interaksi  sosial  dari  rasa  simpati  menuju  rasa  imitasi  dan semakin  tak  menentu  terlebih  ditengah  masyarakat  beragam  adalah  sebuah indikasi ―Sakitnya‖ interaksi antar masyarakat yang berada diperkotaan Indonesia namun  tidak  menutup  kemungkinan  hal  seperti  diatas  sudah  terjadi  masyarakat desa  yang  secara  kultural  sudah  terkontaminasi  globalisasi  dan  sukap  apatisme. Adanya degradasi interaksi sosial menjadi cikal bakal adanya gesekan keagamaan yang asal-muasalnya tersulut bukan oleh sensitifitas agama melainkan oelh factor- faktor lain seperti ras, etnis, ekonomi, budaya dll.
Sekalipun  secara  tegas  Indonesia  bukan  menganut  paham  negara berdasarkan  agama  tertentu  melainkan  dengan  melakukan  pemisahan  antara Agama dan Negara (Sekularisme) , hal tersebut sebagai bentuk antisipasi dari para pendahulu untuk tidak mencampurkan antara urusan keagamaan dan kepentingan kenegaraan.  Perkembanganya  dimasyarakat  mendapat  tempat  baik  dan proposional  dengan  adanya  lembaga-lembaga  keagamaan  yang  mengatur kehidupan  umat,  dibentuk  secara  formal  dibawah  kendali  pemerintah,  meski berada  pada  kendali  pemerintah  agama  selayaknya  tidak  dapat  diinterpensi  oleh siapapun  termasuk  negara.  Kehadiran  lembaga  keagamaan  sebagai  bentuk mengupayakan  agar  tingkat  penghayatan  dan  pelaksanaan  kehidupan  beragama berjalan  baik,  selaras  dengan  nilai-nilai  humanistik  dan  tidak  berseberangan dengan  norma  luhur  Pancasila  sebagai  falsafah  Negara.  Sedangkan  secara Informal  pelaksanaan  kehidupan  beragama  jauh  lebih  mengakar  dalam  tata pergaulan  dengan  ditandai    berdirinya  berbagai  institusi  keagamaan  yang diprakarsai  anggota  masyarakat.  Fungsi  institusi  ini  adalah  untuk  meningkatkan pelaksanan  kehidupan  umat  beragama  dengan  corak  ragam  yang  relatif  sama,
190 Kimball  Young  dan  Raymond,  W.  Mack, Sociology  and  Sosial  Life, (New  York: American Book Company), h. 137
191 Gillin dan Gillin, Cultural Sociology, A Revision of An Introduction to Sociology, (New York: The Macmillan Company, 1945), h. 489
namun mengandung variasi dan pengaruh faham idiologi yang dianut, menjadikan keberadaan institusi itu beragama.
Sedangkan disisi lain, antara institusi agama yang formal dan informal kerap kali mendatangkan perbedaan dan pandanggan  yang berlawaanan dalam  mencari format  yang tepat untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia. Suatu  perbedaan  muncul  antara  pendekatan  legal  normatif,  yang  digodok  atas pertimbangan  politis  birokratis  dan  aspek  kultural  yang  berangkat  dari  arus budaya bangsa. Kedua institusi ini mempunyai akses besar melakukan intervensi kehidupan individu keagamaan warga di Indonesia.
Akhir-akhir ini, kehidupan umat beragama di Indonesia terusik oleh faktor- faktor  eksternal,  seperti  krisis  ekonomi,  gejolak  sosial  politik  yang  sulit  ditebak dan  proses  pergantian  pemerintahaan  era  Orde  Baru  menjadi  Orde  Reformasi. Para  analis  sosial  memperkirakan  bahwa  kondisi  politik  yang  tidak  menentu  ini, kemudian  menjadi  pemicu  lahirnya  konfli-konflik  antar  uamat  beragama;  Baik dalam  lingkup  nasional  maupun  regional.  Konflik  agama  mencapai  kelimaksnya manakala  kerusuhan-kerusuhan  membawa  korban  jiwa  dan  harta,  yang  menjalar kedaerah-daerah yang komunitasnya sanggat taat beragama.
Dinamika  konflik  keagamaan  acapkali  melibatkan  pemeluk  agama  dalam jumlah  besar  cendrung  (Konflik  Komunal)  mempunyai  dampak  sosial  politik lebih luas dan bahkan bersamaan kerusuhan itu menjadi momok ketakutan hingga menghilangkan  interaksi  antar  umat  beragama,  usaha  melakukan  analisis  tetap berlanjut  dengan  melakukan  pengujian  data  konflik,  apakah  konflik  tersebut terjadi  oleh  faktor  unsur  agama  atau  agama  malah  dijadikan  sebagai  kambing hitam  dengan  merepresentasikan  konflik  yang  terjadi  sebagai  konflik  agama  dan diaggap  suci  bahkan  diintruksikan  untuk  terjadi  konflik  horizontal  dan  antar agama.  Tersulutnya  suatu  konflik  sebenarnya  sulit  untuk  dilakukan  identifikasi apakah benar-benar pristiwa konflik agama disebabkan murni faktor ideologi atau agama  hanya  sebagai  sarana  yang  sesungguhnya  penyebab  utama  adalah perebutan  pengaruh  kekuasaan  elit  politik  dalam  membuat  suatu Frame mencekam.  Sekiranya  yang  benar  adalah  pernyataan  pertama,  maka  dapat disimpulkan  betapa  rapuhnya  pemahaman  keagamaan  bangsa  kita  ini;  baik pemahaman  dari  aspek  teologis  maupun  aspek  sosial  humanistik,  dengan  mudah masing-masing  pemeluk  agama  melakukan  bentrok  antara  umat  beragama  yang berbeda.
Pelaksanaan  kehidupan  kerukunan  umat  beragama  selama  ini  menunjukan keraguan  amat  besar  antara  memahami  benar-benar  suatu  ajaran  agama  sehinga terrefleksi  kehidupan  harmonis  sehari-hari  atau  hanya  karena  tekanan  kondisi sosial  politik  yang  diciptakan  rezim  Orde  Baru,  sehingga  kerukunan  agama ditampilkan  dalam  dataran  semu,  hanya  sebatas  kerukunan  agama  yang  bersifat elementry.  Apabila  penyataan  yang  benar  adalah  yang  kedua,  maka  akan dipertanyakan  mengapa  begitu  mudah  pemeluk  agama  menerima  pengaruh- pengaruh yang justru merugikan agama dan tatanan kehidupan berbangsa. Dengan demikian, penghayatan keagamaan seseorang masih belum menyentuh esensi nilai agama,  yang  menyuarakan  konsep-konsep  kemanusiaan  dan  kedamaaian, akhirnya  mudah  dipropokasi  faktor-faktor  diluar  agama.  Kepatuhan  pada  nilai keagamaan  drajat  implementasinya  lebih  rendah  dibawah  tekanan  kondisi  sosial
politik,  yang  kemudian  berusaha  menjadi  katalisator  munculnya  konflik  antar umat beragama.
Dalam  kontek  permberdayaan  umat  beragama,  kedua  faktor  tersebut merupakan  bagian  penting  untuk  diminimalkan  atau  dihindarkan,  sehingga konflik  agama;  baik  yang  disebapkan  faktor  agama  itu  sendiri  maupun  agama dijadikan  sebagai  instrumen  kerusuhan  tidak  bakal  terjadi.  Pemeluk  agama  yang menghayati  nilai-nilai  agama  tidak  mudah  dimasuki  faktor-faktor  di  luar  agama yang  berkeinginan  mempengaruhi  secara  negatif  proses  keutuhan  bangsa. Institusi-institusi agama yang dijadikan sebagai bagian pemeluk agama melkukan kegiatan-kegiatan  agama  tidak  mudah  menjadi  alat  kekuasaan  dan  memperkeruh suasana kehidupan umat beragama.
Agama  merupakan  institusi  Tuhan  yang  keberadaanya  berfungsi menyeimbangkan  sistem  sosial  yang  tidak  kondusif  atau  tidak  seimbang.  Secara substansial, institusi ini memuat serangkaian pristiwa sejarah, dokma-dokma yang bermuara  pada  perintah  dan  larangan,  dan  menyampaikan  risalah  kebijakan. Kebenaran-kebenaran  agama  diyakini  sebagai  kebijakan  yang  bersifat  mutlak. Arti  ajaran  didalam  ajaran  agama,  seseorang  mendapatkan  kebenaran  absolut, yang nilai  kebenaranya  menduduki posisi  superior, diatas segala kebenaran  yang dilahirkan  atas  pemikiran  manusia.  Konsep  kebenaran  ini  bukan  saja  tingkat absolutistiknya  hanya  diuji  melalui  logika  pemikiran  umat  manusia,  melainkan diyakini  sebagai  pegangan  hidup,  yang  disimpan  sampai  ahkir  hayat.  Karena Agama  memuat  konsep  kebenaran,  nilai-nilai  luhur  dan  bersifat  sakral,  maka pemahaman dan implementasi keagamaan dalam tata kehidupan sosial melibatkan aspek rasional dan emosional. Aspek rasional berupaya mempertimbangkan dasar- dasar  akal  fikiran  manusia  dalam  menemukan  kebenaran  ajaran  agama. Sedangkan  aspek  emosional  mendudukkan  fungsi  agama  sebagai  institusi  yang dirasakan  penghayatannya  secara  intuitif.  Patuh  dan  Ketawadhu‘an  seseorang menunjukkan  keterlibatan  keagamaan  seseorang  secara  emosional  dan  rasional. Kedua aspek ini saling terkait dalam keyakinan keagamaan umat beragama. Hal tersebut hemat penulis adalah fenomena Apatisme ditengah masyarakat dengan  hanya  mementingkan  hidupnya,  tanpa  adanya  interaksi  antar  sesama masyarakat  dengan  intensif  dan continue .  Sudah  semestisnya  pemerintah memberikan  perhatian  penuh  atas  reaksi  dan  etika  sosial  yang  terdegradasi  oleh kemajuan jaman juga faktor budaya barat yang semakin mendominasi hingga lupa kalau  kita  memiliki  kearifan  lokal  sebagai  regulasi  interaksi  sosial  dan  bisa menjadi  bentuk  integrasi  sosial  kemasyarakatan.  Interaksi  yang  tak  berjalan dengan baik akan berimplikasi pada integrasi masyarakat yang semakin semrawut dan  tidak  tertata  sedemikian  rupa  hingga  perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan kearifan local serta norma-norma setempat.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  tentang  toleransi hidup  beragama  di  pulau  Bengkalis  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan pengetahuan  tentang  interaksi  sosial  masyarakat  Mandau  dalam  upaya  integrasi sosial keagamaan, faktor perekat kelangsungan hidup kerukunan umat beragama, dan  faktor-faktor  yang  menjadi  sumber  konflik  kerukunan  hidup  umat  beragama masyarakat  Mandau. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan  data, serta analisis  dan  penafsiran  data  tersebut.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  ini
menggunakan  sosio  kultural  dan  giografis  wilayah  yang  patut  diketengahkan dalam  penelitian  ini,  karena  dari  melihat  alasan  inilah  kemudian  diketahui karakter Pulau Bengkalis sebagai lokasi sarana penelitian.
Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan  untuk mengungkap  realita  yang  terjadi  pada  toleransi  hidup  beragama.  Strauss  dan Corbin  mengatakan  bahwa  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif memang  dapat  digunakan  untuk  mempelajari,  membuka  dan  mengerti  apa  yang terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui.
Untuk  mendapatkan  data-data  dilapangan,  peneliti  melakukan  proses identifikasi  daerah-daerah  yang  dijadikan  sebagai  sasaran  penelitian.  Kerangka pikir  ini  sangat  penting  untuk  diketahui  karena  dengan  cara  melakukan identifikasi  masalah ini  kemudian diketahui  tentang potensi dan kendala-kendala yang terdapat didaerah-daerah mana yang tepat dijadikan sasaran penelitian. Oleh karena  itu,  langkah  pertama  ini  kemudian  disusul  dengan  membuat  kategorisasi daerah-daerah  yang  sudah  tepat  dijadikan  sebagai  lokasi  untuk  mendapatkan responden dalam penelitian. Penentuan responden ini diupayakan bersifat prural, yang  tidak  saja  mereka  berlainan  agama,  melainkan  juga  bagaimana  responden dapat hidup berdampingansecara harmonis, akrab dan berjalan dalam kurun waktu lama.

## KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian  terdahulu  menjadi  dasar  bagi  peneliti  berikutnya  untuk mendapatkan  gambaran  analisa  dan  kesimpulan-kesimpulan  apa  saja  yang  telah dikemukakan. Hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai analisa kualitatif dalam bentuk khasanah referensi, sehinga menambah muatan-muatan teoritis sifatnya.
Pertama , peristiwa kerusuhan sosial yang menimpa masyarakat pekalongan mencuat  kepermukaan.  Berbagai  masa  media  melansir  pemberitaan  kasus  yang menimpa  banya  korban  sekaligus  mengagetkan  kehidupanlkomunitas  lain.  Yang berawal  dari  penyobekan  al-Qur‘an  yang  dilakukan  anggota  komunitas masyarakat  non  Muslim,  berkewargaan  Indonesia  dengan  status  etnis  non peribumi.  Dari  peristiwa  ini  akhirnya  menjadi  pemicu  kerusuhan,  di  kutip  dari buku  yang membuat ratusan umat Islam turun kejalan melakukan berbagai protes dan amuk masa. Selain kerusuhan tentang penyobekan al-Qur‘an, juga selang dua tahun  berikutnya  terjadi  peristiwa  kerusuhan  sosial,  yang  faktor  pemicunya diakibatkan  persetruan  antara  OPP  tertentu.  Kasus  dan  peristiwa  ini  kemudian dianggap  sebagai  bentuk  melanggar  aturan  yang  telah  menjadi  kesepakatan bersama  diantara  OPP  itu  sendiri.  Peristiwa  ini  terjadi  pada  bulan  Maret-Mai 1997. Yang banyak menimbulkan kerugian-kerugiab besar.
Kedua. Peristiwa  kerusuhan  yang  terjadi  di  masyarakat  sambas,  tepatnya kerusuhan di Sanggau Ledo, terjadi pada September 1996. Pemicu dari kerusuhan itu  adalah  tindakan  iseng  yang  dilakukan  seorang  yang  bernama  Bahari  dan kawan-kawan. Bahari dan teman-temanya adalah pemuda pendatang, berasal dari suku Madura singgah dan berdomisili di Sangga Ledo. Pemuda tersebut dianggap telah  berlaku  kurang  sopan  dengan  menarik  tanggan,  dan  memaksa  untuk  naik kendaran  dari  beberapa  orang  gadis  suku  dayak.  Mereka  sama-sama  bertempat
tinggal dalam satu wilayah kecamatan untuk diajak menonton pertunjukan musik dangdut yang digelar di kecamatan ledo. Dari awal peristiwa ini kemudian muncul serentetan  pristiwa-peristiwa  lain  yang  melibatkan  antara  komunitas  suku  Dayak dengan komunitas suku madura. Bentrok antara kedua suku yang berbeda agama ini,  Akhirnya  mencuat  menjadi  kerusuhan  sosial  yang  bertendensi  faktor  agama. Termasuk  yang  mewarnai  peristiwa  yang  akhirnya  disebut  sebagai  kerusuhan sosial  agama  adalah  perkelahian  antar  remaja  suku  madura  dengan  remaja  suku Dayak, yang masing-masing masih dalam satu wilayah kesatuan geografis.
Menurut  Nuhrisson  M.  Nuh  dan  Titik  Suwariyati 192 sebagai  seorang  yang melakukan  penelitian  pristiwa  sambas  tersebut,  adalah  kehadiran  kelembagaan informal yang sudah lama berkembang dan dipertahankan masyarakat-masyarakat adat  menjadi  bagian  penting  dalam  upaya  menyelesaikan  kasus  tersebut. Meskipun  begitu,  keikutsertaan  lembaga  formal  yang  berupa  negara  atau pemerintah  setempat  menjadi  bagian  yang  ikut  membantu  menyelesaikan peristiwa.
Ketiga. Peristiwa kerusuhan sosial rengasdengklok. Rengasdengklok adalah suatu wilayah bersetatus kecamatan  yang berada di wilayah kabupaten karawang Jawa Barat. Jarak rengasdengklok dengan kota kabupaten sekitar 20 Km sebelah selatan.  Setiap  oran  dapat  mencapai  lokasi  rengasdengklok  melalui  jalan  darat, dengan kendaraan umum atau kendaraan peribadi.
Di  daerah  Rengasdengklok  terjadi  pegeseran  jumlah  pemeluk  agama tertentu,  yng  diusebapkan  adanya  fenomena  perpindahan  antar  pemeluk  agama, terutama dari kelompok  muslim  yang miskin  ke  wilayah agama keristen  katolik. Kasus  Pindah  agama  ini  memang  merupakan  hak  individu  seseorang,  siapa-pun tidak  boleh  menjadi  penghalang,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  di  masyarakat sering  menimbulkan  konflik.  Dalam  kondisi  kehidupan  keagamaan,  demikian kasus  kerusuhan  rengasdengklok  akhirnya  menjadi  konflik-konflik  dengan menggunakan simbol keagamaan.
Peristiwa  Rengasdengklok  terjadi  setelah  ada  gejala  perselisihan  antara sejumlah anak muda dengan seorang tetangga Musala Miftahul janah di kampung Warudoyong  Rengasdengklok.  Peristiwa  kerusuhan  diawali  dengan  tradisi membangunkan  orang-orang  yang  makan  sahur  pada  bulan  ramadhan  yang dilakukan  secar  turun-emurun  oleh  masyarakat  Rengasdenklok  ketika  bulan  suci ramadan  tiba.  Namu  pada  21  Ramadan  ketika  seorang  penganut  agama  islam memukul  beduk  sebagai  tanda  makan  sahur,  Seorang  warga  yang  bertetangga dekat  dengan  mushala  bernma  Ciique  marah-marah  tanpa  diketahui  sebab,  yang hanya  karen  suaminya  sedang  menderita  sakit  gigi.  Dengan  amarah  yang  tinggi, Cique memaki-maki pada orang yang memukul beduk dan disertai anaknya yang bernama  Kimsan  naik  kelantai  tinkat  dua  dan  melempari  batu  bata  ke  atap mushala.  Dari  peristiwa  itu  terjadi  amuk  masa  dan  kemudian  rumah  Kim  Tjai (suami  Cique)  dibakar  masa  dan  semua  barang-barang  miliknya  diambil  tanpa tersisa sama sekali. Bahkan toko atau kios sebagai tempat berjualan milik korban dibakar dan dirusak oleh sebagian besar masyarakat yang sudah terbakar amarah,
192 Nuhrison  M.  Nuh  dan  Titik  S. Studi  kerusuhan  sosial  di  sambas, (Jakarta:  Badan Penelitian Pengembangan Agama, 1999-2000), h. 106-107
masa  menjadi  semakin  beringas.  Sasaran  utama  adalah  merusak  sarana  milik pribadi  korban,  yang  dipergunakan  untuk  berjualan  dalam  menghidupkan keluarga.
Keempa t.  Peristiwa  kerusuhan  soial  di  Situbondo.  Kerusuhan  yang  timbul disitubondo  adalah  bersumber  dari  seseorang  yang  bernama  mohammad  saleh, dituduh melakukan pelecehan terhadap agama dan ulamak. Saleh adalah seorang berpendidikan  sekolah  menengah  tingkat  atas,  sekaligus  sebagai  penjaga  dan tukang  kebun  Masjid  di  desa  Gebang  Kecamatan  kapongan.  Shaleh    dianggap melecehkan  agama  dan  ulamak,  sekaligus  berani  melecehkan  ulamak  tersohor yaitu  As‘ad  Syamsul  Arifin,  seorang  ulamak  besar  yang  memangku  dan pemimpin  pondok  pesantren  di  asembagus  situbondo  dan  pernah  menjabat pengurus  besar  organisasi  Nahdatul  ulamak.  Dosa  yang  dipikul  saudara  shaleh adalah  melakukan  pelecehan  terhadap  Kiai  As‘ad  dengan  mengatakan  bahwa ketika Kiai As‘ad meninggal dunia masih dianggap Islamnya belum sempurna dan kurang tinggi pengetahuan keagamaannya.
Ketika  kasus  Shaleh  diadili  di  persidangkan  di  pengadilan  Negri,  dengan tuntutan hukuman lima tahun penjara- diajukan kejaksaan sesuai dengan tuntutan maksimal dalam peraturan perundang-undangan, maka serempak para pengunjung yang ikut mendengarkan dan melihst persidangan tersebut berteriak mengeluarkan kata  kata  kecaman-kecaman  yang  amat  keras  terhadap  tuntutan  tersebut.  Mereka menuntut  lebih  dari  itu,  yaitu  hukuman  mati,  karena  perbutan  shaleh  dianggap salah  besar  dan  dikategorikan  sebagai  orang  yang  murtad.  Hukuman  yang dijatuhkan  kepada  shaleh  diangap  ringan  dan  sangat  tidak  sesuai  dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuat.
Komunitas yang tidak merima keputusan jalanya persidangan di pengadilan Negri ini, melakukan pembakaran kantor pengadilan. Kondisi masaa yang begitu besar  makin  menunjukan  sikap  berutal,  sehinga  tidak  mampu  mengendalikan emosinya.  Sambil  berlari  dalam  kondisi  bergerombol,  seolah-olah  menunjukkan solidaritas massa yang solid, kemudian melakukan pengerusakan dan pembakaran tempat-tempat  yang dijadikan sebagai sarana ibadat agama tertentu. Peristiwa ini memakan korban besar,  termasuk kerugian  yang  diderita pengikut agama  kristen karena greja-gereja menjadi amuk massa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Akhsanul Khalikin, menyimpulkan bahwa peristiwa Situbondo adalah akibat dari faktor yang berda di luar agama, yaitu termasuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang  diderita  umumnya  masyarakat  islam  diwilayah  Situbondokemudian Akhsanul  Khalikin  menyatakan  bahwa,  yang  perlu  mendapatkan  perhatian pemerintah adalah kebijakasanaan pendirian sarana ibadah  yang dilakukan setiap komunitas  agama  harus  diberikan  aturan-aturan  jelas  dan  tidak  memihak  kepada kelompok  tertentu,  sehinga  tidak  akan  melahirkan  kesenjangan  sosial  kegamaan diantara  mereka.  Terkait  dengan  itu,  termasuk  faktor  penyebaran  agama  yang dilakukan kelompok-kelompok penganut agama harus lebih menitikberatkan pada hal-hal  yang  bersifat  tidak  menimbulkan  kecurigaan  dan  kemarahan  penganut agama lain.
Peristiwa  ini  kemudian  membangkitkan  upaya  Gu  kalangan  benur  Jawa Timur  menyerukan  dan  meminta  kepada  tokoh  agama  yang  terlibat,  terutama ulamak  ikut  membantu  terciptanya  kondisi  aman  dan  tenang,  terutama  terhadap
kenyamanan  ibadah  ritual  keagman  peganut  agama  minoritas.  Ulamak  dianggap sebagai  tokoh  dan  simbol  komunitas  agama  islam.  Peran  ulamak  paling  efektif menjadi mediator yang berwawasan panjang dalam menangani masalh sensitifstik agama.  Kiai  Misbach,  sebagai  ketua  umum    MUI  jawa  Timur,  mengharapkan masyarakat  islam  mampu  mengendalikan  diri  dan  tidak  terpancing  hal-hal  yang merusak umat itu sendiri.

## KONSEPSI  YANG  DIBANGUN  TOKOH  AGAMA  DAN  TOKOH MASYARAKAT SEBAGAI SEBUAH UPAYA INTEGRASI SOSIAL
Peran  dan  sumbangsih  para  tokoh  agama  dan  masyarakat  dalam menciptakan  suasana  masyarakat  yang  kondusif  dan  terintegrasi  secara  social merupakan hal yang sangat vital dan urgen, dimana setiap tokoh baik Agama dan Masyarakat  pada  umumnya  memiliki  charisma  tersendiri  dan  memiliki  power serta kepercayaan penuh masyarakat dalam melakukan sesuatu baik yang sifatnya positif dan negative sekalipun. Mencermati hal tersebut diatas penulis melakukan observasi  lapangan  sekaligus  wawancara  dalam  melihat  secara  langsung fenomena yang terjadi ditengah masyarakat Mandau dengan tingkat kompleksitas masyarakat yang sangat tinggi.
1. Lembaga Adat Melayu (LAM) Mandau
Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau resmi didirikan pada hari Sabtu, 1 Rabiul Akhir 1390 H (6 Juni 1970 M) di Pekanbaru, dengan nama Lembaga Adat  Daerah  Riau.  Pemrakarsanya,  tokoh-tokoh  Melayu  Riau  dari  berbagai latar  dan  profesi,  yaitu  pejabat  pemerintahan,  ulama,  ilmuwan/cendekiawan dari  perguruan  tinggi  di  Riau,  budayawan,  seniman,  sastrawan,  dan  orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau.
Dari  kalangan  pemerintahan,  tokoh  utama  pembentukan  lembaga  ini  ialah Gubernur  Riau  waktu  itu,  Arifin  Achmad.  Sewaktu  pembentukan,  beliau menyatakan,  ―Perlu  adanya  perkumpulan  pemuka  adat  Melayu  Riau  yang berbentuk  sebuah  Lembaga  Adat  untuk  menggalang  persatuan,  kesatuan, pendapat dan pikiran serta membangkitkan batang terendam yang diwariskan oleh  para  pendahulu   di  Riau‖. Batang  terendam itu  ialah  jatidiri/identitas budaya di dalam dinamika ke-Indonesia-an. 193
Komplesitas masyarakat  Mandau 194 cukup tinggi dibandingkan dengan daerah  lain  yang  setingkat  maka  tidak  mengherankan  jika  daerah  ―industri‖ ini  menjadi  sorotan 195 banyak  pihak.  Masyarakat  Mandau  sendiri  cukup beragam 196 ada  suku  Melayu,  Akit,  Minang,  Batak,  Jawa,  Bugis,  China  dan lain-lain.  Sebagai  sebuah  payung  adat  LAM-R  Mandau  bertugas  dalam mengakomodir  semua  suku  adat  budaya  yang  masuk  kedaerah  tersebut 197
193 https://lamriau.id/profil-lam-riau/ diakses 11/24/2018
194 Mandau adalah salah satu kecamatan dikabupaten bengkalis, Riau.
195 Kompleksitas  masyrakat  dikhawatirkan  menjadi  sebuah  ―bom‖  waktu  yang  memicu adanya gesekan antar sesama masyarakat dan antar umat beragama.
196 Data dan demografis kec. Mandau
197 wawancara dengan ketua LAM-R Kec. Mandau H. Zulfikar, M.A.
dengan  catatan  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  LAM-R  sebagai pemangku kebijakan Adat yang sah di daerah tersebut.
―semua adat, budaya, etnis dan agama yang masuk ke Mandau memiliki  hak  dan  kewajiban  bersama  dan  tidak  ada diskriminasi  selama  masih  pada  tataran  yang  wajar  dan  tidak menggangu stabilitas Mandau‖ (H. Zulfikar, M.A)
Penyataan  tersebut  diatas  merupakan  ungkapan  keterbukaan  terhadap seluruh unsur masyarakat untuk melakukan sebuah integrasi dan penyadaran terhadap semua tentang adanya kenyataan perbedaan. Selain itu LAM-R juga memiliki  agenda  rutin  dalam  melakukan  koordinasi  antar  suku  dan  budaya yang  ada  dengan  melakukan  melakukan  pertemuan  rutin  dengan  setiap organisasi  adat  dan  budaya  yang  ada  dalam  upaya  monitoring  sosial kemasyarakat.
2. Majelis Ulama Islam (MUI) Mandau
Upaya membangun integrasi oleh MUI Mandau tidak beda jauh dengan LAM-R, sebagai lembaga keagamaan islam MUI Mandau menjadi salah satu lembaga yang ikut memperhatikan kondusivitas keagamaan di Mandau yakni dengan  memperhatikan  segala  aktivitas  keagamaan  agar  tidak  ―melenceng‖ dari  kaidah  keagamaan  yang  sudah  ada  untuk  menjaga  kerukunan  umat beragama. 198
Kerukunan  antar  umat  beragama  adalah  suatu  kondisi  sosial  ketika semua  golongan  agama  bisa  hidup  bersama  tanpa  menguarangi  hak  dasar masing-masing  untuk  melaksanakan  kewajiban  agamanya.  Masing-masing pemeluk  agama  yang   baik  haruslah  hidup  rukun  dan  damai.  Karena  itu kerukunan  antar  umat  beragama  tidak  mungkin  akan  lahir  dari  sikap fanatisme  buta  dan  sikap  tidak  peduli  atas  hak  keberagaman  dan  perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat  beragama  memberi  ruang  untuk  mencampurkan  unsur-unsur  tertentu dari  agama  yang  berbeda  ,  sebab  hal  tersebut  akan  merusak  nilai  agama  itu sendiri.

## 3. Persatuan Gereja Mandau
Interaksi  antar  umat  beragama  merupakan  sebuah  keharusan  apalagi dalam  keberagaman  yang  sangat  kompleks,  maka  tidak  jarang  baik  antar institusi keagamaan maupun para tokoh keagamaan melakukan diskusi serta dialog  keagamaan  dalam  menyatukan  sebuah  persepsi  terhadap  sebuah permasalahan yang ada maupun yang akan terjadi, Sebagai antisipasi adanya eskalasi  yang  lebih  tinggi  dari  sebuah  konflik  yang  ada.  Kerukunan  akan selalu  terjaga  jika  setiap  unsur  masyarakat  menjaga  dan  saling  menghargai satu  sama  lain,  komplesksitas  mandau  sebagai  daerah  industri  menjadi sebuah  kajian  dalam  antisipasi  ketidakstabilan.  Pihak  gereja  sebagai pemangku lembaga keagamaan selalu mengupayakan adanya interaksi intens dengan  lembaga  keagamaan  lain  demi  menghasilkan  integrasi  antar  umat
198 Wawancara dengan ketua MUI Mandau H. Zulkifli Jannaim
beragama. Integrasi disini bukanlah penyatuan akidah atau agama melainkan sebagai upaya membangun harmoni ditengah keragaman yang ada. 199

## 4. Pemerintah dan kontrol sosial di Mandau
Kebijakan social (social policy) adalah kebijakan public (public policy) yang  penting  di  Negara-negara  modern  dan  demokratis 200 ,  sejarah menyaksikan  bahwa  semakin  maju  dan  demokratis  suatu  Negara  semakin tinggi  pula perhatian Negara terhadap kebijakan  social  sebaliknya dinegara- negara pra-sejahtera dan otoriter kebijakan social kurang mendapat perhatian. Kebijakan  social  pada  hakikatnya  merupakan  kebijakan  public  dalam bidang kesejahteraan social yang dianggap berbanding lurus dengan lahirnya stabilitas masyarakat baik secara ekonomi, pendidikan dan bidang kehidupan yang  lain  yang  dianggap  dapat  menjaga  kondusivitas  kehiduapn  masyarkat dan  Negara.  Program-program  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  sebagai pemangku kebijakan dianggap dominan dalam upaya meminimalisir potensi konflik  baik  secara  vertikal  dan  horizontal.  Upaya  pemerintah  dalam menghimpun potensi kerukunan bisa diperhatikan dibawah ini, yakni:
a. Camat Mandau
Sebagai  pemangku  kebijakan  didaerah  tingkat  kecamatan  camat memiliki  tanggung  jawab  penuh  dalam  memperhatikan  sosio- masyarakatnya mulai dari hal paling mendasar sampai pada hal-hal yang besar  seperti  pendidikan,  pekerjaan  dan  kesejahteraan  hingga  menjaga warganya dari berbagai ancaman  yang siap menghadang seperti konflik horizontal  dan  konflik  vertical  sekalipun.  Dalam  upaya  membangun stabilitas daerah dengan kompleksitas tinggi pemerintah berupaya untuk memfasilitasi  warganya  yang  berbeda  dalam  event-event  tertentu  tanpa membedakan dan memaksimalkan potensi masyarakat dalam membangun sebuah peradaban yang berkemajuan.
Dialog social  keagamaan kerap dilakukan oleh  pemerintah daerah sebagai  fasilitator  untuk  menjembatani  dan  menampung  setiap  aspirasi masyarakat  serta  menghimpun  adanya  informasi  ―sumbang‖  untuk segera ditindak lanjuti dan diselesaikan seoptimal mungkin. 201

## b. Kementerian Agama
Kementerian  agama  kecamatan  Mandau  juga  memiliki  tugas  dan tanggung  jawab  yang  tidak  beda  jauh  dengan  camat  seperti  yang disebutkan  diatas,  hanya  saja  kementerian  agama  lebih  spesifik menjembatani  interaksi  dan  integrasi  antar  umat  beragam  ditengah keragaman  masyarakt  beragama.  Pada  umumnya  setiap  masyarakat memiliki  hak  dan  tanggungjawab  yang  sama  namun  kadangkala kehidupan beragama menjadi sebuah sekat tersendiri terhadap kehidupan dalam bermasyarakat.
199 Wawancara dengan Ketua Gereja Mandau, Henry Banuarea,…..
200 Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Public, (Bandung: penerbit Alfabeta, 2013), hal. v
201 Wawancara dengan camat Mandau….
Kementerian  agama  bertugas  dalam  memonitor  setiap  aktivitas kehidupan  beragama  masyarakatnya  lewat  divisi  keagamaan  yang  ada, hal  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya  mengantsipasi  isu-isu  kehidupan beragama yang kerapkali menjadi pemantik konflik dan memiliki potensi yang cukup dominan dalam kehidupan antar umat beragama
c. Forum Kerukunan Umat Beragama Mandau
Forum  kerukunan  umat  beragama  (FKUB)  menjadi  pintu  utama dalam membuka pintu kerukukunan, dimana lembaga ini memiliki tugas yang spesifik tentang kerukunan masyarakat. Maka baik secara langsung dan  tidak  langsung  FKUB  mengemban  tugas  dalam  memfasilitasi  dan membuat forum-forum kajian dan diskusi antar umat beragama.
Pada  beberapa  kasus  yang  pernah  ada  FKUB  menjadi  pilar tersendiri  dalam  merdakan  ketegangan  yang  ada  dengan  memfasilitasi pihak-pihak yang dianggap bertikai. Posisi netral dianggap strategis baik dalam  kajian  dan  dialog  menjadikan  FKUB  menjadi  rekonsilator  yang dapat  dipoercaya  masyarakat  dalam  membangun  sebuah  kedamaian ditengah keragaman masyarakat

## KESIMPULAN
Secara umum interaksi sosial di Kecamatan Mandau mengarah pada bentuk interaksi  yang  assosiatif,  meskipun  ada  pula  potensi  yang  mengarah  pada dissosiatif.  Interaksi  assositif  meliputi  akomodasi  berupa  sikap  toleansi  yang cukup  baik  dalam  hal  kehidupan  beragama;  asimilasi  dalam  bentuk  asimilasi budaya  terutama  asimilasi  antara  agama  dan  budaya  yang  mempererat  pertalian dua  hal  tersebut,  dan  amalgamasi  yang  mempererat  hubungan  antar  keluarga,  di mana  interasi  budaya  dan  amalgamasi  semakin  mempererat  kerukunan  antar warga  terutama  antar  umat  beragama,    Interaksi  dan  Harmoni  Umat  Agama. kerjasama  dalam  pelaksanaan  kegiatan  budaya  yang  yang  mengemas  tradisi keagamaan  seperti  kegiatan  Hari  besar  nasional  Dan  keagamaan  .  Namun demikian  interaksi  yang  dissosiatif  juga  terjadi  di  Kecamatan  mandau,  yaitu munculnya persaingan dalam syiar agama yang mengarah pada bentuk pertentang, seperti  yang  ditunjukkan  dalam  peristiwa  Pembangunan  Ruko  Menjadi  Gereja. Rumah  Adat  Tapanuli.  Keterkaitan  antara  agama  dan  budaya  di  Mandau membentuk  pola  agama  kooperatif  budaya,  di  mana  agama  mau  dan  mampu berkelin  dan  saling  memperkaya  tradisi  keagamaan  dan  budaya  masyarakat. Tetapi  juga  ada  pula  pola  yang  membentuk  agama  versus  budaya,  di  mana pemahaman  agama  yang  cenderung  ekslusif  tidak  bersedia  berintegrasi  dengan budaya.  Akibatnya  kerukunan  masyarakat  yang  memiliki  tradisi  budaya  berbeda dan  nilai  agama  yang  berbeda  dapat  terancam.  Sementara  di  aspek  kehidupan yang tidak tekait langsung dengan agama, masyarakat Mandau cenderung bersifat kosmopolitanisme, yaitu bisa menerima keberadaan orang lain tetapi kurang aktif untuk  menjalin  hubungan  kerjasama.  Hal  ini  pun  kurang  mendukung  terbinanya kerukunan  umat  beragama  di  Mandau.  Dengan  demikian  kota  Mandau  termasuk kota yang memiliki tingkat kerukunan tinggi dengan potensi konflik. Oleh karena itu  penting  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  interaksi  assosiatif  antar
umat  beragama.  sehingga  semakin  meningkatkan  kerukunan  beragama  di Mandau.  Adapun  potensi-potensi  konflik  harus  diantisipasi  agar  tidak berkembang menjadi konflik yang dapat menggangu kerukunan umat beragama di Mandau.  Berdasarkan  temuan-temuan  dalam  penelitian  ini,    maka  pemerintah, terutama  Kementerian  Agama  perlu  meningkatkan  sosialisasi  pemahaman keagamaan  yang  inklusif,  terbuka,  moderat  dan  saling  bekerjasama  pada masyarakat  sehingga  mendukung  upaya  aktif  mewujudkan  kerukunan  umat beragama.  Pemerintah  secara  aktif  harus  turut  menfasilitasi  kelompok-kelompok sosial,  budaya  dan  keagamaan  untuk  membicarakan  agenda-agenda  kegiatan budaya  agar  tidak  menjadi  persaingan  yang  kurang  sehat  dan  mengarah  pada pertentangan  atau  konflik,  tetapi  sebaliknya  agenda  kegiatan  budaya  tersebut dapat  saling  mengisi  dan  mengautkan  kerukunan  masyarakat,  khususnya  umat beragama. Tokoh-tokoh agama dan budaya di Mandau juga perlu untuk menjalin kerjasama antar umat beragama dalam bidang budaya, serta melakukan rekacipta budaya yang mempererat interaksi antar umat beragama.

## DAFTAR PUSTAKA
Tamotsu  Shibutani,  1986, Sosial  Processes,  An  Introduction  to  Sociolgy , Berkeley:University of California Press
Soejono  Soekanto,  2004, Sosiologi  Suatu  Pengantar, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Kimball Young dan Raymond, W. Mack, tt, Sociology and Sosial Life, American Book Company, New York
Gillin  dan  Gillin,  1945, Cultural  Sociology,  A  Revision  of  An  Introduction  to Sociology, New York: The Macmillan Company Nuhrison  M.  Nuh  dan  Titik  S,  1999-2000, Studi  kerusuhan  sosial  di  sambas, Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Agama Edi Suharto, 2013, “Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Public”, Bandung: penerbit Alfabeta https://lamriau.id/profil-lam-riau/ diakses 11/24/2018