## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu di Provinsi Banten

## Ikrimatul Amal
Universitas Sultan Agung Tirtayasa

## E-mail: Ikrimatulamal83@gmail.com
Received: 04 September 2022; Revised: 30 Oktober 2022; Accepted: 15 November 2022; Published: Desember 2022; Available online: Desember 2022

## Abstract
Elections  as  a  form  of  implementation  of  the  existing  democratic  system  in  our country,  this  is  clearly  stated  in  the  1945  Constitution  paragraph  1  Article  2  which  reads sovereignty is in the hands of the people and is carried out according to the Basic Law. Money politics is interpreted as a simple economic exchange, can be interpreted in different contexts in  each  different  culture  depending  on  how  the  community  views  This  research  aims  to describe how the phenomena of massive money politics practice occur in Banten Province in every election event and the factors that cause money politics to still be carried out and what efforts  have  been  made  by  Bawaslu  in  dealing  with  the  practice  of  money  politics.    The method used is the study of literature  from various journals that are in accordance with the research focus as well as research-related books and articles from various existing websites.

## Keywords: Money Politics, Elections, Banten Province

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022

## Pendahuluan
Indonesia  akan  memasuki  masa perhelatan  demokrasi  terbesarnya  di tahun  2024  dengan  adanya  pemilihan Pemilu dan Pilkada serentak pemilu akan dilaksanakan  di  tanggal  14  Febuari dengan  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden, lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  RI,  Dewan  Perwakilan
Daerah (DPD) RI, serta Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan di  tanggal  27  November  untuk  Pilkada Gubernur Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil  Walikota  serta  Bupati  dan  Wakil Bupati.
Pemilu sebagai bentuk implementasi dari  sistem  demokrasi  yang  ada  di negara  kita,  hal  ini  jelas  tertuang  di dalam Undang-undang Dasar 1945 ayat 1 Pasal 2 yang berbunyi kedaulatan berada di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Pasal ini menjelaskan  bahwa  Pemilu  sebagai media  bagi  rakyat  dalam  menjalankan proses  demokrasi  di  negara  ini  karena sejatinya  Demokrasi  adalah  bentuk pemerintahan dimana rakyatnya memiliki  kekuatan  dan  memiliki  hak untuk  berpartisipasi  dalam  memilih serta  dalam  membuat  perubahan  bagi
negara baik secara langsung atau dengan perwakilan yang dipilih.
Pemilu juga diartikan sebagai  bagian dari upaya untuk melaksanakan demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat. Pemilu  dilakukan    pemerintah  untuk merepresentasikan  kehendak  bersama dari  segenap    elemen  kebangsaan  untuk membentuk  dan  melanjutkan  konsepsi kenegaraan.  Menurut  Ramlan  Surbakti, tujuan  dari  pemilu  meliputi  3  (tiga)  hal yakni:  (a).sebagai  mekanisme  untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan  dan  alternatif  kebijakan umum; (b).sebagai mekanisme
memindahkan  konflik  kepentingan  dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan  rakyat  melalui  wakil-wakil rakyat yang memenangkan kursi sehingga  integrasi  masyarakat  tetap terjaga;  (c).  sebagai  sarana  mobilisasi dan  atau  menggalang  dukungan  rakyat terhadap  negara  dan  pemerintahan dengan  jalan  ikut  serta  dalam  proses politik.  Guna  mewujudkan  tujuan tersebut,  pemilu  harus  dilakukan  secara berkala  dan  didasarkan  pada  prinsip bebas,  jujur  dan  adil  (free  and  fair election) (Ananingsih, 2016)
Dalam  setiap  momen  kampanye jelang pemilu, banyak strategi yang mulai dipersiapkan  oleh   para  elite  politik  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
organisasi  politik  guna  mendapatkan simpatisan  dan  suara  rakyat.  Kampanye hitam  politik  identitas  dan  politik  uang adalah  bagian    di  dalam  strategi  kotor kampanye  yang  sudah  mengakar  di negara ini.
Money  politic  adalah  ancaman  yang serius  bagi  keutuhan  perkembangan sistem  Demokrasi  Indonesia,  sayangnya politik  uang  yang  sudah  mendarah daging  menjadikan  hal  ini  sangat  sulit untuk  dihindari  seperti  hal  yang  sudah membudaya  di  negara  kita  di  setiap pesta  Demokrasi  yang  berlangsung.  The Latin  American  Public  Opinion  Project (LAPOP) Americas Barometer,
Afrobarometer, Money Politics Project di Asia  Tenggara      Indonesia  masuk kedalam peringkat ketiga negara di dunia yang  melakukan  praktek  politik  uang  di bawah Uganda dan benin. ini menunjukkan  bahwa  politik  uang menjadi  salah  satu  tantangan  besar kedepan  di  tahun  2024.(Pahlevi  &  Abdi, 2019)
Dalam  hasil  riset  survey  yang dilakukan charta politika sebagian besar, masyarakat  di  Indonesia  menganggap biasa  terhadap    adanya  praktik  politik uang di dalam  pemilu. dari hasil survey di  tanggal  19-25  maret    tahun  2022 sebanyak    45,6  persen  responden
menyatakan  memaklumi  praktik  politik uang.  Sementara  39,1  persen  tidak memaklumi  dan  15,4  persen  tidak  tahu atau  tidak  menjawab.  Jawa  Timur menjadi  daerah  yang  paling  memaklumi politik  uang  dengan  54,7  persen. Kemudian  disusul  DKI  Jakarta  dan Banten  dengan  54,5  persen  hasil  ini tentunya sangat mencengangkan besarnya  masyarakat  yang  menganggap biasa  adanya  politik  uang  menunjukan daruratnya Pendidikan akan norma serta edukasi politik bangsa
Fenomena  praktik  politik  uang  pun terjadi  di  kota  serang  setidaknya  pada pilkada  2017  calon  gubernur  dan  wakil gubernur.  tercatat    terdapat  laporan pelanggaran pemilu sebanyak 2329 yang mana  didalamnya  terdapat  laporan politik uang sebanyak 42 persen. Ditahun 2018    majelis  hakim  memutuskan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6  bulan      denda  200jt  kepada  mantan ketua  dpc  dari    fraksi  partai  hanura karna  terbukti  bersalah  melakukan politik  uang  di  pilkada  2018  tak  hanya itu kasus    serupa  lainnya  pun  mewarnai Pilkada  pemilihan  wali  kota  dan  wakil wali  kota  serang,  hakim  menjatuhkan hukuman kepada rusdi kurungan penjara 1 tahun 8 bulan dan denda 200jt karena terbukti  melakukan  politik  uang    dari sekian  pelanggaran  politik  uang  yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
diadili di Serang nyatanya masih banyak juga  kasus  kasus  dugaan  politik  uang yang  harus  berhenti  di  tengah  jalan tanpa adanya keputusan untuk diadili.
Uang  dalam  proses  Pemilukada  di Propinsi  Banten  adalah  dua  sisi  yang tidak  dapat  dipisahkan  hal  ini  karena uang digunakan untuk mendanai kampanye  sebagai  amanat  undang- undang  yang  harus  dilaksanakan  uang juga  digunakan  sebagai  alat  untuk mempengaruhi pemilih dan upaya lainya yang dibutuhkan untuk dapat
memenangkan proses pemilihan.
Tingginya  politik  uang  yang  terjadi  di dalam  proses  seleksi  kandidat  telah menjadi instrumen penting teknik-teknik kontrol untuk mendapatkan dan mempertahankan  kekuasaan  di  kota Serang.
Politik  uang  dimaknai  sebagai pertukaran  ekonomi  sederhana  ,bisa diartikan dalam konteks yang berbeda di setiap  budaya  yang  berbeda  tergantung bagaimana cara pandang masyarakatnya. Salah satu definisi politik uang  yang  sering  dikutip  banyak kalangan  seperti  yang  disampaikan Etzioni- Halaevy adalah '’pertukaran dukungan  politik  dengan  keuntungan material  pribadi  atau  penggunaan  uang dan manfaat langsung untuk
mempengaruhi  pemilih  Shari  dan  Baer
2005:144 dalam (Robi
Cahyadi Kurniawan, Dedy Hermawan, .)
Perlu adanya upaya untuk mencegah dan  memutus  budaya  yang  sudah mengakar  di  masyarakat  kita  terkait politik  uang.  Masyarakat  harus  sadar bahwa  praktik  politik  uang  merupakan praktik  yang  merugikan  dalam  jangka Panjang  selain  itu  praktik  politik  uang adalah  sebab  utama  munculnya  para pemimpin  yang  korup  dan  tidak  pro terhadap  rakyat.  Maka  menyadarkan masyarakat untuk melakukan perlawanan.  politik  uang  ini  sangat penting untuk memposisikan masyarakat sebagai good citizen. Serta memposisikan masyarakat sebagai kontrol roda pemerintahan. (Pahlevi & Abdi, 2019)
Teori moralitas Immanuel kant
Konsep  penelitian  ini  menggunakan kajian  teori  Teori  Moralitas  Immanuel kant definisi moralitas menurut Immanuel kant adalah  adanya kesamaan sikap  dan  perbuatan  terhadap  norma atau  hukum  batiniah  kepada  apa  yang kita  Yakini  sebagai  kewajiban.  Karna menurut kant kewajibanlah yang menjadi  tolak  ukur  baik  atau  tidaknya suatu
Tindakan.(Tjahjadi :2009) Moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum  lahiriah  bukan  lantaran  hal  itu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
membawa  akibat  yang  menguntungkan atau  lantaran  takut  pada  kuasa  sang pemberi  hukum,  melainkan  menyadari sendiri  bahwa  hukum  itu  merupakan kewajiban.  Definisi  Moralitas  yang dijabarkan  oleh  Kant  bukan  hanya sekedar penyesuaian adaptasi seseorang terhadap  hukum  atau  aturan  yang berlaku  dari  luar  entah  itu  berupa hukum  negara,agama,  atau  adat  istiadat melainkan  yang  kant  maksudkan  adalah kriteria  bagaimana  seseorang  mampu untuk  mendengar  dan  mengikuti  kata hatinya.  Pengetahuan  moral  sangat berperan  penting  untuk  dapat    memilih tindakan  yang  benar  atau  salah  untuk dilakukan    dan  bagaimana  sikap  yang harus  diambil  Moralitas  Jika  diterapkan kepada  kegiatan  praktik  politik  uang maka sejatinya para pelaku  pemberi dan penerima  politik  uang  sudah  benar- benar  melanggar  etika  norma  hukum negara  serta      moralitas  yang  ada  pada dirinya,  kesadaran  bahwa  politik  uang adalah  suatu  bentuk  kecurangan  yang tentunya  ada  di  setiap  benak  para pemberi dan penerima kesadaran bahwa politik  uang  adalah  suatu  bentuk kecurangan  yang  tak  bisa  diterima  oleh hukum  manapun  dari  hukum  negara, adat  serta  agama  hal  yang  paling  krisis adalah  Ketika  moral  batiniah  menyadari bahwa  itu  adalah  salah  namun  tetap
dilakukan.  Hal  inilah  yang  membentuk korupsi dan suap menjadi hal yang biasa terjadi  di  negara  kita  karna  moral  yang tak  lagi  bekerja  sebagai  filter  pembeda mana yang baik dan mana yang benar
Devinisi Politik Uang
Menurut  Ismawan  (1999),  politik uang  adalah  upaya  mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan  imbalan  tertentu.  Ada yang  mengartikan  politik  uang  sebagai tindakan  jual  beli  suara  pada  proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi  dalam  jangkauan  (range)  yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. Pernyataan  diatas  menyatakan  bahwa proses politik uang adalah Tindakan jual beli  suara  yang  bisa  terjadi  di  setiap aspek  pemilihan  yang  berlaku  di  negara ini  dari  aspek  pemilihan  terkecil  yaitu pemilihan  kepala  desa  sampai  dengan pemilihan presiden kemungkinan- kemungkinan  terjadinya  praktek  uang sangatlah besar.
Perilaku  politik  uang  ini  akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme  dan patronase. Klientelisme adalah  suatu  bentuk  pertukaran  yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban  dan  hubungan  kekuasaan yang  terjadi  dengan  tidak  seimbang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
antara  mereka.  Selain  itu,  ditandai dengan  aktivitas-aktivitas  patron  yang menyiapkan  akses  untuk  klien  berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah  pola  hubungan  pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. (Aspinal  &  Berenschot,  2019;  Aspinall  & Hicken,  2019) patronase  yang  dimaksud di  atas  adalah  adanya  transaksi  imbalan dan  penghargaan  yang  didapatkan  oleh individu serta tim sukses calon elite atau partai  dari  elite  dan  partai  yang didukung  berupa  penempatan  posisi didalam sistem pemerintahan jadi makna dari  politik  uang  sendiri  tidak  serta merta  hanya  berupa  suap  namun perjanjian  penghargaan  masuk  di  dalam kategorinya.
Politik  uang  berimplikasi  kepada hilangnya  substansi  atas  nilai-nilai  dan norma-norma    keteladanan  dari  semua unsur  kekuatan  demokratis,  terutama partai  politik  dalam  pembangunan  yang diperlukan, kecuali hanya mengisi ruang- ruang  formal  dan  deklarasi.  Penentuan kandidat  yang  didapatkan  melalui pendekatan  uang  akan  mengakibatkan pada  kualitas  dari  pemimpin  itu  sendiri. Terdapat  hubungan  yang  jelas  ketika pemimpin  kualitasnya  terbentuk  pada pola  uang,maka  pendekatan  yang dilakukan  pun  akan  terus  menggunakan pola  uang  dan  materi    pemakluman
umum, bahwa setelah jadi pasti berbeda, dan  jalan  tengah  dari  ketidaksukaan masyarakat  atas  fenomena  ini  adalah dengan jalan menerima politik uang.(Gumelar dkk., 2021)
Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  bagaimana  fenomena- fenomena  praktek  politik  uang  yang masif terjadi di Propinsi Banten di setiap perhelatan pemilu dan faktor-faktor yang menyebabkan  politik  uang  masih  di lakukan  serta  upaya  apa  saja  yang  telah dilakukan  bawaslu  dalam  menangani praktek politik uang

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi pustaka  atau  di  sebut  juga  dengan literatur research yang mana 1. Memiliki ide  umum  mengenai  topik  penelitian.  2. Mencari  informasi  yang  mendukung topik.  3.  Pertegas  fokus  penelitian.  4. Mencari  dan  menemukan  bahan  bacaan yang  diperlukan  dan  mengklasifikasi bahan bacaan. 5. Membaca dan membuat catatan  penelitian.  6.  Mereview  dan memperkaya  lagi  bahan  bacaan.  7. Mengklasifikasi  lagi  bahan  bacaan  dan mulai  menulis.  (Mestika  Zed  :2008:4) pada studi kepustakaan peneliti mendapatkan  sumber  dari  berbagai jurnal  yang  sesuai  dengan  fokus

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
penelitian  serta  buku-buku  terkait penelitian  dan  artikel-artikel  dari berbagai website yang ada. variabel yang dikaji  oleh  peneliti  pada  penelitian  ini adalah  problematika    politik  uang  atau yang  di  sebut  juga  money  politik  yang ada  di  setiap  tahap  pemilu  di  Banten khususnya di kota Serang dan kabupaten Serang  serta  menganalisis  faktor-faktor alasan terjadinya politik uang dan upaya serta  strategi  yang  dilakukan  dalam pencegahannya.

## PEMBAHASAN

## POTRET  PEMILU  DAN  PARKTEK POLITIK UANG DI BANTEN
Pemilu  dan  money  politik  di  banten adalah  dua  hal  yang  selalu  beriringan dan hampir tidak bisa dilepaskan upaya- upaya  yang  dilakukan  oleh  bawaslu nyatanya  tidak  dapat  mengurangi praktek  money  politik.  pada  pemilu legislatif  2014 hasil temuan pelanggaran tercatat  18  laporan  yang  di  laporkan langsung  kepada  panwaslu  kabupaten serang  di  berbagai  kecamatan,  pada masa  kampanye  bakal  calon  DPR, DPD,DPRD  sayangnya  dari  18  kasus dugaan  politik  uang    yang  di  laporkan tidak  satupun  yang  selesai  sampai kepada  Tindakan  hukum.  tak  hanya  itu kasus    serupa  lainnya  pun  mewarnai Pilkada  pemilihan  wali  kota  dan  wakil
wali  kota  serang,  hakim  menjatuhkan hukuman  kepada  Rusdi  kurungan penjara 1 tahun 8 bulan dan denda 200jt karena  terbukti  melakukan    praktik politik  uang    dari  sekian  pelanggaran politik  uang  yang  diadili  di  Serang nyatanya masih banyak juga kasus-kasus dugaan politik uang yang harus berhenti di  tengah  jalan  tanpa  adanya  keputusan untuk diadili.
Potret  politik  uang  pada  pilkada selanjutnya  di  tahun  2017    pada pemilihan  calon  gubernur  dan  wakil gubernur.  tercatat    terdapat  laporan pelanggaran pemilu sebanyak 2329 yang mana  didalamnya  terdapat  laporan politik  uang  sebanyak  42  persen.  di tahun  2018  majelis  hakim  memutuskan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6  bulan      denda  200jt  kepada  mantan ketua  DPC  dari    fraksi  partai  Hanura karna  terbukti  bersalah  melakukan politik uang di pilkada 2018.
Survei yang dilakukan Bawaslu pada rangkaian  pilpers  2014,  pilbup  2015 pilgub  2017,  pilkot  2018  dan  pilpres 2019  tercatat  ada  lima  temuan  yang dikategorikan  sebagai  TPS  rawan pelanggaran
kelimanya adalah kerawanan dalam ketaatan
penghitungan suara, akurasi data pemilih dan  pengguna  hak  suara,  politik  uang,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
serta keterlibatan aparatur negara dalam prosedur  penghitungan  suara.  dari  hasil survei  yang  di  temukan  bawaslu pelanggaran  politik  uang  yang  terjadi  di dominasi  di  10  kecamatan  yaitu kecamatan  padarincang  sebanyak  300 laporan, kecamatan
Tunjungteja sebanyak  222  laporan,  kecamatan Pabuaran 133 laporan kemudian kecamatan Tirtayasa,
Kragilan,
Kramatwatu,    Ciruas,  Cinangka,  Pontang dan Jawilan.
Dari  berbagai  temuan  praktek politik  uang  diatas  peneiliti  melihat bagaimana  realitas  politik  uang  yang masif terjadi bahkan selalu ada di setiap ajang  tahapan  pemilu.    Masyarakat  dan para  calon  keduanya  saling  mengetahui bagaimana  proses  jual  beli  suara  itu berlangsung (Kumorotomo dan Wahyudi 2009)  hal  inilah  yang  menyebabkan demokrasi menjadi hal yang mahal untuk dinikmati  oleh  sebagian  orang  yang memiliki kemampuan namun tak bermodalkan uang karna proses demokrasi  ini  terbentuk  dari  hasil  jual beli suara yang membutuhkan dana. jadi tidaklah  heran  jika  banten  masuk  di dalam peringkat kesembilan diantara 33 propinsi  di  Indonsesia  dengan  kasus korupsi terbanyak dan tercatat 24 kasus sepanjang  tahun 2004-2020)
Di  kutip  dalam  buku  Ikhsan  Ahmad yang  berjudul  (pilar  Demokrasi  kelima politik  uang  :2022)  ada  beberapa struktur  dalam  proses  terjadinya  politik uang  pada  pemilu  di  Banten  khususnya di kota Serang
Struktur  Pertama  Pada  Tahapan Pencalonan    Kandidat    Di    Internal Partai.
Saat  terjadinya    seleksi  pencalonan kandidat  partai  sebelum  di  daftarkan kepada  KPU  di  dalamnya  tentunya terdapat transaksi-transaksi politik untuk  menentukan  calon  kandidat  yang akan  diusung  dan  disinilah  terjadinya politik  borong  partai,  dan  pemberian mahar  politik  kepada  partai-partai pengusung  serta  setoran-setoran  lainya (Ahmad,  2015)  Aksi  borong  partai  ini menjadi mata rantai utama dalam proses praktek  politik  uang  yang  terjadi  di perhelatan pemilu dan pilkada di Banten, pasalnya  tidak  adanya  kontrol  dan pengawasan  dalam pencalonan  kandidat oleh  KPU  menyebabkan  tidak  adanya keterbukaan  dalam  prosesnya  sehingga pemahaman    pemberian  mahar  politik menjadi  hal  yang  lumrah.  tidak  adanya kontrol  dan  keterlibatan  KPU  dalam pencalonan kandidat membuat minimnya informasi masyarakat
terhadap calon kandidat yang  ada.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
Struktur  Kedua  Presepsi  Politik  Uang
Sebagai Pertukaran Dalam Pendekatan Pemasaran Politik Berbicara pemasaran
politik tentunya memiliki kaitan dengan marketing  politik.  melalui  marketing politik para pembuat kebijakan menelaah hal-hal yang paling tepat untuk di  terapkan  di  dalam  situasi  dan  dalam kondisi  tertentu.  tentunya  hiruk  pikuk marketing  politik  saat  ini  memberikan suasana  politik  yang  berbeda  di  setiap kampanye menjelang pemilu (Firmanzah :2009) bermacam strategi dalam pemasaran  politik  yang  dilakukan  para elite dan partai politik khsusnya strategi dengan  menggunakan  politik  uang kurangnya  regulasi  serta    pengawasan membuat  elite  dan  partai  politik memasukkan  politik  uang  kedalam strategi  marketing  politik  mereka. kontestan  yang  memiliki  anggaran  serta dana  yang  besar  tentunya  lebih  dapat memobilisasi  massa  dan  mempengaruhi media  massa  di  bandingkan  dengan kontestan yang bermodalkan kecil.
Struktur Ketiga
Politik
Uang

## Kepentingan Orientasi Kekuasaan
Politik  uang  menjadi  bagian  yang tidak dapat dipisahkan dari partai politik manapun.  partai  politik  di  jadikan sebagai penetapan tujuan politik
keluarga  dengan  strategi  membangun kesadaran  manipulatif  di  masyarakat. kekuatan  politik  dinasti  yang  lahir  dari usaha  keluarga  berevolusi  dalam  suatu peta persaingan politik yang menimbulkan  pengabdian  dari  elite lainya  hubungan  ini  bersifat  kausal seiring  dengan  waktu  yang  berjalan dimana kekuasaan meningkatkan kemungkinan seseorang sebagai reprenyasi dinasti politik untuk melahirkan  kekuatan      Dal  dan  Synder dalam  (Ahmad,  2015)  realitas  fenomena ini  terlihat  nyata  di  Banten  bagaimana kekuasaan  politik  secara  masif  di  kelola hanya  oleh  para  dinasti  keluarga  yang sudah  turun  menurun  menjabat  seakan kekuasaan  dalam  demokrasi  ini  menjadi suatu hal yang di wariskan.

## FAKTOR  -FAKTOR  PRAKTEK  POLITIK UANG YANG SULIT HILANG
Banyak  faktor-faktor  yang  membuat praktek    politik  uang  di  kota  serang masih    terjadi  serta  di  gemari  oleh  para elite  dan  partai  politik  untuk  dijadikan strategi dalam kampanye politiknya
Faktor Lemahnya Pengawasan
Lemahnya  pengawasan  terhadap proses  tahapan  pemilu  sudah  terjadi pada  akar  utama  di  dalam  pencalonan kandidat  partai.  bahwa  mahar  politik bisa  saja  terjadi  di  tahapan  pencalonan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
internal  partai  dan  tidak  menjadi kewenangan  panwaslu  dalam  menindak lajutkan  proses  hukumnya  karna  proses pencalonan  di  internal  partai  bukan menajadi lingkup pengawasan panwaslu. Pengawasan  terjadi saat nama dari calon kandidat  di  serahkan  dan  di  daftarkan kepada  KPU  (Lia,Agus:2022)  Banyak penelitian  yang  menganalis  tentang lemahnya  kelembagaan  pengawasan dalam  pemilu  di  Indonesia  hal  ini terbukti dari berbagai kasus pelanggaran dalam  pemilu  yang  tidak  pernah  selesai faktor  utama  peneyebab  kasus-kasus yang berhenti dalam proses hukumnya di karenakan.  posisi  kelembagaan  bawaslu tidak memiliki kekuasaan yang memadai
Fakta  lainya    bukti  lemahnya pengawasan  bawaslu  dalam  menangani proses  kasus  pelanggaran  politik  uang terjadi di kabupaten serang fakta bahwa penanganan  kasus  politik  uang  sulit untuk    dibuktikan  karena  kurang  cukup bukti.  Hal  ini  di  karenakan  kurangnya paretisipasi masyarakat di dalam memberikan bukti yang nyata  terjadinya praktik politik uang(Asmawi dkk., 2021)
Faktor Ekonomi
Ekonomi  dan  kemiskinan  menjadi faktor  penyebab  praktek  politik  uang masif    terjadi  jika  membahas  realitas sosial  dan  keyataanya  kemiskinan
dijadikan alat para elite dalam melakukan  vote  buying  atau  pembelian suara. masyarakat dengan ekonomi yang rendah  dijadikan  obyek  eskpoloitasi  di dalam kepentingan politik para elite dan partai politik. Di propinsi Banten sendiri tercatat  pada  hasil  survey  BPS  Badan Pusat  Statistik  bahwa  angka  kemiskinan di provinsi itu bertambah 91,24 ribu jiwa menjadi  867,23  ribu  jiwa  pada  Maret 2021 dibandingkan Maret tahun sebelumnya.  Berdasarkan  persentase, kemiskinan di Banten meningkat menjadi  6,66  %  pada  Maret  2021 dibandingkan sebelumnya yang mencapai  5,92%.dari  hasil  statsitik  ini tentunya  kita  melihat  bagaimana  angka kemiskinan  yang  kian  meningkat  di propinsi  Banten.  Hal  inilah    yang menyebabkan praktek politik uang terus terjadi  karna  lemahnya  pengetahuan tentang  politik  dan    lebih  menimbang kepada  iming-iming  materi  maka  timbul perilaku di luar nilai moralitas masyarakat untuk melakukan pertukaran suara mereka dengan uang.
Faktor Pendidikan Faktor  ekonomi  menjadikan  alasan yang  kuat  atas  rendahnya  kualitas Pendidikan  Sebagian  masyarakat  di propinsi  Banten  khususnya  kota  Serang banyak  masyarakat  yang  berada  di

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
perkampungan yang tidak
menyelesaikan  sekolah  mereka  sampai dengan  9  tahun  ,  hal  ini  tentunya menyebabkan pola pikir serta pengetahuan  dan  pemahaman    yang kurang tentang politik  dan pelanggaran- pelanggaran  pemilu.  Yang  akhirnya terbentuklah masyarakat yang memaklumi  dan  menganggap  hal  yang lumrah terhadap praktek politik uang.hal ini  terlihat  dari  bagaimana  mudahnya masyarakat menerima sejumlah imbalan materi  untuk    di  tukar  dengan  suara mereka,  tidak  hanya  itu  kualitas Pendidikan  yang  kurang  menjadikan masyarakat  mudah  untuk  di  pengaruhi oleh calon kontestan elite politik.
Faktor Budaya
Patrimornialisme  dan  patron-klien merupakan  faktor  budaya  yang  pertama kali  diidentifikasi  sebagai  penyebab terjadinya  praktik  politik  uang  di  desa. diidentifikasi  dalam  sejumlah  penelitian yang  menunjukkan  adanya  hubungan dengan  praktik  politik  uang.  Salah  satu budaya  patrimonialisme  ditunjukkan dalam  bentuk  aktor  shadow  state  dari local  strongmen.  Local  strongmen merupakan  orang-orang  lama  yang memiliki  sumber  kapital  tidak  terbatas. (Riwanto dkk., 2021)
Patrimonialisme terdapat pada masyarakat  dengan  tingkat  pendidikan dan  pengetahuan  politik  yang  rendah, sistem hukum yang berlaku sangat lemah serta  kelembagaan  politik  yang  masih belum  kuat  ,  maka  politik  kekerabatan dapat  berarti  negatif.  Pada  masa reformasi  sekarang  ini,  watak  dasar politik  patrimonial  tetap  berlangsung, namun dengan format dan tampilan yang berbeda  ditandai  dengan  menyebarnya kekuasaan  ke  sejumlah  titik  yang  lebih merata  seiring  dengan  perubahan kebijakan  desentralisasi  politik.  Para penguasa lokal memerankan diri sebagai raja  bagi  komunitas  yang  dipimpinnya dengan imbalan loyalitas politik dan atau sumber  daya  material  (uang).  Pemeran politik  patrimonial  bukan  lagi  terpusat pada  individu,  tetapi  lembaga  sosial politik,  terutama  partai  politik  (parpol) yang  menjamur  terus  bermunculan semakin  banyak  mengatas  namakan rakyat. (Riwanto dkk., 2021)
UPAYA- UPAYA

## YANG TELAH DILAKUKAN  DALAM    MENCEGAH POLITIK UANG
Salah  satu  upaya  yang  dilakuakan Bawaslu untuk  mencegah adanya politik uang    yaitu  menggunakan  konsep pendidikan  politik  preventif.  Pendidikan politik preventiif merupakan pendidikan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
politik pencegahan yang mana pendidikan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai kerusakan yang  dapat  terjadi  pada  politik.  seperti politik uang itu sendiri.
Upaya  yang  dilakukan  Bawaslu melalui  pendidikan  politik  preventif yaitu berupa kegiatan sebagai berikut
Yang  pertama  Kegiatan  Sosialisasi Peraturan  Perundang  -  Undangan Pemilu    Kepada  Partai  Politik  Serta Peserta Pemilu
Kegiatan  peraturan  perundangan  - undangan  pemilu  ini  dilakukan  untuk memberikan  sosialisasi  kepada  para partai  politik  serta  peserta  pemilu mengenai apa saja peraturan perudanga- undangan  yang  berlaku  pada    pemilu. Salah  satunya  mengenai  peraturan pelanggaran money politik / politik uang. Kegiatan  ini  juga  dapat  menjadi  wadah untuk mendeklarasi kepada semua partai politik  untuk  menghentikan  kegiatan politik uang pada pemilu.

## Yang  kedua  Kegiatan  Sosialisasi Kepada Partisipasi Pemilu
Sosialisasi  partisipasi  pemilu  ini dilakukan pada semua kalangan masyarakat.  Kegiatan  ini    juga  menjadi salah  satu  pencegahan  yang  dilakukan oleh bawaslu untuk mencegah
terjadinya  politik  uang.  Sosialisasi  ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai  bagaimana  bentuk  -  bentuk politik  uang.  Dimana  politik  uang  ini sendiri terkadang terjadi tidak dilakukan oleh  calon  secara  langsung  ,  melainkan melalui  perantara  lain  seperti  tim suskses  serta  pihak-  pihak  lainya  yang memiliki kepetingan dengan calon. Serta memberikan pemahaman terkait laranganya yang sesuai dengan peraturan  perundang  -  undangan  yang berlaku  selain  itu  juga  kegiatan  ini dilakukan  untuk  menjelaskan  agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih.

## Yang  ketiga  Mengadakan  Patroli  Anti Politik Uang
Patroli  anti  politik  uang  ini  juga menjadi  salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  dalam  pencegahan  politik uang.  Patroli  ini  dilakukan  pada  masa tenang  yaItu  h-3  menjelang  kegiatan pemilu  dilaksanakan.  Pada  masa  tenang yang  seharusnya  menjadi  waktu  bagi masyarakat  memikirkan  dengan  matang siapa calon yang akan dipilih , sering kali dijadikan waktu untuk melakukan politik uang,  atau  kampanye  terselubung. Patroli ini dilakukan berdasarkan dengan surat edaran 0822

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020  ,  yang mana  surat  edaran  itu  menjelasakan bahwasanya adanya pelaksanaan kegiatan  Kegiatan  Patroli  Pengawasan Antipolitik  Uang  Pada  Masa  Tenang yaitu 3 hari sebelum pemilu.

## SIMPULAN
Kegiatan  praktik    politik  uang tentunya benar-benar mencederai sistem Demokrasi  negara  ini  kegiatan  money politik  dapat  membutakan  pemikiran dan  hati  masyarakat  untuk  dapat memilih  kandidat  yang  lebih  pantas untuk  dipilih  dengan  kredibilitas, pengalaman  serta  yang  memiliki  visi- misi  yang  baik.  Tak  hanya  itu  tentunya politik  uang  dapat  merusak  implikasi Pemilu yang menganut asas jujur adil.
Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh  Bawaslu  terkait  pencegahan  dan pengawasan praktek politik uang namun nyatanya hal ini masih saja terjadi. besar harapan  di  dalam  proses  Pemilu  2024 para calon kandidat yang terpilih adalah orang-orang  yang  memang  pantas terpilih  dari  segi  kemampuan  visi,  misi dan  kredibilitas  yang  baik.  sosialisasi yang  terus  menerus  patut  Bawaslu lakukan,  literasi-literasi  politik  untuk terus  di  sampaikan  kepada  masyarakat lewat  berbagai  media  dengan  konten- konten  yang  lebih  menarik  agar
masyarakat lebih mudah dalam memahaminya
Sebagai  masayarakat  yang  memiliki hak suara dalam memilih kita pun harus sadar  bahwa  suara  kita  adalah  penentu perubahan  negara  ini  dengan  begitu tentunya  kita  sebagai  masyarakat Indonesia  harus  memilih  calon  kandidat yang  baik  dan  memiliki  visi-misi membangun  negri  inibahwa  penerima dan  memberi  adalah  perbuatan  yang dapat  mencoreng  nilai-nilai  Demokrasi negara Republik Indonesia .

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,    leo.  (2020).  Pengantar  ilmu politik. INTRANS PUBLISHING.
Ahmad,  I.  (2015).  Pilar  demokrasi kelima:  Politik  uang :  studi kualitatif di kota Serang, Banten. Deepublish.
Ananingsih,  S.  W.  (2016).  TANTANGAN DALAM  PENANGANAN  DUGAAN
PRAKTIK  POLITIK  UANG  PADA PILKADA SERENTAK 2017.
Masalah-Masalah  Hukum,  45(1),
49.
https://doi.org/10.14710/mmh.
45.1.2016.49-57
Asmawi,  M.,  Amiludin,  A.,  &  Sofwan,  E. (2021). STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU

## KABUPATEN  SERANG  DALAM
PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG. Indonesian Journal  of  Law  and  Policy Studies, 2(1),
28. https://doi.org/10.31000/ijlp.v 2i1.4296
Asnawi,  A.,  &  Mulyana,  A.  (2018).
PENEGAKAN  HUKUM  TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI  BANTEN  MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR  10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI  DAN  WALIKOTA.  Jurnal
Hukum  Mimbar  Justitia,  4(2), 138. https://doi.org/10.35194/jhmj.v 4i2.467
Bawaslu-sebut-politik-uang-rawan- terjadi-di-serang-banten.  (t.t.). https://news.detik.com/berita/ d-4482663/bawaslu-sebut- politik-uang-rawan-terjadi-di- serang-banten
Culiah,  L.,  &  Dermawan,  A.  A.  (2022).
PRAKTIK  POLITIK  UANG  DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN. 2(10). Gumelar, R. G., Ahmad, I., & Mukhroman, I. (2021).
Pengaruh
transaksional elit politik terhadap  model  komunikasi politik  pilwalkot  Serang  2018. Jurnal  Kajian  Komunikasi,  9(1), 94.
https://doi.org/10.24198/jkk.v9 i1.24439
Kabur  bawaslu  hentikan  kasus  politik uang  pilkada  banten.html.  (t.t.). https://www.merdeka.com/poli tik/pelaku-kabur-bawaslu- hentikan-kasus-politik-uang- pilkada-banten.html
Kumorotomo, W. (t.t.). Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi.
Pahlevi, E. T., & Abdi. (2019). Pendidikan
Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan
Masyarakat Desa.
Riwanto, A., Firdaus, S. U., & Wahyuni, S.
(2021).  MEMBANGUN  MODEL DESA  ANTI  POLITIK  UANG SEBAGAI  STRATEGI  BAWASLU DALAM  MENCEGAH  PILKADA CURANG.
Robi Cahyadi Kurniawan, Dedy
Hermawan.  (t.t.).  Strategi  Sosial
Pencegahan  Politik  Uang  di
Indonesia.  Integritas:  Jurnal Antikorupsi, 06(1).
Tjahjadi,  S.  P.  L.  (2009).  EKSISTENSI
TUHAN  MENURUT  IMMANUEL KANT:  JALAN  MORAL  MENUJU
TUHAN.
Zed,  M.  (2018).  Metode  penelitian kepustakaan. Yayasan obor indonesia.