## Conceptual Article
Peran Pendidikan Pancasila Terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme Di Kalangan Pelajar
Rizky Pradana 1* , Joko Setiyono 2
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * rzpradana14@gmail.com
ABSTRACT
Counter-terrorism in Indonesia is in the phase of preventing radicalism. This decade (2010 - 2020) there are findings that indicate exposure to radicalism among children. Early exposure to radicalism is thought to have led to  the  emergence  of  new  terrorist  seeds  and  also  the  regeneration  of  certain  rapidly  developing  terrorist organizations. The purpose of the conceptual idea is to provide input to the Government to act through the Ministry  of  Education  and  Culture,  the  National  Counterterrorism  Agency  and  the  Pancasila  Ideology Development Agency which have an important role in preventing and overcoming radicalism among children, especially students, by focusing on the legal basis of state institutions to form a coherent work between three government agencies. This idea uses the theory of state accountability and the theory of state institutions that guide the co-operation between the Education and Culture Service, the National Counterterrorism Agency and the Pancasila Ideology Development Agency, which are expected to be able to create an education curriculum designed  to  refer  to  the  characteristics  of  Pancasila.  This  writing  finds  that  the  rules  and  legal  basis  for cooperation between institutions already exist and the preparation of a technical basis for cooperation needs to be prepared, so that the actions and results of the Education curriculum based on the Pancasila character in the form of a young generation with Pancasila characteristics can be created.

## Keywords: Education Curriculum; Ministry of Education and Culture; National Counterterrorism Board;
Pancasila Ideology Development Board; Legal Standing.

## ABSTRAK
Penanggulangan terorisme di Indonesia berada pada fase pencegahan radikalisme. Dekade ini (2010 – 2020) terdapat temuan yang mengindikasikan paparan radikalisme dikalangan anak – anak. Paparan radikalisme dini disinyalir  menyebabkan  munculnya  bibit  teroris  baru  dan  juga  regenerasi  organisasi  teroris  tertentu  yang berkembang secara pesat. Tujuan gagasan konseptual memberi masukan kepada Pemerintah agar bertindak melalui  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  dan  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila yang  memiliki peranan  penting  pada  pencegahan  dan  penanggulangan radikalisme dikalangan anak khususnya pelajar, dengan menitik beratkan pada dasar hukum lembaga negara guna pembentukan sebuah  padu  kerja  antara  tiga lembaga  pemerintah. Gagasan ini menggunakan  teori pertanggungjawaban negara dan teori lembaga negara yang menuntun padu kerja antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  dan  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila, diharapkan mampu membuat sebuah kurikulum Pendidikan yang dirancang untuk mengacu pada karakteristik Pancasila. Penulisan ini menemukan bahwa peraturan dan dasar hukum kerjasama antar lembaga telah ada dan persiapan landasan teknis kerjasama perlu disiapkan, sehingga tindakan dan hasil kurikulum Pendidikan dengan dasar karakter Pancasila yang berupa generasi muda yang berkarakter Pancasila dapat tercipta.
Kata Kunci: Kurikulum Pendidikan; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Badan Nasional Penanggulangan Teroris; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Dasar Hukum.

## A. PENDAHULUAN
Isu terorisme di Indonesia khususnya menjadi perhatian  dunia  karena  adanya  anomali  di mana Indonesia  adalah  negara dengan populasi  muslim paling banyak di dunia namun masyarakat Indonesia memilih  untuk  mengutuk  serangan  teroris  tersebut. Definisi teroris ini sebenarnya masih sangat bias dan rancu karena luasnya cakupan aktivitas meski sudah diatur  dalam  perundang - undangan. Definisi terorisme  pun  sangat  bergantung  pada  dari  aspek mana  permasalahan  terorisme  ini  akan  diulas  dan itupun  akan  mengarahkan  pembahasan  sesuai dengan  kepentingan  politik  mana  yang  memiliki kekuatan  yang  lebih  besar (Sinaga, Ramelan, & Montratama, 2018).
Kasus  terakhir  di  Indonesia,  Organisasi Keagamaan  Pelajar  Intra  Sekolah  seperti  Rohis (Kerohanian  Islam  Pelajar)  terindikasi  disusupi  oleh Gerakan  Hizbut-Tahrir.  Padahal  Hizbut-Tahrir  di Indonesia  telah  dinyatakan  sebagai  organisasi terlarang  karena  berafiliasi  dengan  terorisme berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan HAM Nomor  AHU-30.AH.01.08  tahun  2017  tentang pencabutan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014. Guna mencegah dan menghindari penyusupan  ideologi  dari  Hizbut-Tahrir dikalangan pelajar terjadi maka produk hukum yang diharapkan  untuk  segera  dimulai  untuk  dibuat. Kondisi  tersebut  mendesak  mengingat kejadian serangan  teroris  di  Surabaya  dimana  pelaku serangan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak (Sarwanto, 2018). Tidak  menutup  kemungkinan  hal  ini  terjadi
karena  pengenalan  ideologi  terorisme  telah disebarkan sejak usia dini di sekolah. Maka dari itu tindakan  untuk penyesuaian  kurikulum  pendidikan dalam  hal  ini  penerapan  Pendidikan  Karakter berbasis Pancasila.
Pendidikan  karakter  bukanlah  hal  yang  baru dalam  pendidikan  yang  menawarkan  penilaian terhadap kesiagaan terhadap seluruh pelajar. Karena dalam  Pendidikan  karakter,  pelajar  dibekali pemahaman  dan  penyadaran  tentang  nilai  karakter positif seperti nilai kebangsaan, toleransi, cinta tanah air hingga gemar membaca (Saihu, & Marsiti, 2019) . Sehingga  para  pelajar  diharapkan  memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah permasalahan yang ditemui apakah hal itu baik atau buruk,  apakah  hal  itu  boleh  dilakukan  atau  tidak boleh dilakukan.
Pada  gagasan  konseptual  ini,  penulis menggunakan dua teori besar sebagai pisau analisis, yaitu:
a. Teori Pertanggungjawaban Negara
Penulis  menggunakan  teori  ini  karena memandang  bahwa  Negara  dalam  hal  ini  adalah Pemerintah  merupakan  aktor  tunggal  yang bertanggungjawab pada keamanan dan masa depan bangsa. Hegel  berpendapat bahwa, pertanggung jawaban adalah  perwujudan dari  karakter kemanusiaan.  Dengan  kata  lain, pertanggung jawaban adalah manifesto kemanusiaan kita (Putra, & Setyawanta, 2020).
Dengan  penekanan  bahwa pertanggung jawaban  dimaknai  sebagai hal  yang normatif, obyektif, dan perwujudannya hanya dilakukan pada
138
kondisi ethical evaluation (evaluasi etik) tanpa harus bertanggung jawab secara spesifik apa yang benar atau secara moral. Maka  dari  itu,  secara  normatif negara  memiliki  tanggungjawab  terhadap  warga negaranya, yang dalam  hal  ini  dituangkan  dalam Pembukaan UUD NRI  Tahun 1945.  Pada  kalimat tersebut  ditekankan bahwa negara  melindungi segenap  rakyat  dan  tumpah  darah Indonesia  atau wilayah kedaulatannya.
b. Teori Lembaga Negara
Mengacu  pada  perkembangan  situasi  yang sedang terjadi, lembaga dalam negara, baik berupa departemen,  institusi,  badan,  hingga  kementerian, berdiri  dengan  menyesuaikan pada kebutuhan Negara (Hamidi, & Lutfi, 2011). Teori  Lembaga Negara  dinilai  tepat  untuk  menggambarkan  secara teknis  bagaimana  negara  mewujudkan  diri  dengan membentuk lembaga  yang  menaungi  kebutuhan pelaksanaan agenda negara.
Jika  ditarik  garis  hubungan  permasalahan pada  gagasan  konseptual  ini,  negara  memiliki tanggungjawab kepada  warga  negara  dan kedaulatannya.  Kemudian  untuk  menuntaskan tanggungjawabnya,  negara  mewujudkannya  melalui lembaga  negara  yang memiliki  agenda  pada pemecahan permasalahan. Dengan kata lain, dalam pencegahan  penyebaran  paham  radikalisme  dan pudarnya  nilai  Pancasila  dalam jiwa  pelajar Indonesia,  Pemerintah  memerlukan  lembaga  terkait untuk  bekerja sama  dalam pelaksanaan  agenda negara  yaitu  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  yang  menaungi  area  permasalahan yaitu  kalangan pelajar,  Badan  Nasional
Pemberantasan  Terorisme (BNPT) sebagai  badan yang memiliki tugas untuk melakukan pemberantasan, pencegahan dan pemulihan subyek terkait  terorisme  dan  radikalisme, serta  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai badan yang  memiliki  tugas  untuk  menjaga  ideologi Pancasila salah satunya pada kalangan Pelajar.
Dari  keseluruhan  penelitian  terpublikasi  yang mendasari  gagasan  konseptual  ini,  masing-masing menekankan  kepentingan  agenda  masing-masing keilmuan  dan  tugas  kelembagaan.  Dari  penelitian terdahulu juga penulis mendapati hasil yang positif di masing-masing  aspek. Penulis pun  belum menemukan penelitian  terkait  kerjasama  antar lembaga pemerintah dalam bidang pencegahan dan pemberantasan  penyebaran  ajaran  radikal  dan teroris dikalangan pelajar, maka penulis mengajukan gagasan  konseptual  yang  akan  mengarahkan kerjasama  antar  lembaga pemerintah  yang  secara teknis  bertujuan  untuk    melakukan  pembenahan kurikulum pendidikan di sekolah dengan memberi titik berat pada  pendidikan  karakter  berdasar Pancasila. Sehingga  tujuan  umum  gagasan  konseptual  yaitu melakukan  pencegahan  penyebaran  paham radikal yang mengarah pada tindak terorisme.
Pemilihan  metode  pembenahan  kurikulum pendidikan  sebagai  media  kontra  radikalisasi disebabkan  bahwa  penulis mengamati  bahwa  salah satu  faktor  utama keberhasilan  kontra  radikalisasi adalah  subyek  tidak  menyadari adanya  konstruksi realitas yang  dilakukan pada kegiatan  belajar mengajar.  Hal  serupa  banyak  dilakukan  oleh  pihak pihak  yang  melakukan  radikalisasi  melalui  media
tertentu terutama media yang menempatkan subyek dalam  keadaan  pasif  untuk  menerima  konstruksi realitas yang diinginkan oleh pelaku (Sari, 2017).
Dalam  gagasan ini,  instansi  yang  diharapkan bekerja sama  dalam  pembenahan  kurikulum pendidikan  bukan  hanya  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  dan  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  saja,  tapi  juga melibatkan  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila. Sebagai pijakan hukum, BPIP juga memiliki payung hukum  untuk  terlibat  dalam  perumusan  kurikulum pendidikan  Pancasila  dan  memiliki  kewajiban  untuk berkoordinasi  dengan  instansi  intra-Pemerintahan untuk  terlibat  dalam  upaya  pemberantasan  paham yang  bertentangan  Pancasila  sebagai  ideologi bangsa dan negara.
Kebaruan gagasan konseptual ini diawali dari keprihatinan  penulis  terhadap  banyaknya  anak  usia pelajar  yang  telah  terpapar paham yang mengesampingkan  Pancasila  sebagai  jiwa  bangsa dan  ruh  dari  kehidupan  bernegara  di  Indonesia. Penulis tergerak untuk menuangkan gagasan dimulai dengan  mendalami  hal  terkait  dengan  kurikulum pendidikan  di  Indonesia,  kemudian  ditindak  lanjuti terkait  kewenangan  otoritas  instansi  pemerintah terkait.  Dari  tindak  lanjut  tersebut  mengarahkan penulis pada kewenangan instansi pemerintah yaitu Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Badan Nasional  Penganggulangan  Terorisme  dan  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila. Penulis  kemudian mendalami penelitian terkait pendidikan karakter dan efektivitasnya  terkait  konstruksi  sosial  dan  kontra radikalisme.
Diawali  dari  penelitian  Gary  LaFree dan Joshua  D.  Freilich pada Annual  Review  of Criminology yang  berjudul “Kebijakan  pemerintah dalam  pemberantasan  kekerasan  ekstrimis”, penelitian  ini  tentang  menguak  tajuk  kebijakan pemerintah yang paling efisien dalam memberantas terorisme  dan  kekerasan  ekstrimis  adalah  dengan jalan  memberi  perhatian  pada  metode  pendekatan lunak. Gary LaFree meletakkan pemikiran mendasar tentang kebijakan yang efisien dalam pemberantasan terorisme  dengan  melakukan  penekanan  pada pendekatan lunak sehingga dapat tercipta kebijakan pemberantasan  terorisme  dengan  anggaran  yang lebih sedikit (LaFree, & Freilich, 2019)
Braddock  K. dan  Horgan  J. pada  tulisannya yang bertajuk “Towards a guide for constructing and disseminating counter - narratives to reduce support for  terrorism”, telah  menuturkan  petunjuk  untuk membangun  dan  mengembangkan  konter-narasi dalam  upaya  melemahkan  usaha  penyebaran terorisme. Termasuk  didalamnya, pemilahan pendekatan  lunak  apa  saja  yang  dapat  digunakan dan  bagaimana  cara  kerja  metode  tersebut  dalam melakukan  “serangan  balik”  terhadap  terorisme (Braddock, & Horgan, 2016).
M.  Zulfikar dan  Aminah telah  meletakkan penjelasan  yang  begitu  baik  terkait  peran,  tugas pokok  dan  fungsi  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme dalam tulisannya di Jurnal Pembangunan Ilmu  Hukum  edisi  kedua  tahun  2020. Dalam tulisannya,  M.  Zulfikar  menegaskan  fungsi  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme  salah  satunya adalah fungsi koordinasi, yang memandatkan bahwa
BNPT  sebagai  gugus  tugas  khusus  yang bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden memiliki  otoritas  sebagai  koordinator  dalam perumusan, hingga pembuatan kebijakan penanggulangan  terorisme dalam  segala  aspek terhadap  lembaga  intra-Pemerintahan. Selanjutnya dalam  tulisan  ini membahas mengenai fungsi  ini penting  terkait  pemilihan  instansi  mana  saja  yang sebaiknya  dipilih  dalam  kerjasama  penanggulangan terorisme di Indonesia (Zulfikar, & Aminah, 2020).
Saihu dan Marsiti dari Institut Perguruan tinggi ilmu  Al-Quran,  melakukan  penelitian  yang  berjudul, “Pendidikan  Karakter  Dalam  Upaya  Menangkal Radikalisme  Di  Sma  Negeri  3  Kota  Depok,  Jawa Barat”. Tulisan  ini  menggugah  penulis  untuk menelisik  seberapa  penting  pendidikan Karakter di kalangan remaja, terutama di usia pencarian jati diri. Saihu dan Marsiti memberikan pernyataan dan data terkait pentingnya pendidikan karakter pada rentang usia  ini.  selain  itu, Saihu  dan  Marsiti memberikan penjelasan  mengapa  pendidikan karakter sesuai dengan  kebutuhan  siswa  di  Indonesia.  Namun penulisan  ini  terbatas  pada  aplikasi Pendidikan karakter tanpa adanya kemasan mata pelajaran yang sesuai  dengan  kurikulum. Penulis  menuangkan pemikiran  tersebut  dalam  kemasan Pendidikan karakter Pancasila (Saihu, & Marsiti, 2019).
Tulisan  dari  Taufik  berjudul  “Pendidikan Karakter  Di Sekolah: Pemahaman,  Metode Penerapan  dan  Peranan  Tiga  Elemen”  yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 20 No 1 tahun  2014  mengungkapkan  kunci  keberhasilan pendidikan karakter pada kegiatan belajar mengajar
di sekolah. Kunci keberhasilan ini kemudian disadur untuk  memilih  beberapa  instansi  yang  berpengaruh efektivitas  pembenahan  kurikulum  pendidikan (Taufik, 2014).
Dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan, gagasan  konseptual  terkait  pencegahan  dan pemberantasan radikalisme di kalangan pelajar dapat dilakukan.  Dasar  kekuatan  penggunaan  metode lunak  berupa  instrumen  kurikulum  pendidikan telah terbukti  memiliki  kekuatan  tersendiri,  kemudian pengisian  muatan  konstruksi  sosial  berupa  materi nilai  dan  norma  Pancasila  pun  dinilai  menjadi  jalan terbaik  mengingat  Pancasila  memiliki  peran  sentral terkait  jiwa  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia. Sedangkan  kewenangan  untuk  menindak  gagasan konseptual ini  pun  telah  tertuang  dalam  peraturan masing-masing institusi terkait.

## B. PEMBAHASAN
Dalam  gagasan  konseptual  ini  penulis menggunakan pendekatan Yuridis  Normatif,  dimana penelitian  hukum  ini  menggunakan data  primer berupa Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan Menteri dan regulasi lembaga kemudian penggunaan data  sekunder yang  disadur  dari  masing – masing penelitian  sebelumnya, Teknis penelitian  yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis, dimana jenis  dan pelaksanaan pengumpulan  data dengan literatur hukum dan kajian kepustakaan.
Di  Indonesia,  terorisme  telah  menjadi perhatian  masyarakat  internasional  semenjak serangan Jamaah Islamiyah pada dua klub, Sari dan Paddy’s,  keduanya  terletak  di  Pulau  Bali  yang
merenggut setidaknya 200 korban jiwa. Serangan ini menjadi  perhatian  masyarakat  internasional karena mayoritas  korbannya  adalah  warga  negara  asing. Dalam  dua  dekade  (2001 - 2020)  terdapat  puluhan serangan  teroris, bagi  masyarakat  internasional terorisme  menjadi  perhatian  khusus  setelah  perang dingin (Hikam, 2016).
Isu terorisme di Indonesia khususnya menjadi perhatian  dunia  karena  adanya  anomali  di mana Indonesia  adalah  negara  besar  yang  memiliki populasi  muslim  paling  banyak  di  dunia,  namun masyarakat  Indonesia  memilih  untuk  mengutuk serangan  teroris  tersebut.  Terorisme  di  Indonesia sendiri  tumbuh  berkaitan  erat  dengan  ideologi, sejarah  dan  politik  yang  juga  berhubungan  secara langsung  terhadap  interaksi  sosial  strategis  pada tataran  domestik  dan  global. Dengan  kata  lain, Indonesia  sebenarnya  memiliki  peran  sentral terhadap jaringan terorisme global. Indikasinya dapat dilihat  dari  setiap  pelaku  serangan  yang  tertangkap akan  selalu  mengungkap  bahwa  serangan  tersebut dikoordinasikan  oleh  aktor  dalam  inti  organisasi teroris global di luar Indonesia (Rajab, 2016).
Terkait  pada  terorisme  dan  radikalisme  yang saat  ini  berhubungan  erat  dengan  pemahanan seseorang  tentang  keyakinan beragama yang bersifat  radikal  yang  kemudian menjadikan  salah satu kelompok dengan agenda tertentu yang memiliki kesamaan  visi dan  misi  menjadi acuan. Sedangkan radikalisme  ini  dapat  dipicu  oleh  kesenjangan  dan ketidak  puasan  yang berujung  pada  keputus  asaan (Sadarusalam, Wahyudi, & Mundayat, 2018). Ideologi kelompok  yang  dijadikan  acuan  tersebut  seringkali
tidak  sejalan  dengan  ideologi  Pancasila  yang bersemayam  dalam  tubuh  Negara  Indonesia. Perbedaan  tersebut  dinilai  dapat  menghancurkan Negara  Indonesia  karena  terdapat  keinginan  untuk merusak  sistem pemerintahan  yang  berdaulat (Hermastuti, 2016).
Keinginan untuk mengubah sistem pemerintahan  ini  timbul  karena  golongan  radikal- teroris memandang bahwa perilaku masyarakat dan negara  sebagai  gambaran  masyarakat  yang  buruk, jahat,  diskriminatif,  korup, thoghut dan  tidak  sesuai dengan  ajaran  keyakinan golongan  tersebut  (Zuhri, 2017).
Definisi  teroris  ini  sebenarnya  masih  sangat bias  dan  rancu  karena  luasnya  cakupan  aktivitas meski  sudah  diatur  dalam  perundang - undangan. Definisi  terorisme  pun  sangat bergantung pada  dari aspek mana permasalahan terorisme ini akan diulas dan  itupun  akan  mengarahkan  pembahasan  sesuai dengan  kepentingan  politik  mana  yang  memiliki kekuatan  yang  lebih  besar (Sinaga,  Ramelan,  dan Montratama , 2018).  Contohnya,  dalam  terminologi filologi “Teror” merupakan penggalan dari kata terrere yang  berarti  ketakutan  dalam  bahasa Latin, sedangkan  kata deterrere sering  diartikan  sebagai ketakutan  akan  kesengsaraan. Terminologi  tersebut jika  dibandingkan  dengan kamus  ilmiah  populer, “terror” didefinisikan  sebagai  kondisi  yang diakibatkan oleh sebuah kepentingan yang dilakukan oleh aktor tertentu, yang dilakukan dengan sistematis untuk  membuat  kekacauan  untuk  melawan pemerintahan  berdaulat (Sinaga,  Ramelan,  & Montratama , 2018).  Namun untuk  memperkecil
142
jangkauan  rencana  penelitian  ini  maka  penulis memutuskan  untuk  menggunakan  definisi  teroris sesuai  dengan  apa  yang  telah  dituangkan  dalam perundang - undangan  Negara  Republik  Indonesia (Hikam , 2016).  Pembatasan  definisi  ini  juga dimaksudkan  agar  peletakan  pondasi  penelitian karena  penulis  memahami  bahwa  perundang - undangan  di  Indonesia  dirancang  untuk  menaungi keanekaragaman  yang  ada  di  Indonesia,  sehingga penulis  berasumsi  bahwa  definisi  teroris  dalam perundang - undangan cukup netral dari kepentingan politik.
Definisi  tindak  pidana  terorisme  menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2003:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  menimbulkan  suasana  teror  atau rasa  takut  terhadap  orang secara  meluas  atau menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal, dengan  cara  merampas  kemerdekaan  atau hilangnya  nyawa  dan  harta  benda  orang  lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran  terhadap  obyek - obyek  vital  yang strategis  atau  lingkungan  hidup  atau  fasilitas publik atau fasilitas internasional”.
Pemerintah Republik Indonesia memiliki fungsi pertanggungjawaban  untuk  melindungi  warga negaranya  dari  ancaman  baik  dari  dalam  maupun luar negeri sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD  NRI  Tahun 1945  untuk  melindungi  integritas kedaulatan bangsa. Dari definisi yang tertulis dalam undang - undang,  tindak  pidana  terorisme dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  dilihat
dari sifat tujuan kejahatan tersebut mengarah kepada kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  terindikasi dari metode pelaksanaannya (Windiani, 2018).
Mengingat  pengkategorian  tersebut,  untuk mengatasi terorisme tentu tidak memungkinkan untuk menangani dengan metode yang sama dengan cara menangani  pelaku  pembunuhan  atau  pelaku pencurian  karena  dampak  tindakannya  terhadap lingkungan sekitarnya, menyebabkan kerusakan luar biasa  dan  menimbulkan  angka  korban  jiwa  yang tinggi. Jika dinilai dari karakteristik terorisme tersebut tidak  hanya  menimbulkan  kerusakan  yang tangible tapi juga akibat yang intangible seperti menyebabkan kerusakan  yang  masif  terhadap  lingkungan, keamanan  sosial  dan  mengganggu  stabilitas  politik (Hikam, 2016).
Pemerintah Indonesia menanggulangi terorisme  dengan  mendirikan  BNPT  seiring dikeluarkannya  Perpres Nomor  46  Tahun  2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pengganti  Undang-Undang  No  15 Tahun  2003 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. Menurut Pasal  2  ayat  (1) Peraturan  Presiden  RI Nomor  46  Tahun  2010, Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  memiliki  tiga tugas  pokok berupa kewenangan  untuk mnyusun kebijakan, strategi  dan  program  nasional  di  bidang penanggulangan terorisme, melakukan koordinasikan instansi  pemerintah  terkait  dalam  pelaksanaan  dan melaksanakan  kebijakan  di  bidang  penanggulangan terorisme dan melaksanakan  kebijakan  di  bidang penanggulangan  terorisme  dengan  membentuk satuan tugas-satuan tugas  yang  terdiri  dari  unsur-
unsur  instansi  pemerintah  terkait  sesuai  dengan tugas,  fungsi  dan  kewenangan  masing-masing (Sujudi, 2014).
Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 46  Tahun  2010, dijelaskan  tentang  fungsi BNPT antara  lain,  menyusun  kebijakan,  strategi  dan program  nasional  di  bidang  penanggulangan terorisme; melakukan  monitoring; analisa  dan evaluasi  di  bidang  penanggulangan  terorisme; menjalankan  fungsi  koordinasi  dalam  pencegahan dan  pelaksanaan  kegiatan  melawan  propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme; menjalankan  fungsi  koordinasi  pelaksanaan deradikalisasi; menjalankan  fungsi  koordinasi pelaksanaan  perlindungan  terhadap  obyek-obyek yang  potensial  menjadi  target  serangan  terorisme; menjalankan  fungsi  koordinasi  pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan  nasional,  melaksanakan  kerjasama internasional  di  bidang  penanggulangan  terorisme, melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian  terhadap  program,  administrasi  dan sumber  daya  serta  kerjasama  antar  instansi, Pengoperasian  Satuan  Tugas-Satuan  Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan,  deradikalisasi,  penindakan  dan penyiapan  kesiapsiagaan  nasional  di  bidang penanggulangan  terorisme (Peraturan  Presiden  RI Nomor 46 Tahun 2010 pasal 3)
Berdasar  uraian  tugas  pokok  dan  fungsi  dari Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  secara eksplisit  disebutkan  beberapa  kali  terkait  fungsi koordinasi,  kerjasama,  perumusan  kebijakan  dan
program dalam agenda penanggulangan terorisme di Indonesia (Rajab, 2016).
Dewasa  ini  terdapat  beberapa  perspektif dalam  membahas  penanggulangan  terorisme. Terorisme  sendiri  sangat  erat  berhubungan  dengan kebijakan  politik,  entah  itu  memiliki  tujuan  politik eksplisit  maupun  terjadi  akibat  adanya  motif  politik. Pandangan  ini  menggiring  pembenaran  pendapat LaFree dan  Freilich terkait  keharusan  untuk memberantas terorisme dari ujung ke pangkal secara menyeluruh  berbasis  pendekatan  non-represif. Pandangan  tersebut  berasumsi  bahwa  terorisme terlahir  dari  adanya  ketidakadilan  yang  terjadi dikalangan masyarakat kelas bawah.
Pandangan  ini  jelas  berisi asumsi  ilmiah dimana memburu dan menghukum teroris tidak akan menyelesaikan  masalah,  maka  satu - satunya  jalan adalah  dengan  melakukan  pencegahan  penyebaran terorisme itu sendiri (LaFree, & Freilich, 2019).
Pandangan  lain  berkata  bagaimanapun  juga terorisme  adalah  sebuah  tindak  pidana,  jadi  jalan satu - satunya adalah dengan memeranginya dengan memburu  dan  menghukum  para  pelaku  sesuai dengan  hukum  dan  perundang-undangan  yang berlaku (Zulfikar,  & Aminah, 2020).  Dalam pandangan  hukum  internasional,  dikenal  dengan istilah pendekatan keras dan pendekatan lunak yang dijadikan  acuan  utama  untuk  menanggulangi terorisme di dunia.
Dalam gagasan konseptual  ini,  penulis berfokus  pada  penggunaan  pendekatan  lunak dengan metode yang lebih persuasif. Dalam rangka membuka pintu diskusi dan memberikan kesempatan
144
untuk kepada para peneliti untuk berpartisipasi lebih dalam  agenda  penanggulangan  tindak  pidana terorisme khususnya dalam kontra radikalisme (Sari, 2017). Sebenarnya usaha usaha  kontra  radikalisme telah  diterapkan  dalam Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme (BNPT)  seperti  yang tertuang  dalam  salah  satu  tanggung  jawab  BNPT yaitu mencegah penyebaran ajaran ajaran terorisme (Rajab, 2016).
Seiring  dengan  penyebaran  ajaran  ajaran terorisme,  beberapa  pendekatan  utama  dengan metode  lunak  seperti  deradikalisasi,  pencegahan terorisme  dan  kontra  radikalisme  seringkali  yang menjadi  dasar  pencegahan  penyebaran  ajaran terorisme  bagi  Badan  Nasional  Penanggulangan Teroris  (BNPT). Dari  dasar  tersebut,  BNPT  dapat mengambangkan  menjadi  pendekatan  yang  lebih spesifik sehingga agenda penanggulangan terorisme di Indonesia berjalan dengan efektif.
Pada penelitian  Silber  dan  Bhatt,  proses radikalisasi  kelompok teroris  terjadi  melalui  empat fase  yaitu  fase  Pre-radikalisasi,  Re-Identifikasi  diri, Indoktrinasi dan Jihadisasi (Isnanto, 2015). Maka dari itu,  pemerintah  Indonesia  harus  bekerja  secara komprehensif, yang akan menuntut kinerja koordinasi dan  kerjasama  antar  lembaga  pemerintahan  yang sangat  tinggi.  kerjasama  dan  koordinasi  antar lembaga  juga  diperlukan  dalam  merekayasa  ulang kurikulum pendidikan di Indonesia sebagai salah satu wujud  usaha  pelaksanaan  agenda  penanggulangan terorisme  di  kalangan  pelajar.  penelitian  konseptual ini  merupakan  penelitian  dengan  cakupan
multidisiplin dalam hal ini adalah keguruan dan ilmu pendidikan serta ilmu hukum.
Setiap  kali  membahas  penanggulangan terorisme  melalui  pendekatan  lunak  khususnya dalam  penggunaan  kurikulum  pendidikan  selalu memunculkan pertanyaan berikut :
a. Apakah  kurikulum pendidikan memiliki  peran dalam aktivitas penanggulangan terorisme?
b. Apa  yang peran  kurikulum  pendidikan  dalam memutus  mata  rantai  penyebaran  ajaran terorisme di Indonesia?
Pertanyaan  pertama  memiliki  ketergantungan yang  sangat  kuat  terhadap  bagaimana  pemegang kepentingan berpandangan tentang peran pendidikan dan  terorisme,  dan  pertanyaan  yang  kedua  akan memiliki  jawaban  yang  sama  tentang  detail pelaksanaan  rekayasa  ulang  kurikulum  pendidikan dan  bagaimana  penerapan  serta  metode  apa  yang akan  digunakan  di  dalamnya.  kedua  pertanyaan tersebut  akan  terjawab  dengan  menggunakan metode  penelitian yuridis  normative yang  akan dikombinasikan  dengan  teori Pertanggung  jawaban negara serta teori kelembagaan Negara.
1. Penanggulangan Terorisme melalui

## Pandangan Pendidikan Pancasila
Selama dua dekade terakhir, banyak ilmuwan di  dunia  saling  berlomba  untuk  meneliti  tentang pendidikan  karakter  dalam  berbagai  macam perspektif. Latar  belakang kejadian  tersebut  adalah rumor terkait pendidikan karakter yang menyebutkan bahwa  pendidikan  karakter  itu  mampu  menjawab kegelisahan  terkait  perubahan  zaman.  Karena pergeseran zaman dikhawatirkan akan menyebabkan
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 136-154
pergeseran
nilai serta moralitas dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Selain itu seiring  dengan  memudarnya  nilai  dan  moral kekhawatiran  dalam  meningkatnya  angka  kejahatan dan  kekerasan  juga  dinilai  berpotensi  menjadi ancaman  nyata  bagi  keamanan  nasional (Taufik, 2014).
Bangsa penyintas bukan  hanya  bangsa  yang memenangkan peperangan  atau  memiliki  sumber daya  yang  luar  biasa.  Namun,  bangsa  penyintas adalah bangsa yang memiliki keadilan sosial seperti integrasi,  amanah  dan  angka  konflik  yang  kecil (Dalmeri, 2014). Dengan  merujuk  pada serangan teroris  di  Surabaya  di mana  pelaku  serangan tersebut  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang dewasa, tapi juga dilakukan oleh anak usia pelajar (Sarwanto, 2018). Seolah  menegaskan pendapat  tersebut bagaimana  pentingnya  nilai  dalam  pendidikan karakter bagi anak usia pelajar.

## 2. Pendidikan  Karakter  Pancasila  dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia
Pendidikan  karakter  bukanlah  hal  yang  baru dalam  pendidikan  yang  menawarkan  penilaian terhadap  kesiagaan  terhadap  seluruh  pelajar sehingga  para  pelajar  diharapkan  memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah permasalahan  dari  uraian  nilai  karakter  positif  yang diajarkan  pada  Pendidikan  karakter  seperti,  nilai toleransi, kecintaan terhadap bangsa, perasaan bela negara, kejujuran dan keterbukaan pikiran (Saihu, & Marsiti,  2019). Pendidikan  karakter  memiliki fleksibilitas  dalam membangun nilai  norma bermasyarakat (Taufik,  2014). Sehingga dapat
difungsikan sebagai media kontra radikalisasi karena telah  memenuhi  kriteria  sebagai  media  dalam membangun  konstruksi  realitas  yang  menempatkan subyek  secara  pasif  untuk  diberi  masukan  terkait konstruksi  yang  dikehendaki  (Sari,  2017). Dengan kelebihan  fleksibilitas  ini  Pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila  dan  bekerja  sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memegang  peranan  penting  dalam  merekayasa ulang kurikulum pendidikan dengan lebih tepat untuk mencegah  penyebaran  radikalisme  di  kalangan pelajar.
Di  Indonesia,  pendidikan  karakter  yang komprehensif seperti pendidikan Pancasila bukanlah hal  yang  baru.  Selama  Pemerintahan  Presiden Soeharto,  Pendidikan  Pancasila  pernah  diterapkan secara  masif  dan  komprehensif  di  segala  lini kehidupan  bermasyarakat.  Penerapan pendidikan Pancasila  bertajuk  “Pendidikan  Karakter Pancasila: Panduan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” berdasar  Tap  MPR  No. II Tahun  1978 tentang Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) (Winarno , 2012).
Seiring  dengan  runtuhnya  rezim  Soeharto, “Pendidikan Karakter Pancasila: Panduan, Penghayatan  dan Pengamalan  Pancasila” perlahan dihapuskan  dari  sistem  pendidikan  di  Indonesia. Penghapusan  tersebut  tertuang  pada Keputusan MPR No. XVIII,  1998  dan  diselesaikan  dalam TAP MPR No. I Tahun 2003 (Winarno , 2012). Pada masa kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo,  Pendidikan karakter  Pancasila  di  inisiasi  ulang  dengan
146
mendirikan  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila (BPIP), Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 tentang  Unit  Kerja  Presiden  Pembinaan  Ideologi Pancasila,  kemudian direvisi  pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila yang kemudian mendapatkan imunitas terhadap pergantian presiden. Dengan berbekal fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengaturan  segala  kebijakan  yang  berhubungan dengan  ideologi  Pancasila,  selain  itu  BPIP  juga memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  standar, memberi  rekomendasi  terkait  Pendidikan Karakter Pancasila.
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018, Tugas dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meliputi pembinaan kebijakan, mengkoordinasi,  mensinkronisasi  dan  menjaga keberlangsungan  otoritas  BPIP.  Pada Pasal  4 dijabarkan  fungsi  dari  Badan  Pembinaan  Ideologi Pancasila  yang  antara  lain  terlibat  dalam penyelenggaraan perumusan  arah  kebijakan pembinaan  ideologi  Pancasila,  menyusunan  garis- garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan  ideologi  Pancasila,  menyusun  dan melaksanakan  rencana  kerja  dan  program pembinaan  ideologi  Pancasila, mengemban  fungsi koordinasi,  sinkronisasi,  dan  pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
Dalam  fungsi koordinasi,  sinkronisasi,  dan pengendalian  pelaksanaan  pembinaan  ideologi Pancasila,  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila memiliki ruang kewajiban untuk bekerjasama dengan lembaga  terkait  yang  dinilai  memegang  peranan
dalam  aspek  yang  dituju. Dalam gagasan ini  fungsi tersebut dinilai memiliki pemaknaan di mana Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila  dipandang  memiliki ruang  hukum  untuk  bekerjasama  dalam pemberantasan  dan  pencegahan  ideologi  radikal  di kalangan pelajar.
Ruang  hukum  ini  diperkuat  dengan menyebutkan  secara  eksplisit  tentang  fungsi pelaksanaan  sosialisasi  dan  kerja  sama  serta hubungan  dengan  lembaga  tinggi  negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi  sosial  politik,  dan  komponen  masyarakat lainnya  dalam  pelaksanaan  pembinaan  ideologi Pancasila. Penerapan fungsi ini pun membuka jalan yang  jelas  tentang  kerjasama  antar  lembaga  terkait pendidikan dan pemberantasan teroris. Dalam fungsi tersebut  disebutkan  juga  bahwa  Badan  Pembinaan Ideologi  Pancasila  memiliki  tanggungjawab  untuk melaksanakan  pembinaan  secara komperhensif. Tidak  hanya  melibatkan  lembaga  negara  tapi  juga melibatkan unsur masyarakat.
Beberapa  poin  yang  disebutkan  di atas  telah menjelma  menjadi  nilai  ungkit  jika  dikaitkan dengan kondisi  nasional  saat  ini  terutama  jika  dikaitkan dengan  terorisme  dan  radikalisme  yang  terjadi  di Indonesia. Perhatian  pemerintah  terhadap  arti pentingnya  Pendidikan  Pancasila  terbangun  dari munculnya indikasi memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan  bermasyarakat,  terjadinya perpecahan  akibat  perbedaan,  rapuhnya  landasan ideologi  yang  berkembang  di  masyarakat,  dan berkembangnya paham radikal di kalangan pelajar.
Pendidikan  karakter  Pancasila  dinilai  pantas untuk  digunakan  untuk  penanggulangan  terorisme dan radikalisme di Indonesia karena lingkup tindakan Pendidikan  Pancasila  bergerak  di  dalam  dunia pendidikan  sebagai  instrumen  pendidikan  sebagai metode penanggulangan terorisme (Arifin, & Bachtiar ,2017). Kontra narasi terhadap narasi radikal selama proses  perekrutan  memiliki  dampak  yang  bagus untuk menggagalkan perekrutan tersebut (Braddock, & Horgan, 2016).
Kebutuhan  untuk  menggunakan  pendidikan sebagai  instrumen  karena  kebutuhan  masyarakat untuk  berbuat  baik  agar  menjadi  masyarakat  yang beradab, sekolah adalah tempat yang kondusif untuk mendidik  masyarakat,  dengan  kehadiran  pengajar yang  memegang  peranan  penting  dalam  proses belajar  mengajar  baik  secara  moral  dan  akademis melalui pendidikan karakter tanpa mengesampingkan kemampuan  dan  keterampilan  dalam  bidang keilmuan (Dalmeri, 2014).
Dewasa ini, banyak ditemui dalam masyarakat di mana  pelajar  secara  keilmuan eksakta  memiliki prestasi  namun  secara  karakter  dapat  dikatakan pelajar  Indonesia  “hampa”  dari  pengamalan  nilai Pancasila  yang  seharusnya  hidup  di dalam  benak mereka (Taufik,  2014).  Hal  tersebut  menciptakan manusia yang berkualitas rendah dalam masyarakat. terlebih pada kondisi saat ini sangat rentan terhadap penyusupan  paham  radikal  sehingga  terciptalah kondisi  yang  menunjang  pertumbuhan  teroris (Isnanto, 2015)
Kebutuhan  mendesak  akan  pendidikan karakter  di  tengah  situasi  yang  subur  bagi
radikalisme  dan  terorisme  untuk  mencegah propaganda di kalangan pelajar yang sedang dalam masa  pencarian  jatidiri  dan  masa  pencarian pengakuan  dalam  menjadi  dirinya.  Penjabaran tersebut  membuat  segmen  usia  pelajar  ini  menjadi sangat  rentan  terhadap  kontaminasi  nilai  nilai radikalisme dan terorisme (Arifin, & Bachtiar ,2017).
Mengingat  penanggulangan  terorisme  melalui pendekatan lunak yang mendayagunakan instrumentasi pendidikan pada tingkat tertentu pada pelajar  yang  terkontaminasi  yang  diharapkan menghasilkan  rekomendasi pemerintah  untuk menghasilkan peraturan mendetail terkait kerjasama kementerian  Pendidikan  dan  kebudayaan,  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila  dan  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme.
Jika dibedah secara mendalam penggunaan pendekatan  kualitatif  bertujuan  untuk  memberikan hasil akhir berupa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Badan  Pembinaan Ideologi  Pancasila  serta  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme. Meskipun gagasan konseptual ini menggunakan metode yuridis normatif, namun  untuk  mendapatkan  data  pendukung  pada implikasi kebijakan maka gagasan konseptual  ini didorong  juga  untuk  menjadi  penelitian  sosio-legal, dengan  mempertimbangkan  apa  yang  akan  terjadi dilapangan  dan  mengukur  rekomendasi  yang diberikan memberi dampak apa pada penerapannya terhadap  penanggulangan  terorisme.  Titik  berat dalam  mendorong  penelitian  ini  menjadi  penelitian sosio-legal adalah peneliti memahami bahwa sebuah rekomendasi  peraturan  maupun  perundang -
undangan  hanya  dapat  dinilai  keberhasilannya terhadap  reaksi  dari  masyarakat  didalam  lingkup peraturan atau undang - undang tersebut diterapkan, pun keinginan untuk membuat hukum yang hidup di masyarakat (Christianto, 2012).
Gagasan konseptual  ini  mendasarkan penggunaan  data  legal  primer  mengacu  pada penelitian yang dilakukan oleh M. Zulfikar & Aminah dari Universitas Diponegoro. kemudian data empiris mendasarkan pada penelitian dari Saihu dan Marsiti yang  mengacu  pada  sampel  penelitian  dari  pelajar remaja di tingkat SMA, sedangkan efektivitas usulan akan  menggunakan  penelitian  dari  Taufik  dan LaFree,  dimana  penelitian  konseptual  ini  akan mengandalkan  data  dari  penelitian  sebelumnya  dan sumber  penelitian  sebelumnya  sebagai  detail  dari metode penanggulangan terorisme.
Penggunaan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait tugas pokok dan fungsi dari BNPT, digunakan untuk menemukan  landasan  hukum bagi BNPT melakukan  fungsi  untuk  berkoordinasi  dan bekerjasama  dengan  lembaga  pemerintah  untuk kepentingan  penanggulangan  terorisme  yang kemudian  dilanjutkan  dengan  menambahkan beberapa  lembaga  terkait  diantaranya  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  serta  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila  dimana  membawa hasil  yang  positif,  kedua  lembaga  ini  pun  memiliki fungsi  koordinasi  dan  kerjasama  terkait  bidang lembaga masing - masing.
Dalam kalangan pelajar sendiri sering terjadi ambiguitas terkait  pendidikan  agama  Islam  sebagai
mata  pelajaran  wajib  dalam  kurikulum  pendidikan, sedangkan  kejadian  di  lapangan  sering  terjadi diversifikasi  antara  nasionalisme  dengan  agama sebagai  pegangan  keyakinan  maka  penyisipan materi  pendidikan  karakter  dalam  mata  pelajaran agama  dapat  menjadi  faktor  penekan  narasi radikalisme  yang  menyebar  dikalangan  pelajar.  Hal tersebut  perlu  diperhatikan  mengingat  usia  pelajar sangatlah rentan terhadap infiltrasi ideologi terutama dikalangan  usia  remaja.  Remaja sering kali kehilangan arah dalam pencarian jati diri.
Selain  materi  pelajaran, peranan  pengajar sangat  berpengaruh terhadap  tingkat  keberhasilan proses  pembelajaran  disekolah. Materi  pendidikan karakter juga harus memiliki landasan  peranan pengajar  yang  benar-benar  mengerti  dan menerapkan  ketiga  pilar  keberhasilan  pembelajaran karakter  yaitu,  pengertian,  pemahaman  dan pengamalan  materi  pembelajaran. Dapat  dikatakan pendidikan karakter seharusnya memiliki keunggulan dari segi fleksibilitas  silabus  pengajaran  untuk memasukkan  materi-materi  dari  kehidupan bermasyarakat  dan  berbangsa  yang sesuai  dengan yang dikehendaki otoritas negara.
Penulis meyakini  bahwa  materi  pendidikan karakter  merupakan  sebuah  media untuk membangun dan  menyebarkan kontra narasi dalam mengurangi  penyebaran  terorisme hal  tersebut sesuai dengan  pandangan  Studi  Konflik  dan  teror. Studi  konflik  dan  teror  juga  menegaskan bahwa kontra  narasi  bekerja lebih efektif  dalam membendung penyebaran radikalisme. Yaitu dengan menggunakan narasi berlawanan untuk
menghancurkan  argumen  kuat  yang  digunakan dalam  proses infiltrasi  ideologi terorisme,  dan  hal tersebut membuahkan hasil yang positif.
Sebagai  langkah  tindak  lanjut, penulis menekankan bahwa diperlukan kebijakan Pemerintah dalam  Menanggulangi penyebaran  segala  tindak yang dapat berujung pada kekerasan ekstrimis, tentu saja kebijakan  pemerintah  yang diharapkan  adalah kebijakan  yang paling efisien  dalam  menanggulangi terorisme  dan  kekerasan  ekstrimis dengan cara memberi dukungan  penuh  terhadap  pendekatan lunak. Karena Peneliti  membandingkan  kebijakan pemerintahan  Obama  dan  Pemerintahan  Trump secara horizontal. Berdasarkan data-data yang kuat dari  lapangan  bahwa  pendekatan  keras  telah menguras  anggaran  dan  masih  mempertaruhkan hasil yang sistematis.
Dilain  sisi  penerapan  kontra  narasi  dan deradikalisasi  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh BNPT  telah  membuahkan  hasil  yang  positif  dan efisien.  Kontra  narasi  yang  dilakukan  BNPT menempatkan  masyarakat  sebagai  sasaran  utama telah berhasil  memberikan  data  primer  terkait penerapan  kontra  narasi  dan  deradikalisasi  pada penanggulangan  terorisme  di  Indonesia.  Penjelasan yang  diberikan  oleh BNPT  terkait  radikalisme  di masyarakat yang menggiring pada bahaya terorisme sangat  baik  disampaikan.  Terlebih,  banyaknya  data yang  didapat  pada  saat penerapan  kontra  narasi berlangsung, terutama  pada informasi  terkait penggunaan pendekatan lunak yang juga digunakan oleh penyebar paham radikal dan mendayagunakan
konseptor sebagai pintu untuk memasukkan ideologi radikal di kalangan pelajar.
Dari  Kelima  penelitian  yang  telah  dilakukan didapat beberapa opini empiris yang menuntun pada pendapat  jika  pendidikan  karakter  di  sekolah  dapat berfungsi dengan efektif dan efisien untuk menekan penyebaran  paham  radikal  sehingga  jumlah pertumbuhan  teroris  mengecil bahkan  dinilai  dapat memutus rantai kehidupan teroris. Celah perbedaan yang menjadikan tumpuan pada gagasan konseptual ini  adalah  dengan  mengkaji  legalitas  keterlibatan Badan Pembinaan  Ideologi Pancasila  (BPIP) dan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada agenda  penanggulangan  terorisme  di  Indonesia. Penulis menilai  keterlibatan Badan  Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan dapat menghasilkan rekomendasi  bagi  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  sehingga  diharapkan  akan  lahir Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan terkait kurikulum pendidikan baru tentang Pendidikan Karakter  Pancasila  yang  akan  diterapkan  diseluruh civitas  akademika  seantero  Indonesia.  Penelitian  ini juga  diharapkan  dapat  menjelaskan  arti  pentingnya Pendidikan Karakter Pancasila yang secara saintifik memiliki  materi  bermanfaat  bagi  agenda penanggulangan  terorisme.  Pendidikan  Karakter Pancasila  dinilai  sebagai  salah  satu  dari  sedikit metode yang dapat diterapkan secara komprehensif di berbagai tataran usia terutama pelajar dan secara penalaran  sangat  diterima  jika  diterapkan  dengan metode mandatorial dalam kurikulum sekolah.
3. Tindak  Lanjut Pemerintah Terkait  Usaha Pemberantasan Penyebaran Ideologi Radikal
150
Pemerintah  Indonesia  telah  mengesahkan Undang - Undang  No. 5 Tahun  2018  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi Undang-Undang. Undang - undang tersebut pun telah memiliki beberapa undang-undang turunan terkait  Penanggulangan  Terorisme  seperti  Undang- undang No  9  tahun  2013  tentang Tindak  Pidana Pendanaan  Terorisme. Undang - Undang  No  5 Tahun 2018 itu sendiri menyiratkan berbagai macam cara  yang  dianggap  efektif  dalam  menanggulangi terorisme.
Secara eksplisit Pasal 43A ayat (1) Undang- Undang no 5 Tahun 2018, Pencegahan tindak pidana terorisme  adalah  kewajiban  Pemerintah. Dalam Undang - undang No 5 Tahun 2018 pasal 43A ayat (3), terdapat 3 cara yang dapat dilaksanakan dalam menanggulangi  Terorisme  antara  lain  Kesiapan Nasional,  Kontra  radikalisme  dan  deradikalisme, yang tertuang). Isi dari pasal tersebut dijadikan arah gagasan konseptual  berfokus.  Fokus gagasan konseptual mengarah  pada  kurikulum  pendidikan  di Indonesia. hal  tersebut  semakin  ditegaskan pada Pasal  43A  ayat  (3)  Undang - undang  no  5  Tahun 2018  dengan  disebutkannya  “Kesiapan  Nasional”. “Kesiapan  Nasional” dapat  didefinisikan  sebagai kondisi di mana negara siap dan siaga menghadapi serangan  terorisme  dengan  sistem terintegrasi  dan terencana  dalam  menghadapi  segala  bentuk serangan. Sebagaimana fokus penelitian konseptual ini, poin kesiapan nasional menjadi penekanan logis
apabila nilai kebangsaan dijadikan dasar ketahanan dan kesiapan naional.
Penulisan gagasan konseptual ini mengharapkan  produk  hukum  dalam  bentuk Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan terkait  kurikulum  pendidikan  yang  mengacu  pada Undang - Undang  No. 5  Tahun  2018  tentang Penanggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  ini memiliki  kekuatan  tersendiri  untuk  dapat  segera diterapkan  pada  instrumen  pendidikan  di  seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.
Kurikulum pendidikan masyarakat Indonesia saat ini telah bertransformasi pada struktur yang jauh lebih mutakhir, yang telah menyesuaikan diri dengan kebutuhan  ilmu  pengetahuan  yang  dibutuhkan pelajar di Indonesia. Namun, semenjak disahkannya Undang - Undang  No. 5  Tahun  2018,  Pemerintah diberikan  kewenangan  untuk  menggodok  kembali kurikulum  pendidikan  untuk  menyesuaikan  bukan hanya  pada  kebutuhan  ilmu  pengetahuan  yang dibutuhkan  tapi  juga  disesuaikan  agar  kurikulum pendidikan  sebagai  instrumentasi  penanggulangan terorisme  dan  radikalisme. Dalam  memasak  ulang kurikulum  pendidikan Pemerintah  Indonesia  harus mengkoordinasi  kerjasama  antar  lembaga  dan kementerian  dalam  pemerintahan.  Kerjasama  dan koordinasi  tersebut  adalah  antara  Kementerian Pendidikan,  Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di mana ketiga  lembaga  ini  harus  duduk  bersama bukan  hanya  untuk  berdiskusi  tapi  juga  harus menghasilkan  regulasi  baru  terkait  kurikulum
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 136-154
pendidikan baru agar dapat diterapkan secepatnya di Indonesia.
Pada  tahun  2014,  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  mengesahkan  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  No. 160  Tahun  2014 tentang Penerapan Kurikulum  2013  yang  di dalamnya  tidak  berisi  pengaturan  spesifik  terkait pendidikan  karakter.  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  hanya  mencanangkan  kurikulum pendidikan  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan pendidikan  ilmu  pengetahuan.  Peluang  inilah  yang sebaiknya  dimanfaatkan  untuk  menyesuaikan kurikulum pendidikan yang sedang berjalan. Dengan prinsip Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, pemikiran untuk  melibatkan  Badan Nasional  Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk  berperan  dalam  pembuatan  kurikulum pendidikan  sangatlah  beralasan  dan  memiliki legitimasi.
Pada  kondisi  yang  menghimpit  masyarakat, paham  teroris  dan  paham  radikal  semakin mudah menjamur  di masyarakat  khususnya  pada segmentasi pelajar. Berdasar penelitian sebelumnya, usia  remaja  atau  usia  sekolah  menengah  dianggap sangat  rentan  terhadap  paham  radikal  dan  paham teroris  secara  mental.  Pendapat  ini  dijelaskan  lebih lanjut  disebabkan  oleh  fase  perkembangan  atau pubertas  dan  bersiap  memasuki  masa  pencarian jatidiri  (Saihu,  & Marsiti,  2019).  Keterlibatan  yang diharapkan  pada  penerbitan  produk  hukum  berupa Peraturan  Menteri  yang  menuju  pada  pembuatan Kurikulum Pendidikan yang baru yang mengacu pada Undang - undang No 5 Tahun 2018 Pasal 43A ayat
(1)  dan ayat (3)  dimana  peran  Pemerintah  dalam memberi  perlindungan  serta  Kesiapan  Negara terhadap serangan teroris dan radikalisme. Peraturan Menteri  yang  akan  dibuat  diharapkan  sebaiknya diterapkan sesegera mungkin mengingat mendesaknya  usaha  untuk  memasak  ulang kurikulum pendidikan yang secara filosofi melindungi pemikiran pelajar dan melahirkan pemikiran generasi baru yang terbebas dari paparan radikalisme.
Pada  kasus  di  Indonesia,  Organisasi Keagamaan  Pelajar  Intra  Sekolah  seperti  Rohis (Kerohanian  Islam  Pelajar)  terindikasi  disusupi  oleh Gerakan  Hizbut-Tahrir (Qulyubi,  2019) guna mencegah dan menghindari hal tersebut terjadi inilah produk hukum yang diharapkan untuk segera dimulai untuk  dibuat.  Untuk  menanggulangi  penyebaran radikalisme yang begitu masif maka kebutuhan inilah Pendidikan  Karakter  berbasis  Pancasila  perlu diterapkan secepatnya.

## C. SIMPULAN
Gagasan  konseptual ini  mengungkap  baik secara kenyataan di lapangan maupun secara legal arti pentingnya kolaborasi antara Badan Pembinaan Ideologi  Pancasila  (BPIP)  dengan  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan harus terlibat  dalam  perekayasaan  ulang  Kurikulum Pendidikan  di  Indonesia.  Dalam  kolaborasi  intra Pemerintah ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki peran utama membentuk Kurikulum Pendidikan  Karakter  Berbasis  Pancasila  karena dalam  kewenangannya  untuk  mengatur  penerapan
Pancasila  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat. Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme dalam usaha deradikalisasi dan kontra radikalisme berperan dalam  mengatur  strategi  yang  dapat  digunakan dalam  penerapan  Pendidikan  Karakter  berbasis Pancasila.  Sedangkan  Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan  dalam  kapasitasnya  untuk  menerima rekomendasi  untuk  selanjutnya  diteruskan  untuk menjadi  Peraturan  Menteri  dan  mengatur  di mana Pendidikan  Karakter  berbasis  Pancasila  diletakkan dalam kurikulum pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Rajab,  A.  (2016).  Urgensi  Penguatan BNPT  Dalam Rangka  Menjaga Keamanan  dan  Kedaulatan Negara. RECHTSVINDING; Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.5, (No.1, April), pp.1-15. Sari, Benedicta Dian Ariska C. (2017). Media Literasi Dalam  Kontra  Propaganda  Radikalisme  dan Terorisme  Melalui  Media  Internet. Jurnal Peperangan Asimetrik, Vol.3, (No.1), pp.15-31.
Dalmeri.  (2014).  Pendidikan  Untuk  Pengembangan Karakter (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona  dalam  Educating  for  Character). Al-
Ulum. Vol.14, (No.1), pp.269-288.
LaFree,  Garry., & Freilich,  Joshua D.  (2019).
Government policies on Counteracting Violent Extremism. Research  on  Annual  Review  of Criminology, Vol. 2, pp. 383-404.
Christianto,  H.  (2012).  Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana. Mimbar Hukum, Vol.23, (No.3), pp.479-500.
https://doi.org/10.22146/jmh.16170
Isnanto, Samto  H. (2015).  Berbagai  Masalah  dan Tantangan  Radikalisasi  dan  Deradikalisasi Terorisme  di  Indonesia. Jurnal  Pertahanan  & Bela  Negara, Vol.5, (No. 2 Agustus),  pp.225- 244.
Sujudi,  H. (2014).  Implementasi Tugas Dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  di Indonesia.
Jurnal Lex  et  Societatis,  Vol.II (No.8),  pp.22-
31.
Hamidi, Jazim., & Lutfi, Mustafa. (2011). Paradigma Baru  Lembaga  Kepresidenan  Di  Indonesia (Perspektif  Teori  Lembaga  Negara). Jurnal Hukum Progresif, Vol.4, (No.1), pp.36-59. https:doi.org/10.14710/hp.4.1.36-59
Braddock, Kurt., & Horgan, John. (2016). Towards a Guide  for  Constructing  and  Disseminating Counternarratives to  Reduce  Support  for Terrorism. Studies  in  Conflict  &  Terrorism,
Vol.39, (No.5), pp.381-404.
Saihu., & Marsiti. (2019). Pendidikan Karakter Dalam Upaya  Menangkal  Radikalisme  Di  Sma Negeri  3  Kota  Depok,  Jawa  Barat.
Andragogi:  Jurnal  Pendidikan  Islam dan Manajemen Pendidikan Islam, Vol.1, (No.1),
pp.23-54
Hermastuti,  Mirza  D. (2016).  Respon  Organisasi Islam  Transnasional  di  Indonesia  Terhadap Program  Deradikalisasi  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme (BNPT). Journal of  International  Relations,  Vol.2,  (No.1), pp.122-130.
Zulfikar,  Muhammad.,  &  Aminah. (2020). Peran Badan Nasional  Pemberantasan  Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Jurnal  Pembangunan Hukum  Indonesia,  Vol.
2, (No.1), pp.129-144 http://dx.doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144 Windiani, R.  (2018).  Peran  Indonesia  dalam Memerangi  Terorisme. Jurnal  Ilmu  Sosial, Vol.16, (No.  2. Edisi  Juli-Desember),  pp.135- 152. https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.135-152 Sadarusalam., Bambang  Wiji Asmoro., Wahyudi.,
Bambang., & Mundayat,  Aris A.  (2018).
Strategi  Kontra  Propaganda  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi  Perkembangan  Radikalisme Kontemporer di Indonesia. Jurnal Peperangan Asimetrik, Vol.4, (No.3), pp.41-60.
Zuhri, S. (2017). Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT: Perspektif Spektrum Politik. Jurnal Ilmu  Kepolisian,  edisi  089  (Agustus-Oktober),
pp.75-81
Arifin,  Syamsul.,  &  Bachtiar,  Hasnan.  (2013).
Deradikalisasi  Ideologi  Gerakan Islam
Transnasional  dan  Radikal. QIJIS;  Jurnal Multicultural dan Multireligius, Vol.12 , (No.3), pp.19-36
Taufik.  (2014).  Pendidikan  Karakter  Di  Sekolah:
Pemahaman,  Metode  Penerapan  dan Peranan  Tiga  Elemen. Jurnal  Ilmu Pendidikan, Vol.20, (No.1), pp.59- 65.http://dx.doi.org/10.17977/jip.v20i1.4378
Putra, Try Satria Indrawan., & Setyawanta, Lazarus Tri. (2020).  Pertanggungjawaban Negara Terkait  Permasalahan  Hukum  Yang  Timbul Akibat  Insiden  Terorisme  Maritim. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, (No.1), pp.55-65.
https://doi.org/1014710/jphi.v2i1.55-65
Winarno. (2012).  Mengungkap  Kembali  Tafsir  Atas Pancasila:  Dibalik  Pencabutan  Ketetapan MPR Tentang P4. Forum Ilmu Sosial, Vol.39, (No.2), pp.184-196.

## BUKU
Hikam,  Muhammad A.S.  (2016). Deradikalisasi:
Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme. Jakarta:  PT Kompas Media Nusantara.
Sinaga,  Obsatar.,  Ramelan,  Prayitno.,  Montratama,
Ian.,  (2018) Terorisme  Kanan Indonesia – Dinamika  dan  Penanggulangannya.  Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

## PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang  No. 5  Tahun  2018  tentang Pemberantasan Terrorisme
Peraturan Presiden No 7 tahun 2018 tentang Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Peraturan  Presiden  Nomor  46  Tahun  2010  tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No 160  Tahun  2014  tentang  penerapan kurikulum 2013
Tap  MPR  No  II  tahun  1978 tentang  Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)
Tap  MPR No  I tahun 2003 tentang Peninjauan
Terhadap  Materi  dan  Status  Hukum
Ketetapan Majelis Permusyawarahan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawarahan Rakyat Republik
Indonesia  Tahun  1960  sampai  dengan Tahun 2002

## SUMBER ONLINE
Sarwanto, A. (2018). Pelaku Teror Libatkan Anak Kini Dipidana  Lebih  Berat. Retrieved  from https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018 0525190001-12-301381/pelaku-teror- libatkan-anak-kini-dipidana-lebih-berat,
Qulyubi,  M.  (2019).  PBNU:  Radikalisme  dan Intoleransi  Tersebar  Dari  SMA  hingga BUMN. Retrieved from https://pgi.or.id/pbnu- radikalisme-dan-intoleransi-tersebar-dari- sma-sampai-bumn/