Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 1, January-June 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13463
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi

## Implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasca 15 Tahun MoU Helsinki
M. Syuib Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Desi Hasnawati Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh m.syuib@ar-raniry.ac.id
Abstract: Truth  and  Reconciliation  Commission  of  Aceh  is  established  as  a  logical consequence of peace agreement between the Government of Republic of Indonesia and Free Aceh Movement. Now, the peace period is turning into 15 years old. One aspect has been criticized so far, is the performance of KKR Aceh in implementing the agreement of MoU Helsinki,  given,  the  institution  has  a  vital  role  to  advocate  transitional  justice  in  Aceh, especially for conflict victims. The research questions are how far the successful of KKR Aceh in advocating the justice for victims of conflict in Aceh and what are the advantages faced in the field. The research method is juridical empiric which is overseeing between the rules and the practice and also using cases approach. The result is, the performance of KKR Aceh is not running optimally yet in presenting the justice for victims of armed-conflict in Aceh, due to having the less support of financial and also human resource from government.
Keywords: Truth and Reconciliation Commission of Aceh, Justice, Victims of Conflict
Abstrak: Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  dibentuk  sebagai  konsekuensi  logis  dari kesepakatan  damai  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka sebagaimana  tertuang  dalam  MoU  Helsinki.  Kini,  usia  perdamaian  itu  sudah  mencapai  15 tahun. Salah satu yang menjadi sorotan selama kurun waktu tersebut adalah kinerja Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  dalam  menjalankan  amanah  MoU  Helsinki.  Mengingat lembaga ini memiliki peran penting untuk menghadirkan keadilan transisi di Aceh, khususnya bagi  Korban  konflik.  Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimana kiprah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam menghadirkan keadilan bagi  korban  konflik  di  Aceh  serta  hambatan-hambatan  apa  saja  yang  dihadapi  dalam melaksanakan  kerja-kerja  KKR  Aceh.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yakni penelitian yang melihat antara aturan dan prakteknya di lapangan, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa kiprah KKR Aceh belum  berjalan  maksimal  dalam  menghadirkan  keadilan  bagi  korban  konflik  dikarenakan lemahnya dukungan anggaran dan juga sumber daya manusia dalam melaknsankan kerja- kerja KKR di lapangan.
Kata Kunci : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Keadilan, Korban Konflik

## A. Pendahuluan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang biasa disebut dengan KKR Aceh adalah lembaga independen yang mengungkap kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasi tindak lanjut, merekomendasi reparasi dan  melakukan  rekonsiliasi  bagi  korban  akibat  konflik  bersenjata  di  Aceh.    Keberadaan Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  ini  merupakan  buah  kesepakatan  perdamaian antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  yang  tertuang  dalam Memorendum of Undersanding (MoU) Helsinki yang ditanda tangani pada 15 Agustus tahun 2005. 1
Sebelumnya,  selama  lebih  kurang  30  tahun  Aceh  berada  dalam  pusaran  konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Perang dimulai saat Hasan Tiro mendeklarasikan organisasi Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 di gunung  Halimun,  Kabupaten  Pidie.  Pendeklarasian  ini  dilatar  belakangi  oleh  perlakuan Pemerintah Pusat yang tidak adil kepada Aceh. Aceh yang kaya Sumber Daya Alam, tetapi rakyatnya miskin. Banyak sumber daya alam Aceh diangkut ke Jakarta. Singkatnya, mulailah Pemerintah  pusat  memberlakukan  Daerah  Operasi  Militer  di  Aceh  untuk  memburu kelompok GAM.
Merespon  hal  itu,  Pemerintah  Pusat  memberlakukan  Aceh  sebagai  daerah  operasi militer  (DOM)  untuk  memburu  kelompok  GAM.  Banyak  korban  jiwa  dan  harta  benda berjatuhan  selama  DOM  berlangsung.  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  yang  diketuai Baharuddin  Lopa  saat  itu  melakukan  pendataan  terhadap  dugaan  pelanggaran  hak  asasi manusia selama DOM Jilid 1 tersebut. Tim ini menemukan setidaknya 781 orang tewas, 163 orang  hilang,  368  orang  dianiaya,  3.000  orang  lebih  menjadi  janda  akibat  suaminya meninggal  atau  hilang,  dan  lebih  dari  20.000  anak  menjadi  yatim,  lebih  dari  102  wanita mengalami perkosaan serta 98 unit bangunan dibakar. 2
Pada  7  Agustus  tahun  1998,  atas  desakan  semua  pihak,  mulai  dari  aktivis kemanusian, tokoh-tokoh Aceh, hingga rakyat Aceh, Panglima ABRI yang sekaligus Menteri Pertahanan  dan  Keamanan  Republik  Indonesia  saat  itu,  Jenderal  Wiranto,  menyatakan pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Pimpinan  Daerah  (Muspida)  Aceh  di  Aula  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Aceh  Utara  di Lhokseumawe. Pada pertemuan tersebut, Wiranto menyatakan telah mendapat restu dari Presiden Habibie, dengan alasan keamanan Aceh sudah relatif aman dan terkendali. 3 Belum  sempat  menikmati  terbebasnya  dari  DOM  jilid  1, 4 pada  tahun  2003, Pemerintah  Indonesia  kembali  memberlakukan  DOM  Jilid  2  yang  mengakibatkan penderitaan  yang  pernah  dirasakan  sebelumnya  kembali  dirasakan  masyarakat  Aceh. Namun begitu proses perdamaian sudah mulai dirintis semenjak tahun 2002. Tahun 2003, sempat  terjadi  perdamaian  yang  difasilitasi  oleh  Henry  Dunant  Center.  Namun  pada
1 kkr.acehprov.go.id, “Tugas Dan Fungsi,” n.d., https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tugas -dan-fungsi.
2 Fakhrurrazie  Gade,  “Hari  Ini,  Status  DOM  Aceh  Dicabut,”  Ac ehkitacom,  accessed  October  2,  2021, https://acehkita.com/hari-ini-status-dom-aceh-dicabut/.
3 Ibid.
4 DOM Jilid 1 dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998 oleh Menhamkan/Pangab, Jenderal Wiranto, atas desakan semua eleman rakyat Aceh waktu itu.
akhirnya gagal. 5 Tahun 2004, Tsunami menghantam Aceh dan peritiswa ini mempercepat proses  perdamaian  yang  sempat  naik  turun.  Keadaan  Aceh  yang  makin  parah  telah meluluhkan hati Pemerintah Pusat dan GAM untuk mengakhiri perang dan memulai kembali membangun Aceh untuk yang lebih baik. Lalu setelah proses dan negosiasi panjang, maka pada tanggal 15 Agustus 2005 ditanda tangani lah Kesepakatan Perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia di Helnsiki, Finlandia. Waktu itu, proses damai ini difasilitasi  oleh  Martti  Ahtisari  dengan  lembaga  CMI  nya.  Banyak  pihak  menyambut  baik peristiwa ini dan bahkan tanggal 15 Agustus ini dikenang sebagai hari Damai Aceh. 6
Kini, usia perdamaian itu sudah mencapai 15 tahun. Salah satu yang menjadi sorotan selama kurun waktu tersebut adalah keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Mengingat  lembaga  ini  memiliki  peran  penting  untuk  menghadirkan  keadilan  transisi  di Aceh, khususnya bagi Korban konflik. Selain itu, dalam MoU tersebut, KKR juga menjadi salah satu  lembaga  yang  secepatnya  direkomendasikan  untuk  didirikan. 7 Agar  memiliki  daya eksekusi,  berikutnya  Pemerintah  membentuk  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai landasan hukum pelaksanaan butir-butir kesepakatan dari MoU Helsinki.
Namun mirisnya, walaupun UUPA sudah dibentuk semenjak tahun 2006, KKR sendiri baru  ada  pada  tahun  2013.  Keterlambatan  ini  tidak  lain  disebabkan  oleh  terganjalanya mekanisme pendirian KKR itu sendiri. Dalam UUPA disebutkan, bahwa KKR  Aceh adalah bagian dari KKR Nasional. Ini bermakna, payung hukum pelaksanaan, koordinasi KKR Aceh merujuk  pada  undang-undang  KKR  Nasional.  Sayangnya,  pada  tahun  2007  Mahkamah Konstitusi  membatalkan  undang-undang  KKR  Nasional  yang  membuat  Aceh  kehilangan payung hukum teknis pelaksanaan KKR tersebut.
Itu  pula,  pada  akhirnya,  Aceh  membuat  payung  hukum  sendiri  yaitu  Qanun  Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh sebagai landasan hukum pendirian KKR walaupun ketidadaan undang-undang KKR Nasional kala itu. Faktor lain yang membuat terlambatnya dibentuk lembaga KKR Aceh adalah adanya anggapan jika KKR  Aceh  nantinya  berpotensi  menjadi  ajang  balas  dendam,  membuka  aib  masa  lalu, membuka kasus-kasus besar yang terjadi di masa lalu yang akan meruntuhkan sendi-sendi bernegara.  Padahal,  anggapan  ini  jelas  keliru,  karena  KKR  itu  sendiri  lebih  kepada memperjelas dan mengungkap kebenaran yang belum terungkap selama konflik terjadi dan memberikan reparasi bagi korban. Sehingga para korban tidak lagi bertanya-tanya misalnya siapa pelaku pembunuhan keluarga mereka karena semua sudah diungkap. Dengan bahasa yang  lain,  peran  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  dalam  Qanun  di  atas  hanya memuat pengungkapan kebenaran dan reparasi tidak pada memuat pengusutan pelaku.
Posisi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi jelas tidak bisa menggantikan fungsi dari pada institut pengadilan, karena KKR itu sediri bukanlah institut peradilan. Di samping itu, sebuah lembaga tidak berhak mengirimkan seseorang masuk atau tidaknya ke penjara, serta
5 Tempo, “Melepas
HDC,
Menggaet
CMI,” accessed October 4,
2021, https://majalah.tempo.co/read/nasional/102783/melepas-hdc-menggaet-cmi.
6 Penetapan 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2014 tentang Hari Damai Aceh.
7 Ketentuan ini tertuang dalam Butir 3 MoU Helsinki tentang Hak Azasi Manusia yaitu: A Commission for  Truth  and  Reconciliation  will  be  established  for  Aceh  by  the  Indonesian  Commission  of  Truth  and Reconciliation with the task of formulating and determining reconciliation measures.
tidak  memiliki  kewenangan  memvonis  secara  hukum  terhadap  pelaku  pelanggaran  hak asasi manusia selain lembaga peradilan. Jadi KKR hanya memiliki fungsi sebagai  informan yang memberikan penguatan dari data-data pelanggaran HAM untuk merekomendasikan kepada intitusi pengadilan.
Pada  tahun  2015  Pemerintah  Aceh  memulai  menghidupkan  lembaga  KKR  Aceh dengan  melakukan  perekrutan  untuk  pemilihan  anggota  komisioner  KKR  Aceh  melalui panitia seleksi. Anggota Panitia seleksi tersebut adalah aktivis HAM yang memiliki kualitas tinggi  pada  advokat  HAM  nasional  yaitu  Ifdal  Kasim,  Faisal  Hadi,  Syamsyidar,  Suraiya Kamaruzzaman dan Nurjannah Nitura.  Terdapat sekitar  200 orang yang mendaftar sebagai calon anggota KKR Aceh, setelah proses seleksi tinggal 7 nama yang dipilih menjadi anggota komisioner,  yaitu  Afridal  Darmi,  Muhammad  MTA,  Fajran  Zain,  Mastur  Yahya,  Fuadi,  Evi Narti dan Ainul Marziah.
Selama  konflik  bersenjata  terjadi  di  Aceh,  banyak  peristiwa  miris  terjadi,  seperti tragedi  simpang  KKA  (3  Mei  1999)  dimana  terjadi  penembakan  scara  brutal  oleh  aparat keamanan pemerintah kepada massa yang sedang berkumpul di simpang tersebut. Tragedi Tutue Ara Kundo (4 Februari 1999) dimana ada sejumlah orang yang diikat, lalu dimasukkan kedalam goni dan ditenggelamkan ke dalam sungai Arakundo. Tragedi Tgk Bantaqiah Nagan Raya (23 Juli 1999) yaitu tragedi penembakan massal terhadap beliau dan murid-muridnya di  pesantren  belaiu.  Tgk  Bantaqiah  adalah  seorang  ulama  yang  memiliki  pesantren  dan mengajarkan ilmu agama kepada murid-murid beliau. Belakangan, beliau dituduh sebagai pihak yang membantu perjuangan GAM. Tragedi Rumoh Gedong (1989-1998) yakni tragedi penyiksaan terhadap orang-orang yang dituduh GAM serta tragedi lainnya.
Mirisnya, fakta lapangan menunjukkan bahwa dalam tragedi tersebut banyak pihak yang tidak bersalah dan tidak ada keterikatan dengan pihak yang memberontak menjadi korban dan yang sangat menyedikan anak-anak dan perempuan juga ikut dijadikan korban. Namun  keadilan  terasa  begitu  jauh  dan  sulit  digapai,  dan  kasus  DOM  hilang bagai  ditiup angin. Itu pula yang membuat, KKR menjadi harapan besar bagi korban ini untuk mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan dan apa motifnya serta ganti rugi apa yang semestinya mereka peroleh.
Memori kolektif masyarakat Aceh, khususnya masyarakat yang menjadi korban dari berbagai peristiwa pada masa konflik sangat tidak mungkin melupakan itu semua, waluapun kini slogan “damai itu indah” bermu nculan dimana-mana, namun memori buruk masa lalu masih  menghantui  mereka.  Halbwachs  seorang  filsuf  atau  sosiolog  Perancis  dalam pandangannya menjelaskan bahwa ingatan kolektif suatu masyarakat selalu diakui sebagai bagian  dari  ingatan  bersama.  Artinya,  semua  anggota  masyarakat  mengetahui  isi  dari ingatan  tersebut  dan  mengakui  sebagai  versi  yang  sah.  Ingatan  kolektif  semacam  ini tertanam  juga  di  dalam  pikiran  kolektif  masyarakat.  Dan  disini  dia  juga  berpandangan ingatan kolektif adalah ingatan tentang peristiwa negatif yang terkait dengan konflik di masa lalu. 8 Masyarakat  Aceh  menurut  penulis,  khususnya  yang  merasakan  langsung  kejadian tersebut,  tentu  saja  tidak  bisa  serta  merta  melupakan  kejadian  yang  menimpa  dirinya tersebut, walaupun Aceh sudah dinyatakan damai dan sekilas mereka sudah memaafkan.
8 Reza  A.A.  Wattimena,  “Mengurai  Ingatan  Kolektif  Bersama  Maurice  Halbwachs  Jan  Assmann  Dan Aleida Assmann Dalam Peristiwa 65 Di Indonesia,” Jurnal Studia Philosophica Et Theologica 16, no. 2 (2016): 5.
Oleh  sebab  itu,  permasalahan  tersebut  semestinya  diseleaikan.  Itu  pula  yang  membuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh diharapkam mampu menangani kasus yang terjadi di Aceh tersebut.
Untuk  itu  menarik  untuk  ditelusuri  lebih  lanjut  peran  KKR  Aceh  sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam melaksanakan misi pengukapan kebenaran serta menghadirkan keadilan bagi korban konflik mengingat usia perdamaian Aceh sudah berlangsung 15 tahun, tetapi disisi lain, masih terlihat masih banyak terikan korban konflik yang merasa keadilan dan hak-hak mereka  lainnya  belum  diperoleh.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah pendekatan  yuridis-empiris.  Data  dianalisis  menggunakan  teori  rekonsiliasi  dan  teori resolusi konflik.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk  mengungkapkan  kebenaran  atas  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  dan melakukan  rekonsiliasi. 9 Kebenaran  adalah  suatu  kebenaran  atas  peristiwa  yang  dapat diungkapkan  dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  baik  mengenai  korban maupun  waktu  dan  rekonsiliasi  merupakan  hasil  dari  suatu  proses  pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
Makna rekonsiliasi dalam konteks alternatif penyelesaian kejahatan masa lalu adalah kesediaan memaafkan atau melupakan sejarah pahit demi menciptakan tatanan politik yang lebih baik di masa depan. Singkatnya rekonsiliasi lebih meningkatkan pencapaian akhir itu dari  pada  penuntutan  pidana.  Rekonsiliasi  memiliki  implikasi  membangun  kembali hubungan  yang  tidak  lagi  dihantui  konflik  dan  kebencian  masa  lalu. 10 Rekonsiliasi  pada dasarnya di maksudkan agar pihak yang berseteru dapat memulihkan kembali hubungannya dan  bersedia  memaafkan  atas  kesalahan  dan  menjalin  kembali  hubungan  baik  seperti semula.
Rekonsiliasi pada dasarnya didasarkan pada fakta adanya pengakuan atas kejahatan- kejahatan yang telah dilakukan, perubahan sifat transisi masa lampau yang keras ke arah sifat masa kini yang agak lunak, tradisi-tradisi negara, pertimbangan-pertimbangan politik nasional,  internasional  dan  lain  sebagainya.  Hayner  selaku  aktivis  HAM  dalam pandangannya menjelaskan bahwa melakukan perdamaian atau rekonsiliasi tidak semata- mata mengembalikan hubungan baik, namun juga “mendamaikan” fakta -fakta atau kisah- kisah yang bertentangan. Dan menurutnya sering kali terdapat anggapan bahwa kebenaran tentang masa lalu merupakan syarat mutlak untuk terjadinya rekonsiliasi. 11
Lambang Triharyno dalam jurnal Zahratul Ain Taufik mengatakan “rekonsiliasi harus menekankan  pada  jalan  ekspos  dan  reponsibilitas.  Ekspos  ini  agak  ringan  di  banding pengadilan  tetapi  memiliki  kekuatan  guna  memperbaiki  hubungan  antara  korban  dan pelaku. Lebih lanjutnya  lambang menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan elemen
9 Lebih detail dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
10 Zahratul Ain Taufik, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pola Rek onsiliaasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006,” Jurnal Ilmu Hukum IUS 5, no. 2 (2017): 207.
11 Ibid .
terpenting  dari  rekonsiliasi,  setidaknya  rekonsiliasi  memiliki  elemen  yaitu  responsibility dan ab ility”. 12
Rekonsiliasi yang dimaksud ini adalah pertanggungjawaban yang merupakan salah satu hal terpenting dalam proses rekonsiliasi guna untuk mendapatkan suatu kesepakatan untuk  kembali  membina  hubungan  baik  antara  kedua  belah  pihak.  Dengan  demikian tanggungjawab  adalah  hal  yang  penting  dalam  rekonsiliasi  karena  adanya pertanggungjawaban suatu permaslahan aka nada titik temu dan suatu kesimpulan.
Alex Laturiu dalam jurnal Zahratul Ain Taufik mengatakan “elemen yang tidak kalah penting  dalam  sebuah  rekonsiliasi  adalah  pengakuan  pelaku  dan  pemanfaatan  korban. Karena  menurutnya,  dengan  rekonsiliasi  bisa  pelaku  dan  lantas  pelaku  mengadakan pengakuan kemudian bersedia minta  maaf”. 13
Rekonsiliasi yang di maksud ini adlah pengakuan yang dilakukan oleh pelaku dalam proses rekonsiliasi terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu dan bersedia untuk mengakui seta meminta maaf kepada korban. Dengan demikian rekonsiliasi dalam hal ini adalah bertemunya kedua belah pihak dalam proses rekonsiliasi baik pihak pelaku maupun pihak  korban  untuk  memberikan  pernyataanya  terhadap  suatu  permasalahan  yang  telah terjadi.
Priscilla  Hayner  mengungkapkan  ada  enam  elemen  yang  dapat  dikatakan  sebagai karakter umum komisi kebenaran dan rekonsiliasi yaitu:
1. Fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu, maksud dari penyelidikan kejahatan masa  lalu  adalah  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  menjalankan  tugasnya  mencari bukti atau keterangan tentang kejahatan atau pelanggaran yang pernah terjadi di masa lalu  untuk  mendapatkan  fakta  atau  informasi  yang  akurat  mengenai  peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu.
2. Terbentuk beberapa saat setelah rezim otoriter tumbang, maksudnya adalah rekonsiliasi hadir setelah adanya suatu peristiwa pelanggaran di masa lalu yang kemudian di carikan solusinya atas permaslahan tersebut.
3. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum intenasional pada suatu kurun waktu tertentu dan tidak memfokuskan pada suatu kasus, maksud dari gambaran komprehensif di sini adalah gambaran mengenai kasus yang terjadi untuk dilakukan rekonsiliasi.
4. Keberadaannya  adalah  jangka  tertentu,  biasanya  berakhir  setelah  laporan  akhirnya selesai  dikerjakan,  maksudnya  adalah  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  proses kerjanya terbatas waktu atau perode yang telah ditentukan pada masa akhir jabatannya melaporkan  semua  yang  telah  dilakukan  selama  proses  kerja.  Kemudian  pemerintah untuk melanjutkan laporan dari KKR.
5. Memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apapun dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian, maksudnya Komisi Kebenaran dan  Rekonsiliasi  dalam  menjalankan  tugasnya  memiliki  hak  untuk  mendapatkan informasi dari semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran masa lalu
atau berhak mendapatkan informasi dari lembaga lain tentang pelanggaran HAM di masa lalu untuk di telusuri.
6. Pada umumnya dibentuk secara resmi oleh negara baik keputusan presiden atau melalui undang-undang,  atau  bahkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  seperti  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di EL Salvador. 14 Maksudnya adalah pada dasarnya komisi kebenaran  dan  rekonsiliasi  (KKR)  di  bentuk  oleh  pemerintah  yang  dituangkan  dalam undang-undang tertulis untuk kemudian di jalankan sebagaimana yang telah di tentukan.

## B. Resolusi Konflik
Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai  dengan dinamika siklus konflik. 15 Resolusi konflik harus dilakukan dengan adanya persetujuan dan kesadaran dari para pihak mengenai masalah dan komitmen akan mencari solusi untuk suatu perdamaian. Dan isi pokok dari resolusi konflik itu sendiri adalah mewujudkan interaksi yang terbuka untuk saling mengerti dan mencapai suatu kesepakatan bersama. Dan kemudian dikedua belah  pihak  saling  bersalaman  dan  menyepakati  untuk  membina  hubungan  baik  agar tercegah dari konflik di masa yang akan datang.
Johan Galtung dan perintis disiplin studi perdamaian dan konflik membagi resolusi atau perdamaian kedalam 2 perpektif yaitu negative peace dan positif peace . Negative peace adalah  tidak  adanya  kekerasan  langsung  misalnya  seperti  perang,  kedua positive  peace adalah  terciptanya  keadilan  sosial  atau  kekerasan  secara  struktural  terhapuskan  atau dihilangkan sehingga perdamaian positif bisa di dapat. 16
Weitzman dalam jurnal Wisnu Suhardono mendefinisikan “resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together) dan kemudiaan Fisher  et.al  menjelaskan  bahwa  resolusi  konflik  adalah  usaha  menangani  sebab-sebab konflik  dan  berusaha  membangun  hubungan  baru  yang  tahan  lama  diantara  kelompok- kelompok  yang  berseteru. 17 Menurut  Mindes  resolusi  konflik  merupakan  kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan  sosial  dan  moral  yang  memerlukan  keterampilan  dan  penilaian  untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.
Dari pemaparan teori menunjukkan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik  juga  menyarankan  penggunaan  cara-cara  yang  lebih  demokrasi  yang  konstruktif untuk  menyelesaikan  konflik  dengan  memberikan  kesempatan  pada  pihak-pihak  yang berkonflik  untuk  memecahkan  masalah  mereka  oleh  mereka  sendiri  atau  dengan melinatkan  pihak  ketiga  yang  bijak,  netral  dam  adil  untuk  membantu  pihak-pihak  yang berkonflik memecahkan masalahnya. 18
14 Ibid , hal 514.
15 Annisa Sakina, “Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya ” (Universitas Airlangga, 2015), 180.
16 Dimas Sigit Cahyo, “Memaknai Perdamaian Bersama Johan Galtung,” n.d., http://artikula.id.
17 Wisnu Suhardono, “Konflik Dan Resolusi,” Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i 2, no. 1 (2015): 5.
18 Ibid .
Penjabaran tahapan proses resolusi konflik di buat untuk empat tujuan:
1. Konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena sosial.
2. Konflik  memiliki  siklus  hidup  yang  tidak  berjalan.  Siklus  hidup  suatu  konflik  yang spesifik sangat tergantung dari di namika lingkungan konflik yang spesifik pula.
3. Sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariabel. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor.
4. Resolusi  konflik  hanya  dapat  diterapkan  secara  optimal  jika  dikombinasikan  dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya konprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.
Resolusi konflik akan menekankan pada suatu kebutuhan untuk suatu perdamaian. Dalam hal ini secara umum resolusi konflik dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, pertama  de-eskalasi  konflik  (pencegahan  penambahan  konflik),  intervensi  dan  negosiasi, problem solving approach, dan peace building.  Intervensi adalah arahan pada penanganan yang  bertujuan  untuk  meringankan  beban  dari  orang  yang  mengalami  atau  menderita konflik. Intervensi juga dapat dilakuakan bersamaan dengan negosiasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan diantara pihak yang berkonflik. Kemudian dilakukan problem solving untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pihak yang berkonflik untuk menentukan sebab  fundamental  dari  suatu  peristiwa  konflik.  Selanjutnya  peace  building  yaitu  tahap transisi, dan tahap rekonsiliasi dan kondalisasi. Tahap ini merupakan tahap yang berat dan banyak memakan waktu.
Keempat  tahap  rekonsiliasi  yang  disebutkan  diatas  tersebut  dilihat  sebagai  suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan di satu tahap-tahap tersebut menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai    suatu  proses  terbuka  yang  tidak  berakhir.    Berdasarkan  hal  ini  resolusi  konflik merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  penyelesaian  suatu  permaslahan  yang terjadi,  karena  dengan  adanya  resolusi  konflik  proses  perdamaian  akan  tersusun  dan jalannya perdamaian kedua belah pihak akan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam rekonsiliasi  sendiri  resolusi  konflik  sangat  di  butuhkan  karena  dengan  adanya  resolusi konflik tersebut proses perdamaian akan terstruktur dan kedua belah pihak tidak terugikan.

## C. Tujuan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Tujuan rekonsiliasi adalah terciptanya suatu perdamaian (kerukunan kembali) tanpa kebencian,  dendam,  amarah,  dan  sedia  membina  hubungan  kembali.  Ada  kesediaan memaafkan sejarah pahit demi penciptaan tatanan politik yang lebih baik di masa depan. Rekonsiliasi  dilakukan  sebagai  upaya  mengembalikan  atau  memulihkan  hubungan  sosial kemasyarakatan yang sempat tidak baik untuk menjadi baik seperti semua.
Rekonsiliasi dilakukan sebagai upaya  mengembalikan atau memulihkan hubungan sosial  kemasyarakatan  yang  sempat  tidak  baik  untuk  menjadi  baik  seperti  semula. Rekonsiliasi dilakukan dengan pendekatan adat, seperti sayam, peusijuk, perdamaian atau bahasa  lainnya  tergantung  daerah/suku  yang  melaksanakannya.  Tujuan  dari  rekonsiliasi sendiri adalah agar tidak ada lagi dendam dan saling curiga seperti peumat jaroe (berjabat
tangan) atau memaafkan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini korban boleh menolak melakukan  rekonsiliasi  dan  itu  tidak  akan  mempengaruhi  reparasi  yang  akan  diterima korban. 19
Perdamaian dalam masyarakat Aceh dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang di atur  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan Istiadat.  Lembaga  adat  melakukan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  lembaga  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan.  Pelaksanaan  di’et  sayam.  Suloh,  peusijuk  dan  peumat  jaroe merupakan  proses  penyelesaian  konflik  berbasis  adat  yang  sudah  lama  mengakar  dalam masyarakat  Aceh.  Tradisi  ini  merupakan  proses  penyelesaian  konflik  demokratis  tanpa terjadi pertumpahan darah dan dendam di antara kedua belah pihak yang berkonflik baik vertikal maupun horizontal. 20
Berdasarkan dari tujuan rekonsiliasi KKR Aceh memiliki manfaat yang sangat banyak bagi pemulihan korban ataupun masyarakat dalam mengembalikan hubungan baik seperti semula. Manfaat KKR Aceh bagi korban adalah sebagai berikut:
1. Restitusi haruslah diberikan untuk menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada  korban  sebelum  terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia.  maksudnya dengan  hadirnya  lembaga  KKR  Aceh  melalui  program  kerjanya  bisa  memberikan dampak  baik  bagi  korban  dan  pelaku  pelanggaran  HAM  melalui  rekonsiliasi sehingga hubungan yang tidak baik menjadi bisa kembali seperti semula.
2. Kompensasi yang diberikan untuk setiap kerusakan yang ekonomis dapat diperkirakan nilainya yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia. maksudnya KKR Aceh dalam proses  kerjanya  melakukan  reparasi  atau  pertanggungjawaban  atas  pemulihan  hak korban sehingga korban bisa mendapatkan haknya yang sesuai.
3. Rehabilitasi,  dengan  adanya  KKR  Aceh  berdampak  positif  bagi  mental  korban dikarenakan dalam proses kerjanya KKR Aceh melakukan pendekatan yang khusus atas pemulihan hak korban.
4. Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan, tersedinya atau di berikannya kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi di masa depan. Maksudnya dengan adanya lembaga KKR Aceh diberikan pengobatan psikologis untuk memperbaiki mental korban.
Sedangkan manfaat KKR Aceh bagi masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Pelusuran  sejarah  berkaitan  dengan  peristiwa-peristiwa  besar  pelanggaran  HAM. Maksudnya adalah KKR Aceh hadir untuk kembali melihat sejarah masa lalu masyarakat Aceh  yang  terlupakan  bagi  sebagian  orang  tentang  pelanggaran  HAM  dan  juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat Aceh tentang pelanggaran HAM di Aceh.
2. Pendidikan dan pengetahuan publik. Maksudnya dengan hadirnya KKR Aceh masyarakat yang  tidak  mengetahui  tentang  pelanggaran  HAM  yang  pernah  terjadi  di  Aceh  bisa mengetahui tentang sejarah Aceh di masa lalu sekarang sebagai suatu pembelajaran dan bisa menjadi suatu pengetahuan bagi generasi bangsa Aceh.
19 Faisal Hadi, “Mengenal KKR Aceh,” Kontras Aceh , 2017, 10.
20 Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, Konflik dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 20014), 62; Abidin Nurdin, “Revitasasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaian Konflik Masyarakat,” Jurnal Budaya Analisis XIII, no. 1 (2013): 145.
3. KKR  Aceh  dibentuk  untuk  membantu  negara  dan  masyarakat  Aceh  menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi di masa depan. Maksudnya dengan hadirnya KKR Aceh bisa menjadi suatu bentuk perhatian terhadap korban dan menjadi suatu lembaga rekonsiliasi antara korban dan pelaku agar saling memaafkan agar tidak ada konflik baru di masa depan.
4. Memberikan  alternatif  penyelesaian  sengketa  pelanggaran  HAM  di  luar  proses pengadilan  HAM  ketika  penyelesaian  HAM  berat  melalui  pengadilan  HAM  dan pengadilan  HAM  Ad  hoc  mengalami  kebuntuan.  Maksudnya  adalah  dengan  hadirnya lembaga KKR Aceh kasus pelanggaran HAM di masa lalu menjadi terbincangkan bukan terbungkam  atas  suatu  peristiwa  dan  hadirnya  KKR  Aceh  juga  memberikan  dampak positik korban karena dalam proses kerjanya KKR Aceh mengupayakan rekonsiliasi dan reparasi bagi korban diluar pengadilan.
Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasal 2  juga  menjelaskan  tentang  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  berasaskan  atas keislaman  (sesuai  dengan  tuntutan  agama  Islam),  ke-Aceh-an  (memperlihatkan  kearifan lokal), independen (mencakup keharusan komisi untuk bebas dari  segala intervensi baik pemerintah  maupun  masyarakat  dalam  melaksanakan  mandatnya),  imparsial  (tidak memihak  kepada  salah  satu  pihak),  non-diskriminasi  (tidak  melakukan  perbedaan  atas apupun),  demokrasi,  keadilan  dan  kesetaraan  (harus  memperhatikan  semua  pihak),  dan adanya kepastian hukum (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
Pasal 3 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh  bertujuan  memperkuat  perdamaian  dengan  mengungkapkan  kebenaran  terhadap pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  terjadi  di  masa  lalu,  membantu  tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) baik individual maupun lembaga  dengan  korban  dan  merekomendasikan  reparasi  menyeluruh  bagi  korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan standar universal yang berkaitan dengan hak- hak korban.

## D. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Qanun Aceh
Berkenaan  dengan  proses  kerjanya  KKR  Aceh  Mastur  Yahya  selalu  anggota komisioner KKR Aceh mengatakan bahwa KKR Aceh efektif dalam pengungkapan kebenaran mulai dari tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2016 KKR Aceh dalam kinerjanya melakukan sosialisasi  kemasyarakat  tentang  lembaga  KKR  Aceh,  tujuan  hadirnya  KKR  Aceh  serta menjelaskan tentang kinerja KKR Aceh. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga KKR Aceh  adalah  membuat  pertemuan  dengan  masyarakat  tentang  lembaga  KKR  Aceh  di berbagai  wilayah.  Sosialisasi  ini  bertujuan  untuk  diketahui  oleh  publik  dan  korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tentang manfaat adanya lembaga KKR Aceh. 21 Muhammad  Daud  Bereueh  selaku  anggota  komisioner  KKR  Aceh  mengatakan implementasi qanun KKR Aceh lahir dari satu konsep politik yang disebut MoU Helsinki atau perjanjian  damai  antara  pemerintah  Indonesia  dan  Geraka  Aceh  Merdeka.  Dia  juga
21 Wawancara dengan Mastur Yahya, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.
mengatakan  bahwa  dalam  perjanjian  tersebut  disebutkan  bahwa  untuk  menyelesaikan peristiwa yang terjadi di masa lalu dilakukan dengan bantuan lembaga KKR Aceh, kamudian hal  tersebut  diimplementasikan  berdasarkan  Undang-undang  Pemerintah  Aceh  Nomor  2 Pasal  229  yang  mengharuskan  terbentuknya  KKR  Aceh  untuk  menyelesaikan  peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Aceh dan dia juga mengatakan pada tahun 2013 DPR Aceh membuat Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi  Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang di sahkan pada Desember 2013. 22
KKR  Aceh  dalam  konteks  pelaksanaan  implementasi  pada  dasarnya  sama  dengan KKR yang ada di negara lain yaitu menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. KKR Aceh tidak bekerja untuk proses peradilan, akan tetapi KKR lebih bekerja  pada  ranah  mengumpulkan  informasi  dan  mengumpulkan  bukti-bukti  tentang pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan teori yang di sampaikan oleh Aryos Nivada yang mengatakan bahwa KKR bukanlah lembaga peradilan yang mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini Aryos Nivada mengambil pemikiran Hayner yang menegaskan tentang karakter KKR itu sendiri.
Menurutnya  KKR  akan  memfokuskan  penyelidikan  pada  kejahatan  masa  lalu, terbentuk  setelah  rezim  otoriter  tumbang,  keberadaannya  dalam  waktu  tertentu  (tidak permanen),  memiliki  kesewenangan  mengakses  apapun  karena  dibentuk  resmi  oleh pemerintah. Dengan karakter yang khusus itu, tujuan utama dari pembentukan KKR adalah memberi pengetahuan atau gambaran menyeluruh mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi  di  masa  lalu.  Sifatnya  menyeluruh  dengan  terungkapnya  pattern  (pola)  kejahatan baik  yang  berkaitan  dengan  korban,  pelaku  atau  institusi  negara  yang  berkontribusi terhadap kejahatan tersebut. 23
Afridal Darmi selaku ketua komisioner KKR Aceh mengatakan implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh efektif pada tahun kedua yaitu tahun 2017 karena pada tahun 2016 atau tahun pertama hadirnya KKR Aceh banyak hal yang harus dipersiapkan untuk terselenggaranta program kerja KKR Aceh dalam mengungkapkan kebenaran atas kasus kejahatan masa lalu seperti sumber daya manusia, melatih  sumber  daya  manusia  tersebut  dan  mencari  perangkat-perangkat  pendukung kinerja  KKR  Aceh.  Kemudian  dia  juga  mengatakan  bahwa  pada  tahun  2016  KKR  Aceh membentuk atau menyusun beberapa mekanisme kerja seperti mekanisme pengungkapan kebenaran,  mekanisme  pengambilan  pernyataan,  mekanisme  dalam  proses  dokumentasi dan hal lain yang di butuhkan dalam proses pengungkapan kebenaran.
Berkenaan dengan mekanisme pengungkapan kebenaran dalam pasal 21 qanun KKR Aceh  dilakukan  dengan  2  cara.  Pertama,  mengumpulkan  data  sekunder  yaitu  berbagai informasi dan dokumentasi. Hal ini memberikan dasar untuk membentuk peta awal tentang kejadian (lokasi dan waktu) serta korban. informasi ini dapat di gunakan untuk mengatur strategi  untuk  langkah  selanjutnya  terhadap  proses  pengungkapan  kebenaran.  Kedua,
22 Wawancara  dengan  Muhammad  Daud  Bereueh,    Anggota  Komisioner  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.
23 Aryos Nivada,  “KKR dan Tantangannya”, diakses melalui: http://www. acehtribunne ws.com, pada tanggal 8 Desember 2019 09:11 WIB.
pengambilan pernyataan dari korban dan saksi. 24 Kemudian Afridal Darmi juga mengatakan bahwa pada tahun 2017 KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran mulai menggunakan mekanisme yang telah di susun pada tahun pertama kerja KKR Aceh yaitu mewawancari pihak korban serta mengambil pernyataan korban. Dia juga mengatakan bahwa KKR Aceh sampai hari ini telah mewawancarai 3040 korban dan pernyataan korban di rekap dalam dokumentasi  KKR  Aceh  baik  berupa  lisan  maupun  tulisan,  suara  korban,  serta  video korban. 25 Dan  dari  3030  korban  tersebut  192  korban  merupakan  korban  penghilangan paksa.

## E. Langkah Kongkrit Kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Konsep  dasar  dari  pembentukan  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  adalah melakukan  pengungkapan  kebenaran.  Pengungkapan  kebenaran  yang  di  maksud  dalam qanun  KKR  Aceh  adalah  serangkaian  tindakan  komisi  untuk  mencari  dan  menemukan peristiwa pelanggaran HAM pada masa konflik di Aceh untuk tujuan rekonsiliasi korban dan pelaku  yang meliputi pengumpulan informasi dan dokumentasi, investigasi, pengambilan pernyataan dan publikasi. 26 Konsep KKR didasarkan pada sebuah kepercayaan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia membutuhkan pengungkapan di belakang semua kejadian secara menyeluruh. Memberika kesempatan kepada korban untuk bicara  dan  menerima  penjelasan  tentang  kejadian-kejadian  penting  yang  berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu adalah hal yang penting.
Dalam proses kerjanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh harus bekerja sama dengan  perintah  qanun  yaitu  melakukan  pengungkapan  kebenaran,  reparasi,  dan rekonsiliasi.  Reparasi  adalah  hak  korban  atas  perbaikan  atau  pemulihan  yang  wajib diberikan  negara  kepada  korban  karena  kerugian  yang  di  alami  baik  berupa  restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.
Mastur  Yahya  selaku  anggota  komisioner  KKR  Aceh  mengatakan  KKR  Aceh  dalam proses kerjanya bekerja sesuai dengan yang tertera dalam qanun KKR Aceh yaitu melakukan pengungkapan  kebenaran,  rekonsiliasi  dan  reparasi.  Dia  juga  mengatakan  dalam  proses reparasi ada yang mendesak dan ada yang konferensif. Pemulihan mendesak yang dimaksud adalah orang yang mengalami trauma terhadap apa yang telah terjadi kepadanya sehingga pengambilan  pernyataan  dilakukan  dengan  pendekatan  khusus.  Sedangkan  konferensif adalah korban yang mengalami kerugian harta benda, hak milik dan hak hidup yang hilang dan dirampas paksa. 27
Muhammad Daud Bereueh selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan KKR Aceh  bekerja  sesuai  dengan  perintah  qanun.  Dia  mengatakan  KKR  Aceh  dalam  proses pengungkapan kebenaran telah mengumpulkan 3040 pernyataan dan kesaksian dari korban dan masyarakat dengan proses permintaan informasi dan dokumentasi yang berlangsung di
24 Otto Syamsyudin Ishak, Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Mewujudkan Nilai Maqasyid Syariah (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), 204.
25 Wawancara dengan Afridal Darmi, Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.
26 “Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh” (n.d.). 27 Wawancara dengan Mastur Yahya, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.
12 wilayah. 28 Adapun 12 wilayah tersebut adalah Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara dan Lhoksemawe,  Aceh Timur dan Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Bener Meriah, Aceh Jaya, Meulaboh Aceh Barat dan Aceh Selatan. Kemudian dia juga mengatakan masih  banyak  wilayah  yang  belum  pihak  KKR  Aceh  datangi  dikarenakan  keterbatasan anggaran dan pihak KKR Aceh akan terus melakukan pengambilan pernyataan sampai tahun 2020.
Selanjutnya dia juga mengatakan pada tahun 2021 KKR Aceh fokus terhadap finalisasi laporan  dan  rekomendasi  kasus  pelanggaran  HAM  di  Aceh  dan  KKR  Aceh  dalam  proses kerjanya tidak hanya berbasis pemulihan hak korban saja akan tetapi juga keluarga korban baik dalam instrument hukum hak asasi manusia internasional maupun instrumen hukum nasional karena korban serta keluarga koerban berhak mengetahui tentang apa yang terjadi di  masa  lalu  yang  menimpa  keluarganya.  Kemudian  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan informasi  dia  mengatakan  bahwa  informasi  yang  sangat  penting  dalam  proses pengungkapan  kebenaran  adalah  informasi  yang  di  ambil  dari  pihak  yang  bersangkutan karena menurut dia merekalah yang sangat memahami bagaimana sesungguhnya perasaan dan dampak dari kejadian tersebut serta kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. 29 Afridal  Darmi  selaku  ketua  komisioner  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh mengatakan KKR Aceh bekerja sesuai  dengan perintah qanun. Dia juga mengatakan KKR Aceh  dalam  melaksanakan  kerjanya  menggunakan  anggaran  pemerintah  dan  dia  juga mengatakan  dalam  kinerjanya  ada  program  yang  sudah  terjalankan  dan  ada  yang  belum karena KKR Aceh belum membuat laporan akhir. Adapun kinerja yang telah dilaksanakan oleh KKR Aceh adalah sebagai berikut:
1. Mendatangi pihak korban yang mengalami pelanggaran HAM di masa lalu ke daerah dan meminta kesediaan mereka untuk di ambil pernyataannya dan kemudian mendengarkan semua keluhan yang mereka alami selama proses pengambilan pernyataan.
2. Mengambil  pernyataan  korban  baik  secara  terbuka  maupun  tertutup.  Dalam  proses pengambilan  pernyataan  KKR  Aceh  melakukannya  ada  yang  di  tempat  terbuka  atau diketahui orang sekitar dan ada yang privasi atau di tempat khusus.
3. Mencari  dan  mempelajari  sumber-sumber  lain  dokumen,  laporan  yang  pernah diterbitkan  berkaitan  dengan  hal  tersebut  informasi  yang  berkaiatan  dengan pelanggaran hak asasi manusia dari lembaga lain. KKR Aceh dalam proses kerjanya untuk mendapatkan informasi tentang korban juga harus melihat kepada dokumen terdahulu dari pihak lain untuk mendapatkan data.
4. KKR  Aceh  dalam  melakukan  pengungkapan  kebenaran  bertanggungjawab  atas kerahasiaan pihak pelapor atau pihak yang memberikan kesaksian. Tujuan kerahasian adalah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka KKR Aceh berkewajiaban atas pihak yang maemberikan kesaksian untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta pihak yang terlibat dlam proses pengungkapan kebenaran.
28 Wawancara  dengan  Muhammad  Daud  Bereueh,    Anggota  Komisioner  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.
29 Ibid.
5. Melakukan reparasi yaitu KKR Aceh mengupayakan pemulihan hak terhadap hak korban pelanggaran HAM di masa lalu. 30
Untuk  proses  reparasi  KKR  Aceh  menurut  Afridal  Darmi  mengatakan  telah melakukan  rekomendasi  untuk  pemenuhan  hak  korban  kepada  pemerintah  dan  BRA walaupun tidak semua akan tetapi reparasi tersebut masih dalam proses menunggu tindak lanjut dari pemerintah.  Kemudian dalam hal yang berkaitan dengan tujuan pengungkapan kebenaran dalam kinerjanya KKR Aceh Afridal Darmi mengatakan bahwa tujuan KKR Aceh adalah untuk mengmbalikan harkat dan martabat hidup korban, mengambalikan peralatan sosial seperti adat istiadat, kebiasaan kearifan lokal yang pernah hilang di masa konflik. Hal ini  juga  diungkapkan  Muhammad  Daud  Bereueh  dan  Mastur  Yahya  yang  mengatakan tentang tujuan KKR Aceh. Kemudian Muhammad Daud Bereueh juga mengatakan KKR Aceh juga  bertujuan  untuk  mengambalikan  hubungan  antara  masyarakat  dan  institusi pemerintah.
Proses  mendapatkan  pernyataan  korban  Mastur  Yahya  dan  Muhammad  Daud Bereueh  mengatakan  bahwa  secara  terbuka  proses  penyampaian  pernyataan  korban disebut  dengan  rapat  dengar  kesaksian  korban.  Berkenaan  dengan  KKR  Aceh  telah melakukan  sebanyak  dua  kali.  Pertama  dilakukan  di  Banda  Aceh  pada  tanggal  28-29 November  2018  di  Anjong  Mon  Mata  dengan  menghadirkan  14  orang  saksi  pelanggaran HAM dan kedua di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 16-17 Juli 2019 di Gedung DPRK Aceh Utara dengan menghadirkan 16 Korban. Tujuan dari rapat dengar kesaksian korban adalah untuk merekam dan mendokumentasikan sebanyak mungkin suara korban. karena tujuan KKR Aceh melakukan pengungkapan kebenaran adalah untuk menghadirkan suara korban secara resmi dan mendapatkan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia.
Menurut hasil penelitian mengenai kinerja KKR Aceh dalam proses pengungkapan kebenaran  terhadap  kasus  DOM  seperti  yang  dijelaskan  oleh  para  informan  kinerja  KKR Aceh berkaitan dengan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung sosiolog dan  perintis  disiplin  studi  konflik  perdamaian  dan  konflik  membagi  resolusi  konflik  dan perdamaian  ke  dalam  2  perfektif  yaitu negative  peace dan positive  peace . Negative  peace adalah  tidak  adanya  kekerasan  langsung  misalnya  seperti  perang  atau  konflik  tidak  ada pertikaian dan tembak-menembak, kedua positive peace adalah terciptanya keadilan sosial dan  rakyat  merasa  hak-haknya  terpenuhi  dan  rasa  keadilan  nya  terjawab. 31 Berkaitan dengan kinerja KKR Aceh sesuai dengan perdamaian positive peace tersebut karena KKR Aceh dalam proses kerjanya telah mengupayakan untuk keadilan korban.
Kemudian  menurut  hasil  penelitian  peneliti  menyimpulkan  bahwa  dalam  proses kerjanya  KKR  Aceh  masih  dalam  proses  pengungkapan  kebenaran.  Dalam  proses pengungkapan  kebenaran  tersebut  KKR  Aceh  melakukan  kerjanya  secara  terbuka  dan tertutup. Kemudian untuk rekonsiliasi dan reparasi KKR Aceh telah mengupayakan reparasi untuk korban walaupun tidak semuanya akan tetapi reparasi tersebut masih dalam tahap menunggu keputusan dari pemerintah.
30 Wawancara dengan Afridal Darmi, Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.
31 Cahyo, “Memaknai Perdamaian Bersama Johan Galtung.”

## F. Kendala Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Mastur Yahya selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan salah satu kendala dari kerja KKR Aceh adalah KKR Aceh meruapakan lembaga pertama di Indonesia karena KKR nasional telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga belum ada contoh yang dapat  diikuti  atau  yang  menjadi  rujukan  KKR  Aceh  kecuali  KKR  di  negara  lain  dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh. Kemudian dia juga mengatakan KKR Aceh hadir dengan ciri khas ke-Aceh-an nya. 32
Berkenaan  dengan  kendala  KKR  Aceh  di  bidang  keorganisasian,  anggaran,  dan realisasi  program  anggota  komisioner  KKR  Aceh  mengatakan  bahwa  ketiga  hal  tersebut pada dasarnya adalah hal yang utama harus ada dalam kinerja suatu lembaga.

## 1. Organisasi
Organisasi  adalah  suatu  harus  ada  dalam  satu  lembaga,  karena  organisasi  juga merupakan suatu unsur yang penting untuk proses kerja suatu lembaga. KKR Aceh secara keorganisasian berkerja sama dengan berbagai pihak dan mendapat dukungan dari pihak tersebut  walaupun  dukungan  yang  diberikan  belum  sepenuhnya  ada  misalnya  dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lain.
Dari pemerintah pusat Afridal Darmi selaku ketua komisioner KKR Aceh menyatakan untuk  tingkat  pemerintah  pusat  KKR  Aceh  belum  mendapatkan  dukungan  yang  kongkrit terhadap  kinerja  KKR  Aceh,  akan  tetapi  dari  pihak  KKR  Aceh  terus  mengupayakan membangun  komunikasi  yang  mengarah  untuk  kerja  sama  dengan  pihak  pusat  seperti Departemen Dalam Negeri, Menkopolhukam, Lembaga HAM, dan Bappenas. 33 Untuk tingkat pemerintah  Aceh  KKR  Aceh  mendapatkan  dukungan  dari  Gubernur  dan  DPRA  walaupun tidak konkrit dan dalam proses kerja KKR Aceh juga sama dengan lembaga pemerintah yang lain yaitu BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dan Dinas Sosial. 34
Berkaitan  dengan  dukungan  pemerintah  Mastur  Yahya  dan  Muhammad  Daud Bereueh selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan hal yang sama tentang dukungan pihak, pemerintah terhadap kinerja KKR Aceh yaitu walaupun secara konkrit belum terlihat bentuk  dukungannya,  akan  tetapi  KKR  Aceh  mendapatkan  dukungan  dari  Komnas Perempuan seperti bantuan psikososial yang sangat membantu untuk lembaga KKR Aceh. 35 Kemudian untuk pemerintah Aceh KKR Aceh mendapat dukungan plitik dari pemerintah walaupun tidak menyeluruh. 36

## 2. Anggaran
Anggaran merupakan suatu yang sangat penting dan harus ada dalam suatu proses kerja.  Karena  anggran  merupakan  pengendali  dari  sebuah  perencanaan  proses  kerja  dan
32 Wawancara dengan Mastur Yahya, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.
33 Wawancara dengan Afridal Darmi, Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.
34 Ibid. 35 Wawancara  dengan  Muhammad  Daud  Bereueh,    Anggota  Komisioner  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.
36 Wawancara dengan Mastur Yahya, Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.
anggaran juga merupakan hal yang menjadi kedala dalam proses kerja. Berkaitan dengan anggaran Muhammad Daud Bereueh selaku anggota KKR Aceh mengatakan KKR Aceh dalam proses kerjanya terkendala anggaran yang tidak memadai dan persoalan anggaran ini juga merupakan  kendala  yang  paling  terasa.  Karena  anggaran  yang  diterima  oleh  KKR  Aceh kurang lebih 4,5 miliyar.
Hal senada dibenarkan oleh Mastur Yahya dalam wawancaranya dia menyatakan  dan menilai  dengan  anggaran  yang  kurang  memadai  tersebut  proses  kerja  KKR  Aceh  akan terhambat  dan  dana  yang  diterima  oleh  KKR  Aceh  tidak  langsung  dari  pemerintah  akan tetapi  dititipkan  di  lembaga  BRA.  Kemudian  mengenai  anggaran  ketua  KKR  Aceh  Afridal Darmi dalam diskusi 13 tahun perjanjian damai Aceh juga pernah menyatakan bahwa KKR Aceh telah mengajukan anggaran tahun 2018 sebanyak 20 Miliyar kepada pemerintah akan tetapi yang disetujui kurang lebih 4 miliyar kepada Dinas Sosial. 37
Afridal  Darmi  selaku  anggota  komisioner  KKR  Aceh  mengatakan  selain  anggaran yang telah dijelaskan oleh kedua anggota komisioner, KKR Aceh juga terkendala di bidang kesekretariatan karena sampai sekarang KKR Aceh belum mempunyai kesekretariatan yang mandiri. Dia juga menyatakan 2 tahun pertama kerja KKR Aceh berada di bawah Dinas Sosial dan selanjutnya sampai sekarang KKR Aceh di bawah BRA.

## 3. Realisasi Program
Realisasi program merupakan suatu tantangan dalam proses kerja KKR Aceh karena banyak masyarakat dan berbagai pihak yang salah memahami tentang apa itu lembaga KKR Aceh.  Realisasi  program  ini  berkaitan  dengan  pengumpulan  data  korban,  pengetahuan korban tentang lembaga KKR Aceh.
Berkaitan  dengan  pengumpulan  data  KKR  Aceh  mendapat  kendala  di  lapangan tentang  keberadaan  korban,  karena  banyak  korban  yang  maengalami  pelanggaran  HAM pada masa lalu atau DOM Aceh sudah meninggal dunia dan banyak yang sudah berpindah tempat  tinggal  ke  daerah  lain  atau  keluar  kota  sehingga  untuk  mendapatkan  pernyataan kesaksian korban KKR Aceh kesulitan.
Berkaitan  dengan  pengetahuan  korban  tentang  lembaga  KKR  Aceh  afridal  Darmi menyatakan  KKR  Aceh  mendapat  kendala  mengenai  pandangan  korban  atau  masyarakat tentang  lembaga  KKR  Aceh  karena  ada  masyarakat  menilai  lembaga  KKR  Aceh  sebagai lembaga yang mengoreksi luka lama yang sudah mereka simpan sehingga mereka tidak mau memberikan kesaksiannyadan  ada  juga  di  antara  masyarakat  yang  menilai  lembaga  KKR Aceh  sebagai  lembaga  yang  setlah  mengambil  pernyataan  mereka  hanya  meminta  untuk membuat proposal dan kemudian tidak ada kabar kembali sehingga banyak terjadi kesalah pahaman. 38 Kemudian  untuk  merespon  kesalahpahaman  tersebut  Afridal  Darmi mengatakan  bahwa  anggota  KKR  Aceh  terus  berupaya  menberikan  penjelasan  mengenai lembaga  KKR  Aceh  tentang  apa  itu  lembaga  KKR  Aceh  dan  dalam  ranah  apa  KKR  Aceh bekerja serta tujuan hadirnya KKR Aceh.
37 Azhari Usman, “Pemerintah Aceh Dinilai Tak Dukung Pembentukan KKR Aceh,” accessed October 15, 2019, https://modusaceh.co/.
38 Wawancara dengan Afridal Darmi, Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.
Hal  yang  sama  juga  dikatakan  oleh  Muhammad  Daud  Bereueh  mengenai  kendala kerja  KKR  Aceh  dalam  pengungkapan  kebenaran  terhadap  korban  masa  lalu  atau  DOM Aceh.dan dia mengatakan KKR Aceh dalam merespon penolakan dari masyarakat melakukan pendekatan  yang  berbeda-beda  sesuai  yang  dibutuhkan  agar  mempermudah  kerja  KKR Aceh. Kendala KKR Aceh dalam melaksanakan pengungkapan kebenaran kasus DOM Aceh peneliti  menyimpulkan  bahwa  kendala  yang  sangat  besar  dan  Nampak  adalah  mengenai anggaran  yang  diterima  oleh  pihak  KKR  Aceh  dan  belum  adanya  kesekretariatan  yang mandiri  serta  dukungan  dari  pihak  pemerintah  yang  belum  kongkrit  dan  kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga KKR Aceh. 39

## G. Kesimpulan
Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  dalam  melakukan  pengungkapan kebenaran kasus-kasus daerah operasi militer di Aceh merupakan amanat dari perjanjian MoU Helsinki yang dibentuk oleh pemerintah yaitu DPR dan  Gubernur. Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mulai efektif berjalan pada tahun 2017 melakukan pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia dimasa lalu. KKR Aceh dalam konteks pelaksanaan implementasi nya KKR Aceh sama dengan KKR  di  negara-negara  yang  lain  yaitu  menyelesaikan  peristiwa  pelanggaran  hak  asasi manusia yang terjadi  di masa lalu itu  dengan pendekatan pengungkapan kebenaran oleh lembaga komisi kebenaran dan rekonsiliasi. KKR Aceh tidak bekerja untuk proses peradilan tetapi KKR Aceh lebih bekerja pada bagaimana mengumpulkan informasi mengumpulkan bukti-bukti peristiwa pelanggaran HAM Aceh.
Kinerja KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran adalah mendatangi pihak korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan mendengar semua keluhan yang mereka alami sehingga mereka merasa sudah tersembuhkan secara psikologis (secara kejiwaan),  mengambil  pernyataan  korban  baik  secara  tertutup  maupun  secara  terbuka, melakukan permintaan informasi dan dokumen dan melakukan investigasi. KKR Aceh dalam kinerjanya  bertanggungjawab  atas  kerahasiaan  pihak  yang  melapor  ataupun  pihak  yang memberikan  kesaksian,  memberikan  perlindungan  kepada  saksi  dan  korban  serta  pihak yang  terlibat  dalam  proses  pengungkapan  kebenaran.  Kendala  komisi  kebenaran  dan rekonsiliasi  Aceh  dalam  melaksanakan  Qanun  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer di Aceh yaitu  pertama  anggaran  yang  diterima  oleh  KKR  Aceh  dianggap  belum  sesuai,  belum mempunyai kesekretariat yang mandiri, kurangnya pemahaman masyarakat tentang KKR Aceh  dan  dalam  pengungkapan  kebenaran  untuk  dimintai  pernyataan  ada  korban  yang sudah meninggal atau pindah keluar kota.
39 Wawancara  dengan  Muhammad  Daud  Bereueh,  Anggota  Komisioner  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi Aceh, pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.

## Daftar Kepustakaan
Cahyo, Dimas Sigit. “Memaknai Perdamaian Bersama Johan Galtung,” n.d. http://artikula.id. Gade, Fakhrurrazie. “Hari Ini, Status DOM Aceh Dicabut.” Acehkitacom. Accessed October 2, 2021. https://acehkita.com/hari-ini-status-dom-aceh-dicabut/.
Hadi, Faisal. “Mengenal KKR Aceh.” Kontras Aceh . 2017.
Ishak, Otto Syamsyudin. Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Mewujudkan Nilai Maqasyid Syariah . Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
kkr.acehprov.go.id. “Tugas Dan Fungsi,” n.d. https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tugas - dan-fungsi.
Muhammad, Rusjdi Ali dan Dedy Sumardi, Konflik dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 20014.
Nurdin, Abidin. “Revitasasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaian Konflik Masyarakat.” Jurnal Budaya Analisis XIII, no. 1 (2013).
Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (n.d.).
Sakina, Annisa. “Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya.” Universitas Airlangga, 2015.
Suhardono, Wisnu. “Konflik Dan Resolusi.” Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i 2, no. 1 (2015).

## Taufik, Zahratul Ain. “Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pola
Rekonsiliaasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006.” Jurnal Ilmu Hukum IUS 5, no. 2 (2017).
Tempo. “Melepas HDC, Menggaet CMI.” Accessed October 4, 2021.
https://majalah.tempo.co/read/nasional/102783/melepas-hdc-menggaet-cmi.
Usman, Azhari. “Pemerintah Aceh Dinilai Tak Dukung Pembentukan KKR Aceh.” Accessed October 15, 2019. https://modusaceh.co/.
Wattimena, Reza A.A. “Mengurai Ingatan Kolektif Bersama Maurice Halbwachs Jan Assmann Dan Aleida Assmann Dalam Peristiwa 65 Di Indonesia.” Jurnal Studia Philosophica Et Theologica 16, no. 2 (2016).