## Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik
(Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)

## Ilham Budiman Panggabean*, Aprilinda Martinondang Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia *ilhampgb1509@gmail.com

## Abstract
Dynastic politics is a phenomenon that is currently being discussed by Indonesian people  amid  the  2024  presidential  election  campaign.  This  dynastic  politics  became  a trending topic after the Indonesian president's son ran for vice president. The importance of  finding  a  balance  between  political  stability  and  justice  is  a  major  concern  in addressing  this  issue.  There  are  efforts  from  several  elements  of  society  and  political activists to advocate for political reform that creates a more transparent and fair system. Therefore, the study of political dynasties that occurred in Indonesia needs to be studied more deeply. The article aims to describe and analyze the issue of political dynasties in Indonesia  with  a  focus  on  the  Islamic  political  context.  This  research  is  a  qualitative literature  review  research  with  a  phenomenological  approach  to  research  phenomena that  are  currently  occurring.  This  research  includes  an  analysis  of  the  historical, structural,  and  ongoing  social  impacts  of  political  dynasties  within  the  framework  of Islamic politics.  The results  of  this research show that the issue of  dynastic politics in Indonesia  in  2023-2024  presents  complex challenges, especially when viewed from an Islamic political perspective. By understanding these dynamics and seeking solutions that are in line with the principles of justice and democracy, Indonesia can steer itself toward a more inclusive and sustainable political system. In dealing with the issue of dynastic politics, aspects of accountability and transparency become a significant focus from an Islamic political perspective. These principles are considered crucial in protecting power and ensuring political action is by Islamic values. Through this research, it is hoped that it  can  open  people's  views  to  raise  calls  for  political  transformation  and  reform  that reflects  Islamic  values  and  leads  to  more  just,  transparent,  and  participatory  political governance.

## Keywords: Politics; Dynasty; Islamic Perspective

## Abstrak
Politik  dinasti  merupakan  fenomena  yang  sedang  menjadi  perbincangan masyarakat Indonesia di tengah kampanye pemilu presiden tahun 2024 ini. Politik dinasti ini  menjadi tranding  topic setelah  putra  presiden  Indonesia  mencalonkan  diri  sebagai wakil  presiden.  Pentingnya  menemukan  keseimbangan  antara  stabilitas  politik  dan keadilan menjadi perhatian utama dalam mengatasi isu ini. Terdapat upaya dari sejumlah elemen  masyarakat  dan  aktivis  politik  untuk  mengadvokasi  reformasi  politik  yang menciptakan  sistem  yang  lebih  transparan  dan  adil.  Oleh  karenabya,  kajian  mengenai dinasti  politik  yang  terjadi  di  Indonesia  perlu  ditelaah  lebih  dalam.  Artikel  bertujuan menggambarkan  dan  menganalisis  isu  dinasti  politik  di  Indonesia  dengan  fokus  pada konteks  politik  Islam.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  kajian  pustaka dengan pendekatan fenomenologi untuk meneliti fenomena yang sedang terjadi saat ini. Penelitian  ini  mencakup  analisis  historis,  struktural,  dan  dampak  sosial  berkelanjutan dinasti politik dalam kerangka politik Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Isu politik dinasti di Indonesia pada tahun 2023-2024 memberikan tantangan yang kompleks,
terutama ketika dilihat dari perspektif politik Islam. Dengan memahami dinamika ini dan berusaha  mencari  solusi  yang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  demokrasi, Indonesia  dapat  mengarahkan  dirinya  menuju  sistem  politik  yang  lebih  inklusif  dan berkelanjutan. Dalam menghadapi isu politik dinasti, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi fokus yang signifikan dari perspektif politik Islam. Prinsip-prinsip ini dianggap krusial  dalam  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  memastikan  tindakan  politik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan  masyarakat  untuk  membangkitkan  panggilan  untuk  transformasi  dan reformasi  politik  yang  mencerminkan  nilai-nilai  Islam  dan  mengarah  pada  tata  kelola politik yang lebih adil, transparan, dan partisipatif.

## Kata Kunci: Politik; Dinasti; Perspektif Islam

## Pendahuluan
Dalam konteks politik Indonesia, isu politik dinasti telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2023-2024. Fenomena ini tidak hanya mencakup partai politik yang didominasi oleh keluarga tertentu, tetapi juga menyoroti  peran  politik  Islam  dalam  dinamika  tersebut.  Dalam  tulisan  ini,  kita  akan menjelajahi isu politik dinasti di Indonesia melalui lensa politik Islam, mengeksplorasi dampaknya terhadap sistem politik, masyarakat, dan dinamika keagamaan.
Mencermati  beberapa  penyebab  terjadinya  politik  dinasti  di  Indonesia  yang semakin marak ini dapat dinyatakan bahwa negara akan sulit menemukan pemimpin yang memiliki  kapasitas,  kapabilitas,  dan  integritas  yang  baik  untuk  memajukan  tatanan pemerintahan  dari  berbagai  tingkatan  mulai  pusat  sampai  daerah.  Maraknya  politik dinasti yang kental dengan uunsur kerabat, selain itu partai politik hanya dijadikan alat kendaraan yang akan menyumbat fungsi ideal  daripada partai  politik itu sendiri, inilah kondisi yang tengah kita pandang saat ini. Perlu dipahami bahwa politik dinasti mencakup dominasi politik oleh satu keluarga atau sekumpulan keluarga yang saling terkait. Hal ini sering  kali  melibatkan  pewarisan  kekuasaan  politik  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya,  yang  dapat  menciptakan  ketidaksetaraan  akses  terhadap  kekuasaan  dan peluang politik. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam sejumlah partai politik yang dikuasai  oleh  keluarga  tertentu,  menimbulkan  pertanyaan  tentang  keadilan  politik  dan keberlanjutan demokrasi  (Alqani, 2021).
Fenomena lainnya, terlihat pada munculnya calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha  yang  tidak  memiliki  pengalaman  organisasi  dan  latar  belakang  pendidikan yang  memadai.  Hal  ini  menimbulkan  konsekueansi  menutup  ruang  dan  peluang masyarakat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk bisa mencalonkan diri untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi memperoleh kekuasaan.
Dalam perspektif politik Islam, isu politik dinasti dapat dilihat sebagai tantangan terhadap  prinsip-prinsip  keadilan  dan  transparansi  yang  diakui  dalam  ajaran  Islam. Konsep  kepemimpinan  yang  adil  dan  akuntabel  menjadi  nilai  inti  dalam ajaran  politik Islam. Oleh karena itu, dominasi politik oleh dinasti dapat dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip  tersebut,  karena  cenderung  menciptakan  konsentrasi  kekuasaan  dalam satu kelompok tanpa mempertimbangkan aspirasi luas masyarakat.
Selain itu, peran politik Islam dalam menghadapi isu politik dinasti tidak hanya terbatas  pada  kritik  terhadap  ketidakadilan  politik,  tetapi  juga  mencakup  upaya membangun  alternatif  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam.  Beberapa  kelompok  dan organisasi Islam telah mengadvokasi sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis, di  mana  kekuasaan  didistribusikan  secara  merata  dan  berdasarkan  kapabilitas  dan kualifikasi, bukan hanya hubungan keluarga.
Namun, tantangan yang dihadapi oleh politik Islam dalam mengatasi isu politik dinasti  juga  muncul  dari  dinamika  politik  yang  kompleks  di  Indonesia.  Terdapat ketegangan  antara  aspirasi  keadilan  dan  kebutuhan  untuk  menjaga  stabilitas  politik. Beberapa  orang  berpendapat  bahwa  politik  dinasti  dapat  memberikan  stabilitas  dalam jangka pendek, sementara yang lain menilai bahwa itu merugikan demokrasi dan keadilan jangka panjang (Salia & Wibowo, 2022).
Pentingnya  menemukan  keseimbangan  antara  stabilitas  politik  dan  keadilan menjadi perhatian utama dalam mengatasi isu ini. Terdapat upaya dari sejumlah elemen masyarakat dan aktivis politik untuk mengadvokasi reformasi politik yang menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil. Pemikiran ini tidak hanya mencerminkan aspirasi politik Islam, tetapi juga mencoba mengajak partisipasi lintas agama untuk membangun fondasi politik yang lebih demokratis.
Selain  itu,  penting  untuk  menyadari  bahwa  politik  dinasti  bukanlah  fenomena yang  terbatas  pada  satu  sektor  politik  atau  satu  kelompok  agama.  Ini  adalah  masalah sistemik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan sektor politik. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi isu politik dinasti harus melibatkan kerja sama lintas sektoral dan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh kareanya untuk membuka pandangan kita pada  dinasti  politik  maka  penelitian  ini  akan  membahas  tentang  isu  dinasti  politik  di Indonesia dengan fokus pada konteks politik Islam.

## Metode
Metode  yang  peneliti  gunakan  adalah  penelitian  kajian  pustaka  dengan pendekatan  fenomenologi  menjadi  landasan  yang  relevan  untuk  mendalami  isu  politik dinasti di  Indonesia dalam  perspektif  politik  Islam.  Analisis fenomenologi  pada kajian pustaka  ini  memerlukan  refleksi  mendalam  terhadap  setiap  literatur  yang  digunakan. Peneliti perlu mempertimbangkan makna-makna subjektif yang terkandung dalam teks dan  bagaimana  literatur-literatur  tersebut  merefleksikan  realitas  politik  dinasti  dalam masyarakat  Islam.  Dengan  demikian,  dapat  ditemukan  pola-pola  tematik  atau  konsep- konsep  utama  yang  muncul  dari  literatur-literatur  yang  telah  diulas.  Tahapan  dalam proses  penelitian  ini  adalah  menentukan  kerangka  konseptual,  analisis  dan  refleksi literatur,  pengkodean  dan  pengelompokan  tematik  untuk  mengorganisir  informasi  dari literatur-literatur yang dianalisis hingga proses penulisan.

## Hasil dan Pembahasan
Politik  merupakan  bidang  yang  kompleks  dan  melibatkan  interaksi  antara individu, kelompok, dan institusi dalam suatu masyarakat. Kajian teori politik membantu untuk memahami makna, dimensi, dan dinamika politik dengan menghadirkan berbagai konsep dan pandangan dari para ahli politik. Dalam kajian teori ini, kita akan membahas pengertian politik serta merinci beberapa pandangan dari tokoh-tokoh terkemuka. Dinasti politik  di  Indonesia  telah  menjadi  topik  yang  kontroversial  dan  relevan  dalam pembicaraan  politik  dan  sosial.  Fenomena  ini  melibatkan  dominasi  dan  kekuasaan keluarga yang berlanjut dalam dunia politik, dan dalam konteks ini, kita akan melakukan studi komparatif dengan fokus pada perspektif Islam.

## 1. Sistem Politik Di Indonesia
Sistem  politik  di  Indonesia  adalah  hasil  dari  perjalanan  sejarah  panjang, perubahan politik, dan dinamika sosial yang unik. Kajian teori sistem politik di Indonesia melibatkan  pemahaman  mendalam  terhadap  struktur,  aktor,  dan  interaksi  politik  yang membentuk wajah politik negara ini.
Pertama-tama,  sistem  politik  Indonesia  menganut  sistem  presidensial.  Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan, dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pilihan ini tercermin dalam Konstitusi 1945, yang telah mengalami beberapa perubahan sepanjang sejarah, mencerminkan dinamika politik dan aspirasi masyarakat (Badrun, 2021). Sebagai negara demokratis, Indonesia juga memiliki sistem multipartai. Partai politik memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan dan  pemilihan  umum.  Partai-partai  tersebut  mewakili  spektrum  politik  yang  luas,  dari ideologi nasionalis hingga agama. Dinamika multipartai memainkan peran kunci dalam pembentukan pemerintahan koalisi dan kompetisi politik yang sehat.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai  lembaga  legislatif  memiliki  peran signifikan  dalam  sistem  politik.  DPR  memegang  kendali  terhadap  proses  legislasi, penganggaran,  dan  pengawasan  pemerintah.  Dalam  konteks  sistem  presidensial,  DPR menjadi saluran penting untuk pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
Presiden,  sebagai  pemimpin  eksekutif,  memegang  peranan  kunci  dalam  sistem politik  Indonesia.  Kekuasaan  presiden  melibatkan  pelaksanaan  kebijakan,  pemilihan pejabat kunci, dan pengambilan keputusan strategis. Keterkaitan antara presiden dan DPR menciptakan  dinamika  hubungan  yang  mempengaruhi  proses  kebijakan  dan  stabilitas politik  (Rohim  et  al.,  2023).  Namun,  untuk  memahami  sistem  politik  Indonesia,  tidak cukup  hanya  mempertimbangkan  struktur  formal.  Aspek  kultural  dan  sejarah  juga memainkan  peran  signifikan.  Dengan  beragam  etnis,  agama,  dan  budaya,  Indonesia menghadapi  tantangan  integrasi  yang  unik.  Pembentukan  kebijakan  harus mempertimbangkan keragaman ini untuk menciptakan inklusivitas dan stabilitas.
Peran agama dalam politik juga merupakan dimensi krusial. Meskipun Indonesia memiliki dasar negara yang menjunjung tinggi prinsip keberagaman, peran agama dapat mempengaruhi  dinamika  politik.  Penanganan  isu-isu  keagamaan  menjadi  ujian sensitivitas  dan  kemampuan  negara  untuk  memelihara  kedamaian  antar  kelompok (Apriliyanti, 2022). Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi juga memberikan dampak besar  terhadap  sistem  politik.  Perubahan  demografis,  urbanisasi,  dan  pertumbuhan ekonomi  membentuk  tuntutan  dan  harapan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Respons pemerintah  terhadap  perubahan  ini  memainkan  peran  kunci  dalam  memastikan kelangsungan dan kestabilan sistem politik.
Kajian  teori  sistem  politik  di  Indonesia  memerlukan  pendekatan  holistik  yang memahami  kompleksitas  faktor-faktor  yang  saling  terkait.  Dari  struktur  formal  hingga aspek kultural dan dinamika sosial, pemahaman yang mendalam terhadap sistem politik ini penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan menjaga stabilitas politik yang berkelanjutan (Harmawansyah, 2019).

## 2. Politik Perspektif Islam
Politik dalam perspektif Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, merangkum prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kepemimpinan yang diatur oleh ajaran Islam. Artikel ini  akan  membahas  beberapa  dimensi  politik  dalam  konteks  pandangan  Islam  yang mencakup  keadilan  sosial,  partisipasi  politik,  dan  pemerintahan  berdasarkan  prinsip- prinsip syariah.
Dalam  Islam,  keadilan  sosial  menjadi  salah  satu  pilar  utama  politik.  Prinsip- prinsip  distribusi  kekayaan,  perlakuan  adil  terhadap  seluruh  warga  negara,  dan penanganan setiap individu dengan keadilan merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Konsep zakat (sumbangan amal) sebagai kewajiban sosial juga mencerminkan semangat keadilan  dalam  mendistribusikan  kekayaan  dan  menolong  yang  membutuhkan. Partisipasi  politik  dalam  Islam  diimbangi  dengan  tanggung  jawab  moral.  Masyarakat Muslim didorong untuk berpartisipasi aktif dalam urusan publik, baik melalui pemilihan
umum  maupun  advokasi  untuk  kebijakan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam. Namun, partisipasi ini harus diikuti dengan tanggung jawab moral dan etika yang tinggi, agar tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tercapai (Syafril, 2020).
Pemerintahan dalam perspektif Islam diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah.  Meskipun  prinsip-prinsip  ini  dapat  diinterpretasikan  dengan  beragam  cara, intinya adalah memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan selaras dengan nilai-nilai  Islam.  Pemerintahan  yang  adil  dan  bermoral  diyakini  akan  memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Konsep  kepemimpinan  (khilafah)  dalam  Islam  menekankan  tanggung  jawab pemimpin  terhadap  rakyatnya.  Pemimpin  diharapkan  untuk  memimpin  dengan  adil, menghormati  hak-hak  individu,  dan  memastikan  keamanan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Prinsip  konsultasi  (syura)  dalam  pengambilan  keputusan  menjadi  dasar untuk mencapai konsensus yang lebih luas dalam masyarakat.
Islam  juga  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  hak  asasi  manusia  dalam konteks  politik.  Hak-hak  tersebut  termasuk  kebebasan  beragama,  pendapat,  dan keamanan pribadi. Meskipun kadang kala terjadi perbedaan interpretasi terkait hak-hak ini,  dasar  utamanya  adalah  menjunjung  tinggi  martabat  manusia  sebagai  khalifah (pemimpin)  di  bumi.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  prinsip-prinsip  politik  dalam  Islam bersifat  inklusif,  menghormati  pluralitas  masyarakat.  Masyarakat  Muslim  di  seluruh dunia memiliki keberagaman budaya, etnis, dan tradisi politik. Oleh karena itu, konsep politik  Islam  dapat  diadaptasi  untuk  mencerminkan  konteks  lokal,  sambil  tetap memegang prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (Mujibarrahman et al., 2023).
Dalam  menghadapi  tantangan  zaman  modern,  interpretasi  dan  implementasi prinsip-prinsip politik Islam menjadi perdebatan yang terus berlanjut di dunia Muslim. Namun,  kajian  dan  dialog  terus  diperlukan  untuk  memahami  lebih  dalam  bagaimana prinsip-prinsip  politik  Islam  dapat  diintegrasikan  dengan  baik  dalam  dinamika  politik kontemporer. Keseluruhan, perspektif Islam dalam politik menawarkan fondasi etis dan moral yang kaya untuk membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan (Basya, 2021). Kajian  teori  politik  Islam,  atau  sering  disebut  sebagai  politik  Islam,  mencakup pemahaman  tentang  bagaimana  prinsip-prinsip  ajaran  Islam  memengaruhi  dan membentuk institusi dan tata kelola politik. Pada kajian teori politik Islam, aspek-aspek seperti syariah, keadilan sosial, dan partisipasi politik umat Islam menjadi fokus utama.
a. Prinsip-prinsip Teori Politik Islam
1) Syariah Pusat dari teori politik Islam adalah penerapan syariah, atau hukum Islam, dalam tatanan  politik.  Prinsip-prinsip  syariah  mencakup  norma-norma  moral,  hukum pidana, ekonomi Islam, dan aturan-aturan kehidupan sehari-hari. Teori politik Islam berpendapat bahwa sistem politik harus mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang diakui dalam Islam.
2) Keadilan Sosial Keadilan sosial menjadi pijakan penting dalam teori politik Islam. Konsep keadilan sosial  dalam  Islam  mencakup  distribusi  sumber  daya  yang  adil,  perlindungan terhadap  hak-hak  individu,  dan  penanggulangan  kemiskinan.  Pemikiran  ini menekankan  peran  pemerintah  dalam  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan berkeadilan.
3) Partisipasi Politik Teori politik Islam mendukung partisipasi aktif umat Islam dalam proses politik.
Demokrasi  dan  partisipasi  publik  dianggap  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam, dengan  catatan  bahwa  keputusan  politik  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam (Ridwan, 2020).
b. Pandangan dan Pemikiran Ulama
1) Hassan al-Banna Sebagai  pendiri  Ikhwanul  Muslimin  (Persaudaraan  Muslim),  al-Banna mengembangkan konsep negara Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ia  menekankan  pentingnya  persatuan  umat  Islam  dan  penerapan  syariah  untuk mencapai keadilan dan kemakmuran sosial.
2) Sayyid Qutb Qutb memperkenalkan konsep-konsep politik Islam yang lebih radikal. Ia menolak model  pemerintahan  manusia  dan  menganjurkan  pengenalan  sistem  Islam  yang menggantikan struktur politik dan sosial yang ada.
3) Abul A'la Maududi Maududi  adalah  pemikir  asal  Pakistan  yang  menyumbangkan  gagasan  tentang negara  Islam  modern.  Ia  menekankan  perlunya  menyelaraskan  kebijakan  dan tindakan politik dengan prinsip-prinsip Islam, dengan demokrasi Islam sebagai cara untuk mencapai tujuan ini (Muhajir, 2023).
c. Tantangan dan Dinamika
1) Keseimbangan Antara Agama dan Politik Salah  satu  tantangan  terbesar  adalah  menemukan  keseimbangan  antara  aspek agama  dan  kebutuhan  politik  sehari-hari.  Bagaimana  menerapkan  prinsip-prinsip Islam dalam konteks politik yang beragam seringkali menjadi perdebatan penting.
2) Pluralitas dan Toleransi Dalam masyarakat yang beragam, konsep pluralisme dan toleransi menjadi krusial.
Bagaimana  politik  Islam  beradaptasi  dengan  masyarakat  yang  memiliki  berbagai keyakinan dan praktik keagamaan menjadi tantangan utama (Muhajir, 2023).

## 3. Politik Dinasti dan Implikasinya

## a. Politik Dinasti
Kajian  teori  politik  dinasti  mengulas  fenomena  politik  di  mana  kekuasaan  dan kepemimpinan  diwariskan  secara  turun  temurun  dalam  sebuah  keluarga  atau  dinasti. Dinasti sering kali menjadi pusat kekuatan politik yang berkelanjutan, dan kajian teori ini mencakup aspek-aspek seperti dinamika kekuasaan, legitimasi, dan dampaknya terhadap stabilitas politik.
Pertama-tama,  dinasti  menciptakan  sistem  politik  di  mana  kepemimpinan  dan kekuasaan  diwariskan  secara  keturunan.  Ini  dapat  terjadi  melalui  pewarisan  gelar, monarki, atau bentuk kepemimpinan keturunan lainnya. Dinasti sering kali membangun tradisi dan norma yang memperkuat legitimasi keluarga tersebut untuk memerintah.
Dinamika kekuasaan dalam dinasti sering kali dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.  Faktor internal termasuk dinamika keluarga, seperti hubungan  antar anggota keluarga  dan  pewarisan  gelar.  Sementara  itu,  faktor  eksternal  melibatkan  hubungan dengan  pihak-pihak  eksternal,  seperti  sekutu  politik  atau  oposisi,  yang  dapat mempengaruhi stabilitas dinasti (Agus Dedi, 2022).
Tantangan  terbesar  dalam  sistem  politik  dinasti  adalah  risiko  monotonisasi kebijakan.  Ketika  kekuasaan  diwariskan  secara  turun  temurun,  ada  kemungkinan kebijakan  dan  strategi  pemerintahan  menjadi  terpaku  pada  norma  dan  tradisi  tertentu, tanpa memberikan ruang untuk inovasi atau adaptasi terhadap perubahan zaman.
Selain  itu,  adanya  dinasti  dapat  menciptakan  kelas  politik  yang  tertutup, mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan. Ini dapat menghasilkan ketidakpuasan  di  kalangan  masyarakat  dan  menjadi  sumber  ketegangan  sosial.  Oleh karena  itu,  studi  teori  politik  dinasti  juga  mempertimbangkan  dampak  ketidaksetaraan dalam sistem politik.
Dalam menyusun pemahaman tentang dinasti politik di Indonesia, perlu dipahami konteks sejarahnya. Beberapa contoh terkemuka termasuk keluarga Soekarno yang telah memiliki pengaruh politik yang signifikan. Studi kasus ini membantu merinci dinamika politik  dan  bagaimana  dinasti  politik  menjadi  embedded  dalam  struktur  kekuasaan negara.  Dalam  menghadapi  perkembangan  zaman,  beberapa  dinasti  mungkin  mampu mengadaptasi  dan memodernisasi  sistem politik mereka, sementara yang lain mungkin mengalami  kemunduran  atau  akhirnya  digantikan  oleh  sistem  politik  yang  lebih demokratis. Dinamika politik dinasti seringkali merupakan cerminan dari ketangguhan, fleksibilitas,  dan  kemampuan  untuk  beradaptasi  terhadap  perubahan  zaman (Sukmariningsih, 2023).
Indonesia  tidak  memiliki  tradisi  politik  dinasti  presiden  sebagaimana  terjadi  di beberapa  negara  lain.  Sebaliknya,  sistem  politik  Indonesia  lebih  cenderung  kepada pemilihan presiden melalui mekanisme demokratis. Namun, ada beberapa keluarga yang memiliki  sejarah  panjang  dalam  politik,  di  mana  anggota  keluarga  mereka  menjabat dalam posisi politik yang berbeda-beda.
1) Keluarga Soekarno
Presiden  pertama  Indonesia,  Soekarno,  adalah  figur  sentral  dalam  sejarah  politik Indonesia.  Meskipun  Soekarno  memiliki  keturunan  yang  terlibat  dalam  politik setelahnya,  Indonesia  tidak  mengalami  dominasi  penuh  satu  dinasti.  Megawati Soekarnoputri, putri Soekarno, menjadi presiden Indonesia pada tahun 2001-2004. Namun, perlu dicatat bahwa keberlanjutan politik dalam keluarga Soekarno tidak menciptakan dinasti presiden seperti pada beberapa negara lain.
2) Keluarga Yudhoyono Presiden  keenam  Indonesia,  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY),  memegang jabatan pada tahun 2004-2014. Anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, mencoba terjun  ke  dunia  politik  dengan  mencalonkan  diri  sebagai  calon  gubernur  pada pemilihan gubernur tahun 2017, namun tidak berhasil memenangkan pemilihan.
3) Keluarga Widodo
Presiden  ketujuh  dan  kedelapan  Indonesia,  Joko  Widodo  (Jokowi),  memegang jabatan sejak 2014. Meskipun keluarga Jokowi terlibat dalam politik lokal, konsep dinasti  presiden  tidak  sepenuhnya  mencakup  keterlibatan  keluarga  dalam kepemimpinan nasional.
Perlu  dicatat  bahwa  Indonesia  menerapkan  batasan  dalam  Konstitusi  terkait periode  jabatan  presiden  yang  membatasi  satu  orang  untuk  menjabat  lebih  dari  dua periode  berturut-turut.  Hal  ini  mengurangi  kemungkinan  terbentuknya  dinasti  presiden yang  berlanjut  secara  langsung.  Walaupun  sejarah  politik  Indonesia  tidak  mencatat adanya dinasti presiden, namun dinamika politik dan peran keluarga dalam politik lokal tetap  berlangsung.  Politik  keluarga,  di  mana  beberapa  anggota  keluarga  terlibat  dalam posisi politik yang berbeda, masih dapat ditemui dalam beberapa kasus, tetapi itu lebih bersifat regional daripada nasional.

## b. Dampak Politik Dinasti
Politik dinasti, yang melibatkan dominasi kekuasaan oleh keluarga atau keturunan dalam  suatu  jabatan  politik,  memiliki  dampak  yang  signifikan  pada  berbagai  aspek politik, sosial, dan ekonomi. Kajian teori terkait dampak politik dinasti menjadi penting untuk memahami implikasi jangka panjang dari fenomena ini.
1) Kontrol Kekuasaan dan Otoritarianisme Dalam  sistem  politik  yang  didominasi  oleh  keluarga,  otoritarianisme  cenderung berkembang karena kendali yang kuat dipegang oleh kelompok tertentu. Teori ini menyebutkan bahwa keberlanjutan kekuasaan di tangan keluarga dapat mengancam demokrasi dan partisipasi masyarakat.
2) Pengaruh Politik dan Nepotisme Teori  ini  menyoroti  kemungkinan  penunjukan  anggota  keluarga  ke  posisi  kunci dalam pemerintahan  atau birokrasi,  yang dapat  mengabaikan prinsip  meritokrasi. Hal ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam distribusi peluang politik.
3) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Keluarga  politik  yang  mendominasi  cenderung  fokus  pada  kepentingan  mereka sendiri,  meninggalkan  potensi  kesenjangan  dalam  distribusi  sumber  daya  dan peluang.
4) Ketidakstabilan Politik Jika  terjadi  pertikaian  internal  dalam  keluarga  atau  ketidaksetujuan  antara kelompok  politik  yang  bersaing,  dapat  mengakibatkan  gangguan  politik  yang merugikan stabilitas dan perkembangan nasional.
5) Perubahan Kebijakan yang Terbatas Pemimpin yang berasal dari keluarga politik cenderung mempertahankan kebijakan yang telah ada atau mengubahnya secara terbatas, mengakibatkan stagnasi dalam inovasi kebijakan.
6) Menurunkan Kepercayaan Publik Jika masyarakat merasa bahwa kekuasaan secara terus-menerus dipegang oleh satu keluarga,  hal  ini  dapat  merugikan  legitimasi  dan  kepercayaan  publik  terhadap institusi politik.
7) Tantangan bagi Pemimpin Baru dan Pembaruan Teori  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  keluarga  politik  yang  sudah  mapan  dapat menjadi hambatan bagi individu atau kelompok baru yang ingin memasuki dunia politik dan membawa perubahan.
8) Potensi Pertentangan dan Fragmentasi Persaingan  antar  anggota  keluarga  atau  kelompok  dalam  keluarga  dapat  memicu ketegangan  internal  yang  dapat  merugikan  stabilitas  politik  secara  keseluruhan (Khairi, 2022).

## 4. Politik  Dinasti  di  Indonesia  Tahun  2023-2024  Perspektif  Politik  Islam Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah dan Kepemimpinan
Isu politik dinasti di Indonesia kurun waktu 2023-2024 dalam perspektif politik Islam  mengundang  refleksi  mendalam  terkait  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  keadilan sosial, partisipasi umat Islam, dan pengelolaan kekuasaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, kita dapat mengeksplorasi beberapa dimensi kritis yang muncul dari  perspektif  politik  Islam  terhadap  isu  politik  dinasti  di  Indonesia  (Gunanto,  2020). Dalam  pandangan  politik  Islam,  kepemimpinan  seharusnya  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  syariah  yang  mencakup  keadilan,  akuntabilitas,  dan  pemenuhan  kemaslahatan umum.  Isu  politik  dinasti  memunculkan  pertanyaan  tentang  sejauh  mana  pemimpin dinasti menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam tindakan dan kebijakan mereka. Dalam perspektif  politik  Islam,  isu  politik  dinasti  di  Indonesia  menjadi  pemandangan  yang kompleks dan menantang, menimbulkan pertanyaan fundamental tentang implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola politik. Kesimpulan terhadap isu ini melibatkan refleksi mendalam  terhadap  dampaknya  terhadap  prinsip-prinsip  syariah,  keadilan  sosial, partisipasi politik umat Islam, dan tata kelola kekuasaan yang berlandaskan pada nilai- nilai agama.
Pertama-tama,  isu  politik  dinasti  di  Indonesia  menciptakan  perdebatan  terkait dengan sejauh mana kepemimpinan dinasti dapat mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Dalam  perspektif  politik  Islam,  kepemimpinan  seharusnya  didasarkan  pada  etika  dan
moral Islam, memastikan keadilan, akuntabilitas, dan pelayanan masyarakat yang sejalan dengan  ajaran  agama.  Kesimpulan  ini  memunculkan  kebutuhan  untuk  menilai  apakah pemimpin dinasti mampu memadukan nilai-nilai syariah dengan praksis politik mereka (Tanjung  &  Faizal,  2021).  Dalam  konteks  ini,  pandangan  politik  Islam  menekankan demokrasi  yang  inklusif  dan  partisipasi  aktif  umat  Islam.  Isu  politik  dinasti  dapat merintangi partisipasi politik umat Islam, baik dalam konteks partai politik maupun dalam proses  pembentukan  kebijakan.  Kesimpulan  ini  membawa  implikasi  penting  tentang perlunya  mekanisme  politik  yang  memastikan  keadilan  dan  kesetaraan  akses  terhadap kekuasaan, sehingga partisipasi politik umat Islam dapat dihargai dan diakui.
Prinsip keadilan sosial, yang menjadi pilar penting dalam pandangan politik Islam, juga  terlibat  dalam  kesimpulan  ini.  Politik  dinasti  dapat  memunculkan  ketidaksetaraan dalam  distribusi  kekuasaan,  memaksa  pertanyaan  tentang  sejauh  mana  sistem  politik tersebut dapat menciptakan keseimbangan yang adil dan merata dalam manfaat sosial dan ekonomi. Kesimpulan ini merangsang perdebatan tentang dampak politik dinasti terhadap kesejahteraan  masyarakat  dan  ketidaksetaraan  yang  mungkin  muncul.  Dalam menghadapi isu politik dinasti, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi fokus yang signifikan  dari  perspektif  politik  Islam.  Prinsip-prinsip  ini  dianggap  krusial  dalam mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  memastikan  tindakan  politik  sesuai  dengan nilai-nilai  Islam.  Oleh  karena  itu,  kesimpulan  terhadap  isu  ini  menciptakan  panggilan untuk  peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  tata  kelola  politik,  sehingga kebijakan  dan  tindakan  politik  dinasti  dapat  diuji  sejauh  mana  mereka  sesuai  dengan prinsip-prinsip Islam.
Dalam konteks politik Islam, keseimbangan antara tradisi dan reformasi menjadi pertimbangan kunci. Kesimpulan ini menciptakan dorongan untuk mencari jalan tengah yang memungkinkan pelestarian nilai-nilai tradisional sambil mendorong reformasi yang mendukung  keadilan  sosial  dan  partisipasi  politik  yang  lebih  besar.  Dalam  hal  ini, pandangan politik Islam menciptakan ruang untuk refleksi tentang bagaimana masyarakat dapat  mencapai  kemajuan  dan  reformasi  tanpa  mengorbankan  identitas  dan  nilai-nilai kultural  (Pratama  &  Fitrisia,  2023).  Selanjutnya,  peran  lembaga-lembaga  keagamaan, seperti  NU  dan  Muhammadiyah,  dalam  membentuk  pandangan  politik  Islam  terhadap politik dinasti menjadi penting. Kesimpulan ini menunjukkan perlunya kerjasama antara lembaga  keagamaan  dan  masyarakat  untuk  membangun  pemahaman  bersama  tentang nilai-nilai Islam dan bagaimana mereka dapat tercermin dalam tindakan politik dinasti.
Pandangan  Islam  terhadap  politik  dinasti  mencerminkan  nilai-nilai  dan  prinsip- prinsip  ajaran  agama  Islam.  Meskipun  tidak  ada  pandangan  tunggal  yang  universal  di seluruh  dunia  Muslim,  beberapa  konsep  utama  dapat  diidentifikasi  dalam  pemahaman Islam terhadap politik dinasti.
a. Kepemimpinan Berdasarkan Kualifikasi Pemikiran Islam menekankan bahwa kepemimpinan seharusnya didasarkan pada kualifikasi,  keadilan,  dan  kemampuan,  bukan  sekadar  hubungan  keluarga  atau dinasti. Prinsip ini dalam ajaran Islam yang menekankan memilih pemimpin yang adil dan mampu memimpin dengan baik, tidak memandang garis keturunan.
b. Syariah dan Keadilan Sosial
Islam memberikan penekanan pada penerapan syariah sebagai panduan untuk tata kelola  politik.  Isu  politik  dinasti  di  Indonesia  menciptakan  kompleksitas  dalam dinamika  politik,  terutama  ketika  dilihat  dari  perspektif  politik  Islam.  Dalam pembahasan  ini,  dilihat  bagaimana  politik  dinasti  di  Indonesia  memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam kerangka politik Islam, mencakup dampaknya terhadap  demokrasi,  prinsip-prinsip  syariah,  dan  partisipasi  politik  umat  Islam (Maslamah & Yusdani, 2022).
Politik  dinasti  di  Indonesia  memiliki  akar  sejarah  yang  panjang,  dan  hal  ini tampaknya  berkembang  dalam  beberapa  periode,  termasuk  era  kolonial  dan  era  Orde Baru.  Beberapa  keluarga  politik  mempertahankan  kekuasaan  dan  memainkan  peran dominan  dalam  politik  Indonesia.  Perkembangan  ini  menciptakan  tatanan  politik  yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang adil (Dairani, 2022).
Dalam  pandangan  politik  Islam,  demokrasi  diharapkan  untuk  mencerminkan nilai-nilai  keadilan,  partisipasi  umat  Islam,  dan  keberlanjutan  prinsip-prinsip  syariah. Namun, isu politik dinasti dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi di Indonesia mencapai tujuan tersebut. Kritik terhadap politik dinasti sering kali muncul karena  menciptakan  ketidaksetaraan  akses  terhadap  kekuasaan  politik,  yang  dapat merugikan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan inklusif. Dari perspektif politik Islam, prinsip-prinsip  syariah  seharusnya  menjadi  dasar  bagi  tata  kelola  politik.  Pertanyaan muncul  tentang  sejauh  mana  praktik  politik  dinasti  sesuai  dengan  nilai-nilai  syariah. Syariah menekankan keadilan, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, politik dinasti yang diwariskan harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Partisipasi  politik  umat  Islam  sering  menjadi  perhatian  dalam  konteks  politik dinasti. Dalam hal ini, representasi politik Islam dapat terbatas jika keluarga politik yang mendominasi  tidak  mencerminkan  atau  mewakili  keberagaman  masyarakat  Indonesia secara adil. Partai-partai politik atau figur-figur politik Islam dapat mengalami kendala untuk memperoleh akses yang setara terhadap kekuasaan politik.
Ajaran  Islam  menekankan  pentingnya  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam kepemimpinan.  Politik  dinasti  sering  dikritik  karena  dapat  menciptakan  lingkungan  di mana akuntabilitas lemah dan kebijakan politik lebih terfokus pada kepentingan keluarga politik  daripada  kepentingan  umum.  Dalam  perspektif  politik  Islam,  ini  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  etika  dan  moral  Islam.  Politik  dinasti  di  Indonesia  sering  kali menciptakan  dilema  antara  mempertahankan  tradisi  dan  mendorong  reformasi. Sementara  beberapa  keluarga  politik  memiliki  dukungan  kuat  dari  masyarakat  karena dianggap sebagai penjaga tradisi atau kestabilan, ada juga tuntutan untuk reformasi politik yang  lebih  demokratis  dan  inklusif.  Lembaga-lembaga  keagamaan,  seperti  Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memiliki peran penting dalam membentuk pandangan politik  Islam  terhadap  isu  politik  dinasti.  Mereka  dapat  memainkan  peran  dalam memberikan arahan etika dan moral kepada umat Islam serta menyuarakan keprihatinan terhadap praktik politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Secara  keseluruhan,  isu  politik  dinasti  di  Indonesia,  ketika  dianalisis  dari perspektif  politik  Islam,  menghadirkan  serangkaian  pertanyaan  dan  tantangan  yang memerlukan  refleksi  mendalam  dan  aksi  konstruktif.  Kesimpulan  ini  membangkitkan panggilan untuk transformasi dan reformasi politik yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan mengarah pada tata kelola politik yang lebih adil, transparan, dan partisipatif.

## 5. Isu Dinasti Politik di Indonesia dalam Pemilu Tahun 2023-2024
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu mekanisme untuk memilih para pemimpin dan sekaligus merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga akan terbentuk perwakilan pemerintahan yang memiliki legalitas formal sesuai dengan  konstitusi.  Pemilu  sering  disebut  sebagai  pesta  demokrasi,  yaitu  untuk membentuk  sistem  kekuasaan  negara  yang  berkedaulatan  rakyat  dan  permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. Pemilu adalah kekuasaan  yang  lahir  dari  bawah  menurut  kehendak  rakyat  dan  dipergunakan  sesuai dengan keinginan rakyat.
Pergantian  pemimpin  melalui  mekanisme  pemilihan  dimungkinkan  terjadinya persaingan yang ketat bagi calon-calon yang berkeinginan menduduki jabatan politis atau struktural dalam pemerintahan. Para calon pasti akan menyususn strategi untuk mencari dukungan dari masyarakat yang mempunyai hak suara. Dalam implementasinya terdapat satu  satu  alternatif  strategi  yang  sering  dilakukan  oleh  para  calon  untuk  memperoleh kekuasaan  atau  mempertahankan  kekuasaan  melalui  strategi  yang  mengabaikan  etika berpolitik, yaitu dengan cara memberi uang kepada masyarakat agar memilih dirinya.
Dinamika  Politik  Dinasti  yang  berorientasi  pada  kekuasaan  yang  bersifat  turun temurun  dan  kekerabatan.  Idealnya  fenomena  seperti  itu  harus  dihindari  dan  tidak dilakukan karena semakin umbuhnya praktik politik dinasti yang mengedepankan unsur kekeluargaan atau kekerabatan, maka proses rekruitmen dan pergantian kepemimpinan di tubuh partai politik tidak berjalan atau stagnan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi partai pembentukan politik tanah air.
Mencermati  beberapa  penyebab  terjadinya  politik  dinasti  di  Indonesia  yang semakin marak ini dapat dinyatakan bahwa negara akan sulit menemukan pemimpin yang memiliki  kapasitas,  kapabilitas,  dan  integritas  yang  baik  untuk  memajukan  tatanan pemerintahan dari berbagai tingkatan mulai pusat sampai daerah. Sistem politik dinasti, sistem pengkaderan di dalam tubuh partai politik tidak berkembang dengan baik. Kader- kader yang  ada di  dalam partai  politik tidak mendapat  kesempatan atau peluang untuk turut serta berkompetisi menjadi pemimpin bangsa.
Maraknya  politik  dinasti  yang  sangat  kental  dengan  unsur  kekerabatan  ini berimplikasi pada dinamila partai politik di Indonesia. Partai politik hanya dijadikan alat kendaraan  politik  yang  pada  akan  menyumbat  fungsi  ideal  partai  karena  partai  politik hanya  melihat  dari  aspek  untuk  memperoleh  kekuasaan  saja.  Rekruitmen  kader  partai politik  tidak  berjalan  ideal  karena  yang  dilihat  hanya  dari  aspek  popularitas  kekayaan calon untuk meraih kemenangan.
Konteks lainnya ada juga ditunjukkan dengan sisi lain muncul calon instan dari kalangan  selebriti,  pengusaha  yang  tidak  memiliki  pengalaman  organisasi  dan  latar belakang  pendidikan  yang  memadai.  Konsekueansi  menutup  ruang  dan  peluang masyarakat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk bisa mencalonkan diri untuk mendapatkan  kesempatan  berkompetisi  memperoleh  kekuasaan.  Pusaran  kekuasaan jangan  sampai  terjadi  berada  di  lingkungan  elite  politik  yang  mengedepankan kekerabatan  atau  keluarga.  Berpotensi  memunculkan  terjadinya  negosiasi  dan penyusunan  konspirasi  kepentingan  dalam  menjalankan  tugas  kenegaraan.  Dalam mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  jangan  sampai  hal  tersebut  terjadi  karena  akan semakin jauh dari cita-cita bersama dan tidak dapat mewujudkan sistem demokrasi yang sehat.
Keberlangsungan Politik Dinasti suatu bertanda bahwa pendidikan politik di tanah air  tidak  berjalan  dengan  baik.  Setiap  warga  masyarakat  dalam  menduduki  jabatan  itu terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat dan kriteria, sehingga peluang yang terbuka ini memberikan hak yang sama kepada warga negara. Jabatan itu dikuasai oleh segelintir atau  sekelompok  orang  yang  memiliki  kekeluargaan,  kekerabatan  ataupun  kedekatan secara  emosional.  Regulasi  yang  mengatur  pembatasan  periodisasi  agar  politik  dinasti tidak bertumbuh dengan cepat karena merusak tatanan sistem demokrasi.
Geliat  nepotisme  dan  politik  dinasti  kembali  tampak  dalam  pemilihan  kepala daerah, ada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wali  kota  Solo,  dan  menantunya  Bobby  Nasution  yang  menjadi  wali  kota  Medan, Sumatera Utara. Ada putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang menjadi wali  kota  Tangerang  Selatan.  Keponakan  Menteri  Pertahanan  Prabowo  Subianto, Saraswati Djojohadikusumo, yang menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan. Selain itu
juga  ada  Hanindito  Himawan  Pramono,  putra  Pramono  Anung  yang  menjadi  kepala daerah di Kediri (Mashari & Retno Mawarini Sukmariningsih, 2023).  Politik dinasti atau politik  kekerabatan  memang  bukan  hal  yang  dilarang  karena  dalam  demokrasi  setiap orang  memiliki  kesetaraan,  namun  memiliki  dampak  yang  mesti  dicegah.  Hal  tersebut tentu  saja  menyebabkan  politik  dinasti  adalah  hal  yang  kontrversial  dan  problematik dalam demokrasi meski diakui oleh konstitusi.

## 6. Peran Agama Islam Dalam Menghadapi Dinasti Politik
Peran  agama  Islam  dalam  menanggapi  dinasti  politik  di  Indonesia  merupakan aspek yang kompleks dan bernuansa multi-dimensi. Untuk memahami dinamika ini, perlu dilakukan kajian teori yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip agama Islam, sejarah politik Indonesia, serta dinamika sosial masyarakat. Agama Islam memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  membentuk  nilai-nilai  moral  dan  etika  yang menjadi  landasan  bagi  tata  kelola  pemerintahan.  Konsep-konsep  seperti  keadilan, kejujuran,  dan  kebijaksanaan  menjadi  pedoman  dalam  agama  Islam,  menciptakan harapan masyarakat terhadap pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks dinasti politik di Indonesia, teori ini dapat dijabarkan melalui konsep kepemimpinan adil yang diakar pada prinsip-prinsip syariah.
Pertama,  syariah  Islam  menekankan  pada  prinsip  keadilan  dalam  segala  aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Konsep keadilan ini menjadi dasar bagi  umat  Islam  dalam  menilai  dan  menanggapi  dinasti  politik.  Jika  sebuah  dinasti dianggap tidak menjalankan prinsip keadilan, maka masyarakat dapat merespon secara kritis berdasarkan ajaran agama Islam.
Kedua,  dalam  konteks  kepemimpinan  adil,  agama  Islam  menekankan  perlunya pemimpin yang amanah dan tulus dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dinasti politik yang  dipimpin  oleh  pemimpin  yang  mengedepankan  nilai-nilai  moral  agama  Islam diyakini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebaliknya, jika pemimpin dinasti  terlibat  dalam  praktik  korupsi  atau  penyalahgunaan  kekuasaan,  agama  Islam memberikan landasan kritik yang kuat.
Selain itu, teori ini juga melibatkan analisis sejarah politik Indonesia. Sejak masa awal  penyebaran  Islam  di  Indonesia,  agama  ini  telah  menjadi  faktor  penting  dalam pembentukan identitas dan budaya masyarakat. Dalam beberapa periode sejarah, agama Islam telah menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik, bahkan membentuk dinasti-dinasti politik  tertentu.  Dalam  menyikapi  dinasti  politik,  masyarakat  Indonesia  seringkali menggunakan landasan ajaran agama Islam sebagai kriteria penilaian. Hal ini tercermin dalam  partisipasi  aktif  masyarakat  Muslim  dalam  pemilihan  umum,  di  mana  mereka cenderung mendukung pemimpin yang dianggap memegang teguh prinsip-prinsip agama Islam.
Namun, peran agama Islam dalam menanggapi dinasti politik tidak selalu bersifat kritis.  Ada  juga  situasi  di  mana  agama  Islam  dijadikan  alat  legitimasi  oleh  pemimpin politik  untuk  mengokohkan  kekuasaannya.  Oleh  karena  itu,  kajian  teori  perlu memperhatikan dinamika kompleks ini untuk mendapatkan pemahaman yang holistik.
Secara  keseluruhan,  kajian  teori  peran  agama  Islam  dalam  menanggapi  dinasti politik  di  Indonesia  menyoroti  hubungan  yang  erat  antara  nilai-nilai  agama,  sejarah politik,  dan  dinamika  sosial.  Dengan  memahami  konsep  kepemimpinan  adil  dalam perspektif  agama  Islam,  kita  dapat  menggali  lebih  dalam  bagaimana  masyarakat Indonesia  merespons  dan  membentuk  dinasti  politik  dengan  mempertimbangkan  nilai- nilai keagamaan (Hafidh, 2022).
7. Sikap Masyarakat Terhadap Politik Dinasti di Indonesia Tahun 2023-2024
Kajian  teori  mengenai  sikap  masyarakat  terhadap  politik  dinasti  di  Indonesia melibatkan  pemahaman  mendalam  terhadap  faktor-faktor  yang  memengaruhi  persepsi dan  partisipasi  masyarakat  dalam  sistem  politik  yang  didominasi  oleh  keluarga  atau dinasti  politik.  Beberapa  teori  yang  relevan  untuk  dikaji  melibatkan  psikologi  politik, sosiologi politik, dan teori partisipasi politik.
a. Psikologi Politik
Sikap  masyarakat  terhadap  politik  dinasti  bisa  dipahami  melalui  lensa  psikologi politik, dengan memerhatikan faktor-faktor seperti  identifikasi  politik, kepercayaan, dan  pengalaman  pribadi.  Misalnya,  apakah  masyarakat  merasa  terwakili  atau terpinggirkan oleh dinasti politik dapat memengaruhi sikap mereka.
b. Sosiologi Politik Dalam  perspektif  sosiologi  politik,  penting  untuk  menganalisis  struktur  sosial  dan bagaimana  dinasti  politik  dapat  menjadi  bagian  integral  dari  sistem  politik.  Faktor- faktor  seperti  status  sosial,  kekuatan  ekonomi,  dan  hubungan  kekerabatan  dapat membentuk sikap masyarakat terhadap politik dinasti.
c. Teori Partisipasi Politik Masyarakat yang merasa partisipasinya signifikan dalam politik dinasti dapat memiliki sikap  yang  berbeda  dengan  yang  merasa  terpinggirkan.  Teori  partisipasi  politik membahas tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan bagaimana dinasti politik mungkin mempengaruhi motivasi partisipasi atau ketidakpartisipasian.
d. Faktor Ekonomi Analisis  ekonomi  politik  juga  penting,  karena  dinasti  politik  seringkali  terkait  erat dengan  kontrol  sumber  daya  ekonomi.  Melihat  dampak  ekonomi  dinasti  politik terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dapat  membantu  menjelaskan  sikap  mereka terhadap fenomena ini.
e. Pengaruh Media Massa Media  massa  memainkan  peran  besar  dalam  membentuk  opini  publik.  Kajian seharusnya  melibatkan  analisis  terhadap  bagaimana  media  meliput  dan mempresentasikan  politik  dinasti  serta  bagaimana  itu  memengaruhi  persepsi masyarakat.
f. Reformasi Politik
Sikap masyarakat terhadap dinasti politik juga dapat dipengaruhi oleh sejarah politik Indonesia,  terutama  periode  reformasi.  Pemahaman  terhadap  perubahan  politik  dan upaya menuju sistem yang lebih demokratis dapat membantu menjelaskan dinamika sikap masyarakat.
Dengan  memadukan  pendekatan-pendekatan  tersebut,  kita  dapat  membentuk pemahaman  yang  lebih  holistik  tentang  sikap  masyarakat  terhadap  politik  dinasti  di Indonesia.  Faktor-faktor  psikologis,  sosial,  ekonomi,  dan  politis  harus  diperhitungkan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.

## Kesimpulan
Dalam  menghadapi  isu  politik  dinasti,  aspek  akuntabilitas  dan  transparansi menjadi fokus yang signifikan dari perspektif politik Islam. Prinsip-prinsip ini dianggap krusial  dalam  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  memastikan  tindakan  politik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks politik Islam, keseimbangan antara tradisi dan reformasi menjadi pertimbangan kunci. Kesimpulan ini menciptakan dorongan untuk mencari  jalan  tengah  yang  memungkinkan  pelestarian  nilai-nilai  tradisional  sambil mendorong reformasi yang mendukung keadilan sosial dan partisipasi politik yang lebih besar. Secara keseluruhan, isu politik dinasti di Indonesia pada tahun 2023-2024, ketika
dianalisis  dari  perspektif  politik  Islam,  menghadirkan  serangkaian  pertanyaan  dan tantangan  yang  memerlukan  refleksi  mendalam  dan  aksi  konstruktif.  Kesimpulan  ini membangkitkan panggilan untuk transformasi dan reformasi politik yang mencerminkan nilai-nilai  Islam dan mengarah pada tata kelola politik yang lebih adil, transparan, dan partisipatif.

## Daftar Pustaka
Agus Dedi. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 8 (1), 92–101.
Alqani, M. N. dan W. (2021). Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal . Aceh: Syiah Kuala University Pres.
Apriliyanti, A. K. (2022). Legal Standing Warga Negara Indonesia Dalam Pembubaran Partai Politik Perspektif Ham Islam. JIL : Journal of Indonesian Law , 3 (1), 82– 104.
Badrun, U. (2021). Sistem Politik Indonesia . Jakarta: PT Bumi Aksara. Basya,  M.  H.  (2021). Islam  Dan  Negara :  Studi  Pemikiran  Al-Mawardi .  In Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ (Vol. 2021).
Dairani, D. (2022). Upaya Konstitusional Dalam Memutus Mata Rantai Dinasti Politik Pada Pemilukada Serentak Tahun 2024. HUKMY : Jurnal Hukum , 2 (2), 199–210. Gunanto,  D.  (2020).  Tinjauan  Kritis  Politik  Dinasti  di  Indonesia. Sawala :  Jurnal Administrasi Negara , 8 (2), 177–191.
Hafidh, M. R. N. (2022). Peran politik pemuka agama Islam dalam Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2020. E-Civics , 11 (01), 65–80. Harmawansyah, M. F. (2019). Sistem Politik Indonesia . Surabaya: Scopindo.
Khairi, H. (2022). Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. JWP (Jurnal Wacana Politik) , 7 (1), 35.
Mashari,  &  Retno  Mawarini  Sukmariningsih.  (2023).  Pengaruh  Politik  Dinasti  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  terhadap  Keberlangsungan  Demokrasi  di  Indonesia. Jurnal Suara Pengabdian 45 , 2 (4), 53–69.
Maslamah, A., &  Yusdani.  (2022). Dinasti Politik Di  Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer. Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH) , 4 (2), 97– 110.
Muhajir.  (2023).  Pemikiran  Politik  Islam  Imam  Al-Mawardi  dan  Relevansinya  di Indonesia Imam Al-Mawardi ’ s Islamic Political Thought and Its Relevance in Indonesia. POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam , X (I), 83– 98.
Mujibarrahman,  Agung  Muhammad.  (2023). Proses  Terbentuknya  Asas  Praduga Terhadap Politik Dinasti Suatu Negara . 6160 (2), 37–44. Pratama,  G.  N.,  &  Fitrisia,  A.  (2023). Fenomena  Dinasti  Politik  dari  Persfektif Aksiologis . 7 , 30755–30762.
Ridwan. (2020). Fiqih Politik . Jakarta: AMZAH.
Rohim, M., Rahmawati, L., Raihan, A., & Rizki, S. (2023). Demokrasi Pancasila: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia. Advanced In Social Humanities Research , 1 (5), 664.
Salia,  F.  N.,  &  Wibowo,  P.  (2022). Ada  Apa  Dengan  Faktor  Kepemimpinan  Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Eks Karesidenan Surakarta ?  Badan  Pemeriksa  Keuangan  ,  Jakarta  ,  Indonesia  Politeknik Keuangan Negara STAN , Tangerang Selatan , Indonesia Fatah Nur Salia : A . 8 (1), 63–88.
Sukmariningsih, R. M. (2023). Batasan Politik Dinasti Perspektif Moral Hukum . 21 (2), 1–16.
Syafril, R. (2020). Politik Dinasti dalam Pandangan Islam. JESS (Journal of Education on Social Science) , 4 (1), 125.
Tanjung,  M.  A., &  Faizal,  F. (2021). Potret  Keadilan Dalam Politik Dinasti  Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum , 6 (1), 144.