Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105

## Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian

## Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sumedang faris18002@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  kepastian  hukum  konversi  bentuk  sertipikat  tanah dari  fisik  menjadi  elektronik  serta  perlindungan  hukumnya  terhadap  pemegang  hak  sebagai  alat pembuktian.  UUPA  hingga  PP  24/1997  dinyatakan  bahwa  alat  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah yaitu sertipikat berupa surat-surat sehingga memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis namun Kementerian ATR/BPN mengeluarkan kebijakan terkait sertipikat elektronik yang mengubah dan menggantikan  keberadaan  sertipikat  fisik  sehingga  penelitian  ini  merupakan  penelitian  baru mengingat  selama  ini  sertipikat  berbentuk  fisik  dan  kebijakan  sertipikat  elektronik  baru  akan dilaksanakan.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  yuridis  normatif.  Hasil penelitian  yaitu  konversi  bentuk  sertipikat  tanah  dari  fisik  menjadi  elektronik  hanya  dilakukan pada bidang tanah yang sudah terdaftar melalui permohonan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang  diajukan  oleh  pemegang  hak  sehingga  jaminan  kepastian  hukum  terdapat  pada  ada  atau tidaknya  permohonan  pemeliharaan  data  yang  diajukan.  Adapun  kaitannya  dengan  pembuktian, sertipikat  elektronik  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  pemegang  hak  sebagai  alat  bukti elektronik  yang  dibuktikan  dengan  2  cara  yaitu  memperlihatkan  secara  langsung  dari  sistem elektronik dan hasil cetakannya.
Kata kunci: Alat Bukti;  Pendaftaran Tanah; Sertipikat Elektronik

## Legal Certainly Convertion Of Land Certificate Form To Electronic And Proff Of Rights Holders

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  legal  certainty  of  converting  the  form  of  land certificates  from  physical  to  electronic  and  the  legal  protection  for  rights  holders  as  a  means  of proof. In the UUPA to PP 24/1997 it is stated that proof of ownership of land rights is a certificate in the form of letters so that it has the position as written evidence but the Ministry of ATR/BPN issued a policy related to electronic certificates that change and replace the existence of physical certificates so that this research is a research study. only considering that so far the certificates are in the form of physical certificates and the new electronic certificate policy will be implemented. The research method in this study is the normative juridical method with qualitative juridical data analysis  methods and descriptive analytical research specifications. With the results of the study, namely the conversion of the form of land certificates  from physical to electronic is only carried out  on  land  parcels  that  have  been  registered  through  a  land  registration  data  maintenance application submitted by the right holder so that the guarantee of legal certainty is in the presence or  absence  of  the  submitted  data  maintenance  application.  With  regard  to  evidence,  electronic certificates  can  provide  protection  to  rights  holders  as  electronic  evidence,  which  is  proven  in  2 ways, namely by showing directly from the electronic system and the printed results.
Keywords: Electronic Certificate; Evidence; Land Registration
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Tanah merupakan kekayaan alam yang menjadi sumber terhadap kehidupan manusia  karena  banyak  aktivitas  manusia  dilakukan  diatas  tanah  seperti  tempat untuk  tinggal  dan  bekerja  untuk  mencari  sumber  kehidupan.  Maka  dari  itu, keberadaan  tanah  memiliki  arti  penting  terhadap  kehidupan  manusia  yang menjadikan keberadaan tanah memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu sebagai capital asset dan social  asset .  Sebagai social  asset ,  tanah  memiliki  fungsi    dalam masyarakat  sebagai  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  untuk  kehidupan  setiap  hari. Sedangkan  sebagai capital  asset ,  tanah  memiliki  fungsi  sebagai  faktor  modal terhadap  pemanfaatan  atau  pembangunan  yang  dilakukan  diatasnya  sehingga menjadi objek ekonomi yang bernilai  ekonomis dan dapat diniagakan serta dapat menjadi  objek  spekulasi  oleh  berbagai  pihak. 1 Pertanahan  memiliki  arti  penting bagi  masyarakat  untuk  kehidupan  sehari-hari  di  Indonesia,  dimana  penggunaan serta pemanfaatannya secara mendasar dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana  terkandung  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dan  diatur  lebih lanjut  dalam  UU  5/1960  (UUPA). 2 Proses  pendaftaran  tanah  pada  akhirnya menghasilkan terbitnya atau diberikannya surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian  yang  kuat,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c UUPA. 3 Surat-surat  tanda  bukti  hak  atas  tanah  tersebut,  pada  umumnya  dikenal dengan  nama  sertipikat  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  20  PP Pendaftaran  Tanah  yang  menyatakan  bahwa  sertipikat  merupakan  surat  tanda bukti hak-hak yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 4
Menteri  ATR/KBPN  pada  tanggal  12  Januari  2021  menetapkan  peraturan mengenai sertipikat secara elektronik yang menjadi tonggak perubahan mendasar dalam  sistem  hukum  agraria  terkait  sertipikat,  dimana  semenjak  Indonesia merdeka  bahkan  sebelum  kemerdekaan  Indonesia  bukti  dengan  surat  yang berbentuk fisik sebagaimana disebutkan dalam UUPA dan PP Pendaftaran Tanah, ketentuan  perubahan  bentuk  dari  sertipikat  tersebut  sebagaimana  terkandung dalam  Permen  ATR/KBPN  1/2021.  Menteri  ATR/KBPN  Sofyan  Djalil menjelaskan  secara  garis  besar  diperlukannya  perubahan  bentuk  sertipikat menjadi elektronik yaitu bertujuan untuk menciptakan efisiensi pendaftaran tanah, menjamin kepastian hukum dan mengurangi perkara pertanahan di pengadilan. 5
1 Triana  Rejekiningsih,  “Asas  Fungsi  Sosial  Hak  Atas  Tanah  Pada  Negeri  Hukum  (Suatu  Tinjauan Dari  Teori,  Yuridis  Dan  Penerapannya  Di  Indonesia),” Jurnal  Yustitia 5,  no.  2  (2006):  306–7, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744.
2 Raden  Ari  Setya  Wibawa,  “Kajian  Yuridis  Atas  Proses  Sertifikatr  Hak  Atas  Tanah  Wakaf  Yang Berstatus Letter C Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019): 276, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2274.
3 Sigit Sapto Nugroho, Hukum Agraria Indonesia (Solo: Kafilah Publishing, 2017).
4 Ade Adriansyah, “Kedudukan Hukum Putusan No. 200/PDT.G/2008/PN.SMG Dalam Penyelesaian Sengketa  Kepemilikan  Tanah  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice,” Jurnal  Ius  Constituendum 3,  no.  1 (2018): 3, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.860.
5 Mela  Amani,  “6  Hal  Yang  Perlu  Diketahui  Tentang  Sertipikat  Tanah  Elektronik,”  Kompas,  2021, https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/04/095700065/6-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-sertipikat- tanah-elektronik.
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
Akan  tetapi  kebijakan  sertipikat  tanah  elektronik  ini  menurut  Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terdapat beberapa permasalahan seperti  terkait  dengan  proses  validasi  tanah-tanah  pemerintah  dan  posisi  serta keterlibatan  masyarakat  pada  proses  validasi  tersebut  karena  KPA  menjelaskan masih  banyak  tanah  yang  bermasalah  dan  berstatus  sengketa  atau  sedang berperkara  di  pengadilan,  tercatat  terdapat  8959  kasus  sengketa  lahan  dan  27% merupakan kasus  sengketa lahan antara masyarakat  dengan pemerintah. 6 Menteri ATR/BPN  menyatakan  akan  menjamin  tidak  akan  ada  penarikan  terhadap sertipikat  tanah secara massal karena  ayat  tersebut  harus ditafsirkan sebagai  satu kesatuan dalam Pasal  16 sehingga merupakan serangkaian proses dari pendataan yang  ada,  kemudian  setelah  siap  dilakukan  penggantian  dan  proses  penarikan sertipikat merupakan tahapan terakhir. 7
Akan  tetapi  masih  terdapat  sejumlah  permasalahan  yuridis  terkait  tanah  di masyarakat seperti yang dinyatakan oleh KPA, permasalahan yang muncul seperti validasi tanah-tanah pemerintah karena tidak sedikit kasus sengketa tanah hingga konflik  agraria  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  terkait  kepemilikan  dan penguasaan  tanah.  Selain  itu,  minimnya  peran  serta  masyarakat  dalam  proses konversi  dapat  menimbulkan ketidak sesuaian rencana dengan praktiknya karena dalam  rumusan  akan  ada  penarikan  atau  penggantian  sertipikat  fisik  yang  ada ditangan  masyarakat,  hal  ini  dapat  menimbulkan  permasalahan  serta  celah  bagi oknum-oknum  ataupun  modus  penipuan.  Selain  dalam  proses  konversi  dari sertipikat fisik menjadi sertipikat elektronik, pembuktian dari sertipikat elektronik itu  sendiri  dapat  menimbulkan  permasalahan  karena  selama  ini  bukti  elektronik merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti di pengadilan. 8
Berdasarkan  penelitian  pendahuluan,  ditemukan  beberapa  topik  yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang pertama yaitu oleh Silviana (2021) yang  menganalisis  terkait  urgensi  sertipikat  tanah  elektronik  sehingga  fokus  dan hasil  penelitian  tersebut  hanya  terhadap  kepentingan  penerapan  kebijakan pemberlakuan  dari  sertipikat  elektronik  pada  sistem  pendaftaran  tanah  di Indonesia yang merupakan suatu aturan baru oleh Kementerian ATR/BPN dalam peningkatan pelayanan serta cara penerapan layanannya yang dimulai dari seperti dengan  menggunakan pilot  project . 9 Kemudian  yang  kedua  yaitu  oleh  Alwajdi (2021)  yang  menganalisis  terkait  pengaturan  sertipikat  elektonik  dalam  sistem hukum  pertanahan  yang  dikaitkan  dengan  indeks  kemudahan  berusaha  sehingga
6 Okezone,  “Ada  8.959  Sengketa  Lahan,  Terbanyak  Konflik  Antar  Masyarakat,”  Okezone,  2019, https://economy.okezone.com/read/2019/05/03/470/2051073/ada-8-959-sengketa-lahan-terbanyak-konflik- antar-masyarakat.
7 CNN  Indonesia,  “Pemerintah  Tegaskan  Tak  Ada  Penarikan  Sertipikat  Tanah  Massal,”  CNN Indonesia, 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210204155519-92-602347/pemerintah-tegaskan- tak-ada-penarikan-sertipikat-tanah-massal.
8 NNP,  “Bukti  Elektronik  Sering  Kandas  Akibat  Frasa  ‘nya’’,’”  Hukum  Online,  2021, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586531f00aa40/bukti-elektronik-sering-kandas-akibat-frasa-nya.
9 Ana  Silviana,  “Urgensi  Sertipikat  Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum  Pendaftaran  Tanah  Di Indonesia,” Administrative Law & Governance Journal 4,
no. 1 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-%2068.
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
fokus  dan  hasil  penelitiannya  tersebut  menjadi  dimana  kebijakan  penerapan sertipikat  elektronik  ini  telah  sesuai  dengan  RKP  tahun  2021  yang  memberikan kemudahan  terhadap  kegiatan  berusaha  untuk  menaikkan  indeks  kemudahan berusaha. 10 Lebih  lanjut  yang  ketiga  yaitu  oleh  Alimuddin  (2021)  yang menganalisis sertipikat  elektronik  sebagai  jaminan kepastian hukum  kepemilikan tanah sehingga fokus dan hasil pembahasan didalamnya terkait relevansi sertipikat elektronik dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta kepastian  hukum  sertipikat  elektronik  yang  berupa  data  digital  yang  bebas  dari pemalsuan. 11
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  telah  diuraikan  diatas,  terdapat banyak  perbedaan  apabila  dibandingkan  dengan  penelitian  ini  karena  penelitian sebelumnya  hanya  fokus  terhadap  hal-hal  yang  nampak  dipermukaan  seperti kepentingan  penerapannya,  cara  penerapannya  berdasarkan  Permen  ATR/KBPN Sertipikat  Elektronik  dan  keterkaitan  sertipikat  elektronik  dengan  perkembangan zaman  sehingga  tidak  menampilkan  permasalahan  yang  sesungguhnya  dari keberadaan  kebijakan  sertipikat  elektronik  serta  pembahasannya  pun  tidak komprehensif  dengan  tidak  banyak  mengkaji  peraturan  baik  secara  horizontal maupun  vertikal  serta  norma-norma  ataupun  teori  hukum  terkait  dengan  hukum agraria  khususnya  pendaftaran  tanah.  Berangkat  dari  hal  tersebut,  penelitian  ini akan  sebisa  mungkin  untuk  memenuhi  serta  memperbaiki  keterbatasan  pada penelitian yang sudah ada sebelumnya secara utuh menyeluruh dan komprehensif.
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  terkait  jaminan  kepastian hukum  dalam  proses  konversi  atau  perubahan  sistem  sertipikat  tanah  dari sertipikat  fisik  menjadi  sertipikat  elektronik  terhadap  pemegang  hak  dan menganalisa  perlindungan  hukum  sertipikat  elektronik  terhadap  pemegang  hak sebagai alat pembuktian di pengadilan.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  suatu penelitian  yang  menekankan  terhadap  ilmu  hukum  dan  juga  peneliti  berusaha untuk  menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang  terdapat  serta  hidup  dan  berlaku dalam  masyarakat. 12 Maka  dari  itu,  penelitian  yang  dilakukan  menitik  beratkan terhadap  penggunaan  data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier,  baik  perundang-undangan,  pustaka  hukum  serta  lainnya  yang  memiliki hubungan  dan  menjadi  penunjang  terhadap  pembahasan  di  dalam  Penelitian  ini serta  didukung  dengan  data  primer  yang  diperoleh  dari  wawancara.  Spesifikasi penelitian  yaitu  deskriptif  analitis  dimana  akan  menggambarkan  hukum  positif
10 Muhammad  Farid  Alwajdi,  “Pengaturan  Sertipikat  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan Dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha Pada  Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Pertanahan 11, no. 1 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.39.
11 Nur Hidayani Alimuddin, “Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia,” Jurnal Sasi 27, no. 3 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509.
12 Ronny  Hanitijo  Alimuddin, Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri (Jakarta:  Ghalila Indonesia, 1990).
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
dikaitkan  dengan  teori  serta  praktek  yang  terkait  permasalahan  yang  dibahas. 13 Penelitian  ini  diharapkan  akan  mendapatkan  gambaran  yang  utuh  menyeluruh, faktual,  aktual  dan  sistematis  mengenai  jaminan  kepastian  hukum  dalam  proses konversi  bentuk  sertipikat  tanah  dari  fisik  menjadi  elektronik  serta perlindungannya terhadap pemegang hak sebagai alat pembuktian.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Jaminan Kepastian Hukum Konversi Bentuk Sertipikat Tanah Dari Fisik Menjadi Elektronik
Menteri  ATR/KBPN  pada  tanggal  12  Januari  2021  menetapkan  peraturan mengenai  Sertipikat  Elektronik  sebagaimana  tercantum  dalam  Permen ATR/KBPN  1/2021  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  efisiensi  dalam pendaftaran  tanah,  menjamin  kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara di pengadilan terkait pertanahan sehingga keberadaan dari sertipikat yang selama ini berbentuk fisik akan berubah bentuknya  menjadi  sertipikat  elektronik. 14 Pada  dasarnya  pendaftaran  tanah bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  BPN  guna  terdaftarnya  setiap tanah  sehingga  tercatat  baik  melalui  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Kantor Pertanahan Indonesia. 15 Sertipikat merupakan proses akhir dari pendaftaran tanah menurut Pasal 19 UUPA sebagai alat bukti yang kuat dan bukan bukti mutlak. 16
Selama  ini  Kementerian  ATR/BPN  telah  mengembangkan  sistem komputerisasi  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  yaitu  Sistem  Informasi Pertanahan  (SIP).  SIP  merupakan  bagian  dari  SIG  yang  memiliki  fungsi  untuk pendataan terkait pertanahan yang mencakup perekaman terhadap berbagai aspek yaitu aspek temporal hingga aspek legal riwayat penguasaan dan kepemilikan hak atas  tanah.  SIP  memiliki  fungsi  sebagai  perangkat  untuk  mengambil  keputusan baik  dari  segi  legal,  administrasi,  ekonomi  maupun  sebagai  alat  bantu  terhadap kegiatan  perencanaan  dan  pembangunan. 17 Pengembangan  SIP  dengan pemanfaatan  teknologi  dalam  proyek  komputerisasi  sistem  layanan  pertanahan sejak  tahun  1997,  dimana  penerapan  dari  SIP  pada  awalnya  diterapkan  secara bertahap dari 12 Kantor Pertanahan pada tahun 1997 dan pada tahun 2014 jumlah Kantor Pertanahan yang sudah menerapkan SIP sebanyak 451 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. 18
13 Ronny Hanitijo Alimuddin.
14 Direktorat  Jenderal  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah,  “Sosialisasi  Permen  1/2021  Tentang
Sertipikat Elektronik,” Universitas Subang, 2021,
http://lib.unsub.ac.id/index.php?p=fstream&fid=3597&bid=5043.
15 Lambang Prasetyo, “Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum Untuk  Dibagikan  Sebagai  Harta  Warisan  Dalam  Kajian  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf,” Jurnal Ius Constituendum 2, no. 1 (2017): 89, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.545.
16 Agus  Salim,  “Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertipikat  Hak  Milik  Dengan Adanya Penerbitan Sertipikat Ganda,” Jurnal Usm Law Review Review 2, no. 2 (2019): 178, https://doi.org/, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269.
17 Fahmi  Charish  Mustofa,  “Evaluasi  Pengembangan  Sistem  Informasi  Pertanahan  Di  Kementerian Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,” Bhumi:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan 6,  no.  2 (2020): 160, https://doi.org/https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.412.
18 Fahmi Charish Mustofa.
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
Selain  penggunaan  SIP  semenjak  tahun  1997,  kegiatan  pendaftaran  tanah oleh  Kantor  Pertanahan  pun  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  Kegiatan Komputerisasi  Pertanahan  (KKP)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Permen ATR/KBPN  7/2016  sehingga  kegiatan  pendaftaran  tanah  tidak  hanya  dilakukan dengan  cara  manual  seperti  dengan  tulis  tangan  tetapi  sudah  disertai  dengan menggunakan  sistem  komputerisasi  atau  elektronik  terhadap  data-data  yang terdapat  didalamnya.  Sistem  KKP  diselenggarakan  dengan  sistem  elektronik berupa  aplikasi  yang  memiliki  sistem,    integrasi  serta  dimanfaatkan  dengan jaringan  atau  tidak  serta  tersinkronisasikan  secara  langsung  oleh  sistem.  Dengan diselenggarakannya  sistem  KKP,  data  tanah  dapat  terintegrasi  dengan  baik  dan sistem  KKP  diselenggarakan  untuk  pemeliaraan  data  serta  pelayanan  yang termonitoring. 19 Berbeda  dengan  SIP  maupun  sistem  KKP  hanya  alih  media  saja tetapi  tetap  dokumen  fisik  yang  digunakan  dan  berlaku  karena  hanya  bertujuan untuk  menjadi  cadangan  data  sedangkan  sertipikat  elektronik  merupakan perubahan sistem karena menggantikan sertipikat fisik bukan hanya alih media.
Terhadap  proses  penarikan  sertipikat  fisik  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan dalam  proses  konversi  menjadi  suatu  permasalahan  yang  membuat  masyarakat risau  terkait  kebijakan  tersebut  karena  ditakutkan  akan  terjadi  kesalahan  dalam prosesnya  seperti  terdapatnya  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Kerisauan dari masyarakat diantaranya seperti yang terjadi dalam program PTSL yang belum sepenuhnya  benar  seperti  terdapatnya  sertipikat  yang  sudah  diterbitkan  tetapi seminggu  kemudian  dilakukan  penarikan  kembali  akibat  terdapat  kesalahan  data didalam  sertipikat  tersebut. 20 Selain  permasalahan  teknis  dalam  tahap  penarikan sertipikat  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan,  terdapat  juga  ketidaksesuaian  norma antara penarikan yang dilakukan dengan sistem publikasi yang dipakai.
BPN  pada  dasarnya  menganut  sistem  publikasi  negatif  bertendensi  positif karena  sertipikat  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan  memiliki  keududukan sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  sehingga  negara  tidak  menjamin  sepenuhnya isi  dalam  sertipikat  adalah  benar,  selama  tidak  terbukti  lain  dan  jika  tidak  benar dapat  dilakukan  pergantian  data  oleh  putusan  pengadilan. 21 Lebih  lanjut, penggunaan sistem publikasi negatif ini membuat Kantor Pertanahan bersifat pasif sehingga  hanya  diam  menunggu  di  kantor  untuk  pendaftaran  tanah  dan  bukan menjemputnya  serta  ketika  terdapat  pendaftaran  tanah,  maka  Kantor  Pertanahan hanya  menerima  berkas-berkas  yang  diajukan  atau  dinyatakan  oleh  pemohonan dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  tanpa  melakukan  penelusuran  lebih  jauh terhadapnya.  Tendensi  publikasi  positif  dari  Kantor  Pertanahan  bersifat  sangat terbatas  seperti  melakukan  pengukuran  terhadap  bidang  tanah  yang  dimohonkan
19 Fahmi Charish Mustofa.
20 Dianto  Bachriadi,  “Wawancara  Dengan  Pendiri  Dan  Peneliti  Senior  Agrarian  Resources  Center (ARC) Dianto Bachriadi Di Sekretariat Agrarian Resources Center,” 2021.
21 Desi  Apriani  dan  Arifin  Bur,  “Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Dalam  Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia,” Jurnal Bina Mulia Hukum 5, no. 2 (2021): 220, https://doi.org/, https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11.
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
sehingga  akan  menjadi  aktif  secara  terbatas  setelah  sebelumnya  terdapat permohonan yang diajukan.
Apabila  Kantor  Pertanahan  melakukan  penarikan  sertipikat  fisik  kepada masyarakat  dalam  artian  dengan  mendatangani  masyarakat,  maka  Kantor Pertanahan sifatnya telah bergeser menjadi aktif dan bukan lagi pasif. Hal ini tentu saja  akan  bertentangan  dengan    sistem  publikasi  negatif  karena  ketika  Kantor Pertanahan  melakukan  kegiatannya  secara  aktif  kepada  masyarakat  tetapi  dilain sisi  Kantor  Pertanahan  tidak  dapat  menjamin  secara  mutlak  kebenaran  isi  data sertipikat,  maka  akan  menimbulkan  permasalahan  dikemudian  hari.  Sistem publikasi  negatif  perpindahan  hak  bukan  berdasarkan  kegiatan  pendaftaran tanahnya  melainkan  berdasarkan  sah  atau  tidaknya  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  para  pihak.  Selain  itu,  pada  sistem  publikasi  negatif  dikemudian hari  dapat  memungkinkan  terjadinya  gugatan  oleh  pihak  lain.  Tentu  saja ketidaksesuaian  norma  antara  sistem  publikasi  yang  dianut  dengan  pelaksanaan konversi ini dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kepastian hukum karena pada satu  sisi  bersifat  pasif  akan  tetapi  pada  sisi  lain  berperan  secara  aktif  sehingga dapat menimbulkan kontradiktif dan ketidak jelasan.
Ketidaksesuaian  antara  proses  konversi  sertipikat  fisik  dengan  sistem publikasi  negatif  yang  dianut  dan  pelaksanaan  teknis  yang  dirisaukan,  apabila melihat  ketentuan  dalam  Pasal  14  (1)  &  (2)  Permen  ATR/KBPN  Sertipikat Elektronik  setidaknya  menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya  kegiatan  konversi sertipikat  fisik  menjadi  elektronik  dilakukan  terhadap  tanah  terdaftar  dan  telah terbit  (sebelumnya)  sertipikat  seperti  SHM,  SHGB,  SHGU  dan  sertipikat  hak pakai/hak  pengelolaan,    SHMSRS  atau  tanah  wakaf.  Terhadap  sertipikat  fisik tersebut proses konversinya dilakukan melalui pemeliharaan data, maka ketentuan ini  memiliki  arti  bahwa  hanya  terhadap  sertipikat  yang  sudah  ada  dan  melalui pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  sajalah  yang  akan  dilakukan  penggantian kepada  sertipikat  elektronik.  Selama  ini  kegiatan  pemeliharaan  data  pendaftaran tanah  hanya  dilakukan  apabila  terdapat  penyesuaian    data  atau  perubahan  data terkait  dengan  tanah  baik  yuridis  maupun  fisik  dalam  sertipikat.  Maka,  apabila pemeliharaan data pendaftaran tanah selama ini dilakukan hanya untuk mengubah isi  data  dalam  sertipikat  sedangkan  ketika  diterapkan  rencana  konversi  sertipikat elektronik  ini  kedepannya  bukan  hanya  isi  dalam  sertipikat  yang  akan  diubah melainkan  dengan  bentuk  dari  sertipikatnya  itu  sendiri  sehingga  gerbang  dari konversi  sertipikat  fisik  menjadi  sertipikat  elektronik  terjadi  apabila  terdapat pemeliharaan data dan apabila tidak terdapat pemeliharaan data, maka tidak akan dan tidak dapat dilakukan konversi sertipikat.
Kegiatan pemeliharaan data diatur dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 PP Pendaftaran  Tanah  serta  dalam  Pasal  94  PMNA  3/1997  disebutkan  keadaan  apa saja yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemeliharaan data, apabila secara ringkas  dilakukan  jika  terdapat  keadaan-keadaan  berikut  yaitu  perubahan  pada data  yuridis  dan/atau  fisik,  pembebanan  hak  dan  pendaftaran  perubahan
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
data/peralihan  hak. 22 Proses  konversi  hanya  akan  terjadi  apabila  terdapat pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana telah dijelaskan diatas sehingga ada  atau  tidaknya  pemeliharaan  data  menjadi  kunci  dalam  dilaksanakan  atau tidaknya suatu konversi sertipikat fisik menjadi elektronik.
Alat  bukti  tertulis  tanah  bekas  hak  barat  seperti  halnya gross  akta eigendom yang  menurut  Pasal  95  PP  18/2021  dinyatakan  tidak  berlaku  sehingga status atas tanahnya menjadi tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara dan alat  bukti  hak  barat  hanya  memiliki  kedudukan  sebatas  petunjuk  saja  dalam pendaftaran  tanah.  Sedangkan  terhadap  alat  bukti  tertulis  tanah  bekas  milik  adat yang  dimiliki  oleh  orang  perorangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  96  PP 18/2021  wajib  didaftarkan  paling  lama  dalam  jangka  waktu  5  tahun  terhitung berlakunya PP 18/2021. Sejak tanggal 2 Februari 2021 hingga tanggal 2 Februari 2026,  seluruh  bukti  kepemilikan  tanah  bekas  milik  adat  harus  didaftakan  dan apabila  tidak  didaftarkan  hingga  batas  waktu  yang  telah  ditentukan,  maka  bukti tersebut  memiliki  kedudukan  hanya  sebagai  petunjuk  bukan  alat  bukti  dalam rangka  pendaftaran  tanah.  Selain  itu,  dalam  Pasal  97  PP  18/2021  diatur  bahwa terhadap surat keterangan tanah/ganti rugi/desa dan surat keterangan lainnya yang sejenis sebagai keterangan kepemilikan tanah oleh pejabat setempat hanya sebagai petunjuk  saja  dalam  pendaftaran  tanah  sehingga  bukan  sebagai    alat  bukti kepemilikan atas tanah.
Adanya  ketentuan  kewajiban  mendaftarkan tanah  bekas  milik  adat  dan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak dilakukan maka tidak akan berlaku lagi sebagai  alat  pembuktian  melainkan  hanya  sebatas  petunjuk,  maka  terhadapnya selain dimasukkan ke dalam hak-hak yang diatur dalam UUPA akan diubah juga bentuk  akhirnya  yaitu  berupa  sertipikat  elektronik.  Selain  dalam  pemeliharaan data  pendaftaran  tanah  yang  akan  dilakukan  konversi  menjadi  sertipikat elektronik, terhadap kepemilikan tanah bekas milik adat hingga tanggal 2 Februari 2026  karena  diwajibkan  untuk  didaftarkan  apabila  ingin  memiliki  kekuatan hukum  sebagai  alat  pembuktian,  maka  akan  dilakukan  juga  terhadapnya penerbitan  sertipikat  elektronik  sehingga  alat  bukti  lama  yang  berupa  fisik menjadi elektronik akan tetapi melalui pendaftaran tanah pertama kali.
Selama  ini  pendaftaran  tanah  berdasarkan  PMNA  3/1997  beserta perubahannya  dalam  Permen  ATR/KBPN  7/2019  dan  khusus  bagi  pemeliharaan data proses  pengaturannya diatur dari Pasal  94 sampai dengan Pasal  139 PMNA 3/1997  serta  Pasal  102,  Pasal  102A,  Pasal  102B  Permen  ATR/KBPN  7/2019. Kemudian  apabila  konversi  dari  sertipikat  fisik  menjadi  sertipikat  elektronik prosesnya  diatur  dari  Pasal  14  hingga  Pasal  16  Permen  ATR/KBPN  Sertipikat Elektronik  yang  pada  dasarnya  menggunakan  basis  proses  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  ditambah  dengan  proses  konversi  dari  sertipikat  itu  sendiri sehingga  hasil  akhirnya  berupa  sertipikat  elektronik  dan  ketentuan  yang  terdapat
22 Urip Santoso, Hukum Agraria : Kajian Komprehensif (Jakarta: Kencana, 2017).
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
dalam  PMNA  3/1997  tidak  dicabut  dan  dinyatakan  tetap  berlaku,  dengan demikian  penerapan  Permen  ATR/KBPN  Sertipikat  Elektronik  pada  dasarnya berlaku secara beriringan dengan PMNA 3/1997.  Adapun proses dalam  konversi menjadi  sertipikat  elektronik    yaitu  konversi  sertipikat  fisik  menjadi  elektronik dilakukan  terhadap  bidang  tanah  yang  telah  terdaftar  dan  terbit  sertipikatnya, konversi  dilakukan  dengan  menggunakan  basis  permohonan  pelayanan pemeliharaan data, penyesuaian data dalam buku tanah dan sertipikat dengan data dalam  sistem  elektronik  (yang  dimaksud  yaitu  KKP),  apabila  data  sesuai  maka proses dilanjutkan, tetapi jika data tidak sesuai, maka akan dilakukan validasi data pemegang  hak,  fisik  dan  yuridis  atas  tanah  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan, kemudian  dilakukan  konversi  buku  tanah  menjadi  dokumen    elektronik,  dimana konversi  tersebut  dicatatkan  dalam  buku  tanah,  setelah  itu  dilakukan  penarikan sertipikat untuk dijadikan satu dengan buku tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan menjadi  warkah  yan  disimpan  di  Kantor  Pertanahan  dan  warkah  yang  berupa dokumen  fisik  tersebut  dilakukan  alih  media  dengan  cara  di scan yang  kemudian disimpan dalam pangkalan data Kementerian ATR/BPN.
Sedangkan terhadap bukti kepemilikan hak tanah bekas milik adat dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali, secara umum diatur dari Pasal 46 hingga Pasal 93 PMNA 3/1997 yang hasil akhirnya berupa sertipikat. Karena diwajibkan dalam  jangka  waktu  5  tahun  untuk  dilakukan  pendaftaran  tanah  secara  otomatis hasil  akhirnya  akan  berupa  sertipikat  elektronik  yang  diatur  dari  Pasal  7  hingga Pasal  13  Permen  ATR/KBPN  Sertipikat  Elektronik  yang  kegiatannya  meliputi dilakukan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  fisik  yang  memiliki  bentuk  berupa dokumen  elektronik  yang  terdiri  atas  gambar  ukur,  peta  bidang/ruang,  surat ukur/gambar denah, diberikan nomor identifikasi bidang tanah yang terdiri atas 14 digit angka, pembuktian  hak  untuk  pendaftaran  hak lama berdasarkan alat  bukti tertulis  mengenai  kepemilikan  tanah  tersebut  menyesuaikan  dengan  PP  18/2021 yaitu  hanya  alat  bukti  tanah  bekas  milik  adat  yang  diakui  sebagai  bukti kepemilikan hak seperti girik atau letter c sedangkan alat bukti hak barat maupun surat keterangan dari desa hanya sebagai petunjuk. Terhadap bukti lama dilakukan perubahan menjadi  dokumen elektronik, selanjutnya hasil kegiatan pengumpulan dan  penelitian  data  yuridis  diterbitkan  dalam  bentuk  dokumen  elektronik. Kemudian,  hasil  akhir  dari  pendaftaran  tanah  bekas  milik  adat  ini  diterbitkan sertipikat  elektronik  melalui  sistem  elektronik  dan  diberikan  kepada  pemegang hak/ nazhir setelah data fisik dan data yuridis dilengkapi atau sengekta dinyatakan selesai.
Proses  konversi  menjadi  sertipikat  elektronik,  bukan  hanya  bentuk  dari sertipikat  saja  yang  akan  diubah  menjadi  dokumen  elektronik  tetapi  terhadap keseluruhan dokumen-dokumen fisik dalam pendaftaran tanah seperti buku tanah dan surat ukur/gambar denah sehingga tidak akan ada lagi dan tidak berlaku lagi berkas yang sifatnya fisik berupa surat setelah dilakukan konversi sertipikat. Pasal 147  UUCK  dijelaskan  akta  peralian  serta  dokumen  lainnya  dapat  diterbitkan
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
dalam bentuk dokumen elektronik. Terhadap dokumen terkait seperti akta PPAT, surat keterangan dari desa/kelurahan seperti surat waris atau surat kematian serta dokumen  lainnya  akan  dibuat  dalam  bentuk  dokumen  elektronik.  Terhadap keseluruhan  dokumen  fisik  yang  diubah  menjadi  dokumen  elektronik  tersebut menurut Pasal 4 ayat (5) Permen ATR/KBPN Sertipikat Elektronik yaitu dengan divalidasi oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk memberikan stempel digital  melalui  sistem  elektronik  sehingga  dalam  dokumen  elektronik  terdapat tanda bahwa dokumen tersebut hasil konversi dari dokumen yang berbentuk fisik.
Apabila  melihat  SIP  yang  kemudian  menggunakan  KKP  yang  telah diterapkan  selama  ini,  dimana  kegiatan  pendaftaran  tanah  dilakukan  dengan sistem  elektronik  berupa  aplikasi  yang  memiliki  sistem,  interrasi  dan  dapat dimanfaatkan  dengan  atau  tanpa  jaringan  dan  data  dapat    tersinkronisasi  secara langsung. Maka gambaran penerapan sertipikat elektronik tidak akan jauh dari hal tersebut  akan  tetapi  dalam  sistem  KKP  hanya  dilakukan  alih  media  saja  dan dokumen fisik yang tetap berlaku sebagai pembuktian sedangkan dalam konversi sertipikat  dilakukan  perubahan  terhadap  bentuk  dari  dokumen  itu  sendiri  yang diubah kedalam  dokumen elektronik  sehingga  yang berlaku sebagai  bukti adalah dokumen  elektronik.  Selain  itu,  data  yang  digunakan  dalam  konversi  menjadi sertipikat elektronik dengan menggunakan basis data  yang terdapat dalam sistem KKP  karena  data  yang  terdapat  dalam  buku  tanah  dan  sertipikat  disesuaikan dengan data yang ada dalam sistem KKP.
Setelah  seluruh  proses  diatas  terpenuhi,  maka  akan  diterbitkan  sertipikat elektronik sebagai hasil akhir dari konversi sertipikat menjadi sertipikat elektronik dalam  kegiatan  pemeliharaan  data  yang  menjadi  dasar  dari.  Sertipikat  elektronik tersebut  memiliki  bentuk  berupa  dokumen  elektronik  dan  cara  penerbitannya berdasarkan  Pasal  4  ayat  (4)  Permen  ATR/KBPN  Sertipikat  Elektronik  melalui sistem elektronik yang disahkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
Hasil  akhir  dari  konversi  tersebut  yang  hanya  berupa  sertipikat  elektronik dengan  bentuk  elektronik  memiliki  kemiripan  dengan  sistem  konversi  sertipikat elektronik  yang  diterapkan  oleh  LRA  di  Filipina  walaupun  terdapat  perbedaan mendasar  didalamnya  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Adapun  proses konversi  dari Title menjadi E-Title di  Filipina  yaitu  pemilik  hak  melakukan permohonan  dengan  membawa Certificate  of  Title yang  berada  di  tangan masyarakat  beserta  dokumen  lainnya  yang  dipersyaratkan  ke  pencatatan  akta  di kantor  cabang  setempat,  petugas  LRA  akan  memeriksa  kebenaran  data  didalam Title yang berada di tangan masyarakat dengan Title yang ada di LRA, kemudian dilakukan  proses  konversi  menjadi E-Title selama  beberapa  hari  dan  data  yang tersedia  akan  disimpan  kedalam database untuk backup, Setelah  proses  selesai, maka akan diterbitkan E-Title berupa dokumen elektronik untuk diberikan kepada pemilik hak melalui sistem elektronik yang disediakan oleh LRA. 23
23 Land Registration Authority, “E-Title,” Land Registration Authority, 2021, https://www.lra.gov.ph/services/new-services/e-title.html.
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
Persamaan proses konversi antara di Indonesia dengan Filipina adalah hasil akhir  yang  hanya  dalam  satu  bentuk  yaitu  sertipikat  elektronik  apabila  di Indonesia dan E-Title di Filipina, hal ini akan berarti tidak akan terdapat dokumen yang  berbentuk  fisik  lainnya  yang  diterbitkan  dan  menyebabkan  dokumen  fisik yang  sebelumnya  tidak  akan  berlaku  lagi  sebagai  bukti  kepemilikan  hak.  Akan tetapi Kementerian ATR/BPN masih menimbang masalah ini dan membuka opsi ketika  sertipikat  elektronik  diterbitkan,  sertipikat  fisik  yang  lama  diberikan kembali tetapi dengan diberikan tanda khusus bahwa terhadapnya telah dilakukan konversi  dan  bukan  lagi  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Dari  segi bentuk  dan  sebagai  alat  pembuktian  baik  sertipikat  elektronik  maupun E-Tite memiliki kedudukan berupa dokumen elektronik. Hasil konversi tersebut berbeda dengan  halnya  di  Australia  karena  ketika  telah  dilakukan  konversi  akan  terbit dalam  2  bentuk  yaitu certificate yang  berbentuk  elektronik  sebagai backup dan certificate (fisik) atau secure paper yang diberikan untuk dipegang di masyarakat tetapi isinya lebih ringkas daripada sertipikat fisik yang ada di Indonesia. 24
Kepastian  hukum  dari  diselenggarakannya  kegiatan  pendaftaran  tanah dalam  proses  awal  konversi  sertipikat  fisik  menjadi  elektronik  apabila  melihat dalam  Pasal  14  Permen  ATR/KBPN  Sertipikat  Elektronik  bahwa  kegiatan konversi  sertipikat  fisik  menjadi  elektronik  diselenggarakan  terhadap  tanah  yang sudah  terbit  sertipikatnya  dan  hanya  dilaksanakan  apabila  terdapat  pemeliharaan data  pendaftaran  tanah  yang  berarti  Kantor  Pertanahan  tidak  dapat  berperan sendiri  secara  aktif  untuk  melaksanakannya  melainkan  akan  terjadi  apabila terdapat  permohonan  pemeliharaan  data  yang  dimohonkan  oleh  pemohon  pada Kantor Pertanahan, apabila tidak ada pemeliharaan data maka tidak akan ada juga konversi menjadi sertipkat elektronik, begitu pun dengan penarikan sertipikat fisik yang ada di masyarakat. Akan tetapi terhadap alat bukti lama yang diakui berupa tanah  bekas  milik  adat  diwajibkan  untuk  didaftarkan  kepada  Kantor  Pertanahan dalam jangka waktu 5 tahun sehingga mau tidak mau akan diubah hasil akhirnya menjadi sertipikat elektronik.
BPN  hanya  akan  melakukan  konversi  beserta  penarikan  didalamnya  ketika terdapat  pemeliharaan  data  sehingga  tidak  dapat  diselenggarakan  secara  inisiatif oleh  BPN  serta  BPN  tidak  dapat  menarik  sertipikat  apabila  tidak  terdapat pemeliharaan  data  dan  langkah-langkah  sebelumnya  terpenuhi  seperti  validasi data. Akan tetapi walaupun penarikan akan ada ketika terdapat pemeliharaan data pendaftaran tanah, lebih baik bukan dengan penarikan melainkan penyerahan oleh pemegang  hak  bagaimana  selama  ini  proses  dalam  pemeliharaan  data  yang sertipikatnya  diserahkan  oleh  pemohon  kepada  Kantor  Pertanahan  untuk  dapat diproses lebih lanjut.
24 Bambang Winarno, “Mengenal Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan Di Indonesia,” 2021, https://www.youtube.com/watch?v=1y9LEclLvQo.
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
3.2  Perlindungan  Hukum  Sertipikat  Elektronik  Terhadap  Pemegang  Hak Sebagai Alat Pembuktian
Sertipikat secara teori sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 ayat (2) huruf c  UUPA  sehingga  pada  acara  perdata  memiliki  kedudukan  sebagai  alat pembuktian  berupa  surat.  Sertipikat  tergolong  kepada  jenis  akta  autentik  karena didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  yaitu  UUPA,  PP Pendaftaran  Tanah  dan  PP  7/2019  serta  dibuat  dihadapan  pegawai  umum  yang berwenang  yaitu  Kepala  Kantor  Pertanahan  setempat  karena  pemohon  yang mendatangi  Kantor  Pertanahan  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  dan  pegawai umum  hanya  mendengar/menerima  apa  yang  disampaikan  oleh  pemohon. Sertipikat sebagai akta autentik menurut Pasal 1870 KUHPer (165 HIR/285 Rbg) menjadi  suatu  bukti  yang  sempurna  terhadap  orang  yang  mendapatkan  hak darinya  terkait  apa  yang  dimuat  didalamnya  dan  menjadi  bukti  yang  mengikat yang  berarti  akta  tersebut  harus  diterima  serta  dipercaya  oleh  Hakim  dengan dianggap  sebagai  suatu  kebenaran  sepanjang  tidak  terdapat  ketidakbenaran  yang dapat  terbuktikan.  Sertipikat  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna,  memiliki  arti bahwa  dalam  pembuktian  tidak  memerlukan  suatu  penambahan  pembuktian terhadapnya.
Sertipikat  dalam  acara  pidana  karena  setidaknya  memenuhi  2  unsur  yaitu dalam  Pasal  187  huruf  a  dan  b  KUHAP,  dimana  sertipikat  merupakan  bentuk resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang  dan  dibuat  menurut ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan alat bukti  yang sah menurut KUHAP sebagai surat. Sertipikat merupakan alat bukti pidana berupa surat  yang dapat  berdiri  sendiri  atasnya  bukan  hanya  sekadar  mendukung  atau  membantu atau terkait hubungannya dengan alat bukti lain.
Sertipikat  sebagai  pembuktian,  maka  memiliki  kedudukan  sebagai  alat pembuktian  selain  itu  sertipikat  juga  merupakan  suatu  keputusan  TUN  yang dikeluarkan  oleh  Pejabat  TUN  sehingga  menjadi  alat  bukti  dan  dapat  dijadikan objek gugatan. Dalam gugatan PTUN bahwa  yang digugat merupakan keputusan TUN yang tertulis atau dalam bentuk surat sehingga surat atau tulisan sebagai alat bukti  yang  penting  dalam  pemeriksaan  sengekta  TUN.  Dalam  TUN  pun,  surat terbagi  atas  3  bentuk  yaitu  akta  autentik,  akta  dibawa  tangan  dan  surat  lainnya yang bukan akta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 101 PTUN. Sertipikat dalam pembuktian di PTUN memiliki kedudukan hukum sebagai surat dengan jenis akta autentik  karena  disebutkan  secara  tegas  sebagai  surat  dalam  UUPA  dan  dibuat dihadapan  pejabat  umum  yaitu  Kepala  Kantor  Pertanahan  dan  berwenang  untuk membuatnya.
Keabsahan  pembuktian  dari  sertipikat  elektronik  sebagai  alat  bukti elektronik  pada dasarnya dijelaskan dalam Pasal 5 ayat  (1) dan ayat  (2) UU  ITE yang menyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan alat bukti elektronik sebagai  alat  bukti  yang  sah  sebagai  perluasan  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan hukum  acara  yang  berlaku.  Pasal  ini  menjadi  dasar  bagi  keberlakuan  alat  bukti
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
elektronik dalam sistem hukum acara di Indonesia sehingga selain alat bukti yang terdapat  didalam  hukum  acara  perdata  (HIR/Rbg/KUHPer),  pidana  (KUHAP) maupun  PTUN  (UU  PTUN)  terdapat  perluasan  alat  bukti  yaitu  alat  bukti elektronik  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  sebagaimana  halnya  alat  bukti  yang diatur  masing-masing  hukum  acara.  Kekuatan  keberlakuan  pembuktian  dari sertipikat elektroniik diatur lebih lanjut dalam Pasal 175 poin 3 (Pasal 38) ayat (3) dan ayat (4) UUCK yang menyebutkan bahwa keputusan dalam bentuk elektronik memiliki  kekuatan  hukum  sama  seperti  keputusan  tertulis  dan  berlaku  ketika diterima  piak  bersangkutan  dan  ketika  keputusan  dalam  bentuk  elektronik,  maka tidak dibentuk lagi dalam bentuk tertulis.
Alat bukti elektronik dapat berlaku sebagai perluasan alat bukti apabila telah memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  yang  diatur  dalam  UU  ITE.  Syarat  formil diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE  yaitu  bukan  bukti  elektornik  yang  harus berbentuk cetak menurut UU dan syarat materi terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE  yaitu  penggunaan  sistem  elektronik  harus  sesuai  standar  dalam  UU  ITE. Adapun  standar  tersebut  diatur  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  15  UU  ITE  yaitu  harus dapat  menerangkan  suatu  keadaan  serta  sistem  informasi  diselenggarakan  secara andal dan aman.
Pembuktian dari sertipikat  elektronik  hanya dapat  dilakukan dengan 2 cara tersebut,  pada  cara  yang  pertama  memiliki  arti  bahwa  hasil tangkap  layar  dari sistem  elektronik  yang  berada  atau  dialihkan  kepada  perangkat  di  luar  sistem elektronik tidak menjadi alat pembuktian di pengadilan terlebih lagi apabila hasil tangkap  layar  tersebut  berada  pada  perangkat  elektronik  yang  bukan  pemegang hak. Adanya norma “sertipikat elektronik dapat diakses melalui sistem elektronik untuk  keperluan  pembuktian”  memiliki  makna  bahwa  hanya  pemegang  hak  atas tanah sajalah yang dapat melakukan pengaksesan terhadap sistem elektronik untuk pembuktian karena dia yang hanya dapat melakukan akses dengan kode atau kata sandi  tertentu  karena  didalamnya  terdapat  data  pribadi.  Selain  itu  sebagaimana dilindungi  dalam  Pasal  30  UU  ITE  setiap  orang  yang  tidak  memiliki  hak  atau melawan  hukum  yang  dengan  sengaja  tidak  diperbolehkan  untuk  mengakses sistem  elektronik  orang  lain  dengan  cara  apapun,  untuk  tujuan  memperoleh dokumen  elektronik  serta  melakukan  pelanggaran  terhadap  sistem  elektronik sehingga  orang  lain  tidak  dapat  mengakses  sistem  elektronik  dan  membuka sertipikat  elektronik  milik  orang  lain  serta  apabila  orang  lain  memiliki  berkas sertipikat elektronik, maka ia sudah melanggar ketentuan dalam Pasal 30 UU ITE.
Sertipikat elektronik dengan bentuk dokumen elektronik tersebut  walaupun sah  sebagai  perluasan  alat  bukti  di  pengadilan  diluar  alat  bukti  yang  telah  diatur dalam HIR/Rbg, KUHAP maupun PTUN tetapi terdapat perbedaan norma dengan yang  diatur  dalam  UUPA  dan  PP  Pendaftaran  Tanah.  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c UUPA dan Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran Tanah karena yang dimaksud sebagai sertipikat  yaitu  “surat”  sehingga  dalam  pembuktian  baik  dalam  hukum  acara perdata, pidana maupun PTUN memiliki kedudukan sebagai surat khususnya akta
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
autentik (kecuali pidana), sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 Permen ATR/KBPN Sertipikat Elektronik yang dimaksud yaitu bentuk “dokumen elektronik” sehingga dalam  pembuktian  memiliki  kedudukan  sebagai  perluasan  alat  bukti  berupa  alat bukti  elektronik.  Pasal  5  ayat  (4)  huruf  a  UU  ITE  diatur  secara  jelas  bahwa  alat bukti  elektronik  tidak  berlaku  untuk  surat  yang  menurut  undang-undang  harus dibuat  dalam  bentuk  tertulis.  Apabila  merujuk  pada  UUPA  dan  PP  Pendaftaran Tanah yang mengatur sertipikat berupa “surat”, maka secara tidak langsung secara normatif sertipikat harus dibuat dalam bentuk surat atau tertulis sehingga menurut UU ITE alat bukti elektronik untuk sertipikat tidak berlaku.
Akibat  perbedaan  norma  tersebut  menimbulkan  disharmonisasi  hukum antara  yang  terdapat  UUPA  dan  PP  Pendaftaran  Tanah  dengan  yang  terdapat dalam  Permen  ATR/KBPN  Sertipikat  Elektronik  mengenai  sertipikat  sebagai surat yang akan diubah bentuknya menjadi sertipikat sebagai dokumen elektronik (alat  bukti  elektronik),  lebih  lanjut  dari  kedisharmonisasian  hukum  tersebut menimbulkan  disharmonisasi  lain  yang  berkaitan  yaitu  antara  UU  ITE  sebagai pengaturan dasar dari diakuinya  alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti di  pengadilan  dengan  UUCK  yang  memperbolehkan  dibentuknya  sertipikat beserta akta dalam bentuk elektronik. Disharmonisasi yang pertama terjadi secara vertikal  karena  secara  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  posisi  undang- undang  dan  peraturan  pemerintah  memiliki  posisi  diatas  peraturan  menteri sedangkan antara UU ITE dengan UUCK merupakan bentuk disharmonisasi yang terjadi secara horizontal karena keduanya merupakan bentuk dari undang-undang sehingga  memiliki  posisi  yang  sama  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan.
Terhadap  cara  pembuktiannya  pun  terdapat  2  cara  yaitu  dengan  langsung menunjukan  dokumen  elektronik  yang  berada  dalam  sistem  elektronik  di  muka Hakim  dengan  mengakses  melalui  perangkat  elektronik  tertentu,  selain  itu  yang dapat  mengaksesnya  hanya  pemegang  hak  atas  tanah  itu  saja  atau  pun  apabila memungkinkan dapat oleh kuasa hukumnya sehingga hasil tangkap layar terlebih lagi  hingga  pindah  kepada  orang  yang  bukan  haknya  tidak  dapat  dilakukan sebagai  pembuktian  dan  hal  tersebut  termasuk  pelanggaran  pidana.  Cara  yang kedua  yaitu  dengan  cara  melakukan  pencetakan  terhadap  dokumen  elektronik pada  sertipikat  kedalam  kertas  tetapi  tidak  diatur  lebih  lanjut  terkait  bagaimana hasil  cetakan  tersebut  dapat  diakui  keberadaannya  karena  apabila  hanya  sekadar mencetak  dalam  dilakukan  kapan  saja,  dimana  saja  bahkan  tidak  terbatas  oleh siapa saja seperti mencetak di tempat umum.
4. PENUTUP
Jaminan  kepastian  hukum  pada  konversi  bentuk  sertipikat  tanah  dari  fisik menjadi  elektronik  terletak  dalam  ada  atau  tidaknya  permohonan  pemeliharaan data  yang  diajukan  sehingga  sertipikat  fisik  akan  tetap  berada  di  tangan masyarakat  sepanjang  tidak  terdapat  permohonan  pemeliharaan  data  yang diajukan  dan  Kantor  Pertanahan  tidak  dapat  melakukan  konversi  serta  penarikan
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
e-ISSN : 2621-4105
sertipikat  fisik  secara  aktif  melainkan  sifatnya  hanya  menunggu  adanya permohonan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Permen  ATR/KBPN Sertipikat  Elektronik.  Perlindungan  hukum  sertipikat  elektronik  dalam pembuktian  memiliki  kedudukan  sebagai  alat  bukti  elektronik  yang  merupakan alat  bukti  yang  sah  sebagai  perluasan  alat  bukti  dan  diakui  dalam  sistem  hukum acara  di  Indonesia  serta  memiliki  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  yang  kuat sebagaimana  kekuatan  dari  sertipikat  fisik  yaitu  dianggap  benar  sepanjang  tidak terbukti  hal  yang  sebaliknya.  Adapun  cara  pembuktiannya  menurut  Pasal  5 Permen  ATR/KBPN  Sertipikat  Elektronik  yaitu  dengan  cara  memperlihatkan sertipikat  elektronik  yang  masih  berbentuk  dokumen  elektronik  secara  langsung dengan  mengaksesnya  melalui  sistem  elektronik  dan/atau  dengan  cara  hasil cetakan dari sertipikat elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Adriansyah.  “Kedudukan  Hukum  Putusan  No.  200/PDT.G/2008/PN.SMG
Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan  Tanah  Melalui  Pendekatan Restorative  Justice.” Jurnal  Ius  Constituendum 3,  no.  1  (2018):  3. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.860.
Agus Salim. “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik  Dengan  Adanya  Penerbitan  Sertipikat  Ganda.” Jurnal  Usm  Law Review Review 2, no. 2 (2019): 178. https://doi.org/,
http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269.
Ana  Silviana.  “Urgensi  Sertipikat  Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia.” Administrative  Law  &  Governance Journal 4,  no.  1  (2021).  https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51- %2068.
Bachriadi,  Dianto.  “Wawancara  Dengan  Pendiri  Dan  Peneliti  Senior  Agrarian
Resources  Center  (ARC)  Dianto  Bachriadi  Di  Sekretariat  Agrarian Resources Center,” 2021. Bambang  Winarno.  “Mengenal  Sertipikat  Tanah  Elektronik  Sebagai  Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan Di Indonesia,” 2021. https://www.youtube.com/watch?v=1y9LEclLvQo. CNN  Indonesia.  “Pemerintah  Tegaskan  Tak  Ada  Penarikan  Sertipikat  Tanah Massal.” CNN Indonesia, 2021. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210204155519-92- 602347/pemerintah-tegaskan-tak-ada-penarikan-sertipikat-tanah-massal. Desi  Apriani  dan  Arifin  Bur.  “Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum Dalam  Sistem  Publikasi  Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia.” Jurnal  Bina Mulia Hukum 5, no. 2 (2021): 220. https://doi.org/,
https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11.
Direktorat  Jenderal  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah.  “Sosialisasi  Permen 1/2021  Tentang  Sertipikat  Elektronik.”  Universitas  Subang,  2021. http://lib.unsub.ac.id/index.php?p=fstream&fid=3597&bid=5043.
Fahmi  Charish  Mustofa.  “Evaluasi  Pengembangan  Sistem  Informasi  Pertanahan Di  Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional.” Bhumi:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan 6,  no.  2  (2020):  160.
Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.412.
Lambang  Prasetyo.  “Kedudukan  Hukum  Pengambilalihan  Tanah  Wakaf  Yang
Batal Demi Hukum Untuk Dibagikan Sebagai  Harta Warisan Dalam Kajian Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf.” Jurnal  Ius Constituendum 2, no. 1 (2017): 89.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.545.
Land  Registration  Authority.  “E-Title.”  Land  Registration  Authority,  2021. https://www.lra.gov.ph/services/new-services/e-title.html.
Mela Amani. “6 Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Sertipikat Tanah Elektronik.”
Kompas, 2021. https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/04/095700065/6-hal-yang-perlu- diketahui-tentang-sertipikat-tanah-elektronik.
Muhammad  Farid  Alwajdi.  “Pengaturan  Sertipikat  Elektronik  Dalam  Sistem Hukum  Pertanahan  Dan  Usaha  Meningkatkan  Indeks  Kemudahan  Berusaha Pada  Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal  Pertanahan 11,  no.  1  (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.39.
NNP.  “Bukti  Elektronik  Sering  Kandas  Akibat  Frasa  ‘nya’’.’”  Hukum  Online, 2021. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586531f00aa40/bukti- elektronik-sering-kandas-akibat-frasa-nya.
Nur  Hidayani  Alimuddin.  “Implementasi  Sertifikat  Elektronik  Sebagai  Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di  Indonesia.” Jurnal Sasi 27, no. 3 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509. Okezone.  “Ada  8.959  Sengketa  Lahan,  Terbanyak  Konflik  Antar  Masyarakat.”
Okezone, 2019. https://economy.okezone.com/read/2019/05/03/470/2051073/ada-8-959- sengketa-lahan-terbanyak-konflik-antar-masyarakat.
Rejekiningsih, Triana. “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negeri Hukum (Suatu  Tinjauan  Dari  Teori,  Yuridis  Dan  Penerapannya  Di  Indonesia).” Jurnal Yustitia 5, no. 2 (2006): 306–7.
https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744.
Ronny Hanitijo Alimuddin. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri . Jakarta: Ghalila Indonesia, 1990.
Sigit Sapto Nugroho. Hukum Agraria Indonesia . Solo: Kafilah Publishing, 2017.
Urip Santoso. Hukum Agraria : Kajian Komprehensif . Jakarta: Kencana, 2017.
Wibawa,  Raden  Ari  Setya.  “Kajian  Yuridis  Atas  Proses  Sertifikatr  Hak  Atas Tanah  Wakaf  Yang  Berstatus  Letter  C  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Semarang.” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  276. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2274.