## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## STRATEGI PENGELOLAAN APBG DALAM MENCEGAH WABAH COVID-19 DI GAMPONG KRUENG DHOUE KECAMATAN PIDIE KABUPATEN PIDIE
Rozailli (1) , Zulfikar (2)
1 ,Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jabal Ghafur
2 , Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jabal Ghafurur, sigli aceh e-mail: Rozaili@unigha.ac.id , Zulfikar@unigha.ac.id

## ABSTRACT
Based on domestic law number 3 of 2020 reguarding the prevention of corona virus disease (covid- 19)  in  villages  through  the  APBG,  ech  village  is  required  to  use  the  revenue  and  expenditure budget in the field of emergency disaster management and urges the  village to refocus activities and  budgets  to  handing  covid-19.  So  that  it  can  be  formulated  how  the  village  government  of krueng dhoue manages the APBG during the pandemic? And how is the strategy of the krueng dhoue village government in preventing the spread of the covid-19 virus outbreak. The research method  applied  is  qualitative,  data  sourced  from  primary  and  secondary  with  the  number  of informants  8  people  consisting  of  village  officials,trought  observation,  interviews,  and documentation. The results of this study show the APBG management strategi in preventing the covid-19 outbreak, what was done by the krueng dhoue village government was a refocusing of the budget or budget changes that were previously focused, on village development but now they are used to handle the covid-19 outbreak by protecting and distributing the budget.
Keywords: Management strategy,  APBG, covid-19

## ABSTRAK
Berdasarkan undang-undang Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa  melalui APBG, setiap Desa  diwajibkan untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa  dengan  melakukan  refocusing  kegiatan  dan  anggaran  untuk  penanganan  COVID-19. Sehingga dapat dirumuskan bagaimana pemerintah Desa krueng dhoue mengelola APBG dimasa pandemi? Serta bagaimana strategi pemerintah Desa krueng dhoue dalam mencegah penyebaran wabah virus covid-19. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, data yang bersumber dari primer dan sekunder, dengan jumlah informan 8 orang yang terdiri dari aparatur desa, melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Hasil  penelitian ini menunjukkan  Strategi  pengelolaan APBG  dalam  mencegah  wabah  covid-19  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  krueng  dhoue terdapat  refocusing  atau  perubahan  anggaran  yang  dulunya  difokuskan  terhadap  pembangunan Desa kini dialih fungsikan untuk menangani wabah covid-19 dengan melakukan protecting dan distribusi anggaran.
Kata kunci: strategi pengelolaan, APBG, covid-19

## Pendahuluan
Pada  12  Maret  2020  organisasi Kesehatan  Dunia  yaitu  world  Health organization  (WHO)  menetapkan  bahwa COVID-19  sebagai  pandemi  global.  Hal
tersebut dikarenakan semakin bertambahnya negara  yang  mengalami  kasus  tersebut. Pandemi  Covid-19  tidak  hanya  berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial  dan  ekonomi  dalam  jangka  panjang,

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
disparitas  antar  wilayah  kota  dan  desa meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan  antar  generasi,  Pandemi  Covid- 19  menekan  perekonomian  dari  berbagai sudut  baik  dikota  maupun  di  desa.  Adanya pandemi  COVID-19  ini  menyebabkan banyak  dampak  negatif  diantaranya  banyak pekerja  yang  mengalami  PHK,  pedagang kecil  yang  harus  gulung  tikar,  serta masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, sehingga menyebabkan
perekonomian  masyarakat  menurun    dan susah memenuhi kebutuhan. Situasi demikian  membuat  Pemerintah  Gampong Krueng  dhoue    mengeluarkan  kebijakan untuk  ikut  serta  mengatasi  dan  mencegah penyebaran  COVID-19  di  Indonesia.  Oleh karena itu, apabila dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, penelitian ini akan menggunakan  perspektif  governing,  yang dapat dimaknai sebagai perbuatan pemerintah,  di  mana  pemerintah  melakukan protecting  dan  distribusi.  Protecting  artinya memberikan
perlindungan kepada masyarakat  dari  sekelompok  elit  dalam segala  bidang  salah  satunya  yaitu  bidang sosial  dan  ekonomi,  sedangkan  distribusi artinya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019  tentang  Pengeloaan  desa Pasal  32  menjelaskan  bahwa  penggunaan dana  desa  di  tahun  2020  karena  terdampak pandemic covid-19 diutamakan untuk Bantuan  Langsung  Tunai  sebagai  bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19.
Berdasarkan  peraturan  diatas  setiap Desa wajib merealisasikan anggaran desanya untuk  menanggulangi  virus  covid  -19 tersebut.  Peraturan  gechik  gampong  krueng dhoue  nomor  02  tahun  2021,  Bahwa  dana desa  dapat  digunakan  untuk  bantuan langsung  tunai  kepada  penduduk  miskin  di
desa  dan  kegiatan  penanganan  pandemic corona  virus  disease  (COVID-19).  maksud dari peraturan gechik tersebut adalah sebagai pedoman  dalam  pelaksanaan  pemberian bantuan  di  gampong  sesuai  peraturan perundang-undangan.  Tujuan  dari  peraturan gechik  ini  agar  terciptanya  kenyamanan, keamanan,  dan  kepastian  hu]ppkum  dalam pelaksanaan  dan  penyaluran  Bantuan  serta terpenuhinya  kebutuhan  hidup  masyarakat gampong selama masa pandemi.
Desa krueng dhoue adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan pidie, kabupaten pidie, provinsi Aceh. Gampong krueng dhoue tidak berinteraksi dengan laut dan juga hutan. Dengan  seorang  kepala  desa,  skretaris  desa, Aparatur  pemerintahan  dan  juga  BPD (lembaga  pemerintahan  Desa).  Pemerintah gampong  krueng  dhoue  ikut  mencegah penyebaran  wabah  covid-19  berdasarkan peraturan  yang  telah  ditetapkan  dengan melakukan  refocusing  anggaran  secara transapran dan merata yang dapat dilihat dan dirasakan  langsung  oleh  masyarakat.  yaitu dengan  cara    pembagian  bantuan  langsung tunai  dari  pemerintah  kepada  masyarakat dsea baik berupa barang maupun materi yang disalurkan  sebulan  sekali  dikantor  geuchik desa krueng dhoue. Hal ini dapa dilihat dari data  penerima  bantuan  sebanyak  70  orang kepala  keluarga  sebesar  Rp.300.000/bulan dengan  syarat  tidak  tergolong  kedalam penerima  PKH.  Serta  memberikan  bantuan pangan berupa barang kebutuhan pokok, alat kesehatan,  dan  mengadakan  vaksinisasi massal  di  menasah  desa  dalam  rangka pemberian  perlindungan  kepada  masyarakat agar  terhindar  dari  ancaman  bahaya  virus covid-19.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut dapat  dilihat  bagaimana  strategi  pemerintah dalam  mengelola  APBG  dimasa  pandemi covid-19.  Maka  atas  dasar  tersebut  penulis tertarik mengangkat judul “Strategi pengelolaan  APBG    Dalam  Mencegah Wabah  Covid-19  Di  Gampong  Krueng Dhoue kecamatan pidie kabupaten pidie”

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, penulis  merumuskan  beberapa  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Tata  kelola  APBG  Pada
Masa Pandemi COVID-19 Di Gampong Krueng dhoue Kecamatan Pidie
Kabupaten Pidie?
2. Apa  Startegi  Pemerintah  Gampong Dalam  Pencengahan  Wabah  COVID-19 Di  Gampong  Krueng  dhoue  Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie?

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  jika dikaitkan dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  tata  kelola  APBG dimasa  pandemic  covid-19  di  gampong krueng dhoue
2. Untuk  mengetahui  apa  saja  strategi pemerintah  gampong  dalam  mencegah wabah  covid-19  di  gampong  krueng dhoue

## Tinjaun Pustaka Dana Desa /APBG
Dana  Desa  dalam  Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas
Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020  adalah dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut  Indrawati  Dana  Desa  adalah dana  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota  dan  diprioritaskan  untuk pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan  masyarakat  desa.  Adanya Dana  dsea    mempunyai  tujuan  antara  lain meningkatkan pelayanan publik di Gampong, mengentaskan  kemiskinan,  memajukkan perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan pembangunan antar desa memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana Desa dihitung
berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat kesulitan  geografis  (Indrawati,  2017:  7).  Di mana prioritas itu tertuju pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan  penyediaan  infrastruktur  dasar, serta      memperluas  kesempatan  kerja (Indrawati, 2017: 16).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan dari Dana  desa  fokus  utama  atau  prioritasnya tertuju  pada  kesejahteraan  masyarakat  desa dengan  mengurangi  tingkat  kemiskinan melalui  pembinaan  masyarakat  desa  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.    Dalam penelitian  ini,  arah  penggunaan  Dana  desa tertuju pada sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa. Kebutuhan tersebut  yaitu  untuk  pencegahan  dan penanggulangan bencana yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19.
Dengan  demikian,  Dana  desa  di  masa pandemi COVID-19 digunakan untuk hal-hal mendesak  desa  sesuai  dengan  prinsip  yang menjadi dasar penetapan prioritas penggunaan Dana desa. yaitu menanggulangi dan  mencegah  penyebaran  COVID-19  serta untuk  menangani  dampak  ekonomi  yang terjadi  akibat  pandemi  COVID-19.  yang kemudian dimuat dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak  desa  terutama  untuk  Bantuan Langsung Tunai desa (BLT-Gampong).
Dana  desa    dikelola  berdasarkan  azas transparan,  akuntabel,  partisipatif,  serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Indrawati,  2017:  26).  Secara  Transparan,

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Akuntabel,  Partisipatif,  Tertib  dan  disiplin anggaran,

## Anggaran  Penanggulangan  COVID-19 dalam APBG
Berdasarkan  undang-undang  Dalam Negri  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Penanggulangan  Corona  Virus  Disease (COVID-19)  di  gampong    melalui  APBG, Pemerintah  Gampong    diwajibkan  untuk menggunakan anggaran kegiatan belanja tak terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak  Gampong dengan melakukan re-focusing kegiatan dan APBG  untuk  penanganan  virus  COVID-19. Dalam  rangka  untuk  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  menghadapi  pandemi  virus corona,  maka  Dana  Gampong    dapat digunakan  untuk  pembagian  BLT  kepada masyarakat  gampong.  maka  dana  Gampong dapat digunakan untuk BLT kepada keluarga miskin di Gampong.
Beberapa  ketentuan  pelaksanaan  BLT dalam pengelolaan  keuangan Gampong : a BLT  dianggarkan  dalam  Belanja  Tak Terduga  pada  Sub  Bidang  Keadaan Mendesak    Bidang  Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Mendesak Desa dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. b Menggunakan meode rekening Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran  Dana  Desa  ke  APBDesa, proporsi, target penerima, batasan waktu pemberian,  dan  besaran  nominal  BLT yang bersumber dari Dana desa berpedoman  kepada  yang  diatur  oleh kementrian  keuangan  dan  kementtian Desa,  pembangunan  Daerah  tertinggal dan transmigrasi.
c Penyaluran  BLT  dari  APBDesa  dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
d kepenerima BLT yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota
Metode Jenis dan tipe peneliatan yang digunakan dalam penelitian tentang “ srategi
pengelolaan  APBG  dalam  mencegah  wabah covid-19 di gampong krueng dhoue kecamatan pidie kabupaten pidie” adalah

## Jenis penilitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah  permasalahan  secara  mendalam dalam  konteks  waktu  dan  situasi  yang bersangkutan,  dilakukan  secara  wajar  dan alami  sesuai  dengan  kondisi  objektif dilapangan.  Landasan  teori  dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan  fakta  dilapangan.  Proses  penelitian yang  dimaksud  antara  lain  melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi  dengan  mereka  dan  berupaya dalam memahami.

## Tipe penelitian
Penelitian  ini  menggunakan tipe pendekatan  fenomenologi  karena  terkait langsung  dengan  gejala-gejala  yang  muncul disekitar  penelitian  yang  menggunakan pendekatan  fenomenologis  berusaha  untuk memahami  makna  dalam  situasi  tertentu, pendekatan  ini  menghendaki  perilaku  orang dengan  maksud  menemukan  “fakta”  atau “penyebab”.

## Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  di dapatkan  dari  sumber  data  primer  dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

## Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung  dari  lapangan  berupa  hasil wawancara  dengan  beberapa  pihak  atau informan  yang  benar-benar  kompeten  dan bersedia  memberikan  data  dan  informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian.  Salah  satunya  kepala  desa  atau yang terkait dalam penelitian.

## Data sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka,

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan  yang  sedang  diteliti,  internet, dokumen  dan  laporan  yang  bersumber  dari lembaga  terkait  dengan  kebutuhan  data dalam penelitian.

## Informan peneliatan
Informan penelitian adalah narasumber atau  orang  yang  dimintai  keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.  Informan  peneletian  dipilih dari  orang-orang  yang  mengetahui  pokok permasalahan  penelitian.  Dimana  informan ini  diharapkan  memberikan  data  secara obyektif,  netral  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.  Adapun  informan  dari  penelitian ini  berdasarkan  strategi  penglolaan  APBG dalam  mencegah  wabah  covid-19  di gampong  krueng  dhoue,  kecamatan  pidie, kabupaten pidie, adalah sebagai berikut:
Table 3.1 Nara Sumber Nomor Narasumber Jumlah 1 Kepala desa 1 2 Sekretaris desa 1 3 Aparatur desa 3 4 Masyarakat desa 3 Jumlah 8

## Teknik pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  adalah teknik  atau  cara  yang  dapat  digunakan  oleh peneliti  untuk  mengumpulkan  data  serta instrument  pengumpulan  data  adalah  alat bantu  yang  dipilih  dan  digunakan  oleh peneliti  dalam  kegiatanya  mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan  data  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

## Hasil dan Pembahasan
Tata  kelola  APBG  di  masa  pandemi COVID-19  di  gampong  krueng  Dhoue kecamatan pidie kabupaten pidie.
Pengelolaan  dana  desa  sebagai  salah satu  sumber  pendapatan  desa,  yang  dimana dalam  pengelolaannya  dilakukan  dengan kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas- asas  Transparansi,  Akuntabel,  Partisipatif, Tertib dan Disiplin. Menurut undang-undang nomor  6  tahun  2014  keuangan  desa  adalah semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang  menimbulkan  pendapatan,  belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Gampong  Krueng  Dhoue  dalam  hal perencanaan APBG tahun 2022 direncanakan pada tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBG  tahun  2022  ini  diambil  dari perencanaan  RPJM  (Rencana  Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja
Pembangunan)
Tahun lalu, Tahap perencanaan
Pengelolaan  APBG  di  Gampong  Krueng Dhoue kecamatan pidie, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan  pembentukan  tim  pelaksana  dan proses perencanaan dilakukan dengan model musyawarah  dan  berpartisipasi  di  dalam musrenbang.  Yang  terdiri  dari  pak  geushik, sekretaris  gampong,  bendahara  gampong, serta aparatur gampong lainya.
Setelah hasil dari musyawarah gampong  disetujui  oleh  seluruh  pihak  yang terkait  di  gampong  tersebut,  maka  dapat disusun  Rencana  Penggunaan  Dana  (RPD) selama  satu  tahun  berjalan.yang  memuat beberapa bidang yang sesuai dengan (APBG) tersebut  berdasarkan  peraturan  keuchik gampong  Krueng  Dhoue  No  2  Tahun  2022. Dari keseluruhan dana yang ada telah disusun empat  bidang  program  seperti  dalam

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Gampong (APBG) di Gampong Krueng Dhoue kelima bidang  program  pada  Tahun  2022  yaitu, Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  , Bidang  Pembangunan,  Bidang  pembinaan  , Bidang Penanggulangan Bencana.
Dimasa pandemic pemerintah gampong krueng dhoue mengadakan kegiatan pengadaan bahan kebutuhan pokok, pengadaan  bahan-bahan  dan  alat  kesehatan serta  penyaluran  bantuan  langsung  Tunai (BLT)  kepada  keluarga  miskin  dan  tidak mampu  di  Desa  yang  perekonomiannya terganggu akibat pandemi COVID-19 sebanyak 40% dengan syarat tidak tergolong kedalam  penerima  PKH.  Pak  geshik gampong krueng dhoue menetapkan penerima bantuan langsung tunai di gampong krueng  dhoue  sebanyak  70  orang,  dengan jumlah  bantuan  sebesar  Rp.300.000/bulan yang  dibagikan  selama  tiga  bulan  dan diselenggarakan  di  kantor  gechik  gampong krueng dhoue.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya BLT-DD  merupakan  kebijakan  tambahan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  di  masa pandemi  COVID-19  yang  bersumber  dari Dana  Desa  untuk  mengurangi  dampak pandemi COVID-19 dan membantu masyarakat  dari  kemiskinan.  Kebijakan  ini tentunya  dibuat  dengan  beberapa  kriteria yang  harus  dipenuhi  oleh  keluarga  miskin agar mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut seperti yang tertera diatas.
Namun  adanya  hambatan  pada  saat penyaluran bantuan membuat proses pencairan  dana  yang  lama  sehingga  adanya keterlambatan dalam pemberian BLT kepada masyarakat yang berhak menerima, ditambah masih  banyak  masyarakat  yang  salah mengelola  penggunaan  BLT  tersebut  yang harusnya  digunakan  untuk  memperbaiki perekonomian  keluarga  saat  masa  pandemi malah  digunakan  untuk  kepentingan  lain yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  pandemic covid-19
Strategi  pemerintah  Dalam  Pencegahan Wabah  COVID-19  di  gampong  Krueng dhoue.
Minimnya kesadaran masyarakat terhadap  Covid-19  membuat  pemerintah Gampong  menjadi  lebih  antusias  terhadap strategi-strategi yang diterapkan. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Gampong  dalam  meningkatkan  kesadaran masyarakat tentang bahaya covid-19. Pemerintah Gampong dituntut untuk mengambil kebijakan yang bersifat cepat dan tepat  untuk  menangani  berbagai  persoalan menyangkut dengan wabah covid-
Strategi  yang  sudah  diterapkan  dalam meningkatkan kesadaran masyarakat gampong  Krueng  dhoue  sudah  dijalankan dengan  baik  seperti  menghimbau  kepada masyarakat bahwa covid-19 berbahaya untuk kesehatan serta membentuk struktur organisasi  Relawan  Gampong  Melawan COVID-  19  dan  Struktur  organisasi  posko PPKM Micro Covid-19 di gampong Krueng dhoue kecamatan pidie kabupaten Pidie.
Selain  membuat  struktur  organisasi tersebut pemerintah gampong Krueng dhoue juga    menghimbau  untuk  tidak  melakukan kerumunan  dan  mencegah  keramaian,  serta mengadakan  vaksinisasi  gratis  di  menasah gampong kepada masyarakat desa, membagikan masker gratis dan handsanitizer gratis serta vitamin peningkat imun tubuh dan menyediakan  alat  kebersihan  di  beberapa tempat  umum  kepada  seluruh  masyarakat Gampong Krueng dhoue yang dibeli dengan menggunakan  Angaran  Dana  Desa/APBG serta  melibatkan  tingkat  kecamatan  dalam solusi  untuk  mencegah  virus  covid-19  di Gampong Krueng Dhoue.
Sejalan  dengan  itu  strategi  mudah lainya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah Gampong  dalam  meningkatkan  kesadaran masyarakat Gampong yaitu dengan membuat sebuah  poster  himbauan  mengenai  bahaya covid-19,  tidak  hanya  untuk  masyarakat

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
gampong Krueng Dhoue sendiri namun juga bagi  masyarakat  lain  yang  melihatnya. Namun  meskipun  demikian  masih  banyak masyarakat yang tidak percaya dengan virus covid-19, karena tidak melihat dan merasakan  dampaknya  secara  langsung sehingga  lalai  dalam  menjalankan  protocol kesehatan yang sudah diterapkan.

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  mengenai  Strategi  pengelolaan Dana  Desa  Dalam  Mencegah  Wabah COVID-19 di Desa Krueng Dhoue
kecamatan pidie kabupaten Pidie maka dapat ditarik  kesimpulan  bahwa    Pemerintah gampong  krueng  Dhoue  sudah  menjalankan pengelolaan APBG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memiliki kendala dan hambatan dalam mengelola APBG pada masa  pandemi,  karena  adanya  refocusing Anggaran atau perubahan anggaran pendapatan  dan  belanja  gampong  yang dulunya  diprioritaskan  untuk  pembangunan gampong  kini  dialih  fungsikan  untuk penanganan virus covid-19 melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat.
Dalam  strategi  pencegahan  wabah covid-19 pemerintah gampong krueng dhoue melaksanakanya  sesuai  dengan  melakukan distribusi  dan  protecting  anggaran.  Pada tahap distribusi pemerintah melaksanakanya dengan  pengalokasian  dana  desa  untuk pemberian  bantuan  langsung  tunai  kepada masyarakat yang dilaksanakan sebulan sekali selama tiga bulan di kantor geuchik desa bagi masyarakat  yang  tidak  tergolong  kedalam penerima  PKH.  Namun  proses  pencairan dana  yang  terlambat  membuat  munculnya kendala  dalam  proses  penyaluran  BLT sehingga  bantuan  langsung  tunai  tersebut terlambat  disalurkan  kepada  masyarakat, serta banyak masyarakat yang masih  kurang paham dalam mengelola bantuan.
Sedangkan  dalam  tahap  protecting pemerintah  desa  membuat  berbagai  strategi
pencegahan  virus  covid-19  dengan  cara membentuk  tim  pencegahan  virus  covid-19, mengadakan vaksinisasi gratis, membagikan masker,  membuat  poster  himbauan  serta memberhentikan sementara acara dan kegiatan yang dapat menyebabkan kerumunan  sesuai  pengeluaran  peraturan untuk  jaga  jarak  atau    PSBB  (pembatasan social berskala besar) oleh pemerintah pusat. Dengan  harapan  adanya  berbagai  straegi yang  pemerintah  lakukan  dapat  membuat masyarakat  sadar  dan  paham  akan  bahaya virus  covid-19,  serta  untuk  pemenuhan  hak masyarakat dalam mendapatkan perlindungan
Saran 1. Diharapkan  bagi  aparatur  gampong Krueng Dhoue hendaknya lebih memahami  dan  berupaya  lagi  terhadap teknik  mengatur  strategi  pengelolaan APBG  pada  masa  pandemi  wabah COVID-19  agar  berjalan  sesuai  dengan peraturan  Menteri  keuangan  Republik Indonesia  tentang  Pengelolaan  Dana Desa  pada  masa  pandemi,  agar  tidak tercampur  adukkan  dan  kebingungan dengan kegiatan perencanaan pembangunan gampong yang lain.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar mau mentaati  dan  menjalankan  protocol kesehatan  serta  strategi  pencegahan wabah  covid-19  yang  sudah  pemerintah gampong  terapkan  agar  terhindar  dari ancaman penularan virus corona.
3. Dengan  adanya  berbagai  straegi  yang pemerintah  lakukan  diharapkan  dapat membuat  masyarakat  sadar  dan  paham akan bahaya virus covid-19.

## Daftar pustaka
Ismail Amir, dkk, Anggaran Pendapatan   dan Belanja  Gampong  (APBG),  cetakan pertama:2009.
Maun,  Carly  Erfly  Fernando,  (2020). Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Draa  Bagi  Masyarakat  Miskin

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Terkena Dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suhan Kabupaten Minahasa Selatan. UNSRAT. Sandhi,  Hefis  Kurnia,  Iskandar.  (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk penanganan  COVID-19  (studi  kasus Pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar. Volume 3 nomor 2. Sanusi, Anwar. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLTDesa. Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia. Chandra  Kusuma  Putra  dkk,  Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdyaan Masyarakat Desa, Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP), Vol.  1,  No.  6  Hal.  1203-1212  pada tanggal 15 november 2018, hal 23.
Widiyani,  Roshma.  (2020).  Dampak  Positif dan Negarif Virus Corona yang Bisa jadi Pelajaran. https://health.detik.com/berita- detikhealth/d5106402/dampak-
positif-  dan-  negatif-  virus-corona- yang-bisa -jadi pelajaran. 30 Oktober 2020