## ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA DAN POLA PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETADI LUAR PENGADILAN
OLEH :

## SAFRIN SALAM
Dosen Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Buton

## ABSTRAK
The  contract  or  agreement  is  rapidly  growing  at  this  time  as  the  consequence  logical  from  the development  cooperation  business  people  business.  Many  business  cooperation  carried  out  by businessmen in the form of a contract or written agreement. The purpose of this research is to know and understand the legal analysis against the risks that arise in the agreement as well as to know the form of resolving  disputes  outside  of the  courts  in  the  perspective  of positive  law  and  Islamic  law.  The  type  of research used in this study are normative legal research which in the use of research analysis Techniques used  are  qualitative  techniques  for  which  information  unearthed  through  in-depth  interviews  and information search through the library, either from legislation, documents relating to the writing of this thesis so that what is in question  in the study answered with a maximum. Results of the study showed that a cooperation agreement with Sejahtera Corporateand Adil Makmur potentially cause conflict so that it appears in the dispute between the parties resulting from any such agreement surfaced that there are risks such as risks language, the risk of disputes. To resolve this issue then there needs to be a model of dispute  resolution  that  is  ADR  in  particular  using  arbitration  institutions  while  the  Model  dispute resolution outside of court according to ACT No. 30 of 1999 are mediation, arbitration, consilition, which chosen by the parties in accordance with applicable LAW while according to customary law, the dispute could be resolved through private, family, head of the indigenous organizational institution.
Keywords: Agreements, Risk, Alternative Dispute Resolution

## A. PENDAHULUAN
Kontrak  atau  perjanjian  berkembang  pesat  saat  ini  sebagai  konsekuesni  logis dari  berkembangnya  kerja  sama  bisnis  antarpelaku  bisnis.  Banyak  kerja  sama  bisnis dilakukan  oleh  pelaku  bisnis  dalam  bentuk  kontrak  atau  perjanjian  tertulis.  Bahkan, dalam  praktik  bisnis  telah  berkembang  pemahaman  bahwa  kerja  sama  bisnis  harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak  (pelaku  bisnis)  untuk  melakukan  penuntutan  jika  ada  satu  pihak  tidak melaksanakan  apa  yang  dijanjikan  dalam  kontrak  atau  perjanjian.  (Muhammad Syaifuddin, 2012 : 1)
Surat  kontrak  kerja    merupakan  salah  satu  dari  jenis  surat  resmi  lain.  Sebagai suatu  surat  resmi,  surat  kontrak  kerja  harus  dibuat  dengan  sistematika  khusus sebagaimana  surat  resmi  lainnya.  Mungkin  bagi  anda  yang  bekerja  di  bidang  legal drafment.
Kepentingan surat  kontrak kerja tidak hanya pada sebuah  kontrak  kerja. Surat kontrak  kerja    juga  dibutuhkan  untuk  banyak  kepentingan,  seperti  memberi  hak  dan kewajiban  karyawan  terhadap  perusahaan,  kontrak  kerjasama  dan  sebagainya.  Surat kontrak  kerja  juga  sangat  penting  artinya  kedua  belah  pihak  yang  saling  secara langsung  mengikatkan  diri  dalam  adendum  yang  tercantum  di  dalam  surat  kontrak kerja tersebut. Hal ini, tidak lain karena disebabkan dalam surat kontrak kerja tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mewujudkan dan melindungi hak dan kewajiban masing-masing.
Dalam  surat  kontrak  kerja  tersebut  berisi  Kesepakatan  bersama  itulah  yang kemudian mengikat para pihak yang melakukan perjanjian surat kontrak kerja, yang di mana dalam  perjanjian surat  kontrak  kerja tersebut ada  aturan-aturan dan  tata tertib dari pihak perusahaan kepada karyawanya yang harus di penuhi dan di taati, sehingga muncul akibat sebagai perbuatan hukum. Dengan demikian surat perjanjian itu sifatnya mengikat kedua belah pihak, atau lebih yang saling berkejasama untuk suatu tindakan dalam kurun waktu tertentu.Surat kontrak kerja dijadikan sebagai landasan hukum bagi para  pihak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  maka  dengan  itu  dalam  penulisan makalah  ini  penulis  akan  membahas  mengenai  analisis  upaya  preventif  pembuatan kontrak dan bentuk penyelesaian sengketa apa saja yang bisa ditempuh para pihak jika terjadi persoalan hukum nantinya.

## B. METODE PENELITIAN
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  tekhnik  Wawancara,  yakni  dilakukan  wawancara  langsung  dengan responden  yang  diharapkan  mampu  memberikan  masukan  dan  penjelasan  mengenai masalah tersebut dengan baik dan benar.
Kepustakaan,  yakni  pengumpulan  bahan  dengan  menelaah  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  masalah  tersebut,  atau  literatur  lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Bahan  hukum  primer  yakni  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  responden berdasarkan hasil wawancara.
2. Bahan  hukum  sekunder  yakni  bahan  hukum  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan,  referensi-referensi  hukum,  peraturan  perundang-undangan  dan dokumen hukum.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pelengkap,yaitu artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
Teknik  analisa  penelitian  yang  digunakan  adalah  teknik  kualitatif  yang informasinya  digali  melalui  wawancara  mendalam  serta  informasi  yang  diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, baik dari peraturan perundang-undangan, dokumen yang  berkaitan  dengan  penulisan  skripsi  ini  sehingga  apa  yang  menjadi  pertanyaan dalam penelitian ini terjawab dengan maksimal.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Analisis Perjanjian Kerjasama (Francise)

## Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan
No. II/SP/III/2011
Yang bertanda tangan dibawah ini : - Aprianto
Dalam  hal  ini  bertindak  dan  atas  nama  PT.  SEJAHTERA  selanjutnya  disebut  sebagai PIHAK PERTAMA.

## - Ruslan
Dalam hal ini bertindak dan atas  nama CV. ADILMAKMURselanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK  PERTAMA  dan  PIHAK  KEDUA  setuju  untuk  melakukan  kesepakatan kerjasama  bisnis  berupa  PEMASARAN  PRODUK  milik  PIHAK  PERTAMA  oleh  PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut.

## KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN
Perjanjian kerjasama bisnis, bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk memasarkan produk milik PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :
PIHAK  PERTAMA  akan  memberikan  upah  pemasaran  produk  milik  PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 12 % dari setiap produk yang berhasil terjual.
PIHAK PERTAMA akan memberikan pembayaran sebesar 12 % terhadap PIHAK KEDUA dari setiap produk yang berhasil dijual selambat-lambatnya 12 (Duabelas) hari setelah produk tersebut berhasil terjual.
PIHAK  PERTAMA  akan  melakukan  pembayaran  kepada  PIHAK  KEDUA  melalui dua opsi pembayaran, yakni: transfer BANK atau pembayaran secara tunai.

## PEMBATALAN PERJANJIAN
PIHAK  PERTAMA  berhak  untuk  membatalkan  perjanjian  sewaktu-waktu  jika PIHAK KEDUA tidak berhasil memasarkan produk milik pihak PERTAMA dalam rentang waktu 2 (dua) bulan sejak surat perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah PIHAK.
PIHAK  PERTAMA  berhak  untuk  membatalkan  perjanjian  sewaktu-waktu  tanpa harus meminta persetujuan dari PIHAK KEDUA bilamana kerjasama tersebut dianggap tidak  memberikan  keuntungan  bagi  PIHAK  PERTAMA,  dan  dalam  hal  ini  PIHAK PERTAMA  tidak  akan  dituntut  untuk  memberikan  kompensasi  dalam  bentuk  apapun kepada PIHAK KEDUA.

## KESEPAKATAN PERJANJIAN
Surat Perjanjian kerjasama bisnis ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh kedua belah PIHAK tanpa ada paksaan dari PIHAK manapun.
Berdasarkan  perjanjian  diatas,  penulis  melakukan  analisis  terhadap  perjanjian kerjasama  PT.  Sejahtera  dengan  CV  Adil  Makmur  menggunakan  teknik  Argumentasi Hukum.

## 1. Identification Legal Problem (Identifikasi Persoalan Hukum)
Adapun  persoalan  hukum  yang  terdapat  dalam  perjanjian  kerjasama  diatas adalah

## a) Resiko Bahasa.
Bahasa  yang  digunakan  dalam  perjanjian  kersama  diatas  khususnya  dalam penentuan  judul  akta  kontrak  atau  perjanjian  seharusnya  tidak  memuat  judul  umum. Budi  Kusumohamidjojo  mengingatkan  bahwa  “sekalipun  tidak  mengakibatkan kebatalan kontrak (perjanjian), akan tetapi jika suatu kontrak dibuat tanpa judul, atau dengan  memakai  judul  tetapi  sangat  umum,  seperti  “perjanjian”  atau  “Persetujuan Bersama”, dalam praktik bisnis akan  dapat membawa resiko berupa kekeliruan dalam identifikasi  dokumen”.  Judul  Perjanjian  “Surat  Perjanjian  Kerjasama  Perusahaan” menurut hemat penulis judul perjanjian tersebut masih sangat umum seharusnya judul bisa  dibuat  jelas  dan  sesuai  dengan  substansi  kontraknya.  Menurut  Pasal  Pasal  1319 KUHPerdata  mengenai  kontrak  bersama,  dalam  arti  kontrak  yang  diatur  dalam KUHperdata tersebut oleh pembentuk KUHperdata sudah diberikan namanya, misalnya kontrak jual beli, kontrak sewa-menyewa, kontrak hibah dan lain-lain. Maka seharusnya judul yang baik adalah Surat Perjanjian Kerjasama tentang Frachising Barang.

## b) Resiko Penyelesaian Sengketa.
Perjanjian kerjasama diatas tidak mengatur secara tegas mengenai penyelesaian sengketa yang akan ditempuh apabila timbul persoalan hukum nantinya. Dalam hukum kontrak,  dikenal  asas  penyelesaian  sengketa,  asas  ini  menghendaki  setiap  kontrak tertulis  mencantumkan  secara  tegas  bentuk  dan  mekanisme  hukum  penyelesaian sengketa hukum kontrak di antara para pihak yangn membuat kontrak tersebut.
Asas penyelesaian sengketa penting untuk menentukan pilihan forum (choice of forum) berupa  lembaga  pengadilan,  lembaga  arbitrase  atau  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  berwenang  untuk  menyelesaiakan  sengketa  hukum  kontrak,  jika sengketa-sengketa hukum kontrak  tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.
Perjanjian  kerjasama  diatas  tidak  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa atau setidaknya mengatur upaya hukum apa yang akan ditempuh oleh para pihak jika terjadi persoalan. Hal ini akan member implikasi akan ketidakpastian hukum bagi para
pihak  yang  mengikatkan  dirinya  dalam  kontrak  khususnya  bagi  PIHAK  KEDUA (sewaktu-waktu  PIHAK  KEDUA  dapat  memutuskan  perjanjian  tanpa  persetujuan  dari pihak  KEDUA)  padahal  dalam  sebuah  kontrak  telah  diatur  mengenai  berakhir  atau hapusnya  perikayan  yang  bersumber  dari  kontrak  khususnya  pasal  1233  dimana hapusnya perikatan disebabkan oleh
a. Pembayaran
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
c. Pembaruan utang
d. Perjumpaan utang
e. Pencampuran utang
f. Pembebasan utang
g. Musnahnya barang yang terutang
h. Kebatalan atau pembatalan
i. Berlakunya suatu syarat batal
j. Lewarnya waktu
Berdasarkan persyaratan tersebut maka seharusnya syarat pembatalan itu tidak ditentukan  sepihak  oleh  PIHAK  KEDUA  karena  akan  betal  demi  hukum  perjanjian tersebut  maka  hal  ini  harus  dipastikan  melalui  mekanisme  penyelesaian  sengketa hukum apa yang dipilih nantinya apabila persoalan hukum muncul dikemudian hari.

## 2. Identification Legal Solving
Untuk  menyelesaikan  persoalan  hukum  yang  akan  terjadi  melalui  indikasi  2 (dua)  resiko  yang  muncul  dikemudian  hari  maka  penulis  memberikan  rekomendasi agar  perlu  ada  penyesuaian  (pembaharuan)  terhadap  perjanjian  kerjasama  antara Perusahaan  PT.  Sejahtera  dengan  CV  Adil  Makmur  khususnya  mengenai  bahasa  yang digunakan,  penyelesaian  sengketa  hukum  yang  dipilih  serta  objek  yang  diperjanjikan harus jelas. Apabila hal ini tidak  dilakukan maka harus ada  kesepakatan  penyelesaian hukum apa yang digunakan nantinya, penulis menganjurkan untuk memakai jalu ADR khususnya  arbitrase, karena penyelesaian sengketanya cepat,mudah dan biaya ringan sehingga tidak merugikan pelaku bisnis.

## 3. Decision
Berdasarkan dasar argumentasi hukum diatas, penulis menyimpulkan perjanjian kerjasama  PT.  Sejahtera  dengan  CV  Adil  Makmur  berpotensi  menimbulkan  konflik sehingga  muncul  persengketaan  di  anatara  para  pihak  diakibatkan  dalam  perjanjian tersebut  muncul  resiko-resiko  yang  ada  seperti  resiko  bahasa,  resiko  persengketaan. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini perlu ada model penyelesaian sengketa yaitu ADR khususnya menggunakan lembaga arbitrase.

## 2. Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Pengadilan  Dalam  Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat
Alternatif  penyelesaian  sengketa  mempunyai  implikasi  makna  seluruh penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan,  termasuk arbitrase, merupakan bagian dari APS;  dan  kedua  alternative  adjudication,  yang  mempunyai  implikasi  makna  APS meliputi  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  consensus  atau  kooperatif, seperti  halnya  negosiasi,  mediasi  dan  konsiliasi.  APS  menurut  UU  No.  30  tahun  1999, mencakup  bentuk  dan  mekanisme  hukum  berupa  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  atau cara  lain  yang  dipilih  oleh  para  pihak  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku, sebagai berikut :
1. Negosiasi,  yaitu  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  disepakati  bersama  dengan mengelola  kembali  konflik-konflik  pandangan  para  pihak,  yang  mempunyai  sifat- sifat  :  1)  pelaksanaan  negosiasi  bebas  atau  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak, tidak  ada  prosedur  hukum,  tetapi  masih  terikat  prinsip-prinsip  hukum,  seperti prinsip itikad baik dan prinsip persamaan; 2) para pihak bebas menentukan pada tahap-tahap  apa  negosiasi  dianggap  telah  menyelesaiakan  sengketa;  3)  daya mengikat  suatu  penyelesaian  bergantung  kepada  maksud  baik  para  pihak  yang telah sepakat untuk bernegosiasi.
2. Mediasi,  yaitu  cara  penyelesaian  sengketa  dengan  bantuan  pihak  ketiga  sebagai mediator  yang  netral.  Para  pihak  masih  dapat  mengawasi  prosedur penyelesaiannya  yang  dibuat  agak  tidak  resmi  (informal)  berdasarkan  informasi dari para pihak, bukan atas penyeledikannya.
3. Konsiliasi,  yaitu  cara  penyelesaian  sengketa  yang  sifatnya  lebih  formal  oleh konsiliator atau badan konsiliasi yang ditentukan oleh para pihak biasanya terdiri dari dua tahap.
4. Cara lain  yang dipilih oleh para pihak  sesuai dengan UU yang berlaku  antara lain penyeledikan  atau  penemuan  fakta  yaitu  upaya  menyelesaikan  perbedaan padnangan para pihak atas pihak atas fakta yang menimbulkan sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut. S
Sedangkan penyelesaian perkara adat  ditempuh melalui (Tolib Setiady,  2013 : 363 – 366)

## 1) Penyelasain antara pribadi, keluarga, tetangga.
Jika  terjadi  suatu  peristiwa  atau  perbuatan  delik  adat  dikampung,  didusun, ditempat  permukiman,  ditempat  pekerjaan  dann  lainnya  maka  untuk  memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan diselesaikan langsung ditempat  kejadian  antara  pribadi  yang  bersangkutan  atau  diselesaikan  dirumah  atau keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan dan teman-teman sekerja atau antar tetangga dalam kesatuan rukun tetangga dan sebaginya.

## 2) Penyelesaian kepala kerabat atau kepala adat
Adakalanya  pertemuan  yang  diselenggarakan  pribadi,  keluarga  atau  tetangga tersebut  tidak  mencapai  kesepakatan  atau  karena  salah  satu  dan  lain  hal  tidak berkelanjutan sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada kerabat atau kepala adat.

## 3) Penyelesaiankeorganisasian
Di kota-kota kecil atau dikota-kota besar di mana penduduknya heterogen serta terdapat  berbagai  perkumpulan  atau  organisasi  kemasyarakatan  yang  mempunyai susunan  pengurus  dan  keanggotan  seperti  halnya  perkumpulan-perkumpulan kepemudaan  dan  kewanitaan,  perkumpulan  keagamaan  dan  lainnya  juga  dapat melaksanakan  penyelesaian  secara  kekeluargaan  terhadap  peristiwa  atau  perbuatan delik  yang  terjadi  dan  yang  telah  mengakibatkan  terganggunya  keseimbangan  dalam kesatuan perkumpulan organisasi.
Model  penyelesaian  sengketa  baik  Hukum  Positif  dan  Hukum  adat  memiliki persamaan  dan  perbedaan  namun  dalam  arus  bisnis,  pebisnis  lebih  cenderung menggunakan  APS  karena  terdapat  keunggulan  disbanding  penyelesaian  sengketa secara litigasi yaitu
a) Sifat  kesukarelaan  dalam  proses,  karena  penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan kontrak  yang  dibuat  para  pihak  dengan  mendasarkan  baik  menyangkut substansi  maupun  proses  yang  berbeda  dengan  proses  beracara  di  lembaga peradilan yang prosedurnya telah tertentu atau ditentukan secara pasti.
b) Prosedur  cepat,  tergantung  dari  itikad  baik  dan  semangat  kekeluargaan  para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya
c) Putusan  nonyudisial,  karena  tidak  diputus  oleh  hakim  tapi  hasil  kesepakatan para  pihak  yang  bersengketa  sendiri  berlaku  sebagai  undang-undang,  sehingga  wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak
d) Prosedur  rahasia  (confidential)  untuk  menjaga  reputasi  para  pihak  yang bersengketa
e) Hemat  waktu  dan  biaya,  sebagia  konsekuensi  logis  dari  fleksibelnya  prosedur penyelesaian dan faktor kecepatan.
f) Pemeliharaan hubungan baik, karena sifat penyelesaian sengketanya yang win- win  solution,  artinya  setiap  pihak  tidak  dirugikan  dan  masing-masing  mendapatkan keuntungan secara proporsioal

## D. PENUTUP
Berdasarkan penjelasan bab pembahasan diatas dapat disimpulkan :
1. Perjanjian  kerjasama  PT.  Sejahtera  dengan  CV  Adil  Makmur  berpotensi menimbulkan  konflik  sehingga  muncul  persengketaan  di  anatara  para  pihak diakibatkan dalam perjanjian tersebut muncul resiko-resiko yang ada seperti resiko bahasa, resiko persengketaan. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini  perlu ada model  penyelesaian  sengketa  yaitu  ADR  khususnya  menggunakan  lembaga arbitrase.
2. Model  Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  menurut  UU  No.  30  tahun  1999 adalah mediasi,konsilliasi,arbitrase, yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan UU
yang  berlaku  sedangkan  menurut  Hukum  adat,  penyelesaian  sengketa  bisa diselesaikan melalui pribadi,keluarga,kepala adat lembaga keorganisasian

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, Mandar Maju, Bandung
Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, PT. Alfabeta, Bandung.