## SINERGI TARIK ULUR KENAIKAN BBM, KEBIJAKAN STIMULUS PERPAJAKAN DAN DAMPAK EKONOMI
Callysta Qabil, Christivany Purba, Maulidya Shamira Putri Prabowo, Nurul Ernawati, Rafina Wiyanti Hanafiah, Asianto Nugroho, Sapto Hermawan
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Indonesia e-mail: asiantonugroho@staff.uns.ac.id , saptohermawan_ fh@staff.uns.ac .id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sinergi Tarik Ulur Kenaikan BBM, Kebijakan  Stimulus  Perpajakan  dan  Dampak  Ekonomi.  Artikel  ini  ditulis  dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review  yang  kemudian  dikualifikasi  dan  dikuantifikasi  untuk  menjawab  rumusan masalah yang ada. Hasil kajian bahwa hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah menerapkan kebijakan stimulus untuk melawan respon kaum intelektual, lawan politik, mahasiswa, buruh, dan masyarakat, agar situasi dan kondisi perekonomian nasional tetap  terkendali,  mengantisipasi  keresahan  masyarakat,  dan  membuktikan  kinerja konstitusional.  Kebijakan  alokasi  subsidi  BBM  dalam  UU  APBN  merupakan  tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,  yaitu  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Menteri  Keuangan  Nomor 134/PMK.07/2022,  mengamanatkan  pemerintah  daerah  harus  mengantisipasi dampak  kenaikan  harga  BBM.  Pemerintah  pusat  mendorong  pemerintah daerah/pemkot  untuk menggunakan  dua persen  komponen  anggaran dalam APBD, yaitu  dana  transfer  umum  yang  terdiri  dari  dana  bagi  hasil  (DBH)  dan  dana  alokasi umum (DAU) untuk mengatasi masalah kenaikan harga BBM. Realisasi APBD masih 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Pemerintah juga telah memberikan bantalan sosial yang merupakan salah satu shock  absorber  dalam  meredam  gejolak  akibat  potensi  kenaikan  inflasi  akibat kenaikan harga minyak.
Kata kunci: Kebijakan, Pajak, BBM, Dampak Ekonomi.

## Abstract
This study aims to analyze the Synergy of Fuel Increase, Tax Stimulus Policy, and  Economic  Impact.  This  article  was  written  using  the  normative  legal  research method. Secondary data comes from literature reviews which are then qualified and quantified to answer the existing problem formulations. The results of the study that results of the study show that the Government's implementation of stimulus policies to counter the response of intellectuals, political opponents, students, workers, and the community, so that the situation and conditions of the national economy remain under control,  anticipate  public  unrest,  and  prove  constitutional  performance.  The  fuel subsidy allocation policy in the State Budget Law is the state's goal as stated in Article 23  paragraph  (1)  and  Article  33  paragraph  (3)  of  the  1945  Constitution,  namely  the greatest  prosperity  of  the  people.  Minister  of  Finance  Number  134/PMK.07/2022,
mandates that regional governments must anticipate the impact of rising fuel prices. The central government encourages local governments/municipal governments to use two  percent  of  the  budget  component  in  APBD,  namely  general  transfer  funds consisting  of  revenue-sharing  funds  (DBH)  and  general  allocation  funds  (DAU)  to overcome  the  problem  of  rising  fuel  prices.  The  realization  of  the  APBD  is  still  47 percent, even though the contribution of the APBD to regional economic growth is very large. The government has also provided social cushioning which is one of the shock absorbers in suppressing turmoil due to the potential increase in inflation due to rising oil prices.
Keywords: Policy, Tax, Fuel, Economic Impact.

## PENDAHULUAN
Dalam topik permasalahan berasal dari kata sinergi, yaitu interaksi atau  kerja  sama  yang  menimbulkan keseluruhan yang lebih besar daripada penjumlahan  sederhana  dari  bagian- bagiannya. intinya adalah bekerja sama dalam  bentuk  proses  atau  interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang  harmonis  untuk  menghasilkan sesuatu  yang  optimal.  Sinergi  adalah dasar  dari  setiap  merger  strategis, akuisisi, atau aliansi. Tindakan strategis tersebut  menciptakan  ruang  lingkup ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya dan kemampuan masing- masing  pihak.  Sementara  itu,  tarik tambang  diterjemahkan  dari  bahasa Inggris- trade-off adalah keputusan situasional yang melibatkan pengurangan  atau  kehilangan  satu kualitas,  kuantitas,  atau  properti  dari satu  set  atau  desain  dengan  imbalan keuntungan  di  aspek  lain.      Secara sederhana, trade-off adalah  di  mana satu hal meningkat, dan yang lain harus berkurang.  Artikel  ini mengkaji  tentang komponen  BBM  yang  mempengaruhi inflasi  dan  stabilitas  ekonomi  negara serta  keresahan  masyarakat  akibat dampak kenaikan harga BBM.
Pemerintah memutuskan menaikkan harga tiga jenis bahan bakar
1 Williams,  W.  1971.  Social  Policy  Research  and Analysis. American Elswier Publishing Company, New  York,  USA,  and  Weimer,  D.L.  and  A.R.
minyak (BBM) yakni petalite, solar, dan pertamax  per  Sabtu,  3  September 2022.  Dampak  penyesuaian  Bahan Bakar Minyak bersubsidi
untuk  jenis  Petalite  dan  Solar sudah  mulai  dirasakan  masyarakat dengan adanya kenaikan harga bahan pokok dan angkutan umum. Pemerintah diharapkan segera melakukan  analisis  kebijakan  untuk mengantisipasi dampak tersebut, termasuk  melakukan  mitigasi  dalam mengatasinya.
Analisis kebijakan adalah proses atau kegiatan mensintesis  informasi,  termasuk  hasil penelitian, mempelajari dinamika program yang berdampak pada masyarakat untuk menghasilkan rekomendasi  pilihan  desain  kebijakan publik 1 . Kebijakan publik adalah keputusan  atau  tindakan  pemerintah yang  mempengaruhi  atau  mengarah pada tindakan individu dalam dinamika kehidupan  masyarakat.  Presiden  Joko Widodo  beralasan  kenaikan  itu  tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan  subsidi  BBM  dan  anggaran kompensasi  yang  membengkak.  Pada masa  pemerintahan  Joko  Widodo (Jokowi)  harga  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  dinaikkan  sebanyak  6  kali  lipat. Terakhir,  kenaikan  harga  BBM  terjadi pada  September  2022.  Penyesuaian
Vining.  1989.Policy  Analysis:  Concept  and Practice. Prentice Hall Inc. Englewoods, J.J., USA.
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mendorong  inflasi  pada  September 2022  mencapai  1,17  persen  (m-to-m) atau 5,95 persen (y-on-y). . Penyesuaian harga
BBM juga berdampak  pada  sektor  transportasi sehingga  menyumbang  inflasi  bulan lalu  sebesar  1,08  persen  pada  5 Oktober  2022.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kenaikan  harga  BBM  masih akan mempengaruhi laju inflasi Oktober 2022  karena  kenaikan  harga  BBM. harga  sejumlah  barang  dan  jasa, khususnya jasa transportasi dalam dan luar kota.
Kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan  angka  pengangguran yang  tentunya  akan  meningkatkan angka  kemiskinan  Indonesia.  Bahkan, per  Maret  2022,  BPS  melaporkan penurunan angka kemiskinan pascapandemi. Tingkat kemiskinan per Maret mencapai 9,54% atau 26,16 juta orang.  Dari  sisi  ekonomi,  kenaikan harga  BBM  jelas  akan  mendongkrak biaya  produksi,  mendongkrak  inflasi ( cost push inflation ) yang pada gilirannya  akan  berdampak  negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan  upah  riil  dan  konsumsi rumah  tangga.  Kenaikan  harga  BBM berarti pemerintah telah menaikkan 3,4 kali lipat dari anggaran semula. Namun, kenaikan kompensasi subsidi energi ini tidak  cukup.  Kenaikan  beban  subsidi menjadi salah satu penyebab kenaikan tersebut.  Bahkan,  pembengkakannya mencapai Rp 502 triliun. Selain itu, ada juga beberapa alasan lainnya. Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan  harga  mulai  awal  tahun 2022, tepatnya pada bulan Maret.
Tujuan  pemerintah  menaikkan
harga BBM
adalah kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan  bakar  minyak  (BBM)  dengan alasan sekitar 70% subsidi BBM masuk ke kelompok orang kaya, para ekonom menyebutnya  sebagai  upaya  yang
“tidak  tepat  dan  salah  sasaran”. Sebenarnya.  dampak  positif  kenaikan harga  BBM  Mendorong  masyarakat berpikir  lebih  kreatif  dan  inovatif  untuk menghindari  penggunaan  BBM  yang berlebihan, seperti menciptakan transportasi  yang  ramah  lingkungan. Salah  satu  contohnya  adalah  produksi mobil  listrik  atau  bahan  bakar  nabati ( biofuel alternative ). Sedangkan dampak  negatif  dari  kenaikan  BBM adalah  kenaikan  harga  sehingga  daya beli  masyarakat  menurun.  Dengan kenaikan  harga  BBM  maka  tingkat inflasi  akan  meningkat,  namun  yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar tingkat  inflasi  tidak  berlebihan  atau terkendali.
Vice  President  Infovesta  Utama Wawan  Hendrayana  juga  menilai emiten di sektor transportasi, manufaktur, dan consumer goods akan dirugikan dengan kenaikan harga BBM. Hal  ini  terkait  dengan  kenaikan  harga atau  biaya  produksi.  Selain  itu,  daya beli masyarakat juga menurun. Sementara  dapat  disimpulkan  bahwa dampak  kenaikan  harga  BBM  sangat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran konsumsi masyarakat miskin. Prediksinya,  jika  harga  BBM naik,  dampak  laju  inflasi  pasti  akan meningkat.  Inflasi  dapat  diartikan sebagai  kenaikan  harga  barang  dan jasa  secara  umum  dan  terus  menerus dalam  kurun  waktu  tertentu.  Deflasi adalah  kebalikan  dari  inflasi,  yaitu penurunan harga barang secara umum dan  terus  menerus.  Contoh  inflasi seperti  kenaikan  harga  minyak  goreng dapat  mengakibatkan  kenaikan  inflasi karena  berdampak  luas  dan  diikuti dengan  kenaikan  harga  barang  atau jasa lainnya.
Inflasi  membawa  keuntungan bagi  debitur  yang  ditandai  dengan pembayaran  utang  kepada  kreditur dengan  nilai  uang  yang  lebih  rendah daripada  saat  meminjam.  Selain  itu,
produsenlah  yang  diuntungkan  dari inflasi. Inflasi memiliki ciri-ciri, (1) Harga barang  terus  turun  (2)  Jumlah  beredar menurun  (3)  Harga  barang  naik  terus (4) Jumlah uang beredar meningkat (5) Masyarakat cenderung mengambil tabungannya  di  bank  (6)  Orang cenderung  menyimpan  uangnya  di bank.  Mengapa  pemerintah  selalu mengaitkan inflasi dengan BBM bersubsidi?  BBM  bersubsidi  adalah bahan bakar minyak yang dibantu oleh pemerintah  melalui  penggunaan  dana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Oleh  karena  itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina sekaligus
menjamin
ketersediaannya  di  pasar  domestik. Pemberian  subsidi  BBM  tentunya mempertimbangkan pengaruh terhadap  penerimaan  negara  dari sektor  perpajakan  yang  merupakan harapan  terbesar  pendapatan  utama negara,  sehingga  diperlukan  langkah kebijakan  berupa  stimulus  di  sektor perpajakan  agar  perannya  tetap  eksis. Stimulus merupakan bagian dari respon terhadap  stimulus  yang  berkaitan dengan tingkah laku.
Dalam  fisiologi,  stimulus  adalah perubahan  lingkungan  internal  atau eksternal  yang  dapat  diketahui.  Ketika rangsangan  dimasukkan  ke  dalam reseptor  sensorik,  maka  rangsangan tersebut  akan  mempengaruhi  refleks melalui transduksi rangsangan.
Stimulus adalah segala bentuk komunikasi  fisik,  visual  atau  verbal yang  dapat  mempengaruhi  respon individu.  Tingkat  kepekaan  seseorang berbeda-beda,  karena  kemampuan reseptor seseorang berbeda-beda. berbeda.  Contoh:  Menurut  Andi,  suara iklan  radio  terlalu  keras,  sedangkan menurut Budi itu biasa saja. Kebijakan
2 Damayanti, Theresia Woro dan Supramono.
(2005). Perpajakan Indonesia. Salatiga: Andi.
berbeda  dengan  aturan  dan  hukum. Jika hukum/undang-undang dapat menegakkan  atau  melarang  perilaku (misalnya undang-undang yang mewajibkan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya memandu tindakan yang paling mungkin  menghasilkan  hasil  yang diinginkan.
Kebijakan  perpajakan  berupa stimulus adalah cara atau alat pemerintah di  bidang perpajakan  yang mempunyai sasaran tertentu atau untuk mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang sosial  dan  ekonomi.  Kebijakan  pajak dapat mendukung pembangunan ekonomi  dan  sosial  suatu  negara. Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal jenis ini adalah untuk  menangani  masalah-masalah tertentu,  misalnya.  pandemi  dan  krisis ekonomi. .  Pajak  berfungsi  sebagai sumber  penerimaan  kas  negara,  yaitu pajak  yang  dipungut  dari  masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran  negara.  Semakin  banyak orang  yang  membayar  pajak,  semakin besar pendapatannya 2 . Contohnya seperti  alokasi  APBN  untuk  bidang kesehatan  di  masa  pandemi  Covid-19 dan relaksasi pajak dunia usaha. Dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi  perekonomian  negara melalui  perubahan  pendapatan  dan belanja  pemerintah  sesuai  dengan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dampak Ekonomi dari sisi ekonomi,  kenaikan  harga  BBM  jelas akan  mendongkrak  biaya  produksi, mendorong  inflasi  ( cost  push  inflation ) yang  pada  gilirannya  akan  berdampak negatif terhadap pertumbuhan
ekonomi,  penurunan  upah  riil  dan konsumsi  rumah  tangga.  Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dibicarakan pemerintah biasanya terus menghiasi  ruang-ruang  publik.  Meski intensitasnya  mulai  berkurang  pasca keputusan pemerintah menaikkan harga  BBM,  berbeda  dengan  rezim sebelum  era  Presiden  Joko  Widodo. Hal  ini  disebabkan  manajemen  yang berbeda, karena di era sekarang sistem manajemen risiko dan kritis dikolaborasikan  untuk  mengantisipasi gejolak masyarakat. Pemerintah dalam pengelolaan  BBM  selalu  mengikuti harga minyak dunia. Jika harga minyak dunia  naik  melebihi  batas  yang diproyeksikan  dalam  APBN,  otomatis pemerintah  harus  menaikkan  harga BBM  untuk  mengurangi  beban  APBN atas  subsidi  BBM  yang  melonjak  dari tahun ke tahun.
Realitanya,  setiap  kali  ada  isu dan  rencana  pemerintah  menaikkan harga  BBM,  ternyata  selalu  disambut dengan  penolakan  oleh  masyarakat umum,  buruh  dan  mahasiswa  yang langsung  berdemonstrasi  menentang setiap  rencana  kenaikan  harga  BBM. Kenaikan  harga  BBM  tentu  akan berdampak  pada  beban  hidup  yang semakin  berat.  Penolakan  publik  mau tak  mau  menjadi  komoditas  lawan politik  pemerintah  untuk  menyerang dari berbagai sudut pandang. Wacana/diskursus menaikkan atau tidak  menaikkan  harga  BBM  selalu menghiasi  headline  media  massa. Termasuk wacana konversi penggunaan  BBM  ke  gas  dan  listrik, target  khalayak  yang  menikmati  BBM tidak  tepat  hingga  terbitnya  kartu kendali  BBM.  Di  balik  tarik  ulur  ini, tanpa disadari  harga  kebutuhan pokok di  pasar  sudah  mulai  merangkak  naik sehingga sulit untuk mengembalikannya.
Efek domino ini terus merugikan masyarakat  di  semua  lapisan  karena
kenaikan  harga  BBM  yang  selalu mengikuti  harga  minyak  dunia  dan mengurangi beban subsidi BBM. Namun akibatnya, harga-harga kebutuhan pokok di pasar naik sehingga mengkhawatirkan inflasi.
Secara  otomatis  pemerintah  harus mengantisipasi stabilitas ekonomi nasional agar penerimaan ABPN tetap stabil  menuntut  peningkatan  sektor perpajakan  yang  pada  akhirnya  akan berdampak pada masyarakat.
Fenomena  tarik  ulur  antara  isu  politik, kepentingan  bisnis  dan  tekanan  publik membuat  ide  ini  sangat  sulit  untuk diimplementasikan. Salah satu masalah  terbesar  akibat  kenaikan harga  BBM  adalah  kekhawatiran  akan terhambatnya  pertumbuhan  ekonomi akibat  dampak  kenaikan harga  barang dan  jasa  akibat  kenaikan  biaya.  Inflasi tidak  mungkin  dihindari  karena  bahan bakar  merupakan  unsur  vital  dalam proses produksi dan distribusi barang. Berdasarkan  keadaan  tersebut,
penulis akan membuat analogi dengan judul “Sinergi Menarik Kenaikan Harga BBM,  Kebijakan  Stimulus  Pajak  dan Dampak Ekonominya”.

## METODOLOGI
Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar legalitas suatu kebijakan dan  pendekatan  konseptual.  Sumber informasi penelitian menggunakan bahan hukum sekunder. Teknik perolehan  sumber  informasi  bahan hukum menggunakan analisis substansi  yang  bersumber  dari  artikel ilmiah,  buku  yang  relevan,  hasil penelitian  sejenis  yang  relevan,  dan kertas  kerja  yang  berkaitan  dengan materi  pelajaran  yang  dirumuskan. Analisis  bahan  hukum  dikualiﬁkasi, dikuantifikasi,  kemudian  dihubungkan antara  kebijakan  pemerintah  sebagai premis mayor dan strategi penanganan kenaikan  harga  BBM  dari  perspektif
hukum ekonomi sebagai premis minor. menyimpulkan  menggunakan  logika hukum deduksi dan  metode penalaran hukum

## PEMBAHASAN
Konstitusionalitas
Kebijakan

## Subsidi  BBM
Subsidi  merupakan  kebijakan negara di bidang belanja publik untuk menyediakan barang/jasa publik sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat    luas.    Subsidi  adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah  kepada    produsen    atau konsumen    yang    membuat    mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi  suatu  produk  dalam kuantitas  yang  lebih  besar  atau  pada harga yang lebih murah 3 . Subsidi dapat berbentuk transfer uang secara langsung, program subsidi pangan bagi orang-orang miskin atau campur tangan  langsung  pemerintah  terhadap harga  bahan  pokok  yang  murah 4 . Secara ekonomi, tujuan subsidi  adalah untuk mengurangi harga atau menambah  keluaran  ( output ) 5 .
Adanya  subsidi  menunjukkan campur  tangan  pemerintah  dalam perekonomian negara. Kebijakan subsidi merupakan kebijakan yang lazim dilaksanakan di negara- negara berkembang guna menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan
3 Rudi  Handoko  dan  Pandu  Patriadi,  Evaluasi
Kebijakan Subsidi NonBBM, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9 Nomor 4, Desember 2005, www.fiskal.depkeu.go.id
4 Haris  Munandar  dan  Puji  A.L.  (Pengalih  bahasa). 2006.  Pembangunan  Ekonomi.  Jakarta:  PT Erlangga, hal. 282.
5 Rudi Handoko dan Pandu Patriadi. Ibid.
6 Haris Munandar dan Puji A.L. Ibid
7 Ikhtisar Pelaksanaan Repelita
I. www.bappenas.go.id/get-file- server/node/7070/, diakses tanggal 31 Oktober 2011. 35 http://leo4kusuma.multiply.com/journal/item/ 6/Berani_Hidup_Tanpa_Subsidi?&item_id=6&vi ew:replies=reverse), diakses tanggal 5 Juli 2011.
pertumbuhan  ekonomi 6 .    Dengan  kata lain,  kebijakan  subsidi  merupakan bentuk  intervensi  Pemerintah  untuk menanggulangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program subsidi energi
Indonesia diterapkan ketika mengawali program  PELITA  pada  tahun  1969. Pada waktu itu, subsidi diberikan pada subsidi  listrik  untuk  menutup  selisih biaya operasional dalam produksi listrik sebagai akibat ditetapkannya tarif yang rendah 7 .  Disamping  itu,  subsidi  ketika itu dimaksudkan pula untuk memproteksi barang-barang dalam negeri  dari  barang-barang  impor 8 .35 Sementara,    Kebijakan    pemberian subsidi    BBM    dimulai    sejak    tahun anggaran 1977/1978  dengan  maksud untuk menjaga stabilitas
perekonomian
nasional melalui penciptaan stabilitas harga BBM sebagai  komoditas  yang  strategis 9 . Sejumlah negara yang memberikan subsidi kepada rakyatnya. Kebijakan  subsidi  BBM  diberikan  baik oleh  negara  yang  memiliki  konstitusi sosialis maupun liberal-kapitalis. Bentuk  pemberian  subsidi  tersebut ditetapkan  dengan  cara/  mekanisme yang  berbeda  antara  satu  negara dengan  negara  lainnya.  Kebijakan subsidi  tersebut  didasarkan  kepada
8 Tridoyo Kusumastanto, Arief Budi Purwanto, Luky Adrianto. Good Governance Dalam Pengelolaan Energi  dan  Sumberdaya  Mineral.  http://esk. ipb.ac.id/index.php/download/category/2- publikasi-dosen?download=5%3Agood- governance-dalam-pengelolaan-energi-dan- sumberdaya-mineral, diakses tanggal 14 Maret 2013.
9 Tridoyo Kusumastanto, Arief Budi Purwanto, Luky Adrianto. Good Governance Dalam Pengelolaan Energi  dan  Sumberdaya  Mineral.  http://esk. ipb.ac.id/index.php/download/category/2- publikasi-dosen?download=5%3Agood- governance-dalam-pengelolaan-energi-dan- sumberdaya-mineral, diakses tanggal 14 Maret 2013.
kondisi perekonomian dan
kemampuan  keuangan  negara  serta arah  kebijakan  energi  pemerintah  di masa  depan.  Negara-  negara  yang memberikan subsidi BBM secara langsung  maupun  tidak  langsung sebagai  berikut:
1.  China China  menganut  konstitusi ekonomi
sosialis-komunis,
meskipun liberalisasi diterima dan diadopsikan ke dalam konstitusi 10 .
Berkaitan  dengan  harga  BBM,
Pemerintah China tidak
memberikan  subsidi  BBM.  Pada saat  terjadi  kenaikan  harga  BBM, pemerintah  memberikan  subsidi kepada kelompok  ekonomi  lemah dan  sektor  industri  dasar  seperti pertanian, perikanan, dan transportasi  publik.  Selain  itu, pemerintah juga menyalurkan subsidi kepada sektor kehutanan 11 . 2.   Vietnam Vietnam menganut konstitusi bercorak sosialis-
komunis 12 .  Terkait  penyediaan BBM, Pemerintah Vietnam mengimpor BBM dan memberikan subsidi  BBM  melalui  mekanisme penetapan  harga  tertinggi  BBM untuk  memberikan  akses  kepada masyarakat dan industri mendapatkan BBM dengan harga yang  relatif  murah  dan  stabil.
Apabila  harga  BBM  melebihi harga jual tertinggi yang
10 Jimly  Asshiddiqie.  2010.  Konstitusi  Ekonomi.  PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 138.
11 http://chindonews.blogspot.com/2012/03/bbm- naik-china-memberikan mekanisme.html, diakses tanggal 11 Maret 2013.
12 Jimly Asshiddiqie. Ibid.
13 United Nations Development Programme. Fossil Fuel  Fiscal  Policies  and  Greenhouse  Gas Emissions in Viet Nam.   2012. Hanoi.
14 Jimly Asshiddiqie. Ibid. 141-142.
15 United  Nations  Development  Programme. Reforming  Energy  Subsidies.  Division  of
ditetapkan, maka pemerintah memberikan subsidi sebesar selisih harga impor  dengan  harga jual  tertinggi  dalam  negeri 13 . 3.  Kuba
Kuba  menganut  konstitusi komunis  dan  menerapkan  sistem ekonomi sosialis 14 . Terkait dengan penyediaan  BBM,  Pemerintah Kuba  memberikan  subsidi  BBM kepada seluruh masyarakat, tetapi
penyaluran/jumlahnya dibatasi/ dijatah 15 . 4.  Amerika Serikat
Amerika  Serikat  tidak mengatur  masalah  perekonomian di dalam konstitusinya dan menganut sistem ekonomi
pasar 16 . Berkaitan dengan kebijakan BBM, Pemerintah Amerika    Serikat  memberikan subsidi  dalam  bentuk  potongan pajak kepada perusahaan- perusahaan  minyak,  gas  dan batubar 17 .
Sejumlah negara lain yang tidak mengatur masalah perekonomian dalam konstitusinya, seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Korea Selatan, juga memberikan subsidi BBM kepada konsumen  domestiknya 18 . Adapun bentuk dukungan/subsidi tersebut disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan strategi ekonomi yang ditempuh masing-masing  negara.
Pengelompokan belanja subsidi BBM ke dalam fungsi pelayanan umum menunjukkan BBM merupakan fasilitas
Technology,  Industry  and  Economics.  2008,  h. 13 16 Jimly Asshiddiqie. Ibid. 130-131
17 International Institute for Sustainable Development’s. Issue 37, March 2010, h. 5
18 Shikha  Jha,  Pilipinas  Quising,  dan  Shiela Camingue.  Macroeconomic  Uncertainties,  Oil Subsidies, and Fiscal Sustainability in Asia. ADB Economics Working Paper Series No. 150. March 2009, h. 9.
pelayanan umum yang disediakan oleh negara.
Sebagaimana dinyatakan Pasal  34  ayat  (3)  UUD  1945,  negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan fasilitas  pelayanan  umum.  Pemerintah menyediakan  BBM  dengan harga terjangkau  sebagai  bentuk  pelayanan kepada  masyarakat.
Alokasi  belanja  subsidi  BBM yang termasuk dalam fungsi pelayanan umum  dalam  UU  APBN  menunjukkan bahwa penyediaan BBM sebagai barang  publik.  BBM  dianggap  sebagai barang  kebutuhan  dasar  dan  hak  sipil setiap warga negara.
Sebagai    barang    kebutuhan dasar,    BBM    harus    bisa    dijangkau oleh    masyarakat  luas.  BBM  harus dapat  diperoleh  oleh  masyarakat  luas agar  hak  dan  kebutuhan  mendasar warga  negara  dapat  terpenuhi.  BBM telah menjadi komoditas yang penting dan strategis. Berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945, bidang yang menyangkut kepentingan umum dan kesejahteraaan rakyat  merupakan  monopoli  alamiah negara karena sifat penting bagi negara dan  menguasai  hajat  hidup  orang banyak.  Oleh  karena  itu  bidang produksi  minyak  bumi  tidak  dilepas pada  mekanisme  pasar,  perorangan, atau swasta 19 .
Konsiderans “Menimbang” huruf  b  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas Bumi  menyatakan  bahwa  minyak  dan gas  bumi  merupakan  sumber  daya alam  strategis  tidak  terbarukan  yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas  vital  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak  dan  mempunyai peranan  penting  dalam  perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal
19 Ida  Bagus  Radendra  Suastama,  Asas  Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang- Undang Migas dan Ketenagalistrikan. Mimbar Hukum  Volume  24,  Nomor  2,  Juni  2012,  Halaman 332.
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berkenaan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD
1945,  Mahkamah  Konstitusi  menilai bahwa prinsip sebesar-besar kemakmuran  rakyat  dalam  cabang produksi migas mengandung pengertian adanya
jaminan ketersediaan pasokan BBM bagi seluruh  lapisan  masyarakat  dengan harga murah, dan  mutu  yang  baik 20 . Penyediaan BBM bersubsidi merupakan  bentuk  pelayanan  umum dan  dapat  digunakan  oleh  seluruh masyarakat dengan harga murah. BBM dianggap cabang produksi yang penting  dan  menguasai  hajat  hidup orang  banyak  sehingga  termasuk kategori  barang publik.  Definisi  barang publik  adalah  barang-barang  yang mempunyai  dua  sifat  pokok  yaitu non rival  consumption dan non  exclusion .
Non  rival  consumption mengandung maksud bahwa sejumlah orang dapat mengkonsumsi  secara  bersama-sama terhadap  barang  tersebut  atau,  pada tingkat tertentu, konsumsi yang dilakukan  atas  barang  tidak  akan mengurangi  jumlah  yang  tersedia  bagi orang lain. Non exclusion mengandung arti bahwa orang tidak dapat membatasi manfaat atas barang tersebut pada orang-orang yang sanggup membayar  saja 21 .
Wujud perhatian/perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin, lemah  dan  tidak  mampu  diwujudkan dalam penentuan harga jual BBM yang relatif rendah. Sementara, penggunaan BBM bersubsidi tidak dapat dikhususkan  hanya  untuk  masyarakat miskin  atau  para  pembayar  pajak. Selain masyarakat kaya, para penunggak  pajak dapat  dengan  bebas
20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU- I/2003
21 Noor Fuad, dkk. 2004. Dasar-dasar Keuangan Publik. BPPK Departemen Keuangan, Jakarta, h. 10.
menggunakan
BBM bersubsidi.
Penggunaan  BBM  bersubsidi  belum belum  tepat  sasaran  sehingga  dapat disebut sebagai salah satu  ciri  barang publik, yaitu non exclusion . Masyarakat dapat  menggunakan  BBM  bersubsidi sesuai  dengan  kebutuhannya.  Guna menjaga ketersediaan BBM bersubsidi,  Pemerintah  dan  DPR berusaha  mencukupi  kebutuhan  BBM bersubsidi.  Hal  ini  tampak  dari  upaya menambah  kuota  BBM  bersubsidi sekitar  1,2  juta  kilo  liter  dan  4  juta  kilo liter  dari  kuota  yang  telah  ditetapkan dalam  APBN  2011  dan  2012.  Hal  ini mengindikasikan bahwa BBM
bersubsidi bersifat non rival consumption . Penyediaan
BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat  secara  luas.
Pasal  33  ayat  (3)  menyebutkan bahwa  bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar-besar    kemakmuran rakyat.    BBM    dianggap    sebagai kekayaan    alam  yang  terkandung  di dalam bumi dan
harus dipergunakan/dibelanjakan untuk mencukupi  kebutuhan  rakyat.  Oleh karena itu, BBM sebagai barang publik yang  harus  disediakan  pemerintah dalam rangka pelaksanaan penyediaan layanan  umum bagi masyarakat. Terkait  dengan  penentuan  harga  jual barang  publik,  terdapat  pilihan  bagi pemerintah dalam menyediakan barang  publik  bagi  masyarakat,  yaitu:
1.        Dapat  dijual  dengan  harga pasar.
2.    Dijual  dengan  tingkat  harga tertentu  yang  berbeda  dengan harga  pasar.
22
http://m.metrotvnews.com/read/news/2013/0 2/19/132137/Menteri-ESDM-Akui-Program- Penghematan-BBM-Bersubsidi-tidak-Signifikan, diakses tanggal 19 Maret 2013.
3.     Diberikan  secara  gratis  kepada para  konsumennya. Menurut MK, dalam melaksanakan prinsip demokrasi ekonomi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, penentuan harga  BBM  dalam  negeri  ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan  masyarakat  tertentu  dan mempertimbangkan
mekanisme persaingan  usaha  yang  sehat  dan wajar. Kebijakan penentuan harga BBM oleh  pemerintah  ini  perlu  dilakukan untuk  mencegah  timbulnya  praktik yang  kuat memakan  yang  lemah.
Ini  salah  satu  contoh  menjadi pengalaman sebagai pembanding antara tahun 2021 dan tahun 2022. MK menekankan  bahwa  hasil  produksi migas dalam negeri seharusnya digunakan  untuk  memenuhi  konsumsi dalam negeri.
Dalam perkembangannya,  konsumsi  BBM senantiasa  mengalami  peningkatan. Realisasi  volume  BBM  bersubsidi pada  tahun  2012  mencapai  45,07  juta kilo  liter,  atau  membengkak  5,07  juta kilo  liter  dari  volume  kuota  BBM bersubsidi  yang  ditetapkan  dalam APBNP  2012,  sebesar  40  juta  kilo liter 22 .  Pada  tahun  2012,  realisasi penerimaan  sektor  migas  pada  2012 mencapai  103,8%  dari  target  APBN-P 2012 atau Rp205,8 triliun dari targetnya  sebesar  Rp198,3  triliun 23 .5 Adapun  realisasi  subsidi  BBM  tahun 2012  membengkak  54,2%  menjadi Rp211,89  triliun  dari  pagu  Rp137,37 triliun 24 .  Terjadi  defisit  antara  realisasi penerimaan  migas  dengan  belanja subsidi BBM  sekitar  Rp6  triliun.
23 http://www.bisnis.com/apbn-p-2013-pengajuan- akan-dipercepat-jika-deviasi-asumsi-capai-10, diakses tanggal 19 Maret 2013.
24 http://www.bisnis.com/bbm-bersubsidi- menkeu-optimistis-konsumsi-di-bawah-kuota- 2013, diakses tanggal 19 Maret 2013
Pola  konsumsi  BBM  bersubsidi dipandang tidak tepat sasaran. Rumah tangga  pengguna  BBM  bersubsidi terbanyak adalah  rumah  tangga  paling mampu  (kaya)  daripada  rumah  tangga miskin  dan  rumah  tangga  menengah. Kelompok  rumah  tangga tersebut banyak  menggunakan  bensin  atau memiliki  kendaraan 25 .
Kebijakan  subsidi  BBM  tidak mendukung distribusi/pemerataan
pendapatan. Pengguna
terbesar subsidi BBM adalah kelompok masyarakat kaya. Sementara kelompok masyarakat miskin menggunakan BBM bersubsidi lebih sedikit. Alokasi belanja subsidi  BBM  lebih  menguntungkan masyarakat kaya sehingga menimbulkan  ketidakadilan  ekonomi serta memperlebar kesenjangan pendapatan.
Subsidi  yang  tidak  transparan dan tidak tepat sasaran akan mengakibatkan  distorsi  baru  dalam perekonomian, inefisiensi dan terciptanya  suatu  bentuk  subsidi  yang tidak  dinikmati  oleh  mereka  yang berhak.  Hal-hal  yang  perlu  dicermati dalam  menentukan  kebijakan  subsidi sebagai  berikut 26 :
1. Program subsidi tersebut harus dipastikan jatuh ke tangan masyarakat yang benar-benar kurang  mampu.
2. Program  subsidi  tersebut harus  bisa  lebih memberdayakan/menumbuh kembangkan  kegiatan/usaha penerimanya.
3. Pemanfaatan program subsidi oleh pihak yang telah bekerja di sektor produktif harus
dihindarkan.
25 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013 /01/22/20495283/Subsidi.BBM.Tidak.Masuk.Ak al, diakses tanggal 18 Maret 2013.
26 Analisa    Pola    Konsumsi    BBM,    Deputi    Bidang Sumber    Daya  Alam    dan    Lingkungan    Hidup
4. Kebijakan  subsidi  akan
menimbulkan  kritik  dari  pihak yang  bukan  menjadi sasaran dalam  kebijakan  tersebut. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) September  2012,  peranan  komoditas makanan  terhadap  Garis  Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan  komoditas  bukan  makanan (perumahan,  sandang,  pendidikan, dan kesehatan). Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis  Kemiskinan  di  perkotaan  relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter,  gula  pasir,  telur  ayam  ras,  mie instan,  tempe,  dan  tahu.  Sedangkan, untuk komoditas bukan makanan diantaranya  adalah  biaya  perumahan, pakaian  jadi  anak-anak,  pakaian  jadi perempuan dewasa, dan bensin 27 .58
Penggunaan  BBM  bersubsidi
telah menyumbang
kepada pencemaran lingkungan. Sektor transportasi  memegang  peran  yang sangat  besar  dibandingkan  dengan sektor  lainnya.  Di  kota-kota  besar, kontribusi gas buang kendaraan bermotor  sebagai  sumber  polusi  udara mencapai  60-70%.  Penggunaan  BBM (Bahan  Bakar  Minyak)  bensin  dalam motor bakar akan selalu mengeluarkan senyawa- senyawa seperti CO (karbon monoksida),  THC  (total  hidro  karbon), TSP (debu), NOx (oksida-oksida nitrogen)  dan  SOx  (oksida-oksida sulfur).  Solar  dalam  motor  diesel  akan mengeluarkan beberapa senyawa tambahan, terutama fraksi-fraksi organik  seperti  aldehida,  PAH  (Poli
Kementerian    PPN/Bappenas.    Disampaikan pada  Sosialisasi  Pengaturan  BBM  Bersubsidi, Kementerian Dalam Negeri, 1 Februari 2011
27 Badan  Pusat  Statistik.  Profil  Kemiskinan  di Indonesia September 2012. Nomor 06/01/Th.XVI, 2 Januari 2013.
Alifatik  Hidrokarbon) 28 .59  Senyawa- senyawa  tersebut  dapat  mengganggu kesehatan dan  merusak  lingkungan 29 . BBM dianggap sebagai komoditas  penting  dan  strategis,  yang dengannya rakyat harus mendapatkan  kecukupan.  Namun, kebijakan
subsidi yang memperbanyak    penggunaan  BBM berpotensi    tidak    memenuhi    pesan Pasal    33  ayat  (4),  pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. BBM diakui sebagai komoditas penting dan menguasai hajat hidup  orang  banyak  sehingga  negara mengupayakan penyediaan BBM murah dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, kebijakan subsidi  BBM  mendorong  penggunaan BBM  berlebihan,  justru  mengorbankan lingkungan.  Padahal,  upaya  untuk memulihkan  kondisi lingkungan sangat mahal, bahkan melebihi manfaat ekonomi dari subsidi BBM.
Tujuan demi kemakmuran rakyat dalam  Pasal  33  ayat  (3)  tidak  berarti kekayaan  alam  (migas)  yang  berasal dari dalam bumi Indonesia dimanfaatkan secara  langsung  di  dalam  negeri. Penerimaan  pemerintah  dari  kekayaan alam  tersebut  dapat  diwujudkan  dalam berbagai bentuk program pembangunan yang  dipandang    lebih    tepat    sesuai arah    dan  tujuan  negara.    Penyediaan BBM dapat dilakukan dengan membangun/meningkatkan kemampuan  kilang  minyak  dalam negeri  yang  dapat  mengolah  BBM kualitas  baik  dan  memperluas  jaringan distribusi ke daerah terpencil. Selain itu, APBN dapat dialokasikan untuk berbagai program pengembangan energi terbarukan yang ramah
28 Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup  Jawa  Barat. http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/bidang -pengendalian/subid-pemantauan- pencemaran/94-pencemaran-udara-dari- sektor-transportasi,  diakses  tanggal  22  Maret 2013.
lingkungan.  Selanjutnya,  berdasarkan pasal  34,  Pemerintah  memfokuskan pada  upaya  pemberian  subsidi  BBM secara  lebih  tepat  sasaran,  khususnya bagi  masyarakat  miskin,  lemah,  dan tidak  mampu,  serta  masyarakat  yang bertempat tinggal di daerah terpencil/perbatasan.
Kenaikan  Harga  BBM  2022  dan Dampaknya  Terhadap  Investasi  dan Perekonomian
Sabtu 3 September 2022, pemerintah  resmi  menaikkan  harga BBM  (Bahan  Bakar  Minyak)  atau menghapus  subsidi  BBM.  Berbagai tanggapan  atas  kenaikan  harga  BBM pada  pembahasan  sebelumnya  tidak menyurutkan langkah pemerintah. Petalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000  per  liter.  Harga  solar  dari  Rp 5.150  menjadi  Rp  6.800  per  liter. Sedangkan  Pertamax  non  subsidi dibanderol Rp 14.500 dari sebelumnya Rp  12.500  per  liter.  Kenaikan  harga BBM sekitar Rp. 2.500 akan dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Sebab,  dampak  kenaikan  harga  BBM akan  berdampak  pada  banyak  hal. Dampak  langsung  (first-round  effect) kenaikan harga BBM diperkirakan akan menyebabkan inflasi sebesar  1,1 persen
dibandingkan bulan
sebelumnya yang juga akan menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022. Kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi sebesar  1,67%  poin  dan  menurunkan pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,33% poin.  Perkiraan  inflasi  dasar  adalah 4,60%. Dengan tambahan inflasi akibat kenaikan  harga  BBM,  berarti  inflasi tahun 2022 bisa berada di level 6,27%
29 Tri  Tugaswati.  Emisi  Gas  Buang  Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. http://www.kpbb.org/makalah_ind/Emisi%20 G as%20Buang%20Bermotor%20%26%20Dampak nya%20Terhadap%20Kesehatan.pdf, diakses tanggal 22 Maret 2013.
yoy.  Penambahan  inflasi  ini  telah memperhitungkan  dampak  langsung (first  round  impact)  dan  dampak sekunder  (second  round  impact).  Jika ditelaah lebih detail dalam mengoptimalkan  harga  Pertalite  naik 30,72%  yaitu  dari  Rp  7.650  per  liter menjadi  Rp  10.000  per  liter.  Harga Pertalite saat ini memberikan tambahan langsung  terhadap  inflasi  sebesar 0,97%  dan  tambahan  0,27%  poin dampak  propagasi.  Dengan  demikian, kenaikan  harga  pertalite  secara  total memberikan  tambahan  inflasi  sebesar 1,24%  poin.  Sedangkan  harga  solar bersubsidi  naik  32,04%  dari  Rp  5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Hal ini  berdampak  langsung  terhadap inflasi  sebesar  0,04%  poin  dan  efek lanjutan  sebesar  0,13%  poin.  Dengan demikian, kenaikan harga solar secara total akan memberikan tambahan inflasi sebesar  0,17  persen.  BBM  pertamax naik  16,00%  dari  Rp  12.500  per  liter menjadi  Rp  14.500  per  liter.  Ini memberikan peningkatan inflasi langsung sebesar 0,07 poin persentase dan  efek  lanjutan  sebesar  0,04  poin persentase.
Dengan
demikian,
kenaikan harga Pertamax menyumbang tambahan inflasi sebesar 1,52 poin persentase. Maksud
penambahan  inflasi  ini  agar  kenaikan harga
Pertalite menggerus pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,25% poin.  Kemudian  solar  dan  Pertamax juga menggerus pertumbuhan masing- masing sebesar 0,03% poin dan 0,02% poin.
Dampak langsung inflasi diprakirakan  akan  dirasakan  mulai September  2022  hingga  Desember 2022.  Sedangkan  dampak  lanjutan inflasi  dapat  berlanjut  hingga  paruh pertama  2023.  Harga  bahan  bakar minyak (BBM) di Indonesia resmi naik. Pemerintah  mengumumkan  kenaikan harga  BBM  2022  secara  langsung dalam  konferensi  pers  Presiden  Joko
Widodo  dengan  para  menteri  terkait pengalihan  subsidi  BBM  di  Istana Merdeka  pada  Sabtu,  3  September 2022.  Pemerintah  mengatakan  alasan kenaikan  harga  BBM  sebagai  upaya mengatasi permasalahan ekonomi negara  di  tengah  tensi  ekonomi  dunia yang  relatif  ekstrim.  Upaya  ini  dinilai sebagai jalan tengah untuk meminimalisir  dampak  kenaikan  harga BBM  terhadap  perekonomian  dan dunia investasi.
Saat  ini  pemerintah  membuat keputusan  dalam  situasi  yang  sulit.  Ini merupakan  opsi  terakhir  pemerintah, yakni  mengalihkan  subsidi  BBM  agar harga beberapa jenis BBM disesuaikan. Situasinya  sulit  dan  bagi  sebagian orang  tampaknya  tidak  berpihak  pada rakyat  jelata.  Stereotipe  ini  muncul akhir-akhir ini sebagai konsekuensi dari kebijakan  yang  tidak  populer  bagi pemerintah dan presiden pada khususnya.  Namun  jika  dilihat  dari perspektif  yang  luas,  kebijakan  ini tentunya  merupakan  kebijakan  yang paling  kasat  mata  yang  dapat  diambil. Pemerintah tidak mungkin lagi menahan potensi pembengkakan alokasi kompensasi subsidi BBM hingga  akhir  tahun  2022.  Namun, upaya  tersebut  justru  menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak, terutama  para  pelaku  bisnis  dan investasi.  Pasalnya,  dampak  kenaikan harga  BBM  terhadap  investasi  cukup besar. Kenaikan harga tersebut meliputi produk BBM bersubsidi dan nonsubsidi, yakni Pertalite dan Solar sebagai BBM bersubsidi,  hingga  Pertamax  sebagai jenis BBM nonsubsidi. Detail mengenai informasi  harga  BBM  mulai  dari  harga Pertalite yang semula Rp 7.650 per liter menjadi  Rp  10.000  per  liter.  Disusul harga  solar  bersubsidi  dari  Rp  5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter. Kemudian,  untuk  BBM  nonsubsidi Pertamax naik dari Rp. 12.500 per liter menjadi  Rp.  14.500  per  liter.  Hal
tersebut dilakukan Pemerintah sebagai respon  atas  kenaikan  harga  minyak dunia  yang  semakin  tidak  terkendali yang tentunya kondisi ini akan berimbas pada anggaran subsidi energi (BBM)  yang  semakin  membengkak. Selain  faktor  kenaikan  Harga  Minyak Indonesia (ICP), peningkatan konsumsi BBM  juga  akan  berperan  dalam peningkatan  alokasi  anggaran  subsidi BBM  tahun  2022.  Asumsi  ICP  dalam APBN  2022  yang  semula  ditetapkan hanya  $63/barel,  meningkat  tajam menjadi  $100/barel.  Sekali  lagi  ini dampak  dari  sanksi  yang  diberikan kepada  Rusia  sebagai  salah  satu produsen minyak dunia.
Menurut  pendapat  Dian  Ayu Yustina,  kenaikan  harga  BBM  akan meningkatkan inflasi sebesar 1,67 poin persentase dan menurunkan pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,33 poin  persentase.  Basis  estimasi  inflasi kami adalah 4,60%. Dengan tambahan inflasi  akibat  kenaikan  harga  BBM, berarti inflasi tahun 2022 bisa berada di level  6,27%  yoy.  Prediksi  penulis, menurut  data  lapangan  yang  ada, merangkum berbagai pendapat  bahwa kenaikan harga  BBM akan  berdampak pada masyarakat menengah ke bawah 30 .
1.  Munculnya  penurunan  daya  beli dalam jangka pendek karena efek pendapatan  yang  secara  riil mengalami  penurunan,  meskipun bebannya  akan  berbeda  sesuai dengan  kelas  pendapatan  rumah tangga. Terutama kelompok rumah  tangga  terbawah/miskin yang  tidak  memiliki  cukup  ruang untuk  menghadapi  masalah  arus kas jangka pendek.
2.  Secara  bersamaan,  kenaikan harga  BBM  akan  meningkatkan harga  kebutuhan  pokok  lainnya,
30 Dian Ayu Yustina 2022. Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri Jakarta.
yang tentunya memberatkan masyarakat menengah  ke  bawah yang masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca terdampak  pandemi  Covid- 19,”
Arin ditambahkan Selasa (6/9/22) 3.  Pada  aspek  sosial  masyarakat sedang  mendorong  peningkatan angka  pengangguran.  Pasalnya, BBM  merupakan  bahan  pokok operasional  perusahaan,  dengan kenaikan harga akan membebani biaya produksi.
Untuk pertimbangan  efisiensi  produksi,
pilihan yang harus diambil perusahaan adalah menghentikan proses perekrutan karyawan baru sampai dengan pemutusan hubungan  kerja  paksa  (PHK). Sehingga  berpotensi  menambah angka pengangguran.
4. Peningkatan angka pengangguran juga akan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia,
r.  Data  BPS  per  Maret  2022 menunjukkan  garis  kemiskinan meningkat  3,975%  dibandingkan September  2021  atau  sekitar  Rp 505.469.
Maka  tidak  salah  jika  kondisi yang timbul akibat kenaikan harga BBM telah mendorong permintaan kebijakan kompensasi,  seperti  BLT  (Bantuan Langsung  Tunai)  dan  BSU  (Bantuan Subsidi Upah) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM. Sementara itu, bagi kalangan menengah  ke  atas,  kenaikan  harga BBM tidak berdampak signifikan, namun  tetap  mengalami  penurunan pendapatan  yang  dapat  dibelanjakan atau disposable income.
Presiden Joko Widodo menyatakan 31 “Saat  ini  pemerintah sedang  mengambil  keputusan  dalam
31 Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Merdeka Sabtu (3/9/2022).
situasi  yang  sulit.  Ini  adalah  pilihan terakhir  pemerintah  yaitu  mengalihkan subsidi BBM agar harga beberapa jenis BBM disesuaikan. bahwa tidak berpihak pada rakyat banyak. Stereotip inilah  yang  muncul  akhir-akhir  ini sebagai  konsekuensi  dari  kebijakan yang tidak populer bagi pemerintah dan presiden  pada  khususnya.  Namun  jika dilihat  secara  luas,  kebijakan  ini tentunya  merupakan  kebijakan  paling terlihat  yang  bisa  diambil  akhir  2022. Pemerintah  telah  merespon  dengan berbagai  kebijakan  stimulus  untuk menandingi tanggapan masyarakat dari para  ahli,  lawan  politik,  mahasiswa, pekerja,  dan  masyarakat,  agar  situasi dan  kondisi  perekonomian  nasional tetap aman, mengantisipasi keresahan masyarakat, dan terbukti melaksanakan tugasnya secara konstitusional.
Kebijakan alokasi
subsidi  BBM  dalam  UU  APBN  adalah sesuai dengan tujuan negara sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Subsidi  BBM ditujukan  untuk  melayani  kebutuhan masyarakat akan premium/bensin, solar dan minyak tanah sehingga harga jualnya  dapat  dijangkau  oleh  seluruh masyarakat. Kebijakan BBM bersubsidi menguntungkan  masyarakat  secara ekonomi. Sebagai langkah dasar pelaksanaan pedoman, terbitnya
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 134/PMK.07/2022,
Selasa, 6
September 2022, mengamanatkan bahwa  pemerintah  daerah  juga  harus mengantisipasi dampak kenaikan harga  BBM  yang  menjadi  kebijakan pemerintah.  beberapa  hari  yang  lalu. Sementara itu, kita masih menghadapi risiko  Covid-19  dan  risiko  lain  yang mengancam  stabilitas  kawasan  akibat perang  Rusia-Ukraina.  Konflik  Rusia- Ukraina masih berlangsung dan belum menemukan  jalan  yang  jelas  menuju
perdamaian.  Konflik  kedua  negara tersebut menjadi perhatian dunia mengingat  cukup  berdampak  pada tingkat stabilitas perekonomian, khususnya harga minyak dunia. Embargo yang diberlakukan oleh Amerika dan sekutunya terhadap Rusia menyebabkan permintaan minyak meningkat  secara  signifikan  sehingga memicu kenaikan harga minyak dunia. Minyak  merupakan  komoditas  primer dan  penggerak  dunia  usaha  sehingga kenaikan  harga  minyak  dunia  menjadi ancaman  yang  serius  bagi  negara- negara di dunia, terutama negara maju dan berkembang dimana dunia industri yang menopang perekonomiannya sangat bergantung pada minyak.
Sebagai  langkah  awal  untuk mewujudkan alokasi subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah mengambil kebijakan  untuk  menaikkan  anggaran subsidi BBM. Dari semula Rp 152 triliun di APBN 2022 menjadi Rp 502,4 triliun sesuai Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Artinya,  Pemerintah  telah  menambah 3,4  kali  lipat  dari  anggaran  semula. Namun  kenaikan  kompensasi  subsidi energi  ini  tidak  cukup  dan  menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jika tidak dilakukan tindakan preventif terkait kondisi tersebut, kompensasi subsidi energi diperkirakan akan  meningkat  lagi  menjadi  Rp.  198 triliun  untuk  sisa  tahun  berjalan.  Tentu ini  bukan  angka  yang  kecil  dan  cukup disayangkan  jika  nilai  subsidi  sebesar itu  hanya  akan  “menggugur”  sebagian besar di jalanan. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil  pribadi.  Uang  negara  harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada yang kurang mampu. Fakta-fakta  yang  disampaikan oleh presiden di atas tentunya merupakan  hal  yang  perlu  menjadi perhatian dan pemicu dalam membangun  kesadaran  kita  dalam
menggunakan  BBM  secara  efektif  dan taat. Padahal, BBM bersubsidi: Pertaite dan  Solar  hanya  diperuntukkan  bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku ekonomi  yang  diharapkan  menjadi penggerak  ekonomi  dari  sisi  output. Salah  satu  subsidi  yang  diberikan kepada  Solar  khususnya  bertujuan untuk  menekan  biaya  produksi  yang merupakan  salah  satu  komponen penyusun harga satuan barang. Selain itu,  masih  banyak  nelayan  kita  yang masih  mengandalkan  kebutuhan  Solar dalam  menjalankan  usahanya.  Namun nyatanya,  kedua  komoditas  BBM  ini dinikmati  oleh  orang  kaya  dan  tidak digunakan  untuk  sektor  produktif.  Hal inilah  yang  selalu  menjadi  perhatian pemerintah bagaimana kehadiran pemerintah dapat memberikan manfaat agar  subsidi  energi  ini  tepat  sasaran dan  tidak  dinikmati  oleh  orang  kaya. Maka sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan kompensasi BBM,  pemerintah  telah  melakukan penyesuaian harga BBM agar mendekati harga keekonomian.
Presiden mengatakan Pemerintah akan menyalurkan Bantuan
Langsung  Tunai  (BLT)  BBM  sebesar Rp12,4  triliun  kepada  20,65  juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150  ribu  per  bulan  selama  empat bulan  mulai  September.  Selain  itu, Pemerintah  juga  telah  menyiapkan anggaran  sebesar  Rp9,6  triliun  untuk 16  juta  pekerja  dengan  gaji  maksimal Rp3,5 juta berupa bantuan subsidi upah yang  diberikan  sebesar  Rp600  ribu. Social  cushion  yang  kami  harapkan dapat  menjadi  salah  satu  shock absorber  dalam  menekan  gejolak akibat  potensi  kenaikan  inflasi  akibat kenaikan  harga  minyak.  Pemerintah akan selalu menjaga dan berkomitmen untuk memitigasi gejolak global dengan membuat  kebijakan  yang  prudent, menghindari pass-through kepada publik  untuk  melindungi  masyarakat
yang  kurang  mampu  dan  rentan. Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  BBM dan  Bantuan  Subsidi  Upah  dilakukan dalam proses penyaluran. Peran pemerintah  daerah  adalah  dengan memanfaatkan  dua  persen  dari  Dana Transfer  Umum  (DTU)  yang  diterima daerah,  yaitu  DAU  Oktober-Desember dan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV Tahun  2022.  Sinergi  atau  upaya mengatasi  dampak  tersebut  perlu dilakukan. untuk bekerja bahu membahu  dengan  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah,  meskipun APBD  sudah  menganggarkan  untuk perlindungan sosial. “PMK 134
mengamanatkan agar pemerintah daerah  menggunakan  DTU  sebesar dua  persen  untuk  perlindungan  sosial. Penggunaannya  diserahkan  kepada masing-masing daerah.
Presiden  Joko Widodo  meminta pemerintah daerah (pemda) tidak ragu mengalokasikan anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  (APBD)  untuk mengatasi masalah penyesuaian harga bahan  bakar  minyak  (BBM).  Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan payung  hukum  yang  jelas  melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran  Menteri  Dalam  Negeri.  Tujuan dibentuknya  PMK  ini  adalah  pertama, pemerintah  pusat  perlu  melakukan langkah-langkah pengendalian dampak inflasi  dalam  rangka  dukungan  sosial dan  menjaga  daya  beli  masyarakat. Kedua,  sinergi  kebijakan  fiskal  antara APBD  dan  APBN  dalam  mendukung program  prioritas  pemerintah.  Ketiga, menjaga  kesejahteraan  masyarakat dengan meningkatkan belanja perlindungan sosial dalam APBD Tahun  Anggaran  2022.  Dan  keempat, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menggunakan  dua  persen  DTU  untuk tambahan belanja perlindungan sosial. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota  di  seluruh  Indonesia
tidak  perlu  ragu  untuk  menggunakan anggaran  yang  ada  karena  sudah ada Peraturan  Menteri  Keuangan  dan  juga SE dari Menteri Dalam Negeri. Kerangka  hukumnya  jelas  selama digunakan untuk menyelesaikan masalah  akibat  penyesuaian  harga BBM 32 .
Anggaran  subsidi  BBM  saat  ini mencapai  Rp  502,4  triliun.  Hal  itu setelah  mengalami  penyesuaian  dan kenaikan  harga  BBM  secara  global, selain  masih  harus  menghadapi  risiko Covid-19 dan risiko lain yang mengancam  stabilitas  kawasan.  Jika melihat gambaran APBN saat pertama kali menganggarkan subsidi dan kompensasi  energi  hanya  Rp  152,5 triliun.  Perkembangan  dinamika  risiko global  adalah  peningkatan  komoditas yang  pasti  menyebabkan  kenaikan harga  minyak.  Hal  itu  menyebabkan anggaran  subsidi  dan  kompensasi energi menjadi tiga kali lipat menjadi Rp 502,4  triliun.  Tekanan  harga  minyak dunia  selama  setahun  terakhir  telah meningkatkan  subsidi  sebesar  Rp 349,9 triliun. Menurut Presiden, realisasi  APBD  masih  sebesar  47 persen,  padahal  kontribusi  APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat  besar.  Untuk  itu,  Presiden mendorong  pemerintah  daerah  untuk menggunakan dua persen dari komponen  anggaran  dalam  APBD, yakni  dana  transfer  umum  yang  terdiri dari  dana  bagi  hasil  (DBH)  dan  dana alokasi umum (DAU)
untuk menyelesaikan  permasalahan  akibat penyesuaian harga BBM.
Menurut Presiden, realisasi APBD  masih  sebesar  47  persen, padahal  kontribusi  APBD  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  sangat besar.  Untuk  itu,  Presiden  mendorong pemerintah daerah untuk
32 Presiden saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara
menggunakan dua persen dari komponen  anggaran  dalam  APBD, yakni  dana  transfer  umum  yang  terdiri dari  dana  bagi  hasil  (DBH)  dan  dana alokasi umum (DAU) untuk menyelesaikan  permasalahan  akibat penyesuaian  harga  BBM.  Kalau  kita lihat posisi hari ini, dana transfer umum 2  persen  masih  sekitar  Rp  2,17  triliun, kemudian Rp 16,4 (triliun) untuk belanja tak  terduga,  Rp  6,5  triliun  sudah terpakai.  Artinya  ada  masih  sangat besar ruang untuk menggunakan dana alokasi  umum  maupun  belanja  tak terduga  oleh  provinsi,  kabupaten  dan kota.  Dana  tersebut  dapat  digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan  bantuan  sosial  kepada masyarakat  yang  terkena  dampak penyesuaian  BBM,  seperti  nelayan, tukang ojek, hingga usaha mikro, kecil, dan  menengah  (UMKM).  Di  bidang perhubungan,  pemerintah  daerah  juga dapat membantu angkutan umum yang mengalami  kenaikan  tarif.  UMKM  juga bisa  terbantu  dalam  pembelian  bahan baku  yang  meningkat  karena  kemarin ada penyesuaian harga BBM. Angkutan  umum  juga  bisa  dibantu dengan  menaikkan  tarif,  berapa  yang dibantu,  bukan  total  bantuan,  tapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu melalui subsidi ini. Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan  komponen  anggaran lainnya yaitu belanja tak terduga untuk mengendalikan  inflasi  di  daerahnya masing-masing, seperti kenaikan bahan pangan. Misalnya, ada kenaikan harga bawang merah. Presiden Joko Widodo mengatakan  pemerintah  daerah  dapat membantu  biaya  transportasi  agar harga  bawang  merah  di  petani  dan pasar  tetap  sama.  Misalnya  harga bawang merah. Bawang merah
luring dan daring di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/09/2022).
kebanyakan  berasal dari  Brebes, contohnya provinsi ini adalah Lampung. Berapa  biaya  transportasi  dari  Brebes ke Lampung? Biaya transportasi sebesar  Rp.  3  juta  ditanggung  oleh pemda  sehingga  harga  yang  terjadi adalah  harga  petani  di  Brebes  yang kemudian  sama  dengan  harga  pasar. Kalau semua daerah melakukan ini, kita akan mampu menahan kenaikan inflasi. Presiden RI mengingatkan para kepala daerah  untuk  mewaspadai  inflasi, terutama  terkait  harga  pangan  karena pangan  berkontribusi  cukup  besar terhadap  kemiskinan  di  daerah.  Jika harga pangan naik, Presiden mengatakan kemiskinan di daerah juga akan  meningkat.  Terutama  beras sebagai komponen utama. Jadi berhati- hatilah  jika  harga  beras  di  daerah, meski hanya naik Rp. 200 atau Rp. 500 (naik),  segera  turun  tangan  karena menyangkut  kemiskinan  di  provinsi,  di kabupaten, dan di kota, angka kemiskinan akan segera meningkat.
Seiring dengan menguatnya pemulihan kegiatan ekonomi, mobilitas masyarakat meningkat sehingga kuota solar  dan  pertalite  diperkirakan  akan habis  Oktober  ini  jika  tidak  ada kebijakan  dari  pemerintah.  Dan  beban anggaran juga diproyeksikan meningkat  menjadi  Rp  698  triliun. Tingginya proyeksi tersebut dipengaruhi  oleh  harga  ICP  dari  USD 100  menjadi  USD  105  per  barel,  nilai tukar  mata  uang  dari  Rp  14.450 menjadi  Rp  14.700,  dan  volume konsumsi pertalite yang meningkat dari 23,05 juta KL menjadi 29,07 juta KL dan solar  dari  15,1  juta  KL.  menjadi  17,44 juta KL. “Ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Kami mengharapkan peran pemerintah daerah dalam upaya bersama mengatasi dampak peningkatan energy. Jika dicermati dari menerjemahkan  pernyataan  Presiden Republik  Indonesia  bahwa  kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pasti
akan memberikan dampak yang cukup luas, baik dari segi inflasi maupun dari segi  peningkatan  angka  kemiskinan.  . Menyadari  hal  tersebut,  pemerintah pusat dan daerah harus secara hati-hati terus  melakukan  perhitungan  untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat  yang  kurang  mampu. “Kenaikan  bantuan  sosial  sebesar  Rp 24,17 triliun yang sebelumnya mencakup  20,65  juta  keluarga  atau kelompok penerima diperkirakan mencapai  30%,  harus  tepat  sasaran untuk  keluarga  termiskin  di  Indonesia. Lebih  detail,  peningkatan  bantuan sosial sebesar 24,17 triliun ini diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga yang masing-masing akan mendapatkan  Rp.  150.000  per  bulan selama  empat  bulan  dengan  total  Rp. 12,4  triliun,  memberikan  subsidi  upah sebesar Rp. 600.000 per pekerja untuk 16  juta  pekerja  yang  berpenghasilan maksimal Rp. 3,5 juta per bulan dengan total  Rp.  9,6  triliun,  dan  total  Rp.  2,17 triliun yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil pemerintah daerah  untuk  subsidi  angkutan  umum, ojek  online  dan  nelayan.  Berdasarkan perhitungan  penerima  bila  dikaitkan dengan  kemiskinan,  dengan  adanya Rp.  Dengan  bantuan  sosial  sebesar 24,17  triliun,  angka  kemiskinan  dapat ditekan lebih lanjut sekitar 1,07% untuk kedua  bantuan  tersebut  (bansos  dan subsidi upah).
Optimalisasi  bantuan  sosial  dan subsidi  upah  dengan  kenaikan  harga BBM  bersubsidi,  yakni  Pertalite  dan Solar, diperkirakan akan menyebabkan 40%  kelompok  masyarakat  kurang mampu  mengalami  penurunan  daya beli  hingga  Rp  8,1  triliun.  Sehingga dengan peningkatan bansos diharapkan  dapat  mengurangi  beban mereka.  Jadi  dengan  adanya  bansos yang mencapai Rp 24,17 triliun ini kami harapkan  dapat  mengurangi  beban yang tadi kami sebutkan, 40% terbawah
juga  akan  menghadapi  tekanan  akibat inflasi  dan  kenaikan  dari  Pertalite  dan Solar.  Oleh  karena  itu,  besarnya  ganti rugi  dibuat  jauh  lebih  besar  dari perkiraan  beban  yang  akan  mereka hadapi,  yaitu  perkiraan  Rp  8,1  triliun, kami berikan Rp 24,17 triliun.
Beberapa  Faktor  Kenaikan  Harga

## BBM
Kenaikan harga BBM di Indonesia dilatarbelakangi oleh rangkaian fakta atau faktor yang saling berkaitan dan berantai satu sama lain.
Berikut beberapa faktor yang menyebabkan efek domino dari kenaikan harga BBM:
1. Waspadai kenaikan harga minyak dunia Kenaikan  harga  minyak  mentah dunia mencapai US$147 per barel pada  Maret  2022.  Ini  merupakan kenaikan  harga  minyak  dunia tertinggi  yang  menembus  angka US$100 sejak 2014.
Konflik  antara  Rusia  dan  Ukraina berbuntut panjang sehingga menimbulkan dampak yang sangat tinggi terhadap perekonomian  beberapa  negara. Invasi  Rusia  ke  Ukraina  memicu resesi  global,  peningkatan  inflasi, dan kenaikan harga minyak mentah.
Meski  saat  ini  (8/9/2022)  harga minyak  berjangka  Brent  turun tajam  menjadi  US$87,78  sejak kenaikan tertinggi tahun ini, harga minyak mentah dunia diperkirakan masih  berfluktuasi  di  kisaran US$100 per barel.
Tren  harga  minyak  dunia  yang jauh  dari  stabil  menjadi  sorotan ekonomi  global.  Fluktuasi  yang terus terjadi memberikan tekanan ekonomi yang cukup besar, bahkan  di  negara  penghasil minyak terbesar sekalipun.
Implementasi kenaikan harga BBM  tidak  hanya  terjadi  di
Indonesia,  tetapi  di  beberapa negara,  khususnya  di  kawasan ASEAN.
Berdasarkan  data  analisis  Harga Bensin  Global  per  31  Agustus 2022,  Indonesia  masuk  dalam kategori  BBM  termurah  kedua  di kawasan ASEAN setelah Malaysia.
2.  Signifikansi  ICP  terhadap  Impor, Ekspor dan Komoditi Peran  minyak  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) dinilai cukup vital. Pasalnya, minyak bumi merupakan penyumbang terbesar penerimaan  negara  selain  pajak. Di sisi lain, minyak juga merupakan  salah  satu  kelompok komoditas terbesar yang disubsidi oleh negara.
Sementara  posisi  Indonesia  saat ini bukan lagi sebagai net eksportir  minyak,  melainkan  net importir. Yang menandakan jumlah konsumsi minyak di Indonesia  lebih  tinggi  dari  jumlah produksinya.  Sehingga  negara lebih banyak membeli minyak dari negara  lain  (impor)  daripada menjualnya ke luar negeri (ekspor). Posisi  Indonesia  sebagai  net importir membuat kepekaan APBN  terhadap  harga  minyak mentah  di  pasar  internasional semakin  tinggi.  Fluktuasi  harga minyak  dunia  yang  tidak  dapat diprediksi  mempengaruhi  biaya produksi,  serta  daya  konsumsi dan investasi masyarakat.
Harga  rata-rata  minyak  mentah Indonesia  atau  Indonesia  Crude Price  (ICP)  juga  berfluktuasi  di pasar  internasional.  Meski  harga ICP  turun  menjadi  $90,  angka tersebut belum mampu mengimbangi  besarnya  subsidi APBN  yang  diberikan.  Sehingga,
pemerintah  terpaksa  merespon hal  tersebut  dengan  mengambil langkah preventif berupa pemotongan  subsidi  APBN  yang kemudian berujung pada kenaikan harga BBM.
3.  Pembengkakan  subsidi  BBM dalam APBN Sri  Mulyani  Indrawati  selaku Menteri  Keuangan  menjelaskan bahwa  salah  satu  penyebab utama  kenaikan  harga  BBM  di Indonesia adalah
membengkaknya  anggaran untuk subsidi  dan  kompensasi.  Dengan demikian,  diharapkan  upaya  ini mampu  meningkatkan  kekuatan APBN dan mengendalikan distribusi  BBM  bersubsidi  yang sudah terlalu besar.
Pemerintah  tampaknya  telah menaikkan  anggaran  subsidi  dan kompensasi sebanyak tiga kali lipat dari anggaran  APBN  2022  yang  awalnya naik menjadi Rp. 170 triliun menjadi Rp. 502  triliun,  dengan  kemungkinan  akan terus meningkat menjadi Rp. 698 triliun. Akumulasi  ini  didukung  oleh  data lapangan volume alokasi BBM Pertalite dan Solar bersubsidi yang diperkirakan melebihi  target  APBN  tahun  ini. Sementara itu, penyaluran BBM bersubsidi  yang  selama  ini  berjalan dinilai  belum  tepat  sasaran  dengan menyebutkan  80%  pengguna  subsidi adalah kendaraan pribadi dan masyarakat mampu. Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah kemudian
berinisiatif melakukan penyesuaian dan normalisasi, dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi
Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  yang  akan diberikan langsung kepada masyarakat kurang  mampu.  Dampak  Kenaikan Bahan Bakar Minyak Terhadap Investasi  dan  Perekonomian.  Sebagai salah satu kebutuhan
pokok operasional,  kenaikan  harga  BBM tentunya  akan  sangat  mempengaruhi
iklim investasi di Indonesia, khususnya di  sektor  pasar  modal  nasional. Sejumlah sektor saham bahkan diproyeksikan berpotensi terkena dampak langsung dan lebih tinggi.

## KESIMPULAN
Pemerintah
menerapkan kebijakan  stimulus  untuk  melawan respon  kaum  intelektual,  lawan  politik, mahasiswa,  buruh,  dan  masyarakat, agar situasi dan kondisi perekonomian nasional tetap terkendali, mengantisipasi keresahan masyarakat, dan membuktikan
kinerja konstitusional.
Kebijakan  alokasi  subsidi  BBM dalam  UU  APBN  merupakan  tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD  1945,  yaitu  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.07/2022,
mengamanatkan  pemerintah  daerah harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.
Pemerintah  pusat  mendorong pemerintah daerah/pemkot untuk menggunakan  dua  persen  komponen anggaran  dalam  APBD,  yaitu  dana transfer  umum  yang  terdiri  dari  dana bagi  hasil  (DBH)  dan  dana  alokasi umum (DAU) untuk mengatasi masalah kenaikan  harga  BBM.  Realisasi  APBD masih  47  persen,  padahal  kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar.
Pemerintah juga telah memberikan  bantalan  sosial  yang merupakan  salah  satu  shock  absorber dalam meredam gejolak akibat potensi kenaikan  inflasi  akibat  kenaikan  harga minyak.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Analisa  Pola  Konsumsi  BBM,  Deputi Bidang  Sumber  Daya Alam  dan
Lingkungan  Hidup  Kementerian PPN/Bappenas.    Disampaikan pada  Sosialisasi  Pengaturan BBM  Bersubsidi,  Kementerian Dalam Negeri, 1 Februari 2011 Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2012. Nomor 06/01/Th.XVI, 2 Januari 2013. Damayanti, Theresia Woro dan
Supramono.  (2005).  Perpajakan Indonesia. Salatiga: Andi. Dian  Ayu  Yustina  2022.  Head  of Macroeconomic & Financial Market  Research  Bank  Mandiri
Jakarta.
Haris Munandar dan Puji A.L. (Pengalih bahasa).  2006.  Pembangunan Ekonomi.  Jakarta:  PT  Erlangga, hal. 282.
International  Institute  for  Sustainable Development’s. Issue 37, March 2010, h. 5
Jimly  Asshiddiqie.  2010.  Konstitusi Ekonomi.  PT  Kompas  Media Nusantara, Jakarta, h. 138. Noor  Fuad,  dkk.  2004.  Dasar-dasar
Keuangan Publik. BPPK Departemen Keuangan, Jakarta, h. 10 Presiden  Joko  Widodo  dalam  jumpa pers  di  Istana  Merdeka  Sabtu (3/9/2022).
Presiden  saat  memberikan  arahan
dalam pertemuan
dengan
seluruh  kepala  daerah  secara luring  dan  daring  di  Istana
Negara,  Jakarta  Pusat,  Senin (12/09/2022).Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 002/PUU-I/2003
Shikha  Jha,  Pilipinas  Quising,  dan Shiela Camingue. Macroeconomic Uncertainties, Oil Subsidies, and Fiscal Sustainability  in  Asia.  ADB Economics Working Paper Series  No.  150.  March  2009,  h.
9.
United Nations Development
Programme.  Fossil  Fuel  Fiscal
Policies  and  Greenhouse  Gas Emissions  in  Viet  Nam.      2012. Hanoi. United Nations Development Programme.  Reforming  Energy Subsidies. Division of Technology, Industry and Economics. 2008, h. 13Williams, W. 1971. Social Policy Research and  Analysis.  American  Elswier Publishing Company, New York, USA, and Weimer, D.L. and A.R. Vining.  1989.Policy  Analysis: Concept  and  Practice.  Prentice Hall Inc. Englewoods, J.J., USA.

## JURNAL
Ida  Bagus  Radendra  Suastama,  Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang- Undang Migas dan Ketenagalistrikan. Mimbar Hukum  Volume  24,  Nomor  2, Juni 2012, Halaman 332.
Rudi  Handoko  dan  Pandu  Patriadi,
Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM,  Kajian  Ekonomi  dan Keuangan,  Volume  9  Nomor  4, Desember 2005, www.fiskal.depkeu.go.id

## UU
U UD’ 45
Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022,

## INTERNET
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Jawa Barat. http://www.bplhdjabar.go.id/inde x.php/bidang- pengendalian/subid- pemantauan-pencemaran/94- pencemaran-udara-dari-sektor- transportasi, diakses tanggal 22 Maret 2013.
http://leo4kusuma.multiply.com/journal/ item/6/Berani_Hidup_Tanpa_Su bsidi?&item_id=6&view:replies= reverse),  diakses  tanggal  5  Juli 2011.
Ikhtisar  Pelaksanaan  Repelita      I. www.bappenas.go.id/get-file- server/node/7070/, diakses tanggal 31 Oktober 2011. 35. http://m.metrotvnews.com/read/news/2 013/02/19/132137/Menteri- ESDM-Akui-Program- Penghematan-BBM-Bersubsidi- tidak-Signifikan,  diakses tanggal 19 Maret 2013. http://www.bisnis.com/apbn-p-2013- pengajuan-akan-dipercepat-jika- deviasi-asumsi-capai-10, diakses tanggal 19 Maret 2013. http://www.bisnis.com/bbm-bersubsidi- menkeu-optimistis-konsumsi-di- bawah-kuota-2013, diakses tanggal 19 Maret 2013 http://bisniskeuangan.kompas.com/rea
d/2013/01/22/20495283/Subsidi. BBM.Tidak.Masuk.Akal,  diakses tanggal 18 Maret 2013. http://chindonews.blogspot.com/
2012/03/bbm-naik-china- memberikan mekanisme.html, diakses tanggal 11 Maret 2013. Tri  Tugaswati.  Emisi  Gas  Buang
Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Kesehatan.
http://www.kpbb.org/makalah_in d/Emisi%20Gas%20Buang%20 Bermotor%20%26%20Dampakn ya%20Terhadap%20Kesehatan. pdf,  diakses  tanggal  22  Maret 2013.
Tridoyo  Kusumastanto,  Arief  Budi Purwanto,  Luky  Adrianto.  Good Governance Dalam Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral. http://esk. ipb.ac.id/index.php/download/ca tegory/2-publikasi- dosen?download=5%3Agood-
governance-dalam-pengelolaan- energi-dan-sumberdaya- mineral,  diakses  tanggal  14 Maret 2013.