Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 75-95 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.398 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia:
Penguatan Demokrasi Patronase?
Mada Sukmajati, Fikri Disyacitta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Peneliti Lepas Kajian Politik Lokal
madasukmajati@gmail.com, fikridisyacitta@gmail.com

## Abstract
This  paper  examines  the  patterns  of  campaign  funding  in  the  Indonesian  2019  Concurrent Election by focusing on the dimensions of revenue and expenditure both in the presidential and legislative  elections.  This  article  also  discusses  the  nature  of  the  political  regime  as  a consequence  of  the  patterns.  In  doing  so,  the  analysis  is  based  on  campaign  finance  theory supported  by  the  concept  of  clientelism  and  programmatic  politics.  By  relying  on  secondary data, this paper argues that the way the candidates manage their campaign funding shows the strengthening of political clientelism on one side and the waning of programmatic politics on the others side. Consequently, patronage democracy will also strengthen in Indonesia after the 2019 Election.
Keywords: Campaign  Funding,  Presidential  Election,  Legislative  Election,  Clientelism, Patronage

## Abstrak
Pengelolaan  dana  kampanye  sangat  mempengaruhi  penyelenggaraan  pemilu  yang berintegritas dan berkeadilan. Tulisan ini membedah pola pendanaan kampanye di Pemilu Serentak 2019 dengan fokus pada dimensi penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, artikel ini juga mendiskusikan potensi dari watak rejim kekuasaan yang akan lahir dari Pilpres dan Pileg  2019.  Maka  untuk  tujuan  tersebut,  analisis  didasarkan  pada  teori  pembiayaan kampanye yang didukung oleh konsep politik klientelisme dan politik programatik dengan mengandalkan pada data sekunder. Argumen yang diajukan adalah bahwa pengelolaan dana kampanye oleh peserta pemilu menunjukkan penguatan pola politik klientelisme pada satu sisi  dan  semakin  memudarnya  politik  programatik  pada  sisi  yang  lain.  Konsekuensinya, demokrasi patronase juga akan semakin menguat di Indonesia ke depan.
Kata Kunci : Pendanaan Kampanye, Pilpres, Pileg, Klientelisme, Patronase

## Pendahuluan
Uang  di  dalam  pemilu  akan  sangat menentukan derajat integritas dari penyelenggaraan  sebuah  pemilu  (Norris, 2014). Selain itu, uang di dalam pemilu juga sangat  terkait  dengan  prinsip  keadilan pemilu  (Ayoub  dan  Ellis,  2010),  terutama dalam  prinsip  kesetaraan  dalam  proses kontestasi. Salah satu dimensi penting uang di  dalam  pemilu  adalah  pendanaan kampanye.  Maka  dengan  memahami  profil pendanaan  kampanye  pemilu,  kita  akan dapat melihat berbagai hal  penting, seperti “Siapa  yang  memberikan  uang,  berapa banyak  uang  yang  diberikan,  kepada  siapa uang diberikan, dan untuk tujuan apa” (U.S. Agency  for  International  Development, 2003).    Hal-hal  seperti  ini  penting  untuk diketahui  karena  pendanaan  kampanye pada  akhirnya  akan  menentukan  karakter rejim  kekuasaan  yang  dihasilkan  oleh pemilu  terkait  dengan  kepada  siapa  dan berapa  serta  bagaimana  para  penguasa terpilih  akan memberikan ganjaran kepada para pemilih.
Meskipun  kajian  tentang  uang  di dalam  pemilu  adalah  sangat  penting, sayangnya, tidak banyak ilmuwan politik di Indonesia  yang  menaruh  perhatian  serius dengan  topik  ini.  Tidak  mengherankan, topik  ini  masih  menyisakan  banyak persoalan.    Namun  demikian,  sejauh  ini sudah  ada  beberapa  studi  yang  membahas pendanaan  kampanye  di  Indonesia.  Semua kajian tersebut pada dasarnya sampai pada muara  kesimpulan  yang  mirip,  yaitu pendanaan  kampanye  di  Indonesia  masih memiliki  berbagai  problematika  terkait dengan penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.  Sebagai  contoh,  kajian  yang ditulis oleh Aspinall dan Berenschot (2019: 289-323)  membahas  peran  para  oligarki dalam pendanaan kampanye dalam pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  dan konsekuensinya  terhadap  penyalahgunaan kekuasaan  oleh  para  pemimpin  di  daerah yang  terpilih.  Contoh  yang  lain  adalah
kajian  yang  ditulis  oleh  Sukmajati  dan Perdana  (2018)  dan  Ufen  (2014:  83-127) yang  membahas  berbagai  problematika dalam pendanaan pemilu presiden (pilpres),  pemilu  legislatif  (pileg),  dan pilkada  dari  perspektif  peserta  dan penyelenggara  pemilu  serta  pemilih. Beberapa  studi  sebelumnya  juga  telah membahas  problematika  dalam  regulasi pendanaan kampanye di Indonesia, misalnya  kajian  dari  Mietzner  (2016:  84- 102).
Tulisan  ini  agak  berbeda  dengan kajian-kajian
sebelumnya karena
setidaknya  beberapa  alasan.  Tulisan  ini secara  spesifik  fokus  pada  pendanaan kampanye untuk Pilpres dan Pileg Serentak 2019. Selain itu, tulisan ini berusaha untuk mengeksplorasi  dimensi  penerimaan  dan pengeluaran  dana  kampanye  berdasarkan pada  dokumen-dokumen  resmi  yang diserahkan  oleh  peserta  Pemilu  Serentak 2019  kepada  lembaga  penyelenggara pemilu.  Eksplorasi  dilakukan  dengan mempertimbangkan detail informasi terkait dengan  sumber  penerimaan,  alokasi pengeluaran, dan nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Tulisan ini juga berupaya untuk  memproyeksi  konsekuensi  dari pengelolaan  dana  kampanye  terhadap watak  dasar  dari  rejim  kekuasaan  yang akan  terbentuk  pasca  penyelenggaraan Pemilu 2019 nanti.
Berdasarkan  tujuan  tersebut,  tulisan ini  dibagi  ke  dalam  lima  bagian  utama. Bagian pertama mendiskusikan metodologi yang  digunakan  dalam  tulisan  ini,  terkait dengan  kerangka  analisis  dan  metode pengumpulan data.
Bagian kedua mengeskplorasi temuan-temuan besar dalam topik pengelolaan dana kampanye di Pilpres  2019.  Bagian  ketiga  menganalisis pendanaan kampanye di Pileg 2019. Bagian keempat  menjelajah  konsekuensi  dari  pola pendanaan  kampanye  terhadap  watak kekuasaan yang akan lahir pasca penyelenggaraan  Pemilu  Serentak  2019  ke
depan. Bagian terakhir menyajikan kesimpulan.

## Kerangka Analisis.
Tulisan  ini  didasarkan  pada  tiga kerangka  konseptual.  Pertama  dan  utama adalah kerangka pemikiran tentang pendanaan kampanye yang ditawarkan oleh U.S.  Agency  for  International  Development (2003).  Kerangka  pikir  ini  kemudian didukung  oleh  konsep  politik  programatik yang  ditawarkan  oleh  Cheeseman  et.al (2014) dan konsep politik klientelistik yang ditawarkan  oleh  Aspinall  dan  Berenschot (2019).  U.S.  Agency  for  International Development (2003)
mencoba memaparkan  kerangka  pikir  bagaimana uang  dapat  mempengaruhi  politik  dalam tiga  fase  besar,  yaitu  dimensi  penerimaan dan  dimensi  pengeluaran  dana  kampanye pada  saat  pra-pemilu  dan  dimensi pembayaran  kembali  pada  saat  pasca- pemilu.
Gambar 1. Bagaimana Uang dapat Mempengaruhi Politik, Sumber: USAID, 2003
Terdapat  dua  poin  utama  dalam dimensi penerimaan, yaitu siapa
penyumbang  dana  kampanye  dan  berapa jumlah yang diberikan oleh para
penyumbang  tersebut.  Secara  teoritik,
peserta pemilu memperoleh dana kampanye  dari  iuran  para  anggota  atau aktivitas-aktivitas yang dapat mengumpulan  dana,  penyumbang  besar, penyumbang kecil, dan menengah, kontribusi dari pejabat-pejabat publik yang berasal  atau  berafiliasi  dengan  peserta pemilu tersebut, sumber pendanaan publik dari negara, serta dana pribadi dari peserta pemilu. Isu yang sangat krusial dari dimensi penerimaan  dana  kampanye  ini  adalah apakah  peserta  pemilu  mendapatkan  dana kampanye  dari  sumber-sumber  ilegal, termasuk dari sumber daya negara.
Di  beberapa  negara,  misalnya  di Amerika  Serikat  dan  Kanada,  regulasi memberikan  batasan  kepada  individu masyarakat  yang  memberikan  sumbangan kepada  peserta  pemilu.  Sedangkan  di beberapa  negara  lain,  misalnya  di  Inggris, regulasi tidak memberikan batasan sumbangan.  Sedangkan  untuk  sumbangan dari  partai  politik,  beberapa  negara  yang demokrasinya  sudah  mapan,  seperti Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Kanada, membatasi  sumbangan  dari  partai  politik kepada  para  kandidat  mereka.  Untuk sumbangan  yang  berasal  dari  kandidat sendiri, regulasi di beberapa negara seperti di Amerika Serikat tidak membatasi jumlah sumbangan.  Sedangkan  di  negara  lain, misalnya di Inggris dan di Kanada, regulasi membatasi  sumbangan  yang  berasal  dari kandidat  sendiri.  Untuk  sumbangan  dari organisasi  di  luar  peserta  pemilu  dan kelompok-kelompok  lain,  regulasi  di Amerika Serikat tidak memberikan batasan sumbangan sepanjang organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok tersebut
beroperasi  secara  mandiri  dari  peserta pemilu.  Hal  ini  berbeda  dengan  regulasi yang  ada  di  Inggris  dan  Kanada  yang membatasi  sumbangan  dari  organisasi- organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat  yang  tidak  memiliki  relasi dengan peserta pemilu.
Tabel 1. Perbandingan Sumber Pendanaan Kampanye di Amerika Serikat, Inggris, dan

## Kanada
Sumber: Kelsey Shoub,  2013
Sedangkan  di  Indonesia,  UU  No.  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum menyebutkan  bahwa  sumbangan  dana kampanye  dapat  berasal  dari  partai  politik dan/atau gabungan partai politik, kandidat, individu masyarakat, kelompok masyarakat, dan/atau  perusahaan  atau  badan  usaha non-pemerintah.  Undang-undang  tersebut tidak membatasi sumbangan dari (gabungan)  partai  politik  dan  kandidat. Namun, regulasi tersebut mengatur pembatasan  sumbangan  dari  individu masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat,  dan  dari  badan  usaha  non- pemerintah. Lebih detail, Pasal  327 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa sumbangan dana  kampanye  pilres  yang  berasal  dari perseorangan  tidak  boleh  melebihi  Rp. 2.500.000.000,00  dan  sumbangan  dari pihak kelompok dan perusahaan atau badan usaha non pemerintah tidak boleh melebihi Rp.  25.000.000.000,00.  Pengaturan  yang sama juga berlaku untuk pileg, sebagaimana diatur dalam Pasal 331.
Kemudian untuk
dimensi pengeluaran,  terdapat  tiga  hal  utama.
Pertama,  pengeluaran  yang  bersifat  legal, termasuk  di  dalamnya  adalah  pengeluaran untuk  pembuatan  dan  pemasangan  brosur dan  poster,  penyelenggaraan  konvoi  dari pendukung  peserta  pemilu,  transportasi, konsumsi, kaos kampanye, dan pemasangan iklan  di  media  massa.  Kedua,  pengeluaran yang  bersifat  abu-abu  (antara  legal  dan ilegal), misalnya adalah pelayanan- pelayanan  kepada  konstituen  (bantuan untuk  biaya  pemakaman  bagi  pendukung peserta  pemilu  yang  meninggal,  bantuan biaya  sekolah,  dan  bantuan  untuk  biaya pengobatan).  Kemudian  karena  bersifat abu-abu,  biaya-biaya  seperti  ini  beresiko untuk masuk ke dalam kategori pengeluaran  yang  bersifat  ilegal.  Ketiga, pengeluaran  yang  bersifat  ilegal,  misalnya pembelian  suara,  suap  kepada  media,  dan berbagai  bentuk  suap  yang  lain,  termasuk suap  kepada  penyelenggara  pemilu  untuk mempengaruhi hasil pemilu.
Di Indonesia, regulasi tidak membatasi  pembelanjaan  dana  kampanye. Namun  demikian,  terdapat  beberapa pengaturan lebih lanjut di tingkatan teknis- operasional.  Misalnya,  Pasal  12  dan  Pasal 18    PKPU  No.  24  Tahun  2018  menyataan bahwa pengeluaran dana kampanye pilpres dan  pileg  untuk  pembelian  barang  dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang  tersebut  dan  setiap  diskon pembelian  barang  yang  melebihi  batas kewajaran  transaksi  jual  beli  yang  berlaku secara umum akan diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan
pengaturannya  tunduk  pada  peraturan KPU.  Selain  itu,  PKPU  No.  2768/PL.02.4-
Kpt/06/KPU/I/2019  tentang  Biaya  Makan,
Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye  yang  mengatur  bahwa  biaya makan,  minum,  dan  transportasi  paling banyak  sama  dengan  standar  biaya  daerah yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah setempat  dan  biaya-biaya  tersebut  tidak diberikan  dalam  bentuk  uang  kepada peserta kampanye.
Sedangkan untuk Tahapan Pembayaran  Kembali (repayment) pasca- pemilu,  ada  dua  bentuk  pembayaran kembali  yang  diberikan  oleh  para  peserta pemilu  yang  terpilih  kepada  para  pemilih, yaitu  berupa  kebijakan-kebijakan  publik yang  bersifat  legal  dan  berupa  kebijakan- kebijakan  publik  yang  bersifat  ilegal. Contoh  kebijakan-kebijakan  publik  yang bersifat  legal  adalah  pemberian  pekerjaan- pekerjaan  yang  bersifat  patronase  sebagai bentuk  balas  jasa,  penunjukan-penunjukan di  jabatan  penting,  dan  pembangunan proyek-proyek  di  daerah  pemilihan. Sedangkan  contoh  kebijakan  publik  yang bersifat  ilegal  adalah  suap,  jual  beli  suara, hadiah, dan monopoli sumberdaya negara.
Kita  kemudian  dapat  mengaitkan kerangka  analisis  yang  ditawarkan  oleh USAID  tersebut  dengan  konsep  politik programatik dan politik klientelisme. Politik programatik  adalah  strategi  memobilisasi dukungan dalam pemilu dengan mengandalkan pada visi, misi dan program tertentu. Dengan demikian, ketika melakukan  mobilisasi  dukungan  dalam kampanye, kandidat menawarkan visi, misi dan  program  yang  diterjemahkan  dari ideologi dan platform partai politiknya. Visi, misi  dan  program  dari  para  kandidat berorientasi  pada  isu-isu  yang  spesifik dengan  prioritas  tertentu  yang  jelas  dan tegas,  misalnya  dalam  topik  pelayanan dasar,  tata  kelola  pemerintahan,  dan keberlangsungan lingkungan. Visi, misi dan program  dari  para  kandidat  tersebut kemudian  diterjemahkan  lebih  lanjut  ke peta jalan (roadmap) sangat sangat konkret, detail, dan terukur. Visi, misi, program, dan peta  jalan  tersebut  sebenarnya  merupakan bentuk  transparansi  dan  akuntabilitas  dari para  kandidat  kepada  pemilih  ketika kandidat  tersebut  memenangkan  kursi dalam pemilu. Dengan demikian, kampanye kemudian  menjadi  awal  bagi  terbentuknya kontrak politik yang akan memelihara relasi
politik  antara  wakil  rakyat  dan  konstituen untuk periode kekuasaan berikutnya.
Politik programatik dapat berkembang  jika,  dari  dimensi  penerimaan dana kampanye, peserta pemilu mendapatkan dana kampanye yang berasal dari  sumbangan  individu  masyarakat  dan perusahaan  kecil  dan  menengah  serta pendanaan  publik  dengan  proporsi  yang lebih besar dibandingkan dengan sumbangan  dari  perusahaan  besar,  para pejabat  publik  yang  berafiliasi  dengan peserta pemilu dan individu peserta pemilu. Dengan kata lain, politik programatik dapat berkembang  jika  ada  partisipasi  yang signifikan  dari  individu  masyarakat  atau kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu, yang  tidak  kalah  pentingnya,  sumber pendanaan kampanye juga tidak melibatkan sumber-sumber yang bersifat ilegal. Dengan demikian,  politik  programatik  menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.  Sedangkan  dari  dimensi pengeluaran,  politik  programatik  dapat berkembang jika pengeluaran dana kampanye oleh peserta pemilu diperuntukkan kepada pengeluaran- pengeluaran  yang  legal.  Visi,  misi  dan program  peserta  pemilu  disosialisasikan melalui  berbagai  alat  peraga  kampanye dengan  penekanan  pada  bentuk-bentuk kampanye yang bersifat dialogis.
Konsekuensinya,  pengeluaran-pengeluaran dana  kampanye  yang  bersifat  ilegal kemudian menjadi hilang, misalnya pembelian  suara  kepada  pemilih  atau suap kepada  para  penyelenggara  pemilu.  Dalam tahapan  pasca-pemilu,  ketika  sumber pendanaan  bersifat  partisipatif  dan  alokasi pembelanjaan  kampanye  bersifat  legal, maka  wakil  rakyat  akan  melakukan pembayaran kembali kepada para konstituen  dengan  kebijakan-kebijakan yang  juga  bersifat  programatik  dan  legal. Para  wakil  rakyat  akan  mengganjar  para konstituennya  dengan  program-program pembangunan. Sebagian diantara
konstituen  mungkin  juga  akan  diganjar dengan  posisi-posisi  yang  strategis  dalam pemerintahan.
Sedangkan  klientelisme,  menurut Kitschelt  dan  Wilkinson  (2007:  2),  adalah pertukaran  langsung  dari  suara  seorang warga  sebagai  imbalan  atas  pembayaran langsung  atau  akses  yang  berkelanjutan pada  jabatan,  barang,  dan  jasa.”  Menurut Hicken  (2011),  dengan  mengacu  pada gagasannya  Scott,  terdapat  beberapa karakter  dari  klientelisme,  yaitu,  pertama, relasi  dua  pihak (dyadic  relationship) dimana  dua  pihak  (kandidat  dan  pemilih) mengembangkan  relasi  secara  langsung, tatap muka dan transaksional. Kedua adalah relasi yang bersifat dua arah (contingency), di mana antara patron (kandidat) dan klien (pemilih)  saling  memberi  dan  menerima. Ketiga adalah hierarkhi, dimana kedudukan patron  (kandidat)  lebih  tinggi  daripada kedudukan klien (pemilih). Keempat adalah perulangan (iteration) yang  artinya  relasi antara  keduanya  bersifat  terus  menerus dalam jangka waktu yang panjang.
Terkait  dengan  dana  kampanye,  kita
dapat
mengatakan bahwa politik klientelisme  dapat  berkembang  jika,  dari dimensi  penerimaan  dana  kampanye, peserta pemilu mendapatkan dana kampanye  yang  berasal  dari  perusahaan besar  dan  para  pejabat  publik  dengan proporsi  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan sumbangan dari individu masyarakat  dan  perusahaan  kecil  dan menengah serta pendanaan publik. Dengan kata  lain,  politik  klientelisme  dapat berkembang  jika  ada  dominasi  oleh perusahaan besar, dari para pejabat publik, dan  dari  dominasi  sumbangan  peserta pemilu  itu  sendiri.  Selain  itu,  yang  tidak kalah  pentingnya,  sumber  pendanaan kampanye juga melibatkan sumber-sumber yang  bersifat  ilegal.  Dengan  demikian, politik  klientelisme  mengabaikan  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas.  Selain  itu, dari dimensi pengeluaran, politik
klientelisme dapat berkembang jika pengeluaran dana kampanye diperuntukkan kepada pengeluaran- pengeluaran  yang  bersifat  ilegal.  Visi,  misi, dan  program  peserta  pemilu  dengan demikian menjadi tidak penting. Lebih jauh, politik  klientelisme  lebih  mengarah  pada bentuk-bentuk  kampanye  yang  bersifat lebih  monolog  (satu  arah)  dari  peserta pemilu  ke  pemilih.  Selain  itu,  pengeluaran dana kampanye yang bersifat ilegal menjadi dominan, misalnya pembelian suara kepada pemilih atau suap kepada para penyelenggara  pemilu.  Dengan  demikian, kampanye menjadi instrumen transaksional dalam  relasi  antara  calon  wakil  rakyat dengan pemilihnya.
Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa  pengelolaan  dana  kampanye  sangat berpengaruh terhadap terbentuknya politik programatik  yang  merupakan  bentuk  ideal pada  satu  kutub  atau  politik  klientelisme yang  merupakan  bentuk buruk  pada  kutub yang  lainnya.  Kita  akan  menggunakan kerangka  analisis  ini  untuk  menjelaskan dana  kampanye  dalam  Pilpres  dan  Pileg 2019 di Indonesia belum lama ini.

## Metode.
Tulisan  ini  didasarkan  pada  data sekunder  berupa  dokumen  legal,  laporan- laporan  riset  dari  beberapa  kelompok masyarakat  sipil,  dan  berita  media  massa yang  kredibel.  Sebagai  informasi,  untuk Pemilu Serentak 2019, para peserta pemilu harus  membuat  dan  menyerahkan  laporan dana  kampanye  tanggal  22  September 2018-2  Mei  2019.  Terdapat  tiga  laporan yang harus dibuat, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye  (LADK)  yang  harus  diserahkan kepada penyelenggara pemilu pada tanggal 28  September  2018,  Laporan  Penerimaan Sumbangan  Dana  Kampanye  (LPSDK)  yang harus  diserahkan  pada  tanggal  3  Januari 2019,  dan  Laporan  Penerimaan  dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 26 April 2019. Karena keterbatasan
waktu  yang  ada,  tulisan  ini  hanya mengandalkan  pada  dokumen  LADK  dan LSDK.  Konsekuensinya,  data  yang  tersedia bersifat  tidak  detail  (terutama  ketika  kita akan  melacak  item-item  untuk  alokasi pengeluaran  dana  kampanye  dari  peserta pemilu)  dan  belum  final  (karena  LPPDK belum  diserahkan)  serta  hanya  fokus  pada peserta  pemilu  di  tingkat  nasional,  yaitu pilpres dan pileg DPR RI.
Keterbatasan  lain  adalah  bahwa laporan  formal  dana  kampanye  tidak mencerminkan  realitas  yang  sebenarnya di lapangan.  Hal  ini  disebabkan  karena setidaknya dua faktor utama. Pertama, dari sisi kemauan politik (political will) , peserta pemilu  masih  memiliki  komitmen  yang rendah terhadap penegakan prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pelaporan  dana  kampanye.  Kedua,  sistem dan mekanisme audit dana kampanye yang diatur  dalam  regulasi  tidak  cukup  mampu untuk menjamin penegakan prinsip transparansi  dan  akuntabilitas.  Selain mengandalkan  pada  dokumen-dokumen resmi  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga penyelenggara  pemilu,  tulisan  ini  juga menggunakan kajian-kajian yang dilakukan oleh  masyarakat  sipil.  Kemudian  untuk meminimalisasikan  keterbatasan  data  yang tersedia, tulisan ini juga menggunakan data yang berasal dari pemberitaan media massa online .

## Pembahasan
Dana Kampanye Pilpres 2019.
Berdasarkan  LADKP  2019,  dimensi penerimaan  dari  Pasangan  Calon  (Paslon) 01  Joko  Widodo  (Jokowi)  dan  Ma’ruf  Amin adalah sebesar Rp. 11.901.000.000. Sedangkan dimensi penerimaan dari Paslon 02  Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga  Uno adalah  sebesar  Rp.  2.000.000.000.  Kedua paslon  tidak  memberikan  laporan  terkait dengan  dimensi  pengeluaran  karena memang  regulasi  KPU  tidak  secara  tegas mengatur  hal  itu.  Dengan  demikian,  kita
dapat  mengatakan  bahwa  Paslon  01 memiliki  modal  awal  yang  lebih  besar daripada  modal  awal  yang  dimiliki  oleh Paslon 02.
Tabel 2. Laporan Awal Dana Kampanye Pilpres 2019

## Sumber: Bawaslu RI, 2019
Sedangkan  terkait  dengan  laporan sumbangan  dana  kampanye,  terdapat  lima komponen  penerimaan  sumbangan  dana kampanye, yakni dari paslon sendiri, partai politik  dan/atau  gabungan  partai  politik, pihak  lain  perseorangan,  pihak  lain kelompok, dan pihak lain badan usaha non- pemerintah. Berdasarkan Pasal 335 ayat (4) UU  Nomor  7  Tahun  2017,  setiap penyumbang  yang  terdaftar  dalam  laporan wajib  mencantumkan  nama,  alamat,  dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
Tabel 3. Sumbangan Dana Kampanye Pilpres 2019
Sumber: Bawaslu RI, 2019
Paslon  01,  total  sumbangan  dana kampanye adalah sebesar Rp.
44.086.176.801.  Komponen  sumbangan dana  kampanye  yang  berasal  dari  Joko Widodo  dalam  bentuk  uang  mencapai  Rp. 32.029.420.  Sebaliknya,  Ma’ruf  Amin sebagai  cawapres  tidak  memberikan kontribusi  dana  kampanye,  baik  berupa uang, maupun jasa. Jika kita kaitkan dengan Laporan  Harta  Kekayaan  Pejabat  Negara (LHKPN),  harta  kekayaan  Joko  Widodo
adalah  sebesar  Rp  50.248.349.788  dan harta kekayaan Ma’ruf Amin adalah sebesar Rp.  11.645.550.894.  Dengan  demikian,  kita dapat  mengatakan  bahwa  dari  sisi sumbangan Paslon 01,  kontribusi dari Joko Widodo  adalah  sangat  dominan  atau menjadi satu-satunya tumpuan.
Sedangkan untuk komponen sumbangan  dana  kampanye  dari  parpol dan/atau  gabungan  parpol  pengusung, Paslon  01  mendapat  sumbangan  sebesar Rp.  2.489.300.583  dengan  perincian  dari Partai  Nasdem  adalah  sebesar  Rp. 2.011.054.983  dan  dari  Perindo  adalah sebesar Rp. 478.245.600 dalam bentuk jasa (bukan uang). Dengan demikian, hanya dua partai  politik  ini  yang  memberikan sumbangan  dana  kampanye  kepada  Paslon 01.  Hal  ini  sangat  menarik  karena  selain kedua partai politik tersebut, Paslon 01 juga dicalonkan  oleh  PDIP,  Partai  Golkar,  PKB, PPP, Hanura, PKPI, dan PBB. Bahkan, dalam banyak  kesempatan,  PDIP  seringkali menyatakan  bahwa  Joko  Widodo  adalah petugas partai (Agustina, 2018). Sedangkan peran  PKB  dan  PPP  sangat  penting  dalam proses  penentuan  Ma’ruf  Amin  sebagai cawapres Joko Widodo.
Komponen  sumbangan  pihak  lain perseorangan,
Paslon 01 mendapat sumbangan dana kampanye
dari perseorangan  sebesar  Rp.  121.213.260. Sumbangan dalam bentuk uang sebesar Rp. 97.213.260  yang  nominalnya  bervariasi, mulai  dari  Rp1.000  atas  nama  Andi  Naryo Widodo hingga yang terbesar berjumlah Rp. 6.669.205  berasal  dari  Dinamik  Mobile. Untuk  barang,  tercatat  hanya  nama  Prama Tirta Laksana dengan pemberian satu  item barang  senilai  Rp.  24.000.000.  kemudian yang  perlu  menjadi  catatan  bahwa  tidak semua  penyumbang  melengkapi  data pendukung,  seperti  alamat,  nomor  telepon, nomor  identitas,  dan  NPWP.  Seperti  yang disinyalir oleh Indonesia Corruption Watch (2019), 80 persen penyumbang
perseorangan  untuk  Paslon  01,  tidak disertai dengan bukti lengkap.
Komponen selanjutnya
adalah sumbangan  dari  pihak  lain  kelompok, dimana  Paslon  01  mendapat  sumbangan sebesar Rp. 44.086.176.801. Tercatat hanya ada  dua  organisasi  yang  memberikan  dana kampanye,  yaitu  Perkumpulan  Golfer  TRG yang  memberikan  donasi  berupa  satu  jasa yang  nilainya  setara  Rp.  18.197.500.000 dan  Perkumpulan  Golfer  TBIG  yang menyediakan  lima  puluh  satu  item  barang senilai Rp. 6.756.670.295 serta enam puluh satu jasa senilai Rp. 19.724.404.138. Kedua kelompok  penyumbang  ini  melengkapi informasi  pendukung.  Sumbangan  dari pihak lain kelompok ini mencapai 86 persen dari  total  penerimaan  sumbangan  dana kampanye Paslon 01. Indonesia Corruption Watch  (2019)  mensinyalir  bahwa  saham kedua  perusahaan  tersebut  dimiliki  oleh Wahyu  Sakti  Trenggono  yang  merupakan bendahara  Tim  Kampanye  Nasional  (TKN) dari  Paslon  01.  Merespon  hal  ini,  Wahyu Sakti  Trenggono  mengatakan  bahwa  hal tersebut tidak melanggar peraturan perundangan
yang dibuat oleh penyelenggara pemilu (Astuti, 2019). Tidak mengherankan,  Indonesian  Corruption Watch  (2019)  mempertanyakan  dari  mana asal  dana  kelompok  perkumpulan  golfer tersebut.
Lebih  jauh,  Jatam  atau  Jaringan Advokasi  Tambang  (2019)  mensinyalir bahwa Wahyu Sakti Trenggono merupakan salah  satu  komisaris  PT.  Bumi  Suksesindo, sebuah  perusahaan  penambang  emas  di Gunung  Tumpang  Pitu  Banyuwangi.  Jatam juga  menduga  bahwa  terdapat  beberapa nama  di  kubu  Paslon  01  yang  terkait langsung  dengan  bisnis  pertambangan  dan energi,  misalnya  Luhut  Binsar  Panjaitan, Fachrul  Razi,  dan  Suaidi  Marasabessy  yang tergabung  dalam  Tim  Bravo  5,  serta  Hary Tanoesoedibjo,  Surya  Paloh,  Sakti  Wahyu Trenggono,  Jusuf  Kalla,  Jusuf  Hamka,  Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Oedang,
dan  Aburizal  Bakrie  (Jaringan  Advokasi Tambang,  2019).  Komponen  kelima  adalah sumbangan  pihak  lain  badan  usaha  non pemerintah.  Hanya  satu  perusahaan  yang memberikan sumbangan kepada paslon 01, yaitu PT. Lintas Teknologi Indonesia dengan
NPWP 02.053.066.3-062.000 yang menggelontorkan uang sebesar Rp.
3.999.975.000.
Terkait  dengan  dimensi  pengeluaran atau  pembelanjaan  dana  kampanye  untuk Paslon  01,  LADK  dan  LPSDK  tidak mencantumkan  dengan  detail.  Namun demikian,  dari  penelusuran  atas  berbagai pemberitaan  di  media  massa,  kita  dapat melihat  beberapa  temuan.  Data  per Februari  2019  (Farisa,  2019),  Tim Kampanye  Nasional  (TKN)  dari  Paslon  01 mencatat pengeluaran sebesar Rp. 116.240.000.000.  Dana  tersebut  digunakan untuk  keperluan  kampanye  pertemuan terbatas yang mencapai Rp. 15.854.000.000
dan pertemuan tatap muka yang menghabiskan  Rp.  335.000.000.  Kemudian, alokasi  untuk  pengadaan  Alat  Peraga Kampanye  (APK)  yang  mencapai  Rp. 700.000.000  dan  penyebaran  APK  sebesar Rp.  5.266.000.000.  Selain  itu,  dana pengeluaran juga digunakan untuk kegiatan lain-lain senilai Rp. 29.542.000.000. Dengan demikian,  alokasi  terbesar  pengeluaran dana  kampanye  dari  Paslon  01  adalah untuk kampanye dengan bentuk pertemuan terbatas.
Paslon  02,  total  sumbangan  dana kampanye adalah sebesar Rp. 54.050.911.562.  Komponen  sumbangan dana kampanye yang berasal dari Prabowo Subianto adalah sebesar Rp. 13.055.906.062  dan  yang  berasal  dari Sandiaga Uno adalah sebesar Rp.
39.500.000.000. Dengan demikian, Sandiaga Uno  sebagai  cawapres  02  menyumbang 73,1  persen  dari  total  sumbangan  yang berasal  dari  Paslon  02  (Indonesian Corruption
Watch,
2019).
Sebagai tambahan  informasi,  sejak  mencalonkan
diri  menjadi  cawapres  dari  Paslon  02, Sandiaga  Uno  telah  menjual  5,48  persen sahamnya di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.  (SRTG)  sebesar  Rp.  561,73  miliar, melalui  13  kali  transaksi  (Aldin,  2019). Dalam  sebuah  kesempatan,  Sandiaga  Uno mengatakan,  “Saya  harus all  out ,  menjual saham  yang  saya  miliki  untuk  membiayai kampanye,  karena  sampai  saat  ini  belum ada donasi” (Aldin, 2019). Jika dibandingkan  dengan  Paslon  01,  maka  hal ini  adalah  berkebalikan.  Jika  di  Paslon  01, Jokowi  sebagai  capres  memiliki  peran dominan dalam sumbangan dana kampanye yang berasal dari paslon, maka di Paslon 02, Sandiaga  Uno  sebagai  cawapres  memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan  dengan  Prabowo  Subianto sebagai capres. Sedangkan untuk
komponen sumbangan  dana  kampanye  dari  parpol dan/atau  gabungan  parpol  pengusung, Paslon 02 mendapat sumbangan hanya dari Partai  Gerindra  sebesar  Rp.  1.389.942.500 dalam  bentuk  jasa  (bukan  dalam  bentuk uang).  Dengan  demikian,  hanya  satu  partai politik  yang  memberikan  sumbangan  dana kampanye  kepada  Paslon  02,  meskipun terdapat beberapa partai politik pengusung Paslon 02 yang lain, yaitu  PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.
Menanggapi  hal  ini,  PKS,  melalui  Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa, “Semua partai pendukung  sudah  bekerja  dan  memang tidak  dalam  bentuk  sumbangan  dana kampanye  karena  kebanyakan  digabung dengan kegiatan partai” (Ristianto, 2019).
Komponen  sumbangan  pihak  lain perseorangan, Paslon 02 mendapat sumbangan  dana  kampanye  dari  tiga  belas individu perseorangan sebesar Rp. 56.192.500  dalam  bentuk  uang.  Nominal uang  sumbangan  terkecil  dimulai  dari angka  Rp.100.000  hingga  yang  terbesar adalah Rp.12.530.500.
Komponen
selanjutnya  adalah  sumbangan  dari  pihak lain kelompok, dimana Paslon 02 mendapat
sumbangan sebesar  Rp. 48.870.500. Komunitas Tukang Becak Ponorogo
merupakan  kelompok  yang  memberikan donasi  paling  sedikit,  yaitu  Rp.  873.000. Sama  dengan  komponen  sumbangan perseorangan, penyumbang terbesar dalam komponen  ini  adalah  DP  Verifikasi  dengan donasi  sebesar  Rp.  18.835.000.  Paslon  02 tidak  menerima  sumbangan  pihak  lain badan usaha non pemerintah.
Hal  yang  menarik,  dari  seluruh komponen  penyumbang  kepada  Paslon  02, hanya  dua  penyumbang  saja  yang  tertib mencantumkan  data  pendukung  secara lengkap, yaitu Komunitas Masyarakat Santri dan  seorang  bernama  Aan  yang  beralamat di  Pajukukang,  Makassar.  Sedangkan  nama DP  Verifikasi  sebagai  penyumbang  yang muncul  dalam  dua  kategori  komponen (perseorangan  dan  kelompok)  hanya menuliskan  kolom  alamat  dengan  “DP Verifikasi”  tanpa  memberikan  keterangan lebih  lanjut  terkait  dengan  lokasi,  nomor identitas,  dan  NPWP.  Selain  itu,  disinyalir bahwa terdapat enam pengusaha
pertambangan  yang  memberi  dukungan pendanaan  kampanye  kepada  Paslon  02, yaitu  Hutomo  Mandala  Putra,  Maher  Al Gadrie, Hashim Djohohadikusumo, Surdiman  Said  dan  Zulkifli  Hasan  yang memiliki  perusahaan  pertambangan,  yaitu Nusantara  Energy  Resources,  Humpuss Group,  Kodel  Group,  dan  Arsari  Group (Jaringan Advokasi Tambang, 2019).
Terkait  dengan  alokasi  pengeluaran dana  kampanye  dari  Paslon  02,  dari penelusuran  atas  berbagai  pemberitaan  di media  massa,  kita  dapat  melihat  beberapa temuan.  Data  per  November  2018, penggunaan  dana  kampanye  Paslon  02 adalah sebesar Rp. 34.500.000.000.
Pengeluaran terbesar adalah untuk penguatan  posko  hingga  kegiatan  relawan, pembangunan  media  center,  sosialisasi masyarakat  untuk  Gerakan  Emas,  dan kampanye  di media  sosial  (Komara,  2018). Untuk data per Maret 2019, Paslon 02 telah
menghabiskan pengeluaran dana kampanye sebesar  Rp.  149.700.000.000  (Anggriawan, 2019). Alokasi pengeluaran terbesar adalah untuk  pengadaan  bahan  kampanye  yang mencapai  Rp.  49.300.000.000  (33  persen). Alokasi  berikutnya  adalah  pengeluaran untuk  “kegiatan  lain”  yang  menghabiskan sekitar  Rp.  38.900.000.000  (26  persen). Sedangkan  kegiatan  tatap  muka  menelan anggaran  sebesar  Rp.  31.600.000.00  (21 persen).  Sebagai  tambahan  informasi, selama  masa  tujuh  bulan  kampanye, Sandiaga Uno mengaku telah berkunjung ke 1500  titik  (Hutagalung,  2019).  Sedangkan untuk  kegiatan  operasional  lain-lain membutuhkan  Rp.  15.400.000.000  (10 persen). Berikutnya adalah biaya untuk APK sebesar  Rp.  6.600.000.000  (5  persen). Terakhir adalah alokasi untuk kegiatan lain- lain  (pertemuan  terbatas,  pengeluaran modal lain-lain, iklan media, dan pembelian peralatan)  yang  menelan  biaya  sebesar kurang dari 5 persen dari total pengeluaran untuk kampanye.

## Dana Kampanye Pileg 2019.
Pada Pileg 2019, terdapat enam belas partai  politik  nasional  yang  terdaftar sebagai  peserta  pemilu.  Berdasarkan  pada LADK  Pileg  2019,  PDIP  memiliki  modal awal  untuk  pendanaan  kampanye  terbesar yang  berjumlah  Rp.  102.028.526.952. Urutan  kedua  terbesar  adalah  Partai Gerindra dengan jumlah Rp. 71.748.372.183 dan  disusul  oleh  Partai  Berkarya  dengan jumlah sebesar Rp. 28.622.640.000.
Sedangkan  enam  partai  politik  memiliki dana  kampanye  awal  di  bawah  Rp. 100.000.000,  yaitu  Partai  Garuda  dan Perindo  sebesar  Rp.  1.000.000  (paling sedikit) dan disusul oleh PSI dengan jumlah Rp.  10.913.163,  Partai  Hanura  dengan jumlah  Rp.  13.000.000,  PKPI  yang berjumlah Rp. 37.276.408 dan PAN dengan nominal Rp. 50.000.000.
Tabel 4. Laporan Awal Dana Kampanye Pileg 2019
Sumber: Bawaslu RI, 2019
Tulisan ini tidak akan membahas satu per  satu  partai  politik  terkait  dengan dimensi penerimaan dan dimensi pengeluaran  dana  kampanye  Pileg  2019. Analisis  hanya  fokus  pada  partai-partai politik  yang  sekiranya  mendulang  suara terbesar  di  Pileg  2019  berdasarkan  atas hitung cepat sejauh ketika tulisan ini sedang dibuat  (data  masuk  sekitar  95  persen), yaitu PDIP, Gerindra, dan Golkar. Sedangkan partai politik kategori medioker direpresentasikan  oleh  PKS  dan  PKB. Sebagai  pembanding  disertakan  pula Perindo  dan  PSI  untuk  kategori  partai politik  baru  yang  tidak  mencapai  ambang batas parlemen.
Dari  dimensi  penerimaan,  PDIP mendapatkan  penerimaan  sebesar  Rp. 106.143.479.741 yang membuatnya berada di  peringkat  pertama  sebagai  partai  politik yang  mendapatkan  penerimaan  terbesar untuk dana kampanye awal diantara partai- partai  politik  lainnya.  Meskipun  demikian, pengeluaran  yang  dialokasikan  oleh  PDIP justru  tidak  terlalu  banyak,  yaitu  Rp. 4.114.952.789.  Sayangnya,  dokumen  LADK belum menyediakan informasi detail terkait dengan untuk alokasi apa saja pengeluaran yang  telah  dibuat  tersebut.  Sedangkan Partai Gerindra menerima pemasukan dana kampanye  sebesar  Rp.  75.260.112.183  dan mengeluarkan  dana  kampanye  sebanyak
Rp.  3.511.740.000.  Dimensi  penerimaan Partai  Golkar  tercatat  mencapai  Rp. 110.000.000 dan dimensi pengeluaran tidak ada.
Sebagai  partai medioker ,  penerimaan PKS  mencapai  Rp.  17.091.025.000  dengan pengeluaran  sebesar  Rp.  4.996.566.000 sehingga saldo akhir tersisa Rp. 12.094.459.000.  Adapun  PKB  meraup  dana sebesar Rp. 15.235.981.000 dan pengeluaran  yang  dilakukan  tergolong besar,  yakni  mencapai  Rp.  13.925.981.000 sehingga menyisakan saldo Rp. 1.310.000.000. Sedangkan penerimaan dari Perindo  adalah  sebesar  Rp.  1.000.000  dan dimensi  pengeluarannya  adalah  tidak  ada sehingga  tersisa  saldo  sebesar  Rp. 1.000.000. Partai politik baru yang lain, PSI, memiliki penerimaan sebesar Rp.
577.474.910 dan pengeluaran mencapai Rp. 566.561.747  sehingga  saldo  tersisa  adalah Rp.  10.913.163.  Dengan  demikian,  jumlah modal  awal  untuk  kampanye  ternyata berbanding  lurus  dengan  kinerja  elektoral untuk  beberapa  partai  politik,  misalnya PDIP,  Partai  Gerindra,  Perindo  dan  Partai Garuda. Namun demikian, modal awal tidak berbanding  lurus  dengan  pencapaian elektoral sebagaimana yang terjadi di dalam kasus Partai Golkar dan Partai Berkarya.
Lebih  jauh,  jika  kita  menelaah  aspek sumbangan  dana  kampanye,  berdasarkan pada  LPSDK  Pileg  2019,  terdapat  lima komponen  penerimaan  sumbangan  dana kampanye yang dapat digunakan, yaitu dari sumbangan partai politik, sumbangan caleg, sumbangan  pihak  lain  perseorangan, sumbangan  pihak  lain  kelompok,  dan sumbangan  pihak  lain  badan  usaha  non- pemerintah. Secara umum, Perindo merupakan  partai  politik  yang  memiliki sumbangan  dana  kampanye  terbesar dibandingkan dengan lima belas partai yang lainnya.  Sedangkan  yang  terkecil  adalah Partai Berkarya dengan perolehan sumbangan  sebesar  Rp.  2.821.000.  Tabel  5 berikut memperlihatkan sumbangan
kepada masing-masing partai politik sesuai dengan lima komponen tersebut.
Tabel 5. Sumbangan Dana Kampanye Pileg 2019
Sumber: Bawaslu RI, 2019
Dari  data  yang  ada,  terlihat  bahwa PDIP  mendapatkan  total  sumbangan  dana kampanye sebesar Rp. 11.268.876.172 yang berasal  dari  sumbangan  partai  politik sebanyak  Rp.  2.506.050  dan  sumbangan kandidat  senilai  Rp.  11.266.370.122. Sedangkan Partai Gerindra berhasil meraup sumbangan dengan total Rp. 51.041.044.150 yang berasal dari
sumbangan  partai  politik  sebesar  Rp.
3.030.868,06  ditambah  dengan  sumbangan kandidat  senilai  Rp.  51.038.013.282.
Adapun
Golkar memperoleh total sumbangan  dana  kampanye  sebesar  Rp. 19.799.676.576
dengan perincian sumbangan  dari  partai  politik  sebesar  Rp. 405.219,  sumbangan  dari  kandidat sebesar Rp.  19.599.271.357,  dan  sumbangan  dari pihak  lain  badan  usaha  non  pemerintah sebesar  Rp.  200.000.000  yang  diperoleh dari  PT.  Ridho  Agung  Mitra  Abadi,  sebuah perusahaan  yang  bergerak  dalam  bisnis perlengkapan TNI dan Polri.
Sedangkan  PKS  dan  PKB  sama-sama sepenuhnya mengandalkan
pada sumbangan  kandidat  saja.  PKS  mampu mengoptimalisasikan sumbangan dari
kandidat hingga mencapai Rp.
33.622.635.000.  Sedangkan  PKB  berhasil mendapatkan dana kampanye dari kandidat sebesar  Rp.  43.977.581.614.  Sebagai  partai politik  baru,  Perindo  yang  diketuai  oleh Hary Tanoesoedibjo yang sekaligus merupakan  salah  satu  pemilik  perusahaan media  raksasa  di  Indonesia  mampu mendapatkan  sumbangan  dana  kampanye sebesar  Rp.  82.636.791.919  yang  terdiri atas  sumbangan  dari  parpol  sebesar  Rp. 20.535.027.000  dan  sumbangan  dari kandidat  sebesar  Rp.  62.101.764.919.
Sedangkan  PSI  berhasil  memperoleh  total sumbangan  dana  kampanye  sejumlah  Rp.
21.332.813.567 yang terdiri atas sumbangan kandidat sebesar Rp.
20.315.924.664  dan  sumbangan  dari perseorangan sejumlah Rp. 1.016.888.903. Selain  Partai  Nasdem,  semua  partai politik  mengandalkan  pada  sumbangan dana  kampanye  yang  berasal  dari  para kandidat mereka. Fenomena ini tidak lepas dari pemberlakuan sistem pemilu proporsional  terbuka  yang  membuat  para kandidat harus mencari sumber pendanaan sendiri  dalam  berkompetisi,  tidak  saja ketika  berkompetisi  dengan  kandidat  lain yang  berbeda  partai  politik,  tapi  terlebih ketika  bekompetisi  dengan  kandidat  yang berasal dari partai politik yang sama. Selain itu, partai politik hanya berperan pada saat pencalonan sehingga partai politik terkesan lepas  tangan  dalam  mendukung  para kandidat mereka dalam kampanye. Sebagai tambahan informasi, para kandidat (terutama  yang  bukan  pengurus  partai politik)  kemudian  membangun  mesin politik  sendiri  yang  terlepas  dari  mesin organisasi  partai  politik  dalam  rangka memobilisasi dukungan elektoral.
Terkait  dengan  dimensi pengeluaran, dokumen LADK dan LPSDK tidak mencantumkan  secara  detail.  Namun demikian,  dari  penelusuran  atas  berbagai pemberitaan  di  media  massa,  kita  dapat melihat  beberapa  temuan.  Liputan  khusus Kompas  yang  mencoba  untuk  mempelajari
biaya  kampanye  empat  kandidat  anggota DPR  RI  menunjukkan  bahwa  alokasi pengeluaran  terbesar  adalah  untuk  biaya alat  peraga  kampanye  dan  atribut kampanye (kaos, bendera,
dan cinderamata), biaya saksi di hari pemungutan  dan  penghitungan  suara  (Rp. 100.000-Rp.  200.000),  biaya  transportasi, akomodasi, dan konsumsi ketika berinteraksi  langsung  dengan  para  pemilih di  daerah  pemilihan,  biaya  untuk  relawan (antara Rp. 200.000-Rp. 500.000) dan biaya untuk  tim  kampanye  di  media  sosial  (Asril et.al., 2019).
Kajian  Haryanto  et.al.  (2018)  di Pilkada  Kabupaten  dan  Kota  Madiun  2018 juga menunjukan bahwa alokasi pengeluaran terbesar para kandidat adalah untuk  biaya  menyelenggarakan  pertemuan tatap  muka,  biaya  pengadaan  dan pemasangan  APK,  biaya  bazar  sembako murah,  dan  biaya  untuk  saksi.  Selain  itu, studi yang dilakukan oleh Budi et.al. (2018) di Pilkada Kota Madiun 2018 dengan fokus pada  kandidat  perseorangan  juga  mungkin dapat  dijadikan  acuan  untuk  alokasi  dan besaran  pengeluaran  dana  kampanye  bagi caleg  DPRD  kota/kabupaten.  Menurut mereka,  30,45  persen  alokasi  pengeluaran digunakan  untuk  pembelian  suara,  28,49 persen  digunakan  untuk  pengadaan  dan pemasangan  alat  peraga  kampanye,  21,36 persen  digunakan  untuk  biaya  pencalonan, dan  10,82  persen  digunakan  untuk pembiayaan tim sukses.
Dari  pemberitaan  berbagai  media massa,  banyak  yang  merasa  bahwa  praktik pembelian  suara  di  Pileg  2019  lebih  brutal dan  lebih  masif  jika  dibandingkan  dengan Pileg  2014  (Aspinall  dan  Sukmajati,  2016). Lebih  jauh,  Data  Pelanggaran  Pemilu  per tanggal 25 Maret yang dibuat oleh Bawaslu atau  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (2019) menunjukkan  bahwa  Bawaslu  telah memutuskan  delapan  perkara  politik  uang yang  terjadi  di  Kepulauan  Riau  (1  kasus), DKI Jakarta (3 kasus), Jawa Barat (1 kasus),
NTB  (1  kasus),  Jawa  Tengah  (1  kasus), Sulawesi Tengah (1 kasus). Kasus-kasus ini terjadi  selama  periode  kampanye  dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal  13  April  2019.  Pada  Masa  Tenang, Bawaslu  melakukan  tangkap  tangan  25 kasus  dugaan  terjadinya  pembelian  suara yang  terjadi  di  Provinsi  Aceh  (2  kasus), Bengkulu  (1  kasus),  Sumatera  Utara  (5 kasus),  Sumatera  Barat  (1  kasus),  Jawa Barat  (4  kasus),  Jawa  Tengah  (4  kasus), Jawa Timur (1 kasus), Nusa Tenggara Barat (1  kasus),  Kalimantan  Selatan  (2  kasus), Sulawesi  Selatan  (1  kasus),  Sulawesi Tengah (1 kasus), Gorontalo (1 kasus), dan Papua  (1  kasus).  Temuan  pembelian  suara dengan  nominal  paling  besar  adalah  di Kecamatan  Tigabinanga,  Sumatera  Utara, dengan  total  uang  yang  hendak  dibagikan pada pemilih mencapai Rp. 190.000.000.
Selain  itu,  Data  Pelanggaran  Pemilu Tahun  2019  yang  dirilis  oleh  Bawaslu (2019)  juga  menunjukkan  jika  pelaku terbanyak berasal dari caleg DPR/DPRD/DPD dengan terpidana
sebanyak  tujuh  orang.  Sedangkan  dari unsur  pelaksana  kampanye,  satu  orang dinyatakan  sebagai  terpidana.  Selain  itu, Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  (PPATK)  menemukan  adanya pola baru terkait praktik-praktik pembelian suara  di  Pileg  2019.  Sebagai  contoh,  para caleg memberikan asuransi kecelakaan dan membagikan  uang  elektronik  kepada pemilih  di  masa  kampanye.  Selain  itu, PPATK  juga  menduga  bahwa  para  caleg sudah menyiapkan dana kampanye dari dua hingga  tiga  tahun  sebelum  Pileg  2019 sehingga  praktik-praktik  pembelian  suara semakin  sulit  untuk  dibuktikan  (Ristianto, 2019).  Hampir  dapat  dipastikan  bahwa kasus-kasus yang terungkap tersebut hanya merupakan  puncak  dari  gunung  terkait dengan maraknya praktek pembelian suara di Pileg 2019.

## Penguatan Politik Klientelisme?
Dari  data  yang  tersaji  di  atas,  kita dapat  menemukan  beberapa  hal  penting dalam  fenomena  pendanaan  kampanye  di Pemilu  Serentak  2019.  Dari  dimensi penerimaan, ada beberapa temuan menarik. Pertama,  dalam  konteks  pilpres,  Paslon  01 memiliki  modal  awal  yang  lebih  kuat dibandingkan  dengan  Paslon  02,  dimana Paslon  01  memiliki  modal  awal  sebesar lima  kali  lipat  lebih  besar  daripada  Paslon 02.  Dalam  konteks  pileg,  PDIP  merupakan partai  politik  dengan  modal  awal  yang paling kuat disusul oleh Partai Gerindra dan kemudian  oleh  Partai  Berkarya  yang merupakan  partai  politik  yang  baru berkontestasi dalam pemilu di Indonesia.
Kedua, fenomena dominasi pendanaan  kampanye  yang  berbasis  pada kandidat. Hal ini bisa kita temukan, baik di pilpres,  maupun  di  pileg.  Di  pilpres,  kita bisa  melihat  dominasi  sumber  pendanaan kampanye  yang  berasal  dari  Jokowi  (100 persen)  untuk  Paslon  01  dan  dominasi sumber pendanaan kampanye yang berasal dari  Sandiaga  Uno  (73,1  persen)  untuk Paslon 02. Hal yang sama juga terjadi dalam konteks  pileg,  dimana  kita  bisa  melihat dominasi  sumber  pendanaan  yang  berasal dari  kandidat.  Hanya  Partai  Nasdem  yang sumber pendanaan kampanye yang berasal dari partai politik lebih besar daripada dari kandidat.  Bahkan,  PKB,  Partai  Berkarya, PKS,  Partai  Hanura,  dan  PBB  sepenuhnya mengandalkan  pada  sumbangan  kandidat mereka.  Pola  pendanaan  kampanye  yang berbasis  pada  kandidat  pada  Pemilu  2019 kali  ini  dengan  demikian  meneruskan  pola yang  sama  di  dalam  pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia (Mellaz, 2018 dan Minan, 2018).
Ketiga,  masih  terkait  dengan  poin pertama,  kita  menemukan  fenomena lemahnya  kontribusi  partai  politik  dalam mendukung  pendanaan  kampanye  bagi para  kandidat  mereka.  Dalam  konteks pilpres,  dua  partai  politik  (Partai  Nasdem
dan Perindo) yang memberikan sumbangan pendanaan  bagi  Paslon  01  dan  satu  partai (Partai Gerindra) yang memberikan kontribusi  bagi  Paslon  02.  Ketiga  partai politik  ini  memberikan  sumbangan  dana kampanye  kepada  para  paslon  dalam bentuk  jasa.  Sedangkan  dalam  konteks pileg,  Partai  Nasdem  memberikan  dana sumbangan  kampanye  terbesar  bagi  para kandidat mereka. Di Pileg 2014 lalu, partai ini  berencana  mendanai  sekitar  300  caleg mereka  dengan  total  biaya  sebesar  Rp.  3 trilyun (Rastika, 2019). Namun demikian, di Pileg  2019  kali  ini,  partai  politik  ini  tidak lagi  memberikan  bantuan  materiil  kepada caleg mereka, baik di tingkat pusat, maupun di  tingkat  daerah  (Sudarsono,  2018). Dengan demikian, secara umum, kita dapat melihat  bahwa  partai  politik  hanya memiliki  peran  yang  penting  dalam  proses pencalonan.  Partai  politik  tidak  memiliki peran  yang  penting  dalam  membantu  para kandidatnya  ketika  berkampanye,  kecuali para  caleg  yang  memiliki  posisi  struktural menjadi  pengurus  partai  politik.  Tidak mengherankan, jika para kandidat kemudian  membiayai  sendiri  aktivitas- aktivitas kampanye dalam rangka memobilisasi dukungan. Dari penjelasan ini, kita  dapat  memahami  betapa  mahalnya biaya politik di Indonesia.
Poin  selanjutnya  adalah  minimnya sumbangan  dana  kampanye  yang  berasal dari  individu  masyarakat.  Dalam  konteks pilpres,  hanya  terdapat  sekitar  sembilan puluh  delapan  nama  individu  dan  dua kelompok  masyarakat  yang  memberikan sumbangan  dana  kampanye  kepada  Paslon 01.  Sedangkan  untuk  Paslon  02,  hanya terdapat  sekitar  tiga  belas  nama  individu penyumbang dan sembilan nama kelompok masyarakat.  Dari  data  tersebut,  pemilu presiden di negeri dengan jumlah penduduk yang  besar,  jumlah  ini  tentu  saja  masih sangat  kecil.  Dengan  demikian,  kita  bisa mengatakan  bahwa  kedua  paslon  tidak mampu  menarik  antusiasme  publik  dalam
memberikan
kontribusi finansial.
Sedangkan  dalam  konteks  pileg,  hanya terdapat  empat  partai  politik  yang  mampu mendapatkan  sumbangan  dana  kampanye dari  masyarakat,  yaitu  Partai  Garuda sebesar  Rp.  400.000.000,  PSI  sebesar  Rp. 1.016.888.903, Partai Demokrat sebesar Rp. 500.000.000  dan  PKPI  sebesar  Rp. 472.404.000. Dengan demikian,
PSI
merupakan  partai  politik  yang  mampu memobilisasi sumber dana kampanye yang berasal  dari  masyarakat  dalam  jumlah paling  besar.  Ironisnya,  tidak  ada  partai politik  besar  di  Pileg  2019  yang  mampu menarik  partisipasi  masyarakat  dalam memberikan kontribusi dana kampanye.
Kelima,  terkait  dengan  sumbangan perusahaan  non-pemerintah,  terdapat  satu perusahaan  yang  memberikan  sumbangan dana kampanye kepada Paslon 01, yaitu PT. Lintas  Teknologi  Indonesia  sebesar  Rp. 3.999.975.000. Pada sisi lain, tidak ada satu pun  perusahaan  yang  memberikan  dana sumbangan ke Paslon 02. Sedangkan dalam konteks  pileg,  hanya  Partai  Golkar  yang mendapat sumbangan dana kampanye dari perusahaan  non-pemerintah  yang  berasal dari satu perusahaan saja.
Keenam,  yang  kemudian  menjadi  isu utama  dari  dimensi  pendapatan  dana kampanye  adalah  sumber  pendanaan kampanye yang bersifat informal dan gelap. Setidaknya ada dua indikasi kuat terkait hal ini.  Pertama,  aliran  dana  sumbangan  dari dua kelompok, yaitu PT. TBIG dan PT. TRG, kepada  Paslon  01.  Kedua,  adanya  dugaan sumbangan  dari  para  pengusaha  tambang kepada  Paslon  01  dan  Paslon  02  (lihat Gambar  1).  Sebagai  tambahan  informasi, menjelang  Hari-H  pemungutan  suara Pemilu  Serentak  2019  beredar  secara  luas film berjudul Sexy Killers yang dibesut oleh WatchdoC.  Film  ini  membongkar  jaringan para elit pengusaha tambang batubara yang berada  di  sekitar  tim  kampanye  Paslon  01 dan Paslon 02.
Gambar 2. Jaringan Oligarki Pengusaha Tambang di Struktur Tim Sukses Paslon 01 dan 02, Sumber: Jatam, 2019
Dengan demikian, kita dapat mengatakan  bahwa  dari  sisi  penerimaan, pola  yang  terjadi  dalam  pendanaan kampanye di Pemilu Serentak 2019 ini lebih ke  pola  politik  klientelisme  ketimbang  ke pola  politik  programatik.  Pola  klientelisme dari sisi penerimaan dana kampanye dalam Pemilu Serentak 2019 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pola klientelisme dari sisi  penerimaan  dana  kampanye  dalam Pilpres 2014 dan Pileg 2014 yang lalu  atau bahkan  mungkin  juga  di  pilpres  dan  pileg sebelumnya.
Bagaimana dari sisi pengeluaran dana kampanye?  Dari  sisi  pembelanjaan  dana kampanye di Pemilu Serentak 2019 kali ini, ada beberapa temuan menarik. Diantaranya,  dalam  konteks  pilpres,  para paslon  mengeluarkan  dana  yang  sangat besar  untuk  membangun  Tim  Kampanye, yaitu Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk Paslon 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk Paslon 02.
Selanjutnya,  dari  data  yang  telah tersaji  sebelumnya,  kita  dapat  melihat bahwa  para  paslon  di  pilpres  lebih  banyak mengandalkan  pada  kegiatan  tatap  muka dan  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  unjuk kekuatan (show  of  force) di  tahapan kampanye  terbuka.  Sebagai  tambahan informasi,  Paslon  01 mengadakan  berbagai kegiatan  kampanye  terbuka  di  seluruh wilayah  Indonesia  yang  berpuncak  pada
kegiatan di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 13 April 2019 dengan tajuk Konser Putih Bersatu. Demikian juga dengan Paslon 02  yang  mengadakan serangkaian  kegiatan kunjungan  ke  daerah  dan  berpuncak  pada tanggal  7  April  2019  dengan  tajuk Memutihkan  Gelora  Bung  Karno.  Kegiatan- kegiatan  tersebut  dihadiri  puluhan  ribu orang.  Kemudian  yang  menjadi  pertanyaan besar  adalah:  bagaimana  pengelolaan finansial  dari  kedua  acara  tersebut  terkait dengan  pengelolaan  dana  kampanye? Siapakah yang berkontribusi secara finansial  dan  dalam  bentuk  lain  di  kedua acara  tersebut?  Berapa  biaya  dari penyelenggaraan  kedua  acara  tersebut? Apakah  pembiayaan  kedua  acara  tersebut kemudian akan dilaporkan kepada lembaga penyelenggara  pemilu  sebagai  bagian  dari pembelanjaan dana kampanye? Dan sederet pertanyaan  yang  lain  yang  terkait  dengan pengeluaran  dana  kampanye  oleh  para paslon.
Kemudian yang juga menjadi penting untuk  didiskusikan  adalah  alokasi  biaya untuk iklan kampanye. Tidak ada data yang pasti  terkait  dengan  pengeluaran  untuk iklan  kampanye  di  Pilpres  2019.  Namun demikian,  sejumlah  hal  dapat  menjadi pertimbangan  kita.  Salah  satunya  adalah afiliasi  politik  dari  “para  konglomerat digital”  (Tapsell,  2018)  kepada  kedua paslon.  Di  kubu  Paslon  01  terdapat setidaknya  dua  nama,  yaitu  Surya  Paloh (Ketua Partai Nasdem) dan Hary
Tanoesoedibjo  (Ketua  Partai  Perindo). Sedangkan  di  kubu  Paslon  02  terdapat nama,  misalnya  Abu  Rizal  Bakrie  dan Dahlan  Iskan.  Para  konglomerat  digital  ini pada  Pilpres  2014  lalu  memberikan dukungan  kepada  para  capres  melalui berbagai  bentuk,  salah  satunya  adalah alokasi iklan di jaringan media massa miliki mereka.  Hal  yang  sama  sebenarnya  juga terjadi di Pilpres 2019 kali ini.
Tabel 6. Daftar Konglomerat Digital di Indonesia
Sumber: Ross Tapsell, 2018
Dalam  konteks  pileg,  rata-rata pengeluaran  digunakan  untuk,  pertama, pembentukan  tim  sukses  atau  dengan sebutan  yang  lain.  Hampir  semua  kandidat yang  bukan  merupakan  pengurus  partai politik  mengeluarkan  anggaran  untuk pembentukan  tim  sukses  atau  dengan sebutan yang lain dalam rangka memobilisasi  dukungan.  Hal  inilah  yang kemudian juga melahirkan pola “klientelisme  gelindingan  roda  lepas,” dimana para kandidat tidak lagi mengandalkan  pada  mesin  partai  politik ketika berkampanye (Aspinall dan Berenschot, 2019). Kedua, pertemuan tatap muka dan pengadaan dan penyebaran APK.
Dalam  bahasa  para  kandidat,  mereka menyebut biaya ini sebagai biaya sosialisasi.  Pola  pembiayaan  kampanye  di Pileg  2019  kali  ini  tidak  jauh  berbeda dengan pola pembiayaan kampanye di Pileg 2014  sebelumnya,  yaitu  bersifat  padat modal.  Selanjutnya,  terdapat  indikasi  kuat bahwa  para  kandidat  juga  mengalokasikan pengeluaran dana kampanye mereka untuk melakukan praktek-praktek politik uang.
Praktik-praktik pembelian suara sebenarnya  telah  marak  terjadi  sejak  Pileg 2014  yang  lalu  dengan  berbagai  bentuk, misalnya  pemberian  uang  dan  sembako serta  pemberian  barang-barang  untuk kelompok,  misalnya  pemberian  perangkat olahraga  untuk  kelompok  karang  taruna dan  pemberian  alat-alat  perlengkapan
ibadah untuk kelompok pengajian (Aspinall dan  Sukmajati,  2016  dan  Muhtadi,  2018). Praktik-praktik  pembelian  suara  dengan bentuk  pemberian  uang  dan  sembako semakin  gencar  dilakukan  pada  saat  Hari Tenang  dan  menjelang  pelaksanaan  Hari-H Pemungutan  Suara  pada  tanggal  17  April 2019.  Dengan  demikian,  praktik-praktik pembelian  suara  tetap  marak  terjadi  di Pileg 2019 kali ini. Bahkan, praktik-praktik tersebut bersifat lebih variatif dan masif.
Dengan demikian, kita dapat mengatakan  bahwa,  dari  sisi  pengeluaran, terdapat  pola  yang  agak  berbeda  dalam konteks  pilpres  dan  pileg.  Jika  dalam konteks  pilpres,  yang  terlihat  adalah  tidak lagi pola klientelisme. Namun demikian, kita belum  dapat  mengatakan  bahwa  pola  yang ada  merupakan  pola  programatik.  Seperti yang  telah  kita  ketahui  bersama,  perang visi,  misi,  dan  program  di  Pilpres  2019 adalah  sangat  minim  (Lane,  2019). Kontestasi  di  Pilpres  2019  lebih  banyak menggunakan  isu-isu  berbasis  politik identitas  dengan  optimalisasi  penggunaan media  sosial  yang  sebagian  mengarah  ke bentuk  pemberitaan  bohong (hoax) dan ujaran  kebencian (hate  speech). Menjadi penting sebenarnya untuk melacak pendanaan  kampanye  dari  para  paslon  di pilpres  yang  digunakan  untuk  pembiayaan kampanye  terkait  dengan  berita  bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial. Sedangkan  dalam  konteks  pileg,  pola pembiayaan  kampanye  di  Pileg  2019 menunjukkan  penguatan  pola  politik klientelisme  seperti  yang  terjadi  di  Pileg 2014.  Bahkan,  terdapat  beberapa  indikasi kuat  bahwa  terjadi  penguatan  pola klientelisme di Pileg 2019.
Lantas, bagaimana masa depan politik Indonesia  setelah  Pemilu  Serentak  2019? Tentu  saja  kita  belum  dapat  menjawab pertanyaan  besar  ini  karena  pelantikan presiden  dan  wakil  presiden  terpilih  baru akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019  dan  pelantikan  anggota  DPR  terpilih
baru  akan  dilaksanakan  pada  bulan  Juli sampai  dengan  September  2019.  Namun demikian,  kita  dapat  melakukan  proyeksi atas pola yang sudah terbentuk ketika para peserta pemilu mendapatkan dana kampanye  dan  mengeluarkan  pembiayaan kampanye.  Diskusi  di  atas  menunjukkan bahwa  dari  sisi  penerimaan,  pola  yang sudah  terbentuk  adalah  pola  klientelisme, baik  dalam  konteks  pilpres,  maupun konteks  pileg.  Sedangkan  dari  sisi pembiayaan,  pola  yang  sudah  terbentuk adalah pola non klientelisme tapi juga tidak sepenuhnya  pola  programatik  dalam konteks pilpres dan pola klientelisme dalam konteks pileg.
Periode  kekuasaan  2014-2019  telah menunjukkan bahwa elit-elit masa lalu dan para oligark berada di sekitar pemerintahan Jokowi.  Beberapa  diantaranya  bahkan menduduki jabatan strategis di kementerian. Pada sisi yang lain, kita dapat melihat  semakin  menurunnya  kinerja lembaga  DPR  dalam  menjalankan  fungsi- fungsinya.
Hasil Penelitian Forum
Masyarakat  Peduli  Parlemen  Indonesia (Formappi)  menunjukkan  bahwa  83,3 persen  anggota  DPR  memiliki  kinerja  yang buruk,  9,8  persen  memiliki  kinerja  cukup, dan hanya 6,4 persen yang memiliki kinerja baik (Yossihara, 2014). Kasus mega korupsi KTP-elektronik  terjadi  di  DPR  periode 2014-2019. Apalagi, jika kita
mempertimbangkan fakta bahwa hampir 70 persen anggota  DPR petahana di Indonesia akan terpilih  kembali di pemilu berikutnya (Dettman  et.al.,  2017).  Seperti  pernah dikatakan oleh seorang politisi DPR RI, lima tahun periode kekuasaan seorang politisi di Indonesia  sebenenarnya  sudah  terpola, yaitu  balas  jasa  untuk  tim  sukses  untuk tahun  pertama,  akumulasi  kekayaan  untuk diri  sendiri  dan  kelompok  di  tahun  kedua dan  ketiga,  serta  motivasi  untuk  mencari modal  dalam  rangka  mencalonkan  diri kembali  di  tahun  keempat  dan  kelima (Hakim,  2017).  Selain  itu,  berbagai  kasus
korupsi marak  terjadi  di lembaga  legislatif, baik  di  tingkat  pusat,  maupun  di  tingkat daerah  (Berenschot,  2018).  Korupsi  politik juga  terjadi  di  tingkat  DPRD,  misalnya korupsi  berjamaah  yang  dilakukan  oleh  41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. Karena pola pendanaan dan pembiayaan kampanye dalam  Pemilu  Serentak  2019  ini  tidak  jauh berbeda  dengan  Pilpres  dan  Pileg  2014, maka  kita  layak  untuk  khawatir  bahwa watak  rejim  kekusaan  di  periode  2019- 2024  merupakan  penguatan  dari  pola klientelisme  yang  sudah  ada  di  periode sebelumnya.

## Penutup
Beberapa  studi  menawarkan  konsep demokrasi  patronase  dalam  menjelaskan watak  demokrasi  di  Indonesia  di  Masa Reformasi.  Menurut  Chandra  (2004), demokrasi  patronase  adalah  demokrasi dimana  mobilisasi  elektoral  didasarkan pada  pola  klientelisme.  Sedangkan  kajian Aspinall  dan  Berenschot  (2019)  telah mengaitkan  karakter  oligarkhis  dari  rejim politik  dengan  sifat  klientelistik  dalam kampanye  pemilu  di  Indonesia.  Tulisan  ini mendukung  kesimpulan  dari  kedua  studi tersebut  dengan  penjelasan  yang  berbeda, yaitu dengan mengkaji pendanaan kampanye  dan  pembiayaan  pemilu  di Pemilu  Serentak  2019.  Argumen  yang disodorkan adalah penguatan pola klientelisme  dalam  pembiayaan  kampanye oleh  para  peserta  Pemilu  Serentak  2019. Dengan penguatan pola  klientelisme dalam pendanaan  kampanye  tersebut,  kita  bisa menarik  kesimpulan  bahwa  demokrasi Indonesia ke depan juga akan mengarah ke penguatan  demokrasi  patronase.  Dengan demikian, tautan politik antara wakil rakyat dan  rakyat  di  masa  depan  akan  lebih mengarah ke jenis tautan politik klientelistik,  yaitu  tautan  politik  antara politisi  dan  pemilih  yang  didasarkan  pada insentif material (Kitschelt, 2000).
Pesimisme  seperti  ini,  ada  baiknya bagi  kita  untuk  memaknai  pemilu  bukan akhir  dari  relasi  antara  wakil  rakyat  dan rakyat. Pemilu perlu dimaknai sebagai awal dari  relasi  panjang  antara  rakyat  dan wakilnya,  baik  yang  duduk  di  lembaga eksekutif,  maupun  di  lembaga  legislatif. Dengan  kata  lain,  kontrol  publik  terhadap pemerintahan di periode berikutnya adalah sebuah keniscayaan agar proyeksi pesimistik  seperti  ini  tidak  akan  benar- benar  menjadi  kenyataan.  Sungguh,  pemilu bukan untuk memilih Sang Ratu Adil.

## Referensi
Agustina,  W.  (2018).  Seperti  Jokowi, Megawati  Pun  Sebut  Dirinya Juga  Petugas  Partai.  Tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/ 1048154/seperti-jokowi- megawati-pun-sebut-dirinya- juga-petugas-partai .  21  April 2019. (14:38).
Aldin,  I.U.  (2019).  Sandiaga  Uno  Jual  Lagi Saham  Saratoga,  Total  Nilai Rp561 Miliar.Katadata.https://katadat a.co.id/berita/2019/04/09/san diaga-uno-jual-lagi-saham- saratoga-total-sudah-jual-rp- 561-miliar.  20  April  2019 (16:00).
Anggriawan,  R.D. (2019).  6  Bulan Kampanye,
Prabowo-Sandi Habiskan  Dana  Rp149,7  Miliar. Tempo.co.
https://pilpres.tempo.co/read/11 90580/6-bulan-kampanye- prabowo-sandi-habiskan-dana- rp-1497-miliar .  20  April  2019. (17:08).
Aspinall,  E.  &  Berenschot,  W.  (2019). Democracy  for  Sale:  Elections,
Clientelism,  and  the  State  in Indonesia. First Edition. Cornell University Press. Ithaca. Terjemahan  E.  Riyadi.  2019. Democracy  for  Sale:  Pemilihan
Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Cetakan 1. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. Aspinall,  E.  &  Sukmajati,  M.  (Eds.).  (2016). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage  and  Clientelism  at the Grassroots.  Singapore: NUS
Press.
Asril,  S.  et.al.  (2019).  Buka-bukaan  Biaya Caleg  demi  Kursi  di  Senayan. Kompas.com. https://nasional.ko mpas.com/jeo/buka-bukaan- biaya-caleg-demi-kursi-di- senayan . 20 April 2019 (16:03).
Astuti,  N.A.R.  (2019).  Tim  Jokowi  Bicara soal Penyumbang Dana Kampanye  dari  Kelompok  Golf.
detikNews.
https://news.detik.com/berita/d- 4379427/tim-jokowi-bicara-soal- penyumbang-dana-kampanye- dari-kelompok-golf .  20  April 2019. (17:02).
Ayman, A. & Ellis, A. (Eds.). (2010). Electoral
Justice:  The  International  IDEA Handbook. Stockholm: International IDEA. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik  Indonesia.  (2019). Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. Bawaslu. Jakarta. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik  Indonesia.  (2019). Hasil Pengawasan Penyampaian  dan  Gambaran Laporan Sumbangan Dana Kampanye  (LPSDK)  Pemilihan Umum 2019. Bawaslu. Jakarta. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik  Indonesia.  (2019). Masa Tenang, Pengawas Pemilu
Tangkap  Tangan  25  Kasus Politik Uang. Bawaslu. Jakarta.
Berenschot,  W.  (2018).  The  Political Economy  of  Clientelism:  A Comparative Study of Indonesia’s Patronage Democracy. Comparative Political Studies.  51 (12), 1-31. https://doi.org/10.1177%2F0010 414018758756 .
Budi,  et.al.  (2018).  Kampanye  Padat  Modal oleh  Calon  Perseorangan:  Studi Kasus  Pilkada  Kota  Madiun 2018. Dalam Pembiayaan Pemilu  di  Indonesia.  Editor  M. Sukmajati  &  A. Perdana. Cetakan Pertama. Badan Pengawas  Pemilihan  Umum Republik Indonesia. Jakarta. Chandra,  K.  (2004).  Why  Ethnic  Parties Succeed:  Patronage  and  Ethnic Head Counts in India. Cambridge  University  Press. Cambridge. Cheeseman, N., et.al. (Eds.). (2014). Politics Meet  Policies:  The  Emergence of Programmatic Political Parties. Stockholm: International IDEA. Dettman,  S.,  et.al.  (2017).  Incumbency advantage and candidate characteristics in open-list proportional representation systems: Evidence from
Indonesia.  Electoral  Studies. Electoral  Studies,  48,111-120. http://dx.doi.org/10.1016/j.elect stud.2017.06.002 .
Farisa,  F.C.  (2019).  Pengeluaran  Dana Kampanye  Jokowi-Ma’ruf  Capai Rp116,24  Miliar.  Kompas.com. https://nasional.kompas.com/r ead/2019/03/05/13582711/p engeluaran-dana-kampanye- jokowi-maruf-capai-rp-11624- miliar. 20 April 2019 (15:30).
Hakim,  R.N.  (2017).  Begini  Pola  Korupsi Kepala  Daerah  Menurut  Wakil Ketua  Komisi  III.  Kompas.com.
https://nasional.kompas.com/rea d/2017/01/18/22125661/begini.
pola.korupsi.kepala.daerah.menu rut.wakil.ketua.komisi.iii .  21
April 2019. (10:53).
Haryanto, et.al. (2018). Pembiayaan Kampanye Calon Usungan Partai  Politik  di  Pilkada:  Kasus Pilkada  Kota  dan  Kabupaten Madiun 2018. Dalam Pembiayaan Pemilu di Indonesia.  Editor  M.  Sukmajati & A. Perdana. Cetakan Pertama. Badan  Pengawas  Pemilihan
Umum  Republik  Indonesia. Jakarta.
Hicken,  A.  (2011).  Clientelism.  Annual Review of Political Science.  14, 289- 310.https://doi.org/10.1146/a nnurev.polisci.031908.220508. Hutagalung,  S.  (2019).  Kampanye  1.500 Titik,  Sandiaga  Uno  Pecahkan Rekor MURI. 20Detik. https://20.detik.com/pemilu- 2019/20190411-
190411006/kampanye-1500-titik- sandiaga-uno-pecahkan-rekor- muri . 21 April 2019 (15:04).
Indonesian  Corruption  Watch.  (2019).
Bedah  Dana  Kampanye  Calon Presiden  dan  Wakil  Presiden. ICW. Jakarta.
Jaringan  Advokasi  Tambang.  (2019).  Paket Informasi  Oligarki  Tambang  di Balik  Pilpres  2019.  Jatam.
Jakarta. Jatam.  (2019).  Republik  Investasi  di  Atas Kepulauan  Pengungsi.  Jaringan Advokasi Tambang. https://www.jatam.org/2019/04/ 15/republik-investasi-di-atas- kepulauan-pengungsi/ .  20  April 2019 (16:15).
Kitschelt, H. & Wilkinson, S.I. (Eds.). (2007). Patrons,  Clients,  and  Policies:
Patterns of Democratic Accountability  and  Political Competition. Cambridge: Cambridge University Press. Kitschelt,  H.  (2000).  Linkages  between Citizens  and  Politician  in Democratic Polities. Comparative  Political  Studies. 33 (6-7), 846-879. https://doi.org/10.1177%2F0010 41400003300607 . Komara,  I.  (2018).  Dana  Kampanye Prabowo-Sandi Rp41,9 M Terpakai Rp34,5 M. detikNews. https://news.detik.co
m/berita/d-4321682/dana- kampanye-prabowo-sandi-rp- 419-m-terpakai-rp-345-m .  20 April 2019 (15:36).
Lane,  M.  (2019).  Indonesia’s  New  Politics:
Transaction without Contestation.  Dalam  Continuity and  Change  after  Indonesia’s Reform:  Contributions  to  an Ongoing  Assessment.  Editor  M. Lane.  First  Edition.  ISEAS  – Yusof Ishak Institute. Singapore.
Mellaz, A. (2018). Personal Vote, Candidate-
Centered Politics, dan Pembiayaan  Pileg  2014.  Dalam Pembiayaan Pemilu di Indonesia.  Editor  M.  Sukmajati & A. Perdana. Cetakan Pertama. Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  Republik  Indonesia. Jakarta.
Mietzner,  M.  (2016).  Indonesia.  Dalam Checkbook  Elections?  Political Finance in Comparative Perspective.  Editor  P.  Norris  & A.A.  Vanes.  Oxford  University Press. Oxford.
Minan,  A.  (2018).  Partai  Politik,  Sistem Proporsional  Terbuka,  dan Pembiayaan  Kampanye  Pada Pileg  2014.  Dalam  Pembiayaan Pemilu  di  Indonesia.  Editor  M.
Sukmajati  &  A.  Perdana. Cetakan Pertama. Badan Pengawas  Pemilihan  Umum Republik Indonesia. Jakarta. Muhtadi,  B.  (2018).  Komoditas  Demokrasi:
Efek  Sistem  Pemilu  terhadap Maraknya  Jual  Beli  Suara. Dalam  Pembiayaan  Pemilu  di Indonesia.  Editor  M.  Sukmajati & A. Perdana. Cetakan Pertama. Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  Republik  Indonesia. Jakarta.
Norris,  P.  (2014).  The  Concept  of  Electoral
Integrity:  In  Why  Electoral Integrity  Matter.  Cambridge University Press. Cambridge. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  2018.  Dana  Kampanye Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974. Jakarta. Rastika, I. (2012). Nasdem Danai Caleg, dari Mana Sumber Dananya. Kompas.com.https://nasional.k ompas.com/read/2012/06/23/ 12241536/nasdem.danai.caleg.
dari.mana.sumber.dananya.  20 April 2019 (16:05).
Ristianto,  C.  (2019).  Disebut  Belum Sumbang Dana Kampanye Prabowo-Sandi,  Ini  Kata  PKS.
Kompas.com.
https://nasional.kompas.com/rea d/2019/01/01/15123281/disebut -belum-sumbang-dana- kampanye-prabowo-sandi-ini- kata-pks . 20 April 2019 (15:38).
Shoub,  K.  (2013).  Campaign  Finance  in  the United  States,  the  United Kingdom,  and  Canada.  Thesis. Undergraduate  Programme  in Political Science. The Ohio State University. Ohio.
Sudarsono,  M.  (2018).  Partai  Nasdem:  Tak Ada  Bantuan  Materil  dari Partai,  Caleg  Pakai  Biaya Sendiri. Tribun Jatim. http://jatim.tribunnews.co
m/2018/12/07/partai-nasdem- tak-ada-bantuan-materil-dari- partai-caleg-pakai-biaya-sendiri . 20 April 2019 (16:07).
Sukmajati,  M.  &  Perdana,  A.  (Eds.).  (2018).
Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Badan Pengawas  Pemilihan  Umum Republik Indonesia.
Tapsell,  R.  (2017).  Media  Power  in Indonesia:  Oligarchs,  Citizens, and the Digital Revolution. First Edition.  Rowman  &  Littlefield. London and New York. Terjemahan  W.P.  Utomo.  2018. Kuasa  Media  di  Indonesia: Kaum  Oligarki,  Warga,  dan Revolusi Digital. Cetakan Pertama. Marjin Kiri. Tangerang Selatan. U.S.  Agency  for  International  Development. (2003).  Money  in  Politcs Handbook: A Guide to Increasing  Transparency  in Emerging  Democracies.  USAID. Washington, DC.
Ufen,  A.  (2014).  Asia.  Dalam  Funding  of Political  Parties  and  Election Campaigns.  A  Handbook  on Political Finance. Editor Falguera  et.al.  (Eds.).  First Edition.  International  IDEA.
Stockholm.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  Tahun  2017.  Pemilihan Umum. 16 Mei 2005. Jakarta. Yossihara, A. Kinerja DPR Buruk.
Kompas.com. https://nasional.ko mpas.com/read/2014/04/03/173
8432/Kinerja.DPR.Buruk .  20 April 2019 (16:24).