## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN
Dede Sunaryat
Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Cianjur. Email: sunaryatdede@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatar-belakangi  oleh  implementasi  kebijakan  pengembangan  SMK  yang  telah  menyebabkan berkembang  pesatnya  jumlah  SMK  di  Kabupaten  Cianjur. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah    untuk  memotret dan  menganalisis  tentang  bagaimana  kebijakan  tersebut  difahami,  diimplementasikan  dan    dikendalikan,  baik  pada tingkat  kabupaten  maupun  pada  tingkat  sekolah,  program  spesifik  seperti  apa  yang  dipilih,  nilai  tambah  apa  yang diperoleh, peran serta masyarakat seperti apa yang menjadi pendukung,  serta model pengembangan seperti apa yang diharapkan di masa mendatang.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Melalui penelitian  tersebut  telah  ditemuan  bahwa  pada  dasarnya  para  pelaksana  kebijakan  telah  memiliki  pemahaman  yang baik terhadap kebijakan; kebijakan telah diimplementasikan dengan memberdayakan berbagai unsur kekuatan;  SMK Kecil terpisah dari SMP  dan USB SMK serta SMK sebagai rintisan wajar 12 tahun merupakan program spesifik yang dipilih; implementasi kebijakan telah mampu meningkatkan aksesibilitas pendidikan menengah;  masyarakat memiliki peran  yang  sangat  signifikan;    dan  kedepan  diharapkan  agar  kebijakan  diimplementasikan  sesuai  dengan  kebutuhan wilayah dan visi, misi serta tujuan pembangunan daerah. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dinilai belum maksimal,  karena  belum  mampu  menyerap  seluruh  lulusan  SLTP.    Untuk  itu,  perlu  ada  upaya  penyempurnaan terhadap implementasi kebijakan ke depan, diantaranya dengan menerapkan model SMK berbasis ekonomi masyarakat pedesaan.
Kata kunci:  Implementasi,  sekolah menengah kejuruan,  aksesibilitas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ABSTRACT
The back ground of  this study was the implementation of  vocational school  development policy  which has improved the  number  of vocational school  in Cianjur.   The aim of the study is  to portray and to analyse about how the policy was understood, implemented and controlled,  what specific program  was elected,  what were the outcomes, how the community  supported  the  policy,  and  what  kind  of  implementation  which  is  desired  in  the  future.The  study  approach was qualitative based on case study.  The study has found that basically the implementators of the policy having good understanding  toward  the  policy;    the  policy  has  been  implemented  by  empowering  many  resources;  the  specific program  were  small  vocational  school  separated  from  secondary  school,  new  school  unit  of  vocational  school  and vocational  school  as  a  pioneer  of  12  years  compulsory  education;    the  policy  has  improved  the  accesibility  of    high school education; the community  having significant role;  and  the stake holders  hoping that in the future the policy will be implemented  based on area needs and in accordance with county vision, missions and goals.  Because there are still many secondary schools  graduations can not continue their study,  the policy  implemetation must  be improved . One  among  the  kinds  of    improvement    proposed  is  implementing  the  model  of    “rural  society  economy  based vocational high school”.
Key words:    Implementation, vocational high school, accesibility.

## PENDAHULUAN
Kabupaten Cianjur, dilihat dari sisi pemerataan  pendidikan  -  khususnya  ketersediaan pendidikan  menengah  –  sampai  dengan  tahun 2002  masih  memiliki  kendala  yang  sangat  serius, sebagai  akibat  dari  adanya  kendala  geografis  dan ekonomi.    Sementara  itu,  Kementrian  Pendidikan Nasional  secara  eksplisit  mencantumkan  salah satu sasaran  dalam mencapai rencana strategisnya tahun  2010-2014  berupa  peningkatan  ratio SMK:SMA  67:33.  Kebijakan  Pemerintah  Pusat tersebut,  yaitu      pengembangan  pendidikan kejuruan,  bagi  Kabupaten  Cianjur  dianggap langkah  strategis.  Berdasarkan  alasan  tersebut, sejak  tahun  2003  Kabupaten  Cianjur  mulai
mengembangkan  jumlah  SMK.  Hasilnya  adalah, dari  tahun  ke  tahun  jumlah  SMK  Negeri  dan suasta  terus  bertambah.  Selain  itu,  pesatnya perkembangan SMK juga telah mampu meningkatkan jumlah siswa SLTA dan mengubah porsi  jumlah  siswa  SMK  dibandingkan  dengan jumlah siswa SMA.
Fenomena tersebut tentu saja sangat menggembirakan,  namun  sekaligus  memiliki  sisi yang  mengkhawatirkan,  karena,  sebagaimana diketahui,  penyelenggaraan  SMK  membutuhkan tenaga  dan  infra  struktur  yang  berbeda  dengan SMA.  Sisi  yang  mengkhawatirkan  dari  fenomena tersebut    adalah  banyaknya  SMK  baru  yang
didirikan  dan  tidak  disertai  dengan  dukungan ketersediaan  infra  struktur  dan  tenaga  yang memadai,  yang  dapat  menyebabkan  rendahnya mutu  pembelajaran  serta  rendahnya  mutu  lulusan yang dihasilkan.
Menurut  analisis  penulis,  pada  dasarnya permasalahan  impelementasi  kebijakan  tersebut dapat  terletak    pada  tiga  level,  yaitu  pada  level pemerintah  pusat,  pada    level  pemerintah  daerah dan  pada    level  sekolah.  Pada  level  pemerintah pusat masalah yang terjadi adalah bahwa program bantuan yang diberikan untuk mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  belum dibuat  secara  berkeadilan,    karena  dana  bantuan diberikan  kepada  setiap  daerah  dengan  jumlah yang  disama-ratakan  untuk  setiap  sekolah,  tanpa memperhatikan  faktor  kemahalan  pada  setiap daerah.  Pada  level  Pemerintah  Derah  Kabupaten Cianjur,  permasalahan  yang  penulis  temukan sementara diantaranya terkait dengan: (1) keterbatasan  kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam  menyediakan  sumber  daya  dan  sumber dana, (2) pemahaman para pejabat; (3) perencanaan  (4)  sering  berganti-gantinya  pejabat di  daerah  (5)  masuknya  kepentingan  politik  ke dalam dunia pendidikan; dan (6) lemahnya sistem data  yang  ada  di  Kantor  Dinas  Pendidikan. Sedangkan  pada  level  sekolah,    permasalahan yang sementara ini penulis temukan adalah bahwa belum  semua  SMK  yang  saat  ini  ada  memiliki sarana,  dana  dan  sumber  daya  manusia  yang memadai sebagaimana dipersyaratkan SNP.
Penelitian  ini  hanya  difokuskan  pada permasalahan-permasalahan implementasi kebijakan pada level Pemerintah Daerah Kabupaten  Cianjur    dan  pada  level  sekolah. Adapun  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang digunakan  untuk  mengeksplorasi  informasi  pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana gambaran pemahaman para pelaksana  kebijakan  di  Kabupaten  Cianjur terhadap pengembangan pendidikan menengah kejuruan?
2. Bagaimana  gambaran  implementasi  kebijakan pengembangan  SMK  di  Kabupaten  Cianjur, yang meliputi:
a. Strategi apa saja yang digunakan?
b. Program-program spesifik apa yang dipilih?
c. Nilai tambah seperti apa yang diperoleh?
3. Bagaimana  kebijakan  tersebut  dikendalikan dan dievaluasi?
4. Bagaimana  kebijakan  pengembangan  SMK tersebut dilaksanakan pada tingkat sekolah?
5. Partisipasi masyarakat seperti apa yang mampu mendukung sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan bermutu?
6. Pengembangan  SMK  seperti  apa  yang diharapkan pada masa yang akan datang?
Sedangkan tujuan dari penelitian ini  adalah untuk  mengeskplorasi  dan  menganalisis  berbagai hal  sebagaimana  disebutkan,  sehingga  akan diperoleh data yang obyektif dan valid menyangkut  kesenjangan  antara  harapan  yang diingin  terhadap  implementasi  kebijakan  dengan hasil  sesungguhnya  yang  telah  dicapai,  dengan demikian  akan  ditemukan  model  pengembangan yang akan diususlkan.
Dilihat  dari  sisi  praktis,    penelitian  ini diharapkan  akan  memberikan  kontribusi  kepada para  pengambil  kebijakan.  Sedangkan  dari  sisi keilmuan,  penelitian  ini  akan  sangat  bermanfaat, khususnya  bagi  penulis,  dalam  kepentingannya untuk  mengembangkan  ilmu,  pengetahuan  serta wawasan  mengenai  ilmu  administasi  pendidikan dan  ilmu-ilmu lain yang berkaitan.
Fowler  (2009:13),    mengatakan: “The policy is the sequence of event that occurs when a political system considers different approaches to public  problems,  adopts  one  of  them,  tries  it  out, and  evaluate  it ”.    Menurut  Engkoswara  dan Komariah  (2010:107)    pengambilan  keputusan penting  sebagai  jalan  memecahkan  masalah  dan sebagai upaya mempertahankan organisasi. Sedangkan  Patton  dan  Sawicki  (Tilaar  dan Nugroho,  2008:188)  menggambarkan  sebuah proses kebijakan sebagai suatu siklus yang terdiri atas  kegiatan:  (1)  Mendefinisikan  permasalahan; (2) menentukan kriteria evaluasi, (3) mengidentifikasi  kebijakan-kebijakan  alternatif, (4)  mengevaluasi  kebijakan-  kebijakan  alternatif, (5) memilih kebijakan yang dikehendaki,  dan (6) mengimplementasikan kebijakan yang dikehendaki.  Selanjutnya  Dunn  (2003)  dan Goodman    (2012)  menyatakan  bahwa    kebijakan merupakan ilmu tentang pemecahan masalah yang menggambarkan  teori-teori,  metode-metode  dan pencarian  substantif    terhadap  ilmu-ilmu  tentang perilaku  dan  sosial,  profesi-profesi  serta  falsafah- falsafah sosial dan politik.  Pernyataan-pernyataan di  atas  menunjukan  pentingnya    kebijakan  dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan publik.
Fattah  (2009:5)  menyatakan  bahwa  nilai modal  manusia (human  capital) suatu  bangsa tidak  hanya  ditentukan  oleh  jumlah  populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (labor intensif), tetapi  sangat  ditentukan  oleh  tenaga  kerja intelektual (brain intensif) . Pendapat ini mengindikasikan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Becker (1993:17) menyatakan: “ Education  and  training  are  the  most  important investment  in  human  capital” .  Sedangkan Supriadi  (2002:83)  mengemukakan:  “Teori-teori
ekonomi  menyatakan  adanya  hubungan  sebab akibat  antara  pendidikan  dengan  pertumbuhan”. Dengan  kata  lain,  secara  ekonomi  pendidikan memiliki  arti  strategis  bagi  peningkatan  kualitas atau martabat hidup manusia dan martabat sebuah bangsa.
The Right to Education Project, mendefinisikan  aksesibilitas  pendidikan  sebagai: “...that  the  system  is  non-  discriminatory  and accessible to all, and that positive steps are taken to  include  the  most  marginalised ”  ( The  right  to Education  Project ,  diunduh  14  Februari  2013); Komitmen  Dakar  pada  tahun  2000  tentang Education For All (EFA) mengindikasikan bahwa pendidikan  harus  dapat  dijangkau  oleh  seluruh umat  manusia  tanpa  membedakan  ras,  gender, agama,  kondisi  sosial  ekonomi,  budaya,  lokasi tempat  tinggal  dan  lain  lain.  Artinya  bahwa layanan  pendidikan  harus  dapat  menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan,  ras,  agama,  jenis  kelamin,  taraf ekonomi serta lokasi tempat tinggal.
Pasal  4  Peraturan  Pemerintah    Nomor  19 tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP)  menyatakan  bahwa  Standar  Nasional Pendidikan  bertujuan  menjamin  mutu  pendidikan nasional  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat.  Sedangkan  menurut Nath dan Balan (2010:2)  bahwa mutu pendidikan terdiri atas dua dimensi, yaitu perangkat keras dan perangkat  lunak.  Perangkat  keras  meliputi bangunan  dan  fasilitas  infrastruktur  lainnya, sedangkan  perangkat  lunak  meliputi,  guru,  siswa dan  staf  administrasi.    Hal  serupa  dikemukakan oleh  Sallis  (2002)  yang  menyatakan  bahwa banyak hal yang menjadi penentu mutu pendidikan, termasuk didalamnya adalah ketersediaan  infra  struktur,  tenaga  pendidik,  dan kurikulum.
Hoy dan Miskel  (2008:23-25)  menyatakan bahwa  pada  dasarnya  pendidikan  merupakan sistem  sosial  yang  terbuka.    Pendidikan  disebut sebagai  sistem  sosial  yang  terbuka  karena  ia dipengaruhi  oleh  lingkungan  sekitarnya  serta mempengaruhi lingkungan tempat sekolah
tersebut  berada.    Dalam  buku  panduan  dewan pendidikan halaman 2 disebutkan bahwa keberhasilan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan tidak  hanya  menjadi  tanggung-jawab  pemerintah pusat,  melainkan  juga  pemerintah  provinsi, kabupaten/kota,  dan  fihak  sekolah,  orang  tua  dan masyarakat atau stake holder pendidikan. Sementara  itu  Suyono  (2002:2)  mengatakan bahwa  dalam  gerakan  masyarakat  yang  gegap gempita,  lingkungan  masyarakat  dan  budaya pendukung  harus  mendapat  pemberdayaan  yang matang.
Wirda menemukan bahwa kinerja pendidikan dalam bidang pemerataan dan perluasan  akses  pendidikan  belum  menunjukkan hasil  yang  optimal.  ( Sistem  Informasi  Penelitian Pendidikan  -  Puslitjak  Balitbang  Kemdikbud. Diunduh: 11-01-2013) . Sementara itu Mahdiansyah menemukan  bahwa   belum terdapat keselarasana  antara  mutu  lulusan  yang  dihasilkan oleh  SMK  dengan  yang  dibutuhkan  oleh  industri ( Sistem  Informasi  Penelitian  Pendidikan  - Puslitjak Balitbang Kemdikbud.  Diunduh: 11-01- 2013). Kedua  pendapat  tersebut  mengindikasikan perlunya  peningkatan  ketrsediaan  layanan  dan peningkatan  mutu  penyelenggaraan  pendidikan kejuruan.
Sesuai  dengan  teori-teori,  pendapat    dan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. Kebijakan  dibuat  dalam  rangka  mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Kebijakan  harus  dibuat  dan  dilaksanakan dengan  langkah  yang  benar  mulai  dari  tahap formulasi, implementasi dan evaluasi.
2. Pendidikan  kejuruan  merupakan  salah  satu sarana  investasi  dalam  bentuk  sumber  daya manusia  yang  strategis,  khususnya  bila dihubungkan  dengan  kebijakan  pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan untuk  meningkatkan  mutu  sumber  daya manusia.
3. Penyelenggaraan  pendidikan  kejuruan  perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip kebermutuan, oleh  karena  itu  pemberdayaan  masyarakat sangatlah penting.
METODE Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan  kualitatif  berupa  studi  kasus.    Ruang lingkup  penelitian  meliputi  pejabat  dinas  terkait, kepala sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan,  tokoh  masyarakat,  SMK  SMK  baru dan lain-lain. Instrument penelitian adalah peneliti sendiri  dibantu  dengan  kelengkapan  lain  seperti kisi-kisi penelitian, pedoman wawancara,
pedoman  observasi,  recorder,  kamera,  buku catatan komputer dan lain-lain.  Selanjutnya, data dikoleksi melalui wawancara, observasi dan studi dokumen  bersumber  dari  berbagai  sumber  yang telah  dipilih  melalui  teknik snowball  sampling . Data  yang  diperoleh  dari  hasil  koleksi  kemudian dicatat  dalam  catatan  lapangan  dan  dianalisis. Sementara  itu,    untuk  menjamin  validitas  dan
reliabilitas
data dilakukan
triangulasi, membercheck , dan prolonge observation .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Terdapat  pemahaman  yang  memadai  dari para  pejabat  yang  memiliki  keterkaitan  dengan pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  SMK  di Kabupaten  Cianjur  terhadap  hakikat  pendidikan kejuruan,  fungsi  strategis  pendidikan  kejuruan, perbedaan pendidikan kejuruan dengan pendidikan  umum  serta  bagaimana  seharusnya pendidikan kejuruan tersebut diselenggarakan dan didanai.  Pemahaman  tersebut    telah  menjadi modal  yang  baik  bagi  terimplementasikannya kebijakan  tersebut  hingga  dapat  menghasilkan peningkatan  APK  SLTA  yang  cukup  signifikan, karena  melalui  pemahaman  yang  dimilikinya, mereka  telah  mendukung  terimplementasikannya kebijakan  pengembangan  SMK  sesuai  dengan fungsi dan kewenangan yang mereka miliki.
Hahn  (2012)  mengatakan  bahwa  langkah pertama  dari  sebuah  kebijakan  adalah  adanya concern atau perhatian, yang didalamnya terdapat langkah yang menyatakan perlunya memperhatikan  gejala  yang  terjadi  di  masyarakat terkait  dengan  kebijakan  yang  akan  dibuat. Sementara  itu  Dunn  (2003)  dan  Patton  dan Sawicki (Tilaar dan Nugroho, 2008) serta Banghat dan  Trull  (1997)  mengatakan  bahwa  langkah pertama  dari  sebuah  kebijakan  adalah identifikasi terhadap  permasalahan.  Dalam  kasus  penelitian ini,  para  pelaksana  kebijakan  telah  memahami betul  adanya  permasalahan  berupa  masih  belum tersedianya  layanan  pendidikan  menengah  secara merata.    Dilihat  dari  perannya  dalam  mendukung terlaksananya kebijakan, pada dasarnya merekapun  telah  berupaya  untuk  memerankan dirinya  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangannya masing-masing.  Dengan  demikian,  seharusnya implementasi  kebijakan  pengembangan  SMK yang  dilakukan  di  Kabupaten  Cianjur  dapat menghasilkan  hasil  kebijakan  yang  maksimal, dalam arti dapat meningkatkan jumlah SMK yang mampu  menyerap  lulusan  SLTP  dalam  jumlah yang  sangat  banyak  dan  dapat  menghasilkan lulusan yang sangat sesuai dengan kebutuhan para pemangku  kepentingan,  yaitu  yang  sangat  siap untuk  bekerja,  sangat  siap  untuk  melakukan kegiatan  usaha  mandiri,  serta  sangat  siap  untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi.
Namun  demikian  faktanya  dampak  dari kebijakan  tersebut  masih  belum  maksimal.  Fakta tersebut seakan menguatkan temuan Wirda  dalam hasil  penelitiannya  yang  berjudul: “Analisis kebijakan pendidikan: Pemerataan dan perluasan  akses  pendidikan ”,  yang  menyatakan
bahwa kinerja  pendidikan  dalam  bidang pemerataan dan perluasan akses pendidikan belum menunjukkan  hasil  yang  optimal.   Juga  temuan Mahdiansyah  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “ Kajian  Hubungan  Dunia  Pendidikan  dengan Dunia  Kerja ”, yang  menemukan  bahwa  lulusan sekolah  pendidikan  tingkat  menengah  kejuruan (SMK)  masih  belum  dapat  memenuhi  harapan dunia  kerja. (Sumber:  Sistem  Informasi Penelitian  Pendidikan  -  Puslitjak  Balitbang Kemdikbud.  Diunduh: 11-01-2013) .
Atas  dasar  fakta  sebagaimana  disebutkan, penulis  mengusulkan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Sebagai perencana level taktis , yang membuat perencanaan  lima  tahunan  (Cerullo  dalam Salusu,  2008),  sudah  selayaknya  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Cianjur membuat perencanaan  peningkatan  akses  SMK  dengan lebih  matang,  komprehensif  dan  terintegrasi, yang  dilandaskan  atas  permasalahan  atau policy problem (Dunn, 2003).
2. Dinas  Pendidikan  perlu  lebih  intens  dalam melakukan  pendekatan  kepada  fihak  DPRD dan  BAPPEDA  serta  dinas/instansi  terkait lainnya  agar  sinergitas  program  antar  lembaga dapat  terjalin  lebih  baik  sehingga  program yang  dibuat  dapat  dijalankan  bersama  serta memperoleh dukungan yang penuh dari unsur- unsur terkait.
3. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intens, baik secara  horizontal  maupun  secara  vertikal tentang program atau kebijakan yang akan atau sedang  dilaksanakan,  sehingga  terbangun pemahaman yang seragam, baik antara pejabat terkait  yang  ada  di  lingkungan  internal  Dinas Pendidikan  sendiri,  maupun  diantara  para pejabat terkait di luar Dinas Pendidikan.
Kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan di Kabupaten
Cianjur telah diimplementasikan dengan memberdayakan banyak unsur, mulai dari tokoh masyarakat, aparat desa, muspika, pejabat dan staf  Dinas Pendidikan, BAPPEDA,  DPRD,  Dinas-dinas  terkait,  Dunia Usaha/Industri    dan  lain-lain,  mulai  dari  langkah penjajagan,  perencanaan,  pelaksanaan  bahkan sampai  dengan  sebuah  SMK  berjalan.  Karena pada awalnya kebijakan ini benar-benar merupakan  respons  terhadap  kebijakan  pusat, maka pada tahun-tahun pertama diimplementasikannya  kebijakan  tersebut,  tidak ada  perencanaan  spesifik  yang  menyebutkan pengembangan  SMK  Kecil  pada  perencanaan
tingkat  Kabupaten  maupun  Dinas  Pendidikan, kecuali  rencana  pembangunan  satu  USB  SMK dengan  anggaran  1,5  Milyar  Rupiah.  Dilihat  dari sisi  manfaat,  implementasi  kebijakan  tersebut telah  mampu  memberikan  manfaat  bagi  daerah tersebut  yaitu  berupa  adanya  peningkatan  mutu sumber  daya  manusia , baik  intelektualitasnya, keterampilannya  maupun  mentalnya  (Tilaar  dan Nogroho,  2008;  Supriadi,  2002),  serta  ekonomi dan  sosial,  (Cohn,  1978;  Becker,  1993;  dan Diamond,  2010)    maupun  budaya (Tilaar  dan Nugroho,  2008),    yang  nota  bene  memiliki  visi menuju  Cianjur  yang  lebih  sejahtera  dan  lebih berakhlakul  karimah.    Namun  demikian,  jika merujuk kepada temuan hasil penelitian Mahdiansyah,  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Kajian  Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  atas Pendidikan  di  Indonesia”, bahwa pemenuhan tehadap mutu pendidikan masih menjadi permasalahan. (Sumber: Sistem Informasi Penelitian  Pendidikan  -  Puslitjak  Balitbang Kemdikbud.    Diunduh:  11-01-2013), maka  perlu ada  langkah-langkah  yang  lebih  intensif  dalam memberdayakan unsur-unsur tersebut, sedemikian rupa  sehingga  SMK  yang  dikembangkan  lebih mampu menjaring  masyarakat  dari  semua kalangan  dan  berasal  dari  semua  lokasi,  agar mereka yang berpotensi putus sekolah akan dapat tertampung dan tertangani dengan baik.
Terdapat perbedaan implementasi kebijakan antara  kebijakan  yang  sesungguhnya  dikeluarkan
oleh  Depertemen  Pendidikan  Nasional  waktu  itu dengan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dilakukan  di Kabupaten  Cianjur.    Departemen  Pendidikan Nasional  merilis  Program  SMK  Kecil  di SMP/Pesantren  dan  Unit  Sekolah  Baru  (USB) SMK,  sedangkan  yang  diterapkan  di  Kabupaten Cianjur  adalah  SMK  Kecil  mandiri  dan  USB SMK.  Penyesuaian  kebijakan  ini  diambil  sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan  permasalahan  yang  akan  terjadi setelah SMK tersebut beroperasi, misalnya konflik antara  dua  pimpinan  lembaga  yang  berada  pada satu  lokasi.  Resiko  dari  adanya  penyesuaian  ini adalah bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat harus  mengeluarkan  biaya  yang  lebih  banyak, khususnya  untuk  penyediaan  lahan  baru.  Selain itu,  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Cianjur  telah memasukan  pengembangan  SMK  sebagai  bagian dari  rintisan  wajib  belajar  12  tahun.  Temuan tersebut mengindikasikan begitu besarnya antusiasme masyarakat dalam membantu implementasikan  kebijakan,  untuk  itu,  agar  di masa yang akan datang peran masyarakat tersebut dapat lebih maksimal, sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Suyono  (2002),    maka pemerintah  daerah  perlu  mengakomodir  dan memberikan  apresiasi  kepada  mereka  yang memiliki kepedulian besar terhadap pembangunan pendidikan, misalnya berupa penghargaan.
Gambar  di  bawah  ini  menunjukan  alur implementasi kebijakan SMK di Cianjur.
Alur Pengorganisasian dan Pelaksanaan Pendirian SMK Baru di Kabupaten Cianjur
Dinas Pendidikan Kabupaten  Depdiknas  Disdik Prov. Pem.Kab. SMK Kelas jauh DU/DI Masyarakat Lokal  Komite Sekolah  Komite
Pembangunan
SMK Mandiri Sekolah induk Tim Rintisan
Yang  perlu  dikritisi  dari  penyesuaian kebijakan tersebut adalah bahwa:
1. Seharusnya penyesuaian kebijakan SMK Kecil di SMP/Pesantren menjadi SMK Kecil mandiri disertai  pula  dengan  perencanaan  penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana pembelajaran yang matang.
2. Lokasi  tempat  dibangunnya  SMK  tersebut sedapat  mungkin  berada  pada  jalur  yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dengan  tanpa  harus  mengeluarkan  biaya transportasi  yang  banyak,  serta  dekat  dengan SLTP SLTP sebagai sumber calon siswa baru, sehingga  lebih  dapat  memenuhi  tuntutan pemerataan dan kesamaan hak atas pendidikan (Abustam,  2012; Wilie,  2011,  Suparlan,  2005; Education equity policies, 2011 ).
Implementasi  kebijakan  tersebut  telah mampu memberikan nilai tambah berupa meningkatnya  angka  partisipasi  kasar  (APK) SLTA  di  Kabupaten  Cianjur,  dari  semula  pada tahun  2002  hanya  kurang  dari  20  menjadi  48,59 pada  tahun  2011.  Selain  itu,  berdasarkan  data yang  diperoleh  dari  beberapa  sekolah,  kehadiran SMK  SMK  tersebut  telah  memberikan  nilai tambah  berupa  lebih  mudah  terserapnya  lulusan pada lapangan kerja. Dengan kata lain, implementasi  keijakan  tersebut  telah  memberikan manfaat baik berupa peningkatan kualitas sumber daya  manusia  (Tilaar  dan  Nugroho,  2008), kesiapan  memasuki  dunia  kerja  (Supriadi,  2002) dan  peningkatan  ekonomi  dan  sosial,  (Cohn, 1978;  Becker,  1993;  dan  Diamond,  2010). Dengan kata lain implementasi kebijakan ini telah menghasilkan policy  performance (Dunn,  2003) yang  cukup  baik.    Namun  demikian  keberhasilan tersebut  masih  belum  maksimal  dan    dilihat  dari sisi  mutu,    mutu  layanan  pendidikan  pada  SMK SMK  tersebut  masih  perlu  secara  terus  menerus ditingkatkan, karena faktanya ketersediaan sarana, dana  dan  tenaga  yang  dimiliki  oleh  setiap  SMK masih  sangat  terbatas.  Jika  merujuk  pada  temuan hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Mahdiansyah,  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Kajian  Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  atas Pendidikan di Indonesia”, pemerintah tidak bisa berpangku  tangan  dan  menyerahkan  sepenuhnya tanggung-jawab  pemenuhan  mutu  pendidikan tersebut kepada para pngelola sekolah. Pemerintah disarankan untuk senantiasa memenuhi kewajiban hukum atas hak masyarakat dalam  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu. (Sumber:  Sistem  Informasi  Penelitian  Pendidikan -  Puslitjak  Balitbang  Kemdikbud.    Diunduh:  11- 01-2013). Dengan  kata  lain,  perlu  ada  langkah- langkah  yang  lebih  implementatif  dan  lebih
mampu menjaring  masyarakat  dari  semua kalangan  dan  berasal  dari  semua  lokasi, sedemikian  rupa  mereka  yang  berpotensi  putus sekolah  akan  dapat  tertampung  dan  tertangani dengan baik diantaranya  dengan mengembangkan “model  SMK  berbasis  ekonomi  masyarakat pedesaan” . Pengendalian terhadap implementasi kebijakan  dilakukan  dari  hulu  sampai  hilir,  baik yang berupa penyediaan prosedur kerja, bimbingan  maupun  pengawasan.    Pengendalian dimaksud  pada  dasarnya  terkait  dengan  upaya mengatasi  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi. Adapun  permasalahan  yang  dihadapi  dalam mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  dapat dikategorikan menjadi  dua kategori, yaitu permasalahan yang  berasal dari dalam lingkungan Dinas  Pendidikan  itu  sendiri  dan  permasalahan yang berasal dari luar. Permasalahan yang berasal dari lingkungan dinas pada umumnya lebih berupa keterbatasan sumber-sumber yang dimiliki, seperti keterbatasan  ketersediaan  dana,  keterbatasan tenaga, tidak tersedianya lahan untuk pembangunan  gedung  sekolah  dan  lain-lain,  serta kurang  fahamnya  individu  pejabat  tertentu terhadap  kebijakan  pengembangan  pendidikan kejuruan.  Permasalahan  terbatasnya  sumber- sumber yang dimiliki diatasi dengan pemberdayaan  berbagai  kekuatan.  Upaya  tersebut telah sejalan dengan amanat perundang-undangan diantaranya PP No. 48 tahun 2008.  Sementara itu, permasalahan kekurang-fahaman individu tertentu terhadap  kebijakan  diatasi  dengan  pendekatan personal  serta  sosialisasi.  Permasalahan  yang berasal  dari  luar  pada  dasarnya  adalah  adanya gangguan  dari  individu  atau  kelompok  tertentu yang  merasa  memiliki  kepentingan  terhadap terimplementasikannya kebijakan tersebut.
Dalam  perjalanannya  permasalahan-permasalahan tersebut  tidak  sampai  menyebabkan  gagalnya implementasi kebijakan, karena telah dapat diatasi melalui  upaya  pendekatan,  baik  secara  personal maupun    melalui  jalur  kedinasan.  Sementara  itu, kegiatan  pengawasan  terhadap  implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat yang ada, seperti BAWASDA, Inspektorat, BPK, BPKP, bahkan LSM.
Namun  demikian,    merujuk  pada  pendapat Hahn (2012), untuk lebih meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan,  penulis ajukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik yang dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat, baik secara horizontal maupun secara vertikal.
2. Perlu  dibangun koordinasi dan konsolidasi yang  lebih  baik  diantara  para  pelaksana kebijakan.
3. Perlu dibangun keterbukaan oleh para pucuk pimpinan  yang  terkait  dengan  kebijakan  yang sedang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga akan tumbuh sikap saling percaya.
4. Perlu kreatifitas dari  para pelaksana  kebijakan dalam  memecahkan  berbagai  persoalan  yang dihadapi.
Pada  umumnya,  didirikannya  SMK  SMK baru  di  Kabupaten  Cianjur  diawali  oleh  adanya inisiatif  dari  masyarakat  yang  didukung  oleh respons  yang  baik  dari  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Cianjur.    SMK  SMK  baru  tersebut dapat  dibangun  dan  dapat  menyelenggarakan layanan  pendidikan  kepada  masyarakat  karena adanya  dukungan  yang  baik  dari  berbagai  fihak, seperti komite sekolah, masyarakat umum, DU/DI dan  fihak Pemerintah. Hal tersebut sangat sejalan peran  sekolah  sebagai  sebuah  organisasi  sosial yang  terbuka    (Hoy  dan  Miskel,  2008),  juga dengan amanat PP No. 48 tahun 2008 , khususnya dalam  hal  pentingnya  peran  serta  masyarakat dalam  mendukung  terselenggaranya  pendidikan nasional  yang  mermutu.  Namun  demikian, inisiatif  dan  dukungan  tersebut  masih  perlu ditingkatkan, khususnya dengan dibuatnya payung hukum  sesuai  dengan  kekuatan  dan  kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Ketersediaan sarana dan fasilitas pembelajaran serta tenaga pendidik dan kependidikan  pada  SMK  SMK  baru  pada umumnya  masih  sangat  kurang.    Namun demikian, para pengelola SMK baru tersebut telah senantiasa  berupaya  untuk  menyelenggarakan layanan  pendidikan  kepada  para  siswanya  sebaik yang mereka bisa, melalui praktik manajemen/administrasi  pendidikan  yang  baik (Engkoswara  dan  Komariah,  2009;  Hoy  dan Miskel,  2008).  Upaya-upaya  yang  dilakukannya diantaranya  dengan  menjalankan  pengelolaan sekolah yang sebaik-baiknya seperti meningkatkan  efisiensi  pemanfaatan  sarana  dan biaya,  mengupayakan  ketersediaan  sarana  dan tenaga  secara  berkelanjutan,    melakukan  upaya kerja-sama  dengan  DU/DI  atau  dinas/instansi terkait, meningkatkan kompetensi tenaga yang ada melalui  pelatihan,  IHT,  pembinaan,  dan  MGMP. Hasilnya  adalah  bahwa  SMK-SMK  baru  tersebut telah  mampu  meluluskan  siswa-siswanya  dalam ujian  nasional  dengan  persentase  kelulusan  setiap tahunnya  yang  mencapai  rata-rata  lebih  dari  95% dan  telah  mampu  memasarkan  lulusannya  pada dunia  kerja  dengan  tingkat  keterserapan  yang menggembirakan,  buktinya  adalah  beberapa sekolah  yang  dijadikan  sampel,  telah  mampu
menghasilkan  rata-rata  keterserapan  lulusan  pada dunia  kerja  dengan  persentase  sebesar  lebih  dari 70%. Selain itu, sukses pembangunan SMK SMK baru  tersebut  telah  ditunjukan  oleh  salah  satu SMK  yang  pada  beberapa  tahun  terakhir  telah ditetapkan sebagai SMK RSBI.
Peran masyarakat, khususnya komite sekolah  dalam  mewujudkan  terselenggaranya pendidikan bermutu pada SMK SMK baru  sangat siginifikan.  Peran  tersebut  pada  umumnya ditunjukan melalui upaya-upaya yang dilakukannya sejak saat perencanaan didirikannya SMK  sampai  dengan  SMK  tersebut  berjalan, misalnya  menggalang  kekuatan  masyarakat, mencari  lahan,  menyelenggarakan  pembangunan, menggalang  dana  dari  orang  tua  dan  masyarakat lainnya, membantu kelancaran layanan pendidikan dan lain-lain.
Agar  implementasi  kebijakan  di  masa mendatang dapat memberikan manfaat yang lebih besar, maka peran masyarakat tersebut perlu terus ditingkatkan  melalui  kekuatan  dan  kewenangan yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah,  misalnya dengan dibuatnya peraturan daerah serta pemberian  insentif.  Selain  itu  untuk  menghindari terjadinya  peningkatan  angka  pengangguran  dari kalangan masyarakat berpendidikan, sebagaimana dikemukakan  oleh  Suryadi  dan  Budimansyah (2009),    latihan  praktik  kewirausahaan  adalah penting.  Untuk  itu,  penulis  berpendapat  bahwa perlu ada upaya perbaikan terhadap implementasi kebijakan  pengembangan  SMK  kedepan.  Adapun beberapa hal yang penulis usulkan adalah:
1. Program  keahlian  yang  dikembangkan  oleh masing  masing  SMK  harus  benar-benar disesuaikan  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh wilayah tempat SMK tersebut berada.
2. Program-program keahlian yang dikembangkan  dalam  satu  sekolah  harus bersifat  saling  mendukung  dan  porsi  kegiatan praktik  kejuruannya  harus  lebih  berorientasi kepada  latihan  kewira-usahaan  dan  kecakapan hidup.
3. Untuk  lebih  meningkatkan  kesiapan  mental para  siswa,  khususnya    dalam  melakukan kegiatan kewirausahaan, masing-masing sekolah  harus  memfasilitasi  para  siswa  untuk memperoleh  pengalaman  dari  para  pelaku usaha dengan porsi waktu yang lebih memadai.
Harapan  yang  terungkap  dari  berbagai sumber  tentang  pengembangan  SMK  kedepan adalah,  bahwa  selayaknya  SMK  SMK  yang didirikan  disesuaikan  dengan  rasio  jumlah penduduk, program-programnya disesuaikan dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  potensi wilayah  tempat  SMK  tersebut  didirikan,  serta disesuaikan  dengan  visi,  misi  serta  tujuan
pembangunan  daerah.  Selain  itu,  mengingat  telah terjadi  pergeseran  pengembangan  SMK  dari tujuan  semula,  yaitu  telah  dibukanya  program- program  keahlian  baru  di  beberapa  SMK  di pedesaan  yang  kurang  sesuai  dengan  kebutuhan wilayah  yang  bersangkutan,  maka  kedepan  perlu ada  pengetatan  dalam  pemberian  ijin  pembukaan program keahlian baru.
Terakhir, telah disebutkan bahwa walaupun implementasi kebijakan pengembangan pendidikan  kejuruan  di  Kabupaten  Cianjur  telah mampu  meningkatkan  APK  SLTA,  namun peningkatan  tersebut  belum  memuaskan,    karena angka  pencapaiannya  baru  48.59,    artinya  masih sangat  banyak  anak  usia  SLTA  -  khususnya  dari
kalangan  kurang  mampu  dan  atau  yang  berada  di pedesaan  -  yang  belum  dapat  menikmati pendidikan  pada  jenjang  tersebut.    Untuk  itu,  di masa  yang  akan  datang,  perlu  upaya  perbaikan terhadap  pola  implementasi  kebijakan  tersebut dan  perlu  diterapkan  model  baru  yang  lebih implementatif,  mampu  menyerap  lulusan  SLTP dari  kalangan  ekonomi  sangat  lemah  dan  atau yang  berada  pada  lokasi  yang  terpencil,    mampu mengggali  dan  mengembangkan  potensi  wilayah, menggunakan  tenaga  serta  sarana  yang  ada  di sekitarnya,  lebih  menekankan  pada  pelatihan kewira-usahaan  dan  kecakapan  hidup,  dan dilaksanakan  dengan  kurikulum  serta  pola pembelajaran yang lebih fleksibel.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Sesuai  dengan  paparan    sebagaimana diuraikan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa walaupun  hasil  yang  dicapai  belum  maksimal, namun  implementasi  kebijakan  pengembangan SMK di Kabupaten Cianjur telah dapat meningkatkan  aksesibilitas  pendidikan  pada jenjang  pendidikan  menengah.    Keberhasilan tersebut dapat terjadi diantaranya karena:
1. Adanya  pemahaman  yang  baik  dari  para pelaksana kebijakan.
2. Kebijakan diimplementasikan dengan memberdayakan  berbagai  unsur  kekuatan, diterapkan dengan dipilihnya program spesifik berupa  SMK  Kecil  mandiri    serta  SMK dijadikan    sebagai  bagian  dari  rintisan  wajib belajar  12  tahun.  Strategi  impelementasi tersebut  dinilai  cukup  efektif  karena  telah mampu meningkatkan APK SLTA.
3. Pada  tingkat  sekolah,  implementasi  kebijakan telah  dilaksanakan  dengan  memanfaatkan sistem  manajemen/administrasi  sekolah    yang baik serta didukung oleh masyarakat.
4. Kebijakan  dikendalikan  melalui  penyediaan prosedur  kerja  dan  pengawasan,  baik  secara internal  maupun  melalui  pengawasan  yang dilakukan oleh fihak tertentu.
5. Peran serta
masyarakat terhadap
penyelenggaraan SMK dinilai sangat signifikan,  mulai  dari  tahap  perintisan  sampai dengan SMK tersebut berjalan.
6. Harapan  dari  para  pemangku  kepentingan terhadap  implementasi  kebijakan  kedepan adalah  bahwa  sebaiknya  kebijakan  tersebut disesuaikan  dengan  kondisi,  potensi  dan kebutuhan wilayah masing-masing serta diselaraskan  dengan  visi,  misi  dan  tujuan pembangunan daerah.
Adapun  rekomendasi  dari hasil  penelitian ini  adalah:
Pertama , agar implementasi kebijakan pada masa  yang  akan  datang  dapat  menghasilkan  hasil kebijakan  yang  lebih  optimal,  maka  kebijakan tersebut  perlu  direncanakan  dengan  lebih  matang dan lebih terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan lainnya  -  misalnya  kebijakan  anggaran,  kebijakan ketenagaan  dan  lain-lain,    serta  kebijakan- kebijakan  dari  dinas/instansi  yang  lain.  Hal  ini penulis  usulkan  sehubungan  berdasarkan  fakta yang  ditemukan  dalam  penelitian,  kebijakan tersebut  dilaksanakan  lebih  berupa  respons terhadap kebijakan pusat dan dorongan masyarakat. Selain itu, penulis menemukan bahwa kebijakan tersebut tidak disertai dengan perencanaan  penyediaan  dana  dan  tenaga  yang memadai.  Akibatnya,  SMK  SMK  yang  baru didirikan  penyelenggaraannya  menjadi  kurang optimal.
Kedua , sinergi antara SMK dengan dinas/instansi  terkait  belum  tertuang  secara  jelas dalam  program  masing-masing  SMK.  Untuk  itu, perlu  ada  upaya  dari  Pemerintah  Daerah  untuk mendorong  dan  memfasilitasi  serta  memberikan payung hukum terhadap jalinan kerja-sama antara SMK SMK baru dengan dinas/instansi terkait.
Ketiga ,  persentase  lulusan  SMK  yang melakukan  kegiatan  usaha  mandiri  pada  sekolah- sekolah  terobservasi  cenderung  masih  sangat kecil,  padahal  berdasarkan  data  yang  penulis peroleh, salah satu tujuan awal dari diperbanyaknya  jumlah  SMK  di  Kabupaten Cianjur,  adalah  untuk  dapat  menggali  dan mengembangkan  potensi  setiap  wilayah  dengan disediakannnya  tenaga-tenaga  terampil  lulusan SMK  SMK  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada upaya  Dinas  Pendidikan  untuk  mendorong  agar setiap  SMK  baru  lebih  menekankan  kegiatan pembelajarannya  pada  kegiatan  kewira-usahaan dan pelatihan kecakapan hidup.
Keempat, berdasarkan  pengamatan  yang penulis lakukan pada SMK SMK yang dikembangkan di berbagai wilayah
pengembangan, telah terjadi pergeseran pengembangan  dari  tujuan  pengembangn  semula, yaitu  bahwa  SMK  SMK  baru  cenderung membuka  program  program  keahlian  yang didasarkan  atas trend yang  disukai  anak-anak lulusan  SLTP  tanpa  melakukan  analisis  terhadap daya dukung lingkungan serta prospek pemasaran lulusannya, misalnya otomotif, administrasi perkantoran  dan  teknik  komputer  dan  jaringan, padahal  dilihat  dari  sisi  jumlah  siswa  dan  jumlah lulusan  program  program  tersebut  merupakan program yang telah jenuh. Akibatnya lulusan yang dihasilkan  menjadi  kurang  bermanfaat  bagi pembangunan  wilayah  tersebut.  Untuk  itu,  perlu ada  reevaluasi  dari  Dinas  Pendidikan  terhadap program program yang dikembangkan oleh setiap
SMK  dan  perlu  memperketat  pemberian  ijin pembukaan program keahlian baru.
Kelima ,  sebagaimana  hasil  analisis  yang telah  penulis  lakukan,  untuk  lebih  meningkatkan aksesibilitas  SMK  dan  meningkatkan  nilai kemanfaatan  SMK  yang  dikembangkan,  perlu dipertimbangkan  untuk  mengimplementasikan model  SMK  berbasis  ekonomi  masyarakat pedesaan dengan strategi implementasi sebagaimana  disajikan  pada  Gambar  di  halaman berikut.
Keenam , penulis menyadari bahwa kemampuan  penulis  dalam  melakukan  penelitian ini  sangat  terbatas,  oleh  karena  itu,  kemungkinan temuan-temuannya belum menggambarkan dengan tepat apa apa yang seharusnya tergambarkan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, penulis  menyarankan  agar  dilakukan  penelitian lanjutan dengan  topik kajian yang serupa.
Perencanaan Pengorganisasian
Gambar 2. Strategi Implementasi SMK Berbasis Ekonomi Masyarakat Pedesaan
 Data sosekbud desa
 Data lulusan SLTP
 Data DU/DI
 Data dan program seluruh dinas/instansi
 Data sumber-sumber potensial
 Sekolah induk  Penyusunan program/proposal  Disdik  Muspika  Aparatur Desa
 Komite sekolah
 DU/DI
 Dinas/Instansi terkait
 SMK induk  Guru dan tenaga
kependidikan SMK berbasis ekonomi masyarakat pedesaan Kurikulum: Terpadu; disesuaikan dengan kebutuhan (fleksibel); lebih menekankan pada pendidikan keterampilan, kewira-usahaan dan kecakapan hidup Proses: Waktu fleksibel, Lebih banyak keg. Praktik dan latihan berwirausaha TPK:  Guru SMK induk  PPL/sejenis  Praktisi usaha
Penilaian:
 Ongoing assesment  Portofolio Sarana:
Mengguna kan sumbe
r- sumbe r  yang ada  di tempat Pengelolaan:  Bagian dari SMK induk  Guru kelas jauh/guru setempat
Biaya:  Disdik  DU/DI  Komite
 Kegiatan siswa Hasil:  Peningkatan keterserapan lulusan SLTP  Peningkatan APK SLTA  Penambahan wahana latihan bekerja dan berwira-usaha
 SMK sebagai mitra keluarga dlm. Berkarya dan berusaha
Pengawasan dan evaluasi:
 Pengawas SMK
 Pejabat strutural Disdik Umpan balik

## DAFTAR PUSTAKA
Abustam,  H.M.  Idrus.    (2012). Pemerataan  dan Keadilan  Dalam  Pendidikan .  Fajar  Online. (Online).  Tersedia: http://www.fajar.co.id .
(27 September 2012).
Anonim.        (2010). Educational  Equity  Policy . Project:  Asian  American  Public  Policy  by Students  at  the  University  of  Maryland. (Online).    Tersedia:    http://www.umd.edu.
(1 November 2012).
Anonim.   (2010). Quality Management Systems . Departement  of Trade and   Industry  –  UK. (Online).   Tersedia: http://www.iso.org.  (5 Januari 2011).
Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur.   (2002). Kabupaten  Cianjur  dalam  Angka .      BPS- Cianjur.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur.   (2009). Kabupaten  Cianjur  dalam  Angka .      BPS-
Cianjur.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur.   (2010).
Kabupaten  Cianjur  dalam  Angka .      BPS- Cianjur.
Banghart,  F.W.  and    Albert  Trull.      (1997). Educational  Planning .    The  MacMillan Company.   New York.
Becker,  G.  S.    (1993). Human  Capital .      The University of Chicago Press.   Chicago.
Becker,  K.  H.      (2004). A  Comparison  of Students’  Achievement  and  Attitudes between  Constructivist  and  Traditional Classroom Environment in Thailand Vocational Electronics . Journal of Vocational  Education  Research.    Volume 29,    Issue  2.      (Online).    Tersedia: acter.metapress.com. (10 Juni 2011).
Berg,  B.  L.      (2007). Qualitative  Research  For The  Social  Sciences .    Pearson.    New  Yok. USA.
Cohn,  E.    (1978). The  Economic  of  Education.
Ballinger Publishing Company. USA.
Dey,  I.    (2005). Qualitative  Data  Analysis . Routledge.   London and New York.
Diamond,  I.    (2008). Education,  Globalization and  The  Knowledge  Economy .    The Economic  and  Social  Research  Council.
UK. (Online). Tersedia:
http://www.esrc.ac.uk.  (30 Juni 2010).
Direktorat  Dikmenjur.    (2003). Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Program  Imbal  Swadaya SMK  Kecil .      Jakarta:    Departemen Pendidikan Nasional.
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan  Menengah.    (2005). Panduan  Umum Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Djatmiko,    I.  W.    (2011). Inkonsistensi Penyelenggaraan  Sekolah  Menengah  Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan . Fakultas Teknik Universitas Negeri
Yogyakarta.    (Online).      Tersedia: http://staff.uny.ac.id.  (5 Mei 2012).
Dunn,    W.  N.    (2003). Public  Policy  Analysis . Prentice Hall.   New Jersey.  USA.
Edwards,    M.  C.      (2004). Cognitive  Learning, Student  Achievement,  and  Instructional Approach in Secondary Agriculture Education:  A  Review  of  Literature  with Implication  for  Future  Research .      Journal
of Vocational Education Research. Volume,  29,  Issue  1.    (Online).    Tersedia:
acter.metapress.com.  (10 Juni 2010). EFA  Global  Monitoring  Report.      (2005). Understanding Quality Education . (Online). Tersedia: http://www.unesco.org.  (20 agustus 2012)
Engkoswara  dan  Aan  Komariah.    (2010).
Administrasi Pendidikan . Alfabeta. Bandung.
Fakhri,    Z.    (2010). Pendidikan  Kejuruan  di Indonesia .    AcehFoRum.    (Online). Tersedia:  http://www.acehforum.or.id.    (12 April 2010).
Family  Involvement  Partnership  for  Learning. (2012). How  Communities  Can  Support Family Involvement in Education. Washington  DC  –  USA . (Online).
Tersedia:  http://www.kidsource.com.      (1 Desember 2012).
Fattah,  N.    (2009). Ekonomi  dan  Pembiayaan Pendidikan .    PT.  Remaja  Rosda  Karya. Bandung.
Fischer, F., G.J. Miller and M.S.  Sidney.   (2007).
Handbook of  Public Policy Analysis. CRC Press.  New York.
Fowler,  F.C.      (2009). Policy  Studies  for Educational  Leaders  an Introduction (third
edition).      Pearson  Education.    Newyork  – USA.
Goodman,  D.    (2012). What  Are  the  Steps  in  the Public  Policy  Process? wiseGEEK.
(Onlile).
Tersedia: http://www.wisegeek.com.  (1  Desember 2012).
Grey,  B. (2012). Using Human Rights Standards to  Assess  Privatisation  of  Education  in Africa .    Right  to  Education  Project.
(Online).
Tersedia:
http://www.oxfamblogs.org.    (1  Desember 2012).
Hahn,    A.  J.  (2012). Oriented  Public  Policy Education .  Department of Human  Service
Studies      New  York  College  of  Human
Ecology - Cornell  University,  Ithaca,  New York. (Online). Tersedia:
http://www.eric.ed.gov.    (29  November 2012).
Haki  Zetu.    (2012). The  Right  to  Education . Right  to  Education  Project.    (Online). Tersedia: www.amnesty.nl/spa.  (10 Januari 2013).
Hasan,  B. Pendidikan  Kejuruan  di  Indonesia . (Online).  Tersedia:  http//file.upi.edu.    (10 Januari 2013).
Henderson,  J.  G  and    K.  R,  Kesson.      (2004).
Curriculum Wisdom: Educational Decisions in Democratic Societies .
PEARSON Merrill Prentice Hall.   Ohio.
Hoxby, C. M.  (2002). School Choice and School Productivity . Standford University:
National  Bureau  of  Economic  Research (NBR).  NBR Working  Paper No. W8873.
(Online).    Tersedia:  http://www.nber.org.
(20 Juni 2010).
Hoy,    W.  K.    and    Cecil  G.  Miskel.    (2008).
Educational Administration .  McGraw Hill.
Singapore.
Ismaun.      (2007). Kapita  Selekta  Filsafat
Administrasi Pendidikan . Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.  Bandung.
James,   I.  (2010). A Framework for Developing Vocational  Moral .    Journal  of  Vocational Education  and  Training.    Volume  62, Number 4. (Online). Tersedia:http://www.tanfonline.com.    (29 Juni 2011).
Johnson,  S.D., et  all .    (2004 ).      Internet-Based Learning  in  Postsecondary  Career  and
Tecnical  Education .  Journal  of  Vocational Education  Research.    Volume  29,    Issue  2. (Online).    Tersedia:  acter.metapress.com (10 Juni 2010).
Karam,  G.    (2006). Vocational  and  technical education in Lebanon: Strategic issues and challenges. International Education
Journal,    2006,  7(3),  259-272.  (Online). Tersedia:  http://iej.com.au.    (6  Januari 2013).
Komariah, A. dan Cepi Triatna.  2005. Visionary Leadership  Menuju  Sekolah  Efektif .    Bumi Aksara.  Bandung.
Kristianty,    T.    (2005). Peningkatan  Mutu Pendidikan  Terpadu  Cara  Deming .    Jurnal Pendidikan  Penabur.  No.  04/Th.  IV/Juli 2005. (Online).
Tersedia: http://file.upi.edu.  (10 Juni 2010).
Lahur, A.  and  Nurtjahja, O.   (2002 ).  ‘Twinning fever’  in  national  education  system  of Indonesia:  Problems,  approaches  and imp acts.      HERSDA.      (Online).   Tersedia: http://www.hersda.org.au).
Leigh,  A.  and    C,  Ryan.    (2010). “How  Has
School Productivity Changed in Australia?”. JEL.  (H52,121,122).  1-47. (Online). Tersedia: http://www.parliament.wa.gov.au. (14
Desember 2010).
Levy.    (2007). An  Introduction  to  Policy Analysis .    Public  Policy  Class  Material. (Online).  Tersedia:    http://pdf-world.net. (15 Mei 2013).
Lewins,    A., et  all .    (2010). What  is  Qualitative Data Analysis (QDA) ?.  (Online). Tersedia: http://onlineqda.hud.ac.uk.  (15 Mei 2013).
Little,  A. W.    (2012). EDUCATION FOR ALL: Policy  and  Planning  Lessons  from  Sri Lanka. DFID.    (Online).    Tersedia: http://www.ioe.ac.uk.  (5 Oktober 2012).
Mack,  N., et  all .    (2005). Qualitative  Research Methods:  A  DATA  COLLECTOR’S  FIELD GUIDE .  Family  Health  International  –
USAID. (Online). Tersedia:
http://www.fhi.org.  (5 Januari 2012).
Mahdiansyah. Kajian  Hubungan  Dunia
Pendidikan  dengan  Dunia  Kerja .  SIPP  –
Pusitjak - Balitbang Kemendiknas. (Online). Tersedia:
http://sippendidikan.org.      (11  Januari 2013).
Mahdiansyah. Kajian  Pelaksanaan  Pemenuhan
Hak atas Pendidikan di Indonesia. SIPP – Pusitjak - Balitbang Kemendiknas. (Online).
Tersedia:
http://sippendidikan.org.      (11  Januari 2013).
Massey,  V.    (2011). Developing  a  Quality Management  System .    London  Laboratory Service  Group.    (Online).      Tersedia: http://www.google.co.id  (5 Januari 2011).
McGraw, B.  (2004).  “ Quality  Education:  Is  the sky  the  limit?”. OECD  Observer.    No. 242,    March  2004.    (Online).      Tersedia: http://www.oecd.org.   (5 Januari 2011).
Mc. Millan, J. H.  and Sally Schumacher.  (1997).
Research  in  Education  a  Conceptual Introduction. Longman.    New York and London.
Meirawan,  D.    (2010). Kepemimpinan  dan Manajemen Pendidikan .  IPB Press.  Bogor.
Millah,  S.    (2009). Efektifitas  Implementasi Kebijakan  Akselerasi  Penuntasan  Wajar Dikdas  9  Tahun  bagi  Anak  dari  Keluarga Miskin .   UPI.   Bandung.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cianjur.    (2007). Laporan  Akhir  Penyusunan  Masterplan Pendidikan  Kabupaten  Cianjur .    PT.  Gelar Buana Persada.  Bandung.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan. (SNP).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  tahun  2008 tentang Pembiayaan Pendidikan.
Rencana Strategis Kementrian Pendidikan
Nasional tahun 2010-2014.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  tahun  2010 tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  tahun  2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  17  tahun  2010  tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Rothstein,    J.M.    (2003).    “ Good  Principal  or Good  Peers?  Parental  valuation  of  School Characteristics,  Tiebout  Equilibrium,  and the Incentive Effects of Competition among Jurisdiction” . Princeton University
Education  Research  Section.    (October, 2003)  (1-54).    (Online).        Tersedia:
http://www.tandfonline.com. (10 Juni 2010).
Redmann,    D.  H.  And  Joe  W.  Kotrlik.    (2004).
Analysis  of  Technology  Integration  in  the Teaching-Learning  Process  in  Selected Career and Technical Education Programs.
Journal  of  Vocational  Education  Research. (Online).    Tersedia:  acter.metapress.com. (10 Juni 2010).
Roller,  M.R.  (2011). Qualitative  Research Design:  Selected  Articles  from  Research Design  Review. (Online).    Tersedia: www.rollerresearch.com. (5 Januari 2012).
Ruhland,  S.K.    (2004). Perceptions  of Traditionally  and  Alternatively  Certified Career  and  Technical. Journal  of Vocational  Education  Research.    Volume 28,  Issue  3.      (Online).    Tersedia: acter.metapress.com (10 Juni 2010).
Sallis,  E.    (2002). Total  Quality  Management  in Education. Kogan Page.  London – UK.
Salusu,  J.    (2008). Pengambilan  Keputusan Stratejik .    PT.    Gramedia  Widiasarana Indonesia.  Jakarta.
Satori,  D  dan  Aan  Komariah.      (2009).
Metodologi Penelitian Kualitatif .  Alfabeta.
Bandung.
Siswantari. Peningkatan  Mutu,  Relevansi  dan Daya  Saing  Pendidikan .  SIPP  –  Pusitjak  -
Balitbang Kemendiknas. (Online). Tersedia:  http://sippendidikan.org.      (11
Januari 2013).
Sukmadinata,  N. S.   (2009). Metode Penelitian Pendidikan .    PT.    Remaja  Rosda  Karya. Bandung.
Supriadi,  D.   (2002). Sejarah  Pendidikan  Teknik dan  Kejuruan  di  Indonesia .    Direktorat Dikmenjur – Depdiknas.  Jakrta.
Suryadi,  A.  Dan  Dasim  Budimansyah.    (2009).
Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi dalam  Analisis  Kebijakan  Publik .    Aksara Press.  Bandung.
Sugiyono.    (2007). Memahami  Penelitian Kualitatif .  Alfabeta.  Bandung.
Sugiyono.      (2006). Metode  Penelitian Administrasi .  Alfabeta.  Bandung.
Suparlan.   (2005).  Antara Mutu dan Pemerataan Pendidikan. PPPG Matematika.  Jogjakarta.
Susilo,  M.E.    (2012). Pentingnya  Pemerataan
Pendidikan .
(Online). Tersedia: edukasi.kompasiana.com . (14  Oktober 2012).
Suyono,  H.    (2002). Gerakan  Peningkatan Mutu
Pendidikan . (Online). Tersedia: www.damandiri.or.id . (14 Oktober 2012).
Syahza, A.  (2011). Model Pengembangan Wajib Belajar  12  Tahun  (Wajar  12  Tahun)  di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  –
Universitas  Riau.      (Online).      Tersedia:
mizaneducation.blogspot.com.
(12 Desember 2011).
Thomas,  D.R.    (2003). A  General  Inductive Approach  for  Qualitative  Data  Analysis. School  of  Population  Health  University  of Auckland - New Zealand. (online).
Tersedia: http://www.frankumstein.com.
(15 Mei 2013).
Tilaar,  H.A.R  dan  Riant  Nugroho.    (2008).
Kebijakan  Pendidikan .    Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Tilak,    J.    (2002). Vocational  Education  and Training  in  Asia .    National  Institute  of Educational  Planning  and  Administration. New  Delhi-India.    (Online).    Tersedia: http://www.norrag.org.  (5 Mei 2011).
Undang-undang  Dasar  tahun  1945.    (2003).    BP. Dharma Bhakti.   Jakarta.
Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang  Nomor  38  tahun  2007  tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional.    BP.  Dharma Bhakti.  Jakarta.
Undang-undang  Nomor  17  tahun  2007  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang tahun 2005-2025.
UNICEF.  (2000). Defining Quality in Education . United  Nation  Plaza,  H-7.    New  York. (Online).    Tersedia:  http://www.unicef.org. (10 Juni 2011).
Wirda,    Y. Analisis  kebijakan  pendidikan: Pemerataan dan perluasan akses
pendidikan. SIPP  –  Puslitjak  -  Balitbang
Kemendiknas. (Online). Tersedia:
http://sippendidikan.org.      (11  Januari 2013).
Zinser,    R.    (2004). New  Role  to  Meet  Industy Needs : A Look at the Advanced Technological . Journal of Vocational
Education Research.  Volume 29,