## PROSEDUR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP BULELENG
Komang Tri Wahyuni Jurusan Akuntansi Program Diploma III, FEB Undiksha Desak Nyoman Sri werastuti
Jurusan Akuntansi Program Diploma III, FEB Undiksha e-mail: komangtriwahyuni66@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  prosedur penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  pada  produk  pembiayaan  mikro  pada  PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.Analisis  data  yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil  penelitian  menyatakan bahwa  prosedur  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  yang  digunakan  telah memadai,  demikian  pula  dengan  analisis  permohonan  pembiayaan  yang  cukup selektif  dilakukan  dalam  upaya  menghindari  adanya  kredit  bermasalah.  Prosedur penagihan  yang  digunakan  cukup  baik  karena    terlebih  dahulu  dilakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah. Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Buleleng  dapat  dilakukan  dengan  restrukturisasi pembiayaan,  novasi,  kompensasi,  likuidasi,  dan  subrogasi,  serta  penyelesaian pembiayaan pada Pengadilan.
Kata  kunci  :Prosedur,  Pembiayaan  Mikro,  Pembiayaan  Bermasalah,  Bank Syariah.

## abstract
This  study aims  to  determine how the settlement procedures of  financing problems in micro-finance products in PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng . Data  collection  method  used  is  the  method  of  observation  ,  interviews  and documentation. Analysis data used is descriptive qualitative analysis . The results stated that the settlement procedures  for financing problem used is adequate , as well as  analysis of the financing  request  is  quite selective in  an attempt  to avoid the  presence  of  non-performing  loans  .  Billing  procedures  used  quite  well  as  to prior approaches to customers. Resolution of problem loans at PT . Bank Syariah Mandiri  KCP  Buleleng  can  be  done  by  restructuring  the  financing  ,  novation  , compensation  ,  liquidation  ,  and  subrogation  ,  as  well  as  the  completion  of financing on the court .
Keywords : Procedures , Micro Financing , Financing Troubled , Bank Syariah

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti

## Pendahuluan
Kebutuhan
masyarakat belakangan  ini  semakin  meningkat. Tidak saja dari segi pangan, tapi juga sandang  dan  papannya.  Banyak usaha-usaha  kecil  dan  menengah tumbuh  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat tersebut. Munculnya usaha-usaha  tersebut  tentunya  akan memerlukan modal didalam kegiatan operasionalnya.  Untuk  mendapatk modal-modal
tersebut, para pengusaha  akan  mencari  lembaga- lembaga  keuangan  atau  lembaga pembiayaan.
Perkembangan
perekonomian  belakangan  ini  akan membuat  persaingan  bagi  lembaga- lembaga pembiayaan dalam menawarkan berbagai produk- produk  yang  dimilikinya.  Tentunya para calon nasabah akan kebingungan dalam
memilih lembaga  pembiayaan  yang  sesuai dengan  bidang  usahanya.  Kehadiran bank  syariah  yang  belakangan  ini mulai  tumbuh  dan  berkembang memberikan  pilihan  baru  bagi  calon nasabah  dalam  memilih  lembaga pembiayaan.  Salah  satu  bank  yang
dapat  dijadikan  pilihan  yaitu  Bank Syariah Mandiri.
PT  Bank  Syariah  Mandiri (BSM)  hadir,  tampil  dan  tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan  idealisme  usaha  dengan nilai-nilai  rohani  yang  melandasi kegiatan  operasionalnya.  PT  Bank Syariah  Mandiri  seperti  halnya  bank syariah  lainnya  menggunakan  sistem bagi hasil didalam melayani nasabahnya, termasuk dalam melayani  kegiatan  pembiayaan.  PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng yang  beralamat  di  Jalan  Erlangga Nomor 14 Singaraja merupakan anak cabang  dari  PT.  Bank  Syariah Mandiri.  PT  Bank  Syariah  Mandiri yang  baru  berdiri  pada  bulan November 2009 ini mencoba menawarkan berbagai produk
perbankan baik  pembiayaan maupun pendanaan. Banyaknya produk-produk pembiayaan yang ditawarkan
mengharuskan konsumen untuk lebih selektif  dalam  memilih  produk  yang ditawarkan. Pembiayaan mikro merupakan  salah  satu  produk  dari BSM  yang  dapat  dijadikan  pilihan

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
bagi  calon  nasabah.  Pembiayaan mikro  adalah  Pembiayaan  yang diberikan  kepada  perorangan  atau badan  usaha  yang  akan  atau  sudah memiliki  usaha  yang  berjalan  2 tahun.Pembiayaan mikro dibank syariah menggunakan sistem pembiayaan murabahah. Definisi murabahah merupakan  akad  yang digunakan  atau  perjanjian  jual  beli antara  bank  dengan  nasabah.  Produk dari BSM ini merupakan pembiayaan penyertaan  modal  usaha  kecil  yang khusus membiayai modal kerja mulai dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai  dengan  Rp.  100.000.000,- (seratus  juta  rupiah).  Dimana  dana dari  bank  merupakan  bagian  dari modal usaha nasabah dan keuntungan  dibagi  sesuai  dengan nisbah  yang  disepakati.  Akan  tetapi walaupun  sudah  disepakatinya  suatu akad,  pembiayaan  bermasalah  tidak dapat  dihindari.  Bank  akan  selalu berhadapan  dengan  berbagai  jenis resiko  dengan  kompleksitas  yang beragam  dan  melekat  pada  kegiatan usahanya.  Resiko  dalam  konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat
diperkirakan  maupun  yang  tidak dapat  diperkirakan  yang  tentunya akan berdampak negatif bagi pendapatan  bank  dan  membuat kerugian  bagi  bank  tersebut.  Risiko- risiko  tersebut  tidak  dapat  dihindari, akan  tetapi  dapat  dikelola  dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada  umumnya,  bank  syariah  juga memerlukan  serangkaian  prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau  dan  mengendalikan  risiko yang timbul.
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan  masalah  penelitian  yaitu bagaimana  prosedur  penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah    pada PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Buleleng?

## Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dalam menyelesaiakan  kredit  bermasalah yang terjadi pada pembiayaan mikro.Pada  penelitian  ini,  data  yang diperlukan  adalah  data  kualitatif,

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
yaitu  berupa  gambaran  mengenai
perusahaan serta uraian lain mengenai topik yang dibahas.
Sumberr  data  dari  penelitian  ini adalah  sumber  data  primer  dan sekunder.Data  primer  merupakan data  yang  bersumber  langsung  dari obyek  penelitian,  yang  dalam  hal  ini diperoleh melalui
wawancara.Sedangkan data sekunder adalah  Data  Sekunder  merupakan data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung  dari  obyek  penelitian, berupa  data  dari  dokumen  yang dimiliki  PT  Bank  Syariah  Mandiri KCP Buleleng.
Pengumpulan data dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui wawancara  langsung  dengan  para karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KCP  Buleleng,  terutama  karyawan pada bagian mikro.Selain wawancara pengumpulan  data  juga  dilakukan dengan  teknik  dokumentasi,  dimana dalam  memperoleh  data  dilakukan dengan  mengumpulkan  data  yang sudah  ada  dan  terkait  dengan  obyek yang sudah diteliti.
Teknik  analisis  data  yang digunakan dalam penelitan ini adalah
teknik  analisis  deskriptif  kualitatif yaitu  cara  menganalisis  data  dengan menguraikan, menyusun, dan mendeskriptifkan
prosedur
penyelesaian  kredit  bermasalah  agar dapat ditarik kesimpulan yang nantinya  dapat  memberikan  manfaat bagi para pembaca.

## Hasil Dan Pembahasan
Pembiayaan  yang  diberikan Bank  selalu  memiliki  potensi  resiko kegagalan pembayaran yang menyebabkan pembiayaan
bermasalah.Untuk mengurangi resiko yang  timbul  dari  pemberian  kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka diperlukan penanganan secara maksimal
terhadap  kredit  bermasalah.  Upaya dari perbankan syariah untuk menyelesaiakan pembiayaan bermasalah  prinsipnya  hampir  sama dengan yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Upaya tersebut  seperti    Restrukturisasi Pembiayaan, Jaminan Eksekusi
(menjual  agunan),  dan  penyelesaian melalui pengadilan. Salah satu upaya yang  dianggap  sebagai  metode  yang

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
paling efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah penjualan  barang  agunan,  dimana uang  yang  diperoleh  dari  hasil penjualan  barang  agunan  tersebut digunakan  untuk  membayar  kembali pembiayaan.
Pembinaan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam
pengelolaan  pembiayaan  bermasalah agar  dapat  diperoleh  hasil  yang optimal  sesuai  dengan  tujuan  dari pemberian pembiayaan tersebut, termasuk  upaya-upaya  penagihan. Penagihan pembiayaan adalah kegiatan  yang dilakukan  Bank untuk memperoleh  sejumlah  dana  tertentu dari  nasaah  sebagai  pembayaran kewajiban  pokok  dan  margin  (bagi hasil)  atau  kewajiban  lainnya  yang telah  jatuh  tempo.  Adapun  tujuan dari dilakukannya penagihan pembiayaan ini adalah untuk
menjaga dan memelihara
kedisiplinan  dan  tertib  pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah sesuai dengan jadwal waktu pembayaran  yang  telah  ditetapkan dalam  akad  pembiayaan  yang  telah
disepakati.Selain itu penagihan pembiayaan  juga  bertujuan  untuk menghindarkan Bank dari kemungkinan kerugian yang dihadapi akibat tertundanyaatau tidak terbayarnya kewajiban nasabah kepada Bank.
Persyaratan  minimal  yang harus  dipenuhi  untuk  berhasilnya pelaksanaan penagihan adalah bahwa nasabah  masih  memiliki  itikad  baik, usahanya  masih  berjalan  sehingga mampu  memberiakan  penghasilan, masih  memilki  pesediaan  berupa bahan baku, barang setengah jadi dan atau  barang  dagangan,  serta  masih memiliki tagihan-tagihan pihak ketiga.  Data-data  yang  diperlukan dalam  rangka  penagihan  adalah alamat  terakhir  nasabah,  informasi tentang  nasabah,  posisi  pembiayaan nasabah, dan agunan pembiayaan.
Penagihan
biasanya
dilakukan dengan menghubungi nasabah untuk membicarakan masalah pembiayaan.Dalam menghubungi  nasabah  harus  diawali dengan pendekatan-pendekatan
secara  persuasif  dengan  harapan nasabah bersedia melakukan

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
pelunasan  yang  diharapkan  Bank. Disamping itu perlu dilakukan melalui  surat  yang  disampaikan langsung kepada nasabah serta melakukan  pemeriksaan  setempat (on the spot) sebagai upaya untuk menggugah nurani nasabah agar mau melunasi kewajiban-kewajibannya kepada Bank.
Adapun  tatacara  penagihan yaitu: (1) Mulai H-7 (7 hari sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban nasabah) APM mengingatkan nasabah  kolektibilitas  lancar  dan pembiayaan  dalam  restrukturisasi melalui  telepon  atau  SMS.  Materi penting  yang  perlu  disampaikan kepada  nasabah  antara  lain:  (a) Menginformasikan  bahwa  kewajiban nasabah  akan  jatuh  tempo.  (b)
Meminta nasabah untuk
menyediakan dana angsuran sebelum tanggal  jatuh  tempo  paling  lambat  1 hari sebelum tanggal jatuh tempo. (c) Menanyakan  perkembangan  usaha nasabah  untuk  deteksi  dini  bila  ada kendala usaha.
(2) H-1 (1 hari sebelum tanggal jatuh tempo  kewajiban  nasabah)  APM melakukan monitoring atas
ketersediaan  dana  nasabah.  Apabila ternyata  nasabah  belum  melakukan penyetoran,  maka  nasabah  tersebut wajib  dihubungi  kembali  melalui telepon/SMS untuk melakukan pemayaran.
(3)  H=0  (tanggal  jatuh  tempo pembayaran  angsuran)  BOM/ Micro Officer melakukan pengecekan terhadap nasabah yang belum membayar. Apabila terdapat nasabah yang  belum  membayar  wajib  segera dilakukan penagihan melalui telepon/SMS sehingga nasabah membayar.
(4) H+1 s.d H+5 (1 s.d 5 hari setelah tanggal  jatuh  tempo)  APM  dan kepala  unit  kerja  menghubungi seluruh  nasabah  yang  menunggak kewajiban  (tanpa  batas outstanding pembiayaan) untuk melakukan penyetoran  dana.  Materi  penting yang  perlu  disampaikan  kepada nasabah, antara lain: (a) Menegaskan kembali  bahwa  kewajibannya  telah jatuh tempo. (b) Menanyakan penyebab nasabah tidak bisa membayar  kewajiban  tepat  waktu. (c)  Meminta  kepada  nasabah  untuk

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
segera  melunasi  kewajiban  yang menunggak.
(5)  H+6  s.d  H+10  (6  s.d  10  hari
setelah tanggal jatuh tempo) BOM/ Micro  Officer wajib  terus memonitor janji nasabah dan melakukan penagihan hingga nasabah melakukan pembayaran.
(6)  H+11  s.d  H+15  (6  s.d  10  hari setelah anggal jatuh tempo
pembayaran angsuran) APMdan
Kepala  Unit  Kerja  terus  melakukan penagihan  serta  mencari  cara  utuk menyelamatkan pembiayaan nasabah misalnya  menjual  sebagian asset nasabah secara sukarela untuk menurunkan sebagian kewajiban
nasabah dan/atau melakukan restrukturisasi  pembiayaan  dengan mengacu  ketentuan  yang  berlaku dengan  penjelasan:  (a)  Apabila kolektibilitas  pembiayaan  nasabah turun  menjadi  Dalam  Perhatian Khusus.  (b)  Apabila  usaha  nasabah masih memiliki prospek dan
diproyeksikan nasabah masih
memiliki kemampuan membayar setelah dilakukan upaya penyelamatan
(7) Mulai H+7 APMdan Kepala Unit Kerja  membuat  Surat  Peringatan kepada nasabah dengan detail sebagai  berikut:  (a)  Pada  H+7 membuat Surat Pemberitahuan Menunggak Kewajiban dan disampaikan  kepada  nasabah.  (b) Apabila  hingga  H+15  belum  lunas, pada H+15 membuat Surat
Peringatan I dan disampaikan kepada nasabah.  (c)  Apabila  hingga  H+30 belum  lunas,  pada  H+30  membuat Surat  Peringatan  II  dan  disampaikan kepada  nasabah.  (d)  Apabila  hingga H+59  belum  lunas,  pada  H+15 membuat
Surat
Peringatan III/terakhir  dan  disampaikan  kepada nasabah. Apabila hingga batas waktu pelunasan  yang  ditetapkan  dalam Surat Peringatan III/terakhir, nasabah belum melunasi  kewajibannya, Bank mengambil  langkah  sesuai  yang diperjanjikan
dalam akad
pembiayaan yakni melakukan likuiditas  agunan  dengan  mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
(8) APM membuat catatan mengenai hasil  pembicaraan  dengan  nasabah khususnya terkait dengan alasan/penyebab nasabah

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
terlambat/menunggak membayar kewajiban  serta  mencatat  rencana
tanggal penyelesaian kewajiban sesuai janji yang ditetapkan nasabah. Hal  tersebut  dimaksudkan  sebagai alat  monitoring  pembayaran  nasabah dan dalam rangka menetapkan langkah-langkah penyelamatan pembiayaan nasabah.
Didalam  pemberian  kredit tentunya  ada  saja  nasabah-nasabah yang  melakukan  tindak  kecurangan tidak  mau  membayar  kewajibannya kepada  Bank,  atau  kondisi  nasabah yang tidak memungkinan melakukan pembayaran karena usahanya menurun.  Hal-hal  yang  seperti  itu akan  menyebabkan  terjadinya  kredit bermasalah atau macet. Kredit bermasalah  ini  perlu  diwaspadai sedini mungkin penyebab-
penyebabnya, sehingga didalam
menerima nasabah pembiayaan perlu dianalisis secara mendalam mengenai nasabah yang akan menerima pembiayaan tersebut.
Akan tetapi kredit bermasalah masih memiliki  peluang  yang  besar  terjadi walaupun  telah  dilakukan  analisis diawal  pengajuan  kredit.  Untuk  itu
Bank melakukan upaya-upaya penanganan  untuk  kredit  bermasalah tersebut.
Pada PT. BSM KCP Buleleng khususnya  bagian  Warung  Mikro selalu  berusaha  menghindari  adanya kredit  bermasalah.  Untuk  itu  APM selalu melakukan pendekatan- pendekatan kepada nasabah pembiayaan mikro. APM akan mengingatkan  nasabah  melalui  SMS mulai  H-7.  Apabila  setelah  dicek nasabah tersebut sampai dengan H+6 hari  belum  melakukan  pembayaran maka APM akan melaporkan kepada KWM  (Kepala  Warung  Mikro)  dan kemudian  KWM  menginstruksikan kepada  PMM  dan  AAM  agar melakukan  kunjungan  ke  tempat nasabah  tersebut  bersama  dengan KWM.  Dalam  kunjunangan  tersebut akan membicarakan mengenai penyebab  nasabah  tersebut  tidak melakukan pembayaran. PMM
membuat  catatan  mengenai  hasil pembicaraan dengan nasabah mengenai rencana tanggal
penyelesaian  kewajiban  sesuai  janji yang ditetapkan nasabah. Hal tersebut  dimaksudkan  sebagai  alat

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
monitoring  pembayaran  nasabah  dan dalam  rangka  menetapkan  langkah- langkah  penyelamatan  pembiayaan nasabah.
Pada H+7 BSM akan mengeluarkan  surat  teguran  atau surat pemberitahuan Menunggak Kewajiban.  BSM  terus  memonitor nasabah  tersebut  serta  janji-janjinya dan  melakukan  penagihan  agar nasabah tersebut mau membayar.
Apabila hingga H+15
nasabah  belum  juga  melakukan pembayaran, maka akan dibuat Surat Peringatan  I  dan  diberikan  kepada nasabah  tersebut.  Surat  peringatan  II akan  diberikan  apabila  nasabah menunggak  hingga  H+30,  dan  Surat Peringatan  III/terakhir  akan  diberian kepada  nasabah  jika  nasabah  masih belum melakukan pembayaran hingga H+59.
Dalam  melakukan  penilaian permohonan pembiayaan BSM selalu berpedoman  pada  prinsip  penilaian 5C.  Prinsip  penilaian    5C  tersebut adalah : (1) Character , yaitu
penilaian  terhadap  karakter  atau kepribadian
calon penerima
pembiayaan  dengan  tujuan  untuk
memperkirakan  kemungkinan  bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. (2) Capacity ,  yaitu  penilaian  secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran.
Kemampuan  diukur  dengan  catatan prestasi  penerima  pembiayaan  di masa  lalu  yang  didukung  dengan pengamatan  di  lapangan  atas  sarana usahanya  seperti  toko,  karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan. (3) Capital , yaitu penilaian terhadap  kemampuan  modal  yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan  yang  diukur  dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang  ditujukan  oleh rasio  finansial dan  penekanan  pada  komposisi modalnya.  (4) Collateral ,  yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima  pembiayaan.  Penilaian  ini bertujuan  untuk  lebih  meyakinkan bahwa  jika  suatu  resiko  kegagalan pembayaran  tercapai  terjadi,  maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. (5)
Condition yaitu dimana Bank syariah harus  melihat  kondisi  ekonomi  yang

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
terjadi  di  masyarakat  secara spesifik melihat  adanya  keterkaitan  dengan jenis  usaha  yang  dilakukan  oleh calon  penerima  pembiayaan.  Hal tersebut  karena  kondisi  eksternal berperan besar dalam proses
berjalannya  usaha  calon  penerima pembiayaan.
Pembiayaan bermasalah
masih  memiliki  peluang  terjadi meskipun  telah  dilakukan  penilaian 5C  tersebut  pada  calon  penerima pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah
upaya  yang  dilakukan  oleh  BSM terhadap  pembiayaan  bermasalah yang  masih  mempunyai  prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar  serta  itikad  baik,  dengan tujuan  meminimalkan  kemungkinan timbulnya  kerugian  bagi  Bank  dan menyelamatkan kembali  pembiayaan yang  telah  diberikan.  Karena  itu
pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui tindakan penyelamatan  berupa  restrukturisasi
pembiayaan.
Restrukturisasi pembiayaan
adalah  upaya  yang  dilakukan  Bank
dalam  rangka  membantu  nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya,  antara  lain  melalui: (1) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah  atau  jangka  waktunya. (2) Persyaratan kembali
(reconditioning), yaitu  perubahan sebagian  atau  seluruh  persyaratan pembiayaan  tanpa  menambah  sisi pokokk  kewajiban  nasabah  yang harus  dibayarkan  kepada  Bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah  angsuran,  perubahan  jangka waktu, perubahan nisbah, dan pemberian  potongan. dan (3) Penataan  kembali (restructuring), yaitu perubahan
persyaratan
pembiayaan  antara  lain  meliputi penambahan dana fasiliasi pembiayaan  bank  dan  konversi  akad pembiayaan.
Restrukturisasi pembiayaan dapat  dilakukan  kepada  nasabah pembiayaan dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut: (1)
Restrukturisasi  pembiayaan  hanya dapat dilakukan atas dasar

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
permohonan  secara  tertulis  dari nasabah.
(2)
Restrukturisasi pembiayaan  dapat  dilakukan  untuk pembiayaan  dengan  kualitas  lancar, dalam  perhatian  khusus,  kurang lancar,  diragukan  dan  macet.  (3) Restrukturisasi  pembiayaan  hanya dapat  dilakukan  untuk  nasabah dengan  kriteria:  (a)  Mengalami penurunan  kemampuan  membayar. (b)  Memiliki  prospek  usaha  yang baik  sehingga  mampu  memenuhi kewajiban  setelah  restrukturisasi.  (4) Restrukturisasi  pembiayaan  wajib didukung  dengan  analisis  dan  bukti- bukti yang memadai serta didokumentasikan  dengan  baik.  (5) Frekuensi restrukturisasi: (a) Restrukturisasi  pembiayaan  dengan kualitas  lancar,  dalam  perhatian khusus dapat dilakukan paling banyak  satu  kali,  maka  pembiayaan akan  digolongkan  paling  tinggi kurang  lancar.  (b)  Restrukturisasi pembiayaan  dengan  kualitas  kurang lancar,  diragukan,  dan  macet  dapat dilakukan  paling  banyak  sesuai ketentuan  internal  Bank.  Apabila restrukturisasi  dilakukan  lebih  dari jumlah maksimal tersebut maka akan
digolongkan  macet  sampai  dengan pembiayaan lunas. (c) Jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi bagi  pembiayaan  dengan  kualitas kurang  lancar,  diragukan  dan  macet, akan ditentukan kemudian.
Kualitas  pembiayaan  setelah restrukturisasi  diharapkan  menjadi lancar apabila tidak terdapat tunggakan  selama  3  (tiga)  kali periode  pembayaran  angsuran  pokok dan margin/bagi hasil secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pembiayaan. Terhadap nasabah-nasabah
pembiayaan bermasalah yang pengelolaannya  dinilai  tidak  dapat dilakukan  melalui  salah  satu  bentuk penyelamatan  diatas,  maka  harus segera  dilakukan  langkah-langkah penyelesaian  yang  berupa  tindakan- tindakan  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku  agar  dalam  jangka waktu tertentu pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan. Penyelesaian
pembiayaan  bermasalah  dimaksud dapat ditempuh melalui cara:
1. Novasi

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
Novasi  adalah  suatu  akad  yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan  yang  pada  saat  yang bersamaan  timbul  perikatan  lainnya sebagai  pengganti  perikatan  semula. Ada  tiga  konsep  novasi,  yaitu:  (1)
Novasi Obyektif, (2) Novasi
Subyektif Pasif, (3) Novasi Subyektif Aktif.
Adapun  syarat-syarat  untuk melakukan  novasi  yaitu  didalam melakukan  novasi  harus  melibatkan tiga pihak, yaitu Bank, nasabah lama, dan  nasabah  baru  (yang  mengambil alih hutang-novator). Dengan diadakannya  novasi pembiayaan, maka  akad  pembiayaan  lama  yang
dibuat  antara  Bank  dengan  nasabah lama serta akad turutannya ( accesoir) menjadi tidak berlaku lagi, sehingga dengan dilakukannya novasi  Bank  dengan  novator  harus membuat  akad-akad  baru,  baik  akad pembiayaan maupun akad turutannya (accesoir).
Selain  syarat-syarat  diatas, hal-hal  yang  harus  diperhatikan dalam  melakukan  novasi  adalah sebagai  berikut:  (1)  Novasi  harus dinyatakan  secara  tegas  dalam  suatu
perjanjian,  sehingga  tidak  dapat terjadi  hanya  dengan  anggapan  saja. Sebaiknya  akad  novasi  harus  dibuat secara  notarill  dan  ditandatangani oleh  nasabah  lama,  novator  dan Bank.  (2)  Novator  harus  memenuhi criteria  5C  dengan  aspek-aspek pembiayaan  lainnya,  sama  halnya seperti  nasabah  baru  serta  harus memenuhi  seluruh  legalitas  usaha untuk  dapat  menjalankan  altivitas usahanya. (3) Novator bukan
merupakan group dari nasabah lama dimana novator diharuskan
melakukan  setoran  pertama  minimal 10% dari total outstanding pembiayaan  yang  akan  diambil  alih. (4) Ketentuan setoran pertama minimal  10%  dari  novator  tersebut dikecualikan  jika  novasi  dilakukan atas  inisiatif  Bank.  (5)  Setelah diadakan  novasi,  nilai  agunan  harus tetap meng cover seluruh outstanding pembiayaan yang diambil alih sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  (6) Bank  harus  meneliti  legalitas  usaha novator  seperti  pengesahan  akta pendirian  dan  perubahannya  oleh yang  berwenang,  ijin  usaha,  dan sebagainya  karena  usaha  novator

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
akan  menjadi  sumber  pelunasan pembiayaan.  (7)  Sebelum  akad novasi  ditandatangani,  Bank  harus meneliti  bahwa  syarat-syarat  novasi antara  nasabah  lama  dengan  novator harus  sudah  dipenuhi  oleh  kedua belah  pihak.  (8)  Untuk  badan  usaha baik berbadan hukum maupun bukan akta  novasi  harus  ditandatangani oleh pihak yang berwenang
sebagaimana  ditandatangani  oleh pihak  yang  berwenang.    (9)  Akad pembiayaan dan akad-akad turutannya  harus  diperbaharaui  dan ditandaangani  oleh  investor.  (10) Dalam  hal-hal  tertentu,  dimana diberlakukannya  ketentuan-ketenuan khusus  untuk  bidang  usaha  tertentu juga merupakan syarat sahnya novasi. (11) Kondisi makro ekonomi masih  mendukung  pengembangan usaha kelak dikemudian hari. 2. Kompensasi Kompensasi  adalah  salah  satu  cara hapusnya  perikatan  yang  disebabkan oleh  keadaan  dimana  2  (dua) orang/pihak
masing-masing
merupakan  debitur  satu  terhadap yang lain, dan terjadinya kompensasi demi  hukum  tanpa  perlu  adanya
pernyataan  dari  para  pihak.  Yang dapat  dikompensasikan  hutang  uang dengan  uang  atau  hutang  barang dengan  barang  sejenis  yang  habis dipakai.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  kompensasi  disini  adalah kompensasi antara kewajiban nasabah dengan barang  agunan  yang dikuasai  Bank,  yang  dimungkinkan terjadi  apabila  Bank  terlebih  dahulu membeli  barang  agunan  tersebut sehingga  dengan  adanya  jual  beli tersebut Bank mempunyai kewajiban/hutang  membayar  kepada nasabah.  Hutang  Bank  yang  timbul karena Bank membeli barang agunan kemudian  dikompensasikan  dengan hutang  nasabah,  sehingga  memenuhi syarat  hukum  kompensasi  tersebut diatas.  Sehingga  kompensasi  disini dapat  diartikan  sebagai  pembelian barang  agunan  oleh  Bank  yang pembayarannya diperhitungkan dengan  kewajiban/hutang  nasabah. Kompensasi  dapat  berupa  tindakan- tindakan  sebagai  berikut:  (1)  Yang dikompensasikan dengan pembiayaan  adalah  barang  agunan dan/atau  aktiva  tetap  lainnya  yang mempunyai  nilai  seimbang  dengan
kewajiban nasabah kepada Bank. (2) Bank  menerima  barang  agunan  dan yang  akan  dikompensasikan  dengan pembiayaan  dan  Bank  memberikan tambahan pembayaran kepada
nasabah  apabila  nilai  barang  agunan yang dikompensasikan melebihi
kewajiban nasabah kepada Bank.  (3)
Bank menerima barang  agunan  yang akan dikompensasikan
dan menghapuskan  sebagian  kewajiban nasabah  kepada  Bank  karena  nilai agunan  yang  akan  dikompensasikan tidak  seimbang  dengan  kewajiban nasabah  kepada  Bank  serta  tidak adanya  kekayaan  lainnya  lagi  atau kewajiban tersebut di rescheduling.
(3) Likuidasi
Likuidasi  adalah  penjualan agunan  yang  hasilnya  digunakan untuk  melunasi  kewajiban  nasabah kepada  Bank,  baik  dilakukan  oleh nasabah yang bersangkutan atau oleh pemilik barang agunan dengan persetujuan dan dibawah pengawasan  Bank.  Likuidasi  agunan
dapat dilakukan melalui dua tindakan,  yakni  penjualan  agunan dan  penebusan  agunan,  dengan penjelasan sebagai berikut: (1)
Penjualan  agunan.  Penjualan  agunan dapat  dilakukan  melalui  dua  cara, yaitu:  (a)  Penjualan  agunan  secara dibawah  tangan,  atau  (b)  Penjualan agunan  secara  lelang.  (2)  Penebusan agunan.  Penebusan  agunan  yaitu pencairan  atau  penarikan  agunan pembiayaan dari Bank oleh nasabah/pemilik  agunan/ahli  waris pemilik  agunan  (bukan  nasabah) dalam rangka
penyelesaian pembiayaan  dengan  menyetorkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh Bank.
Penyelamatan/penyelesaian pembiayaan  dengan  cara  likuidasi agunan  dapat  dilakukan  dilakukan terhadap  nasabah  yang  berdasarkan penilaian secara kuantitatif merupakan  alternatif  yang  terbaik. Agunan yang akan dilakukan langkah  likuidasi  minimal  telah memenuhi  kriteria  sebagai  berikut: (1)  Dalam  rangka  penyelamatan pembiayaan:  (a)  Pembiayaan  telah masuk dalam kategori non lancar. (b) Usaha  nasabah  masih  ada  dan memiliki  prospek  untuk  membaik, dan  berkembang.  (c)  Tidak  dalam proses  sengketa  dengan  pihak  lain.

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
(2)  Dalam  rangka  penyelesaian pembiayaan:  (a)  Usaha  nasabah macet atau sudah tidak ada dan tidak mempunyai  kemampuan  membayar. (b)  Telah  dilakukan  berbagai  upaya penagihan  dan  penyelamatan  namun tidak  berhasil.  (c)  Tidak  dalam proses sengketa dengan pihak lain.
(2) Subrogasi
Subrogasi adalah hak kreditur (Bank)  kepada  pihak  ketiga  karena adanya pembayaran kewaiban-
kewajiban nasabah (pelunasan)
kepada  kreditur  oleh  pihak  ketiga tersebut.  Dengan  adanya  subrogasi, perikatan  hutang  piutang  antara kreditur  dengan  debitur  tidak  hapus, demikian pula semua janji-janji yang melekat  pada  perikatan  lama  tetap berlaku dan berpindah kepada kreditur baru yang melakukan
pembayaran tersebut. Apabila perikatan  lama  dijamin  dengan  hak tanggungan,  gadai,  fidusia,  maka hak-hak tagihan kreditur pihak ketiga juga  mengandung  pengikatan  barang agunan  seperti  itu.  Jika  pembayaran yang dilakukan pihak ketiga tersebut hanya  sebagian,  maka  pihak  ketiga tersebut  juga  hanya  mensubrogasi
sebagian  dari  hak-hak  kreditur. Apabila  subrogasi  dilakukan  secara murni  dan  menyeluruh  maka  jumlah kewajiban  debitur  tidak  terpengaruh oleh subrogasi, hanya saja krediturnya telah berganti.
Bentuk  subrogasi  ada  dua yaitu: (1) Seluruh kewajiban nasabah dilunasi  oleh  pihak  ketiga  dan kemudian Bank menyerahkan seluruh  barang  agunan  yang  ada kepada  pihak  ketiga.  (2)  Sebagian hutang  nasabah  diambil  alih  oleh Bank lain.
Praktek subrogasi yang sering dilaksanakan oleh kalangan
perbankan  adalah  pelunasan  seluruh pembiayaan karena nasabah memperoleh  pembiayaan  dari  Bank lain.  Namun  jika  subrogasi  murni akan dilaksanakan dan seluruh kewajiban  nasabah  akan  dibayar lunas,  maka  kondisi  nasabah  dapat dikesampingkan.
Apabila
pembayaran kewajiban disertai dengan permohonan keringanan pembayaran margin, setelah dilakukan perhitungan hasilnya dapat memberikan keuntungan yang

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
terbaik maka subrogasi dapat dilaksanakan.
Adapun pelaksanaan
subrogasi adalah sebagai berikut: (1) Subrogasi  dapat  terjadi  apabila  ada pembayaran  oleh  pihak  ketiga  atas seluruh  kewajiban  nasabah  dengan diperjanjikan  adanya  subrogasi.  (2) Adanya subrogasi tersebut harus atas persetujuan  nasabah.  (3)  Bersamaan dengan pelunasan kewajiban nasabah dibuatkan  akad  subrogasi  secara notariil.  (4)  Setelah  akad  subrogasi dibuat  maka  akad  pembiayaan  dan akad  pengikatan  jaminan  diserahkan kepada  pihak  ketiga  tersebut.  (5) Dengan  adanya  subrogasi  tersebut maka  kewajiban  nasabah  terhadap Bank  dapat  dinyatakan  lunas.  (6) Dalam  hal  yang  disubrogasikan hanya sebagian dari kewajiban nasabah maka Bank masih
berkedudukan sebagai kreditur sehingga  akad  pembiayaan  dan barang agunan serta akad
pengikatannya tidak perlu diserahkan kepada  pihak  lain  tersebut.  Bank masih tetap menguasai barang agunan tersebut.
(3) Penyelesaian
Pembiayaan Bermasaah Melalui Pengadilan Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengadilan merupakan  cara  yang  ditempuh  oleh Bank terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai  prospek dan tidak  mempunyai  itikad  baik  untuk menyelesaikan kewajibannya.
Penyelesaian  pembiayaan  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Penyelesaian pembiayan ini
merupakan cara terakhir yang ditempuh  oleh  Bank  apabila  segala upaya-upaya  lain  yang  dilakukan sebelumnya tidak berhasil.

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian  dan  penyajian  yang  telah diuraikan  diatas,  dapat diambil kesimpulan  bahwa  dalam  upaya menghindari terjadinya kredit bermasalah  pada  pembiayaan  mikro, PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Buleleng  sudah  baik,  yaitu  dapat dilihat dari awal permohonan
pengajuan pembiayaan telah dilakukan analisis secara menyeluruh

## Tri Wahyuni Desak Nyoman Sri werastuti
yang  pelaksanaannya  berpedoman pada prinsip 5C. Calon nasabah yang pembiayaannya
disetujui pembiayaannya  merupakan  calon nasabah  yang  benar-benar  layak untuk  diberi  pembiayaan.  Akan tetapi  tidak  adanya  denda  bagi nasabah  yang  terlambat  melakukan pembayaran, atau pembayaran dilakukan  sudah  lewat  tanggal  jatuh tempo  angsuran  membuat  nasabah memiliki  kebiasaan  untuk  terlambat
membayar sehingga peluang terjadinya  kredit  bermasalah  masih ada.
Berdasarkan  simpulan  diatas,
maka  dapat  diformulasikan  saran
sebagai berikut: Dalam upaya menghindari kebiasaan buruk nasabah terlambat melakukan pembayaran  yang  dikarenakan  tidak adanya denda bagi nasabah,
perusahaan hendaknya perlu
mempertimbangkan  lagi  mengenai adanya denda tersebut. Karena dengan  adanya  denda  nasabah  akan berusaha  melakukan  pembayaran
tepat pada waktunya untuk menghindari denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio.  2001. Bank  Syariah  dari Teori  ke  Praktik. Jakarta  :  Gema Insani.
Cipta, Hamzah. Imaniyati, Sri. 2002.
Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam. Bandung:
Mandar Maju.
Faturrahman Djamil. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah . Jakarta : Sinar Grafika.
GM,  Verryn  Stuart,  dkk.  1993. Kelembagaan Keuangan Lainnya. Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Umum.
Hasibuan. 2008. Dasar-dasar Perbankan . Jakarta; Bumi Aksara Ismail. 2010. Manajemen Perbankan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group Karim,  Adiwarman.  2004. Bank Islam. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada
Kasmir. 2004. Dasar-Dasar
Perbankan. Cetakan Pertama.
Jakarta : Grafindo Persada.
Kasmir.  2008. Bank  dan  Lembaga
Keuangan Lainnya. Edisi
Revisi,  Jakarta  :  Rajawali Pers Mulyadi.  2001. Sistem  Akuntansi .
Edisi IIIJakarta : Salemba Empat.
Lubis, Suhardi, 2000. Hukum Ekonomi  Islam. Jakarta:  Salemba
Empat.
Sudarsono. 2004. Bank dan Lembaga
Keuangan Syari’ah. Yogyakarta : EKONISIA.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
8/8/DPbS. Perihal
Perubahan-Perubahan
Kegiatan  Usaha  Bank  Umum
Konvensional  Menjai  Bank Umum  Yang  Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah  oleh  Bank  Umum Konvensional.
Yusuf,  Ayus  Ahmad  dan  Abdul
Aziz. 2009. M anajemen operasional Bank Syariah.
Cirebon :  STAIN Press.
-----------    2006 Surat  Edaran Operasi  Priority  Banking .  PT  Bank
Syariah Mandiri
………..  2012 Standar  Prosedur Operasional  Babk. PT.  Bank Syariah Mandiri