Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri Sakudu01@gmail.com, wahyunibun@uwgm.ac.id Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  Notaris  pada  saat  berlakunya  Peraturan Jabatan Notaris  berada  pada  Hakim  Pengawas  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan  Negeri  untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  dari  Notaris  sebagai  pejabat  umum  maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 2  Tahun  2014. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  tugas  pengawasan terhadap  Notaris  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  dan  Dewan  Kehormatan  serta peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Metode yang digunakan  adalah  menggunakan  metode Normatif  empiris,  dengan  spesifikasi  penelitian deskriptif  analitis. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan  adalah  berkaitan dengan  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Notaris;  2)  Peranan  dan  fungsi  Majelis  Pengawas Wilayah  terhadap  Pelaksanaan  tugas  Jabatan  Notaris  melakukan  tugasnya  selalu memperhatikan  dan  melihat  relevansi  serta  urgensi  seorang  Notaris  dipanggil  sebagai  saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang  dilekatkan  pada  minuta  tersebut  untuk  proses  peradilan,  penyidikan  atau  penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.

## Kata Kunci : Majelis Pengawas, Jabatan Notaris

## ABSTRACK
As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply for him and also must be capable with responsibility in provide ail authentically deed that applied to those community require it. The control that was  effected  to  the  Notary  while  adopting  a  regulation  to  the  Notary  official  set  upon  art supervisor  judge  appointed  by State  Court  perhaps  in  relating  With  controlling  on  all  acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on notary as public official however, it was issued a new regulation drat effective for all Notaries; namely the Acts No.2 of 2014. The research uses juridical normatif as the method, with the research specification of  descriptive  analytical.  The  collected  data  are  analyzed  qualitatively  upon  the  problem describing with the deductive conclusion. While for supervision that done by honour council related  to  code  infringement  etik  notary  public  profession;  2)  part  and  area  supervisor assembly  function  towards  notary  public  function  task  execution  does  the  task  always  pay attention and see relevance with urgency a notary public is called as also as suspected with taking  minuta  or  photo  copy  also  letters  that  pasted  in  minuta  for  judicature  process, investigation  or  publik  prosecutor.  in  the  affirmative  has  meaning  that  without  sanctions existence so the mentioned can not be done.

## Keyword: Supervisor Assembly, Notary Public Function

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Era  globalisasi  saat  ini,  jasa  Notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat,  karena  Notaris  merupakan jabatan  tertentu  yang  menjalankan  profesi dan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam Penjelasan Umum Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan  Notaris,  menerangkan  bahwa dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia,  Negara  Republik Indonesia  adalah  negara  hukum  yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan  hukum  yang  berintikan kebenaran  dan  keadilan.  Ketertiban  dan perlindungan  hukum  menuntut  antara  lain bahwa lalu  lintas  hukum  dalam  kehidupan masyarakat  memerlukan  adanya  alat  bukti yang  menentukan  dengan  jelas  hak  dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.
Akta  Otentik  sebagai  alat  bukti  yang terkuat  dan  terpenuh  memiliki  peranan penting  dalam  setiap  hubungan  hukum dalam  kehidupan  masyarakat,  diantaranya di  dalam  hubungan  bisnis,  kegiatan  di bidang  perbankan,  pertanahan,  kegiatan sosial  dan  di  dalam  kebutuhan  hidup  lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa  Akta  Otentik  yang menentukan secara  jelas  hak  dan  kewajiban,  menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula  memberi  sumbangan  nyata  bagi penyelesaian  perkara  secara  murah  dan cepat  bagi  masyarakat.    Karena  itu  apa yang  dinyatakan  dalam  Akta  Otentik  itu harus diterima sepenuhnya oleh para pihak, kecuali  pihak  yang  berkepentingan  dapat dapat  membuktikan  hal  yang  sebaliknya secara memuaskan di persidangan pengadilan. 1 Peranan  Majelis  Pengawas  Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap
1 Habib Adjie, 2011, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, hal, 15.
Notaris,  supaya  dalam menjalankan  tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya  dan  tidak  melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,  fungsi  Majelis  Pengawas  Notaris adalah  agar  segala  hak  dan  kewenangan maupun  kewajiban  yang  diberikan  kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya    sebagaimana  yang  diberikan oleh  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  senantiasa  dilakukan  diatas  jalur yang  telah  ditentukan,  bukan  saja  jalur hukum,  tetapi  juga  atas  dasar  moral  dan etika  demi  terjaminnya  perlindungan hukum  dan  kepastian  hukum  bagi  pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting  juga  peranan  masyarakat  untuk mengawasi    dan  senantiasa  melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan  tugas  jabatannya  tidak sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat.  Dengan  adanya  laporan  seperti ini  dapat  mengeliminasi  tindakan  Notaris yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris. 2
Di  dalam  ketentuan  Pasal  67  sampai dengan  Pasal  81  Undang-undang  Jabatan Notaris  (UUJN)  terdapat  sarana  kaidah- kaidah  hukum  untuk  mengawasi  Notaris yang  meliputi  perilaku  Notaris  dan pelaksanaan jabatan Notaris.
Fungsi  Notaris  di  dalam  dan  diluar pembuatan  Akta  Otentik  untuk  pertama kalinya  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan Notaris  secara  komprehensif.  Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap  Notaris  yang  dilaksanakan  Oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan  melibatkan  pihak  ahli  akademisi, disamping  departemen  yang  tugas  dan tangung  jawabnya  di  bidang  kenotariatan serta  Organisasi  Notaris,  dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum  bagi  masyarakat  pengguna  jasa
Notaris.
Pada  faktanya  terjadi  penyimpangan- penyimpangan yang banyak dilakukan oleh
2 Ibid.
Notaris  dalam  melaksanakan  kewenangan dan  jabatannya  mulai  dari  penyimpangan- penyimpangan  yang  bersifat  administratif maupun penyimpangan-penyimpangan
yang  mengakibatkan  kerugian  materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris. Untuk menjalankan
fungsi pengawasan  dengan  baik  maka  telah disusun  beberapa  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tugas, wewenang dan  kewajiban  Majelis Pengawas Wilayah Notaris  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2016  tentang  Majelis  Kehormatan Notaris. Nomor:  M.01-HT.03.01  Tahun
2006  tentang  Syarat dan  Tata  Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian  Notaris  dan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10  Tahun  2007  Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. 3 Penulis  hendak  mengamati  peranan
Majelis  Pengawas  di  tingkat  Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris,  karena  selain  Majelis  Pengawas Pusat,  Majelis  Pengawas  Wilayah  juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan  pelanggaran  baik  yang  berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,  sehingga  dapat  dijatuhkan  sanksi. Untuk  memperjelas  hal  tersebut  diatas, maka  akan  ditinjau    lebih  lanjut  tentang pengawasan  Notaris  di  wilayah  Propinsi Kalimantan Timur  dan bagaimana kinerja
Majelis Pengawas Wilayah dalam
menyikapi  kendala-kendala  yang  muncul di lapangan berkaitan dengan tugas jabatan Notaris.
3 Habib Adjie, 2014, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cet. 4, Refika Aditama, Bandung, hal, 46.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan  di  atas,  maka  rumusan masalah dalam penulisan proposal penelitian ini adalah : a. Bagaimana  Peranan  Majelis  Pengawas Wilayah Notaris Dalam  Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris ? b. Apa Kendala Majelis Pengawas Wilayah  Notaris Dalam  Melakukan Pengawasan  Terhadap  Notaris  Yang
Melanggar  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ?

## METODE PENELITIAN

## a. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  Normatif  adalah  Metode  yuridis normatif merupakan studi penulisan dokumen  baik  itu  kajian  terhadap  norma dan  asas  yang  berkaitan  dengan tindakan yang  dilakukan  Majelis  Pengawas  Notaris dalam  melakukan  pengawasan terhadap notaris  dalam  menjalankan  jabatannya. Jadi metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif, mengenai Peran Pengawas Wilayah Notaris. b. Sumber Data Sumber data yang dipergunakan penulis  untuk  menunjang  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Data Sekunder
Data  sekunder  dilakukan  dengan  cara studi kepustakaan yang diperoleh dari data literatur-literatur  dan  buku-buku  yang sesuai dengan permasalahan dengan permasalahan dalam penelitian ini. a. Bahan  hukum  primer,    yaitu  bahan- bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yang berupa : 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4) Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
5) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia
Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004 Tentang  Pedoman  Tugas  Majelis Pengawas Notaris
6) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang  Pengambilan    Minuta  Akta dan Pemanggilan Notaris 7) Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris b. Bahan  hukum  sekunder diperoleh  dari bahan  kepustakaan  meliputi  literatur- literatur  khususnya  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan  hukum  tersier  diperoleh  dari bahan  kepustakaan  meliputi  kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia c. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut: 1. Studi Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti. 2. Studi Kepustakan, yaitu dengan mengumpul  data-data  yang  diperoleh dari kamus  hukum  dan  KBBI  serta literatur-literatur,  di  mana  data  tersebut dianggap relevan terhadap permasalahan yang ada. 3. Studi Lapangan dengan cara melakukan observasi langsung pada tempat penelitian  serta  melakukan interview atau  wawancara  terhadap  pihak  terkait yaitu,  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  Hak Asasi  Manusi  serta Majelis Pengawas Wilayah dan anggota.

## d. Analisa Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif  ialah memberikan  gambaran  tentang peran  dari Majelis  Pengawas  Notaris  khususnya  yang
berada  di  tingkat Wilayah  dalam  upaya memberikan  pengawasan  terhadap  Notaris agar  tidak  melakukan  berbagai  hal  diluar Undang-Undang  Jabatan  Notaris  demi menjaga  wibawa  Jabatan  Notaris  dan masyarakat  agar  tidak  mengalami  kerugian yang dapat terjadi ketika Notaris melanggar ketentuan yang telah berlaku, kemudian dari data  yang  diperoleh  melalui  observasi  dan wawancara  yang  dilakukan  diklasifikasi untuk  selanjutnya  disistematiskan  dan  pada akhirnya  di  analisi  untuk  dijadikan  dasar dalam membuat suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN
A. Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan Notaris
Setelah  di  berlakukannya  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30
Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris, terdapat  beberapa  perubahan  ketentuan yang mengatur pengawasan dan pembinaan  yang  di  lakukan  oleh  Majelis Pengawas  Daerah.  Pengawasan  terhadap Notaris  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas
Daerah, sedangkan pembinaan yang sebelumnya  juga  kewenangan  Majelis Pengawas Daerah sekarang menjadi kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris. Majelis  kehormatan  notaris  adalah  suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan  pembinaan  notaris  dan kewajiban  memberikan  persetujuan  atau penolakan  untuk  kepentingan  penyidikan dan  proses  peradilan,  atas  pengambilan fotokopi  minuta  akta  dan  pemanggilan notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan yang  berkaitan  dengan  akta  atau  protokol notaris  ynag  berada  dalam  penyimpanan Notaris.  Sedangkan  Majelis  pengawas notaris adalah suatu badan yang mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Mengenai kewenangan Majelis Pengawas  (  Daerah,  Wilayah,  dan  Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas  yang  perlu  untuk  diluruskan
sesuai  aturan  hukum  yang  berlaku,  yaitu atas  laporan  Majelis  Pemeriksa  jika menemukan  suatu  tindak  pidana  dalam melakukan  pemeriksaan  terhadap  notaris,
maka majelis pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Menurut  Pasal  1  angka  24  Kitab Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) bahwa laporan adalah pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh seseorang  karena  hak  atau  kewajiban berdasarkan undang-undang
kepada pejabat  berwenang  tentang  telah  atau sedang  atau  diduga  akan  terjadinya peristiwa  pidana.  Berdasarkan  isi  Pasal tersebut,  bahwa  syarat  untuk  menjadi pelapor, yaitu:
1) Seorang ( satu orang / perseorangan); dan 2) Ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.
Majelis  Pengawas  merupakan  suatu badan  dengan  parameter  seperti  ini dikaitkan  dengan  Pasal  1  angka  24 KUHAP,  bahwa  yang  dapat  menjadi pelapor  adalah  subjek  hukum  berupa orang, bukan majelis atau badan. Berkaitan pula dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP,  dalam  Pasal  5  ayat  1  huruf  a angka  1  dan  Pasal  7  ayat  (1)  disebutkan bahwa, penyidik dan penyelidik berkewajiban mempunyai wewenang menerima  laporan  atau  pengaduan  dari seseorang  tentang  adanya  tindak  pidana. Substansi  Pasal  ini  menegaskan  bahwa penyelidik  atau  penyidik  hanya  menerima pengaduan  atau  laporan  dari  orang. Dengan  demikian  tidak  tepat  Majelis Pengawas bertindak sebagai pelapor tindak pidana,  karena  Majelis  Pengawas  bukan subjek Hukum berupa orang.
Pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal  85  UUJN  ,  sanksi  berupa  teguran lisan  dan  teguran  tertulis  hanya  dapat dijatuhkan  oleh  MPW.    Sanksi  berupa pemberhentian  sementara  dari  jabatan notaris  hanya  dapat  dijatuhkan  oleh  MPP, dan  sanksi  berupa  pemberhentian  dengan tidak  hormat  dari  jabatan  notaris  serta
pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas  usulan  dari  MPP.  Pada  dasarnya pengangkatan  dan  pemberhentian  notaris dari  jabatannya  sesuai  dengan  aturan hukum  bahwa  yang  mengangkat  dan  yang memberhentikannya  harus  instansi  yang sama, yaitu Menteri.
Kita  telah  mengetahui  bahwa  MPW dan MPD  terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu : (1).  Notaris,  (2)  Pemerintah/Birokrat  dari Departemen  Hukum  dan  HAM  setempat, dan  (3).  Akademisi  dari  fakultas  hukum. Bahwa  dari  ketiga  unsur  tersebut  belum tentu  mempunyai  pemahaman  yang  sama, yaitu mengenai apa saja batasan atau tolak ukur MPD dalam memeriksa Notaris untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal  66  UUJN. Bahwa batasan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada 3 (tiga) aspek akta, yaitu (1). Lahiriah, (2). Formal dan (3). Materil.
Bahwa  aspek  lahiriah  yang  berarti akta Notaris harus secara fisik harus dilihat apa  adanya,  dan  aspek  formal  mengenai mekanisme/prosedur pembuatan akta berdasarkan  UUJN,  serta  aspek  materil yang berarti tugas Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam bentuk akta Notaris selama sepanjang  sesuai  dengan  aturan  hukum yang berlaku, dan tidak dapat diimplementasikanhya sebuah akta Notaris bukan kesalahan Notaris, selama sepanjang tidak  dapat  diimplementasikannya  akta Notaris  bukan  hasil  konspirasi  Notaris dengan  para  penghadap  dengan  maksud dan tujuan untuk merugikan para penghadap atau pihak lainnya.
Batasan tersebut harus dijadikan tolak ukur  oleh  MPW  dan  MPD,  kalau  anggota MPW  dan MPD  yang  berasal  dari  unsur Notaris  sudah  pasti  mengetahui  dan memahami  ketiga  aspek  tersebut,  tapi unsur  anggota MPW  dan MPD    yang bukan dari Notaris belum tentu memahami ketiga  hal  tersebut,  oleh  karena  itu  jika tidak ada pemahaman yang sama mengenai batasan  pemeriksaan  tersebut,  maka  para Notaris  sangat  rentan  untuk  selalu  menuju jalan  ke  hotel  prodeo,  dan  jika  terjadi permasalahan  dianggap  turut  serta  atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Agar ada pemahaman yang sama mengenai
batasan pemeriksaan tersebut di atas, maka perlu  diadakan  Forum  Majelis  Pengawas Notaris  Indonesia,  dan  inisiatif  seperti  ini harus  dimulai  dari  Organisasi  Jabatan Notaris  (seperti  INI).  Meskipun  dalam  hal ini  MPD  bukan  kepanjangan  tangan Organisasi  Jabatan  Notaris  dan  tidak bertujuan  untuk  melindungi  Notaris,  tapi dalam  hal  ini  sangat  wajar  jika  para Notaris  sebagai  anggota  dari  Organisasai Jabatan  Notaris  mendapat  perlindungan yang  memadai  dari  organisasinya.  Dengan cara  memberikan  pemahaman  yang  sama mengenai  batasan  pemeriksaan  Notaris sebagaimana tersebut di atas.
Pemeriksaan atau sidang yang dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas,  Notaris sebagai  terlapor  (ataupun  Notaris  sebagai pelapor  yang  melaporkan  sesama  Notaris) Majelis  Pengawas  diberi  wewenang  untuk mendengarkan  keterangan  dan  menerima tanggapan  serta  menerima  buktibukti  dari Notaris  sebagai  terlapor  (ataupun  Notaris sebagai  pelapor  yang  melaporkan  sesama Notaris).
Majelis  Pengawas  dalam  menjalankan kewenangannya  mengeluarkan  putusan yang  ditujukan  kepada  Notaris,  baik putusan  menjatuhkan  sanksi  administratif ataupun putusan mengusulkan untuk memberikan  sanksi-sanksi  tetentu  dari MPW  kepada  MPP  ataupun  MPP  kepada Menteri. Kewenangan pengawasan dan pemeriksaan  terhadap  Notaris  adalah Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris.
Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai  tugas  membantu  Presiden dalam  menyelenggarakan  sebagian  urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris secara atributif  ada  pada  Menteri  sendiri,  yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Kedudukan Menteri  sebagai  eksekutif  (pemerintah) yang  menjalankan  kekuasaan  pemerintah
dalam  kualifikasi  sebagai  Badan  atau Jabatan  Tata  Usaha  Negara.  Berdasarkan Pasal  67  ayat  (2)  UUJN  Menteri mendelegasikan  wewenang  pengawasan tersebut  kepada  suatu  badan  dengan  nama Majelis  Pengawas. Majelis  Pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun
2004, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap  Notaris.    Dengan  demikian
Menteri  selaku  delegans  dan  Majelis Pengawas  selaku  delegataris.  Majelis Pengawas  sebagai  delegataris  mempunyai wewenang  untuk  mengawasi  Notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada delegans. Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Majelis Pengawas  harus  berdasarkan  kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk  mengambil  keputusan,  hal  ini  perlu dipahami karena anggota Majelis
Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga  tindakan  atau  keputusan  dari Majelis  Pengawas  harus  mencerminkan tindakan  suatu  Majelis  Pengawas sebagai suatu  badan,  bukan  tindakan  anggota Majelis  Pengawas  yang  dianggap  sebagai tindakan Majelis Pengawas. Dengan demikian  jika  Menteri  Hukum  dan  HAM RI  yang  secara  atribusi  mempunyai kewenangan  Pengawasan  yang  kemudian didelegasikan  kepada  Majelis  Pengawas, maka Menteri telah memberikan kewenangan  kepada  Majelis  Pengawas Notaris  untuk  melakukan  suatu  tindakan yang sesuai dengan wewenangnya, termasuk mengeluarkan aturan-aturan yang penting  agar  Majelis  Pengawas  Notaris bisa jalan, tapi dengan keluarnya Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia nomor : M.03.HT.03.10.  Tahun  2007  Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan  Notaris,  Menteri  masih mengintervensi dan ingin menarik kembali delegasinya  yang  sudah  diberikan  kepada Majelis Pengawas Notaris.
Tindakan Menteri Hukum dengan Peraturan  tersebut  telah  tidak  sesuai dengan  Norma  atau  kaidah  Hukum Administrasi dalam penyelenggaraan negara yang baik dan bertentangan dengan
Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal  53  ayat  2  huruf  b  Undang-undang Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara). Jika Menteri telah mendelegasikan pengawasan Notaris
kepada  Majelis  Pengawas  Notaris,  maka Majelis  Pengawas  Notaris  mempunyai kewenangan  penuh  untuk  melaksanakan pengawasan,  termasuk  membuat  aturan- aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan pengawasan.  Dan  Menteri  tidak  perlu  lagi membuat  aturan  hukum  lainnya  untuk dilaksanakan oleh  Majelis Pengawas Notaris.
Pengawasan  Notaris  dibedakan  antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatanya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan  yang  dilakukan  oleh  Notaris diluar menjalankan jabatanya diawasi oleh Dewan  Kehormatan  Notaris.  Pengawasan tersebut  pada  dasarnya  adalah  merupakan wujud  dari  perlindungan  hukum  terhadap Notaris  itu  sendiri  oleh  karena  dengan adanya  suatu  pengawasan,  maka  setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun  diluar  jabatannya  selalu  dalam koridor hukum.    Dengan  adanya  Majelis Pengawas menurut
penulis akan memberikan perlindungan hukum terhadap
Notaris,  sehingga  menghindari  adanya campur tangan pihak lain berkaitan dengan Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya secara profesional.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang  Jabatan  Notaris (UUJN)  tidak  terdapat  kata  “Perlindungan Hukum”,  namun  demikian  dengan  di undangkannya UUJN tersebut memberikan pengayoman  yang  lebih  baik  terhadap Notaris  dalam  menjalankan  profesinya secara profesional.  Masalah  yang  dihadapi Notaris  dalam  menjalankan  profesinya, adalah  ketidakcermatan  dan  ketidaktahuan mengenai  apa  yang  dilakukan  sudah  tahu
tetapi  tetap  dilakukankan  juga  dengan tidak  mengindahkan  ketentuan  perundan- gundangan dan sanksi yang akan dihadapi.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun 2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas
Notaris menyatakan bahwa :
1. Pada sidang pertama yang ditentukan, Pelapor  dan  Terlapor  hadir,  lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan  dengan  membacakan laporan  dan  mendengar  keterangan Pelapor.
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  Terlapor diberi  kesempatan  yang  cukup  untuk menyampaikan tanggapan. 3. Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan. 4. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa  Daerah  dalam  jangka waktu  paling  lambat  30  (tiga puluh) hari  kalender  terhitung  sejak  laporan diterima. Apabila pihak penyidik akan memanggil  Notaris  baik  sebagai  saksi maupun  tersangka,  maka  penyidik  harus mengirim  surat  terlebih  dahulu  kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Tindakan hukum pemanggilan, pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukan oleh  penyidik  dapat  dilakukan  terhadap Notaris  baik  sebagai  saksi  maupun tersangka terutama dalam kaitannya dengan  suatu  tindakan  pidana  dalam pembuatan akta oetentik oleh Notaris yang bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Menurut penulis pentingnya pemahaman  yang  sama  antara  Notaris dengan institusi lain dalam pembuatan akta otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  sebagai alat  bukti.  Hal  ini  dikarenakan  masih sering terjadi adanya perbedaan pandangan yang  muncul  dalam  penafsiran  atas  dasar kepentingan tugas dan fungsi institusi atau lembaga  agar  tidak  melakukan  kesalahan
penafsiran  dari  pengertian  suatu  undang- undang. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlidungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa  atau perbuatan  hukum  yang  diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan  profesi  dalam  pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu
mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang diangkat  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia,  bertugas  untuk  melayani kepentingan  masyarakat  yang  memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat  akta  otentik  mengenai  perbuatan hukum  yang  diinginkan  oleh  masyarakat. Adapun  tujuan  masyarakat  mendatangi seorang  Notaris  untuk  membuat  akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan  berlaku  sebagai  alat  bukti  yang sempurna baginya.
Ketentuan  Pasal  1868  KUH  Perdata tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan  Jabatan  Notaris  (PJN)  yang dimuat dalam Stbl. 1860.3, yang selanjutnya  Peraturan  Jabatan  Notaris (PJN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak  diundangkannya  Undang-Undang
Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan Notaris.
Dari rumusan diatas penulis menganalisa  yang  menjadi  tujuan  pokok pengawasan  adalah  agar  segala  hak  dan kewenangan  maupun  kewajiban  yang diberikan kepada Notaris dalam
menjalankan  tugasnya  sebagaimana  yang digariskan  dalam  peraturan  dasar  yang bersangkutan,  senantiasa  dilakukan  di  atas jalur  yang  telah  ditentukan,  bukan  saja jalur  hukum  tetapi  juga  atas  dasar  moral dan  etika  profesi  demi  terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi  masyarakat Pembentukan  Majelis Pengawas yang dalam hal ini adalah MPW sebagai  focus  utama  penulis,  hadir untuk menyelamatkan  kepentingan  masyarakat dari  kerugian  yang  diakibatkan  oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra  dan  kewibawaan  lembaga Notariat  serta  melindungi  nama  baik
kelompok  profesi  Notaris  dari  penilaian yang  umum. Selain  hal  tersebut  menurut penulis  peran  utama  yang  dilakukan  oleh Majelis Pengawas Wilayah, yaitu menyaring  laporan  yang  masuk  melalui MPD dan  meneliti  kembali  masalah tersebut  agar  nantinya  tidak  terjadi kesalahan  dalam  pengambilan  keputusan karena  yang  dilindungi  bukan  hanya masyrakat  yang  merasa  dirugikan  namun seseorang  yang  juga  mengemban  jabatan notaris itu sendiri. Dengan adanya peradilan yang  dilakukan  oleh  MPW tersebut, maka akan memberikan perlindungan  hukum  dan  jaminan  kepada
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya secara profesional. B. Kendala Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Yang  Melanggar Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang

## Jabatan Notaris
Arif  Endang  Dwi  Wahyuni  S.H,. M.Kn adalah  salah  satu  notaris  yang berkedudukan  di  Kota  Samarinda  serta menjadi sekertaris Pengwil INI Samarinda, terkait  tentang  tugas  dari  INI  (Ikatan Notaris  Indonesia)  khususnya  Pengurus Wilayah  dalam  hal  pengawasan  terhadap notaris  tidak  berperan  penting karena  hal mengenai  pengawasan  menjadi  tanggung jawab  dari  Majelis  Pengawas  Notaris. Tugas  dari  INI  hanya  terkait  organisasi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan  rapat  pleno,  pemilihan  Ketua dan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan teknis,  kemudian  yang berkaitan  dengan jabatan notaris yang memantau ialah MPD dan  MPW  tuturnya,  dan  dari  sudut pandang  beliau  sebagai  notaris  terkait pemeriksaan  rutin  yang  dilakukan  Majelis Pengawas  Notaris  dalam  hal  ini  adalah MPD  sebagai  perpanjangan  tangan  MPW, saat  melakukan  pemeriksaan  terhadap notaris  seharusnya  unsur  akademisi  yang telah  tercantum  dalam  undang-undang haruslah para dosen atau guru besar dalam bidang  kenotariatan  bukan  hanya  sekedar dosen  dari  fakultas  hukum,  menurutnya yang  sangat  berperan  penting  dalam pemeriksaan dan pengawasan adalah unsur
notaris  sendiri,  karena  hanya  notaris  yang mengerti dalam benar tidaknya pembuatan akta, hal ini karena tidak semua unsur dari
Majelis  Pengawas  Notaris  memamahami benar Undang-Undang Jabatan Notaris. 4 Aji Suryana Jamaluddin Jadayat,SH,M.KN adalah salah satu notaris yang berkedudukan di Samarinda sekaligus menjadi  Ketua  Majelis  Pengawas  Notaris Daerah,  “mengenai  kendala  yang  dihadapi dalam  melakukan  pengawasan  terhadap jabatan  notaris  yang  dilakukan  oleh  MPD hanya  terkait  pelaporan  dari  masyarakat yang  merasa  dirugikan  oleh  notaris sehingga  jangkauan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  MPD  tidak  terlalu  luas, terkait  hadirnya  unsur  akademisi  dalam keanggotaan  yang  merupakan  amanat  dari undang-undang  dalam  pembagian  tugas dilapangan dalam tugas melakukan pemeriksaan  kita  memberikan  porsi  yang sama namun tentunya baik unsur pemerintah dan akademisi tidak melakukan pemeriksaan secara spesifik yang berhubungan  dengan  akta  notaris,  karena yang  mengetahui  benar  adalah  notaris sendiri.  Terkait  pelanggaran  kode  etik sendiri dalam organisasi notaris dalam INI ada  pengurus  dan  dewan  kehormatan, pengurus  sendiri  tidak  ikut  campur  dalam urusan  pelanggaran  kode  etik.  Kode  Etik sendiri  yang  terjadi  dalam  organisasi notaris  antar  sesama  rekan  biasanya  akan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, jadi memang bukan Pengwil tapi ada organisasi lain  dan  juga  pelanggaran  kode  etik  yang terkait  dengan  pihak  lain  diluar  INI  akan menjadi  rana  dari  MPD  dan  MPW,  jadi MPD itu menangani  perkara-perkara terkait  kode  etik  dan  pelanggaran  tugas jabatan notaris” 5
Peraturan  hukum  Pasal  70  dan  Pasal 71  Undang-Undang  Nomor.  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 73 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Jabatan Notaris , Pasal 13 ayat (1)
4 Wawancara dengan notaris Arif Endang Dwi Wahyuni S.H,. M.Kn pada tanggal 25 Oktober 2016
5 Wawancara dengan notaris Aji Suryanana J.J, S.H, M.KN selaku Ketua MPD pada tanggal 25 Oktober 2016
dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata  Cara Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Notaris dan Bagian  Ke  III  Nomor  1.2.  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39- PW.07.10  Tahun  2004  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Majelis  Pengawas
Notaris,  Pasal  8  ayat  1,  Pasal  9  sampai dengan  Pasal  11,  Pasal  14  sampai  dengan Pasal  18  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007
Tentang  Pengambilan    Minuta  Akta  dan Pemanggilan  Notaris,  Pasal  4  Kode  Etik Ikatan  Notaris  Indonesia,  yang  ditetapkan pada  tanggal  28  Januari  2005)  secara de facto (secara  kenyataan  di  Kalimantan Timur)  ditaati,  maka  aturan  hukum tersebut  Pasal  70  dan  Pasal  71  Undang- Undang  Nomor.  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris dan  Pasal  73  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan Notaris, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor
M.02.PR08.10  Tahun  2004  tentang  Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata  Cara Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Notaris dan  Bagian  Ke  III  Nomor  1.2.  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39- PW.07.10  Tahun  2004  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Majelis  Pengawas
Notaris,  Pasal  8  ayat  1,  Pasal  9  sampai dengan  Pasal  11.Pasal  14  sampai  dengan Pasal  18  Peraturan  Menteri  Hukum  dan
Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang  Pengambilan    Minuta  Akta  dan Pemanggilan  Notaris,  Pasal  4  Kode  Etik
Ikatan  Notaris  Indonesia,  yang  ditetapkan pada  tanggal  28  Januari  2005)  juga dianggap  berlaku  secara de  jure (secara hukum).
Namun pada faktanya secara de facto, yaitu  di  Kalimantan  Timur  Pasal  70  dan
Pasal  71  Undang-Undang  Nomor.  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris dan Pasal  73  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  Tentang    Jabatan  Notaris ,  Pasal  13 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  M.02.PR08.10  Tahun
2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas
Notaris  dan  Bagian  Ke  III  Nomor  1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor: M.39-PW.07.10  Tahun  2004  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Majelis Pengawas  Notaris,  Pasal  8  ayat  1,  Pasal  9 sampai  dengan  Pasal  11,  Pasal  14  sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia  Nomor:  M.03.HT.03.10  Tahun 2007  Tentang  Pengambilan    Minuta  Akta dan  Pemanggilan  Notaris,  Pasal  4  Kode Etik  Ikatan  Notaris  Indonesia,  yang ditetapkan  pada  tanggal  28  Januari  2005
tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, karena:
 Keterbatasan  dana  yang diberikan pemerintah  sering  menjadi  kendala dala  bagi  Majelis  Pengawas    dalam melakukan  pengawasan  dan  tentunya hal  ini  membuat  MPD,  MPW  dan MPP kesulitan dalam pengawasan.
 Kesibukan masing-masing anggota
Majelis  Pengawas  Notaris  Kalimantan Timur  baik  yang  bekerja  sebagai  dosen, maupun  yang  bekerja  sebagai  Notaris  dan yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.
 Tidak terdapatnya sebuah kantor sekretariat khusus  untuk  MPD,  MPW karena sampai sekarang Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM  menjadi  sekretariat  bagi  MPD dan  MPW  tentunya  mengganggu  peran melaksanakan tugas pengawasan dalam segi  administratif  pencatatan  laporan dari  masyarakat  tentang  Notaris  yang telah  melanggar  ketentuan  Jabatan Notaris yang  harus  dilakukan  oleh
Majelis Pengawas Notaris di Kalimantan Timur. 
Kurangnya kesepahaman mengenai tugas  dari  masing-masing  Majelis Pengawas  Notaris  baik  MPD  ataupun MPW dan instansi terkait.
Menyangkut  adanya  laporan  dari masyarakat  mengenai  adanya  dugaan pembuatan akta oleh Notaris yang merugikan  masyarakat,  maka  MPD  juga harus melakukan sidang dengan memanggil  pelapor  (masyarakat)  dan terlapor (Notaris yang dilaporkan). Hal ini sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  70  huruf  g  UUJN yang menyatakan bahwa : “Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD) berwenang menerima laporan dari
masyarakat mengenai  adanya  dugaan pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau pelanggaran  ketentuan  dalam  Undang- Undang ini.”
Sehingga  akan  didapat  keterangan yang  jelas  mengenai  permasalahan  yang terjadi yang pada akhirnya akan menentukan  keputusan  sidang  tersebut. Mekanisme  pelaporan  dari  masyarakat  itu menyangkut  pembuatan  akta  oleh  Notaris sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia  RI  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun 2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa :
1) Laporan  dapat  diajukan  oleh pihak yang merasa dirugikan.
2) Laporan  harus  disampaikan  secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris  disampaikan  kepada  majelis pengawas daerah. 4) Laporan masyarakat selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3 disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. 5) Dalam  hal  laporan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  3  disampaikan kepada  Majelis  Pengawas  Wilayah,
maka  Majelis  Pengawas  Wilayah
6) meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. 7) Dalam  hal  laporan  sebagaimana dimaksud  pada.  ayat  3  disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
Ketentuan  dalan  Pasal  23  ayat  5 tersebut  merupakan  implemantasi  dari ketentuan  Pasal  71  huruf  e  Undang- Undang  No.30  tahun  2004  tenatang Jabatan  Notaris  yang  menyatakan  bahwa  :
“Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban  memeriksa  laporan  dari masyarakat terhadap Notrais dan menyampaikan  hasil  pemeriksaan  tersebut kepada  Majelis  Pengawas  Wilayah  dalam jangka  waktu  30  (tigapuluh)  hari,  dengan tembusan  kepada  pihak  yang  melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.” Menurut analisa penulis pada prinsipnya Majelis Pengawas bukan merupakan superbody, namun  sebagai pembina,  pengayomi  dan  pelindung  serta berusaha  mendampingi  Notaris,  termasuk adanya status Notaris yang dipanggil untuk diperiksa  sebagai  saksi  dan  dalam  kasus tersebut tentunya harus ada dasarnya untuk menentukan  Notaris  yang  bersangkutan sebagai saksi. Sebab Notaris yang dipanggil  bukan  berarti  atau  belum  tentu bersalah,  akan  tetapi bisa  jadi  ada  faktor lain  yang  menyebabkan  Notaris  yang bersangkutan  berstatus  sebagai  saksi  yang kemungkinan juga dapat sebagai tersangka.  Dengan  dibentuknya  Majelis Pengawas  (mulai  dari  tingkat  daerah sampai  dengan  pusat),  diharapkan  Notaris lebih  profesional  dalam  menjalankan tugasnya.  Hal  ini  dikarenakan  eksistensi Majelis  Pengawas  baik  untuk  tingkat daerah  maupun  tingkat  pusat  merupakan pengawas sekaligus pelindung serta mengayomi Notaris agar tetap menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku. Sehingga dalam  hal  ini  peranan  Majelis  Pengawas
Daerah yang penting adalah selain memberi  pengawasan  juga  memberikan pembinaan  dan  perlindungan  Notaris,
khususnya kepada Notaris yang tersangkut perkara  pidana  berkaitan  dengan  akta-akta yang  dibuatnya.  Namun  demikian  secara umum  banyak  Notaris  yang  tersangkut masalah perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai penyebabnya. Untuk  itu  perlu  adanya  pembenahan yang  dimulai  dari  dalam,  yaitu  lembaga yang  mengangkat  dan  organisasi  Notaris itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  peran  organisasi diperlukan  agar  persoalan  tidak  berlarut- larut  karena  akan  merugikan  Notaris  itu sendiri  yang  pada akhirnya  juga  akan merugikan masyarakat, sehingga untuk.menyelesaikan  masalah  ini  perlu adanya  komitmen  dari  semua  pihak  yang berkompeten dalam hal ini. Menurut  penulis,    banyak  kasus  yang menimpa Notaris harus dijadikan pembelajaran  agar  tetap  menjaga  etika profesi  dan  menjalankan  tugas  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu,
mekanisme pengangkatan Notaris di seluruh  Indonesia  harus  transparan  dan konsisten  dengan  ketentuan  yang  ada. Apabila  terdapat  penyimpangan  harus diselesaikan  secara  hukum,  salah  satunya adalah dengan melakukan pengawasan dan memberikan  perlindung  hukum  kepada Notaris.  Dengan  demikian  perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  Majelis Pengawas  bukan  kepada  pribadi  Notaris tetapi  kepada  jabatan  Notaris  itu  sendiri, apabila  masalah  hukum  atas  Notaris  yang bersangkutan tidak berkaitan dengan jabatannya  maka  bukan  kewenangan  dari Majelis Pengawas.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  bahasan  pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : a. Peranan  Majelis  Pengawas  Wilayah Notaris dalam Melakukan pengawasan terhadap telaksanaan Jabatan  Notaris belum  efektif,  karena dalam  hal  pengawasan  MPW  tidak turun langsung karena sistem birokrasi  yang  mengatur  MPD  untuk bersentuhan  langsung  dengan  notaris dan masyarakat namun MPW
b. mengawasi  kinerja  dari  MPD  dalam melakukan tugasnya, MPW dalam hal ini  harus  selalu  memperhatikan  dan melihat relevansi serta urgensi seorang  Notaris  dipanggil  sebagai saksi  maupun  sebagai  tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya  maupun  surat-surat  yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses  peradilan,  penyidikan  atau penuntut umum, agar dapat mengambil  keputusan yang  tepat tentang  sanksi  apa  yang  harus diberikan terhadap notaris bermasalah. c. Kendala  Majelis  Pengawas  Wilayah
Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap  Notaris  yang  melanggar Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  Tentang  Jabatan  Notaris ialah keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah serta sistem birokrasi yang membuat  MPW  tidak  dapat    turun langsung  dan  bersentuhan  terhadap pelapor, dan ketidaksepahaman tentang  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai  Majelis Pengawas  Notaris
Wilayah  antar  unsur  serta  kesibukan setiap  anggota  baik  pemerintahan, notaris,  dan  akademisi  yang    dapat membuat  hambatan  saat  melakukan pemeriksaan  dan  pengawasan  secara teknis  dan  administratif  yang  kurang baik  dalam  pencatatan laporan  masuk dari masyarakat sering terjadi, sehingga  data  mengenai  notaris  yang belum  dan  telah  di  proses  dinyatakan hilang  oleh  pejabat  yang  bekerja  di Kantor  Kementerian  Hukum  dan HAM  yang  juga  salah  satu  anggota Majelis  Pengawas  Notaris,  dan  hanya tersisa  1 data  yang  masih  ada tentang notaris  yang  telah  di  proses  oleh Majelis Pengawas Notaris.

## B. Saran
a. Dalam menjalani peran sebagai Majelis  Pengawas  Wilayah Notaris, hendaknya Majelis Pengawas Wilayah yang  mengawasi  Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya  adalah  pengawas  yang memiliki  pengetahuan  dan  mengerti
tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan  akta  otentik  dan  juga memiliki integritas moral yang tinggi. b. Dalam menghadapi hambatan hendaknya dalam  kesibukan  masing- masing,  yaitu  dengan  menyediakan waktu  kusus  untuk  melakukan  tugas- tugas pengawasan, perlu adanya rapat rutin setiap triwulan untuk membahas kinerja masing-masing anggota Majelis  Pengawas  Notaris  Wilayah dan  Daerah,  membahas  pelangaran- pelanggaran  Notaris  apabila  ada laporan dari masyarakat, dan membahas  program  kerja  selama  1 (satu) tahun serta mengadakan evaluasi  setiap  rapat. Dan  dalam kendala  dana  hendaknya  ada  inisiatif dari  MPW  dan  MPD  dalam  meminta kepada pemerintah dalam hal ini ialah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  agar  mengeluarkan  Surat Keputusan  yang  berkenaan  tentang uang  iuran  yang  telah  ditentukan  dari setiap  notaris  untuk  membantu  dalam MPW dan MPD melakukan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Atau Literatur
Adjie,  Habib,  2011, Majelis  Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Bandung, Refika Aditama.
__________,  2013,  Cetakan,  3, Hukum Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik Terhadap  UU.  30  Tahun  2004
Tentang  Jabatan  Notaris, Bandung,
Refika Aditama. __________,  2013, Sanksi  Perdata  dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai  Pejabat  Publik,  Bandung, Refika Aditama.
__________  ,  2014,  Cetakan.  4, Hukum Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik Terhadap  UU.  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris. Bandung,
Refika Aditama.
Atmosudirjo,  Prajudi,  Cetakan.  3.  2012. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Fathana, Muclis dan Purwonto, Joko, 2012, Notaris Bicara Soal Kewarganegaraan, Jakarta, Watampore Press.
Hujubers,  Theo,  Cetakan.  3,  2010, Filsafat
Hukum  Dalam  Lintasan  Sejarah.
Yogyakarta, Andi.
HR,  Ridwan,  Cetakan.  2,  2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Press. Koentjoro,  Hakim  Diana,  2014, Hukum Administrasi  Negara, Bogor,  Ghalia
Indonesia.
Makmur,  2011, Kebijakan  Kelembagaan
Pengawasan, Bandung, Refika Aditama.
Soekanto,  Soerjono,  2009, Sosiologi  Suatu Pengantar,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada.
Sulihandari,  Hartanti  dan  Rifiani,  Nisya, 2013, Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi Notaris, Jakarta, Dunia Cerdas.
Untung,  Budi,  Cetakan.  3,  2013, Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia, Yogyakarta, Andi. Utrecht, E. dan Saleh, Djinjing, Cetakan. 4, 2010, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Widiatmoko,  2011, Himpunan  Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta,  Dunia
Cerdas.

## Kamus
Alwi Hasan, dkk., 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Amandemen IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman  Tugas  Majelis  Pengawas Notaris Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang  Pengambilan    Minuta  Akta dan Pemanggilan Notaris Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Nomor  7  Tahun  2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris Tesis Enggar  Listantri.  2008, Pelaksanaan Peran  Majelis  Pengawas  Daerah Dalam  Rangka  Upaya  Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kabupaten Bogor. Tesis Universitas Diponegoro Semarang.

## Wawancara
Wawancara dengan bapak Amru Walid Batubara, S.H.,MH selaku Kepala Divisi HaM dan HAKI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26 September 2016 Wawancara dengan notaris Arif Endang Dwi Wahyuni S.H,. M.Kn pada tanggal 25 Oktober 2016
Wawancara  dengan  notaris  Aji  Suryanana J.J, S.H,  M.KN  selaku  Ketua  MPD pada tanggal 25 Oktober 2016

## Arsip
Arsip  Laporan  Majelis  Pengawas  Daerah yang  diserahkan  kepada  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan
Hak  Asasi  Manusia  tanggal  28
Oktober 2010.
Arsip  Notula  Rapat  Majelis  Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda pada tanggal 10 Juni 2014
Arsip Kutipan paparan dari MPPN Bapak Winanto Wiryomartani,S.H.,M.H. dalam Rapat Koordinasi MPD dan MPW di Balikpapan tanggal 14 April 2016
Arsip laporan Rapat Koordinasi MPDN dan MPWN se-Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Balikpapan tanggal 14 April 2016

## Internet
http://www.landasanteori.com/2015/10/pen gertian-peranan-definisi- menurut.html diakses  25 Juli 2016, Jam 10:59 PM.