## Menimbang Hutang Luar Negeri Indonesia Bermanfaat atau Merugikan
Qurratul A’yun Nailufarh

## Pendahuluan
Didalam kehidupan ekonomi dunia dewasa ini terdapat dua kelompok besar negara  berdasarkan  capaian  kemajuannya,  yaitu  negara  industri  maju  ( developed countries) dan  negara  berkembang  atau  sedang  berkembang  ( (developing countries). Umumnya  negara  industri  maju    mempunyai  keunggulan  sumberdaya manusia  dan  infrastruktur  yang  sudah  mapan,  mendapatkan  bahan  mentah  dari negara  berkembang  Bahan  baku  industri  tersebut  diolah  menjadi  barang  jadi  atau setengah  jadi  yang  kemudian  dijual  kembali  ke  negara  berkembang  yang  memang diperlukan  untuk  kehidupan  ekonomi  dan  pembangunan.  Inilah  yang  mendasari terjadinya perdagangan dan pertukaran antar negara.
Negara-negara  maju  berkepentingan  mendorong  pembangunan  di  negara berkembang,  sebenarnya  lebih  didasari  kepentingannya  sendiri,  walaupun  terjadi pengaruh  peningkatan  pembangunan  di  negara  berkembang.    Karena  dengan semakin  terbukanya  hubungan  antar  negara,  maka  tingkat  kemakmuran  suatu negara akan berpengaruh terhadap negara lain. Oleh sebab itu bantuan luar negeri dan  hutang  luar  negeri  memainkan  peranan  penting  dalam  membiayai pembangunan.  Pendapat  Michael  Todaro  perihal Investment  and  Aid antara  lain dikemukakan  alasan  negara  maju  memberikan  bantuan  terutama    karena didalamnya  tercakup self-interest politik,  strategi  dan  ekonomi. Motif  politik  dapat dilihat  pada  saat  tahun  40-an,  kebijakan  Marshall  Plan  digunakan  sebagai  sarana untuk  mencegah  meluasnya  pengaruh  komunisme.  Hutang  Luar  Negeri  digunakan oleh  negara  donor  sebagai  alat  untuk  mempengaruhi  rezim  di  negara-negara penerima  pinjaman  dapat  dilihat  dengan    kencangnya  isu  HAM  sebagai  sarat pinjaman.  Dan  yang  terbaru  adalah  penggunaan  bantuan  luar  negeri    dikaitkannya dikaitkannya dengan  perlawanan  dan penanganan terorisme terutama  yang paling menonjol adalah di Pakistan dan Indonesia.
Motif  ekonomi  nampak  pada  sarat-sarat  pinjaman  yang  umumnya memberikan  keuntungan  kepada  negara  pemberi  pinjaman  dengan  dibelinya sebagian  besar  produk  industri  dari  negara  donor.  Pengaruhnya  adalah  kenaikan ongkos  impor  seringkali  sebanyak  20%  sampai  dengan  40%,  yang  menjadi  beban negara penghutang dan menguntungkan negara pemberi hutang
Ada pemahaman yang keliru tentang bantuan luar negeri yang dikira negara pemberi  pinjaman  mengirimkan  uangnya  ke  negara  peminjam.  Padahal  tidak. Bantuan luar negeri terdiri atas peralatan, bahan mentah, jasa para ahli dan pangan .  Dan  umumnya  sebagian  besar  bantuan  tersebut  dibelanjakan  di  negara  pemberi pinjaman  yang  dengan  sendirinya  meningkatkan  perekonomian  negara  pemberi pinjaman, sementara sisanya   10%-an  dibelanjakan di negara penerima pinjaman. Maka negara mana yang lebih diuntungkan?
Mengapa  negara  dunia  ketiga  seperti  Indonesia  melakukan  hutang.  Ini menimbulkan  teka-teki,  yang  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  banyak  hal  dapat berbeda  motif  dan  kepentingan  daripada  persamaannya.  Pada  dasarnya  dapat diidentifikasikan  tiga  alasan,  yang  satu  besar  dan  yang  dua  lainnya  kecil.  Alasan besarnya  jelas  bersifat  ekonomi  baik  dalam  konsep  maupun  praktek.  Keberhasilan pembangunan  di  Korea  selatan  ,  Taiwan  dan  Israel  dengan  pinjaman  luar  negeri ingin dijadikan model di negara dunia ketiga, dengan mengesampingkan kegagalan-
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
kegagalannya. Dua alasan kecilnya yaitu meningkatkan moral dan politik pemerintah negara peminjam.

## Pembahasan
1. Dampak Negatif  Hutang Luar Negeri
1.1. Terhadap Lingkungan, Sosial dan Budaya
Dalam  kenyataannya  seringkali  penerimaan  devisa  yang  besar,  pesatnya pembangunan  prasarana  seperti  jalan  raya,  dan  stempel  persetujuan  internasional yang diberikan oleh Bank Dunia justru membuat program pembangunan pemerintah yang  berakibat  pada  kerusakan  lingkungan  menjadi  semakin  terwujud.  Sebagai contoh  di  wilayah  proyek  Guinea  di  Afrika  Barat  Bank  Dunia  menyetujui  pinjaman sektor  kehutanan  untuk  Cote  d’Ivoire  .  Tujuan  utama  pemberian  pinjaman  adalah untuk  membiayai  dan  meningkatkan  produksi  kayu  yang  dihasilkan  dari  sekitar setengah  juta  hektar  hutan  tropis  dibawah  manajemen  perusahaan  kayu  swasta yang  selama  dua  dekade  sebelumnya  menjadi  pelaku  utama  kerusakan  hutan  di wilayah tersebut.
Lebih menyedihkan lagi, di lokasi konsesi hutan tersebut terdapat lebih dari 200.000  orang  yang  selama  ini  bertempat  tinggal  dan  hidupnya  bergantung  pada sumber  daya hutan itu.  Berkaitan  dengan  adanya pembangunan tersebut  sebagian besar  dari  mereka  akan  direlokasi  secara  paksa.  Bebarapa  kelompok  LSM menyerang  kebijakan  tersebut,  sahingga  bulan  April  1990  proyek  tersebut  dibahas secara  sengit  dalam  pertemuan  Dewan  Eksekutif  Bank  Dunia.  Enam  bulan kemudian Bank Dunia yang biasanya keras kepala akhirnya mengakui bahwa dasar pemberian  pinjaman  lingkungan  yang  baru  ternyata  justru  merupakan  ancaman lingkungan.  Dan  pengakuan  itu  muncul  akibat  tekanan  LSM-LSM.  Ini  menunjukkan betapa tidak bertanggungjawabnya Bank Dunia.
Pinjaman  Bank  Dunia  untuk  pembangunan  Waduk  Kedungombo  di  Jawa Tengah   telah    menyebabkan    ribuan   kelurga   terusir  dari tanah kelahirannya. Sehingga  sampai  dengan  saat  ini    30-an  tahun  setelah  proyek  dimulai,  kerawanan sosial yang diakibatkan proyek tersebut belum juga tuntas tetapi manfaat dari proyek tidak juga dapat secara maksimal dinikmati oleh masyarakat sekitar.
Termasuk  juga  program  transmigrasi  yang  secara  penuh  didukung  oleh  dana pinjaman  dari  Bank  Dunia  untuk  mengatasi  masalah  kependudukan,  ternyata  juga meninggalkan  masalah  kerawanan  sosial  dan  kerusakan  lingkungan  secara  massif akibat  jeleknya  manajemen  proyek  dan  teledornya  Bank  Dunia  dalam mempersiapkan proyek dan supervisi.

## 1.2. Peningkatan Kemiskinan
Tujuh  tahun  setelah  meledaknya  krisis  hutang  di  seluruh  dunia,  tatanan sosial  di  banyak  negara  berkembangpun  semakin  nampak  borok-boroknya.  Dunia dikejutkan  pada bulan Maret 1989, ketika  sekitar  300 orang  di  Venezuela terbunuh dalam  kerusuhan  yang  diikuti  dengan  diumumkannya  program  penghematan
nasional  yang  didukung  oleh  IMF.    Tahun  1988  jumlah  pinjaman  dunia  ketiga sebesar  US$  88  milyar,  sedangkan  jumlah  pembayaran  keluar  dari  negara  dunia ketiga  sebesar  US$  131  milyar  sehingga  terjadi  sumbangan  negara  miskin  kepada negara  kaya  sebesar  US$  43  milyar  setara  dengan  anggaran  program  Marshall Plan. Sehingga UNICEF memperkirakan 650.000 anak-anak mati diseluruh kawasan dunia ketiga setiap tahunnya akibat adanya hutang-hutang tersebut.
Melalui  sarat  pinjaman,  IMF  memotong  anggaran  bagi  program-program kesejahteraan  sosial  dan  kredit-kredit  yang  disubsidikan  kepada  para  petani  di Indonesia.  Pencabutan  subsidi  tersebut  menaikkan  harga  kebutuhan  pokok masyarakat  dan  pada  gilirannya  semakin  menurunkan  daya  beli  masyarakat,  dan meningkatnya jumlah masyarakat miskin di negara penghutang.

## 2. Dampak Positif  Hutang Luar Negeri
Tujuan  yang  hendak  dicapai  bangsa  Indonesia  adalah  mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur,  material  dan  spiritual.  Tujuan  tersebut  merupakan tugas  yang  berat  dengan  kompleksitas  permasalahannya.  Maka  kebijakan  yang dilakukan  pemerintah  Indonesia  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  dengan pembangunan.  Dana    pembangunan    bersumber    dari  tabungan  pemerintah  yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan biaya rutin. Tetapi karena mengejar  pertumbuhan  yang  tinggi  dana  tersebut  tidak  mencukupi,  sehingga ditempuh upaya mencari pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan.
Biaya  pembangunan  yang  menggunakan  dana  dari  hutang  luar  negeri antara lain di bidang pertanian, pengairan, pertambangan dan energi, perhubungan dan  pariwisata,  pendidikan,  kesehatan,  perumahan  rakyat  dan  pemukiman,  ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber alam dan lingkungan hidup.
Sejak  tahun  1980-an  25%  dari  pinjaman  luar  negeri  (US$  9,7  milyar)  telah disalurkan  ke  sektor  pertanian  negara-negara  berkembang  dalam  bentuk  Rural Credit  Program.  Sektor  pertanian  mempunyai  kaitan  yang  erat  dengan    sektor industri  dan  agribisnis,  yang  menyangkut  kegiatan  pengadaan,  penyaluran  sarana produksi,  pengembangan    pasca  panen,  pengolahan  dan  pemasaran  hasil,  serta penanganan  terhadap  permintaan  hasil  pertanian  yang  belum  dan  sudah mengalamai  pengolahan.  Akhirnya,  kegiatan  di  sektor  tersebut  akan  membawa pengaruh terhadap peningkatan kegiatan ekonomi lainnya secara keseluruhan.
Pengembangan  sumber  energi  listrik  sebagai  komponen  utama  untuk proses pembangunan mendapat porsi cukup besar dalam penggunaan bantuan luar negeri . Alokasi APBN untuk sektor ini sebesar 9% atau 28% dari seluruh komitmen hutang  luar  negeri.  Proyek  yang  dibiayai  antara  lain  :  pembangkit  listrik  Selorejo, Karangkates,  Wlingi,  PLTU  Paiton  1  dan  2,  PLTU  Belawan,  PLTGU  Gresik,  GIS Kembangan, Gardu Suralaya-Gandul-New Cilegon dan Jawa Control center.
Dibidang  irigasi  proyek  yang  didanai  melalui  hutang  luar  negeri  antara  lain Wonogiri  (23.200  ha),  Widas  (8.800  ha),  Way  Jepara  (6.650  ha),  Way  Umpu  dan Way  Pengubuan  (12.500  ha),  Way  Rarem  (22.000  ha),  Riam  kanan  (23.000  ha), Langkeme (6.400 ha), Proyek Induk serba guna Jatiluhur dan lain sebagainya.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
Dibidang  perhubungan,  bantuan  luar  negeri  dipergunakan    untu  proyek pengangkutan,  Jalan,  kereta  api,  ferry  dan  bus.  Sektor  ini  menyerap  37,1%  dari komitmen hutang luar negeri OECF. Proyek  yang didukung antara lain  jalan laying slipi,  jalan  tol  taman  ria  senayan  dan  grogol,  jalan  raya  di  Sumatera  Selatan, Engineering ring road Jakarta, Jalan  layang  interchange  Semanggi  dan  Taman  ria, Jalan  raya  Jakarta-Merak,  pengadaan  konstruksi  untuk  pembangunan  di  tujuh propinsi,  rehabilitasi  jembatan  Ampera  (Palembang,  rehabilitasi  jalan  pedesaan, rehabilitasi  jembatan  dii  Jawa,  Sumatera,  Kalimantan  dan  Sulawesi,  Rehabilitasi jalan di NAD.
3. Solusi Islam Dalam Mengatasi Hutang Luar Negeri
3.1. Pandangan Islam Terhadap Hutang Luar Negeri
Hutang luar negeri baik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral melalui IMF dan Bank Dunia adalah menggunakan sistem bunga. Walaupun ragam bunga  yang  diterapkan  sangat  bervariasi  tergantung  bentuk  proyek  dan  proses negosiasinya. Sejauh ini dalam persoalan hutang luar negeri belum ada mekanisme lain  semacam  yang  sudah  ditawarkan  dalam  sistem  keuangan  global,  misalnya dengan  menggunakan  mekanisme  bagi  hasil (mudharabah), Pembiayaan (al- murabahah) dan lain-lain.
Maka  dapat  dikatakan  bahwa  pembiayaan  pembangunan  melalui  hutang luar negeri kepada Bank Dunia dan IMF atau pinjaman lunak lainnya masih bersifat ribawi  sebab,  keuntungan  yang  ditetapkan  pihak  pemberi  pinjaman  mengacu kepada  jumlah  pinjaman  dan  waktu  pinjaman    yang  dimasukkan  sebagai  Riba Nasi’ah.
Untuk melihat pandangan fiqh terhadap hutang luar negeri , maka persoalan ini  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  teori  pertukaran.    Dalam  teori  ini  pertukaran terdiri atas dua pilar yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran.  Dalam fiqh objek pertukaran dibedakan menjadi dua objek yaitu : ‘ayn (real asset) berupa barang dan jasa  serta dayn  (financial  asset) berupa  uang  dan  surat  berharga.  Sedangkan menurut  waktu  pertukaran  fiqh  membedakan  dua  waktu  pertukaran  yaitu  : Naqdan yang  berarti  penyerahan  saat  itu  juga  dan ghoiru  naqdan yang  berarti  penyerahan kemudian.
Dari segi objek pertukaran dapat diidentifikasi 3 jenis pertukaran yaitu :
• Pertukaran ‘ ayn dengan ‘ ayn.
• Pertukaran ‘ ayn dengan d ayn.
• Pertukaran d ayn dengan d ayn.
Dalam persoalan Hutang Luar negeri  penekanannya adalah pertukaran dayn dengan dayn .  Pertukaran  uang  dengan  uang  dibedakan  menjadi  pertukaran  uang yang  sejenis  dengan  pertukaran  uang  yang  tidak  sejenis.  Pertukaran  uang  yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi sarat : sawa-an bi sawa-in (same quantity) dan yadan bi yadin (some time of delivery) . Misalnya pertukaran uang  Rp. 100.000 dengan 10 lembar pecahan Rp.10.000 harus dilakukan penyerahan pada saat yang sama.  Pertukaran  uang  yang  tidak  sejenis  hanya  boleh  dilakukan  bila  memenuhi sarat yadan bi yadin (same time of delivery) . Misalnya pertukaran US$ 1.000 dengan Rp. 9.000.000 harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama.
Sedangkan  Hutang  Luar  Negeri  tidak  menerapkan  kaidah  fiqh  tersebut maka  dapat  disimpulkan,  bahkan  seandainya  manfaatnya  lebih  besar  dari mudharatnya,  maka  dikatakan  akad  pinjam  meminjam  tersebut  menyimpang  dari aturan Islam dan bersifat ribawi.

## 3.2. Obligasi Syari’ah Sebagai Alternatif
Fakta ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa pasar modal telah menjadi urat nadi pasar finansial global. Bahkan, perekonomian modern tidak dapat berjalan tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan  baik. Setiap hari terjadi ribuan transaksi yang melibatkan triliunan rupiah dalam pasar modal.
Obligasi sebagai salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal juga  memegang  peranan  penting.  Obligasi  pada  dasarnya  merupakan  surat pengakuan  hutang  atas  pinjaman  yang  diterima  oleh  perusahaan  penerbit  obligasi dari  masyarakat  pemodal  (investor). Sedangkan  Obligasi  syari’ah  sebagaimana fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 adalah surat berharga jangka      panjang      berdasarkan    prinsip    syari’ah  yang  dikeluarkan  emitenkepada pemegang obligasi yang mewajibkan emiten membayar pendapatan (dalam bentuk bagi  hasil,  fee  atau  margin)  serta  dana  obligasi  kepada  pemegang  obligasi  pada saat jatuh tempo.
Tahun  2001  Otoritas  Moneter  Bahrain  (BMA)  meluncurkan salam  sukuk berjangka waktu 91 hari dengan nilai US$ 25 juta, setelah the Islamic Jurisprudence Council (IJC)  mengeluarkan  fatwa  yang  mendukung  berkembangnya sukuk. Selanjutnya,  penerbitan sukuk di  pasar  internasional  terus  bermunculan.  Tidak ketinggalan pemerintah di dunia Islam pun mulai melirik hal tersebut. Misalnya pada tahun 2002, pemerintah Malaysia menerbitkan sukuk dengan nilai US$ 600 Juta dan terserap  habis  oleh  pasar  dengan  cepat.  Bahkan  sampai  terjadi over  subscribe (kelebihan  permintaan).  Begitupula  pada  bulan  Desember  2004,  pemerintah Pakistan  menerbitkan sukuk di  pasar  global  dengan  nilai  US$  600  Juta  dan langsung  terserap  habis  oleh  pasar. Ini  menunjukkan  bahwa  obligasi  syari’ah sebagai salah satu terobosan baru dalam    dunia    keuangan    Islam  mendapatkan minat  yang besar dari para pelaku keuangan global,         baik  oleh   masyarakat muslim maupun non muslim. Inilah salah satu bentuk produk keuangan yang cukup inovatif dalam pengembangan  sistem keuangan syari’ah kontemporer.
Obligasi syari’ah ini sesungguhnya dapat dijadikan peluang bagi dunia Islam hususnya Indonesia untuk mengundang para investor muslim dan non muslim untuk mau  terlibat  berinvestasi.  Sehingga  obligasi  syari’ah  dapat  dimanfaatkan  untuk membangun  perekonomian  bangsa  dan  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat. Fakta  selama  ini  menunjukkan  bahwa  minat  pasar  begitu  besar  terhadap  obligasi syari’ah.  Karena hampir  semua obligasi syari’ah  yang diterbitkan  langsung diserap habis oleh pasar, bahkan dalam beberapa kasus terdapat kelebihan permintaan.
Karenanya,  pemerintah  Indonesia  harus  secara  cermat  memperhatikan kondisi  kondisi  keuangan  global  dan  proaktif  memanfaatkan  semua  peluang  yang tersedia. Penyerapan obligasi syari’ah  sebenarnya juga dapat menggantikan hutang luar  negeri  Indonesia  atau  dunia  Islam  lainnya  kepada  IMF  dan  Bank  Dunia  yang
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
selama  ini  banyak  menimbulkan  dampak  luar  biasa  merusak  yang  telah  dilakukan lembaga  keuangan  internasional  tersebut,  baik  kerusakan  terhadap  lingkungan, sosial, ekonomi dan politik di negara-negara penghutang.
Pendanaan  pembangunan  di  dunia  ketiga  melalui  obligasi  syari’ah  juga dapat  mengatasi  kesenjangan  neraca  pembayaran  internasional  yang  timpang. Sebab  selama ini  negara-negara  maju melalui mekanisme  hutang  luar negeri    baik secara  bilateral  maupun  multilateral  melalui  institusi  IMF  dan  Bank  Dunia,  telah mengembangkan  bentuk  hegemoni  ekonomi  baru  dan  menyerap  tingkat kesejahteraan negara penghutang.
Obligasi  syari’ah  merupakan  sebuah  produk  keuangan  syari’ah  yang dirancang dan disesuikan dengan kebutuhan perkembangan ekonomi kontemporer, sehingga akar sejarahnya tidak diketemukan secara persis dalam dunia Islam.  Hal ini  wajar  karena fiqh dalam  keadaan  tertidur  pulas  selama  berabad-abad.  Dan  ia mulai  disentuh  kembali  setelah  dunia  Islam  mengalami  kemajuan  sejak  mulai berkembangnya lembaga keuangan di dalam dunia Islam, dan kebutuhan landasan hukum  berbagai  produk  keuangan  muncul  di  mana-mana. Di  bidang    keuangan syari’ah  muncul  dua  aliran  pemikiran  dalam  menentukan  pijakan  obligasi  syariah. Yang pertama menggunakan bay al-dayn sebagai struktur pokok pembentukan dan pengembangan  obligasi  syari’ah,  yang  model  ini  dikembangkan  di  Malaysia  dan Iran,  walaupun  di  Iran  secara  bertahap  sudah  mulai  ditinggalkan.  Yang  kedua menggunakan  akad mudharabah dan ijarah sebagai  struktur  pokok  pembentukan obligasi  syari’ah,  yang  banyak  digunakan  di  sebagian  besar  dunia  Islam  termasuk Indonesia.

## 3.3. Upaya Mengatasi Persoalan Hutang Luar Negeri
Maka  selain  solusi  tersebut  di  atas  berbagai  upaya  dapat  dilakukan  untuk meminimalkan pengaruh negatif hutang luar negeri diantaranya :
1. Membuat  agenda  pembangunan  nasional  yang  rasional  dan  partsipatif agar  dapat  menjawab  pertanyaan  tentang  perlukah  Indonesia  berhutang, seberapa banyak dan untuk apa, bagaimana  cara pembayarannya? Selama ini hutang  dibuat  oleh  pemerintah  dan  perusahaan  swasta,  tetapi  resikonya ditanggung  oleh  seluruh  rakyat  dan  bangsa.  Kini  pemerintah  tidak  boleh membuat hutang tanpa konsultasi.
2. Menyadarkan  diri  kita  sendiri .  Kita  perlu  menggali  dan  selalu  mengikuti perkembangan  hutang  luar  Negeri  Indonesia  melalui  membaca,  mencari informasi yang mendukung atau ikut menyebarkan informasi mengenai dampak dari hutang luar negeri.
3. Mewaspadai  Setiap  pembangunan, yang  bisa  jadi  didanai  dari  hutang  luar negeri dengan kedok bantuan luar negeri.
4. Menggunakan  hak  untuk  meminta  keterbukaan  pemerintah  menjelaskan seluruh  hutang  Indonesia. Kepada  siapa  saja  hutang  dilakukan  dan  berapa jumlah  yang  sudah  dibayar.  Hal  itu  juga  berlaku  bagi  swasta.  Menuntut  agar pemerintah  merencanaka  pembayaran  yang  rasional  dan  tidak  merugikan rakyat, atau dengan tegas memotong hutang sebesar 30%, karena hutang yang dibuat oleh pemerintah nyatanya dikorupsi oleh pemerintah juga.
5. Merangsang  pertumbuhan  kapasitas  dalam  negeri  agar  tidak  perlu  lagi berhutang .  Untuk  itu  pemerintah  harus  dituntut  untuk  menerapkan  pola pembangunan  yang  berbeda  dari  yang  kini  dilakukan.  Indonesia  memerlukan demokrasi  yang  partisipatif,  pemerintah  dan  DPR  yang  bersih  serta  semangat nasionalisme dalam arti luas, juga solidaritas yang kuat antar sesama.

## Kesimpulan
Pertumbuhan ekonomi selayaknya memang tetap harus diupayakan secara terus  menerus.  Tetapi  penggunaan  hutang  luar  negeri  sudah  seharusnya  ditinjau kembali . Indonesia tidak anti hutang luar negeri, sebab dengan situasi antar bangsa antar negara yang sudah demikian menggelobal. Kini saatnya, setelah pengalaman masa lalu bangsa Indonesia yang demikian buruk akibat hutang luar negeri dengan puncak  bencana  krisis  ekonomi  1997,  untuk  melihat  persoalan  hutang  luar  negeri secara arif.
Langkah  pertama  adalah  menyelesaikan  hutang  yang  sudah  terlanjur dilakukan, dengan pola angsuran yang tidak membebani masyarakat, dan bila perlu meminta pemotongan hutang sebab Indonesia sudah menunjukkan sikap yang baik sebagai  negara  penghutang.  Kedua  adalah  melihat  sumber  pendanaan  lain  yang lebih  fleksibel,  ekonomis,  bermartabat  misalnya  dengan  meningkatkan  pendanaan pembangunan  melalui  obligasi  syari’ah  dan  menerbitkan  hutang  dalam  negeri secara. Ketiga jika terpaksa Hutang Luar Negeri tetap harus dilakukan , maka harus ada transparansi pengelolaan proyek kepada masyarakat, karena hutang luar negeri bukan  hanya  urusan  pemerintah  dan  swasta  tetapi  juga  permasalahan  yang  harus diketahui oleh masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka
Azhar  Rosly,  Saiful    dan  Sano  Kautoub. Bay’  al-dayn  and  Islamic  Bonds  Issues  in Malaysia,  makalah  International  Conference-Islamics  in  the  21 st Century. Kuala Lumpur, 1999. Beik,  Irfan  Syauki  . Sukuk  (Obligasi  Syari’ah)  untuk  Pembiayaan  Pembangunan , Hidayatullah , Juli 2006, 30-31. Chapra,  M.  Umer. The  Future  of  Economics  :  An  Islamic  Perspective-  Landscape Baru Perekonomian Masa Depan . Jakarta : Shari’ah Economics and Banking Institute, 2001. Djamin,  Zulkarnain. Pinjaman  Luar  Negeri  Serta  Prosedur  Administratif  dalam Pembiayaan  Proyek  Pembangunan  di  Indonesia. Jakarta  :  Penerbit Universitas Indonesia, 1993. Iqbal,  Munawar  et.  al. Islamic  Banking  an  Finance  New  Perspectives  on  Profit- Sharing and Risk. Massachusetts : Edward Elgar Publishing Inc., 2002. Karim, Adiwarman. Bank Islam-Analisis Fiqh dan Keuangan . Jakarta : Rajawali Pers,
2004. Rich,  Bruce. Menggadaikan  bumi-bank  dunia  pemiskinan  lingkungan  dan  krisis pembangunan . Jakarta : Infid ,1999.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  Diskripsi  dan  Ilustrasi. Yogyakarta : Ekonisia, 2004. Sunariyah. Pengantar  Pengetahuan  Pasar  Modal. Yogyakarta  :  UPP  AMP  YKPN, 2003. Todaro,  Michael  P.  . Pembangunan  Ekonomi  di  dunia  Ketiga ter  Burhanuddin Abdullah .Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995. Topatimasang, Roem. Hutang itu Hutang . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.