## PDRB Hijau Sektor Kehutanan Hutan Alam Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan
Forestry Sector Green GRDP of Natural Forest Tabalong Regency in South Kalimantan Province
Savera Icmi*, M Anshar Nur Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat * savera.icmi@gmail.com

## Abstract
This study examines the influence of (1) to identify the value of depletion, forest degradation,  and  depreciation  Tabalong Regency  in  South  Kalimantan Province  (2) can  see  the  value  of  Forestry  Sector  Green  GRDP  Tabalong  Regency  in  South Kalimantan Province. Data is processed using the Green GRDP calculation method. This study proves that the value of the Forestry Sector Green GRDP is smaller than Conventional GRDP. This Green GDRP shows the implementation that the Tabalong Regency  suffered  losses  due  to  the  forest's  exploitation.  The  result  of  the  Forestry Sector  Green  GRDP  calculation  in  2015  amount  to  Rp  -24,413  million,  in  2016, amounting to Rp. -10.816 million, and 2017 amount to Rp28,665 million.
Keywords:  Depletion,  Degradation,  Depreciation,  Conventional  GRDP,  Forestry Sector Green GRDP.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengidentifikasi nilai Deplesi, Degradasi, dan Depresiasi  hutan  kabupaten  Tabalong  di  provinsi  Kalimantan  Selatan  (2)  dapat melihat  nilai  dari  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  kabupaten  Tabalong  di  provinsi Kalimantan Selatan . Data diolah dengan menggunakan metode perhitungan PDRB. Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai dari PDRB Hijau Sektor Kehutanan lebih kecil  dariapada  PDRB  Konvensional.  PDRB  Hijau  ini  menunjukkan  implementasi bahwa  kabupaten  Tabalong  sebesarnya  telah  mengalami  kerugian  akibat  eksploitasi tersebut.  Hasil  perhitungan  PDRB  Hijau Sektor  Kehutanan  pada  tahun  2015  sebesar Rp-24.413  juta,  pada  tahun  2016  sebesar  Rp-10.816  juta  dan  tahun  2017  sebesar sebesar Rp-28.665 juta.
Kata Kunci : Deplesi, Degradasi, Depresiasi, PDRB Konvensional, PDRB Hijau Sektor Kehutanan.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Hutan  sebagai  bagian  hidup  dari  manusia  mempunyai  banyak  peranan  penting dalam kehidupan karena memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan seperti sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan kekayaan lainnya yang dapat diolah kembali oleh manusia untuk menjadi barang-barang yang dapat diperdagangankan kembali. Hutan juga  tidaklah  merupakan  kumpulan  pepohonan  saja,  tetapi  juga  hutan  merupakan persekutuan hidup alam hayati atau suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks yang terdiri  atas  berbagai  pohonan,  semak-semak,  tumbuhan  bawah,  jasad  renik  tanah, hewan  dan  lingkungannya  (Arifin,  2001).  Salah  satu  fungsi  hutan  yang  juga mempunyai peran vital yaitu untuk memproduksi oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup  bernapas  karena itu  hutan  disebut  juga  paru-paru  dunia  serta juga  hutan  dapat
mengurangi  polusi  udara  yang  diakibatkan  oleh  asap  dari  industri-industri  sehingga hutan dapat menjaga kesehatan pernapasan masyarakat menjadi lebih sehat.  Namun dibalik  dampak  positif  hutan,  terdapat  juga  dampak  negatif  dari  hutan  jika  hutan tersebut mengalami kerusakan sehingga menimbulkan bencana-bencana seperti banjir, hal  ini  disebabkan  oleh  kerusakan  suatu  lahan  hutan  yang  seharusnya  dapat menampung air hujan menjadi gundul dan terbabat habis maka daya serap lahan akan berkurang  dan  air  hujan  akan  mengalir  ke  pemukiman  penduduk  di  bantaran  sungai yang  membuatnya  menjadi  banjir  serta  juga  menyebabkan  longsor  akibat  hilangya kekuatan  penahan  tanah  berupa  hutan  di  lereng  bukit  atau  gunung.  Sehingga  hutan harus dapat kita jaga dan rawat dengan  baik untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup yang membutuhkannya.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  tidak  dipungkiri  bahwa  manusia  telah memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  hutan  sehingga  kegiatan  eksploitasi hutan  menimbulkan  banyak  terjadi  kerusakan  pada  sumber  daya  hutan  tersebut. Menurut World Wide Fund to Nature (WWF), berdasarkan catatan dari Kementerian Kehutanan  Republik  Indonesia,  hutan  Indonesia  mengalami  kerusakan  parah sedikitnyaa  1,1  juta  hektar  atau  2  persen  dari  hutan  Indonesia  menyusut  setiap tahunnya,  sekitar  130  juta  hektar  hutan  yang  tersisa  di  Indonesia,  42  juta  hektar diantaranya sudah ditebang. Data dari World Resources Institute (WRI) menyebutkan juga  separuh  kehilangan  hutan  nasional  tahun  2015  di  pulau  Kalimantan  mencapai 323.000 hektar. Kerusakan dan kehilangan ini disebabkan oleh penebangan liar, alih fungsi  lahan  menjadi  perkebunan  sawit  dan  eksploitasi  hutan.  Pemerintah  telah berupaya  berbagai  cara  untuk  mengurangi  kerusakan  hutan.  Salah  satu  komitmen pemerintah  dalam  melaksanakan  pembangunan  bidang  lingkungan  hidup  tertuang dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2004-2009  dengan  menetapkan  PDRB  Hijau sebagai kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Data Alam dan Lingkungan Hidup. PDRB Hijau mengacu pada “ Sustainable Development Goals ”  (SDGs)  yang  berarti  “Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan”  pada  tahun periode  2016-2030  yang  salah  satunya  yaitu  mengatasi  dampak  perubahan  dan lingkungan.
Konsep  SDGs  ini  memperlihatkan  adanya  perbedaan  antara  PDRB Konvensional  atau  cokelat  dengan  PDRB  Hijau.  PDRB  Konvensional  terdapat kekurangan  yaitu  tidak  memasukkan  nilai  kerusakan  yang  terjadi  yaitu  nilai  deplesi sumber  daya  hutan  dan  degradasi  lingkungan,  sedangkan  PDRB  Hijau  menghitung pendapatan  mulai  dari  produk  fisik  hingga  kerusakan  lingkungannya.  Keutamaan PDRB  Hijau  ini  yaitu  adanya  unsur  deplesi  sumber  daya  alam  dan  degradasi lingkungan  sehingga  dapat  melihat apakah  semakin  berkurang,  tetap  atau  bertambah pada aset hutan tersebut (Windhu, 2013). Penerapan PRBD Hijau diharapakan dapat meningkatkan  keefisienan  dalam  pengelolalaan  Sumber  Daya  Hutan  di  Kalimantan Selatan terutama di kabupaten Tabalong dan sebagai neraca pendamping bagi PDRB konvensional  untuk  mendukung  pembangunan  berkelanjutan.  Sehingga  judul  dalam penelitian  ini  adalah “PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  Hutan  Alam  Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan”.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  berapa  nilai  Deplesi, Degradasi,  dan  Depresiasi  Hutan  Alam Kabupaten  Tabalong  di  Provinsi  Kalimantan Selatan? (2) berapa besarnya PDRB Hijau Sektor Kehutanan Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan?
Tujuan Penelitian
Tujuan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  mengidentifikasi  besar nilai  Deplesi,  Degradasi,  dan  Depresiasi hutan  alam  kabupaten Tabalong  di  provinsi Kalimantan  Selatan  (2)  untuk  mengetahui  nilai  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  di kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA Ekonomi Hijau
Indonesia  merupakan  negara  dengan  kekayaan  alam  yang  melimpah  banyak melaksanakan  pembangunan  ekonomi  untuk  dapat  memenuhi  kesejahteraan  rakyat masih  menggantungkan  pada  ekonomi  berbasis  sumber  daya  alam  dengan  potensi kuantifikasi dan kualitas yang tinggi, namun perlindungan dan pelestarian lingkungan masih  terabaikan  sehingga  pemerintah  menyadari  berkurangnya  lahan  menyebabkan berkurangnya hutan beserta potensinya sehingga berkembanglah ekonomi hijau dalam mendukung  pembangunan  berkelanjutan  agar  kegiatan  perekonomian  tidak  merusak lingkungan.
Indonesia sudah menggunakan konsep ekonomi hijau ini dengan salah satunya ialah  rencana  pembangunan  penetapan  PDRB  Hijau.  Ekonomi  hijau  sebagai  bagian integral  dari  konsep  lebih  luas  pembangunan  berkelanjutan  menekankan  itu  harus behubungan  dengan  pembangunan  agenda  lainnya  seperti Sustainable  Development Goals (SDGs) dan lingkungan atau modal alam.

## Gambar 1. Ekonomi hijau alam pembangunan berkelanjutan

## Produk Domestik Regional Bruto Kovensional (PDRB Konvensional)
PRDB  Konvensional  atau  lebih  dikenal  dengan  PDRB  saja  menurut  Kuncoro merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Menurut Kuncoro (2004), perhitungan PDRB merupakann salah satu indikator  makro  yang  dapat  konstan  dan  masing-masing  mempunyai  interpretasi berbenda.  Nilai  absolut  PDRB  terbentuk  dari  kegiatan  pemerintah  daerah  yang menimbulkan  permintaan  barang  dan  jasa  yang  direspon  oleh  produsen  dengan menghasilkan barang dan jasa sesuai bebutuhan daerh (Rudy, 2017).

## Produk Domestik Regional Bruto Hijau (PDRB Hijau)
PDRB  Hijau  merupakan  konsep  yang  mengintegrasikan  aspek  lingkungan dalam  pembangunan  ekonomi  dalam  konteks  pembangunan  berkelanjutan.  PDRB Hijau  dimulai  dari  PDRB  konvensional  yang  tidak  memasukan  nilai  deplesi  sumber
Sosial
• Ekuitas
• Kesehatan
• Pendidikan
• Pemukiman
• Keamanan
• Populasi Ekonomi • Struktur Ekonomi • Pola Konsumsi dan Produksi Lingkungan • Atmosfir • Tanah
• Wilayah  Laut dan Pantai
• Air Segar • Keanekaraman Hayati Kelembagaan • Kerangka Kerja Kelembagaan
• Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Hijau
daya alam dan degradasi lingkungan yang juga disebut PDRB Cokelat. PDRB cokelat dengan hanya memasukan sumber daya alam sebagai pengurang disebut PDRB Semi Hijau. PDRB semi hijau dikurangi dengan degradasi lingkungan maka disebut sebagai PDRB  Hijau.  PDRB  Hijau  memiliki  kelemahan  yaitu  hanya  terdiri  dari  unsur disinsentif  berupa  deplesi  dan  degradasi  sumber  daya  alam,  disinsentif  adalah perangkat untuk mengurangi kegiatan yang tidak berjalan dengan rencana tata ruang sehingga  nilai  PDRB  Hijau  akan  selalu  dibawah  nilai  PDRB  konvensional. Kelemahan  tersebut  dikoreksi  dengan  memasukan  memasukkan  nilai  insentif  jasa lingkungan  dengan  syarat  kabupaten/provinsi  dapat  mengelola  sumber  daya  alam dengan  baik  maka  akan  memperoleh  nilai  PDRB  Hijau  yang  lebih  tinggi  daripada PDRB  konvensionalnya.  Nilai  PDRB  Hijau  ternyata  meningkat  sangat  signifikan ketika  memperhitungkan  nilai  guna  tak  langsung  dari  jasa  lingkungan.  Penerapan PDRB  Hijau  diharapakn  dapat  digunakan  sebagai  neraca  pendamping  bagi  PDRB konvensional  yang  sudah  umum  digunakan  untuk  mendukung  pembangunan berkelanjutan.

## Deplesi
Deplesi  adalah  berkurangnya  atau  adanya  penyusutan  sumber  daya  alam  yang tersedia. Deplesi terdiri dari penggunaan unit rent atau unit price . Perhitungan deplesi sumber  daya  alam  meliputi  langkah-langkah  :  (1)  Identifikasi  sumber  daya  alam terdeplesi, (2) melakukan kuantifikasi volume fisik sumber daya alam terdeplesi, (3) melakukan  perhitungan  nilai  ekonomi  sumber  daya  alam  terdeplesi.  Nilai  sumber daya alam diperoleh melalui pengalian volume pengambilan jenis-jenis sumber daya alam dengan unit rent

## Degradasi
Degradasi  adalah  menurunnya  fungsi  kemampuan  suatu  lingkungan  dalam menyediakan  barang  dan  jasa  yang  menyebabkan  kerugian.  Degradasi  lingkungan memperlihatkan  penurunan  kualitas  dan  berkurangnya  manfaat  suatu  lingkungan karena  adanya  kegiatan  eksploitasi  yang  sedikit  maupun  banyak.  Perhitungan degradasi lingkungan meliputi langkah-langkah yaitu (1) mengidentifikasi lingkungan yang  terdegradasi,  (2)  kuantifikasi  fisik  degradasi  lingkungan,  (3)  valuasi  ekonomi degradasi  lingkungan.  Pendekatan  yang  umum  yang  dilakukan  adalah  menghitung biaya  pengembalian  kondisi  lingkungan  yang  telah  rusak  atau  disebut  ( replacement cost )  dan  di  Indonesia  itu  disebut  sebagai  dana  reboisasi  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2014.  Terdapat  beberapa  jenis  degradasi  lingkungan yaitu degradasi sumber daya hutang, degradasi hutan alam, degradasi hutan tanaman, degradasi  sumber  daya  tanah,  degradasi  kualitas  udara,  dan  degradasi  sumber  daya air.

## Depresiasi
Depresiasi  adalah  penggabungan  antara  hasil  dari  nilai  deplesi  sumber  daya alam  dengan  nilai  degradasi  lingkungan.  Pada  sumber  daya  hutan,  depresiasi  hutan adalah  jumlah  suatu  aset  hutan  yang  susut  selama  umur  pemandaatan,  kemudian perhitungan  depresiasi  hutan  yaitu  penjumlahan  antara  deplesi  sumber  daya  hutan dengan degradasi lingkungan.

## Hasil Penelitian Sebelumnya
Penelitian  mengenai  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  oleh  Putra  (2013) menunjukkan  dalam  menghitung  kontribusi  PDRB  Hijau  sektor  Kehutanan  melalui pendekatan  jasa  lingkungan  memberikan  hasil  kegunaan  dari  pengelolaan  sumber daya  hutan  melalui  jasa  lingkungan.  Kemudian  penelitian  PDRB  Hijau  oleh  Anshar (2018)  untuk  mentahui  kontribusi  sektor  kehutanan  terhadap  pembangunan  daerah
provinsi Kalimatan Selatan dengan pendekatan PDRB Hijau memberikan hasil berupa nilai kontribusi PDRB Sektor Kehutanan di Kalimantan Selatan.
Kerangka Konseptual
Gambar 2. Kerangka Konseptual Perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan

## METODE PENELITIAN Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini yaitu memfokuskan untuk menghitung nilai deplesi sumber daya alam hutan, degradasi lingkungan, dan depresiasi hutan serta kemudian menghitung  nilai  dari  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  Hutan  Alam  di  Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015, 2015, dan 2017.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  yaitu  penelitian  yang menggunakan angka dengan memasukan beberapa perhitungan konsep PDRB Hijau.

## Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekuneder adalah data yang berasal dari hasil publikasi instansi-instansi baik swasta maupun pemerintah.

## Tempat/Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kabupaten Tabalong, provinsi Kalimantan Selatan.

## Unit Analisis
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  perhitungan  PDRB  Hijau  oleh Sumparmoko, dkk yang kemudian disempurnakan oleh M. Anshar Nur.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel PDRB Konvensional Sektor Kehutanan
PDRB  konvensional  sektor  kehutanan  adalah  PDRB  sektor  kehutanan  awal yang  belum  dihitung  nilai  kerusakan  lingkungannya  oleh  pemerintah  daerah kabupaten/provinsi sehingga disebut juga sebagai PDRB cokelat.

## Deplesi Sumber Daya Alam Hutan
Deplesi  Sumber  Daya  Alam  Hutan  adalah  hasil  perhitungan  deplesi  sumber daya  hutan  dengan  menggunakan  volume  produksi  kayu  bulat  (m 3 )  dan  dikalikan dengan unit rent atau nilai sumber daya alam yang masih berada di tempatnya di alam ini.

## Degradasi Lingkungan Hutan Alam
Degradasi  lingkungan  hutan  alam  adalah  hasil  perhitungan  antara  volume  produksi kayu bulat (m 3 ) dengan dana reboisasi dikalikan dengan kurs mata uang rupiah.

## Depresiasi Hutan
Depresiasi  hutan  adalah  hasil  penjumlahan  deplesi  sumber  daya  hutan  dengan degredasi lingkungan dan dinyatakan dalam juta rupiah.
PDRB Hijau Sektor Kehutanan
Depresiasi Hutan (6) = (2) + (4)
PDRB Konvensional Sektor Kehutanan (1) PDRB Hijau Sektor Kehutanan PDRB Semi Hijau (3) = (1) – (2) Degradasi SDH/Lingkungan (4) Deplesi Hutan (2)
PDRB  hijau  sektor  kehutanan  adalah  nilai  PDRB  akhir  dari  perhitungan kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  pada  sumber  daya  hutan  berupa  hutan  alam  dan dinyatakan dalam juta rupiah.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik dokumentasi. Pendokumentasi data penelitian ini adalah memperoleh data dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, selain itu dilakukan wawancara  (tidak  formal)  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  agar  data  sekunder  yang diperoleh dapat dirincikan oleh pihak tersebut.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  metode  perhitungan  PDRB Hijau yang dipublikasikan Suparmoko dan Ratnaningsih (2006) yaitu sebagai berikut. Perhitungan Deplesi Sumber Daya Hutan
Dx = Qx . Ux
Dimana: Dx = Nilai Deplesi Ux = Unit Rent Qx = Volume Sumber Daya Hutan yang diambil Perhitungan unit rent :
Harga produk hutan Rp ... Biaya produksi Rp ...   (-) Laba layak per unit (suku bunga bank = balas jasa investasi Rp ...   (-) Unit rent produk hutan Rp ... Laba layak = Suku Bunga Investasi x (Harga-Biaya)

## Perhitungan Degradasi Lingkungan Hutan Alam
D = V . (100/15) . DR . Kn
Dimana :
D = Nilai ekonomi degradasi jasa lingkungan (dalam rupiah) V = Volume produksi DR  =  Dana  reboisasi  untuk  jenis  kayu  bulan  (diasumsikan  seperti  pph  sebesar  15 persen)
Kn = Nilai kurs mata uang rupiah terhadap US dollar tahun ke-n

## Perhitungan Depresiasi Hutan
Depresiasi  hutan  adalah  hasil  dari  perkalian  dari  penjumlahan  antara  deplesi sumber daya hutan dengan degradasi lingkungan hutan alam.
Depresiasi  Hutan  =  Deplesi  Sumber  Daya  Hutan  +  Degradasi  Lingkungan  Hutan Alam

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Volume Produksi Kayu Bulat
Tabel 1
Produksi Kayu Bulat Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2017 N o Nama Perusahaan Tahun 2015 2016 2017 Batang Volume (m 3 ) Batang Volume (m 3 ) Batang Volume (m 3 ) 1 PT. Aya Yayang Indonesia 6.427 23.781, 11 3.607 17.356, 18 6.028 22.334,7 7 2 PT. Elbana Abadi 0 0 0 0 0 0 3 PT. Hasnur Jaya Utama 0 0 0 0 6.391 1.630,79 Jumlah 6.427 23.781,1 1 3.607 17.356,1 8 6.391 23.965,5 6

## Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
Tabel  1  menunjukkan  kabupaten  Tabalong  sebenarnya  memiliki  banyak perusahaan  di  sektor  kehutanan terutama  perusahaan  yang  memproduksi  kayu  bulat, namun  yang  masih  berdiri  dan  memproduksi  kayu  bulan  dengan  banyak  hanya  satu perusahaan  yaitu  PT.  Aya  Yayang  Indonesia.  Terlihat  bahwa  perusahaan  kayu  telah mengalami  kemunduran  yang  disebabkan  oleh  jumlah  kayu  yang  semakin  sedikit yaitu di kabupaten Tabalong yang membuat perusahaan-perusahaan kayu gulung tikar dan  tidak  memproduksi  kayu  kembali  ditambah  dengan  teknologi  yang  masuk  yang dapat mensubstitusi kayu sehingga tingkat permintaan konsumen pada kayu semakin menurun.
Tabel 2 Total Produksi Kayu Bulat Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2017 Tahun Total Volume Produksi (m 3 ) 2015 23.781,11 2016 17.356,18 2017 23.965,56 Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
Tabel 2 diatas menunjukkan total volume produksi kayu bila tahun 2015 sebesar 23,781,11  m 3 ,  pada  tahun  2016  sebesar  17.356,18  m 3 dan  pada  tahun  2017  menjadi sebesar 23.965,56 m 3 . Sehingga volumenya terjadi turun naik selama periode tersebut. Kemudian  tabel  ini  juga  dimaksudkan  agar  lebih  mudah  membaca  nilai  volume produksi yang diperlukan untuk perhitungan PDRB Hijau.
Tabel 3
Uraian Produksi Kayu Bulat Berdasarkan Jenis Kayu Tahun 2015-2017 No Uraian Volume Produksi Perjenis Tahun 2015 2016 2017 1 Kel. Kayu Meranti (m 3 ) 22.116,43 16.141,25 22.287,97 2 Kel. Kayu Rimba Campuran (m 3 ) 1.640,90 1.197,57 1.653,62 3 Kel. Kayu Indah (m 3 ) 23,78 17,36 23,97 Jumlah 23.781,11 17.356,18 23.965,56
Tabel  3  diatas  menunjukkan  pada  tahun  2015  jenis  kelompok  kayu  meranti sebanyak 22.116,43 m 3 , jenis kelompok kayu rimba campuran sebanyak 1.640,90 m 3 , jenis  kayu  indah  sebanyak  23,78  m 3 .  Pada  tahun  2016,  kayu  meranti  berkurang sebanyak 16.141,25 m 3 , jenis kayu rimba campuran sebanyak 1.197,57 m 3 , jenis kayu indah  sebanyak  17,36  m 3 .  Dan  pada  tahun  2017  untuk  jenis  kayu  kelompok  meranti mengalami  kenaikan  menjadi  sebanyak  22.287,97  m 3 ,  jenis  kelompok  kayu  rimba campuran mengalami kenaikan menjadi sebanyak 1.652,62 m 3 , jenis kelompok kayu indah  bertambah  menjadi  sebanyak  23,97  m 3 .  Adanya  volume  produksi  kayu  bulat perjenis  dikarenakan  adanya  perbedaan  setiap  harga  kayu  karena  jenisnya  sehingga sangat diperlukan dalam perhitungan unit rent . Unit Rent (Net Price) Harga Kayu Bulat
Tabel 4 Perkiraan Harga Kayu Bulat di Provinsi Kalimantan Selatan Jenis Harga Patokan /HP (Rp/m 3 ) Prosentase Harga Terhadap HP (Persen) Perkiraan Harga (Rp/m 3 ) Kayu Meranti 760.000 200 1.520.000 KayuRimba Campuran 450.000 278 1.251.000 Kayu Indah 1.500.000 173 2.595.000
Sumber : Penelitian dari Dr. Ir. H. M. Anshar Nur, MM. Dkk
Tabel  4  menunjukkan  harga  kayu  bulat  per  jenis  yang  didasarkan  pada perhitungan  prosentasi  terhadap  harga  patokan  (HP)  kayu  bulat  di  Indonesia  dimana HP  terdapat  Peraturan  Menteri  Kehutanan  RI  Nomor  :  P.68/MENHUT-II/2014 tentang  Penetapan  Harga  Patokan  Hasil  Hutan  Untuk  Perhitungan  Provisi  Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.
Biaya Produksi Kayu Bulat
Tabel 5 Biaya Produksi Kayu Bulat Hutan Alam No Kegiatan Biaya (Rp/m 3 ) 1 Penebangan 1.855,11 2 Penyaradan 107.542,49 3 Muat 11.225,42 4 Bongkar 11.774,88 5 Pengangkutan 87.156,86 6 Kupas Kulit 835.06 Jumlah 220.389,82 Sumber : Penelitian dari Dr. Ir. H. M. Anshar Nur, MM. Dkk
Tabel  5  diatas  menunjukkan  bahwa  biaya  penebangan  sebesar  Rp.1855,1/m 3 , biaya  penyaradan  sebesar  Rp.107.542,49/m 3 ,  biaya  muat  sebesar  Rp.11.225m42/m 3 , biaya bongkarr sebesar Rp11.774,88/m 3 , biaya pengangkutan sebesar Rp.87.156,86/m 3 , biaya kupas kulit sebesar RP835,06/m 3 , sehingga total keseluruhan biaya produksi kayu bulat hutan alam adalah sebesar Rp220.389,82/m 3 . Suku Bunga
Tabel 6 Suku Bunga Kredit Investasi Tahun Suku Bunga Kredit Investasi (%) 2015 13, 02 2016 12,48 2017 11,89

## Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Pusat
Tabel  6  menunjukkan  suku  bunga  kredit  investasi  untuk  korporasi  hasil publikasi BI dan BPS. Suku bunga digunakan untuk menghitung laba layak produksi kayu bulat. Besar suku bunga tahunan didasarkan pada suku bunga bulan Januari yang bersangkutan.
Berdasarkan  data-data  diatas,  maka  perhitungan unit  rent adalah  sebagai berikut.
Tabel 7 Unit Rent Kayu Bulat Tahun 2015-2017 (Rp/m 3 ) Jenis 2015 2016 2017 Kayu Meranti 1.130.400  1.137.419 1.145.086 Kayu Rimba Campuran 896.425 901.990 908.070 Kayu Indah 2.065.435  2.078.259 2.092.269 Berdasarkan  tabel  7  diatas,  unit  rent  terbesar  terdapat  pada  kelompok  kayu
Indah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  harga  jenis  kelompok  kayu  indah  lebi  tinggi  dariada kelompok jenis kayu lainnya. Sehingga hal ini menunjukkan unit rent setiap tahunnya berubah  dikarenakan  perubahan  suku  bunga  yang  selalu  berganti-ganti  dan  memberi dampak langsung terdapat unit rent tersebut.
Deplesi Sumber Daya Hutan
Tabel 8 Deplesi Sumber Daya Hutan Tahun 2015-2017 (Dalam Juta Rupiah) Jenis Tahun 2015 2016 2017 Kayu Merati 25.000  18.359  25.522 Kayu Rimba Campuran 1.470 1.080 1.502 Kayu Indah 49 36 50 Total 26.519  19.475  27.074
Tabel  8  diatas  menunjukkan  nilai  Deplesi  Sumber  Daya  Hutan  Alam  pada beberapa    jenis  kelompok  Kayu  Meranti  lebih  banyak  diproduksi  dibandingkan dengan  jenis  kelompok  kayu  yang  lain,  kemudian  deplesi  sumber  daya  hutan  tahun 2015 sebesar Rp.26.519 juta, pada tahun 2016 menurun menjadi Rp.19.475 juta dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp.27,074 juta.

## Degradasi Lingkungan Hutan Alam
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2004  menyebutkan  besarnya  dana reboisasi untuk sektor kehutanan di daerah Kalimantan dan Maluku untuk komoditas kayu  bulat  kelompok  jenis  meranti  sebesar  US$  16,5/m 3 ,  untuk  kayu  indah  sebesar US$  18/m 3 ,  dan  13,5/m 3 untuk  kayu  bulat  kelompok  jenis  campuran  (Rimba Campuran).
Tabel 9 Kurs Rupiah Terhadap US$ Tahun Kurs Rupiah terhadap US$ (Rp) 2015 12.474 2016 13.898 2017 13.525

## Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat
Tabel 9 diatas menunjukkan kurs rupiah terhadap US$ setiap tahun mengalami naik  turun  atau  fluktuasi  sehingga  sedikit  banyaknya  perubahan  maka  pasti  akan berpengaruh  pada  perhitungan  degradasi  lingkungan  hutan  alam  karena  perbedaan kurs.
Tabel 10 Degradasi Lingkungan Hutan Alam Tahun 2015-2017 (Dalam Juta Rupiah) Jenis Tahun 2015 2016 2017 Kayu Meranti 30.347 24.676 34.073 Kayu Rimba Campuran 1.842 1.498 2.013 Kayu Indah 36 29 39 Total 32.225 26.203 36.125
Tabel 10 menunjukkan pada tahun 2015 nilai total degradasi lingkungan hutan sebesar  Rp.32.225  juta,    tahun  2016  menurun  menjadi  sebesar  Rp.26.203  juta  dan tahun  2017  menjadi  meningkat  sebesar  36.125  juta,  sehingga  telihat  tahun  2017 merupakan  total  nilai  degradasi  tertinggi,  hal  ini  disebabkan  bukan  hanya  nilai  kurs Rupiah  terhadap  US$  melainkan  juga  volume  produksi  kayu  bulat  meningkat  besar pada tahun tersebut.
Depresiasi Hutan Alam
Tabel 11 Depresiasi Hutan Alam Tahun 2015-2017 (Dalam Juta Rupiah) Uraian Tahun 2015 2016 2017 Deplesi Sumber Daya Hutan 26.519 19.475 27.074 Degradasi Hutan Alam 32.225 26.203 36.125 Depresiasi Hutan Alam 58.774 45.678 63.199
Tabel  11  diatas  menunjukkan  depresiasi  hutan  alam  tahun  2015  sebesar Rp.57.744 juta, tahun 2016 menurun sebesar Rp.45.678 juta dan tahun 2017 sebesar Rp.64.199  juta.  Hasil  ini  menunjukkan  total  depresiasi  terbesar  terjadi  pada  tahun 2017 pula.
Nilai  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  Hutan  Alam  Kabupaten  Tabalong  di Provinsi Kalimantan Selatan
Tabel 12
PDRB Konvensional Sektor Kehutanan Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2017 (Dalam Juta Rupiah) Tahun PDRB Konvensional 2015 34.331 2016 34.862 2017 34.534
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong
Tabel  12  diatas  menunjukkan  nilai  PDRB  konvensional  pada  tahun  2015  yang sebesar Rp.34.331 juta rupiah, pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp.34.862 juta rupiah, dan pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 34.534 juta rupiah.
Tabel 13
PDRB Hijau Sektor Kehutanan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2017 (Dalam Juta Rupiah) Uraian Tahun 2015 2016 2017 PDRB Konvensional Sektor Kehutanan (1)  34.331  34.862 34.534 Deplesi Sumber Daya Hutan (2) 26.519  19.475 27.074 PDRB Semi Hijau Sektor Kehutanan (3) = (1) – (2) 7.812 15.387 7.460 Degradasi Lingkungan Hutan Alam (4) 32.225  26.203 36.125 PDRB Hijau Sektor Kehutanan (5) - 24.413 -10.816 - 28.665
Tabel  13  diatas  menunjukkan  jika  hasil  dari  nilai-nilai  deplesi  dan  nilai-nilai degradasi  lingkungan  hutan  alam  diketahui  dan  nilai  PDRB  Konvensionalnya  juga diketahui,  maka  nilai  dari  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  Kabupaten  Tabalong  di Provinsi Kalimantan Selatan pun dapat dhitung, terlihat pada tahun 2015 PDRB Hijau Sektor  Kehutanan  sebesar  Rp-24,413  juta,  pada  tahun  2016  menjadi  sebesar  Rp- 10,816  juta  dan  pada  tahun  2017  menjadi  sebesar  Rp-28.665  juta.  Sehingga  nilai deplesi  sumber  daya  hutan  dan  nilai  degradasi  lingkungan  hutan  alam  yang  tinggi membuat  PDRB  konvensional  sektor  kehutanan  menjadi  lebih  kecil  bahkan mengalami minus.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  penulis  menarik kesimpulan  bahwa  (1)  nilai  deplesi  sumber  daya  hutan  tahun  2015  sebesar  Rp.26,5 milyar, tahun 2016 sebesar Rp.19,4 milyar dan tahun 2017 sebesar Rp.27 milyar, nilai degradasi  lingkungan  hutan  alam  tahun  2015  sebesar  Rp.32.2  milyar,  tahun  2016 sebesar  Rp26,2  milyar  dan  tahun  2017  sebesar  Rp36.1  milyar,  sehingga  depresiasi hutan  alam  menjadi  sebesar  Rp58,77  milyar  tahun  2015,  Rp45,6  milyar  tahun  2017 dan  Rp63,1  milyar  tahun  2017,  (2)  PDRB  Hijau  Sektor  Kehutanan  kabupaten Tabalong  di  Kalimantan  Selatan  tahun  2015  sebesar  Rp-24,4  milyar,  tahun  2016 menjadi  sebesar  Rp-10.8  milyar,  dan  tahun  2017  menjadi  sebesar  Rp.-28,6  milyar
sehingga  dapat  terlihat  bahwa  hasil  dari  PDRB  Hijau  nilainya  jauh  lebih  kecil dibandingkan dengan PDRB Konvensionalnya maka sebenarnya kabupaten Tabalong mengalami  kerugian  dikarenakan  penyusutan  pada  modal  alami  berupa  aset  hutan yang telah ditebang.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  yaitu  :  (1) perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan hendaknya perlu dikembangkan terutama di  Kabupaten  Tabalong  Provinsi  Kalimantan  Selatan  agar  suatu  saat  kebijakan pembangunan  dapat  mengimplementasikan  tujuan  pembangunan  berkelanjuta  yang telah  ditetapkan  (2)  pengelolaan  hutan  alam  untuk  penyediaan  kayu  bulat  perlu dilakukan secara selektif dengan menjadikan komoditas tersebut dapat memiliki nilai ekonomi  yang  lebih  tinggi,  dan  (3)  PDRB  Hijau  diharapakan  menjadi  acuan  untuk menghitung  nilai  kompensasi  dan  insentif  untuk  pendanaan  pembangunan  sebagai akibat  terjadinya  deplesi  dan  degradasi  maupun  depresiasi  sumber  daya  hutan  yang tereksploitasi pada kabupaten Tabalong di provinsi Kalimantan Selatan.

## Daftar Pustaka
Arifin, A. (2001). Hutan dan Kehutanan Cetakan ke-5. Yogyakarta: Kanisius. Badrudin,  R.  (2017). Ekkonomika  Otonomi  Daerah  Edisi  Kedua  . Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
BPS. (2018). Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2018. Tanjung: BPS Tabalong. Indonesia Kehilangan Hutan Nasional Tahun 2015 . (2018, Maret 24). Dipetik Maret 24, 2018, dari Https://wri.org.
Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Nur,  M.  A.  (2018). Kontribusi  Sektor  Kehutanan  Terhadap  Pembangunan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Selatan  (Pendekatan  Perhitungan  PDRB  Hijau). Banjarmasin: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.
Nur,  M.  A.  (2018).  Valuasi  Ekonomi  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan. Jurna Ilmul Ekonomi Pembangunan , -.
PDR  Hijau  Sektor  Kehutanan  Melalui  Pendekatan  Nilai  Ekonomi  Jasa  Lingkungan . (2019, Mei 19). Dipetik Mei 19, 2019, dari htps://www.researchgate.net/publication/296195000_pdrb_hijau_sektor_kehuta nan_melalui_pendekatan_nilai_ekonomi_jasa_lingkungan.
Putra, W. (2013). Model Perhitungan PDRB Hijau Sektor Kehutanan di Kalimantan Barat . Kalimantan Barat: Universitas Tanjung Pura. Suparmoko,  R.  M.  (2006). PDRB  Hijau  (Produk  Domestik  Regional  Bruto  Hijau) Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
WWF. (2018, Maret 24). Dipetik Maret 24, 2018, dari Https://www.worldwildlife.org.