## UJUNG SENJA PABRIK-PABRIK GULA DI BATAVIA AWAL ABAD KE-18

## Huddy Husin
Program Studi Pendidikan Sejarah, FIPPS Universitas Indraprasta PGRI Email: hudi0212 ＠ gmail.com

## ABSTRACT
Transitional  forms  of  commodities  in  the  international  market  from  the  beginning  of  spice  to  the sugarcane (sugar), tea, rubber and others responded by the colonial Dutch East Indies with a test and cultivation of plant species of the commodity. Sugarcane is one of the plants which are priorities for the Dutch East Indies colonial government to be managed and produki (although the number is still minimum scale), this attempt to force the colonial government to involve other communities, especially Tioghoa who have skills in managing sugarcane crop. Not only felt the sweet result of the production of  sugar  cane  (sugar)  but  the  journey  also  gives  a  lot  of  negative  consequences  such  as  criminal tendency  and  resistance  to  the  colonial  government  conducted  by  the  Chinese.  This  paper  tries  to explain  how  the  effort  to  membangu  industrialization  of  the  sugar  cane  plant  culminate  in  a  social movement, then the direction of its development would benefit the colonial government. Through this article also hoped we can learn how the logical consequence of industrialization itself, and preparing for its development direction in order not to evolve towards a state that is destructive.

## Keyword :Sugar Factory, Batavia

## ABSTRAK
Peralihan bentuk komoditi di pasar internasional dari semula rempah-rempah menuju tanaman tebu (gula), teh, karet dan lain sebagainya direspon oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda dengan melakukan uji coba dan pembudidayaan jenis-jenis tanaman komoditi tersebut. Tebu adalah  salah  satu  tanaman  yang  menjadi  prioritas  bagi  pemerintah  kolonial  Hindia-Belanda untuk  dikelola  dan  produki  (meski  dalam  jumlah  skala  yang  masih  minimum),  upaya  ini memaksa  pemerintah  kolonial  untuk  melibatkan  kelompok  masyarakat  lain  khususnya Tioghoa yang memiliki keterampilan dalam mengelola tanaman Tebu. Tidak hanya dirasakan manis  hasil  dari  produksi  tebu  (gula)  akan  tetapi  dalam  perjalanannya  juga  memberikan banyak  konsekuensi  yang  bertendensi  negatif  seperti  kriminalitas  dan  perlawanan  kepada pemerintah kolonial  yang dilakukan oleh  etnis Tionghoa. Tulisan ini  mencoba menerangkan bagaimana  usaha  untuk  membangu  industrialisasi  tanaman  tebu  tersebut  berujung  pada sebuah  gerakan  sosial,  yang  kemudian  arah  perkembangannya  justru  menguntungkan pemerintah  kolonial.  Melalui  tulisan  ini  pula  diharapkan  kita  dapat  belajar  bagaimana konsekensi logis dari industrialisasi itu sendiri, dan mepersiapkan arah perkembangannya agar tidak berkembang menuju keadaan yang bersifat destruktif.
Kata kunci : Pabrik Gula, Batavia

## PENDAHULUAN
Beberapa  barang-barang  komoditi  yang menjadi primadona pada awal abad ke-16 seperti rempah-rempah,  kapas,  beras,  hasil  laut  dan  lain sebagainya  menjadi  ciri  khas  yang  memberikan identitas tersendiri bagi aktivitas perdagangan di Nusantara.  Kemajuan  teknologi  dan  peralihan kebutuhan  pasar  internasional  terhadap  barang- barang  komoditi  perdagangan,  memberikan perubahan  pula  secara  mendasar  tentang  jenis tanaman yang diproduksi di Nusantara. Rempah- rempah  yang  sempat  menjadi  primadona  di pasaran  internasional,  perlahan  demi  perlahan digantikan  dengan  tanaman  komoditi  lainnya, seperti : gula, kopi, tembakau dan kopra. Hal ini secara  umum  terjadi  pada  akhir  abad  ke-17,  di Nusantara fenomena ini ditandai dengan dimusnahkannya  beberapa  tanaman  rempah- rempah yang berada di wilayah Nusantara bagian timur  (Maluku)  oleh  perwakilan  pemerintahan VOC.
Keberhasilan atas percobaan VOC terhadap  upaya  penanaman  tanaman  tebu, tembakau  dan  kopi  di  wilayah  Jawa,  menjadi titik  awal  bagi  peralihan  produksi  tanaman komoditi  di  Nusantara.  Batavia  yang  telah menjadi  pijakan  awal  bagi  VOC  di  Jawa, menjadikannya wilayah percobaan untuk memproduksi tanaman-tanaman yang laku dalam pasaran  internasional.  Pada  tahun  1648,  seorang pengusaha  Belanda  yang  bernama  Anthony Paviljoen,  menyewa  beberapa  luas  tanah  yang berada  di  pinggiran  Batavia  ( Weltevreden )  dan mengusahakan  pertanian  dan  peternakan  dengan seorang  China  yang  bernama  Phoa  Bing  Am. Usaha  mereka  untuk  menanam  tebu  dan  proses pengolahan  menjadi  komoditi  gula  mencapai keberhasilan,  dimana  kemudian  hasil-hasilnya diperjual-belikan  untuk  memenuhi  kebutuhan gula di Batavia dan untuk kepentingan ekspor ke Negeri Induk.
Seiring dengan semakin meluasnya daerah jajahan  VOC  dan  pemerintah  kolonial  Hindia- Belanda (sesudah perang Jawa), perluasan daerah penanaman tanaman komoditi tebu semakin luas. Hal  tersebut  juga  diiringi  pula  kesuksesan  dan keuntungan  yang  besar  hasil  penjualan  gula  di pasar  internasional  oleh  pemerintah  Hindia- Belanda. Pembangunan pusat-pusat industri baru mulai  dibuka  dibeberapa  wilayah  lain  yang berada  jauh  dari  wilayah  Batavia,  seperti Bandung,  Cirebon,  hingga  ke  wilayah  Jawa
Tengah (Surakarta dan Yogyakarta). Dengan  dibentuknya  wilayah-wilayah  industri perkebunan baru tersebut, maka beberapa pabrik- pabrik  awal  yang  menjadi  perintis  awal  bagi pengusahaan  tebu  dan  gula  di  Batavia, berangsur-angsur mulai menghilang dan berpindah.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketetapan  dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang menetapkan  Batavia  hanya  sebagai  pusat perniagaan, pusat pemukiman orang-orang Eropa dan  pusat pemerintahan, bukan sebagai wilayah Industri.
Berpindahnya areal industri perkebunan di Batavia,  secara  umum  berlangsung  pada  awal abad  ke-18,  setelah  momentum  berakhirnya Perang Jawa, dan setelah perjanjian giyanti (yang memisahkan dua kerajaan besar di Jawa Tengah, Surakarta dan Yogyakarta). Pembahasan mengenai  masa  akhir  keberadaan  pabrik-pabrik gula di Batavia dipandang sangat menarik, hal ini didasarkan atas : pertama, hilang dan berpindahnya  pabrik-pabrik  gula  di  Batavia merupakan  sebuah  fenomena  tersendiri  yang berlaku dalam hukum-hukum sosiologi perkotaan.  Naik  dan  berkembangnya  aktivitas sosial-ekonomi sebuah masyarakat dalam wilayah tertentu, akan memberikan dampak pada penyusunan    ulang  beberapa  kelengkapan infrastruktur  kota,  yang  diorientasikan  kepada kebutuhan hidup penduduk diwilayah tersebut.
Kedua,  persoalan  mengenai  berpindahnya pabrik-pabrik  gula  di  pinggiran  Batavia,  dalam diskursus sejarah juga ditandai dengan kemampuan  atau  adaptasinya  manusia  terhadap ekologi  yang  mengitari  dirinya.  Hal  tersebut dijelaskan  oleh  Kuntowijoyo  dalam  bukunya yang berjudul Budaya dan Masyarakat. Masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola  dan  beradaptasi  terhadap  lingkungan hidupnya  (lingkungan,  fisik,  lingkungan  alam dan  lingkungan  simbolik).    Ketiga,  persoalan mengenai  tata–kelola  lingkungan  dan  ekologi sebuah  kota  merupakan  persoalan  yang  cukup menarik  ditinjau  melalui  ilmu  sejarah,  karena akan  dilihat  segi-segi  yang  mempengaruhinya serta  dapat  melihat continuitas dari  arah perkembangannya.
Melalui  penulisan  ini  diharapkan  dapat memberikan  uraian  dan  penjelasan  mengenai perubahan  morfologi  kota,  khususnya  yang berkaitan  dengan  kehidupan  sosial-ekonomi masyarakat  kota  di  Batavia  (kini  Jakarta). Penelitian ini juga akan mencoba untuk membuat kita  untuk  berfikir  ulang  mengenai  bagaimana
seharusnya  mengelola  kota  Jakarta  kedepan, sesuai  dengan  takdir  historisnya  sebagai  kota kolonial,  yang  menjadi  pusat  bagi  kehidupan niaga, pemukiman dan pemerintahan.

## PEMBAHASAN

## Kondisi Geografis dan Ekologi Batavia
Jakarta  (dahulu  Batavia)  pada  awalnya sebagai  sebuah  kota  pusat  perdagangan  yang didirikan  oleh  VOC  dan  Pemerintah  kolonial Belanda. Wilayah ini dipilih oleh Belanda karena letaknya yang strategis dalam wilayah perdagangan.  Disebelah  barat  berdiri  kerajaan Banten  yang  saat  itu  menjadi  pusat  perdangan dengan  orang-orang  atau  pedagang  dari  pulau Sumatera.  Sementara  disebelah  timur  terdapat kerajaan  Cirebon,  yang  menjadi  salah  satu wilayah  perdagangan  yang  besar  di  pesisir  utara pulau  jawa.    Kota  Batavia  bersebelahan  dengan Bekasi,  Cakung  sebagai  distrik  dari  wilayah Jati Negara  disebelah  timur.    Di  sebelah  barat Batavia  berbatasan  dengan  wilayah  Banten. Untuk sebelah selatan Batavia berbatasan dengan wilayah-wilayah  seperti  Depok,  Bogor  dan sebagian wilayah Banten sementara bagian Utara Batavia    berbatasan  langsung  dengan  laut  Jawa dan Kepulauan Seribu.
Batavia masa penjajahan kolonial Belanda memiliki  luas  sekitar  10  sampai  dengan  12 Kilometer,  menurut  catatan  kependudukan  pada awal  abad  ke-19  Batavia  memiliki  jumlah penduduk  sebesar  103.513  jiwa,  dengan  rincian sebagai  berikut  Belanda  ±  1.363  jiwa  Eropa lainnya  ± 5.175 jiwa,  China  ±  24.000,  Arab  dan India ± 100 jiwa dan orang-orang dari Nusantara (Indonesia)  ±78.000  (Abeyasekere,  1989  :  57- 65). Daerah yang paling padat jumlah penduduknya ialah sepanjang wilayah pelabuhan sunda  kelapa  (saat  ini  bernama  Muara  Angke/ Pasar  Ikan).  Berkaitan  dengan  kepadatan penduduk  ialah  keadaan  penggarapan  tanah, yang  pada  akhirnya  sangat  tergantung  kepada lingkungan fisik. Sepanjang wilayah kota Jakarta yang  secara  umum  berbentuk  dataran-dataran rendah,  dimana  pada  awalnya  yakni  masa pemerintahan  kolonial  Hindia  –Belanda  diluputi oleh  areal  persawahan  dan  perkebunan  guna kepentingan ekonomi kolonial, jenis-jenis sawah yang  dapat  dijumpai  ialah  sawah  tadah  hujan yang  bergantung  pada  musim.  Daerah-daerah yang  menjadi  sentral  daerah  industri  pertanian
dan  perkebunan  ada  disepanjang  selatan  dan sebelah timur wilayah Batavia. Batavia umumnya  dikenal  sebagai  wilayah  administrasi pemerintahan dari pada sebagai wilayah perindustrian  dan  perdagangan.  Hal  ini  dapat dimaklumkan  karena  di  Batavialah  pusat pemerintahan  kolonial  Belanda  saat  itu,  yakni dengan berdirinya kantor pusat Gubernur Jendral sebagai  perwakilan  dari  negeri  induk  Belanda (saat ini kita kenal dengan museum Fatahillah).
Selain  sebagai  sentral  kekutan  politik pemerintah  kolonial  Belanda,  Batavia  juga menjadi tempat yang strategis bagi pengembangan  sektor  perekonomian.  Hal  ini disebabkan  posisinya  yang  berdekatan  dengan daerah-daerah penghasil pertanian dan perkebunan  yakni  daerah-daerah hinterland . Depok, Bogor, Bekasi, dan daerah terluar Banten bagian  barat  sebagai  daerah  penyuplai  hasil bumi. Dengan demikian Batavia dapat melakukan  kontrol  dan  pengawasan  secara langsung  dan  ketat  terhadap  daerah-daerah penghasil  pertanian  dan  perkebunan.  Berangkat dari  kata  kunci  yakni  control  dan  pengawasan, maka  kemudian  Batavia  mengambil  peran sebagai  kota  pusat  administratif  /  pemerintahan dalam  kerangka  mendukung  misi  negeri  induk Belanda yakni sebagai basis penyokong kehidupan  negeri  induk.  Van  den  Bosch menggunakan  konsep  ini  di  Nusantara  sebagai tempat  mengambil  keuntungan  bagi  negeri induk,  atau  seperti  yang  dikatakan  Baud  “ gabus tempat Nederland mengapung ”, dengan kata lain Jawa dipandang sebagai sapi perahan (Kartodirjo, 1993 : 305).
Golongan  etnik  yang  terbesar  di Batavia  adalah  Betawi  yang  kebanyakan berdiam  di  daerah  pesisir,  sementara  itu orang-orang  yang  berasal  dari  Sunda mendiami  daerah  disebelah  selatan  dan orang-orang  seperti  dari  Jawa,  Sumatera, Madura,  Makasar,  Bali  dan  etnis  lainnya tersebar  secara  merata  diseluruh  wilayah Batavia.  Selain  orang-orang  dari  Nusantara, juga  terdapat  beberapa  ernis  lain  yang berasal  dari  luar  Nusantara,  selain  tentunya orang  Eropa  (Belanda)  seperti  Arab,  China, Jepang,  India  yang  jumlahnya  tidak  terlalu banyak.  Kedatangan  orang-orang  asing  ke Nusantara, khsusnya di Batavia saat itu tidak lain  adalah  untuk  berdagang  dan  membuka lahan  pertanian  dan  perkebunan,  hasil  dari
penerapan  UU    Agraria  ( Agrarische  wet ) tahun  1870  yang  memperbolehkan  orang- orang  asing  (investasi)  asing  untuk  masuk kedalam  Nusantara  membuka  lahan  industri pertanian dan perkebunan.

## Kebijakan  Kolonial  Terhadap  Industri Gula di Batavia Abad ke-18
Pasar  internasional  pada  akhir  abad  ke-17 menunjukkan  perubahan  permintaan  dalam  hal jenis  komoditi  perdagangan,  dimana  gejala tersebut  terwujud  dalam  bentuk  penurunan permintaan  terhadap  komoditi  rempah-rempah. Penurunan  dan  perubahan  permintaan  terhadap komoditi  rempah-rempah,  bukan  hanya  terjadi karena over produksi  komoditi  rempah-rempah, akan  tetapi  juga  dikarenakan  munculnya  satu komoditi  perdagangan  yang  menjadi  primadona baru, yakni gula.  Permintaan terhadap komoditi gula  di  pasar  internasional,  memaksa  para wilayah-wilayah di Asia khususnya di Nusantara, penguasa  lokal  dan  VOC  bersepakat  untuk menghancurkan tanaman rempah-rempah dengan jalan membakarnya.
Pemusnahan  terhadap  tanaman  rempah- rempah di beberapa wilayah di Nusantara, seperti yang  terjadi  di  wilayah  Maluku,  dilakukan  oleh VOC untuk menyelamatkan perekonomian VOC. Pemusnahan  tanaman  rempah-rempah  tidak hanya  akan  meredam  menurunnya  suplai  di pasaran internasiona, akan tetapi mencoba untuk menanam  tanaman  komoditi  lainnya  seperti kelapa,  karet,  teh  dan  lainnya.  Upaya  lainnya yang  dilakukan  oleh  VOC  guna  membangun produksi gula di wilayah kekuasaannya khususnya di Batavia, yakni dengan mendatangkan para tenaga terampil yang berasal dari  Cina.  Fenomena  inilah  yang  dikatakan  oleh Susan  Blackburn  sebagai  upaya  membangun Batavia  dengan  bantuan  orang-orang  Cina (Blackburn, 2011: 33).
VOC  berupaya  merangkul  orang-orang Cina  untuk  datang  dan  membantu  VOC  untuk membangun  Batavia,  dengan  jalan  memberikan memerikan  para  tokoh  Cina  jabatan  sebagai kapiten dan letnan (Suratminto, 2004: 16). Upaya ini  sesungguhnya  merupakan  kelanjutan  dari keasadaran  pemimpin  VOC,  bahwa  orang-orang Cina  telah  lama  berdagang  dan  bermukim  di wilayah  Jayakarta.  Kemampuan  orang-orang Cina  ini  pula  yang  mengantarkan  terbukanya pintu  bagi  orang-orang  Cina  untuk  masuk  ke
Batavia,  dan  sebagian  wilayah  pedalaman  di Batavia.  Fenomena  ini  pula  yang  mungkin  saja secara  tepat  dijelaskan  oleh  Leonard  Blusse sebagai persekutuan aneh antara penguasa Eropa dengan etnis Tionghoa di Batavia (Blusse, 2004: xii).
Masuknya  para  imigran  yang  datang secara bergelombang ke wilayah Batavia sebagai konsekuensi dari kesepemahaman antara penguasa  VOC  dengan  tokoh-tokoh  etnis Tionghoa memberikan dampak terhadap bertambahnya jumlah pupolasi orang-orang Cina di  Batavia.  Blackburn  (2011:  36)  menjelaskan bahwa  pada  tahun  1674  orang-orang  Cina  yang tinggal di wilayah Batavia sebanyak 2.747 orang, dan  pada  tahun  1739  jumlah  mereka  meningkat pesat  hingga  mencapai  angka  4.389  orang. Pertumbuhan  populasi  imigran  Cina  ini  pula yang  kemudian  menuntut  adanya  pembukaan wilayah-wilayah  baru  untuk  bermukim  dan berusaha  bagi  mereka,  kebutuhan  tempat-tempat peribadatan dan lain sebagainya. Bahka mungkin pula  pertumbuhan  populasi  ini,  yang  kelak  juga akan  menjadi  salah  satu  faktor  bagi  meletusnya perlawanan/  pemberontakan  orang-orang  Cina dipenghujung abad ke-17.
Kehadiran  tenaga-tenaga  terampil  dalam membangun  produksi  gula  di  Batavia,  telah memberikan jalan bagi VOC untuk mempercepat usaha tersebut dengan jalan menetapkan kebijakan  mengenai  kependudukan  (demografi) dan  ketentuan-ketentuan  mengenai  sistem  sewa tanah.  Langkah-langkah  yang  ditempuh  oleh VOC  dalam  menyusun  produksi  gula  pertama- tama  ialah  dengan  membuka  lahan  seluas- luasnya  di  sekitar  daerah  terluar  Batavia ( Omenlanden ).  Wilayah  di  sekitar  luar  Batavia merupakan  daerah  yang  kemudian  dilakukan sistem sewa tanah, dengan peraturan yang cukup mengikat.  Terjadi  tiga  hubungan  yang  mendasar dalam  sistem  sewa  tanah  tersebut,  antara  lain VOC, Pengusaha Cina dan Penduduk Pribumi.
Segi  tiga  hubungan  relasi  produksi tersebut, merupakan jenis pola relasi yang sangat bertolak  belakang  dengan  pola  relasi  produksi dari  sistem  ekonomi  kapitalisme  di  Eropa.  Pada model  atau  pola  hubungan  relasi  di  Eropa, hubungan produksi hanya terjadi antara pengusaha  dan  kaum  buruh,  sementara  itu kelompok  aristokrat  menjadi  fasilitator  dan melindungi  aktivitas  ekonomi  yang  berjalan. Pada  titik  inilah  kita  dapat  memahami  bahwa dalam  usaha  untuk  membangun  produksi  dan industrialisasi  awal  komoditi  gula  di  Batavia,
terdapat  peran  yang  cukup  besar  dari  kalangan pengusaha  Eropa  dan  China.  Dua  kelompok inilah  yang  menjadi  pilar  utama  dalam merealisasikan  penyelenggaraan  usaha  gula  di Batavia,  meskipun  bukanlah  satu  hal  mudah untuk  diketahui  siapa  yang  memiliki  ide  awal dan  berusaha  untuk  membudi-dayakan  tanaman tebu di Batavia.
Pembukaan  wilayah  luar  Batavia  tersebut sebagai  wilayah  pertanian  dan  perkebunan  tebu untuk  industri  gula  di  Batavia,  memberikan konsekuensi  berupa  pertambahan  jumlah  etnis Tionghoa yang masuk kedalam wilayah Batavia, sehingga  hal  ini  memunculkan  kecemasan  bagi pemimpin  VOC.  Meskipun  dilain  sisi  masuknya etnis  Tionghoa  kedalam  wilayah  Batavia  juga memberikan  keuntungan  bagi  pemerintah  VOC dalam  bentuk  pemungutan  pajak  dan  penugasan penjagaan  ketertiban.  Kepada  para  tokoh-tokoh Cina  yang  telah  memberikan  jasa  kepada  VOC, pemerintahan VOC memberikan atau memudahkan  para  tokoh-tokoh  tersebut  untuk membeli  tanah  dan  menyewa  tanah  di  Batavia (Yudisthira, Tempat dan Waktu tidak diketahui).
Tanah-tanah yang di dapatkan oleh orang- orang  Cina  tersebut  melalui  praktek  jual-beli ataupun  sewa  dari  VOC,  dipergunakan  oleh orang-orang  Cina  tersebut  untuk  membangun perkebunan  tebu,  sebagian  dipergunakan  untuk menanam  padi  dan  jenis  umbi-umbian  lainnya. Selain berprofesi sebagai pemilik tanah tersebut, orang-orang  Cina  juga  memiliki  profesi  lainnya, yakni  sebagai  tukang  kayu,  dan  pembuat  arak (Suratminto,  2004:  12).  Berkaitan  dengan pemenuhan  kebutuhan  sumber  daya  manusia bagi    produksi  gula  di  Batavia  yang  dilakukan oleh  etnis  Tionghoa,  sistem  sewa  tanah  telah menopang  kebutuhan  sumber  daya  manusia tersebut.  Berdasarkan  sistem  sewa  tanah  secara umum  yang  berlaku  sejak  masa  VOC  hingga masa pemerintahan kolonial kelak, dalam sistem sewa  tanah  para  penduduk  pribumi  yang bermukim  di  atas  tanah  tersebut  merupakan  hak bagi  sang  penyewa  tanah,  digunakan  untuk kepentingan  penyewa  tanah  (sebagai  petani penggarap).
Pada  situasi  yang  berbeda,  seandainya dalam tanah yang disewa oleh orang-orang Cina tersebut  tidak  terdapat  penduduk  pribumi  yang bermukim,  ataupun  terjadi  kekuarangan  tenaga penggarap, pengusaha etnis Cina dapat memenuhi  kebutuhan  sumber  daya  manusia melalui  pasar  tenaga  kerja  (jual-beli  budak). Pasar  jual-beli  budak  di  Batavia  terdapat  di
wilayah ommelanden ,  diantaranya  di  kampung Pagaraman,  Pekojan,  Patuakan,  Anke  dan Gudang  Panjang  (Bonda  Kanumuyoso  dalam Titik  Balik  Historiografi  Indonesia,  2008:  78). Wilayah-wilayah  tersebut  pada  masa  VOC merupakan wilayah yang terkenal sebagai sentra perdagangan budak  di Batavia.
Seiring dengan dibukanya Batavia bagi kedatangan  etnis  Tionghoa,  perlahan-lahan mulai dibukalah keran pembangunan industri gula  di  Batavia.  Kedatangan  etnis  Tionghoa disisi  lain  sebagai  upaya  untuk  menjadi Batavia  sebagai  bandar  baru  perdagangan  di pesisir  utara  Jawa,  juga  dimanfaatkan  pula oleh  VOC  sebagai  tenaga  terampil  untuk mengelola  perkebunan  tebu  di  Batavia. Menghadapi pertumbuhan dan perkembangan industri gula di Batavia, tidak dapat  dipisahkan  pula  peran  dari  kelompok lainnya  yakni  kelompok  pribumi  baik  yang sejak  lama  bermukim  di  Batavia  maupun yang  menjadi  pendatang  menetap  maupun temporal.  Secara  umum  mungkin  tidak terlalu sulit untuk menjelaskan dimana peran dan  posisi  dari  kelompok  masyarakat pribumi dalam sektor industri gula di Batavia (sebagai  tenaga  kerja  dan  pemasok  tenaga kerja),  akan  tetapi  peran  dan  posisi  yang dimainkan  terbilang  cukup  strategis  dan determinan.
Berkaitan  dengan  posisi  dari  kelompok pribumi  dalam  produksi  gula  di  Batavia, kelompok  pribumi  diposisikan  sebagai  tenaga kerja  dalam  produksi  tersebut.  Wujud  konkrit jenis  pekerjaan  tersebut  adalah  menjadi  buruh dalam  penanaman  tebu,  dimana  secara  khusus kemudian  bertugas  sebagai  pemasok  kayu  bakar dalam industri penggilingan tebu dan melakukan pengeringan  terhadap  batang-batang  tebu  yang siap  diolah  setelah  panen  (Furnivall,  2009:  43). Semakin  berkembangnya  kebutuhan  penopang industri  gula  di  Batavia,  maka  semakin  besar pula  dibutuhkan  spesialisasi  pekerjaan  lain, seperti  para  pencari  kayu  bakar,  buruh  angkut, buruh  pengeringan  tebu,  buruh  penjaga  areal perkebunan  selain  para  pekerja  yang  berada  di dalam  pabrik.  Pencari  kayu  bakar,  buruh  angkut dan  pengering  merupakan  jenis  pekerjaan  yang bisa  di  dapatkan  oleh  pribumi  tanpa  harus menjadi  burh  dalam  pabrik  gula.  Mengenai pendapatan  yang  di  dapatkan  oleh  para  pribumi yang  berasal  dari  keberadaan  industri  gula  di
Batavia,  dalam  penelitian  ini  tidak  di  dapatkan laporan  pasti  dan  data  yang  berhasil  dihimpun.
Sebagai  gambaran  penunjang  mungkin dapat di pahami mengenai pendapatan
masyarakat pribumi pada masa awal pembangunan  industri  gula  di  Batavia  ini,  akan sedikit  membuat  kita  memiliki  informasinya, beradasarkan laporan/ pernyataan yang diberikan oleh  penelitian-penelitian  terdahulu  mengenai perkembangan industri gula di Batavia (Yudisthira, Tempat dan Waktu tidak diketahui). Furnivall  menjelaskan  bahwa  pada  tahun  1637 produksi gula menghasilkan 196 pikul, kemudian pada  tahun  1653  menjadi  12.000  pikul.  Leih lanjut menurut Furnivall, budidaya gula cenderung  meluas  pada  1710  dengan  jumlah pabrik  yang  mencapai  130  pabrik,  dengan penghasilan  hingga  tahun  1779  mencapai 100.000 pikul panen (Furnivall, 2009: 43-44).
Sekiranya melalui  pertambahan  jumlah  hasil  yang  diraih dalam  produksi  gula  di  Batavia  yang  mencapai ratusan  ribu  pikul  di  akhir  abad  ke-18 memberikan kepada kita bahwa terjadi peningkatan  ekonomi  yang  berkaitan  dengan pendapatan  para  pribumi  yang  berasal  dari industri gula di Batavia. Perubahan dan alternatif profesi  yang  bisa  dilakukan  oleh  kelompok pribumi  menjadi  semakin  bervariasi,  para penduduk  pribumi  tidak  hanya  bergantung kepada  profesi  sebagai  petani  saja,  akan  tetapi juga  bisa  menjadi  buruh  pabrik,  buruh  angkut dan  buruh  pengering  pada  pabrik-pabrik  gula  di Batavia.

## Situasi dan Peristiwa Politik di Jawa Abad ke- 18
Pada  perjalanannya  pembukaan  industri gula  di  Batavia  memang  cukup  menguntungkan bagi  VOC,  akan  tetapi  kemudian  terjadi persoalan yang cukup serius dalam produksi gula tersebut.  Sartono  Kartodirjo  menjelaskan  bahwa cukup  banyak  tanah  yang  disewakan  menjadi tanah  partikelir  dan  diubah  menjadi  tempat penanaman  tebu  (Kartodirjo,  1993:  301). Keadaan tersebut disatu sisi memacu perkembangan  dan  peningkatan  produksi  dan keuntungan  dari  industri  gula  di  Batavia,  akan tetapi  di  sisi  lain  keadaan  tersebut  juga memberikan konsekuensi berupa semakin berkurangnya  bahan  bakar  (kayu  bakar)  sebagai komponen utama pengolahan tebu menjadi gula, serta  ketersedian  lahan  tanah  yang  semaikn
menipis  dan  berkurang  (terdapat  pula  kasus penanaman tebu di wilayah tandus, kurang subur dan mengakibatkan kerugian).

## Peristiwa Geger Pecinan
Peristiwa  perlawanan  etnis  Tionghoa  di Batavia  ini  merupakan  sebuah  peristiwa  yang cukup  unik  jika  ditinjau  melalui  perspektif multidimensional.  sebuah  pertanyaan  mendasar dapat  kita  kemukakan  disini,  mengapa  peristiwa ini  terjadi  dan  dilakukan  oleh  kelompok  etnis Tionghoa,  bukan  oleh  kelompok  pribumi  yang mengalami  penghisapan  (penindasan)  yang cukup besar. Pertanyaan ini akan coba dijelaskan melalui  penggambaran  secara  umum  mengenai peristiwa  pemberontakan  orang  Cina  di  Batavia pada tahun 1740. Hubungan dagang antara VOC dengan etnis Tionghoa sudah terjalin cukup lama dan  jauh  sebelum  VOC  masuk  dan  berkuasa  di wilayah  Batavia.  Pertemuan  dengan  etnis Tionghoa  secara  menetap  mulai  berlangsung ketika  pimpinan  VOC  di  Batavia  saat  itu  J.P. Coen  memberikan  tawaran  bagi  para  pedagang Cina  untuk  melakukan  aktivitas  perdagangan  di kota  Batavia,  hal  tersebut  dilandasi  oleh  motif keuntungan  perdagangan  yang  bisa  di  dapatkan oleh  VOC.  Sartono  menjelaskannya  sebagai politik  “ pintu  terbuka ”,  dan  kebijakan  tersebut dilakukan  pada  saat  hubungan  politik  antara VOC  dan  Banten  sedang  memanas  (Kartodirjo, 1993: 220).
Pada  tahun  1705  permintaan  pasar inetrnasional  terhadap  komoditi  perdagangan gula  semakin  meningkat,  dan  hal  ini  semakin menambah  daftar  panjang  masuknya  imigran Cina kedalam wilayah Batavia. Semakin berkembangnya  populasi  etnis  Tionghoa  di Batavia pada tahun 1739 sebanyak 10.574 orang memberikan  konsekuensi  berupa  persediaan lahan  tempat  tinggal  dan  lapangan  pekerjaan semakin  menyempit.  Pada  tahun  1739,  etnis Tionghoa  yang  datang  merupakan  kelompok pendatang  yang  tidak  memiliki  kecakapan bekerja,  mereka  melakukan  perbuatan  kasar, pencurian,  penipuan  dan  tindakan  tidak  terpuji lainnya  (Vermeulen  dalam  Lilie  Suratminto, 2004: 16).
Keadaan  sosial  yang  semakin  tidak  tertib dan  cenderung  mengarah  kepada  distabilitas  ini semakin bertambah kacau pada saat harga gula di pasar  internasional  menurun  (  tahun  1722). Merosotnya  harga  komoditi  gula  di  pasar internasional, memberikan efek kejut yang cukup
besar  bagi  keuangan  VOC.  Menurut  Sartono Kartodirjo  (1993:  221)  pada  akhir  tahun  tiga puluhan (Abad XVIII) VOC mengalami kemunduruan, beban keuangan untuk menyelenggarakan pemerintahan di Batavia jauh melampaui  penerimaan,  ada  defisit  terus- menerus.  Hal  ini  direspon  dengan  kebijakan VOC  yang  memberlakukan  para  penduduk  etnis Tionghoa  untuk  memiliki  surat  lisensi  dengan membayar  dua  ringgit.  Pendataan  terhadap  etnis Tionghoa  dan  memberlakukan  penangkapang terhadap oarang-orang Cina yang tidak memiliki lisensi  dilakukan  oleh  pemerintah  VOC  hingga tahun  1740.  Proses  penangkapan  yang  cukup besar dilakukan pada saat terjadi perayaan Imlek di  Tanjung  Priuk  dan  Bekasi,  sebanyak  kurang lebih  1000  orang  ditangkap  dan  kemudian diangkut  dan  di  deportasi  ke  wilayah  Sailan (Kartodirjo, 1993: 222).
Kejatuhan komoditi gula di pasar internasional,  peningkatan  jumlah  penduduk dalam  kehidupan  sosial  di  Batavia,  serta  prilaku (budaya) politik pemerintah VOC yang cenderung  pragmatis  menghadapi  persoalaan sosial-ekonomi  menjadi semacam pemantik bagi terciptanya satu momentum peristiwa di Batavia. Maka  pada  tanggal  9  Oktober  1974  meletuslah peristiwa  tragedi  Angke.  Pagi  hari  sekitar  pukul 8  pagi  para  pemberontak  Cina  berkumpul  di gerbang  kota  Batavia  untuk  melakukan  protes, akan tetapi dibawah pimpinan anggota Raad van Indie (Dewan  Hindia)  von  Imhoff  dan  van Aerden,  para  pemberontak  berhasil  dikalahkan dengan  bantuan  persenjataan  meriam-meriam Belanda  (Yudisthira,  Tempat  dan  Waktu  tidak diketahui).
Selain  membunuh  para  etnis  Tionghoa yang  melakukan  penyerbuan  ke  pintu  gerbang kota  Batavia,  pemerintah  VOC  juga  melakukan penangkapan  kepada  orang-orang  Cina  yang masih hidup dan mendeportasi mereka ke Ceylon (Suratminto,  2004:  21).  Usaha  lain  juga dilakukan dengan melakukan pengejaran terhadap  para  kelompok  pemberontak  yang melarikan  diri  ke  wilayah  lain  diluar  Batavia (Kartodirjo,  1993:  224).  Sejak  tanggal  22 Oktober 1740, Gubernur Jendral Adrian Valckenier  menyatakan  bahwa  kondisi  di  dalam kota sudah aman dari peristiwa yang cukup besar tersebut  (Yudisthira,  Tempat  dan  Waktu  tidak diketahui).
Sejak  peristiwa  tersebut  berlangsung keadaan ekonomi di Batavia mengalami kemunduran, diakibatkan oleh berhentinya
perdagangan  kota.    Bagi  para  penduduk  Cina yang  masih  bertahan  dalam  kota  Batavia,  dan tidak  terlibat  dengan  pemberontakan  masih menutuo  toko-toko  kelontong  mereka,  karena takut dengan kebijakan penertiban yang dilakukan  oleh  pemerintah  VOC.  Sementara  itu banyak  juga  toko-toko  yang  ditinggalkan  oleh orang-orang Cina yang terlibat dalam pemberontakan.  Kejadian  ini  juga  memberikan dampak  yang  cukup  besar  bagi  perkebunan  dan pabrik  tebu  yang  berada  di  Batavia,  dilaporkan bahwa kejadian tersebut telah membumihanguskan  beberapa  pabrik  gula, dengan cara di bakar.
Menurut  Vermuelen  akibat  perusakan  dan pembakaran  pabrik  gula  tersebut,  hanya  tersisa 82  pabrik  dari  130  pabrik  yang  pernah beroperasi. 82 pabrik tersebut kembali digunakan dan  diberikan  kepada  orang-orang  Cina  yang tidak  terlibat  pemberontakan  untuk  melakukan usaha  produksi  gula  kembali.  Hal  ini  dilakukan untuk  memenuhi  kebutuhan  gula  di  negeri Belanda  yang  mencapai  konsumsi  sebesar 7.821.144  pound.  Sementara  itu  dari  82  pabrik yang  masih  dapat  dioperasikan  kemmbali, mampu  memproduksi  gula  sebanyak  8.000.000 pound  (Yudisthira,  tempat  dan  waktu  tidak diketahui).    Keadaan  yang  demikian  sempat membuat jatuh penerimaan dan pendapatan VOC dari  sektor  komoditi  gula,  akan  tetapi  peristiwa tersebut  memberikan  hal  positif  pula  bagi  VOC berkaitan dengan produksi gula, tingkat konsumsi  gula  di  kota  Batavia  berkurang, meskipun  tidak  didapatkan  laporan  resmi  dan jumlahnya,  berkurangnya  penduduk  di  Batavia, akibat pembunuhan dan deportasi yang dilakukan terhadap  warga  Cina,  membuat  pengurangan jumlah konsumsi gula untuk produksi arak

## Mataram (Pakubuwono II melawan VOC)
Peristiwa  perlawanan  etnis  Tionghoa  di Batavia  memberikan  satu  konsekuensi  panjang bagi  upaya  pemulihan  keamanan  di  sekitar wilayah  Batavia  dan  wilayah  lainnya  di  pulau Jawa,  yang  bersinggungan  dengan  kepentingan VOC  seperti  Semarang  dan  Surabaya.  Peristiwa geger  pecinan  atau  sebagain  menyenbutkan sebagai  tragedi  Angke,  seolah-olah  menyulut permasalahan  sebelumnya  yakni  perang  antara Sultan  Agung  dari  Mataram  dengan  pihak  VOC di  Batavia.  Sunan  Paku  Buwana  II  (selanjutnya akan  disingkat  menjadi  PB  II)    melakukan perlawanan  terhadap  VOC  dengan  memberikan
bantuan  kepada  para  pemberontak,  di  wilayah Semarang dan Surabaya.
Setelah  pemberontakan  yang  terjadi  di wilayah  Semarang  dan  Surabaya  dapat  di  atasi oleh  pemerintah  VOC,  kemudian  memaksa  PB. II  untuk  berhadapan  secara  langsung  dengan VOC.  Keadaan  ini  semakin  membuat  PB.  II kesulitan,  dikarenakan  pihak  pemerintah  VOC, memberikan  informasi  kepada  PB.  II  mengenai rencana  kudeta  yang  akan  dilakukan  oleh  para pangeran  lainnya  yang  sudah  terbuang  terhadap kekuasaan  yang  dimiliki  PB.  II.  Keadaan  inilah yang  kemudian  membuat  PB.  II  untuk  kembali berunding  dan  mengikat  kerjasama  dengan pemerintah  VOC,  serta  melakukan  pembersihan terhadap perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said (Ricklefs, 2011: 147).
Perlawanan  yang  dilakukan  oleh  Raden Mas Said, merupakan perlawanan yang dilakukan  kepada  PB.  II  untuk  mengkritisi ketidak  konsitenan  PB.  II  terhadap  perlawan kepada  VOC.  Raden  Mas  Said  adalah  putra  PB. I,  tidak  lain  adalah  kemenakan  PB.  II,  yang bergabung  dengan  pemberontak  Cina  melawan VOC  atas  titah  sang  paman  (PB.  II).    Setelah pemberontakan  selesai,  Raden  Mas  Said  tidak kembali  ke  Keraton,  akan  tetapi  mundur  ke daerah  Sukawati  (sebelah  timur  Sala  sampai lereng  Gunung  Lawu).  Dari  daerah  itu  Raden Mas Said melakukan perlawanan terhadap PB. II, sementara itu di lain sisi PB. II meminta bantuan kepada  Pangeran  Mangkubumi  untuk  meredam perlawanan terhadap pemeberontakan Rden Mas Said, dan dijanjikan akan diberikan wilayah Sala hingga  lereng  Gunung  Lawu  kepada  Pangeran Mangkubumi (Ricklefs, 2011: 146).
Pangeran  Mangkubumi  pada  akhirnya dapat  menangkap  Raden  Mas  Said,  dalam  satu dialog  Raden  Mas  Said  bertanya  kepada Pangeran  Mangkubumi,  bagaimana  seorang Pangeran  dapat  menjadi  dan  membatu  seorang Raja  yang  tidak  memiliki  konsistensi.  Sebelum diserahkannya  Raden  Mas  Said  kepada  PB.  II, Pangeran Mangkubumi menghadap PB. II dalam satu  jamuan  acara,  yang  juga  di  hadiri  oleh pimpinan VOC. Pada pertemuan tersebut, PB. II mengatakan  bahwa  tanah  lungguh  yang  akan diberikan  melampaui  batas  dan  diturunkan menjadi seribu cacah (Kartodirjo, 1993: 230).
Selepas  petermuan  tersebut,  Pangeran Mangkubumi  meninggalkan  Keraton  dan  tidak memberikan  Raden  Mas  Said  kepada  PB.  II. Pangeran  Mangkubumi  dan  Raden  Mas  Said bersatu dan membangun aliansi untuk
menghadapi  PB.  II  dari  daerah  Sukawati. Pemberontakan  dan  perlawanan  terhadap  PB.  II semakin  besar,  dan  ini  dianggap  sebagai  fakta atas upaya kudeta yang akan dilakukan oleh para pangeran  lain  terhadap  kekuasaan  PB.  II.  Pada perkembangannya  PB.  II  meminta  bantuan kepada VOC untuk mengamankan kekuasaannya dan  menjaga  tahta  kerajaan  bagi  anaknya  yakni PB.  III.  Sebelum  wafat  PB.  II  membuat perjanjian  dengan  VOC,  bahwa  VOC  akan membantu  PB.  II  untuk  menumpas  perlawana Pangeran  Mangkubumi  dan  Raden  Mas  Said, serta  melakukan  penjagaan  dan  perlindungan terhadap  proses  suksesi  PB.  III  menuju  tahta Kerajaan  Mataram  (Ricklefs,  2011:  148). Perjanjian tersebut juga disertasi dengan kompensasi  diberikannya  kekuasaan  atau  vasal Mataram  yakni  wilayah  Priangan  dan  sebagian wilayah  Jawa  bagian  Timur  kepada  VOC, sebagai  imbalan  untuk  melaksanakan  perjanjian tersebut.
Selain  pemberian  wilayah  tersebut,  PB  II juga berjanji agar raja selanjutnya mengutamakan  perjanjian  dengan  pihak  VOC, bilama  mana  akan  naik  tahta  dan  di  dahului dengan  kesepakatan  perjanjian  sebelum  nak tahta. Mendengar perjanjian yang dilakukan oleh PB.  II  dengan  pemerintah  VOC,  Pangeran Mangkubumi  dan  Raden  Mas  Said  semakin gencar melakukan perlawanan. Perlawanan yang berangsung  cukup  lama  membuat  VOC  berfikir keras  untuk  dapat  menertibkan  keadaan,  maka dilangsungkalah mediasi antara VOC, perwakilan  Susuhunan  Mataram  dengan  Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut  berlangsung  pada  12  Februari  1755,  di sebuah  desa  yang  bernama  desa  Giyanti (Kartodirjo, 1993: 233).
Melalui seragkaian peristiwa politik tersebut, VOC sudah hampir menguasai sebagain pulau Jawa yang didapatkan melalui keterlibatan VOC dalam peristiwa suksesi pemimpin lokal di Jawa (Mataram). Luasnya daerah kekuasaan dan manajemen  yang  kurang  baik,  membuat  VOC menghadapi  masa  akhir  dari  kekuasaannya, ditambah  pula  dengan  masuknya  imperium Inggris  ke  wilayah  VOC  dan  kemudian memegang  penuh  kontrol  dan  kekuasaan  di Hindia-Belanda,  khususnya  di  Jawa.    Keadaan- keadaan  yang  demikian  membuat  VOC  semakin terpuruk  dan  membuat  pemerintahan  Kerajaan Belanda  di  Negeri  induk  mengambil  kebijakan membubarkan VOC dan menggantikannya dengan  perwakilan  resmi  Kerajaan  Belanda
dibawah  pengawasan  Mentri  Tanah  Jajahan. Dengan  berakhirnya  kekuasaan  VOC,  maka berakhir  pula  penanaman  tebu  yang  hanya tersentral  di  Batavia,  hal  ini  dilakukan  dengan semakin luas dan besarnya kekuasaan pemerintah kolonial  Hindia-Belanda,  hasil  dari  peristiwa suksesi pemimpin lokal di Jawa.

## PENUTUP
Permintaan  terhadap  komoditi  gula  di pasar  internasional,  memaksa  para  wilayah- wilayah  di  Asia  khususnya  di  Nusantara, penguasa  lokal  dan  VOC  bersepakat  untuk menghancurkan tanaman rempah-rempah dengan jalan membakarnya. Pemusnahan terhadap tanaman  rempah-rempah  di  beberapa  wilayah  di Nusantara,  seperti  yang  terjadi  di  wilayah Maluku, dilakukan oleh VOC untuk menyelamatkan perekonomian
VOC.
Pemusnahan  tanaman  rempah-rempah  tidak hanya  akan  meredam  menurunnya  suplai  di pasaran internasional, akan tetapi mencoba untuk menanam  tanaman  komoditi  lainnya  seperti kelapa,  karet,  teh  dan  lainnya.  Upaya  lainnya yang  dilakukan  oleh  VOC  guna  membangun produksi gula di wilayah kekuasaannya khususnya di Batavia, yakni dengan mendatangkan para tenaga terampil yang berasal dari  Cina.  Fenomena  inilah  yang  dikatakan  oleh Susan  Blackburn  sebagai  upaya  membangun Batavia dengan bantuan orang-orang Cina. VOC berupaya  merangkul  orang-orang  Cina  untuk datang  dan  membantu  VOC  untuk  membangun Batavia,  dengan  jalan  memberikan  memerikan para  tokoh  Cina  jabatan  sebagai  kapiten  dan letnan.  Upaya  ini  sesungguhnya  merupakan kelanjutan  dari  keasadaran  pemimpin  VOC, bahwa  orang-orang  Cina  telah  lama  berdagang dan bermukim di wilayah Jayakarta. Kemampuan  orang-orang  Cina  ini  pula  yang mengantarkan terbukanya pintu bagi orang-orang Cina  untuk  masuk  ke  Batavia,  dan  sebagian wilayah pedalaman di Batavia.
Kedatangan  etnis  Tionghoa  ke  wilayah Batavia, memicu pembukaan industri gula secara besar-besaran,  dan  selama  beroperasi  industri gula  di  Batavia  telah  cukup  banyak  menghasil pendapatan  bagi  VOC,  dimana  data  terakhir sebelum  VOC  di  bubarkan  pada  tahun  1795 pendapatan  tersebut  setelah  dikonversi  menjadi mata uang gulden mencapai 190.000 gulden pada tahun  1795.  Pendapatan  tersebut  dihasilkan  dari penanaman  gula  yang  berada  diwilayah  Batavia,
Cheribon  dan  pedalaman  Jawa  lainnya  (hasil penanaman  Tebu  di  Batavia  menurut  Raffles mencapai 6.000.000 pon).
Pada  perjalanannya  pembukaan  industri gula  di  Batavia  memang  cukup  menguntungkan bagi  VOC,  akan  tetapi  kemudian  terjadi persoalan yang cukup serius dalam produksi gula tersebut.  Sartono  Kartodirjo  menjelaskan  bahwa cukup  banyak  tanah  yang  disewakan  menjadi tanah  partikelir  dan  diubah  menjadi  tempat penanaman tebu.
Keadaan  tersebut  disatu  sisi  memacu perkembangan  dan  peningkatan  produksi  dan keuntungan  dari  industri  gula  di  Batavia,  akan tetapi  di  sisi  lain  keadaan  tersebut  juga memberikan konsekuensi berupa semakin berkurangnya  bahan  bakar  (kayu  bakar)  sebagai komponen utama pengolahan tebu menjadi gula, serta  ketersedian  lahan  tanah  yang  semaikn menipis  dan  berkurang  (terdapat  pula  kasus penanaman tebu di wilayah tandus, kurang subur dan mengakibatkan kerugian).

## DAFTAR PUSTAKA
Abeyasekere,  Susane.  1989. Jakarta  a  History . Oxford University Press : Singapore. Blackburn,  Susan.  2011. Jakarta:  Sejarah  400 Tahun . Masup. Jakarta. Blusse,  Leonard.  2004. Persekutuan  Aneh  : Pemukiman Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC . LKIS.  Jakarta. Furnivall,  J.S.  2009. Hindia-Belanda  Studi Tentang  Ekonomi  Majemuk .    Freedom Institute Jakarta.
Kartodirjo,  Sartono.  1993. Pengantar  Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 Dari Emporium  sampai  Imperium .  Gramedia. Jakarta.
Marihandono,  Djoko  ( penyunting ).  2008. Titik Balik  Historiografi  Indonesia .  Wedatama Widya Sastra. Jakarta.
Ricklefs,  M.C.    2011. Sejarah  Indonesia Modern .   Gajah    Mada  University  Press. Yogyakarta.
Suratminto, Lilie. 2004. Pembantaian Etnis Cina di  Batavia  1740 .    Jurnal  Wacana,  Vol.  6 No.1, April. Jakarta.
Yudisthira,  Ardi  dkk. Pengaruh  Terjadinya Tragedi  Angke  Tahun  1740  Terhadap Bidang Sosial-Ekonomi di Batavia . (Tempat  dan  waktu  tidak  diketahui).