## Penerapan Akuntansi Murabahah Dan Akuntansi Musyarakah Dalam KPR BTN iB (Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah Cabang Malang)
( Application Of Accounting Murabahah And Accounting Musyarakah In KPR BTN iB)
Kresna Syukma Taruna * Nining Ika Wahyuni, Bunga Maharani Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail : kresnataruna95@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi murabahah dan akuntansi musyarakah yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah Cabang Malang dalam produk pembiayaan pembelian rumah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data primer yakni mewawancarai kepada pihak terkait serta sumber data sekunder diperoleh dari literatur   dan   Laporan   Keuangan   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang.   Penelitian   ini   mengacu   pada   Pernyataan   Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia  dan  telah  umum  diterapkan oleh bank-bank di Indonesia. Kesimpulan  dari  penelitian  ini menunjukkan perlakuan akuntansi serta implementasi di penggunaan pembiayaan KPR BTN iB telah mengikuti aturan dalam PSAK dan   Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Namun, Bank BTN Syariah Cabang Malang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI maupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Ada beberapa hal yang kurang sesuai yaitu pada saat pembelian barang, pihak bank tidak membeli barang tersebut lebih dahulu, melainkan hanya membiayai. Ada beberapa poin tentang pengakuan dan pengukuran dalam hal uang muka dan diskon, dan penyajian jumlah piutang yang disajikan tidak sesuai. Sedangkan pada akuntansi musyarakah terdapat beberapa hal yang tidak sesuai yaitu pengakuan kerugian dan tidak adanya pengakuan piutang bagi hasil.
Kata Kunci :  KPR BTN iB, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, PSAK.

## Abstract
This study aims to analyze the application of murabahah accounting and musyarakah accounting applied by Bank BTN Syariah Branch Malang in home financing product purchase. The method used is qualitative method with primary data source that is to interview to related parties and secondary data source obtained from literature and Financial Report of Bank BTN Syariah Branch of Malang. This research refers to Statement of financial accounting standards (PSAK) which have been issued by Bank Indonesia and has been commonly applied by banks in Indonesia. The conclusions of this study indicate the accounting treatment and implementation in the use of mortgage financing BTN iB according to PSAK and Fatwa National Sharia Board MUI. However, Bank BTN Syariah Branch Malang is not fully in accordance with the National Sharia Board Fatwa MUI and Statement of financial accounting standards (PSAK). There were some points which were not in line such as when there was a purchasing,   bank   did   not   buy   the   productm   but   only   financed   it.     Other   things   were   not   in   line   were   recognition   and measurement of down payment, discount and number of account receivables which were presented in financial report. In terms of accounting musyarakah there were some points which were not in line, such as recognition on loss and receivables on profit and loss sharing .
Keywords: KPR BTN iB, Murabahah Financing, Musyarakah Financing, PSAK.

## Pendahuluan
Pada   zaman   sekarang   ini   telah   banyak   lembaga   keuangan yang berdiri di Indonesia. Semua lembaga keuangan tersebut mempunyai produk pembiayaan yang bermacam-macam. Hal yang paling sering ditawarkan adalah kredit, baik itu kredit untuk modal, ataupun kredit untuk keperluan lainnya. Secara umum   pengertian   kredit   adalah   pemberian   pinjaman   uang atau dana oleh kreditur kepada pihak yang mengajukan atau debitur selama waktu tertentu dengan menggunakan bunga atau tidak menggunakan bunga. Dalam syariah islam, produk kredit tersebut dikenal dengan sebutan pembiayaan. Banyak produk   pembiayaan   yang   ditawarkan   oleh   Bank   Syariah ataupun   dengan   Lembaga   Keuangan   Syariah.   Produk pembiayaan   tersebut   disesuaikan   dengan   akad   yang digunakan. Kredit secara syariah sudah dipastikan halal dan bebas dari riba.
Sebelum di bukanya sebuah bank syariah, pasti akan ada uji
yang   dilakukan   oleh   pihak-pihak   yang   berwenang. Pembiayaan KPR Syariah yang dilakukan oleh bank syariah terdapat   aturan   yang   harus   diikuti.   Dalam   hal   pembiayaan secara   operasional   bank   syariah   mengikuti   aturan   yang dikeluarkan   oleh   Majelis   Ulama   Indonesia   (MUI)   melalui Fatwa. Fatwa tersebut  berisi aturan yang seharusnya  wajib diikuti   oleh   bank   syariah   yang   melakukan   pembiayaan. Namun sejatinya aturan tersebut tidaklah terlalu kaku yang semua harus diikuti. Terdapat keadaan yang memungkinkan tidak dapat dilakukan oleh bank syariah yang dinilai masih dalam batas kewajaran. Tidak semua aturan yang ada pada Fatwa MUI dapat diikuti, bank syariah dapat menilai keadaan dimana   ada   aturan   dari   fatwa   tersebut   yang   tidak   dapat diikuti.
Sebagian besar dari beroperasinya bank syariah yang ada di Indonesia   pasti   tidak   seluruh   operasionalnya   benar-benar mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh MUI. Terdapat batas kewajaran yang masih dianggap normal dan dianggap tidak
* Corresponding author
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2019, Volume VI (1) : 14-20 ISSN : 2355-4665
melanggar ketentuan yang ada. Ketentuan yang tidak diikuti dalam   operasional   bank   syariah   seharusnya   memang mendapat teguran atau catatam dari pihak yang berwenang, namun   hingga   saat   ini   bank   syariah   masih   aman   dalam melakukan operasionalnya meskipun tidak mengikuti seluruh aturan yang ada.
Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah dan UUS Akad Jumlah (2014) Jumlah (2015) Mudharabah (miliar) 14.354 14.820 Musyarakah (miliar) 49.338 60.713 Murabahah (miliar) 117.371 122.111 Salam (miliar) - - Istishna (miliar) 633 770 Qardh (miliar) 5.965 3.951 Ijarah (miliar) 11.620 10.631 Sumber: Statistik Perkembangan Syariah 2015
Berdasarkan Tabel 1 akad yang paling sering digunakan oleh masyarakat   adalah   akad   dari   sisi   jual   beli   yaitu   akad murabahah.  Akad murabahah  adalah  jual  beli  barang  pada harga   pokok   perolehan   barang   yang   ditambahkan   dengan margin keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pihak   pembeli.   Namun   pihak   penjual   harus   memberitahu pihak pembeli harga perolehan  barang dan kemudian akan ada negosiasi margin keuntungan yang akan diterima pihak penjual.   Margin   keuntungan   ini   pihak   penjual   dan   pihak pembeli   harus   sama-sama   mengetahui   sebelum   terjadinya akad.
Dalam   KPR   Syariah   dua   akad   ini   yaitu   murabahah   dan musyarakah adalah akad yang sering digunakan dalam jual beli syariah. Saat ini yang sering ditawarkan adalah Kredit Perumahan Rakyat dengan menggunakan akad Syariah atau biasa disebut  dengan KPR Syariah. Banyak yang berminat terhadap produk pembiayaan KPR syariah karena Kelebihan KPR   syariah   dibandingkan   KPR   konvensional   diantaranya adalah,   masyarakat   yang   mengambil   kredit   merasa   lebih tenang, sebab pembiaayaan KPR Syariah merupakan varian pembiayaan   Murabahah   dalam   bidang   pennyaluran   dana, sehingga cicilan KPR syariah tetap, tanpa terpengaruh tingkat suku   bunga.   Dari   banyaknya   akad   yang   dapat   digunakan dalam pembiayaan KPR Syariah, namun kebanyakan pihak bank   menyediakan   pembiayaan   KPR   Syariah   yang menggunakan akad murabahah dan musyarakah.
Besarnya pembiayaan untuk KPR Syariah kebanyakan pihak perbankan   syariah   menggunakan   akad   Murabahah   yang memang  berbasis jual  beli. Padahal  untuk pembelian KPR Syariah   tidak   hanya   bisa   menggunakan   akad   Murabahah, namun juga bisa dengan akad yang lain. Tapi hampir seluruh perbankan   syariah   menggunakan   akad   murabahah   dalam transaksi pembelian rumah kepada nasabah. Selain itu adalah akad musyarakah. Dimana akan ada pembagian jumlah porsi kepemilikan rumah oleh bank dan juga nasabah. Dari akad murabahah dan akad musyarakah terdapat banyak perbedaan. Salah satunya adalah skema dari akad tersebut. Musyarakah membagi porsi kepemilikan dari kedua belah pihak. Otomatis dari   situ   sudah   terlihat   bahwa   penerapan   akuntansi murabahah   dan   akuntansi   musyarakah   juga   berbeda   oleh
pihak perbankan syariah.
Dalam   penerapan   akuntansi   murabahah   dan   akuntansi musyarakah   pada   KPR   syariah   seharusnya   yang   menjadi acuan   atau   pedoman   adalah   PSAK   (Pernyataan   Standar Akuntansi Keuangan) yang dikeluarkan oleh IAI. Peraturan PSAK 102 dan PSAK 106 tentang akuntansi murabahah dan akuntansi   musyarakah   merupakan   sistem   akuntansi   yang melihat   bagaimana   proses   perlakuan   akuntansi   terhadap transaksi   yang   terjadi   dimana   tahapannya   dimulai   dengan pengakuan   dan   pengukuran,   pencatatan,   penyajian   dan pengungkapan terhadap produk pembiayaan murabahah yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak- pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga   keuangan  syariah   atau  bank  syariah  dan  terhadap produk   pembiayaan   musyarakah   yang   dipakai   di   lembaga keuangan syariah atau bank syariah.
Pembiayaan   ini   menggunakan   akad   murabahah   dan   akad musyarakah. Dua akad ini yaitu murabahah dan musyarakah adalah akad yang sering digunakan dalam jual beli syariah. Pembiayaan yang dilakukan pada Bank BTN Syariah Cabang Malang  pada   kegiatan   operasionalnya  mengacu   pada FATWA   DSN   MUI   No.   04/DSN-MUI/IV/2000   tentang murabahah   dan   Fatwa   Dewan   Syariah   Nasional   Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000   tentang   Pembiayaan   Musyarakah. Untuk  perlakuan   akuntansi   yang  diterapkan  mengacu  pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).  Didalam standar   akuntansi   sudah   diterangkan   mengenai   berbagai transaksi   yang   harus   diakui   seperti   pada   saat   penerimaan uang   muka   nasabah   untuk   akad   Murabahah   (jual   beli), pengukuran   aset   yang   diperoleh,   pengukuran   piutang   dan dendanya,   pencatatan   tiap   transaksinya,   penyajian laporannya, dan pengungkapan lainnya.
Dari penelitian terdahulu yang sudah banyak dilakukan yang hanya berfokus pada perlakuan akuntansi dalam pembiayaan rumah   secara   syariah   dengan   akad   murabahah   karena kebanyakan pihak bank syariah masih menawarkan produk pembiayaan   rumah   dengan   akad   murabahah   saja.   Dalam penelitian   ini   lebih   lengkap   dengan   adanya   perlakuan akuntansi   murabahah   dan   akuntansi   musyarakah   dalam pembiayaan   rumah   secara   syariah.   Kemudian   dapat berkontribusi   dengan   adanya   penelitian   ini   sehingga   dapat menambah   pemahaman   tentang   akuntansi   murabahah   dan akuntansi   musyarakah   dalam   pembiayaan   rumah   secara syariah.
Dalam penerapan dari pembiayaan ini yang terjadi pada Bank BTN Syariah Cabang Malang perlakuan akuntansinya mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya. Di   dalam   standar   akuntansi   sudah   diterangkan   mengenai berbagai   transaksi   yang   harus   diakui   seperti   pada   saat penerimaan uang muka nasabah untuk akad Murabahah (jual beli), pengukuran aset  yang diperoleh,  pengukuran  piutang dan   dendanya,   pencatatan   tiap   transaksinya,   penyajian laporannya, dan pengungkapan lainnya.
Sama halnya dengan aturan fatwa yang berhubungan dengan operasional bank syariah, aturan tentang penerapan akuntansi tidak semua aturan yang ada pasti diikuti oleh bank syariah. Sebagian besar bank syariah tidak mengikuti seluruh aturan yang ada. Masih ada batas yang dianggap wajar dalam aturan yang   dilanggar   dalam   penerapan   akuuntansi   pada   bank syariah.  Hingga saat  ini  masih terdapat  bank syariah  yang
Taruna et al., Penerapan Akuntansi Murabahah Dan Akuntansi Musyarakah Dalam KPR BTN iB …
tidak   mengikuti   aturan   tersebut   secara   penuh.   Seharusnya pihak   yang   berwenang   dapat   menindak   apabila   ada   bank syariah yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.
Rumusan   masalah   dalam   penelitian   ini   adalah   bagaimana kesesuaian   penerapan   pembiayaan   murabahah   dan pembiayaan   musyarakah   dengan   Fatwa   DSN   MUI? Bagaimana   penerapan   akuntansi   murabahah   dan   akuntansi musyarakah dalam KPR BTN iB?
Tujuan   dalam   penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui kesesuaian   pembiayaan   murabahah   dan   pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Cabang Malang dengan Fatwa DSN MUI yang mengatur operasional kegiatan   pembiayaan.   Kemudian   untuk   mengetahui penerapan  akuntansi  murabahah  dan akuntansi  musyarakah yang diterapkan pada Bank BTN Syariah Cabang Malang.

## Metode

## Rancangan atau Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian   kualitatif   akan   dilakukan   analisis   data   yang diperoleh   dari   responden   baik   dokumen,   wawancara,   dan perilaku nyata. Data tersebut kemudian akan dideskripsikan.

## Jenis dan Sumber Data
Pemilihan sumber data yang tepat akan membantu peneliti dalam  menjawab pertanyaan  dalam  penelitiannya sekaligus menyelesaikan   dengan   efisien.   Sumber   data   disini   adalah penjelasan   dari   tempat  atau   orang  dimana   data  tersebut   di peroleh. Dalam penelitian ini sumber data adalah data primer yang   didapatkan   dari   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang. Data berupa wawancara dengan karyawan bagian akuntansi atau   administrasi   dan   marketing   yang   terkait   dengan   akad murabahah dan musyarakah. Kemudian data sekunder yang dalam   penelitian   ini   diperoleh   dari   buku-buku   yang berhubungan   dengan   penelitian   ini,   dan   juga   berasal   dari peraturan   yaitu   PSAK   dan   Fatwa   DSN   MUI   yang berhubungan   dengan   penelitian   ini.   Kemudian   juga   data perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik   pengumpulan   data   yang   dilakukan   yaitu menggunakan wawancara dan dokumen. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara kepada pihak   terkait   yang   sesuai   dengan   penelitian.   Pihak   yang terkait   tersebut   adalah   bagian   dalam   perusahaan   yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pihak- pihak terkait yang sesuai dengan penelitian dalam Bank BTN Syariah   Cabang   Malang   adalah   bagian   akuntansi,   bagian administrasi.   Bagian   akuntansi   akan   menjelaskan   tentang perlakuan akuntansi pada transaksi pembiayaan KPR BTN iB yang terjadi di Bank BTN Syariah Cabang Malang. Bagian administrasi   akan   menjelaskan   tentang   pembiayaan   KPR BTN iB yang terjadi di Bank BTN Syariah Cabang Malang dan   tata   cara   pengajuan   pembiayaan   KPR   BTN   iB   dan prosesnya   hingga   pencairan   dana   pembiayaan.   Wawancara ini   dapat   digunakan   untuk   mengumpulkan   informasi   yang tidak mungkin diperoleh lewat observasi. Melalui wawancara peneliti   bisa   mendapatkan   informasi   yang   mendalam sehubungan produk pembiayaan KPR Syariah dengan akad murabahah   dan   akad   musyarakah.   Kemudian   mendapatkan informasi  tentang  proses  akuntansi   berdasarkan  Pernyataan
Standar   Akuntansi   Keuangan   (PSAK).   Kemudian   teknik pengumpulan   data   selanjutntya   adalah   dengan   metode dokumen. Metode dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil berupa peraturan-peraturan yaitu PSAK   dan   Fatwa   DSN   MUI   yang   berkaitan   dengan penerapan   pembiayaan   akad   murabahah   dan   akad musyarakah   kemudian   yang   berkaitan   dengan   penerapan akuntansi murabahah dan akuntansi musyarakah.

## Metode Analisis Data
Analisis   data   dalam   penelitian   ini   menggunakan   analisis deskriptif,   dimana   peneliti   akan   menggambarkan   dan mendeskripsikan   keadaan   objek   penelitian   yang sesungguhnya   untuk   mengetahui   dan   menganalisis permasalahan.   Kemudian   dalam   melakukan   analisis   akan disesuaikan   dengat   aturan-aturan   yang   berkaitan   dengan objek penelitian dan permasalahan yang ada.
Menurut   Patton   (1980:268)   dalam   Moleong   (1998:103) analisis   data   adalah   proses   mengatur   urutan   data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian   dasar.   Moleong   (1998:103)   menyimpulkan   bahwa analisis   data   adalah   proses   mengorganisasikan   dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
Langkah-langkah   analisis  data   yang   akan   dilakukan   dalam penelitian ini adalah melakukan reduksi data. Reduksi data ini   adalah   Data   yang   diperoleh   akan   dilakukan   pemilahan berdasarkan dengan permasalahan, dipilih data yang relevan dan   tidak   relevan.   Peneliti   akan   mengambil   data   melalui wawancara   dengan   karyawan   bagian   akuntansi   atau administrasi   dan   marketing   kemudian   akan   dilakukan pemilahan.   Kemudian   melakukan   kategorisasi   data. Kategorisasi   data   adalah   Berdasarkan   data   yang   sudah dilakukan   pemilahan,   akan   dikelompokkan   dengan berdasarkan   kepada   aspek-aspek   yang   ada   dari   masing- masing variabel. Hasil wawancara dengan karyawan akan di kategorisasikan   atau   dikelompokkan   berdasarkan   variabel yang   ada.   Kemudian   akan   melakukan   penafsiran   data. Penafsiran   data   ini   dilakukan   penyimpulan   atau menyimpulkan data yang sudah dihubung-hubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Melakukan analisis dengan menyesuaikan penerapan antara akad murabahah dan akad   musyarakah   dalam   pembiayaan   KPR   Syariah berdasarkan aturan yang ada.

## Tahapan Penelitian
Tahapan   penelitian   yang   dilakukan   melalui   tahap perencanaan   dan   tahap   pelaksanaan   penelitian.   Di   dalam tahap perencanaan, peneliti akan memulai dengan membuat rancangan   penelitian,   kemudian   memilih   objek   yang   akan diteliti. Setelah itu akan menilai keadaan dimana membuat suasana   objek   penelitian   tidak   merasa   terganggu   dengan kehadiran peneliti, karena jika merasa terganggu maka tidak akan   mendapat   data   yang   akurat.   Setelah   itu   memilih informan dalam teknik pengumpulan data.
Rancangan   penelitian   yaitu   dengan   meneliti   perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan rumah yang dikeluarkan oleh bank syariah yang merupakan kebutuhan setiap masyarakat. Kemudian   adalah   pemilihan   objek   penelitian   Objek penelitian yang akan digunakan yang sesuai dalam penelitian
ini sudah dipilih yaitu Bank BTN Syariah Cabang Malang. Dalam tahap menilai keadaan ini sangatlah penting, karena berhubungan   dengan   suasana   perusahaan   pada   saat melakukan penelitian. Peneliti harus dapat membuat suasana perusahaan   tidak   terganggu   dengan   hadirnya   peneliti. Pemilihan   informan   Informan   dalam   penelitian   ini   dipilih yang   sesuai   dengan   fokus   penelitian.   Bagian   administrasi, marketing, dan akuntansi dalam perusahaan adalah informan yang akan digunakan sebagai narasumber. Penyusunan daftar pertanyaan wawancara guna sebagai persiapan ketika terjun di   lapangan   untuk   melakukan   penelitian,   bahwa   daftar pertanyaan yang akan diajukan sudah siap untuk ditanyakan pada narasumber.
Dalam   tahap   pelaksanaan   penelitian   ini,   peneliti   akan melakukan  pengumpulan data  dan melakukan  analisis data kemudian akan dilakukan uji keabsahan data sesuai dengan fokus   penelitian.   Langkah-langkah   dalam   tahap   ini   adalah Melakukan   pengumpulan   data   primer   yang   berupa wawancara   terhadap   karyawan   bagian   akuntansi   atau administrasi   dan   marketing   yang   berkaitan   dengan   fokus penelitian. Wawancara ini berkaitan dengan keterangan dari pihak administrasi dan akuntansi tentang perlakuan akuntansi terhadap   pembiayaan   rumah   secara   syariah   dengan   akad murabahah   dan   musyarakah   yang   dimulai   dari   awal   yaitu pada   saat   diserahkannya   uang   muka,   pada   saat   pengadaan barang,   pada   saat   adanya   diskon   yang   diberikan   oleh developer,   pada   saat   penyerahan   barang,   pembayaran angsuran,   dan   apabila   ada   denda,   dan   potongan   harga. Melakukan   pengumpulan   data   sekunder   yang   berupa dokumen peraturan-peraturan  yaitu PSAK dan Fatwa DSN MUI   yang   berkaitan   dengan   penerapan   pembiayaan   akad murabahah dan akad musyarakah kemudian yang berkaitan dengan   penerapan   akuntansi   murabahah   dan   akuntansi musyarakah. Setelah terkumpulnya data primer yang berupa wawancara yang berkaitan dengan penerapan akuntansi untuk pembiayaan   rumah   akan   dilakukan   analisis   data   dengan melakukan   reduksi   data   yang   akan   dilakukan   pemilahan berdasarkan data yang relevan dan tidak relevan. Kemudian akan dilakukan kategorisasi data yaitu dari hasil wawancara akan dipilih yang sesuai dengan variabel-variabel. Setelah itu akan dilakukan penafsiran data berupa penarikan kesimpulan antara data yang satu dengan data yang lainnya.  Data primer yang   berupa   wawancara   yang   sudah   terkumpul   yang kemudian   akan   dilakukan   analisis   disesuaikan   dengan berpedoman kepada PSAK 102 untuk Akuntansi Murabahah dan PSAK 106 untuk Akuntansi Musyarakah. Data sekunder juga   akan   dilakukan   kesesuaian   dengan   PSAK   102   untuk akuntansi   murabahah   dan   PSAK   106   untuk   akuntansi musyarakah. Data sekunder ini akan sebagai tambahan dalam pembahasan   yang   akan   dilakukan.   Setelah   dilakukan penyesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)   akan   dilakukan   analisis   deksriptif   yang   berupa menggambarkan  dan mendeskripsikan objek penelitian dan fokus penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Dalam   produk   pembiayaan   yang   dikeluarkan   Bank   BTN Syariah  Cabang  Malang  salah  satu  produk  pembiayaannya adalah   pembiayaan   KPR   BTN   iB.   Dimana   nasabah   dapat melakukan   peminjaman   dana   untuk   melakukan   pembelian rumah.   Tahap   realisasi   pembiayaan   dimulai   dari   nasabah
melakukan  pengajuan  pembiayaan.  Dalam  tahap pengajuan pembiayaan, nasabah diharuskan sesuai dengan persyaratan yang   ditetapkan   dan   harus   memenuhi   syarat   yang   ada. Kemudian   akan   dilakukan   analisa   pemohon,   dimana   oleh pihak   bank   akan   melakukan   analisa   nasabah   untuk mengetahui   kemampuan   nasabah   dalam   memenuhi kewajibannya   nanti.   Apabila   pada   analisa   nasabah   sesuai dengan   syarat   bank   maka   akan   dilakukan   persetujuan pembiayaan   dan   dilakukan   akad   sebagai   tanda   perjanjian antara kedua belah pihak. Jika akad sudah dilakukan maka akan  dilakukan pencairan  pembiayaan. Setelah itu nasabah akan membayar secara mengangsur sesuai dengan perjanjian yang ada.
Kegiatan   operasional   pembiayaan   murabahah   dan pembiayaan   musyarakah   harus   disesuaikan   dengan   Fatwa DSN   MUI.   Kegiatan   pembiayaan   murabahah   pada   Bank BTN Syariah Cabang Malang pembiayaan akad murabahah yang   dilakukan   adalah   barang   yang   halal   dan   bebas   riba. Bank BTN Syariah Cabang Malang memang tidak membeli terlebih   dahulu   barang   dari   pemasok,   pihak   bank   hanya membiayai   pembelian   dengan   memberitahukan   harga perolehan sekaligus marjin keuntungan. Sedangkan nasabah harus   membayar   sangsuran   sesuai   perjanjian   yang   ada. Apabila   nasabah   secara   tiba-tiba   membatalkan   transaksi maka nasabah harus mengganti biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh pihak Bank BTN Syariah Cabang Malang. Selama masa akad, pihak Bank BTN Syariah Cabang Malang akan   menyimpan   sertifikat   rumah   sebagai   jaminan   dari nasabah   jika   ada   penyalahgunaan   seperti   penundaan pembayaran   dengan   sengaja.   Apabila   ada   nasabah   yang dikatakan   mampu   namun   dengan   sengaja   menunda pembayaran   maka   jika   tidak   bisa   diselesaikan   dengan musyawarah akan diselesaikan melalui ranah hukum. Namun bila nasabah dalam masa akad dikatakan bangkrut maka akan dilakukan lelang berdasarkan kesepakatan bersama.
Kegiatan   operasional   pembiayaan   musyarakah   harus disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI. Kegiatan pembiayaan musyarakah   pada   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang penawaran dan penerimaan yaitu ijab qabul dilakukan pada saat   akad   yang   menjelaskan   secara   rinci   tujuan   dari pembiayaan   dan   diketahui   kedua   belah   pihak.   Pihak   yang melakukan   pembiayaan   harus   yang   kompeten   yang memahami   isi   perjanjian   agar   tidak   terjadi   perselisihan. Dalam perjanjian ini pihak bank syariah menjadi mitra pasif sedangkan nasabah menjadi mitra aktif yang mengelola dan melakukan   aktifitas.   Pembagian   keuntungan   dan   kerugian kedua belah pihak diatur pada awal masa akad. keuntungan dan   kerugian   akan   dihitung   berdasarkan   cashflow   dari nasabah.   Dalam   pembiayaan   ini   pihak   nasabah   akan menyetor   tanah   sebagai   modal   bidang   properti,   sedangkan pihak bank syariah menyetorkan uang tunai sebagai  modal untuk   mengembangkan   properti.     Jika   dalam   pembiayaan tersebut   terjadi   perselisihan   akan   diselesaikan   dengan musyawarah dan ranah hukum.
Penerapan akuntansi murabahah pada pembiayaan KPR BTN iB pada Bank BTN Syariah Cabang Malang pada saat uang muka   pihak   bank   tidak   menerima   adanya   uang   muka, dikarenakan uang muka tersebut diserahkan pada pemasok. Saat   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang   membiayai pembelian rumah nasabah tidak menerapkan adanya diskon harga beli sehingga tidak mengurangi harga perolehan Bank
BTN Syariah Cabang Malang. Saat pembiayaan murabahah diberikan,   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang   mencatat piutang   pembiayaan   langsung   ditambahkan   dengan   marjn keuntungan yang akan didapatkan. Pada Bank BTN Syariah Cabang Malang transaksi pendapatan non tunai, pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional berdasarkan porsi marjin   terhadap   piutang   murabahah.   Apabila   ada   nasabah yang   melakukan   pelunasan   lebih   cepat   dari   jangka   waktu yang   ditentukan   nasabah   akan   mendapatkan   potongan pelunasan   yaitu   dengan   mendapatkan   potongan   satu   kali marjin dari pihak Bank BTN Syariah Cabang Malang. Bila ada nasabah yang telat membayar angsuran akan diberikan denda, namun denda tersebut akan diberikan untuk kegiatan sosial.
Penerapan   akuntansi   musyarakah   pada   pembiayaan   KPR BTN iB pada Bank BTN Syariah Cabang Malang pencairan pembiayaan diakui sebesar jumlah yang dicairkan oleh pihak bank   syariah,   karena   pencairan   pembiayaan   musyarakah dilakukan   secara   bertahap   tidak   langsung   seluruhnya. Keuntungan   pembiayaan   musyarakah   yang   diterima   Bank BTN   Syariah   Cabang   Malang   diakui   pada   saat   bagi   hasil yang   berdasarkan   laporan   hasil   usaha   yang   diberikan nasabah.   Apabila   ada   kerugian   pihak   Bank   BTN   Syariah Cabang Malang akan menghitung berdasarkan cashflow yang akan   berpengaruh   pada   kolektabilitas.   Jika   pada   periode sebelumnya   terdapat   kerugian,   keuntungan   pada   periode selanjutnya   akan   dialokasikan   untuk   menutup   kerugian sebelumnya.   Jika   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang mendapatkan keuntungan namun belum dibayarkan nasabah dan ada kerugian yang disebabkan mitra akan tetap diakui sebagai piutang pembiayaan musyarakah sampai dibayarkan oleh nasabah. Jika jangka waktu pembiayaan sudah berakhir tetapi belum diselesaikan nasabah akan tetap diakui sebesar piutang   pembiayaan   musyarakah   sampai   dibayarkan   oleh nasabah.

## Pembahasan
Ketentuan umum murabahah pada bank syariah yang berisi tentang bank dan nasabah harus melakukan akad yang bebas riba   dan   barangnya   halal   kemudian   bank   harus   membeli terlebih   dahulu  barang  tersebut   dari  pemasok   dan  menjual kepada nasabah. Tetapi dalam implementasinya Bank Syariah Cabang Malang tidak membeli terlebih dahulu barang dari pemasok, namun hanya membantu membiayai nasabah dalam membeli.   Pada   ketentuan   umum   murabahah   pada   nasabah diharuskan untuk mengajukan permohonan pembiayaan pada bank dan apabila transaksi  dibatalkan maka nasabah  harus mengganti   biaya   administrasi   bank.   Pada   jaminan   dalam murabahah bank syariah menyimpat sertifikat rumah sampai nasabah melunasi pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Pada utang dalam murabahah nasabah diperbolehkan untuk menjual   rumah   pada   saat   masa   akad,   namun   harus diinformasikan pada bank guna kemudahan dalam tagihan. Jika terdapat nasabah yang dikatakan mampu namun dengan sengaja untuk melakukan penundaan pembayaran kewajiban maka akan diserahkan ke ranah hukum. Kemudian jika ada nasabah   yang   bangkrut   dalam   masa   akad   sehingga   tidak dapat   melunasi   maka   pihak   bank   syariah   akan   melelang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Fatwa   DSN   MUI   tentang   musyarakah   mengatur   tentang operasional   bank   syariah   tentang   pembiayaan   musyarakah. Fatwa tersebut mengatur tentang pernyataan ijab qabul bahwa
pembiayaan   yang   dilakukan   dijelaskan   secara   rinci   yang diketahui kedua belah pihak dan Bank BTN Syariah Cabang Malang   melakukan   penerimaan   dan   penawaran   pada   saat kontrak.   Kemudian   pihak   yang   berkontrak   harus   cakap hukum   dan   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang   memilih pihak   yang   kompeten   untuk   melakukan   kontrak   dengan dilakukannya   analis.   Kemudian   dalam   obyek   akad   modal yang disetorkan Bank BTN Syariah Cabang Malang adalah berupa   uang   tunai   dan   dari   pihak   nasabah   adalah   barang properti, dalam obyek akad kerja Bank BTN Syariah Cabang Malang  sebagai   mitra  pasif  karena  yang  mengelola  adalah nasabah   dan   nasabah   harus   membuat   laporan   hasil   usaha, dalam   obyek   akad   keuntungan   semuanya   dijelaskan   pada awal akad untuk menghindari terjadinya sengketa, sedangkan obyek akad kerugian berdasarkan  kesepakatan antara  Bank BTN   Syariah   Cabang   Malang   dan   nasabah   akan   dihitung berdasarkan cashflow. Kemudian jika terjadi persengketaan akan   diselesaikan   engan   cara   musyawarah   jika   tidak memperoleh hasil akan diserahkan ke ranah hukum.
Penerapan akuntansi murabahah KPR BTN iB di Bank BTN Syariah Cabang Malang acuannya menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 yang ada aturan tentang   pengakuan   dan   pengukuran,   penyajian, pengungkapan. Pada pengakuan dan pengukuran uang muka seharusnya   diakui   sebagai   uang   muka   yang   diterima   dari nasabah dan sebagai bagian dari pembayaran piutang. Namun pada  implementasinya  Bank BTN Syariah  Cabang Malang tidak mengakui adanya uang muka yang masuk pada bank, uang muka dari nasabah akan langsung dibayarkan kepada pemasok.   Pada   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang   tidak mengakui   adanya   diskon   harga   beli   dari   pemasok   yang seharusnya diakui untuk mengurangi harga perolehan, namun pihak  Bank   BTN   Syariah  Cabang   Malang  tidak  mengakui adanya itu. Pada piutang murabahah, perlakuan akuntansinya pada   saat   akad   ditandatangani.   Karena   akad   merupakan perjanjian   antara   kedua   belah   pihak   bahwa   pembiayaan tersebut dilakukan. Perlakuan akuntansinya pada Bank BTN Syariah   Cabang   Malang   jumlah   pembiayaan   tersebut   akan masuk langsung pada neraca  yang akan menambah bagian piutang murabahah. Pada Bank BTN Syariah Cabang Malang kebanyakan   transaksi   murabahah   dilakukan   dengan   non tunai.   Pengakuan   pendapatannya   diakui   dengan   metode proporsional.   Metode   proporsional   Pendapatan   Murabahah diakui   berdasarkan   jumlah   pembayaran   angsuran   oleh nasabah   secara   proporsional   berdasarkan   porsi   marjin Murabahah   terhadap   piutang   Murabahah   pada   saat   akad ditandatangani.   Pada   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang potongan   piutang   diberikan   kepada   nasabah   jika   nasabah tersebut melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Potongan pelunasan itu biasanya sebesar satu kali margin yang ditetapkan. Denda atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank. Implementasi pada Bank BTN   Syariah   Cabang   Malang   denda   memang   ada   bagi nasabah yang lalai dalam membayar, namun denda tersebut tidak diakui sebagi pendapatan bank tetapi sebagai dana non halal.
Pada saat penyajian uang muka, uang muka akan disajikan sebagai  liabilitas. Tetapi  pada penerapannya  di Bank BTN Syariah Cabang Malang, uang muka tidak disajikan sebagai liabilitas,  karena  uang  muka  bukan  merupakan  pendapatan bank. Penyajian ketika ada transaksi yang dibatalkan pihak
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2019, Volume VI (1) : 14-20
Taruna et al., Penerapan Akuntansi Murabahah Dan Akuntansi Musyarakah Dalam KPR BTN iB …
Bank BTN Syariah Cabang Malang tidak menderita kerugian. Tetapi   ketika   pembatalan   transaksi   tersebut   ketika   sudah dilakukan   akad,   maka   nasabah   harus   membayar   biaya administrasi.   Penyajian   piutang   murabahah   yang   ada   pada Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang   akan   disajikan   pada neraca   langsung   sebesar   pokok+marjin.   Tetapi   lama kelamaan   bersamaan   dengan   pembayaran   angsuran   yang dilakukan oleh nasabah, nantinya akan mengurangi  marjin. Penyajian Pendapatan marjin murabahah dalam penyajiannya pada   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang   berbeda   antara nasabah yang tergolong performing dan yang tergolong non performing. Pada nasabah yang tergolong performing akan disajikan sebagai bagian dari aset lainnya. Sedangkan bagi nasabah non performing yang sudah tergolong susah untuk membayar   akan   disajikan   pada   rekening   administratif. Penyajian CKPN penerapan pada Bank BTN Syariah Cabang Malang   tentang   Cadangan   Kerugian   Penurunan   Nilai (CKPN) posisinya akan mengurangi aset atau laba.
Pada  pengungkapan   yang  dilakukan   pengungkapan  tentang rincian   piutang   murabahah   yang   memuat   jumlah,   jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan cadangan kerugian penurunan nilai semua ada pengungkapannya. Dalam sistem yang ada pada Bank BTN Syariah   Cabang   Malang   semua   data   nasabah   dan   rincian piutang nasabah sudah terekam dalam sistem yang ada dan pengungkapan   tersebut   berhubungan   dengan   laporan   pada Bank   Indonesia   (BI).   Kemudian   akan   ada   pengungkapan besarnya jumlah piutang murabahah secara rinci.
Pada penerapan akuntansi musyarakah KPR BTN iB di Bank BTN   Syariah   Cabang   Malang   acuannya   menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 yang ada   aturan   tentang   pengakuan   dan   pengukuran,   penyajian, pengungkapan.   Pengakuan   dan   pengukuran   pada   saat pencairan  pembiayaan  Bank BTN Syariah  Cabang Malang mengakui   pencairan   pembiayaan   sebesar   jumlah   yang dicairkan pada saat itu karena pencairan pembiayaan tersebut dilakukan secara bertahap. Jika Bank BTN Syariah Cabang Malang   menderita   kerugian   penerapan   pembiayaan musyarakah   di   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang menerapkan sistem cash flow. Jadi dapat dikatakan sebagai tidak   ada   kerugian   karena   didasarkan   pada   kolektabilitas. Setiap pembayaran yang dibayarkan oleh nasabah itu sudah ada   hitungan   untuk   marjin   dan   pokoknya.   Pengakuan Keuntungan pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada Bank BTN Syariah Cabang Malang memang diakui pada saat periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah. Karena apabila dikatakan kerugian akan berhubungan dengan kolektabilitas pada Bank BTN   Syariah   Cabang   Malang   dalam   hal   kerugian   pada periode sebelumnya ini adalah nasabah yang pembayarannya berdasarkan cash flow yang kekurangan dalam pembayaran marjin.   Jadi   pada   periode   selanjutnya   harus   menutupi kekurangan   terlebih   dahulu   supaya   tidak   berpengaruh   ke kolektabilitas. Kemudian jika ada keuntungan bank syariah yang   belum   dibayarkan   sehingga   menimbulkan   kerugian yang   disebabkan   mitra   dan   apabila   ada   pembiayaan musyarakah yang telah berakhir namun belum diselesaikan oleh nasabah maka Bank BTN Syariah Cabang malang akan mengakui   itu   semua   tetap   sebagai   piutang   musyarakah sampai semua dilunasi oleh nasabah.
Pada penyajian pembiayaan musyarakah yang dilakukan di Bank BTN Syariah Cabang Malang hanya disajikan sebesar plafon   atau   pokoknya   saja.   Tidak   digabungkan   dengan marjinnya, karena marjin akan disajikan secara cashflow di kertas   kerja   sendiri   karena   penginputannya   yang   masih manual tidak secara sistem. Pendapatan musyarakah dalam penyajiannya   pada   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang berbeda antara nasabah yang tergolong performing dan yang tergolong   non   performing.   Pada   nasabah   yang   tergolong performing akan disajikan sebagai bagian dari aset lainnya. Sedangkan   bagi   nasabah   non   performing   yang   sudah tergolong   susah   untuk   membayar   akan   disajikan   pada rekening administratif. Kemudian untuk CKPN penyajiannya pada   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang   penyajiannya adalah sebagai pos lawan dari pembiayaan musyarakah pada neraca dalam posisi aset.
Pengungkapan   musyarakah   yang   dilakukan   Bank   BTN Syariah   Cabang   Malang   adalah   rincian   pengungkapan pembiayaan  yang   meliputi  modal   mitra,   jenis  valuta,  jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah.   Kemudian   rincian   klasifikasi   pembiayaan musyarakah   yang   meliputi   jangka   waktu   akad,   kualitas pembiayaan,   tingkat   bagi   hasil   pada   Bank   BTN   Syariah Cabang Malang. Pengungkapan yang dilakukan juga dalam hal pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi, kemudian pada   pembiayaan   musyarakah   yang   bermasalah   untuk mengetahui   jumlah   yang   bermasalah   dan   hubungan   ke besarnya   CKPN.   Kebijakan   yang   dilakukan   Bank   BTN Syariah Cabang Malang akan dilakukan pengungkapan dalam hal nasabah yang tidak membayar yang oleh pihak bank akan dilakukan   tindakan   tagihan   sampai   penghapusan   buku. Pengungkapan penghapusan buku pada Bank BTN Syariah Cabang Malang pada ikhtisar pembiayaan yang dihapus buku akan diungkapkan. Supaya akan terlihat semua penghapusan buku   yang   menunjukkan   saldo   awal,   penghapusan   selama tahun   berjalan,   penerimaan   atas   pembiayaan   musyarakah yang   telah   dihapusbuku,   pembiayaan   yang   telah dihapustagih, dan saldo yang telah dihapus buku .

## Simpulan
Berdasarkan   pembahasan   dapat   diambil   kesimpulan   yaitu penerapan pembiayaan murabahah pada Bank BTN Syariah Cabang   Malang   secara   umum   sudah   sesuai   dengan   Fatwa DSN   MUI   No.   04/DSN-MUI/IV/2000   tentang   murabahah. Hanya beberapa poin yaitu pada saat pembelian barang yaitu pihak   bank   tidak   membeli   barang   tersebut   terlebih   dahulu melainkan   hanya   membiayai.   Lalu   biaya   pada   saat pembatalan   transaksi   setelah   akad   yang   dilakukan   oleh nasabah.   Kemudian   untuk   pembiayaan   musyarakah   secara umum sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN- MUI/IV/2000   tentang   musyarakah.   Hanya   pada   poin pembagian   keuntungan   dan   kerugian   kemudian   pada pengeluaran   biaya   operasional   yang   tidak   sesuai   dengan Fatwa DSN MUI.
Penerapan  akuntansi murabahah dan akuntansi musyarakah pada   Bank   BTN   Syariah   Cabang   Malang   menggunakan acuan   Pedoman   Akuntansi   Perbankan   Syariah   Indonesia (PAPSI)   yang   di   dalamnya   terdapat   pengakuan   dan pengukuran,   penyajian,   pengungkapan.   Secara   umum penerapan  akuntansi  murabahah  dan akuntansi  musyarakah KPR BTN iB pada Bank BTN Syariah Cabang Malang sudah
Taruna et al., Penerapan Akuntansi Murabahah Dan Akuntansi Musyarakah Dalam KPR BTN iB …
sesuai dengan PAPSI. Hanya ada beberapa poin yang tidak sesuai.
Pada implementasi akuntansi murabahah KPR BTN iB yang diterapkan Bank BTN Syariah Cabang Malang secara umum sudah sesuai. Hanya ada beberapa poin tentang pengakuan dan pengukuran dalam hal uang muka dan diskon, kemudian dalam   hal   penyajian   piutang   jumlah   yang   disajikan   tidak sesuai.   Sedangkan   pada   akuntansi   musyarakah   terdapat beberapa hal yang tidak sesuai yaitu pengakuan kerugian dan tidak adanya pengakuan piutang bagi hasil.

## Referensi
Achmadi, Narbuko. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta. PT. Bumi Aksara Darmadji, Efferin, Tan. 2004. Metode Penelitian Untuk Akuntansi. Malang.
Bayumedia Publishing
Dewan   Syariah   Nasional   MUI.   FATWA   DSN   MUI   No.   04/DSN- MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan Murabahah
Dewan   Syariah   Nasional   MUI.   FATWA   DSN   MUI   No.   08/DSN-
MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan Musyarakah
Faisol, A. 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Produk Pembiayaan Umroh IB   Pada   PT.   Bank   Jatim   Syariah   Cabang   Jember. Skripsi . Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Moleong,  J.  L.  1998.  Metode  Penelitian   Kualitatif.  Bandung: PT  Remaja Rosdakarya
Muhammad,   R.   2008.   Akuntansi   Keuangan   Syariah   (Konsep   dan Implementasi  PSAK Syariah). Yogyakarta: P3EI Press
Pramudito, B. H. 2013. Perlakuan Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Syariah. Skripsi.   Jember: Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Jember
PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah
Sjahdeini, S. R. 2014. Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek
Hukumnya). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Sri  Nurhayati,   Wasilah.   2013.   Akuntansi   Syariah   Di  Indonesia   (Edisi  3).
Jakarta.
Salemba Empat Statistik Perbankan Syariah Tahun 2015. (www.ojk.go.id).