## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.V., No.2, Oktober 20 20 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw

## ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DAN KONVENSIONAL DI KECAMATAN BAITO DALAM MENDUKUNG MISI KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN   KONAWE SELATAN
Oleh:
1 Hariyanto Liambo, 2 Sahta Ginting, dan 3 La Ode Afa (Perencanaan Wilayah, Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo

## Abstract
The purpose of this study was to determine: 1) Potential development of organic and conventional agriculture in terms of land area and the potential availability of land in the future will come in Baito District; 2) The feasibility of organic and conventional farming in the Baito District in order to ensure business continuity and benefits; and 3) Directions for the development of organic and conventional agriculture in Baito District to support sustainable food security missions in Konawe Selatan District. Research is a quantitative study. The number of samples was 149 farmers. Data analysis was performed with a spatial approach (GIG ArcView) and qualitative descriptive. The results of the study concluded that; 1) The  agricultural  potential  in  Baito  District  in  terms  of  the  area  cultivated  by  farmers  is  1,363  ha  consisting  of organic farming around 626.63 ha and conventional 736.37 ha, and supported by the availability of land for future agricultural development in accordance with the spatial plan until 2033 namely 3,349.67 ha; 2) Organic farming business undertaken by  the  community  in  Baito  District  consists  of  thirteen  (13)  commodities  namely;  field  rice,  corn,  peanuts,  cassava, soybeans, cayenne peppers, eggplants, chayote, spinach, spinach, pineapple, papaya and bananas all of these types are  feasible  to  be  developed  because  they  have  an  R  /  C  value>  1.  Whereas  conventional  farming  businesses  that cultivated consists of seven (7) commodities  namely; lowland rice, soybeans, large chillies, spinach, apple tomatoes, cucumbers  and  beans  all  of these  types  are  suitable  to be  developed  because  they  have  an  R  /  C  value>  1; and  3) Directions  for  the  development  of  organic  and  conventional  agriculture  in  Baito  District  to  support  the  mission  of sustainable  food  security  in  South  Konawe  Regency  are;  (a)  it  is  necessary  to  correct  the  development  of  organic agriculture and initiate the formation of a pilot project area; (b) Development of organic and conventional agriculture with a  planning  approach  (political,  technocratic,  top-down  and  bottom-up  and  participatory);  and  (c)  the  regional  concept approach, namely conventional agricultural areas in Wonua Raya Village, Mekar Jaya Village and Baito Village (964.32 ha); the central area of organic agriculture development in Matabubu Village, Amasara Village, Ahuangguluri Village and Sambahule Village (1,965.10 ha); and supporting areas in Tolihe Village, Wanua Raya Village and Mekar Jaya Village.

## Keywords: Organic Agriculture, Conventional and Business Feasibility

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Potensi pengembangan pertanian organik dan konvensional ditinjau dari luas lahan dan potensi ketersedian lahan dimasa akan dating di Kecamatan Baito; 2) Kelayakan usaha tani pertanian organik dan konvensional di Kecamatan Baito dalam rangka menjamin keberlanjutan usaha dan manfaat; dan 3)  Arahan  pengembangan  pertanian  organik  dan  konvensionaldi  Kecamatan  Baito untuk  mendukung  misi  ketahanan pangan  berkelanjutan  di  Kabupaten      Konawe  Selatan.  Penelitian  merupakan  penelitian  kuatitatif.  Jumlah  sampel sebanyak 149 petani.  Analisis data dilakukan dengan pendekatan spasial (SIG ArcView ) dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 1) Potensi pertanian di Kecamatan Baito ditinjauan dari luasan yang diusahakan petani adalah 1.363 ha yang terdiri dari pertanian organik sekitar 626,63 ha dan konvensional sekitar 736,37 ha, serta didukung dengan  ketersediaan  lahan  untuk  pengembangan  pertanian  dimasa  akan  datang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang hingga tahun 2033 yakni 3.349,67 ha; 2) Usaha pertanian organik yang diusahakan oleh masyarakat di Kecamatan Baito terdiri tiga belas (13) komoditi yakni; padi  ladang, jagung, kacang tanah,  ubi kayu, kedelai,  cabe rawit,   terong,  labu siam, kangkung, bayam, nenas, papaya dan pisang yang kesemua jenis tersebut layak dikembangkan karena memiliki

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
nilai  R/C  >  1.    Sedangkan  usaha  pertanian  konvensional  yang  diusahakan  terdiri  dari  tujuh  (7)  komoditi  yakni;  padi sawah, kedelai, cabe besar, bayam, tomat apel, mentimun dan buncis yang kesemua jenis tersebut layak dikembangkan karena memiliki nilai R/C > 1; dan 3)  Arahan pengembangan pertanian organik dan  konvensionaldi Kecamatan Baito untuk  mendukung  misi  ketahanan  pangan  berkelanjutan  di  Kabupaten      Konawe  Selatan  adalah;  (a)  perlu  gerakan pemasyarakatan  pengembangan  pertanian  organik  dan  menginisiasi  pembentukan  kawasan pilot  project;  ( b) Pengembangan  pertanian  organik  dan  konvensional  dengan  pendekatan  perencanaan  (politis,  teknokratis, top-down dan bottom-up dan partisipatif); dan (c) Pendekatan konsep kawasan yakni kawasan pertanian konvensional di   Desa Wonua Raya, Desa Mekar Jaya dan Desa Baito (964,32 ha);  kawasan pusat pengembangan pertanian organik  di Desa Matabubu, Desa Amasara, Desa Ahuangguluri dan Desa Sambahule (1.965,10 ha); dan kawasan pendukung di desa Tolihe, Desa Wanua Raya dan Desa Mekar Jaya.

## Kata Kunci : Pertanian Organik, Konvensional dan Kelayakan Usaha

## I. PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang
Perencanaan  pembangunan  sejatinya  dilakukan dalam  rangka  mewujudukan  pembangunan  berbasis rencana  dengan  memaksimalkan  potensi  sumberdaya secara berkelanjutan.  Rencana pembangunan baik pada skala  nasional  dan  daerah  sasaran  utamanya  adalah peningkatan  kualitas  masyarakat  melalui  pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang optimal, perluasan tenaga kerja  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat.    Pada sektor  pertanian,  sesuai  dengan  tujuan  konsep pembangunan  berkelanjutan  (Sustainable  Development Goals/SDGs) pada poin 12, bahwa tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan diarahkan pada upaya pemenuhan pangan (konsumsi) dan produksi berkelanjutan.    Dari sini,  maka  pembangunan  pertanian tidak hanya diorintasikan pada pemenuhan nilai ekonomi, tetapi  hal  penting  adalah  prinsip  berkelanjutan  menjadi salah  salah  tujuan  yang  melekat  dari  perencanaan pembangunan pertanian.
Pemerintah  dalam  menerapkan  sistem  pertanian berkelanjutan (organik) di daerah-daerah sentra produksi pangan  seperti  Kabupaten  Konawe  Selatan  bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan harapan dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pendapatan petani. Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki potensi dengan  komoditi  unggulan  pada  sektor  pertanian, perkebunan,  peternakan  dan  jasa  (BKPM,  2016),  serta sebagai  salah  satu  lumbung  pangan  Propinsi  Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan  pertanian  terpadu  untuk  menopang  50 kawasan pertumbuhan sesuai arah Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah    (RPJMD) Kabupaten  Konawe  Selatan    Tahun    2016-2021,    yang tersebar di seluruh kecamatan (Bappeda Konsel, 2016).
Tantangannya  adalah  petani  di  Kecamatan  Baito masih menggunakan pupuk konvensionaluntuk memacu pertumbuhan  dan  produktifitas  tanaman  budidaya  yang diusahakan  sebab  pada  umumnya  petani  masih beranggapan  pemanfaatan  limbah  organik  adalah sesuatu  yang  menyibukan  dan  membutuhkan  tenaga lebih  banyak,  serta  masih  sering  membakar  sisa-sisa limbah  pertanian  daripada  membenamkan  kedalam
tanah,  selain  itu  masih  meningkatnya  intensitas penggunaan  pestisida  sintetik  dalam  mengendalikan hama,    penyakit  dan  gulma  pada  tanaman  budidaya. Akibat  kebiasaan  petani  tersebut telah  mengubah  sikap petani  di  Kecamatan  Baito  dalam  mengelolah  usaha taninya kearah sistem pertanian yang tidak berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Kecenderungan petani di Kecamatan Baito mengadopsi  sistem  pertanian  konvensional  ternyata dapat  memberikan  dampak  negatif  terhadap  ekologi tanaman  dan  mengurangi  populasi  musuh  alami  akibat penggunaan  pestisida  sintetik,  selain  itu  pupuk konvensionalyang  digunakan  terus  menerus  dapat menurunkan produktifitas tanah. Disamping itu munculnya  presepsi  petani  bahwa  dengan  sistem konvensional  akan  menghasilkan  produksi  yang  lebih melimpah,  dan  tidak  membutuhkan  waktu  lama  serta tidak  menyusahkan.  Emiria  dan  Purwandari  (2014), mengemukakan bahwa seiring berjalannya waktu banyak pakar  lingkungan  menyadari  bahwa  penggunaan  bahan kimia  tersebut  dapat  menimbulkan  dampak  negatif berupa penurunan produktifitas tanah akibat penggunaan pupuk  kimia  serta  rusaknya  keseimbangan  ekosistem akibat penggunaan pestisida.
Menyadari  dampak  negatif  tersebut,  mendorong petani  untuk  beralih  kepada  sistem  pertanian  organik yang  mempunyai  keuntungan  ekologis,  sosial  dan kesehatan.  Pemerintah  dalam  merespon  keinginan sebagian petani tersebut sudah mengeluarkan kebijakan pengembangan sistem pertanian organik yang dicanangkan sejak tahun 2001 (Khorniawati, 2014) yang selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian tentang
Sistem Pertanian Organik Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013, yang menekankan penerapan
praktek manajemen yang lebih mengutamakan  input  limbah  kegiatan  dilahan  dan  daya adaptasi terhadap keadaan atau kondisi setempat.
Penerapan  kebijakan  sistem  pertanian  organik  di Kabupaten  Konawe  Selatan  saat  ini  baru  fokus  pada kawasan  perdesaan  pertanian  organik  yang  terletak  di Kecamatan  Wolasi,  sebagai  pilot  projek  untuk  memacu potensi pertanian kawasan lain di setiap kecamatan untuk mengembangkan  sistem  pertanian  organik.    Artinya bahwa pada daerah-daerah lain dituntut untuk mengembangan sistim pertanian organik.

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
Kecamatan  Baito  memiliki  potensi  pengembangan pertanian organik, hal ini didukung dengan sumber daya alam  lokal  berupa  limbah  organik  yang  melimpah  dan lahan pertanian yang luas. Namun sampai saat ini dalam penerapannya  belum  menunjukkan  peningkatan  mulai dari  jumlah  petani  yang  mengusahakan,  pemanfaatan lahan  dan  ketersediaan  pupuk  organik.    Hal  ini disebabkan karena belum tersediannya basis data terkait dengan luas lahan dan potensi ketersedian lahan dimasa akan  datang.  Ini  berdampak  pada  upaya  perencanaan pengembangan pertanian khususnya pertanian organik.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  diketahui  bahwa penerapan  pertanian organik di Kecamatan Baito pernah diupayakan  sejak  tahun  2014  oleh  CV  Multi  Rempah Sulawesi  pada  tanaman  lada  dan  jambu  mete,  seluas 131,45  Ha  yang  dikelola  oleh  244  petani  tersebar  di delapan  desa  secara  berkelompok  tetapi  tidak  berjalan efektif,  sebab petani tidak konsisten dalam menjalankan usaha  tani  organik  tersebut  karena  penerapannya  tidak partisipatif  sehingga  masyarakat  dianggap  sebagai “masalah” dan begitupun sebaliknya masyarakat (petani) menganggap  bahwa  perusahaan  tidak  memiliki  niatan baik dalam memberdayaan petani. Tantangan selanjutnya adalah rendahnya respon positif dari instansi terkait  untuk  memperoleh  dukungan  pengelolaan  usaha tani  organik,  walaupun  pada  tahun  2015  sudah  pernah memperoleh  sertifikat  organik  melalui  lembaga  kontrol organik dunia.
Penerapan  pertanian  organik  di  Kecamatan  Baito sangat dibutuhkan strategi yang tepat dalam pengembangannya, sebab sangat penting untuk mendukung  program  prioritas  pemerintah  daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam menciptakan komoditi unggulan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan  sekaligus  sinergitas  pencapaian  tujuan pencanangan  Kecamatan  Baito  sebagai  salah  satu kawasan  pusat  pertumbuhan  Kabupaten  Konawe Selatan  dalam  pengembangan  ternak  sapi,  hal  ini ditunjang dengan adanya pembangunan Rumah Potong Hewan  (RPH)  Modern  milik  Pemerintah  Daerah. Kebijakan  tersebut  dalam  jangka  panjang  akan memberikan  dampak  positif    terhadap  ketersediaan bahan  organik  (kotoran  ternak)  sebagai  pemenuhan kebutuhan bahan pupuk organik disamping pemanfaatan limbah organik tanaman lainnya.
Berangkat  dari  potensi  pengembangan  pertanian organik, dukungan kebijakan perencanan pembangunan pertanian Kabupaten Konawe Selatan serta permasalahan dan/atau tantangan pembangunan pertanian  organik,  maka  penulis  menemukan  suatu permasalahan  untuk  di  kaji  yakni  “Analisis  Potensi Pengembangan  Pertanian  Organik  dan  Konvesional  Di Kecamatan  Baito  Dalam  Mendukung  Misi  Ketahanan Pangan Berkelanjutan Kabupaten   Konawe Selatan”.
1.2  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  maka tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui: 1. Potensi  pengembangan  pertanian  organik  dan konvensional  ditinjau  dari  luas  lahan  dan  potensi ketersedian lahan dimasa akan datang di Kecamatan Baito.
2. Kelayakan  usaha  tani  pertanian  organik  dan konvensional  di  Kecamatan  Baito  dalam  rangka menjamin keberlanjutan usaha dan manfaat.
3. Arahan  pengembangan  pertanian  organik  dan konvensional di Kecamatan Baito untuk mendukung misi ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Teori Wilayah
Menurut  Rustiadi, et  al .  (2011)  wilayah  dapat didefinisikan  sebagai  unit  geografis  dengan  batas-batas spesifik  tertentu  di  mana  komponen-komponen  wilayah tersebut  satu  sama  lain  saling  berinteraksi  secara fungsional.  Sehingga  batasan  wilayah  tidaklah  selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis.
Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey  (1977) dalam Rustiadi et  al .,  (2011)  mengenai tipologi  wilayah,  mengklasifikasikan  konsep  wilayah  ke dalam  tiga  kategori,  yaitu:  (1)  wilayah  homogen (uniform/homogenous  region);  (2)  wilayah  nodal  (nodal region);  dan  (3)  wilayah  perencanaan  (planning  region atau programming region).
Sejalan  dengan  klasifikasi  tersebut,  Glason,  (1974) dalam Tarigan  (2010)  berdasarkan  fase  kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region/wilayah menjadi:  1)  fase  pertama  yaitu  wilayah  formal  yang berkenaan  dengan  keseragaman/homogenitas.  Wilayah formal  adalah  suatu  wilayah  geografik  yang  seragam menurut  kriteria  tertentu,  seperti  keadaan  fisik  geografi, ekonomi,  sosial  dan  politik.  2)  fase  kedua  yaitu  wilayah fungsional  yang  berkenaan  dengan  koherensi  dan interdependensi  fungsional,  saling  hubungan  antar bagian-bagian  dalam  wilayah  tersebut.  Kadang  juga disebut  wilayah  nodal  atau  polarized  region  dan  terdiri dari  satuan-satuan  yang  heterogen,  seperti  desa-kota yang  secara  fungsional  saling  berkaitan.  3)  fase  ketiga yaitu  wilayah  perencanaan  yang  memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.
Menurut  Saefulhakim  (2004)  wilayah  adalah  satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai  keterkaitan  secara  fungsional.  Oleh  karena itu,  yang  dimaksud  dengan  pewilayahan  (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan  kedekatan,  kemiripan,  atau  intensitas hubungan fungsional tolong menolong, bantu membantu, lindung  melindungi)  antara  bagian  yang  satu  dengan bagian yang lainnya.

## 2.2  Perencanaan Wlayah
Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan  pembangunan  yang  dimaksudkan  untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebihbaik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan  lingkungannya  dalam  wilayah  tertentu,  dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003).

## 2.3  Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan  dan  mengkombinasikan  faktor  internal (kekuatan  dan  kelemahan)  dan  eksternal  (peluang  dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  produksi wilayah  akan  barang  dan  jasa  yang  merupakan  fungsi dari  kebutuhan  baik  secara  internal  maupun  eksternal wilayah.  Faktor  internal  ini  berupa  sumber  daya  alam, sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  teknologi, sedangkan  faktor  eksternal  dapat  berupa  peluang  dan ancaman  yang  muncul  seiring  dengan  interaksinya dengan wilayah lain (Mercado, 2002).

## 2.4  Pertanian Organik
Pertanian  organik  dapat  disebut  sebagai  sistem pertanian  ramah  berkelanjutan.  Palsova, et.  al. (2014), mengemukakan  bahwa  pertanian  organik  merupakan cara  pertanian  perspektif  yang  memiliki  dampak  positif terhadap  lingkungan  sekaligus  mengatasi  berbagai permasalahan  ekonomi  dan  sosial,  serta  berperan penting  dalam  proses  pembangunan  berkelanjutan  di pedesaan dan melindungi semua komponen lingkungan.
Pertanian  organik  sebagai  proses  mengembalikan hara  yang  berasal  dari    limbah  tanaman  dan  ternak sehingga  dapat  memperbaiki  kesuburan  dan  struktur tanah.  Sutanto  (2002),  mengemukakan  bahwa  sistem pertanian  organik  merupakan  suatu  sistem  usaha mengembalikan  semua  jenis  bahan  organik  ke  dalam tanah,  baik  bentuk  residu  dan  limbah  pertanaman maupun  ternak  untuk  penyediaan  makanan  pada tanaman.
Pertanian  organik  dalam  sistem  produksi  pertanian memiliki peran terhadap keseimbangan ekosistem lahan pertanian. IFOAM (2005), mengemukakan bahwa sistem pertanian  organik  merupakan  sistem  produksi  secara menyeluruh  dalam  mengoptimalkan  kesehatan  dan produktivitas agro-ekosistem alami
sehingga mempercepat  biodiversity,  siklus  biologi  dan  aktivitas biologi tanah.
Prinsip  pertanian  organik  merupakan  sebuah  cara untuk meningkatkan aspek pertanian secara menyeluruh. IFOAM  (2005), menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pertumbuhan dan perkembangan pertanian organik, yaitu : (a) Prinsip kesehatan;  (b). Prinsip ekologi; (c). Prinsip keadilan;  dan    (d).  Prinsip  perlindungan.  Pertanian organik dikelola secara baik (hati-hati)

## 2.5  Pertanian Konvensional
Perbedaan  pendapat  tentang  sistem  pertanian konvensional  terletak  pada  permasalahan  budidaya tanaman  pertanian  yang  selalu  berharap  terhadap penggunaan pupuk dan  insektisida kimia  serta menghilangkan  varietas/plasma  nuftah  lokal  sehingga membutuhkan  biaya  produksi  yang  tinggi.  Baiquni  dan Susilawardani  (2002), mengemukakan bahwa Indonesia pada mulanya terdapat 8000 jenis bibit lokal selanjutnya beralih  ke  korporasi  bibit  transnasional  di  Philipina sehingga sampai saat ini kurang lebih 25 jenis saja yang masih dibudidayakan oleh penduduk di pedalaman.
Penggunaan  pestisida  sintetik  bukanlah  satu- satunya  cara  untuk  meningkatkan  produksi  pertanian, disamping itu pestisida sintetik dapat merugikan petani itu sendiri  dan  lingkungan  sekitarnya.    Maryowani  (2012), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa peningkatan produksi  padi  selama  periode  1970 –  1989,    bukan disebabkan  oleh  penggunaan  pestisida  kimia,  tetapi dengan  perluasan  lahan,  peningkatan  penggunaan pupuk nitrogen dan kemajuan teknologi.
Penerapan  sistem  pertanian  konvensional  bukan hanya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan tetapi juga pada kesehatan petani dan konsumen produk pertanian.    Pengetahuan  tentang  cara  menghasilkan pupuk dari bahan lokal, pengendalian hama secara alami dan  memuliakan  benih  lokal,  sudah  jarang  dilakukan. Menurut  Keraf    (2002),    hal  ini  terjadi  karena  dalam pengelolaan lingkungan selalu mengutamakan persoalan ekonomi,  tanpa  memperhitungkan  dampak  terhadap lingkungan  hidup  dan  masyarakat  miskin.  Selain  itu, Nugraha dan Amini (2013)  juga mengemukakan bahwa petani belum memahami penggunaan pupuk konvensionalyang  terus  menerus  akan  menghilangkan unsur  hara  dan  mineral  penting  dalam  tanah  sehingga berimbas pada kurangnya hasil panen.
Masyarakat  yang  semakin  sadar  akan  kelestarian lingkungan  dan  pola  konsumsi  pangan  yang  sehat, pertanian  organik  dinilai  lebih  berwawasan  lingkungan dalam  menghasilkan  produk  pangan  yang  sehat.    Lee and  Choe    (2018),  mengemukakan  bahwa  pertanian organik telah menunjukkan kinerja lingkungan yang lebih baik daripada pertanian konvensional di berbagai negara.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang diarahkan  pada  upaya  memahami  situasi  sosial  secara mendalam,  menemukan  pola,  dugaan  dan  teori  yang terkait  dengan    potensi  pertanian  dan  perencanaan pengembangan  pertanian  organik  dan  anorganik. Penelitian  ini  menggunakan  desain  survey  deskriptif
( descriptive  survey  method )  yaitu  penelitian  yang memaparkan secara murni hasil dari objek yang diamati.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan:
1.  Analisis  potensi  pertanian  dan  ketersedian  lahan untuk  tujuan  pengembangan  pertanian  organik  dan konvensional dianalisis dengan overley peta menggunakan aplikasi SIG ArcView yang selanjutnya dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  untuk  dapat menggambarkan potensi dan arahanan pengembangan  pertanian  organik  dan  konvensional di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. 2.  Kelayakan  usaha  tani  pertanian  organik  dan konvensionaldi  Kecamatan  Baito  dianalisis  dengan tahapan:
a. Analisis pendapatan usaha tani
Soekartawi  (1995) dalam Pratama  (2014) menyatakan pendapatan  usahatani  adalah selisih  antara  penerimaan  (TR)  dan  semua biaya  (TC),  dimana  penerimaan  usahatani adalah  perkalian  antara  produksi  dan  harga jual, sedangkan biaya adalah semua pengeluaran  yang  digunakan  dalam  suatu usahatani.    Jadi  rumus  pendapatan  dapat dituliskan sebagai berikut:
𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 Keterangan: 𝜋 = Pendapatan TR = Total Revenue (Total Penerimaan) TC = Total Cost (Total Biaya)
Dimana: TR = P.Q TC = FC+VC b. Analisis  kelayakan  untuk  mengetahui  layak atau tidaknya usaha tersebut dengan persamaan:
a = 𝑅

## 𝐶
Keterangan:
A   = Perbandingan antara Total Revenue dengan Total Cost
R   = Total Revenue (total penerimaan) C   = Total Cost (total biaya)
Apabila:
a) R/C  =  1,  berarti  usahatani  tidak  untung tidak pula rugi atau impas,
b) R/C  <  1,  menunjukkan  bahwa  usaha tersebut tidak layak diusahakan dan
c) R/C  >  1,  maka  usahatani  tesebut  layak untuk diusahakan (Soekartawi, 2002).
c.  Arahan  pengembangan  pertanian  organik  dan konvensionaldi  Kecamatan  Baito  dianalisis secara deskriptif berdasarkan potensi pertanian organik  dan  anorganik  serta  kelayakan  usaha petani.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Potensi  Pengembangan  Pertanian  Organik  dan Konvensional Di Kecamatan Baito
Luas lahan pertanian yang saat ini diusahkana oleh petani  Kecamatan  Baito  adalah  sekitar  15.022,98  ha yang  terdiri  dari  sawah  sekitar  940  ha,  pertanian campuran  (jagung,  kacang-kacangan  dan  sayuran) sekitar 2.409,75 ha serta pertanian/kebun campuran lain sekitar  11.041,23  ha  (Citra  Satelit,  2018  dan  BPS Konawe  Selatan,  2018).      Dari  usaha  tanaman  pangan Kecamatan  Baito  tersebut,  menghasilkan  nilai  produksi sekitar  3.188,35  kwintal  (kw)  (BPS  Konawe  Selatan, 2018).
Dari  data  luasan  lahan  pertanian  tersebut,  hasil observasi  lapangan  diperoleh  bahwa  lahan  sawah  (940 ha)  dan  pertanian  campuran  meliputi  jagung,  kacang- kacangan,  sayuran  dan  lainnya  (2.409,75  ha)  tersebut secara  umum  diusahakan  dengan  pendekatan  organik dan  konvensional.    Dengan  demikian,  maka  dapat diperoleh luas lahan yang diusahakan masyarakat untuk penerapan  oraganik  dan  konvensional  adalah  3.349,75 ha.
Analisis kondisi eksisting lahan (luas lahan saat ini) penerapan  sistim  pertanian  organik  dan  konvensional dianalisis  dengan overley peta  menggunakan  aplikasi SIG ArcView diperoleh  total  luas  pertanian  organik  dan konvensional  adalah  1.363  ha.    Luas  lahan  pertanian organik di Kecamatan  Baito bersumber dari data primer hasil  analisis  rata-rata  luas  lahan  usaha  petani (pekarangan dan tanaman sela). Sedangkan data potensi luas  pertanian  organik  dihitung  berdasarkan  data sekunder  yang  dihimpun  dari  berbagai  sumber.    Hasil analisis  potensi  pertanian  organik  dan  konvensional selengkapnya diisajikan pada Tabel 4.1.
Data  tersebut  terlihat  bahwa  luas  tanaman  pangan dengan  sistim  organik  yang  diusahakan  masyarakat Kecamatan Baito adalah 626,63 ha atau 45,62 %. Jumlah tersebut  lebih  kecil  dibanding  dengan  luas  lahan pertanian  konvensional  yakni  736,37  ha  atau  sekitar 54,38 %.
Berdasarkan  hasil  analisis  luas  eksting  dan  luas lahan potensi tanaman pangan (organik dan konvensional)  di  Kecamatan  Baito  tahun  2019  terlihat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan potensi pertanian tahun 2017 dimana luas lahan pertanian sekitar 2.409  ha  sedangkan  tahun  2017  sekitar  1.363  ha  atau mengalami  penurunan  sekitar  1.046  ha.    Data  tersebut selengkapnya disajikan pada Tabel 4.1.
Tabel  4.1.  Luas  Lahan  Pertanian  Organik  dan Konvensional  Menurut  Jenis  Usaha  Di Kecamatan Baito, 2019
No Penerapan Sistim Pertanian Luas Lahan (ha) Jenis Komoditi

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
1. Organik a.  Sawah padi ladang 528 Padi b.  Pertanian campuran 98,63 a.  Jagung b.  Kacang tanah c.  Umbi-umbian (Ubi kayu, ubi jalar, dan Keladi) d.  Kedelai e.  Cabe rawit f.  Terung g.  Labu siam h.  Kangkung i. Bayam j. Nenas k.  Papaya l. Pisang Jumlah 626,63 12 2. Konvensional a.  Sawah irigasi 582 Padi b.  Pertanian campuran 154,37 a.  Kedelai b.  Cabe besar c.  Terung d.  Bayam e.  Tomat f.  Ketimun g.  Buncis Jumlah 736,37 7 Total Jumlah 1.363 ha 19 Jenis

## Sumber:  BPS  Kabupaten  Konawe  Selatan,  2018  dan  Data Primer, Diolah 2019
Berangkat  dari  fakat  pertumbuhan  penduduk  dan penurunan luasan usaha pertanian organil di Kecamatan Baito,  maka  perlu  dilakukan  upaya  perencanaan pengembangan  pertanian  melalui  analisis  ketersedian lahan potensial sebagai kawanan pertanian baru.
Tabel  4.2.Potensi  Penerapan  Pertanian  Organik  dan Konvensional Menurut Jenis Usaha dan Luas Lahan Di Kecamatan Baito, Tahun 2017 dan 2019 No. Potensi Pertanian Luas Lahan (ha) 2017 2019 1. Organik 2.409 626,63 2. Konvensional 2.409 736,37 Jumlah 2.409 1.363 Jumlah Penurunan 1.046
Berdasarkan hasil analsis luasan eksisting (saat ini diusahakan) dengan peta ketersedian lahan dalan RTRW Kabupaten  Koanawe  Selatan  tahun  2013-2033  maka diperoleh  jumlah  luasan  lahan  pertanian  yang  potensial untuk  dikembangan  sebagai  kawasan  pertanian  baru. Hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 4.3.
Tabel  4.3  Potensi  Pengembangan  Pertanian  Pertanian Organik dan Konvensional Menurut Luas Lahan Di Kecamatan Baito, Tahun 2019-2033
No. Potensi Pertanian Luas Lahan (ha) 2019 2033 1. Organik 626,63 2.341,67 2. Konvensional 736,37 1.008 Jumlah 1.363,00 3.349,67 Potensi luas pengembangan 1.986.67

## Sumber:  BPS  Kabupaten  Konawe  Selatan,  2018  dan  Data Primer, Diolah 2019
Luas potensi pengembangan pertanian (organik dan konvensional)  Kecamatan  Baito sekitar 3.349,67  hingga tahun 2033 tersebar disuluruh wilayah desa sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4.
Tabel  4.4  Luas  Lahan  Potensial  Pengembangan Pertanian  Organik  dan  Konvensional  Di Kecamatan  Baito  Menurut  Desa/Kelurahan dan Jenis Komoditi Tahun 2033
Desa/ Kelurahan Luas (Ha) Jumlah % Organik Konvensio nal Tolihe 186,82 66,65 253,48 7,57 Sambahule 399.79 81,07 480,86 14,36 Baito - 52,53 52,53 1,57 Wonua Raya 120,14 216,97 337,11 10,06 Mekar Jaya 113,28 177,04 290,32 8,67 Amasara 615,32 116,57 731,90 21,85 Matabubu 640,33 71,41 711,74 21,25 Ahuangguluri 309,66 182,08 491,73 14,68 Jumlah 2.341,67 1.008 3.349,67 100

## Sumber : Data Primer, Diolah 2019
Dari data tersebut terlihat bahwa ditinjau dari potensi luasan,  maka  terdapat  dua  desa  yang  memiliki  potensi untuk  pengembangan  pertanian  di  Kecamatan  Baito yakni  Desa  Amasara  (731,90  ha)  dan  Desa  Matabubu (711,74  ha),  masing  sekitar  21  %  dari  total  luas  lahan potensial.    Selanjutnya  ada  dua  desa  yang  cukup potensial dengan luasan cukup yakni Desa Ahuangguluri (491,73  ha)  dan  Desa  Sambahule  (480,86  ha)  masing- masing sekitar 14 % dari total luas lahan potensial.
Dilihat  dari  jenis  komoditi  dan  jenis  pengelolaan (organik  dan  konvensional)  terlihat  bahwa  ada  empat desa  yang  memiliki  potensi  untuk  pengembangan pertanian organik. Desa tersebut adalah Desa Matabubu yakni 640,33 ha, menyusul Desa Amasara seluas 615,32 ha,  Desa  Sambahule  seluas  399,79  ha  dan  Desa Ahuangguluri seluas 309,66 ha.  Sedangkan untuk desa lain memiliki luasan sekitar 100 ha.
Berangkat  dari  potensi  pengembangan  pertanian tersebut, maka untuk kepentingan pengembangan usaha haruslah  didukung  dengan  kemampuan  sumberdaya khususnya  petani.    Sumberdaya  petani  tersebut  sangat terkait  dengan  kemampuan  petani  dalam  menjalankan usahanya  (usaha  tani).    Untuk  mengukur  kemampuan tersebut,  maka  dilakukan  analisis  kelayakan  usaha  tani sebagaimana dibahas pada sub judul selanjutnya.

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
4.2  Kelayakkan Usaha Tani Organk dan
Konvensional  Di  Kecamatan  Baito  Secara Berkelanjutan
Berdasarakan  Tabel  4.4  menginformasikan  bahwa terdapat  perbedaan  yang  diperoleh  usahatani  pertanian organik dan pertanian konvensional. Rata-rata penerimaan  pada  usahatani  pertanian  organik  sebesar Rp. 11.212.711,00 sedangkan pada usaha tani pertanian organik sebesar Rp 14.629.835,00. Sementara
pendapatan  atas  biaya  total  yang  diterima  usaha  tani pertanian organik Rp. 5.960.862,00 sedangkan pendapatan  atas  biaya  total  yang  diterima  usaha  tani pertanian  konvensional  sebesar  Rp.  7.594.641,00.  Nilai R/C  usaha  tani  pertanian  organik  1,77,  sedangkan  nilai R/C usaha tani pertanian konvensional sebesar 1,98.
Tabel 4. 5  Perbandingan Pendapatan Usahatani Pertanian Organik Dan Konvensional Di Kecamatan Baito
Jenis Usahatani Jenis Pertanian Jumlah Produksi (Kg) Harga Penerimaan Biaya Tunai Biaya Non Tunai Pendapatan Atas Biaya Total R/C Atas Biaya Total Padi Ladang Organik Pertanian Organik 890 8000 7.120.000,00 689.296,00 2.400.000,00 4.030.704,00 1,77 Jagung Pertanian Organik 4.990 3.500,00 17.465.000,00 5.480.370,00 5.517.500,00 6.467.130,00 1,59 Kacang Tanah Pertanian Organik 399 17.000. 753.992,00 1.567.719,24 2.967.000,00 3.445.280,00 1,76 Ubi Kayu Pertanian Organik 4.605 3.500 16.117.500,00 639.296,00 5.032.500,00 10.445.704,00 1,5 Kedelai Pertanian Organik 769,5 8.500,00 6.540.750,00 894.046,00 1.981.250,00 3.665.454,00 1,78 Cabe Rawit Pertanian Organik 310 35.00,00 10.850.000,00 2.949.296,00 2.800.000,00 5.100.704,00 1,37 Terung Pertanian Organik 50 150.000 7.500.000,00 2.447.796,00 2.302.500,00 2.749.704,00 1,58 Labu Siam Pertanian Organik 1500 3.500,00 5.250.000,00 1.029.296,00 1.330.000,00 2.890.704,00 1,82 Kangkung Pertanian Organik 2000 3.500,00 7.000.000,00 2.977.496,00 1.122.500,00 2.900.004,00 1,71 Bayam Pertanian Organik 2500 3.000,00 7.500.000,00 3.217.796,00 1.050.000,00 3.232.204,00 1,76 Nenas Pertanian Organik 1.875 12.500,00 23.437.500,00 4.992.296,00 5.450.000,00 12.995.204,00 2,24 Pepaya California Pertanian Organik 2.500 5.000,00 12.500.000,00 1.017.296,00 4.500.000,00 6.982.704,00 1,79 Pisang Pertanian Organik 1.500 20.000,00 30.000.000,00 8.199.296,00 9.215.000,00 12.585.704,00 2,38 Rerata 1.781 19.955,00 11.212.711,00 2.777.023,00 3.512.942,00 5.960.862,00 1,77 Padi Sawah Pertanian Konvensional 4.522 3.500 15.827.519,00 5.189.584,00 2.323.822,00 8.314.113,00 1,90 Kedelai Pertanian Konvensional 1.430 8.500,00 12.158.400,00 2.610.343,00 1.503.333,00 8.044.724,00 2,96 Cabe Merah Besar Pertanian Konvensional 650,9 25.000 16.272.500,00 4.438.188,00 1.088.075,00 10.746.237,00 1,51 Bayam Pertanian Konvensional 4.486 2.750 12.515.500,00 4.601.880,00 1.043.000,00 6.870.620,00 2,22 Tomat Apel Pertanian Konvensional 1.069 8.000,00 8.916.800,00 3.674.434,00 1.123.818,00 4.118.548,00 1,86 Mentimun Pertanian Konvensional 50 150.000,00 23.415.000,00 14.021.725,00 2.003.409,00 7.389.866,00 1,67 Buncis Pertanian Konvensional 2.956 4.500,00 13.303.125,00 4.235.310,00 1.389.438,00 7.678.377,00 1,73 Rerata 2.166 28.893,00 14.629.835,00 5.538.781,00 1.496.414,00 7.594.641,00 1,98

## Sumber: Data Primer Diolah 2019
4.3 Arahan Pengembangan Pertanian Organik dan
Konvensional  Di  Kecamatan  Baito  Secara
Berkelanjutan
4.3.1 Pemasyarakatan  dan  Pilot  Project  Kawasan
Pertanian Organik
Strategi atau arahan ini ditempuh untuk mendukung rencana  pengembangan  pertanian  organik  oleh  Dinas Pertanian  Kabupaten  Konawe  Selatan  pada  intinya adalah  memasyarakatkan  penerapan  cara  bertani  yang mengarah  pada  penerapan  pertanian  organik  serta

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
menginisiasi  pembentukan  kawasan  organik  sebagai pilot project .
Pemilihan  strategi  tersebut  mengacu  pada  tujuan yang  ingin  dicapai  yaitu  merubah  cara  berpikir masyarakat  petani  di  Kecamatan  Baito  dari  pertanian konvensional  menuju  ke  pertanian  organik.  Dengan memasyarakatkan  pertanian  organik  kepada  petani diharapkan secara bertahap dapat membantu mengembalikan  kualitas  lahan  pertanian  sehingga mampu memberikan hasil yang lebih baik, meningkatkan nilai jual produk, memberikan keuntungan kepada petani karena  biaya  usaha  tani  rendah.  Dengan  demikian diharapkan  dapat  mencapai  tujuan  berikutnya  yaitu peningkatan  kesejahteraan  petani  melalui  peningkatan pendapatan  petani,  serta  menarik  wisatawan  untuk mendukung  arah  pembangunan  sebagai  kota  wisata berbasis  pertanian.  Hal  ini  menunjukkan  adanya hubungan  yang  saling  terkait  antara  permasalahan, tujuan  dan  pemilihan  strategi  sesuai  dengan  pendapat Tjokroamidjojo (1995) bahwa perumusan tujuan perencanaan  pembangunan  merupakan  prasyarat  bagi penentuan strategi yang baik.
Secara  keseluruhan  perencanaan  pengembangan pertanian  organik  di  Kecamatan  Baito  mengarah  pada tiga tahap pembangunan. Tahap jangka pendek ditujukan untuk  merealisasikan  upaya  sosialisasi  penerapan pertanian  menuju  organik;  jangka  menengah  bertujuan memperbaiki  kondisi  tanah  pada  lahan  pertanian  dan jangka  panjang  untuk  mewujudkan  kawasan  pertanian organik yang mengarah pada konsep agrowisata. Namun belum  diketahui  secara  pasti  mengenai  rentang  waktu yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  dalam  masing- masing  tahap.  Akibatnya  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan bersifat parsial, tidak jelas klasifikasi kegiatan yang  dilaksanakan  dalam  batas  waktu tertentu. Dengan demikian  perencanaan  yang  dilakukan  tidak  sesuai dengan konsep ruang dan waktu yang disampaikan oleh Riyadi dan Deddy (2004) bahwa perencanaan pembangunan sebagai tahapan dalam proses pembangunan  memiliki  keterkaitan  dengan  tahapan berikutnya sehingga membutuhkan timing yang tepat.
Dengan  demikian  dapat  diketahui  pedoman  yang jelas  serta  rincian  program  kegiatan  sebagai  rangkaian upaya dan panduan untuk mewujudkan pertanian organik di  Kecamatan  Baito.  Pengembangan  pertanian  organik membutuhkan  proses  yang  panjang  terkait  dengan berbagai  kompleksitas  komponen  pendukungnya  baik dari pelaksana, kegiatan pendukung, dan keberlanjutannya  sehingga  membutuhkan  pola  dasar pembangunan  jangka  panjang  yang  memungkinkan untuk  dijabarkan  dalam  rencana  jangka  menengah  dan jangka pendek agar lebih terarah sesuai dengan ciri logis dan strategis dari perencanaan pembangunan daerah.

## 4.3.2 Pendekatan Perencanaan
Pendekatan
perencanaan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Baito didasarkan atas tujuan dari  pembangunan  itu  sendrii  yang  sering  kali  terjebak
pada nilai produksi semata.  Namun ada batas maksimal produktivitas  ekosistem.  Jika  batas  ini  dilampaui, ekosistem akan mengalami degradasi dan kemungkinan akan  runtuh  sehingga  hanya  sedikit  orang  yang  bisa bertahan  hidup  dengan  sumber  daya  yang  tersisa. Produksi  dan  konsumsi  harus  seimbang  pada  tingkat yang berkelanjutan dari segi ekologis.
Secara
keseluruhan perencanaan pengembangan  pertanian  organik  dengan  prinsip berkelanjutan di Kecamatan Baito diarahkan pada suatu sistem  manajemen  produksi  yang  holistik  untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah.  Dalam pelaksanaanya nanti, perencanaan pengembangan pertanian organik termasuk  konvensional  setidaknya  mampu  memenuhi empat  prinsip  sebagaimana  ditetapkan  oleh  IFOAM ( International Federation of Organic Agriculture Movement ), yaitu:
1. Prinsip kesehatan, bahwa pengembangan pertanian organik di Kecamatan Baito harus menjamin fungsi kelestarian  dan  mampu  meningkatkan  kesehatan. Kesehatan  yang  dimaksud  adalah  (kesuburan) tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan.
2. Prinsip  ekologi:  bahwa  pertanian  organik  di Kecamatan Baito harus didasarkan pada sistem dan siklus  ekologi  kehidupan.  Bekerja,  meniru  dan berusaha  memelihara  sistem  dan  siklus  ekologi kehidupan  sehingga  tidak  ada  satu  sistim  yang terganggu,  yang  pada  akhirnya  akan  memberikana fungsi  dan  layanan  ekologi  secara  terus  menurus (berkelanjutan).
3. Prinsip  keadilan,  bahwa  pertanian  organik  di Kecamatan  Baito  harus  membangun  hubungan yang  mampu  menjamin  keadilan  terkait  dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.
4. Prinsip  perlindungan,  bahwa  pertanian  organik  di Kecamatan Baito harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan  generasi  sekarang  dan  mendatang serta lingkungan hidup.
Berdasarkan prinsip pengembangan pertanian yang berkelanjutan  tersebut,  maka  sesuai  dengan  hasil penelitian  terkait  dengan  potensi  ketersedian  lahan pengembangan  pertanian  yang  masih  cukup  tersedia, serta  usaha  pertanian  baik  organik  maupun  anorganik atau konvensional yang  layak diusahakan  maka  arahan perencanaan  pengembangan  pertanian  berkelanjutan yang  berbasis  pada  sistim  organik  dan  konvensional adalah disajikan pada tabel 4.6.
Tabel 4.6 Arahan Rencana Pengembangan Pertanian di
Kecamatan Baito No.  Aspek dan indikator keberlanjutan Arahan
1 Mantap  secara ekologis Mempertahankan  kualitas SDA  dengan  memngindari penggunaan pestisida kimia untuk mendukung kemampuan  agroekosistim secara menyeluruh baik dari aspek  manusia  (petani), kesehatan tanaman, hewani dan organism tanah. 2 Kelayakan usaha (keberlanjutan ekonomi) Meningkatkan kapasitas petani sehingga dapat menghasilakan  (produksi) untuk pemenuhan kebutuhan dan atau pendapatan  sendiri,  serta mendapatkan  penghasilan yang mencukupi untuk mengembalikan tenaga dan biaya yang dikeluarkan 3 Keadilan Mematikan ketersedian sumberdaya cukup dan distribusi  serta  akses  atas sumberdaya  secara merata sehingga  kebutuhan  dasar semua anggota masyarakat terpenuhi dan hak-hak mereka  dalam  penggunaan lahan, modal yang memadai,  bantuan  teknis serta  peluang  pemasaran terjamin 4 Adaptasi lingkungan Peningkatan kualitas (kapasitas) petani sehingga mampu  menyesuaikan  diri dengan  perubahan  kondisi usahatani yang berlangsung terus-menerus

## Sumber; Data Sekunder, Diolah 2019
Arahan  pengembangan  pertanian  dari  aspek  ini haruslah  didukung  dengan  pendekatan  kawasan sehingga masing-masing arahan dari aspek pemasyarakatan  pertanian  organik/konvensional  dan aspek perencanaan.

## 4.3.3 Pendekatan Konsep Kawasan
Pada  tahun  2019  pemerintah  Kabupaten  Konawe Selatan merintis upaya pengembangan pertanian organik yang  lebih  terkonsentrasi  pada  beberapa  kawasan, dengan sumber dana APBD melalui Program Peningkatan Ketahanan
Pangan: Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik.  Dalam  kegiatan  tersebut  prioritas  kawasan organik  yang  dibentuk  adalah  untuk  sayuran  dan  padi. Selanjutnya  prioritas  pengembangan  pertanian  organik diarahkan  pada  masyarakat  di  lokasi  kawasan  organik.
Namun  demikian  kepentingan  masyarakat  di  luar kawasan  tetap  diperhatikan  dan  berusaha  diakomodir melalui  program  kegiatan  lain.  Kebutuhan  di  lokasi kawasan  yang  tidak  dapat  atau  belum  dialokasikan melalui  Program  Peningkatan  Ketahanan  Pangan: Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura  Organik  juga  diupayakan  untuk dipenuhi  oleh  program  kegiatan  lain,  baik  dari  sumber dana  APBD  maupun  APBN.  Misalnya  kebutuhan penyediaan prasarana pertanian seperti rumah kompos, alat  pengolah  pupuk  organik,  pembangunan  jaringan irigasi dan jalan usaha tani dipenuhi oleh seksi prasarana pertanian  pada  bidang  TPHP.  Pemanfaatan  berbagai sumber  pembiayaan  tersebut  mendukung  pendapat tanggap  banahwa  perencanaan  memungkinkan  untuk memanfaatkan  sumberdaya  yang  ada  semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sumber daya  yang  dimaksud  mencakup  apapun  yang  dianggap oleh  pembuat  keputusan  sebagai  potensi  dapat digunakan untuk mencapai tujuan, dalam hal ini termasuk pula sumber dana pembangunan.
Konsep kawasan dipilih sebagai strategi pengembangan  pertanian  organik  dan  konvensional  di Kecamatan  Baito  karena  pola  pertanian  berbasis kawasan  berpotensi  pada  kecukupan  pemenuhan permintaan  pasar,  memudahkan  pengawasan  dan pengendalian  organisme  pengganggu  tanaman  (OPT), serta  memberikan  peluang  bagi  komoditas  potensial  di kawasan  tersebut  untuk  ditangani  secara  proporsional. Melalui  konsep  kawasan  diharapkan  pula  terjadi pergerakan aktivitas dari berbagai kegiatan lintas sektor sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kementerian  Pertanian  (2010)  yang  mendefinisikan kawasan  pertanian  organik  sebagai  suatu  ruang geografis yang dideliniasi oleh batas imaginer ekosistem dan  disatukan  oleh  fasilitas  infratruktur  ekonomi  yang sama  sehingga  membentuk  kawasan  yang  berisi berbagai  kegiatan  usaha  berbasis  pertanian  organik mulai  dari  penyediaan  sarana  produksi  budidaya, penanganan  pasca  panen,  dan  pemasaran  serta berbagai kegiatan pendukungnya.
Adapun kawasan pertanian organik dan konvensional  yang  dibentuk  di  Kecamatan  Baito berdasarkan potensi pengembangan sebagaimana pada Tabeladalah sebagai berikut:
1. Kawasan  pengembangan  pertanian  konvensional dengan  basis  wilayah  adalah  Desa  Wonua  Raya, Desa  Mekar  Jaya  dan  Desa  Baito  seluas  446,54, dan desa lain sebagai pendukung seluas 517,78 ha.
2. Kawasan  pusat  pengembangan  pertanian  organik sebagai pilot project adalah di Desa Matabubu, Desa Amasara, Desa Ahuangguluri dan Desa Sambahule seluas 1.965,10 ha.
3. Kawasan  pendukung  pertanian  yakni  Desa  Tolihe, Wonua  Raya  dan  Desa  Mekar  Jaya  seluas  420,25 ha.

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO

## Tabel 4.7 Arahan Pengembangan Pertanian Organik dan
Konvensional Berbasis Kawasan Di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan No. Pengembangan kawasan Potensi Luasan (Ha) Lokasi 1. Kawasan pengembangan pertanian konvensional 964,32 a.  Desa  Wonua Raya, b.  Desa Mekar Jaya c.  Desa Baito 2 Kawasan  pusat pengembangan pertanian organik  sebagai pilot project 1.965,10 a. Desa Matabubu
b. Desa Amasara c. Desa
Ahuangguluri d. Desa Sambahule 2. Kawasan pendukung 420,25 a.  Desa Tolihe b.  Desa  Wonua Raya c.  Desa Mekar Jaya Jumlah 3.349,67

## Sumber: Data Primer Diolah 2019
Penetapan daerah pusat pengembangan pertanian  tersebut  termasuk  dalam  daerah  strategis karena  memiliki  potensi  pendukung  sebagai  daerah penghasil  komoditas  sayur  unggulan,  infrastruktur  yang memadai  berupa  jalan  usaha  tani  dan  jaringan  irigasi yang  memadai,  serta  sering  dijadikan  tujuan  pedagang sebagai pemasok sayur. Dengan demikian daerah yang ditentukan  sebagai  kawasan  sesuai  dengan  kategori daerah  perencanaan  strategis.  Kawasan  organik  dan konvensional  merupakan  kawasan  dimana  komoditas pertanian  organik  dan  konvensional  berfungsi  sebagai faktor penggerak utama kawasan.
Kawasan  organik  dan  konvensional  tersebut membutuhkan dukungan berbagai sektor sehingga pada prosesnya  membutuhkan  koordinasi  dan  kerjasama lintas  sektor  untuk  mendukung  eksistensi  kawasan melalui pengembangan berbagai komponen pendukungnya  meliputi  sektor  perdagangan,  industri kecil  pengolahan  hasil  pertanian,  serta  infrastruktur pendukung  yang  berada  di  Desa  Tolihe,  Desa  Wonua Raya  dan  Desa  Mekar  Jaya.  Hal  ini  membuka  pula peluang kerjasama antar daerah untuk saling mendukung demi  memperoleh  manfaat  sebesar-besarnya  dari keberadaan kawasan pertanian organik dan konvensional.
Dengan  kata  lain  keterpaduan  lintas  sektor  dalam perencanaan  wilayah  diperlukan  dalam  pengembangan kawasan  pertanian  organik  dan  konvensional  sebagai salah  satu  bentuk  upaya  dan  strategi  perencanaan
pengembangan  pertanian  organik  dan  konvensional  di Kecamatan Baito. Hal ini sesuai dengan pendapat Iryanto (2006)  bahwa  paduan  antara  pendekatan  wilayah  dan pendekatan  sektoral  sangat  penting  karena  masing- masing  mempunyai  kemampuan  dalam  menyukseskan suatu pembangunan.
Putri (2010) yang menunjukkan perlunya suatu pilot pertanian  organik  di  tiap  daerah.  Pilot  ini  dapat  menjadi contoh  bagi  wilayah  sekitar  untuk  berubah,  karena karakteristik  masyarakat  petani  adalah  membutuhkan figur  contoh.  Pendekatan  kawasan  juga  sesuai  untuk kondisi masyarakat petani di Kecamatan Baito yang luas kepemilikan  lahannya  rata-rata  kecil.  Hal  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian  Naik  dan  Vishnuprasad  (2010) bahwa penerapan pola klaster/kawasan untuk pengembangan  pertanian  organik  di  India  terbukti membantu dalam kontrol kualitas output yang lebih baik, mengurangi  biaya  sertifikasi  dan  memungkinkan  petani dengan  luas  lahan  kecil  untuk  turut  menerapkan  pola pertanian organik.
Kondisi  pada  kawasan  pertanian  organik  yang dibentuk  di  Kecamatan  Baito  masih  berfokus  pada pembentukan  sektor  hulu  yaitu  penguatan  produksi organik ( on farm ) dan belum melibatkan sektor lain yang terkait.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  konsep  kawasan pertanian  organik  yang  disampaikan  oleh  Kementrian Pertanian.  Lebih  lanjut  Budiyanto  (2011)  menjelaskan bahwa  pola  klaster  mengkaitkan  antara  input-proses- output  dan  pasar  secara  terangkai  yang  berbasis  pada suatu  jenis  komoditas  pangan  organik  tertentu.  Dengan demikian  dalam  suatu  kawasan  diharapkan  terbentuk suatu pola keterpaduan dan memiliki keterkaitan dengan sektor  industri  hulu-hilir  yang  merupakan  stimulan kegiatan ekonomi.
Breton  (2007)  menyatakan  bahwa  penerapan pembangunan  pertanian  berkelanjutan  (di  Kecamatan Baito) memerlukan keterpaduan dalam tiga hal, yaitu: 1) antar  sektor  pembangunan;  2)  aktor/pelaksana;  3) kebijakan,  komitmen  dan  pengawasan  oleh  berbagai level  pemerintahan  baik  dari  tingkat  pusat  sampai  di daerah.

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1  Kesimpulan
1. Potensi pertanian di Kecamatan Baito ditinjauan dari luasan  yang  diusahakan  petani  adalah  1.363  ha yang terdiri dari pertanian organik sekitar 626,63 ha dan konvensional sekitar 736,37 ha, serta didukung dengan  ketersediaan  lahan  untuk  pengembangan pertanian  dimasa  akan  datang  sesuai  dengan rencana  tata  ruang  hingga  tahun  2033  yakni 3.349,67 ha.
2. Usaha  pertanian  organik  yang  diusahakan  oleh masyarakat di Kecamatan Baito terdiri tiga belas (13) komoditi  yakni;  padi  ladang, jagung, kacang  tanah, ubi  kayu,  kedelai,    cabe  rawit,    terong,  labu  siam, kangkung, bayam, nenas, papaya dan pisang yang
kesemua jenis tersebut layak dikembangkan karena memiliki nilai R/C > 1.  Sedangkan usaha pertanian konvensional  yang diusahakan teridir dari tujuh (7) komoditi  yakni;  padi  sawah,  kedelai,  cabe  besar, bayam,  tomat  apel,  mentimun  dan  buncis  yang kesemua jenis tersebut layak dikembangkan karena memiliki nilai R/C > 1.
3. Arahan  pengembangan  pertanian  organik  dan konvensionaldi Kecamatan Baito untuk mendukung misi ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan adalah; 1) Pembentukan kawasan pilot  project pengembangan  pertanian  organik  dan anorganik secara berkelanjutan ; 2) Pengembangan pertanian organik dan anorganik dengan
pendekatan  perencanaan;  dan  3)  Pendekatan konsep kawasan yakni kawasan pertanian konvesional  yang  berbasis  di    Desa  Wonua  Raya, Desa  Mekar  Jaya  dan  Desa  Baito  (964,32  ha); kawasan pusat pengembangan pertanian organik  di Desa Matabubu, Desa Amasara, Desa Ahuangguluri dan  Desa  Sambahule  (1.965,10  ha);  dan  kawasan pendukung  di  desa  Tolihe,  Desa  Wanua  Raya  dan Desa Mekar Jaya.

## 5.2  Saran
1. Dengan  melihat  potensi  pertanian  (organik  dan konvensional)  di  Kecamatan  Baito,  Pemerintah
Kabupaten  Konawe  Selatan  perlu  kiranya  untuk menindaklanjuti dengan perumusan pengembangan pertanian  dan  penetapan  kawasan  sebagai pilot project sebagai  cikal  bakal  bangkitnya  pertanian organik (go organik) dimasa akan datang.
2. Untuk mendukung pengembangan pertanian khususnya  organik,  maka  pemerintah  terkait (Kabupaten Konawe Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara) perlu menyediakan saran dan prasarana untuk mendukung mobilitas usaha tani.
3. Perlu ada pendampingan dan transfer pengetahuan serta  teknologi  dan  infromasi  bagi  para  petani  di Kecamatan  Baito  dalam  pengembangan  pertanian organik  dalam  rangka  meningkatkan  produktifitas dan akses pasar yang lebih luas.
4. Perlu  dilakukan  kajian  lanjutan  terkait  dengan pendekatan perencanaan pengembangan pertanian organik  berbasis  agribisnis  berskala  industri  atau home industri dalam upaya peningkatan daya saing daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2019. Statistik  Indonesia. BPS Nasional. Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2017. Statistik  Indonesia. BPS Nasional. Jakarta.
Badan Pusat Statistik, 2018. Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka . Andoolo. Konawe Selatan.
Baiquni,  M.,  dan  Susilawardani.,    2002. Pembangunan
Yang Tidak berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan  Indonesia. Transmedia  Global Wacana. Yogyakarta.
Bappeda  Konawe  Selatan.,    2016. Peraturan  Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  2016- 2021 .. Andoolo.
BKPM  (Badan  Koordinasi  Penananam  Modal).  2016. Indonesian  Investment  Coordinating  Direktorat Pengembangan Potensi Daerah . sipit@bkpm.go.id . Jakarta.
Breton,  Albert. et  al .,  (eds).  2007. Environmental Governance and Decentralization. Massachussets: Edward Elgaer Published. Budiyanto, M. Agus Krisno. 2011. Optimasi Pengembangan  Kelembagaan  Industri  Pangan Organik di Jawa Timur . Jurnal Teknik Industri. Vol. 12. No. 2. Hal. 169-176.
IFOAM  (International  Federation  of  Organik  Agriculture Movements)., 2005. www.ifoam.org
Iryanto. 2006. Perencanaan Pembangunan
Kabupaten/Kota Melalui Pendekatan Wilayah dan Kerjasama  Antar  Daerah .  Wahana  Hijau:  Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Vo. 1. No. 3. Hal. 95-102.
Keraf,  A. S.,  2002. Etika Lingkungan , Penerbit Kompas. Jakarta.
Khorniawati,  M.,    2014. Produk  Pertanian  Organik    Di Indonesia  :  Tinjauan  atas  Preferensi  Konsumen Indonesia  Terhadap  Produk  Pertanian  Organik Lokal .  Jurnal . Study  Manajemen.    Vol  8  No  2. Oktober 2014. 171-182.
Lee,    K.  S.    dan  Choe,  Y.  C.,  2018.  Environmental Performance Of Organic Farming: Evidence From Korean
Small-Holder Soybean Production.
Cleaner  Production  of  Journal.  211  (2019).  Pp, 742-748. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.075.
Mayrowani,    H.,    2012. Pengembangan  Pertanian Organik  Di  Indonesia .  Jurnal. Pusat  Sosial Ekonomi  dan  Kebijakan  Pertanian.  Bogor.  Forum Penelitian Agro Ekonomi, Jurnal . Volume 30 No. 2, Desember 2012 : 91 – 108.  Diakses tgl. 5 Oktober 2018.
Mercado,  R.G  2002. Regional  Development  in  the Philippines : A Review of Experience, State of the Art  and  Agenda  for  Research  and  Action . Philippine Institute for Development Studies .
Naik,  Gopal  dan  Vishnuprasad  Nagadevara.  2010.
Spatial Clusters in Organic Farming (A Case Study of Pulses Cultivation in Karnataka ) . Indian Institute of Management Bangalore . Hal. 1-19.
Nugraha,  S.  P.  dan  Amini,  F.  N.,  2013. Pemanfaatan Kotoran  Sapi  Menjadi  Pupuk  Organik .  Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan. Vol 2. No 3. 193-197. ISSN. 2089-3086. Universitas Islam Indonesia.
Palšová,    L.,  Schwarczová,    L.,  Schwarcz,    P., Bandlerová,    A.,    2014. The  Support  Of Implementation  Of  Organic  Farming  In  The Slovakrepublic  In  The  Context  Of  Sustainable Development .    Procedia  of  Jurnal,  Social  and Behavioral Sciences   110  ( 2014 ).pp 520 – 529. Published  by  Elsevier  Ltd.  Selection  and  peer- review  under  responsibility  of  the  Contemporary Issues  in  Business,  Management  and  Education conference.  doi:  10.1016/j.sbspro.2013.12.896 Open access under CC BY-NC-ND license.
Pratama,  Putra.  2014. Analisis  Pendapatan  Dan Kelayakan  Usahatani  Padi  Sawah  Di  Desa Sidondo  1  Kecamatan  Sigi  Biromaru  Kabupaten Sigi . eJurnal Agrotekbis. Vol 2, No.1. Hlm 107-113.
Putri,  Fitriana  S.  2010. Pengembangan  Panduan Penerapan  Sustainable  Agriculture  di  Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung,  Jawa  Tengah. Tesis.  Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Riyadi  dan  Dedi  Supriadi  Bratakusumah,  2004.
Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  Strategi Menggali  Potensi  dalam  Mewujudkan  Otonomi Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Riyadi dan Bratakusumah. 2003. Perencanaan Pengembangan Wilayah . Bumi Aksara. Jakarta
Rustiadi, et al .  2011. Perencanaan  dan  Pengembangan Wilayah .  Crestpent  Pres    dan  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. Saefulhakim,  S.  2004 Modul  Permodelan .  Fakultas Pertanian IPB. Bogor.