## ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL MEMBELA MASYARAKAT DALAM KASUS KABUT ASAP DI PEKANBARU TAHUN 2014

## Abstrak
Bencana asap Riau tahun 2014 telah menyebab banyak warga masyarakat yang  menderita sakit seperti  asma,  iritasi  kulit  dan  terkena  pneumonia.  disebabkan  lambatnya  pemerintah menyelesaikan  masalah  kabut  asap  di  Riau,  maka  berbagai  organisasi  masyarakat  sipil  bangkit melakukan  berbagai  upaya  membela  masyarakat  yang  pada  akhirnya  mampu  memaksa pemerintah  pusat  terlibat  dalam  menyelesaikan  masalah  asap  Riau.  Kajian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  faktor  yang  menyebabkan  munculnya  kesadaran  berbagai  organisasi  masyarakat sipil dan berbagai upaya yang dilakukan organisasi tersebut di Pekanbaru mendesak pemerintah daerah  dan  pemerintah  pusat  agar  segera  membebaskan  masyarakat  dari  kabut  asap. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  informan  penelitian  antara lain: pihak organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang lingkungan, organisasi intra dan ekstra  kampus  yang  peduli  dengan  masalah  asap,  forum  komunikasi  pemuka  masyarakat  Riau, dan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.Hasil kajian menunjukkan bahawa. Proses penyadaran  dilakukan  dengan  mengundang  elemen-elemen  OMS  berdiskusi  secara  berulang- ulang guna menyakinkan bahwa kabut asap ini tidak akan selesai tanpa upaya penegakan hukum yang  tegas  terhadap  pelaku,  terutama  perusahaan  besar.  Akhirnya  mereka  memiliki  kesadaran yang  sama,  memiliki  rasa  percaya  dan  bersepakat melakukan  gerakan  bersama.  Ada dua  upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil riau, yaitu perjuangan melalui jalur hukum formal (Litigasi) dan perjuangan dengan tidak melalui jalur hukum formal (Non litigasi).
Kata Kunci; Organisasi Masyarakat Sipil, Gerakan Masyarakat.
*Ali Yusri, Adlin
*Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
PENDAHULUAN Wahana Lingkungan Hidup Riau  menilai
Satu di antara fungsi Penting Organisasi pemerintah perlu meningkatkan komitmennya untuk melakukan upaya yang luar biasa untuk Masyarakat Sipil adalah menjalankan fungsi menghentikan bencana ekologis yang sudah advokasi atau membela hak masyarakat. Mulyadi mengakibatkan kerugian luar biasa. (http://
S  (dalam  Rijal  &  Karim,  1991:205- www.walhi-riau.or.id/walhi-riau-indonesia-butuh- 2010)menyatakan bahwa Kehadiran lembaga pengadilan-khusus-lingkungan/, akses 23 juni swadaya masyarakat (LSM) yang mulai menjamur 2014). sejak tahun 1970-an, bermaksud mengantisipasi
Bencana asap Riau tahun 2014 sudah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat bawah termasuk di membahayakan kehidupan masyarakat. Ramai pedesaan yang dirugikan oleh sistem pembangunan warga masyarakat yang menderita sakit akibat sentralistis. Namun demikian perjuangan organisasi kabut asap, sebagaiamana diberitakan warga yang masyarakat sipil yang bergerak mengadvokasi isu terkena ISPA mencapai 41.589 jiwa dengan rincian lingkungan tampaknya cukup sulit sebab 1.544 jiwa menderita asma, 1.385 jiwa menderita pemerintah tampaknya belum begitu peduli dengan iritasi mata, 2.084 jiwa terkena iritasi kulit dan 862 isu lingkungan. Menurut Riko Kurniawan, Direktur jiwa  terkena  pneumonia. Akibat  asap,
terganggunya
penerbangan di Bandara Internasional  Sultan  Syarif  Kasim  II  Pekanbaru dalam  dua  pekan  terakhir  dan  ada  beberapa penerbangan tertunda karena jarak pandang yang berkurang.  (http://www.jpnn.com/read/2014/03/ 12/221592/Bencana- Asap-Riau,-Mengulang- Kisah-1997, akses 22 Juni 2014).
Namun  respon  pemerintah  daerah  dan Pemerintah Pusat lamban dalam menangani kasus kabut  asap.  Satgas  Tanggap  Darurat  Asap  Riau mempertanyakan  kenapa  tidak  ada  satu  pun perwakilan  dari  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) hadir dalam rapat  koordinasi  itu,  serta  kekesalan  ditunjukan oleh  Direktur  Tanggap  Darurat  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  mengenai lambannya  respon  instansi  pemerintah  daerah  di Riau.(http://antarariau.com/berita/27706/ pemerintah-daerah-riau- lamban-antisipasi- kebakaran-hutan, akses 22 juni 2014).
Akibat
lambannya pemerintah menyelesaikan  masalah  kabut  asap  di  Riau, maka  berbagai  organisasi  masyarakat  sipil bangkit  melakukan  berbagai  upaya  membela masyarakat  yang  pada  akhirnya  mampu memaksa  pemerintah  pusat  terlibat  dalam menyelesaikan masalah asap Riau. Sehubungan dengan itu pertanyaan yang diajukan adalah :
1. Faktor apakah yang menyebabkan munculnya kesadaran organisasi masyarakat  sipil  membela  masyarakat dalam kasus kabut asap?
2. Strategi  apasajakah  yang  dipilih  oleh organisasi masyarakat sipil untuk mendesak pemerintah peduli dan menyelesaikan masalah kabut asap?

## TUJUAN
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini berusaha untuk :
1. Menganalisis faktor yang menyebabkan munculnya  kesadaran  berbagai  organisasi masyarakat  sipil  di  Pekanbaru  untuk  membela masyarakat agar terbebas dari kabut asap.
2. Menganalisis berbagai upaya yang
dilakukan  organisasi  masyarakat  sipil  di Pekanbaru  mendesak  pemerintah  daerah dan pemerintah pusat agar segera membebaskan masyarakat dari kabut asap.

## KERANGKA BERFIKIR

## KERANGKA TEORI
lingkungan Tokoh lingkungan masyarakat Riau : FKPMR Membangun Komunitas
OMS Mendesak pemerintah Lainnya : segera menyelesaikan MAPALA, BEM, HMI, masalah asap dengan cara
KAMMI, Membangun : GMNI,SATM 1.  Rasa persahabatan . OMS:
A PP Fungsi advokasi Isu Pemerint Lingkung 2.  Hubungan masy ke
(politik, ekonomi, ah Pusat
an pentingan umum
lingkungan) dg cara: 3. Pelibatan pada Persuasif
Pemerint 1. Mempengaruhi ah kegiatan Umum. keputusan politik Publikasi Propinsi 4.  Solidaritas. 2. Membuat
media pernyataan Riau
5.  Mengatasi sekat-sekat pemisah
3. Penyampai Isu
4. Menggugah 6.  Perlawanan
kesadaran
Pengucilan. terhadap isu 7.  Petemuan Rutin. 5. Mendorong 8.  Rasa saling Percaya Perubahan Politik Rasa Masyaraka tidak
t Kota puas Pekanbaru Keterangan garis : : GerakanTidak langsung/ tidak massif : Gerakan Langsung/ Massif
Umpan balik tidak/ kurang memuaskan
Masyarakat  sipil  menurut  AS  Hikam terwujud  dalam  berbagai  organisasi/  asosiasi  yang dibuat  oleh  masyarakat  di  luar  pengaruh  negara. Organisasi  non  pemerintah,  organisasi  sosial  dan keagamaan,  paguyuban  dan  kelompok-kelompok kepentingan  adalah  pengejawantahan  kelembagaan masyarakat  sipil.  Tidak  semua  kelompok  memiliki kemandirian  yang  sangat  tinggi  ketika  berhadapan dengan  negara  atau  mampu  mengambil  jarak  dari kepentingan  ekonomi  (Culla,  2006:  21).  Menurut Culla  (2006:  63)  salah  satu  pengejawantahan masyarakat  sipil  yang  kerap  terangkat  dan  menjadi titik  fokus  perhatian  adalah Non  Governmental Organization  (NGO) dan  oleh  banyak  kalangan di Indonesia dialih bahasakan menjadi Organisasi Non Pemerintah  (Ornop)  atau  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM).
Mengutip  pendapat  Abdi  Rahmat,  Culla (2006:31) menjelaskan tiga konsep peran organisasi non  politik  (Ornop)  sebagai  gerakan  masyarakat sipil.  Pertama,  peran  ornop  sebagai  kekuatan pengimbang (countervailing Power) dalam mengontrol,  mencegah  dan  membendung  dominasi serta  manipulasi  negara  maupun  dunia  usaha (masyarakat  ekonomi)  terhadap  masyarakat.  Peran kritis,  politis,  konfliktual,  dan  transformatif  ini biasanya  dimainkan  melalui  advokasi  kebijakan, lobi,  pernyataan  politik,  protes  dan  aksi  unjuk  rasa ditingkat  nasional  maupun  internasional.  Kedua, sebagai  gerakan  pemberdayaan  masyarakat.  Peran ini dijalankan melalui aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membangun  keswadayaan,  menjaga  kemandirian, menggalang  partisipasi,  dan  memperkuat  hak-hak warga negara. Peran ini diaktualisasikan lewat jalur pendidikan, pelatihan, pengorganisasian, pengerahan  dan  pengerahan  metodologi  alternatif yang  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat  luas.
Ketiga, peran sebagai lembaga perantara
(intermediary institution) yang menautkan
hubungan  antara  masyarakat  dan  pemerintah  atau negara  maupun  dengan  aktor-aktor  non  negara seperti  dunia  usaha  dan  lembaga  donor.  Peran sebagai
mediator  juga  dipakai  untuk  memperantarai masyarakat  dengan  Ornop,  antar  Ornop sendiri,  serta  jejaring  kerja  sama  antar kelompok masyarakat.
Mati (Voluntas, 2012, 23: 68)
mengemukakan  bahwa  gerakan  sosial  dapat terjadi  sebagai  respon  masyarakat  yang  ingin bebas  dari  cengkeraman  para  elit  ekonomi  dan politik . Selanjutnya  Millier  et.al  mengutip pendapat  Jessop  (dalam  Ed.  Bernard  Enjolras  & Karl Henrik (eds.), 2009: 77) berpendapat bahwa masyarakat  melalui  berbagai  agen  kekuatan sosial, berusaha untuk membatasi dampak negatif akibat  pasar  bebas  dengan  menentang  berbagai bentuk  regulasi  ekstra  ekonomi  yang  bersifat mendukung  dan  mempertahankan  akumulasi kapitalis. Dengan demikian, masyarakat sipil lahir sebagai produk alami dari pembangunan ekonomi kapitalis  dan  yang  bersamaan  dengan  perluasan kelas  menengah.  Tugal  (Theor  Soc,  Vol  38, 2009:428) mengutip pendapat Cohen (1985) yang menyatakan bahwa gerakan sosial baru “menargetkan  domain  sosial  “Masyarakat  sipil” bukan ekonomi atau negara.

## METODE PENELITIAN
Informan  dan  key  informan  dipilih dengan  teknik  Purposive  Sampling.  menjelaskan bahwa  penarikan  sampel  jenis  ini  dilakukan  oleh peneliti dengan cara menentukan sendiri informan penelitiannya yang dianggap benar-benar mengetahui dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan  sesuai  masalah  penelitian.  Neuman (2003:138)  mengutarakan  bahwa  triangulasi dapat dilakukan dengan cara menarik sumberdata dari  berbagai  narasumber  yang  mempunyai perspektif,  latar  belakang  dan  karakteristik  sosial yang berbeda.
Kemudian, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh  tentang  upaya  organisasi  masyarakat sipil  mendesak  pemerintah  menyelesaikan  masalah asap,  peneliti dengan sengaja akan mengambil data dari  informan  penelitian  dari  berbagai  pihak  yang mempunyai informasi yang mampu mengungkap
permasalahan penelitian antara lain: pihak organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang lingkungan,  organisasi  intra  dan  ekstra  kampus yang peduli dengan masalah asap, forum komunikasi pemuka masyarakat Riau, dan Pemerintah Provinsi
Riau dan Pemerintah Pusat.Informan  Penelitian  terpilih  yaitu  Organisasi Masyarakat  Sipil  mengadvokasi  isu  Lingkungan; Organisasi  Intra  Kampus;  Organisasi  Ekstra Kampus;  Pemuka  Masyarakat  Riau;  Pemerintah propinsi Riau; Pemerintah pusat; Media massa

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyebab
munculnya
kesadaran
berbagai  organisasi  masyarakat  sipil  di Pekanbaru  untuk  membela  masyarakat agar terbebas dari kabut asap.
Organisasi  masyarakat  sipil  yang  selama ini  peduli  dengan  Lingkungan  di  Riau,  seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Scale Up, dan Green  Peace,  sudah  menyadari  bahwa  kabut  asap merupakan  bencana  yang  terus  berulang.  Menurut Walhi kejadian kabut asap mulai tahun 1997, ketika kampanye pemerintah orde baru yang  menggiatkan pembukaan  lahan  untuk  dijadikan  kebun  kelapa sawit  dan  dijadikan  Hutan  Tanaman  Industri  di Wilayah Sumatera. Berdasarkan fakta dan pengamatan  Walhi  dari  tahun  1997  sampai  dengan tahun 2014 disimpulkan bahwa pemberian izin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk kepada  perusahaan  untuk  membuka  lahan  dan mengambil  kayu  di  dalamnya  sarat  dengan  proses korupsi dan ketidaktegasan pemerintah menegakkan hukum  terhadap  pelaku  pembakar  lahan  dari  pihak perusahaan  adalah  penyebab  utama  berulangnya bencana  asap  di  Riau.  Korupsi  dalam  pemberian izin  pembukaan  lahan.  Selain  itu,  jika  pemerintah tegas menegakkan hukum terhadap pelaku pembakar  lahan  dari  pihak  perusahaan,  bencana kabut asap bisa berkurang.
Pada  tahun  2014,  kembali  terjadi  bencana kabut  asap  di  riau  yang  membuat  kondisi  udara dibeberapa  kabupaten  di  Riau  sudah  menunjukkan level berbahaya. Kondisi udara yang demikian telah
menyebabkan  ribuan  orang  terjangkit  penyakit infeksi  saluran  pernafasan  bahkan  wanita  hasil sudah dianjurkan untuk mengungsi sebab kondisi asap  yang  demikian  dapat  menggugurkan  janin wanita  hamil.  Sudah  muncul  keresahan  dari berbagai  kalangan  masyarakat  di  Riau,  namun belum  muncul  sebuah  gerakan  yang  berusaha membela masyarakat dari Bencana kabut asap.
Melihat  kondisi  demikian  maka  Walhi, Scale  Up  dan Green  Peace mencoba  membangun kesadaran  berbagai  elemen  masyarakat  di  Riau terutama  elemen  mahasiswa,  yang  dalam  hal  ini Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa  Muslim  Indonesia  (KAMMI),  Badan Eksekutif  Mahasiswa  Universitas  Riau  (BEM  UR), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Riau (  BEM  UR)  dan  Badan  Eksekutif  Mahasiswa Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Qasim (BEM  UIN  Susqa)  bahwa  kabut  asap  ini  hanya dapat diselesaikan dengan upaya penegakan hukum terhadap  perusahaan  pembakar  hutan  yang  diduga juga  telah  terlibat  korupsi  dalam  pemberian  izin dengan  pemerintah.  Proses  penyadaran  dilakukan oleh walhi dkk dengan mengundang elemen-elemen mahasiswa  untuk  berdiskusi  secara  berulang-ulag guna menyakinkan bahwa kabut asap ini tidak akan selesai  tanpa  upaya  penegakan  hukum  yang  tegas terhadap  pelaku,  terutama  perusahaan  besar. Akhirnya  berbagai  elemen  masyarakat  yang  terdiri dari  berbagai  latar  belakang  organisasi  memiliki kesadaran  yang  sama,  memiliki  rasa  percaya  dan bersepakat  melakukan  gerakan  bersama  dibawah payung  gerakan  yang  dinamakan  Masyarakat Menuntut  Kejahatan  Kabut  Asap  (MASKER)  pada bulan maret tahun 2014.
B.  Upaya yang dilakukan organisasi masyarakat  sipil  di  Pekanbaru  mendesak pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat agar  segera  membebaskan  masyarakat dari kabut asap.
Ada  dua  upaya  yang  dilakukan  oleh masyarakat sipil riau, yaitu perjuangan melalui jalur hukum  formal  (Litigasi)  dan  perjuangan  dengan tidak melalui jalur hukum formal (Non litigasi).
Perjuangan  dengan  jalur  litigasi  dilakukan dengan  mengadukan  perusahaan-perusahaan pembakar  hutan,  aktor  yang  terlibat  dalam korupsi  kehutanan  ke  aparat  hukum.  Jalur non  litigasi  dilakukan  dengan  membuat gerakan sosial menuntut pemerintah menuntaskan  segala  hal  yang  berhubungan dengan berulangnya kasus kabut asap.
Di  tahun  bulan  maret  tahun  2014, MASKER  melakukan  demonstrasi  yang  dikuti  dari berbagai  elemen  masyarakat  hari  jumat  tanggal  14 maret tahun 2014 di halaman kantor gubernur Riau dengan mengajukan 7 tuntutan, yaitu :
1. Memerintahakan  Presiden  SBY  menetapkan
Riau sebagai daerah dengan keadaan bencana nasional (Riau Gawat Darurat)
2. Mendesak Presiden SBY untuk mencabut izin-izin perusahaan perusak hutan
(RAPP  Group,  Sinar  Mas  Group,  PT. Nasional Sagu Prima (NSP), Asian  Agri, PT. ADEI Plantation dan Perusahaan lain yang terlibat pembakaran lahan.
3. Mendesak  Presiden  SBY  serius  menegakkan hukum  terhadap  terhadap  aktor  intelektual pembakar hutan, sawit dan lainnya di Riau.
4. Mendesak  otoritas  jasa  keuangan  (OJK)
untuk mengevaluasi dan tidak memberikan rekomendasi pencairan dana asuransi  kepada  perusahaan-perusahaan yang  terlibat  dalam  pembakaran  lahan karena adanya dugaan kejahatan asuransi di balik kebakaran lahan perusahaan.
5. Mendesak SBY untuk menghentikan
(moratorium) pemberian izin atas perusahaan sektor  perkebunan  dan  kehutanan  dan melakukan audit lingkungan.
6. Mendesak SSBY dan Mengklarifikasi bahwa bukan  masyarakat  yang  membakar  hutan tersebut serta menyelidiki pembiaran kebakaran lahan yang dilakukan perusahaan.
7. Mendesak  SBY  dan  Gubernur  Riau
Memberikan Kompensasi kesehatan untuk  dampak  asap  terhadap  masyarakat Riau 10 tahun ke depan.
Kegiatan demonstrasi dan penyampaian tuntutan dilakukan dengan mengundang media
massa  lokal  maupun  nasional.  Media  Massa Nasional  yang  meliput  antara  lain  adalah  TV  One dan  Metro  TV.  Begitu  demonstrasi  dimulai  hari jumat (14/3/2014), maka gerakan tersebut langsung muncul  di  running  text  TV  one  dan  Metro  TV sehingga mendapat perhatian dari berbagai kalangan di  level  nasional,  termasuk  presiden  SBY.  Hal  ini dibuktikan  dengan  hari  sabtu  (15/3/2015)  Presiden SBY  melakukan telecomference dengan  4  orang Gubernur, termasuk gubernur Riau. Selanjutnya hari Minggu  (16/3/2014),  Presiden  SBY  mendarat  di Riau  untuk  memimpin  penanggulangan  kabut  asap di Riau.

## KESIMPULAN
Proses penyadaran masyarakat di Riau oleh organisasi  masyarakat  sipil  muncul  ketika  mereka memandang  kabut  asap  sebagai  masalah  bersama, sehingga  mereka  lebih  mudah  menggerakkan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk melakukan tuntutan supaya kabut asap dapat diatasi. Upaya  yang  dilakukan  oleh  organisasi  masyarakat sipil  di  Riau  yaitu  perjuangan  melalui  jalur  hukum formal  (Litigasi)  dengan  mengadukan  perusahaan- perusahaan  pembakar  hutan,  aktor  yang  terlibat dalam  korupsi  kehutanan  ke  aparat  hukum.  Selain itu,  perjuangan  dengan  tidak  melalui  jalur  hukum formal  (Non  litigasi),  dilakukan  dengan  membuat gerakan  sosial  menuntut  pemerintah  menuntaskan segala  hal  yang  berhubungan  dengan  berulangnya kasus kabut asap.

## DAFTAR PUSTAKA
Culla, Adi Suryadi. 2006. Rekonstruksi Civil Society: Wacana Aksi Ornop di
Indonesia. Jakarta :LP3ES
Malo, Manasse & Trisnoningtias, Sri. Metode Penelitian Masyarakat . Jakarta : Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia
Mati, Jacob Mwathi.”Social Movements and Socio-Political Change in Africa: The
Ufungamano  Initiative  and  Kenyan Constitutional  Reform  Struggles  (1999– 2005)”. Voluntas (2012) 23:63–84.
Miller , Chris et.al “Toward A Typology Of Civil Society:  Understanding  Non-Government
Public Action ” Comparative Social
Research  Volume  26  :  Civil  Society  In Comparative  Perspective
Ed.  Bernard
Enjolras  &  Karl  Henrik  Sivesind.  UK: Emerald Group Publishing Limited, 2009.
Neuman, W. Lawrence. 2003. Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches . Boston : Pearson Education, Inc,
S,  Mulyadi.  “Lembaga  Swadaya  Masyarakat dan  Transformasi  Sosial”,  Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan. Ed  Fauzie  Ridjal  &  M.  Rusli  Karim.
Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya.
Tuðal,  Cihan.  “Transforming  everyday  life: Islamism and social movement theory”
Theor Soc (2009) 38:423–458
(http://www.walhi-riau.or.id/walhi-riau- indonesia-butuh-pengadilan-khusus- lingkungan/, akses 23 juni 2014).
(http://www.jpnn.com/read/2014/03/12/221592/ Bencana-Asap-Riau,-Mengulang-Kisah- 1997, akses 22 Juni 2014).
(http://www.antaranews.com/berita/420908/riau- tetapkan-kabut-asap-kejadian-luar-biasa, akses 22 Juni 2014).
(http://antarariau.com/berita/27706/pemerintah- daerah-riau-lamban-antisipasi- kebakaran-hutan, akses 22 juni 2014).
6