INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8855-8869 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Di Wilayah Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
M. Alif Usman 1 ✉ , Syahruddin Nawi 2 , Abdul Qahar 3
Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar Email: muhammadalifusman@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hak atas tanah di atas sempadan pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Penelitian ini bersifat empiris yuridis, yakni menganalisis  ketentuan-ketentuan  hukum  dan  kebijakan-kebijakan pemerintah  yang  berhubungan dengan status hak atas tanah di atas sempadan pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  primer  dan  data  sekunder. Selanjutnya  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  dipaparkan  secara dekskriptif.Hasil Penelitian Potensi pemanfaatan lahan sebagai pusat aktivitas kemaritiman ditunjang oleh adanya landmark institusi pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maritim yang berskala global yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan perkampungan masyarakat nelayan. Implikasi status  hak  atas  tanah  pada  kawasan  sempadan  pantai  adalah  tidak  diperbolehkan  mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Nasional. Jika dikaitkan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034.
Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Sempadan Pantai; Penataan Ruang.

## Abstract
The purpose of this study was to determine the status of land rights above the coastal border of Untia Village,  Biringkanaya  District,  Makassar  City.  This  research  is  empirical  juridical  in  nature,  namely analyzing  legal  provisions  and  government  policies  related  to  the  status  of  land  rights  above  the coastal  border  of  Untia  Village,  Biringkanaya  District,  Makassar  City.  Data  collection  is  done  by collecting  primary  data  and  secondary  data.  Furthermore,  the  data  obtained  were  analyzed qualitatively and then presented descriptively. Research Results The potential for land use as a center for maritime activities is supported by the presence of landmark educational institutions based on maritime science and technology on a global scale, namely the Shipping Science Polytechnic (PIP) and fishing community villages. The implication of the status of land rights in the coastal border area is that it is not permissible to construct buildings in the coastal border area as stated in Government Regulation Number 26 of 2008 concerning National Spatial Plans. If related, this is not in accordance with the existing regulations in Regional Regulation No. 4 of 2015 concerning the 2015-2034 Makassar City Spatial Plan.
Keywords: Land Rights; Coastal Border; Spatial Planning.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD RI 1945) Pasal 1 Ayat (3) Menyatakan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.” Sebagai  Negara  hukum,  Indonesia  wajib  memberikan  dan  menjamin  kepastian  dan perlindungan  hukum  kepada  setiap  warga  negaranya  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Negara Indonesia mempunyai hukum positif yang mengatur serta melindungi warga negaranya, baik itu secara umum atau secara khusus termasuk hukum pertanahan. Undang  -  Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai  peraturan  dasar tentang  pertanahan di Indonesia, telah mengamanatkan dibentuk peraturan pemerintah tentang Pendaftaran Hak Atas  Tanah,  maka  pemerintah  telah  membentuk  Peraturan  pemerintah  Nomor  24  tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  dan  peraturan  pelaksanaannya  itu  adalah implementasi pasal 19 undang - undang pokok - pokok agraria nomor 5 tahun 1960.  Tanah merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  harus  dikelola  sebaik-baiknya  demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Tanah juga merupakan  kebutuhan  hidup  manusia  yang  sangat  mendasar.  Manusia  hidup  serta melakukan aktivitas di atas tanah. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kegiatan hidup manusia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  selalu  memerlukan  tanah.  Begitu pentingnya  tanah  bagi  kehidupan  manusia  sehingga  setiap  orang  akan  selalu  berusaha menguasainya.  Tanah  merupakan  kebutuhan  hidup  manusia  yang  sangat  mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu
berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  selalu  memerlukan  tanah.  Hubungan  manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia. Tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam untuk didayagunakan sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia.  Mengelola  tanah  juga  diperlukan  aturan  dalam  hal  menguasai  dan menggunakannya yang bersifat adil, sesuai potensi, dan menjaga kelestarian lingkungannya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat serta pesatnya di segala bidang dan mengingat kondisi  Negara  Republik  Indonesia  yang  bercorak  agraris,  maka  jelas  tanah  tetap mempunyai  peranan  penting  bagi  negara  dan  bangsa  Indonesia.  Bertambah  banyaknya jumlah  manusia  yang  memerlukan  tanah  untuk  tempat  perumahan,  juga  kemajuan  dan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang  banyak,  umpamanya  untuk  perkebunan,  peternakan,  pabrik-pabrik,  perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan. Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang-Undang  No.5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  atau Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Sebagai peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan nasional. Tujuan pokok yang ingin dicapai dengan adanya UUPA, yaitu:
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat  untuk  membawakan  kemakmuran,  kebahagiaan  dan  keadilan  bagi  Negara  dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan, dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
c. Meletakkan  dasar-dasar  untuk  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas tanah bagi rakyat keseluruhan.
Dengan  mengacu  pada  tujuan  pokok  diadakannya  UUPA,  jelaslah  bahwa  UUPA merupakan  sarana  yang  akan  dipakai  untuk  mewujudkan  cita-cita  bangsa  dan  negara sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang selanjutnya disebut UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.  UUPA ini merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945  yang  memberi  landasan  bahwa  bumi,  air  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  Hal  ini  dipertegas  dengan  Pasal  2  UUPA  mengenai  Hak  Menguasai  dari  Negara. Sesuai Pasal 2 UUPA yaitu Hak Menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  dan  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Ketentuan Pasal 2 tersebut di atas merupakan negara dalam pengertian sebagai suatu organisasi  kekuasaan  dari  seluruh  rakyat  untuk  mengatur  masalah  agraria  (pertanahan). Kedudukan negara sebagai penguasa (Hak menguasai dari negara) tersebut tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil  dan  makmur.  Dalam  kerangka  tersebut  negara  diberi  kewenangan  untuk  mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan, menentukan hak-hak yang dapat diberikan kepada seseorang,  serta  mengatur  hubungan  hukum  antara  orang-orang  serta  perbuatan- perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.  Permasalahan penggunaan tanah menjadi sesuatu permasalahan yang sangat kompleks karena permasalahan tanah bukan masalah sektoral lagi tetapi merupakan masalah yang multi sektoral. Upaya yang memungkinkan untuk  mengantisipasi  masalah  ini  adalah  dengan  memberikan  kepastian  hukum  kepada yang  berhak  atas  tanah  dan  mengoptimalkan  penggunaan  tanah  sesuai  dengan kemampuan tanahnya. Untuk  itu  diperlukan adanya perencanaaan,  penatagunaan tanah, pengaturan penguasaan tanah, peningkatan pengurusan hak – hak atas tanah, penyediaan peta – peta pendaftaran tanah dengan kegiatan pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan pendaftaran  tanah,  sehingga  penggunaan  tanah  diharapkan  dapat  seimbang. Ketidakseimbangan  antara  persediaan  tanah  dengan  kebutuhan  akan  tanah  itu  telah menimbulkan berbagai persoalan. Sehubungan dengan hal itu, perlu  adanya pengaturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah. Pada masa Orde Lama, tanah-tanah rakyat yang dahulu dikuasai oleh penjajah diubah kepemilikan nasionalisasi terhadap tanah-tanah rakyat yang dilakukan oleh negara dan kemudian negara mengembalikan tanah itu secara adil  atau  sering  disebut  "landreforrn"  dan  ini  tercantum  dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria (Undang - Undang No. 5 Tahun 1960).
UUPA  sebagai  landasan  yuridis  di  bidang  pertanahan,  merupakan  tonggak  yang penting bagi politik pertanahan Indonesia. Adanya kepastian hukum hak – hak atas tanah itu akan memberikan kejelasan tentang:
1. Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, yang disebut juga sebagai kepastian mengenai subyek hak.
2. Kepastian mengenai letak, batas-batasnya, luasnya, dibebani dengan hak lain atau tidak,
dan sebagainya.
Kenyataan  bahwa  keberadaan  tanah  adalah  tetap.  Sementara  penduduk  semakin bertambah, sehingga pengelola sumber daya tanah oleh pemerintah harus sangat bijaksana. Kewenangan  terhadap  pengelola  sumber  daya  tanah  ada  pada  penyelenggara  negara (pemerintah).  Tanah  yang  dimaksud  meliputi  tanah  yang  sudah  ada  haknya  maupun terhadap tanah yang belum ada haknya. Pelaksanaan kewenangan negara disini lebih luas terhadap tanah – tanah yang belum dilekati oleh suatu hak. Tanah yang belum ada haknya atau  belum  dilekati  oleh  suatu  hak  disebut  Tanah  Negara.  Indonesia  merupakan  negara kepulauan dengan hasil laut yang melimpah, keunikan karakteristik, dan posisi yang strategis memberi dampak perkembangan kota-kota pesisir di Indonesia sangat pesat. Dewasa ini, isu  -  isu  permasalahan  yang  terjadi  di  lingkungan  mencakup  tingginya  urbanisasi, meningkatnya  kemiskinan,  meningkatnya  ketimpangan  sosial,  merosotnya  kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan kawasan pesisir belum seimbang, dan persoalan globalisasi memicu pertumbuhan kekumuhan pada suatu kawasan. Di tahun 2022, Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  4/SE- 100.PG.01.01/II/2022  Tentang  Kebijakan  Penatagunaan  Tanah  Di  Kawasan  Lindung  yang secara  umum  memberikan  petunjuk  penyelenggaraan  kebijakan  penatagunaan  tanah meliputi  penguasaan  ,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  di  kawasan  lindung.  Pada daerah  sekitar  kawasan  sempadan  pantai  Kelurahan  Untia,  Kecamatan  Biringkanaya, terdapat permukiman yang disebut sebagai kampung nelayan. Kampung nelayan tersebut terbentuk  karena  berpindahnya  masyarakat  yang  awalnya  bermukim  di  pulau  lae-lae kemudian dipindahkan ke daerah tersebut. Terdapat sekitar 100 KK yang berhasil di relokasi dari 326 KK. Relokasi ini terjadi pada tahun 1998. Pemerintah memberikan tempat bermukim bagi para nelayan dari pulau lae-lae tersebut ke daerah sempadan pantai di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Tidak hanya masyarakat dari pulau lae-lae, tetapi juga ada masyarakat lokal yang sudah bermukim di daerah tersebut. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar disebutkan dalam: Pasal 17 ayat (5) huruf d Mempertahanka n lingkungan nelayan “Untia” yang sudah ada Pasal 51 ayat (5) huruf a Pembangunan rumah sehat sederhana dikawasan permukiman penduduk, terutama kawasan permukiman nelayan di Untia.
Pemerintah  dalam  hal  ini  mempertahankan  dan  melindungi  permukiman  kampung nelayan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Peraturan  Daerah  diatas.  Hal  ini  jika  dikaitkan dengan  peraturan  mengenai  sempadan  pantai,  terdapat  ketidakserasian.  Karena  aturan mengenai  Batas  Sempadan  Pantai  dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  melarang
pendirian  bangunan  disekitar  wilayah  Sempadan  Pantai.  Mengenai  sempadan  pantai, peraturan yang mengatur tentang Sempadan Pantai diatur dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu: Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Batas  sempadan  pantai  adalah  ruang  sempadan  pantai  yang  ditetapkan  berdasarkan metode tertentu.
2. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan  bentuk dan kondisi fisik  pantai, minimal 100 (seratus) meter  dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Kemudian  dilihat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1) huruf C dan D:
Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau
b. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi
c. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi publik
d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf C
e. Ketentuan pelanggaran semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
Penulis mengangkat isu tersebut untuk mencari tahu, bagaimana implikasi hukum hak atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  kampung  nelayan  dan  mengenai  zonasi  pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 bahwa zona  sempadan pantai tidak dapat didirikan  bangunan  kecuali  untuk  menunjang  kegiatan  rekreasi  publik.  Oleh  karena  itu, diperlukan aturan hukum yang mengatur mengenai penguasaan dan pemanfaatan sekitar wilayah sempadan pantai. Masalah hak atas tanah merupakan salah satu hal yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukumnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum pendekatan indoktrinal yang bersifat empiris. Karena melakukan kajian terhadap jenis penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata  di masyarakat  dengan maksud untuk mengetahui  dan menemukan fakta-fakta  dan  data yang dibutuhkan.  Setelah  data  yang  dibutuhkan  terkumpul  kemudian  menuju  pada  identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah:
1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan seperti melalui hasil pengamatan, wawancara;
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan bacaan seperti buku literature, majalah hukum, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

## Populasi dan Sampel
Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  klasifikasi  dari  pegawai  kantor  Pertanahan  dan Masyarakat Pencari Keadilan.

## Sampel
1. Pegawai Kantor Pertanahan sebanyak 2 orang
2. Masyarakat pencari keadilan sebanyak 10 orang

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  upaya  memperoleh  data-data  sebagaimana  yang  diharapkan,  maka  teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian melalui:

## Studi Kepustakaan
Untuk  dapat  menyelesaikan  tugas  proposal  ini  maka  penulis  telah  melakukan  studi kepustakaan dengan cara membaca beberapa literatur dan buku serta media internet sebagai sumber data yang diperoleh.
Metode Interview (wawancara)
Wawancara  yaitu  suatu  metode  pengumpulan  data  secara  langsung  dalam  bentuk pertanyaan kepada para pihak.

## Analisis Bahan Hukum
Dari  semua  bahan  hukum  yang  sudah  terkumpul,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif.  Bahan  hukum  tersebut  akan  diuraikan  untuk  mendapatkan  penjelasan  yang sistematis.  Pendeskripsian  dilakukan  untuk  menentukan  isi  atau  makna  bahan  hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penataan ruang pada kawasan sempadan pantai Kelurahan Untia Kota Makassar Isu Strategis Wilayah Perencanaan
Rancangan  Peraturan  Daerah  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)    Kota  Makassar
Kecamatan  Biringkanaya,  bahwa  rencana  pola  ruang  di  Kecamatan  Biringkanaya  akan ditetapkan sebagai kawasan strategis maritim dan kawasan strategis bandar udara. Untuk kawasan  startegis  koridor  pesisir  wilayah  cakupannya  sebelah  utara  Biringkanaya  masuk pada kawasan tersebut. Kecamatan Biringkanaya juga termasuk pada kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan yang ditetapkan di Kelurahan Untia. Sebagian besar Pantai Kecamatan Biringkanaya merupakan  pantai  berlumpur  dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Kecamatan Biringkanaya masuk dalam wilayah kumuh kategori ringan dengan hasil verifikasi permukaan kumuh daratan rendah. Hasil harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data secara rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti  lain.  Diskusi  harus  mengeksplorasi  pentingnya  hasil  penelitian,  bukan mengulanginya. Bagian Hasil dan Diskusi gabungan sering kali cocok. Hindarikutipan dan diskusi ekstensif tentang literatur yang diterbitkan.

## Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan
Posisi Kawasan Strategis Maritim yang berada di pesisir Utara Kota Makassar tepatnya di Kelurahan Untia merupakan wilayah Selat Makassar secara otomatis memberikan peluang bagi  masuknya  kapal-kapal  dari  berbagai  wilayah.  Selain  itu,  potensi  pemanfaatan  lahan sebagai  pusat aktivitas kemaritiman  ditunjang oleh  adanya  landmark  institusi  pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maritim yang berskala global yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan perkampungan masyarakat nelayan di sekitar Pelabuhan Rakyat Paotere yang  dihiasi  dengan  perahu-perahu  rakyat  seperti  Phinisi,  Lambao,  kapal-kapal  motor nelayan  dan  pedangan  antar  pulau.  Untuk  kepentingan  ekonomi  dan  keberlanjutan ekosistem, maka diarahkan pemanfaatan sumber data alam laut bagi masyarakat nelayan yang  berwawasan  lingkungan  melalui  penggunaan  alat  tangkap  ramah  lingkungan  serta memfasilitasi  dibangunnya  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara,  pengembangan  ecotourism yang  memanfaatkan  fungsi  kawasan  hutan  mangrove,  serta  pengembangan  kawasan sebagai daerah mitigasi bencana alam.47
Kebijakan dan Strategi Penataan Wilayah Perencanaan
Tujuan    penataan    ruang    Kecamatan   Biringkanaya    adalah perlindungan dan pengembangan  kawasan  maritim  selat  Makassar  dan  kawasan  bandar  udara.  Kawasan Maritim  terpadu  merupakan  salah  satu  ikon  baru  yang  masuk  kedalam  Wilayah pengembangan  kawasan  kota  Makassar.  Untuk  mewujudkan  tujuan  penataan  ruang kawasan  tersebut  ditetapkan  kebijakan  dan  strategi  pengembangan  kawasan  penataan ruang Kecamatan Biringkanaya, meliputi:
a. Meningkatkan  pertahanan  dan  keamanan  melalui  upaya  meningkatkan  kuantitas  dan kualitas  personil  TNI-AL  dan  polisi  laut,  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  sistem pertahanan  dan  keamanan  laut.  Strategi-strategi  yang  mencakup  hal-hal  tersebut, meliputi:
• Peningkatan kapasitas personal TNI dan POLRI.
• Penambahan jumlah armada kapal dan sistem navigasi laut.
b. Meningkatkan  perlindungan  pada  sumber  data  alam  hayati  dan  kawasan  konservasi, serta  mengembangkan  kawasan  budidaya  secara  produktif  bagi  kesejahteraan masyarakat lokal. Strategi-strategi yang mencakup hal-hal tersebut meliputi:
• Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan kelautan.
• Peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumberdaya manusia.
• Mendirikan  pusat-pusat  pelatihan  ketenagakerjaan  dan  sosialisasi  pengelolaan kekayaan laut dan pedestrian lingkungan.
• Mensosialisasikan  potensi dan model-model  pengelolaan sumberdaya alam  hayati dan kawasan konservasi.48

## Pemanfaatan Wilayah Sempadan Pantai
Pada  kawasan  sempadan  pantai  di  Kelurahan  Untia,  Kecamatan  Biringkanaya,  Kota Makassar  terdapat  permukiman  Kampung  Nelayan  Untia.  Dari  hasil  wawancara  penulis dengan Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Marliana, A.Ptnh., M.H.49, Kampung Nelayan  Untia  terbentuk  akibat  relokasi  masyarakat  dari  Pulau  Lae-Lae  yang  kemudian dipindahkan ke daerah Untia. Relokasi ini terjadi pada tahun 1998 yang saat Bapak Malik B. Masry selaku walikota. Masyarakat yang bermukim di Pulau Lae-Lae kemudian dipindahkan ke Kelurahan Untia yang kini disebut sebagai Kampung Nelayan dengan kompensasi bahwa Pulau Lae-Lae harus kosong. Oleh karena itu, pemerintah kota membebaskan lahan yang ada di desa nelayan sekarang. Membuat perkampungan nelayan yang ditata sedemikian rupa. Disetiap rumah terdapat kanal yang berada didepan rumah masyarakat dan perahunya bisa  langsung  masuk  dan  terparkir  didepan  rumah  masing-masing.  Pemerintah membebaskan tanah dan mendirikan rumah. Tetapi, program ini tidak berjalan dengan baik. Rencana ini tidak berjalan dengan baik akibat karena saat itu merupakan era reformasi yang maraknya dimana orang memprotes apa saja kegiatan pemerintah kota. Saat itu, masyarakat Lae-Lae yang sudah dipindahkan ke kampung nelayan, beberapa dari masyarakat tersebut menjual  rumah  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah.  Karena  pada  saat  itu  fasilitas  di Kampung Nelayan Untia yang dijanjikan oleh  pemerintah belum memadai. Masih sangat minim sehingga sebagian masyarakat menjual kembali rumah yang sudah diberikan oleh pemerintah kota dan kembali menempati Pulau Lae-Lae. Tetapi hanya sebagian masyarakat
saja yang kembali, setengah  dari masyarakat Lae-Lae tetap tinggal di Kampung Nelayan tersebut. Salah satunya adalah Ibu Subriah50 yang merupakan masyarakat asli Pulau Lae- Lae yang berhasil dipindahkan ke Kampung Nelayan Untia.
Implikasi Terhadap Status Hak Atas Tanah Pada Kawasan Sempadan Pantai Status Hak Atas Tanah Pada Kawasan Sempadan Pantai
Status kepemilikan atas tanah di Kampung Nelayan Untia oleh masyarakat setempat yang merupakan masyarakat relokasi dari Pulau Lae-Lae adalah bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik yang kurang lebih ada sekitar 100 KK, sedangkan masyarakat pendatang tidak  mempunyai  bukti  kepemilikan  melainkan  hanya  menempati  tanah  pemerintah  saja dengan membayar PBB kepada pemerintah. Tanah yang diberikan pemerintah untuk setiap masyarakat di Kampung Nelayan Untia menurut Bapak H. Manai Sophian, seluas 200 meter sampai 225 meter. Untuk rumah yang berada di sudut, memiliki luas 225 meter. Menurut Bapak Bahar, wawancara terkait status kepemilikan rumah oleh masyarakat yang bukan dari relokasi Pulau Lae-Lae, mereka hanya dibebankan untuk membayar PBB bahkan itu hanya sebagian  saja.  Bapak  Bahar  salah  satu  warga  yang  bahkan  PBBnya  belum  diterbitkan.  Ia sudah meminta kepada Bapak Lurah untuk segera diterbitkan, karena merasa tanah yang ia tempati  adalah  milik  pemerintah,  sehingga  ia  mempunyai  kewajiban  untuk  membayar PBB.58 Meskipun PBB bukan merupakan salah satu jaminan untuk diterbitkannya sertifikat Hak Milik.  Masyarakat yang mempunyai bukti kepemilikan Hak Milik adalah masyarakat hasil relokasi  Pulau  Lae-Lae  dan  diberikan  langsung  oleh  pemerintah.  Awalnya  tanah  disana adalah tanah negara yang kemudian dibebaskan untuk mendirikan Kampung Nelayan Untia. Masyarakat relokasi yang diberikan rumah beserta bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik  atas  tanah.  Beberapa  masyarakat  yang  penulis  wawancarai  mengenai  kepemilikan berkata mengatakan bahwa mereka mempunyai sertifikat berupa Hak Milik.

## Implikasi Hukum Pada Kawasan Sempadan Pantai
Kampung  Nelayan  Untia,  Kecamatan  Biringkanaya  merupakan  permukiman  yang berada  diatas  sempadan  pantai.  Jarak  titik  pasang  tertinggi  ke  dearah  daratan  yang merupakan  permukiman  Kampung  Nelayan  itu  sekitar  50  meter.  Masyarakat  sekitar sempadan  pantai  yang  sebagian  besar  merupakan  masyarakat  relokasi  Pulau  Lae-Lae. Masyarakat kampung nelayan merasakan perubahan yang sangat berbeda dengan kondisi pada awal mereka di relokasi tahun 1998 sampai sekarang tahun 2023. Masyarakat sekitar merasa sangat senang karena fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat  dalam  menunjang  kehidupan  sehari-hari.  Termasuk  didalamnya  faktor pendidikan dan faktor perekonomian. Sebagian besar masyarakat bersyukur atas terjadinya relokasi ke Kampung Nelayan Untia ini karena saat mereka berada di Pulau Lae-Lae tidak
ada  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  menjamin  keberlangsungan  hidup mereka.  Tetapi,  sebagian  kecil  masyarakat  relokasi  merasa  tidak  puas  dengan  adanya keputusan relokasi tersebut. Dengan alasan yang dikemukakan oleh salah satu warga, bahwa pemerintah  tidak  memberikan  fasilitas  yang  memadai  bagi  para  nelayan.  Seperti  tidak terealisasinya kanal dengan baik sehingga menghambat perahu para nelayan untuk masuk melewati  kanal.  Berdasarkan  hasil  wawancara  antara  penulis  dengan  Kepala  Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar, bahwa pemerintah sudah melakukan dengan sebaik mungkin agar masyarakat tetap tinggal di Kampung Nelayan, tetapi hal  tersebut dikatakan  gagal. Hal ini merupakan salah  satu program pemerintah tetapi tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian
Teori Efektivitas Hukum
Hukum  dapat  dikatakan  efektif  jika  terdapat  dampak  hukum  yang  positif,  pada  saat  itu hukum  mencapai  sasarannya  dalam  membimbing  ataupun  merubah  perilaku  manusia sehingga  menjadi  perilaku  hukum.  Sehubungan  dengan  persoalan  efektivitas  hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah  dapat  dikategorikan  sebagai  hukum,  maka  tentu  saja  unsur  paksaan  inipun  erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor- faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan  perundang-undangan  tersebut  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki,  maka efektivitas  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  tersebut  telah  dicapai.  Teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :
a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa
manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor hukum diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada  elemen  pertama,  yang  menentukan  dapat  berfungsinya  hukum  tertulis  tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Secara faktualnya, efektivitas  hukum  kepada  masyarakat  wilayah  sempadan  pantai  di  Kelurahan  Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah efektif dan tepat sasaran dimana Pemerintah Kota Makassar telah memberikan fasilitas yang cukup namun belum terpenuhi dengan baik dikarenakan  sesuatu  hal  akan  tetapi  harapan  masyarakat  akan  kepastian  hak  atas  tanah berupa  hak  milik  belum  dapat  terealisasi  dikarenakan  aturan  yang  mengatur  wilayah sempadan pantai tidak membolehkan diterbitkannya hak milik akan tetapi dengan terbitnya surat edaran terkait penyelenggaraan pendaftaran tanah di wilayah lindung berupa hak yang berjangka waktu bagi status tanah negara dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam surat edaran tersebut dan undang-undang yang berlaku.

## Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan Hukum menurut Satjito Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya  melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  hak  asasi manusia  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya  tersebut Didalam  perlindungan  hukum  terdapat  wewenang-wewenang.  Wewenang  adalah kekuasaan  untuk  melakukan  suatu  tindakan  hukum  publik,  misalnya  wewenang menandatangani/menerbitkan  surat-surat  izin  dari  seorang  Pejabat  atas  nama  Menteri, sedangkan  kewenangan  tetap  berada  ditangan  Menteri.Didalam  kewenangan  terdapat wewenang-wewenang.  Wewenang  adalah  kekuasaan  untuk  melakukan  suatu  tindakan hukum  publik,  misalnya  wewenang  menandatangani/menerbitkan  surat-surat  izin  dari seorang Pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada ditangan Menteri. Dalam merumuskan prinsip – prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai Ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep Rechtstaat dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi  Barat  sebagai  kerangka  berikir  dengan  landasan  pada  Pancasila,  prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah  prinsip  pengakuan  dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban  masyarakat  dan  pemerintah.  Pemberian  kebijakan  oleh  Pemerintah  melalui Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  memastikan
memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  yang  mengusahakan  dan  bertempat tinggal pada wilayah lindung akan kejelasan status hak atas tanah yang mereka miliki. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan  perlindungan  yustisiabel  terhadap  tindakan  sewenang-wenang,  yang  berarti bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan tertentu.  Masyarakat  mengharapkan  adanya  kepastian  hukum,  karena  denan  adanya kepastian  hukum  masyarakat  akan  lebih  tertib.  Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian hukum  karena  bertujuan  menciptakan  ketertiban  masyarakat.  Sebaliknya  masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman  positivisme  hukum  yang  berpendapat  bahwa  satu-satunya  sumber  hukum adalah  undang-undang,  sedangkan  peradilan  berarti  semata-mata  penerapan  undang- undang pada peristiwa ang konkrit (Rasdjidi dan Rasjidi, 2001 : 42). Kepastian hukum bagi masyarakat  yan  bertempat  tinggal  pada  wilayah  lindung  seperti  sempadan  pantai  telah diberikan oleh  negara berupa hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan  Perundang – undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah setempat dan Surat Edaran Kebijakan Pendaftaran Tanah  Di  Kawasan  Lindung.  Implikasi  hukum  yang  terjadi  akan  peraturan  tersebut  akan menjadi  harmonis  satu  sama  lain  yang  mampu  memberikan  manfaat  yang  baik  bagi masyarakat khususnya di kampung nelayan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

## SIMPULAN
Penataan ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015 - 2034, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya yang berada di pesisir utara Kota Makassar merupakan kawasan strategis maritim terpadu dengan luas 341,226 Ha. Kampung nelayan masyarakat di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar termasuk  dalam wilayah pengembangan kawasan tersebut. Dan Implikasi status  hak  atas  tanah  pada  kawasan  sempadan  pantai  adalah  tidak  diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional.  Jika
dikaitkan, hal  ini tidak sesuai dengan  peraturan yang ada pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034. Hal tersebut jelas telah melanggar peraturan zonasi untuk sempadan pantai yang dilarang mendirikan bangunan  pada  kawasan  tersebut.  Tetapi  dengan  diberikannya  kebijakan  tentang pendaftaran tanah di wilayah lindung, maka masyarakat kampung nelayan Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dapat memperoleh kejelasan tentang status hak atas tanah yang mereka tempati dan kuasai selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Batara,  A.,  Darnus,  B.,  Nawi,  S.,  &  Poernomo,  S.  L.  (2022).  Analisis  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  yang  Mengalami  Sengketa.
Journal of Lex Generalis (JLS), 3(8). http://www.pasca-
umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1004
I Dewa Gede Atmadja, 2013, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Press: cet. ke-1, Jawa Timur Setara.
Irmayanti, S., Pasamai, S., & Aswari, A. (2020). TINJAUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH. In Qawanin Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 1, Issue 1). https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/321
La Sara, 2014, Pengelolaan Wilayah Pesisir, Alfabeta, CV, Hal. 11
Mappangara, A. N., Nawi, S., & Zainuddin, &. (2022). Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah Guna  Terwujudnya  Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah:  Studi  Kasus  Pada  Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Journal of Lex Generalis.
https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1054/1193
Prawira,  S.  S.,  Fahmal,  A.  M.,  &  Yunus,  A.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Melalui Mediasi: Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. Journal of Philosophy (JLP), 1(1).
http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/23
Putera, N. H., Abbas, I., & Arifin, M. Y. (2022). Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht). Journal of Lex Generalis (JLG), 3(12), 2006 – 2024. https://mail.pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1265/1662
Syahruddin Nawi, 2020, Kapita Selekta Hukum Agraria, cet. Pertama, Makassar : Kretakupa Print.
Syahruddin Nawi, 2021, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, cet. Keenam, Makassar : Kretakupa Print.
Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Urip Santoso, 2008, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta W.J.S. Perwadarmita. 2011, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet ke-10, Jakarta: Balai Pustaka.