How to cite:
Edi  Saputra  Hasibuan,  Lusia  Sulastri  (2022)  Upaya  Evaluasi  Polri  Sebagai  Respon  Perubahan  Terhadap Deretan Kasus di Tubuh Polri, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10841 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022
Upaya Evaluasi Polri Sebagai Respon Perubahan Terhadap Deretan Kasus Di Tubuh Polri

## Edi Saputra Hasibuan, Lusia Sulastri
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia Email: edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id, lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Sebagai  sebuah  institusi  yang  memiliki  tugas  dalam  memberikan  perlindungan  dan menegakkan hukum, maka tentu hal ini memiliki tantangan tersendiri bagi Polri untuk menjaga  profesionalisme  dan  integritas  mereka  terhadap  masyarakat  serta  tanggung jawab kepada negara. Badai yang menimpa Polri melalui beberapa kasus yang menimpa anggota mereka menjadi sebuah pecutan keras bahwa Polri harus membenahi diri dan memperbaiki kualitas  institusi  mereka, salah  satunya adalah penembakan  yang terjadi antara  anggota  Polri  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  petinggi  Polri,  Irjen  Pol.  Ferdy Sambo  kepada  anak  buahnya  yaitu  Brigadir  Nofriansyah  Josua  Hutabarat  dengan memerintahkan salah satu anak buah dari Ferdy Sambo yaitu Bharada Richard Eliezer sedang menjadi pembicaraan dan perhatian segenap masyarakat Indonesia, sejak tulisan ini dibuat kasus ini pun sedang dalam proses persidangan. Wajah Polri Presisi yang telah berhasil  dicapai  harus  ternodai  tatkala  munculnya  kasus  penembakan  tersebut, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat menjadi sebuah catatan penting bagi Polri bahwa hal ini harus menjadi batu loncatan mereka agar segera melakukan evaluasi dan perubahan  dalam  rangka  merebut  kembali  kepercayaan  masyarakat.  Upaya  yang dilakukan  oleh  Polri  bukanlah  hal  yang  mudah,  namun  bagaimana  cara  mereka menghadapi rintangan tersebut yang kemudian menarik untuk dibahas dalam tulisan ini.
Kata Kunci : Perubahan, Polri, Kasus.

## Abstract
As an institution that has a duty to provide protection and enforce the law, of course this has  its  own  challenges  for  the  National  Police  to  maintain  their  professionalism  and integrity towards society and responsibility to the state. The storm that hit the National Police through several cases that befell their members became a strong warning that the National Police must improve themselves and improve the quality of their institutions, one of which was the shooting that occurred between members of the National Police carried  out  by  one  of  the  senior  police  officials,  Irjen  Pol.  Ferdy  Sambo  to  his  men, Brigadier Nofriansyah Josua Hutabarat by ordering one of Ferdy Sambo's men, namely Bharada Richard Eliezer, was in talks and  the attention of all Indonesian people, since this writing, this case is also under trial. The face of the “Presisi” Police that has been
successfully achieved must be tainted when the shooting case arises, the decline in the level of public trust is an important note for the National Police that this must be their stepping stone to  immediately evaluate and change in  order to  regain  the trust  of the community. The efforts made by the National Police are not easy, but how they deal with these obstacles which is then interesting to discuss in this paper.
Keywords: Transformation, Polri, Cases.

## Pendahuluan
Terjadinya  kasus  penembakan  yang  dilakukan  oleh  Ferdy  Sambo  sebagai  seorang petinggi Polri terhadap bawahannya yaitu Brigadir Nofriansyah Joshua menjadi sebuah hal yang sangat tidak terduga bahkan oleh institusi Polri sendiri, tepat pada bulan Juli yang lalu peristiwa  ini  mengalihkan  seluruh  perhatian  setiap  masyarakat,  saat  kejadian  awal disampaikan oleh kepala biro penerangan divisi humas Polri yaitu Brigjen Ahmad Ramadhan bahwa adanya dugaan pecehan seksual oleh Brigadir Josua kepada istri dari  Ferdy Sambo yang saat itu sedang tidak ada di lokasi oleh karena sedang melakukan test PCR.
Oleh karena kejadian tersebut, timbul rasa tidak percaya juga rasa tidak nyaman yang ada dalam masyarakat (Ampuno, 2020). Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai garda terdepan  pelindung  masyarakat  serta  sosok  penegak  hukum,  Polri  seakan  sudah  menjadi pilihan yang tepat dalam mengembalikan sebuah keadaan agar menjadi aman dan terkendali, tetapi bagaimana kondisi aman dan nyaman itu akan diperoleh jika sesama anggota terjadi konflik sampai tembak-menembak seperti ini (Maisondra, 2022).
Sebagai sebuah institusi yang memegang peran penting dalam penegakkan hukum di suatu  negara,  maka  Polri  sudah  dapat  dipastikan  memegang  tanggung  jawab  yang  berat (Hakim & Kamelo, 2013). Hal yang sangat penting yang harus diingat bahwa polisi adalah bertugas untuk merespon sesuatu atau sebuah kejadian serta gejala yang ada di masyarakat (Haqqani, 2020). Kegiatan ini disebut sebagai “to police” yaitu ketika seorang anggota polisi melihat dan menangkap suatu gejala dan kemudian dicerna melalui akal dan nalar berfikirnya untuk  selanjutnya  diproses  dengan  suatu  standar  atau  norma  yang  ada  (Haqqani,  2020). Apabila gejala atau kejadian tersebut tidak sesuai dan melanggar norma yang ada maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka mengupayakan agar situasi normal kembali (Syukron, 2017). Ada pun mengembalikan sebuah kondisi kembali ke titik nol,  dari sini sudah dapat diambil suatu ciri kepolisian yaitu memiliki insting untuk menjaga agar situasi tetap aman dan terkendali dalam masyarakat dengan berbagai pengetahuan yang telah mereka peroleh selama pendidikan (Saleh et al., 2021).
Menurut  (Syafuddin,  2022)  dijelaskan  bahwa  bagi  Polri  sendiri  tentu  kepercayaan masyarakat merupakan harga mati, karena mereka berasal dari masyarakat itu sendiri serta setiap harinya selalu bersinggungan dengan segala lapisan masyarakat. Pujian dan kritikan merupakan  sebuah  keharusan  bagi  institusi  ini  (Banamtuan,  2019).  Perilaku  polisi  sangat diperhatikan oleh masyarakat, salah satu diantaranya mengenai penggunaan perilaku represif
atau cara kekerasan yang kadang kala dilakukan oleh oknum anggota, dan sadar tidak sadar hal  ini  dilihat  langsung  oleh  masyarakat,  Indriyanto  Seno  Adji  mengatakan  bahwa  hal  ini seakan menjadi budaya, terutama dalam tahap penyidikan, dimana kekerasan menjadi sebuah alat untuk menekan terduga pelaku agar mengakui perbuatannya.
Melihat begitu banyaknya tanggung jawab yang diberikan kepada institusi ini begitu besar membuat kita seringkali lupa bahwa anggota polisi juga seorang manusia yang tak luput dari kesalahan  (Anggraini, 2015).  Namun  memang di sisi  lain  seorang anggota kepolisian adalah  merupakan anak-anak terbaik bangsa, dan mereka  yang terpanggil untuk mengabdi kepada negara harus melalui banyak tahapan serta tes yang mencakup fisik, psikologi, dan pengetahuan (Tantowi, 2022). Hal ini dilakukan agar para anggota nantinya dapat memahami betul posisi mereka dan tanggung jawab yang merekan emban, sehingga harus memperkecil kesalahan serta dapat selalu mampu menjaga marwah mereka di mata masyarakat.
Polri  sendiri  sebenarnya  selalu  menjaga  dan  mengevaluasi  tindak  tanduk  setiap anggotanya, bahkan hal ini sudah terlihat dari sejak Indonesia belum merdeka, dalam buku yang  di  tulis  oleh  M.Oudang  terdapat  penjelasan  mengenai  jabatan  yang  disebut  sebagai “pimpinan technis” dan penguasaan administratif dalam tangan technis leider polisi di bawah kepala daerah, “technisch leider” ini memberikan pemberitaan tentang polisi lapangan dalam suatu wilayah kepada kepala daerah termasuk saran dan upaya untuk perbaikan, pemberitaan yang  dimaksud  memuat  laporan  dan  keterangan  mengenai  peningkatan  atau  penurunan tingkat  kejahatan  pada  suatu  daerah,  selain  itu  di  dalamnya  harus  memuat  mengenai penjelasan  atau  penilaian  apakah  keberadaan  polisi  di  lapangan  memiliki  pengaruh  atau tidak, juga melaporkan mengenai hasil pendidikan anggota polisi dari baris berbaris hingga penggunaan  senjata  (saat  itu  senapan  dan  klewang),  serta  memperhatikan  kinerja  anggota dengan  perangkat  negara  lain  seperti  Pamong  Pradja  dan  alat  kepolisian  lainnya,  tentu informasi dan laporan yang disediakan harus bersifat A.1.
Berdasarkan  apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  peneliti  melihat  bahwasanya perlu untuk melihat lebih jauh mengenai bagaimana institusi Polri menghadapi masalah yang menerpa  mereka, oleh karena terjadinya peristiwa yang  menimpa Polri  maka hal  ini  harus menjadi  sebuah  evalusi  dan  juga  semangat  baru  untuk  memperbaiki  nama  Polri  dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada mereka, karena polisi dalam menjalankan tugasnya harus selalu taat pada hukum yang berlaku, menjadi contoh bagi masyarakat, kasus yang  menimpa  Polri  harus  dijadikan  pelajaran  bagi  setiap  anggotanya  agar  hal  ini  tidak terulang di kemudian hari, setiap anggota Polri harus menjadi lambang keadilan dan bukan justru sebaliknya.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  kali  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan menelaah  setiap  penelitian  (Fajar  &  Achmad,  2010).  Aturan  dan  penerapannya,  serta digabungkan  dengan  studi  kepustakaan  atau  literatur  dengan  menganalisis  buku,  jurnal,
paper, media cetak, maupun berita online yang terkait dengan kepolisian baik kasus, evaluasi, dan  terobosan  yang  dilakukan  oleh  institusi  Polri.  Target  data  yang  dikumpulkan  adalah terkait dengan kasus kepolisian, evaluasi, dan penerapannya di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Ringkasan Kasus yang Menimpa Institusi Polri
Pertama-tama peneliti ingin menyampaikan dan meninjau kembali terkait dengan peristiwa  atau  deretan  kasus  yang  menimpa  atau  yang  terjadi  kepada  anggota  Polri maupun  yang  dilakukan  oleh  oknum  polisi,  bukan  tanpa  sebab  melainkan  ini  sebagai catatan dan bahan evaluasi, serta pengingat bahwa kejadian seperti ini tidak boleh lagi sampai  terulang,  setiap  pelanggaran  maupun  kejahatan  memiliki  sanksi  bagi  para pelakunya, begitupun bagi anggota Polri sendiri yang lebih memahami betul mengenai arti hukum dan penegakkan hukum maka sudah seharusnya tingkat pelanggaran anggota dapat ditekan.
1. Kasus Penembakan Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat
Kasus  penembakan  oleh  mantan  Kadiv  Propam  Irjen  Pol.  Ferdy  Sambo kepada  anak  buahnya  yaitu  Brigadir  Nofriansyah  Josua  Hutabarat  dengan memerintahkan Bharada Richard Eliezer yang juga merupakan sesama ajudan telah menarik perhatian masyarakat. Bukan hanya itu, kasus ini membuat institusi Polri harus menelan kritikan dari berbagai pihak. Kasus ini dimulai ketika laporan masuk dari Ferdy Sambo sendiri melalui Polres Metro Jakarta Selatan dan Divisi Propam, laporan  awal  masuk  dengan  kronologi  bahwa  korban  Brigadir  Josua  telah melakukan  pelecehan  seksual  terhadap  istri  dari  Ferdy  Sambo  yang  mana  tentu adalah  atasan  dari  korban,  selanjutnya  kejadian  tersebut  diketahui  oleh  Bharada Eliezer, dalam kondisi tersebut Brigadir Josua yang panik langsung mengeluarkan senjata  dan  akhirnya  terjadi  baku  tembak  di  antara  keduanya.  Tembakan  masuk dalam tubuh korban oleh karena Bharada Eliezer dikatakan sebagai penembak yang ulung  dan  menjadi  pelatih  dalam  latihan  tembak  menembak.  Akhirnya  laporan masuk sebagai kasus tembak menembak antara Brigadir Josua dan Bharada Eliezer.
Selayaknya  peristiwa  pidana  lainnya,  anggota  penyidik  kepolisian melakukan  olah  tkp  sesat  setelah  laporan  tersebut,  namun  tak  disangka  terjadi adanya intervensi dari beberapa anggota Biro Paminal Divisi Propam Polri, keluarga dari  korban  juga  mendapat  beberapa  halangan  ketika  ingin  melihat  jasad  dari Brigadir  Josua,  dari  semua  kejanggalan  dan  rekayasa  tersebut  membuat  Polri mengambil  keputusan  bulat  dengan  membentuk tim  investigasi  khusus  Polri  agar kejadian yang juga dikawal oleh segenap masyarakat ini dapat diselesaikan secara transparan dan maksimal.
Sejak  tulisan  ini  dibuat  kasus  ini  sedang  dalam  persidangan,  dalam  meja hijau  persidangan,  sedikit  demi  sedikit  mulai  terungkap  bahwa  tidak  ada  kasus
tembak-menembak dalam kejadian tersebut, melainkan  murni atas perintah Ferdy Sambo kepada Bharada Eliezer untuk menembak Brigadir Josua, beberapa anggota lain yang terlibat dalam kasus ini pun turut diseret ke persidangan dengan tuduhan “obstruction  of  justice”  yaitu  perintangan  penyidikan,  bagaimana  akhir  dan kepastiannya  tentu  akan  dibuktikan  di  pengadilan,  namun  yang  jelas  hal  ini  telah mencoreng nama baik Polri, dan terhadap hal  itu, Polri  memiliki tugas baru  yaitu turut mengawal kasus ini agar terungkap dengan terang dan memastikan agar tidak terulang kembali.
2. Tragedi Supporter Arema di Stadion Kanjuruhan
Laga  pertandingan  antara  dua  klub  kebanggaan  Indonesia  harus  menelan kenyataan pahit, dunia olahraga terutama pertandingan sepakbola harus berduka, hal ini  lantaran  kerusuhan  yang  terjadi  dalam  pertandingan  tersebut,  laga  antara Persebaya Surabaya dan Arema Malang harus ditutup dengan kedukaan mendalam tatkala lebih dari 100 orang meninggal dunia.
Pertandingan  berjalan  lancar  dari  awal  sampai  berakhirnya  pertandingan dengan  ditiupnya  peluit  oleh  wasit  sebagai  penanda  pertandingan  telah  berakhir. Kekalahan yang dialami oleh Arema Malang sepertinya terlalu dalam dirasakan oleh pendukung  mereka,  ini  membuat  para  supporter  merangsek  masuk  ke  lapangan, rivalitas  antara  Persebaya  dan  Arema  memang  sudah  menjadi  rahasia  umum, masuknya  supporter  ke  lapangan  membuat  situasi  mulai  tidak  kondusif,  mereka berusaha  mencari  pemain  dan  official  tim  untuk  meluapkan  kekecewaan  mereka. Melihat hal tersebut sebagai pasukan yang mengamankan pertandingan Polisi dan TNI  mulai  mengambil  Tindakan  untuk  mengusir  supporter  agar  kembali  ke lapangan. Adanya perlawanan dan jumlah supporter yang begitu banyak membuat aparat  kewalahan,  sebagian  oknum  anggota  memperlakukan  tindakan  represif dengan  memukul  supporter  agar  kembali  ke  tribun  mereka,  peristiwa  tak terduga kemudian terjadi tatkala oknum anggota polisi melakukan tembakan gas air mata ke arah tribun.
Banyaknya  jumlah  supporter  dan  sedikitnya  ruang  gerak  mengakibatkan penumpukan massa pada satu titik, dan akhirnya timbul kepanikan antara supporter untuk  mencari  jalan  keluar  menjauhi  sumber  gas  air  mata.  Keterangan    dari Kadinkes  Kabupaten  Malang  Wiyanto  Widodo  menyebutkan  bahwa  penyebab timbulnya korban jiwa adalah karena sesak nafas dan terinjak-injak oleh supporter lain, bukan karena bentrokan antar supporter.
Peristiwa  ini dinilai oleh banyak pihak oleh karena tembakan gas air mata yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota polisi, melihat kejadian tersebut Polri segera melakukan penyidikan dan kemudian menetapkan empat orang tersangka, di antaranya adalah Dirut LIB, lalu Kabag Ops Polres Malang, Kasat Samapta Polres Malang,  dan  Komandan  Kompi  Brimob  Polda  Jatim.    Kejadian  tersebut  bukan
hanya memakan korban dari pihak supporter namun dua orang anggota polisi juga menjadi korban meninggal dunia, kasus ini juga terus diselidiki karena ada beberapa keterangan  yang  menyatakan  bahwa  tidak  adanya  perintah  untuk  menembak  dari Kapolres Malang, namun justru dari komandan di lapangan yaitu Komandan Kompi Brimob, dan Kepala Samapta Polres Malang, tersangka juga bertambah dua orang dengan masuknya nama Ketua Pelaksana Pertandingan dan Security Officer.
Dengan  masuknya  nama  anggota Polri sebagai tersangka dalam tragedi di stadion  Kanjuruhan  Malang  semakin  menambah  tanggung  jawab  Polri  dalam mengembalikan  nama  baik  mereka  pada  masyarakat,  tentunya  ke  depan  hal  ini jangan  sampai  terulang,  terlepas  dari  itu  semua,  kerjasama  dari  masyarakat  juga harus  senantiasa  ada,  perilaku  pelanggaran  dengan  memasuki  arena  pertandingan sangatlah  fatal,  sudah  seharusnya  semua  instrument  dan  perangkat  negara  saling bekerja  sama  dalam  mencapai  suatu  keamanan,  ketertiban,  serta  kesejahteraan dalam bermasyarakat.
3. Kasus Narkoba Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa
Irjen  Pol.  Teddy  Minahasa  adalah  salah  satu  perwira  tinggi  Polri  yang ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian  daerah  Jawa  Timur,  ia  ditunjuk  untuk  menggantikan  Irjen  Pol.  Nico Afinta terkait kasus di stadion Kanjuruhan Malang. Sayangnya hal ini justru harus ternodai  dengan  ditangkapnya  Teddy  Minahasa  terkait  kasus  narkoba,  ia  terlibat dalam peredaran kasus narkoba yang diduga berupa Sabu seberat 5 kg.
Terungkapnya  kasus  ini  antara  lain  diawali  dengan  laporan  masyarakat terhadap  peredaran  narkoba,  setelahnya  polisi  mengamankan  beberapa  tersangka yang ternyata juga anggota polisi, keduanya berpangkat Bripka dan Kompol, setelah melakukan  pengembangan  penyidikan  kasus  ini  bermuara  pada  Irjen  Teddy Minahasa yang diduga turut terlibat, narkoba jenis Sabu tersebut merupakan barang bukti kasus narkoba di tempat lain, yang oleh salah satu pelaku ditukar dengan tawas dan  kemudian  diambil  untuk  diedarkan  kembali    ke  kampung  Bahari  di  Jakarta, namun dalam prosesnya baru sekitar 1,7 kg yang berhasil di edarkan, sedangkan sisa dari 3,3 kg lagi telah lebih dulu diamankan oleh polisi.
Tidak lama dari penangkapan Teddy Minahasa, ia dimutasi menjadi Yanma Polri agar tidak menghambat proses penyidikan dan penyelidikan terhadap dirinya, namun  tidak  berlangsung  lama,  Polri  kemudian  menetapkan  Jenderal  dengan kekayaan  fantastis  ini sebagai tersangka, publik  juga menyoroti sumber kekayaan polisi  yang  satu  ini,  Teddy  Minahasa  terancam  hukuman  paling  lama  20  tahun penjara dan mungkin juga hukuman mati,  karena hukuman terhadap pengedar lebih berat daripada penyalahguna narkoba.
Sekali lagi institusi ini harus diuji oleh tindakan dari anggota mereka, apapun hasil  dari  kejahatan  oknum  ini  memang  pada  akhirnya  akan  dibuktikan  di
pengadilan, namun apa yang telah beredar di masyarakat telah membuat Polri harus menahan berbagai kritikan pedas, dan membuat Polri harus siap bertanggung jawab, contoh kasus di atas adalah kasus yang terjadi dalam rentan waktu yang berdekatan, pekerjaan  rumah  dari  Polri  masih  banyak  institusi  ini  masih  harus  melayani masyarakat  di tengah gempuran kasus yang mencoreng nama baik Polri (Susantono, 2014).

## B. Evaluasi Polri Dalam Memaksimalkan Penegakkan Hukum
Apabila kita menelaah kembali terhadap beberapa kasus di atas, maka terdapat dua  kasus  yang  di  dalamnya  terdapa  dua orang tersangka  yang  memiliki  pangkat  dan jabatan  yang  tinggi  dalam  struktur  Polri,  yaitu  Irjen  Pol.  Ferdy  Sambo  dan  Irjen  Pol. Teddy Minahasa, keduanya merupakan jenderal bintang dua dengan jabatan yang cukup tinggi,  artinya  mereka  tentu  menduduki  jabatan  sebagai  kepala  divisi  maupun  kepala kepolisian  daerah,  maka  ini  menandakan  kedua  orang  tersebut  memimpin  dan membawahi langsung anggota atau personel Polri di bawah mereka, sayangnya jabatan tersebut harus ternodai dengan pelanggaran atau kejahatan yang mereka lakukan.
Kapolri  Jenderal  Listyo  Sigit  sudah  menghimbau  bahwa  dia  akan  “memotong kepala”, artinya jika terjadi suatu pelanggaran baik kode etik, maupun kejahatan tindak pidana,  yang  akan  bertanggung  jawab  adalah  komandan  atau  atasan  dari  pelaku pelanggaran tersebut, apalagi dalam kasus di atas, yang melakukan adalah komandan itu sendiri  maka  tentu  Kapolri  Listyo  Sigit  tidak  ragu  untuk  mencopot  jabatan  anggota. Benar saja dalam kasus yang terjadi pada kedua Jenderal tersebut baik Teddy dan Ferdy Sambo  langsung  dicopot  dan  di  nonaktifkan  agar  penyidikan  terhadap  mereka  dapat berjalan tanpa intervensi, sekaligus membuktikan keseriusan Kapolri dalam melakukan penanganan terhadap kasus yang terjadi dalam institusi yang ia pimpin, dalam berbagai kesempatan Kapolri selalu mengingatkan “potong kepala” agar para anggota dapat lebih memahami keseriusan beliau.
Keputusan  atau  Langkah  Kapolri  ini  rasanya  sudah  tepat,  mengapa?  Karena apabila  mengacu  kepada  permasalahan  dalam  internal  Polri  terdapat  berbagai  macam faktor penyebab terjadinya penyimpangan, salah satunya adalah kepemimpinan,  dengan adanya jabatan yang tidak dibarengi dengan jiwa kepemimpinan maka tidak aneh apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin setingkat jenderal bintang dua seperti  yang  terjadi  di  atas,  ketika  unsur  pimpinan  Polri  sudah  menyimpang  maka kemudian tinggal menunggu waktu sebelum akhirnya diikuti oleh anggota, oleh karena itu  sistem  “potong  kepala”  ini  dapat  dikatakan  sudah  sesuai,  tinggal  bagaimana penerapannya agar lebih maksimal.

## 1. Evalusi Oleh Presiden dan Dukungan Kapolri Terdahulu
Pada 14 September 2022 Presiden Joko Widodo memanggil semua pimpinan dalam  tubuh  Polri  mulai  dari  pejabat  setingkat  Kapolres,  Kapolda,  serta  jabatan
strategis  oleh  perwira  tinggi  lainnya,  termasuk  tentunya  Kapolri  Jenderal  Listyo Sigit sendiri, untuk datang ke istana dalam rangka evaluasi dan pemberian arahan langsung.  Presiden  Joko  Widodo  memerintahkan  agar  seluruh  pejabat  yang  hadir untun datang tanpa dikawal oleh ajudan  mereka dan hanya  membawa pulpen dan buku saja tanpa ada satupun alat komunikasi yang dibawa ke ruang pertemuan.
Dalam  pertemuan  yang  diselenggarakan  secara  tertutup  tersebut  Presiden menyampaikan setidaknya 5 catatan penting yang menjadi evaluasi terhadap Polri ke depan, antara lain:
a. Jaga  Kesolidan;  Polri  harus  menjaga  kesolidan  ketika  menunaikan  tugas pokok  mereka  dalam  rangka  memenuhi  fungsi  mereka  sebagai  pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat
b. Bantu  Pemda;  Polri  harus  membantu  dan  bekerja  sama  dengan  Pemda setempat  dalam  melalui  masa  sulit  terutama  dalam  menghadapi  situasi ekonomi global yang sedang sulit
c. Jaga  Tahun  Politik;  Presiden  menghimbau  agar  Polri  dapat  terus  bersikap netral serta mempersiapkan diri dalam menghadapi gejolak pada tahun politik yang akan datang
d. Berantas Judi Online, Narkoba; Kasus narkoba dan pemberantasan terhadap judi online menjadi salah satu poin penting yang harus diberantas oleh Polri
e. Gaya Hidup; Presiden menghimbau terhadap para pejabat dalam lingkungan Polri  agar  menjaga  gaya  hidup  mereka,  sehingga  mencegah  penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri oleh karena gaya hidup hedonisme. Selanjutnya dukungan moril juga diberikan oleh mantan Kapolri dari tahun sebelumnya  kepada  Jenderal  Listyo  Sigit,  terdapat  tujuh  orang  eks  Kapolri  yang datang  untuk  memberikan  dukungan  moril  dan  masukan  terhadap  berbagai permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh Polri, mereka adalah Jenderal Pol (purn).  Dai  Bachtiar,  Jenderal  Pol  (purn).  Roesmanhandi,  Jenderal  Pol  (purn). Chaerudin  Ismail,  Jenderal  Pol  (purn).  Soetanto,  Jenderal  Pol  (purn).  Bambang Hendarso, Jenderal Pol (purn). Timur Pradopo, dan Jenderal Pol (purn). Badrodin Haiti.  Kedatangan  dari  eks  Kapolri  tersebut  sebagai  bentuk  perhatian  kepada institusi Polri yang pernah mereka pimpin, bahwa tentu harapan ke depan Polri dapat menjadi institusi yang lebih baik lagi.
2. Terbitnya  Perkap  Kepolisian  Republik  Indonesia  No.2  tahun  2022  dan Penghapusan Tilang Manual
Salah  satu  keseriusan  dalam  memperbaiki  nama  institusi  Polri  juga  dapat dilihat  melalui  terbitnya  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  No.2 tahun  2022  tentang  Pengawasan  Melekat  di  Lingkungan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  (Romandhoni  &  Yanto,  2022).  Salah  satu  poin  penting  dan
menarik pada aturan tersebut yaitu pada pasal 9 yang berbunyi “ Atasan yang tidak melakukan  kewajiban  dalam  melaksanakan  Waskat  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  Kapolri  ini  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan” (Nasution & Pratiwi, 2022).
Dikeluarkannya  aturan  ini  merupakan  suatu  bukti  bahwa  Polri  terus melakukan upaya dan evaluasi perubahan terhadap institusi mereka, perubahan ini dilakukan dengan melimpahkan pengawasan kepada para pimpinan, sehingga peran mereka semakin kuat dan bertanggung  jawab, pengawasan  yang dilakukan secara internal  ini dilakukan terhadap setiap anggota baik secara langsung  maupun tidak langsung (Sosiawan & Indonesia, 2019).
Selanjutnya, dalam mengurangi dan menekan adanya pelanggaran anggota di lapangan, terutama di jalan raya, atau lalu lintas, Polri kini telah memberlakukan tilang  elektronik  (ETLE)  sepenuhnya,  hal  ini  dipicu  oleh  seringnya  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  oknum  anggota  dengan  meminta  sejumlah  uang  agar  para pelanggar  tidak  dikenakan  tilang.  Tentu  hal  tersebut  menjadi  sebuah  terobosan dalam  menekan  pelanggaran  anggota  dan  menarik  kembali  kepercayaan masyarakat.  Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  juga  oleh  Lemkapi  (Lembaga Kajian  Strategis  Kepolisian  Indonesia)  masyarakat  senang  dan  kembali  melihat hasil evaluasi oleh Polri, dari sekitar 1000 responden  yang dimintai pendapatnya, dicapai angka 82,5 persen masyarakat semakin percaya Polri dengan penghapusan tilang manual ini.
Dengan  penghapusan  tersebut  diharapkan  tidak  ada  lagi  pungutan  oleh oknum anggota polisi, dan di sisi lain terhadap masyarakat tentu juga harus memiliki tanggung  jawab  (Riswan, 2017).  Dengan tidak diberlakukan tilang  manual  bukan berarti  dapat  berkendara  dengan  sesuka  hati  tanpa  mengindahkan  aturan,  apabila terjadi  laka  lantas  (kecelakaan  lalu  lintas)  maka  tetap  pengendara  dapat  ditilang secara  langsung,  penghapusan  ini  juga  masih  bersifat  sementara  dan  terus  dikasi ulang agar dapat mencapai fungsi yang maksimal (Yuri, 2021).

## Kesimpulan
Polri telah melakukan banyak perubahan dan transformasi dari sejak lahirnya institusi ini, namun sebagai sebuah perangkat negara yang menjadi garda terdepan dalam melakukan perlindungan  dan  penegakkan  hukum  tentu  sudah  wajib  untuk  tidak  pernah  melakukan perubahan, evaluasi, dan pengembangan institusi. Tidak dapat dipungkiri bahwa badai kasus yang  menimpa  Polri  ini  seakan  membuka  sisi  gelap  yang  menjangkiti  Polri,  pelanggaran, kejahatan, dan penyimpangan yang terjadi dalam institusi ini seakan menjadi sel kanker yang terus  berkembang,  jika  memang  seperti  itu  maka  serangkaian  kasus  di  atas  dapat  menjadi diagnose penyakit di Kepolisian, dan kini saat yang tepat untuk mulai memberantas penyakit tersebut.
Di  sisi  lain  upaya  dan  evaluasi  yang  telah  dilakukan  Polri  sudah  terlihat,  peneliti sendiri melihat akan ada perubahan besar dalam pelayanan ke depannya oleh anggota Polri, namun tentu ini tidak bisa menjadi tolak ukur untuk Polri menjadi cepat puas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan satu per satu oleh institusi ini, penegakkan hukum tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan tidak semudah menarik garis lurus dengan dibuatkannya  undang-undang,  penegakkan  hukum  adalah  hal  yang  kompleks  dan  oleh karenanya  Polri  masih  harus  bekerja  keras  yang  tentu  harus  didukung  oleh  segenap masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada.

## BIBLIOGRAFI
Ampuno, S. (2020). Perilaku  Asertif Generasi Milenial Dalam Perspektif Psikologi Islam. JIVA: Journal of Behavior and Mental Health , 1 (1).
Anggraini,  D.  (2015).  Fungsi  Penelitian  Kemasyarakatan  Dari  Bapas  Anak  Dalam Hubungannya Denga Putusan Hakim Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Pontianak. Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Untan  (Jurnal  Mahasiswa  S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 4 (2).
Banamtuan, E. F. (2019). Evaluasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Berbasis Nilai di SD  Inpres  Liliba  Kota  Kupang  Tahun  Pelajaran  2012/2013. Jurnal  Ilmu  Pendidikan , 4 (1).
Fajar,  M.,  &  Achmad,  Y.  (2010).  Dualisme  penelitian  hukum  normatif  dan  empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Hakim,  A.,  &  Kamelo,  T.  (2013).  Peranan  Polri  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). Jurnal Mercatoria , 6 (2), 147–175.
Haqqani, M. I. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi  Penyebaran  Hoax  Pemilu  2019  di  Polres  Banyumas. Police  Studies Review , 4 (1), 297–372.
Maisondra,  M.  (2022). Semangat  Aparatur  Melawan  Korupsi  (Seri  Manajemen  Sumber Daya Manusia Aparatur) . CV. RTUJUH MEDIAPRINTING.
Nasution, A. M., & Pratiwi, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaksana Kontrak Penyediaan Barang Serta Jasa (Studi di  Bahagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai). Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 23 (1),
51–67.
Riswan,  R.  (2017). Efektivitas  Pengawasan  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar terhadap  Oknum  Kepolisian  ditinjau  dari  Hukum  Pidana  Islam  (Studi  Kasus  Kota Makassar Tahun 2015-2017) . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Romandhoni, F. U., & Yanto, Y. (2022). Deradikalisasi Narapidana Terorisme dan Mantan Narapidana  Terorisme Yang Dilakukan Oleh Densus 88 Anti Teror Polri  di  Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta .
Saleh, N. A., Rauf, M. A. J. A. I., Lahabu, I., Nurimansyah, M., Santoso, B., Zuhriah, S., Kayyis, M., Salim, A., Al Ayyuby, S., & Ardi, M. (2021). Transformasi Kepemimpinan HMI . Nas Media Pustaka.
Sosiawan,  U.  M.,  &  Indonesia,  H.  (2019).  Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 19 (4), 517–538.
Susantono, B. (2014). Revolusi Transportasi . Gramedia Pustaka Utama.
Syafuddin, K. (2022). Analisis Jaringan Isu# percumalaporpolisi Sebagai Bentuk Rendahnya Kepercayaan Netizen Terhadap  Kepolisian di Twitter. JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan) , 5 (1), 24–42.
Syukron,  B.  (2017).  Agama  Dalam  Pusaran  Konflik  (Studi  Analisis  Resolusi  Terhadap Munculnya  Kekerasan  Sosial  Berbasis  Agama  Di  Indonesia). Riayah:  Jurnal  Sosial Dan Keagamaan , 2 (01), 1–28.
Tantowi, H. A. (2022). Pendidikan Islam di era transformasi global . PT. Pustaka Rizki Putra.
Yuri,  F.  R.  (2021). Pengawasan  Angkutan  Barang  Oleh  Unit  Pelaksana  Penimbangan Kendaraan  Bermotor  Muara  Lembu  Kabupaten  Kuantan  Singingi .  Universitas  Islam Riau.

## Copyright holder:
Edi Saputra Hasibuan, Lusia Sulastri (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: