Visi Sosial Humaniora (VSH)
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online Di Indonesia

## Obaja Capandi Saut Horas Sinaga
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara oc.sinaga72@gmail.com

## Abstract
Online gambling has become a controversial issue in Indonesia, with serious social impacts. One of the most noticeable impacts is the increase in cases of gambling addiction, which impacts individuals' mental health and financial situation. This social impact also extends to families, causing conflicts and negatively affecting children and spouses. In addition, illegal online gambling can be used for illegal money laundering. Thus, the development of online gambling in Indonesia has caused significant social impacts, especially related to the increase in addiction cases, serious financial problems, and family conflicts. In addressing this issue, the Indonesian government, through the Financial Services Authority (OJK), takes a crucial role in monitoring and blocking the flow of money from illegal online gambling. Qualitative research methods were used to gain in-depth insight into OJK's actions and processes in its law enforcement efforts related to illegal online gambling. A normative juridical approach with literature study became the foundation of the research. The results show that OJK, as a financial sector supervisory institution, has an important role in overseeing suspicious financial transactions related to illegal gambling. OJK cooperates with the Ministry of Finance to exchange information and track cross-border money flows. Through intensive surveillance, OJK focuses on identifying signs of suspicious activity, including the use of digital payment methods and unusual transaction patterns. The importance of OJK's role lies in its contribution to protecting the public from the negative impact of illegal gambling. By blocking the flow of money from online gambling, OJK supports efforts to prevent illegal gambling and maintain the integrity of Indonesia's financial sector. Through commitment, cross-sector cooperation, and the application of technology, OJK plays a key role in maintaining the safety and stability of the financial sector and protecting the public from adverse social and economic impacts.

## Abstrak
Perjudian online telah menjadi isu yang kontroversial di Indonesia, dengan dampak sosial yang serius. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah peningkatan kasus kecanduan judi, yang berdampak pada kesehatan mental individu dan situasi finansial. Dampak sosial ini juga merambat ke keluarga, menimbulkan konflik, dan berdampak negatif pada anak-anak dan pasangan. Selain itu, perjudian online ilegal dapat digunakan untuk pencucian uang ilegal. Sehingga Perkembangan judi online di Indonesia telah menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama terkait dengan peningkatan kasus kecanduan, permasalahan keuangan serius, dan konflik dalam keluarga. Dalam mengatasi isu ini, pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengambil peran krusial dalam pengawasan dan pemblokiran aliran uang hasil judi online ilegal. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang tindakan dan proses OJK dalam upaya penegakan hukum terkait perjudian online ilegal. Pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan menjadi landasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK, sebagai lembaga pengawas sektor keuangan, memiliki peran penting dalam mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan terkait perjudian ilegal. OJK bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk pertukaran informasi dan pelacakan aliran uang lintas batas. Melalui
Info Artikel Diterima : 1 Desember 2023 Revisi    : 4 Desember 2023 Terbit     : 13 Desember 2023
Key words: Key Words : Online Gambling, Blocking, Financial Services Authority, Indonesian Positive Law.
Kata Kunci: Perjudian Online, Pemblokiran, Otoritas Jasa Keuangan, Hukum Positif Indonesia
Corresponding Author : Obaja Capandi Saur Horas Sinaga E-mail : oc.sinaga72@gmail .com
Visi Sosial Humaniora (VSH)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
pengawasan yang intensif, OJK berfokus pada identifikasi tanda-tanda aktivitas mencurigakan, termasuk penggunaan metode pembayaran digital dan pola transaksi tidak wajar. Pentingnya peran OJK terletak pada kontribusinya dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian ilegal. Dengan memblokir aliran uang hasil judi online, OJK mendukung upaya pencegahan perjudian ilegal dan menjaga integritas sektor keuangan Indonesia. Melalui komitmen, kerja sama lintas sektor, dan penerapan teknologi, OJK memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan stabilitas sektor keuangan serta melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang merugikan.

## PENDAHULUAN
Perkembangan judi online di Indonesia telah menjadi sumber perhatian dan kontroversi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pesatnya kemajuan dalam inovasi data dan akses web yang semakin mudah, judi online telah menjadi semakin populer di kalangan warga Indonesia. Hal ini menciptakan berbagai dampak sosial yang memengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.
Salah satu dampak sosial yang paling nyata ialah peningkatan kasus kecanduan judi. Judi online yang tidak sulit untuk dijangkau kapanpun dan dimanapun telah membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran perjudian yang sulit untuk keluar. Mereka seringkali terjebak dalam permainan yang menggiurkan dengan harapan memenangkan uang besar, tetapi pada akhirnya, mereka bisa kehilangan lebih dari yang mereka mampu. Kecanduan judi bukan hanya masalah finansial, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental individu. Stres, depresi, dan kecemasan seringkali menghantui mereka yang terjerat dalam perjudian online yang tidak terkendali.
Dalam banyak kasus, perjudian online juga menyebabkan permasalahan keuangan serius. Individu tergoda untuk meminjam uang atau menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, atau pendidikan, untuk memasang taruhan. Akibatnya, banyak yang berakhir dalam utang yang tidak dapat mereka bayar, dan situasi keuangan mereka semakin memburuk.
Dampak sosial juga memengaruhi keluarga. Ketika seorang anggota keluarga terlibat dalam perjudian online yang berlebihan, keluarga lainnya juga ikut terpengaruh. Hubungan dalam keluarga menjadi tegang dan mungkin terganggu oleh konflik yang timbul akibat perjudian. Pasangan dan anak-anak seringkali menjadi korban dalam situasi ini. Mereka merasa terabaikan, tertekan, dan terjebak dalam keadaan yang tidak seharusnya mereka alami.
Selain dampak individu dan keluarga, perjudian online juga berdampak lebih luas pada masyarakat. Salah satu masalah yang muncul adalah pencucian uang. Perjudian online seringkali digunakan sebagai cara
Visi Sosial Humaniora (VSH)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
untuk mencuci uang ilegal. Transaksi keuangan dalam perjudian online sulit dilacak, dan ini menciptakan masalah dalam upaya mengendalikan kejahatan keuangan.
Salah satu aspek yang sangat relevan dalam upaya penegakan hukum perjudian online ilegal adalah pemblokiran aliran uang hasil judi online. Aliran uang ini dapat merusak ekonomi dan masyarakat serta memicu dampak sosial yang merugikan, seperti kecanduan judi dan perburukan situasi keuangan individu dan keluarga. Oleh karena itu, langkah-langkah yang efektif untuk memblokir uang hasil perjudian online ilegal adalah penting dalam menjaga keamanan terlebih lagi, kehormatan bidang moneter dan melindungi masyarakat secara umum dari dampak negatif perjudian ilegal.
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi isu sosial yang muncul akibat judi online. Mereka telah melakukan upaya untuk memblokir akses ke situs web judi ilegal, mengawasi ketat perusahaan yang terlibat dalam perjudian, dan melakukan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko perjudian online. Meskipun demikian, upaya tersebut masih dihadapkan pada tantangan besar karena akses mudah ke situs web judi online dari luar negeri dan tingginya permintaan akan perjudian online di dalam negeri.
Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima permintaan resmi dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap peredaran uang hasil judi online di Indonesia. Permintaan ini muncul dalam konteks meningkatnya perhatian terhadap dampak negatif judi online terhadap stabilitas ekonomi dan sosial negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memahami peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memblokir uang hasil perjudian online. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan guna mendapatkan wawasan mendalam tentang tindakan dan proses yang terlibadi dalam upaya penegakan hukum terkait perjudian online ilegal.
Dalam penelitian tindakan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (penelitian hukum) yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan latihan penelitian hukum di bidang perpustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka, baik data primer maupun data sekunder. Ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian hukum. Dari metodologi-metodologi tersebut, peneliti nantinya akan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dicari solusinya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum
Visi Sosial Humaniora (VSH)
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
adalah metodologi perundang-undangan, pendekatan kasus dan metodologi konseptual. 1 Masing-masing Pendekatan ini akan digunakan sesuai kebutuhannya dalam proses penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fenomena Judi Online di Kalangan Masyarakat
Perjudian adalah Setiap permainan yang bergantung pada ekspektasi kemenangan sebagian besar bergantung pada karma saja, dan lebih jauh lagi dengan asumsi bahwa kepercayaan menjadi lebih besar karena wawasan dan kecenderungan pemain. Yang juga diingat untuk taruhan adalah taruhan pada hasil kompetisi atau permainan lain, yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengambil bagian dalam kompetisi atau permainan, serta taruhan yang tersisa. 2
Pemidanaan dalam kasus perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1974 pasal 1 menyatakan “adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya. ancaman yang berlaku terdahulu ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera” 3 .
Kode Pelanggar Hukum secara eksplisit mengontrol demonstrasi penipuan dalam perjudian dan mencirikan perjudian dalam buku II bagian XIV sebagai kesalahan yang sangat berkualitas. Larangan berjudi telah direncanakan dengan bahaya pidana dan penjelasannya pada pasal 303 KUHP sebagai berikut:
1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin;
(a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
(b) Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
(c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai percaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, Hlm. 133.
2 R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sukabumi : Karya Nusantara Bandung 1986, Hlm. 222.
3 Sugeng Tiyarto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian, Yogyakarta, Genta Press, 2015. Hlm.8.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap–tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain–lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya”. 4
Selain dari pada itu, perjudian telah dilarang pada Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”. 5
Melihat rincian peraturan perundang-undangan pidana berarti jelas bahwa perjudian dibatasi oleh peraturan perundang-undangan pidana karena memenuhi rencana yang masuk akal. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 9 Tahun 1981, pemerintah telah membatasi pemberian izin perjudian, yang berarti bahwa berbagai jenis dan jenis perjudian adalah kegiatan ilegal dan dapat bergantung pada otoritas pidana yang pelaksanaannya ditangani. sesuai hukum acara pidana. 6
Permainan taruhan berbasis web merupakan salah satu bentuk perilaku kemerosotan yang ada di mata masyarakat, mengingat sebagian besar orang beranggapan bahwa permainan taruhan adalah sesuatu yang dipandang buruk dan tidak sesuai standar. Bagi individu yang melakukan aktivitas perjudian online akan merasakan dampak yang berbeda-beda yang akan berdampak pada melemahnya kualitas sosial pada individu yang melakukan perjudian online.
Penegakan hukum terkait judi online di Indonesia telah menjadi perjalanan panjang yang penuh tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Latar belakangnya adalah situasi di mana maraknya judi online, yang semakin mudah diakses oleh masyarakat Indonesia, telah menciptakan sejumlah masalah serius. Judi online telah tumbuh menjadi industri yang menarik perhatian banyak pemain, operator, dan regulator di seluruh dunia. Di Indonesia, fenomena ini tidak terkecuali, dan perkembangan teknologi yang pesat dan akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam perjudian online dengan lebih mudah daripada sebelumnya.
4 Pasal 303 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
5 Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6 Sugeng Tiyarto, Op.Cit. h.36.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Salah satu masalah yang paling nyata adalah peningkatan kasus kecanduan judi. Perjudian online yang tidak sulit untuk dijangkau kapanpun dan dimanapun telah membuat banyak individu terjebak dalam lingkaran perjudian yang sulit untuk keluar. Mereka seringkali tergoda oleh berbagai permainan yang menggiurkan dan berharap dapat memenangkan uang besar. Namun, kenyataannya, banyak yang berakhir kehilangan lebih dari yang mereka mampu, dan kecanduan judi pun berkembang dengan cepat 7 .
Kecanduan judi bukan hanya masalah finansial, tetapi juga memiliki dampak serius pada kesehatan mental individu. Stres, depresi, dan kecemasan seringkali menghantui mereka yang terjerat dalam perjudian online yang tidak terkendali. Mereka merasa tertekan oleh hutang yang terus bertambah, dan ini dapat memicu masalah kesejahteraan emosional yang lebih serius. Peningkatan jumlah kasus kecanduan judi juga telah menyebabkan perburukan situasi finansial bagi individu dan keluarganya. Mereka yang terjebak dalam perjudian online sering kali tergoda untuk meminjam uang atau menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, atau pendidikan, untuk memasang taruhan. Akibatnya, banyak yang berakhir dalam utang yang tidak dapat mereka bayar, dan situasi keuangan mereka semakin memburuk.
Pemerintah telah melaksanakan beragam upaya secara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan aparat penegak hukum dengan Kominfo melalui metode memblokir web perjudian online yang umumnya dikemas dalam wujud permainan online yang biasanya nama situsnya palsu serta berasal dari negara lain. Perbandingan antara nama serta tujuan web yang berbeda merupakan salah satu hambatan kesusahan untuk memberantas judi online. 8

## Peran Dan Kewenangan OJK dalam Memblokir Uang hasil Judi Online
Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) merupakan yayasan yang memegang kekuasaan terbesar dan disebut sebagai lembaga luar biasa, dimana organisasi ini telah memindahkan kemampuan administratif dan administratifnya kepada yayasan-yayasan moneter, seperti perbankan, sektor usaha permodalan, dan organisasi moneter non-bank (perlindungan, cadangan manfaat dan termasuk yayasan penunjang pembelanjaan) Seluruh bisnis moneter di Indonesia berada di bawah bimbingan dan pengawasannya
7 Bakri, “Bahayanya Bermain Judi Online”,  Serambi News, (21 Januari 2021) : 12.
8 Kementrian Komunikasi dan Informatika, “Judi Online Merajalela, Kominfo Serius Gencarkan Pemberantasan”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023- tentang-judi-online-merajalela-kominfo-serius-gencarkan-pemberantasan/0/siaran_pers , diakses 30 Oktober 2023.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
yang bebas dari mediasi pihak manapun. Meskipun demikian, berkembangnya negara adidaya menimbulkan kekhawatiran akan kekuatan kolosal yang dimilikinya. 9
Tugas dan kemampuan OJK harus terlihat dari kewenangan OJK12 yang berupa pembinaan dan pengelolaan lembaga moneter, baik bank maupun non bank. Dalam kaitannya dengan kemampuannya sebagai pengelola dan pengendali perbankan, OJK berwenang memberikan hibah untuk pendirian bank, izin membuka kantor bank, mengawasi anggaran dasar, rencana kerja, pengurus aset manusia, bahkan menolak izin usaha. Selain itu, OJK juga mempunyai kewenangan untuk mengarahkan dan mengawasi berbagai kegiatan di bidang perbankan, antara lain sumber daya pendukung, pengaturan aset, dan kegiatan perbankan di bidang bantuan. OJK juga mempunyai kedudukan untuk mengatur dan mengawasi aspek kesehatan dan kewajaran bank. 10
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Kemudian dalam kewenangannya mengarahkan lembaga moneter non-bank, OJK mempunyai kedudukan untuk menetapkan pedoman dan pilihan OJK, melaksanakan pedoman pengawasan di bidang administrasi moneter, mempersiapkan dan memutuskan pelaksanaan kewajiban OJK, pengaturan lengkap dan penentuan strategi yang berhubungan dengan metode dewan dalam yayasan administrasi moneter, dan memutuskan desain otoritas dan ikut serta dalam administrasi organisasi moneter. 11
Dalam lingkup mikroprudensial, OJK mempunyai kewajiban dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan guna membantu lembaga keuangan tetap sehat sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, yang meliputi pembinaan dan pengelolaan dari sudut kelembagaan dan kehati-hatian. Sementara itu, Bank Indonesia
9 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 78.
10 Abd. Kadir Arno and A. Ziaul Assad, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong,” Journal of Islamic Economic Law 2, no. 1 (2017): 85–95.
11 Barda Nawawi Arief, 1998, Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.71.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
dalam lingkup mikroprudensial mempunyai posisi mengendalikan dan mengelola, khususnya memantapkan landasan moneter untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan dan kehandalan keuangan. 12
OJK dibentuk dengan beberapa tujuan, antara lain solusi atas kerumitan keuangan global, solusi untuk mencegah diskresi pengaruh, dan kemampuan di bidang keuangan. Di masa revolusi modern 4.0, pembentukan organisasi pemerintahan otonom seperti OJK telah dilakukan di berbagai negara, yang juga diikuti oleh pesatnya perkembangan bisnis keuangan, khususnya dari sisi data dan inovasi. Kerusuhan mekanis di bidang moneter dipicu oleh siklus globalisasi. 13
Salah satu peran utama OJK adalah memantau transaksi keuangan yang terjadi dalam sektor keuangan. Ini mencakup bank, lembaga keuangan, dan penyedia jasa pembayaran. Dalam konteks perjudian online, OJK dapat mengawasi transaksi keuangan yang dicurigai terkait dengan perjudian ilegal. Mereka dapat melacak aliran uang hasil judi online dan mencari tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan. Sehingga, OJK di Indonesia memiliki peran serta kewenangan tertentu dalam upaya untuk memblokir uang hasil judi online. OJK adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor keuangan, dan peran mereka dalam hal ini adalah mengawasi aspek-aspek keuangan terkait dengan perjudian online.
Pantauan dan pengawasan transaksi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan perjudian online ilegal di Indonesia. OJK adalah lembaga pengawas sektor keuangan yang bertanggung jawab atas pengawasan perbankan, lembaga keuangan, dan penyedia jasa pembayaran. Perannya mencakup berbagai aspek, termasuk deteksi dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan perjudian online ilegal. Sebab Salah satu tujuan tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang administrasi moneter yang menjadi kewenangan OJK.. 14
OJK memiliki wewenang untuk memantau semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sektor keuangan Indonesia. Ini mencakup rekening bank, perusahaan asuransi, lembaga keuangan, dan penyedia jasa
12 Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, dan Mahmul Siregar, “Sistem Koordinasi Antar Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” Tranparency: Jurnal Hukum Ekonomi 1, no. 2 (2013): 1–8.
13 Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi, and Watuniah Watuniah, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 4, no. 2 (2019): 286–295.
14 Otoritas Jasa Keuangan, “Buku Seri Literasi Keuangan”, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/ FrontEnd/CMS/Article/152 , diakses 31 Oktober 2023.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
pembayaran. OJK menggunakan berbagai alat dan mekanisme untuk melacak aliran uang yang masuk dan keluar dari entitas keuangan ini.
Dalam konteks perjudian online, OJK secara aktif mencari tanda-tanda transaksi yang mencurigakan yang mungkin terkait dengan perjudian ilegal. Transaksi tersebut bisa termasuk deposit atau penarikan uang dari situs judi online ilegal, pembayaran kepada penyedia jasa perjudian ilegal, atau transfer dana antara individu yang terlibat dalam perjudian ilegal. Untuk melakukan ini, OJK memanfaatkan berbagai data dan informasi yang tersedia, termasuk data transaksi keuangan, catatan bank, dan laporan dari entitas keuangan. Pengawasan ini tidak terbatas pada transaksi dalam negeri saja, melainkan juga mencakup transaksi lintas batas. Dalam era globalisasi, banyak situs judi online ilegal berbasis di luar negeri, dan uang yang terkait dengan perjudian ini dapat mengalir melalui berbagai jalur lintas batas.
Oleh karena itu, OJK bekerja dengan Kementerian Keuangan dan pihak berwenang lainnya untuk mengidentifikasi dan melacak transaksi uang yang mencurigakan yang melintasi perbatasan negara. Salah satu langkah awal dalam kerja sama ini adalah pertukaran informasi antara OJK dan Kementerian Keuangan. Kedua lembaga ini dapat berbagi data dan laporan terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait perjudian online ilegal. OJK memiliki akses ke informasi dari entitas keuangan seperti bank, lembaga keuangan, dan penyedia jasa pembayaran, sementara Kementerian Keuangan memiliki wewenang dalam hal perpajakan dan pengawasan kebijakan keuangan negara.
Dengan berbagi data ini, OJK dan Kementerian Keuangan dapat lebih efektif mengidentifikasi aliran uang yang berasal dari perjudian ilegal dan melintasi perbatasan negara. Informasi ini dapat mencakup informasi tentang transaksi yang mencurigakan, identitas individu atau entitas yang terlibat, serta jejak aliran dana. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelidikan lebih lanjut dan tindakan penegakan hukum. Selain itu, OJK dan Kementerian Keuangan juga dapat bekerja sama dalam kerja lapangan. Mereka dapat melakukan inspeksi bersama di institusi keuangan yang dicurigai terlibat dalam perjudian online ilegal. Selama inspeksi, mereka dapat mengumpulkan bukti dan informasi yang lebih lanjut tentang transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal ini membantu dalam upaya menghentikan aliran uang ilegal dan menegakkan aturan dan regulasi yang berlaku.
Sebagai bagian dari upaya ini, OJK berfokus pada mengidentifikasi tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan yang dapat mengindikasikan keterlibatan dalam perjudian ilegal. Ini termasuk penggunaan metode pembayaran digital yang seringkali digunakan dalam perjudian online ilegal. OJK juga memantau pola transaksi
Visi Sosial Humaniora (VSH)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
yang tidak biasa, seperti penarikan dana dalam jumlah besar atau serangkaian transaksi yang tampak tidak wajar. Semua tanda-tanda ini dapat menjadi petunjuk penting dalam upaya untuk mengidentifikasi dan menghentikan aliran uang hasil judi online ilegal.

## KESIMPULAN
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memblokir aliran uang hasil judi online merupakan bagian krusial dari upaya untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif perjudian ilegal. Dalam konteks perjudian online yang semakin marak, OJK telah memainkan peran penting dalam pengawasan transaksi keuangan yang mencurigakan, berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga penegak hukum, dan menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi dan melacak aliran uang ilegal. Peran ini mendukung upaya pencegahan perjudian online ilegal dan berkontribusi pada keamanan dan integritas sektor keuangan Indonesia. OJK memiliki peran dan kewenangan yang signifikan dalam pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa institusi keuangan dan penyedia jasa pembayaran mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Dalam hal perjudian online ilegal, OJK dapat memanfaatkan wewenang mereka untuk mengidentifikasi dan melacak transaksi keuangan yang mencurigakan.
Melalui semua upaya ini, OJK berkomitmen untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif perjudian online ilegal. Mereka menjalankan peran mereka dengan integritas dan tekad untuk menciptakan sektor keuangan yang lebih aman dan bertanggung jawab. Peran mereka dalam memblokir aliran uang hasil judi online ilegal adalah bagian penting dari strategi yang lebih luas dalam mengatasi masalah perjudian ilegal dan dampak sosial dan ekonomi negatif yang mungkin timbul.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor keuangan, OJK memiliki tanggung jawab penting untuk melindungi stabilitas sektor keuangan dan kepentingan masyarakat. Dengan upaya yang terus ditingkatkan, kerja sama lintas sektor yang kuat, dan penggunaan teknologi yang canggih, OJK dapat terus memainkan peran kunci dalam upaya untuk memblokir aliran uang hasil perjudian online ilegal dan mencegahnya merusak keuangan masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Kadir Arno and A. Ziaul Assad, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi  Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, Journal of Islamic Economic Law 2, No. 1 (2017).
Bakri, Bahayanya Bermain Judi Online,  Serambi News, (21 Januari 2021) : 12.
Visi Sosial Humaniora (VSH)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
“Kementrian Komunikasi dan Informatika, Judi Online Merajalela, Kominfo Serius Gencarkan Pemberantasan, https://www.kominfo.go.id/  Content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023- tentang-judi-online-Merajalela-kominfo-serius-gencarkan-pemberantasan/0/siaran_pers, diakses 30 Oktober 2023”.
Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, and Mahmul Siregar, Sistem Koordinasi Antar Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Otoritas Jasa Keuanga Tranparency: Jurnal Hukum Ekonomi 1, no. 2 (2013).
Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi, and Watuniah Watuniah, Peran Otoritas Jasa Keuangan  Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 4, no. 2 (2019).
“Otoritas Jasa Keuangan, Buku Seri Literasi Keuangan, https://sikapiuangmu.ojk.go.id FrontEnd/CMS/Article/152, diakses 31 Oktober 2023”.

## BUKU
Arief, Barda Nawawi, 1998, Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Moeljatno. 1996. KUHP : Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum.
Soesilo, R. 1986. Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sukabumi : Karya Nusantara.
Sutedi, Adrian. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Tiyarto, Sugeng. 2015. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian. Yogyakarta : Genta Press”.

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang. Pelaksanaan Penertiban Perjudian.