Published every June  and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing
System Di Indonesia
Cyntia Ayu Wardani 1 , Sulhani 2
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia cyntiawww@gmail.com 1 , sulhani@tazkia.ac.id 2
Abstract. Whistleblowing system is part of the internal control that has not been widely discussed in accounting research in Indonesia. This study aims to provide empirical evidence about the factors that effect the effective application  of  the  whistleblwoing  system  in  Indonesia.  samples  of  this  research  are  listed  companises  in Indonesian Stock Exchange in 2013. The analysis method used in this research is data multiple regression. The result  of  this  study  indicate  that  anonymous  reporting  has  a  significant  influence  on  the  application  of  the whistleblowing  system.  This  is  in  line  with  Lee  and  Fergher  (2012)  which  states  that  companies  that  allow anonymous reporting tends to support the application of the whistleblowing system. While other factors such as total assets, inventory and external directors on the audit committee did not significantly affect the application of  whistleblowing  system.  The  implication  of  this  research  is  company  must  have  a  whistleblower  protection policy for efective whistleblowing system application.

## Keywords: Whistleblwoing System, Anonymous  Reporting
Abstrak.  Whistleblowing  system merupakan  bagian  dari  pengendalian  internal  yang  belum  banyak  dibahas dalam  penelitian  akuntansi  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bukti  empiris  mengenai faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  penerapan whistleblowing  system di  Indonesia  pada  perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi  data  berganda.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa anonymous  reporting memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  penerapan whistleblowing  system .  Hal  ini  sejalan  dengan  Lee  dan  Fergher  (2012)  yang menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  mengizinkan  pelaporan  secara  anonim  cenderung  mendukung  penerapan whistleblowing  system.  Sedangkan  faktor  lainnya  seperti  total  assets,  inventory  dan  external  director  dalam komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan whistleblwoing system. Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan perlu menjamin keamanan para pelpaor dalam whistleblowing system.

## Kata Kunci: Whsitleblowing system,Anonymous  Reporting
Corresponding Author. cyntiawww@gmail.com, sulhani@tazkia.ac.id How  to  Cite  This  Article. Wardani,  Sulhani.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerapan Whistleblowing  System Di  Indonesia . Jurnal  Akuntansi  Riset.  Program  Studi  Akuntansi.  Fakultas  Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia,  9(1), 29-44 History of Article. Received : 17-11-2016, Revision: 08-12-2016, Published: 14-02-2017
Berdasarkan  hasil  “13Th Global Fraud  Surve y”  yang  dilakukan  oleh Ernst  &  Young  pada  tahun  2014, selama  10  tahun  terakhir  praktik kecurangan  serta  tindakan  ilegal  yang terjadi  pada  dunia  bisnis  semakin meningkat.  Dimana  apabila  praktik kecurangan  tersebut  tetap  dibiarkan terjadi dan tidak dicegah, dapat berakibat buruk bagi perusahaan tersebut  bahkan  dapat  menimbulkan terjadinya kebangkrutan. Menurut analisis  yang  dilakukan  oleh  organisasi
– organisasi  internasional  dan regulator pemerintah menemukan bahwa penyebab  utama  praktik  kecurangan pada perusahaan adalah karena lemahnya internal  control perusahaan (Makhdalena, 2009).
Dalam  lingkungan  perusahaan, praktik kecurangan yang terjadi seringkali  berupa  penyalahgunaan  aset ( asset  missappropriation ),  salah  saji pada  laporan  keuangan  ( fraudulent statement ),  dan  mengeluarkan  biaya perusahaan  yang  fiktif  ( frauddulent disbursement )  (Tuanakotta,  2010  ; Coram,  et  al,  2008).    Namun    tidak menutup  kemungkinan  bahwa  jenis kecurangan  yang  terjadi  akan  berbeda pada setiap perusahaan, sebab kecurangan  sangat  dipengaruhi  oleh adanya  regulasi  dan internal  control yang  dimiliki  oleh  setiap  perusahaan yang  dimiliki  oleh  setiap  perusahaan yang menyebabkan keleluasaan manajemen melakukan kecurangan. Meningkatnya  praktik  kecurangan di dalam perusahaan telah meningkatkan kesadaran berbagai
negara  serta  asosiasi  usaha  untuk melakukan  upaya  dalam  mencegah  dan mengurangi  adanya  praktik  kecurangan yang  terjadi  di  perusahaan.  Sehingga dibentuklah  sebuah  kebijakan  berupa Good  Corporate  Governance pada tahun  1990-an  untuk  diterapkan  di perusahaan. Dibentuknya kebijakan
tersebut bukan hanya untuk mengurangi dan mencegah praktik kecurangan  yang terjadi di perusahaan, melainkan karena adanya regulatory  system yang  rendah, standar  akuntansi  dan  audit  yang  tidak konsisten,  serta  pandangan board  of directors yang kurang peduli pada hak– hak pemegang saham minoritas (Kharisma,  2014).  Penerapan  kebijakan Good Corporate Governance merupakan  hal  penting  yang  perlu diterapkan di perusahaan, karena dengan  penerapa  kebijakan  tersebut diharapkan  dapat  menciptakan  iklim usaha  yang  yang  baik  dan  dapat meningkatkan  pengendalian  internal perusahaan (Wahyudi : 2014).
Pada  Praktiknya Good  Corporate Governance yang  telah  digagas  sejak tahun  1990-an  belum  secara  maksimal mampu  mencegah  praktik  kecurangan yang terjadi.  Hal  ini terlihat  pada kasus kecurangan  yang  terjadi  pada  beberapa perusahaan besar di dunia seperti Enron (2001),  Tyco  (2002)  dan  WorldCom (2002)  di  Amerika,  Parmalat  (2003)  di Italia, HIH Insurance (2001) di Australia,  dan  PT  Kimia  Farma  (2002) di  Indonesia.  Skandal  kecurangan  telah mengakibatkan  kerugian  yang  besar bagi perusahaan, investor, dan stakeholder  lainnya.  Pada  umumnya skandal tersebut terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan dan menyebabkan
perusahaan tidak dikelola secara efisien, sehingga  berpengaruh  pada  rendahnya kinerja  dan  pertumbuhan  perusahaan. Selain  itu,  minimnya  pengungkapan informasi  yang  disampaikan  kepada publik  juga  menjadi  penyebab  tidak berjalannya proses
governance (Husaini, 2009).
Skandal  –  skandal  kecurangan yang terjadi, khususnya pada perusahaan  –  perusahaan  di  Amerika, memicu  kalangan  pemerintahan  dan legislatif  di  USA  untuk  meninjau
kembali perangkat hukum yang mengatur perusahaan dan praktik akuntan  publik.  Untuk  pengaturan korporat,  dikeluarkanlah  “ Sarbanes-
Oxley Act of  2002”  pada  tahun  2002 (Ludigdo,  2008). Sarbanes-Oxley Act merupakan sebuah undang–undang yang  disahkan  untuk  menghindari penyimpangan keuangan di perusahaan–perusahaan terbuka, termasuk penyalahgunaan laporan
keuangan  yang  dibuat  oleh  kantor akuntan  publik  (Semendawai,  2011). Dibawah Sarbanes-Oxley Act, eksekutif perusahaan,  direksi,  auditor,  akuntan, pengacara,  dan  regulator  diadiberikan standar  akuntabilitas  yang  lebih  ketat (Jickling, 2008).
Sarbanes-Oxley Act mulai
diberlakukan  pada  akhir  Juli  2002, dengan  tujuan  untuk  memperkecil terjadinya kecurangan–kecurangan yang dilakukan  oleh  perusahaan.  Sehingga, diharapkan  dapat  memperbaiki  praktek good corporate governance (Herusetya, 2002).  Dalam  undang–undang  ini, perusahaan  diwajibkan  untuk  membuat kebijakan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing  system (Olander, 2004).  Sistem  ini  disusun  sebagai  salah satu  upaya  untuk  mencegah  terjadinya kecurangan  dan  kejahatan  di  internal perusahaan (Semendawai, 2011). Dengan  adanya whistleblowing  system perusahaan mendorong dan memberikan perlindungan kepada karyawan  untuk  melaporkan  perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh rekan– rekan  mereka  (Dutta  :  tanpa  tahun). Sehingga  apabila  seorang  karyawan melihat adanya kecurangan yang dilakukan oleh rekannya, maka karyawan tersebut dapat melaporkannya kepada pihak yang memiliki kewenangan sehingga upaya
pencegahan  dan  pendeteksian  praktik kecurangan  dalam  perusahaan  dapat berjalan optimal (Alam, 2014).
Dalam  mempraktekkan  kebijakan whistleblowing system , perusahaan diharuskan memiliki komitmen kesediaan pada seluruh karyawan sebagai  pihak  yang  paling  berperan dalam  melaksanakan  sistem  tersebut (Semendawai, 2011). Selain itu perusahaan juga harus memiliki pernyataan  yang  menyatakan  bahwa semua  laporan  atas  pelanggaran  dan kecurangan harus dijamin
kerahasiaannya  dan  keamanannya  oleh perusahaan.  Hal  ini  berguna  untuk melindung pelapor (Hazlina, 2009 ; Lee and Fargher, 2012). Efektivitas penerapan whistleblowing system dapat dilihat dari banyaknya  jumlah  kecurangan  yang berhasil terdeteksi serta waktu penindakan  atas  laporan    kecurangan lebih  singkat.  Selain  itu,  pimpinan perusahaan  juga  memiliki  kesempatan untuk  mengatasi  permasalahan  secara internal terlebih dahulu, sebelum permasalahan  tersebut  tersebar  ke publik dan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan (KNKG, 2008). Di  Indonesia,  kebijakan  sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing  system adalah  sebuah sistem  pelaporan  pelanggaran  yang masih  baru  diterapkan. Whistleblowing system diterbitkan  di  Indonesia  oleh Komite Nasional Kebijakan Governance  (KNKG)  pada  tanggal  10 November 2008 (Kreshastuti dan
Prastiwi,  2014).  Salah  satu  faktor  yang mendorong  untuk  penerapan  kebijakan tersebut di  Indonesia adalah munculnya beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada  perusahaan  besar  di  negara  ini, seperti PT Telkom dan PT Kimia Farma yang  terbukti  terdapat  kecurangan  yang dilakukan  oleh  manajemen  perusahaan tersebut  (Koroy  :  2008).  Adanya kebijakan whistleblowing  system ini dianggap  dapat  menjadi  alat  yang berharga  dalam  strategi corporate
governance ,  sebagai  pelaporan  insiden pelanggaran  yang  dapat  membantu menjaga keamanan tempat kerja,
sekaligus profit dan reputasi perusahaan (Susmanschi, 2012). Meskipun kebijakan whistleblowing  system ini  masih  baru diterapkan  di  Indonesia,  kesadaran terhadap
pentingnya penerapan kebijakan whistleblowing  system di perusahaan maupun organisasi pemerintah  terus  meningkat.  Hal  ini dengan mulai diterapkannya whsitleblowing system ini oleh perusahaan-perusahaan  besarn  milik swasta atau BUMN yang telah membentuk  dan  menerapkan  kebijakan whistleblowing  system  tersebut,  seperti
Pertamina,  United  Tractors,  Sinar  Mas,
PT Matahari Departemen Store, Jasamarga  dan  beberapa  perusahaan lainnya.  Sehingga  berdasarkan  latar belakang  tersebut  penelitian  ini  ingin mengetahuai faktor-faktor
yang mempengaruhi penerapan whistleblowing system di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR

## Wishtleblowing system
Whsitleblowing system merupakan  bagian  dari  pengendalian internal  perusahaan  yang  digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang  terjadi  dialam  perusahaan.  Setiap orang  yang  melaporkan  pelanggaran disebut dengan
whistleblower.
Whistleblower merupakan seorang karyawan atau masyarakat yang melaporkan atas adanya praktik kecurangan  yang  terjadi  di  lingkungan perusahaan maupun pemerintahan,
dimana laporan tersebut dapat diutarakan  langsung  oleh  pihak  internal ataupun pihak eksternal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan. Susmanschi (2012) menambahkan bahwa fenomena
whistleblower muncul  ketika  terdapat
laporan  dari  karyawan  yang  diduga melakukan  kesalahan  di  tempat  kerja yang perlu ditindaklanjuti dengan membuat pengungkapan untuk kepentingan publik. Seorang whistleblower seringkali dipahami sebagai seorang yang pertama kali  mengungkapkan  atau  melaporkan tindakan yang dianggap ilegal ditempatnya  bekerja  kepada  otoritas internal organisasi atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut  tidak  selalu  didasari  dengan itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau  penyelewengan  yang  diketahuinya (Semendawai, 2011).
Menjadi  seorang whistleblower bukan hal yang mudah untuk dilakukan,
sebelum seorang
whistleblower memutuskan  untuk  mengungkapkan atau  melaporkan  tindakkan  kecurangan yang diketahuinya, ia harus mengetahui terlebih dahulu resiko  yang akan terjadi apabila ia melakukan tindakan tersebut. Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  cara  yang cerdas  dan  strategis  agar  keputusan whistleblower untuk  mengungkapan adanya  kecurangan  tidak  berdampak buruk  pada  masa  depannya,  karirnya serta keluarganya (Davine and Maassarani, 2011). Terdapat dua kriteria whistleblower . Kriteria pertama, seorang whistleblower menyampaikan atau  mengungkapkan  laporan  kepada otoritas  yang  berwenang  atau  media massa.  Dengan  harapan  dugaan  atas kejahatan dapat diungkap dan dibongkar. Kriteria kedua, whistleblower merupakan  orang  dalam, yaitu  orang  yang  mengungkapkan dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi  di  tempatnya  bekerja  atau  ia berada. Sehingga whistleblower benar – benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran  atau  kejahatan  karena
berada  di  dalam  tempat  ia  bekerja (Semendawai, 2011).
Laporan  yang  diperoleh  dari whistleblower
perlu mendapatkan perhatian  dan  tindak  lanjut,  termasuk juga  pengenaan  hukuman  atau  sanksi agar  dapat  memberikan  efek  jera  bagi pelaku  kecurangan  dan  juga  bagi mereka  yang  terpikir  untuk  melakukan tindakan  tersebut.  Tanpa  adanya  proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah  dilakukan  oleh  pelapor  akan  sia  – sia (Wijayanto dan Zachrie, 2010).
Dalam  tata  kelola  perusahaan, whistleblower memainkan  peran  yang sangat  penting  dalam  menyampaikan informasi  adanya  pelanggaran  atau kecurangan  yang  dapat  membantu perusahaan  dalam  membuat  lingkungan kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembenaran (Susmanschi,  2012).  Dalam  sistem pelaporan  pelanggaran  ( whistleblowing system ),  seorang whistleblower tidak
boleh sembarangan
menceritakan kesaksiannya kepada orang lain, institusi  lain,  atau  media  massa  ketika dia  sudah  melaporkan  adanya  dugaan pelanggaran  kepada  lembaga  yang menangani laporan whistleblower . Tujuannya adalah agar lembaga– lembaga perlindungan saksi atau whistleblower tersebut dapat melindunginya, dan laporan yang diungkapkan  dapat  diteliti  lebih  lanjut. Dengan  masuknya  ke  dalam  sistem perlindungan saksi, whistleblower memiliki  hak–hak  yang  pantas  untuk diterima (Semendawai, 2011).
Pengaruh Total Asset dengan Penerepan Whistleblwoing System Sebagai upaya pendeteksian kecurangan yang dilakukan dengan cara whistleblowing , salah satu bentuk kecurangan  yang  dapat  dilaporkan seorang karyawan yang berperan sebagai whistleblower ialah  mengenai
penyalahgunaan  aset  milik  perusahaan (Coram  et  al,  2008).  Terutama  bagi perusahaan  yang  memiliki  total  aset besar, cenderung membutuhkan penggunaan whistleblowing system
dalam  upaya  pendeteksian  fraud  dari pada  harus  melakukan  kontrol  secara langsung  yang  akan  menjadi  kurang efektif    (Caldero’n-Cuadrado  et  al. (2009)  dalam  Lee  dan  Fargher  (2012)). Dengan  demikian  perusahaan  yang memiliki total aset yang besar mendorong  penggunaan whistleblowing system melalui sebuah saluran pengaduan,  seperti  hotline.  Holder  – Webb  et  al.  (2008)  dalam  Lee  dan Fargher (2012) secara khusus menemukan bahwa prosedur whistleblowing lebih cenderung diungkapkan oleh perusahaan besar. H1  =  Terdapat  pengaruh  signifikan antara  total  aset  perusahaan  dengan kecenderungan penerapan whistleblowing system . Pengaruh Inventory dengan Penerapan Whistleblwoing system Salah  satu  permasalahan  yang sering  dihadapi  oleh  perusahaan  adalah pengelolaan inventory. Sebab, inventory merupakan aset perusahaan  yang cukup besar, sehingga apabila dalam penanganannya  tidak  dilakukan  dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian yang  cukup  besar  bagi  perusahaan. (Naibaho, 2013). Seperti adanya perangkapan  fungsi  pencatatan  dan penyimpanan  pada  bagian  gudang  atau perbedaan jumlah invintory yang signifikan  dapat  menjadi  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  kecurangan dalam  inventory  sehingga  dibutuhkan pengendalian  internal  untuk  mencegah terjadinya  fraud  tersebut  (Putra,  2010). Ashbaugh  –  Skaife  et  al.  (2007)  dalam Lee  dan  Fargher  (2012)  menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat  inventory  yang  lebih  besar
memungkin lebih meningkatkan kualitas  pengendalian  internalnya  serta menerapkan whistleblowing system yang  lebih  baik  guna  meminimalkan resiko penipuan.
H2  =  Terdapat  pengaruh  signifikan antara  inventory  perusahaan  dengan penerapan whistleblowing system .
Pengaruh Anonymous reporting dengan  penerapan  Whistleblowing system Whistleblowing system
merupakan  sebuah  program  yang  dapat menerima  adanya  pengaduan  terhadap kecurangan.    Dalam  menyampaikan pengaduan  adanya  fraud,  sebaiknya dilakukan  secara  rahasia,  hal  tersebut bertujuan untuk melindungi pelapor dari adanya  ancaman  atau  dikucilkan  oleh rekan  kerja  pelapor  tersebut.  Sehingga diterimalah  pengungkapan  pengaduan dengan  cara  anonim,  dimana  pelapor tidak  memberikann  identitasnya  sama sekali (Hazlina, 2009). Sebuah mekanisme  umum  digunakan  untuk memfasilitasi  pelapor  anonim  melalui penggunaan  layanan  hotline  (Worlton, 2005).  Dengan  demikian,  perusahaan yang  mengizinkan  pelaporan  anonim cenderung lebih mendukung
whistleblowing  system  dan  diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan pelaporan  kecurangan  lebih  besar  (Lee dan Fargher : 2012).
H3  =  Terdapat  hubungan  signifikan antara  anonymous  reporting  dengan penerapan whistleblowing system.
Pengaruh  External  Directors  Komite audit
dengan
penerapan Whistleblowing system
Menurut  Kep-29/PM/2004  dalam (Utami  dan  Rahmawati,  2008)  definisi komite  audit  adalah  komite  yang dibentuk  oleh  dewan  komisaris  untuk melakukan tugas
pengawasan pengelolaan  perusahaan.  Komite  audit
merupakan penghubung pihak
pemegang  saham  dan  dewan  komisaris dan pihak manajemen dalam menangani masalah  pengendalian.  Fungsi  suatu komite  audit  secara  langsung  dapat mempengaruhi  auditor  secara  langsung dalam  mengkomunikasikan  masalah  – masalah  besar  yang  dijumpai  selama pelaksanaan  audit  (Boynton.  Jonson, Kell, 2002). Sehingga dalam mekanisme  pengendalian  internal  dan mendeteksi  kecurangan,  sebagian  besar direksi  eksternal  pada  audit  committee dan  adanya  kepemilikan  saham  yang terkonsentrasi menekankan untuk menerapkan whistleblowing system dengan  tujuan  untuk  meningkatkan pengawasan (Lee dan Fargher, 2012).
H4  =  Terdapat  hubungan  signifikan antara  external  directors  komite audit dengan penerapan whistleblowing system . Pengaruh  kepemilikan  manajerial dengan penerapan whistleblwoing system
Salah  satu  tujuan  perusahaan menerapkan  kebijakan whistleblowing system adalah  untuk  mewujudkan good corporate governance , dimana perspektif corporate governance tersebut berawal dari teori agensi. Teori agensi  merupakan  hubungan  antara manajemen dengan pemilik. Manajemen  bertindak  sebagai  agen yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik  (Meilyana,  2012).  Menurut Jansen  dan  Mackling  (1976)  dalam Zulfikar,  Rosiana  dan  Nariah  (2015) kepemilikan manajerial dapat membantu  mengurangi  masalah  agensi, sebab  melalui  kepemilikan  manajerial tindakan oportunis untuk memaksimalkan  kepentingan  pribadi akan  berkurang  dan  manajer  juga  akan lebih  berhati–hati  dalam  mengambil keputusan yang sesuai dengan
kepentingan  perusahaan  karena  terkait dengan kepentingannya sebagai pemilik, sehingga pengungkapan informasi  pengendalian  internal  akan semakin berkualitas. Struktur tata kelola perusahaan dapat menggunakan mekanisme pengendalian internal  untuk memastikan  kepatuhan,  kredibilitas  dan pendeteksian  kecurangan  (Coram  et  al, 2008). Dalam penelitian yang dilakukan  oleh  Lee  dan  Fargher  (2012) menyatakan bahwa presentase kepemilkan manajerial memiliki hubungan  positif  terhadap  tata  kelola perusahaan  dan  tata  kelola  perusahaan yang baik akan meningkatkan pengungkapan  yang  tersedia  dalam kebijakan whistleblowing system. H5  =  Terdapat  hubungan  signifikan antara kepemilikkan manajerial dengan  penerapan whistleblowing system .

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Cakupan pembahasan meliputi  studi  empiris  pada  perusahaan yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia yang menerapkan kebijakan whistleblowing  system .  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh penerapan  kebijakan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Adapun variabel
penelitian  yang  akan  dibahas  adalah mengenai  penerapan whistleblowing system dan  pencegahan  kecurangan pada perusahaan.
Dalam  penelitian  ini,  jenis  data yang  digunakan  adalah  data  sekunder dengan  jenis  waktu  pengumpulan  data cross  section.  Pada  penelitian  ini  data diperoleh  dari    laporan  keuangan  dan laporan tahunan perusahaan untuk tahun yang  berakhir  pada  31  Desember  2013 dari perusahaan  yang terdaftar di  Bursa
Efek  Indonesia  dari  berbagai  sektor. Dalam  penelitian  ini,  populasi  yang ditetapkan oleh peneliti adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Sample  dalam  penelitian  ini adalah  perusahaan  yang  menerapkan kebijakan whistleblowing system , harapannya  perusahaan  yang  dipilih telah  menerapkan  kebijakan  tersebut dengan efektif.
Dalam  penelitian  ini,  metode analisis  data  yang  digunakan  adalah  uji asumsi  klasik  regresi  berganda  dan  uji hipotesis.  melakukan  uji  normalitas,  uji multikolinearitas dan uji heterokedasitas. Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: WBS i =  a  +  b 1 TA i +  b 2 INV i + b 3 ANON i + b 4 AUDC i. + b 5 PSHM i + e i
Keterangan : WBS  = Penerapan  Whistleblowing system a = Konstanta b 1, b 2 ,b 3 ,b 4 ,b 5 = Konstanta
TA = Total Asset
INV = Inventory ANON = Anonymous report
AUDC = External  directors komite audit PSHM = Proporsi pemegang saham e = error i = Perusahaan e
= Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  objek  yang digunakan adalah perusahaan–
perusahaan  yang  terdaftar  pada  Bursa Efek  Indonesia  pada  tahun  2013  yang menerapkan  kebijakan  whistleblowing system  pada  setiap  sektor,  kecuali perusahan  pada  sektor  keuangan  dan sektor  investasi  sebab  kedua  sektor  ini tidak memenuhi syarat dalam penelitian yang dilakukan. Tidak adanya inventory pada  sektor  keuangan  dan  sektor
insvestasi    merupakan  alasan  utama mengapa  kedua  sektor  tersebut  tidak dipilih menjadi objek penelitian, karena inventory  pada  perusahaan  merupakan salah  satu  variabel  yang  dijadikan pengukuran  dalam  penelitian  untuk mengetahui  apakah  inventory  yang dimiliki  oleh  perusahaan  berpengaruh dalam penerapan kebijakan whistleblowing system. Pada tahun 2013
terdapat  482  peusahaan  yang  terdaftar pada  Bursa  Efek  Indonesia  yang  terdiri dari 9 sektor, diantaranya adalah : Tabel 1. Daftar perusahaan Terdaftar di Bursa efek Indonesia Nomor Sektor Jumlah Perusahaan 1 Sektor Pertanian 20 2 Sektor Pertambangan 38 3 Sektor Industri Dasar dan Kimia 59 4 Sektor Aneka Industri 40 5 Sektor Industri Barang Konsumsi 37 6 Sektor Properti dan Real Estate 54 7 Sektor infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 45 8 Sektor Keuangan 69 9 Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi 118 Total 480 Dari  482  jumlah  perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia  pada  tahun  2013,  terdapat  55 perusahaan  yang  memenuhi  syarat utama untuk  dijadikan objek penelitian, dimana perusahaan –  perusahaan tersebut menerapkan kebijakan whistleblowing system (setelah dikurangi  dari  perusahaan  pada  sektor keuangan dan investasi, serta perusahaan  yang  tidak  menerapkan kebijakan whistleblowing system ).
Berikut adalah tabel kualifikasi data : Tabel 2 . Proses Pengambilan sampel Perusahaan Nomor Kriteria Jumlah Perusahaan 1 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 482 2 Jumlah Perusahaan di Sektor Keuangan (69) 3 Jumlah Perusahaan pada sektor investasi (15) 4 Jumlah perusahaan yang tidak melaporakan whsitleblwoing system dalam laporan tahunan (343) Total Sampel 55
Hubungan Total Aset Dengan Penerapan Whistleblowing System H0  :  Total  aset  tidak  berpengaruh signifikan dengan penerapan whistleblowing system. H1  :  Total  aset  berpengaruh  signifikan terhadap penerapan whistleblowing system.
Dari  hasil  uji  t,  variabel  total  aset memiliki  tingkat  signifikan  sebesar 0,695.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  H1 ditolak,  dan  menerima  H0,  sehingga variabel  total  aset  tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap penerapan whistleblowing system karena  tingkat  signifikan  yang  dimiliki variabel total aset lebih besar dari 0,05. Hasil  dari  penelitian  ini  tidak  sesuai dengan  hipotesis  yang  menyatakan bahwa  total  aset  yang  dimiliki  oleh perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan whistleblowing system.
Dari hasil yang didapat, penelitian ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Caldero’n-Cuadrado  et al (2009) dalam Lee and Fargher (2012) yang  menyatakan  bahwa  persahaan yang memiliki total aset besar cenderung  membutuhkan  penggunaan whistleblowing  system  dalam  upaya pendeteksian fraud. Selain itu, Coram et al  (2008)  juga  menyatakan  dalam penelitian yang dilakukan bahwa organisasi dengan pengendalian internal yang  baik  lebih  memungkinkan  untuk mendeteksi  kecurangan  dalam  bentuk penyalahgunaan  aset  sebab  dengan pengendalian  internal  yang  lebih  baik dapat  mendorong  untuk  melakukan tindakan pelaporan diri ( whistleblowing )  yang  dapat  membantu mendeteksi dari adanya tindakan kecurangan sehingga kecurangan tersebut dapat dicegah. Hasil  penelitian  yang  berbeda dengan penelitian sebelumnya disebabkan  karena  kurangnya  variasi pada ukuran perusahaan, sebab perusahaan  yang  dijadikan  sampel dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan besar  yang  sahamnya  sudah  tercatat  di Bursa Efek Indonesia. Sehingga hasilnya  tidak  sesuai  dengan  hipotesis penelitian. Hubungan Inventory Dengan

## Penerapan Whistleblowing System
H0  :  Total  Inventory  perusahaan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap penerapan whistleblowing system. H1    :    Total  Inventory  perusahaan berpengaruh  signifikan  terhadap penerapan whistleblowing system.
Dari hasil uji t, variabel  inventory memiliki  tingkat  signifikan  sebesar 0,357  lebih  besar  dari  α  =  0,05  maka terima  H0  dan  tolak  H1  yang  berarti variabel total inventory tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap penerapan whistleblowing system. Hasil penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  total inventory yang dimiliki oleh perusahaan memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap penerapan whistleblowing system.
Meskipun  variabel  total  inventory tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap penerapan whistleblowing system, Putra (2010) menyatakan bahwa  inventory  yang  dimiliki  oleh perusahaan  dapat  saja  disalahgunakan oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab, sehingga dibutuhkan pengendalian  internal  untuk  mencegah terjadinya tindakan kecurangan tersebut. Dalam pedoman KNKG (2008)
dinyatakan bahwa whistleblowing system  merupakan  bagian  dari  sistem pengendalian internal yang dapat dijadikan sumber masukan pada perusahaan  untuk  melihat  lebih  jauh
proses  kerja  yang  memiliki  kelemahan pengendalian  internal.  Naibaho  (2013) menyatakan  bahwa  dengan  adanya pengendalian  internal  yang  baik  dan teratur  dalam  mengelola  inventory perusahaan  akan  memudahkan  pihak pimpinan perusahaan dalam memperoleh  laporan  –  laporan  yang bermanfaat untuk meningkatkan
efektifitas  dalam  menentukan  jumlah inventory  perusahaan  serta  mencegah berbagai  tindakan  kecurangan  yang dapat  merugikan  perusahaan.  Dalam penelitian  Lee  dan  Fargher  (2012) menyatakan  bahwa  perusahaan  yang memiliki inventory yang besar cebderung untuk  meningkatkan kualitas pengendalian  internal  serta  menerapkan whistleblowing system untuk
meminimalkan resiko kecurangan.
Sama halnya dengan variabel total aset,  hasil  yang  tidak  berpengaruh signifikan  pada  variabel  inventory  juga disebabkan  karena  kurangnya  variasi pada  ukuran  perusahaan,  sebab  pada penelitian  ini  sampel  yang  digunakan adalah perusahaan besar yang sahamnya sudah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis penelitian.

## Hubungan  Anonymous  Reporting
Dengan  Penerapan  Whistleblowing
System
H0  : Anonymous reporting tidak berpengaruh  signifikan  terhadap penerapan whistleblowing system. H1 : Anonymous reporting berpengaruh
signifikan terhadap penerapan whistleblowing
system.
Dari hasil uji t, variabel anonymous  reporting  memiliki  tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 maka tolak H0 dan terima H1 yang berarti variabel anonymous reporting  berpengaruh  secara  signifikan
terhadap penerapan whistleblowing system.  Dengan  demikian  semakin semakin banyak perusahaan yang mengizinkan  pelaporan  secara  anonim cenderung mendukung penerapan whistleblowing system. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lee  dan
Fargher pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa beberapa perusahaan besar Australia yang sahamnya  cross-listed  di  Amerika  yang mengizinkan  pelaporan  dalam  bentuk anonim cenderung mendukung penerapan  whistleblowing  system  yang diharapkan dapat membantu
meningkatkan  pengungkapan  pelaporan kecurangan  yang  lebih  besar.  Dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri pada  tahun  2012  menyatakan  bahwa jalur  pelaporan  anonymous  terbukti lebih  efektif  dalam  mendorong  model whistleblowing  system,  sebab  individu lebih memilih untuk menggunakan jalur pelaporan anonymous untuk melaporkan tindakan kecurangan. Selain  itu,  Hazlina  (2009)  menyatakan bahwa sebaiknya bentuk laporan pelanggaran  secara  anonim  harus  tetap diterima,  hal  tersebut  bertujuan  untuk menghargai pihak pelapor yang khawatir  akan  adanya  ancaman  yang akan  diterima  apabila  identitasnya diketahui oleh pihak lain. Hubungan Antara Eksternal Directors  Komite  Audit  Dengan Penerapan Whistleblowing System H0  :  Eksternal  directors  komite  audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan whistleblowing system. H1  :  Eksternal  directors  komite  audit berpengaruh  signifikan  terhadap penerapan whistleblowing
system.
Dari  hasil  uji  t,  variabel  eksternal directors  komite  audit  memiliki  tingkat signifikan sebesar 0,575 lebih besar dari α = 0,05 maka tolak H1 dan terima H0 yang  berarti  bahwa  pada  variabel eksternal  directors  komite  audit  tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan whistleblowing system. Hasil penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan hipotesis  yang  menyatakan  bahwa eksternal directors komite audit berpengaruh signifikan terhadap penerapan whistleblowing system.
Hal  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lee  dan Fargher (2012) yang menyatakan bahwa pihak  eksternal  directors  komite  audit berkonsentrasi untuk menekankan penerapan whistleblowing system dengan  tujuan  untuk  meningkatkan pengawasan pengendalian internal. Sebab  komite  audit  bertanggung  jawab untuk  mengawasi  laporan  keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam pedoman whistleblowing system  yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2008, peraturan mengenai  kebijakan  whistleblowing system pada perusahaan yang sahamnya tercatat  di  bursa  berada  di  bawah tanggung  jawab  komite  audit,  sehingga pemantauan  dan  pelaksanaannya  juga diserahkan  kepada  pihak  komite  audit. Oleh sebab itu, pihak eksternal directors komite audit juga memiliki peran dalam penerapan  kebijakan  whistleblowing system pada perusahaan.
Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial Dengan Penerapan Whistleblowing System H0  :  Kepemilikan  manajerial  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap penerapan whistleblowing system.
H1 : Kepemilikkan manajerial berpengaruh  signifikan  terhadap penerapan whistleblowing system Dari hasil uji t, variabel kepemilikan manajerial memiliki tingkat  signifikan  sebesar  0,576  lebih besar  dari  α  =  0,05  maka  tolak  H1  dan terima  H0  yang  berarti  kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan whistleblowing system.  Hasil  ini  tidak  sesuai  dengan hipotesis  yang  menyatakan  bahwa kepemilikan manajerial
memilili pengaruh signifikan terhadap penerapan whistleblowing system.
Pada  umumnya  dengan  adanya kepemilikan  manajerial,  manajemen memiliki  upaya  yang  sama  dalam memantau pengendalian  internal  karena adanya  adanya  keselarasan  manajer tujaun manajer dengan tujuan pemegang saham.  (Mahariana  dan  Ramantha, 2014).  dimana  salah  satu  upaya  untuk memantaunya adalah
dengan menerapkan  whistleblowing  system.
Namun  dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Lee  dan  Fargher  yang  menyatakan bahwa  dengan  adanya  kepemilikan manajerial dibutuhkan kebijakan whistleblowing  system,  yang  diiringi dengan  adanya  fasilitas  hotline  pada perusahaan untuk memudahkan pelaporan. Hasil  yang  tidak  sesuai  dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan ini disebabkan karena dari 55 sampel  perusahaan  yang  ada,  terdapat 40  perusahaan  yang  tidak  memiliki saham yang  dimiliki  oleh  pihak manajemen didalamnya. Oleh sebab itu, hasil  yang  didapat  tidak  sesuai  dengan hipotesis  dan  penelitian  terdahulu  yang telah dilakukan.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui
pengaruh penerapan whistleblowing system pada perusahaan yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia dalam  upaya  pencegahan  kecurangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasiaanya. Sampel dalam penelitian  ini  berjumlah  55  perusahaan yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia pada  tahun  2013  yang  menerapkan kebijakan whistleblowing system.
Berdasaekan data yang telah dikumpulkan  dan  pengujian  yang  telah dilakukan terhadap permasalahan
dengan  menggunakan  regresi  berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pada  variabel  total  aset  dan  total inventory tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan whistleblowing system,
2. Variabel anonymous reporting
berpengaruh  signifikan  terhadap penerapan  whistleblowing  system. Pelaporan  dalam  bentuk  anonim cenderug lebih mendorong penerapan kebijakan whistleblowing system,  sebab  individu  akan  lebih memilih  bentuk  pelaporan  anonim dalam melaporkan tindakan kecurangan. 3. Variabel  eksternal  directors  komite audit  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap penerapan kebijakan whistleblowing system, jumlah eksternal  directors  komite  audit pada  perusahaan  tidak  mendorong untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal perusahaan. 4. Variabel kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan  whistleblowing  system, sebab dari data yang diolah terdapat beberapa  perusahaan  yang  tidak memiliki saham manajerial.
Penelitian  yang  dilakukan  ini sangat  jauh  dari  kesempurnaan  karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Keterbatasan  daalam  penelitian  ini adalah  sangat  sedikit  sampel  yang digunakan karena belum banyak perusahaan  yang  melaporkan  jumlah pelanggaran yang terjadi pada perusahaan. Saran–saran  yang  diberikan  untuk penelitian selanjutnya adalah : 1. Penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya, terutama variabel – variabel yang mempengaruhi penerapan whistleblowing system pada perusahaan. Misalnya variable terkait elemen -elemen good corporate governance
2. Penelitian  selanjutnya  diharapkan menggunakan level perusahaan yang lebih beragam, agar hasil yang didapat  lebih  berkualitas  dan  sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, Muhammad Dimar. 2014. Persepsi  Aparatur  Pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah Kota  Malang  Terhadap  Fraud Dan  Peran Whistleblowing Sebagai  Upaya  Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud. jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB Vol 2, No 2. Amrizal,  A.  2004. Pencegahan  dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor . BPKP.
Albrecht,  W.  Steve.  2009. Fraud Examination,  Fourth  Edition .
Ohio. Cengange Learning.
Boynton,  William  C.,  Raymond  N. Johnson, Walter G. Kell. 2002.
Modern Auditing, Edisi Ketujuh,  Jilid  1 .  Erlangga,
Jakarta
Coram,  P., et  al .  2008. Internal  Audit, Alternative Internal Audit Structure  and  The  Level  Of Misappropation Of Assets Fraud. Accounting and Finance 48 (543-559). Devine,  Tom  and  Tarek  F.  Maassarani. 2011. The Corporate Whistleblower’s Survival Guide .  California.  Berrett  – Koehler Publishers, Inc. Dutta, Uttam Kumar. (Tanpa Tahun). Whistle-Blower Mechanism at Corporate Governance  :  A  Study  Based On  System. Handbook  of Research on Strategic Business Infrastructure Development and  Contemporary  Issue  in Finance. Hassink, Harold et all. 2007. A Content
Analysis  of Whistleblowing Policies  of  Leading  European Companies . Journal of Business Ethics 75 : 25 – 44. Hazlina  binti  Shaik  Md  Noor  Alam. 2009. Whistleblowing and Corporate Governance Accidental  Allies  Or  Lifetime Partners . International Conference  On  Corporate  Law (ICCL) Herusetya, Antonius.2002. Dampak Undang  –  Undang  Sarbanes- Oxley  2000  Terhadap  Profesi Akuntan Publik . Jurnal Akuntansi Krida Wacana. Herjanto,  Eddy.  2008. Manajemen Operasi Edisi Ketiga . Jakarta :
Grasindo. Husaini.  2009. Komite  Audit  &  Audit Internal : Integritas Pengawasan Korporasi . Bandung. Unpad Press. Jickling, Mark.(Tanpa Tahun). Sarbanes  –  Oxley  and  The Competitive  Position  of  U.S.
Stock Markets. The Sarbanes – Oxley  Act  Implementation, Significance and Impact.
Juliandi,  Azuar,  Irfan,  dan  Saprinal Manurung.  2014. Metodologi Penelitian  Bisnis  Konsep  dan Aplikasi .  Medan  :  UMSU Press.
Karni,  Soejono.  2000. Auditing  :  Audit Khusus  dan  Audit  Forensik Dalam Praktik . Depok. Lembaga Penerbit FE – UI. Kharisma, Bayu. 2014. Good Governance  Sebagai  Suatu Konsep  dan  Mengapa  Penting Dalam  Sektor  Publik  dan
Swasta  :  Suatu  Pendekatan
Ekonomi  Kelembagaan .  Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol 19, No. 1. Koroy, Tri Ramaraya. 2008. Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Lapora Keuangan Oleh  Auditor  Eksternal. Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan  Vol 10, No.1. Komite Nasional Kebijakan Governance.  2008. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran –  SPP  (Whistleblowing  System – WBS) .
Krehastuti,  Destriana  Kurnia  dan  Andri
Prastiwi. 2014. Analisis Faktor –  Faktor  yang  Mempengaruhi Intensi Auditor Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing  (Studi  Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang . Diponogoro Journal Of Accounting Vol 3, No 2. Lee,  Gladys  and  Neil  Fargher.  2013. Companies’ Use Whistleblowing to Detect Fraud  :  An  Examination  of Corporate Whistle-Blowing Policies . Journal Business Ethics 114 : 283 – 295. Lind, Douglas A., Marchal, William G., dan  Wathen,  Samuel  A..  2008. Teknik –  Teknik  Statistik Dalam  Bisnis  dan  Ekonomi
Menggunakan  Kelompok  Data
Global  2  Edisi  13. Jakarta  : Salemba Teknik. Lipman, Frederick D.. 2012. Whistleblowers Incentives, Disinvectives,  and  Protection Strategies .  New  Jersey.  John Wiley & Sons.
Ludigdo,  Unti.  2008. Makna  Uang
Dalam  Konstruksi  Kesadaran Etis Akuntan . Jurnal Tema Vol 9, No. 1 Mahariana,  I  Dewa  Gede  Pingga  dan  I Wayan Ramantah. 2014. Pengaruh Kepemilikkan Manajerial  Dan  Kepemilikkan Institusional  Pada  Manajemen Laba  Perusahaan  Manufaktur Di  Bursa  Efek  Indonesia .  E- Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana, Vol 7, No. 2.
Makhdalena.  2009. Internal  Control  : Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian . Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Vol 1, No. 3. Meilyana,  Elizabeth.  2012. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap  Manajemen  Laba Dan  Nilai  Perusahaan  Pada Perusahaan  Manufaktur  Di BEI . Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol 1,No.3. Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Herdius Usman. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika  Untuk  Analisis Ekonomi dan Keuangan. Depok : LP – FEUI. Naibaho, Alex Tarukdatu. 2014. Analisis Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku Terhadap Efektifitas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku .Jurnal Riset Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis Dan Akuntansi, Vol 1. No. 3. Nixson,  Syarifuddin  Kalo,  dkk.  2013. Perlindungan Hukum Terhadap  Whistleblower  dan Justice  Collabolator  Dalam Upaya  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi .  USU  Law
Journal, Vol 2, No.2.
Olander,  Susan.  2004. Whistleblowing Policy : An Element of Corporate Governance. Academic Journal Article. Management  Quarterly,  Vol 45, No. 4
Putra,  Yuniarti  Hidayah  Suyoso.  2010.
Praktik  Kecurangan  Akuntansi
Dalam Perusahaan . El – Muhasaba, Vol 1, No. 1.
Putri,  Caesar  Marga.  2012 .  Pengujian Keefektifan  Jalur  Pelaporan Pada  Structural  Model  Dan Reward Model Dalam Mendorong  Whistleblowing  : Pendekatan  Eksperimen. SNA 15  Banjarmasin,  No.  097. Universitas Lambung Mangkurat. Rasyad, Rasdihan. 2003. Metode Statistik Deskriptif Untuk Umum . Jakarta : Grasindo.
Santoso, Singgih. 2010. Statistik
Multivariat .  Jakarta  :  Elex Media Komputindo.
Semendawai,  dkk.  2011. Memahami Whistleblower . Jakarta. Lembaga  Perlindungan  Saksi dan Korban. Soegoto, Eddy Soeryanto. 2008. Marketing Research The Smart Way  To  Solve  A  Problem. Jakarta : Elexmedia Komputindo. Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Jakarta : Alfabeta.
Suharyadi  dan  Purwanto  S.K..  2009. Statistika : Untuk Ekonomi dan Keuangan  Modern,  Edisi  2 Buku  2 .  Jakarta  :  Salemba Empat.
Susmanchi,  Georgiana.  2012. Internal
Audit  and  Whistle-Blowing .
Economics,  Management,  and Financial  Markets,  Vol  7  (4), 415-421. Tuanakotta, Thodorus M.. 2010. Akuntansi  Forensik  dan  Audit Investigatif,  Edisi  2 .  Jakarta  :
Salemba Empat. Utami, Rini Budi dan Rahmawati. 2008. Pengaruh  Komposisi  Dewan Komisaris  Dan  Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba Pada  Perusahaan  Manufaktur Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek Jakarta. Prosiding  Seminar Ketahanan  Ekonomi  Nasional (SKEN) UPN “Veteran” Yogyakarta. Wahyudi, Dudi. 2014. Dampak Penerapan  Good  Corporate Governance Terhadap Kepatuhan  Pajak  Perusahaan . Diakses dari www.bppk.depkeu.go.id  pada tanggal 14 Maret 2015, <http://www.bppk.depkeu.go.i d/publikasi/artikel/167-artikel- pajak/19453-dampak-
penerapan-good-corporate- governance-terhadap- kepatuhan-pajak-perusahaan>
Worlton,  Amy  E..  2005. EU  Widens
Security  ofSOX  Whistleblower Hotline . Diakses dari www.wileyrein.com pada tanggal 11 Maret 2014, <http://www.wileyrein.com/pu blications.cfm?sp=articles&ne wsletter=4&id=220>.
Zulfikar,  Rudi,  Rita  Rosiana  dan  Ratu
Ayu  Fanisa  Nariah.  2015. Corporate Governance dan Pengungkapan Pengendalian Internal. Jurnal Akuntansi Kajian  Ilmiah  Akuntansi,  Vol
1, No 2, Januari 2015. ISSN : 2339 – 2436.