## MANAJEMEN TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PARADIGMA EKOLOGI POLITIK

## Wasisto Raharjo Jati

## Abstract
Developmentalism is still the dominant perspective in managing natural resources. Nature is strategic  economic  assets  that  sparked  the  exploration  and  exploitation  of  natural  wealth.  The implication  is  massive  environmental  damage  in  many  places.  Political  Ecology  emerged  as alternative  perspective  in  managing  natural  resources  to  build  synergy  between  nature  and  human relationships  through  local  wisdom.  This  paper  will  review  briefly  the  prospects  and  challenges  of political ecology as alternative paradigm in the natural resource management.
Key Words : natural resource management; developmentalism; political-ecology; local wisdom

## A.   PENDAHULUAN
Studi  ini  menfokuskan  pada  pokok  bahasan  mengenai  perspektif  ekologi politik sebagai paradigma alternatif dalam tata kelola sumber daya alam. Selama ini paradigma  yang  dominan  yang  berkembang  dalam  tata  kelola  sumber  daya  alam adalah pembangunanisme dan neoliberalisme yang sangat ekonomi sentris. Dalam pandangan  kedua  paradigma  tersebut,  sumber  daya  alam  diperlakukan  sebagai objek  konsumtif  dalam  mencapai  rasio  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi. Hal itulah yang kemudian memunculkan adanya perilaku eksplorasi dan eksploitatif yang  berlebihan  dalam  mengeruk  kekayaan  bumi  untuk  dimanfaatkan  sebesar- besarnya  untuk  kepentingan  ekonomi.  Implikasi  yang  timbul  kemudian  adalah rusaknya tatanan ekosistem lingkungan alam yang diikuti dengan hadirnya bencana alam  sebagai  bentuk  kemarahan  alam  kepada  manusia  yang  rakus.  Maka  pada lokus  inilah  kemudian  sumber  daya  alam  berubah  menjadi  kutukan  ekonomi  bagi mondernitas kehidupan manusia.
Munculnya  kesadaran  akan  rentannya  bencana  alam  yang  diakibatkan perilaku  rakus  dalam  manajemen  sumber  daya  alam  menciptakan  pergeseran paradigma  dalam  tata  kelola  sumber  daya  dari  semula economic  development menuju sustainable  development pada  pertengahan  tahun  1990-an.  Alam  mulai mendapat pengakuan politis dalam studi politik maupun studi ekonomi bahwa sudah selayaknya alam dan manusia merupakan entitas organisme yang seharusnya hidup bersama  di  bumi  ini  (Kapoor,  2001:8).  Adapun  wujud  nyata  pengakuan  politis tersebut  bisa  dilihat  dalam  revitalisasi  kearifan  lokal  sebagai  model  manajemen alternatif  dalam  tata  kelola  sumber  daya  alam.  Dalam  perspektif  ekologi  politik, kearifan lokal dipandang sebagai praksis dalam menyeimbangkan harmoni manusia dengan  alam  kaitannya  bagaimana  manusia  memperlakukan  alam  dan  alam menyediakan kebutuhan material ekonomi bagi manusia.
Tulisan  dalam  studi  ini  akan  diawali  dengan  pemaparan  refleksi  singkat mengenai  manajemen  tata  kelola  sumber  daya  alam  selama  ini  yang  justru menghadirkan  kutukan  ekonomi  bagi  manusia.  Uraian  selanjutnya,  akan  dibahas mengenai  perspektif  ekologi  politik  sebagai  studi  alternatif  dalam  manajemen pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan  mencontohkan  pada  aktualisasi  kearifan lokal  sebagai  model  ideal  pengelolaan  sumber  daya  alam  dalam  berbagai  kasus daerah  di  Indonesia.  Tulisan  ini  kemudian  diakhiri  dengan  prospek  dan  tantangan yang  dihadapi  perspektif  ekologi  politik  dan  kearifan  lokal  sebagai  model  maupun kebijakan alternatif dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

## B.   PEMBAHASAN B.1.  Fenomena Kutukan Sumber Daya Alam
Studi  mengenai  mengenai  gagasan  kutukan  sumber  daya  alam  diintrodusir oleh  beberapa  kalangan  ilmuwan  ekonomi-politik,  diantaranya  adalah  Terry  Karl Linch  (1997)  dan  Palley  (2003).  Lokus  kajian  mereka  sendiri  berfokus  pada fenomena  paradoks  yang  terjadi  dalam  kasus  negara  kaya  sumber  daya  alam, namun  bukannya  kaya  malah  justru  menjadi  miskin  sehingga  menimbulkan ketimpangan antara negara dan masyarakat. Dalam memahami fenomena paradoks tersebut,  terlebih  dahulu  perlu  dipahami  mengenai  esensi  kekayaan  sumber  daya alam  sebagai  komoditas  ekonomi. Pertama, kekayaan  sumber  daya  alam  ini merupakan  faktor  dasar  penghasil  kapital  sebagai  basis  aktivitas  ekonomi  suatu negara  sehingga  diperlukan  penanganan  khusus. Kedua, Adanya  penanganan khusus  tersebut  membutuhkan  adanya  kekuatan  monopoli  untuk  mengekstrasikan sumber  daya  alam  tersebut  dalam  bentuk  pendapatan  sehingga  dalam  hal  ini kepemilikan  akan  kekuatan  modal  dan  teknologi  yang  tinggi  menjadi  prioritas tertinggi dalam pengelolaan sumber daya alam (Stiglitz, 2007).
Dua hal tersebut setidaknya memberikan porsi terbesar bagi negara maupun korporasi  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  sebagai  penghasil  kapital.  Negara diberi  peran  sebagai  regulator  dan  korporasi  sebagai  eksekutor  di  lapangan. Munculnya dua aktor hegemonik dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam ini berimplikasi pada marjinalisasi masyarakat sebagai aktor in situ yang sah dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  di  wilayahnya.  Masyarakat  lokal  tidak  diberi  peran dalam  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  secara  jelas  secara  adat- istiadat  merupakan  hak  ulayat  mereka.  Negara  dan  korporasi  tampil  sebagai  aktor predator  ganda  dalam  merebut  sumber  daya  alam  masyarakat  dengan mengatasnamakan pembangunan. Setelah praktik eksplorasi dan eksploitasi selesai dan  kekayaaan  alam  sudah  dijarah  habis  dan  menyisakan  puing-puing  rusaknya alam  dan  lingkungan  masyarakat  yang  porak-poranda.  Adanya  sumber  daya  alam yang  hadir  di  masyarakat  justru  berubah  menjadi  kutukan  dan  musibah  karena secara  otomatis  masyarakat  lokal  kehilangan  basis  sumber  pendapatan  mereka. Pembangunan  yang  dihasilkan  dari  sumber  daya  alam  sendiri  justru  tidak masyarakat  nikmati,  karena  kekayaan  sumber  dalam  tersebut  justru  dialihkan  ke kota  sebagai  pusat  ekonomi.  Walhasil,  yang  terjadi  kemudian  adalah  terciptanya jurang  ketimpangan  kian  melebar  diiringi  dengan  banyaknya  kasus  kemiskinan, kelaparan, maupun menurunnya sanitasi keseharan masyarakat.

## B.2.   Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam Tradisional
Istilah  “pembangunan”  kaitannya  dengan  manajemen  pengelolaan  sumber daya  alam  merupakan  relasi  yang  sangat  krusial  dan  ironis.  Dikatakan  demikian, karena sumber daya alam ini diperlakukan layaknya mesin ekonomi yang senantiasa dipaksa  untuk  menghasilkan  kemanfaatan  manusia.  Vandana  Shiva  (1995)  menilai dimensi  pembangunanisme  yang  berlangsung  di  negara  dunia  ketiga  sendiri merupakan  kelanjutan  praktik  kolonialisme  yang  terjadi  di  masa  lalu.  Shiva mengajukan  ist ilah  “sindrom  eksploitasi” (exploitation  syndrome) untuk  mengkritisi wacana pembangunanisme yang berkembang dalam negara dunia ketiga.  Sindrom tersebut  meliputi  dua  tahapan  utama. Pertama, munculnya  kepemilikan  barang privat  untuk  menggantikan  barang  publik  dalam  manajemen  pengelolaan  sumber daya alam. Konsep kepemilikan publik sendiri dinilai tidak menguntungkan dari segi ekonomis  dan  tidak  mendorong  manusia  untuk  berekspresi  secara  bebas  dalam beraktivitas  ekonomi.  Kepemilikan  barang  privat  menciptakan  perilaku  konsumtif
yang  besar  untuk  memuaskan  kebutuhan  ekonomi  masing-masing  sehingga menciptakan fenomena tragedy of the commons dalam masyarakat. Tragedy of the Commons merupakan  istilah  yang  Garrett  Hardin  (1968)  mengenai  adanya ketidakseimbangan  kebutuhan  konsumtif  populasi  manusia  dengan  ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Adanya ketidakseimbangan tersebut menciptakan  adanya  perilaku  rakus  manusia  untuk  terus  memenuhi  kebutuhannya dengan  terus-menerus  mengeksploitasi  kekayaan  alam.  Alam  yang  semula merupakan collective goods kemudian dikapling-kapling menjadi kepemilikan barang privat  sebagai bentuk aksi rasionalitas ekonomi. Selagi sumber daya alam tersebut masih  menyediakan  kekayaan  alam  melimpah,  manusia  akan  terpacu  untuk mengeksploitasinya  sampai  habis.  Hingga  pada  suatu  ketika  sumber  daya  alam  itu habis,  maka  manusia  akan  berpindah  mencari  potensi  sumber  daya  alam  lainnya untuk dieksploitasi.
Kedua ,  berdirinya  aparatus  birokrasi  pemerintahan  yang  melegalkan  dan mengizinkan adanya komersialisasi barang publik tersebut dikarenakan pendapatan negara  amatlah  tergantung  dari  ekstrasi  yang  dihasilkan  dari  sumber  daya  alam tersebut.  Adanya  peralihan  sumber  daya  alam  dari  barang  publik  menjadi  barang privat  sangatlah  erat  berkaitan  dengan global  disorder maupun global  instabilities yang menekankan pada denegaranisasi dalam aspek ekonomi (Endaryanta, 2007 : 15). Peran eksesif negara dalam mengatur aktivitas ekonomi dinilai tidak kompetitif dalam membangun dan menciptakan iklim perekonomian yang sehat dalam rangka menciptakan angka pertumbuhan ekonomi (Jati, 2011). Pasarlah harusnya didorong sebagai  eksekutor  dalam  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi.  Adapun  langkah pertama  dilakukan  adalah  melakukan  komodifikasi  atas  sumber  ekonomi  non komersial  yang  dikuasai  oleh  basis  kepemilikan  komunal  oleh  masyarakat  lokal. Komodifikasi tersebut menciptakan kondisi marketable goods yakni keadaan dimana barang  publik  yang  sejatinya  bernilai  sosial  berubah  menjadi  barang  privat  bernilai ekonomis.
Konsepsi  kepemilikan  barang  privat  dalam  manajemen  pengelolaan  sumber daya  alam  sendiri  kemudian  menempatkan  pola  hierarkis  regulator  negara  atas kontrol  sumber  daya  alam  sebagai  aset  ekonomi  strategis.  Kontrol  tersebut  dapat dapat  diaktualisasikan  dalam  serangkaian  pembuatan  regulasi  dan  maupun kebijakan yang mengikat.  Adanya bentuk kontrol hierarkis negara terhadap sumber daya  alam  inilah  yang  kemudian  disebut  sebagai  manajemen  pengelolaan  sumber daya  alam  tradisional  (Tompkins,  2005:2).  Adapun  corak  ideologis  dalam manajemen pengelolaan model tradisional ini mengedepankan aspek pembangunanisme.  Dalam  model  tradisional  ini,  regulasi  negara  berperan  sebagai patron  pasar  yang  bekerja  sebagai resource  users dalam  melakukan  praktik eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam.  Selengkapnya  bisa  dilihat  dalam gambar berikut ini.

## Gambar 1 : Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam Tradisional
Sumber : Brown (2002) cited in Tompkins (2005)
Dalam  model  tradisional  tersebut.  terlihat  mekanisme top-down yang dilakukan  oleh  negara  dalam  mengatur  potensi  kekayaan  sumber  daya  alam.  Pola manajemen  tersebut  sudah  menjadi  pola  baku  dalam  pengelolaan  sumber  daya alam  di  berbagai  negara  dunia  ketiga  yang  banyak  diimplementasikan  dalam berbagai  produk  kebijakan.  Terbentuknya  pola  hegemonik  yang  menempatkan negara dan pasar dalam pengelolaan sumber daya tersebut menimbulkan resistensi masyarakat lokal. Resistensi tersebut timbul sebagai upaya survivalitas masyarakat untuk  menjaga  sumber  daya  alam  di  wilayahnya  supaya  tidak  dieksploitasi  secara masif.  Umumnya  pola  resistensi  yang  dilakukan  sendiri  dilakukan  oleh  kalangan masyarakat  pribumi  yang  menjunjung  tinggi  adat-istiadat  maupun  kearifan  lokal dalam  menjaga  lingkungan  alam  tempat  tinggalnya.  Hal  tersebut  bisa  dimaknai sebagai  terbentuknya  basis  gerakan  ideologis  eko-populisme  yakni  untuk menyeimbangkan  kehidupan  manusia  dengan  alam  sekitarnya.  Eko-Populisme merupakan  agenda politik  masyarakat  lokal yang  berorientasi  utama penyelamatan kesejahteraan  dan  kemakmuran  bersama  masyarakat  tersebut  dengan  tetap mempertahankan  kontrol  kendali  atas  keberadaan  sumber  daya  alam  berada  di pihak mereka.

## B.3.   Resistensi Masyarakat Pribumi
Adapun  tumbuh  kembangnya  gerakan  eko-populisme  ini  sangatlah  erat kaitannya  dengan  praktik  pembangunanisme  yang  secara  berangsur-angsur  mulai menggerogoti  kekayaan  alam  untuk  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi.  Berbagai kasus menarik gerakan eko-populisme dilakukan oleh masyarakat dunia ketiga baik itu  di  India,  Brazil,  Filipina,  maupun  Nigeria.  Tercatat,  munculnya  gerakan  eko- populisme ini diinsiasi oleh gerakan Chipko di India. Chipko di India sendiri dilakukan komunitas  masyarakat  adat  bernama  bernama Tehri  Garhwa .  Komunitas garhwa menganggap  bahwa  hutan  merupakan  ibu  karena  hutan  tempat  menyediakan  air, bercocok  tanam,  penyedia  bahan  bangunan,  maupun  penyedia  sumber  makanan bagi  masyarakat  sehingga  harus  dijaga  kelestariannya  supaya  hutan  terus  bisa memberikan  sumber  penghidupan  bagi  komunitas  masyarakat  tersebut.  Hutan  di Pegunungan  Himalaya  memang  dikenal  penghasil  kayu  terbaik  di  pasaran
internasional  sehingga  memicu  India  untuk  melakukan  deforestasi  hutan  tersebut. Komunitas  masyarakat  ini  menentang  praktik  deforestasi  hutan  dengan  cara memeluk  pohon (chipko) sebagai  bentuk  protes  atas  praktik  pembalakan  liar  yang dilegalkan negara untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor kayu industri.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  gerakan  resistensi  chipko  tidak  lagi situasional  dan  lokal  seperti  yang  dilakukan  gerakan  masyarakat  garhwa  di  kaki Pegunungan  Himalaya,  Negara  Bagian  Uttar  Pradesh. Chipko menyebar  ke berbagai negara bagian India seperti halnya Himachal Pradesh di utara, Karnataka di selatan, Rajasthan di barat, Bihar di timur, dan Vindhyas di India Tengah.  Banyak kasus penindasan yang dialami oleh gerakan chipko di India karena perilaku represif aparatus  negara  yang  menganggap chipko merupakan  antek  komunis  yang berseberangan dengan liberalisme. Kasus kekerasan aktivis chipko ini diberitakan di berbagai  media  global  sehingga  berhasil  menekan  pemerintah  India  untuk menghentikan  praktik  kekerasan  kepada  aktivis chipko .  Pada  akhirnya,  resistensi chipko  berhasil  mendapatkan  pengakuan  pemerintah  India  dengan  melakukan moratorium deforestasi hutan yang dikelola masyarakat adat.
Selain  halnya chipko ,  gerakan  eko-populisme  lain  yang  tumbuh  dalam masyarakat  India  adalah  Narmada  Bachao  Andolan  (NBA)  dalam  upaya penghentian pembangunan dam Sardar Sarovar di Sungai Narmada yang disponsori Bank Dunia. Gerakan NBA ini dilakukan oleh kelompok petani gurem Adivasi untuk memperjuangkan  hak  untuk  hidup  di  kawasan  Narmada.  Mereka  menolak  untuk direlokasi  pemerintah  dan  lahannya  disita  untuk  pembangunan  dam.  Bagi  aktivis NBA,  pembangunan  dam  akan  berdampak  pada  sedimentasi  sungai  sehingga berdampak  pada  hasil  pertanian  yang  jelek  karena  irigasi  semakin  menyempit. Protes  pun  dilakukan  dengan  cara  menduduki  bangunan  dam  sampai  pada kampanye  internasional  yang  menyeruakan  bahwa  pembangunan  dam  berdampak pada  rusaknya  tatanan  kearifan  lokal  masyarakat  setempat.  Bagi  masyarakat Narmada, Sungai merupakan sumber kehidupan karena menyediakan air irigasi bagi pertanian  dan  perikanan  serta  air  minum  bagi  penduduk.  Oleh  karena  itulah, masyarakat  paham  betul  kalau  sungai  tersebut  dibendung,  akibatnya  yang  terjadi kualitas air  akan  semakin  jelek  karena tercampur  lumpur  sehingga  mematikan  ikan maupun hasil panen menjadi puso.
Perlawanan  sengit  dalam  mempertahankan  hak  ulayat  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam  diperlihatkan  oleh  masyarakat  Indian  Meksiko  yang  tergabung dalam Ejército  Zapatista  de  Liberación  Nacional (EZLN)  yakni  laskar  militansi perjuangan  kemerdekaan  Meksiko  Selatan  di  bawah  kepemimpinan  Emiliano Zapata.  Munculnya  resistensi  yang  dilakukan  EZLN  ini  berkaitan  erat  dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan bebas antara Meksiko dan NAFTA pada 1  Januari  1994.    Adapun  substansi  poin  perjanjian  tersebut  adalah  deregulasi negara  atas  kontrol  harga  jagung  nasional,  pembukaan  pasar  konsumsi  Meksiko yang mengizinkan komoditas pertanian Amerika Serikat masuk dan pengambilalihan hutan  Lacandon  sebagai  kawasan  biokonservasi  yang  dikelola  negara.  Perilaku sepihak  negara  yang  melakukan  akusisi  hutan  Lacandon  inilah  yang  kemudian menimbulkan protes karena hutan tersebut adalah tempat tinggal masyarakat Indian selama  beradab-abad.  Gelombang  protes  kian  tereskalasi  manakala  banyak masyarakat  petani  jatuh  miskin  di  Chiapas  dan  Oaxaca  pada  era  perdagangan bebas, sementara banyak tuan tanah yang justru makin kaya dengan membeli lahan petani dan mempekerjakan petani tersebut.
EZLN bangkit melawan negara yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kurang memperhatikan masyarakatnya. Oleh karena itulah, EZLN melakukan
pemberontakan di Negara Bagian Chiapas, Meksiko Selatan dengan membebaskan tahanan  penjara,  menembaki  apparatus  militer  negara,  dan  menduduki  kantor pemerintah.  EZLN  kemudian  berhasil  dipukul  mundur  militer  Meksiko  menuju kawasan hutan Lacandon. Dalam kawasan hutan ini, EZLN mengalami transformasi dari gerakan militansi senjata menuju gerakan intelektualitas. EZLN juga mendirikan negara  imajiner  yang  didalamnya  terdapat  sistem  ekonomi,  politik,  kenegaraan, maupun sosial budaya yang berbeda dengan Meksiko. EZLN menyediakan sebuah alternatif  dalam  menata  dunia  yang  nyaman  ditinggali  semua  manusia  melalui pengedepanan  jiwa  sosial,  emansipasi,  dan  toleransi  Menurut  Subcomandante Marcos selaku pemimpin gerakan, negara imajiner yang dibangun oleh EZLN sendiri merupakan gambaran dunia yang diimpikan oleh masyarakat dimana keadilan sosial dan  kesejahteraan  terdapat  di  semua  lini  kehidupan  tanpa  ada  ketimpangan  kaya dan  miskin.  Marcos  menilai  kehidupan  masyarakat  Meksiko  hari  ini  sangatlah kontradiktif  dimana  kapitalisme  global  telah  menciptakan  jurang  ketimpangan melebar antara kaya dan miskin.
Berkembangnya gerakan eko-populisme dalam analisa Ranjit Dwivedi (2001: 235)  juga  diikuti  dengan  tumbuhnya  ideologi  kiri  seperti  halnya  Marxist  maupun Sosialisme  karena  gerakan  ini  juga  mengkritik  manajemen  sumber  daya  alam  ini hanya  memenuhi  kepentingan  ekonomi  borjuasi-kapitalis  saja  sedangkan masyarakat  mengalami  ketimpangan  ekonomi.  Dalam  tabel  berikut  ini,  Dvivedi merangkum  gerakan  eko-populisme  yang  terjadi  di  berbagai  negara  dunia  ketiga berikut isu pembentuk gerakannya
Tabel 1 : Gerakan Eko-populisme Populer di Negara Dunia Ketiga Gerakan  Isu Gerakan Aksi Gerakan Aktor Ideologi Chipko Deforestasi memeluk pohon (chipko) ,reforestasi hutan Masyarakat adat,  aktivis wanita, NGO Gandhian, Marxist Chico Pengusiran  untuk proyek dam sungai Militansi senjata dan protes damai Gereja, milisi senjata Marxist, Ogoni Protes  tambang minyak Shell Transformasi protes separatisme Masyarakat Adat Ogoni Marxist Zapatista  Akuisisi Hutan oleh Negara Militansi dan kampanye global Masyarakat Indian Sosialis- Marxist MTB Perkebunan Protes dan boikot Buruh Sosialis
Sumber :  Ranjit Dwivedi (2001)
Dalam  tabel  tersebut,  kita  bisa  melihat  ada  berbagai  macam  varian  aksi gerakan eko -populisme yang berbeda mulai dari aksi damai dengan melakukan aksi protes  dan  boikot  hingga  pada  cara  ekstrim  dengan  militansi  senjata.  Beragamnya aksi  tersebut  sangatlah  tergantung  pada  kondisi  situasional  tempat  resistensi tersebut  muncul  maupun  eskalasi  konflik  yang  terjadi.  Dalam  masyarakat  Ogoni  di Nigeria,  isu  pengelolaan  sumber  daya  alam  sendiri  sudah  terkait  dengan  ranah geopolitik  dimana  Nigeria  Utara  yang  selama  ini  menjadi  daerah  penghasil  minyak bumi  terbesar  di  Nigeria  justru  masyarakatnya  mengalami  kemiskinan  parah dibandingkan dengan daerah Selatan yang makmur berkat rezeki minyak dari Utara tersebut.  Maka  implikasi  yang  timbul  kemudian  memunculkan  adanya  aksi separatisme dengan membentuk  negara  baru  terlepas dari  Nigeria.  Arturo  Escobar
(1995)  menilai  munculnya  gerakan  eko-populisme  sendiri  sangat  erat  kaitannya dengan  dimensi  pertumbuhan  yang  dijanjikan  dalam  proses  pembangunan  sendiri telah  mengubah  esensi  manusia  dari  entitas  sosial  menuju  entitas  ekonomi. Akibatnya  yang  terjadi  kemudian  manusia  saling  berkompetisi  sengit  satu  sama lainnya tanpa melihat efek destruktif yang telah mereka perbuat.
Pemberitaan  media  internasional  mengenai  resistensi  yang  dilakukan  oleh masyarakat  pribumi  yang  mengangkat  tema  kerusakan  lingkungan  alam  yang diakibatkan  oleh  perilaku  kerakusan  manusia  dalam  mengeksploitasi  sumber  daya alam  telah  membuka  pandangan  dan  kesadaran  negara-negara  dunia  untuk merawat  dan melestarikan kembali lingkungan alam dunia  yang rusak.  Tumbuhnya keasadaran  tersebut  juga  diikuti  dengan  temuan  berbagai  NGO  yang  bergerak dalam  isu  lingkungan  seperti  Green  Peace  dan  Oxfam  serta  temuan  IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Changes) bahwa bumi semakin  rapuh karena menipisnya  lapisan  ozon  di  atmosfer  bumi  yang  kian meluas  setiap  tahunnya  serta melelehnya  lapisan  es  di  kutub  utara  dan  selatan  akibat  pola  industrialisasi  yang menghasilkan  gas  buang  beracun  yang  melubangi  lapisan  ozon  sementara lingkungan  hutan  sebagai  penyerap  gas  buang  justru  telah  dirusak  hingga  menjadi kawasan hutan gundul. Kondisi demikian mendorong manusia untuk kembali kepada alam  dan  merevisi  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam  model  tradisional yang dinilai bukannya mengelola alam dengan baik, namun malah merusak alam itu sendiri.  Kondisi  demikian  memicu  berbagai  aksi  politik  pro  lingkungan  dengan mengatasnamakan  politik  hijau (green  politics) di  berbagai  negara.  Sinergi  antara lingkungan  dan  politik  itulah  yang  kemudian  melahirkan  paradigma  baru  dalam kajian politik yang bernama Ekologi Politik.

## B.4.   Ideologi Ekologi-Politik dan Revitalisasi Kearifan Lokal
Kajian  Ekologi-Politik  sendiri  diintrodusir  dalam  gagasan  Ulrich  Beck  (1992) tentang  Masyarakat  Resiko (Risk  Society) .  Dalam  pandangan  modernisme, masyarakat resiko sendiri hadir dalam bentuk lahirnya kesadaran manusia mengenai bencana yang akan terjadi di masa depan. Manusia modern berpikir bahwa hadirnya bencana  di  masa  depan  sendiri  dapat  harus  diminimalisir  dan  direduksi  resiko destruktifnya  terhadap  kehidupan  modern  manusia.  Hadirnya  bencana  adalah sesuatu  yang  fatalis  dalam  pola  linearitas  perkembangan  kehidupan  manusia sebagaimana  paradigma  modernisme  karena  bencana  akan  menghancurkan capaian  pembangunan  manusia  selama  ini  dalam  sekejap.  Konsepsi  masyarakat resiko ini menganjurkan manusia untuk bersahabat dengan lingkungan alam supaya bencana  yang  diakibatkan  kerusakan  alam  lebih  terkelola  dampak  resikonya.  Oleh karena  itulah,  manusia  modern  masa  kini  sebisa  mungkin  harus  mengontrol  diri untuk  tidak  secara  terus-menerus  tergantung  pada  eksploitasi  sumber  daya  alam dengan  mengembangan  model  alternatif  lainnya.    Maka  dalam  tataran  ini, lingkungan mulai mendapatkan tempat sebagai subjek partisipan dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Modernitas juga mulai merangkul bentuk norma, nilai, dan pengetahuan dalam kearifan lokal masyarakat untuk merumuskan kembali manajemen sumber daya alam.
Perspektif  ekologi-politik  hadir  sebagai  paradigma  alternatif  dalam merumuskan  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  yang  afirmatif  dengan  kondisi lingkungan alam. Kajian keilmuan ekologi-politik ini merupakan bentuk perkembangan  dari  kompleksitas  persoalan  yang  dihadapi  oleh  sistem  ekologi planet  bumi,  dimana  terjadi  relasi  rumit  antara  manusia  dengan  alam  yang  saling menegasikan. Secara definitif, perspektif ekologi-politik sendiri dapat diartikan kajian
politik yang memahami relasi manusia dengan perubahan lingkungan sebagai hasil dari  proses-proses  politik  (Dharmawan,  2007).  Oleh  karena  itulah,  kajian  ekologi- politik  ini  selalu  mengkritisi  dan  mempertanyakan  konsep  ekonomi-politik  dalam developmentalisme  yang  berandil  besar  dalam  perubahan  lingkungan.  Baik  alam dan manusia selama ini berada relasi oposisi biner dimana manusia yang dianggap sebagai  pengatur  sumber  daya  alam  di  planet  ini  selalu  bertindak  semena-mena terhadap lingkungan sehingga kemudian menjadi rusak. Adanya praktik penundukan alam  oleh  manusia  tersebut  dalam  aliran  etika  lingkungan (eco-ethics) disebut antroposentrisme. Secara desain ontologis, aliran antroposentrisme ini mengandaikan  bahwa  manusia  adalah  pusat  dari  seluruh  kehidupan  dan  alam diciptakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia.  Manusia  berperan  besar  untuk memberi  nilai  untuk  menentukan  layak  tidaknya  alam  sebagai  suatu  benda.  Oleh karena  itulah,  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  model  tradisional  bisa dikatakan sebagai tata kelola beraliran antroposentrisme.
Perspektif  ekologi-politik  menolak  aliran  antroposentrisme  yang  berkembang dalam  wacana  pembangunanisme.  Alam  hanya  diibaratkan  sebagai  entitas non- living yang  hanya  menjadi  objek  kuasa  bagi  manusia.  Dalam  hal  ini,  perspektif ekologi  politik  sendiri  mendorong  adanya  ekosentrisme.  Paradigma  ekosentrisme merupakan  aliran  dalam  etika  lingkungan  yang  memposisikan  antara  manusia dengan  alam  dalam  relasi  yang  timbal  balik  dan  saling  membutuhkan  sebagai bagian  dari  komunitas  biosfer.  Manusia  dan  alam  merupakan  entitas  yang melengkapi dan menghidupi dalam relasi kausalistik dengan melakukan mekanisme pertukaran (exchanges) . Adapun pertukaran yang dilakukan oleh manusia dan alam sendiri  meliputi  energi,  materi,  dan  informasi  sepertei  yang  tertera  dalam  tabel berikut ini.

## Gambar 1 : Mekanisme Pertukaran Antara Alam dan Manusia
Sumber : Dharmawan (2007 : 16)
Mekanisme  yang  tertera  dalam  gambar  tersebut  menggambarkan  adanya konsep  kebutuhan  dasar (basic  needs) antara  manusia  dengan  alam  yang  saling berkaitan.  Manusia  memiliki  kebutuhan  atas  hasil  alam  untuk  mencukupi  sandang, pangan,  dan  papan  dari  hasil  sistem  ekologis  alam.  Sebaliknya  pula,  alam membutuhkan  manusia  melalui  pendekataran  teknokratisnya  untuk  senantiasa menjaga  ketahanan (nature  sustainability) alam  agar  berproduksi  menghasilkan kemanfaatan bagi manusia.
Aspek  ketahanan (nature  sustainability) menjadi  perhatian  utama  bagi  perspektif ekologi-politik  dalam  menawarkan  gagasan  alternatif  dalam  menata  manajemen pengelolaan sumber daya alam. Vandana Shiva (1988) dalam bukunya Staying Alive menuturkan  dimensi  ketahanan (sustainability) dalam  perspektif  ekologi  politik sendiri  meliputi  du  hal  utama  yakni  pengelolaan  sumber  daya  berbasiskan masyarakat (the  commons) dan  adanya  keadilan  bagi  lingkungan (environmental justice) . Pemikiran Shiva mengenai adanya keadilan lingkungan banyak dipengaruhi oleh  aliran  Gandhinian  yang  mengangkat  tentang  keadilan  bagi  bumi.  Dalam pandangan  Gandhi,  baik  bumi  maupun  manusia  sebenarnya  adalah  satu  kesatuan dan tidak  ada  dikotomis  antara  pengatur dan  yang  diatur.  Bumi menyediakan  alam yang melimpah ruah bagi manusia dan manusia yang kemudian memanfaatkannya untuk  kelestarian  bumi.  Bagi  Gandhi,  bumi  tidak  disediakan  bagi  manusia  yang rakus dan tamak, melainkan disediakan bagi manusia yang memiliki kepedulian dan kepekaaan  terhadap  lingkungan  yang  berada  di  sekitar  tempat  tinggalnya.  Lebih lanjut selengkapnya lihat John S. Moolakkattu (2010 : 152-154).
Dalam  penerapan  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam  tradisional yang  menjadi  wacana  dominan  di  berbagai  negara  telah  menghancurkan  sendi- sendi ekologis alam tersebut. Adanya penetrasi produk rasionalitas dari Barat seperti halnya  teori  pengetahuan  tentang  peningkatan  pertanian  sejatinya  telah  merusak tatanan  pengetahuan  pertanian  masyarakat  lokal.  Oleh  karena  itulah,  Shiva mendorong masyarakat (the commons) juga diberi peran dalam pengelolaan sumber daya  alam.  Menurut  Shiva,  pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasiskan  pada masyarakat  lebih  adil  dan  merata  baik  manusia  maupun  alam  karena  masyarakat yang  tahu  persis  kondisi  situasional  mengenai  sumber  daya  yang  terdapat  di tempatnya.  Lebih  lanjut  Shiva  menjelaskan  konsep the  commons dalam  aspek ekologi-politik tata kelola sumber daya alam sebagai berikut.
“The notion of commons in natural resources management implies resources is  owned,  managed,  and  used  by  the  community.  A  commons  embodies  social relations  based  on  interdependence and  cooperations . There  are  clear  rules  and principles  :  there  are  systems  of  decision  making  …  A  democratic  form  of governance is what made and makes, a commons a commons (Shiva, 1988 : 21). Dalam kutipan tersebut, diperlukan adanya aturan dan pengambilan kebijakan yang  jelas  dalam  mekanisme  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Shiva  mengkritik selama  ini  aturan  tata  kelola  sumber  daya  tidaklah  jelas  dan  hanya  berlangsung secara top-down sehingga  masyarakat  hanya  menerima  pelaksanaannya  saja, tanpa  tidak  bisa  memprotes  aturan  tersebut  yang  pada  akhirnya  merugikan masyarakat  juga.  Oleh  karena  itulah,  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam juga  harus  memberi  tindakan  afirmatif  bagi  masyarakat  untuk  tampil  sebagai  aktor penting  selain  halnya  negara  dan  masyarkat.  Ide  Shiva  mengenai  model pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasiskan  pada  mekanisme  masyarakat  sendiri memiliki  similaritas  dengan  konsep common  pool  resources yang  diusung  oleh Ostrom (1990) dalam Governing The Commons . Ostrom menilai setidaknya terdapat tiga  model  utama  dalam  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam  yakni states way, market way, dan common pool resources. Model pertama, Pola negara sentris memiliki  keuntungan  untuk  membagi  secara  merata  hasil  kekayaan  sumber  daya alam  kepada  masyarakat,  namun  aktor  lain  tidak  diberi  peran  dalam  tata  kelola sumber  daya  alam  karena  dimonopoli  negara.  Model  kedua,  pola  pasar  memberi banyak pilihan konsumtif, namun pasar juga cenderung ekspansif untuk melakukan komodifikasi  barang  publik  menjadi  barang  privat.  Dan  yang  terakhir  Model  ketiga, common  pool  resources diposisikan  sebagai  model  alternatif  dalam  pengelolaan
sumber  daya  alam  dimana  redistribusi  terhadap  masyarakat  akan  lebih  adil  dan berkesinambungan.
Alam diperlakukan bak sapi perah yang dipaksa untuk terus berkesinambungan  memenuhi  kebutuhan  manusia  tanpa  ada  timbal  balik  manusia untuk  memperbaharui  kondisi  alam  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Shiva  menyerukan adanya  keadilan  bagi  lingkungan (environmental  justice) .  Alam  perlu  mendapat keadilan  dalam  bentuk  legalitas  hukum  maupun  produk  politik  yang  perlu diperjuangkan. Adapun dimensi keadilan bagi lingkungan (environmental justice) ini meliputi berbagai aspek yakni pelibatan pengetahuan lokal, advokasi terhadap aksi perusakan  lingkungan,  maupun  mendorong  terciptanya  panel  internasional pelestarian lingkungan.
Adapun  langkah  pertama  yang  perlu  diwujudkan  dalam  menyusun  ulang manajemen  pengelolaaan  sumber  daya  alam  agar  lebih  ramah  lingkungan  adalah dengan  menanamkan  spirit green  tought. Spirit  ini  mengajak  semua  elemen masyarakat untuk kembali memikirkan makna alam sebagai bentuk makhluk hidup. Selama  ini,  yang  berkembang  dalam  pemahaman common  sense dalam  struktur ontologis  pengetahuan  publik  adalah  lingkungan  hijau  merupakan  entitas  yang  tak hidup (non-living) karena  tidak  bisa  menggerakkan  kekuatan  indrawi  seperti  halnya manusia  dan  diciptakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia.  Adanya pemahaman  tersebut  muncul  karena  adanya  aliran  antroposentrisme  yang  hinnga kini  masih  menjadi  pengetahuan  dominan  ditambah  lagi  dengan  doktrin  ekonomi- politik  yang  menilai  manusia  sebagai  pengatur  alam.  Dalam  hal  ini, green  tought berusaha untuk mendekonstruksi ulang mengenai dikotomi berharga (valuable) dan tidak berharga (non valuable) dalam menilai dan memperlakukan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dianggap bernilai seperti halnya tambang dan mineral akan diperlakukan  secara  istimewa  karena  mampu  menghasilkan  kemakmuran  bagi manusia  sementara  bagi  yang  tidak  berharga  hanya  akan  dibiarkan  oleh  manusia. Sumber  daya  alam  tidaklah  sepantasnya  diperlakukan  seperti  itu  karena  semua sumber  daya  alam  pastilah  bernilai  semua  bagi  kemanfaatan  manusia  dan  tidak sepantasnya  pula  manusia  melakukan  pembiaran  atas  kondisi  lingkungan  sekitar karena persepsi kurang berharga.
Langkah kedua yakni meletakkan esensi environmentalism dalam perumusan kebijakan publik terutama yang menyangkut dengan pembangunan. Environmentalism dimaknai  sebagai  sikap  politik  yang  mengedepankan  isu lingkungan  sebagai  bentuk  agenda  yang  diperjuangkan  dalam  meraih  kekuasaan. Dalam  hal  ini,  sikap Environmentalism bisa  dilihat  dari  pembentukan  partai  hijau (green  party) yang  terdapat  di  kawasan  negara  Eropa  dimana  partai  tersebut memprioritaskan  atas  permasalahan  lingkungan  yang  rusak  akibat  pola industrialisasi  yang  menghasilkan  zat-zat  yang  berbahaya  bagi  ekosistem  alam. Selama  ini  paradigma  utama  yang  berkembang  dalam  perumusan  kebijakan publik pembangunan  selalu  menekankan  pada  aspek  orientasi  ekonomi (economic oriented) .  Pola  pikir  ekonomi  ini  selalu  bertindak  efisien  dalam  perencanaan kebijakan  dan  efektif  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang  sering  kali  hirau  terhadap implikasi  yang  ditimbulkan  dari  kebijakan  tersebut.    Oleh  karena  itulah,  paradigma orientasi  ekonomi  sebisa  mungkin  direduksi  secara  bertahap  karena  kerusakan lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  kebijakan  yang  berorientasi  ekonomi  sudah mengancam  di  masa  depan.  Max  Koch  (2012)  menilai  penerapan  ideologi environmentalism sangatlah  urgen  dan  signifikan  diterapkan  bagi  semua  negara  di dunia  mengingat  perubahan  lingkungan  yang  teruslah  terjadi  akibat  laju  mesin kapitalisme  yang  tidak  terkontrol  dalam  menghasilkan  profit.  Koch  menyarankan
adanya  ekonomi  lingkungan  yakni  aktivitas  ekonomi  ramah  terhadap  lingkungan dimana terdapat prosedur regulasi yang ketat mengenai pengolahan limbah industri, penggunaan bahan organik, maupun adanya filterisasi pada gas buang supaya tidak menimbulkan  adanya  gas  buang.  Munculnya  konsepsi  ekonomi  lingkungan  juga tidak  terlepas  dari dua  hal penting  yakni  perubahan  lklim (climate  change) maupun pemansan  global (global  warming) memang  menjadi  isu  menghangat  dalam  dunia internasional.  Akumulasi dari gagasan commons dan environmental justice tersebut menampilkan  gagasan  alternatif  menstrukturisasi  manajemen  pengelolaan  sumber daya  alam  sudah  menjadi  menjadi  keharusan  yang  tak  bisa  terhindarkan.  Hal tersebut  mengingat  dimensi  survivalitas  manusia  untuk  hidup  di  dunia  manakala alam  tempat  tinggalnya  hancur  karena  bencana  alam  otomatis  musnahlah  pula peradaban manusia yang dibangun selama beradab-abad silam.
Paradigma  ekologi-politik  menawarkan  adanya  manajemen  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  berbasiskan  adanya  sinergisitas  antar  berbagai  aktor  baik negara, masyarakat sipil, maupun institusi media dan universitas. Adanya pelibatan kalangan  media  maupun  universitas  sebagai  institusi  yang  memberikan  input pengetahuan  ekologis  bagi  perumusan  kebijakan  pro  lingkungan  (McPherson, 2003:15). Harus diakui bahwa selama ini,  pelibatan kebijakan mengenai tata kelola sumber daya alam maupun lingkungan berlangsung secara negara sentris semata, padahal  seharusnya  aktor  lain  harus  diikutsertakan  baik  secara  lintas  sektoral maupun lintas kultural (Tompkins,2005:6). Sebagaimana dalam gambar berikut ini
Gambar 2 : Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam Ekologi Politik
Sumber : Tompkins (2006 : 6)
Dalam  tabel  tersebut,  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam berlangsung  secara  terdesentralisasi  dari  negara,  masyarakat,  maupun  kalangan media dan universitas dalam kapasitasnya sebagai resource users. Pola manajemen alternatif  ini  mereduksi  peran  pasar  sebagai resource  users yang  sebelumnya dominan  dalam  pola  manajemen  yang  tersentralisasi.  Adanya  penguatan masyarakat  sebagai  aktor  dalam  tata  kelola  sumber  daya  alam  melalui  kearifan lokalnya  memang  perlu  mendapat  ruang  konfirmasi  tersendiri.  Masyarakat  dinilai memiliki nilai adatif dengan alam yang lebih inheren dibandinkan kedua aktor lainnya sehingga  lebih  mampu  memperhatikan  aspirasi  alam  berkat  pengetahuan  kearifan lokal  yang  dimilikinya  (Suhartini,2009).  Dalam  berbagai  kasus  di  daerah,  kearifan lokal  menjadi  panduan  dalam  mengelola  sumber  daya  alam.  Masyarakat  Bali mengenal sistem subak sebagai kearifan lokal dalam tata kelola air pertanian. Selain subak,  dikenal  pula  konsep tirta yang  memaknai  air  sebagai  sumber  kehidupan sehingga masyarakat Bali pun enggan mengotori air. Di Papua pun, ada pelarangan
penebangan  hutan  sembarangan  karena  hutan  dianggap  sebagai  “mama”  yang memberi  sumber  pangan  bagi  masyarakat.  Dalam  masyarakat  bahari  di  Maluku Utara,  berlaku  hukum sasi yakni  pelarangan  berburu  ikan  pada  saat  bulan-bulan tertentu  karena  perburuan  terus-menerus  akan  menghilangkan  ikan.  Besarnya kemanfaatan  kearifan  lokal  sebagai  paradigma  kebijakan  publik  tentang  tata  kelola sumber  daya  alam  perlu  diafirmasi  sebagai  langkah  partisipatoris  masyarakat menyeruakan  aspirasinya  tentang  pelestarian  lingkungan  (Stefanus,  2005),  seperti dalam tabel berikut ini.

## Gambar 3 : Desain Kebijakan Publik Pengelolaan SDA Berbasis Kearifan Lokal
Sumber : Stefanus Stanis (2005:12)

## B.5.   Tantangan Manajamen Tata Kelola Berbasis Ekologi-Politik
Upaya  merealisasikan  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasis ekologi-politik  sendiri  menemui  berbagai  tantangan  tersendiri  baik  dari  unsur administrasi pemerintahan, legal formal, maupun  politik.
Pertama pemerintahan, dalam proses penyusunan kebijakan selama ini yang terdapat  dalam  agenda  seting,  lingkungan  selalu  dinomor-duakan  dan  lebih memprioritaskan  mengenai  aspek  kemanfaatan  lingkungan.  Adapun  dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) hanya dianggap sebagai portofolio arsip kebijakan saja tanpa ada tindak lanjut dari pemerintah.   Selain  itu pula dalam aspek legalitas hukum dalam perlindungan lingkungan maupun sumber daya alam di Indonesia dalam bentuk hukum lingkungan bisa dikatakan amatlah minim
Kedua legal  formal,  minimnya  penerapan  hukum  lingkungan  sebagai  dasar hukum  kebijakan  lingkungan.  Hukum  Lingkungan  sendiri  merupakan  pendekatan hukum yang berorientasi pada perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri dalam perspektif hukum kemudian diterjemahkan sebagai kompleksitas korelasi  ketergantungan  manusia  dan  alam  secara  timbal  balik.  Maka  hukum
lingkungan  sendiri  kemudian  mengalami  berbagai  kompleksitas  hukum  mulai  dari pidana,  perdata,  maupun  administrsi  yang  intinya  membela  lingkungan  hidup sebagai  mitra  hidup  manusia  (Abigail  Clatchy,  2006).    Dalam  konteks  peraturan daerah  di  Indonesia  sendiri  sangatlah  jarang  menggunakan  kerangka  legal  formal hukum  lingkungan  ini  dalam  kaitannya  dengan  pengaturan  sumber  daya  alam dikarenakan  jeratan  hukumnya  yang  begitu  kompleks  sehingga  dikhawatirkan  tidak memenuhi unsur HAM manusia. Pandangan itu sebenarnya salah, karena selama ini sumber  daya  alam  sendiri  hanya  menjadi  objek  manusia  sehingga  belum mempunyai  payung  hukumnya,  sehingga  keadilan  dalam  konteks  hukum  di Indonesia  hanya  berlaku  bagi  manusia  bukan  alam.  Selain  itu  pula,  alasan  lain kenapa hukum lingkungan ini ditiadakan karena masih  banyaknya Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Provinsi  dari  hasil  eksploitasi  sumber  daya  alam  sehingga keberadaan hukum lingkungan belum begitu penting sebagai aksi advokasi hukum.
Ketiga konteks politik, di Indonesia sendiri belum ada partai yang secara utuh memperjuangkan  kelestarian  lingkungan  sebagai  agenda  politiknya  dalam  wujud terbentuknya  partai  hijau (green  party) .  Minimnya  perhatian  politis  terhadap kelestarian  lingkungan  tentu  akan  sedikit  menghambat  terealisasinya  pola manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  lebih  berkeadilan  bagi  alam. Selama  ini,  partai  politik  di  Indonesia  lebih  banyak  dikuasai  agenda  pragmatis dibandingkan  idealis  sebagai  tolok  ukur  kejuangan  partai  politik.  Hal  itulah  yang kemudian menyebabkan partai politik hanya memikirkan dimensi kekuasaannya saja tanpa  ada  kepentingan  politis  yang  dibawa.  Oleh  karena  itulah,  konteks  ideologi dalam wajah partai politik di Indonesia boleh dibilang tidak ada sama sekali. Adanya realita  politis  tersebut  menyebabkan  ekologi-politik  kurang  diterima  sebagai  basis ideologi partai politik di Indonesia.

## C.   PENUTUP
Paradigma  politik  pembangunanisme  yang  menjadi  dasar  ideologis  pola manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam  tradisional telah  menimbulkan  dampak destruktif  bagi  kelestarian  alam.  Alam  dipaksa  secara  terus-menerus  untuk  terus menghasilkan  kekayaan  alam  bagi  manusia  tanpa  ada  timbal  balik  upaya  manusia untuk  mengembalikan  kelestarian  alam  tersebut.  Rusaknya  alam  yang  kemudian diikuti dengan bencana alam menimbulkan kesadaran bagi manusia untuk merevisi ulang  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Hadirnya  perspektif  ekologi- politik  merupakan  paradigma  alternatif  dalam  merumuskan  pola  manajemen pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan  kembali  mensinergiskan  relasi  alam  dan manusia dalam derajat yang sama.
Masyarakat  juga  hendaknya  diberi  peran  sebagai  aktor  dalam  pengelolaan sumber daya alam karena selama ini sering termarjinalkan oleh mesin ekonomi yang tak  afirmatif.  Masyarakat  melalui  kearifan  lokalnya  perlu  untuk  mendapatkan  ruang politis  tersendiri  dalam  perumusan  agenda  kebijakan  publik  tentang  kelestarian lingkungan  maupun  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Hal  tersebut  dikarenakan masyarakat  lebih  paham  dan  adaptif  mengenai  persoalan  yang  terdapat  di lingkungan alam berikut dengan cara mengatasinya.
Meskipun, terdapat berbagai tantangan yang menghambat prospek perspektif ekologi  politik  sebagai  basis  fundamental  bagi  manajemen  pengelolaan  sumber daya alam alternatif  dan pemberian ruang afirmasi politik bagi kearifan lokal dalam kebijakan  pelestarian  lingkungan.  Optimisme  harus  tetap  dijaga  dengan  seraya konsisten memperjuangkan keadilan politik bagi alam supaya bumi sebagai tempat tinggal manusia tetap lestari sepanjang masa.

## DAFTAR RUJUKAN
Beck, Ulrich. Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage Publication, 1993. Dharmawan, Arya. “Dinamika Sosio ‐ Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik”. Sodality . Vol.1.No.1 (2007).hlm. 2-37.
Dwivedi, Ranjit. “Environmental Movements in the Global South: Outline of a Critique of the „Livelihood‟ Approach“. Pieterse. (ed.). Globalization and Social Movements. London: Palgrave, 2001.
Endaryanta, Erwin. Politik Air di Indonesia : Penjarahan Si Gedhang oleh Korporasi Aqua-Danone. Yogyakarta: JPP UGM, 2007. Escobar, Arthuro. Encountering Development. New Jersey: Princeton University Press, 1995.
Hardin, Garret. “The Tragedy of the Commons”. Science . Vol. 162. No. 3859 (1968). hlm 1243-1248.
Jati, W.R. 20 April 2011. Pembangunan Gerus Kearifan Lokal. Kompas, hlm.6. Kapoor, lllian. “Towards Participatory Environmental”. Environmental Studies .(2001). hlm.
1-11.
Koch, Max. Capitalism and Climate Change. London : Palgrave Macmillan , 2012. Linch, Terry. Karl. The Paradox of Plenty: Oil Boom and Petro-States. Berkeley : University of California Press, 1997. McPherson. Applied Ecology and Natural Resource Management. New York: Cambridge University Press, 2003.
Moolakkattu. “Gandhi as a Human Ecologist”. Journal of Human Ecology . Vol. 29 No.3.hlm. 151-158. Ostrom, Ellinoi. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. London : Cambridge University Press, 1990.
Palley. “Combating the Natural Resource Curse with Citizen Revenue Distribution”. Foreign Policy . (2003). hlm. 1-12.
Shiva, Vandhana. “Globalism, Biodiversity, and The Third World”.Helena Norberg-Hodge (ed.). The Future of Progress : Reflections on Environment and Development . Devon: Green Books, 1995. Shiva, Vandhana. Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India. London: Zed Books, 1985. Stanis. “Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur”, Thesis, Universitas Diponegoro, 2002.
Stiglitz. Berkelit dari Kutukan Sumber Daya Alam, terjemahan Surya Kusuma. Bogor : The Samdhana Institute, 2007.
Suhartini. (2009, 16 Mei). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan . Paper presented at Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.
Tompkin s.”The Political Economy of Cross-Scale Networks in Resource Co-Management”. Ecology and Society. Vol.10. No.2 (2005). hlm. 1-14.
1 Peneliti Bidang Politik dan Kebijakan Publik Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Jl. Sosio
Yustisia No.2 Bulaksumur, Yogyakarta. Lahir di Yogyakarta, 15 Maret 1990. Alamat  e-mail:
wasisto.raharjo@mail.ugm.ac.id