Trickle-Down Economics Arthur Lewis dan Ekonomi Pembangunan Wisata Gunung Bromo di Desa Ngadisari,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2017-2018

## Renny Candradewi Puspitarini, Isrofiatul Anggraini
Program Studi Administrasi Negara, Universitas Panca Marga, Jawa Timur – Indonesia Email: renny.candradewi@upm.ac.id Diserahkan: 17 Juli 2018 | Diterima: 15 Desember 2018

## Abstract
In this paper, we will examine if trickle-down effect has ever taken in rural Indonesia. One of the case draws attention in economic development study is poverty and income gap from wealthiest people to the less fortunate  larger  group  of  people.  The  argument  goes  as  trickle-down  effect appears to be best solution to eradicate poverty as well as to solve the income gap. Tourism has become of a strategy targeted by government to spread the trickle-down effect to the less fortunate larger group of people. Government believes by sustaining the growth on tourism would accelerate the trickle-down effect and brings less fortunate group of people to better living. In its fundamental theory, trickle- down effect has offered delusion where jobs would be created as the conditions are met. However, this paper argues that even in tourism the trickle-down effect strategy has served less for what it has promised. Through qualitative research in Ngadisari Village, a remote area, where  Mount  Bromo  has  been  a  tourism  landmark  globally,  this  paper finds that trickle-down effect has come with little benefit to uplift the living standard of the poor. Thus, trickle- down effect has served only as delusions of growth government has ever aspired.
Keywords : Tourism, Economy, Trickle-Down, Bromo, Humanities.

## Abstrak
Tulisan  ini  hendak  meneliti  apakah  efek  retas  ke  bawah  (trickle-down  effect)  telah  terjadi  di pedalaman Indonesia. Salah satu kasus paling menyerap perhatian dalam pembangunan ekonomi adalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antara sekelompok orang yang makmur dengan kelompok lebih besar orang-orang kelas menengah kebawah. Penelitian ini mempertanyakan efek retas  ke  bawah  sebagai  salah  satu  solusi  terbaik  untuk  mengatasi  kesenjangan  pendapatan. Pariwisata telah menjadi strategi andalan pemerintah untuk mengkatalisasi efek retas ke bawah. Pemerintah  percaya  bahwa  dengan  mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan  di  sektor pariwisata dapat mempercepat efek retas ke bawah. Dalam kerangka mendasar teorinya, efek retas ke  bawah  justru  sedikit  memberi  manfaat  daripada  yang  pernah  diangan-angankan.  Tulisan  ini memuat temuan bahwa melalui studi kasus yang dilakukan di kawasan Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo dengan obyek wisata Gunung Bromo yang telah menjadi magnet wisatawan baik lokal dan asing membuktikan sebaliknya. Bahwa, efek retas ke bawah sedikit membawa manfaat untuk menaikkan standar hidup golongan paling miskin. Oleh karena itu, efek retas ke bawah alih-alih menjadi impian justru menciptakan angan-angan pertumbuhan semata yang pernah dimiliki oleh pemerintah.
Kata Kunci : Pariwisata, Ekonomi, Trickle-Down, Bromo, Kemanusiaan.

## PENDAHULUAN
Teori  pertumbuhan  dua  sektor kerap  kali  dijadikan  tujuan  yang
menginspirasi sejumlah target pembangunan  dan  pertumbuhan
ekonomi.  Dalam  teori  pertumbuhan dua sektor yang digagas Arthur Lewis pertumbuhan mungkin terjadi apabila dapat  memanfaatkan  peluang  tenaga kerja  yang  melimpah  di  sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan manufaktur dan industri di perkotaan. Hal inilah yang digadang sebagai resep jitu untuk mendongkrak pertumbuhan  ekonomi  pada  negara- negara berkembang di sepanjang tahun 1980-an  (Ackerman,  1982;  Lehmans, 2015;  Niskanen;  Henderson,  1992). Teori ini sempat mendulang popularitas  karena  pernah  menjadi ikon kebijakan perekonomian di masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat  Ronald  Reagan  pada  tahun 2011 (Staff, 2011). Sebab itu, kebijakan ekonomi yang demikian akrab disebut Reaganomics.  Strategi  ekonomi  yang menjadi  intisari  dari  kebijakan ekonomi  Reagan  yakni  supply-side economics atau sering dikenal dengan trickle-down economics. Trickle-down economics  adalah  sebutan  bagi kebijakan  ekonomi  yang  mendorong adanya pertumbuhan pada pengeluaran pemerintah, pemotongan pajak  pendapatan  federal,  dan  pajak pendapatan modal, mengurangi regulasi  pemerintah  yang  tidak  perlu serta memperketat pasokan uang guna menekan  inflasi  (Niskanen  and Henderson,  1992).  Hal  ini  diusung oleh  pemerintah  karena  meyakini bahwa  pasarlah  yang  paling  mampu
menentukan  apa  yang  terbaik  untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan  ekonomi,  bukannya pemerintah.  Intervensi  pemerintah dianggap dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi yang seimbang.
Teori  pertumbuhan  dua  sektor Arthur  Lewis  menyajikan  proses pertumbuhan  yang  berjalan  vertikal. Misalnya  dalam  konteks  destinasi wisata,  banyak  investor  yang  tertarik untuk  mengembangkan  destinasi wisata tertentu. Investor ini didukung oleh  rendahnya  pungutan  pajak pendapatan modal, longgarnya regulasi yang  ada  lalu  membangun  beragam tempat  hiburan,  tempat  menginap, tempat  makan,  dan  lainnya  sebagai paket  modal  yang  ditanamkan  di sekitar  destinasi  wisata  (Lewis,  2013; Selowsky,  1979).  Tempat  hiburan, tempat makan, tempat menginap dan lainnya yang dibuka akan memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat di sekitar. Masyarakat kemudian mengambil  manfaat  dari  adanya destinasi  wisata.  Masyarakat  dapat mengambil manfaatnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian seperti menjadi pelayan,  karyawan  hotel,  karyawan  di tempat hiburan dan lainnya. Potensi ini membuka  peluang  bagi  warga  lokal untuk  meraup  pendapatan  (Sharpley and Telfer, 2002; Yoety, 2008, 1999). Pada  akhirnya,  tujuan  pengembangan
destinasi wisata baik sebagai destinasi unggulan  di  daerah  maupun  secara nasional  merupakan  upaya  untuk menekan angka kemiskinan.
Teori  pembangunan trickle-down economics bukan  tanpa  kekurangan (Bartlett,  2009;  Buchanan,  1989; Persky  et  al.,  2004;  Seip  and  Harper, 2016).  Kekurangannya  terletak  pada peluang  investor  untuk  berinvestasi pada  teknologi  yang  justru  menekan penyerapan  tenaga  kerja  padat  karya dan peluang investor untuk berinvestasi  keluar  sehingga  memicu pelarian modal (Cutler and Katz, 1991; Todaro  and  Smith,  2006).  Hal  ini pulalah yang menjadi kritik utama teori pembangunan  dua  sektor  Arthur Lewis  sekaligus  meragukan  efektifitas pembangunan trickle-down  economics (Todaro  and  Smith,  2006) . Oleh karena itu mengapa penulis menggunakan teori trickle-down economics. Penulis  hendak  menguji sejauh  mana  teori  ini  cocok  dapat digunakan dalam pendekatan ekonomi negara  yang  sedang  berkembang, seperti  Indonesia.  Penulis  ingin mengetahui  sejauh  mana  teori trickle- down  economics diterapkan  untuk membangun ekonomi lokal yang mana wilayahnya  dengan  destinasi  wisata yang sudah terkenal di seluruh dunia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Proposisi trickle-down  economics muncul  pertama  kali  pada  era  pasca
Perang Dunia II yang mana seringkali dijadikan  klaim  sukses  pertumbuhan ekonomi  Barat  pada  masanya (Ackerman,    1982;    Bartlett,    2009; Buchanan,  1989;  Staff,  2011) . Cutler dan Katz (1991) mengutarakan Trickle- down economics ialah proses pemutakhiran  ( upgrading  process )  yang pertama  kali  diutarakan  Okun  pada tahun 1973. Mengantisipasi banyak hal baru-baru  ini  perkembangan  dalam teori  pasar  tenaga  kerja  yang  tidak sempurna, Okun berpendapat pertumbuhan umum dapat menjangkau hierarki keahlian, menarik sebanyak mungkin pengangguran dan meningkatkan lapangan kerja berhadapan  dengan  mereka  yang terjebak  pada  tenaga  kerja  murah. Setidaknya hingga tahun 1983, Cutler dan            Katz            (1991,  1–74) beranggapan  argumen  Okun  dapat diterima (Persky et al., 2004, 17).
Secara ringkas trickle-down economics dapat  ditarik  dari  relasi tradisional  antara  pertumbuhan  dan kemiskinan,  yang  mana trickle-down economics dapat  berjalan.  Tingkat pertumbuhan tersebut dapat dinaikkan melalui  intervensi  publik,  yang  mana kebijakan  juga  menyediakan  saranan untuk  mengatasi  kemiskinan  dan pendapatan  rendah.  Strategi trickle- down economics biasanya bersandar pada fetisisme  politis.  Sementara  terfokus untuk menaikkan pendapatan rata-rata keseluruhan,  kebijakan  pertumbuhan
menjanjikan bantuan tambahan untuk membantu  mereka  yang  berada  di posisi  paling  bawah  dari  piramida pertumbuhan.
Trickle-down economics mengandung makna  bahwa  pertumbuhan  dengan sendirinya akan mengatasi kemiskinan yang ada dengan asumsi pertumbuhan akan mengundang surplus tenaga kerja (Arestis  et  al.,  2007,  259).  Arestis mempertanyakan apabila pertumbuhan  dapat  menciptakan lapangan  kerja  berlebih  sehingga berdasarkan  teori  pertumbuhan  dua sektor Lewis akan secara otomatis juga menciptakan permintaan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan Arestis pada pedalaman desa di India menghasilkan kesimpulan  yang  berbeda.  Arestis meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pertumbuhan  lapangan  kerja  akan membuat Trickle-down economics berjalan. Faktanya adalah pertumbuhan tidak selalu diikuti oleh penciptaan  lapangan  kerja.  Dengan demikian Trickle-down  economics tidak dapat  berjalan  apabila  pertumbuhan berjalan  sendiri  sementara  tidak dibarengi  dengan  penciptaan  tenaga kerja.
Teori trickle-down  economics yang dikembangkan  pertama  kali  oleh Arthur  Lewis  (1954)  dan  diperluas oleh  Ranis  dan  Fei  (1968).  Teori tersebut  menjadi  salah  satu  topik penting  di  dalam  literatur  mengenai
pembangunan  ekonomi  di  negara- negara  sedang  berkembang  ( Least Develop  Contries /LDCs)  pada  dekade 1950-an dan 1960-an. Teori trickle down ini menjadi populer di Amerika dalam era Presiden Reagan, tetapi pendekatan ini sebenarnya sudah lama muncul  di  Amerika  Serikat.  Aplikasi teori  ini  dalam  bentuk supply-side economics oleh  Presiden  Reagan  yang dikenal  sebagai Reaganomics cukup berhasil menekan inflasi dan kemacetan  ekonomi  di  Amerika Serikat. Antara lain ada dua sebab yang menjadi alasan keberhasilan Reaganomics itu. Trickle-down  economics memiliki akar ide dari liberalisme klasik yang  dihidupkan  kembali  oleh pendukungnya  yakni  Ronald  Reagan dan  Margaret  Thatcher  sehingga seringkali juga disebut dengan mazhab neoliberalisme.  Sehingga trickle-down economics berkaitan erat dengan ideologi ekonomi  neoliberalisme  (Permadi,
2012).
Teori trickle-down economics menjelaskan  bahwa  kemajuan  yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan  sendirinya  menetes  ke  bawah sehingga  menciptakan  lapangan  kerja dan  berbagai  peluang  ekonomi  yang pada  gilirannya  akan  menumbuhkan berbagai  kondisi  demi  terciptanya distribusi  hasil-hasil  pertumbuhan ekonomi  yang  merata.  Teori  tersebut mengimplikasikan
bahwa pertumbuhan  ekonomi  akan  diikuti
oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke  penduduk  miskin  yang  terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk  kaya  terlebih  dahulu,  dan kemudian  pada  tahap  selanjutnya penduduk  miskin  mulai  memperoleh manfaat  ketika  penduduk  kaya  mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhaan  ekonomi  yang  telah diterimanya.
Dalam  penelitian  yang  penulis teliti  ini  memang  dirasa  akan  kurang jika  tidak  membandingkan  peneliti- peneliti  terdahulu  sebagai  bahan perbandingan  untuk  penelitian  ini selanjutnya. Berikut nama-nama peneliti  dapat  ditemukan  dalam membandingkan  hasil  penelitian  saat ini.  Perbandingan  penelitian  yang pertama adalah Kurniawan (2015) dan yang  kedua  adalah  Santoso  (2014). Penelitian  Pendekatan trickle-down economics Arthur Lewis pada Pariwisata: studi  ekonomi  pembangunan  pada Destinasi  Wisata  Gunung  Bromo  di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten  Probolinggo,  Jawa  Timur Tahun  2017-2018  perlu  dilakukan mengingat minimnya penelitian- penelitian seputar topik yang sama.
Kurniawan  (2015)  dan  Santoso (2014)  hanya  menerangkan  dampak- dampak apa saja yang ditimbulkan dari pembangunan  objek  pariwisata  di Umbul  Sidomukti  dan Songa  Rafting . Rusdin  (2016)  hanya  menjelaskan
dampak  ekonomi  yang  ditimbulkan dari  pengembangan  pariwisata  tanpa menjelaskan bagaiman teori pertumbuhan  ekonomi  bermanfaat untuk memberi jawaban yang komprehensif. Kesimpulannya, penelitian  terdahulu  di  atas  dilakukan dengan menggunakan secara deskriptif ini  fokus  pada  dampak  dan  belum mengisi kekosongan kaitan  pariwisata dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu,  penulis  hendak  menguji  sejauh mana  teori trickle-down  economics dapat memberi  jawaban  suatu  negara berkembang dapat membangun daerahnya  yang  tertinggal.  Penulis ingin  mengetahui  sejauh  mana  teori trickle-down economics dapat menjanjikan pembangunan ekonomi lokal.
Posisi penelitian ini, menggunakan  pendekatan trickle-down economics menjelaskan bahwa kemajuan yang diusung oleh sektor swasta pada gilirannya  otomatis  merembes  ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja  dan  berbagai  peluang  ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan  ekonomi  yang  merata. Teori  tersebut  mengimplikasikan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  akan diikuti  oleh  aliran  vertikal  dari penduduk  kaya  ke  penduduk  miskin yang terjadi dengan sendirinya.
Manfaat  pertumbuhan  ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih
dahulu,  dan  kemudian  pada  tahap selanjutnya  penduduk  miskin  mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya  mulai  membelanjakan  hasil dari pertumbuhaan  ekonomi  yang  telah diterimanya. Dengan  demikian, maka pengaruh  pertumbuhan  ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan  efek  tidak  langsung  oleh adanya  aliran  vertikal  dari  penduduk kaya  ke  penduduk  miskin.  Hal  ini berarti  juga  bahwa  kemiskinan  akan berkurang  dalam  skala  yang  sangat kecil  bila  penduduk  miskin  hanya menerima  sedikit  manfaat  dari  total manfaat yang ditimbulkan dari  adanya pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan ini, maka diharapkan dapat mengetahui  bagaimana  masyarakat  di sekitar  destinasi  wisata  Gunung Bromo merasakan pemeratan pembangunan  sebab  di  era  saat  ini daerah wisata perlu diunggulkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan  khususnya  di  daerah tujuan wisata.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  fenomena  sebagaimana adanya  atau das  sollen .  Tulisan  ini merupakan  penelitian  murni  yang beranjak dari rasa ketertarikan adanya kesenjangan  teoritis  antara  teori  dua sektor  yang  di  dalamnya  memuat pertumbuhan  ekonomi  meretas  ke bawah  atau trickle-down  effects. Lokasi
penelitian  di  mana  data  dikumpulkan berada  di  Desa  Ngadisari  yang  mana Gunung  Bromo  menjadi  destinasi wisata  favorit.  Tulisan  ini  bermaksud untuk  mengenali  dan  memperoleh informasi  pada  karakteristik  yang dimiliki  oleh  Gunung  Bromo  dalam menjelaskan  terjadi  tidaknya  proses trickle-down  economics .  Penelitian  ini melibatkan  proses  pengumpulan  data yang  dianalisis  secara  kualitatif  yang mana  peneliti  dapat  terlibat  dalam menguji, merefleksikan terhadap persepsi dengan tujuan untuk mencapai  pemahaman  akan  aktivitas manusia dan aktivitas sosial (Collis and Hussey, 2003). Secara metode, peneliti turun  ke  lapangan  dan  melakukan observasi langsung di Desa Ngadisari. Peneliti melakukan wawancara sebanyak  20  orang  yang  dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian  sehingga  jawabannya  dapat membantu  peneliti  untuk  mendapat gambaran dan rumusan jawaban yang diinginkan.  100  orang  tersebut  terdiri atas sejumlah pemilik kios yang buka di Desa Ngadisari yang berinteraksi baik dengan  wisatawan  asing  maupun wisatawan  lokal.  100  orang  tersebut juga terdiri dari beberapa pemuda yang bekerja  di  sektor  kuliner  dan penginapan  yang  berinteraksi  baik dengan  wisatawan  asing  maupun wisatawan  lokal  yang  datang  untuk menikmati pesona keindahan Gunung
Bromo  maupun  dalam  kegiatan- kegiatan lainnya yang relevan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Globalisasi  di  bidang  teknologi dan informasi kini telah memungkinkan orang untuk berkeinginan untuk melakukan perjalanan  karena  suatu  tempat  yang menarik  (Czaika  and  Haas,  2014). Didukung  moda  transportasi  yang lebih beragam dan akomodatif, orang lebih mudah berpindah tempat dalam waktu yang lebih singkat daripada yang dulu dapat dilakukan.
Berwisata  merupakan  salah  satu bentuk  perpindahan  orang  dari  suatu tempat ke tempat lain secara temporer (Czaika  and  Haas,  2014).  Seringkali kita  temukan  semakin  banyak  orang mengunggah  foto  saat  berkunjung  ke suatu destinasi wisata tertentu. Hal ini menular pada orang lain di sekitarnya untuk  melakukan  hal  serupa  yang lazim  kita  kenal  dengan  “jalan-jalan”. Tak  hanya  jalan-jalan  ke  destinasi wisata domestik, bahkan lebih banyak orang jalan-jalan ke luar negeri. Fakta orang  Indonesia  gemar  jalan-jalan sudah bukan rahasia umum lagi. Orang Indonesia  tercatat  menghabiskan  33 miliar  rupiah.  Hal  itu  dibuktikan dengan melesatnya jumlah pendapatan dari  segmen  online  travel  booking  di sepanjang 2017. Dari data yang dilansir Statista, total  pendapatan  dari segmen online  travel  booking  di  Indonesia
hingga  September  2017,  mencapai USD  2.417  juta  atau  hampir  Rp  33 miliar (Noor, 2017).
Menurut  Sharpley  dan  Telfer (2002)  pariwisata  dapat  menjadi  alat efektif  yang  memacu  peningkatan pendapatan, pekerjaan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.  Pemerintah  daerah  yang menyadari potensi wisata di wilayahnya dapat merancang perencanaan pembangunan di daerah. Pembangunan di daerah akan memicu konektivitas  ke  daerah  tersebut (Nirwandar,  2011;  Taufiqurrohman, 2014; Zaenuri, 2012). Akses jalan yang mudah, petunjuk jalan yang memadai, penerangan  jalan  yang  memadai, didukung  dengan  tingkat  keamanan akan meningkatkan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Hal ini perlu  perencanaan  strategis  dan matang  sehingga  dapat  terwujud (Sharpley and Telfer, 2002).
Dalam  era  globalisasi  saat  ini, sektor  pariwisata  merupakan  industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi  global.  Sektor  pariwisata akan  menjadi  pendorong  utama perekonomian dunia pada abad ke-21, dan  menjadi  salah  satu  industri  yang mengglobal (Harimawan and Hj. Dra. Wahyu  Hidayati,  2012;  I  and  Prof. Mudrajad Kuncoro, 2016; Rahmayanti and M. Prayoga Permana, 2015,  2015; Suwardiman,  2016;  Yee,  2017). Pariwisata  telah  memberikan  devisa
yang cukup besar bagi berbagai negara (antaranews.com,  2017).  Indonesia sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di dunia  yang  terdiri  dari  17.508  pulau atau  disebut  juga  sebagai  nusantara atau  negara  maritim,  telah  menyadari pentingnya sektor pariwisata terhadap perekonomian  Indonesia  dikarenakan pertumbuhan  pariwisata  Indonesia selalu  di  atas  pertumbuhan  ekonomi Indonesia.
Pengeluaran-pengeluaran wisatawan dapat mendongkrak pendapatan penduduk setempat. Indikator  peningkatan  kualitas  hidup dapat dilihat pada tingkat konektivitas baik transportasi maupun koneksi data, tingkat partisipasi masyarakat dalam  perdagangan  cinderamata  khas daerah, serta tingkat komunikasi antara masyarakat dan wisatawan.
Kunjungan wisatawan baik asing maupun  domestik  merupakan  berkah ekonomi bagi orang-orang yang tinggal di  sekitar  wilayah  wisata  tersebut. Dengan  hadirnya  konektivitas  jalan yang  memadai  dan  keamanan  dan kenyamanan,  maka  warga  lokal  dapat segera memanfaatkan dengan membangun  kios-kios.  Kios-kios  ini menyediakan  kebutuhan  yang  dapat diperoleh  dengan  mudah  oleh wisatawan dengan harga  yang  wajar. Perkembangan dan kemajuan  wilayah terpencil dapat  mendorong  kenaikan taraf hidup dan taraf ekonomi wilayah yang menjadi tujuan wisata.
Harapannya,  jika  wisata  di  daerah didorong untuk maju sehingga banyak wisatawan berkunjung, maka perekonomian daerah  setempat  akan membaik  dan  daerah  lokal  akan tumbuh mengimbangi destinasi wisata terkenal lainnya seperti Bali,  Manado, Nusa Dua, dan lainnya (Utama, 2006).
Sayangnya,  pemerintah  daerah tidak  dapat  menutup  mata  pada persoalan yang laten seputar pengembangan  destinasi  wisata  dan daerah-daerah  di  sekitarnya. Pertama , tingkat  daya  saing  tertinggi  industri pariwisata Indonesia masih didominasi oleh  kota-kota  besar.  Tingkat  daya saing  tertinggi  pariwisata  Indonesia masih didominasi oleh kota-kota besar. Kota  Denpasar  menduduki  peringkat tertinggi  dalam  Indeks  Pariwisata Indonesia.  Dari  rentang skala indeks 0  hingga  5,  kota  ini  mendapat  skor 3,81.  Aspek  lingkungan  pendukung bisnis,  tata  kelola  dan  infrastruktur menjadi penopang utama keunggulannya. Kota Batam menduduki peringkat berikutnya dengan  skor  3,73.  Padahal  masih banyak  destinasi  wisata  yang  tidak kalah  menarik  yang  lokasinya  justru jauh  dari  pemukiman  penduduk. Sekitar  285  (57%)  kabupaten/kota berada di bawah skor rata-rata nasional (Suwardiman, 2016). Akibatnya, jumlah wisatawan asing maupun  local yang  berkunjung  ke  Gunung  Bromo masih jauh dari signifikan.
Kedua, terdapat  persoalan  klasik mewarnai  pengalaman  wisatawan selama  berkunjung.  Yakni  kebutuhan di  sekitar  atau  dekat  destinasi  wisata selalu  dijual  dengan  harga  yang  tidak wajar. Jika kebutuhan ini dijual dengan harga  di  atas  harga  pasar,  maka mustahil  wisatawan  akan  kembali membeli produk yang dijual. Akibatnya  sektor  penjualan  makanan dan  minuman  dan  kebutuhan  ringan lainnya akan lesu.
Ketiga, investasi yang ditanamkan di  daerah  Desa  Ngadisari  dan sekitarnya, berdasarkan temuan, justru berasal  dari  warga  yang  tinggal  di perkotaan  dan  kota  besar  seperti Surabaya dan Jakarta. Hotel-hotel dan penginapan  yang  dibangun  di  sekitar Desa  Ngadisari  merupakan  sebagian milik  warga  Surabaya,  Jakarta  dan Malang.  Umumnya  pemilik  ini merupakan golongan dari orang-orang yang  sudah  berada  atau  masyarakat menengah  ke  atas.  Warga  Desa Ngadisari  yang  umumnya  merupakan masyarakat bawah mereka memanfaatkan  peluang  ekonomi dengan membuka kios-kios makanan, minuman, dan rokok. Sayangnya kios yang  dibuka  ini  pun  kebanyakan pembelinya  adalah  warga  yang kebetulan singgah dari kegiatan sehari- hari. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  tipe  masyarakat ekonomi  di  Desa  Ngadisari  adalah
masyarakat  ekonomi  tradisional  yang subsisten.
Keempat , destinasi wisata Gunung Bromo belum menjadi destinasi wisata favorit wisatawan karena  konektivitas yang masih jauh dari signifikan. Pesona Gunung  Bromo  masih  kalah  dengan pesona  pantai  dan  budaya  di  Kota Denpasar dan sekitarnya. Konektivitas yang  kalah  jauh  dengan  konektivitas Denpasar  menjadi  persoalan.  Tidak dapat dipungkiri, jalan yang mengarah semakin  dekat  ke  Gunung  Bromo hanya  dapat  dilalui  oleh  jalur  satu mobil  saja.  Akibatnya,  jika  kebetulan terdapat mobil yang berpapasan, maka salah  satu  mobil  harus  mengalah  dan siap menyentuh bebatuan. Persoalannya,  ketika  pada  acara-acara tertentu misalnya ketika Jazz Gunung digelar,  maka  bisa  dibayangkan kepadatan  dan  kemacetan  sepanjang jalur ini.
Kelima, konektivitas  yang  tidak berkembang  sama  sekali  atau  sedikit sekali  mendapat  kemajuan  berpotensi melanggengkan  kekuasaan  oligopoli atas destinasi wisata. Hampir sepuluh tahun  jalur  kendaraan  umum  menuju Gunung Bromo seolah tidak mendapat perhatian pemerintah daerah malah terdapat kesan pembiaran.  Betapa  tidak,  hampir selama  sepuluh  tahun  tidak  ada pelebaran  jalan  dan  minim  sekali kehadiran  aparat  keamanan  di  sekitar jalur  ini.  Padahal  jalur  ini  jika  pada
malam  hari  termasuk  pada  jalur  yang rawan  kriminalitas.  Sehingga  tidak heran  muncul  anggapan  bahwa keterpurukan  konektivitas  sengaja dimanfaatkan  untuk  melanggengkan bisnis persewaan mobil hardtop. Jalanan yang  bebatuan,  kurang  aman,  rawan kriminalitas, dan rawan aspek keamanan lainnya menyebabkan hanya orang  tertentu  yang  sudah  kenal “medan” yang dapat melaluinya  tanpa masalah. Didukung dengan spesifikasi kendaraan,  maka  kendaraan hardtop dijadikan pilihan terbaik untuk melalui medan  uji  nyali  tersebut.  Ini  yang menjadikan wisatawan asing dan lokal seolah  diarahkan  untuk  menyewa hardtop daripada berkendara sendiri di kawasan wisata Gunung Bromo. Inilah yang menjadi kendala kenapa destinasi wisata Gunung Bromo belum menjadi destinasi  wisata  menarik  dari  sisi konektivitas  berbeda  dengan  Kota Denpasar Bali, Kota Batu Malang, dan beberapa kota lainnya dengan peluang wisata yang sama.

## DISKUSI
Sebagaimana yang telah disampaikan pada intisari di atas maka dari  penelitian  yang  penulis  lakukan ditemukan gambaran trickle-down economics di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Probolinggo. Desa Ngadisari yang membuka usaha untuk merespon perkembangan  pariwisata  Gunung Bromo  ini  tidak  hanya  warga  lokal
akan tetapi dari berbagai daerah di luar Kecamatan Sukapura. Menurut pendekatan trickle-down economics , menjelaskan  bahwa  kemajuan  yang dipromosikan  sektor  swasta  akan sendirinya menetes ke bawah  sehingga menciptakan  lapangan  kerja  dan berbagai  peluang  ekonomi  yang  pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai  kondisi  demi  terciptanya distribusi  hasil-hasil  pertumbuhan ekonomi yang  merata.
Teori tersebut mengimplikasikan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  akan diikuti  oleh  aliran  vertikal  dari penduduk  kaya  ke  penduduk  miskin yang  terjadi  dengan  sendirinya, sebagaimana  wawancara  yang  telah dilakukan,  ditemukan  bahwa  yang memanfaatkan  lapangan  kerja  dari peluang  usaha  di  Desa  Ngadisari ternyata  bukan  penduduk  asli  Desa Ngadisari,  melainkan  dari  daerah  lain di luar Kecamatan Sukapura, sedangkan  masyarakat  lokal  lebih memilih  membuka  usaha  sendiri  dan tidak  bekerja  pada  investor  pemilik hotel, dari permasalahan tersebut maka penulis  menyimpulkan  bahwa trickle- down economics tidak berjalan maksimal di Desa Ngadisari.
Meskipun trickle-down  economics tidak berjalan optimal karena sejumlah persoalan  laten.  Bukan  berarti  tidak ada  yang  memanfaatkan  dan  berkah ekonomi  dari  adanya  destinasi  wisata tersebut.  Justru  dengan  adanya
destinasi wisata Gunung Bromo yang berada  di  wilayah  Ngadisari  tersebut menjadi  berkah  ekonomi  tersendiri bagi  masyarakatnya,  karena  begitu banyak  peluang  usaha  yang  bisa ditawarkan  kepada  wisatawan  yang tidak hanya lingkup domestik melainkan lingkup mancanegara mulai dari  menjual  pernak  pernik,  makanan khas,kuda, jeep , kaos, hotel, penginapan dan  lain-lain.  Hal  ini  membuat perekonomian  masyarakat  sedikit demi sedikit meningkat, ditambah lagi masyarakat  tetap  melakukan  aktivitas ekonomi  atau  mata  pencaharian utamanya  yaitu  bercocok  tanam. Pertanian  memang  menjadi  mata pencaharian  utama  masyarakat  desa Ngadisari, mengingat kondisi geografis desa  Ngadisari  sangat  cocok  untuk melakukan aktivitas pertanian, sehingga banyak masyarakat lokal yang tetap  bertani  meskipun  mencari tambahan  perekonomian  dengan memanfaatkan Destinasi Wisata Gunung Bromo.
Dari gambaran trickle-down economics didesa Ngadisari di atas maka perlu adanya sikap terbuka masyarakat terhadap  segala  perkembangan  yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,  di  mana  masyarakat seharusnya  memanfaatkan  investor yang  membuka  peluang  usaha dimanfaatkan  keberadaannya  untuk menjadi peluang dan kesempatan kerja
bagi  masyarakat  lokal  desa  Ngadisari agar  pemerataan  pembangunan  dapat terwujud  di  kalangan  masyarakat miskin.  Sikap  terbuka  ini  dapat diwujudkan  dengan  mengizinkan kehadiran  pemerintah  daerah  untuk memberi kemajuan di bidang konektivitas jalan dan prasarana umum lainnya,  sekaligus  kehadiran  aparat hukum  untuk  menjamin  keamanan dari dan ke destinasi wisata tersebut.

## KESIMPULAN
Adanya  perkembangan  destinasi wisata  Gunung  Bromo  menjadikan perubahan  ekonomi  suatu  hal  yang tidak  bisa  dihindari,  akibat  dari investasi  pihak  swasta  maupun  usaha dari  masyarakat  untuk  memperbaiki perekonomian keluarganya, masyarakat  kemudian  menemukan celah  yang  dapat  meningkatkan pendapatannya  sehari-hari  begitupun masyarakat di desa Ngadisari meskipun tidak  maksimal.  Berdasarkan  temuan peneliti,  peneliti  dapat  menarik simpulan  bahwa  gambaran  trickle- down  economics  di  Desa  Ngadisari ialah  peluang  usaha  destinasi  wisata Gunung  Bromo  yang  dimanfaatkan oleh  sebagian  masyarakat  Desa Ngadisari  walaupun  hanya  sebagian kecil yang memanfaatkan investor dari luar  Desa  Ngadisari  namun  belum menyumbang  pertumbuhan  ekonomi yang  inklusif  di  Desa  Ngadisaris sehingga  dapat  dikatakan  bahwa
pendekatan  trickle-  down  economics di Desa Ngadisari tidak maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ackerman, F. (1982) Reaganomics: Rhetoric Vs. Reality , Boston: South End Press.
Aditya H, Tony. (2016) Diplomasi Pariwisata ASEAN di Pasar Global , Tesis Pascasarjana, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Antaranews. (2017) BI: Sektor Pariwisata Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi (Online). Tersedia di: https://www.antaranews.com/berita/ 658816/bi-sektor-pariwisata- berpotensi-dorong-pertumbuhan- ekonomi (Diakses: 7 Oktober 2018).
Arestis, P., Baddeley & M., McCombie, J.S.L. (Eds). (2007) Economic Growth: New Directions in Theory and Policy , United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
Bartlett, Bruce. (2009) The New American Economy: The Failure of Reaganomics and a New Way Forward , (1st Edition), New York: Palgrave MacMillan.
Buchanan, J.M. (1989) Reaganomics and After , London: Institute of Economic Affairs.
Cutler, D., Katz, L. (1991) “Macroeconomic Performance and the Disadvantaged”, Brookings Papers on Economic Activity , Vol. 2, pp. 1-74.
Czaika, M., Haas, H. de. (2014) “The Globalization of Migration: Has the World Become More Migratory?”, International Migration Review , Vol. 48, pp. 283–323. https://doi.org/10.1111/imre.12095 (Diakses: 7 Februari 2018).
GuideMeSingapore. (2016) Singapore Remains a Central Hub For Company Formations Despite Drop In Overall Q4 Figures (Online). Tersedia di: https://www.guidemesingapore.com/
in-the-news/2016/2016---singapore- remains-a-central-hub-for-company- formations-despite-drop-in-overall- q4-figures (Diakses: 19 Agustus 2018).
Harimawan, Rosario Guntur. (2012) Analisis Keunggulan Komparatif Sektor Pariwisata Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN), Tesis Pascasarjana, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Henderson, David R. (1992) Concise Encyclopedia of Economics , United States: Liberty Fund Inc.
Lehmans, D.J. (2015) Understanding Trickle- Down Economics , CreateSpace Independent Publishing Platform.
Nirwandar, S. (2011) Pembangunan Sektor Pariwisata di Era Otonomi Daerah (Online). Tersedia di: http://kemenpar.go.id/userfiles/file/ 440_1257- PEMBANGUNANSEKTORPARIW ISATA1.pdf (Diakses 21 Agustus 2018).
Niskanen, W.A. (1988) Reaganomics: An Insider’s Account of the Policies and the People , New York: Oxford University Press.
Nizar, M.A. (2011) Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Online). Tersedia di: https://www.researchgate.net/publica tion/279412370_PENGARUH_PAR IWISATA_TERHADAP_PERTUM BUHAN_EKONOMI_DI_INDON ESIA (Diakses: 28 Agustus 2018).
Noor, A.R. (2017) Orang Indonesia Doyan Jalan-jalan, Setahun Habiskan Rp 33 Miliar (Online). Tersedia di: https://inet.detik.com/business/d- 3778751/orang-indonesia-doyan- jalan-jalan-setahun-habiskan-rp-33- miliar (Diakses: 7 Februari 2018).
Okun, A. (1973) “Upward Mobility in aHigh-Pressure Economy”, Brookings Papers on Economic Activity , Vol.1(1), pp. 207–252.
Permadi, D. (2012) Runtuhnya Neo-Liberalisme Global : Analisis Ekonomi Politik tentang Kemunduran Neo- liberalisme dan Peluang Kebangkitan Neo-Keynesianisme , Yogyakarta: Institute of International Studies.
Persky, J., Felzensh ṭ ain, D., Carlson, V.
(2004) Does “trickle Down” Work?:
Economic Development Strategies and Job Chains in Local Labor Markets , Westnedge Avenue Kalamazoo: Upjohn Institute Press.
Pultar, G. (Ed). (2014) Imagined Identities: Identity Formation in the Age of Globalization , United States: Syracuse University Press.
Rahmayanti, Erni. (2015) Daya Saing Pariwisata Menuju Komunitas ASEAN 2015 , Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Rokhmah, Alifah. (2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pariwisata Internasional Di Asean-5, 1999-2014 , Tesis Pascasarjana, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Seip, J., Harper, D.W. (2016) The Trickle- Down Delusion: How Republican Upward Redistribution of Economic and Political Power Undermines Our Economy, Democracy, Institutions and Health—and a Liberal Response , United States: University Press of America.
Selowsky, M. (1979) ‘Balancing Trickle Down and Basic Needs Strategies: Income Distribution Issues in Large Middle-income Countries with Special Reference to Latin America’, Staff Working Paper , World Bank.
Sharpley, R. & Telfer, D.J. (Eds). (2002)
Tourism and Development: Concepts and Issues . United Kingdom: Channel View
Publications.
Sowell, T. (2013) Trickle Down Theory and “Tax Cuts for the Rich , Standford: Hoover Institute Press.
Staff, B.S.G. (2011) Reaganomics in Plain and Simple English: Book Caps Study Guide , Book Caps Study Guides.
Suwardiman. (2016) Memetakan Daya Saing Industri Pariwisata Daerah . Taufiqurrohman, M. (2014) “Strategi Pengembangan Pariwisata Serta Kontribusinya Pada Penerimaan Retribusi Kota Pekalongan”, Economics Development Analysis Journal , Vol. 3.
Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2015) Economic Development . United States: Pearson. Utama, M.S. (2006) Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap kinerja Perekonomian Dan Perubahan Struktur ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali , Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga.
Wartakota. (2017) Wah, Seoul Sediakan Informasi Wisata dalam Bahasa Indonesia (Online). Tersedia di: http://wartakota.tribunnews.com/20 17/05/04/wah-seoul-sediakan- informasi-wisata-dalam-bahasa- indonesia (Diakses: 8 Agustus 2018).
Yoety, O.A. (2008) Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Aplikasi , Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Yoety, O.A. (1999) Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja . Pertja.
Zaenuri, M. (2012) Perencanaan Strategis Kepariwisataan Daerah Konsep dan Aplikasi , Yogyakarta: e-Gov Publishing.