Implementasi  Sifat  Ta’awun  Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al –Qardh
Rukiah
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.
Emai: rukiahlubis@gmail.com
Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsep  Al-qardh  dalam lembaga keuangan syariah dari tinjauan fiqh, bagaimana kendala kendala pelaksanaan di  lapangan,  serta  produk-  produk  apa  saja  yang  memakai  akad  ini  di  lembaga keuangan. Metode analisis yang dipakai adalah kajian literatur dan temuan di lapangan. Hasil  yang  ditemukan  adalah  bahwa,  akad  qardh  dalam  prakteknya,  belum  maksimal dimanfaatkan  lembaga  keuangan  untuk  optimalisasi  fungsi  sosialnya,  dan  kurangnya kesadaran  nasabah  untuk  mengembalikan  hutang  qardh,  sebab  adanya  persepsi nasabah bahwa hutang qardh itu adalah dana kebajikan.

## Abstrak
The  purpose  this  paper  were  to  find  out  the  concept  of  Al-qardh  in  Islamic  financial institutions from a review of fiqh, what are the obstacles of implementation in the field, and what products use this contract in financial institutions. The analytical method used is a literature review and findings in the field. The results found were qardh contract in practice,  it  was  not  maximally  utilized  by  financial  institutions  to  optimize  their  social functions, and the lack of awareness of customers to return qardh debt, because there was a customer's perception that the qardh debt was a virtue fund.
Kata kunci: Implementasi, Sifat Ta’awun, Lembaga Keuangan Syariah, .

## Rukiah

## Pendahuluan
Islam  sangat  menganjurkan  pemeratan  pendapatan  dan  hak  kepemilikan terhadap  harta,  oleh  karena  itu    dalam  memperoleh  harta  dan  memenuhi kebutuhan akan hidup, tentu manusia memiliki kemampuan yang berbeda- beda, hal  ini  bisa  sebabkan  sumber  daya  yang  terbatas    yang  dimiliki  setiap  individu misalnya adanya ketidakseimbangan dalam kepemilikan dana, keahlian, fasilitas, akses  terhadap  informasi  dan  lain-lain,    dengan  adanya  kondisi  ini  tentu  akan terjadi kesenjangan ekonomi.
Lembaga  keuangan  sebagai  lembaga  intermediasi,  sangat  berperan  besar dalam  mengatasi  kesenjangan  kepemilikan  terhadap  akses  sumber  daya finansial. Lembaga keuangan adalah lembaga yang dibentuk untuk mengimpun dan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  agar  perkonomian  berjalan. Perbankan  syariah  sebagai  salah  satu  pilar  penggerak  perekonomiian  dikenal memiliki  pondasi  yang  kuat,  karena  produk/  akad-  akadnya  berbasis  kepada penggerak sector riil, penopang UKM. Kemudian perbankan syariah adalahSalah satu  lembaga  yang  berperan  untuk  memberi  fasilitas  pinjaman  non  komersil melalui akad pembiayaan Qardul Hasan.
Sejak berdirinya bank syariah di awal tahun 1990-an, perekonomian Indonesia seolah mendapatkan angin segar ditengah krisis ekonomi yang melanda di masa itu.  Dimana  Bank  Syariah  bisa  bertahan  ditengah  krisis.  Sampai  saat  ini perkembangan  jumlah  bank  syariah  dan  asset  mengalami  peningkatan  yang menggembirakan dimana hingga tahun 2018 jumlah  institusi Bank Syariah baik BUS,  UUS  dan  BPRS  sudah  mencapai  202  unit  dengan  market  share  5,70 persen  serta  Asset  Rp.  444.43  trilliun 1 .  Begitu  cepat  perkembangan  industri
1 Otoritas Jasa keuangan (OJK), 2018, Perbankan Syariah
(Snapsot) https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot- Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2018.aspx, diakses tgl 9 Mei 2019
Studi Multidisipliner Volume 3 Edisi 2 2016 M/1438 H                                        89
keuangan  syariah  dalam  peningkatan  asset,  akan  tetapi  dari  segi  pembiayaan ( Qardh-ul  Hasan) 2 khususnya  yang  berorientasi  pada  sosial  dan  kebajikan (Tabarru  /  non  komersil)  terlihat  masih  minim  yaitu  sekitar  2,23  persendari keseluruhan pembiayaaan yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat 3 .
Sistem pinjamn non komersil ini hanya ada di lembaga keuangan syariah, dan menjadi  salah  satu  ciri  khas  yang  membedakannya  dengan  perbankan konvensional. Secara spesifik dinamakan soft and benevolent loan. Pinjaman ini dikhususkan  untuk  masyarakat  yang  benar-benar  sangat  membutuhkan  dan tidak memakai intrumen margin ataupun bagi hasil, dalam hal ini memiliki makna tolong menolong ( Ta’awun) sesuai dengan firman Allah dalam QS : Al- Maidah :
5 (2)
….                                                                                                              
                 
Artinya:  Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 4
Konsep tolong menolong dalam ayat ini sudah jelas, mengisyaratkan bahwa segala kegiatan yang intinya untuk beribadah dan mencari penghidupan didunia, manusia  dianjurkan  agar  saling  tolong  menolong.  Sangat  disayangkan  sampai saat  ini  industri  perbankan  Syariah  Nasional  sepertinya  belum  memaksimalkan transaksi  dalam  akad qardh  ini.  Sementara  fungsi  utama  perbankan  syariah
2 Ada  suatu  jenis Qardh yang  disebut Qardh-ul  Hassan yaitu  kontrakQardh  yang khususnya untuk tujuan sosial, Qardhul Hassan adalah suatu interest free financig
3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK),2017, Perbankan Syariah
(Snapsot) https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot- Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2018.aspx, diakses tgl 4 Mei 2019
4 Al- Quran dan terjemahan Al –bayan………………..hlm. 155

## Rukiah
didirikan  adalah  untuk  membantu  pemerintah  dalam  menunjang  pembangunan nasional sebagai mana yang tertuang dalam Undang- undang Nomor 21 tahun 2008 5 tentang perbankan syariah.
Adapun  kaitannya  dengan  akad qard,  yang  dalam  kehidupan  sehari  -  hari tentu  kita  harus  tahu  bagaimana  konsep  serta  fungsinya  dalam  praktek muamalah, kenapa transaksi dalam akad ini masih belum maksimal dan menjadi penopang dalam mamaksimalkan fungsi sosial lembaga keuangan di Indonesia ? sampai  saat  ini  produk  apa  saja  yang  memaki  akad qardh  dalam  industri perbankan syariah ?

## Pembahasan

## 1. Pengertian Qardh
Menurut etimologi Qardh adalah bentuk masdar dari kata qaradha asy-syai’- yaqridhuhu, yang artinya dia memutuskanya.
ِحْتَفِب ُضْرَقلا
.ُعْطَقلا :ِةَغُّللا يِف ُهُلْصَأَو ،رسكت دقو ِفاَقْلا
Qardh berarti memutus. Dikatakan qaradhtu asy-syai’a bil-miqradh, aku memutus sesuatu  dengan  gunting. Al-Qardh   juga  bisa  diartikan  sebagaipemilik  dana memberikan pinjaman kepada seseorang untuk dibayar 6 .
5 UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Pasal  2  berbunyi  :  Perbankan Syarian  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  berasaskan  prinsip  syariah,  demokrasi  ekonomi, dan  prinsip  kehati-hatian.  Pasal  3  berbunyi:  Perbankan  Syariah  bertujuan  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan pemerataan  kesejahteraan  rakyat.  Pasal  4  berbunyi:  1)  Bank  Syariah  dan  UUS  wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; 2) Bank Syariah dan UUS dapat  menjalankan  fungsi  sosial  dalam  bentuk  lembaga baitul  mal ,  yaitu  menerima  dana  yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi  pengelola  zakat;  3)  Bank  Syariah  dan  UUS  dapat  menghimpun  dana  sosial  yang berasal  dari  wakaf  uang  dan  menyalurkannya  kepada  pengelola  wakaf  ( nazir )  sesuai  dengan kehendak pemberi wakaf ( wakif ), 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Adapun  menurut terminologis  akad qardh   adalah  memberikan  pinjaman /harta  kepada  pihak  lain  yang  akan  memanfaatkannya  dan  mengembalikan pinjaman  tersebut  dikemudian  hari. 7 Menurut  Firdaus at  al.,  qardh adalah  harta yang  diberikan  kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau  diminta  kembali, dikemudian  hari  sesuai  kesepakatan.  Dalam  kajian  atau  literatur fikih, qardh diklasifikasikankepada  aqad  tathawwu’i atau  akad  saling  tolong menolong  dan  bukan  transaksi  pengambilan  untung  (komersil)  untuk  pihak peminjam. 8
Menurut ulama Hanafiyah:
ٌدْقَع َوُه ىَرْخُأ ٍةَراَبِعِب ْوَأ، ُهاَضاَقَتَتِل ٍّيلِثِم ٍلاَم ْنِم ِهْيِطْعُت اَم َوُه ُضْرَقلا ُهَلْثِم َّدُرَيِلَرَخ ِلِ ٍّيِلْثِم ٍلاَم ِعْفَد ىَلَع ُّدُرَي ٌصوُصُخُم
Artinya:  “Qardh  adalah  harta  yang  diberikan  seseorang  dari  harta  mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan.
Atau  dengan  ungkapan  yang  lain, qardh  adalah  suatu  perjanjian  yang khusus  untuk  menyerahkan  harta  (mal  mitsil)  kepada  orang  lain  untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.” 9
Sayyid Sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut:
َدْنِع  ِهْيَلِإ  ُهَلْثِم  َّدُرَيِل  ُضِرَتْقُمْلِل  ُضِرْقُمْلا  ِهْيِطْعُي  ْيِذَّلا  ُلاَمْلا  َوُه  ُضْرَقْلا ِهْيَلَع ِهِتَرْدُق
Artinya: “ Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh) kepada penerima utang ( muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya
( muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.” 10
6 Abdul  Rahman  Al-Jaziri, Al-Fiqh  ‘Ala  Madzahibil  Arba’ah  Juz  2 (Libanon,Beirut:  Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 303
7 Abdullah  bin  Muhammad  ath-Thayar, dkk. Ensiklopedi  Fiqih  Muamalah , terj.  Miftahul Khair, Cet.1 (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 153.
8 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2012), hlm. 178.
9 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273.
10 Sayid sabiq, Fiqh As-Sunnah , Cet. 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977),  juz 3, hlm 128

## Rukiah

## Adapun pendapat Syafi’iyah adalah sebagai berikut:
ضَرْقُمْلاِءْيَّشلا ىَنْعَمِب اًعْرَش ُقَلْطُي ُضْرَقْلَا : اْوُلاَق ُةَّيِعِف اَّشلَا

## .
Artinya: “Syafi’iyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).” 11
Akad  atau  Perjanjian qardh  adalah  perjanjian  pinjam  meminjam.  Dalam kontrak qardh,  pemberi  pinjaman  (kreditor)  memberikan  pinjaman  kepada  pihak lain  dengan  syarat  penerima  pinjaman  akan  mengembalikan  pinjamantersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan tanpa adanya tambahan apapaun. 12
Dari  definisi  di  atas  dapat  kita  simpulkan  sesungguhnya  akad qardh merupakan  salah  satu  jalan  untuk  ber- taqarrub  kepada  Allah  Subahana huwata’ala  dan  merupakan  aktivitas  muamalah  yang  bercorak ta’awun  (tolong menolong) dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena muqtaridh (penghutang/debitur)  tidak  diwajibkan  memberikan iwadh  (tambahan)  dalam pengembalian  harta  yang  dipinjamnya  itu  kepada muqridh  (yang  memberikan pinjaman/kreditur),  karena qardh  menumbuhkan  sifat  kasih  sayang  terhadap manusia, memberikan solusi bagi kesusahan orang
Menurut  fatwa, al-qardh  ialah,  “Akad  pinjaman  kepada  nasabah  dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga  Keuangan  Syariah  pada  waktu  yang  telah  disepakati  oleh  Lembaga
11 Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah (Mesir: Ali Fikri ,1356, hlm. 346.
12 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007, hlm. 75
Keuangan Syariah dan nasabah.”artinya kesepakatan itu tertulis didalam kontrak dan mengikat kedua belah pihak yang berkontrak 13
hakikat  kontrak al-qardh  adalah  pertolongan  dan  kasih  sayang  bagi  yang meminjam.  Transaksi  ini  bukan  sarana  mencari  manfaat  bagi  yang meminjamkan,didalamnya  tidak  ada  imbalan  dan  kelebihan  pengembalian.  Dia mengandung  nilai  kemanusiaan  dan  sosial  yang  penuh  kasih  sayang  untuk memenuhi  kebutuhan  peminjam.  Adanya  pengembalian  keuntungan  oleh  yang meminjamkan ( muqtaridh) dana  akan membatalkan kontrak al-qardh.
Dari  beberapadefinisi  Qardh  yang  dijelaskan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa qardh dilihatdari  berbagai    perspektif,  mulai  dari  etimologi,  terminologi sampai  kepada  hukum  syara’nya  adalah  bertolak  belakang  dengan  tujuanBank yang  notabenenya  bergerak  dibidang  jasa  yang  mustahil  tidak  menginginkan keuntungan.
Dalam  hal  ini  Bank  diperbolehkan  mengenakan  biaya  administrasi,  dengan berdasarkan  pada  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  NO:  19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh yang  memperbolehkan  lembaga  keuangan  membebankan biaya  administrasi  kepada nasabah.  Dengan  ketentuan  biaya administrasi  tidak boleh berdasarkan perhitungan besarnya dana qardh yang diberikan.Landasasan Hukum Al-Qardh
Dasar  Hukum  Al-Qardh  dalam  Al-quran  terdapat  pada  surah  Al-Baqarah  2:
(245) yang artinya:
Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman  kepada  Allah,  pinjaman  yang  baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran  kepadanya  dengan  lipat  ganda  yang  banyak.  dan  Allah menyempitkan  dan  melapangkan  (rezki)  dan  kepada-Nya-lah  kamu dikembalikan 14
13 Atang  Abd.  Hakim, Fiqh  Perbankan  Syariah  Transformasi  Fiqh  Muamalah  ke  dalam Peraturan Perundang-undangan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267
14 Al- Quran dan terjemahan - Al –bayan (Semarang : Cv. Asy syifa, 2011), hlm. 100

## Rukiah
Dan surah Al-Baqarah 2:(280) yang artinya:
Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  Maka  berilah tangguh  sampai  Dia  berkelapangan.  dan  menyedekahkan  (sebagian  atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui 15 .
Sedangkan landasan hukum dalam hadis
Qiradh merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah swt., karena qiradh  berarti  berlemah-lembut  dan  mengasihi  sesama  manusia,  memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan  dan  menyukai  orang  yang  meminjamkan  ( qiradh),  dan membolehkan  bagi  orang  yang  diberikan qiradh,  serta  tidak  menganggapnya sebagai  sesuatu  yang  makruh,  karena  dia  menerima  harta  untuk  dimanfaatkan dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  dan  peminjam  tersebut mengembalikan  harta  seperti  semula. Dasar  hukum  dari  as-sunnahsebagai berikut:
Dari Ibnu Mas‟ud, Rasulullah SAW bersabda:
ُضِرْقُي ٍمِلْسُم ْنِماَم : َلاَق َمَلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَلَص ًّيِبَّنلا َّنَا ٍدْوُعْسَم ِنْبا ِنَع بح نباو هجام نباهاور( ًةَّرَم ٍةَق َدَصَك َناَك  َّلَِّا ِنْيَتَّرَم اًضْرَق اًمِلْسُم )نا
Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW,  bersabda,  “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban) 16
1. Rukun Utang-Piutang ( al-Qardh)
Adapun yang menjadi rukun qardh ada tiga, yaitu:
a. Shighat Qardh
Shighat  terdiri  dari  ijab  dan  qabul.  Redaksi  ijab  contohnya,  “Aku meminjamimu,”  “Aku  mengutangimu,”  “Ambilah  barang  ini  dan  nanti  ganti
15 Al- Quran dan terjemahan - Al –bayan…….. hlm. 120
16 Wahbah Az-zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu .  Jilid 4 hlm. 720 .
dengan barang yang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat  kamu  mengembalikan  gantinya.”  Menurut  pendapat  yang  sah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang serah terima pinjaman.
Redaksi qabul seharusnyasesuai dengan isi ijab, seperti jual beli. misalnya pemberi  pinjaman  berkata,  “Aku  memberimu  hutang  700  dirham,”  lalu peminjam  menerima  500  dirham,  atau  sebaliknya,  maka  akad  tersebut  tidak sah.
Sebagian  ulama  Syafi‟iyah  berpandangan  bahwa  jika  peminjam  berkata kepada  pemberi  pinjaman,  “Berikanlah  saya  utang  sekian,”  lalu  dia meminjamnya;  atau  peminjam  mengirim  seorang  utusan  kepada  pemberi pinjaman,  lalu  dia  mengirim  sejumlah  harta  kepadanya,  maka  akad qardh tersebut  sah.  Menurut  al-Adzra‟i,  sistem  tersebut  dilakukan  menurut ijma’ ulama.
b. Para Pihak yang Terlibat Qardh
Pemberi pinjaman ( muqridh) harus cakap dalam arti mendermakan harta, sebab  akad  qardh  mengandung  unsur  kesunahan.  Di  sisi  lain  disyaratkan peminjam  ( muqtaridh)  harus  cakap  bermuamalah.  Jadi  hanya  pihak  yang cakap  secara  hukum  yang  boleh  bertransaksi  dengan  akad  Qardh  seperti halnya jual beli.
c. Barang yang Dipinjamkan
Objek  qardh  harus  bisa  diserahterimakan  dan  dapat  dijadikan  barang pesanan  ( muslam  fih),  yaitu  berupa  barang  yang  mempunyai  nilai  ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara’) dan ciri - cirinya harus diketahui karena ia  layak  sebagai  pesanan.  Bisa  terukur  dan  mudah  diperoleh  serta  dibatasi dengan karakter tertentu.
Objek Qardh  juga  hanya  bisa  dilakukan  pada  harta  yang  telah  diketahui kadarnya.  Apabila  seseorang  mengutangkan  makanan  yang  tidak  diketahui takarannya,  itu  tidak  boleh,  karena qardh  menuntut  pengembalian  barang

## Rukiah
yang  sepadan.  Jika  kadar  barang  tidak  diketahui,  tentu  tidak  mungkin melunasinya. 17

## 2. Harta yang  Dikembalikan
Ulama  bersepakat  bahwa  peminjam  wajib  mengembalikan  harta  misalnya meminjam  harta mitsli,  maka  harus  dikembalikan  dengan  harta  mitsil  ataupun sejenisnya.  Menurut  pandangan  ulama  selain  Hanafiyah  bila  pinjaman  berupa misalnya harta qimiy  yaitu meminjam domba  akan tetapi dikembalikan dengan kambing  yang  ciri-cirinya  harus  mirip  dengan  domba  yang  menjadi  objek pinjaman atau juga misalnya.

## 4. Waktu Pengembalian
Ada perbedaan pendapat diantar ulama mengenai pengembalian harta yang dipinjam,  menurut  ulama  Malikiyah,  pengembalian  harta  yang  dipinjam  harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan diawal, atau terikatwaktu. Sementara menurut  ulama  selain  ulama  malikiyah  harta  yang  dipinjam  tidak  dibatasi  oleh waktu  kapan  saja  boleh  dikembalikan,    Karena qardh  adalah  akad  yg  tidak mengenal batas waktu. 18
5. Tambahan dalam Utang-Piutang ( al-Qardh)
Ada  dua  macam  penambahan  pada qardh  (utang-piutang),  yaitu  sebagaimana berikut ini:
a.  Tambahan  yang  disyaratkan  diawal  perjanjian,tambahan  ini  telah  dilarang berdasarkan  ijma  ulama,  menambah  kadar  atau  ukuran  harta  yang dipinjam.    Tambahan  atau  manfaat  lain  yang  diperoleh  dari  utang  yang diisyaratkan  misalnya,  seperti  perkataan:  “Aku  memberi  utang  kepadamu
17 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’I (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, hlm. 20-21
18 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379.
dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya, yang menyiratkan adanya rekayasa riba.
b.  Tambahann  terhadap  pembayaran  utang  boleh  dilakukan  apabila  tidak menjadi  syarat  diawal  perjanjian.  maka  maka  tambahan  ini  boleh  dan termasuk  pembayaran  yang  baik  berdasarkan  hadits  yang  telah dikemukakan di pasal dasar al-qardh (utang-piutang). 19 Pengembalian harta yang  dipinjam  diwajibkan  seimbang  kadar  dan  ukurannya.  Agar  terhindar dari  potensi  riba.  Dengan  demikian,  pengembalian  barang  pinjaman,  baik yang  berpotensi  riba  ataupun  bukan,  kadarnya  harus  sama,  tidak  boleh lebih sedikit atau lebih banyak, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Jikayang berhutang atas keinginannya sendiri melebihkan atau menambah jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang 20
6 . Sumber Dana Qardhdan Kendala pelaksanaan di LKS
Pembiayaan qardh  secara  finansial  sebenarnya  tidak  memberikan dampak  kepada  bank  syariah.  Ada  dua  sumber  pembiayaan Qardh  di  bank syariah  yaitu  sumberdari  dalam  Bank  (intern)  dan  luar  Bank  (ekstren) sebagaiberikut:
a. Q ardh yang diperuntukkan untuk tujuan membantu keuangan Jangka pendek dan prosesnya cepat. Talangan dana ini dapat diperoleh dari modal bank atau equitas (sumber Intern)
b. Qardh yang diperuntukkan untuktujuan membantu UKM atau kegiatan  sosial dana ini dapat bersumber dari dana Ziswaf,  Di samping itu dana ini bisa juga
19 Abdullah  bin  Muhammad  Ath-Thayyar,  Abdullah  bin  Muhammad  Al-Muthlaq  dan Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 168-169
20 R. Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju,1997), hlm. 165

## Rukiah
diperoleh  dari  pendapatan-pendapatan  yang  diragukan  seperti  jasa  nostro  di bank,  koresponden  dari  bank  -  bank  konvensional,  bunga  jaminan  Letter  of Credit (L/C) di bank asing, dan sebagainya. 21
Apabila  nasabah  mengalami  kendala  untuk  mengembalikan  hutangnya selurunya  atau  sebagian,  bank  dan  nasabah  bisa  memberikan  keringanan, berupa perpanjangan jangka waktu hutang. Dan jika nasabah juga tidak mampu lagi dan usaha dalam keadaan pailit, bank bisa mengapuskan hutangnya.
Akan tetapi pembebasan hutang ini jarang terjadi karena  bank atau  LKS lainnya tidak bisa lepas dari tujuan bisnis (komersialisasi) apalagi hal ini dijamin oleh Fatwa DSN MUI, pada pasal pertama ayat (4) disebutkan bahwa “LKS dapat meminta  jaminan  kepada  nasabah  bilamana  dipandang  perlu” 22 .  Aplikasi qardh dalam  lembaga  keuangan  syariah  diperlakukan  sama  dengan  pembiayaan lainnya untuk menilai kelayakan nasabah yang akan menerima pinjaman qardh, yaitu dengan   prinsip 5C  atau  lebih  dikenal Five C’s of Credit  yaitu  (Character, Capacity, Capital, Collateral Condition.) atau juga Prinsip 5 C ini bisa ditambah dengan 2 C,yakni ( Coverage of insurance dan Contraint) Serta penilaian dengan prinsip  5  P  dalam  kredit  atau five  P’s  of  Credit  yakni  Person  atau  People, Purpose, Prospect, Payment dan Protection. Walaupun menurut ketentuan bank dan  menurut  prinsip  Akad  pembiayaan qardh  adalah  pinjaman  yang  wajib dikembalikan sebesar pokok pinjaman dan akan digulirkan lagi kepada nasabah yang lain. Tapi kenyataan yang ada dalam persepsi nasabah masih menganggap pembiayaan Qardh  sama  dengan  bantuan  pemerintah.  Pemahaman  kepada masyarakat bahwa pinjaman qardh merupakan hutang yang wajib dikembalikan
21 Nur Haida, Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Jurnal  Al  Amwal  (Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan  vol.  7  no  2 2016), hlm, 201
22 Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh
Studi Multidisipliner Volume 3 Edisi 2 2016 M/1438 H                                        99
menjadi  tugas  pokok  bank  Syariah  agar  penyalurkan  pinjaman qardh  sesuai maksud dan tujuan serta berjalan profesional. 23

## 7. Aplikasi Al - Qardh di Lembaga Keuangan Syariah
Apliaksi Qardh dalam  perbankanadalah  merupakan  pinjaman  uang.
Pinjaman qardh diberikan  oleh  bank  kepada  nasabahnya  sebagai  fasilitas talangan  bagi  nasabah  yang  mengalami overdraft.  Fasilitas  ini  biasanya  satu paket  dengan  pembiayaan  lain,  tujuanya  untuk  memudahkan  nasabah bertransaksi. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal:
1. Pembiayaan talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan  untuk  memenuhi  syarat  penyetoran  biaya  perjalanan  haji. Nasabah  akan  melunasinya  sebelum  keberangkatan  haji.  Dalam  aplikasi talangan  haji  terdapat  akad qardh  wal  ijarah  produk  ini  ditawarkan  oleh
Bank syariah Mandiri.
Salah  satu  Bank  yang  telah  menyediakan  sarana  talangan haji  ini adalah  Bank  Syari’ah  Mandiri  sebagai  jalan  untuk  membantu  nasabah dalam perencanaan pelaksanaan ibadah hajinya. Produk pembiayaan ini bertujuan  untuk  mempermudah  menunaikan  ibadah  haji  yaitu  dengan membiayai  dana  talangan  haji.  Produk  dana  talangan  haji  adalah menggunakan akad qardh wal ijarah dengan cara ini calon haji akan lebih muda  memperoleh  nomor  porsi  haji.  Ketentuan  tentang  pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah diatur dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 24 .
Akad qardh  diterapkan  pada  pinjaman  nasabah  berupa  talangan haji sebesar Rp. 22.500.000. hingga mendapatkan porsi haji. Sedangkan
23 Muhammad  Akhyar  Adnan, Evaluasi  Non  Performing  Loan  (NPL)  pinjaman  qardhul hasan (studi kasus di bni syariah Cabang Yogyakarta) JAAI volume 10 NO. 2, desember 2006, hlm. 169.
24 DSN-MUI, Himpunan Fatwa DSN-MUI (Jakarta: Gaung Persada, 2006), hlm. 171.

## Rukiah
akad ijarah  digunakan  untuk  menyewa  sistem  SISKOHAT(Sistem Komputerisasi  Haji  Terpadu)  adalah  sistem  yang  tersambung  ( on  line) dengan  Bank  Penerima  Setoran  ONH,  27  Kanwil  Departemen  Agama Propinsi,  6  Daerah  Embarkasi  dan  Arab  Saudi  sebagai  upaya meningkatkan  pelayanan  penyelenggaraan  haji  secara  menyeluruh  dan terpadu  sejak  masa  pendaftaran,  penyelesaian  administrasi  dokumen serta pada operasional di Embarkasi dan Arab Saudi.
Kelebihan  dari  sistem  SISKOHAT  antara  lain  dapat  memberikan kepastian kepada calon haji dan mampu mencegah terjadinya “ overquota” Di samping itu, SISKOHAT mampu memberikan informasi dengan cepat, tepat  dan  akurat,  baik  untuk  kepentingan  manajemen,  jamaah  haji maupun masyarakat umum lainnya. 25
2. Pinjaman tunai ( cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah  diberi  keleluasaan  untuk  menarik  uang  tunai  milik  Bank  melalui ATM.  Nasabah  akan  mengembalikan  berdasarkan  jangka  waktu  yang ditentuan.
Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis akad dalam kartu kredit syariah, yakni :
a. kafalah ( Penjamin Transaksi)
Dalam  akad kafalah,  bank  sebagai  penerbit  kartu  bertindak  sebagai penjamin ( kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar ( dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu  dengan merchant,  dan  atau  penarikan  tunai  selain  bank  atau
ATM  bank  Penerbit  Kartu,  dengan  demikan  dapat  dikatakan  bahwa merchant  bertindak  sebagai  pihak  penerima  jaminan  dari  bank berdasar  prinsip kafalah.  Atas  pemberian  kafalah  ini,  penerbit  kartu dapat menerima fee ( ujrah) dari pemegang kartu.
25 Departemen Agama RI, Bunga Rampai Perhajian (Jakarta: Depag RI, 1998), hlm. 22- 23.
b. Qardh
Qardh adalah pemberian  pinjaman   untuk   pengambilan  tunai  dalam akad qardh  bank  sebagai  penerbit  kartu  bertindak  selaku  pemberi pinjaman  ( muqridh)  kepada  pemegang  kartu  (muqtaridh)  melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
c. Ijarah
Ijarah adalah biaya keanggotaan (iuran tahunan). Dalam akad ijarah ini  penerbit  kartu  adalah  penyedia  jasa  sistem  pembayaran  dan pelayanan  terhadap  pemegang  kartu.  Pemegangkartu  dikenakan membership  fee.  Semua  fee  yang  ditetapkan  pada  kartu  kredit syariah  harus  dinyatakan  jumlahnya  pada  saat  akad  aplikasi  kartu secara jelas dan nilainya tetap, kecuali untuk merchant fee.
1. Sebagai  pinjaman  kepada  UKM  (usaha  Kecil  Menengah),  karena  kalau bank  menawarkan  pembiayaan  lain  seperti  skema  jual-beli, Ijarah atau bagi hasil yang sifatnya komersil akan memberatkan nasabah. Aplikasi ini sesuai  dengan  prinsip qard  pinjaman  murni  (  qardul  hasan)  kepada pengusaha kecil,karena memiliki prinsip tolong menolong.
2. Sebagai  pinjaman  kepada  pengurus  Bank,  karyawan  dan  lain-lain.  Bank menyediakan  fasilitas  ini  untuk  memastikan  terpenuhinya  kebutuhan karyawan Bank. Karyawan atau pengurus Bank akan mengembalikannya secara  cicilan  melalui  pemotongan  gajinya  dan  upaya  ini  sebagai  salah satu  peran  fungsi  motivasi  kepada  karyawan  terhadap  bank  untuk meningkatkan loyalitas karyawan.

## Penutup
1. Perjanjian qardh  adalah  perjanjian  pinjaman.  Dalam  perjanjian  qardh, pemberi  pinjaman  (kreditor)  memberikan  pinjaman  kepada  pihak  lain dengan  ketentuan  penerima  pinjaman  akan  mengembalikan  pinjaman

## Rukiah
tersebut  pada  waktu  yang  telah  diisyaratkan  dengan  jumlah  yang  sama ketika pinjaman itu diberikan
2. Landasan hukum Al-Qardh adalah:
a. Al quran surah Al- Baqrah ayat 245 dan 280
b. “ Dari  Ibn  Mas’ud  bahwa  Rasulullah  SAW,  bersabda,  “tidak  ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)
c. Masih  banyaknya  kendala  dilapangan  berkaitan  dengan  mekanisme dan  itikad  baik  nasabah  dalam  mengembalikan  pinjaman  dan  belum maksimalnya  lembaga  keuangan  dalam  meningkatkan  penyaluran dana qardh
d. Aplikasi qardh dalam perbankan syariah berupa:
1. Talangan haji
2. Kartu kredit syariah
3. Pinjaman untuk UKM (usaha Kecil Menengah0
4. Pinjaman  untuk  pegawai  bank  atau  lembaga  kauangan  yang bersangkutan

## Daftar Pustaka
Ahmad WardiMuslich, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010.
Al- Quran dan terjemahan (Al –bayan), Semarang : Cv. Asy syifa, 2001.
Studi Multidisipliner Volume 3 Edisi 2 2016 M/1438 H                                        103
Atang,Abd.  Hakim, Fiqh  Perbankan  Syariah  Transformasi  Fiqh  Muamalah  ke dalam  Peraturan  Perundang-undangan,  Bandung:  PT.  Refika  Aditama, 2011
Departemen Agama RI, Bunga Rampai Perhajian, Jakarta: Depag   RI, 2011.
DSN-MUI, Himpunan Fatwa DSN-MUI2006, Jakarta: Gaung Persada.
Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh.
Halabiy,  Mushtafa  Al-Babiy Al-Muamalat  al-maddiyah  wa  al-adabiyah,  terj.  Ali Fikri, mesir 1356.
IsmailNawawi, Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer, Bogor:  Ghalia Indonesia, 2012.
Jaziri,  Abdul  Rahman, Al-Fiqh  ‘Ala  Madzahibil  Arba’ah  Juz  2, Libanon,  Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003.
Muhammad,  Akhyar  Adnan, Evaluasi  Non  Performing  Loan  (NPL)  Pinjaman Qardhul  Hasan  (studi  kasus  di  BNI  Syariah  Cabang,  Yogyakarta,  JAAI volume 10 NO. 2, Desember 2006.
Nur  Haida, Mengukur  Fungsi  Sosial  dalam  Perkembangan  Produk  Qardhul Hasan  Pada  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,  Jurnal  Al  Amwal  (Jurnal Ekonomi dan Perbankan vol. 7 no 2, 2016.
R.  Abdul  Djamali,  1997, Hukum  Islam  Berdasarkan  Ketentuan  Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju.
Sabiq , Sayid, Fiqh As-Sunnah, Cet. 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.
Sutan  RemySjahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007.
Thayar ,  Abdullah bin Muhammaddkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, terj. Miftahul Khair, Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
Zuhaili,  Wahbah, Al-Fighul  Islami  wa  Adillatuhu,  terj.  Abdul  Hayyie  al-  Kattani, dkk,  cet: 1. Jakarta: Gema Insani,  jilid 5, 2011.
Zuhaili, Wahbah, Fiqh Imam Syafi’i, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2010.
Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam 5 , Jakarta: Gema Insani, 2011.