Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  6, No. 3, Desember 2023, pp. 262~270
ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.270 ║ 262

## Implementation of the Family Hope Program (PKH) in providing social protection to the people Cot Karieng

## Implementasi Program Keluarga Harapan dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat Cot Karieng
Munadssidqi 1* , Hasbi Ali 2 , Yusrijal Abdar 3 FKIP, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia 1 email:munadis220701@gmail.com, 2 email:hasbi@unsyiah.ac.id, 3 email: yusrijalabdar@unsyiah.ac.id
* Corresponding Author: munadis220701@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to investigate the implementation, forms of protection, and inhibiting factors of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan or PKH) in the fields of education and health in providing social protection to the community. This study employs a qualitative approach with a descriptive  research  design.  Data  collection  is  conducted  through  direct  interviews  with  PKH facilitators, the village head or Keuchik , and the Beneficiary Family ( Keluarga Penerima Manfaat or KPM) in Gampong Cot Karieng. The research findings indicate that the implementation of PKH is fairly successful, and this assistance program has a significantly positive impact on the community. Recipients of the PKH program perceive benefits in terms of social protection and well-being. PKH also assists in fulfilling the needs of the community, especially in the areas of health and education. However, there is emerging jealousy among other community members who do not receive these benefits, despite feeling entitled to the program. Additionally, beneficiary families sometimes face difficulties in attending monthly meetings organized by PKH facilitators. Therefore, it is hoped that the community can utilize the PKH assistance funds to improve their well-being by prioritizing their essential needs .
Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH), Social Protection .

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi,  wujud  perlindungan,  dan  faktor penghambat  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  pada  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  dalam memberikan  perlindungan  sosial  pada  masyarakat.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan pendamping PKH, Keuchik, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gampong Cot Karieng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH berjalan cukup baik dan program bantuan  ini  memberikan  dampak  yang  cukup  positif  bagi  masyarakat.  Penerima  program  PKH merasakan  manfaat  bagi  perlindungan  atau  kesejahteraan  sosial.  PKH  juga  membantu  memenuhi kehidupan masyarakat, terutama di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan. Namun demikian, muncul  kecemburuan  masyarakat  lain  yang  tidak  menerima  manfaat,  padahal  mereka  juga  merasa berhak mendapatkan program tersebut. Selain itu, keluarga penerima manfaat terkadang susah di ajak berkumpul saat pertemuan bulanan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Oleh karena itu, diharapkan kepada  masyarakat  dapat  memanfaatkan  dana  bantuan  PKH  ini  untuk  meningkatkan  kesejahteraan mereka  dengan  adanya  prioritas  kebutuhan.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  kepada  masyarakat  dapat memanfaatkan  dana  bantuan  PKH  ini  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka  dengan  adanya prioritas kebutuhan.
Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Perlindungan Sosial
263

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian besar negara di  dunia.  Walaupun  tidak  dikatakan  seluruhnya,  dengan  berbeda-beda  tingkat  dan  jumlah orang  miskin  pada  setiap  negara,  hampir  tidak  ada  satu  negara  yang  dapat  terbebas  dari masalah  kemiskinan.  Negara  kaya  dan  maju  di  bidang  sains  dan  industri  juga  mengalami kemiskinan, meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah menjadi  ancaman  serta  bencana  bagi  suatu  negara.  Secara  garis  besar  ada  tiga  faktor  yang mempengaruhi  terjadinya  kemiskinan  (Alief,1986),  yaitu: Pertama ,  faktor  internal masyarakat, yaitu faktor yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri, seperti; (1) Lemahnya etika profesi  yang  disebabkan  oleh  sikap  malas  bekerja.  (2)  Kurangnya  disiplin  dan  waktu  yang tepat. Faktor-faktor ini kemudian mengurangi tingkat produktivitas seseorang, yang berujung pada status sosial ekonomi yang lebih rendah.
Kedua , kemiskinan disebabkan oleh faktor non-personal seperti korupsi pemerintah, dan korupsi birokrasi yang merusak dan menghabiskan kekuasaan rakyat. Kemiskinan juga sering dikaitkan dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan pemilik modal. Karena di bawah sistem ini rakyat akan dikuasai dan dieksploitasi.
Ketiga ,  visi  teologi  yang  represif.  Faktor  ini  terlihat  berkembang  luas  di  tengah masyarakat beragama, yaitu adanya kecenderungan sebagian umat beragama memperlakukan kemiskinan sebagai suatu yang telah menjadi suratan takdir yang diberikan oleh Tuhan yang Maha  Esa.  Kemiskinan  juga  menghambat  individu  atau  kelompok  masyarakat  dalam mengakses,  mengelola  dan  mengoptimalkan  sumber  daya  internal  dan  eksternal  di  sekitar wilayah  tempat  tinggalnya.  Selama  ini,  program  anti-kemiskinan  terkadang  hanya  datang dalam  bentuk  bantuan  kontemporer,  yang  menciptakan  ketergantungan  daripada  proses pemberdayaan  yang  dirancang  untuk  mengekstraksi,  memanfaatkan  dan  mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki masyarakat dan memberdayakan masyarakat miskin.
Program  Keluarga  Harapan  merupakan  program  perlindungan  sosial  yang memberikan  bantuan  nontunai  kepada  Rumah  Tangga  (KM)  yang  tidak  mampu  yang ditetapkan  sebagai  Rumah  Tangga  Penerima  Manfaat  (KPM).  PKH  adalah  program  yang menargetkan rumah tangga miskin dan karena itu terutama menargetkan rumah tangga yang kurang  mampu  secara  ekonomi.  PKH  juga  merupakan  salah  satu  proyek  kunci  nasional pengentasan kemiskinan berkelanjutan yang diidentifikasi oleh Kementerian Sosial. Rencana tersebut bertujuan untuk meringankan beban keluarga miskin (KM) dalam jangka pendek, dan berharap  dapat  memutus  mata rantai  kemiskinan  antargenerasi  dalam  jangka  panjang  dan mengeluarkan generasi berikutnya dari perangkap kemiskinan (Kementerian Sosial, 2016).
Proses kegiatan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan lingkungan masyarakat yang berpihak  pada  masyarakat  miskin,  memberdayakan  mereka  dan  memberdayakan  mereka untuk  bekerja  menuju  kesejahteraan  yang  lebih  baik,  serta  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  dan  pengambilan keputusan yang memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan mereka dampak yang besar.
Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan cukup lama di gampong Cot Karieng Kecamatan  Blang  Bintang  Kabupaten  Aceh  Besar,  tetapi  upaya  pemberantasan  kemiskinan melalui  program  PKH  masih  belum  dapat  sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan  harapan masyarakat setempat. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain karena tidak tepat sasaran program, pendataan warga miskin yang tidak akurat, pengentasan kemiskinan hanya sebagai  pemenuhan  kebutuhan  bersifat  sementara  serta  rendahnya  partisipasi  masyarakat dalam  mengakses  sistem  informasi  dan  rendahnya  unsur  pemberdayaan  masyarakat. Banyaknya keluarga miskin sehingga memerlukan penanganan masalah secara bertahap dan berkesinambungan.  Untuk  menjawab  bagaimana  kondisi  dan  situasi  di  atas  maka  peneliti tertarik  untuk  meneneliti  permasalahan  ini,  agar  masyarakat  memiliki  kemampuan  dan kekuatan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya,  kemampuan  serta  peningkatan  patisipasi
264 masyarakat  dalam  proses  pembangunan  dan  keputusan-keputusan  yang  mempengaruhi mereka dalam sebuah kebijakan pemerintah.
Presman  dan  Wildavsky,  (Purwanto  &  Sulistyastuti  2012),  implementasi  dijelaskan dengan  beberapa  kata  kunci  sebagai  berikut:  mengimplementasikan  kebijakan  ( enforcing ), memenuhi  komitmen  yang  tertuang  dalam  dokumen  kebijakan  ( fulfilment ),  menghasilkan output,  seperti  yang  tercantum  dalam  tujuan  kebijakan  ( generating ),  menyelesaikan  tugas- tugas yang harus dicapai dalam tujuan kebijakan ( penyelesaian ). Program  adalah  rangkaian  kegiatan  terencana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok organisasi, lembaga atau bahkan negara. Jadi seseorang, sekelompok organisasi, lembaga, atau bahkan negara punya rencana. Suharismi Ariskunto mengemukakan program sebagai  berikut,  program  adalah  rangkaian  kegiatan  terencana  yang  dilakukan  dan dilaksanakan untuk mencapai kegiatan tertentu (Suharismi Arikunto,1998).
Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan publik Edward III, model Edward III mengajukan emapat faktor atau variabel  yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Widodo,2006).
1. Faktor Komunukasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Program  Keluarga  Harapan  merupakan  program  perlindungan  sosial  yang memberikan  bantuan  nontunai  kepada  Rumah  Tangga  (KM)  yang  tidak  mampu  yang ditetapkan  sebagai  Rumah  Tangga  Penerima  Manfaat  (KPM).  PKH  adalah  skema  untuk keluarga miskin dan karena itu terutama menargetkan keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.  PKH  juga  merupakan  salah  satu  proyek  pengentasan  kemiskinan  berkelanjutan utama nasional yang diidentifikasi oleh Kementerian Sosial. Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah  dan  menangani  risiko  dari  guncangan  dan  ketahanan  sosial.  Asian  Development Bank  (ADB).  Perlindungan  Sosial  pada  dasarnya  merupakan  sekumpulan  kebijakan  dan program  yang  dirancang  untuk  menurunkan  kemiskinan  dan  kerentanan  melalui  upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan.
Menurut  James  Midgley,  kesejahteraan  sosial  harus  dipahami  sebagai  suatu  konsep yang multidimensional. Ia mengidentifikasi lima dimensi utama dari kesejahteraan sosial yang saling terkait, yaitu:
1. Kesehatan: Termasuk dalam dimensi ini adalah kesehatan fisik dan mental, akses ke pelayanan kesehatan, dan ketersediaan air bersih dan sanitasi.
2. Ekonomi: Dimensi ini mencakup ketersediaan pekerjaan yang layak, upah yang adil, akses  ke  sumber  daya  dan  layanan  keuangan,  dan  perlindungan  sosial  seperti program jaminan sosial dan asuransi kesehatan.
3. Pendidikan:  Dimensi  ini  meliputi  akses  ke  pendidikan  dasar dan  menengah  yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar seumur hidup.
4. Sosial:  Dimensi  ini  mencakup  akses  ke  jaringan  sosial  yang  positif,  termasuk dukungan  dari  keluarga,  teman,  dan  masyarakat,  serta  perlindungan  dari diskriminasi dan kekerasan.
5. Lingkungan:  Dimensi  ini  mencakup  akses  ke  lingkungan  yang  sehat  dan berkelanjutan, termasuk air bersih, udara bersih, dan akses ke sumber daya alam yang berkelanjutan.
Tujuan perlindungan sosial adalah untuk memberikan perlindungan kepada individu atau  kelompok  yang  rentan  terhadap  kekurangan  ekonomi  atau  sosial,  serta  membantu
265 mereka mencapai kesejahteraan dan kesetaraan sosial. Beberapa tujuan perlindungan sosial menurut para ahli antara lain:
1. Memberikan  jaminan  keamanan  ekonomi  bagi  individu  atau  kelompok  yang membutuhkan, seperti tunjangan pengangguran, tunjangan sosial, atau tunjangan pensiun.
2. Meningkatkan  akses  ke  layanan  kesehatan,  pendidikan,  dan  perumahan  bagi masyarakat yang kurang mampu.
3. Meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dan  kesetaraan  sosial  dengan  mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antara individu atau kelompok.
4. Mengurangi  kemiskinan  dan  mengatasi  ketidakadilan  sosial  dengan  memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
5. Melindungi  hak-hak  individu  dan  kelompok  yang  rentan  dan  mempromosikan keadilan sosial dan kebebasan.
6. Membantu  masyarakat  untuk  memperoleh  keterampilan  dan  sumber  daya  yang diperlukan  untuk  memperbaiki  kualitas  hidup  mereka  dan  meningkatkan kesejahteraan mereka.
Tujuan  perlindungan  sosial  dapat  bervariasi  di  setiap  negara  dan  tergantung  pada kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  di  masing-masing  negara.  Namun,  tujuan  utama  dari perlindungan  sosial  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kesetaraan  sosial  bagi seluruh masyarakat. Adapun bentuk-bentuk Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:
1. Bantuan Sosial
2. Advokasi Sosial
3. Bntuan Hukum
Perlindungan sosial memberikan akses pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuk akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan  pendidikan,  gizi  dan  tempat  tinggal.  Selain  itu,perlindungan  sosial  juga  dimaksudkan sebagai  cara  untuk  menanggulangi  kemiskinan  dan  kerentanan  absolut  yang  dihadapi  oleh penduduk yang sangat miskin.
Beberapa manfaat dari perlindungan sosial, diantaranya:
1. Terlindunginya  masyarakat  dari  berbagai  resiko  sehingga  terhindar  dari kesengsaraan yang berkepanjangan.
2. Meningkatnya  kemampuan  kelompok  dalam  menghadapi  kemiskinan  serta keluarnya dari kemiskinan.
3. Keluarga miskin memiliki standar hidup bermatabat.
4. Tercapainya dan terselenggaranya kesejahteraan sosial.
Manfaat  perlindungan  sosial dapat  bervariasi  di  setiap  negara  dan tergantung  pada kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  di  masing-masing  negara.  Namun,  manfaat  utama  dari perlindungan  sosial  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kesetaraan  sosial  bagi seluruh masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  sebuah  penelitian  yang  bertujuan untuk memahami  suatu  fenomena  ataupun  kejadian  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  seperti  halnya  perilaku,  persepsi,  tindakan  yang  didesripsikan  dengan menggunakan kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini  juga  termasuk  dalam  penelitian  lapangan (field  research) ,  yang  dapat  dianggap  sebagai pendekatan  luas  dalam  penelitian  kualitatif  atau  sebagai  metode  yang  digunakan  untuk mengumpulkan data kualitatif.
Sumber data penelitian dilakukan wawancara langsung dengan: 1 orang pendamping program keluarga harapan, 1 orang aparatur desa yaitu keuchik (kepala desa), dan 3 kepala keluarga  yang  saat  penelitian  ini  berlangsung  termasuk  dalam  daftar  penerima  manfaat
266
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  gampong  Cot  Karieng  Kecamatan  Blang  Bintang Kabupaten Aceh Besar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  pada  bidang  pendidikan  dan kesehatan dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di gampong Cot Karieng sudah sangat baik dalam memberikan perlindungan atau kesejahteraan sosial pada masyarakat gampong Cot Karieng dan sangat membantu dalam memenuhi kehidupan terutama di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori kesejahteraan sosial menurut Edi Suharto  (2014:1),  kesejahteraan  sosial  adalah  suatu  lembaga  atau  bidang  kegiatan  yang meliputi kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah dan  swasta  untuk  mencegah,  mengatasi,  atau  memberikan  kontribusi  dalam  pemecahan masalah-masalah  sosial  dan  untuk  meningkatkan  kualitas  individu,  kelompok,  dan masyarakat.
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  program  bantuan  sosial  yang  bertujuan untuk  memberikan  dukungan  kepada  keluarga  miskin  atau  rentan  agar  mereka  dapat meningkatkan  kesejahteraan  dan  mengurangi  tingkat  kemiskinan.  Ada  beberapa  teori  yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PKH, yaitu teori kebijakan public (Thomas,2013), dan teori pemberdayaan masyarakat (McKnight & Kretzmann, 2010). Selain dua teori yang peneliti sebutkan tadi, juga ada teori lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PKH di gampong Cot Karieng Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.
Dalam  teori  kebijakan  publik  (Thomas,  2013)  menekankan  bahwa  pentingnya pengambilan  keputusan  yang  efektif  dalam  merancang  dan  melaksanakan  program  PKH. Keberhasilan program PKH sangat  bergantung pada kejelasan tujuan, perumusan kebijakan yang  tepat,  serta  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  berbagai  instansi  dan  pihak  terkait. Dalam  hal  ini  pendamping  PKH  selalu  berkomunikasi  dengan  semua  anggota  penerima manfaat  PKH  pada  saat  pertemuan  yang  dilaksanakan  oleh  pendamping.  Pendamping  PKH selalu  mengingatkan  kepada  seluruh  KMP  PKH  untuk  tidak  bermalasan  katika  diberitahu bahwa  akan  adanya  pertemuan  dengan  pendamping.  Sehingga  pendamping  mudah  untuk mengontrol semua permasalah yang dapat menggagalkan pelaksanaan PKH di gampong Cot Karieng.
Selain  teori  kebijakan  publik  diatas  terdapat  juga  teori  pemberdayaan  masyarakat (McKnight & Kretzmann, 2010) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PKH di gampong Cot Karieng Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Menurut teori pemberdayaan masyarakat keberhasilan pelaksanaan PKH tergantung pada kemampuan masyarakat untuk aktif  dalam  memanfaatkan  program  dan  mengembangkan  diri  mereka  sendiri.  PKH  harus memberikan kesempatan dan dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program,  sehingga  masyarakat  dapat  merasa  memiliki  program  dan  memperoleh  manfaat yang maksimal.
Program Keluarga Harapan (PKH) mulai diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 yang diatur sesuai dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (PPS). Dalam UU ini juga mengatur tentang jaminan sosial lain yang ada di Indonesia, antara lain Jaminan Kesehatan (JKN), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program  Indonesia  Pintar  (PIP),  dan  Program  Kependudukan  Keluarga  Berencana  dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Untuk Program Keluarga Harpan (PKH) sendiri masuk di Kecamatan  Blang  Bintang  sejak  tahun  2010  dan  mulai  terealisasi  digampong  Cot  Karieng adalah pada tahun 2012 sampai dengan saat ini.
Dalam  hal  ini  semua  anggota  penerima  manfaat  PKH  tidak  ada  ikut  campur  tangan pendamping  PKH  atau  Keuchik  gampong  Cot  Karieng,  selain  jika  ada  masyarakat  yang
267 mengajukan  dirinya  untuk  diajukan  ke  pusat  agar  diseleksi  oleh  pusat  akan  pantaskah masyarakat  tersebut  menerima  bantuan  PKH.  Semua  anggota  penerima  manfaat  PKH ditentukan pusat melalui data keluarga miskin yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) dimana seperti yang disampaikan melalui situs resmi Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola oleh  Kementerian  Sosial  RI  pada  halaman  "Mekanisme  Pendaftaran  dan  Seleksi  Keluarga Penerima Manfaat PKH”. Pemerintah melakukan proses pemilihan anggota penerima man faat PKH melalui beberapa tahapan, termasuk identifikasi keluarga miskin, verifikasi data, seleksi dan penetapan keluarga penerima manfaat, pemantauan dan evaluasi.
Adapun  kriteria  calon  penerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Indonesia  adalah  sebagai  berikut:  Kondisi  sosial-ekonomi  yang  rentan  dan  berpenghasilan rendah,  calon  penerima  PKH  harus  berasal  dari  keluarga  miskin  atau  rentan  dengan penghasilan  per  kapita  di  bawah  batas  kemiskinan  yang  telah  ditetapkan.  Kepala  Keluarga (KK)  atau  anggota  keluarga  yang  berada  pada  kategori  rentan,  calon  penerima  PKH  harus memiliki anggota keluarga yang berada pada kategori rentan, seperti anak usia dini, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan orang dengan disabilitas. Tidak memiliki sumber penghasilan tetap, calon penerima PKH tidak memiliki sumber penghasilan tetap atau kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan, sandang, papan, dan kesehatan. Tidak terdaftar sebagai penerima program bantuan sosial lainnya, calon penerima PKH tidak terdaftar sebagai penerima program  bantuan  sosial  lainnya,  seperti  Bantuan  Pangan  Non-Tunai  (BPNT),  dan Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS).  Hal  ini  sesuai  dengan  pedoman  penerima  Program  Keluarga Harapan (PKH).
Di  Gampong  Cot  Karieng  Kecamatan  Blang  Bintang  Kabupaten  Aceh  Besar  jumlah kepala  keluarga  yang  menjadi  anggota  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  PKH  lumayan banyak, untuk saat ini kurang lebih ada 33 kepala keluarga yang menjadi anggota penerima manfaat PKH, dan rata-rata ada yang sudah menerima bantuan PKH sejak awal PKH masuk ke gampong Cot Karieng, dan ada juga yang sudah meneria bantuan PKH kurang lebih 5 tahun, dihitung  sejak  tahun  2019  sampai  dengan  sekarang.  Menurut  mereka  dengan  hadirnya program PKH membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian mereka untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anaknya dan kesehatan bagi keluarganya, karena  pendamping  selalu  memberikan  sosialisasi  untuk  selalu  mempergunakan  dana bantuan PKH kepada hal yang penting.
Pendamping PKH selalu rutin memberikan bimbingan melalui pertemuan setiap tiga bulan sekali atau ketika dana bantuan PKH cair, yang berguna untuk mengarahkan seluruh anggota penerima manfaat PKH memanfaatkan dana bantuan PKH kepada hal yang penting, seperti dipergunakan dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidanhg kesehatan. Selain itu pendamping  juga  selalu  melakukan  evaluasi  disetiap  pertemuannya,  dan  pendaming mengharapkan  seluruh  anggota  penerima  manfaat  tidak  bermalasan  untuk  menghadiri pertemuan  dengan  pendamping  PKH,  agar  pendamping  dapat  mengontrol  keberhasilan anggota dalam memanfaatkan dan bantuan PKH.
Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan dalam bentuk tunai dan non- tunai. Berikut adalah bentuk bantuan yang diberikan dalam program PKH: yang pertama ada bantuan  tunai,  bantuan  tunai  diberikan  setiap  tiga  bulan  sekali  dan  ditransfer  langsung  ke rekening  bank  calon  penerima  PKH.  Besaran  bantuan  tunai  yang  diberikan  bervariasi tergantung  pada  kondisi  ekonomi  masyarakat  setempat.  Kemudian  juga  ada  bantuan pendidikan,  bantuan  pendidikan  diberikan  kepada  anak-anak  penerima  PKH  yang  masih bersekolah dan belum lulus SMA/SMK. Bantuan pendidikan dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah, seragam, buku, dan keperluan pendidikan lainnya. Dan yang terakhir bantuan kesehatan, bantuan kesehatan diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia dini yang terdaftar sebagai penerima PKH. Bantuan kesehatan mencakup pelayanan kesehatan dasar, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian vitamin.
Dari bantuan yang diberika dalam program PKH terdapat perubahan yang dirasakan oleh KPM PKH sejak mereka terdata menjadi anggota penerima manfaat PKH, baik dalam segi pendidikan  maupun  segi  kesehatan.  Dalam  segi  pendidikan,  KPM  mampu  memenuhi
268 memenuhi kebutuhan sekolah anak seperti seragam, buku, dan keperluan pedidikan lainnya. Dalam  segi  kesehatan,  KPM  terbantu  denga  pelayanan  kesehatan  seperti  imunisasi, pemeriksaan  kesehatan,  dan  pemberian  vitamin.  Selain  itu  KPM  PKH  merasa  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  oleh  pengurus  PKH  seperti  sosialisasi  yang  diberikan  oleh pendamping PKH.

## 2) Wujud perlindungan sosial penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
Program  PKH  sangat  memberikan  manfaat  bagi  perlindungan  atau  kesejahteraan sosial  pada  masyarakat  gampong  Cot  Karieng  dan  sangat  membantu  dalam  memenuhi kehidupan, terutama di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori kesejahteraan sosial menurut James Midley (Reisch & Andrews, 2018) mendefinisikan teori kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang harus dipenuhi untuk memenuhi tiga syarat utama, yaitu ketika masalah sosial dapat dikelola atau diatur dengan baik, ketika kebutuhan terpenuhi, dan ketika kesempatan sosial dimaksimalkan.
Dari bantuan yang diberika dalam program PKH terdapat perubahan yang dirasakan oleh KPM PKH sejak mereka terdata menjadi anggota penerima manfaat PKH baik dalam segi pendidikan  maupun  segi  kesehatan.  Dalam  segi  pendidikan,  KPM  mampu  memenuhi memenuhi kebutuhan sekolah anak seperti seragam, buku, dan keperluan pedidikan lainnya. Dalam  segi  kesehatan,  KPM  terbantu  denga  pelayanan  kesehatan  seperti  imunisasi, pemeriksaan  kesehatan,  dan  pemberian  vitamin.  Selain  itu  KPM  PKH  merasa  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  oleh  pengurus  PKH  seperti  sosialisasi  yang  diberikan  oleh pendamping PKH.

## 3) Faktor  penghambat  dalam  mengimplementasikan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)
Dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Gampong  Cot  Karieng Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang pertama adalah kendala yang dihadapi oleh pendaping PKH sebagai pelaksana program PKH dan yang kedua, kendala yang dihadapi oleh anggota penerimaan manfaat program.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan langsung di Gampong Cot Karieng  yang  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  memahami  aturan-aturan  PKH  yang ditetapkan  oleh  pelaksana  PKH,  maka  diberikanlah  pemberdayaan  kepada  masyarakat penerima manfaat program PKH seperti pengetahuan tentang pendidikan anak, kesehatan dan gizi, ekonomi serta kesejahteraan sosial.
Pemberian motivasi yang dilakukam oleh pendamping PKH kepada anggota PKH pada saat pertemuan rutin dan juga pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH kepada seluruh  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM),  masyarakat  yang  ikut  berpartisipasi  dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) inilah yang menimbulkan suatu perbuatan atau tingkah laku masyarakat yang cenderung bertindak dan beraksi, seperti meghadiri kegiatan pertemuan bulanan yang dilakukan dengan pendamping PKH, masyarakat turut aktif dalam memberikan tanggapan atau saran dalam kegiatan pertemuan tersebut dan masyarakat ikut aktif dalam melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PKH, menyumbang kreatifitas dan inisiatifnya dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  seharusnya  setelah  mendapatkan  bantuan  Program Kekuarga  Harapan  (PKH)  pada  aspek  pendidikan  dan  kesehatan,  kuakanggota  PKH  dapat mengalami  perubahan  ke  arah  kehidupan  yang  lebih  baik  seperti  tujuan  program  PKH menurut  Kementrian  Sosial  (2016:22),  mengingat  bahwa  pendidikan  dan  kesehatan merupakan  akses  paling  penting  dalam  kehidupan  yang  wajib  terpenuhi  secara  baik. Perubahan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program PKH yaitu berupa jaminan sekolah bagi anak-anak mereka melalui pemberian dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan
269 sekolah, sehingga tidak ada lagi ank yang putus sekolah kareta tidak tecukupinya kebutuhan sekolahnya.
Untuk  kendala  dalam  proses  pemilihan  anggota  penerima  manfaat  PKH  tidak  ada, karena dalam pemilihan anggota penerima manfaat PKH semua penerima PKH tidak ada ikut campur  tangan  pendamping  PKH  atau  Keuchik  Gampong  Cot  Karieng  kecuali  ada  yang menyerahkan dirinya ke Keuchik untuk diajukan ke pusat dan diseleksi, apakah masyarakat yang mengajukan diri itu layak menerima bantuan PKH. Semua penerima PKH diidentifikasi oleh pusat berdasarkan data rumah tangga miskin yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)  sebagaimana  tercantum  dalam  situs  resmi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI pada laman “Penerima PKH Mekanisme Pendaftaran dan Seleksi Keluarga”.
Pemerintah  memilih  anggota  penerima  PKH  melalui  beberapa  tahapan,  antara  lain identifikasi  keluarga  miskin,  verifikasi  data,  seleksi  dan  identifikasi  keluarga  penerima manfaat, Pemantauan dan Evaluasi. Sehingga oleh karena itu tidak perlu cara untuk mengatasi kendala  dalam  memilih  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  PKH,  dan  Program  Keluarga Harapan (PKH) sudah memberikan perlindungan atau kesejahteraan sosial yang baik.

## 4. KESIMPULAN
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan cukup baik dan program bantuan ini memberikan dampak yang cukup positif bagi kehidupan kelompok rentan yang terlihat dari pemberian bantuan  sosial  melalui  bidang  pendidikan  dan  kesehatan.  Jaminan  di  bidang  pendidikan  mampu memenuhi  kebutuhan  sekolah  anak-anak  di  tingkat  SD,  SMP,  dan  SMA.  Sementara  itu,  di  bidang kesehatan dapat secara rutin memeriksa kesehatan ibu hamil maupun memenuhi kebutuhan gizi balita dan  mengurangi  beban  pengeluaran  keluarga  penerima  manfaar  dibidang  kesehatan.  Wujud perlindungan  sosial  penerima  program  PKH  sangat  memberikan  manfaat  bagi  perlindungan  atau kesejahteraan sosial pada masyarakat gampong Cot Karieng dan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan  kehidupan,  terutama  di  bidang  kesehatan  dan  pendidikan.  Kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu, adanya masyarakat yang iri karena masyarakat tersebut tidak menjadi anggota penerima manfaat PKH dan Keluarga Penerima Manfaat terkadang susah untuk di ajak berkumpul saat pertemuan bulanan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat dapat memanfaatkan dana bantuan PKH ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan adanya prioritas kebutuhan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yunus, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Syiah Kuala.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Jurnal
Beni, Sabinus., & Blasius Manggu. (2020). Efektifitas Program Kelurga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di  Perbatasan  (Studi  Kasus  Kecamatan  Jagoi  Babang  Kabupaten  Bengkayang  Kalimantan  Barat). Sosio Konsepsia . 9(2). 162-170.
Habibullah. (2017). Perlindungan Sosial Komperhensif di Indonesia. Sosio Informa . 3(1). 1-14.
Senduk, Nikita Vidiana., Burhanuddin Kiyai., & Novva N. Plangiten. (2021). Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapah (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik . 6(101). 40-47.
Sutjiatmi,  Sri.,  &  Farida  Umroh.  (2019).  Efektifitas  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Indonesian Governance Journal . 2(2). 1-8
270
Tlonaen,  Yudid  B.S.,Willy  Tri  Hardianto.,  &  Carmia  Diahloka.  (2014).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 3(1 ) , 29- 37
Widiantari, N, M. (2018). “ Pengaruh Model Pembelajaran Giving Question And Getting Answers Berbantuan Media Powerpoint Terhadap Kompetensi Pengetahuan PPKn Siswa Kelas IV SD Gugus III Mengwi Tahun Ajaran 2019/2020 ”. Jurnal EDUTECH Universitas Pendidikan Ganesha , Vol. 8 (2) (hlm.17-24).
Buku
Adi, Isbandi Rukminto. (2013). Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat , Jakarta, PT Raja Gafindo Persada.
Agostiono, (2010). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn , Jakarta, Rajawali Press.
Elly M. Setiadi dan Usman Kholid. (2011). Pengatar Sosiologi , Jakarta: Kencana.
Erwan  Agus  Purwanto  dan  Dyah  Ratih  Sulistyastuti.  (1991). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan , Jakarta, Bumi Aksara. Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia , Yogyakarta, Gava Media.
Fattah, Nanang. (2008). Landasan Manajemen Pendidikan , (Bandung, Remaja Rosdakarya.
Harahap, Syahrin. (1998). Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan , Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya.
Harsono, Hanifah. (2002). Implementasi Kebijakan dan Politik , Jakarta, Rineka Cipta.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2014). Perlindungan  Sosial  di  Indonesia:  Tantangan  dan  Arah  ke  Depan, Jakarta:  Direktorat  Perlindungan  dan Kesejahteraan Masyarakat Kementeriaan PPN/Bappenas.
Moleong, Lexy J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhaimin, dkk, (2009). Manajemen Pendidikan , Jakarta: Kencana.
Pujaastawa. (2016). Teknik Wawancara dan Observasi untuk Pengumpulan Bahan Informasi. Bali. Zaini, H. (2008). Strategi Pembelajaran Aktif , Madani, Yogyakarta.