Manipulasi  Pencatatan  Nikah  pada  Aplikasi  Sistem  Informasi Manajemen  Nikah  (SIMKAH)    di  KUA  Kecamatan  Sangatta  Selatan Perspektif Hukum Positif d an Maqāṣ id Asy- Syarīʻah
Imam Ghozali 1 , Alfitri 1 , Akhmad Haries 1 1 UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
indahsundari340@gmail.com
ARTICLE INFO
Article history:
Received April 23, 2024 Revised May 03, 2024 Accepted May 09, 2024

## Abstract
The  background  of  this  research  is  to  observe  the  reality  that  occurs  in  the field related to marriage registration, which seems to involve 'manipulation' of the  date  of  the  marriage  contract  that  does  not  correspond  to  the  existing reality. This clash arises because the latest PMA Number 20 of 2019 states that the  registration  of  the  intention  to  marry  must  be  done  at  least  10  (ten) working days before. However, the public still follows the old culture, where marriage  registration  can  be  done  a  week  or  even  a  few  days  before  the marriage  contract  is  set.  This  research  aims  to  identify  the  causes  of
'manipulation'  of  marriage  registration  in  the  marriage  management information system application (SIMKAH), examine the perspective of positive law regarding the 'manipulation' of marriage registration, and understand the view of maqāṣ id al- sharīʻah reg arding this practice. This research is a type of normative empirical. The results of this study indicate the occurrence of data manipulation  in  marriage  registration  within  less  than  10  (ten)  days  due  to several factors. First, there  is  a lack of knowledge among  prospective brides and  grooms.  Second,  there  are  events  beyond  control,  such  as  pregnancies outside  of  marriage.  Third,  local  customs  and  traditions  dictate  choosing auspicious  or  aesthetically  pleasing  dates  for  weddings.  The  implementation of  the  SIMKAH  Online  system  at  the  Religious  Affairs  Office  (KUA)  in  South Sangatta  District  has  been  effective  in  recording  marriages.  This  is  in accordance with Minister of Religious Affairs Regulation Number 19 of 2018 concerning  marriage  registration.  From  the  perspective  of  Islamic  Law,  the implementation  of  SIMKAH  Online at the KUA of South  Sangatta District has fulfilled  the  requirements  stipulated  in  the  theory  of  mashlahah  mursalah related to the determination of marriage registration laws that align with the objectives of maqāṣ id asy- syarīʻah.
Keywords :  Manipulation  of  Marriage  Registrational,  Sistem  Informasi Manajemen Nikah Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Awal  mulanya  pencatatan  pernikahan  tidak  diatur  secara  konkret  oleh  kaidah Islam  baik  sdalam  Kitab  suci  atau  hadi  Nabi.  Namun  desakan  perkembangan  zaman, dengan beraneka ragam alasan kebaikan hukum perdata Islam di Indonesia perlu diatur demi  mendapatkan  kejelasan  hukum  di  tengah  masyarakat  (Rofiq,  2003,  hal.  91).  Pra terbitnya UU Perkawinan, resepsi atau walimah adalah media untuk mewartakan kepada khalayak  bahwa  kedua  kemantin  telah  menyelesaikan  ijab  kabul,  maka  dari  itu

## Bulletin of Community Engagement
penyebutan walimah termasuk pencatatan pernikahan di masa lalu, dengan arti kata lain kedua  kemantin  tidak  melangsungkan  nikah  tidak  tercatat/sirri.  Lewat  buku  nikah  itu, anak  cucu  sah  yang  dilahirkan  dapat  dijadikan  bukti  dari  pernikahan  tersebut  dan  hak- haknya sebagai ahli waris dapat ditunaikan (Manan, 2006, 20).
Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa penikahan yang sah menurut aturan perundangan maka warga wajib melaporkannya pada Instansi Pelaksana di lokasi terjadinya pernikahan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahannya. Adapun  warga  muslim  proses  pendaftaran,  pemeriksaan  dan  pencatatan  nikah dilaksanakan  oleh  PPN  KUA  Kecamatan.  Jika  warga  nonmuslim  dapat  mencatatkan perkawinannya  paling  lambat  enam  puluh  hari,  tidak  demikian  dengan  warga  muslim. Sesuai  PMA  20  Tahun  2019  tentang  pencatatan  pernikahan,  di  dalam  pasal  9  ayat  1 dinyatakan bahwa Pencatatan nikah ditunaikan selesai akad nikah dilaksanakan. Artinya setelah  terjadi  akad  nikah  maka  Petugas  Pencatat  Nikah  segera  mencatat  peristiwa tersebut.
Demi  meningkatkan  pengawasan  dan  pelayanan  pencatatan  perkawinan,  dan perkembangan  jumlah  pernikahan  yang  cenderung  terus  bertambah,  serta  progress teknologi  informasi  dan  kuantitas  KUA  yang  terpencar  di  seluruh  wilayah  Indonesia sangat luas, maka dibutuhkan tersedianya layanan administrasi berlandas teknologi, nan lantas  melahirkan  Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  (SIMKAH).Tahun  2013  adalah tahun pencanangan penggunaan aplikasi simkah di Semua KUA Kecamatan di Indonesia, dengan  dasar  hukum  Instruksi  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  : Dj.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah pada KUA Kecamatan.  Simkah  ialah  satu  program  sistem  operasi  berpedoman  windows  yang didayagunakan untuk mengakumulasi segala nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di kawasan Indonesia ala daring, informasi bakal terdokumentasikan secara terjamin di KUA setempat  dan  server  pusat  di  Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam  di  Jakarta.  Manfaat informasi-informasi  termaktub  adalah  demi  membikin  beragam  laporan  serta  analisa sebanding dengan bermacam keperluan. Penyamaan data dibutuhkan karena harapannya data  bisa  lebih  efektif  dan  efisien  sehingga  penanganannya  lebih  gampang  dan  cukup melewati satu program yang layak (Setiawan, hal. 6).
Terkait  peristiwa  hukum  pernikahan,  warga  masyarakat  umumnya  kurang memahami  terkait  aturan  dan  regulasinya,  mereka  beranggapan  bahwa  berkas persyaratan nikah itu hal yang remeh sehingga tidak perlu mengurus sendiri akan tetapi bisa  diuruskan  dengan  meminta  bantuan  keluarga  maupun  orang  lain.  Budaya  yang berkembang di masyarakat yang masih memisahkan antara aturan agama dan negara juga masih  kuat.  Mereka  memiliki  keyakinan  bahwa  akad  nikah  itu  yang  penting  adalah terpenuhi syarat dan rukunnya maka dianggap sah.
Berhadapan  dengan  realitas  tersebut,  KUA  Kecamatan  Sangatta  Selatan  tetap melaksanakan  kehendak  nikah  calon  pengantin,  dan  10  hari  kerja  ke  depan  dilakukan pencatatan  pernikahan  di  aplikasi  simkah  web.  Artinya,  kegiatan  pencatatan  nikah dijalankan  saat  akad  nikah  tuntas  dilaksanakan,  namun  tidak  sesuai  dengan  hari  dan tanggal  terjadinya  akad  nikah.  Hal  ini  dilakukan  dengan  pertimbangan  untuk  kebaikan bersama, mengurangi terjadinya keresahan di masyarakat dan lain-lain. Sekilas kebijakan KUA  Kecamatan  Sangatta  ini  tidak  melanggar  aturan  akan  tetapi  faktanya  terjadi “penyelundupan” tanggal pencatatan nikah pada aplikasi Simkah web karena tidak sesuai dengan  peristiwa  aktual  terjadinya  akad  nikah.  Konsekuensi  dari  hal  ini  adalah  terjadi kebingungan terkait penentuan kapan status mereka menjadi pasangan suami istri, kapan terjadi  awal  kehamilan,  apakah  atan  sejak  tanggal  terjadi  peristiwa  akad  nikah  atau tanggal yag diinput pada aplikasi SIMKAH web.
Metode  yang  diterapkan  dalam  penarikan  hukum  pencatatan  nikah  ini  adalah qiyas.  Qiyas,  secara  etimologis,  mengacu  pada  "mengukur  suatu  hal  dengan  yang  lain untuk  menemukan  kesamaan  di  antara  keduanya”.  Menurut  istilah  Ushul  fiqh  qiyas
adalah: Artinya:  Menghubungkan  (menyamakan  hokum)  sesuatu  yang  tidak  ada ketentuan  hukumnya  dengan  sesuatu  yang  ada  ketentuan  hukumnya  karena  ada persamaan illat antara keduanya (Effendi, 2008, 130).
Secara  jelas  dan  eksplisit,  ayat  al-Qur'an  tidak  pernah  mengatur  tentang kewajiban pencatatan perkawinan. Namun, ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang menjadi landasan hukum dalam transaksi hutang-piutang atau dikenal sebagai ayat mudayanah, dapat dijadikan panduan dalam hal melakukan pencatatan atas beberapa masalah penting setelah dilakukan penarikan hukum (istinbath) melalui metode qiyas. Ayat yang dimaksud tersebut sebagai berikut QS. Al-Baqarah  [2]: 282:
ْم ُ كَنْيَّب  ْب ُ ت ْ كَي ْ ل َو ُُۗه ْوُب ُ ت ْ كا َ ف ى ًّم َس ُّم  ٍل َج َ ا ىٰٓل ِا  ٍنْي َدِب ْمُتْنَيا َدَت اَذِا آْْوُنَم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي َب ُ ت ْ كَّي ْ ن َ ا  ٌبِتا َ ك  َب ْ أَي ا َ ل َو ِِۖل ْد َعْلاِب ٌۢ ٌبِتاَك ْن ِم  ْس َ خْبَي ا َ ل َو ٗهَّبَر َ ه للّٰا  ِق َّتَيْلَو  ُّقَح ْ لا ِهْي َ لَع  ْي ِذ َّ لا  ِلِل ْمُي ْ ل َو ْۚ ْب ُ ت ْ كَي ْ ل َ ف ُ ه للّٰا ُه َم َّ لَع اَم َ ك ُّقَح ْ لا ِهْي َ لَع  ْي ِذ َّ لا َ نا َ ك ْ نِا َ ف ُۗأًـْي َش ُه ْي ِه َش اْو ُد ِه ْشَت ْساَو ُِۗلْدَع ْ لاِب ٗهُّيِل َو ْ لِل ْمُي ْ ل َ ف  َو ُه َّ ل ِمُّي ْ ن َ ا  ُع ْي ِطَت ْس َي اَل ْوَا اًفْي ِع َض ْوَا اًهْيِف َس اَن ْو ُ كَي ْم َّ ل ْ نِا َ ف ْْۚم ُ كِلا َج ِِّر  ْنِم  ِنْي َد ا اَم ُهى ٰد ْح ِا  َر ِ ِّ ك َ ذُت َ ف اَم ُهى ٰد ْح ِا َّ ل ِض َت  ْنَا ِءا َۤدَه ُّشلا  َنِم  َنْو َض ْرَت  ْنَِّمِ  ِنٰت َ ا َر ْما َّو ٌ ل ُج َر َ ف  ِنْي َ ل ُج َر
ا َذ ِا ُءا َۤد َه ُّشلا  َب ْ أَي ا َ ل َو ُۗى ٰر ْخ ُ ا ْ ل ِ ه للّٰا  َدْن ِع  ُط َس ْ ق َ ا ْم ُ كِل ٰذ ُۗ هِل َج َ ا ىٰٓل ِا ا ًرْيِب َ ك  ْو َ ا ا ًرْي ِغ َص ُه ْوُب ُ ت ْ كَت ْ ن َ ا آْ ْو ُم َٔـ ْس َ ت ا َ ل َو ُۗا ْو ُع ُد ا َم ْٓا َّ ل ِا آْ ْوُباَت ْرَت ا َّ ل َ ا ْٓىٰن ْد َ ا َو ِة َداَه َّشلِل  ُمَوْقَاَو
آْْو ُد ِه ْشَاَو ُۗا َهْوُبُتْكَت ا َّ ل َ ا  ٌحاَن ُج ْم ُ كْي َ لَع  َسْي َ ل َ ف ْم ُ كَنْيَب ا َهَن ْو ُرْي ِدُت ًة َر ِضا َح ًة َرا َج ِت َ ن ْو ُ كَت ْ ن َ ا
ا َ ل َّو  ٌبِتا َ ك  َّرۤا َضُي ا َ ل َو ِْۖمُت ْعَياَب َ ت ا َذ ِا ْي َ ش  ِ ِّ ل ُ كِب ُ ه للّٰا َو ُُۗ ه للّٰا ُم ُ ك ُمِ ِّ ل َعُي َو َُۗ ه للّٰا او ُ قَّتا َو ُْۗم ُ كِب ٌۢ ٌقْو ُسُف ٗهَّنِاَف اْو ُ ل َع ْ فَت ْ ن ِا َو ُۗە  ٌدْي ِه َش ٌم ْيِلَع  ٍء Terjemahnya: Hai  orang-orang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  maka  hendaklah  kamu  menuliskannya,  dan hendaklah  seorang  penulis  di  antaramu  menuliskannya  dengan  adil  (benar),  dan janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  meka hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan  (apa yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada Allah  Tuhannya,  dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. ” Dari  ayat  tersebut  menunjukkan  pentingnya  untuk  menulis  catatan  ketika melakukan  transaksi  utang  piutang  dan  memanggil  saksi  yang  dipercaya  untuk menghadirkan diri di depan para pihak. Beberapa ulama bahkan menganggap seruan ini  sebagai  kewajiban.  Ayat  tersebut  juga  menegaskan  bahwa  pentingnya  mencatat utang  meskipun  hanya  sedikit,  dengan  menuliskan  jumlah  dan  waktunya,  untuk mencegah perselisihan di masa mendatang (Shihab, 2004, hal. 602).
Dengan mempelajari ayat 282 dari surat Al-Baqarah yang menyarankan untuk mencatat transaksi utang piutang, sebagian besar ulama menganggap bahwa anjuran tersebut  harus  dilakukan  secara  wajib.  Ini  berarti  bahwa  pencatatan  akad  utang piutang  dan  kehadiran  saksi  yang  dapat  dipercaya  dianggap  sebagai  sesuatu  yang harus dilakukan untuk memperkuat catatan tersebut.
Dari ayat tersebut, juga bisa diambil kesimpulan hukum menggunakan model qiyâs  aulâwi ,  yakni  ketika  suatu  perkara  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  dalam  teks, tetapi  lebih  utama  secara  hukum  daripada  yang  dijelaskan.  Melalui  analisis qiyâs aulâwi , jika kesepakatan terkait harta dan utang piutang saja sangat dianjurkan untuk dicatat  secara  tertulis,  maka  lebih  tepat  lagi  jika  masalah  yang  berkaitan  dengan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita, yang disebut dalam al- Qur’an  sebagai mitsâqan  ghalîzhan ,  dengan  tujuan  membina  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah wa rahmah, pasti lebih penting untuk dicatat.
Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri yang penelitiannya fokus pada terjadinya  perbedaan  kesungguhan  pencatatan  pernikahan  antara  Kepala  Keluarga yang terdokumentasikan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan kuantitas calon  pengantin  yang  tercatat  di  KUA  Kecamatan  Medan  Labuhan  Kota  yang diakibatkan sejumlah faktor antara lain imbas keagamaan, peliknya ihwal tata laksana, minimnya kesadaran masyarakat, biaya nikah yang bisa dikatakan tidak murah, imbas pergaulan  bebas,  dan  terjadinya  poligami.  Ihtiar  mengatasi  problem  pencatatan pernikahan  dia  atas  salah  satunya  dengan  menjalankan  pencatatan  nikah  berformat aplikasi berbasis sistem informasi  manajemen nikah pada KUA yang disebut simkah (Bahri, 2022).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fatimah  dengan  hasil  penelitiannya  adalah inspeksi  pencatatan  pernikahan  memiliki  efek  berkenaan  pencegahan  pernikahan ilegal,  sehingga  KUA  yang  mendapat  inspeksi  yang  bagus  maka  pasti  bisa mengoptimalkan pencegahan praktik pernikahan yang tidak sesuai aturan/ ilegal dan meskipun korelasi antara simkah terhadap pencegahan pernikahan yang tidak sesuai aturan kurang signifikan, namun harapannya pihak yang berwenang ada kerja  sama untuk  menemukan  jalan  keluar  terbaik  dalam  memaksimalkan  pengawasan administrasi  pencatatan  pernikahan,  sehingga  jumlah  pernikahan  yang  tidak  sesuai aturan yang dilakukan oleh masyarakat mampu diminimalisir (Fatimah, 2017).
Penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Zulkifli  yang  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  prinsip  pencatatan  pernikahan  di  KHI  amat  relevan  dengan maqā Ṣ id asy- syarī ʻ ah atau orientasi dari penetapan suatu syariat hukum. Pun sejalan dengan  prinsip  kemanfaatan  atau maslahah dalam  pandangan  Al-Syatibi.  Pencatatan pernikahan dalam latar belakang warga negara Indonesia dewasa ini sangat urgen dan merupakan ihwal yang tak terelakkan. Sebagai suatu negara hukum, Indonesia; telah menerbitkan  regulasi  yang  mewajibkan  pencatatan  pernikahan  untuk  tiap  warganya (Zulkifli, 2021).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Itsnaatul  Latifah  dengan  judul “Pencatatan Perkawinan:  Melacak  Akar  Budaya  Hukum  Dan  Respon  Masyarakat  Indonesia Terhadap  Pencatatan  Perkawinan”. Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  dewasa  ini kesadaran  hukum  masyarakat  semakin  baik.  Korelasinya  dengan  pernikahan,  warga telah  sanggup  untuk  melaksanakan  pernikahan  sesuai  aturan  perundangan.  Kendati begitu,  faktanya  banyak  juga  anggota  masyarakat  yang  dengan  sengaja  tidak mendaftarkan  pernikahannya  dengan  alasan  pribadi.  Diperlukan  sikap  tegas pemerintah  dalam  menghadapi  kasus-kasus  seperti  itu,  sehingga  tidak  ada  lagi kerugian yang dialami para pihak ( Latifah, 2015, hal. 53). Penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Nenar  Julir  berjudul “Pencatatan Perkawinan  Di  Indonesia  Perspektif  Ushul  Fikih”. Penelitian  ini  menghasilkan  satu kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 jika  dimonitor  dengan  perspektif  ilmu  ushul  fikih,  faktanya  berasas  pada mashlahah mursalah (Julir, 2017, hal. 61). Penelitian yang  dikembangkan  oleh  Imam  Faishol  dengan  judul  “Pencatatan Perkawinan  Dalam  Hukum  Kekeluargaan  Di  Indonesia”.  Kesimpulan  penelitian  ini adalah  pencatatan  pernikahan  merupakan  permasalahan  aktual  dalam  hukum keluarga Islam yang tidak ditemukan perintahnya  secara tegas baik  dalam Al-Quran maupun  hadits.  Tetapi,  masalah  pencatatan  pernikahan  perlu  campur  tangan pemerintah  supaya  administrasi  setiap  penduduk  dijamin  keberadaannya  (Faishol, 2019, 23).
Penelitian  yang  dijalankan  M.  Fahmi  Al  Amruzi  dengan  judul “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri”. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pencatatan pernikahan sebenarnya ialah usaha untuk melindungi secara hukum untuk semua  anggota  keluarga  atas  hak-hak  yang  harus  diterima  sebagaimana  mestinya akibat perbuatan hukum bernama pernikahan, dan pencatatan pernikahan walaupun tidak  disyariatkan  dalam  Islam  namun  faktanya  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam dan bahkan jika melihat manfaatnya maka sangat disarankan karena bertujuan menghindari  problem  dan  kemudaratan  dalam  keluarga  yang  barangkali  dapat berlangsung di belakang hari (Al Amruzi, 2020, hal. 16). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dwi  Arini  Zubaidah berjudul “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Ma qā Ṣ id Asy-Syar ī ʻ ah ” . Kesimpulan penelitian ini adalah  regulasi pencatatan perkawinan merupakan urutan pertama produk pembaharuan hukum Islam di era sekarang. Pencatatan perkawinan adalah  bentuk  ijtihad  baru  dalam  pembaharuan  hukum  Islam  terhadap  persaksian dalam suatu peristiwa hukum yang disebut perkawinan. Hak keperdataan para pihak yang terkait akan aman dan terjamin dengan mencatatkan perkawinannya (Zubaidah, 2019, hal. 27).
Penelitian yang dilaksanakan oleh Diki Azis dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat  Wongsorejo  Terhadap  Pencatatan  Perkawinan”. Adapun  hasil penelitiannya  adalah  masih  minimnya  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap pencatatan perkawinan. Karena sesuai dengan beberapa indikator kesadaran hukum; pemahaman  dan  perilaku,  masyarakat  hanya  sekedar  ikut-ikutan  dalam  menyikapi adanya aturan tentang perkawinan sehingga dengan mindset seperti itu, pemahaman masyarakat  terhadap  pentingnya  pencatatan  perkawinan  masih  kurang dan  perilaku masyarakat  terkait  pelaksanaan  pencatatan  perkawinan  menjadi  dikesampingkan (Azis, 2022).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mohsi  dengan  judul “Pencatatan  Perkawinan Sebagai  Rekonseptualisasi  System  Saksi  Perkawinan  Berbasis  Maslahah”. Hasil  dari penelitian  ini  adalah  rekonseptualisasi  sistem  saksi  dalam  suatu  perkawinan  dapat diraih  dengan  peristiwa  pencatatan  akad  nikah.  Namun,  eksistensinya  belum  bisa mengambil alih kedudukan saksi yang telah terjustufukasi dalam nash al-Qur an dan hadis.  Hanya  saja,  karakteristik  dari  pencatatan  perkawinan  sebagai  skema  saksi adalah sebagai  pelengkap  yang eksistensinya menjadi  penuntas terhadap suatu akad pernikahan.  Dalam  dimensi  kemaslahatan,  pencatatan  perkawinan  telah  memenuhi standar daripada tujuan syariah, terutama dalam melindungi keturunan ( hifdz al-nasl ), dan  harga  diri  ( hifd  al-Irdi ). Akibat-akibat buruk  yang  akan  terjadi  dapat  diantisipasi dan terminimalisasi dengan adanya pencatatan perkawinan. (Mohsi, 2019, 147).
Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat kesamaan tema yang akan diangkat oleh  penulis  yaitu  terkait  pencatatan  pernikahan,  akan  tetapi  terdapat  beberapa perbedaan .  Pertama ,  yang  membedakan  penulisan  ini  dengan  penulisan  sebelumnya yaitu objek penulisan. Dalam penulisan ini penulis akan mengadakan penelitian yang difokuskan pada kebijakan Kepala KUA Kecamatan Sangatta Selatan yang melakukan “penyelundupan”  data  pencatatan  nikah  pada  aplikasi  SIMKAH  web.  Alasan pemilihan tempat di Kecamatan Sangatta Selatan karena penulis melihat berdasarkan observasi  awal  bahwa  praktik  “penyelundupan”  data  pencatatan  nikah  dia  aplikasi SIMKAH  mayoritas  terjadi  pada  tahun  2019-2021  yang  mana  pada  saat  itu  aplikasi SIMKAH web baru saja diluncurkan dan diberlakukan ke seluruh KUA di Indonesia Kedua ,  Penulis  ingin  mengetahui  apakah  kebijakan  “penyelundupan”  data pencatatan  nikah  itu  mengandung  konsekwensi  dalam  kacamata  hukum  positif  dan
bagaimana  hukum  Islam  dalam  hal  ini maqasid  syariah memandang  praktik  tersebut, apakah ada madharat dan manfaat dalam praktik “penyelundupan” data pencatatan nikah itu.

## METODE
Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan atau  kebutuhan  tertentu  (Sugiyono,  2015,  hal.  67).  Pada  dasarnya  digunakan  dalam melakukan  penelitian  yaitu  agar  hasil  dan  jawaban  penelitian  dapat  dipercaya  dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, akurat. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu bersifat  penemuan,  membuktikan,  serta  mengembangkan.  Dalam  penelitian  ini peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau yang sering dikenal dengan  metode Research  And  Development (R&D).  Sugiyono  menjelaskan  metode penelitian dan pengembangan (R&D) adalah jenis metode penelitian yang digunakan untuk  menciptakan,  menghasilkan,  sebuah  produk  dan  menguji  produk  (Astra, Nasbey,  &  Nugraha,  2015,  hal.  1081 – 1088).  Penulis  melakukan  penelitian  normatif empiris  dengan  tujuan  untuk  menyajikan  gambaran  mengenai  sebuah  objek  yang diamati di lapangan. Penulis secara langsung terlibat dalam kegiatan lapangan untuk melakukan penelitian dan mengamati objek yang diteliti guna mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini berfokus pada fakta kualitatif, yang mengacu pada pengumpulan fakta  deskriptif  dalam  bentuk  kalimat-kalimat  yang  direkam  atau  diucapkan  oleh informan  penelitian,  seperti  kepala  KUA  Kecamatan  Sangatta  Selatan  sebagai  penghulu dan pasangan pengantin yang telah melakukan akad nikah di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara pokok, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2019 mengenai pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sangatta Selatan terlihat berhasil, sebagaimana yang  diutarakan  oleh  Kepala  KUA  Kecamatan  Sangatta  Selatan,  Penghulu,  dan  staf administrasi KUA. Mereka menyatakan bahwa implementasi PMA Nomor 20 tahun 2019 telah  sesuai  dengan  prosedur  operasional  yang  telah  ditetapkan,  termasuk  dalam  hal persyaratan  administratif,  pemeriksaan  dokumen,  dan  penolakan  terhadap  kehendak nikah.  Meskipun  demikian,  ketika  dianalisis  lebih  mendalam  oleh  peneliti,  terdapat ketidaksesuaian  antara  masalah  yang  dihadapi  dalam  penerapan  hukum  pernikahan  di KUA Kecamatan Sangatta Selatan dengan implementasinya.

## Kurangnya  Pengetahuan  Masyarakat  Terkait  Pendaftaran  Pernikahan  Paling Lambat 10 Hari Sebelum Akad Berlangsung
Dalam pendaftaran perkawinan sekarang dirasa sudah lebih mudah menggunakan sistem  online  dengan  menggunakan  SIMKAH  web.  Hanya  saja  untuk  beberapa  kondisi bahwa Masyarakat KUA Kecamatan Sangatta Selatan masih minim pengetahuan terkait hal tersebut apalagi harus menekankan pendaftaran 10 hari sebelum akad. Karena memang pada dasarnya seseorang akan mendaftarkan pencatatan pernikahannya kurun waktu dari seminggu tanggal akad yang berlangsung.
Kurangnya  upaya  sosialisasi  dari  KUA  Kecamatan  Kantor  Wilayah  Kerja Kementerian  Agama  Kabupaten  Sangatta  Selatan  terkait  dengan  keberadaan  SIMKAH, yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat,  menyebabkan  rendahnya  tingkat  pengetahuan masyarakat tentang penggunaan aplikasi online oleh pegawai KUA.
Kepala  KUA  Kecamatan  Sangatta  Selatan  mengakui  kekurangan  Sumber  Daya Manusia  di  kantornya,  yang  mengakibatkan  banyaknya  pekerjaan  yang  di  rangkap  oleh Penghulu itu sendiri untuk menerima berkas adiminstrasi, verifikasi  sehingga pada tahap akhir  kesesuaian  data  dan  yang  hadir  ketika  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  calon pengantin maupun keluarga kedua belah pihak.

## Kejadian Tak Terduga
Pernikahan seringkali terjadi karena pasangan sudah hamil sebelum pernikahan, yang disebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas. Untuk menghindari rasa malu dalam keluarga,  pernikahan  seringkali  dijadwalkan  dengan  cepat.  Kurangnya  pengawasan  dari orang  tua  terhadap  anak-anak  mereka  memungkinkan  pergaulan  bebas  tanpa kemampuan untuk memilih teman yang baik. Remaja sering kali menggunakan kurangnya pengawasan  ini  untuk  melakukan  perilaku  yang  tidak  diinginkan  karena  masa  remaja adalah masa transisi yang penuh eksplorasi dan eksperimen (Putra, 2013, hal. 12).
Untuk perkara seperti ini seperti yang telah di paparkan Kepala KUA Muhammad Yunus,  bahwa  sudah  tidak  mungkin  lagi  tertolak  dengan  kasus  seperti  ini.  Bahkan  jika akad nya di hari minggu, dan calon pengantin baru mendaftarkan pernikahannya di hari Jum’at.  Tidak  memungkinkan  untuk  datang  ke  kantor  Kecamatan  meminta  surat rekomendasi karena keterbatasan waktu kantor hanya pada pukul 16.00 dalam melayani masyarakat. Dan mau tidak mau kami memberi solusi akhir agar pendaftaran pernikahan di website agar merubah data akad nya menjadi tanggal mundur. Meski pada realitanya akad itu terjadi setelah 3 hari mendaftarkan pencatatan pernikahannya di KUA.
Perkara yang pelik seperti ini, juga membutuhkan konfirmasi dan kesediaan dari keluarga  dan  pihak  pengantin.  Pihak  KUA  tidak  serta  merta  menentukan  sendiri  terkait data yang akan di daftarkan secara online ini. Pihak KUA juga akan menunjukkan bahwa kurang  dari  10  hari  dari  tanggal  akad,  websitenya  akan  terkunci  atau  tidak  terakses. Pentingnya  transparansi  seperti  ini  agar  masyarakat  juga  tidak  salah  paham  terhadap pegawai  KUA  bahwa  tidak  ingin  mempersulit  keadannya.  Hanya  saja  terkait  teknologi yang  semakin  pesat  sekarang,  masyarakat  harus  mengetahui  dan  melek  soal  kesiapan memakainya.
Pengaruh Budaya Setempat
Sudah  menjadi  kebiasaan  di  beberapa  wilayah  adminsitratif  KUA  Kecamatan Sangatta  Selatan,  bahwa  dalam  masyarakat  ada  seseorang  yang  menjadi  tokoh  yang dituakan  atau  yang  sudah  melayani  bertahun-tahun  masyarakatnya  terkait  pencatatan pernikahan.
Dari  pemaparan  calon  pengantin  dan  Kepala  KUA  Kecamatan  sangatta  Selatan menunjukkan bahwa tradisi mengikuti tanggal cantik agar dapat dikenang terus menerus dan  mudah  di  ingat.  Dan  masih  jadi  kebiasaan  masyarakat  Kecamatan  Sangatta  Selatan bahwa  mendaftarkan  pernikahannya  kurang  dari  7  hari  karena  merasa  masih menggunakan sistem manual.
Perihal  pencatatan  perkawinan  ini  khususnya,  mereka  lebih  mementingkan persiapan  proses  acara  yang  akan  diadakan  ketimbang  mengurus  proses  administrasi pencatatan perkawinan terlebih dahulu. Apalagi ketika orang yang dianggap “sepuh” telah menyatakan  “kebisaan”  bahwa  proses  ngurus  di  KUA  tidak  perlu  membutuhkan  waktu yang lama asal berkas-berkas yang telah di beri tahu sudah dipersiapkan. Apabila tanggal harus  dimundurkan  karena  tidak  bisa  terpinput  di  website  SIMKAH.  Kebanyakan  calon pengantin dan keluarga pengantin lebih memilih opsi lain. Karena acara resepsinya tidak mungkin di undur, disebabkan undangan telah tersebar.
Dari  data  yang  ditemukan,  bahwa  kesepakatan  tanggal  mundur  ini  tidak  serta merta  dilakukan  oleh  orang  KUA  untuk  memanipulasi,  akan  tetapi  keterkaitan  pihak Kecamatan yang juga turut mengetahui akan terjadi pelaksanaan pernikahan pada tanggal tersebut,  dengan  mengeluarkan  Surat  Rekomendasi  dari  kantor  Kecamatan  bahwa pernikahan  tersebut  akan  dilangsungkan  kurang  dari  10  hari  waktu  pencatatan pernikahan.

## Manipulasi Pencatatan Pernikahan dalam Paradigma Hukum
Pada  dasarnya,  implementasi  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20  tahun  2019 tentang  pencatatan  perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sangatta  Selatan dinilai berjalan dengan baik. Kepala KUA Kecamatan Sangatta Selatan, Penghulu, dan staf
administrasi KUA Kecamatan Sangatta Selatan menyatakan bahwa implementasi terhadap peraturan  tersebut  telah  mengikuti  standar  operasional  yang  sudah  ditetapkan,  baik dalam hal persyaratan administrasi, pemeriksaan dokumen, maupun penolakan kehendak nikah. Meskipun demikian, dari analisis masalah yang terjadi dalam penerapan peraturan tentang  pencatatan  perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sangatta  Selatan yang disampaikan oleh peneliti, terlihat adanya ketidaksesuaian antara problematika yang teridentifikasi dan implementasi yang dilakukan.
Seperti  yang  diketahui  bahwa  dalam  prosedur  pencatatan  perkawinan  memiliki beberapa  tahapan  yang  perlu  dilakukan  seperti  administrasi  pencatatan  perkawinan menggunakan  SIMKAH.  Sebagaimana  yang  tertera  dalam  Pasal  24  ayat  1  tentang pengadministrasian  peristiwa  nikah  sebagai  berikut:  “Administrasi  pencatatan  nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.
Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  adanya  ketidakpahaman  dalam  menggunakan SIMKAH  disebabkan  minimnya  pengetahuan  mengenai  SIMKAH,  lalu  kebiasaan masyarakat dalam pendaftaran nikah yang diwakilkan kepada pihak lain seperti anggota keluarga  atau  kepala  dusun  (kaum)  setempat  serta  ketidakpahaman  dalam  pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH tersebut dikarenakan faktor kurang pemahaman mengenai teknologi  yang  dianggap  rumit,  selain  itu  fasilitas  penunjang  yang  dirasa  kurang  dan faktor usia yang mempengaruhi dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH.
Pihak KUA juga telah mengupayakan kinerja dengan maksimal meski kekurangan Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  di  wilayah  KUA  Kecamatan  Sangatta  Selatan  dengan memberikan  bimbingan  khusus  terhadap  pengisian  website  resmi  SIMKAH  Online,  agar keduanya  sama-sama  mengerti  bahwa  pihak  KUA  tidak  ingin  mempersulit  keadaan mereka yang akan menikah secara administrasi. Akan tetapi memang perubahan regulasi yang ada bahwa pencatatan pernikahan sekarang juga harus berbasis online. Dengan  adanya  SIMKAH  Online,  akses  masyarakat  untuk  mendapatkan  layanan pernikahan  akan  lebih  mudah,  sementara  pemerintah  juga  dapat  memantau  peristiwa pernikahan dengan lebih efektif. Hal ini akan mengurangi kemungkinan manipulasi data diri yang sering terjadi untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga pernikahan sebagai pintu gerbang awal pembangunan bangsa dapat tetap terjaga dengan  baik.  Dengan  adopsi  sistem  administrasi  pernikahan  yang  diperbarui,  proses pengadministrasian  peristiwa  perkawinan  akan  menjadi  lebih  sederhana  dan  efisien (Nurhayati, 2020).
Pemerintah  melalui  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  memberikan perhatian serius yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang merupakan penyempurnaan dari PMA sebelumnya, yang belum mengakomodir pencatatan berbasis Teknologi.
Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, pasal 21 memerintahkan bahwa  pencatatan  pernikahan  harus  dilakukan  melalui  aplikasi  sistem  informasi manajemen nikah berbasis online. Namun, ada pengecualian untuk Kantor Urusan Agama yang  belum  memiliki  akses  internet,  yang  diizinkan  untuk  melakukan  pencatatan pernikahan secara offline. Mengantisipasi hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website yang dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen  Pernikahan  berbasis  online  atau  SIMKAH  web  (Tongkono,  Ishak,  2020,  hal. 13-14).

## Analisis Hukum Positif terhadap SIMKAH Online
Pencatatan peristiwa akad nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah  (PPN) merupakan langkah  penting  dalam  pernikahan  di  Indonesia.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  akad  nikah tersebut  sah  menurut  syariat  dan  diakui  berdasarkan  aturan  undang-undang  di  negara kita. Namun, masih  ada  kelompok masyarakat yang tidak memahami pentingnya proses ini. Sebagai akibatnya, beberapa pernikahan sering ditunda atau bahkan dibatalkan karena syarat-syarat yang diperlukan untuk pencatatan pernikahan tidak terpenuhi dengan baik.
Tujuannya  adalah  agar  pelaksanaan  administrasi  pernikahan,  khususnya  terkait pencatatan  peristiwa  akad  nikah,  harus  dilakukan  secara  teliti  dan  cermat.  Hal  ini bertujuan  untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  kesalahan  dalam  administrasi pernikahan, termasuk manipulasi data terkait status dan data diri dari calon pengantin.
Menurut ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal  2 ayat 2, pencatatan perkawinan diatur dengan rumusan bahwa "Setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”
Dengan rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan yang sah diluar ketentuan  hukum  yang  berlaku  untuk  setiap  agama  dan  kepercayaan.  Hal  ini  sesuai dengan  UUD  1945.  Yang  dimaksud  dengan  hukum  setiap  agama  dan  kepercayaan  itu mencakup  peraturan  hukum  yang  berlaku  bagi  masing-masing  golongan  agama  dan kepercayaan,  selama  tidak  bertentangan  atau  tidak  diatur  lain  dalam  undang-undang (Amin, hal. 356).
Penjelasan  mengenai  pencatatan  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  lebih  terperinci  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan.  PP  No.  9  Tahun  1975  menetapkan  tata  cara  dan  pelaksanaan perkawinan  serta  pencatatan  perkawinan.  Rincian  lebih  lanjut  tentang  hal  ini  diuraikan dalam  bab  yang membahas  penjelasan  mengenai  Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974 pada Bab II Pencatatan Perkawinan.
Dengan  adopsi  program  SIMKAH  di  KUA  Kecamatan  Sangatta  Selatan,  seseorang yang  berencana  untuk  menikah  akan  tercatat  secara  online,  sehingga  tidak  dapat melakukan  pernikahan  ganda  dengan  memanipulasi  status  pernikahannya.  Pemerintah juga akan memiliki data yang akurat mengenai jumlah pernikahan di Indonesia (Kantue, 2022,  hal.  78).  Di  zaman  digital  saat  ini,  dibutuhkan  pelayanan  yang  efisien,  cepat,  dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, termasuk dalam bidang pencatatan pernikahan.
Pada  dasarnya,  implementasi  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20  tahun  2019 tentang  pencatatan  perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sangatta  Selatan dinilai berjalan dengan baik. Kepala KUA Kecamatan Sangatta Selatan, Penghulu, dan staf administrasi KUA Kecamatan Sangatta Selatan menyatakan bahwa implementasi terhadap peraturan  tersebut  telah  mengikuti  standar  operasional  yang  sudah  ditetapkan,  baik dalam hal persyaratan administrasi, pemeriksaan dokumen, maupun penolakan kehendak nikah. Meskipun demikian, dari analisis masalah yang terjadi dalam penerapan peraturan tentang  pencatatan  perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sangatta  Selatan yang disampaikan oleh peneliti, terlihat adanya ketidaksesuaian antara problematika yang teridentifikasi dan implementasi yang dilakukan.
Seperti  yang  diketahui  bahwa  dalam  prosedur  pencatatan  perkawinan  memiliki beberapa  tahapan  yang  perlu  dilakukan  seperti  administrasi  pencatatan  perkawinan menggunakan  SIMKAH.  Sebagaimana  yang  tertera  dalam  Pasal  24  ayat  1  tentang pengadministrasian  peristiwa  nikah  sebagai  berikut:  “Administrasi  pencatatan  nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.
Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  adanya  ketidakpahaman  dalam  menggunakan SIMKAH  disebabkan  minimnya  pengetahuan  mengenai  SIMKAH,  lalu  kebiasaan masyarakat dalam pendaftaran nikah yang diwakilkan kepada pihak lain seperti anggota keluarga  atau  kepala  dusun  (kaum)  setempat  serta  ketidakpahaman  dalam  pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH tersebut dikarenakan faktor kurang pemahaman mengenai teknologi  yang  dianggap  rumit,  selain  itu  fasilitas  penunjang  yang  dirasa  kurang  dan faktor usia yang mempengaruhi dalam pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH.
Pihak KUA juga telah mengupayakan kinerja dengan maksimal meski kekurangan Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  di  wilayah  KUA  Kecamatan  Sangatta  Selatan  dengan memberikan  bimbingan  khusus  terhadap  pengisian  website  resmi  SIMKAH  Online,  agar
keduanya  sama-sama  mengerti  bahwa  pihak  KUA  tidak  ingin  mempersulit  keadaan mereka yang akan menikah secara administrasi. Akan tetapi memang perubahan regulasi yang ada bahwa pencatatan pernikahan sekarang juga harus berbasis online.
Dengan  adanya  SIMKAH  Online,  akses  masyarakat  untuk  mendapatkan  layanan pernikahan  akan  lebih  mudah,  sementara  pemerintah  juga  dapat  memantau  peristiwa pernikahan dengan lebih efektif. Hal ini akan mengurangi kemungkinan manipulasi data diri yang sering terjadi untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga pernikahan sebagai pintu gerbang awal pembangunan bangsa dapat tetap terjaga dengan  baik.  Dengan  adopsi  sistem  administrasi  pernikahan  yang  diperbarui,  proses pengadministrasian  peristiwa  perkawinan  akan  menjadi  lebih  sederhana  dan  efisien (Nurhayati, 2020).
Analisis Maqāṣ id Asy- Syarīʻah terhadap SIMKAH Online Dalam  diskusi  tentang  rukun  nikah,  tidak  ditemukan  persyaratan  pencatatan sebagai  salah  satu  elemen  rukun.  Kehadiran  rukun  nikah,  yang  menentukan  validitas pernikahan,  mungkin  mengalami  perubahan  untuk  disesuaikan  dengan  isu-isu  yang muncul  dalam  konteks  pernikahan  modern.  Menurut  Imam  Syaukani,  rukun  nikah  yang ditetapkan  oleh  para  ahli  fikih  seperti  Imam  al-Syafi'i  tampaknya  tidak  lagi  relevan  jika diterapkan di Indonesia pada masa sekarang, karena dianggap tidak cukup adil bagi pihak perempuan.  Lebih  lanjut,  beliau  berpendapat  bahwa  rukun  nikah  yang  ditetapkan  oleh para  mujtahid  mutlak  perlu  ditambah  dengan  pencatatan  administratif  yang  dilakukan oleh  perwakilan  dari  lembaga  negara  yang  bertanggung  jawab  atas  urusan  pernikahan, seperti Pegawai Pencatat Nikah (Syaukani, 2006, 257).
Seiring  dengan  perkembangan  dan  tuntutan  zaman,  urgensi  pencatatan perkawinan  semakin  dirasakan  penting  bagi  masyarakat.  Sehubungan  dengan  itu,  al- Syathibi  menyatakan  bahwa  syari’ah  telah  memandang  kebaikan  hukum  apayang dipandang  baik  dalam  pengalaman  sosial.  Mana  kala  dalam  pengalamansosial  suatu kebaikan  hukum  tertentu  mulai  merugikan  jaringan  masyarakatmanusia,  atau  bahkan individu,  maka  ia  kehilangan  sifatnya  sebagai  kebaikan  hukum  (Masud, 1996,  236). Artinya,  jika  kita  tetap  berpegang  teguh  pada  pemahaman  perkawinan  tradisional  yang tidak  menganggap  pencatatan  perkawinan  sebagai  sesuatu  yang  urgen,  maka  akan semakin  banyak  timbul  persoalan-persoalan  dalamperkawinan.  Misalnya,  tidak  dapat melakukan  tuntutan  atas  nafkah  dipengadilan  karena  tidak  memiliki  bukti  perkawinan. Padahal pembuktian dalam perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting. Dari itu kemudian,  pencatatan  perkawinan  memiliki  kedudukan  yang  penting  jika  ditinjau perspektif maqashid al- syar’ah.
Analisis maslahat terkait pencatatan pernikahan berbasis digital dapat dipandang dari  perspektif  tujuan  syariat,  yang  meliputi  perlindungan  terhadap  kelangsungan keturunan ( hifz an-Nasl ). Tujuan dari penggunaan pencatatan pernikahan berbasis digital ini adalah sebagai tambahan bukti dalam suatu pernikahan.
Dengan  konsep maslahat  dan maqāṣ id  asy- syarīʻ ah sebagai  panduan,  sangat  jelas bahwa penggunaan pencatatan pernikahan berbasis digital sebagai metode terkini dalam pencatatan pernikahan memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahan itu sendiri dan  juga  terhadap  keturunan  yang  akan  lahir  nantinya.  Sebagai  alternatif,  juga  dapat diterapkan  analogi  dengan  pencatatan  hutang  yang  disebutkan  secara  tegas  dalam  Al- Quran, Surat Al-Baqarah Ayat 282, di mana pentingnya pencatatan tersebut ditunjukkan dengan  berbagai  kemunculan  kata "kitabah" ,  yang  merujuk  pada  pentingnya  proses penulisan  atau  pencatatan  untuk  dipahami,  dipelajari,  dan  dilaksanakan  (Muhammad , 2011, 108).
Ketertiban dalam institusi pernikahan dalam masyarakat adalah sebuah tindakan yang diatur oleh undang-undang untuk menjaga kehormatan dan keagungan pernikahan, terutama perlindungan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Dengan adanya pencatatan  perkawinan  yang  tervalidasi  melalui  kartu  nikah  berbasis  online  yang  dapat
diakses  di  mana  saja  melalui  SIMKAH  web,  yang  mana  setiap  pasangan  suami  istri menerima salinannya, jika terjadi perselisihan atau ketidakbertanggungjawaban dari salah satu pihak, pihak lainnya dapat menggunakan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh  hak-hak  mereka.  Ini  karena  dengan  kartu  nikah  berbasis  online,  pasangan memiliki  bukti  autentik  atas  tindakan  hukum  yang  telah  dilakukan.  Imam  al-Gazali membagi maslahat menjadi tiga bagian (Syaikhu, 20 Mei 2024):
1) Maslahat yang dibenarkan/ditunjukan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan  maslahat  mu’tabarah.  Maslahat  semacam  ini  dapat  dibenarkan  untuk menjadi  pertimbangan  penetapan  hukum  Islam  dan  termasuk  ke  dalam  kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.
2) Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan  maslahat  mulgah.  Maslahat  semacam  ini  tidak  dapat  dijadikan pertimbangan  dalam  penetapan  hukum  Islam.  Dalam  hal  ini  para  pakar  hukum Islam juga telah konsensus.
3) Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya.  Maslahat  inilah yang  dikenal  dengan maslahah mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah maslahah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.
Dengan  pembagian  semacam  itu  sekaligus  dapat  diketahui  tentang  salah  satu persyaratan  maslahah  mursalah,  yaitu  tidak  adanya  dalil  tertentu/khusus  yang membatalkan atau membenarkannya.
SIMKAH  online,  dilihat  dari  perspektif  aturan  hukumnya,  dianggap  memberikan manfaat  karena  memenuhi  kriteria  tidak  bertentangan  dengan  syariah,  fungsinya  dan manfaatnya  mudah  dipahami,  serta  memiliki  kriteria  menghilangkan  kesulitan  dengan kemudahan  mobilitas,  ketahanan  terhadap  kerusakan,  dan  kemudahan  akses  informasi pernikahan bagi siapa saja. Oleh karena itu, wajar jika website ini dianggap sebagai bagian yang  penting  untuk  dikembangkan  dan  digunakan  di  era  digital  ini  agar  dapat meningkatkan kualitasnya.
SIMKAH  online  ini  merupakan  bagian  dari  program  yang  untuk  meningkatkan pelayanan  di  bidang  pencatatan  perkawinan.  Sebagaimana  yang  telah  diketahui  dapat dikatakan  sahnya  perkawinan  bagi  orang  Islam  di  Indonesia,  menurut  Pasal  2  RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan sebagai unsur penentu”.  Hukum  agama  (Islam)  dapat  diberlakukan  sepanjang  tidak  bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu.
Berdasarkan  prinsip  maslahat  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  syariat  adalah untuk  menjaga  dan  melindungi  kemaslahatan  umat  manusia,  maka  SIMKAH  online dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Dengan adanya kartu nikah berbasis digital ini, hak-hak dari semua pihak akan terjamin. Sehingga, hal tersebut sesuai dengan tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
Menurut al-Khawarizmi maslahat adalah:
قلخلا نع دسافلا عفدب عرشلا دوصقم ىلع ةظفاحملا
Maksudnya: Memelihara  tujuan  syara’  yaitu  menolak  kemudharatan  terhadap manusia.
Pengertian  maslahah  tersebut  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  hukum  adalah untuk menjaga tujuan syariat yaitu memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Kemaslahatan harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam  masalah  pernikahan,  yang  harus  mempertimbangkan  kepentingan  orang  banyak (Ghani, 2019, 161).
Kaidah  maslahat  yang  dinyatakan  menurut  Imam  Asy-Syathibi  ini  telah  benar- benar  diterapkan  dalam  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  bahkan  di  nergara muslim lainnya. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai perkawinan telah secara resmi
diatur  dalam  undang-undang  perkawinan  No.  1  tahun  1974  dan  terbentuk  dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun tujuan dari diungkapkannya peraturan tersebut adalah (Hielmy, 2000, 13):
1) Menjaga kepentingan umum dalam masayarakat
2) Menjaga dan memelihara hak-hak asasi manusia
3) Mewujudkan keadilan dan hidup bersama.
Menurut  pandangan  para  ulama  apabila mashlaha ḥ digunakan  sebagai  dasar pembentukan  hukum  harus  memenuhi  beberapa  syarat.  Termasuk  adanya  penggunaan pencatatan pernikahan ini yang telah memenuhi persyaratan berikut:
a. Mashlaha ḥ dari  esensitas  sesuatu  yang  benar.  Dalam  artian  ketentuan  hukum perbuatan  ini  dikarenakan  berdamapak  pada  kemaslahatan  yang  sejalan  dengan syariat,  tanpa  ada  pertentantangan.  Manfaat  yang  dirasakan  ketika  penggunaan SIMKAH  online  sudah  cukup  memadai,  karena  bisa  diakses  dimanapun.  Apabila sewaktu-waktu  digunakan  tinggal  buka  situs  yang  tertera.  Contoh  kasus  apabila suami  istri  berpergian  tidak  perlu  harus  membawa  KK  atau  buku  nikah,  cukup mengakses  website  SIMKAH  sudah  bisa  dicek.  Dan  dalam  penggalian  hukumnya tidak ada suatu nas ḥ atau hadis yang melarang atau menolaknya.
b. Mashlaha ḥ ini  bersifat  universal  atau  umum,  bukan mashlaha ḥ yang  bersifat khusus  untuk  idividu  atau  kelompok  tertentu.  Meski  pada  dasarnya  SIMKAH online  ini  diperuntukkan  masyarakat  Islam,  akan  tetapi  mayoritas  di  Indonesia adalah  beragama  Islam.  Dan  sudah  pasti  sejalan  dengan  peruntukkannya  di gunakan hal layak umum di Indonesia.
c. Mashlaha ḥ tidak  bertentangan  dengan  ke mashlaha ḥ an yang  ada  di  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadis.  Meski  tidak  ada  secara  dzahir  nampak  p ada  Al- Qur’an,  akan tetapi  SIMKAH  online  ini  tidak  mengganggu  esensitas  kegunaan  yang  ada. Sepertihalnya  perkara  utang  piutang  yang  telah  disebutkan  didalam  Al- Qur’an untuk di catat agar tidak menimbulkan mudharat dikemudian hari.
Pencatatan  berbasis  digital  ini  menghadirkan  perlindungan  hukum  atas  peristiwa akad nikah itu sendiri dan mengenai anak-anak yang dilahirkan kemudian. Menghadirkan kemaslahatan  sebab  tidak  bertolak  belakang  dengan  syariat,  dan  maslahatnya  bisa dipahami karena terdapat kualifikasi menghapuskan kesukaran, yaitu kemudahan untuk dibawa  kemana-mana,  tidak  gampang  rusak  dan  mempermudah  semua  pihak  untuk mengakses informasi  pernikahan,  maka  sudah  sepatutnya  kartu  nikah  digital  ini  ke depan  menjadi  bagian  vital  yang  harus  terus  dioptimalkan  dan  dimanfaatkan  di  era digital ini agar menjadi lebih sempurna.

## KESIMPULAN
Berlandaskan hasil    observasi  dan  pengkajian  yang  rampung  dilaksanakan  di wilayah administratif KUA Kecamatan Sangatta Selatan, maka dapat diambil deduksi sebaga  berikut. Pertama, terjadinya  Manipulasi  data  pencacatan  pernikahan  kurang dari  10  (sepuluh)  hari  dikarenakan  ada  beberapa  faktor  yang  terjadi. Pertama, kurangnya  pengetahuan  catin  dan  keluarga  mengenai  regulasi  terbaru  tentang ketentuan  paling  lambat  mendaftarkan  10  (sepuluh)  hari  sebelum  akad  nikah. Menyebabkan acap kali didaftarkan paling cepat seminggu sebelum akad pernikahan. Kedua, ada  kejadian  diluar  kendali  seperti  adanya  hamil  di  luar nikah. Ketiga, tradisi adat  dalam  masyrakat  sekitar  untuk  menikah  ditanggal  cantik.  Akan  tetapi  meski demikian  pihak  KUA. Kedua ,  Implementasi  sistem  informasi  manajemen  nikah (simkah) di KUA Kecamatan Sangata Selatan telah berhasil dalam aktifitas pencatatan peristiwa  pernikahan.  Hal  ini  senada  dengan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  19 Tahun  2018  tentang  pencatatan  perkawinan.  Selain  itu,  KUA  Kecamatan  Sangatta
Selatan  telah  berusaha  menginformasikan  bahwa  perlunya  surat  rekomendasi  dari Kantor  Kecamatan  jika  ingin  melangsungkan  pernikahan  kurang  dari  10  (sepuluh) hari.  Namun  dampak  jangka  panjang  akibat  ketidak  sesuaian  antara  tanggal pelaksanaan  akad  nikah  dengan  tanggal  di  kutipan  akta  nikah  luput  dari  perhatian dan  tidak  menjadi  pertimbangan  petugas  KUA.  Semisal  terkait  harta  bersama  yang diperoleh selama  berumah  tangga  dan  masalah pembagian warisan.  Oleh  karenanya penulis  merekomendasikan  kepada  KUA  Kecamatan  Sangatta  Selatan  ke  depannya untuk tidak lagi melaksanakan ‘manipulasi’ tanggal di kutipan akta nikah mengingat adanya  permasalahan  yang  pasti  timbul  di  kemudian  hari  khususnya  terkait  harta bersama  dan  pembagian  harta  warisan. Ketiga, Implementasi  sistem  informasi manajemen  nikah  (simkah)  pada  KUA  Kecamatan  Sangata  Selatan  telah  memenuhi kriteria  yang  dipersyaratkan  dalam  teori mashlahah  mursalah khususnya  memenuhi penetapan hukum pencatatan perkawinan, sudah sinkron dengan maqā ṣ id asy- syarī ʻ ah .

## REFERENSI
A, Aspandi. “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam”, dalam Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam , Vol 5, No 1, 2017. Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqh Munakahat 1 . Bandung: Pustaka Setia, 1999. Achmad Asrori,  “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang- Undang  Perkawinan  di  Dunia  Islam.” Jurnal  Al-Adalah 12  (4)  Desember 2015.
Ad-Duraiwisy,  Yusuf. Nikah  Sirri, Mut’ah  dan  Kontrak dalam  Timbangan  Al - Qur’an  dan As-Sunnah , Penerjemah Muhammad Ashim. Jakarta: Darul Haq, 2010. Ahmad, Baharuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia : Studi Historis   Metodologis , cet ke- 1 ,Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008
Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam”. Jurnal Crepido, No. 2, Vol. 2, November 2020, 114-118.
Al Amruzi, M. Fahmi. “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri”. Jurnal Ulumul Syar'I , Vol. 9, No. 2, 2020.
Al- Ghazali. Al-Mustasfa Juz I . Bairut: Dar al- Ihya’ al Turas al - ‘Araby, 1997. Al-jaziri, Abdurrahman, “Kitaabul Fiqhi ‘Alal Mazaahib al - Arba’ah” , Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010.
--------------------------------- Al  Fiqh  ‘Ala  Mazahib  al - ‘Arba’ah, Juz  4. t.tp:  Dar  El-Hadits,
2004.
Al-Munawar,  Agil  Husein. Problematika  Hukum  Keluaga  Islam  Kontemporer  Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Usuliyah. Jakarta : kencana 2010, Cet. 3. Al-Nawawi, Syarah Muslim, Juz 9. Muassisah Qurthubah. Al-Ubaydi,  Hammadi. Asy-Syatibiy  wa  Maqashid  al- syari’ah .  Mansyurat  Kulliyat  ad- Da’wah al - Islamiyyah wa Lajnah al- Huffadz ‘ala atTuras al -Islami, 1992.
Arini  Zubaidah,  Dwi, “ Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum  Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah, Jurnal Al-A ḥ wāl , Vol. 12, No. 1, 2019, 27. Armando, Nina. M, Ensiklopedi Islam, Jilid. 7. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005. Ash-Shidieqi, Hasbi. Falsafah Hukum Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Asy-Syathibi . Al-Muwafaqat fi Ushuli al Syariah. Mesir : Al-Maktabah al-Tijariyah. Atabik,  Ahmad  &  Khoridatul  Mudhiiah.  “Pernikahan  dan  Hikmahnya  Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Yudisia, No. 2, Vol. 5, Desember 2019.
Audah,  Jaser. Maqasid  al- Shariah:  A  beginner’s  Guide,  alih  bahasa:  ‘Ali  ‘Abdelmon’im, AlMaqasid Untuk Pemula . Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
Awen Tongkonoo, Ajuh Ishak, “Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui SIMKAH Web Di Kabupaten Bone Bolango”, As -Syams : Jurnal Hukum Islam , Vol. 1, No. 2, 2020.
Azis,  Diki.  “Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Wongsorejo  Terhadap  Pencatatan Perkawinan”. Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies , Vol. 6, Issue 2, 2022. Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas. Fiqh Munakahat . Jakarta: Amzah, 2015.
Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan. Malang: UMM Press, 2020. Candra, Mardi. Aspek perlindungan anak Indonesia : Analisis tentang perkawinan di Bawah Umur . Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
D. Muyuzir, Tafri, Analisa Perancangan Sistem Pengolahan Data , Cet. II, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001
Dahlan,Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3 . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Daniels, Lev. Pengadilan Agama Islam Di Indonesia . Jakarta : PT. Inddonesia, 1986. Cet. I. Darajat, Zakiyah dkk. Ilmu Fikih, Jilid II. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985. Darmawan,  Deni, Metode  Penelitian  Kuantitatif ,  Cet.  III,  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya, 2016
Darmawan,  Deni. Metode  Penelitian  Kuantitatif ,  Cet.  III.  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya, 2016.
Daruquthni, Sunan Daruquthni, Jilid 3. Dep Dikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta : Balai Pustaka,1994, cet.ke-3, edisi ke-2.
Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya . Surabaya: Mekar, 2019.
Departemen  Kehakiman  Republik  Indonesia,  Direktoral  Jendral  Hukum  dan Perundang-Undangan. Sekitar  Pembentukan  Undang-Undang  Perkawinan  Beserta Peraturan  Pelaksanaannya .  Jakarta:  Direktoral  Jenderal  Hukum  dan  Perundang- undangan, 1974.
Direktorat  Bina  KUA  &  Keluarga  Sakinah. Fondasi  Keluarga  Sakinah  Bacaan  Mandiri Calon  Pengantin .  Jakarta:  Subdit  Bina  Keluarga  Sakinah  Direktorat  Bina  KUA  & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
Durachman, Budi. Undang-Undang Perkawinan . Bandung : Focus Media, 2005. Cet. 1. Effendi, Satria. Ushul Fiqh . Jakarta : Kencana, 2008.
Faishol,  Imam, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di  Indonesia”, Jurnal Ulumul Syar'i , Vol. 8, No. 2, 2019, 23. Faslullah, Mahdi. al-Ijtihâd wa al-Mantiq al-Fiqh fî al-Islâm . Beirut: Dâr al- T}alî’ah, tt. Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqih Munakahah .  Jakarta : Kencana, 2006. H.M.A, Tihami, dkk. Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
Ijai Abdul Kodir Ghani, “Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era  Digital  (Studi  Di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Depok  Kabupaten
Sleman),” El-Mashlahah 9, no. 2 (December 31, 2019): 116, https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1351.
Irfan  Hielmy, Wacana  Islam:  Bahan  Telaah  Anak  Bangsa. Jawa  Barat:  PIP  Darussalam,
2000.
Ismatullah, Dedi. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011. J.  Moleong,  Lexy, Metode  Penelitian  Kualitatif  :  Edit  Revisi ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2015
Julir,  Nenar,  “Pencatatan  Perkawinan  Di  Indonesia  Perspektif  Ushul  Fikih”. Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1, 2017, 61. Julir,  Nenar.  “Pencatatan  Perkawinan  Di  Indonesia  Perspektif  Ushul  Fikih”. Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 4, No. 1, 2017.
Kantue, Nadia.  “Efektivitas  Pengelolaan  SIMKAH  Dalam  Upaya  Pencegahan Manipulasi Data Di KUA Kota Bitung.” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (June 30, 2022)., https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1936.
Katsir, Ibnu. Tafsir Al- Qur’an, Jilid 1. Bairut: Dar Alfiqr, tth. Komarudin  dan  Yoke  Tjuparmah  S, Kamus  Istilah  Karya  Tulis  Ilmiah ,  Jakarta:    Bumi Aksara, 2000
Latifah,  Itsnaatul.  “Pencatatan  Perkawinan:  Melacak  Akar  Budaya  Hukum  Dan Respon  Masyarakat  Indonesia  Terhadap  Pencatatan  Perkawinan”. Jurnal  Al- Mazahib , Vol. 3, No. 1, 2015. Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006 Maolana, Wildan. “Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)”. Jurnal ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan , Vol 12, No 1, 2019.
Masud, Muhammad Khalid. Filsafat Hukum Islam . Bandung: Pustaka, 1996. Mohsi.  “Pencatatan  Perkawinan  Sebagai  Rekonseptualisasi  System  Saksi  Perkawinan Berbasis Maslahah”. Jurnal Al- ‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam , Vol. 4, No.
2, 2019.
Mubarok, Abu Hazim. Terjemah Fathul Qorib . Kediri: Mukjizat, 2012. Muhammad , Rusjdi  Ali. Khairizzaman,  Konstelasi  Syari’at  Islam  di  Era  Global .  Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011.
Mukhsin M Karya. “Saksi  Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam.” Jurnal Al- Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman , Vol 18, No 1, 2020. Munawar, Akhmad.  “Sahnya  Perkawinan  Menurut  Hukum  Positif  Yang  Berlaku  Di Indonesia.” Al-Adl : Jurnal Hukum 7, no. 13, January 1, 2015. accessed May 1, 2024, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Al  Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia. Surabaya:  Pustaka Progressif, 1997.
Muslim, Abi Husain. Sahih Muslim, Juz 2. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th. Musolli,  M.  Maqashid  Syariah  :  Kajian  Teoritis  dan  Aplikatif  pada  Isu-Isu Kontemporer. ATTURAS: Jurnal Studi Keislaman . 5, no.1, 60-81.
Naily,  Nabiela  dan  Nurul  Asiya  Nadhifah  dkk. Hukum  Perkawinan  Islam  Indonesia .
Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
Nurhayati. Inovasi  Pelayanan  Pencatatan  Perkawinan  Melalui  E-Kartu  Nikah  Di  Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi’ah Kuala . Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.
Oyoh  Bariah,  “Rekonstruksi  Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Hukum  Islam”. Jurnal Solusi , Vol 1, No 4, 2015, 29.
Pramesi,  Nirmalasari  Anindya,  dan  Nazaruddin.  “Implementasi  Maqashid  Syari’ah dalam  Menghadapi  Wabah  Covid- 19.” Jurnal  Studi  Islam .  Vol.  16  Nomor  1,  Juni 2020. 3. online journals http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate.
Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang -undang No. 1 Tahun 1974”. Jurnal Yustitia. No. 1, Vol. 19, Mei 2018.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2015. ------------------- Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
S,    Santoso.  “Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang -Undang  Perkawinan,  Hukum Islam Dan Hukum Adat”, dalam Jurnal Yudisia , No. 2, Vol. 7, Desember 2016. Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 1 . Bandung : Pustaka Setia, 2009. Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia . Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV, 1976. Sehabudin. “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang -Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (Perspektif  Maqasid  Syari ‟ ah)”. Jurnal  Al- Mazahib , Vol.2 No.1, 2014. Setiawan, Aries, Buku Panduan Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah . Jakarta: Lentera Hati, 2004. Sigitmanto, Widyawan, Panduan Aplikasi Simkah Online Siti  Faizah,  "Dualisme  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Tentang  Nikah  Siri”. ISTI’DAL  : Jurnal Studi Hukum Islam , Vol 1, No 1, 2014, 27.
Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan .  Liberty: Yogyakarta, 1982.
Suharso  dan  Ana  Retnoningsih. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Ed.  Lux,  Cet.  11. Semarang: Widya Karya, 2016.
Suma, Muhammad Amin. Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1. Suratmaputra,  Ahmad  Munif. Filsafat  Hukum  Islam  al  Ghazali:  Maslahah  Mursalah  dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. Syahar,  Saudus. Undang-undang  Perkawinan  dan  Masalah  Pelaksanaannya  Ditinjau  dari Segi Hukum Islam, Alumni . Bandung: t.p., 1976. Syahrani,  Riduan. Seluk  Beluk  dan  Asas-  Asas  Hukum  Perdata .  Bandung:  PT.  Alumni, Edisi Ketiga Cet I, 2006.
Syaifuddin,  Muhammad,  Sri  Turatmiyah,  Annalisa  Yahanan. Hukum  Perceraian. Jakarta: Sinar Grafikda, 2014.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Kencana, 2009.
Syaukani,  Imam. Rekonstruksi  Epistimologi  Hukum  Islam .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Tim Penulisan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2005 Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam . Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009. Tongkonoo,  Awen  dan  Ajub  Ishak.  “Optimalisasi  Pencatatan  Pernikahan  Melalui Simkah  Web  Di  Kabupaten  Bone  Bolango.” AS-SYAMS 1,  no.  2  (December  1, 2020).
Umar, Dzulkifli dan Jimmy P. Kamus Hukum Dictionary of Law. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.
Zain,  Muhammad  &  Mukhtar  Al-Shadi. Membangun  Keluarga  Humanis ,  Cet.  Ke-1.
Jakarta: Graha Cipta, 2005.
Zubaidah,  Dwi Arini.  “ Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum  Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Jurnal Al-A ḥ wāl , Vol. 12, No. 1, 2019. .
Copyright Holder:
© Imam Ghozali, et al., (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under: CC BY SA