## SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

## Anak Agung Istri Intan Rusmarini
Jurusan Akuntansi Program Diploma III, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja e-mail : Agungintan55@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Sistem  Akuntansi  Belanja  Modal  pada  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng. Metode yang digunkanan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan  adalah  data  kualitatif.  Dengan  sumber  data  yaitu  data  primer  dan  sekunder,  sedangkan metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  dokumentasi  dan  wawancara.  Selanjutnya  data diolah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  sistem  akuntansi  belanja  modal  pada Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  dan  mengikuti peraturan-peraturan  sesuai  dengan  peraturan  Bupati  Buleleng.  Dokumen  yang  terkait  dalam pelaksanaan  sistem  akuntansi  belanja  modal  meliputi  Surat  Pencairan  Dana  (SP2D),Surat  Perintah Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM),Surat Penyediaan Dana (SPD).
Kata Kunci : Sistem akuntansi, Belanja modal

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  Capital  Expenditure  Accounting  System  at  the  Regional Finance Agency of Buleleng Regency.
This study used descriptive qualitative method. The type of data used is qualitative data. The subject  of  this  research  is  the  Regional  Finance  Board  of  Buleleng  Regency  and  the  object  of  this research is capital expenditure system in capital of Buleleng. With the data source that is primary and secondary data, while data collection method using documentation and interview method. Further data is processed using descriptive qualitative analysis method.
The results showed that the implementation of capital expenditure accounting system at the Regional  Finance  Agency  of  Buleleng  Regency  has  been  implemented  well  and  followed  the regulations  in  accordance  with  the  regulation  of  Buleleng  Regent.  Related  documents  in  the implementation  of  the  capital  expenditure  accounting  system  include  the  Fund  Disbursement  Letter (SP2D), Payment Order Letter (SPP), Payment Order (SPM), Letter of Provision of Funds (SPD).
Keywords : Accounting system, Capital expenditure

## 1.  Pendahuluan
Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem- sistem informasi lain membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi.
Sistem  informasi  akuntansi  sangat  berperan  penting  bagi  berbagai  pihak  dalam menyajikan  informasi  yang  diperlukan,  baik  itu  organisasi  yang  berorientasi  mencari keuntungan  maupun  organisasi  yang  tidak  berorientasi  mencari  keuntungan  (nirlaba). Banyak organisasi yang memerlukan informasi akuntasi dalam mengambil keputusan, yang memerlukan  informasi  akuntasi  adalah  investor,  kreditur  usaha,  masyarakat  dan  juga pemerintah. Pemerintah sangat memerlukan informasi akuntansi dalam menyusun anggaran pemerintah berikut segala anggaran menggunakan informasi akuntasi.
Sistem Akuntansi Pemerintahan merupakan serangkaian prosedur manual atau yang terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran  dan  pelaporan posisi  keuangan  dan  operasi  keuangan  pemerintah.  Sistem  akuntansi  pemerintahan  harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu  negara.  Sistem  akuntansi  pemerintahan  harus  dapat  menyediakan  informasi  yang akuntabel dan auditable.
Belanja pada pemerintah daerah sudah ditentukan anggarannya dalam APBD untuk membiayai  kegiatan-kegiatan  dan  proyek  –  proyek  daerah  selama  satu  tahun  anggaran. Belanja  di  lingkungan  akuntansi  pemerintahan  di  Indonesia  diartikan  sebagai  semua pengeluaran  dari  Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah  yang  mengurangi  ekuitas  dana lancar  dalam  periode  tahun  anggaran  bersangkutan  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  sebagai  Bendahra  Umum  Daerah yang  mengelola  keuangan  daerah  menerapkan  Sistem  Akuntansi  berbasis  Akrual  untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

## 2.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  pada  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Buleleng,  kemudian dilakukannya    observasi  awal  pada  lokasi  penelitian,  dari  proses  observasi  tersebut  maka ditetapkan  rumusan  masalah,  kemudian  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  telah dibuat tersebut, maka akan dicari kajian teori yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Metode  yang  digunakan  dalam  proses  pengumpulan  data  yaitu  dengan  menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.
Data-data  yang  nantinya  diperoleh  akan  mengalami  suatu  renovasi  yang  disebut dengan  pengolahan  data.  Pengolahan  data  yang  dilakukan  menggunakan  tekhnik  analisis deskriptif  kualitatif  yaitu  mengolah  data  dengan  lebih  banyak  mengumpulkan  data  berupa keterangan  atau informasi yang tidak berbentuk angka sehingga akan diperoleh suatu hasil dari  pengolahan  data  yang  disebut  dengan  hasil  penelitian.  Hasil  penelitian  yang  telah diperoleh tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti penulis dan dari hasil penelitian ini pun penulis dapat menaik suatu kesimpulan.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Sistem  Akuntansi  Belanja  Modal  merupakan  sistem  belanja  yang  dimana  setiap kegiatan  sudah  dibuatkan  anggaran  dalam  APBD.  Belanja  modal  pada  Badan  Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng adalah belanja modal yang digunakan untuk keperluan instansi. Akuntansi  belanja  pada  BKD  meliputi  akuntansi  belanja  UP  (Uang  Persediaan)/GU  (Ganti Uang)/TU (Tambah Uang), dan akuntansi belanja LS (Langsung).
Hasil  penelitian  mengenai  sistem  belanja  modal  pada  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten  Buleleng  dapat  dilihat  melalui  Peraturan  Pemerintah  atau  Peraturan  Bupati mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran. Berdasarkan  Peraturan Bupati  Kabupaten  Buleleng,  maka  sistem  akuntansi  belanja modal yang dilaksanakan pada BKD Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :
1.  SKPD menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran)
2.  Apabila  RKA  disetujui  akan  dikeluarkan  (DPA)  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran. Dari  DPA  yang  sudah  di  otorisasi  oleh  BUD,  maka  diterbitkan  SPD  yang  ditujukan kepada pengguna anggaran.
3.  Pejabat  Pelaksana  teknis  kegiatan  mengajukan  SPP  (Surat  Perintah  Pembayaran) melalui  (PPTK)  pejabat  penatausahaan  keuangan  pada  SKPD  kepada  pengguna anggara/kuasa pengguna anggaran setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
4.  Pengajuan  SPP  dilampiri  dengan  kelengkapan  persyaratan  yang  ditetapkan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.  Dalam  hal  SPP  yang  diajukan  dinyatakan  lengkap  dan  sah,  maka  pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
6.  Dalam  hal  SPP  yang  diajukan  dinyatakan  tidak  lengkap  dan/atau  tidak  sah, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
7.  Kuasa  BUD  meneliti  kelengkapan  SPM  (Surat  Perintah  Membayar)  yang  diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
8.  SPM  yang  telah  diterbitkan  sebagaimana  dimaksud  diajukan  kepada  kuasa  BUD untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
9.  SP2D  yang  diterbitkan  oleh  BUD/Kuasa  BUD  dicairkan  dengan  memindahbukukan dari  rekening  Kas  Daerah  ke  rekening  penerimaan.  Pembayaran  belanja  ini menggunakan  mekanisme  pembayaran  langsung  pada  pihak  ketiga,  maka  SP2D langsung ditujukan kepada rekening pihak ketiga.
Dokumen-dokumen  yang  digunakan  dalam  sistem  akuntansi  belanja  modal  pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari  hasil  penelitian  ini  dokumen  yang  digunakan  berupa  Surat  Penyediaan  Dana  (SPD)  , dimana  SPD  ini  berupa  dokumen  yang  berisi  informasi  mengenai  tersedianya  dana  untuk melakukan kegiatan belanja modal. Surat Permintaan Pembayaran atau SPP, dokumen ini berisi tentang rincian belanja modal yang akan dikeluarkan. SPP belanja modal ini berfungsi sebagai rincian rekening, dan rincian sisa dana yang ada pada Kas Daerah. Surat Perintah Membayar  atau  SPM  dikeluarkan  jika  sudah  dilengkapi  dengan  adanya  Surat  Penyediaan Dana , Surat PertanggungJawaban, dan Surat Perintah Pembayaran, SPM ini disahkan oleh Kepala  Sub/bidang.  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  atau  SP2D,  Surat  Perintah  Pencairan Dana  diterbitkan  oleh  bendahara  umum  pemegang  kas  daerah  pada  Badan  Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng. SP2D dibuat sebagai bukti konkrit untuk pencairan dana dari kas daerah. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel  oleh  Kepala  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  atau  pejabat  yang berwenang.

## 4.  Simpulan dan Saran
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  sistem  akuntansi  belanja  modal pada  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  dan mengikuti  peraturan-peraturan  sesuai  dengan  peraturan  Bupati  Buleleng.  Dokumen  yang terkait  dalam  pelaksanaan  sistem  akuntansi  belanja  modal  meliputi  Surat  Pencairan  Dana (SP2D),Surat  Perintah  Pembayaran  (SPP),Surat  Perintah  Membayar  (SPM),Surat Penyediaan Dana (SPD).

## Daftar Pustaka
Andasuri  Shela, Sistem  Akuntansi tersedia  pada http://eprints.polsri.ac.id/2500/ (Diakses pada tanggal 24 April 2017)
Ariestya  Wiyargi, Sistem  Akuntansi tersedia  pada http://eprints.uny.ac.id/7721/ (Diakses pada tanggal 24 April 2017) Livo Sunarsih, Pengertian Sistem Informasi tersedia pada http://livooz.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-sistem-informasimenurut.html (Diakses pada tanggal 24 April 2017) Mandar Trisno Hadisaputro, Belanja Modal tersedia pada http://www.mudjisantosa.net/2012/07/belanja-barang-dan-belanjamodal.html
(Diakses pada tanggal 24 April 2017)
Merystika Kabuhung, Unsur-unsur Sistem Akuntansi tersedia pada
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1832 (Diakses  pada  tanggal  24 April 2017) Nur Azizah, Belanja Daerah tersedia pada https://www.academia.edu/17233236/Makalah_Belanja_Daerah_Studi_Kasus_Bela nja_Pegawai_Ngawi (Diakses pada tanggal 24 April 2017) Nur Fadhila Amri, Akuntansi Sektor Publik tersedia pada http://www.eakuntansi.com/2015/09/belanja-modal.html (Diakses  pada  tanggal  24 April 2017) Nurul Fitri Hasanah, Pengertian Sistem Akuntansi tersedia pada http://eprints.uny.ac.id/9016/ (Diakses pada tanggal 24 April 2017) OE Hutapea, Pengertian Sistem tersedia pada http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/3788 (Diakses pada tanggal 24 April 2017) Syukriy, Belanja Modal dan Perubahan APBD tersedia pada
https://syukriy.wordpress.com/2013/11/01/belanja-modal-dan-perubahan-apbd/
(Diakses pada tanggal 24 April 2017)