Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (2), 2022: 145-166 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6707
email correspondence: karim@trunojoyo.ac.id Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2022 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu
Pamekasan
Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, Fajar Universitas Trunojoyo Madura , Indonesia

## Abstrak:
Artikel ini  akan  membahas  penerapan  sertifikasi  halal  produk UMKM dalam perspektif budaya hukum di Madura. Masyarakat Madura memiliki budaya yang unik dan kuat dalam memegang teguh prinsip. Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang religius, patuh dan tunduk dalam menjalankan perintah agama, dalam  hal  ini  adalah  Islam.  Wujud  ketaatan  terhadap  ajaran Islam ini terangkum dalam ungkapan populer, yaitu: “bhuppa’, bhabhu’,  ghuru  dan  rato”  (ayah,  ibu,  guru  dan  pemimpin pemerintahan).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan yang  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat Madura berupa taat dan patuh “bhuppa’, bhabhu’, ghuru, dan rato”  (bapak,  ibu,  guru  dan  pimpinan  pemerintahan)  sangat berpengaruh  terhadap  budaya  hukum  pelaksanaan  atau penegakan  sertifikasi  halal.  Pemerintah  yang  dalam  budaya Madura  dikenal  dengan  sebutan  rato  dan  ghuru  atau  ulama membuat  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan patuh mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. ( This article will discuss the application of halal certification for MSME products in the perspective of legal culture in Madura. Madurese people have  a  unique  and  strong  culture  in  upholding  principles.  The Madurese  community  is  a  religious  society,  obedient  and submissive  in  carrying  out  religious  orders,  in  this  case  Islam. This form of obedience to Islamic teachings is summarized in a popular expression, namely: "bhuppa', bhabhu', ghuru dan rato" (father, mother, teacher and government leader). This research is a field research that is descriptive qualitative. The results of this study  indicate  that  the  values  adhered  to  by  the  Madurese community in the form of obedience and obedience to "bhuppa', bhabhu',  ghuru,  and  rato"  (fathers,  mothers,  teachers  and
Moh. Karim, et al
146
government  leaders)  greatly  influence  the  legal  culture  of implementing  or  enforcing  halal  certification.  The  government, which in Madurese culture is known as rato and ghuru or ulemas, makes  micro,  small  and  medium  enterprises  in  the  Pademawu sub-district,  Pamekasan  district  comply  with  registering  halal certification for their products.)
Kata Kunci : Sertifikasi Halal, UMKM, Budaya Hukum

## Pendahuluan
Indonesia  mempunyai  jumlah  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan menengah (UMKM) yang sangat banyak, yaitu mencapai 64,2 juta atau  99,9  persen  dari  total  pelaku  usaha. 1 Dalam  sepuluh  tahun terakhir,  pertumbuhan  UMKM  mengalami  peningkatan  di  setiap tahunya dengan jumlah unit UMKM pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan  4,2  persen  dan  memberikan  kontribusi  terhadap  PDB Indonesia selama 3 tahun lebih dari 50%. 2 Setiap daerah di Indonesia tentunya  memiliki  potensi  sendiri-sendiri,  dan  banyak  UMKM  yang berkecimpung untuk mengelola potensi tersebut, misalnya di bidang kuliner. Salah satu daerah yang mempunyai potensi dan prospek yang baik di bidang kuliner adalah kabupaten Pamekasan.
Kabupaten  Pamekasan  dilihat  dari  sisi  potensi  perekonomian dapat dipetakan menjadi tiga area, area pengembangan tengah, selatan dan  utara. 3 Apabila  dipersempit  lagi  berdasarkan  besarnya  potensi industry  kecil  dan  menengah,  maka  yang  paling  besar  adalah  area selatan,  yaitu  berada  di  kecamatan  Pademawu.  Data  tentang  hal  itu ditunjukkan  oleh  banyaknya  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  di kecamatan  Pademawu  kabupaten  Pamekasan,  yaitu  sebanyak  1570 buah. 4 Kecamatan  Pademawu  kabupaten  Pamekasan  mempunyai produk unggulan dan khas, yaitu teri crispy. Ikan teri merupakan hasil
1 “Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel/Baca/13317/UMKM- Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.Html,” 2022.
2 Noer  Soetjipto, Ketahanan  UMKM  Jawa  Timur  Melintasi  Pandemic  Covid-19 (Yogyakarta: KMedia, 2020).
3 Soetjipto. 4 “Https://Disperindag.Pamekasankab.Go.Id/Pamekasan-Dalam-Angka- 2019/,” 2022.
Pademawu Pamekasan
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (2), 2022: 145-166
komoditas pesisir selatan Pamekasan. Produk olahan teri crispy tidak hanya diminati oleh konsumen lokal akan tetapi juga pasar Jepang. 5
Potensi  yang  besar  tentunya  harus  juga  dibuktikan  dengan adanya jaminan kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Salah  satu  bentuk  jaminan  yang  dimaksud  adalah  bahwa  produk UMKM  tersebut  sudah  mendapatkan  sertifikat  halal.  Adapun kewajiban  untuk  mendaftar  dan  mendapatkan  sertifikat  halal  diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk mengeefektifkan Undang-undang Jaminan Produk Halal Kementerian  Agama  membentuk  sebuah  Lembaga,  yaitu  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH).  Lembaga  ini mempunyai  tugas  utama,  yaitu  agar  seluruh  produk,  terutama makanan  dan  minuman,  di  Indonesia  dijamin  kehalalannya.  Tujuan utama dari adanya sertifikat halal adalah untuk memberikan jaminan perlindungan  konsumen  muslim,  yaitu  dengan  adanya  kepastian kehalalan  produk  yang  dibuktikan  dengan  adanya  sertifikat.  Selain tujuan  utama  berupa  kewajiban  bersertifikat  halal,  ternyata  produk yang  sudah  mendapatkan  sertiifkat  halal  mempunyai  keunggulan, berupa peningkatan nilai jual produk. Dengan demikian diharapkan adanya  sertifikat  halal  dapat  menaikkan  pendapatan  produk  pelaku usaha  lokal  sehingga  dapat  bersaing  baik  secara  nasional  maupun internasional, mengingat halal life style masih menjadi tren global. 6 Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang menyebutkan  bahwa  “Produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib    bersertifikat  halal”. Adapun  berdasar  pada  pasal  67  Undang-undang  Jaminan  Produk Halal  dinyatakan  bahwa  para  pelaku  usaha  wajib  mendapatkan sertifikat  halal  untuk  produk-produknya  adalah  lima  tahun  setelah Undang-undang  Jaminan  Produk  Halal  disahkan.  Apabila  mengacu pada  pasal  67  Undang-undang  Jaminan  Produk  Halal,  maka  pada tahun 2019 semua produk di Indonesia harus sudah bersertifikat halal,
5 “Https://Dkp.Jatimprov.Go.Id/Index.Php/2019/06/24/Potensi-Teri-Crispy- Pamekasan/,” 2022.
6 Galuh Widitya Qomaro, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor  Pangan  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian  Lokal  Melalui  Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan,” Jurnal Pangabdhi 5, no. 2 (2019).

## Moh. Karim, et al
148
termasuk  produk  teri  crispy  yang  diproduksi  oleh  UMKM  di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.
Kajian tentang sertifikasi halal yang sudah dilakukan antara lain adalah:  implementasi  sertifikasi  halal  di  Pamekasan. 7 Penelitian  ini mengkaji respon  pelaku UMKM Produk  Makanan tentang kewajiban melakukan sertifikasi produk hal serta implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun  2014 di Kabupaten Pamekasan. Zain, H. A., Wiryani, F.,  &  Hasanah,  I.  Membahas  tentang  Kesadaran  Hukum  Sertifikasi Halal  Pelaku  Usaha  Rumah  Makan  di  Kota  Malang,  hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum untuk mengurus sertifikat  halal  masih  belum  maksimal. 8 Rafif  Alviadi,  Tatty  Aryani Ramli meneliti tentang Efektivitas Ketentuan Tentang Sertifikasi Halal Dalam  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  Untuk  Mewujudkan Produk Pangan Home Industry Yang Bersertifikat Halal. Berdasarkan penelitian  itu  masih  banyak  pelaku  usaha  yang  belum  melakukan sertifikasi  halal  dikarenakan  kurangnya  peran  pemerintah  dalam memberikan sosialisasi, edukasi dan pendampingan untuk mendaftar sertifikat  halal. 9 Fajar,  Achmad  Badarus  Syamsi  dan  Adiyono  pada tahun 2021 meneliti tentang Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan  Pendapatan  Melalui  Pengelolaan  Sertifikasi  Halal  di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa  masih  belum  ada  sinergi  antara  BUMDes  dan  UMKM  jamu untuk mendaftaran sertifikasi halal, selain itu penelitian tersebut juga menunjukkan  bahwa  baru  ada  satu  UKM  jamu  yang  sudah memperoleh sertifikat halal di daerah Bangkalan. 10 Cita Ayu Alfioni
7 Mukarom  Slamet  Riyadi  and  Achmad  Badarus  Syamsi,  “Respon  Umkm Produk  Makanan  Terhadap  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang  Jaminan  Produk  Halal  Di  Kabupaten  Pamekasan,” Kaffa:  Jurnal  Fakultas Keislaman 2, no. 2 (2021). 8 H. A. Zain, F. Wiryani, and I Hasanah, “KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL  PELAKU  USAHA  RUMAH  MAKAN  DI  KOTA  MALANG,” Indonesia  Law Reform Journal 1, no. 1 (2021).
9 Rafif  Alviadi  and  Tatty  Aryani  Ramli,  “Efektivitas  Ketentuan  Tentang Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Untuk Mewujudkan Produk Pangan Home Industry Yang Bersertifikat Halal,” Prosiding Ilmu Hukum 7, no. 2 (2021). 10 Fajar, Achmad Badarus Syamsi, and Adiyono, “Sinergi BUMDes Dan UMKM Jamu  Guna  Meningkatkan  Pendapatan  Melalui  Pengelolaan  Sertifikasi  Halal  Di
Pademawu Pamekasan
Wenovita meneliti tentang penegakan hukum sertifikasi halal rumah potong  hewan,  hasilnya  adalah  penegakan  hukum  sertifikasi  halal rumah  potong  hewan  masih  kurang  optimal,  sehinggan  diperlukan penegakan hukum preventif berupa pengawasan dan represif berupa pemberian sanksi. 11
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  belum  ada  penelitian  yang membahas  mengenai  penerapan  sertifikasi  halal  produk  UMKM dalam  perspektif legal  culture atau  budaya  hukum . Konsep  budaya hukum  diperkenalkan,  oleh  Lawrence  Friedman  pada  tahun  1975, sebagai  sarana  untuk  menekankan  fakta  bahwa  hukum  paling  baik dipahami  dan  digambarkan  sebagai  suatu  sistem,  produk  dari kekuatan sosial, dan dirinya sendiri merupakan saluran dari kekuatan yang sama. Meskipun hukum adalah budaya hukum dan kesadaran hukum  secara  umum  dipahami  sebagai  seperangkat  aturan  atau norma, tertulis atau tidak tertulis, tentang perilaku, tugas dan hak yang benar  dan  salah. 12 Menurut  Friedman,  gagasan  konvensional  ini mengandung banyak independensi dan kekuatan hukum dalam teks, namun  menghilangkan  kekuatan  dan  prediktabilitas  hukum  dalam praktik. Untuk memajukan studi ilmiah sosial tentang hukum dalam tindakan,  Friedman  mengadopsi  model  sistem  sebagai  sekumpulan struktur  yang  memproses  input  (permintaan  dan  sumber  daya)  dari lingkungan  tempat  ia  mengirimkan  output (fungsi)  dalam lingkaran umpan  balik  rekursif  yang  berkelanjutan.  Dia  mengidentifikasi  tiga komponen utama dari sistem hukum: (a) kekuatan sosial dan hukum yang, dalam beberapa cara, menekan dan membuat hukum; (b) hukum itu  sendiri—struktur  dan  aturan;  dan  (c)  dampak  hukum  terhadap perilaku di dunia luar. pada dasarnya dari mana hukum berasal dan apa yang dicapai adalah studi sosial tentang hukum. 13
Konsep  budaya  hukum  sebagaimana  dipaparkan  di  atas menurut  penulis  menarik  untuk  dikaji  dikarenakan  masyarakat Madura  mempunyai  budaya  yang  unik  dan  kuat  dalam  memegang
Kabupaten Sampang Dan Bangkalan,” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 4, no. 1 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.5457. 11 Cita  Ayu  Alfioni  Wenovita,  “Penegakan  Hukum  Sertifikasi  Halal  Rumah Potong Hewan,” Jurist-Diction 4, no. 4 (2021).
12 Lawrence  M.  Friedman, The  Legal  System:  A Social  Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
13 Friedman.

## Moh. Karim, et al
prinsip.  Ciri-ciri    karakter  yang  melekat  kuat  adalah  bahwa masyarakatnya  bersifat  ekspresif, terbuka, spontan, dan menghormati serta  menjunjung  tinggi  nilai-nilai    kesopanan.    Selain  hal  tersebut, gambaran masayarakat Madura adalah masyarakat yang religius, taat dan patuh dalam melaksanakan perintah agama, dalam hal ini adalah agama  Islam.  Manifestasi  ketaatan  pada  ajaran  agama    Islam    ini terangkum pada  ungkapan  yang  popular yaitu: “bhuppa’, bhabhu’, ghuru, dan rato”(ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan). 14

## Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Sifat  penelitian  yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tujuan dari metode penelitian ini adalah  untuk  mendeskripsikan  serta  menjawab  terkait  legal  culture masyarakat  Madura  dalam  merespons  adanya  kewajiban  sertifikasi halal. Dari metode ini akan membuktikan gambaran mengenai respons masyarakat  Madura  tentang  adanya  sertifikasi  halal,  sehingga nantinya  peneliti  dapat  melihat  hal  tersebut  dalam  persepktif  legal culture. 15 Dalam hal ini data primer didapatkan dari para pelaku Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  dengan  produk  makanan  di  Kabupaten Pamekasan  serta  Dinas  terkait  yaitu  Dinas  Penelitian  dan Perdagangan.  Lokasi  penelitian  beberapa  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) di kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan  Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan.  Analisis  data  menggunakan  analisis  data  kualitatif, dianalisis  secara  deskriptif  analitis,  yaitu  respons  dari  data  primer dideskripsikan  kemudian  akan  dianalisa  secara  induktif  untuk mengambil kesimpulan.

## Konsep Budaya Hukum
Friedman  memilih  frase  budaya  hukum  untuk  menamai kekuatan  sosial  yang  terus-menerus  bekerja  pada  hukum,  bagian- bagian  dari  budaya  umum  seperti  kebiasaan  berpendapat,  cara
14 Moh.  Hefni,  “Bhuppa’-Bhabhu’-Ghuru-Rato  (Studi  Konstruktivisme- Strukturalis  Tentang  Hierarkhi  Kepatuhan  Dalam  Budaya  Masyarakat  Madura),” Karsa 11, no. 1 (2017): 13. 15 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
Pademawu Pamekasan
bertindak  dan  berpikir,  yang  mengarahkan  kekuatan  sosial  ke  arah atau  menjauhi  hukum.  Sebagai  istilah  analitik,  budaya  hukum menekankan pada peran yang diambil begitu saja dan tindakan yang akrab  yang  beroperasi  pada  dan  dalam  interaksi  sistem  hukum  dan lingkungannya. Sebagai istilah deskriptif, ia mengidentifikasi sejumlah fenomena terkait: pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap sistem hukum,  serta  pola  perilaku  sehubungan  dengan  sistem  hukum.  Ini termasuk  penilaian  tentang  keadilan hukum,  legitimasi,  dan  utilitas. Sejauh Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum bahwa pola sikap dan perilaku dapat dilihat dalam suatu populasi dan bervariasi dari satu kelompok atau negara ke negara lain, adalah mungkin, katanya, untuk berbicara  tentang  budaya  hukum  kelompok,  organisasi,  atau  negara bagian. 16 Sebagai  contoh  variasi  dalam  budaya  hukum,  Friedman membedakan  budaya  hukum  internal  para  profesional  yang  bekerja dalam  sistem  dari  budaya  hukum  eksternal  warga  negara  yang berinteraksi dengan sistem. Sebagai `gagasan, nilai, harapan, dan sikap terhadap hukum dan lembaga hukum, yang dipegang oleh beberapa publik  atau  sebagian  publik,  budaya  hukum  dimaksudkan  untuk menyebutkan  serangkaian  fenomena  yang  pada  prinsipnya  dapat diukur. 17
Meskipun  tidak  pernah  berteori  secara  terperinci  dan dirumuskan  kembali  beberapa  kali  selama  bertahun-tahun  sebagai konsep  umum  lebih  dari  seperangkat  indikator  terukur,  konsep budaya  hukum  berguna  sebagai  cara  untuk  mengurutkan  berbagai fenomena ke dalam satu kategori yang sangat umum. 18 Bagi mereka yang mencoba mengukur variasi dalam budaya hukum, indikatornya mencakup beragam fenomena seperti tingkat litigasi dan infrastruktur kelembagaan 19 ;  tingkat  kejahatan, 20 atau  asumsi  tentang  siapa  yang harus  menggunakan  sistem  hukum  dan  kapan. 21 Bisa  ditebak,
16 Gunawan.
17 L M Friedman, “The Concept of Legal Culture: A Reply,” in Comparing Legal Cultures , ed. Nelken D, 1997.
18 Friedman.
19 Blankenburg E, “Civil Litigation Rates as Indicators for Legal Cultures,” in Comparing Legal Cultures , ed. Nelken D, 1997.
20 Miyazawa  S, Taking  Kawashima  Seriously:  A  Review  of  Japanese  Research  on Japanese Legal Consciousness and Disputing Behavior (Law and Society Review, 1987).
21 Ferrarese M R, “An Entrepreneurial Conception of the Law? The American Model through Italian Eyes,” in Comparing Legal Cultures , ed. Nelken D, 1997.

## Moh. Karim, et al
152
perdebatan  telah  muncul  di  antara  para  peneliti  yang  mencoba menggunakan  konsep  tersebut  dalam  proyek-proyek  empiris. 22 Kesenjangan yang paling persisten tampaknya ada di antara mereka yang  menggunakan  budaya  sebagai  konsep  analitik  dalam  teori hubungan  sosial  yang  lebih  berkembang,  dan  mereka  yang memandang  budaya  hukum  sebagai  fenomena  yang  konkret  dan terukur. Mereka yang berusaha menggunakan konsep tersebut sebagai fokus penelitian komparatif bergerak cepat menuju pengukuran dan konsep yang lebih terbatas. Bagi beberapa peneliti ini, ketika konsep budaya  hukum  digunakan  dengan  spesifisitas  yang  tidak  memadai, perbedaan  antara  semua  budaya  dan  budaya  hukum  menjadi  tidak jelas, dan apa yang dimaksud dengan hukum tampaknya terlalu sering diasumsikan dan tidak terdefinisi. 23
Beberapa peneliti bersikeras bahwa budaya hukum adalah yang diproduksi dan dipelajari paling efektif di antara para pelaku hukum profesional,  sementara  yang  lain  bersikeras  bahwa  definisi  sempit seperti itu mengingkari kegunaan teoritis dari konsep budaya hukum sebagai cara untuk menandai hubungan yang tak terhindarkan antara hukum  dan  kehidupan  sehari-hari,  lingkaran  umpan  balik  yang dikemukakan  Friedman  dalam  gagasannya  tentang  sistem  hukum. Cotterrell  telah  menghasilkan  salah  satu  kritik  konsep  yang  paling berkelanjutan.  Ia  menegaskan  bahwa  setiap  Budaya  Hukum  dan Kesadaran  Hukum  tentang  pranata  hukum  dan  sifat  konseptualnya perlu  dipahami  dalam  kaitannya  dengan  kondisi  sosial  yang melahirkannya.  Dalam  pengertian  ini,  hukum  memang  merupakan ekspresi  dari  budaya.  Meskipun  demikian,  Cotterrell  tidak  mau menerima  konsep  budaya  hukum  yang  membuatnya  tidak  dapat dibedakan  dari  bentuk  kontrol  sosial  atau  tatanan  normatif  lainnya; sebaliknya, ia mencari jalan tengah yang mengakui pengaruh budaya pada dan dari hukum tetapi tetap mempertahankan pengakuan atas kekhasan bentuk dan doktrin hukum.
Sampai  batas  tertentu,  perdebatan  sosiolegal  mereproduksi kontroversi  di  antara  para  antropolog  dan  sosiolog  tentang  konsep budaya  secara  umum.  Masalah  yang  paling  penting  kurang  empiris daripada teoretis. Masalah pengukuran berasal dari argumen teoritis.
22 Nelken D, Comparing Legal Cultures (Brookfield: Dartmouth, 1997).
23 E, “Civil Litigation Rates as Indicators for Legal Cultures.”
Pademawu Pamekasan
Bagaimana budaya hukum terbukti dan terukur, namun menyebar dan abstrak;  apa  pentingnya  penjelasan  kausal  dibandingkan  dengan deskripsi  dan  pemahaman  interpretatif  dalam  menghasilkan  studi ilmu  sosial  hukum;  seberapa  sentral  doktrin  hukum  formal  dalam memahami  partisipasi,  dukungan,  dan  konsekuensi  hukum? Penelitian  kontemporer  tentang  kesadaran  hukum  membahas pertanyaan-pertanyaan ini. 24

## Makna  dan  Penegakan  Hukum  dalam  Konteks  Budaya  Hukum
Sertifikasi Halal di Madura
Satjipto  Rahardjo  memberikan  penjelasan  tentang  pandangan seorang  filosof  Yunani  kuno  bernama  Cicero  yang  pernah  berkata, “Ubi societas, ibi ius.” Artinya, "Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum."  Ungkapan  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  pada  dasarnya selalu  muncul  sejak  pertama  kali  masyarakat  ada  yang  ditandai dengan  adanya  benturan  kepentingan. 25 Itu  hanyalah  pernyataan sederhana bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup di luar  keteraturan.  Namun,  dia  tidak  berbicara  tentang  kompleksitas antara  "societas"  dan  "ius".  Betapa  intensif  dan  rumitnya  hubungan keduanya tidak tergambarkan. 26 Norma dasar atau tertinggi terdapat dalam masyarakat, dan norma tersebut merupakan karya yang paling menonjol  dan  kuat  pada  anggota  masyarakat.  Norma  yang  ada  di masyarakat Madura pun demikian, keteraturan yang ada merupakan wujud  dari  implementasi  terhadap  nilai-nilai  seperti  penghormatan dan ketataan terhadap bhuppa’, bhabhu’, ghuru, dan rato.
Parsons  berpendapat  bahwa  yang  disebut  norma  adalah gambaran  tertulis  dari  rangkaian  tindakan  nyata  yang  dipandang sebagai sesuatu yang diinginkan. Kehadiran hukum dalam masyarakat tidak hanya didorong oleh keharusan sosial tetapi karena tugas yang harus  diembannya.  Secara  sosiologis,  hukum  penting  karena mengandung kumpulan nilai, aturan, dan pola perilaku yang berkisar
24 Cotterrell R, “The Concept of Legal Culture.,” in Comparing Legal Cultures , ed. Nelken D, n.d. 25 Derita P Rahayu, “Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law)Dalam Menjawab Kebutuhan Global,” Progresif: Jurnal Hukum 12, no. 1 (1987).
26 S Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Jakarta: Kompas, 2007).
Moh. Karim, et al
154
pada kebutuhan dasar manusia secara integratif. 27 Hukum diciptakan untuk  manusia,  maka  hukum  selalu  mempengaruhi  berbagai komponen yang ada di sekitar manusia, dengan kata lain hukum tidak bergerak  dalam  ruang  hampa  yang  bebas  nilai.  Suatu  aturan  dibuat atau dikeluarkan tentunya dengan muatan harapan yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum sebagai pemegang peran. Penerapan dan penegakan  sertifikasi  halal  akan  dipengaruhi  oleh  nilai  dan  budaya yang ada dimasyarakat tersebut. Berarti peran budaya hukum dalam penegakan  penerpaan  sertifikasi  halal  di  Pamekasan  sangat  urgen pengaruhnya.
Dengan  demikian,  bekerjanya  ekspektasi  tersebut  tidak  hanya ditentukan  oleh  adanya  regulasi  berupa  Undang-undang  Jaminan Produk Halal, tetapi juga oleh beberapa faktor lainnya. Faktor-faktor yang  menentukan  bagaimana  tanggapan  yang  akan  diberikan  oleh para pemangku kepentingan meliputi: (1) sanksi yang terkandung di dalamnya,  (2)  kegiatan  lembaga  penegak  hukum,  dan  (3)  semua kekuatan  sosial  dan  politik,  dan  pihak lain  yang  menjalankan  peran tersebut. Hukum tidak hanya dipahami sebagai bangunan peraturan, tetapi  juga  sebagai  bangunan  gagasan,  budaya  dan  cita-cita.  Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan  dan  prosedur  yang  semuanya  berarti  bebas  nilai.  Hukum dipandang  secara  fungsional  terkait  dengan  upaya-upaya  untuk menjaga  kelangsungan  kehidupan  bermasyarakat,  seperti  menjaga perdamaian,  menyelesaikan  perselisihan,  dan  menghilangkan penyimpangan.  Secara  singkat,  hukum  menjaga  ketertiban  dan melakukan kontrol. Jika dikaitkan dengan proses pembuatan sampai dengan pelaksanaannya, hukum harus dilihat dalam kaitannya dengan bekerjanya  hukum  sebagai  pranata  sosial,  sehingga  pembuatan  dan pelaksanaan  hukum  dilihat  sebagai  fungsi  masyarakat  yang  sarat dengan  nilai. 28 Oleh  karenanya  diperlukan  sebuah  peraturan  yang bersifat  preventif  sebagai  bentuk  pengawasan  dari  Lembaga  terkait
27 I  Dewa  Gede  Atmadja  and  I  Nyoman  Putu  Budiartha, Teori-Teori  Hukum (Malang: Setara Pres, 2018).
28 Esmi  Warassih, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis (Semarang:  PT Suryandaru Utama, 2005).
Pademawu Pamekasan
sertifikasi halal 29 dan represif sekaligus sebagai bentuk ketegasan bagi para pelaku usaha yang mau mengurus sertifikasi halal. 30 Hukum dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam  melindungi  hak-hak  manusia.  Menurut  Seidman,  kekuatan sosial  sangat  mempengaruhi  proses  berjalannya  hukum  mulai  dari tahap  pembuatan  undang-undang,  pelaksanaannya,  hingga  sampai pada  peran-peran  yang  diharapkan.  Kekuatan  sosial  mulai  bekerja pada  tahap  penciptaan  dan  akan  terus  berusaha  masuk  dan mempengaruhi  setiap  proses  legislasi  secara  efektif  dan  efisien. Kemudian,  peraturan  yang  dikeluarkan  membuahkan  hasil  yang diinginkan,  tetapi  efeknya  tergantung  pada  kekuatan  sosial  yang mengelilinginya. 31 Kekuatan sosial ini di Madura berada pada norma yang disampaikan oleh pihak yang dihormati seperti ulama dan para tokoh lainnya termasuk para pejabat daerah.
Hukum  sebagai  institusi  yang  bekerja  dalam  masyarakat setidaknya  memiliki  tiga  perspektif  dan  fungsi.  Pertama,  perspektif kontrol  sosial  hukum  adalah  salah  satu  konsep  yang  paling  umum digunakan  dalam  studi  sosial.  Dalam  perspektif  ini,  fungsi  utama sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan  memelihara  keteraturan  sosial  dalam  suatu  sistem  sosial.  Oleh karena  itu,  Berger  dengan  tepat  berpendapat  bahwa  tidak  ada masyarakat  yang  dapat  hidup  secara  permanen  tanpa  kontrol  sosial dari hukum sebagai sarananya. Agar hukum dapat menjalankan fungsi kontrol  tersebut,  terdapat  empat  syarat  fungsional  suatu  sistem hukum; (1) masalah dasar legitimasi yang menyangkut ideologi yang menjadi  dasar  penataan  aturan  hukum,  (2)  masalah  dan  kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan dan proses hukum, (3) masalah  sanksi  dan  lembaga  yang  menerapkan  sanksi;  (4)  masalah kewenangan  penegakan  hukum.  Kedua,  perspektif  rekayasa  sosial merupakan  tinjauan  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  pejabat (perspektif  pejabat  hukum)  untuk  memperbanyak  sumber-sumber kekuasaan  yang  dapat  dimobilisasi  dengan  menggunakan  hukum sebagai mekanismenya. Berkenaan dengan fungsi hukum, khususnya
29 Dalam hal ini adalah BPJPH 30 Wenovita, “Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan.” 31 William J. Chambliss and Robert B. Seidman, Law, Order and Power (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971).

## Moh. Karim, et al
fungsi rekayasa sosial, dewasa ini yang diharapkan adalah melakukan upaya-upaya  untuk  menggerakkan  masyarakat  agar  berperilaku sesuai  dengan  cara-cara  baru  untuk  mencapai  suatu  keadaan masyarakat  yang  dicita-citakan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut diperlukan  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  mengandung  nilai- nilai,  pandangan  dan  sikap  yang  mempengaruhi  jalannya  hukum, yang  menurut  Lawrence  M.  Friedman  disebut  dengan  budaya hukum. 32 Kesadaran  hukum  yang  terbangun  di  antara  para  pelaku usaha  teri  crispy  pada  awalnya  sudah  terbangun  dengan  baik,  akan tetapi  dikarenakan  adanya  kekecewaan  terhadap  dinas  akhirnya membuat  Sebagian  pelaku  usaha  merasa  berat  untuk  mengurus sertifikasi  halal.  Kekecewaan  itu  muncul  disebabkan  oleh  berkas persyaratan yang pernah dikumpulkan oleh para pelaku usaha tidak terkelola dengan baik, sehingga Ketika dibutuhkan untuk mengurus sertifikasi lagi berkas tersebut tidak ada dalam arsip dan para pelaku diminta  untuk  mengumpulkan  dan  mengisis  formulir  Kembali. 33 Kinerja  yang  tidak  efisien  dan  efektif  seperti  ini  menjadikan  legal culture yang pada awalnya terbangun dengan baik menjadi terkendala.
Hukum  sebagai  sarana  masyarakat  rekayasa  melibatkan penggunaan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pembuat  undang- undang  untuk  mempengaruhi  peran  yang  dimainkan  oleh  anggota masyarakat  dan  pejabat.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  upaya pemanfaatan  hukum  sebagai  sarana  rekayasa  masyarakat  adalah kegiatan  aparat  yang  menerapkan  sanksi.  Tindakan  pejabat  yang mengajukan sanksi adalah dasar untuk setiap upaya untuk membawa perubahan  yang  efektif  dalam  masyarakat  dengan  menggunakan hukum  sebagai  sarana.  Untuk  masing-masing  pejabat  tersebut,  ada seperangkat  tujuan  untuk  jabatannya  masing-masing,  dan  ada  juga norma yang menentukan bagaimana mereka harus bertindak. Hukum tertulis dibuat untuk diterapkan dalam masyarakat karena merupakan cita-cita  hukum.  Akibatnya,  hukum  dapat  diwujudkan  semaksimal mungkin  dalam  kenyataan.  Dengan  kata  lain,  antara  hukum  dalam kitab dan hukum dalam perbuatan tidak boleh jauh berbeda meskipun keinginan hukum dalam kitab dengan hukum dalam fakta yang sama
32 Lawrence  M.  Friedman, The  Legal  System:  A Social  Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1987).
33 “Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh,” (n.d.).
Pademawu Pamekasan
persis hanyalah angan-angan belaka. Dengan anggapan bahwa hukum tertulis  adalah  hukum  yang  ideal,  maka  kesenjangan  antara  hukum tertulis dengan kenyataan merupakan indikasi adanya masalah dalam penegakan  hukum  atau  efektifitasnya  yang  merupakan  upaya  dan proses  yang  dilakukan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada pemerintah  dan  aparaturnya  atau  kepada  pihak  lain.  pihak  yang didelegasikan. Hukum  yang  tidak  efektif  tentu akan  mempengaruhi tujuan  yang  ingin  dicapai.  Hukum  dapat  dikatakan  efektif  apabila perilaku  manusia  dalam  masyarakat  sesuai  dengan  apa  yang  telah ditentukan  dalam  aturan  hukum  yang  berlaku.  Paul  dan  Dias mengajukan lima  syarat  yang harus  dipenuhi  untuk  mengefektifkan suatu undang-undang: a. Mudah atau tidaknya makna aturan hukum untuk  dipahami  dan  dipahami;  b.  Sejauh  mana  masyarakat  dalam masyarakat  mengetahui  isi  dari  aturan-aturan  hukum  yang bersangkutan; c. mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif; d. adanya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  tidak  hanya  mudah dijangkau  dan  diakses  oleh  setiap  anggota  masyarakat  tetapi  juga cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa; e. Adanya pendapat dan pengakuan yang merata di antara anggota masyarakat bahwa aturan hukum mampu berlaku efektif. 34 Menurut  Phillip  Selznick, 35 tahapan  perkembangan  penegakan hukum adalah; 1. Tahap/diseminasi primitif; hukum mulai ditembus dan diganggu dari keterasingannya oleh perspektif sosiologis dengan memperkenalkan  pembenaran  sosiologis  yang  mendasar  dan  umum ke  dalam  kajian  hukum.  2.  Tahap  keterampilan  sosiologis;  tindakan sosiologis bukan sekedar upaya demonstrasi dan teoritis tetapi sudah mulai  masuk  ke  dalam  eksplorasi  dan  penelitian  mendalam  dengan menggunakan metode sosiologis. 3. Tahap otonomi dan kematangan intelektual;  para  ahli  kembali berbicara  tentang teori  sosiologi  tetapi pada  tingkat  yang  sangat  dalam.  Kemudian,  agar  suatu  undang- undang  dapat  berdaya  guna  dan  dapat  mencapai  tujuannya,  maka beberapa  unsur  pokok  dalam  undang-undang  harus  berjalan  atau berfungsi  dengan  baik,  yaitu: a.  Aturan  hukum  harus  lengkap  dan
8 34 Hari Chand, Modern Jurisprudence (Kuala Lumpur: International Law Books Sevices, 1994).
35 Philippe  Nonet  and  Philip  Selznick, Law  and  Society  in  Transition :  Toward
Responsive Law (New York: Routledge, 2017).
Moh. Karim, et al
158
mutakhir; Berikut adalah pengaturan terkait dengan sertifikasi halal di Indonesia:
Table 1: Pengaturan Sertifikasi Halal No Jenis Peraturan Nomor dan Tahun Tentang 1 Undang-undang 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal 2 Undang-undang 11 Tahun 2020 Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2021 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 4 Peraturan Menteri Agama 26 Tahun 2019 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 5 Peraturan Menteri Agama 8 Tahun 2021 Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Jaminan Produk Halal 6 Peraturan Menteri Agama 13 Th 2022 Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal & Penyelia Halal 7 Peraturan Menteri Keuangan 57 Tahun 2021  Tarif Layanan BLU BPJPH Pada Kemenag 8 Keputusan Menteri Agama 982 Tahun 2019 Layanan Sertifikasi Halal 9 Keputusan Menteri Agama 748 tahun 2021 Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal 10 Keputusan Menteri Agama 1360 Tahun 2021 Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal 11 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 33 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban
Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang
Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha 12 san Kepala Keputu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 133 Tahun 2022 Tata Cara Permohonan Perubahan Data pada Sertifikat Halal
Pademawu Pamekasan

## Sumber: diolah berdasarkan kreasi penulis
Apabila  dilihat  dari  berbagai  peraturan  di  atas  menunjukkan bahwa  peraturan  pelaksana  dan  peraturan  teknis  terkait  sertifikasi halal sudah termasuk lengkap, karena selain ada undang-undang juga ada  peraturan  Menteri,  keputusan  Menteri  dan  keputusan  Lembaga terkait yakni BPJPH.
Penegakan  hukum  harus  berjalan  dengan  baik  dan  adil;  c. Penegakan  hukum  harus  bekerja  dengan  tulus,  imajinatif  dan  tidak memihak;.  Berdasarkan  data  dari  BPJPH  berikut  adalah  capaian sertifikasi  semala  lima  tahun  terakhir:  tercatat  sebanyak 749.971 produk  sudah  tersertifikasi  halal. 36 Terdapat  2  (dua)  paradigma tentang penerapan hukum sertifikasi halal dalam menghadapi sebuah proses pergeseran dari hukum yang lama menuju hukum yang baru. Paradigma  pertama  adalah voluntary ,  dalam  paradigma  ini  dimana dalam  melakukan  pendaftaran  sertifikasi  halal  hanya  perlu memerlukan adanya kesadaran dari pelaku usaha, Adapun lembaga terkait  bersifat  diam  serta  bukan  merupakan  suatu  kewajiban mengikat, namun hanya bersifat suka rela. Dalam realita di lapangan paradigma  ini  masih  berlaku  hingga  sekarang.  Masalahnya,  jika paradigma  ini  masih  terus  saja  di  pertahankan,  maka  akan  banyak pihak  yang  menjadi  korban  dari  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha,  terutama  konsumen.  Berdasarkan  penelitian,  masih banyak pelaku usah yang belum paham terkait kewajiban sertifikasi halal. Hal ini merupakan sebuah bentuk pengingkaran pelaku usaha terhadap norma hukum tentang kewajiban sertifikasi halal. 37
Paradigma  kedua  adalah mandatory ,  dimana  hukum  mengenai sertifikasi  halal  bersifat  wajib,  dan  hendak  diijtihadi  dengan  cara melakukan  konstruksi  hukum  terhadap  Undang-Undang  jaminan produk  halal.  Hal  ini  akan  memberikan  konsekuensi  bahwa  hukum harus  memiliki  landasan  baru  dan  perlu  meletakan  sebuah  kaidah hukum baru sebagai dasar kewajiban sertifikasi halal, 38 yaitu dengan keluarnya  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2014  tentang  jaminan
36 “Https://Kemenag.Go.Id/Read/Lima-Tahun-Bpjph-Ini-Capaian-Jaminan- Produk-Halal-Di-Indonesia-Am6vw,” 2022.
37 Ardiansyah  M.  Jamil,  “Analisis  Yuridis  Kewenangan  Majelis  Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” Jurnal Ilmiah UIN Sumatera Utara , 2016. 38 Jamil.

## Moh. Karim, et al
produk halal yang menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk  yang  beredar  di  Indonesia  serta  adanya  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja,  yang kemudian  mengatur juga  menegenai  sertifikasi  halal  yang  menjadi  dasar  penegasan  dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014.
Budaya  hukum  dan  kesadaran  masyarakat  harus  mendukung penegakan hukum; e. Reward/punishment harus efektif, preventif dan represif.  terkait  dengan  penegakan  hukum  pelaksanaan  sertifikasi halal  termasuk  pengawasannya  masih  belum  maksimal  dikarenakan dari  kementerian  sendiri  masih  pada  tahap  pelatihan  pengawas jaminan  produk  halal,  sehingga  sanksi  bagi  yang  belum  melakukan sertifikasi  halal  dan  yang  melanggar  ketentuan  peraturan  sertifikasi halal  pun  masih  belum  terlaksana  dikarenakan  pengawas  jaminan produk halal sebagai perpanjangan tangan BPJPH masih pada tahap pelatihan.
Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mendaftarkan produknya  untuk  mendapat  sertifikat  halal  di  Kec.  Pademawu mendapat  fasilitas  dari  pemerintah  Kabupaten  Pamekasan.  Dalam hal ini terdapat dua dinas yang pernah memberikan bantuan yaitu Dinas Perikanan dan Disperindag Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2019  ada  10  UMKM  yang  dibantu  proses  sertifikasinya  oleh  Dinas Perikanan mulai dari awal sampai terbitnya sertifikat halal. 39 Sementara Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  kab.  Pamekasan  memberikan fasilitas setiap tahun membiayai biaya sertifikasi sebanyak 5 UMKM. Selain  membiayai  pihak  disperindag  juga  akan  memberikan pendampingan mengurus sertifikat halal sampai selesai. 40 Program fasilitas sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  kabupaten  Pamekasan mengalami beberapa kendala. Di satu sisi pihak dinas merasa kesulitan melakukan  pendampingan  karena  beberapa  kali  ketentuan administrasi  dan  birokrasi  mengalami  perubahan.  Di  sisi  lainnya, pihak disperindag merasa pihak UMKM yang dibantu dalam proses
39 “Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh.” 40 “Wawancara  Dengan  Ibu  Icha,  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan Kabupaten Pamekasan,” (n.d.).
Pademawu Pamekasan
sertifikasi  halal  tidak  kooperatif  dalam  melengkapi  data  yang disyaratkan. 41
Dukungan  pemerintah  terhadap  proses  sertifikasi  sangat diharapkan oleh pelaku industri yang masih minim modal, pasar dan manajemennya.  Hal  ini  bisa  dijadikan  oleh  pemerintah-pemerintah kota  dan  kabupaten  lain  di  seluruh  Indonesia  untuk  mendongkrak jumlah  UMKM  yang  melakukan  sertifikasi  halal.  Sebagian  besar pemilik UMKM mengetahui kewajiban agar mendaftar sertifikasi halal. Selain  mendapat  pengetahuan  dari  sosialisasi  dinas  mereka  juga mendapat  informasi  tersebut  dari  sesama  pelaku  bisnis.  Bahkan mayoritas  pembeli  yang  berasal  dari  luar  propinsi  dan  luar  pulau mensyaratkan  produknya  harus  tersertifilasi  halal. 42 Oleh  karena  itu mereka  sangat  ingin  dibantu  dalam  proses  sertifikasi,  mulai  dari pendampingan proses dan pembiayaan.
Pada tahun 2019 ada UMKM yang telah mendapatkan sertifikat halal,  namun  UMKM  yang  bersangkutan  tidak  mencantumkan sertifikat  dalam  kemasan.  Mereka  tidak  mau  mengganti  kemasan, karena  kemasan  lama  yang  belum  ada  tulisan  sertifikat  halal  MUI masih ada banyak. Selain itu mereka tidak mau repot dan tidak mau mengeluarkan biaya lagi untuk kemasan yang baru. Walaupun proses sertifikasinya  dibantu  secara  gratis  oleh  pemerintah,  namun  untuk membuat  kemasan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  mereka  tidak mendapat  bantuan,  akhirnya  mereka  menghabiskan  kemasan  yang lama dulu. 43
Masa  berlaku  sertifikat  halal  yang  sebelumnya  dua  tahun, berdasarkan keputusan Dewan Halal MUI melakukan revisi berubah menjadi empat tahun. 44 Terkait dengan perpanjangan sertifikat halal, sebagian dari mereka tidak keberatan untuk melakukan itu. Karena manfaat  dari  adanya  sertifikat  halal  memang  sangat  penting  dalam dunia usaha. Mayoritas daerah yang meminta produk untuk dijual di
41 “Wawancara  Dengan  Ibu  Icha,  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan Kabupaten Pamekasan.”
42 “Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh.” 43 “Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh.” 44 DSN  MUI,  “Surat  Keputusan  Dewan  Halal  MUI  No.  Kep-49/DHN- MUI/V/2021 Tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia” (2021).
Moh. Karim, et al
162
daerah mereka mensyratkan adanya seertifikat halal, misalnya Bali dan Kalimantan. 45
Pada  dasarnya  UMKM  mengalami  kerugian  apabila  produk yang  sudah  terbit  sertifikatnya  namun  tidak  dicantumkan  dalam kemasannya yang menunjukkan adanya logo sudah tersertifikasi halal. Pencantuman  logo  halal  yang  resmi  sesungguhnya  dapat meningkatkan  omzet  serta  menaikkan  brand  merek  UMKM  yang bersangkutan. 46 Selain itu secara sosial agama, pencantuman sertifikat halal oleh UMKM dapat dijadikan media dakwah untuk mendorong UMKM  lain  melakukan  sertifikasi  halal  dan  menjadi  media  edukasi bagi  UMKM  lain  sekaligus  bagi  konsumen  yang  terbiasa mengkonsumsi produk tersebut. 47 Diantara pelaku usaha industri ada yang tidak mau untuk ikut sertifikasi dan sosialiasasi sertifikasi halal karena  menghabiskan  waktu  mereka  untuk  bekerja  dan  mereka merasa kehilangan waktu untuk mencari uang. 48 Hal ini menunjukkan rendahnya  pengetahuan  tentang  peraturan-  peraturan  hukum (law awarness), Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (law acquintance) , Sikap hukum (law attitude) , Perilaku hukum (legal behaviour).
Para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten Pamekasan pun masih banyak yang memahami bahwa sertifikasi halal bersifat Voluntary untuk masing-masing UMKM. Hal tersebut akibat kurangnya  informasi  yang  diperoleh  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  terkait  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal.  Padahal kewajiban  sertifikasi  halal  sudah  berlaku  pada  tahun  2019,  namun sampai dengan kurang lebih 2 (dua tahun) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal diundangkan, baru sebagian kecil  pelaku  usaha  yang  memasukkan  produknya  guna  mendapat sertifikasi halal.
Berkaitan dengan adanya regulasi baru, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperjelas dengan  PP  Nomor  29  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang
45 “Wawancara Dengan Pemilik UD Berkah Laut, Abd. Wadud,” (n.d.).
46 Akhmad Khalimy, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier Ikm Di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat,” Jurnal Et-Tijarie 5, no. 2 (2018). 47 Asri Wahyuningrum, Anasom, and Thohir Yuli Kusmanto, “Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah,” Jurnal Ilmu Dakwah 35, no. 2 (2015). 48 “Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh.”
Pademawu Pamekasan
Jaminan  Produk  Halal  masih  banyak  pelaku  usaha  yang  belum mengetahui, salah satunya adalah karena belum ada sosialisasi terkait regulasi  terbaru  ini  kepada  mereka.  Pemilik  usaha  mikro  kecil  dan menengah (UMKM) di Pamekasan yang sudah memperoleh sertifikat halal  mempunyai  pandangan  bahwa  sertifikasi  halal  merupakan sesuatu  hal  yang  sangat  penting.  Pelaku  usaha  juga  menjelaskan tentang  perbedaan  yang  sangat  signifikan  pada  sektor marketing/pemasaran,  lebih  tepatnya  ketika  produknya  belum mengantongi  sertifikasi  halal  dan  sesudah  mengantongi  sertifikasi halal.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan juga diketahui bahwa mereka yang memiliki sertifikasi halal adalah para pelaku usaha yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya dan pelaku usaha  yang  aktif  pada  forum-forum  dari  yang  diselenggarakan  oleh dinas  terkait.  Budaya  hukum  dalam  hal  penegakan  penerapan sertifikasi  halal  di  kec.  Pademawu  kabupaten  Pamekasan menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  para  pelaku  usaha  mikro  kecil dan  menengah  sudah  mematuhi  ketentuan  yang  disampaikan  oleh pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana nilai-nilai yang  dipegang  oleh  mereka  untuk  wajib  mentaati Rato. Terlepas kemudian  ada  yang  merasa  kecewa  dikarenakan  adanya  struktur hukum  yang  tidak  menyimpan  dengan  baik  berkas  kelengkapan pendaftaran sertifikasi halal dari UMKM.
Dalam  penyelenggaraannya,  terkait  pelaksanaan  kegiatan jaminan produk halal sudah seharusnya dianggap sebagai salah satu usaha  untuk  menterjemahkan  ketentuan-ketentuan  yang  bersifat transcendental ke  dalam  kehidupan  nyata.  Hal  tersebut  nantinya diharapkan  bisa  dijalankan  dan  diterapkan  dalam  dunia  nyata sehingga bisa memberikan nilai positif dan mewujudkan rahmat bagi alam semesta serta menjadikan kenyamanan bagi  konsumen. Berarti bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  tersebut  juga mematuhi apa yang disampaikan oleh ghuru atau para ulama yang ada di MUI. Dengan demikian budaya hukum penegakan sertifikasi halal di  Madura  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  yang  dipegang  oleh masyarakatnya yaitu mematuhi rato dan ghuru .
Penutup

## Moh. Karim, et al
Nilai-nilai  yang  dipegang  oleh  masyarakat  Madura  berupa mematuhi  dan  mentaati  “bhuppa’,  bhabhu’,  ghuru,  dan  rato”(ayah, ibu,  guru  dan  pemimpin  pemerintahan)  sangat  berpengaruh  pada budaya  hukum  penerapan  atau  penegakan  sertifikasi  halal. Pemerintah  yang  dipahami  sebagai rato dalam  budaya  Madura membuat  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  di  kecamatan Pademawu  kabupaten  Pamekasan  patuh  untuk  mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Selain sosok rato, ada pula peran dari ghuru atau para ulama yang memang mendukung adanya sertifikasi halal ini.

## Daftar Pustaka
Alviadi, Rafif, and Tatty Aryani Ramli. “Efektivitas Ketentuan Tentang Sertifikasi  Halal Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Untuk  Mewujudkan  Produk  Pangan  Home  Industry  Yang Bersertifikat Halal.” Prosiding Ilmu Hukum 7, no. 2 (2021).
Atmadja,  I  Dewa  Gede,  and  I  Nyoman  Putu  Budiartha. Teori-Teori
Hukum . Malang: Setara Pres, 2018.
Chambliss, William J., and Robert B. Seidman. Law, Order and Power . Reading,  Massachusetts:  Addison-Wesley  Publishing  Company, 1971.
Chand, Hari. Modern Jurisprudence . Kuala Lumpur: International Law Books Sevices, 1994.
D, Nelken. Comparing Legal Cultures . Brookfield: Dartmouth, 1997.
E,  Blankenburg.  “Civil  Litigation  Rates  as  Indicators  for  Legal Cultures.” In Comparing Legal Cultures , edited by Nelken D, 1997.
Fajar, Achmad Badarus Syamsi, and Adiyono. “Sinergi BUMDes Dan UMKM  Jamu  Guna  Meningkatkan  Pendapatan  Melalui Pengelolaan  Sertifikasi  Halal  Di  Kabupaten  Sampang  Dan Bangkalan.” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 4, no. 1 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.5457. Friedman, L M. “The Concept of Legal Culture: A Reply.” In Comparing Legal Cultures , edited by Nelken D, 1997.
Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science  Perspective . New York: Russell Sage Foundation, 1975.
———. The Legal System: A Social Science Perspective . New York: Russell Sage Foundation, 1987.
Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik . Jakarta:
Pademawu Pamekasan
Bumi Aksara, 2016.
Hefni,  Moh.  “Bhuppa’-Bhabhu’-Ghuru-Rato  (Studi  Konstruktivisme- Strukturalis  Tentang  Hierarkhi  Kepatuhan  Dalam  Budaya Masyarakat Madura).” Karsa 11, no. 1 (2017): 13. “Https://Disperindag.Pamekasankab.Go.Id/Pamekasan-Dalam- Angka-2019/,” 2022.
“Https://Dkp.Jatimprov.Go.Id/Index.Php/2019/06/24/Potensi-Teri- Crispy-Pamekasan/,” 2022.
“Https://Kemenag.Go.Id/Read/Lima-Tahun-Bpjph-Ini-Capaian- Jaminan-Produk-Halal-Di-Indonesia-Am6vw,” 2022. “Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel/Baca/13317/UMKM -Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.Html,” 2022.
Jamil,  Ardiansyah  M.  “Analisis  Yuridis  Kewenangan  Majelis  Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.” Jurnal Ilmiah UIN Sumatera Utara , 2016.
Khalimy,  Akhmad.  “Pelaksanaan  Sertifikasi  Halal  Supplier  Ikm  Di Pasar  Kue  Kecamatan  Plered  Kabupaten  Cirebon  Jawa  Barat.”
Jurnal Et-Tijarie 5, no. 2 (2018). MUI,  DSN.  Surat  Keputusan  Dewan  Halal  MUI  No.  Kep-49/DHN- MUI/V/2021  tentang  Perubahan  Waktu  Berlakunya  Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia (2021).
Nonet,  Philippe,  and  Philip  Selznick. Law  and  Society  in  Transition :
Toward Responsive Law . New York: Routledge, 2017.
Qomaro,  Galuh  Widitya.  “Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah  Sektor  Pangan  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian Lokal  Melalui  Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Di  Kecamatan Tragah Bangkalan.” Jurnal Pangabdhi 5, no. 2 (2019).
R,  Cotterrell.  “The  Concept  of  Legal  Culture.”  In Comparing  Legal
Cultures , edited by Nelken D, n.d.
R,  Ferrarese  M.  “An  Entrepreneurial  Conception  of  the  Law?  The
American  Model  through  Italian  Eyes.”  In Comparing  Legal Cultures , edited by Nelken D, 1997.
Rahardjo, S. Biarkan Hukum Mengalir . Jakarta: Kompas, 2007. Rahayu,  Derita  P.  “Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia  Bidang Hukum  Keluarga  (Family  Law)Dalam  Menjawab  Kebutuhan Global.” Progresif: Jurnal Hukum 12, no. 1 (1987). Riyadi,  Mukarom  Slamet,  and  Achmad  Badarus  Syamsi.  “Respon Umkm  Produk  Makanan  Terhadap  Implementasi  Undang-
Moh. Karim, et al
166
Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten  Pamekasan.” Kaffa:  Jurnal  Fakultas  Keislaman 2,  no.  2 (2021).
S, Miyazawa. Taking Kawashima Seriously: A Review of Japanese Research on  Japanese  Legal  Consciousness  and  Disputing  Behavior .  Law  and Society Review, 1987.
Soetjipto, Noer. Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemic Covid-
19 . Yogyakarta: KMedia, 2020. Wahyuningrum, Asri, Anasom, and Thohir Yuli Kusmanto. “Sertifikasi
Halal  Sebagai  Strategi  Dakwah  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)
Jawa Tengah.” Jurnal Ilmu Dakwah 35, no. 2 (2015).
Warassih, Esmi. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis . Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005.
“Wawancara Dengan Ibu Icha, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.” n.d.
“Wawancara Dengan Pemilik UD Berkah Laut, Abd. Wadud.” n.d. “Wawancara Dengan Pemilik UD Hasil Laut, Moh. Sholeh.” n.d. Wenovita,  Cita  Ayu  Alfioni.  “Penegakan  Hukum  Sertifikasi  Halal Rumah Potong Hewan.” Jurist-Diction 4, no. 4 (2021). Zain,  H.  A.,  F.  Wiryani,  and  I  Hasanah.  “KESADARAN  HUKUM
SERTIFIKASI  HALAL  PELAKU  USAHA  RUMAH  MAKAN  DI
KOTA MALANG.” Indonesia Law Reform Journal 1, no. 1 (2021).