## PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
Syaiful Bahri* *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Jl. Raya Panglegur, KM. 04 Pamekasan. e-mail: bsyaifulbahri62@gmail.com
Abstrak: Penulisan ini membahas tentang pentingnya peran Pengadilan Agama dalam praktik penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah.  Memberikan  perluasan  kewenangan  pada  Pengadilan Agama  untuk  memeriksa  serta  memutuskan  dalam  sengketa  ekonomi  syariah  diatur  dalam Pasal 49 UUD No 3 Tahun 2006. Prinsip ekonomi syariah sudah diatur di dalam UUD No. 40 Thn 2007 dan UUD No. 10 Tahun 1998 tentang peraturan Perbankan Syariah. Dan pemerintah juga sangat  mendukung  tentang  perkembangan  ekonomi  syariah,  hal  ini  yang  perlu  di  apresiasi. Konsep  atau  sistem  ekonomi  syariah  bertambah  kuat  setelah  dikeluarkan  putusan  MK  No: 93/PUU-X  2012  pada  tanggal  29  Agustus  2013.  Mahkamah  Agung  juga  turut  berasumsi membina  pengadilan  agama  sebagai  penguat  atau  jalur  tempuh  mediasi  untuk  penyelesaian sengketa  ekonomi syariah.  Dari  keterangan  di  atas  inilah  prinsip,  konsep dan  sistem ekonomi syariah semakin kuat. Penulisan ini sangat penting, karena di dalam membahas tentang peran pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan  sengketa-sengketa  ekonomi  syariah,  baik  mengenai pemeriksaan, kewenangan, keputusan dan hal-hal lainnya yang berkaitan didalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Kata Kunci : Pengadilan Agama, Sengketa, Praktik, Ekonomi Syariah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

## PENDAHULUAN
Ajaran  (syari’at)  Islam  merupakan langkah-  langkah  terbaik  di  dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan dalam ekonomi syariah (Na’im, 2001:344).  Ajaran  ini  tidak  terlepas  dari pada  ajaran  yang  dibawa  oleh  Nabi Muhammad  Saw,  yang  mana  Nabi  mulai sejak  usia  belia  berkisar  umur  12  tahun, beliau turut berdagang bersama pamannya,  yaitu  Abu  Thalib.  Nabi Muhammad  SAW  secara  mandiri  bisnis dagang  beliau  memulai  ketika  sudah masuk  usia  remaja,  dan  berdagang bersama  sahabat  yang  bernama  as-Saib, dimana  as-Saib  ini  merupakan  sahabat atau  rekanan  yang  baik.  Nabi  dikenal orang  yang  sifatnya  baik,  jujur  ( siddiq ), dan dapat dipercayai ( al-amin ). Mengenai perkara sengketa ekonomi  syariah  ini  merupakan  hak  atau kewenangan  pengadilan  agama,  sesuai dengan  Pasal  49  UUD  No.3  Tahun  2006, yang  mana  bunyi  pasal  tersebut memberikan hak kewenangan secara luas terhadap  pengadilan  agama  untuk memutus atau mengadili perkara penyelesaian  ekonomi  syariah.  Dengan lahirnya  Pasal  49  tersebut  pengadilan negeri  tidak  mempunyai  lagi  hak  atau kewenangan  didalam  menyelesaikan perkara atau sengketa ekonomi syariah.
Aktivitas dalam menjalankan sebuah  kegiatan  ekonomi  syariah  tidak hanya  harus  melakukan  kegiatan  usaha sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi juga terlibat hubungan hukum atau akibat hukum  yang  akan  diperoleh  (Antonio, 2008:213).  Melalui  kegiatan  ekonomi apabila  sudah  terjadi  transaksi  (akad) antara  salah  satu  pihak  dengan  pihak lainnya, apabila dari salah satu melakukan  penipuan  didalam  transaksi ini  bisa  menimbulkan  sebuah  sengketa atau konflik ( dispute ).
Dispute merupakan  perbedaan kepentingan  antara  salah  satu  pihak dengan pihak lainnya yang bisa merugikan  terhadap  antara  keduanya, apabila  terjadi  kerugian  atau  ingkar didalam perjanjian maka akan terjadi atau timbul  sebuah  sengketa  atau  dikenal dengan wanprestasi (Nashikin, 2010:141). Selanjutnya, wanprestasi merupakan  ingkar  didalam  perjanjian atau  kelalaian  pihak  dalam  memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan didalam perjanjian (Eka, 2010:75).

## PEMBAHASAN Sistem-sistem Ekonomi Syariah
Diantara  perbedaan  yang  utama dari  sistem  ekonomi  syariah  dengan ekonomi lainnya terdapat tiga karakterisitik, diantanya: Pertama , sumber utama ekonomi syariah adalah al- Qur’an dan Hadist. Kedua , perspektif atau pandangan  sumber  ekonomi  syariah berdasarkan  peradaban  Islam  yang dijadikan  sebagai  pertimbangan. Ketiga , tujuan ekonomi syariah untuk menghidupkan dan menemukan etika dan nilai  yang  diterapakan  pada  awal  ke- Islaman oleh ekonomi muslim.
Dari karakteristik  di  atas,  yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi syariah  dengan  sistem  ekonomi  lainnya (konvensional) diantaranya yang berkaitan  dengan  asumsi-asumsi  dasar manusia  dan  landasan  filosofi.  Menurut Karim  (2004:27),  ada  empat  landasan filosofis  yang  menjadi  dasar-dasar perbedaan antara sistem ekonomi syariah dengan ekonomi lainnya, diantaranya:
Pertama, tentang tauhid (ketentuan  Tuhan),  ini  merupakan landasan  yang  paling  utama  di  dalam sistem ekonomi syariah. Dengan landasan tauhid  inilah  ekonomi  muslim  meyakini bahwa  segala  sesuatu  yang  ada  di  bumi termasuk  rezeki  (ekonomi)  ini  sudah
diatur oleh Allah SWT ( tauhid rububiiyah ),  dan  juga  harus  taat  dengan semua  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah Swt,  ketaatan  ini  mencakup  dengan  hal- hal moral dan etika ( tauhid uluhiiyah ). Kedua, mengenai  keadilan  dan keseimbangan,  di  dalam  Al-Qur’an mengenai  keadilan  dan  keseimbangan sudah  dijelaskan  bahwa  Allah  SWT mencintai  dan  senang  terhadap  orang- orang yang belaku (menjalankan) adil. Ini merupakan  syarat-syarat  kesejahteraan masyarakat yang dicapai.
Ketiga, tentang  kebebasan,  yang dimaksudkan  dengan  kebebasan  disini adalah  setiap  manusia  bebas  dalam melakukan kegiatan dan mengembangkan ekonomi  selama  tidak  ada  hukum  yang melarangnya. Sesuai dengan kaidah Ushul Fikih yang dikutip dari Azam (1999:73): ع ليلدلا لدي ىتح ةحابلإا ءايشلاا يف لصلاا ىل
.ميرحتلا
“ Hukum  asal  dari  segala  sesuatu  adalah boleh (mubah) selama tidak ada dalil yang melarangnya ”.
Keempat tentang pertanggung jawaban, manusia dimuka bumi merupakan  hamba  atau khalifah yang memegang  amanah  dari  Allah  SWT.  Di dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi sudah  diberikan  keluasan  di  dalam memilih  yang  akan  menjadi  kebaikan terhadap  dirinya,  akan  tetapi  semua kegiatan  manusia  baik  kecil  maupun besar akan diminta pertangung jawaban. Dari landasan filosofis yang empat diatas  inilah  yang  menjadikan  sistem ekonomi  syariah  mempunyai  ciri  khas keistimewaan  daripada  sistem  ekonomi lainnya ( konvensional ).
Proses Penyelesaian
Sengketa
Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.
Proses penyelesaian sengketa dalam  ekonomi  syariah  terdapat  pada pasal  49  UUD  No.3  tahun  2006,  yang mana  pasal  ini  merupakan  hasil amandemen  UUD  No.7  tahun  1989.  Dan ditegaskan lagi pada Pasal 55 ayat 1 UUD 21 tahun 2008.
Pasal  ini  menjelaskan  bahwa apabila  terjadi  sebuah  sengketa  di  dalam perbankan syariah, maka jalan penyelesaian  sengketa  tersebut  diajukan kepada  Pengadilan  Agama,  yang  mana Pengadilan  Agama  sudah  mempunyai kewenangan  dan  hak  untuk  menerima, mengadili dan meyelesaikan atau memutus  perkara  sengketa  tersebut (Naishikin, 2010:141).
Seperti  yang  diketahui  dalam setiap  menangani  perkara  sengketa, terlebih  dahulu  hakim  selalu  dituntut untuk  mengetahui  dan  mempelajari secara cermat tentang substansi perkaranya.  Menurut  Mardani  (2011:27), ada  beberapa  hal  yang  berkaitan khususnya  dengan  perkara  ekonomi syariah  yang  diperiksa  dan  diperhatikan, diantaranya: Pertama perkara  tersebut terlebih  dahulu  harus  dipastikan  dan perkara tersebut bukan perkara perjanjian  yang  bisa  mengakibatkan klausula  arbitrase . Kedua, harus  pelajari secara  cermat  perjanjian  (akad)  yang mendasari  kerja  sama  antara  para  para pihak.
Terdapat beberapa  langkah dalam proses  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah di Pengadilan Agama, diantaranya: 1. Subjek Hukum
Subjek  hukum  merupakan  para pihak  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban.  Yang  dimaksudkan  subjek hukum  dalam  pembahasan  ini  adalah para  pelaku  hukum  yang  terikat  atau
terlibat didalam proses sengketa perbankan syariah. Jadi pihak-pihak yang terlibat  melakukan  sengketa  atau tindakan hukum  di  dalam  perbankan syariah  disebut  para  pelaku  hukum,  pihak tersebut bisa perorangan atau kelembagaan. Diantara beberapa tindakan hukum ini bisa berupa sebuah perjanjian atau akad syariah yang  mana pihak-pihak tersebut menjadi terlibat  atau  terikat  daripada  hasil tindakannya (Joni, 2008:22).
Perlu  diketahui  juga  bahwa subjek  hukum  yang  terdapat  dalam perbankan  syariah  tidak  mengatur tentang  kriteria  pihak-pihak  dalam beragama, akan tetapi mengatur prinsip- prinsip syariah tentang dasar operasionalnya. Sehingga semuanya bisa melakukan perjanjian atau akad perbankan  syariah  baik  beragama  Islam atau tidak, sesuai dengan kehendak atau kehendak yang telah disepakati.
Seseorang  atau  badan  hukum yang  beragama  selain  Islam  yang  telah melakukan  kegiatan  perbankan  syariah dengan  sendirinya  dan  dia  sudah menyatakan  menundukkan  diri  dengan usaha  atau  kegiatan  perbankan    syariah yang    menggunakan    prinsip-prinsip syariah,  apabila  terjadi  sengketa  maka badan hukum atau orang tersebut sudah termasuk  yang  dimaksudkan  didalam Pasal  2  atau  Pasal  49  Undang-Undang Pengadilan  Agama  (UUPA)  yang  mana mereka  atau  pihak  tersebut  bisa mencari sebuah keadilan atau menyelesaiakan  sengketanya  melalui Pengadilan  Agama.  Untuk  proses penyelesaian  sengketanya  baik  secara personal  bisa  secara  langsung  atau  bisa mewakilkan  terhadap  kuasa  hukumnya atau kuasa insidentil mereka (Naishikin, 2010:143).
Proses
Penyelesaian Sengketa

## Ekonomi Syariah
Di  dalam  Pasal  2  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.14 Tahun  2016  terdapat  dua  penanganan untuk  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah,  diantaranya: pertama, Acara Biasa, yang kedua Acara Sederhana. Penanganan penyelesaian perkara  ekonomi  syariah  melalui  acara biasa  tetap  mengambil  atau  mengacu pada  undang-undang  yang  berlaku.  Dan penganganan penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui acara sederhana  mengacu  terhadap  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015,  yaitu  tentang  bagaimana  cara gugatan  sederhana  atau  sering  dikenal dengan istilah small claims court. Dalam  ketentuan  penanganan perkara ekonomi syariah acara sederhana, perkara cidera atau perbuatan  melawan  hukum  dengan  nilai gugatan  sebesar  200.000.000.  Pihak- pihak  yang  berdomisili  atau  bertempat tinggal  di  suatu  wilayah  hukum  yang sama, baik penggugat atau tergugat tidak diperbolehkan lebih dari satu, alamatnya harus  jelas  dan  juga  diketahui,  didalam proses  pendaftaran  perkaranya  harus menggunakan  blanko  gugatan,  untuk pengajuan bukti-buktinya harus bersamaan didalam pendaftaran perkara, sidang  paling  lama  2  hari,  gugatan dikatakan gugur apabila penggugat tidak hadir  pada  sidang  pertama,  kecuali dengan  adanya  alasan  yang  sah  atau dibenarkan, proses didalam pemeriksaan hanya  ada  dua  yaitu:  gugatan  dan jawaban,  25  hari  waktu  penyelesaian perkara  dimulai  sejak  sidang  pertama. Didalam  penyampaian  sebuah  putusan paling lama 2 hari setelah putusan sudah diucapkan,  tidak  ada  istilah  upaya banding  atau  kasasi,  yang  ada  hanya upaya  hukum  dalam  pengajuan  hukum
keberatan  yang  diajukan  selama  7  hari setelah  diucapkannya  sebuah  putusan atau pemberitahuan putusan (PERMA RI No.2 Tahun 2015).
Pengadilan  agama  memiliki  dua cara dalam menentukan atau menangani perkara  ekonomi  syariah,  diantaranya yaitu: Pertama , penggugat dapat mengajukan  gugatannya  di  wilayah tempat tinggal atau kediamannya. Kedua , tergugat  dapat  mengajukan  gugatannya di wilayah tempat tinggal atau kediamannya.  Apabila  pihak  tergugat lebih  dari  satu  orang  atau  lebih,  maka proses  gugatannya  tersebut  dapat diajukan  kepada  pengadilan  agama  di tempat tinggalnya (Sarwono, 2011:64).
Para  pihak  dalam  pembuatan surat  gugatannya,  maka  pihak  tersebut harus  memenuhi  ketentuan  syarat- syarat  formil  gugatan,  sehingga  bisa terpenuhi  formulasi  gugatan  yang  jelas. Dan  beberapa  gugatan  ini  bisa  diajukan secara  tertulis  atau  secara  lisan (Bambang,  2013:20),  diantara  syarat- syarat formil yaitu:
1. Identitas Para Pihak Identitas  disini  meliputi:  nama dan  gelar  atau  julukan,  bin  atau bintinya,  umur,  agama,  pekerjaan tempat  tinggal  terakhir  dan  status sebagai  penggugat  atau  tergugat. Apabila  diakumulasi  secara  subjektif diantaranya:  penggugat  I,  penggugat II  dan  seterusnya.  Dan  apabila terdapat  pemberian  kuasa,  maka harus mencantumkan identitas pemegang kuasanya (Rasyid,
1991:64).
2. Fundamentum Petendi Yang  berarti  dasar  gugatan  atau dasar tuntutan ( grondslag van de lis ). Terdapat  beberapa  istilah  yang sering  digunakan  dalam  praktik peradilan  yaitu: posita gugatan  atau positum ,  di  Indonesia  lebih  dikenal
dengan dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan- landasan  pemeriksaan  dan  proses dalam  proses  penyelesaian  perkara. Pemeriksaan  dan  penyelesaian  tidak diperbolehkan  menyimpang  dari pada dalil-dalil gugatan.
Mengenai  hal-hal  perumusan dalil  gugatan  terdapat  dua  teori, yaitu:
a. Teori  Substansi  ( substantierings theorie).
Teori ini menjelaskan tentang  dalil  gugatan,  disini tidak  cukup  hanya  dengan merumuskan peristiwa- peristiwa  hukum  yang  menjadi dasar  dalam  tuntutan  saja,  akan tetapi  juga harus ada penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului  peristiwa  hukum yang menjadi penyebab timbulnya  didalam  peristiwa hukum tersebut. b. Teori Individualisasi
( individualisering  theorie) . Teori ini menjelaskan tentang  peristiwa  atau  kejadian hukum yang dikemukakan dalam  gugatan,  disini  harus dengan  jelas  memperlihatkan hubungan hukum ( rechtsverhouding ) yang menjadi dasar-dasar  dalam  tuntutan (Harahap, 2004:57).
3. Petitum Gugatan
Petitum merupakan  pokok-pokok didalam  tuntutan  gugatan  yang diajukan.  Tuntutan  ini  didasarkan atas dalil-dalil gugatan, dengan istilah lain antara petitum dan posita harus berkesesuaian, apalagi saling bertolak belakang (Harahap, 2004:57).
Proses Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Gugatan yang telah diajukan selanjutnya akan diproses oleh pengadilan  agama,  dengan  beberapa tahapan yaitu:
1. Tahap-tahap Pra Persidangan
a. Pendaftaran perkara Pihak-pihak  yang  telah membuat  surat  gugatan  dapat mengajukan  gugatan  tersebut kepada  pihak  kepaniteraan  di pengadilan  agama,  baik  tempat tinggal  dirinya  atau  tempat tinggal  pihak  lawann  yang sesuai dengan isi perjanjian dan kesepakatannya.
Pendaftaran  ini  bisa  datang langsung  ke  pengadilan  agama atau  bisa  melalui  pendaftaran elektronik  ( e-Court )  seperti yang telah diatur dalam PERMA No. 14 Tahun 2016.
b. Penetapan majelis hakim. Ketua  pengadilan  agama menunjuk  majelis  hakim  untuk memeriksa  suatu  perkara  yang telah  diajukan  ke  pengadilan agama,  ini  merupakan  hak  dan kewenangan  daripada  ketua pengadilan agama.
c. Penetapan  Panitera  Sidang/
Panitera Pengganti. Ketua Majelis yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan  Agama  menunjuk kepada  panitera  sidang  atau panitera pengganti untuk membuat  berita  acara  sidang atau  mencatat  dalam  jalannya persidangan dan mematuhi atau melaksanakan semua yang diperintahkan oleh hakim dalam proses  menyelesaikan  jalannya perkara tersebut (Undang-
Undang  Nomor.  4  tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
d. Penetapan  hari  persidangan  dan pemanggilan para pihak.
Pada  sidang  pertama yang  sudah  ditetapkan,  jurusita pengadilan agama diperintahkan oleh  ketua  majelis  hakim  untuk memanggil  kedua  belah  pihak supaya  menghadiri  pada  waktu, hari  dan  tempat  yang  telah ditentukan.  Waktu  hari  proses pemanggilan antara kedua belah pihak dan hari persidangan tidak kurang dari 3 hari. Panggilan ini dikategorikan  dengan  istilah resmi  dan  patut  apabila  surat- surat  tersebut  sudah  memenuhi ketentuan-ketentuannya.
2. Tahap Persidangan Dalam  sidang  pemeriksaan sengketa  ekonomi  syariah  di pengadilan  agama  sifatnya  terbuka untuk  umum,  kecuali  ada  undang- undang  yang  menetapkan  sidang tertutup.  Ketentuan  ini  sesuai dengan  pasal  19  ayat  1  undang- undang  No  4  Thn  2004,  yang  telah diubah  dalam    Pasal    13    undang- undang  No    48    Thn  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Ketentuan pasal ini telah berlaku dalam sidang pemeriksaan  sengketa  perbankan syariah,  dikarenakan  belum  adanya ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan  dalam  peraturan  yang berkaitan tentang perbankan syariah  ataupun  didalam  tata  cara penyelesaian di  pengadilan agama.
a. Acara pemeriksaan sidang istimewa.
Dalam  hal  ini  dapat dilakukan  oleh  Pengadilan Agama,  apabila  terjadi tiga hal kemungkinan  pada  perkara
Pertama: Terhadap perkara yang digugurkan. Kedua, Terhadap perkara yang dibatalkan. Ketiga, Terhadap perkara verstek.
b. Acara  pemeriksaan  sidang biasa.
Dalam  hal  ini  mengenai sengketa ekonomi syariah terjadi  apabila  kedua  belah pihak  yang  bersengketa  atau melalui  kuasanya  hadir  pada persidangan pertama atau persidangan selanjutnya. Sebelum  ke  persidangan, dilakukannya upaya perdamaian  melalui  mediasi, yang ditetapkan dalam Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  1  Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan,  dengan adanya  Peraturan    Mahkamah Agung (PERMA) tersebut, mediasi yang awalnya merupakan  salah  satu  bentuk alternatif penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan atau  non  litigasi  menjadi  suatu cara  penyelesaian  sengketa yang  integral  dengan    proses penyelesaian litigasi di pengadilan. Adapun  tahap  prosedur- prosedur mediasi menurut PERMA sebagai berikut:
1) Pra Mediasi
Berdasarkan Pasal 7 ayat 5,  tentang  kewajiban  menunda sidang  pertama  untuk  upaya mediasi. Pihak diberi kebebasan dalam memilih mediator  yang  ada  di  luar Pengadilan  (advokat,  akademisi hukum),  jasa  biaya  ditanggung kedua  belah  pihak,  apabila
mediator yang dipilih  dari Pengadilan,  maka  tidak  ada uang  jasa.    Apabila  dalam jangka  waktu  paling  lama  2 hari tidak mencapai kesepakatan untuk memilih mediator,  maka  sesuai  didalam ketentuan Pasal 11 ketua majelis  segera  menunjuk  hakim untuk menjadi mediator. 2) Proses Mediasi Proses mediasi di Pengadilan jangka waktu yang ditetapkan  adalah  40  hari sejak  mediator  dipilih  oleh para  pihak, dan ditunjuk oleh Ketua Majelis. Mengenai batas waktu tersebut dapat ditambah sampai 4 hari sesuai kesepakatan  para  pihak  yang bersengketa.  Dalam  proses mediasi, mediator merupakan pihak  yang  harus  bersifat netral  dan  tidak  memihak diantara  kedua  para  pihak yang  bersengketa  (Pasal  1 ayat  6  PERMA  No.1  Tahun 2008).
3) Hasil Mediasi
Kedua  belah  pihak  yang bersengketa  apabila  berasil maka keduanya harus mebuat kesepakatan-kesepakatan perdamaian  tanda  tangan secara  tertulis  (hitam  diatas putih)  dan  juga  ditanda tangani  oleh  mediator,  dan juga  dilengkapi  dengan  akta perdamaian,  keduanya  wajib untuk melakukan atau membuat  akta  perdamaian tersebut.
Apabila hasil dari mediasi tersebut  gagal,  maka  mediator wajib menyatakan secara tertulis  bahwa  proses  mediasi
telah gagal dan memberitahukan  hal  tersebut
kepada  Hakim,  sesuai  Pasal 18 Perma No 1 Thn 2008.
Di dalam persidangan acara biasa terdapat  beberapa  tahapan,  yaitu: pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan  saling  menjawab  antara para  pihak.  Adanya    acara    saling menjawab    dan replik    duplik dalam pengadilan agama, hal tersebut bertujuan untuk  memberikan  kewenangan  hak perlakuan  hukum  yang  sama  terhadap para  pihak  dalam  proses  pemeriksaan persidangan.
Kemudian  dilanjutkan  dengan acara  pembuktian,  dalam  hal  ini pembuktian  dengan  adanya  dalil-dalil gugatan,  jika  gugatan  tesebut  dibantah oleh  pihak  lawan,  maka  pihak  lawan wajib  memberikan  sebuah  alat  bukti terhadap  bantahan  tersebut.  Alat-alat bukti  sengeketa  ekonomi  syariah  dalam pasal  164  HIR  dan    pasal  1866  KUH Perdata, yaitu: saksi, alat bukti surat atau tulisan,  sangkaan,  pengakuan  dan sumpah.
Adapun akhir acara dari pemeriksaan  dalam  pengadilan  agama diantaranya: Pertama , kedua belah pihak memberikan  konklusi  atau  kesimpulan. Kedua ,  masing-masing  para  pihak memberikan  pendapat  akhir  mengenai pokok-pokok sengketa atau perkara yang sudah  diperiksa  didalam  permohonan atau tuntunan yang telah diajukan.
Ada  dua  bentuk  putusan  acara biasa  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah, yaitu: Pertama , putusan  yang  menyatakan  bahwa gugatan  penggugat  dikabulkan  baik sebagian  ataupun  seluruhnya. Kedua , putusan  yang  menyatakan  bahwa gugatan  penggugat  di  tolak  (Harahap, 2004:896).
Dengan  adanya  putusan  upaya hukum didalam pemeriksaan acara biasa, para  pihak  dapat  mengajukan  upaya hukum  banding  dan  para  pihak  tidak diperkenankan terhadap putusan sengketa  ekonomi  syariah  mengajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali.
Diantara ketentuan-ketentuan upaya  hukum  banding  adalah: Pertama , kedua  belah  pihak  wajib  hadir  disaat diucapkannya  sebuah  putusan,  jangka waktu  14  hari  yang  diberikan  untuk melakukan  upaya  hukum  banding,  hari tersebut  terhitung  setelah  dinyatakan putusan. Kedua ,  apabila  dari  salah  satu pihak  tidak  hadir  saat  diucapkan putusan,  maka  upaya  banding  tersebut bisa  dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak hadir  didalam  waktu  14  hari  terhitung setelah  hari  disampaikannya  isi  putusan (Harahap, 2004:896).

## SIMPULAN
Pengadilan  Agama  merupakan hak dan kewenangan didalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah. Hak  dan  kewenangan  pengadilan  agama dalam  hal  ini  menerima,  mengadili  dan menyelesaikan sengketa yang didasarkan  kepada  point  1  pasal  49 Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  yang  menjelaskan tentang peradilan agama, dan ditegaskan kembali  pada  pasal  55  ayat  1  Undang- undang  No  21  Thn  2008  tentang perbankan  syariah,  yang  menyatakan apabila  terjadi  sebuah  sengketa  dalam perbankan  syariah,  maka  penyelesaian sengketanya harus diajukan ke pengadilan agama.
Di dalam persidangan acara biasa terdapat  beberapa  tahapan,  yaitu: pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan  saling  menjawab  antara
para  pihak.  Adanya    acara    saling menjawab    dan    replik    duplik    dalam pengadilan agama, hal tersebut bertujuan untuk  memberikan  kewenangan  hak perlakuan  hukum  yang  sama  terhadap para  pihak  dalam  proses  pemeriksaan persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan  acara  pembuktian,  dalam  hal  ini pembuktian  dengan  adanya  dalil-dalil gugatan,  jika  gugatan  tesebut  dibantah oleh  pihak  lawan,  maka  pihak  lawan wajib  memberikan  sebuah  alat  bukti terhadap  bantahan  tersebut.  Alat-alat bukti  sengeketa  ekonomi  syariah  dalam pasal  164  HIR  dan    pasal  1866  KUH Perdata, yaitu: saksi, alat bukti surat atau tulisan,  sangkaan,  pengakuan  dan sumpah.

## DAFTAR RUJUKAN
Antonio, Muhammad Syafi’i. (2008). Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktek, Cetakan Keduabelas . Jakarta: Gema Insani. Azam,  Muhammad  Abd  al-Aziz.  (1999). Qawa’id  al-Fiqh  al-Islamiy .  Kairo: ar-Risalah al-Dauliyah. Bambang,  Sugeng.  (2013). Pengantar Hukum  Acara  Perdata .  Jakarta: Prenada Media Group.
Eka  An,  Aqimuddin.  (2010). Solusi  Bila Terjerat  Kasus Bisnis. Jakarta:  Raih Asa Sukses.
Harahap,  Yahya.  (2004). Hukum  Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Joni,  Emirzon.  (2008). Hukum  Bisnis Indonesia . Jakarta: CV.Literata Lintas Media.
Karim,  Adiwarman.  (2004). Bank      Islam, Analisis      Fiqih      dan      Keuangan . Jakarta: Rajagrafindo. Ketentuan  memilih  Pengadilan  Agama sebagai tempat  pengajuan  gugatan dapat  dilihat  dalam  ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg.
Mardani. (2011). Hukum Ekonomi Syari’ah Di  Indonesia. Bandung:  Refika Aditama.
Na’im,  Mochtar.  (2001). Kompendium Himpunan  Ayat-ayat  Al-Qur’an yang  berkaitan  dengan  Hukum. Jakarta: Hasanah. Nasikhin, Muh. (2010). Perbankan Syariah dan
Sistem Penyelesaian Sengketanya . Kuala Tunggal: Fatawa.
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  RI No.  1  Tahun  2008  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan. Pasal 1 ayat (6).
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  RI
No.  2  Tahun  2015  Tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 93/PUU-X/2012.
Rasyid,  A  Roihan.  (1991). Hukum  Acara Peradilan Agama . Jakarta: Rajawali. Sarwono.  (2011). Hukum  Acara  Perdata .
Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syari’ah. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.