INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2651-2657 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Perdagangan Orang Imigran di Dubai Sesuai Undang-Undang No.21 Tahun 2007
Jeane N. Saly 1 ✉ , Amelia Abdullah Zimah 2 , Calinka Princess Belinda Laapen 3 , Feriza Alfiani 4 ,
Nadiva Azzahra Putri 5 , Nayla Az Zahra Ramadhan 6 , Sheren Regina Vedora 7
Universitas Tarumanegara
Email: jeanes@fh.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kasus  HAM  sangat  marak  terjadi  di  Indonesia.  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  mengatur  tentang  hak  asasi  manusia  yang  sangat  penting  untuk  ditegakkan karena memberikan kesetaraan bagi manusia. Namun dalam pelaksanaannya sering berbeda dengan apa yang seharusnya, maka penelitian ini mendalami kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Dalam Penelitian  ini,  metode  yuridis  normative  digunakan  untuk  melihat  persoalan  terkait  perdagangan orang melalui kajian bahan hukum. Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi antara lain adalah Perdagangan Manusia. Tujuan Undang-Undang ini memberi sanksi atau menjerat setiap aksi atau perilaku yang dilakukan dalam aksi perdagangan manusia, yang dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa pelaku aksi tersebut. Praktik perdagangan orang ini sering terjadi pada perempuan dan anak-anak dengan berkedok TKI yang bahkan terjadi di luar negeri, hal ini didasari peristiwa yang baru saja terjadi dengan Ida yaitu korban TKW dari perdagangan manusia di Dubai. Berdasarkan hal yang terjadi pada Korban terdapat beberapa faktornya antara lain, Kemiskinan, pekerjaan dan pendidikan yang rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan yang melintasi batas negara, diharapkan dapat  tercapai.  Pemerintah,  lembaga  pemerintah,  presiden,  masyarakat,  dan  keluarga  semuanya bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Kata Kunci : Perdagangan Manusia; TKW; Hukum

## Abstract
Human rights cases are very common in Indonesia. Human rights violations are regulated by the Law on the Eradication of the Crime of Human Trafficking. Human rights are important to uphold because their existence guarantees equality for humans. However, the implementation is often different from what  it  should  be,  so  this  research  explores  human  rights  cases  that  occurred  in  Indonesia.  In conducting this research, normative juridical methods were used to look at problems from the study of legal materials that discuss human trafficking as a reference. Examples of human rights violations that occur include human trafficking. The aim of this law is to provide sanctions or ensnare any action or behavior carried out in human trafficking that is carried out anywhere, at any time, and to determine who is the perpetrator of the action. This practice of human trafficking often occurs among women and children under the guise of migrant workers and even occurs abroad. This is based on an incident that recently occurred with Ida, a migrant worker victim of human trafficking in Dubai. Based on what happened to the victim, there were several factors, including poverty, low employment and education, and a lack of job opportunities in Indonesia. It is hoped that legal protection for victims of criminal acts of human trafficking, especially women who cross national borders, can be addressed. Preventing and handling criminal acts of human trafficking is the responsibility of the government, government institutions, the president, the community, and the family
Keyword: Human Trafficking; TKW; Law

## PENDAHULUAN
Di masa kehidupan sekarang sudah marak terjadi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, masalah seperti ini tidak hanya melanggar aturan pemerintah akan tetapi juga melanggar sila Pancasila (Burlian, 2022). Saat ini nilai kemanusiaan sudah mulai  luntur  di  kehidupan  bermasyarakat  bahkan  banyak  keadilan,  kebenaran  dan  juga kejujuran  yang  sudah  jarang  kita  rasakan.  Tidak  hanya  itu,  kasus  pelanggaran  HAM  dan kehidupan warga negara Indonesia sangat memprihatinkan untuk mendapatkan jaminan akan  hak-hak  asasi  yang  terlindungi  oleh  orang-orang  yang  berwenang,  contoh  kasus pelanggaran HAM yang terjadi antara lain adalah Perdagangan Manusia. Undang-Undang yang mengatur tentang Pelanggaran HAM adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang membicarakan  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Nuraeni  & Kania, 2017).
Undang-undang  Indonesia  tersebut  disahkan  karena  negara  khawatir  dengan meningkatnya  kasus  perdagangan  manusia.    Faktanya,  Pancasila  melindungi  hak  dan martabat manusia bagi setiap makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 diimplementasikan agar tidak menjadi ancaman bagi warna negara.   Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menimbang
bahwa setiap makhluk Tuhan Yang Maha Esa dilindungi oleh Undang-Undang NRI 1945 dan Pancasila sebagai perekat serta memiliki hak asasi.  Juga, perdagangan Wanita dan anak sangat  tidak  sesuai  dan  juga  bertentangan  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  yang dilindungi, oleh sebab itu penyebab perdagangan manusia harus diberantas.
Tujuan Undang-Undang ini memberi sanksi atau menjerat setiap aksi atau perilaku yang dilakukan dalam aksi perdagangan manusia, yang dilakukan di mana saja, kapan saja, dan  siapa  pelaku  aksi  tersebut.      Dalam  pelaksanaan  belum  tercapai  secara  penuh,  bisa dilihat  dalam peristiwa hukum  pada perdagangan manusia yang dialami  oleh salah  satu Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Cianjur (Ida), Ia diperdagangkan oleh Eka untuk menjadi budak seks di Dubai, kejadian ini sesuai dengan yang dilampirkan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  yaitu,  terjadinya  tindakan  penyekapan,  penipuan, penyalahgunaan kekuasaan sehingga terjadinya eksploitasi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yuridis normative digunakan dalam penelitian ini. Yuridis normatif berarti hukum hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (hukum dalam buku) atau dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia.    Yuridis  normatif  mengkaji  aspek-aspek  hukum  positif  dan  lebih  fokus  pada konsepsi hukum, kaidah hukum, dan asas hukum (Ulya & Musyarri, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  umumnya  banyak  khalayak  mengartikan  perdagangan  manusia  hanyalah tindakan penjualan manusia kepada orang lain (Wahyu Mardhalina, 2021).  Namun definisi tersebut  tidak  sepenuhnya  mengartikan  bagaimana  perdagangan  manusia  yang sebenarnya.  Perdagangan  manusia  bisa  berupa  terjadinya  kekerasan,  penyekapan, penculikan, penipuan, sehingga bisa menyebabkan korban menderita psikis, mental, fisik, dan sosial.  Kejadian perdagangan orang sudah kerap terjadi di Indonesia, maka tidak heran jika data korban perdagangan orang selalu di atas angka 100 setiap tahunnya.
Bahkan  di  negara  lain,  bentuk  perdagangan  manusia  ini  sering  kali  menyasar perempuan dan anak-anak saat menyamar sebagai buruh migran, hal ini didasari peristiwa yang baru saja terjadi dengan Ida yaitu korban TKW dari perdagangan manusia di Dubai. Peristiwa perdagangan manusia yang terjadi pada Ida diawali dengan Ida yang pada April 2022  diberangkatkan  ke  Dubai  dengan  Haji  Rahmat  sebagai  agen.  Selama  di  Dubai  Ida bekerja di rumah majikannya sebagai asisten rumah tangga saja, tetapi selama 6 bulan Ida bekerja di situ Ida tidak pernah diperlakukan secara manusiawi. Ida hanya diberi makan roti
dan terkadang tidak diberi makan,  dikarenakan hal tersebut, Ida membuat unggahan di akun  media  sosial  miliknya  tentang  perlakuan  buruk  yang  Ia  terima  dari  majikannya, unggahan tersebut sampai kepada pekerja migran Indonesia bernama Eka. Eka langsung menghubungi  Ida  dan  menawarkan  pekerjaaan  yang  memiliki  gaji  besar.  Namun  Ida diperintahkan untuk kabur dari rumah majikannya saat tengah malam. Ida tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan tawaran tersebut. Ida dijemput oleh 2 pria didalam mobil yang  membawa  Ida  ke  tempat  pekerjaan  yang  ditawarkan.  Sesampainya  Ida  di  sebuah apartemen,  Ida  tidak  diperlakukan  secara  manusiawi,  Ida  disekap  dan  dipaksa  menjadi pelayan seks pria-pria  di  sana.  Selama Ida menjadi  pelayan  seks,  ponsel milik Ida disita sehingga  Ida  tidak  bisa  menghubungi  keluarganya.  Selain  itu,  apabila  Ida  sakit,  Ia  akan dibawa ke klinik bersama 2 atau 3 orang mucikari yang menemani untuk mencegah Ida kabur. Selang beberapa waktu, dikarenakan putusnya hubungan komunikasi keluarga Ida di Tanah Air dengan Ida, anak-anak Ida pun mengangkat kejadian yang terjadi di keluarganya pada media sosial. Anak Ida, Herawati dan Muhammad Randi Rustandi, mengunggah video berisi  permohonan  kepada  Kapolri  Jenderal  Listyo  Sigit  Prabowo  agar  membantu memulangkan ibu mereka ke tanah air.
Selain upaya tersebut, keluarga Ida juga menginformasikan kepada Kapolda Jabar dan Cianjur  tentang  peristiwa  Ida  menjadi  budak  seks  di  Dubai..  Dalam  laporan  tersebut, keluarga melaporkan aksi dari Haji Rahmat sebagai agen yang mengirimkan Ida ke Dubai. Mereka  memohon  bantuan  agar  Ida  bisa  dipulangkan  secepatnya  ke  Indonesia,  mereka khawatir dengan keadaan Ida yang disekap dan di jadikan budak seks paksa di Dubai.
Dikarenakan  menyebar  luasnya  peristiwa  ini,  pihak  yang  berwenang  langsung bertindak cepat. Sehingga akhirnya keluarga Ida mendapatkan kabar baik dari kuasa hukum Ida,  Salatudin  Gayo.  Ia  memberi  kabar  bahwa  Ida  dan  TKW  lainnya  rencananya  akan dipulangkan pada Rabu, 16 Agustus 2023. Setelah tiba di Cianjur, Ida langsung mendapatkan pemeriksaan terkait dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Ida mengalami peristiwa yang terbukti melanggar Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang  berisi  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dimana  Ida mengalami penyekapan, penipuan, penculikan, sehingga adanya eksploitasi  yang terjadi pada Ida.
Umumnya setiap WNI yang bekerja di luar negeri mempunyai keahlian yang luar biasa (Hanifah,  2021),  namun  tidak  dapat  dipungkiri  terdapat  beberapa  WNI  yang  tidak mempunyai  keahilan  dan  tetap  usaha  keras  untuk  tetap  bekerja  demi  mencukupi kehidupannya dengan menjadi TKI tidak ditetapkan oleh pemerintah yaitu illegal. Korban dari human trafickking ini biasanya terjadi karena tergiur atas janji pihak penyalur (yayasan)
yang tidak bertanggung jawab dengan kesesuaian tempat kerja dan perjanjian yang ada.
Ada beberapa faktor terjadinya perdagangan orang:
1. Kurangnya kesadaran setiap manusia dalam mencari pekerjaan.
2. Kemiskinan  yang  memaksa  setiap  manusia  untuk  mencari  pekerjaan  tanpa  adanya kesadaran.
3. Pendidikan yang rendah.
4. Terbatasnya  lapangan  perkerjaan  sehingga  tidak  ada  pilihan  lain  dalam  memilih pekerjaan.
5. Tergiur oleh gaji yang besar.
6. Keadaan yang mendesak.
Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi dapat menjadi hambatan (Sonia, 2020). Dalam kasus ini korban mendapatkan informasi dan ajakan melalui platform sosial media sehingga  jika  korban  memiliki  pengetahuan  yang  minim  dalam  memilih  informasi  lewat teknologi, para pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan korban dalam berbagai cara.
Maka  kejadian  yang  dialami  oleh  Ida  merupakan  bentuk  pelanggaran  sila  kedua Pancasila  yang  bunyinya  “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.”  Dalam  kejadian  yang dialami Ida ini, nilai-nilai dalam sila kedua ini belum sepenuhnya tercapai, karena sila kedua kalimat  “Kemanusiaan  dan  beradab”  mempunyai  makna  bahwa  setiap  manusia  yang menjadi warga negara Indonesia haruslah saling menghargai keberadaan sesama manusia dan haruslah mempunyai hati nurani  untuk tetap membantu dan tidak menipu dengann cara menjebak Ida seperti yang dilakukan Haji Rahmat (penyalur) dan Eka (Pelaku).
Lalu dalam kalimat “Adil.” mempunyai makna bahwa keadilan yang diciptakan oleh pemerintah  yaitu  Undang-Undang  NKRI  haruslah  berlaku  adil  bagi  kehidupan  rakyat Indonesia dan tidak memberatkan satu pihak saja, baik perbedaan etnis, agama, ras, dan adat istiadat.
Selain itu kasus ini juga sangat melanggar Undang-Undang No.21 Tahun 2007 yang di mana  adanya  penipuan  dalam  perdagangan  orang  sehingga  menyebabkan  terjadinya eksploitasi manusia, yakni,
1. Sanksi terhadap setiap orang yang menjadi pelaku dalam perdagangan orang ini dapat dipidanakan  sesuai  Undang-Undang  No.21  Tahun  2007  dalam  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  Pasal  2  angka  (1)  yang  berisikan  setiap  orang  yang  melakukan perekrutan,  pemindahan,  atau  penerimaan  orang  dengan  ancaman  kekerasan  dan penculikan, penipuan, serta  penyalahgunaan kekuasaan terhadap pemegang kendali orang lain dengan tujuan eksploitasi dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara juga terkena denda
paling  sediit  Rp120.000.000  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
2. Sanksi  tindak  pidana  sesuai  dengan  Pasal  4  berisikan  bahwa  setiap  orang  yang membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  NKRI  dengan  tujuan  untuk dieksploitasi  di  luar  wilayah  NKRI  dapat  dipidanakan  dengan  pidana  penjara  paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara juga terkena denda paling  sediit  Rp120.000.000  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
Dalam menganalisis kasus ini, penulis menggunakan teori Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu  teori  keadilan  yang  dikemukakan  oleh  Ronald  Drowkin  dan  John  Rawis  (Zuraidah, 2021). Menurut teori Drowkin menyatakan bahwa Jika kita menyebut prinsip-prinsip moral, pengaruh politik, atau hal-hal penting lainnya sebagai pembenaran atas pengabaian hak asasi manusia (HAM), negara mempunyai komitmen untuk memperlakukan semua warga negaranya secara setara (Arsalan &; Putri, 2020) .
Namun berbeda dengan teori keadilan yang disampaikan Rawls bahwa setiap individu memiliki  hak  dan  kebebasan  yang  sama,  namun  kerap  sekali  masyarakat  tidak  dapat menikmatinya bersama.
Teori yang disampaikan oleh Drowkin mempunyai kesamaan pada penyelesaian kasus yang  dialami  oleh  Ida.  Ia  mengalami  kasus  serupa  yang  dimana  meminta  keadilan  bagi dirinya  sebagai  korban  dan  sanksi  yang  adil  bagi  pelaku  yang  mengekploitasi  dirinya, sehingga dalam kasus Ida ini hampir mencapai keadilan yang ia butuhkan, di mana para pelaku sudah berhasil ditangkap dan dijadikan tersangka.

## SIMPULAN
Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang berisi tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang  sudah  diikuti  oleh  Peraturan  Pemerintah  dan Peraturan Presiden juga tugas lembaga pusat hingga kabupaten/kota dalam memberantas perdagangan orang (Henny Nuraeny, 2022). Namun berdasarkan data kuantitatif terdapat lebih dari 100 orang di Indonesia menjadi korban dalam kejadian ini dan dimayoritasi oleh perempuan dan anak-anak.
Penyelesaian dalam kasus ini hampir tercapai, yaitu keadilan yang didapatkan oleh Ida sebagai korban, pihak keluarga Ida dan masyarakat Indonesia (Pertiwi & Saimima, 2022).
DAFTAR PUSTAKA
Arsalan,  H.,  &  Putri,  D.  S.  (2020).  Reformasi  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jurnal HAM, 11(1), 39 – 49.
Burlian, P. (2022). Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia. Sinar Grafika.
Hanifah,  I.  (2021).  Peluang  tenaga  kerja  asing  untuk  bekerja  di  Indonesia  berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168 – 173.
Henny Nuraeny, S. H. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Sinar Grafika.
Nuraeni,  N.,  &  Kania,  D.  (2017).  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. Al- ’Adalah , 14(1), 131 – 156.
Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 11, 109.
Sonia, N. R. (2020). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simdik) dalam Meningkatkan Mutu  Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. Southeast Asian Journal of Islamic Education Management, 1(1), 94 – 104.
Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Arena Hukum, 13(3), 479 – 500.
Wahyu Mardhalina, W. M. (2021). KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGAN MANUSIA (HUMANTRAFICKING)  DI  KOTA  JAMBI  (Study  Kasus  Putusan  Pengadilan  Nomor: 121/Pid. Sus/2018/Pn Jmb). Universitas Batanghari.
Zuraidah,  M.  (2021).  Vonis  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana  Pasal  340  KUHP  dalam  Perspektif  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Banyuwangi: Universitas, 17.