## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Oleh : H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H. *)

## ABSTRAK
Fakta-fakta hukum yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan  yang  terkait  anak,  yang  dihadapkan  dengan  permasalahan penanganan  anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Proses  Peradilan  Pidana Anak dengan peradilan orang dewasa pada umumnya, identik ada perbedaan.
Kategori  anak  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  proses  peradilan  dilakukan  dimulai semenjak  tingkat  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  sampai  pada  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tersebut.  Selama  proses peradilan  tersebut  ,  maka  hak-hak  anak  wajib  dilindungi  oleh  hukum  yang  berlaku dan  oleh  sebab  itu  harus  dilakukan  secara  konsekuen  oleh  pihak-pihak  terkait dengan  penyelesaian  masalah  anak  nakal  tersebut  yang  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ,  terdapat tugas-tugas  penyidik  yang  berhubungan  dengan  tugas  yang  meliputi  proses penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.

## Kata kunci : Perlindungan, Peradilan Anak

## ABSTRACT
Legal  facts  which  often  occurs  in  social  life  is  problems  related  to  children, who are faced with the problem of handling children suspected of committing a crime. Child Criminal Justice process with judicial adults in general, identical no difference.
Categories of children  in Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System, Children in conflict with the law are children in conflict with the law, children who are victims of crime, and child who witnessed a crime.
Legal  protection  of  children  in  the  judicial  process  is  done  started  since  the level  of  inquiry,  investigation,  prosecution,  examination  before  the  court  until  the execution  of  the  ruling.  During  such  proceedings,  the  rights  of  the  child  shall  be protected  by  law  and therefore must  be  done  consistently  by  the  parties  concerned with  problem  solving  bad  boy  is  regulated  in  Law  No.  11  of  2012  on  the  Criminal Justice  System  Child  ,  there  are  tasks  related  to  the  task  of  investigators  which includes  the  process  of  arrest  and  detention  of  children  suspected  of  committing  a crime.
Keywords: Protection, Juvenile Justice
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. PENDAHULUAN
Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai  sumber  daya  manusia  di  masa depan  yang  merupakan  modal  bangsa bagi pembangunan
yang
berkesinambungan (sustainable
development). Berangkat  dari  pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan  anak  harus  memperoleh prioritas  yang  sangat  tinggi.  Tidak semua  anak  mempunyai  kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara  mereka  yang  beresiko  tinggi untuk  tidak  tumbuh  dan  berkembang secara  sehat,  mendapatkan  pendidikan yang  terbaik,  karena  keluarga  yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan  salah,  ditinggal  orang  tua, sehingga  tidak  dapat  menikmati  hidup secara layak. (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
Anak  merupakan  amanah  dan karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang memiliki  harkat  danmartabat  sebagai manusia  seutuhnya.  Anak  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebuah  Bangsa  dan Negara.  Dengan  peran  Anak  yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan  dalam  Pasal  28B  ayat  (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945  hasil  amandemen, dimana  Negara  menjamin  setiap  anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Pengaturan mengenai hak- hak anak tersebut kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak. (Lilik Mulyadi, 2013). Fakta-fakta hukum yang belakangan  ini  terjadi  dalam  kehidupan bermasyarakat  adalah  permasalahan yang  terkait  anak,  dimana  dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut  kita  dihadapkan  lagi  dengan permasalahan  penanganan  anak  yang diduga melakukan tindak pidana. (Syafruddin Hasibuan ( ed ), hlm. 78)
Sistem  Peradilan  Pidana (Criminal Justice  System) adalah  sistem  dalam suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi masalah kejahatan. Menunjukkan adanya  suatu  kesan  dari  objek  yang komplek  lainnya  dan  berjalan  dari  awal sampai  akhir,  oleh  karena  itu  dalam mewujudkan  tujuan  sistem  tersebut  ada empat instansi yang terkait yaitu kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen  tersebut  harus  bekerja  sama secara  terpadu (Integrated  Criminal
Justice  Administration). (Arief,  Barda Nawawi, 2006 : 31).
Berproses  secara  terpadu  artinya bahwa  keempat  sub  sistem  ini  bekerja sama  berhubungan  walaupun  masing- masing  berdiri  sendiri.  Polisi  selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk  penyelidikan,  penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  penyitaan dan  pemeriksaan  surat.  Jaksa  selaku penuntut  umum  melakukan  penuntutan berdasarkan  hasil  penyidikan  yang disampaikan  oleh  penyidik.  Hakim  atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan  pemeriksaan  dalam  sidang pengadilan.
Perlindungan hukum dalam
perspektif hukum pidana diberikan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana. Perlindungan hukum anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  diatur secara  khusus  dalam  Undang-Undang No.  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak  Jo  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Dalam  undang-undang tersebut  proses  beracaranya  diatur sedikit berbeda dengan proses beracara pidana  orang  dewasa  baik  berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan sidang maupun pelaksanaan putusan hakim.
Akibat  tidak  adanya  perlindungan anak akan menimbulkan berbagai
permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan
pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan  pembangunan  nasional yang memuaskan.
Dalam proses tahapan penyidikan  anak  nakal,  tidak  hanya sekedar  mencari  bukti  serta  penyebab kejadian,  tetapi  juga  diharapkan  dapat mengetahui  latar  belakang  kehidupan anak  tersebut  sebagai  pertimbangan dalam  menentukan  tuntutan  terhadap tersangka.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  uraian  dalam latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :
1.  Bagaimanakah  katagori  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  menurut Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak ?
2.  Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan ?

## II. PEMBAHASAN

## Pengertian Anak
Apabila ditinjau dari aspek yuridis,  maka  pengertian  “anak”  dimata
hukum  positif  Indonesia  lazim  diartikan sebagai  orang  yang  belum  dewasa ( minderjaring  atau  person  under  age ), orang  yang  di  bawah  umur  atau keadaan di bawah umur ( minderjaringheid  atau  inferionity )  atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah  pengawasan  wali  ( minderjarige onvervoodij ).
Hukum  positif  Indonesia  ( ius constitutum )  tidak  mengatur  adanya unifikasi  hukum  yang  baku  dan  berlaku universal  untuk  menentukan  kriteria batasan  umur  bagi  seorang  anak,  hal tersebut  dapat  dilihat  dalam  berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu :
1.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak Pada  Pasal  1  (3)  merumuskan, bahwa  anak  adalah  anak  yang  telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.  Jadi  anak  dibatasi  syarat dengan  umur  antara  12  tahun sampai 18 tahun.
2.  Menurut Undang-Undang Perlindungan  Anak  (Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak) Pada Pasal 1 (1) merumuskan  bahwa  anak  adalah
seseorang belum berusia 18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  4
Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Pada Pasal 1 angka (2) merumuskan Anak  adalah  seseorang  yang  belum mencapai  umur  21  tahun  dan  belum pernah kawin. Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  serta  Perdata,  tetapi dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  tidak  mengenal  istilah  anak, yang  digunakan  istilah  dewasa  yaitu telah  berumur  21  tahun  atau  belum berumur  21  tahun akan  tetapi  sudah atau pernah kawin, sedangkan belum  dewasa  adalah  seseorang yang  umurnya  belum  mencapai  21 tahun  dan  tidak  atau  belum  pernah kawin.
4.  Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana  (KUHP  )  Pasal  45  KUHP, memberikan  definisi  anak  yang belum dewasa apabila belum berumur  16  (enam  belas)  tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam  perkara  pidana  maka  hakim boleh  memerintahkan  supaya  si tersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya; walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau
memerintahkannya
supaya
diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.  Ketentuan  Pasal  45,  46, dan  47  KUHP  ini  sudah  dihapus dengan lahirnya Undang-undang
No.3 Tahun 1997.
5.  Anak menurut Undang-undang
Perkawinan  (Undang-undang  Nomor 1  Tahun  1974)  Pada  Pasal  47  ayat (1)  dan  pasal  50  ayat  (1)  undang- undang
Pokok Perkawinan memberikan  batasan-batasan  untuk disebut anak adalah belum mencapai umur  18  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan.
6.  Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata ( KUH Perdata ) Pada Pasal 330  KUH  Perdata  memeberikan penjelasan  bahwa  orang  belum dewasa  adalah  mereka  yang  belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu)  tahun  dan  tidak  lebih  dahulu telah kawin.
Berbagai  kriteria  untuk  batasan usia  anak  pada  dasarnya  adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang  anak  dalam  status  hukum sehingga  anak  tersebut  akan  beralih status  menjadi  usia  dewasa  atau menjadiseorang  subyek  hukum  yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan
tindakan-tindaka  hukum  yang  dilakukan oleh anak itu.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan  bahwa  indikator  untuk mengatakan  bahwa  seseorang  telah dikatakan telah dewasa adalah bahwa ia dapat  melakukan  perbuatan  hukum sendiri  tanpa  bantuan  orang  lain  baik orang  tua  maupun  wali.   Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa peraturan  perundang-undangan  diatas, maka  dapat  dilihat  bahwa  pengertian anak  adalah  bervariatif  dimana  hal tersebut  dilihat  dari  pembatasan  batas umur  yang  diberikan  kepada  seorang anak  apakah  anak  tersebut  dibawah umur  atau  belum  dewasa  dan  hal tersebut  dapat  dilihat  dari  pengertian masing-masing  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia, Namun meskipun demikian pada prinsipnya  anak  dibawah  umur  adalah seseorang yang tumbuh dalam perkembangannya  yang  mana  anak tersebut  memerlukan  bimbingan  untuk kedepannya.
Anak  yang  berhadapan  dengan hukum  akan  sangat  terkait  dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana  pada  awalnya  aturan  yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas  dari  instrumen  internasional (Konvensi  Internasional)  yaitu  terkait dengan pemenuhan hak-hak anak
sendiri.  Setelah  dilakukannya  ratifikasi atas  Konvensi  Hak-Hak  Anak  oleh
Pemerintah Indonesia
dengan
mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun  1990,  maka  secara  hukum menimbulkan kewajiban
kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan  hak-hak  anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum  nasional,  dimana  dalam  hal  ini tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang- undang  No.35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak.
Pasal  1  (3)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  anak  yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun  tetapi  belum  mencapai  usia  18 (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana yaitu : 1)  Yang  diduga,  disangka,  didakwa,
atau dijatuhi pidana karena
melakukan tindak pidana; 2)  Yang  menjadi  korban  tindak  pidana
atau yang melihat dan/atau mendengar  sendiri  terjadinya  suatu tindak pidana.
Anak  yang  berhadapan  dengan hukum  dapat  juga  dikatakan  sebagai anak  yang  terpaksa  berkontak  dengan sistem pengadilan pidana karena:
1)   Disangka,  didakwa,  atau  dinyatakan terbukti  bersalah  melanggar  hukum;
atau
2)   Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara  terhadapnya; atau 3)   Telah
melihat, mendengar, merasakan,  atau  mengetahui  suatu peristiwa pelanggaran hukum.
Dilihat  ruang  lingkupnya  maka anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dapat dibagi menjadi :
1)  Pelaku atau tersangka tindak pidana;
2)  Korban tindak pidana;
3)  Saksi suatu tindak pidana.
Kenakalan  anak  disebut  juga dengan Juvenile  Deliquency . Juvenile atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa  Indonesia  berarti  anak-anak; anak  muda,  sedangkan Deliquency artinya  terabaikan  atau  mengabaikan yang  kemudian  diperluas  menjadi  jahat, kriminal,  pelanggar  peraturan  dan  lain- lain.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang  menyalahi  secara  ringan  norma dan  hukum  yang  berlaku  dalam  suatu masyarakat. Perbuatan dikatakan delinkuen  apabila  perbuatan-perbuatan tersebut  bertentangan  dengan  norma yang  ada  dalam  masyarakat  dimana  ia
hidup  atau  suatu  perbuatan  yang  anti sosial  yang  didalamnya  terkandung unsur-unsur anti normatif.
Pengertian Juvenile  Deliquency menurut  Kartini  Kartono  adalah  sebagai berikut  : Juvenile  Deliquency yaitu perilaku  jahat  /  dursila,  atau  kejahatan  / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh  suatu  bentuk  pengabaian  sosial sehingga  mereka  itu  mengembangkan bentuk  pengabaian  tingkah  laku  yang menyimpang.  (Kartini,  Kartono,  1992  : 113).
Menurut Romli Atmasasmita
Juvenile Deliquency adalah setiap perbuatan  atau  tingkah  laku  seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin  yang  merupakan  pelanggaran terhadap  norma-norma  hukum  yang berlaku  serta  dapat  membahayakan perkembangan  pribadi  si  anak  yang bersangkutan. (Atmasasmita, Romli, 1983 : 214).
Menurut  Paul  Mudikdo  (Paulus Hadisuprapto,  1997  :  98)  memberikan perumusan mengenai Juvenile Delinquency , sebagai :
1.  Semua  perbuatan  yang  dari  orang- orang  dewasa  merupakan  suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan  yang  dilarang  oleh  hukum
pidana, seperti mencuri, menganiaya,  membunuh  dan  lain sebagainya;
2.  Semua  perbuatan  penyelewengan dari  norma  kelompok  tertentu  yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat; 3.  Semua perbuatan yang menunjukkan
kebutuhan perlindungan  bagi  sosial  termasuk gelandangan,  pengemis  dan  lain- lain.
Perkara  pidana  yang  dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan  pidana  yang  terdapat  dalam KUHP,  maka  penyidikannya  dilakukan oleh  penyidik  umum  dalam  hal  ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya  dengan  diberlakukan- nya  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  telah  dipertegas  bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan  oleh  penyidik  Polri  dengan dasar  hukum  Pasal  26  ayat  (1)  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan  Pidana  Anak  dan  yang  pada intinya  menyebutkan  bahwa  ”penyidikan terhadap  perkara  anak  dilakukan  oleh penyidik  yang  ditetapkan  berdasarkan Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian  RI atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh Kapolri”.  Meskipun  penyidiknya  penyidik Polri,  akan  tetapi  tidak  semua  penyidik
Polri dapat melakukan penyidikan terhadap  perkara  anak  nakal.  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak dikenal  adanya  penyidik  anak,  yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik  anak  diangkat  oleh  Kapolri dengan  Surat  Keputusan  Khusus  untuk kepentingan  tersebut.  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  melalui Pasal  26  Ayat  (3)  menetapkan  syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah :
1.  Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2.  Mempunyai minat, perhatian,
dedikasi  dan  memahami  masalah anak.
3.  Telah  mengikuti  pelatihan  teknis tentang peradilan Anak
Perlindungan  hukum  terhadap anak  dalam  proses  peradilan  dilakukan dimulai  semenjak  tingkat  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut  ,  maka  hak-hak  anak  wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh  sebab  itu  harus  dilakukan  secara konsekuen  oleh  pihak-pihak  terkait dengan  penyelesaian  masalah  anak nakal tersebut.
Anak sebagai pelaku tindak pidana juga  akan  mengalami  proses  hukum
yang identik dengan orang dewasa yang melakukan  tindak  pidana,  arti  kata identik  disini  mengandung  arti  ”hampir sama”,  yang  berbeda  hanya  lama  serta cara  penanganannya.  Anak  adalah generasi  penerus  bangsa.  Oleh  karena itu, setiap anak seharusnya mendapatkan  haknya  untuk  bermain, belajar  dan  bersosialisasi.    Tetapi keadaannya akan menjadi terbalik apabila anak melakukan tindak pidana.
Kategori anak,  sebagaimana telah diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan    Anak  Jo  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak,  yang dimaksud dengan anak  “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum  mencapai  umur  18  (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.
Kekuasaan  Penyidikan  adalah tahap  yang  paling  menentukan  dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana  Terpadu  tersebut  dalam  rangka tercapainya  tujuan  dari  Penegakan Hukum  Pidana,  karena  pada  tahap penyidikanlah  dapat  diketahui  adanya tersangka  suatu  peristiwa  kejahatan atau  tindak  pidana  serta  menentukan tersangka  pelaku  kejahatan  atau  tindak pidana tersebut sebelum pelaku
kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut  dan  diadili  di  pengadilan  serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.  Tanpa  melalui  proses atau  tahapan  penyidikan  maka  secara otomatis,  tahapan-tahapan  selanjutnya dalam  proses  peradilan  pidana  yaitu tahapan  penuntutan,  pemeriksaan  di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.
Penyidikan  itu  sendiri,  berarti serangkaian  tindakan  penyidik,  dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang  ini  untuk  mencari  dan mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti itu  membuat  terang  tentang  tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan  tersangkanya,  sedangkan ”bukti”, dalam ketentuan tersebut di atas adalah  meliputi  alat  bukti  yang  sah  dan benda sitaan/barang bukti. Di Indonesia, masalah  kewenangan  dan  ketentuan mengenai  ”Penyidikan”  diatur  di  dalam UU  No.  8  tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidikan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dilakukan oleh  penyidik  anak  yang  ditetapkan berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya.Penyidikan  terhadap  anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam
Pasal  18  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menyebutkan bahwa :
Dalam  menangani  perkara  Anak, Anak  Korban,  dan/atau  Anak  Saksi, Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut  Umum,  Hakim,  dan  Advokat atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik  bagi  Anak  dan  mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
Penyidik wajib memeriksa tersangka  dalam  suasana  kekeluargaan (Pasal  18  Undang-Udang  Nomor.  11 Tahun  2012).  Kentuan  ini  menghendaki bahwa  pemeriksaan  dilakukan  dengan pendekatan  secara  efektif  dan  simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya  tidak  memakan  waktu lama,  dengan  menggunakan  bahasa yang  mudah  dimengerti,  dan  dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan,  penyidik  bersikap  sopan dan  ramah  serta  tidak  menakut-nakuti tersangka.
Tujuannya adalah agar pemeriksan  berjalan  dengan  lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu  menghadapi  penyidik,  akan
mengalami
kesulitan untuk
mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan  tersangka,  penyidik  tidak memakai pakaian seragam.
Ketentuan Pasal
18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada  anak,  apabila  penyidik  tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan,  tidak  ada  sanksi  hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam  melakukan  penyidikan  anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila  perlu  juga  dapat  meminta pertimbangan  atau  saran  dari  ahli pendidikan,  ahli  kesehatan  jiwa,  ahli agama,  atau  petugas  kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai  bahan  pertimbangan  dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat  bahwa  anak  nakal  perlu mendapat  perlakuan  sebaik  mungkin dan  penelitian  terhadap  anak  dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas),
agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.
Pasal  27  ayat  1  Undang-Undang Nomor  11  tahun  2012,  menentukan
bahwa  dalam  melakukan  penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing  kemasyarakatan.  Pasal  65 ayat  1  huruf  b  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2012,  menentukan  bahwa pembimbing  kemasyarakatan  bertugas membantu  memperlancar  penyidikan dengan  membuat  laporan  penelitian kemasyarakatan.
Penyidik  terhadap  perkara  anak nakal  dilakukan  oleh  polri  .  Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 41 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak Jo  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Penyidik terhadap  anak  nakal,  dilakukan  oleh penyidik  yang  diterapkan  berdasarkan Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia  atau  pejabat  lain yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia”      dan    untuk proses  penyidikan  terhadap anak untuk lingkup  Kepolisian  Sektor  yang  tidak memiliki  penyidik  khusus  dalam  perkara anak,  maka  dapat  dilakukan  oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi orang dewasa sebagaimana  sesuai  dengan  Pasal  41 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Pengadilan  anak  Jo Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
yang  menyatakan  bahwa  “Dalam  hal tertentu  dan  dipandang  perlu,  tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  dapat  dibebankan kepada :
a.   Penyidik  yang  melakukan  tugas penyidikan  bagi  tindak  pidana  yang dilakukan oleh orang dewasa;atau
b.   Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang- undang yang berlaku.”
Proses  penyidikan  anak  nakal, wajib  dirahasiakan  (Pasal  19  ayat  1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain  yang  dilakukan  mulai  dari  tahap penyelidikan  hingga  tahap  penyidikan, wajib  dilakukan  secara  rahasia.Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan  sesuai  Pasal  20  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  adalah perkara  anak  yang  berumur  12  tahun dan belum genap berumur 18 tahun dan diajukan  ke  sidang  pengadilan  setelah Anak  yang  bersangkutan  melampaui batas  umur  18  (delapan  belas)  tahun, tetapi  belum  mencapai  umur  21  (dua puluh  satu)  tahun,  Anak  tetap  diajukan ke  sidang  Anak.  Namun  pasal  24 Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012, masih memungkinkan dilakukan penyidikan  anak  yang  berumur  dibawah 12  tahun,  namun  berkas  perkaranya
tidak  akan  dilimpahkan  ke  kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan. Dalam praktik, alasan penghentian penyidikan adalah : 1.  Delik  yang  terjadi  merupakan  delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan;  perbuatan  yang  terjadi bukan merupakan perbuatan pidana;
2.  Anak  masih  sekolah  dan  masih dapat dibina orang tuanya, sehingga anak  tersebut  dikembalikan  kembali kepada  orang  tuanya  dan  kasusnya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk  dilakukan  penuntutan  ke pengadilan.
Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak anak nakal dengan korban. Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan  dari  penuntut  umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah  lengkap  atau  apabila  tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara  itu  kepada  penyidik.  Terhitung sejak  tenggang  waktu  tersebut,  dengan sendirinya  menurut  hokum  penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna,  beralih  kepada  penuntut umum  tanpa  memerlukan  proses  lagi.
Terjadi  penyerahan  tanggung  jawab hukum  atas  seluruh  perkara  yang bersangkutan  dari  penyidik  kepada penuntut  umum.  Peralihan  tanggung jawab  yuridis  atas  berkas  perkara, tanggung  jawab  hukum  atas  tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.
Secara  garis  besarnya  tugas- tugas  penyidikan  terdiri  dari  tugas menjalankan  operasi  lapangan  dan tugas  administrasi  hukum.  Menurut Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, terdapat  tugas-tugas  penyidik  yang berhubungan dengan tugas yang meliputi :
a)  Penangkapan Penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 butir (20) “Penangkapan  adalah  suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu  kebebasan  tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup  bukti  guna  kepentingan penyidikan  atau  penuntutan dan  atau  peradilan  dalam  hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
Ketentuan  hukum  acara  pidana yang  menjadi  sorotan  essential  dari proses  penyidikan  adalah  penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, dimana tugas penangkapan berbatasan dengan ketentuan  hukum  yang  menegakkan
hak-hak  asasi  anak  yang  mendapatkan tuntutan keadilan hukum terhadap aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah (lembaga  polisi).  Ketentuan  terhadap dasar  perlindungan  anak  harus  dapat menonjolkan  bentuk-bentuk  tindakan dan upaya rasional dan berdimensi rasa keadilan  hukum  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum.
Wewenang  penangkapan  dan penahanan  terhadap  anak  menurut Pasal  30  Undang-undang  Nomor  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa kegiatan  yang  berhubungan  dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dan penahanan terhadap  anak  pelaku  kejahatan  atau anak nakal pada tahap penyidikan diatur dalam  Pasal  30  sampai  dengan  Pasal 33  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Kedudukan  anak  dalam  proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa  yang  menimbulkan  hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan  upaya  paksa  dan tindakan paksa dari proses penyidikan.
Setelah  tindakan  penangkapan, dapat  dilakukan  tindakan  penahanan. Penahanan  oleh  penyidik  anak  atau penuntut  umum  anak  atau  hakim  anak
dengan  penetapan,  dalam  hal  serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang  Nomor  11  tahun  2012  dan KUHAP,  menentukan  bahwa  tersangka atau  terdakwa  dapat  ditahan.  Karena ada  istilah  “dapat”  ditahan,  berarti penahanan  anak  tidak  selalu  harus dilakukan,  sehingga  dalam  hal  ini penyidik diharap betul-betul mempertimbangkan  apabila  melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1)  KUHAP,  alasan  penahanan  adalah karena  ada  kehawatiran  melarikan  diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang  bukti,  agar  tidak  mengulangi tindak  pidana.  Menurut  hukum  acara pidana,  menghilangkan  kemerdekaan seseorang  tidak  merupakan  keharusan, tetapi  untuk  mencari  kebenaran  bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan  seseorang  itu  dibatasi dengan  melakukan  penangkapan  dan penahanan.
Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan  anak  baik  fisik,  mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan
ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram.
Pasal  33  ayat  (1)  Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2012
menentukan  bahwa  untuk  kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga  keras  melakukan  tindak  pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup.Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan,  dalam  KUHAP  tidak  diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan  perlindungan  anak.  Bisa saja  menurut  penyidik  bukti  permulaan telah  cukup,  padahal  hakim  dalam  pra- peradilan (apabila diajukan pra- peradilan  oleh  anak  nakal/penasehat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan  tidak  sah,  anak  sudah dirugikan  terutama  dari  segi  mental, anak  merasa  tertekan  dan  trauma  atas pengalaman-pengalaman tersebut. Menjamin  agar  ketentuan  mengenai dasar penahanan ini diindahkan, diadakan  institusi  pengawasan  yang dilakukan  oleh  atasan  di  instansi masing-masing,  yang  merupakan  “ built in control ” maupun pengawasan sebagai sistem “ checking ” antara penegak hukum.
Terkait dengan penahanan, penahanan  tahap  pertama  terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap  orang  dewasa  yaitu  dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat  diperpanjang
oleh  penuntut  umum  yang  berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari.Dalam  waktu  15  (lima  belas  hari), Polri  sebagai  penyidik  tindak  pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara  yang  bersangkutan  kepada Penuntut  Umum,  apabila  jangka  waktu tersebut  dilampaui  dan  berkas  perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan  dari  tahanan  demi  hukum. Perbedaan  antara  penahanan  terhadap anak  dengan  penahanan  orang  dewasa terletak di jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Penahanan  tahap  pertama  bagi  orang dewasa  20  hari  dan  dapat  diperpanjang paling  lama  40  (empat  puluh)  hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan  di  tempat  khusus  untuk anak  yakni  lembaga  penempatan  anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan  kesejahteraan  social (LPKS) apabila belum terdapat LPAS.Penahanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh
mempertimbangkan  kepentingan  anak dan atau kepentingan masyarakat. Dalam
prakteknya, dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak  belum  dipahami  pihak  kepolisian secara tepat. Mereka masih menganggap
bahwa dasar
pertimbangan  dilakukan  menahan  anak,
adalah  karena  anak  melakukan  tindak pidanya yang diancam pidana penjara 5 (lima)  tahun  atau  lebih,  dikhawatirkan melarikan  diri,  merusak  bukti  atau mengulangi tindak pidana. Bila dipahami secara  mendalam,  dapat  diketahui bahwa  dasar  pertimbangan  penahanan anak menurut Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012  adalah Penahanan  dilakukan  apabila  anak melakukan  tindak  pidana  berusia  14 tahun  ke  atas  dan  diancam  pidana penjara  7  tahun  keatas  yang  ditentukan oleh  undang-undang.  Jika  kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan.  Tetapi  apabila  kepentingan anak  tidak  menghendaki,  walaupun anak  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan.  Kepentingan  anak  dalam hal ini, ialah dipertimbangkannya pengaruh penahanan terhadap perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial anak,  maka  penahanan  anak  tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai  upaya terakhir/tindakan  terakhir dan  dalam  jangka  waktu  singkat. Mempertimbangkan  kepentingan  anak, dilibatkan  balai  pemasyarakatan  yang melakukan  penelitian  kemasyarakatan terhadap anak nakal, dapat juga dilibatkan  ahli-ahli  seperti  kriminolog,
psikolog,  pemuka  agama  (rohaniawan) dan lain-lain.
Tempat  penahanan  anak,  harus dipisah  dari  tempat  penahanan  orang dewasa  dan  selama  anak  ditahan, kebutuhan  jasmani,  rohani,  dan  sosial anak  harus  tetap  dipenuhi  (Pasal  33 ayat  4  dan  ayat  5  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012).  Penahanan anak ditempatkan lembaga penempatan anak  sementara  (LPAS)  atau  lembaga Penyelenggaraan  kesejahteraan  social (LPKS).  (Undang-undang  Nomor  11 tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak).  Hal  ini  dilatar  belakangi oleh  pertimbangan  psikologis,  untuk menghindari  akibat  negatif  sebab  anak yang  ditahan  belum  tentu  terbukti melakukan kenakalan.

## III. PENUTUP
Kategori  anak  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak  yang  berkonflik  dengan  hukum, anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana,  dan  anak  yang  menjadi  saksi tindak pidana.
Perlindungan  hukum  terhadap anak  dalam  proses  peradilan  dilakukan dimulai  semenjak  tingkat  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di sidang pengadilan sampai pada
pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut  ,  maka  hak-hak  anak  wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh  sebab  itu  harus  dilakukan  secara konsekuen  oleh  pihak-pihak  terkait dengan  penyelesaian  masalah  anak nakal  tersebut  yang  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , terdapat  tugas-tugas  penyidik  yang berhubungan dengan tugas yang meliputi proses penangkapan dan penahanan  terhadap  anak  yang  diduga melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana  Indonesia, Cet.5,  Sinar Grafika, 2006, Jakarta.
Arief,  Barda  Nawawi, Kapita  Selekta Hukum  Pidana  tentang  Sistem Peradilan Pidana Terpadu , Badan Penerbit  Universitas  Diponegoro, 2006.
Atmasasmita Romli, Problem Kenakalan
Anak-anak Remaja , Armico, 1983, Bandung. ..……………, Peradilan Anak di
Indonesia, Mandar  Maju,  1997, Bandung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar
Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, 1991,  Jakarta.
Gautama, Chandra, Konvensi Hak Anak Panduan  Bagi  Jurnalis ,  Lembaga Studi  Pers  Dan  Pembangunan (LSPP), 2000, Jakarta.
Hadisuprapto, Paulus, Juvenile Deliquency Pemahaman Dan Penanggulangannya , PT.Aditya
Bakti, 1997, Bandung.
Kadja,  Thelma  Selly  M, Perlindungan Terhadap  Anak  Dalam  Proses Peradilan, Jurnal Hukum Yurisprudensia,  No.  2  Mei  2000, hal.184.
Kartono,  Kartini, Pathologi  Sosial  (2),
Kenakalan Remaja , Rajawali Pers, 1992, Jakarta.
Mulyadi,  Lilik, Pengadilan  Anak  Di
Indonesia ,  CV.  Mandar  Maju,
2005, Bandung.
Reksodiputro,  Mardjono, Kriminlogi  dan
Sistem  Peradilan  Pidana,  (Pusat
Pelayanan dan Pengabdian Hukum  Universitas  Indonesia) ,
1997, Jakarta.
Sudarsono, Kenakalan  Remaja ,  Rineka Cipta, 1991, Jakarta.
Supramono, Hukum  Acara  Pengadilan Anak , Djambatan, 2007, Jakarta.

## Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.