## Sodality

## Tanggung Jawab Sosial PT Asam Jawa kepada Komunitas Terdampak sebagai Strategi Pengelolaan Konflik Sosial
Social Responsibility of PT Asam Jawa to the Impacted Community as a Social Conflict Management Strategy
Rahma Hayati Harahap 1*.) , Afrizal 1) , Azwar 1)
1 Program Studi Sosiologi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang 25163, Indonesia *) E-mail: rahmashiny12@gmail.com
DOI : 10.22500/sodality.v7i3.27532

## ARTICLE INFO ABSTRACT
ISSN 2302-7517 EISSN 2302-7525

## ABSTRAK
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University
TERBITAN:
Vol. 7, No. 3 Desember 2019 SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan One important issue in the expansion of oil palm plantations in Indonesia is the massive escalative  conflict  between  plantation  companies  and  affected  communities.  This  article discusses  the  conflict  management  by  an  oil  palm  plantation  company,  PT  Asam  Jawa. Using Lewis Coser's safety valve theory, this article presents the analysis of research about the impacts of the CSR program implemented by PT Asam Jawa on the dynamics of conflict between affected people and the company. The question answered is whether the application of CSR can be an alternative effort to manage conflicts between PT Asam Java and people affected,  happening  since  the  company  started  its  operations.  The  results  showed  that although PT Asam Jawa implemented an extensive CSR program, the CSR program carried out by PT Asam Jawa did not function as a safety valve, because the people who were in conflict with companies related to the land used by PT Asam Jawa  were excluded by the company as recipients of CSR funds.
Keywords: conflict management, corporate social responsibility, oil palm conflict, safety valve
Salah  satu  isu  penting  ekspansi  perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia  adalah  terjadinya konflik  eskalatif  yang  masif  antara  perusahaan  perkebunan  dan  komunitas  yang  terkena dampak. Artikel ini membahas tentang pengelolaan konflik tersebut oleh sebuah perusahaan perkebunan  kelapa  sawit,  PT  Asam  Jawa.  Menggunakan  teori  katup  penyelamat  Lewis Coser,  artikel  ini  menyajikan  analisis  penelitian  tentang  dampak  program  CSR  yang dilaksanakan oleh PT Asam Jawa terhadap dinamika konflik antara warga terdampak dengan perusahaan tersebut. Pertanyaan yang dijawab adalah apakah penerapan CSR dapat menjadi upaya alternatif untuk mengelola konflik yang terjadi sejak perusahaan mulai beroperasi, antara PT Asam Jawa dengan warga yang terkena dampak. Hasil penelitian menunjukkan walaupun PT Asam Jawa melaksanakan program CSR yang meluas,  program CSR yang dijalankan oleh PT Asam Jawa tidak berfungsi sebagai katup penyelamat, karena warga yang berkonflik  dengan  perusahaan terkait  dengan  tanah  yang  digunakan oleh  PT  Asam Jawa dikecualikan oleh perusahaan sebagai penerima dana CSR.
Kata kunci: pengelolaan  konflik,  tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  konflik  kelapa  sawit, katup penyelamat

## PENDAHULUAN
Perkebunan  kelapa  sawit  telah mentransformasi  perekonomian  perdesaan  Indonesia di  Pulau Sumatera  dan  Kalimantan.  Pengusaha  merupakan  aktor  yang  berperan  penting  dalam  melakukan ekspansi sawit. Dilihat dari status pengusahaan lahan perkebunan di Indonesia, pengusaha merupakan aktor yang menempati posisi ke satu setelah petani, walaupun di  provinsi Riau dan Sumatera Barat petani menempati posisi pertama dalam status pengusahaan lahan kelapa sawit (Elvawati et al. 2019:86).
Dari sisi yang lain, salah satu isu penting ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah terjadinya  konflik  eskalatif  yang  masif  antara  perusahaan  perkebunan  dan  komunitas  yang  terkena dampak.  Konflik  tersebut  telah  terjadi  sejak  era  Orde  Baru  dan  memuncak  ketika  Era  Reformasi (Colchester et al. 2006; Afrizal dan Indrizal 2010; Liandra 2014; Widiani 2016)  Sektor perkebunan tersebut  selama  empat  tahun  (2015-2018)  menempati  posisi  tertinggi  penyumbang  konflik  agraria dengan jumlah 83 kasus atau 60% dari semua sektor (Konsorsium Pembaruan Agraria 2018). Konflik perkebunan kelapa sawit yang banyak terjadi itu berlanjut sampai tahun 2018 seperti yang dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (Konsorsium Pembaruan Agraria 2018).
Pengakuan  dan  penghargaan  hak  atas  tanah  berdasarkan  adat  adalah  isu  utama  konflik perkebunan kelapa sawit. Ini karena ekspansi perkebunan kelapa sawit terjadi di perdesaan Indonesia yang disana hidup masyarakat hukum adat (Afrizal 2006, 2018; Afrizal dan Indrizal 2010; Konsorsium Pembaruan Agraria 2017).
Di  samping  menjelaskan  konflik  tersebut,  perhatian  perlu  pula  diberikan  terhadap  mitigasi konflik perkebunan kelapa sawit (Afrizal 2018). Mitigasi konflik adalah upaya untuk menangani konflik yang terdiri dari dua bentuk yakni, pengelolaan konflik dan resolusi konflik (Afrizal 2018). Artikel ini berfokus pada pengelolaan konflik perkebunan. Pengelolaan konflik di sini diartikan sebagai upaya satu pihak atau kedua belah pihak atau oleh pihak ketiga untuk menjaga pola hubungan di antara para pihak agar tidak bereskalasi ke arah yang destruktif (Afrizal 2018; Miall 2004; Susan 2009).
Beberapa  penelitian  yang  telah  memusatkan  perhatian  pada  konflik  agraria  struktural memberikan rekomendasi akan perlunya upaya-upaya untuk memulihkan hubungan antara perusahaan dengan  komunitas  terdampak  ke  arah  rekonsiliasi.  Perhatian  diberikan  pada  CSR  atau  yang  dalam bahasa  Indonesia  disebut  sebagai  Tanggung  Jawab  Sosial  Korporasi,  sebagai  pendekatan  yang memungkinkan  konflik  antara  perusahaan  dengan  komunitas  terdampak  dapat  dikelola  secara berkelanjutan (Afrizal 2013; Nor Hadi 2011; Pujiriyani dan Wahab 2013; Sukandarrumidi 2012). Hal ini karena kepedulian sosial yang diwujudkan dalam bentuk CSR membawa dampak yang positif bagi lingkungan  sosial  perusahaan (Rahayu 2014).
Di Indonesia, CSR telah berubah dari kesukarelaan menjadi kewajiban. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-undang Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  (UUPM)  mewajibkan  perusahaan  untuk  melaksanakan  CSR.  Ini  diperkuat  lagi dengan  peraturan  lain  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  tanggung jawab sosial, serta Kepmen BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan Permen Sosial-RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan tersebut menekankan CSR sebagai kewajiban perusahaan  untuk  memberikan  kontribusi  terhadap  lingkungan  dan  komunitas  sekitar  terdampak. Apabila CSR dilaksanakan secara konsekuen, hubungan positif dapat terbangun antara warga sekitar dengan perusahaan (Marnelly 2012)
Artikel ini terinspirasi oleh gagasan CSR sebagai upaya pengelolaan konflik antara perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  dengan  komunitas  yang  tanahnya  diambil  alih  oleh  perusahaan  untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Afrizal (2013) menyatakan CSR merupakan salah satu inovasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menangani konflik agraria struktural. Hal ini juga didukung oleh gagasan bahwa CSR adalah bentuk kesadaran baru yang harusnya sensitif terhadap isu hak atas tanah Pujiriyani  dan  Wahab  (2013).  Karenanya  CSR  dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  mitigasi  konflik perkebunan.
Pembahasan mengenai implementasi CSR yang dikaitkan dengan hak masyarakat hukum adat atas tanah sangat penting karena persoalan yang berkembang bersinggungan dengan relasi kuasa antara perusahaan dengan komunitas sekitar, tidak hanya berkenaan dengan pencemaran, lapangan pekerjaan,
dan donasi melainkan juga mengenai rekognisi perusahaan terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber  agraria  (Afrizal  2018).  Pembicaraan  CSR  yang  dikaitkan  dengan  hak  masyarakat setempat  terhadap  tanah  merupakan  rekomendasi  solusi  untuk  pengendalian  perilaku  perusahaan sebagai  korporasi  di  Indonesia  mengingat  hak  masyarakat  setempat  atas  sumber-sumber  agraria  di Indonesia yang lebih lemah penjagaannya oleh negara ketimbang pelestarian lingkungan, pembangunan infrastuktur, dan perekonomian masyarakat setempat (Afrizal 2013).
Artikel  ini  berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Kecamatan  Torgamba  di  Provinsi Sumatera  Utara.  Di  kecamatan  ini tidak terdapat  lahan  persawahan  dan  tanaman  holtikultura.  Lahan pertanian  digunakan  untuk  perkebunan  kelapa  sawit  dan  karet.  Pada  tahun  2017,  produksi  tanaman kelapa sawit mencapai 598.132 ton dengan luas lahan 35602 Ha, sedangkan produksi tanaman karet mencapai  38.145,6  ton  dengan  luas  lahan  5298  Ha  (Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Labuhanbatu 2018). Daerah ini dahulunya terisolasi, perkebunan kelapa sawit telah membuka keterisolasian daerah ini.
Di  Kecamatan  Torgamba  terdapat  tiga  perusahaan  besar  perkebunan  kelapa  sawit  yaitu  PT Herfinta,  PT  Milano  dan  PT  Asam  Jawa.  Di  antara  ketiga  perusahaan  tersebut,  perusahaan  yang berkonflik dengan warga setempat terkait dengan hak atas tanah adalah PT Asam Jawa. Konflik terjadi sejak tahun 1981. Warga menentang penguasaan tanah oleh perusahaan. Pada tahun 1989, perusahaan juga berkonflik dengan warga Desa Bulu Serit dan Desa Sulum terkait dengan perusahaan mengambil lahan seluas 800 Ha.  Seluas 300 Ha dari lahan tersebut ditanami pohon sawit dan sudah dapat dipanen. Warga mengklaim tanah yang 800 Ha itu adalah tanah mereka. Pada waktu itu, warga memohon kepada Camat  Torgamba  untuk  melaksanakan  MUSPIKA  (Musyawarah  Pimpinan  Kecamatan)  yang  juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Bulu Serit dan Desa Sulum. Musyawarah tersebut berhasil dilaksanakan,  tetapi  warga  tidak  berhasil  mendapatkan  haknya  sebagai  pemilik  tanah  karena  pihak kecamatan  meminta  bukti  legal  kepemilikan  tanah  dapat  dijadikan  landasan  untuk  menentukan  hak milik. Ketegangan hubungan antara PT Asam Jawa dengan warga sekitar bertambah pada tahun 1992 terkait dengan penetapan PIRPANGAN (Proyek Inti Pangan) oleh pemerintah. Ini terjadi di Desa Bunut. Ada seluas 37 Ha, masing-masing 1 Ha per KK, dijanjikan akan diserahkan kepada warga setempat, tetapi  tanah  tetap  dikuasai  oleh  perusahaan.  Warga  marah,  mereka  menekan  perusahaan  dengan melakukan unjuk rasa ke kantor perusahaan.  Mereka membawa golok untuk menantang perusahaan sebagai tanda ketidaksukaan warga.
Pertanyaan yang dijawab adalah apakah implementasi CSR mampu menjadi upaya alternatif untuk mengelola konflik antara PT Asam Jawa dengan warga terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan program CSR yang meluas, namun program yang dilaksanakan tidak mampu menjadi katup penyelamat konflik antara perusahaan dengan warga karena warga yang berkonflik dengan perusahaan dikecualikan oleh perusahaan sebagai penerima CSR. Warga dipandang sebagai pengganggu perusahaan yang dapat menyebabkan buruknya citra perusahaan.

## Pengelolaan Konflik
Program CSR diasumsikan berpengaruh terhadap respon dan perilaku warga komunitas sekitar perusahaan yang terdampak langsung dan tidak oleh aktivitas perusahaan terhadap perusahaan. Apabila program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan menjawab kebutuhan komunitas, maka perusahaan akan menuai respon positif dari warga terdampak. Begitupun sebaliknya, jika program CSR tidak atau belum  berpihak  pada  kebutuhan  masyarakat,  maka  konflik  akan  terus  terjadi  dalam  eskalasi  yang berbeda-beda. Dengan begitu, CSR dapat diasumsikan berfungsi pula sebagai pengelolaan konflik.
Konsep  pengelolaan  konflik,  dalam  literatur  berbahasa  Inggris  disebut conflict  management, dipahami  sebagai  upaya  pencegahan    perilaku  konflik  agresif,  baik  langsung  dan  struktural  (Miall, Ramsbotham,  dan  Woodhouse  1999).  Dengan  konsep  itu , fokus  perhatian  bukan  terhadap  upaya penyelesaian konflik, melainkan pada  cara mengelola berbagai konflik  agar konflik tidak bereskalasi (Susan  2009).  Tantangan  bagi  pengelola  konflik  bukanlah  menghapus  konflik  melainkan  mengatasi perbedaan  seproduktif  mungkin  (Carpenter  dan  Kennedy dalam Susan  2009).  Miall  et  al.  (1999) memandang  pengelolaan  konflik  sebagai  usaha  mereduksi  dan  menekan  kekerasan  selama  proses konflik.  Dalam  hal  ini  tekanan  diberikan  pada  pengendalian  konflik.  Relasi  antara  CSR  dengan pengelolaan  konflik  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  pengelolaan  konflik  dari  Lewis  Coser,
dikombinasikan dengan teori penanganan konflik dari George Simmel. Berikut akan dibahas kedua teori ini.

## Teori Katup Penyelamat Lewis Coser
Para ahli sosiologi seperti Lewis Coser berkontribusi dalam menjelaskan pengelolaan konflik. Perhatian  Coser  umumnya  adalah  bahwa  konflik  tidak  harus  merusak  atau  bersifat  disfungsional terhadap  sistem  dimana  konflik  itu  terjadi,  melainkan  konflik  itu  dapat  mempunyai  konsekuensi- konsekuensi  positif  atau  menguntungkan  bagi  sistem  sosial  (Coser  1956).  Artinya,  Coser  di  sini menekankan  pada  fungsi  konflik.  Menurut  Coser,  konflik  tidak  dapat  dipandang  sebagai  sesuatu  hal yang negatif, namun karena konflik dapat berkembang sehingga merusak sistem, Coser mengajurkan untuk mengelola konflik untuk membuat konflik  tidak menghancurkan sistem (Coser 1956). Dalam pandangan itu terlihat sebenarnya Coser membicarakan pengelolaan konflik.
Menurut Coser, dalam mengelola konflik, hal yang dikelola adalah perasaan permusuhan antara para pihak yang terlibat. Perasaan permusuhan tersebut bila tidak  dikelola akan menyebabkan merusak sistem. Perasaan itu akan bertambah intensif bila tidak ada penyaluran. Untuk membuat perilaku konflik berada pada tingkat yang terkontrol, perlu dilakukan pengelolaan konflik dengan cara menyalurkan rasa permusuhan. Ia menggunakan konsep katup penyelamat ( safety valve ) untuk membicarakan hal tersebut (Coser 1956).
Menurut  Coser,  katup  penyelamat  adalah  mekanisme  khusus  yang  membiarkan  luapan permusuhan tersalur agar tidak menghancurkan seluruh struktur. Katup penyelamat adalah fungsi dari mekanisme  tersebut  yang  menyalurkan  energi  permusuhan  sehingga  tidak  mengancam  atau  merusak solidaritas. Katup penyelamat juga berfungsi membelokkan permusuhan kepada hal-hal yang lain. Coser memberi  contoh  berupa  pembelokkan  permusuhan  melalui  cara  mengambinghitamkan  orang  dari kelompok atau orang yang menyimpang dalam kelompok itu sendiri (Coser 1956; Johnson 1986). Dalam hal ini, katup penyelamat berfungsi meredam suasana psikologis para pihak dan sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan. Tanpa meredakan permusuhan, hubungan-hubungan diantara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin tajam (Poloma 2000).

## Teori Hadiah Bagi yang Kalah George Simmel
Ahli sosiologi lainnya yakni George Simmel juga memberikan perhatian terhadap penanganan konflik. Simmel menggunakan konsep hiburan bagi yang kalah untuk menghindari konflik membuat hubungan sosial buruk (Johnson 1986). Hiburan bagi yang kalah penting bagi kasus-kasus yang objek konfliknya tidak dapat dibagi diantara pihak-pihak yang berkonflik. Hiburan tersebut adalah satu pihak dapat  menyerahkan  sesuatu  yang  bernilai  kepada  pihak  lain  sebagai  pengganti  benda  yang disengketakan untuk mempertahankan hubungan tidak buruk (Johnson 1986).

## CSR dan Pengelolaan Konflik
Penelitian  ini  menggunakan  kombinasi  teori  katup  penyelamat  dari  Coser  dan  teori  hadiah hiburan bagi pihak yang kalah dari Simmel. Melalui konsep katup penyelamat dan hadiah hiburan bagi pihak yang kalah diasumsikan bahwa CSR dapat menjadi hiburan bagi yang kalah dengan itu perasaan permusuhan warga terdampak terhadap PT Asam Jawa tidak ada lagi. Efektifitas CSR sebagai katup penyelamat terlihat pada sejauh mana penerimaan komunitas terdampak terhadap keberadaan PT Asam Jawa dan penguasaan tanah yang mereka gunakan untuk memproduksi buah sawit.
Terdapat dua hal penting yang diperdebatkan para ahli dalam membahas definisi CSR. Pertama, definisi  CSR  dari  sudut  kepentingan  perusahaan,  disebut  definisi  secara selfish. Menurut The  World Business  Council  for  Sustainable  Development ( WBCSD ),  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan didefinisikan  sebagai  komitmen  bisnis  untuk  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  ekonomi berkelanjutan, melalui  kerja  sama  dengan  para  karyawan  serta  perwakilan  mereka,  keluarga  mereka, komunitas  setempat  maupun  masyarakat  umum.  Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Kedua, definisi CSR dari sudut kepentingan lingkungan. Menurut Bowen ( Bowen dalam Ismail Solihin 2009), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengacu pada kewajiban perusahaan untuk membuat kebijakan dan
garis tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. CSR juga didefinisikan sebagai mode keterlibatan bisnis dan penciptaan nilai atau dalam istilah sederhana sebagai kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan cara menguntungkan masyarakat (Dima Jamali dan Ramez Mirshak 2008).
Secara umum, CSR dipahami sebagai kewajiban perusahaan terhadap lingkungannya. Wibisono (2007)  menekankan  bahwa  Tanggung  Jawab  Sosial  merupakan  suatu  komitmen  berkelanjutan  oleh dunia  usaha  untuk  bertindak  etis  dan  memberikan  kontribusi  kepada  pengembangan  ekonomi  dari komunitas  setempat  ataupun  masyarakat  luas,  bersamaan  dengan  peningkatan  taraf  hidup  pekerja beserta keluarganya.
Konsep Tanggung Jawab Sosial perusahaan pada umumnya diartikan perusahaan tidak hanya bertanggungjawab terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para stakeholder yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Stakeholder yang dimaksud adalah semua  pihak  baik  internal  maupun  eksternal  yang  memiliki  hubungan  baik  bersifat  memengaruhi maupun  dipengaruhi,  bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung  oleh  perusahaan  seperti  pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan  sejenisnya),  lembaga  pemerhati  lingkungan,  para  pekerja  perusahaan,  kaum  minoritas  dan  lain sebagainya yang keberadaannya sangat memengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.
Bagi  perusahaan,  penerapan  CSR  yang  baik  akan  menguntungkan  pula.  Perusahaan  yang menjalankan  aktivitas  Tanggung  Jawab  Sosial  akan  memperhatikan  dampak  operasional  perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif (Nor Hadi 2011). Daniri (2007)  menyatakan  bahwa  dengan  mengimplementasikan  CSR,  korporasi  lebih  mudah  memperoleh akses  terhadap  modal  dan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  serta  mampu  meningkatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan resiko. Lebih dari itu, biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan untuk  menjalankan CSR  bermanfaat  bagi  peningkatan  kinerja  sosial  perusahaan  yaitu meningkatkan legitimasi dan mengurangi keluhan stakeholder (Daniri 2007; Nor Hadi 2011).
Terkait  dengan  perusahaan  di  perdesaan,  komunitas  terdampak  menuntut  pelaksanaan  CSR karena latarbelakang lahan yang dipakai oleh perusahaan (Afrizal 2013; Sukandarrumidi 2012). Lahan dianggap penting bagi sumber penghidupan masyarakat, karena mereka menggantungkan hidupnya dari hasil tanah pertanian/perkebunan. Bagi masyarakat, lahan adalah modal dan kekayaan yang penting bagi kelangsungan kehidupan.

## METODE
Studi ini merupakan studi kasus. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Wawancara  dilakukan  kepada  pelaksana  CSR  PT  Asam  Jawa  yang  terlibat  dalam  perancangan  dan implementasi program-program CSR serta staf keuangan yang mengenali aliran dana CSR perusahaan. Wawancara  juga  dilakukan  kepada  berbagai  elemen  komunitas  terdampak  (tokoh  adat,  pengurus organisasi pemuda, warga yang masih bertikai dengan PT. Asam Jawa, dan penerima dana CSR).
Data  yang  dikumpulkan  mencakup  aspek  pola  relasi  sosial  antara  warga  terdampak  dengan perusahaan, terkait masalah pembebasan tanah. Secara rinci, aspek yang dikaji mencakup: (1) aktor- aktor yang terlibat, (2) implementasi program, dan (3) respon warga terhadap program CSR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konflik antara PT Asam Jawa dengan Warga Terdampak
Sebagaimana  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  besar  lainnya  yang  melakukan pengembangan kebun kelapa sawit di lahan dalam wilayah kehidupan masyarakat hukum adat (Afrizal 2018; Colchester, Jiwan, et al. 2006), PT Asam Jawa juga mengalami ketegangan hubungan dengan warga terdampak terkait dengan pembebasan tanah. Berikut akan digambarkan konflik antara PT Asam Jawa dengan warga terdampak terkait dengan pembebasan tanah.
Gambar 1. Warga Desa Bunut melakukan unjuk rasa kepada PT Asam Jawa
Pada  tahun  1981  PT  Asam  Jawa  mengambil  alih  lahan  seluas  3500  Ha  yang  sudah  tidak dikerjakan lagi oleh PT Introsari. Pada tahun 1989 ekspansi lahan oleh PT Asam Jawa semakin luas hingga  mencapai  7300  Ha.  Ekspansi  tersebut  ditentang  oleh  warga  tempatan  dan  bahkan  terdapat seorang  warga  yang  bunuh  diri  karena  digusur  dari  tanahnya  dan  tidak  mau  mengikuti  anjuran  dari pemerintah  untuk pindah. Pada  tahun  1989  tersebut,  perusahaan  juga  berkonflik  dengan  warga  Desa Bulu Serit dan Desa Sulum Kecamatan Torgamba terkait dengan pengambilan lahan seluas 800 Ha oleh perusahaan.  Seluas 300 Ha dari lahan yang diambil tersebut telah ditanami pohon sawit oleh warga dan sudah mencapai umur panen. Warga mengklaim tanah yang 800 Ha itu adalah tanah mereka. Pada waktu itu, warga memohon kepada Camat Torgamba untuk melaksanakan MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Bulu Serit dan Desa Sulum. Musyawarah tersebut berhasil dilaksanakan, tetapi warga tidak berhasil mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah karena pihak kecamatan meminta bukti legal kepemilikan tanah yang dapat dijadikan landasan untuk menentukan hak milik.
Ketegangan  hubungan  antara  PT  Asam  Jawa  dengan  warga  sekitar  bertambah  intensif  pada tahun 1992.  Hal ini terkait dengan penetapan PIRPANGAN (Proyek Inti Pangan) oleh pemerintah di Desa  Bunut  dan  Desa  Pangarungan. Sebanyak  37  Ha,  masing-masing  1  Ha  per  KK,  dijanjikan  oleh pemerintah  diberikan  kepada  warga  setempat.  Pemerintah  Desa  Bunut  ketika  itu  menyatakan  tanah tersebut berlokasi di perbatasan antara Desa Bunut dan Desa Pangarungan dan termasuk konsesi PT. Introsari. PT. Asam Jawa, kemudian, mengambil tanah tersebut tanpa izin dari Warga. Warga yang tidak setuju  menemui  Humas  perusahaan  untuk  meminta  penjelasan  tentang  tindakan  perusahaan  tersebut, tetapi mereka tidak memperoleh jawaban yang memuaskan. Informan penelitian menyampaikan warga mencurigai pemerintah desa telah bekerjasama dengan perusahaan untuk mengambil alih tanah tersebut. Akibatnya,  warga  marah.  Mereka  menekan  perusahaan  dengan  melakukan  unjuk  rasa  ke  kantor perusahaan:  Ada  sebanyak  40  orang  warga  yang  ikut  unjuk  rasa  saat  itu.  Mereka  membawa  golok sebagai  simbol  penentangan  terhadap  perusahaan  dan  sebagai  tanda  ketidaksukaan  warga  terhadap tindakan  perusahaan  menguasai  tanah  seluas  37  Ha. Bahkan  ada  demonstran  yang membakar  mesin jondere milik perusahaan. Sebagai respon, perusahaan melibatkan pihak berwajib untuk mengamankan demonstran. Akibatnya, terjadilah bentrokan fisik antara pihak berwajib dengan warga yang melakukan demonstrasi. Walaupun tidak ada korban jiwa dalam demonstrasi ini, ada warga yang mengalami luka- luka dan aset perusahaan mengalami kerusakan.
Setelah kejadian demonstrasi tahun 1992 tersebut, ketegangan hubungan antara perusahaan dan warga  mereda,  namun  hal  itu  tidak  berlangsung  lama.  Ketegangan  terjadi  lagi  antara  warga  dengan perusahaan pada tahun 2001. Pada saat itu isu yang diangkat adalah lapangan kerja yang dibuka oleh perusahaan bagi warga setempat. Warga menuduh perusahaan tidak memprioritaskan warga setempat sebagai pekerja di perusahaan perkebunan. Warga mempersepsikan perusahaan tidak percaya kepada warga tempatan, tidak menghargai sebagai warga Sumatera. Mereka menuduh perusahaan membuka lapangan pekerjaan hanya untuk orang-orang yang berasal dari kota-kota besar seperti Kota Medan dan Jakarta. Hasil dari aksi ini adalah pada tahun 2001 itu juga perusahaan mulai mengambil karyawan dari warga setempat sebagai petugas keamanan.
Setelah  tahun  2001,  ketegangan  hubungan  antara  warga  setempat  dengan  PT  Asam  Jawa mereda.    Periode  ini  merupakan  deeskalasi  konflik  sementara.  Pada  Februari  2017  hubungan  yang tegang  terjadi  kembali  antara  warga  tempatan  dengan  perusahaan  kelapa  sawit.  Kali  ini  oganisasi masyarakat sipil yang berkembang di Kecamatan Torgamba digunakan oleh warga untuk mengadukan ketidakadilan  yang  mereka  rasakan  atas  hak  tanah  yang  tidak  dihargai  oleh  perusahaan  perkebunan kelapa sawit. Kali ini, ada sebanyak 25 orang dari Desa Bunut menuntut perusahaan mengembalikan tanah eks PIR Pang seluas  37 Ha yang telah digarap oleh perusahaan semenjak tahun 1992. Mereka melakukan unjuk rasa dengan melakukan orasi dan membakar ban selama 30 menit di depan kantor PT Asam Jawa untuk mengekspresikan hal yang mereka persoalkan dan tuntutan mereka.

## Bentuk-bentuk Pelaksanaan CSR PT Asam Jawa
PT Asam Jawa memaknai CSR dua macam. Pertama, CSR diartikan sebagai balasan PT. Asam atas izin yang diberikan pemerintah untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Staf perusahaan bidang personalia menyatakan:
“Bahwasanya  kita  ini  memang  berkembangnya  karena  dukungan  dari  masyarakat  dan juga dari Pemerintah. Kita juga ada disini karena ada izin hak guna usaha dari mentri. Kan gitu . Nah jadi pemerintah juga mengharapkan feed back dari perusahaan. Ya feed backnya begini,  jangan  hanya  pemerintah lah yang  menanggulangi  masalah  sosial masyarakat ini, kalau bisa ya perusahaan juga karena sudah diberikan izin mendirikan usaha agar ikut membantu masyarakat”
(wawancara dengan Pelaksana CSR PT Asam Jawa pada 09 Januari 2019).
Kedua,  bagi  perusahaan  CSR  adalah  untuk  meraih  dukungan  dari  warga  sekitar,  seperti  yang disampaikan oleh pelaksana program CSR PT Asam Jawa:
Jadi intinya perusahaan memberikan dana CSR karena ada sedikit banyaknya perhatian kepada masyarakat. Karena mungkin kalau masyarakat tidak diberi perhatian, kita akan sering  kena  demo-demo  segala  macam. Nah itu  sebagai  bentuk  pengertian  dan sumbangsih kita kepada masyarakat lah (wawancara dengan Pelaksana CSR PT Asam Jawa pada 09 Januari 2019).
Berdasarkan  data  yang  telah  dikumpulkan,  program  CSR  yang  diimplementasikan  oleh  PT Asam Jawa dapat diklasifikan menjadi enam macam yakni: Program CSR Bidang Pendidikan, Program CSR  Bidang  Kesehatan,  Program  CSR  Bidang  Peningkatan  Pendapatan,  Program  CSR  untuk Pembangunan Fasilitas Umum, Program CSR untuk Kegiatan Olahraga dan Kebudayaan, serta Program CSR Bidang Keagamaan. Berikut dideskripsikan pelaksanaan masing-masing program CSR.

## Program CSR Bidang Pendidikan
PT Asam Jawa merupakan perusahaan yang berbatasan langsung dengan Desa Bunut dan Desa Pangarungan. Ini artinya disini tanggung jawab sosial dibutuhkan karena desa-desa tersebut berhimpitan dengan pabrik dan terkena dampak langsung dari perusahaan. Dalam bidang pendidikan, Desa Bunut memiliki 21 SD Negeri, 2 SD Swasta, 3 SLTP Swasta, dan tidak ada SLTA. Desa Pangarungan memiliki 24 SD Negeri, 1 SD Swasta, 3 SLTP Swasta 3, dan 1 SLTA Swasta.
PT Asam Jawa memberikan kontribusi terhadap pendidikan di daerah ini dengan mendirikan Yayasan Widya Darma sejak tahun 1994. Yayasan Widya Darma mengelola sekolah swasta mulai dari PAUD  hingga  SLTA.  Yayasan  Widya  Darma  penerima  dana  CSR  dari  perusahaan.  Pembangunan gedung  sekolah  beserta  perlengkapan  PBM  hingga  perkantoran  sekolahnya  didanai  sepenuhnya  oleh perusahaan.  Program  CSR  PT  Asam Jawa  bagi  Yayasan  Widya  Darma  juga terwujud  dalam  bentuk pemberian beasiswa. Perusahaan mengalokasikan dana sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) untuk beasiswa ini. Adapun jenis beasiswa yang diberikan terbagi atas 2 bentuk yakni: beasiswa untuk siswa  yang  kurang mampu dan  beasiswa  untuk  siswa yang  memiliki  prestasi. Beasiswa  untuk siswa
yang kurang mampu diberikan kepada siswa dengan syarat orang tua siswa bukan karyawan di kantor PT Asam Jawa, tanggungan orangtua bagi anak yang bersekolah lebih dari 3 orang, dan pendapatan per bulan kurang dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kecamatan.  Beasiswa  untuk  siswa  berprestasi  diberikan  kepada  siswa  yang  orang tuanya  boleh  yang bekerja sebagai karyawan di kantor PT Asam Jawa, asalkan siswa mendapatkan ranking 1-3 di kelas.

## Program CSR Bidang Kesehatan
Perusahaan  mendirikan  klinik  dan  mengorganisasi  Posyandu  sejak  tahun  2016  di  Desa Pangarungan. Perusahaan pernah membuat kegiatan pelayanan kesehatan gratis kepada warga di Desa Pangarungan di klinik yang didirikan yakni operasi katarak gratis sebanyak 12 . Pada kegiatan tersebut warga  paling  banyak  yang  hadir  berasal  dari  Desa  Bunut  dan  Desa  Pangarungan  serta  Desa  Pinang Dame. Selain itu perusahaan juga pernah melakukan kegiatan operasi katarak gratis. Pada kegiatan ini dilakukan  seleksi  peserta  yang  akan  mendapatkan  biaya  operasi  katarak  dari  perusahaan.  Pendaftar dalam  kegiatan  ini  sebanyak  17  orang  namun  yang  dikabulkan  perusahaan  hanya  12  orang.  Alasan perusahaan  karena  mereka  bukan  termasuk  warga  yang  terkena  dampak  perusahaan.  Mereka  tinggal tidak berada di Ring terdekat PT Asam Jawa. Menurut pelaksana CSR, ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan  sosial  antar  masyarakat  yang  bukan  menjadi  tanggungan  perusahaan  dengan  yang seharusnya menjadi tanggungan perusahaan.
PT  Asam  Jawa  pernah  berusaha  mengembangkan  Posyandu  di  desa-desa  sekitar,  tujuannya untuk  mendekatkan  pelayanan  kesehatan  bagi  Balita.  Sebuah  tempat  telah  dibangun  bagi  Posyandu melaksanakan  kegiatan,  tetapi  program  ini  tidak  berhasil  karena  staf  perusahaan  gagal  memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh setempat.

## Program CSR di Bidang Peningkatan Pendapatan
Pada tahun 2015, PT Asam Jawa pernah melakukan kegiatan peningkatan pendapatan warga terdampak. Ada tiga jenis program peningkatan perekonomian lokal yang dilakukan oleh perusahaan yakni,  pelatihan  rias  pengantin  untuk  usia  30-40  tahun,  pelatihan  menjahit  untuk  remaja  putri,  dan pelatihan bengkel las untuk remaja putra. Peserta yang mengikuti pelatihan rias sejumlah 17 orang dari 4 desa yakni: Desa Aek Batu, Desa Asam Jawa, Desa Bunut dan Desa Pangarungan. Peserta pelatihan menjahit sebanyak 22 orang berasal dari 3 desa yaitu: Desa Asam Jawa, Desa Aek Batu dan Desa Bunut. Peserta pelatihan bengkel las adalah warga dari Desa Bunut dan Desa Pangarungan sebanyak 14 orang. Namun, program pemberdayaan ekonomi tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh perusahaan.
Interpretasi staf CSR perusahaan mengenai penyebab program peningkatan pendapatan warga dihentikan adalah warga sekitar tidak berminat dengan pelatihan yang diberikan tersebut. Dari sudut lain, persoalan adalah mengapa perusahaan melaksanakan program pelatihan rias pengantin, pelatihan menjahit, dan pelatihan bengkel las. Kelihatannya, pelatihan untuk peningkatan pendapatan warga yang dilaksanakan perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan warga setempat. Perusahaan kelihatannya tidak menganalisis kebutuhan warga, program terkesan bias sudut pandang staf perusahaan.

## Program CSR Fasilitas Umum
Selain  pemerintah,  PT  Asam  Jawa  ikut  serta  berkontribusi  membangun  infrastuktur  di Kecamatan  Torgamba.  Perusahaan  memberikan  bantuan  material  dan  alat-alat.  Pada  tahun  2015, perusahaan  memberikan  bantuan  tanah  sebanyak  10  truk  untuk  perbaikan  jalan  dari  Dusun Sidorejo menuju  Dusun  Tempel.  Kemudian  pada  tahun  2017  perusahaan  memberikan  bantuan  berupa whell tractor untuk perbaikan jembatan antara Dusun Pangarungan II dengan Pasar V Sumberjo. Pada tahun yang sama, perusahaan juga berkontribusi dalam pemberian bantuan berupa dana sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan jalan dari Kecamatan Simpang Kanan menuju Kepenghuluan Bukit Selamat.

## Program CSR Kegiatan Olahraga
Dana  CSR  olahraga  PT  Asam  Jawa  disalurkan  kepada  pemuda  dan  sekolah-sekolah  untuk membantu mereka menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan pertandingan olah raga. Dana CSR juga
diberikan  kepada  pemuda  untuk  memperbaiki  sarana  olah  raga.  Instansi  pemerintah  juga  termasuk penerima dana CSR olahraga PT Asam Jawa.

## Program CSR Bidang Keagamaan
Sebagian  besar  komunitas  Kecamatan  Torgamba  beragama  Islam  yaitu  sebanyak  75,44%, sisanya  beragama  Kristen  Protestan  sebanyak  19,43%  dan  Kristen  Katolik  sebanyak  5,07%  (Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2018). Perusahaan menyadari keperluan untuk mengapresiasi keberagaman agama dalam pemberian dana CSR agar adil dan tidak memuncul kecemburuan. Hal ini disampaikan  oleh  Bapak  FN  Nasution  (39  tahun),  dia  menyatakan:  “dalam  hal  kegiatan  keagamaan, karena warga di sini juga beragam agamanya, kita selaku perusahaan selalu mencoba berbuat adil supaya masyarakat tidak muncul cemburu sosialnya...” (wawancara, 09 Januari 2019).
Berbuat adil terhadap penduduk berbeda keyakinan agama dilakukan oleh perusahaan dengan cara  membantu  kegiatan  keagamaan  warga  yang  berbeda  agama.  Perusahaan  memberikan  bantuan terhadap penyelenggaraan kegiatan lomba keagamaan, penyelenggaraan kegiatan hari besar agama, dan sarana  dan  prasarana  tempat  ibadah. Sama  halnya  dengan  warga  muslim,  warga  yang  beragama  non muslim diberikan pula dana CSR untuk penyelenggaraan perayaan hari besar agama dan pembangunan tempat ibadah non muslim. Oleh karena jumlah warga sekitar yang non-muslim jauh lebih sedikit dari yang muslim, dana CSR yang dialokasikan bagi warga non-muslim jauh lebih kecil dari yang muslim.

## Pembahasan
Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraksi sumberdaya alam, PT Asam Jawa telah  mempraktikkan  CSR  seperti  yang  diwajibkan  oleh  pemerintah.  Perusahaan  telah  melengkapi keorganisasian  perusahaan  dengan  sebuah  divisi  untuk  mengimplementasikan  CSR.  Pemaknaan perusahaan terhadap CSR positif: CSR dipahami untuk mengubah perasaan permusuhan dari komunitas terdampak menjadi sebuah cara untuk mendapatkan dukungan positif atau brand image bagi perusahaan. Pemaknaan CSR seperti ini sesuai dengan pandangan para ahli.
Cakupan  program  CSR  PT  Asam  Jawa  luas,  meliputi  enam  bidang  yakni:  pendidikan, kesehatan,  peningkatan  pendapatan,  fasilitas  umum,  olahraga  dan  keagamaan.  Pemanfaatan  program juga  meluas  yaitu  terdiri  dari  pengurus  organisasi  keagamaan  berbeda  afiliasi  agama,  pengurus organisasi pemuda, orang per orang yang beragam status sosial-ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh banyak perusahaan, walaupun tidak pantas, instansi pemerintah juga diberikan dana CSR oleh PT Asam Jawa. Dari sudut sifat program CSR, program CSR PT Asam Jawa mencakup program yang berorientasi donasi dan pemberdayaan. Program-program yang lebih berorientasi pemberdayaan daripada sekedar berorientasi charity meliputi: program di bidang kesehatan, pendidikan dan keolahragaan. Sayangnya, program peningkatan pendapatan tidak berkembang dan bahwa terhenti.
Setelah ditelusuri, penerima program CSR PT Asam Jawa, yang dipaparkan di atas, ternyata bukanlah orang-orang yang berkonflik dengan perusahaan terkait dengan tanah yang digunakan oleh perusahaan  untuk  mengembangkan  perkebunan  kelapa  sawit.  Karena  itu,  kita  perlu  memfokuskan analisis  terhadap  orang-orang  yang  berkonflik  dengan  PT  Asam  Jawa  berkenaan  dengan  tanah  yang digunakan oleh PT Asam Jawa untuk menelaah efek program CSR terhadap pengelolaan konflik.
Pada awal perusahaan membebaskan tanah pada dekade 1990-an, warga di dua desa yang diteliti menentang  PT  Asam  Jawa.  Protes  terbuka,  unjuk  rasa,  dan  bahkan  tindakan  pengrusakan  aset perusahaan  dilakukan  oleh  warga  yang  marah  kepada  PT  Asam  Jawa.  Meminjam  konsep Coser  dan Dahrendorf,  ketika  itu  perasaan  ketidaksukaan  atau  marah  terhadap  PT  Asam  Jawa  tinggi  dan  ini menimbulkan intensitas konflik yang tinggi, ditunjukkan oleh perilaku konflik agresif dan kekerasan kedua belah pihak. Rasa tidak senang warga terhadap kehadiran PT Asam Jawa tetap meluas sampai saat penelitian ini dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh seorang aktivis NGO yang mendampingi warga setempat berikut ini.
“sejak  awal  berdirinya  perusahaan,  itu  sudah  mulai  ada  aksi  warga  disini.  Saya  sebagai warga yang kena imbas sekaligus orang NGO sampai akhir-akhir ini sering mendengar dari
banyak warga bahwa mereka merasa sumber daya alam mereka banyak dikuras oleh PT Asam Jawa dan tetap tidak senang dengan kehadiran perusahaan tersebut”.
Rasa tidak senang juga dilontarkan oleh seorang tokoh adat SR (53 tahun) dengan mengatakan “Mereka ini lah perusahaan paling tidak beradat di sini. Datang suka-suka dia, ambil suka-suka dia, gak tau dia di sini orang lama yang sudah tinggal dari dulu”.
Ternyata, orang-orang yang sejak lama berkonflik dengan PT Asam Jawa dan tetap tidak puas dengan PT Asam Jawa tidak penerima program CSR perusahaan. Mereka bukan pihak yang menerima dana CSR PT Asam Jawa karena dikecualikan oleh perusahaan sebagai penerima dana CSR. Kasus 25 orang  warga  Desa  Bunut  dan  Desa  Pangarungan  lebih  jelas  menunjukkan  kegagalan  program  CSR sebagai katup penyelamat.
Pada tahun 2017, 25 orang warga Desa Bunut dan Desa Pangarungan tetap mengeluhkan tidak adanya penyelesaian masalah tanah yang dulunya dikuasai oleh orangtua mereka dan kemudian dikuasai oleh PT Asam Jawa sejak tahun 1990-an.  Mereka mengklaim hak atas 37 Ha tanah yang dikuasai oleh PT Asam Jawa. Dasar dari tuntutan mereka adalah bahwa tanah tersebut dahulu dikuasai oleh orangtua mereka dan orangtua mereka tidak pernah menyerahkan tanah itu kepada perusahaan. Mereka menuntut tanah dikembalikan kepada mereka. Para orangtua mereka telah melakukan berbagai aktivisme untuk menuntut tanah dikembalikan, tetapi tidak berhasil. PT Asam Jawa malah melakukan tindakan kooptasi untuk mengontrol penentangan warga dengan memberikan sejumlah uang setiap bulan kepada beberapa orang pimpinan pejuang 37 Ha tanah, sebelum tahun 2017, mereka menyadari uang yang mereka terima tidak pantas dan tidak bersedia lagi menerima uang tersebut. Pada tahun 2017, aksi-aksi kolektif seperti demonstrasi  terbuka  dilakukan  oleh  25  orang  warga  tersebut  untuk  mengekspresikan  keluhan  dan tuntutan mereka.
Memang, kekecewaan 25 orang tersebut terhadap PT Asam Jawa terkait dengan cara perusahaan merespon aspirasi mereka dan merupakan dasar protes terbuka yang mereka lakukan. Menurut mereka, perusahaan harus bersedia membuka dialog untuk mencari penyelesaian. Untuk ini, mereka beberapa kali  sudah  mengajak  pihak  perusahaan  untuk  berdiskusi.  Mereka  kecewa  karena  memandang perusahaan kurang terbuka dalam berdiskusi dengan warga mengenai tanah 37 Ha yang sudah digarap. Alhasil,  perasaan  diabaikan  oleh  perusahaan  dirasakan  terus-menerus.  Seorang  informan  SR,  salah seorang dari 25 orang, menyampaikan
“Kalau perusahaan menurut hemat saya, masih pandang bulu. Dalam artian mengabaikan kami, tidak mau peduli dan diajak diskusi mengenai ini. Sekali pun tidak pernah mereka benar-benar serius membahas ini...” (wawancara, 19 Januari 2019).
PT  Asam  Jawa  pun  memang  tidak  berupaya  menghibur  ke  25  orang  yang  kehilangan  tanah tersebut  dengan  menggunakan  program  CSR.  Hal  ini berkontribusi  terhadap  protes  mereka  di  tahun 2017.  Dua puluh lima orang yang bertikai dengan PT Asam Jawa terkait dengan tanah yang diambil paksa  dari  orangtua  mereka,  tidak  menerima  dana CSR  dari  perusahaan.  Perusahaan  dengan sengaja mengecualikan mereka dari pemanfaatan program CSR PT Asam Jawa. Mereka dicap sebagai pendemo yang menimbulkan citra negatif bagi perusahaan. Pendirian perusahaan ini disampaikan oleh pelaksana divisi CSR,  FN  Nasution  (39 tahun),  sebagai  berikut:  “selain  itu  ya kayak organisasi-organisasi  dan warga-warga yang sering demo-demo ini juga sudah kita list dan sudah kita tandai. Ini kan namanya merusak  citra  perusahaan”  (wawancara  09  Januari  2019).  Akibatnya,  warga  yang  mengklaim  tanah garapan perusahaan mempersepsikan bahwa perusahaan sebenarnya kurang peduli dengan kebutuhan warga setempat. Salah seorang (RS Nasution 57 tahun) diantara mereka yang diwawancarai menyatakan “ perusahaan sebenarnya tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama warga sehingga program pemberdayaannya  terhenti...Tidak  ada.  Mereka  mengolah  dana  sendiri,  merapatkan  kebutuhan masyarakat sendiri tanpa tahu kebutuhannya...” (wawancara, 20 Januari 2019).
Walaupun pandangan manajemen PT Asam Jawa terhadap CSR positif dan implementasi CSR yang  meluas,  program  CSR  yang  dijalankan  oleh  PT  Asam  Jawa  tidak  berfungsi  sebagai  katup penyelamat. Terlihat staf perusahaan tidak konsisten. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, staf
perusahaan memaknai CSR penting untuk membangun imej positif warga sekitar, tetapi warga yang memprotest dikecualikan dari pemanfaatan program.
Hal yang terlihat dari studi ini adalah bahwa pada kasus relasi antara PT Asam Jawa dengan warga terdampak, program CSR sulit menggantikan persetujuan pelepasan hak atas tanah. Roundtable and Sustanaible Palm Oil (RSPO), meja bundar minyak sawit berkelanjutan dunia yang berkedudukan di Kuala Lumpur, menetapkan standar Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang harus dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit untuk memeroleh tanah. FPIC berarti perolehan tanah harus berdasarkan persetujuan  tanpa  paksanaan  dan  berdasarkan  informasi  dari  pemilik  tanah  (Colchester  et  al.  2006). RSPO sebenarnya menyatakan CSR tidak dapat dipandang pengganti dari FPIC.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR luas yang dilaksanakan oleh PT Asam Jawa tidak  mampu  menjadi  katup  penyelamat  hubungan  berkonflik  antara  PT  Asam  Jawa  dengan  warga terdampak. Walaupun PT Asam Jawa telah melaksanakan program CSR yang meluas, program-program CSR  yang  dilaksanakan  oleh  PT  Asam  Jawa  nyatanya  tidak  berhasil  menjadi  hiburan  bagi  warga terdampak  yang  akses  mereka  terhadap  tanah  sebagai  sumber  penghidupan  menjadi  terbatas  akibat hadirnya PT Asam Jawa. Dengan ini, program-program CSR yang dijalankan tidak mampu meredakan perasaan ketidaksenangan warga terhadap PT Asam Jawa dan dengan demikian pada kasus PT Asam Jawa  yang  diteliti,  program CSR  tidak  berfungsi  sebagai  katup  penyelamat.  Hal  ini  disebabkan  oleh warga  yang  memprotes  perusahaan  dikecualikan  oleh  perusahaan  sebagai  pemanfaat  program  CSR perusahaan. Belajar dari kasus ini, agar program CSR berfungsi sebagi katup penyelamat, orang-orang terdampak  dan  yang  aktif  memprotes  perusahaan  selayaknya  diprioritaskan  penerima  program  CSR perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal.  2006. Sosiologi  Konflik  Agraria:  Protes-Protes  Agraria  dalam  Masyarakat  Indonesia Kontemporer . Padang: Andalas University Press.
Afrizal. 2013. “Tanggung Jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 17(2):180.
Afrizal. 2018. Sosiologi Konflik: Pola, Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural Di Indonesia. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
Afrizal  dan  Edi  Indrizal.  2010. Manajemen  Konflik  Perkebunan  Kelapa  Sawit:  Panduan  Mekanisme Berdasarkan  FPIC  (Free  And  Prior  Informed  Consent)  Alih  Fungsi  Tanah  Ulayat  untuk Pembangunan Guna Meminimalisasi Konflik . Padang: Andalas University Press.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. 2018. Kecamatan Torgamba Dalam Angka Tahun 2018 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu.
Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko Sirait MT, AY Firdaus, Surambo A, dan Pane H. 2006. Tanah Yang Dijanjikan. Minyak Sawit Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia: Implikasi Terdahap Masyarakat Lokal Dan Masyarakat Adat . Inggris dan Jawa Barat: FPP dan Sawit Watch.
Coser, Lewis A. 1956. The Functions of Social Conflict . New York: The Free Press.
Daniri, Mas Achmad. 2007. Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia . Jakarta: Ray Indonesia.
Dima Jamali dan Ramez Mirshak. 2008. “Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Context.” Journal of Business Ethics 72(1):243–62.
Elvawati, Arya Hadi Dharmawan, Didin S. Damanhuri, dan Titik Sumarti. 2019. “‘Dari Karet Ke Sawit’: Transformasi  Struktur  Nafkah  Rumah  Tangga  Petani  Lokal  dan  Petani  Transmigran  Di Minangkabau.” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan .
Ismail Solihin. 2009. Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability . Jakarta: Salemba Empat.
Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik Dan Modern . 1st ed. Jakarta: PT. Gramedia.
Konsorsium Pembaruan Agraria. 2017. “Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar Di Pinggiran Jalan.”
Konsorsium Pembaruan Agraria. 2018. “Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik.”
Marnelly,  T.  Romi.  2012.  “Corporate  Social  Responsibility  (CSR):  Tinjauan  Teori  dan  Praktek  di Indonesia.” Jurnal Aplikasi Bisnis 2(2).
Miall, Hugh. 2004. Conflict Transformation; A Multi-Dimentional Task. Berghof: Research Center For Constructive Conflict Management .
Miall,  Hugh,  Oliver  Ramsbotham,  dan  Tom  Woodhouse.  1999. Contemporary  Conflict  Resolution . Cambridge: Polity Press.
Nor Hadi. 2011. Corporate Social Responsibility . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Poloma, Margaret M. 2000. Sosiologi Kontemporer . Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
Pujiriyani,  Dwi  Wulan  dan  Oki  Hajiansyah  Wahab.  2013.  “Kemandegan  CSR  Dan  Kontribusinya Terhadap Perluasan Konflik Agraria Di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 17(2):101.
Rahayu,  Iswiyati.  2014.  “Implementasi  Program Corporate  Social  Responsibility dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara 13(1).
Sukandarrumidi.  2012. Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Usaha  Meredam  Unjukrasa  Akibat Gangguan Lingkungan . Yogyakarta: Bajawa Press.
Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer . Bandung: Kencana Prenada Media Group.
Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility) . Jakarta: PT. Gramedia.