e-ISSN: 2502-3292 Volume 2 Nomor 1 (April 2017)  Halaman 32-42 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF USAHA PENGOLAHAN SAGU DI KABUPATEN KONAWE
(Analysis of Comparative and Competitive Advantage of Sago Processing Enterprises in Konawe Regency)
Sarty Syarbiah 1) , Ayub M. Padangaran 2) , Darwis 2) , Budiyanto 2)
1) Program Studi Magister Agribisnis Universitas Haluoleo
2) Pascasarjana Universitas Haluoleo
Naskah diterima: 04 April 2018 Naskah direvisi: 21 April 2018 Disetujui diterbitkan: 12 Mei 2018
Abstract: The  purposes  of  this  research  were  to  analyse  the  level  of  comparative  and  competitive advantage  of  sago  processing  enterprises  in  Konawe  Regency;  to  analyse  the  impact  of  government policy  on  the  comparative  and  competitive  superiority  of  sago  processing  enterprises  in  Konawe regency. This study was conducted from March to June 2013 on 30 samples as the source of data. The data  were  collected  from  interview,  and  the  method  of  sago  processing  was  analyzed  with  Policy Analysis  Matrix  (PAM). The  results of  the  study  shown  that  the  level  of  comparative  and  competitive superiority of sago processing enterprises in Konawe regency  was at DRCR = 0,38 and PCR = 0,45. The  local  government  policy  concerning  inputs  in  comparative  and  competitive  superiority  of  sago processing  enterprises  shown  a  decrease  of  EPC  =  0,77,  and  the  policy  regarding  the  price for  sago processing  outputs  was  Rp.  -1.188.000,  which  suggested  that  the  government  policy  has  not  been  in favor of the sago processing enterprises.
Keywords : sago, processing enterprises, comparative, competitive, advantages.
Intisari: Tujuan  studi  ini  adalah  untuk  menganalisis  tingkat  keunggulan  komparatif  dan  kompetitif usaha  pengolahan  sagu,  dan  untuk  menganalisis  dampak  kebijakan  pemerintah  terhadap  keunggulan komparatif  dan  kompetitif  usaha  pengolahan  sagu.  Studi  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Konawe  pada bulan  Maret  hingga  Juni  2013  pada  30  sampel  sebagai  sumber  data.  Data  dikumpulkan  dari wawancara,  dan  metode  pemrosesan  sagu  dianalisis  dengan  Policy  Analysis  Matrix  (PAM).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  keunggulan  komparatif  dan  kompetitif  usaha  pengolahan  sagu di  Kabupaten  Konawe  adalah  pada  DRCR  =  0,38  dan  PCR  =  0,45.  Kebijakan  pemerintah  daerah mengenai input dalam keunggulan komparatif dan kompetitif perusahaan pengolah sagu menunjukkan penurunan  EPC  =  0,77,  dan  kebijakan  mengenai  harga  untuk  hasil  pengolahan  sagu  adalah  Rp.  - 1.188.000, yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah belum berpihak pada usaha pengolah sagu.
Kata Kunci : sagu, usaha pengolahan, komparatif, kompetitif, keunggulan.

## I. PENDAHULUAN
Secara  nasional  sagu  merupakan  tanaman  unggulan  namun  pengembangannya  belum  ditangani secara maksimal dan intensif. Prospek pengolahan sagu Indonesia untuk ketahanan pangan dan energi nasional  sangat  menjanjikan  dimasa  depan.  Potensi  luas  lahan  sagu  di  Indonesia  adalah  kurang  lebih 1.250.000 ha   dan budidaya sagu kurang lebih 148.000 ha. Papua merupakan pusat sebaran sagu alami terbesar didunia dengan perkiraan areal kurang lebih 1.200.000 ha atau 53 persen dari luas areal sagu dunia (2.250.000 ha) dan 96 persen dari luas sebaran alami sagu di Indonesia.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 2 Nomor 1 (April 2017)  Halaman 32-42 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Berdasarkan catatan BPPT, produksi sagu saat ini kurang lebih 200.000 ton per tahun, namun baru sekitar 56 persen saja yang  dimanfaatkan dengan baik. Padahal sagu tidak hanya dipakai untuk bahan baku  industri  bahkan  masih  lebih  besar  dipergunakan  sebagai  bahan  pangan  pokok  pengganti  beras. Hal  ini  mengakibatkan  kebutuhan  bahan  baku  industri  sekitar  200.000  ton  setiap  tahunnya  harus diimport.  Rendahnya  produksi  sagu  disebabkan  karena  pemerintah  saat  ini  tidak  serius  mengembang- kan  budidaya  tanaman  tahunan  tersebut.  Padahal,  di  Indonesia  sebagai  penghasil  sari  pati  terbesar, tanaman sagu menjanjikan produksi pati sepanjang tahun.
Tanaman sagu tumbuh di daerah-daerah rawa bergambut atau daerah rawa yang berair tawar dan di  daerah-daerah  sepanjang  aliran  sungai,  sekitar  sumber  air  atau  di  hutan-hutan  rawa  yang  kadar garamnya  tidak  terlalu  tinggi  (Haryanto  dan  Pangloli,  1992).  Menurut  Notohadipawiro  dan Louhenapessy  (1993) dalam Bintoro  (2008),  habitat  asli  tanaman  sagu  adalah  tepi  hutan  yang  becek serta  berlumpur  tetapi  secara  berkala  mengering.  Tanah  mineral  di  rawa-rawa  air  tawar  dengan kandungan tanah liat > 70 % dan bahan organik 30 % baik untuk pertumbuhan sagu.
Di  Sulawesi  Tenggara  prospek  pengembangan  usaha  pengolahan  aci  sagu  sangatlah  besar peluangnya.  Selain  karena  sagu  memiliki  nilai  historis  dengan  masyarakat  setempat  khususnya masyarakat  suku  Tolaki  yang  menjadikannya  sebagai  makanan  khasnya,  pada  sisi  lain  khususnya  di empat kabupaten  di Sulawesi Tenggara yaitu : Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Timur dan Konawe Utara  memiliki  lahan  sagu  yang  cukup  potensial  berupa  lahan  gambut  dan  rawa-rawa  air  tawar  yang merupakan habitat yang sangat cocok untuk pengembangan tanaman sagu. Secara ekonomis sangatlah menguntungkan bila dibandingkan dengan mengubah lahan gambut dan rawa tersebut menjadi sawah, karena  pembukaan  lahan  gambut  atau  rawa  menjadi  lahan  persawahan  selain  biayanya  sangat  tinggi yang tidak sebanding dengan perolehan hasilnya, juga tidak sejalan dengan semangat konservasi yang berkelanjutan yang sedang giat-giatnya dicanangkan oleh pemerintah.
Pengembangan  produksi  aci  sagu  akan  memiliki  peranan  penting  agar  lebih  meningkatkan keunggulan aci sagu, baik keunggulan komparatif dan kompetitif. Dengan menganalisis keunggulan aci sagu  ini  diharapkan  mampu  mengetahui  sejauhmana  aci  sagu  yang  dihasilkan  oleh  petani  pengolah sagu di Kabupaten Konawe, mampu bersaing dengan poduksi aci sagu yang diproduksi di daerah lain, baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional  sehingga  mampu  meningkatkan  pendapatan  petani, pendapatan daerah dan pendapatan nasional melalui peningkatan eksport hasil pertanian terutama sagu.
Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Sagu di Kabupaten Konawe
No Tahun Luas Areal (ha) Produksi (ton) 1. 2003 3.099 4.728 2. 2008 2.873 4.012 3. 2011 2.040 2.298
Sumber : Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara/Statistik Tahun 2013
Tabel  1  menunjukkan  kecenderungan  luas  areal  dan  produksi  tanaman  sagu  yang  semakin menurun.  Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  di  antaranya  maraknya  konversi  lahan  sagu menjadi  lahan  sawah  dan  tanaman  perkebunan  lainnya,  terutama  kelapa  sawit.  Dikhawatirkan  pada masa yang akan datang produk aci sagu hanya akan menjadi sejarah para leluhur.
Mencermati potensi aci sagu yang dihasilkan di Kabupaten Konawe yang sebahagian besar masih menggunakan  cara  pengolahan  yang  sederhana  bahkan  tradisional,  maka  perlu  dilakukan  kajian tentang  usaha  pengolahan  sagu  dengan  menggunakan  proses  pengolahan  yang  lebih  baik  sehingga memiliki  keunggulan  komparatif  dan  kompetitif.  Dengan  demikian,  tujuan  studi  ini  adalah  untuk menganalisis  tingkat  keunggulan  komparatif  dan  kompetitif  usaha  pengolahan  sagu,  dan  untuk menganalisis  dampak  kebijakan  pemerintah  terhadap  keunggulan  komparatif  dan  kompetitif  usaha pengolahan sagu.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 2 Nomor 1 (April 2017)  Halaman 32-42 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## II. METODE STUDI
Lokasi studi ditentukan secara sengaja ( purposive ), yaitu di Kabupaten Konawe, kemudian dipilih wilayah Kecamatan Bondoala dan Kecamatan Besulutu. Penentuan lokasi dipilih dengan pertimbangan bahwa  daerah  tersebut  adalah  sentra  produksi  aci  sagu  terbesar.  Populasi  dalam  studi  ini  adalah pengolah  sagu  yang  berjumlah  30  orang  dan  dijadikan  responden.  Dengan  demikian,  semua  anggota populasi    dijadikan  sampel (Sugiyono,  2004).  Variabel  studi  meliputi:  jumlah  dan  jenis  input,  harga output,  output,  dan  harga  output  (aci  sagu); input  tradeable,  input  non  tradeable, harga  privat,  harga bayangan,  Data  atau  variabel  tersebut  diperoleh  dari  hasil  pengamatan  langsung  di  lapangan,  dan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden.
Tekhnik  pengolahan  data  meliputi  metode  kuantitatif  dan  kualitatif,  tekhnik  analisis  data menggunakan Policy  Analysis  Matrix (PAM)  atau  Matrik  Analisis  Kebijakan  dengan  model  seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Policy Analisys Matrix (PAM) Deskripsi Penerimaan (Rp) Biaya Keuntungan (Rp) Input Tradeable (Rp) Input Non Tredeable (Rp) Harga Privat A B C D Harga Sosial E F G H Dampak Kebijakan I J K L
Sumber: Monke and Pearson (1989)
Berdasarkan  Tabel  1,  selanjutnya  dapat  dianalisis  dengan  berbagai  indikator,  yaitu:  analisis keuntungan,  analisis  keunggulan  komparatif,  analisis  keunggulan  kompetitif,  analisis  dampak kebijakan input, analisis dampak kebijakan output dan analisis dampak kebijakan input-output.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Profitabilitas sosial mengindikasikan keunggulan komparatif suatu komoditas dalam pemanfaatan sumberdaya yang langka di dalam negeri. Sedangkan profitabilitas privat mengindikasikan keunggulan kompetitif  suatu  komoditas  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia  di  dalam  negeri.  Pada Tabel  2  menunjukkan  profitabilitas privat usaha  pengolahan  sagu  di  Kabupaten  Konawe  lebih  kecil dibanding profitabilitas sosialnya.
Tabel 2. Hasil Analisis Policy Analysis Matrix Usaha pengolahan sagu di Kabupaten Konawe
Uraian Revenue Input Tradable Faktor Domestik/Non Tradable Profit (Rp) Aci Sagu: a . Privat 48.000.000 2.346.000 9.408.000 11.373.800 24.872.200 b. Sosial 62.976.000 3.534.000 9.408.000 13.373.800 36.660.200 c. Divergensi  -14.976.000 -1.188.000 0 -2.000.000 -11.788.000

## Keunggulan Komparatif dan Kompetitif
Tabel  3  memperlihatkan  nilai  PCR  dan  DRCR  dari  usaha  pengolahan  sagu  berdasarkan  analisis PAM  dan  sebagai  pembanding  diperlihatkan  juga  nilai  PCR  dan  DRCR  dari  usahatani  padi  di Kabupaten Konawe serta nilai PCR dan DCR usaha pengolahan sagu di Provinsi Papua.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 2 Nomor 1 (April 2017)  Halaman 32-42 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Tabel 3 Hasil Perhitungan PCR dan DRCR Usaha Pengolahan Sagu di Kabupaten Konawe
Usahatani Private Cast Ratio (PCR) Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) Aci Sagu 0,45 0,38
Nilai  PCR  usaha  pengolahan  sagu  seperti  pada  Tabel  3  tersebut,  menunjukkan  bahwa  usaha pengolahan sagu di Kabupaten Konawe dalam satu tahun terakhir dikategorikan  memiliki  keunggulan kompetitif  karena  nilai  PCR  <  1.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai  PCR  usahatani  padi  maka  dapat dikemukakan  bahwa  usaha  pengolahan  sagu  di  Kabupaten  Konawe  lebih  kompetitif  dibanding usahatani  padi.  Dengan  kata  lain,  untuk  meningkatkan  nilai  tambah output sebesar  satu  satuan  pada harga privat maka  usaha  pengolahan  sagu  di  Kabupaten  Konawe  hanya  memerlukan  tambahan  biaya faktor  domestik  sebesar  0.45  atau  kurang  dari  satu  satuan.  Memang  jika  dibandingkan  dengan  nilai PCR  usahatani  padi  juga  berada  pada  posisi  kurang  dari  satu  satuan,  yaitu  0.69  namun  masih  lebih besar memerlukan tambahan biaya faktor domestik dibandingkan pada usaha pengolahan sagu.
Dengan  nilai  PCR  sebesar  0.69  maka  usahatani  padi  memiliki  kemampuan  terbatas  dalam membiayai  faktor  domestik.  Atau  dengan  kata  lain  bahwa  terdapat  kecenderungan  pembengkakan biaya produksi atau tidak tertutupnya biaya produksi jika harga output pada tingkat harga privat jatuh (turun).  Sehingga  disarankan  agar  pemerintah  dapat  memberikan  kebijakan  proteksi output dengan mensubsidi  harga output domestik  sehingga  mendongkrak  naiknya  harga output domestik  dibanding harga  efisiensinya  (harga  dunia).  Berhubungan  dengan  hal  tersebut,  berdasarkan  hasil  perhitungan output transfer  diperoleh  hasil  sebesar  Rp  14.976.000,-  yang  menunjukkan  bahwa  petani  sebagai produsen  menerima  harga output lebih  kecil  dari  harga  dunia  yang  pada  tahun  2013  berada  pada kisaran  Rp  2.600  sampai  dengan  Rp  2.700  per  kg.  Hal  ini  sesuai  dengan  data  hasil  wawancara  di lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  harga  jual  tertinggi  produk  aci  sagu  petani  di  lokasi  penelitian pada satu tahun terakhir hanya rata-rata Rp 2.000 per kg dan terendah Rp 1.900 per kg.
Nilai  DRCR usaha  pengolahan  sagu  di  Kabupaten  Konawe  sebesar  0.38  (Tabel  3)  menunjukkan bahwa  usaha  ini  memiliki  keunggulan  komparatif.  Nilai  tersebut  berarti  bahwa  untuk  memproduksi sagu  di  Kabupaten  Konawe  hanya  membutuhkan  biaya  sumberdaya  domestik  sebesar  38  persen terhadap  biaya  impor  yang  dibutuhkan.  Dengan  kata  lain,  setiap  US  $  1.00  yang  dibutuhkan  untuk mengimpor  produk  tersebut,  hanya  membutuhkan  biaya  domestik  sebesar  US  $  0.38,  artinya  untuk memenuhi  kebutuhan  domestik,  maka  Aci  sagu  sebaiknya  di  produksi  sendiri  di  Kabupaten  Konawe dan  tidak  perlu  didatangkan  atau  diimpor  dari  daerah  atau  negara  lain.  Sedangkan  hasil  penelitian Agustinus Swewali 2011, usaha pengolahan sagu di Provinsi Papua memiliki nilai DRCR sebesar 0,87; artinya  bahwa  untuk  memproduksi  Aci  Sagu  di  Provinsi  Papua  membutuhkan  biaya  sumberdaya domestik  sebesar  87  persen  atau  cukup  menghemat  devisa  jika  memproduksinya  di  wilayah  tersebut dibanding mengimpornya.
Pada Tabel  3  terlihat  bahwa  usaha  pengolahan  sagu  di  Kabupaten  Konawe  memiliki  keunggulan komparatif  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  usaha  pengolahan  sagu  di  Provinsi  Papua.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  usaha  pengolahan  sagu  di  Kabupaten  Konawe  masih  memberikan  peluang  yang sangat luas kepada petani pengolah untuk mengembangkan usahanya. Khadijah (2002) mengemukakan bahwa produk pertanian Indonesia masih kalah bersaing dari sisi harga dibanding dengan negara lain. Di  negara-negara  barat  sistem  pertanian  sudah  sangat  efisien  dengan  produktivitas  yang  tinggi sehingga  mampu  menjual  dengan  harga  murah.  Sedangkan  Indonesia  produktivitasnva  masih  rendah. Dengan  adanya  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  produk  pertanian  maka  harga  produk  pertanian akan bertambah mahal yang mengakibatkan daya saing produk tersebut semakin menurun. Ketika daya saing  produk  menjadi  rendah  maka  yang  dihadapi  bukan  saja  pasar  internasional,  tetapi  juga  pasar lokal yang diserbu produk impor. Bisa dibayangkan dampak buruknya adalah stagnasi pertanian lokal. Ketika pertanian dalam negeri sudah tidak berdaya maka akan terjadi ketergantungan terhadap produk pertanian impor.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 2 Nomor 1 (April 2017)  Halaman 32-42 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Hasil  kajian  Khadijah  (2002)  tersebut  ternyata relevan  dengan  kenyataan  di  Kabupaten  Konawe. Berdasarkan  temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  disparitas  harga  komoditi  pertanian  di Kabupaten  Konawe  justru  menurunkan  tingkat  daya  saing  aci  sagu.  Harga  jual  aci  sagu  di  tingkat petani  menjadi  rendah,  dimana  pada tahun    2012 rata-rata  petani  masih  bisa  merasakan  harga sampai Rp 2.200 per kg, namun pada tahun 2013 rata-rata harga jual hanya berkisar Rp 1.900 – 2.000 per kg. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat perlu bagi pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih operasional  sehingga  dapat  mengangkat  kembali  tingkat  daya  saing  aci  sagu  di  Kabupaten  Konawe. Kebijakan-kebijakan  tersebut  antara  lain:  menghilangkan  atau  mengurangi  distorsi  pasar  baik  pada pasar input maupun  pada  pasar output ,  seperti  mengontrol  harga  pembelian output maupun  harga penjualan input ;  mengefektifkan  program-program  penelitian  yang  bersifat  terapan  untuk  inovasi teknologi  usahatani  sehingga  langsung  bisa  dirasakan  manfaatnya  oleh  para  petani  serta  terjangkau dengan  anggaran  usahatani  yang  dimiliki  petani;  dan  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  dapat meningkatkan  aksesibilitas  sentra-sentra  produksi  terhadap  pasar input maupun output ,  seperti pembentukan pasar lelang komoditi yang bersifat berkesinambungan.

## Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah

## a. Kebijakan Output
Hasil Output Transfer (OT) usaha pengolahan sagu pada Tabel 4  menunjukkan nilai -14.976.000, artinya bahwa harga output di pasar domestik lebih rendah dibandingkan harga internasionalnya.  Hasil OT didukung pula oleh nilai Nominal Protection Coefficient on Output ( NPCO ) yang merupakan rasio untuk  mengukur output transfer.  Nilai NPCO pada  Tabel  4  berarti  bahwa  karena  adanya  kebijakan retribusi  terhadap  komoditi  aci  sagu  di  Kabupaten  Konwe,  maka  nilai  total output 24  persen  lebih rendah  dari  nilai  (harga)  efisiensinya  (harga  internasional).  Lebih  lanjut  lagi,  nilai NPCO usaha pengolahan sagu menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah  mengenai usaha pengolahan sagu bersifat  disinsentif  terhadap output .  Artinya  tidak  ada  bantuan  ataupun  intervensi  pemerintah  baik melalui  subsidi  harga  pembelian  maupun  proteksi  atau  pengendalian  harga  beli  aktual,  terhadap produksi aci sagu tersebut.
Tabel  4. Output  Transfer dan Nominal  Protection  Coefficient  on  Output Usaha  Pengolahan  Sagu  di Kabupaten Konawe
Usahatani OT NPCO Aci sagu -14.976.000 0,76
Hal  ini  menyebabkan  tingkat  permainan  harga  relatif  tinggi,  sebab  para  pedagang  pengumpul mampu  mempermainkan  harga  sementara  masing-masing  petani  tidak  punya  pilihan  lain  karena terdesak kebutuhan, utang dan terutama belum adanya acuan harga yang baku dari pemerintah terhadap pembelian  aci  sagu  mereka.  Fenomena  yang  terjadi  pada  usaha  pengolahan  sagu  ini  sangat  berbeda dengan kondisi usahatani padi, dimana dengan hasil OT dan NPCO pada Tabel 4 menunjukkan adanya kebijakan yang bersifat protektif terhadap harga output domestik, sehingga petani bisa menerima harga output yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain bahwa karena adanya kebijakan tarif impor beras maka nilai total output 43 persen lebih tinggi dari nilai  yang seharusnya, yaitu jika tidak ada kebijakan tarif impor (distrosi dihilangkan).
Hasil penelitian  Anapu  et al. (2005)  mengenai  dampak  kebijakan tarif impor beras di Kabupaten Minahasa  Propinsi  Sulawesi  Utara,  mendukung  hasil  OT  dan NPCO usahatani  padi  (beras)  dalam penelitian  ini.  Anapu  et  al.  (2005)  mengemukakan  bahwa  kebijakan  tarif  impor  beras  dapat memproteksi sistem usahatani padi di Minahasa (padi tadah hujan – irigasi semi teknis luas lahan < 0.5 ha,  padi  tadah  hujan  –  irigasi  semi  teknis  luas  lahan  0.5  –  1  ha,  dan  padi  tadah  hujan  –  irigasi  semi teknis dengan luas lahan > 1.0 ha. Diperoleh hasil rata-rata divergensi output adalah 39 persen, dimana
e-ISSN: 2502-3292 Volume 2 Nomor 1 (April 2017)  Halaman 32-42 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
30 persen diantaranya bersumber dari kebijakan tarif impor. Tanpa adanya proteksi, maka keuntungan privat akan negatif.
Kebijakan  yang  bersifat  protektif  terhadap  harga output beras  tersebut  sejalan  dengan  kebijakan pemerintah yang menetapkan harga pembelian pemerintah terhadap beras pada tahun 2011 ini sebesar Rp.6.600 per kg. Selain itu beras sebagai  makanan pokok utama  masih  memiliki  nilai  jual yang lebih tinggi  di pasar lokal  dibanding aci sagu, yaitu pada kisaran Rp. 6.500  - 6.800 per kg. Hal ini berbeda dengan  harga  aci  sagu  yang  belum  pernah  menembus  Rp.  2.500  per  kg  (kondisi  Kabupaten  Konawe) karena  tidak  adanya  kebijakan  harga  aci  sagu  dari    pemerintah.  Walaupun  diakui  bahwa  aci  sagu  ini berpeluang terhadap perdagangan antar pulau maupun ekspor, namun dengan adanya berbagai kendala kebijakan pemerintah terhadap komoditi ini, menjadi salah satu penyebab tetap rendahnya pendapatan petani pengolah aci sagu ini secara finansial ( privat ).
Hadi  dan  Wiryono  (2005)  menyimpulkan  bahwa  kebijakan  proteksi  yang  merupakan  kombinasi tarif  dan  non  tarif  berhasil  meningkatkan  harga  produsen,  jumlah  produksi,  surplus  produsen  dan pendapatan  petani  serta  menurunkan  jumlah  impor  beras  secara  signifikan.  Kebijakan  nontarif mempunyai efek lebih besar daripada kebijakan tarif. Namun tidak berarti bahwa salah satu kebijakan dapat  dihilangkan  karena  keduanya  saling  memperkuat.  Jika  salah  satu  kebijakan  tersebut  dihapus, apalagi  keduanya,  maka  dikhawatirkan  akan  menyebabkan  usahatani  padi  hancur  sehingga  tingkat ketergantungan  Indonesia  pada  pasar  dunia  yang  tipis  akan  makin  besar.  Kebijakan  tarif  saja  atau kebijakan nontarif saja tampaknya tidak cukup untuk melindungi pertanian padi nasional.
Apalagi  dengan  penerapan  kesepakatan  WTO  saat  ini  yang  mengharuskan  setiap  negara  anggota untuk  membuka  pasar  yang  berdampak  pada  terjadinya  fenomena  banjir  impor  ( import  surge ). Ironisnya  justru  banjir  impor  terjadi  pada  produk-produk  bahan  pangan,  sehingga  hal  ini  dapat merupakan  suatu  indikator  ancaman  (faktor  ancaman)  terhadap  keberlanjutan  ketahanan  pangan nasional. Dampak jangka panjangnya adalah ketergantungan pada bahan pangan impor atau anjloknya kemandirian pangan (Simatupang, 2004).

## b. Kebijakan Input
Berdasarkan  hasil  IT  usaha  pengolahan  sagu  dan  penggilingan  padi  pada  Tabel  5  menunjukkan nilai  yang negatif. Artinya bahwa secara implisit terdapat subsidi terhadap input tradeable (dalam  hal ini  bahan  bakar  minyak)  yang  harus  disediakan  pemerintah  setiap  tahunnya.  Sedangkan  NPCI  yang merupakan  rasio  untuk  mengukur  tingkat input transfer menunjukkan  bahwa  karena  adanya  subsidi terutama  pada  bahan  bakar  minyak  maka  total  biaya input sebesar  100  persen  dari  biaya  seharusnya untuk usaha pengolahan sagu dan 62 persen untuk usahatani padi, yaitu jika subsidi ditiadakan.
Tabel  5. Input Transfer, Nominal  Protection  Coefficient  on  Input dan Factor  Transfer Usaha Pengolahan Sagu di Kabupaten Konawe
Jenis Usaha IT NPCI FT Pengolahan sagu -1.188.000 1,00 -2.000.000
Nilai FT pada Tabel 5 menunjukkan bahwa secara implisit subsidi yang harus disediakan terhadap faktor  domestik  (tenaga  kerja  dan  modal)  pada  tahun  2013  sebesar  Rp  2.000.000  untuk  usaha pengolahan sagu dan Rp 33.586.300 untuk usahatani padi. Hasil ini menunjukkan bahwa masih sangat diperlukan  adanya  subsidi  pemerintah  terhadap input tradeable (subsidi  bahan  bakar  minyak)  setiap tahunnya terhadap usaha pengolahan sagu sehingga petani pengolah sagu di Kabupaten Konawe dapat lebih menekan biaya produksi dalam mengembangkan usahanya.

## c. Kebijakan Input-Output
Secara rinci dapat dikemukakan bahwa nilai PC usaha pengolahan sagu sebesar 1,00 menunjukkan bahwa rasio keuntungan usaha pengolahan sagu hanya sebesar 10 persen atau dengan NT yang negatif (Rp.  -11.788.000)  hanya  mendatangkan  rasio  keuntungan  sebesar  10  persen  terhadap  harga privat .
e-ISSN: 2502-3292 Volume 2 Nomor 1 (April 2017)  Halaman 32-42 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Pengertian  lain  bahwa  terdapat  kebijakan  pemerintah  atau  distorsi  pasar  pada input dan output secara keseluruhan yang merugikan petani.
Tabe1 6. Effective Protection Coefficient , Net Transfer dan Profitability Coefficient Usaha Pengolahan Sagu di Kabupaten Konawe
Usahatani EPC NT PC Aci sagu 0,77 -11.788.000 1
Fenomena  yang  terjadi  di  usaha  pengolahan  sagu,  berbeda  jauh  dengan  yang  terjadi  pada usahatani padi di Kabupaten Konawe. Berdasarkan Tabel  6 dapat dikemukakan bahwa dari nilai EPC yang  diperoleh  menunjukkan  adanya  kebijakan  yang  memproteksi output dan input usahatani  padi, artinya harga domestik diupayakan berada di atas harga efisiensinya (harga dunia) sehingga diharapkan hal ini  dapat menghambat kegiatan ekspor ilegal. Dengan adanya kebijakan terhadap output dan input ini  semakin  menambah  surplus  petani  (nilai  NT).  Kesimpulannya  berdasarkan  nilai  PC  maka  untuk usahatani  padi  keseluruhan  kebijakan  pemerintah  umumnya  menguntungkan  petani  produsen  dan menyebabkan biaya produksi dapat ditekan.
Berdasarkan  keseluruhan  hasil  indikator  analisis  dampak  kebijakan  tersebut  menunjukkan keberpihakan  pemerintah  terhadap  usaha  pengolahan  sagu  masih  rendah  jika  dibandingkan  dengan usahatani  padi.  Hal  ini  tidak  mengherankan  karena  isu  pemenuhan  surplus  10.000.000  ton  untuk swasembada  beras  bukan  hanya  sekedar  isu  sosial  namun  juga  berpengaruh  secara  politis  yang berdampak  pada  stabilitas  nasional.  Sehingga  sejak  dulu  beras  selain  merupakan  komoditi  pangan pokok,  tapi  juga  dikenal  sebagai  komoditi  politis  yang  bisa  menentukan  kelangsungan  hidup  suatu pemerintahan di Indonesia.
Dugaan  penulis  ini  semakin  diperkuat  dengan  pernyataan  Dirjen  Tanaman  Pangan  Departemen Pertanian  dalam  Sinar  Harapan  online,  yang  menegaskan  bahwa  Harga  Pembelian  Pemerintah  (HPP) hanya  diperlukan  untuk  suatu  komoditas  yang  jika  HPP  tersebut  tidak  ditetapkan  akan  dapat menimbulkan  gejolak  yang  mengganggu  stabilitas  sosial  ekonomi  (Sinar  Harapan,  Sabtu  14  April 2012). Artinya secara tersirat ada anggapan pemerintah bahwa Harga Pembelian Pemerintah untuk aci sagu  belum  diperlukan,  jika  dibandingkan  dengan  beras.  Sebab  walaupun  HPP  aci  sagu  tidak ditetapkan, belum akan mengganggu stabilitas sosial ekonomi karena aci sagu bukan merupakan bahan pangan utama penduduk Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa untuk meningkatkan daya saing usaha pengolahan sagu di Kabupaten Konawe, pemerintah sebaiknya melakukan kebijakan umum  berupa  peningkatan  harga  jual  aci  sagu  dengan  menerapkan  harga  pembelian  pemerintah  yang diperketat.  Hal  ini  sebagai  upaya  untuk  mengontrol  pasar  agar  harga  ditingkat  petani  tidak dipermainkan  oleh  para  pedagang  pengumpul.  Selain  itu, perubahan-perubahan  harga input (terutama bahan bakar minyak) serta tenaga kerja tidak akan banyak mempengaruhi tingkat keuntungan dan daya saing usaha pengolahan sagu, jika tidak dibarengi dengan perubahan pada harga output nya.
d. Analisis Sensitivitas
Matriks  Analisis  Kebijakan  (PAM)  mempunyai  keterbatasan  karena  merupakan  analisis  yang bersifat  statis  sehingga  diperlukan  simulasi  perubahan  untuk  mengantisipasi  setiap  perubahan  yang terjadi  dalam  sistem  ekonomi  yang  dinamis.  Perubahan-perubahan  harga output dipasar  lokal  dan internasional,  penghapusan  subsidi input dan  kenaikan  upah  tenaga  kerja  akan  mempengaruhi perubahan  indikator    keunggulan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  simulasi  perubahan  untuk  melihat besarnya  perubahan  indikator  daya  saing,  baik  keunggulan  kompetitif  (PCR)  maupun  keunggulan komparatif (DRCR) suatu usaha.
Tabel  7  menunjukkan  bahwa  sebelum  dilakukan  simulasi  perubahan  pada  komponen-komponen tertentu,  nilai  PCR  dan  DRCR  usaha  pengolahan  sagu  memiliki  nilai  kurang  dari  satu,  hal  ini  berarti pada kondisi sebelum terjadinya perubahan komponen kebijakan, usaha pengolahan sagu di Kabupaten Konawe lebih efisien baik secara finansial maupun ekonomi atau memiliki keunggulan kompetitif dan
e-ISSN: 2502-3292 Volume 2 Nomor 1 (April 2017)  Halaman 32-42 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
keunggulan  komparatif  sehingga  usaha  ini  sangat  layak  untuk  dilanjutkan  dan  dikembangkan  pada volume usaha yang lebih besar.
Tabel  7.  Nilai  PCR  dan  DRCR  Usaha  Pengolahan  Sagu  Tahun  2013  dan  Hasil  Simulasi  Alternatif Perubahan
Simulasi Kebijakan Usaha Pengolahan Sagu PCR DRCR Kondisi 2013 (Sebelum Simulasi) 0,45 0,38 Setelah Perubahan Harga 1  Harga Output Turun 30 % 0,54 0,38 2  Upah Tenaga Kerja Naik 43 % 0,64 0,45 3  Subsidi Bahan Bakar Minyak Turun 23 % 0,45 0,38 4  Harga Output Turun 30 % dan Upah Tenaga Kerja Naik 43 % (Gabungan 1 dan 2) 0,64 0,45
Simulasi  harga output aci  sagu  berupa  penurunan  harga  sebesar  30  persen,  diperoleh  hasil  baik secara  finansial  maupun  secara  ekonomi  usaha  pengolahan  sagu  di  Kabupaten  Konawe  masih  efisien dengan  nilai  PCR  0,54  dan  Nilai  DRCR  0,38  (  masing-masing  kurang  dari  satu)  hal  tersebut menunjukkan  bahwa  apabila  berada  pada  kondisi  pasar  yang  tidak  stabil  dan  mengalami  penurunan harga output sampai 30 persen, maka usaha pengolahan sagu di Kabupaten Konawe masih layak untuk dilanjutkan.
Pada  simulasi  terhadap  kenaikan  upah  tenaga  kerja  sebesar  43  persen,  diperoleh  nilai  PCR  0,64 dan  nilai  DRCR  0,45  (masing-masing  kurang  dari  satu)  dimana  hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa meskipun terjadi  kenaikan upah tenaga kerja sebesar 43 persen, usaha pengolahan sagu  di Kabupaten Konawe  masih  layak  untuk  dilanjutkan  karena  pengaruh  terhadap  nilai  PCR  dan  nilai  DRCR  masih tetap memiliki keunggulan kompetitif secara ekonomi dan keunggulan komparatif secara finansial.
Simulasi  terhadap  kebijakan  subsidi  berupa  penurunan  subsidi  bahan  bakar  minyak  sebesar  23 persen  diperoleh  nilai  PCR  sebesar  0,45  dan  nilai  DRCR  sebesar  0,38  menunjukkan  bahwa  usaha pengolahan  sagu  tetap  efisien  baik  secara  ekonomi  maupun  secara  finansial  karena  antara  nilai  PCR dan DRCR masing-masing dibawah satu, artinya usaha ini tidak terpengaruh akibat penurunan subsidi bahan  bakar  minyak.  Bahkan  penurunan  subsidi  menyebabkan  efisiensi  dan  daya  saing  mengalami peningkatan, sehingga usaha ini akan tetap survive meskipun subsidi bahan bakar minyak berkurang.
Selanjutnya  simulasi  berupa  penurunan  harga  jual output aci  sagu  dan  peningkatan  upah  tenaga kerja (gabungan 1 dan 2) menunjukkan nilai PCR sebesar 0,64 dan DRCR sebesar 0,45 artinya apabila terjadi  kondisi  yang  menyebabkan  penurunan  harga  jual output aci  sagu  sebesar  30  persen  disaat bersamaan  terjadi  peningkatan  upah  tenaga  kerja  sebesar  43  persen  tetap  tidak  akan  mempengaruhi usaha  pengolahan  sagu  di  Kabupaten  Konawe  bahkan  nilai  indikator  menunjukkan  usaha  ini  semakin efisien  sehingga  walaupun  terjadi  penurunan  subsidi  bahan  bakar  minyak,  masih  dapat  membiayai input domestiknya.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dapat  disimpulkan  beberapa  hal,  yaitu:  secara  umum  usaha  pengolahan sagu  di  Kabupaten  Konawe  memiliki  tingkat  keunggulan  komparatif  yang  positif  dan  signifikan dengan  nilai  DRCR  sebesar  0,38  (kategori  tinggi)  serta  memiliki  tingkat  keunggulan  kompetitif  yang positif  dan  signifikan  dengan  nilai  PCR  0,45  (kategori  tinggi).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  usaha pengolahan sagu di Kabupaten Konawe sangat layak untuk dikembangkan bahkan ditingkatkan dimasa yang  akan  datang;  kebijakan input pemerintah  yang  dikaitkan  dengan  usaha  pengolahan  sagu  seperti
e-ISSN: 2502-3292 Volume 2 Nomor 1 (April 2017)  Halaman 32-42 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
penentuan  upah  minimum  tenaga  kerja  sektor  pertanian,  pemberian  modal  usaha  serta  bantuan peralatan  dan  mesin  menyebabkan  keunggulan  komparatif  usaha  ini  cenderung  menurun  dengan indikator EPC sebesar 0,77; sedangkan kebijakan output menyebabkan nilai IT sebesar Rp –1.188.000. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah belum menguntungkan para pengolah sagu demi kelangsungan hidup usahanya karena belum adanya kebijakan harga pembelian daerah terhadap output (acli  sagu),  sehingga  kebijakan  daerah  pemerintah  Kabupaten  Konawe  tidak  memberikan  dampak langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pengolahan sagu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyoga,  W,  dan  Soetiarso,  A.  1997. Keunggulan  Komparatif  dan  Insentif  Ekonomi  Usaha  Tani Bawang Merah . Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Vol. 7 (1): 614-621.
Alfons, J, B dan Rivaie, A, A. 2011. Sagu Mendukung Ketahanan Pangan dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim. Perspektif. Vol. 10 (2): 81-91.
Anapua  et  al,  2005. Dampak  Kebijakan  Tarif  Import Beras  di  Kabupaten  Minahasa . Sulawesi  Utara, Manado.
Aulinuriman, E. 1998. Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Iles-iles Lahan Hutan . Skripsi. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Faperta IPB, Bogor.
Bintoro, H. M. H. 2008. Bercocok Tanam Sagu . IPB Press. Bogor.
Dinas  Perkebunan  dan  Hortikultura,  2012. Statistik  Perkebunan .  Dinas  Perkebunan  dan  Hortikultura Propinsi Sulawesi Tenggara. Kendari.
Andriani,  D.R.  dan  Nuhfil  Hanani  2010. Analisis  Komparatif  dan  Kompetitif  Usahatani  Apel di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
Emilya,  2001. Analisis  Komparatif  dan  Kompetitif  serta  Dampak  Kebijakan  Pemerintah  Pada Pengusahaan Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Riau . Thesis Magister Sains. Program Pancasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Fitria Astriana, 2011. Analisis Komparatif dan Kompetitif Usaha tani jambu Biji di Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat.
Gittinger, JP. 1986. Analisis Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian . Edisi 1986 (Terjemahan).  Universitas Indonesia Press. Jakarta.
Gonzales,  L.    2004.   The  Theory  Of    Comparative  Advantage. http://www.freerepublic.com/focus/f- news/1101717/posts .
Hadi  dan  Wiryono,  2005. Ekonomi  Internasional.  Teori  dan  Kebijakan  Perdagangan  Internasional . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Handerson, D.R. 2008. Paul Krugman’s Nobel Prize. The Future of Preedom Fundation. www.fff.org . Haryanto, B.  Dan Pangloli, P., 1992. Potensi dan Pemanfaatan Sagu . Kanisius.  Yogyakarta. Haryono,  1991. Keunggulan Komparatif  dan  Dampak  Kebijakan  Pada  Produksi  kedelai,  Jagung  dan Ubi  Kayu  di  Provinsi  Lampung .  Thesis  Magister  Sains.  Program  Pancasarjana,  Institut Pertanian Bogor.
Hernanto. F., 1988. Ilmu Usahatani . PT. Penebar Swadaya. Jakarta. John H. Davis, 1995. A Conception of Agribusiness , Harvard University. Kadariah, Lien Karlina dan Clive Gray. 1978. Pengantar Evaluasi Proyek . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Kamall,  S,  M,  S.  N.  Mahmud,  S.  A.  Hussain,  F.  R.  Ahmadun.  2007. Improvement  On  Sago  Flour Processing . International Journal of Engineering and Technology , Vol. 4 (1): 8-14. Kanro,  M.  Z,  A.  Rouw,  A.  Widjono,  Syamsuddin,  Amisnaipa  dan  Atekan.  2003. Tanaman  Sagu dan Pemanfaatannya di Propinsi Papua . Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 22 (3): 116-124.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 2 Nomor 1 (April 2017)  Halaman 32-42 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Konuma,  H.,  Rosa  R.  dan  Somsak  B.  2012. Karakteristik  Warna  Pati  Sagu  yang  Berkaitan  dengan Pertumbuhan  Lingkungan  dari  Pohon  Sagu ( Metroxylon sagu Robb ) . Journal  of  Agricultural Technology, Vol. 8 (1): 273-287. Kusnanto, H, 2000. Analisis Usahatani dan Keunggulan Komparatif-kompetitif Pengusahaan Paprika Hidroponik  di  Desa  Pasir  Langu,  Kecamatan  Cisarua,  Kabupaten  Bandung,  Jawa  Barat . Jurusan Ilmu – ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Zulkifli,  M.  .2009. Analisis  Keunggulan  Komparatif  dan  Keunggulan  Kompetitif  Usahatani  Jagung dan Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
Monke,  E.A  and  S.R.  Pearson,  1989. The  Policy  Analysis  Matrix  For  Agricultural  Development . Cornell University Press. Ithaca and London.
Nurmalina  R,  Sarianti  T,  Karyadi  A.  2009. Studi  Kelayakan  Bisnis.  Bogor: Departemen  Agribisnis. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. InstitutPertanian Bogor.
Padangaran.A.M.  2007. Hubungan  Sistem  Pengelolaan  dan  Daya  Saing  Produk  Usahatani  Kakao Rakyat  di  Sulawesi  Tenggara. Jurnal  ilmu-ilmu  pertanian.  Teknologi  Pertanian.  Kehutanan, Vol. 15 (5): 988-1279.
Padangaran.A.M.  2008. Teknik  Analisis  Kuantitatif  Perencanaan  Pembangunan  Wilayah. Program Pascasarjana Universitas Haluoleo.
Pearson,  S.R,  Gotsch  C,  Bahri  S.,  2005. Aplikasi  Policy  Analysis  Matrix  Pada  Pertanian  Indonesia . Yayasan Obor Indonesia Jakarta.
Pearson, S.R., 1976. Net Social Profitability, Domestic Resource Cost and Effective Rate of Protection . Journal of Development Studies, Vol. 2 (4): 45 – 73. Porter, 2008. M.E. Building the Microeconomic Foundation of Prosperity : Findings from the Business Competitivenesss Index. The Global Compotitiveness  Report 2008–2009. Editor: Porter, M.E. and K.Schwab. World Economic Forum. www.weforum.org/pdf . Rahman,  A.  2009. Pengelolaan  Perkebunan  Sagu (M etroxylon spp.) Di  PT.  National  Timber  And Forest  Product  Unit  HTI  Murni  Sagu ,  Selat  Panjang,  Riau  dengan  Aspek  Pengaturan  Jarak Tanam. Skripsi Institut Pertanian Bogor.
Rostiwati,  T.  1995. Potensi  Permudaan  dan  Kemampuan  Hidup  Anakan  Sagu  (Metroxylon  sagu Rottb.)  pada  Beberapa  Intensitas  Cahaya  dan  Konsentrasi  Hormon  IBA  di  Persemaian  PT. Inhutani I Kao. Maluku Utara . Tesis. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Ruddle,  K.,  D. Johnson,  P.K. Townsend,  dan  J.D.  Rees.   1976. Palm  Sago  :  A  Tropical  Starch  from Marginal Lands .  The University Press of Hawaii. Honolulu. Saediman,  S.  A.  A. Taridala  dan  Ono  M.   2006. Sago  Marketing  Problem  and  Practices  in  Kendari District of Southeast Sulawesi . Majalah Ilmiah Agriplus (Terakreditasi), Vol. 16 (1): 1-7. Simanjuntak,  S.  B.  1992. Analisis  Daya  Saing  dan  Dampak  Kebijakan  Pemerintah  terhadap  Daya Saing Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia . Pasca Sarjana IPB, Bogor. Simatupang,  P.  1991. The  Conception  of  Domestic  Resource  Cost  and  Net  Economic  Benefit  for Comparative Advantage Analyisis . Agribusiness Division Working Paper No. 2/91, Centre for Agro-Socioeconomic Research, Bogor.
Soeharjo,  A  dan  D.  Patong,  1977. Sendi  –  Sendi  Pokok  Usahatani .  Jurusan  Ilmu  –  Ilmu  Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
Sudaryanto,  T.  dan  Pantjar  S.  1993. Arah  Pengembangan  Agribisnis:  Suatu  Catatan  Kerangka Analitis . Dalam Prosiding : Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Sugiyono, 2004. Statistika Untuk Penelitian. Penerbit Alfabeta. Jakarta. Sumaryanto,  2002. Analisis  Keunggulan  Komparatif  dan  Kompetitif  Komoditas  Kentang  dan  Kubis. Wonosobo, Jawa Tengah.
Sumaryono,  I.  Riyadi  dan  P.  K.  Destinugrainy.  2009. Perbanyakan  Klonal  Sago  Palm  (Metroxylon sagu Rottb).  Indonesian  Biotechnology  Research  Institute  for  Estate  Crops .  Jalan  Taman
e-ISSN: 2502-3292 Volume 2 Nomor 1 (April 2017)  Halaman 32-42 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Kencana  No.  1,  Bogor  16151,  Indonesia. Journal  of  Applied  and  Industrial  Biotechnology  in Tropical Region , Vol. 2 (1). Suprapto,  2006. Keunggulan  Komparatif  dan  Dampak  Kebijakan  Produksi  jagung di  Provinsi  Jawa Timur . Buletin Penelitian Puslit, Universitas Mercubuana, (10): 89-106.
Suryana,  1980. Keuntungan  Komparatif  dalam  Produksi  Ubi  Kayu  dan  Jagung  di  jawa  Timur  dan Lampung  dengan  Analisa  Penghematan  Biaya  Sumber  Domestik  (BSD) .  Thesis  Magister Sains. Sekolah Pancasarjana Institut Pertanian Bogor.
Swewali  Agustinus,  2011. Analisis  Daya  Saing dan  Dampak  Kebijakan  Pemerintah Terhadap  Usaha Pengolahan sagu di Provinsi papua
Tjakrawiralaksana,  A  dan  M.C.  Soriatmaja,  1983. Usahatani .  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
Umar H, 2004. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Yamamoto, Yoshinori.  2004. Starch Accumulation Process and Varietal and/or Regional Differences in  Starch  Productivity  in  Sago  Palm  (Meroxylon  Sago Rottb. )  Dalam Prosiding  Seminar Nasional Sagu dan Palma Penghasil Karbohidrat. BPPT. Jakarta.