## ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP TRADISI SISTEM
PANTHENG DALAM JUAL BELI HEWAN DI PASAR SAPEN WONOSOBO
Oleh: Lufita Suciana
Alumnus Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum  Universitas Sains Al-Qur`an Email: Lufitasuciana67@gmail.com

## Abstrak
Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan pertolongan satu sama lain. Dalam Islam, Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai  kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya, jual beli dilakukan di dalam pasar, namun ada pula jual beli yang dilakukan di luar pasar dengan  cara  menghadang  pedagang  sebelum  sampai  pasar.  Hal  tersebut  sama halnya  dengan  jual  beli  dengan  sistem pantheng yang  dilakukan  di  pasar  sapen Wonosobo.  Jual  beli  hewan  dengan  sistem pantheng merupakan  jual  beli  yang dilakukan diluar pasar dengan harga di bawah standar harga pasar dan kemudian menjual kembali ke dalam pasar dengan harga yang lebih tinggi. Penetapan harga dalam  sistem  pantheng  juga  dapat  menganggu  stabilitas  harga  dalam  pasar, apabila  praktik  sistem pantheng dalam  penetapan  harga  tidak  sesuai  dengan standar  harga  pasar.Jual  beli dengan sistem pantheng pun sangat rawan terjadi penipuan, dimana jual beli secara Islam tidak diperbolehkan mengandung unsur gharar (penipuan).Dalam Islam pun tidak diperbolehkan pengambilan keuntungan secara berlebihan, karena hal tersebut berkaitan dengan larangan unsur riba.
Kata kunci: Hukum ekonomi syari’ah, jual beli, hewan, pasar, pantheng .

## A. Latar Belakang
Mu’âmalah yang  berarti  hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain merupakan aspek hukum Islam yang  ruang  lingkupnya  luas.  Salah  satu yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup mu’âmalah  adalah  kegiatan  bidang ekonomi dan bisnis  Islam. Ekonomi dan bisnis  Islam  dalam  bentuk  yang  paling praktis adalah kegiatan jual-beli . Jual beli dalam  Islam  memiliki  ketentuan  dan syarat-syarat  yang harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam. Mengenai jual beli, Allah  SWT  mensyariatkan  jual  beli sebagai  pemberian  keleluasaan  untuk
hamba-Nya,  karena  setiap  manusia memerlukan sandang pangan dan sebagainya  secara  terus  menerus  selama manusia  itu  masih  hidup.  Keperluan tersebut  tidak  dapat  dipenuhi  oleh manusia  itu  sendiri  tanpa  bantuan  dari orang lain, dan mengharuskan seseorang berhubungan  atau  berinteraksi  dengan sesama manusia demi memenuhi kebutuhannya  dengan  cara  saling  tukar menukar, yaitu seseorang akan memberikan  apa  yang  ia  miliki  untuk memperoleh  sesuatu  yang  ia  perlukan dari orang lain.
Islam mengajarkan untuk bertingkah laku dalam hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan  syariat  Islam  yang berdasarkan  Al-Qur’an  dan  hadits,  juga harus  benar-benar  memperhatikan  mana yang  dilarang  (haram)  dan  mana  yang diperbolehkan  (halal)  dalam  segala  hal. Namun,  masih  banyak  masyarakat  yang belum  mengetahui  secara  mendalam mengenai  jual  beli  dalam  hukum  Islam yang  menjadikan  praktik  jual  beli  pada umumnya kurang memperhatikan aspek- aspek  penting  dalam  Islam,  yaitu  halal atau  haramnya  jenis  barang  yang diperjual-belikan,  ataupun  sah  tidaknya sistem jual beli barang tersebut. Minimnya  sosialisasi  tentang  jual  beli yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  juga membuat  kegiatan  jual  beli  di  dalam maupun  di  luar  pasar  menjadi  masalah- masalah baru dalam hukum Islam.
Kegiatan jual beli yang dilakukan di dalam pasar biasanya  didahualui  dengan tawar  menawar  harga.  Realitas  ini  juga umum  terjadi  pada  transaksi  jual  beli yang dilakukan di pasar hewan.
Umumnya  jual  beli  dilakukan  di  tempat atau di dalam pasar, namun transaksi jual beli  hewan  terkadang  dilakukan  di  luar pasar atau sebelum sampai pasar. Dalam praktik  jual  beli  hewan  yang  terjadi  di pasar  hewan  Sapen  Wonosobo  dikenal sitilah pantheng, yaitu  jual  beli  dengan cara  tarik  menarik  atau  tawar  menawar
harga yang dilakukan di dua tempat yaitu di  dalam  pasar  dan  di  luar  pasar  dengan melibatkan blantik atau makelar. Kegiatan  jual  beli  dengan  sistem pantheng ini  sudah  sudah  menjadi kebiasaan  di  pasar  Sapen  Wonosobo, bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat  setempat.  Sehingga  praktik jual  beli  yang  semacam  itu  ada  yang menganggap sesuatu yang wajar dan bisa diterima  secara  umum.  Namun  ada  pula yang  menganggap  praktik  jual  beli tersebut  tidak  untuk  dilakukan  karena dapat  mengakibatkan  tidak  stabilnya harga barang.
Tulisan  ini  merupakan  kajian  hasil penelitian tentang bagaimana
pelaksanaan  jual  beli  hewan  dengan sistem pantheng .  Permasalahan  yang diteliti  adalah  (1)  Bagaimana  jual  beli dengan  sistem pantheng yang  terjadi  di Pasar  Hewan  Sapen  Wonosobo;  (2) Bagaimana  pengaruh  jual  beli pantheng terhadap  stabilitas  harga  di  Pasar  Sapen Wonosobo;  dan  (3)  bagaimana  tinjauan Hukum  Ekonomi  Syari’ah  terhadap praktik jual beli pantheng di pasar hewan Sapen Wonosobo.

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Jual Beli dalam Islam
Hukum Islam merupakan aturan yang diadakan  oleh  Allah  SWT  untuk  umat- Nya  yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad
SAW,  baik  hukum  yang  berhubungan dengan  kepercayaan  (aqidah)  maupun hukum-hukum yang berhubungan  dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh seluruh  umat  Muslim.  Dalam  menjawab permasalahan-permasalahan  yang  ada, hukum  Islam  memiliki  beberapa  sumber hukum yaitu Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1974: 17).
Jual beli secara etimologi (kebahasaan)  ialah al-mubâdalah yang berarti saling menukar. Menurut terminologi  atau  pengertian  syariat,  jual beli yaitu tukar menukar harta (semua yang dimiliki  dan  dimanfaatkan)  atas  dasar saling  rela  atau  memindahkan  hak  milik dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang  dapat  dibenarkan  (bukan  jual  beli yang  terlarang)  (Syukri  Iska,  2014: 167). Perdagangan  atau  jual  beli  merupakan sektor umum yang hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakannya.
Menurut Sayyid Sabiq (Tt: 126) jual beli  merupakan  transaksi  pertukaran benda  (harta)  dengan  benda  (harta)  lain berdasarkan suka sama suka (saling ridla) atau  memindahkan  hak  milik  disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.  Transaksi  jual  beli  atau perdagangan  memiliki  peranan  yang sangat penting dalam masyarakat, karena sektor  perdagangan  atau  jual  beli menyediakan berbagai kesempatan kegiatan  yang  bertujuan  mencari  dan
memperoleh pendapatan. Melalui kegiatan  jual  beli  atau  perdagangan  ini masyarakat  dapat  memiliki  akses  ke berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, fashion , dan lain sebagainya. Jual beli dalam arti umum merupakan suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan  dan  kenikmatan,  artinya yaitu  benda  yang  ditukarkan  adalah benda  yang berupa dzat  (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan  manfaatnya  atau  bukan  hasilnya yang diperjualbelikan.
Sedangkan  jual  beli  dalam  arti khusus  ialah  ikatan  tukar  menukar sesuatu  yang mempunyai  kriteria, antara lain yaitu bukan kemanfaatan dan bukan pula  kelezatan,  yang  mempunyai  daya tarik,  penukarannya  bukan  emas  dan bukan  pula  perak,  bendanya  dapat direalisasikan  dan  ada  seketika  (tidak ditangguhkan),  tidak  merupakan  hutang baik  barang  tersebut  ada  dihadapan  si pembeli  maupun  tidak  dan  barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah  diketahui  terlebih  dahulu  (Hendi Suhendi, 2002: 150).
a. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli
1) Akad (ijab dan qabul)
Akad  dalam  rukun  jual  beli
merupakan kesepakatan (ikatan) antara  pihak  pembeli  dengan  pihak penjual  yang  dapat  dikatakan  sebagai
inti  dari  proses  berlangsungnya  jual beli. Jual beli dapat dilakukan dengan ijab  dan  qabul  yang  jelas,  atau  dapat juga  dengan  cara  saling  memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab  dan  qabul  seperti  yang  berlaku pada  pasar  swalayan  (Rozalinda, 2016:  64).  Dalam  ijab  dan  qabul, masing-masing  pihak  yang  berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang  diketahui  oleh  pihak  lain (Rozalinda, 2016: 70).
2) ‘Aqidain (Penjual dan Pembeli)
Pihak  yang  berakad  dalam  jual beli harus secara jelas terdapat penjual dan  pembeli  dengan  syarat  yaitu sebagai berikut:
a) Berakal dalam arti mumayyiz, yakni dapat  membedakan  sesuatu  yang baik  atau  buruk.  Akad  jual  beli yang  dilakukan  oleh  anak  kecil yang  sudah mumayiz dinyatakan sah atas izin  walinya  (Syukri  Iska,
2014: 169).
b) Atas  kehendak  atau  kemauan sendiri.  Jual  beli  yang  dilakukan atas  dasar  paksaan  jual  beli tersebut  tidak  sah  hukumnya. Kecuali  pemaksaan  itu  suatu  hal yang  mesti  dilakukan  karena menjaga hak orang, seperti menjual  barang  gadai  karena keputusan  hakim  untuk  melunasi hutang (Rozalinda, 2016: 67).
3) Ma’qud ‘alaih (objek akad)
Barang  yang  diperjualbelikan dalam  akad  jual  beli  memiliki beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi, yaitu sebagai berikut:
a) Milik sendiri,
b) Barang  yang  diperjualbelikan  ada dan  diketahui  secara  jelas  baik harga, jenis, sifat, ataupun ukurannya.  (Qamarul  Huda,  2011: 66).
c) Objek yang diperjualbelikan merupakan benda yang
diperbolehkan  oleh  syariat  Islam
( mal mutaqawwim ).
d) Benda tersebut harus bersih (suci), dapat dimanfaatkan, dan
merupakan  barang  yang  halal (Rozalinda, 2016: 68-69).
Menurut Muhammad Syalabi, sebagaiman dikutip Ghufron A. Mas’adi (2002:  12),  harta  merupakan  sesuatu yang dapat dikuasai dan dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Menurut Muhammad Syalabi, harta merupakan sesuatu  yang dapat dikuasai dan dapat disimpan serta dapat  diambil  manfaatnya  menurut kebiasaan.  Oleh  karena  itu,  tidak  sah hukumnya melakukan jual beli terhadap barang yang tidak diperbolehkan dalam syariat  Islam,  seperti  bangkai,  babi, minuman keras, dan lain sebagainya.
Disamping  itu,  kesunnahan  yang dianjurkan  dalam  transaksi  jual  beli
adalah adanya kesaksian atau pencatatan transaski demi kemaslahatan, dan untuk
mengantisipasi  hal-hal  yang  tidak dikehendaki.  (Syukri  Iska,  2014: 170).
b. Prinsip Jual Beli dalam Islam
Jual  beli  dalam  Islam  memiliki beberapa prinsip yang harus
diperhatikan  oleh  umat  Islam  apabila melakukan  transaksi  jual  beli,  yaitu sebagai berikut (Syukri Iska, 2014: 212):
1) Bebas dari unsur riba
Riba  secara  etimologi  (bahasa) berarti tambahan. Sedangkan menurut Ibn al-‘Arabi al-Maliki, yang dimaksud riba dalam ayat ialah setiap penambahan  yang  diambil  tanpa adanya  satu  transaksi  pengganti  atau penyeimbang yang dibenarkan syariah (Muhammad  Syafi’i  Antonio,  2001: 37-38). Islam sangat menentang segala proses  ekonomi  yang  berbentuk  riba. Larangan riba berawal dari timbulnya tanggapan  masyarakat  Arab  pada zaman Jahiliyah bahwa antara riba dan jual  beli  itu  adalah  sama,  dan  Al- Qur’an  menolak  persepsi  tersebut dengan  menyatakan  bahwa  Allah tidak  menyamakan  antara  jual  beli dengan riba
2) Tidak  mengandung  unsur  gharar
(penipuan)
Gharar  menurut  bahasa  yaitu al khidâ’ yang berarti penipuan. Penipuan merupakan tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan  dan  bukan  atas  dasar  suka sama  suka.  Jual  beli  yang  dilakukan dengan  adanya  unsur  tipuan  (gharar) merupakan  jual  beli  yang  dilarang dalam  syariat  Islam,  seperti  jual  beli buah-buahan  yang  dionggok  atau ditumpuk (Rozalinda, 2016: 73).
3) Tidak adanya unsur maisir (spekulasi/judi)
Kata maisîr dalam  bahasa  Arab berarti  mudah,  kaya,  lapang. Maisîr merupakan  cara  untuk  mendapatkan uang dengan mudah, atau cara menjadi kaya  dengan  mudah  tanpa  harus melakukan  jerih  payah  yang  lazim dilakukan  secara  ekonomis.  Dalam peraturan Bank Indonesia No
7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2  ayat  3  menjelaskan  bahwa  maisir adalah  transaksi  yang  mengandung perjudian, untung-untungan, atau spekulatif  yang  tinggi  ( Peraturan
Bank Indonesia , Nomor:
7/46/PBI/2005: 3).
c. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam Dalam jual beli terdapat beberapa hal yang  dilarang  atau  tidak  diperbolehkan untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut:
1) Menipu atau jual beli gharar (penipuan)
Jual  beli  gharar  merupakan  jual beli  yang  mengandung  tipuan,  yaitu segala bentuk jual beli jahalah (yang tidak  diketahui), mukhatarah (yang berbahaya),  atau quma r  (spekulasi),
dan bentuk lainnya yang dipraktekkan pada zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam (Syukri Iska, 2014: 173).
2) Menjual barang dengan sumpah palsu
Sumpah palsu merupakan sesuatu yang  dilarang  dalam  Islam  dan diharamkan  untuk  dilakukan.  Nabi Muhammad  SAW  sangat  membenci banyak  sumpah  dalam  perdagangan atau  jual  beli,  karena  memungkinkan terjadinya suatu penipuan dari perkataan  sumpah  tersebut  dan  dapat menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma Allah dari hatinya apabila  sumpah  tersebut  diucapkan dengan  asma  Allah  SWT  (Ahmad Shiddiq (ed.), 2002: 219).
3) Mengurangi takaran atau timbangan
Dalam  transaksi  jual  beli  secara syariat Islam, takaran/timbangan merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan secara sembarangan  atau  dengan  kata  lain mempermainkannya dengan cara mencurangi takaran/timbangan barang yang  akan  diperjualbelikan,  karena
dapat  menimbulkan  kerugian  salah satu pihak. Allah SWT
memerintahkan  agar  jual  beli  itu dilakukan  dengan  menyempurnakan timbangan,  takaran,  ukuran  meteran, dan lain sebagainya
4) Menimbun barang
Penimbunan barang yaitu
membeli  sesuatu  dan  menyimpannya agar terjadi kelangkaan di masyarakat sehingga  harganya  meningkat  dan menimbulkan  kesulitan  bagi  manusia yang  membutuhkannya  (Syukri  Iska, 2014: 176). Jual beli yang semacam ini dilarang  dalam  syariat  Islam  karena melambangkan ketamakan dan keburukan  moral  serta  menyusahkan orang lain.
5) Jual beli an-Najasy
Jual  beli Najasy yaitu  jual  beli yang dilakukan dengan cara memuji- muji  barang  atau  menaikkan  harga barang (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli),  tetapi  hanya  dengan tujuan untuk mengelabuhi orang lain (Rozalinda,  2016:  76).  Praktik  jual beli najasy (menaikkan harga barang)  ini  dilakukan  dalam  rangka menipu  orang  lain  agar  ia  membeli dengan harga yang dinaikkan tersebut.  Jual  beli  tersebut  dilarang dalam Islam
6) Talaqqî al-Jalab Talaqqî al-jalab yaitu menghadang kafilah pedagang sebelum sampai pasar. Mencegat/menghadang kafilah
pedagang  dijalan  sebelum  sampai  ke pasar merupakan ghubbun (penipuan) (Ahmad  Shiddiq  (ed.),  2002:  238). Dalam hal ini, pencegat (penghadang) membeli barang dari mereka (pedagang) dengan harga yang paling murah dari harga pasar dan kemudian menjual  kembali  barang  tersebut kedalam  pasar.  Jika  para  kafilah pedagang  tiba di pasar, maka mereka berhak khiyâr (memilih  jalan  yang baik)  guna  menghindari  bahaya  dari penipuan.
2. Sistem  Penetapan  Harga  dalam
Islam
Harga merupakan
sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai  oleh  kedua  belah  pihak.  Dalam Islam  terdapat  dua  macam  harga,  yaitu as-sîr (harga  antar  pedagang)  dan aṡ- ṡaman (harga  antara  pedagang  dan konsumen). Menurut para ulama fiqh, aṡ- ṡaman merupakan  harga  pasar  yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara  aktual  dan  memiliki  beberapa syarat  seperti,  harga  yang  disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya,
dan  dapat  diserahkan  pada  waktu transaksi (M. Ali Hasan, 2003: 196).
Konsep harga dalam Islam menyebutkan  bahwa  ketentuan  harga diserahkan  kepada  mekanisme  pasar yang  alamiah  impersonal.  Hal  tersebut berarti harga pasar tidak boleh ditetapkan  oleh siapapun,  karena  Allah lah  yang  menentukannya  (Mustaq Ahmad,  1997:  27).  Pengertian  bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah  dapat  dikatakan  sebagai  hukum supply  and  demand dalam  ekonomi kontemporer, yaitu harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar.  Dalam  ekonomi  Islam,  hal-hal yang  tetap  dalam  harga  yang  sama ditentukan oleh operasi bebas kekuatan pasar.  Nabi  Muhammad  SAW  tidak menganjurkan  campur  tangan  apapun dalam  proses  penentuan  harga  oleh Negara  atau  individual.  Dengan  kata lain Rasulullah melarang adanya intervensi  harga  dari  siapun  juga (Mustofa  Edwin  Nasution,  dkk.,  2007: 66).
Konsep  Islam  memahami  bahwa pasar  dapat  berperan  efektif  dalam kehidupan ekonomi, bila prinsip persaingan  bebas  dapat  berlaku  secara efektif  dan  tanpa  adanya  intervensi  di dalam menentukan harga barang.
3. Gambaran  Umum  Pasar  Sapen Wonosobo
a. Keadaan Geografis
Pasar hewan Wonosobo atau yang
biasanya dijuluki Pasar Sapen
merupakan  salah  satu  pasar  hewan yang  ada  di  Wonosobo.  Pasar  Sapen terletak  di  Jl.  Lingkar  Selatan,
Wonolelo, tepatnya di Dusun Kedawung, Desa Wonolelo, Kecamatan  Wonosobo,  Kabupaten
Wonosobo, Jawa Tengah 56313.
Adapun batas-batas wilayah pasar hewan  Wonolelo  adalah  sebagai berikut:
1) Sebelah  utara  berbatasan  dengan tempat penggergajian kayu
2) Sebelah barat dan selatan berbatasan dengan kebun
3) Sebelah  timur  berbatasan  dengan jalan raya
Jarak  pasar  hewan  Wonolelo
(pasar sapen) dengan kelurahan Wonolelo adalah 2 kilometer dan jarak dengan  kecamatan/kota  Wonosobo adalah  7  kilometer.  Pasar  Sapen berada  di  ketinggian  700  mdpl  dan memiliki  curah  hujan  sedang.  Dan memiliki  luas  kurang  lebih  1300 meterpersegi.
b. Keadaan Demografis
Pasar  hewan  Wonolelo  (pasar sapen)  hanya  beroperasi  5  hari  sekali yaitu  pada  hari  pasaran  manis/legi.
Luas  Pasar  Sapen  kurang  lebih  1300 meter  persegi,  dapat  menampung kurang lebihnya 300 ekor sapi c. Kumpulan Pedagang
Pedagang hewan merupakan orang yang memperjualbelikan hewan yang masih layak untuk
diperjualbelikan pada umumnya. Pada pasar hewan Wonosobo, para pedagang  yang  masuk  kedalam  pasar didata oleh carik bea. Carik bea adalah orang  yang  bertugas  mendata  input hewan  masuk  dan  keluar  pasar. Meskipun  data  yang  diinput  masih berupa  data  manual  yaitu  data  yang masih  menggunakan  tulis  tangan, namun  data  tersebut  dapat  dikatakan cukup  akurat  dengan  disertai  karcis yang membuktikan masuk atau keluarnya hewan yang diperjualbelikan. Diperkirakan setiap pasaran terdapat kurang lebihnya 50 pedagang yang  masing-masing  membawa  3-5 ekor hewan. Pedagang-pedagang tersebut  terdiri  dari  pedagang  hewan, makelar,  tukang pantheng .  Makelar dan tukang pantheng sendiri merupakan  perantara  dari  pedagang hewan yang memindahkuasakan haknya  karena  suatu  hal.  Apabila dilihat  dari  tugasnya,  makelar  dan tukang  pantheng  merupakan  profesi yang  sama.  Namun  perbedaannya
yaitu  makelar  melakukan  transaksi tawar menawar harga di  dalam pasar,
sedangkan tukang pantheng melakukan  tawar  menawar  harga  di luar  pasar  dahulu  dan  selanjutnya masuk  ke  pasar  (Isyanto,  2017: wawancara).
4. Praktik  Jual  Beli  dengan Sistem
Pantheng di Pasar Sapen
Wonosobo
Pada sistem pantheng , tukang pantheng memiliki  dua  unsur  sekaligus.
Pertama ,  tukang pantheng sebagai mutalaqqî al-jalab yaitu berperan menghadang  kafilah  pedagang  sebelum sampai  pasar. Kedua ,  tukang pantheng sebagai
makelar yaitu menyalurkan/menjualkan
dagangan pemilik  hewan  di  dalam  pasar  dengan menggunakan  sistem pantheng .  Dalam hal  ini,  tawar-menawar  harga  yang dilakukan  tukang pantheng biasanya berkisar  di  sekitar  harga  pasar,  biasanya penjual  hanya  menafsirkan  harga  tanpa mengetahui harga pasar yang sebenarnya.
Dalam Islam transaksi jual beli atau perdagangan yang dilakukan di luar pasar atau dengan  cara menghadang pedagang sebelum sampai ke pasar disebut dengan talaqqî  al-jalab .  Pada  pasar  hewan  di berbagai  daerah  di  Indonesia  banyak ditemukan  transaksi  yang  demikian, hanya  saja  sebutannya  yang  berbeda- beda.  Di  Pasar  hewan  Sapen  Wonosobo
khususnya,  transaksi talaqqî  al-jalab sama  halnya  dengan sistem  pantheng , yaitu sistem tawar menawar harga hewan yang  diperjualbelikan  yang  dilakukan  di luar  pasar  dengan  cara  menghadang pedagang  sebelum  sampai  ke  pasar hewan.
Perdagangan dengan sistem
pantheng dilakukan  secara  berantai  dari petani/peternak,  pedagang  hewan  (bakul desa), tukang pantheng , dan
konsumen/pembeli. Petani/peternak hewan, ialah seseorang atau sekelompok orang yang menjual hasil ternak hewannya.  Pedagang  (bakul  desa),  ialah seseorang  atau  sekelompok  orang  yang membeli  hasil  ternak  hewak  dari  para petani/peternak  hewan  yang  kemudian menjual  kembali  hewan  dagangan  ke pasar  atau  melalui  perantara  tukang pantheng . Tukang Pantheng ialah seseorang  yang  bekerja  sama  dengan pedagang  atau  petani  untuk  menjualkan hasil  ternaknya  dengan  harga  di  bawah pasaran.  Dengan  kata  lain,  tukang pantheng merupakan  perantara  yang menyalurkan  atau  menjualkan  hewan dagangan  dengan  cara  tawar  menawar harga. Pembeli/Konsumen, ialah seseorang  atau  sekelompok  orang  yang membeli hewan di dalam maupun di luar pasar  dengan  harga  sesuai  dengan keinginan pedagang atau tukang pantheng .
Transaksi  jual  beli  yang  dilakukan antara  tukang pantheng dan  pedagang (bakul desa) dilakukan dengan cara tawar menawar secara halus  atau dalam istilah jawa  “ rembuk  alus ”.  Setelah  harga disepakati, tukang pantheng tidak langsung membayarkan uang pembeliannya,  melainkan  meninggalkan hewan  yang  sudah  dibelinya  di  bawah pengawasan  penjual.  Selajutnya  tukang pantheng akan  berkeliling  pasar  dan menawarkan hewan ternak yang ditinggalkannya.  Jika  dia  mendapatkan pembeli yang sesuai, dan tawar menawar harga  telah  disepakati,  tukang pantheng baru membawa hewan dagangan tersebut masuk ke dalam pasar dan
menyerahkannya kepada
pembeli/konsumen.  Setelah  menerima uang pembayara dari pembeli/konsumen, barulah  tukang pantheng membayar harga  yang  telah  disepakati  dengan penjual.  Umumnya  tukang pantheng dalam  melaksanakan  pekerjaanya  tidak membawa uang tunai untuk transaksi jual beli. Dalam praktiknya, tukang pantheng tidak hanya mantheng hewan ternak dari satu penjuali saja, melainkan dari banyak penjual.  Tidak  jarang  juga,  praktik pantheng dilakukan tidak hanya oleh satu tukang pantheng , tetapi dilakukan secara kolektif oleh beberapa tukang pantheng .
Pada  transaksi  jual  beli  dengan sistem pantheng terdapat  istilah  “ cekel
pantheng ”,  yaitu apabila petani/peternak hewan ingin menjual hewan dagangannya melalui  perantara  tukang pantheng dan mempercayakan  harga  hewan  ternaknya kepada tukang pantheng . Cekel pantheng biasanya  terjadi  karena  para  tani  hewan tidak  paham  atau  kurang  paham  dengan mekanisme  jual  beli  di  dalam  pasar, Sehingga  para  petani  hewan  tersebut enggan untuk bertransaksi secara langsung  di  dalam  pasar.    dan  mau memberikan hewan dagangannya kepada tukang pantheng dengan  harga  yang dikehendaki  tukang pantheng (Isyanto, 2017: wawancara).
Transaksi  jual  beli  hewan  yang dilakukan dengan sistem pantheng antara petani/peternak  hewan  dengan  tukang pantheng lebih  berpengaruh  terhadap selisih  harga  yang  terdapat  di  luar  pasar dan  di  dalam  pasar,  sehingga  terkadang dapat menimbulkan masalah ketidakpercayaan pembeli terhadap harga yang  berlaku  di  pasaran.  Namun  sistem pantheng tersebut masih tetap dijalankan hingga  saat  ini  seperti  telah  menjadi kebiasaan warga setempat, karena dianggap lebih memudahkan para petani yang hendak menjual hewan ternaknya ke dalam pasar.
Sistem pantheng pada  jual  beli hewan  yang  dilakukan  antara  pedagang (bakul  desa)  dengan  tukang pantheng juga  berpengaruh  terhadap  harga  pasar.
Namun berbeda dengan transaksi jual beli sistem pantheng yang  dilakukan  tukang pantheng dengan  petani.  Perbedaannya yaitu terletak pada penetapan harga yang diberikan  pedagang  kepada  tukang pantheng .
Pada  transaksi  jual  beli  dengan sistem pantheng ,  harga  yang  diberikan pedagang  kepada  tukang pantheng merupakan  harga  yang  perkirakan  oleh pedagang  (bakul  desa)  itu  sendiri,  yang kemudian  harga  tersebut  dinaikkan  oleh tukang pantheng untuk dijual kembali di dalam pasar  (Kamto, 2017: wawancara). Stabilitas  harga  pasar  pun  akan  sedikit terganggu  dengan  adanya  selisih  harga yang  terjadi  di  dalam  pasar  dan  di  luar pasar.  Namun  demikian,  para  pedagang mengaku tidak keberatan dengan adanya sistem pantheng .  Mereka  justru  merasa diuntungkan karena para pedagang (bakul desa)  tersebut  jadi  tidak  perlu  bersusah payah untuk menjualkan hewan dagangannya didalam pasar.
Harga pasar yang merupakan patokan  yang  sangat  penting  dalam menjalankan transaksi jual beli di dalam pasar  juga  memiliki  peran  penting  bagi para  pelaku  yang  menjalankan  transaksi jual  beli  di  luar  pasar.  Seperti  halnya transaksi  jual  beli  hewan  dengan  sistem pantheng yang  dilakukan  di  luar  pasar yang  melibatkan  harga  pasar  sebagai patokan tukang pantheng dalam
menawarkan  harga  jual  beli  hewan kepada  para  petani/peternak  hewan. Dalam hal ini, tukang pantheng menggunakan harga pasar sebagai patokan  dalam  merayu  petani  supaya berkenan memberikan
hewan dagangannya kepada tukang pantheng.
5. Analisis  Hukum  Islam  terhadap Jual  Beli  Hewan  dengan Sistem Pantheng di Pasar Sapen
Wonosobo
Ekonomi  merupakan  pengetahuan tentang perilaku atau perbuatan  manusia yang  berkaitan  dengan  fungsi  produksi, distribusi,  dan  konsumsi  (Monzer  Kahf, 2000:  2).  Transaksi  jual  beli  merupakan salah  satu  dari  transaksi  ekonomi  yang diprioritaskan  manusia  dalam  kehidupan sehari-hari.
Islam  membentengi  transaksi  jual beli  dengan  aturan-aturan  teknis  yang terdapat  dalam  syariat  Islam.  Dalam  hal ini Islam berperan sebagai panduan moral terhadap  fungsi  produksi,  distribusi,  dan konsumsi, serta dibatasi oleh syariat yaitu mengenai  halal  atau  haramnya  transaksi ekonomi  yang  dilakukan.  Islam  juga membedakan  mana  saja  jual  beli  yang diperbolehkan  untuk  dilakukan  menurut syara’ dan yang tidak diperbolehkan atau di larang untuk dilakukan menurut syariat Islam.  Jual  beli  yang  dilarang  dalam Islam  merupakan  jual  beli  yang  tidak diperbolehkan  untuk  dilakukan  karena
berbagai  sebab  seperti  mengandung penipuan  ( gharar ),  mengandung  unsur riba  dan  atau  mengandung  unsur maisir (spekulasi).  Jual  beli  yang  mengandung unsur  penipuan  ( gharar )  dapat  terjadi karena  pembeli  dan  dapat  pula  terjadi karena  penjual.  Namun  apabila  dilihat secara  praktiknya  jual  beli gharar lebih sering  dilakukan  oleh  penjual  yang menginginkan barang dagangannya terjual,  sehingga  menggunakan  tipuan untuk memperdayai para pembeli.
Pada  praktiknya,  tukang pantheng memberikan  atau  menawarkan  harga kepada  petani  sesuai  dengan  harga  yang dipatok oleh tukang pantheng dan petani hanya  menafsirkan  harga  sesuai  yang  ia ketahui  di  dalam  pasar.  Oleh  karena  itu, sangat diperlukan kepercayaan yang lebih terhadap  tukang pantheng agar  petani atau  pedagang  tidak  tertipu  oleh  tukang pantheng yang  menyalahgunakan  harga sebagai  alat  tipuannya.  Jual  beli  hewan dengan sistem pantheng dapat menimbulkan  kerugian  sepihak  karena ketidaktahuan  petani  akan  harga  yang sebenarnya di dalam pasar. Namun sistem pantheng juga  dapat  menimbulkan keuntungan bagi para pedagang maupun para  petani/peternak  hewan  dalam  jual beli. Keuntungan yang diperoleh pedagang  atau  petani/peternak  hewan yaitu mereka tidak perlu bersusah payah lagi  menjual  hewan  dagangan  mereka
kedalam  pasar  dengan  berbagai  masalah yang akan timbul di dalam pasar pada saat transaksi  jual  beli  berlangsung.  Sisi positif dari sistem pantheng sendiri dapat dikatakan bahwa sistem pantheng sangat membantu  para  pedagang  atau  petani dalam  menjualkan  hewan  dagangan mereka.  Karena  para  pedagang  atau petani  hanya  menunggu  sampai  hewan miliknya terjual oleh tukang pantheng .
Sedangkan keuntungan yang didapat tukang pantheng yaitu  berasal  dari  laba yang  ia  peroleh  dari  hasil  menjualkan kembali hewan dagangan milik pedagang atau  pun  hewan  dari  petani  ke  dalam pasar.  Dalam  hal  ini,  hanya  tukang pantheng yang  tidak  pernah  mengalami kerugian. Karena apabila hewan dagangan  milik  pedagang  tidak  laku terjual,  maka  dari  pedagang  biasanya akan  memberikan  upah  sebagai  ganti tenaga  yang  telah  dikeluarkan  tukang pantheng untuk  berusaha  menjualkan hewan  dagangan.  Dan  untuk  hewan dagangan  yang tukang pantheng peroleh dari petani sudah jelas akan mengeluarkan  hasil,  karena  setelah hewan  tersebut  diperoleh  oleh  tukang pantheng langsung  diserahkan  kepada pedagang  (juragan)  yang  biasanya  ia kenal  dan  selanjutnya  uang  diserahkan kepada petani tersebut.
Meskipun  cara  jual  beli  tukang pantheng hampir  sama  dengan  makelar,
namun  transaksi  jual  beli  dengan  sistem pantheng yang  dilakukan  di  luar  pasar dapat  dikatakan  transaksi  yang  kurang baik  untuk  dilakukan.  Karena  dalam sistem pantheng terdapat  kerawanan terjadi  penipuan  yang  disebabkan  oleh ketidaktahuan  salah  satu  pihak  atas kebenaran  harga  di  dalam  pasar.  Dan terkadang jual beli dilakukan bukan atas dasar suka sama suka (kerelaan), namun karena terpaksa daripada harus melakukan  transaksi  jual  beli  di  dalam pasar  dengan  segala  resiko  pasar  yang mungkin  saja  bisa  terjadi.  Kebiasaan masyarakat  yang  enggan  melakukan transaksi  jual  beli  di  dalam  pasar  dan hanya  ingin  mendapatkan  sesuatu  tanpa usaha  keras  merupakan  sesuatu  yang kurang  baik.  Rasa  enggan  masyarakat tersebut dapat dijadikan alasan seseorang untuk  melakukan  penipuan  atas  dasar kepercayaan.  Seperti  halnya  sistem pantheng yang  sangat  rawan  akan  unsur penipuan,  khususnya  dalam  hal  harga karena kekurang tahuan petani mengenai harga pasar yang sebenarnya.
Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana  pihak  yang  satu  menyanggupi untuk  menyerahkan  hak  milik  atas sesuatu  barang  kepada  pihak  lain  yang menyanggupi  untuk  mengganti  dengan membayar sejumlah uang sebagai harganya. Transaksi jual beli merupakan
traksaksi  yang  dibolehkan  dalam  Islam dan bahkan dihalalkan dalam Islam.
Dalam  transaksi  jual  beli  dengan sistem pantheng terkadang jual beli yang dilakukan pada akhirnya bukan atas dasar suka  sama  suka,  tetapi  atas  dasar kepercayaan yang mengharuskan kerelaan.  Pedagang  atau  petani  yang menyerahkan hewan dagangannya kepada tukang pantheng biasanya disebabkan ketidaknyamanan melakukan transaksi  di  dalam  pasar  yang  pada akhirnya  memilih  untuk  menyerahkan hak  milik  sementara  pada  tukang pantheng untuk  selanjutnya  dijualkan kembali ke dalam pasar.
Pada  transaksi  jual  beli  benda  yang diperjualbelikan  tidak  dibolehkan  yang bukan  milik  sendiri,  kecuali  dengan adanya  mandat  yang  diberikan  oleh pemilik. Benda yang diperjualbelikan ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran,  dan  jenisnya.  Benda  yang diperjualbelikan juga harus dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung. Benda yang diperjualbelikan  juga  merupakan  benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya,  serta  benda  tersebut harus suci dan halal untuk dimanfaatkan. Adapun  uang  yang  digunakan  sebagai alat pembayaran transaksi jual beli harus merupakan  uang  yang  diperbolehkan syariat  dan  juga  Negara.  Artinya  uang
tersebut harus terbebas dari unsur haram dan  tidak  mengandung  tipuan  seperti uang palsu.
Dalam sistem pantheng , hewan yang diperjualbelikan  memang  bukan  milik tukang pantheng sendiri,  namun  dalam hal  ini  tukang pantheng telah  diberikan mandat  oleh  pemilik  hewan  tersebut. Untuk kebenaran hewan yang diperjualbelikan  dalam  sistem pantheng juga  cukup  jelas,  karena  dapat  dilihat secara kasap mata mengenai jenis hewan, ukuran,  dan  yang  lainnya  pada  hewan tersebut.  Hewan  yang  diperjualbelikan juga dapat diserahterimakan setelah harga disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Hewan-hewan yang diperjualbelikan pada sistem pantheng merupakan hewan yang  diperbolehkan  secara  syariat  Islam dan  halal  untuk  dimanfaatkan.  Karena hewan  yang  diperjualbelikan  yaitu  sapi dan  kambing/domba.  Jadi  untuk  syarat sahnya  benda  dalam  jual  beli  sistem pantheng merupakan  benda  yang  sah untuk diperjualbelikan.
Syarat  akad  dalam  jual  beli  adalah adanya  kesepakatan  tehadap  harga  dan jenis  barang.  Apabila  terjadi  perbedaan terhadap harga objek yang ditransaksikan diantara  keduanya,  maka  jual  belinya akan  batal.  Berbeda  dengan  jual  beli dengan  sistem pantheng ,  dimana  harga hewan  yang  diperjualbelikan  dengan sistem pantheng berbeda  dengan  harga
hewan  yang  diperjualbelikan  di  dalam pasar. Meskipun demikian, transaksi jual beli  tersebut  tetap  dilakukan  oleh sebagian masyarakat tanpa membatalkan transaksi jual beli.
Dari perspektif rukun dan syarat jual beli,  jual  beli  dengan  sistem pantheng tidak memiliki masalah pada benda yang diperjualbelikan. Permasalahannya terletak pada harga dan kesepakatan yang mungkin saja dapat menimbulkan perselisihan  diantara  kedua  belah  pihak. Dengan demikian, jual beli dengan sistem pantheng yang  dilakukan  di  luar  pasar merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan  dalam  Islam.  Karena dalam Islam jual beli tersebut merupakan transaksi  jual  beli  yang  disebut  dengan Talaqqî al-Jalab . Talaqqî al-jalab merupakan  jual  beli  yang  dilakukan dengan  cara  mencegat  (menghadang) kafilah  pedagang  dijalan  atau  sebelum sampai  pasar.  Jual  beli  semacam  itu dilarang  dalam  Islam  karena  termasuk dalam  jual  beli  yang  mengandung  unsur penipuan ( gharar ) (Ahmad Shiddiq (ed.), 2002: 238).
Islam  juga  sangat  melarang  adanya kapitalisme  yang  hanya  menguntungkan satu pihak saja. Untuk mencegah adanya kapitalisme  dalam  kegiatan  jual  beli  di dalam  pasar,  maka  perlu  dilibatkannya pemerintah dalam penetapan harga  yang tentunya masih berpihak pada
kepentingan  dan  kemaslahatan  bersama. Apabila  dalam  penetapan  harga  tidak melibatkan  pemerintah,  maka  penguasa harus  menjaga  stabilitas  keseimbangan penawaran  dan  permintaan  (Rozalinda, 2016:  387).  Intervensi  atau  campur tangan  dari  berbagai  pihak  dalam penetapan harga pasar sebenarnya dilarang  dalam  Islam,  namun  apabila harga  pasar  tidak  dapat  dikendalikan, maka  campur  tangan  pemerintah  dalam penetapan  harga  sangat  diperlukan  demi kemaslahatan bersama.
Penetapan  harga  pada  jual  beli hewan  di  pasar  hewan  sapen  Wonosobo tidak melibatkan campur tangan pemerintah.  Penetapan  harga  lebih mengacu pada penawaran dan permintaan hewan  di  dalam  pasar.  Sedangkan  pada jual  beli  dengan  sistem pantheng mengacu  pada  harga  di  dalam  pasar, namun  acuan  itu  diperuntukkan  untuk tukang pantheng .  Untuk  pedagang  dan petani  dalam  kesepakatan  harga  hanya menafsirkan  harga  pasar  yang  mereka ketahui.  Penetapan  harga  sesuai  dengan tawaran harga dari tukang pantheng yang kemudian  disepakati  bersama  kedua belah  pihak.  Permasalahan  harga  dalam jual  beli  dengan  sistem pantheng terjadi apabila  tukang pantheng memberikan harga  yang  tidak  sesuai  dengan  standar harga  pasar.  Dalam  praktiknya,  tukang pantheng selalu  memberikan  harga  di
bawah  harga  pasar  pada  saat  melakukan transaksi  jual  beli  di  luar  pasar. Sedangkan  di  dalam  pasar  ia  menjual kembali hewan dagangan tersebut dengan harga  yang  lebih  tinggi.  Selisih  harga tersebut lah yang menjadi laba keuntungan tukang pantheng .

## C. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Sistem pantheng dalam  jual  beli  di pasar hewan sapen Wonosobo merupakan praktek  jual  beli  yang  dilakukan  dengan cara tawar menawar harga yang dilakukan di luar pasar dengan pedagang atau pun petani/peternak hewan. Jual beli sistem pantheng telah menjadi kebiasaan masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  sistem pantheng pada jual beli hewan dianggap lebih menguntungkan bagi para pedagang (bakul  desa),  para  petani  hewan  atau tukang pantheng sendiri.
Penetapan  harga  yang  dilakukan dalam  sistem pantheng pada  jual  beli hewan  di  pasar  sapen  Wonosobo tergantung pada keputusan tukang pantheng sendiri.  Pada  saat  transaksi, tukang pantheng memberikan  harga  di bawah harga pasar dan kemudian menjual kembali  hewan  tersebut  kedalam  pasar dengan harga yang lebih tinggi. Terkadang  tukang pantheng ada  yang
menjual  kembali  hewan  dagangan  ke dalam  pasar  dengan  harga  yang  sesuai dengan  harga  pasar  dan  ada  pula  yang menjual  kembali  dengan  meninggikan harga  sebagai  laba  keuntungan  pribadi. Apabila tukang pantheng dalam bertransaksi  jual  beli  terlalu  berlebihan dalam mengambil keuntungan, maka hal tersebut  dapat  mengganggu  kestabilan harga dalam pasar.
Jual  beli  dengan  sistem pantheng dilakukan dengan menghadang pedagang sebelum  sampai  ke  pasar.  Dalam  Islam
cara demikian disebut dengan talaqqî al- jalab .  Syari’at  Islam  melarang  adanya praktek  jual  beli talaqqî  al-jalab , dikarenakan  praktek  jual  beli  semacam itu  sangat  rawan  terjadi  penipuan ( gharar ).  Sama  halnya  dengan  praktek sistem pantheng pada  jual  beli  hewan yang  rawan  akan  penipuan  karena ketidaktahuan  pemilik  hewan  mengenai harga yang sebenarnya dalam pasar.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Mustaq.  1997. Etika  Bisnis dalam Islam ; Terjemahan oleh Zainal Arifin,  cet.  I.  Jakarta:  Gema  Insani Press.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001.
Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik .
Jakarta: Gema Insani Press.
Ash-Shiddiqy, Hasbi.  1974. Pengantar Ilmu Fiqih . Jakarta: Bulan Bintang.
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:
Pusat Bahasa.
Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hak,  Nurul.  2011. Ekonomi  Islam Hukum  Bisnis  Syariah ,  cet.  I. Yogyakarta: Penerbit Teras.
Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Mu’amalah .
Jakarta: Gaya Media Pratama.
Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Transaksi  dalam  Islam .  Jakarta: PT.Grafindo Persada.
Huda, Qamarul. 2011. Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Penerbit Teras.
Iska,  Syukri.  2014. Sistem  Perbankan Syari’ah di Indonesia , cet.II.
Yogyakarta: Fajar Media Pers.
Kahf,  Monzer.  2000. Ekonomi  Islam: Telaah  Analitik  terhadap  Fungsi Sistem  Ekonomi  Islam .  Yogyakarta: Aditya Media.
Mardhani. 2012. Fiqh Ekonomi Syari’ah .  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group. Mas’adi,  Ghufron  A.  2002. Fiqh Muamalah Kontekstual .
Jakarta:RajaGrafindo Persada. Nasution,  Mustofa  Edwin,  dkk.  2007.
Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam , cet.  II.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Peraturan  Bank  Indonesia.  Nomor:
7/46/PBI/2005. Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi  Bank  yang  Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah . Pdf. Rozalinda. 2016. Fiqh Ekonomi Syari’ah ,  cet.  I.  Jakarta:  Rajawali Pers.
Sabiq, Sayyid. t.t. Fiqh as-Sunnah , Juz 3.
Semarang: Toha Putra.
Shiddiq, Ahmad, ed. 2002. Benang Tipis Antara  Halal  dan  Haram ,  cet.  I.
Surabaya: Putra Pelajar.
Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo.