## Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  melalui Penggunaan Meme di Media Sosial
Inggou David Purba Universitas Megarezky Makassar, Indonesia
inggoudavidpurba@gmail.com

## ABSTRACT
This study is to find out what legal rules will be enforced when such things happen and what the impact or legal consequences will be. This research uses a normative juridical approach. The  data  needed  in  this  study  were  collected  in  two  types  of  data,  namely  Primary  Data, which  is  data  obtained  from  the  results  of  literature  review  through  searching  library materials  such  as  literature,  books,  newspapers,  articles,  Legislation,  agency  archives, decisions of the panel of judges, and secondary data is data obtained from searching memes on  social  media  that  are  suspected  of  containing  elements  of  insult  or  defamation.  Data analysis by processing primary data and secondary data using Descriptive Juridical analysis techniques, namely by aligning and describing the real situation regarding the criminal act of defamation  through  the  misuse  of  internet  memes  on  social  media.  The  research  results reveal that the implementation of laws and regulations related to defamation through social media that apply in Indonesia is based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information & Electronic Transactions and the legal consequence is the punishment of the perpetrators of the crime, but it is felt that it has not been  effective  and  does  not  have  a  deterrent  effect  on  the  perpetrators,  because  it  is  a complaint offense, and the criminal sanctions are also much lighter as in Article 45 paragraph (3)  Law  Number  19  of  2016  with  a  maximum  prison  sentence  of  4  years  so  that  the perpetrator will not be detained during the investigation and examination process at trial.
Keywords : Criminal Defamation, Juridical Analysis of Crimes , Juridical Analysis Social Media
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  dan  pengetahuan  menjadi  bahagian  yang  tak  terpisahkan  dari kehidupan manusia. Daniel Bell (1973) pernah menyatakan “Jika modal dan tenaga kerja adalah  ciri  utama  masyarakat  industri,  maka  ciri  masyarakat  pasca  industri  adalah informasi dan pengetahuan.” Ketika itu, Bell memprediksi bakal pentingnya fungsi, peran, dan posisi informasi – pengetahuan. Jika peradaban sebelumnya bergantung pada aspek yang bersifat material (modal dan tenaga kerja), maka era masa depan ditentukan oleh hal yang non-material (informasi dan ilmu pengetahuan).
Perkembangan  mutakhir  dari  alat  teknologi  informasi  beserta  aplikasi-aplikasinya itulah yang menyebabkan interaksi antar manusia mengalami perubahan radikal. Dahulu berbagai cara dan bentuk komunikasi manusia baik itu menggunakan media konvensional (seperti media cetak ; koran, majalah, tabloid, komik ; photo 2 dimensi, dlsb) hingga kini menjadi  media  digital  mengubah  mobilitas  manusia  untuk  lebih  bebas  dan  aktif menuangkan  ide-ide  /  gagasan  baru  dan  kreatif  dalam  berekspresi  (Sherly  Nelsa  Fitri  : 2022, 4).

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Kecanggihan-kecanggihan aplikasi yang tersedia dalam dunia maya itu, menciptakan budaya  baru  dalam  berkomunikasi  dan  berekspresi  bagi  manusia  (sesama  pengguna teknologi  informasi),  yakni  Meme.  Meme  yang  merupakan  produk  budaya  kontemporer telah  menjadi  sarana  dalam  mengungkapkan  gagasan,  teori,  kritikan,  sindiran,  terhadap fenomena  sosial  dan  politik  yang  sedang  menjadi  isu  hangat.  Bahkan  meme  dapat ditujukan (menyindir) seorang oknum dan perkumpulan tertentu ataupun hanya sekedar ekspresi  diri,  percintaan,  bahan  humor,  dan  memberi  informasi  dan  motivasi.  Meme tersebut  berbentuk  gambar  ataupun  video  yang  memiliki  text  tambahan  yang  melekat pada  gambar  /  video  itu.  Meme  pada  umumnya  disebarluaskan  melalui  media  sosial  di dunia  maya,  antara  lain Instagram,  Facebook,  Twitter,  Path, dan  aplikasi-aplikasi  sistem informasi  lainnya.  Meme  dapat  menjadi  populer  karena  meme  tersebut  diteruskan ( forward ) oleh para penerimanya ( responder ). Hal itu terjadi apabila meme berisi ‘sesuatu’ yang dianggap fenomenal ataupun sesuai dengan kondisi yang dialami oleh  si penerima ( responder ). Sesuatu yang fenomenal itu dapat berupa tulisan atau ekspresi gambar yang terdapat pada meme (Riko Nugraha : 2021, 2).
Memanfaatkan  teknologi  informasi  itu,  masyarakat  dunia  kini  yang  pada  umumnya sudah  melek  teknologi  akan  sangat  mudah  dalam  menyebarluaskan  meme  internet dikarenakan cepat dan canggihnya serta luasnya jangkauan akses teknologi informasi itu, sehingga  meme-meme  tersebut  dapat  dengan  mudah  tersebar  ke  seluruh  penjuru,  dan manusia-manusia  (subjek  hukum)  yang  tak  lepas  dari  penggunaan  teknologi  informasi. Oleh  sebab  itu  hukum  harus  berperan  dalam  menindaklanjuti  bahkan  harus  mampu mencegah  sebelum  penyalahgunaan  meme  itu  terjadi.  Bukan  saja  dalam  pencegahan, termasuk juga dalam pemidanaan terhadap mereka yang membuat maupun menyebarkan meme  tersebut.  Penyalahgunaan  meme  itu  dapat  menimbulkan  perbuatan  melawan hukum ( onrechtmatige daad ) berupa pencemaran nama baik terhadap seseorang, profesi, institusi,  dan  simbol-simbol  negara,  serta  pelanggaran  hak  cipta,  dan  penyalahgunaan media elektronik sebagai penyebarluasan meme tersebut.
Pencemaran  nama  baik  yang  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dikenal sebagai “penghinaan” atau dalam bahasa asing disebut defamation , secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. R. Soesilo (1991 : 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa “ menghina adalah  menyerang  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang.  Yang  diserang  itu  biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak  termasuk  dalam  kejahatan  “penghinaan”,  akan  tetapi  masuk  kejahatan  keso panan atau kejahatan kesusilaan ”.
Leden  Marpaung  (2009  :  7)  memandang  dari  sisi  sasaran  atau  objek  delik,  yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka beliau  berpendapat  bahwa  “tindak  pidana  kehormatan”  lebih  tepat.  Sebab  pembuat Undang-undang sejak semula bermaksud melindungi :
- Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut eer .
- Nama baik, yang dalam bahasa Belanda disebut geode naam .
Akan tetapi, jika dipandang dari sisi feit atau perbuatan, maka dapat disebut juga sebagai “tindak pidana penghinaan”.
Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik ( aanranding of geode naam )”. Salah  satu  bentuk pencemaran nama baik adalah  “…pencemaran  nama  baik  secara  tertulis  dan  dilakukan  dengan  menuduhkan sesuatu  hal.”  Dari  kata  “atau”  di  antara  kata  “nama  baik”  dan  “kehormatan”,  dapat disimpulkan  bahwa  keduanya  yaitu  “nama  baik”  dan  “kehormatan”  adalah  dua  hal  yang berbeda  dan  bisa  dibedakan,  sekalipun  seringkali  terkait  erat  satu  sama  lain.  Dalam konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Kehormatan merupakan  rasa  harga  diri  ( eergevoel ,  perasaan  terhormat)  yang  muncul  dalam  batin
seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu mengenai segi “ intern ” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang dat ang dari luar, dari masyarakat sekelilingnya,  yang  berkaitan  dengan  tindakan  atau  sikap  seseorang,  atau  kedudukan seseorang dalam masyarakat.
O.  C.  Kaligis  (2010  :  228)  berpendapat  bahwa suatu  “nama  baik”  dan  “kehormatan” pada  prinsipnya  merupakan  hak  asasi  manusia.  Namun  tidak  dengan  mudah  seseorang dianggap  telah  melakukan  pencemaran  nama  baik  apabila  dianggap  telah  menyerang kehormatan  dan  nama  baik  seseorang.  Karena  kehormatan  dan  nama  baik  bersifat subjektif  dari  rasa  harga  diri  ( eergevoel )  masing-masing  batin  individu  tidak  sama  satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  perlu  dipenuhi,  seperti  unsur  kesengajaan ( opzet )  berupa  kehendak  melakukan  tindakan  menghina,  dan  adanya  unsur  tindakan penghinaan  tersebut  ditujukan  untuk  diketahui  oleh  umum  ( publication ).  Sebagaimana dikatakan  sebelumnya,  bahwa  tindakan  penghinaan  adalah  tindakan  yang  berkaitan dengan  tindakan  menyerang  nama  baik  dan/atau  kehormatan  seseorang  yang  sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur.

## a. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP
Prinsipnya,  mengenai  pencemaran  nama  baik  diatur  dalam  KUHP,  Bab  XVI  tentang penghinaan  yang  termuat  dalam  Pasal  310  s.d  321  KUHP.  Melihat  pada  penjelasan  R. Soesilo  dalam  Pasal  310  KUHP,  dapat  dilihat  bahwa  KUHP  membagi  enam  macam penghinaan, yakni :
1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
Supaya  dapat  dihukum menurut  pasal  ini,  maka  penghinaan  itu  harus  dilakukan dengan  cara  “menuduh  seseorang  telah  melakukan  perbuatan  tertentu”  dengan maksud  agar  tuduhan  itu  tersiar  (diketahui  oleh  orang  banyak).  Perbuatan  yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan,  berzina  dan  sebagainya,  cukup  dengan  perbuatan  biasa,  sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.
2. Penistaan Dengan Surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  310  KUHP,  apabila  tuduhan tersebut  dilakukan  dengan  tulisan  (surat)  atau  gambar,  maka  kejahatan  itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
Merujuk pada penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1)  dan  ayat  (2)  KUHP  tidak  masuk  menista  atau  menista  dengan  tulisan  (tidak dapat  dihukum),  apabila  tuduhan  itu  dilakukan  untuk  membela  kepentingan umum  atau  terpaksa  untuk  membela  diri.  Dalam  hal  ini  hakim  barulah  akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa  karena  terdorong  membela  kepentingan  umum  atau  membela  diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).
Apabila  soal  pembelaan  itu  tidak  dapat  dianggap  oleh  hakim,  sedangkan  dalam pemeriksaan  itu  ternyata,  bahwa  apa  yang  dituduhkan  oleh  terdakwa  itu  tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311  KUHP  (memfitnah).  Jadi,  yang  dimaksud  dengan  memfitnah  dalam  pasal  ini adalah  kejahatan  menista  atau  menista  dengan  tulisan  dalam  hal  ketika  ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum  atau  membela  diri,  ia  tidak  dapat  membuktikannya  dan  tuduhannya  itu tidak benar.
4. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)
Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, menerangkan bahwa
jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya  dengan  mengatakan  “anjing  kau”,  “babi  kau”,  “monyet  kau”,  “bajingan kau”, dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. Menurut R. Soesilo, penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan, seperti  meludahi  di  mukanya,  memegang  kepala  orang  Indonesia,  mendorong melepas  peci  atau  ikat  kepala  orang  Indonesia.  Demikian  pula  suatu  sodokan, dorongan,  tempelengan,  dorongan  yang  sebenarnya  merupakan  penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.
5. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah (Pasal 317 KUHP)
Menurut R. Sugandhi, S.H. (1980 : 337) menguraikan pasal tersebut, yakni:
Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:
a. Memasukkan  surat  pengaduan  yang  palsu  tentang  seseorang  kepada pembesar negeri;
b. Menyuruh  menuliskan  surat  pengaduan  yang  palsu  tentang  seseorang kepada  pembesar  negerisehingga  kehormatan  atau  nama  baik  orang  itu terserang.
6. Perbuatan Fitnah (Pasal 318 KUHP)
Menurut  R.  Sugandhi,  S.H.  (1980  :  337),  terkait  Pasal  318  KUHP,  yang  diancam hukuman dalam pasal ini, ialah orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  suatu  perbuatan  yang  menyebabkan orang  lain  secara  tidak  benar  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana,  misalnya  : dengan  diam-diam  menaruhkan  sesuatu  barang  asal  dari  kejahatan  di  dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.
b.  Pencemaran  Nama  Baik  Menurut  Undang-undang  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Peraturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terbaru dan saat ini berlaku di Indonesia adalah Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik ,  namun  pada  Pasal  1  dari  Undang-undang  tersebut  menjelaskan bahwa  Beberapa  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4843)  diubah sebagai berikut : ….
“ Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 itu yang diubah dari Undang-undang No. 11 tahun  2008,  adalah  Pasal  1,  Pasal  26,  Pasal  31,  Pasal  40,  Pasal  43,  dan  Pasal  45,  dan penambahan Pasal 45A dan Pasal 45B. Sedangkan pasal 5 dan pasal 27 hanya berubah pada  penjelasannya  saja.  Maka  selain  daripada  itu,  pasal  demi  pasal  dalam  Undang- undang RI No. 11 tahun 2008 tetap berlaku.
Pencemaran  nama  baik  di  dalam  Undang-undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  termuat  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  masuk dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang pada Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :
1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan,  dan  /  atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;
4. Memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  seseorang  atau badan hukum.
Pasal  27  ayat  (3)  ini  dapat  dikaitkan  dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  sesuai  dengan  Penjelasan  Pasal  27  ayat  (3)  pada  Undang-undang  No.  19  Tahun 2016 yang menerangkan : Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama  baik  dan/atau  fitnah  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Teknologi  Informasi  adalah penggunaan  teknologi  seperti  komputer,  elektronik,  dan  telekomunikasi,  untuk  mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital . Tidak berbeda jauh dengan definisi Teknologi  Informasi  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  Undang-undang  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  adalah suatu  teknik  untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi . Teknologi Informasi mempunyai manfaat yaitu :
- Memiliki efek besar dan dampak signifikan.
- Manajemen organisasi, struktur serta proses suatu kegiatan.
- Mempengaruhi banyak aspek pekerjaan atau organisasi.
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  sangat  pesat  ini,  dengan  berbagai  macam aksi kejahatan di masa kini dan masa yang akan datang dapat dipastikan lebih modern dan terorganisir.  Ketergantungan  manusia  akan  teknologi  informasi  sudah  menjadi  tak terpisahkan  yang  manakala  setiap  aspek  kehidupan  manusia  dipermudah  oleh perkembangan  teknologi  informasi.  Hal  itu  menjadi  sesuatu  yang  mungkin  jika  para pelaku  kejahatan  masa  kini  dan  masa  depan  bukan  lagi  dengan  cara  konvensional, melainkan  dengan  strategi-strategi  cerdas  yang  terkomputerisasi  melalui  teknologi informasi.
Media  Sosial  merupakan  produk  dari  perkembangan  teknologi  informasi  masa  kini. Menurut McGraw Hill Dictionary , Media Sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang- orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Lebih detail lagi P.N. Howard dan M.R Parks (2012) menyatakan bahwa Media  Sosial  adalah  media  yang  terdiri  atas  tiga  bagian,  yaitu  :  Insfrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), meme adalah ide, perilaku, atau gaya yang  menyebar  dari  satu  orang  ke  orang  lain  dalam  sebuah  budaya.  Lebih  lanjut  KBBI menjelaskan  bahwa  meme  merupakan  cuplikan  gambar  dari  acara  televisi,  film,  dan sebagainya atau gambar-gambar buatan sendiri yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata atau tulisan-tulisan untuk tujuan melucu dan menghibur.
Meme  termasuk  ke  dalam  jenis  gambar  ilustrasi  yang  awal  mulanya  merupakan sebuah  karya  seni  modern  yaitu  desain  grafis.  Meme  dikatakan  sebagai  sebuah  gambar
ilustrasi karena gambar tersebut adalah pelengkap teks. Gambar hanyalah wahana untuk mengantarkan pemahaman secara lebih utuh dari sebuah teks.
Dikutip dari Wikipedia, istilah bahasa Inggris meme (biasa dibaca “mim”) dicetuskan oleh Richard Dawkins tahun 1976 melalui bukunya yang berjudul The Selfish Gene . Meme berasal  dari  kata  “mime”  dan  “mimic”,  akar  katanya  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yakni “mimesis”,  yang  berarti  tiruan.  Dawkins  memaknai  meme  sebagai  suatu  unit  informasi budaya berupa pemikiran, ide, gagasan, kebiasaan, lagu, fesyen yang membentuk pola-pola kebudayaan  tertentu.  Tujuannya  adalah  mewakili  gagasan  budaya  yang  disebarkan  dari satu  orang  ke  orang  lain  dengan  cara  yang  mirip  dengan  penggandaan  gen  dalam  ilmu biologi.
Menurut Susan  Blackmore (2000  :  52),  meme  adalah  karakter  dari  budaya,  yang termasuk di dalamnya yaitu gagasan, perasaan ataupun perilaku (tindakan). Meme dapat bereplikasi  dengan  sendirinya  (dalam  bentuk  peniruan)  dan  membentuk  suatu  budaya, cara  seperti  ini  mirip  dengan  penyebaran  virus  (tetapi  dalam  hal  ini  terjadi  di  ranah budaya).  Semua  orang  pada  awalnya  meniru,  selanjutnya  mereplika  dengan  bebas,  dari sini manusia bisa merubah dunia.
Meme  sudah  sejak  lama  hadir  di  Indonesia,  namun  mulai booming di  Tanah  Air sekitar  10  tahun  terakhir  (Rahma Surya  Dewi  :  2017,3). Maraknya meme  internet  salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuju era  digital  (Prapti  Wigati  Purwaningrum  :  2020,  2).  Di  era  digital  saat  ini,  media  sosial menjadi salah satu media publikasi meme yang sering digunakan oleh  semua umur dari anak-anak sampai dewasa.  Karena kemudahannya untuk diakses, semua kalangan dapat mengakses meme dari media sosial tanpa ada batasan (Christiany Juditha : 2015, 32).
Tujuan  dari  meme  adalah  menyebarkan  suatu  gagasan  budaya,  berarti  jika  budaya sekarang  yang  sedang  berkembang  adalah  internet,  sarana  dimana  orang  melakukan komunikasi. Interaksi umumnya menggunakan tulisan dan gambar juga video. Meme yang diciptakan  akan  terus  digunakan  oleh  pengguna  lainnya,  digunakan  sudah  pasti  jadi berlipat ganda jumlahnya. Penyebaran meme terus memperbanyak diri sehingga sebagian menjadi viral, sebagian lagi terhenti dan meredup kemudian menghilang (Aditya Nugraha, Dkk : 2020, 11).

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif.  Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang- undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dihimpun dalam dua jenis data yakni : Data Primer ; Data Primer adalah data yang diperoleh  dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti  literatur,  buku,  koran,  artikel,  Peraturan  Perundang-undangan,  arsip  instansi, putusan majelis hakim, dan lain sebagainya yang berelevansi dengan pokok permasalahan pada  penelitian  ini.  Dan  Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  penelusuran bahan-bahan meme internet pada media sosial yang diduga memuat unsur penghinaan / pencemaran nama baik, yang berelevansi dengan pokok permasalahan pada penelitian ini. Karya  ilmiah membutuhkan  sarana untuk menemukan  dan  mengetahui  lebih mendalam mengenai  gejala-gejala  tertentu  yang  terjadi  di  masyarakat.  Maka  dengan  demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Teknik  memperoleh  data-data  yang  dibutuhkan,  maka  peneliti  melakukan  teknik pengumpulan  data  berupa  :  Penelitian  Pustaka  ( Library  Research ),  dalam  penelitian  ini, peneliti mengumpulkan data melalui cara membaca berbagai buku, jurnal ilmiah, koran, dan  literatur  lainnya  baik  dari  media  cetak  maupun  media online yang  memiliki keterkaitan  dengan  pokok  pembahasan  pada  penelitian  ini  ;  Penelitian  Lapangan  ( Field Research ),  bagian  ini  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  dengan  cara  menghimpun
data  yang  terkait  dari  berbagai  sumber  berdasarkan  kejadian-kejadian  penyalahgunaan meme internet yang sedang terjadi di masyarakat. Analisis Data adalah dengan mengolah data  primer  dan  data  sekunder  seperti  yang  telah  dijabarkan  sebagai  bahan  kajian penelitian  penelitian  yang  terpadu  dan  sistematis  diperlukan  suatu  teknik  analisis  yang dikenal  dengan  analisis Yuridis  Deskriptif yaitu  dengan  cara  menyelaraskan  dan menggambarkan  keadaan  yang  nyata  mengenai  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik melalui  penyalahgunaan meme  internet  pada  media  sosial.  Kemudian  berdasarkan  hasil studi  kepustakaan  yang  diperoleh,  maka  data  tersebut  kemudian  diolah  dan  dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Peraturan  Perundang-undangan  Terkait  Pencemaran  Nama  Baik di Media Sosial
a. Undang-undang Yang Mengatur
Perangkat  hukum  di  bidang  Teknologi  Informasi  masih  lemah.  Contoh,  dokumen elektronik tidak diakui secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Dapat dilihat pada UU No.  8  /  1981  Pasal  184  ayat  1,  secara  definitif  membatasi  alat-alat  bukti  hanya  sebagai keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa  saja.  Juga dengan  kejahatan  pornografi  dalam  internet,  misalnya  KUH  Pidana  pasal  282 mensyaratkan  bahwa  unsur  pornografi  dianggap  kejahatan  jika  dilakukan  di  tempat umum.
Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  (UUD  1945  pasal  1  ayat  3)  merancang  Undang- undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Lalu diperbaharui  dengan  Undang-undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa  tahun  sebelumnya  di  dunia  internasional,  institusi  WIPO Mediation  and Arbitration  Center dan  ICANN  ( Internet  Corporation  for  Assigned  Names  and  Numbers , sebuah organisasi non-profit yang berkedudukan di Amerika Serikat) dengan hukumnya yang  ditetapkan  berdasarkan Uniform  Domain  Name  Dispute  Resolution  Policy  (UDRP) dalam  penyelesaian  kasus  nama  domain.  ICANN  mempunyai  peranan  utama  sebagai organisasi yang mengatur lalu lintas pembuatan nama domain yang berakhiran .com, .net, dan .org, dan beberapa ekstensi domain lainnya.
Ahmad  M.  Ramli  (2010:  1)  berpendapat  bahwa  kejahatan  siber  melingkupi  antar negara (sebab siber yang tidak mengenal batasan negara, wilayah, bangsa, benua), maka salah  satunya  Uni  Eropa  menggagas  pembuatan  instrumen  hukum  internasional  publik yang  mengatur  masalah  kejahatan  siber  berupa  Konvensi  tentang  Kejahatan  Siber ( Convention on Cyber Crime ) pada tahun 2001. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 itu mengubah beberapa pasal  dari Undang- undang Nomor 11 tahun 2008, yakni Pasal 1, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, dan Pasal  45,  dan  penambahan  Pasal  45A  dan  Pasal  45B.  Sedangkan  pasal  5  dan  pasal  27 hanya berubah pada penjelasannya saja. Maka selain daripada itu, pasal demi pasal dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tetap berlaku.
b. Pasal-Pasal Yang Terkait Pencemaran Nama Baik di Media Sosial
Pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  di  Indonesia  di  dalam  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  termuat dalam  Pasal  27  ayat  (3)  masuk  dalam  Bab  VII  Perbuatan  Yang  Dilarang  pada  Undang- undang  tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :
1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan,  dan  /  atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;
4. Memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  seseorang  atau badan hukum.
Bunyi  Pasal  27  ayat  (3)  tersebut  dipertegas  pada  Undang-undang  Nomor  19  tahun 2016  pada  Pasal  I  angka  4.  yang  menerangkan  bahwa  ketentuan  Pasal  27  tetap  dengan perubahan  penjelasan  ayat  (1),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  sehingga  penjelasan  Pasal  27 menjadi  sebagaimana  ditetapkan  dalam  penjelasan  pasal  demi  pasal  dalam  undang- undang ini.
maka  dengan  kata  lain,  seluruh  isi  Pasal  27  di  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008 masih tetap sama dan berlaku, hanya saja Penjelasannya diperbaharui di Undang-undang Nomor 19 tahun 2016.
Penjelasan  Pasal  27  pada  Undang-undang  Nomor  19  tahun  2016  sangat  membantu dalam  memahami  maksud  dari  Pasal  27  tersebut,  diterangkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “mendistribusikan”  adalah  mengirimkan  dan/atau  menyebarkan  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  kepada  banyak  orang  atau  berbagai  pihak melalui  Sistem  Elektronik. Yang  dimaksud  dengan  “mentransmisikan”  adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu  pihak  lain  melalui  Sistem  Elektronik.  Yang  dimaksud  den gan  “membuat  dapat diakses”  adalah  semua  perbuatan  lain  selain  mendistribusikan  dan  mentransmisikan melalui  Sistem  Elektronik  yang  menyebabkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tegas juga dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menerangkan : Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Berdasarkan  penjelasan  itu,  penghinaan  /  pencemaran  nama  baik  dalam  KUHP terdapat pada Bab XVI mengenai penghinaan dalam Pasal 310 sampai dengan 321. Tetapi khusus  tentang  pencemaran  nama  baik  yang  tersiar  melalui  penyalahgunaan  meme internet di media sosial, dapat didakwa dengan Pasal 310 KUHP ;
Bab XVI - Penghinaan Pasal 310 (1)  Barang  siapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu diketahui  umum,  diancam  karena  pencemaran  dengan  pidana  penjara  paling lama  sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah.
(2)  Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan, dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di  muka  umum,  maka  diancam  karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  lebih  khusus  terhadap  martabat  Presiden dan  Wakil  Presiden  melalui  penyalahgunaan  Meme  Internet  di  Media  Sosial  dapat didakwa dengan Pasal 137 ayat (1) KUHP ;
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan  atau  lukisan  yang  berisi penghinaan  terhadap  Presiden  atau  Wakil Presiden , dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui
oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pencemaran nama baik atau penghinaan lebih khusus terhadap penguasa atau badan umum  yang  ada  di  Indonesia  melalui  penyalahgunaan  Meme  Internet  di  Media  Sosial dapat didakwa dengan Pasal 208 ayat (1) KUHP ;
Barang  siapa  menyiarkan,  mempertunjukkan  atau  menempelkan  di  muka  umum  suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui  oleh  umum,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## B. Akibat  Hukum  Terhadap  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Penyalahgunaan Meme Internet di Media Sosial
a. Pemidanaan
Pemidanaan  adalah  upaya  terakhir  yang  ditempuh  terhadap  pelaku  tindak  pidana. Sedangkan tujuan pemidanaan itu menurut Roeslan Saleh (1983:5-7) adalah :
1. Koreksi
Terhadap  orang  yang  melanggar  suatu  norma,  pidana  yang  dijatuhkan  berlaku sebagai suatu peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh diulang lagi.
2. Resosialisasi
Yang  dimaksud  dengan  ini  adalah  usaha  dengan  tujuan  bahwa  terpidana  akan kembali dalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.
3. Pengayoman Kehidupan Masyarakat Tujuan ini  dapat  terjadi bilamana masalahnya adalah  untuk  manusia  yang  telah melakukan kejahatan berat dan harus dikhawatirkan, bahkan ditakuti, bahwa di waktu  yang  akan  datang  masih  besar  sekali  kemungkinannya  akan  melakukan delik-delik berat walaupun terhadapnya dilakukan upaya resosialisasi.
Perkara pidana pada prinsipnya dilaksanakan atas inisiatif negara yang diwakili oleh pejabat  penyidik  yakni  Kepolisian,  dan  dilanjutkan  penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum. Karena kepentingan hukum yang terlanggar oleh diperbuatnya tindak pidana pada dasarnya  adalah  kepentingan  hukum  publik.  Namun  tidak  serta  merta  seluruh  delik pidana dapat dituntut oleh negara, penuntutan itu dikecualikan untuk kejahatan aduan.
Perihal  kejahatan  aduan,  negara  tidak  berwenang  menuntut  pidana  apabila  korban kejahatan  (yang  berhak  mengadu)  tidak  meminta  (mengadu)  agar  perkara  pidana  yang diadukan itu diperiksa, diajukan ke sidang pengadilan dan diputus. Pengaduan terjadinya pencemaran  nama  baik  merupakan  syarat  mutlak  bagi  negara  untuk  melakukan penuntutan pidana, kecuali dalam hal penghinaan terhadap pejabat (pegawai negeri) pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah (316 jo. 319). Menurut Adami Chazawi (2007:201) yang dimaksud dengan pengaduan ( klacht ) ialah suatu pernyataan tegas (lisan atau  tertulis  atau  dituliskan)  dari  seseorang  yang  berhak  (mengadu)  yang  disampaikan kepada  pejabat  penyelidik  atau  pejabat  penyidik  (Kepolisian  RI)  tentang  telah diperbuatnya  suatu  tindak  pidana  (in  casu  kejahatan  aduan)  oleh  seseorang,  dengan disertai  permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang. Maka ada dua unsur esensial pengaduan :
a. Pernyataan  tentang  telah  diperbuatnya  tindak  pidana  oleh  seseorang,  dan disertai
b. Permintaan  untuk  diadakan  pemeriksaan  (penyidikan)  untuk  dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.
Adami Chazawi (2007:202) kembali menjelaskan bahwa dasar pertimbangan dalam menetapkan  pengaduan  sebagai  syarat  mutlak  adalah pentingnya  bagi  yang  berhak mengadu atau yang kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana
adalah  lebih  besar  daripada  pentingnya  bagi  negara  apabila  perkara  itu  dilakukan penuntutan pidana .
Pada penelitian ini, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 Jo Pasal 310 ayat (1),(2) KUHP  adalah delik  aduan .  Terkecuali  Pasal  137  ayat  (1)  KUHP  dan  Pasal  208  ayat  (1) KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal  27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik adalah
1. Setiap orang ;
Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek  terdakwa  dari  suatu  tindak  pidana  yang  sehat  jasmani  dan  rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ; Bahwa  terdakwa  dengan sengaja  dan  tanpa  hak melakukan  perbuatan  materiil yang  diuraikan  dalam  pasal  ini  yaitu  “mendistribusikan,  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.
Menurut  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Parepare  dalam  putusannya No. 251/Pid.Sus/2017/Pn.Pre. menyatakan bahwa di dalam teori hukum dikenal 3 bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu :
a. Kesengajaan  sebagai  maksud  ( opzet  als  oormerk ),  kesengajaan  sebagai maksud  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  si  Terdakwa  atau  terjadinya suatu akibat dari perbuatan si Terdakwa adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  tidak  ada  yang menyangkal  bahwa  si  Terdakwa  benar-benar  menghendaki  mencapai  yang menjadi pokok alasan diadakan acaman hukuman pidana.
b. Kesengajaan dengan sadar kepastian ( opzet met zakerheidsbewutzijn ), adalah apabila  si  Terdakwa  dengan  perbuatannya  tidak  bertujuan  untuk  mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh  terjadi  akibat  perbuatannya,  si  Terdakwa  hanya  dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa- apa  yang  akan  turut  mempengaruhi  terjadinya  akibat  perbuatan  itu.  Dalam bentuk ini, perbuatan Terdakwa mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat  yang  memang  dituju  si  Terdakwa  yang  dapat  merupakan  delik tersendiri  atau  bukan,  yang  kedua  akibat  yang  tidak  diinginkan  tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.
c. Kesengajaan  dengan  sadar  kemungkinan  ( dolus  eventualis atau voorwaardelijke-opzet ),  adalah  apabila  dengan  dilakukannya  perbuatan  atau terjadinya  suatu  akibat  yang  dituju  itu  maka  disadari  bahwa  adanya kemungkinan  akan  timbul  akibat  lain.  Dalam  hal  ini,  ada  keadaan  tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.
Dan yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah  setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut Undang-undang maupun kaidah-kaidah  / norma-norma yang hidup di masyarakat baik dalam bentuk perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hak  orang  lain  maupun  yang  tidak didasari  oleh  suatu  hak  sehingga  sifat  melawan  hukum  dalam  pengertian hukum  pidana  haruslah  bertentangan  dengan  hak  orang  lain  atau  tiada kehendak dari orang lain.
3. Mendistribusikan,  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;
Bahwa  unsur  ini  merupakan  unsur  tindak  pidana  yang  bersifat  alternatif  atau kumulatif,  sehingga  apabila  salah  satu  unsur  saja  telah  terpenuhi  maka  sudah dapat  memenuhi  seluruh  unsur  tindak  pidana  yang  lainnya.  Menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  yang  dapat  diakses  secara  online  melalui  situs resmi  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  melalui  situs  web  kbbi.kemdikbud.go.id, diartikan  bahwa “mendistribusikan”  adalah  menyalurkan  (membagikan, mengirimkan)  kepada  beberapa  orang  atau  ke  beberapa  tempat.  Diartikan  juga bahwa  “mentransmisikan”  adalah  mengirimkan  atau  meneruskan  pesan  dari seseorang  (benda)  kepada  orang  lain  (benda  lain).  Dan  yang  dimaksud  dengan “dapat diaksesnya” (akses) adalah jalan masuk, jika pengertian “akses” dikaitkan dengan komputer adalah tindakan untuk memperoleh informasi, seperti cakram keras atau suatu layanan informasi.
Sedangkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka 1 UU  No.  19  tahun  2016  tentang  perubahan  atas  UU  No.  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic  data  interchange  (EDI),  surat  elektonik  ( electronic  mail ),  telegram, teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang yang  mampu  memahaminya.  Serta  yang  dimaksud  dengan  Dokumen  Elektronik pada  Pasal  1  angka  4  di UU  yang  sama adalah  setiap  Informasi  Elektronik yang dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau  didengar  melalui  Komputer  atau  Sistem  Elektronik,  termasuk  tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  seseorang  atau badan hukum.
Bahwa  unsur  ini  merupakan  unsur  tindak  pidana  yang  bersifat  alternatif  atau kumulatif,  sehingga  apabila  salah  satu  unsur  saja  telah  terpenuhi  maka  sudah dapat memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan  “penghinaan”  menurut  KBBI  adalah  proses,  cara  perbuatan menghina(kan)  ;  menistakan:  ~  yang  dilontarkan  kepadanya  betul-betul keterlaluan.  R.  Soesilo  (1991  :  225)  dalam  penjelasan  Pasal  310  KUHP, menerangkan  bahwa  menghina  adalah  menyerang  kehormatan  dan  nama  baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Maka dari itu, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari korban, jadi korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya.
Sedangkan pengertian pencemaran nama baik dengan merujuk pasal 310 ayat (1) KUHP  diartikan  sebagai  perbuatan  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya dapat diketahui umum. Syarat pencemaran nama baik menurut Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menangani perkara No. 251/Pid.Sus/2017/PN.Pre adalah : a. Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas orang yang dihina,  jadi  dalam  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  di  sini  objeknya atau sarananya adalah kepada manusia seseorang atau perorangan. Identitas tersebut  harus  mengacu  kepada  orang  pribadi  tertentu  dan  bukan  kepada pribadi hukum, bukan pula ditujukan kepada orang secara umum, atau kepada
sekelompok  orang  berdasarkan  suku,  agama,  ras,  atau  golongan  tertentu  / sekelompok tertentu, perkumpulan atau instansi atau lembaga tertentu.
b. Orang yang melakukan penghinaan dengan jalan menyerang kehormatan atau nama  baik  seseorang  yakni  dilakukan  dengan  cara  menuduh  seorang  telah melakukan  sesuatu  perbuatan  tertentu  dan  orang  yang  menghina  tersebut mempunyai  maksud  tertentu  supaya  orang  yang  dihina  tersebut  tercemar nama baik atau kehormatannya yang diketahui oleh orang banyak.
c. Diketahui  oleh  orang  banyak  di  sini  tidak  selamanya  harus  di  muka  orang banyak  atau  di  muka  umum,  tetapi  sudah  cukup  bila  berita  penghinaan tersebut telah diketahui oleh orang banyak.
d. Identitas  dapat  berupa  gambar  (foto),  user  name,  riwayat  hidup  seseorang atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.
e. Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas  tersebut  mengacu  pada  orang  yang  dimaksud  (korban)  dan  bukan orang lain.
b. Sanksi
Sanksi  pidana  dari  pencemaran  nama  baik  melalui  penggunaan  meme  internet  di media  sosial,  terdapat  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-undang  RI  No.  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Peneliti  menemukan  perbedaan  signifikan  terhadap  ancaman  pidana  di  UU  No.  19 tahun 2016 dengan UU No. 11 tahun 2008, yakni pidana penjara yang sebelumnya paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  miliar rupiah) menjadi pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 45 UU No. 8 tahun 2008 :
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
Perubahan ancaman pidana itu menyebabkan seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana menurut Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tidak  dilakukan  penahanan  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  ataupun  hakim, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (4) huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :
(1).  Perintah  penahanan  atau  penahanan  lanjutan  dilakukan  terhadap  seorang tersangka  atau  terdakwa  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana berdasarkan  bukti  yang  cukup,  dalam  hal  adanya  keadaan  yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
(4).  Penahanan  tersebut  hanya  dapat  dikenakan  terhadap  tersangka  atau terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  atau  percobaan  maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
a)  tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

## c. Diagram Terjadinya Pencemaran Nama Baik Melalui Penyalahgunaan Meme di Media Sosial
Peneliti  menggunakan  Diagram Fishbone (atau  dikenal  dengan  diagram Ishikawa ) menurut  Pasal  27  ayat  (3)  UU  No.  11  tahun  2008,  untuk  mencoba  memberi  gambaran mudah  terjadinya  pencemaran  nama  baik  melalui  penggunaan  meme  di  media  sosial dengan struktur :
1. People (“setiap orang”) : nama akun / pemilik / pengguna akun.
2. Process (“dengan  sengaja  /  tanpa  hak”)  :  pemilik  /  pengguna  akun  tersebut menghendaki melakukan perbuatan tersebut.
3. Method (“mendistribusikan  dan/atau  mentrasmisikan  dan/atau  dapat diaksesnya”) : dis ebarkan melalui media sosial.
4. Materials (“memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik”)  : “meme internet yang mengandung konten penghinaan”.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Peraturan  Perundang-undangan  terkait  pencemaran  nama  baik melalui media sosial yang berlaku  di Indonesia adalah  berdasarkan Undang-Undang No. 19  tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11  tahun  2008  tentang Informasi  &  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Undang-undang  tersebut  sesungguhnya  lemah, terutama dalam terjadinya pencemaran nama baik melalui penggunaan meme internet di media sosial. Sebab hanya terdapat 1 pasal dalam UU itu yakni Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun  2008  tentang  Informasi  &  Transaksi  Elektronik  lalu  dikaitkan  dengan  Pasal  310 KUHPidana  dan  pasal-pasal  penghinaan  /  pencemaran  nama  baik  lainnya  di  dalam KUHPidana.  Selain  itu,  Akibat  hukum  terhadap  pencemaran  nama  baik  melalui penyalahgunaan  meme  internet  di  media  sosial  adalah  pemidanaan  terhadap  pelaku tindak pidana tersebut yang dirasa belum efektif dan tidak menimbulkan efek jera kepada si  pelaku  karena  merupakan  delik  aduan  dan  sanksi  pidananya  juga  jauh  lebih  ringan sebagaimana  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  UU  No.  19  Tahun  2016  dengan  ancaman  pidana penjara maksimal  4 tahun sehingga tidak akan dilakukan penahanan terhadap si pelaku pada  proses  penyidikan  dan  pemeriksaan  di  persidangan.  Apabila  dibandingkan  dengan pemidanaan  pada  Pasal  45  ayat  (1)  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yakni  ancaman  pidana  penjaranya  paling  lama  6  tahun  sehingga akan dilakukan penahanan terhadap pelaku pidana tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (4) huruf a KUHAP.
Berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  menyarankan  agar  negara  meninjau  kembali sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008, untuk dapat ditingkatkan lebih dari 5 tahun pidana penjara, sehingga tersangka atau terdakwa dapat dilakukan  penahanan  pada  proses  penyidikan  dan  pemeriksaan  di  persidangan.  Agar tercapailah  salah  satu  tujuan  umum  dari  pemidanaan  yakni  efek  jera  terhadap  pelaku tindak  pidana  dan  negara  melalui  instansi-instansi  terkait  agar  lebih  mensosialisasikan tentang  tindak  pidana  melalui  penyalahgunaan  meme  internet,  agar  masyarakat  lebih berhati-hati dalam berkreasi dan berinovasi melalui meme internet, yang tujuan awalnya hanyalah hiburan semata, namun ternyata itu menyebabkan terjadinya delik pencemaran nama baik.

## REFERENSI
Aditya  Nugraha,  Dkk.  2020.  Fenomena  meme  di  Media  Sosial  (Studi  Etnografi  Virtual Posting Meme Pada Pengguna Media Sosial Instagram).
Andriadi, Fayakhun. 2016. Demokrasi Di Tangan Netizen . RMBOOKS, Jakarta Selatan. Ari  Listiorini.  Wacana  Humor  Dalam  Meme  Di  Media  Online  Sebagai  Potret  Kehidupan Sebagian Mayarakat di Indonesia. Jurnal LITERA (Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya). Volume 16 Nomor 1
Blackmore,  Susan.  “ The  Power  of  Memes (2000)” Scientific  American .  Volume  283,  No.  4,
Oktober 2000, Hal : 52-61.
Chazawi, Adami. 2007. Pelajaran Hukum Pidana 2 . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Christiany  Juditha.  2015.  Meme  di  media  Sosial  :  Analisis  Semiotik  Meme  Haji  Lulung. Jurnal PEKOMMAS. Volume 18 Nomor 2.
Howard, P.N., and M. R. Parks.“ Sosial Media and Political Change : Capacity, Constraint, and Consequence (2012)” Journal of Communication . Volume 62, Issue (2), 1 April 2012, Hal : 359-362.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id), diakses tanggal 29 Maret 2018.
Kaplan,  A.  dan  Haenlein  M.  2010.  “ Users  of  the  World,  unite!  The  Challenges  and Opportunities of Social Media” Business Horizons 53 (online) , (http://www.artikelsiana.com/2017/09/pengertian-media-sosial-fungsi.html,
diakses tanggal 1 Agustus 2023).
Kietzmann, Jan H. dkk.“ The Honeycomb Framework (20 11)” Business Horizons . Volume 54, 2011, Hal : 241-251.
Kotler, Philip. 2012. Marketing Management . Pearson Education Inc, New Jersey. Marpaung, Leden. 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta. O. C. Kaligis. 2010. Koin Peduli Prita . Indonesia Against Injustice, Jakarta.
Pengadilan Negeri Parepare. 2017. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2017/Pn.Pre. Pratiwi,  Ayu  Sinta.  2017. Efek  Media  Sosial  Pada  Komunikasi (online),
( https://pakarkomunikasi.com/efek-media-sosial,  diakses  tanggal  1  Agustus 2023).
Prapti Wigati Purwaningrum. 2020. “Meme” Sebagai Representasi Kritik Dan Kebebasan Berpendapat di Ruang Siber. Jurnal Wanastra : Jurnal Bahasa dan Sastra. Volume 12 Nomor 1.
Puntoadi,  Danis.  2011. Meningkatkan  Penjualan  Melalui  Social  Media .  Elex  Gramedia, Jakarta.
R.  Soesilo.  1991. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Politeia, Bogor.
R.  Sugandhi.  1980. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Berikut  Penjelasannya .  Usaha Nasional, Surabaya.
Rahmah  S urya  Dewi,.  2017.  “Meme”  Sebagai  Sebuah  Pesan  Dan  Bentuk  Hiperrealitas  Di Media. Jurnal Mediakom. Ilmu Komunikasi. Volume 1 Nomor 1.
Ramli,  Ahmad  M..  2010. Cetakan  Ketiga  :  Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum Indonesia . PT. Refika Aditama, Bandung. Rasyid, A. Vebriyanti. 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  Melalui  Tulisan  (Studi  Kasus  Putusan  No.  822/Pid.B/2011/PN.Mks.) .  Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Hasanuddin, Makassar.
Riko Nugraha. 2021. Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penannganan Kasus Cyber di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 11 Nomor 2.
Rosadi,  Sinta  Dewi.  2015. Cyber  Law  :  Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum  Internasional, Regional, dan Nasional . PT. Refika Aditama, Bandung.
Saleh,  Roeslan.  1983. Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggung  Jawaban  Pidana .  Aksara  Baru, Jakarta.
Sherly  Nelsa  Fitri.  2022.  Politik  Hukum  Pembentukan  Cyber  Law  Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang- Undangan dan Pranata Sosial. Volume 7 Nomor 1.
Sutanto, Hermawan. 2017. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  SMS  (Analisis  Putusan  No. 59/Pid.B/2015/PN.Sdn) .  Skripsi  tidak  diterbitkan.  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung.
Trirachmanto, Septian. 2016. Meme Untuk Ajang Gergeran Atau Gegeran – Dampak Negatif Meme  Internet (online) , (https://www.kompasiana.com/persiba/meme-untuk- ajang-gergeran-atau-gegeran-dampak-negatif-meme- internet_573aac0bf39273390507d10e, diakses tanggal 1 Agustus 2023). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Sudah Diamandemen. 2005. Penerbit Apollo, Surabaya.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana.  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht (WvS).
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. 2008. Kemenkumham, Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. 2016. Kemenkumham, Jakarta.
Copyright Holder : © Inggou David Purba  (2023).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: