## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN

## PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
Ria Sintha Devi
( Fakultas Hukum Universitas Darma Agung ) email : riasinthadevi04@gmail.com

## Abstract
The  Policy  of  Accelerating  the  Implementation  of  Complete  Systematic  Land  Registration (PTSL) conducted by the Government based on Government Regulation Number 6 Year 2018 is usually an activity of land registration activities which are carried out as a whole which includes  all  unregistered  villages  /  kelurahan  or  other  names  arranged  in  this  context provide  legal  certainty  and  protection  of  community  land  rights  fairly  and  evenly. The research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  approach  with  analyst  descriptive techniques  that  describe  the  real  phenomenon  of  events  in  the  field.  The  data  collection techniques  used  were  Interviews,  Observations  and  Heritage  Studies  related  to  Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Medan City Land  Office. The formulation of the problems in this study, namely: How is the Legal Regulation of Registration of Land Rights Through  a  Complete  Systematic  Land  Registration  Project  (PTSL)  in  Medan  City;  How  to Implement  Registration  of  land  rights  through  a  Complete  Systematic  Land  Registration Project  (PTSL);  What  are  the  obstacles  in  the  implementation  of  land  rights  registration through  the  Complete  Systematic  Land  Registration  Project  (PTSL)  and  how  to  overcome these obstacles. The implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) by the Medan  City  National  Land  Agency  is  going  well  in  accordance  with  the  targets  set  by  the Head of the Regional Office of the National Land Agency of North Sumatra Province despite obstacles encountered, both at the Medan City National Land Agency Office and in the Field where the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) is carried out.
Keywords: Land Rights Registration, Complete Systematic Land Registration Project (PTSL),

## Medan City National Land Agency

## A. LATAR BELAKANG
Pendaftaran  tanah  yang  diatur dalam  Pasal  19,  23,  32  dan  38  UUPA ketentuan  pelaksanaanya  di  atur  dalam PP No.24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan  dari  PP  No.10  Tahun 1961  tentang  Pendaftaran  tanah.  Sesuai ketentuan  tersebut  Pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  dilaksanakan  melalui 2  cara,  yaitu  pendaftaran  tanah  secara sistematik  dan  pendaftaran  tanah  secara sporadik.
Berdasarkan  Angka  1  PP  No.24 tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, Pendaftaran Sistematis merupakan kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama  kali  yang  dilakukan  secara serentak  yang  meliputi  semua  obyek Pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar dalam Wilayah atau bagian Wilayah suatu Desa/Kelurahan. Pada Pendaftaran Tanah secara  sistematik  ini  biaya  yang dikeluarkan  relatif  murah  dan  waktunya relatif  lebih  cepat  karena  kegiatan  ini dilaksanakan oleh Pemerintah.
Pendaftaran  tanah  secara  sporadik merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  mengenai  satu  atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam Wilayah  atau  bagian  Wilayah  suatu
Desa/Kelurahan  secara  individual  atas massal. Pendaftaran tanah secara sporadik ini inisiatif berasal dari masing- masing pemilik tanah. Maka pemilik tanah sebagai  pemohon  dituntut  lebih  aktif mengurus permohonan Sertifikat tanahnya karena segala sesuatunya harus diusahakan sendiri. Biaya Pendaftarannya  relatif  lebih  mahal  dan watunya  relatif    lebih  lama.  Berdasarkan Pasal  3  PP  No.24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  tanah,  tujuan  pendaftaran tanah yaitu:
1. Untuk  memberikan  kepastian  Hukum dan  Perlindungan  Hukum  kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak-hak lain yang terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 2. Untuk  menyediakan  informasi  kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk  Pemerintah  agar  dengan mudah  dapat  memperoleh  data  yang diperlukan  dapat  mengadakan  Hukum mengenai  bidang-bidang  tanah  yang satuan-satuan  rumah  susun  yang sudah tersusun. 3. Untuk diselenggarakannya tertib administrasi pertanahan. Di  Kota  Medan  masih  banyak terdapat tanah-tanah yang belum didaftarkan dan belum bersertifikat, maka Pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan  fasilitas  dan  kemudahan kepada  pemegang  hak  atas  tanah  berupa keringanan  dalam  pembiayaan  dan mempercepat proses penyelesaian Sertifikat  dengan  Pendaftaran  tanah melalui  proyek  Ajudikasi  sebagai  bentuk pendaftaran tanah sistematik sesuai pasal 1 angka (8) PP No.24 Tahun 1997. Pengertian Ajudikasi yaitu kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  angka proses Pendaftaran Tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan  kebenaran  data  fisik  dan  data yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Maksud dari pendaftaran tanah  untuk  pertama  kali  yaitu  kegiatan Pendaftaran  tanah  yang  dilakukan
terhadap  obyek  Pendaftaran  tanah  yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah secara sistematik  merupakan  salah  satu  upaya yang  dilakukan  untuk  menggalakkan Pensertifikatan  tanah  sekaligus  dapat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat,  khususnya  pemegang  hak atas  tanah  untuk  bekerjasama  dengan Pemerintah.  Sasaran  Pendaftaran  tanah secara  sistematik  adalah  pendaftaran untuk  hak  atas  tanah  yang  belum bersertifikat  melalui  proses  pemberian, pengakuan  dan  konversi  hak  atas  tanah dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Untuk menentukan daerah mana  yang  ditetapkan  sebagai  lokasi pendaftaran  tanah  secara  sistematik maka  dikeluarkan  Peraturan  Menteri Negara  Agrari/Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional  dan  untuk  penetapan  lokasi  itu pula  dibutuhkan  informasi  baik  dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  Propinsi  maupun  dari  Kepala Kantor Pertanahan setempat. Di  Provinsi  Sumatera  Utara khusunya Kota Medan kesadaran masyarakat  untuk  medaftarkan  hak  atas tanah  yang  dikuasainya  masih  sangat kurang.  Sebagian  masyarakat  tidak mengetahui bagaimana pentingnya pendaftaran  tanah  tersebut.  Ada  juga masyarakat  yang  mengetahui  pentingnya pendaftaran  tanah  akan  tetapi  selain alasan  biaya,  mereka juga  tidak  mengerti bagaimana  prosedur  pendaftaran  tanah terhadap tanah yang dikuasainya itu. Dengan  kompleksnya  masalah pendaftaran  tanah  tersebut,  Pemerintah mengeluarkan kebijakan Proyek Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  berupa  pensertifikatan  tanah secara massal dan penyelesaian sengketa tanah yang bersifat strategis untuk dapat membantu sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Sehubungan  hal tersebut  penulis  bermaksud  mengangkat
permasalahan  ini  kedalam  penulisan Hukum mengangkat dengan judul “tinjauan  Yuridis  terhadap  Pendaftaran hak atas tanah melalui Proyek Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  di  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional Kota Medan”.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analis. Jenis penelitian ini adalah Empiris yaitu  mendeskripsikan  Pendaftaran  Hak Atas  Tanah  melalui  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  berdasarkan fenomena  atau  keadaan  dari  objek penelitian secara detail dengan menghimpun  kenyataan  yang  terjadi serta  mengembangkan  konsep  yang  ada. Metode pengumpulan data yang digunakan  melalui  penelitian  yaitu: Studi Pusaka,  Sebelum  dilakukan  penelitian penyusunan  melakukan  survey  atau  pra penelitian  di  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional Kota Medan penyusun menggali informasi guna menemukan permasalahan dalam hal Pendaftaran dan peralihan  hak  atas  tanah  yang  terjadi  di Kota Medan setelah ditemukan permasalahan selanjutnya penyusun mengumpulkan  berbagai  literatur  baik berupa  buku,  Peraturan  Perundang- Undangan  maupun  karya  Ilmiah  para
Sarjana  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  akan  diteliti  oleh
Penyusun. Observasi Setelah menemukan permasalah  dari  hasil  Pra  Penelitian  dan melakukan  studi  pustaka,  selanjutnya penyusun mengadakan pengamatan langsung  terhadap  objek  yang  diteliti . Wawancara Dalam penelitian ini, penyusun  melakukan  tanya  jawab  secara langsung  dengan  para  pihak  yang  terkait dalam proses Pendaftaran hak atas tanah, disamping  itu  penyusun  juga  berharap mendapat  informasi  lebih  jauh  tentang kendala  yang  timbul  dalam  pelaksanaan pendaftaran  maupun  peralihan  Hak  atas tanah.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Sumber data Primer
Yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dalam  penelitian lapangan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.  Dalam  hal  ini  data diperoleh  melalui  pihak  Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dan individu masyarakat. b. Data Sekunder Yaitu  berbagai  referensi yang dapat menunjang penelitian  ini  melalui  bahan- bahan : 1. Undang-Undang a. yaitu Undang-Undang dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang-Undang No.5 Tahun  1960  tentang Peraturan  dasar  dan pokok-pokok Agraria c. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 2. Perpustakaan, 3. Buku-buku dan 4. Informasi Dari  berbagai  media  masa guna  mendapatkan  landasan teoritis berupa pendapat- pendapat  dokumen-dokumen bahan  Hukum  yang  terkait dengan judul penelitian ini. Lokasi  penelitian  dilakukan di  Kementerian  Agraria  Dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional Kota Medan

## C. Rumusan Masalah
Adapun  yang  dapat  dirumuskan sebagai  suatu  permasalahan  pada penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana  Pengaturan  Hukum Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah Melalui  Proyek  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kota Medan ? 2. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran hak atas tanah melalui
Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ? 3. Apa  saja  kendala-kendala  dalam pelaksanaan  pendaftaran  hak  atas tanah  melalui  Proyek  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) dan  bagaimana  cara  mengatasi kendala-kendala tersebut? D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Pengaturan Hukum Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah Melalui  Proyek  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pendaftaran  tanah  sistematis lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali yang  dilakukan  secara  serentak  yang meliputi  semua  objek  pendaftaran  tanah yang  belum  didaftar  dalam  satu  wilayah desa/kelurahan,  dan  juga  termasuk pemataan  seluruh  objek  pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Pendaftaran  tanah  Pertama  kali dilaksanakan  melalui  pendaftaran  tanah secara sistemastik dan pendaftaran tanah secara  sporadik,  Pendaftaran  Tanah
Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan Pendaftaran  tanah  sistematik  karena dilaksanakan  atas  prakarsa  Badan Pertanahan  Nasional  yang  didasarkan atas sesuatu rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja yang berekesinambungan. Pelaksanaannya dilakukan diwilayah-wilayah yang ditunjuk oleh Menteri. Di wilayah-wilayah yang  belum  ditunjuk  sebagai  wilayah pendaftaran  tanah  secara  sistematik, pendaftarannya dilaksanakan secara sporadik. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2) Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 3) PMA  35  tahun  2016  tentang percepatan Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap; 4) Peraturan  Presiden  Nomor  17 Tahun 2015 tentang Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang; 5) Peraturan  Presiden  Nomor  20 Tahun  2015  tentang  Badan Pertanahan Nasional; 6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap; 7) Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Pengukuran  dan  Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengap 8) Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap,. 2. Pelaksanaan  Pendaftaran  Hak Atas  Tanah  Melalui  Proyek Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) TAHAPAN KEGIATAN Tahapan kegiatan proses percepatan  pelaksanaan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kota Medan  tahun  2018  meliputi  sebagai berikut: a. Persiapan (Sosialisasi, Penetapan Lokasi, Perencanaan Tenaga Dan Pembentukan Panitia  Ajudikasi  Percepatan, Pelatihan); 1) Sosialisasi dan Penyuluhan: Berdasarkan  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/BPN  Nomor  6  tahun
2018, sosialisasi dan Penyuluhan merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan PTSL  hal  ini  dilakukan  pada awal  bulan  Februari  tahun 2018  sampai  dengan  akhir bulan Mei tahun 2018 dilaksanakan di masing- masing Kelurahan Kota Medan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yaitu Kecamatan Medan Tuntungan,  Medan  Labuhan dan  Medan  Marelan  yang akan  memberikan  informasi untuk dilaksanakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan sosialisasi  dan  penyuluhan tersebut  dibantu  oleh  aparat Kelurahan  dan  Kecamatan dengan MASNIARI SITUMORANG, SH, M.Kn selaku Kepala Seksi
Pengadaan  Tanah  selaku Ketua  Tim  Yuridis  PTSL  Kota Medan 2018. 2) Penetapan Lokasi dan Jumlah Bidang Pada  tahun  2018,  Kota Medan  merupakan  salah  satu Kota  yang  termasuk  dalam program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam progam  PTSL  tahun  2018  ini Kota  Medan  menargetkan 9.300  bidang  tanah  yang sudah ditentukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dengan memperhatikan  ketersediaan peta  kerja,  ketersediaan  dan kemampuan  optimal  panitia dan  Satgas  (satuan  Petugas). Dalam  hal  ini,  Kota  Medan menetapkan lokasi pelaksanaan  PTSL  dengan  4 (empat)  kecamatan  disertai dengan  Kelurahan  masing- masing yaitu: Tabel 1 No Kecamatan Kelurahan 1 Medan Tuntungan Laucih 2. Namo Gajah 3. Simalingkar B 4. Mangga 5. Kemenangan Tani 6. Simpang Selayang
7. Tanjung Selamat
8. Sidomulyo
9. Baru Ladan Bambu 2 Medan Labuhan 1. Tangkahan, 2. Besar, 3. Martubung dan 4. Nelayan Indah 3 Medan Marelan 1. Rengas Pulau 2. Paya Pasir 3. Terjun dan 4. Tanah Enam Ratus Sumber Data Kantor BPN Kota Medan
3)Perencanaan TenagaPanitia dan Satgas Yuridis a) Kepala  Kantor  Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi melakukan  inventarisasi jumlah  pegawai  yang dapat  ditugaskan  sebagai panitia dan Satgas yuridis; b) Satu Panitia dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disebut  Panitia  Ajudikasi Percepatan  berjumlah  4 orang  pegawai  Badan Pertanahan Nasional ditambah satu dari kelurahan/desa dan keanggotaan dari Pegawai BPN  Kota  Medan  dapat ditambah sesuai kebutuhan yang diperlukan. Diantara Panitia  Ajudikasi  4  orang tersebut  meliputi  Ketua Merangkap Anggota, Wakil Ketua yang membidangi Hukum Agraria Merangkap Anggota,  Wakil  Ketua yang membidangi Infrastruktur Agraria Merangkap Anggota, selaku  Anggota,  selaku Anggota (Kepala Kelurahan) dan Sekretaris bukan Anggota; c) Untuk  pengumpulan  data yuridis,  Panitia  Ajudikasi Percepatan  dibantu  oleh Satgas Yuridis yang terdiri  atas  paling  sedikit 2 (orang) yang terdiri dari 1  (satu)  orang  Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan  Nasional  dan 1  (satu)  orang  dari Pegawai Tidak  Tetap (PTT); d) Satu  Panitia  Ajudikasi Percepatan dapat didampingi/dibantu  oleh pengumpul  data  yuridis atau  satgas  yuridis  sesuai dengan volume/target; e) Ketua  Panitia  Ajudikasi Pada  Kantor  Kota  Medan menetapkan  dua  orang pengumpul  data  yuridis harus  mempunyai  target sebanyak  minimal  20 berkas/bidang dalam satu hari kerja, agar tercapainya Program PTSL  dari  Pemerintah dengan Cepat dan akurat; f) Pengumpulan dan analisis data yuridis PTSL diselesaikan  dalam  satu tahun  anggaran  dengan memperhatikan jangka waktu  tahapan  kegiatan, namun  dengan  demikian Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan berhasil menyelesaikan  selama  5 bulan sampai penyelesaian Sertifikat; g) Panitia Ajudikasi Percepatan  mempunyai tugas: (1) Menganalisis/mengolah data yuridis yang terkumpul tentang bidang-bidang  tanah yang dapat disertipikatkan atau tidak dapat disertipikatkan; (2) Mengkategorikan masing-masing data yuridis ke dalam kluster 1 ,2, 3, dan 4; (3) Melakukan pemeriksaan tanah bersama anggota
Panitia Ajudikasi Percepatan (4) Melaksanakan pengumuman data yuridis; (5) Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Hak; (6)  Menyiapkan  proses pembukuan  hak  dan penerbitan sertipikat; (7)  Dalam  hal  dipandang perlu  anggota  Panitia Ajudikasi Percepatan dapat  ditambah  dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan. h) Ketua  Panitia  Ajudikasi Percepatan menandatangani Surat Keputusan  Penetapan  Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak, Pembukuan Hak dan penerbitan  sertipikat  hak tanah berdasarkan pendelegasian  kewenangan Kepala Kantor Pertanahan i) Sekretaris Panitia Ajudikasi Percepatan bertugas melaksanakan tugas administrasi/ kesekretariat. 4).  Pembentukan  dan  penetapan Panitia Ajudikasi pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap,    terdapat  Susunan Panitia Ajudikasi Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  di masing-masing kecamatan dan Kelurahan    yang  sudah ditetapkan b. Pengumpulan Data Yuridis dan Data Fisik 1) Data Yuridis Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai  kepemilikan  atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis,  keterangan  saksi dan/atau  pernyataan  yang bersangkutan. Pengumpulan data yuridis pada Kantor Pertanahan  Kota  Medan dilakukan pada Bulan Januari sampai  dengan  bulan  April yaitu  bulan  pertama  dalam pelaksanaan  PTSL  Tahun 2018 bertujuan untuk bertugas membantu masyarakat  yang  menjadi peserta PTSL dengan mengumpulkan syarat- syarat yang diperlukan untuk  mengikuti  program PTSL yang terdiri dari : a) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ).
b) Kartu Keluarga.
c) Surat  Pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan dengan tahun yang berjalan d) Kutipan Letter C.
e) Bukti jual beli ( bila tanah diperoleh dari jual beli ).
f) Akta  PPAT(  bila  tanah diperjualbelikan di hadapan PPAT ). g) Surat Pernyataan Penguasaan  Fisik  yang harus ditandatangani oleh lurah dan disertai dengan Foto  copy  KTP  Jiran tetangga. Dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan  data  yuridis,
Puldadis  dapat  memberikan pengarahan kepada masyarakat  dalam  rangka melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memenuhi  syarat  mengikuti program  PTSL.  Data  yuridis yang telah dikumpulkan oleh Puldadis  diserahkan  kepada Sekretariat Kantor Pertanahan  Kota  Medan untuk ditindaklanjuti mengenai  hasil  angka  yang didapatkan perhari dan akan disesuaikan  dengan  jumlah hasil Pengukuran. 2) Data Fisik Data Fisik adalah keterangan  mengenai  letak, batas  dan  luas  bidang  tanah dan  satuan  rumah  susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Pengukuran  di  Kantor  Kota Medan  dilakukan  mulai  dari Bulan  Pertengahan  januari sampai  dengan  Bulan  Mei 2018. Perhari hasil pengukuran  paling  banyak 10  bidang  tanah  yang dikerjakan  oleh  1  juru  ukur per kelurahan. Pengumpulan data fisik meliputi: a) Penetapan  batas  bidang tanah, b) Pengukuran  batas  bidang tanah, c) Pemetaan bidang tanah, d) Pengumuman data fisik e) Menjalankan prosedur dan  memasukkan  data dan informasi yang berkaitan  dengan  data fisik  bidang  tanah  di aplikasi KKP (Komputerisasi  Kegiatan Pertanahan) dengan berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-Undangan yang  mengatur  tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Berikut  rincian  dari  data Pengukuran  yaitu  Bidang tanah  yang  sudah  diukur, Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur  yang  masing-masing sudah siap.
b. Pengolahan  Data  Yuridis  dan Pembuktian Hak Hasil  inventarisasi  data yuridis  dikelompokkan  ke  dalam 4 (empat) kluster, yaitu : 1) KLUSTER  1  (satu):  yaitu bidang  tanah  yang  data yuridisnya  memenuhi  syarat untuk  sampai  diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya,
meliputi:
a) Tanah Milik Adat
b) Tanah Negara
2) KLUSTER  2  (dua)  yaitu bidang  tanah  yang  data yuridisnya  memenuhi  syarat untuk  diterbitkan  sertipikat namun  terdapat  perkara  di Pengadilan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13 Peraturan  Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 35 Tahun 2016. 3) KLUSTER  3  (tiga)  yaitu bidang  tanah  yang  data yuridisnya tidak dapat dibukukan  dan  diterbitkan sertipikat. 4) KLUSTER  4  yaitu  bilamana subyek  dan  obyek  tidak memenuhi syarat untuk Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  karena sudah bersertipikat. c. Pengumuman Hasil  pemeriksaan  tanah yang menyimpulkan dapat
dibukukan dan atau diterbitkannya  Sertipikat  hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan  dan/atau  Kantor Kelurahan/Desa dan/atau Sekretariat  RT/RW  lokasi  bidang tanah  tersebut  selama  14  hari kerja,  dengan  tujuan  untuk diketahui  khalayak  masyarakat dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk  menyampaikan  keberatan jika ada keberatan.
d. Pengesahan
Hasil  dari  pengumuman disahkan  dalam  Berita  Acara
Hasil  Pengumuman  oleh  Panitia
Ajudikasi Percepatan;
e. Penerbitan  Surat  Keputusan Penetapan  Hak  dan  Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak 1) Berdasarkan  Berita  Acara Hasil  Pengumuman,  Panitia Ajudikasi  Percepatan  Bidang Yuridis  menyiapkan  naskah Surat  Keputusan  Penetapan Hak atau Keputusan Penegasan/Pangakuan Hak; 2) Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan  menandatangani Surat  Keputusan  Penetapan Hak atau Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak. 3) Dalam  rangka  penerbitan Surat  Keputusan  Pemberian Hak,  bagi  para  pihak  yang mampu  membayar  BPHTB, bukti  pembayaran  dibawa pada saat pendaftaran hak. 4) Apabila  peserta  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap tidak  mampu/belum  dapat memenuhi  BPHTB,  maka yang  bersangkutan  harus membuat  surat  penyataan sebagaimana 5) Apabila  peserta  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap tidak  melampirkan  bukti pelunasan PPh agar membuat  Surat  Pernyataan Kesanggupan Untuk Melunasi PPh. f. Pembukuan Hak 1) Panitia  Ajudikasi  Percepatan Bidang Yuridis menyiapkan/mencetak  Buku Tanah; 2) Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan  menandatangani Buku Tanah. g. Penerbitan  dan  penyerahan Sertipikat 1) Panitia  Ajudikasi  Percepatan Bidang Yuridis menyiapkan/mencetak Sertipikat Hak Atas Tanah; 2) Kepala  Kantor  Pertanahan menandatangani  Sertipikat hak  atas  tanah  atau  dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan  Sertipikat kepada Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan; 3) Panitia  Ajudikasi  Percepatan menyerahkan  Sertipikat  Hak Atas Tanah kepada Pemegang Hak atau kuasanya dengan mencatatnya  dalam  daftar isian penyerahan Sertipikat. h. Pengelolaan Warkah/Dokumen 1)  Panitia  Ajudikasi  Percepatan mendokumentasikan seluruh warkah/dokumen  data  fisik maupun yuridis; 2) Panitia  Ajudikasi  Percepatan menyerahkan seluruh dokumen  data  fisik  maupun yuridis yang telah digunakan dalam proses ajudikasi percepatan dan telah terdokumentasi  dengan  baik disertai  berita  acara  serah
terima kepada Kantor Pertanahan  setempat,  pada akhir  masa  kerjanya  dan sebelum meninggalkan lokasi  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap. 3) Warkah/dokumen yuridis yang diserahterimakan terdiri atas : a)    Dokumen  data  yuridis (yang  dikumpulkan  dari pemohon,  berita  acara yang  dibuat  panitia, pengumuman  dan  Surat Keputusan) b)   Buku Tanah c)   Surat Ukur – Bukti-bukti  administrasi keuangan i. Pelaporan 1) Laporan pelaksanaan Panitia Ajudikasi Percepatan dilakukan  secara  berjenjang dan  berkala  dari  Kantor Pertanahan  kepada  Kepala Kantor  Wilayah  selanjutnya kepada  Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan menggunakan SKMPP; 2) Laporan kemajuan pekerjaan fisik pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis bidang yuridis selain dilaksanakan melalui SKMPP, dilakukan pula secara berkala kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  c.q. Direktur  Jenderal  Hubungan Hukum Keagrariaan berkenaan dengan permasalahan yang dijumpai dalam setiap tahapan kegiatan pekerjaan; 3) Penanggung jawab pelaksanaan  laporan  untuk Kantor  Pertanahan  adalah Kepala Seksi Hubungan Hukum  Keagrariaan  dan  di tingkat Kantor Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional adalah Kepala Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan; 4) Laporan yang telah disiapkan pada Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota ditandatangani  oleh  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  setempat, dan  yang  telah  disiapkan pada  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional ditandatangani  oleh  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  yang  bersangkutan. Laporan  dari  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  harus  sinkron  dan merupakan laporan pelaksanaan  kegiatan  secara utuh. 3. Kendala-Kendala Dan Cara Mengatasi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah Melalui  Proyek  Sistematis  Lengkap (PTSL) 1. Kendala Teknis a. SDM  (Sumber  Daya  Manusia) dalam pelaksanaan PTSL. Sumber  daya  manusia  bisa  menjadi sebuah kendala dalam sebuah pelaksanaan  kebijakan  PTSL  dalam penerbitan  sertipikat  tanah  secara menyeluruh  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  Kota  Medan  karena keterbatasan  pekerja  yang  mengerjakan percepatan  PTSL  yang  disebabkan hampir  setiap  tahunnya  di  BPN  Kota Medan  ada  pegawai  yang  pensiun, sehingga  para  pekerja  dituntut  lebih cepat, tepat, dan profesional, serta setiap
hari  dituntut  bekerja  meskipun  waktu kerja  sudah  berakhir  dan  harus  bekerja pada hari Sabtu dan Minggu yang bukan merupakan  hari  kerja.  Menurut  Arnold, selaku  Pegawai  Kantor  BPN  yang bertugas  dalam  Pengumpulan  Data Yuridis  mengatakan  bahwa  Kurangnya Kesadaran  Masyarakat  juga  menjadi salah  satu  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  Kebijakan.  Dalam  hal  ini kesadaran  masyarakat  berperan  penting terhadap  pelaksanaan  PTSL  karena apabila  masyarakat  sebagai  pemohon tidak cekatan dalam memenuhi persyaratan  administrasi  maka  akan menghambat atau mempengaruhi proses pelaksanaan  PTSL  dan  yang  jelas  sangat memakan waktu. b. Sosialisasi dan Penyuluhan Proyek PTSL Dalam  melaksanakan  sosialisasi  dan penyuluhan  kendala  yang  diperoleh adalah Berkaitan dengan waktu yaitu : 1) Pihak Badan Kantor Pertanahan  Nasional  kota Medan  telah  datang  tepat waktu  ke  tempat  yang  telah ditentukan  yaitu  di  Kantor Lurah tetapi Masyarakat datang melampaui batas waktu  yang  telah  ditentukan oleh  pihak  BPN  Kota  medan sesuai dengan Undangan yang telah  disebarkan  ke  Kantor Lurah. 2) Masyarakat yang belum paham bagaimana cara mengisi  formulir  pendaftaran dengan  baik  sehingga  waktu untuk  melakukan  sosialisasi bertambah  dari  target  yang telah ditentukan. c. Dalam Pelaksaan Pengukuran Menurut  Andre  Ginting,  selaku Pegawai  Kantor  BPN  Kota  Medan  yang bertugas dalam Juru Ukur (Pengumpulan data  fisik)    mengatakan  bahwa  “Dalam
Pelaksanaan  PTSL  ini,  kami  sudah memiliki  tugas  masing-masing  yang harus  dilaksanakan.  Kami  berjumlah sekian  .....  orang  Sebagai  Puldasik  yang
dibagi  menjadi  1  orang  dalam  satu kelurahan.  Puldasik  berangkat  dari kantor  kelapangan  jam  9  pagi  dan kembali  ke  kantor  paling  lama  jam  8 malam,  setelah  itu  kami  harus  langsung melapor  ke  Sekretariat    PTSL  untuk memberikan  hasil  data  fisik  yang  telah diukur  dalam  satu  hari.  Puldasik  paling banyak  mengukur  3-8  bidang  tanah dalam satu hari karena yang melaksanakan  pengukuran  hanya  1 orang  saja,  dengan  kondisi  tanah  ada yang  kering  dan  ada  yang  basah,  ada yang  pemukiman  dan  ada  yang peternakan,  sehingga  berbanding  jauh dengan  jumlah  data  yuridis  yang diperoleh dalam 1 hari oleh Puldadis bisa mencapai  10-30  data  yuridis.  Oleh karena  itu,  Puldasik  sangat  dituntut bekerja  lebih  intens  dari  pada  puldadis yaitu hari sabtu dan hari minggu bekerja dari  pagi  sampai  malam  dan  adapun Kendala lain yang kami alami yaitu:
1) Medan  bidang  tanah  yang menjadi objek PTSL . 2) waktuPelaksanaan Pengukuran 2. Kendala Hukum Kendala Hukum yang dimaksud adalah  faktor  atau  keadaan  yang membatasi,  menghalangi  atau  mencegah pencapaian sasaran terkait permasalahan  Hukum.  Kendala  Hukum disebabkan oleh 3 faktor yaitu: a. Peristiwa hukum Peristiwa  hukum  adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat  hukum,  antara  pihak- pihak yang mempunyai hubungan Hukum. Dalam pelaksanaan PTSL Tahun 2018 yang termasuk peristiwa Hukum adalah masalah waris. b. Perbuatan Hukum Perbuatan Hukum secara  umum  adalah  tindakan yang oleh Hukum diberi akibat Hukum berdasarkan anggapan bahwa  subjek  Hukum  yang
melakukannya memang mengkehendaki timbulnya akibat Hukum yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan PTSL Tahun 2018 perbuatan Hukum yang dimaksud misalnya adalah Jual Beli. Cara Mengatasi Kendala-kendala Dalam  Pelaksanaan  Pendaftaran  Hak Atas Tanah Melalui Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 1. Menyusun  time  schedule  /  jadwal pelaksanaan  secara  cermat,  dengan mempertimbangkan  kemampuan  dan ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dan  dibandingkan  dengan volume pekerjaan yang ada ( meliputi semua  tahapan  pelaksanaan  kegiatan / pekerjaan PTSL).
2. Memperhitungkan secara cermat dan teliti  kebutuhan  daya  dan  jasa  pada awal pelaksanaan program PTSL Kota Medan.
3. Menumbuhkan  loyalitas  dan  rasa tanggung  jawab  yang  tinggi  terhadap pelaksanaan  kegiatan  program  PTSL Kota Medan.
4. menambah  pekerja  baik  Puldadis maupun Puldasik
5. Persiapan  pelaksanaan  program PTSL  Kota  Medan  2018,  yang meliputi :
a. Penyiapan  blanko  oleh  kantor BPN Kota Medan, b. Melaksanakan Sosialisasi kepada : 1) Pemerintah Daerah (Kepala Kelurahan dan Camat) dan
2) Masyarakat c. Sosialisasi  yang  diberikan kepada Pemerintah Daerah d. Sosialisasi  yang  diberikan kepada  masyarakat  Kantor BPN Kota Medan juga mengajak Kejaksaan dan Kapolres  Kota  Medan  dalam penyuluhan  dan  juga  untuk mendampingi  selama  proses pelaksanaan  PTSL  selesai, Agar masyarakat tidak dikenai pungutan  liar  yang  dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab e. Meningkatnya  masalah  pajak sehingga  masyarakat  tidak mendaftarkan  tanahnya  maka solusi  yang  dilakukan  adalah Pemerintah mengupayakan memperkecil besarnya kewajiban yang  harus  dibayar dengan  hanya  mengenakan Harga  Tanah  saja  untuk penetuan NJOP. f. Melakukan backup data setiap hari, untuk menghindari kerusakan  serta  hilangnya data  karena  kesalahan  teknis dan  non  teknis  dan  untuk mengetahui  berapa  banyak data  yang  telah  didapatkan oleh  pihak  Kantor  BPN  Kota Medan  terhadap  masyarakat yang mendaftarkan tanahnya. g. Mengadakan evaluasi pelaksanaan pekerjaan seminggu sekali dan mengadakan  monitoring  yang dilakukan secara berkesinambungan. 6. Solusi  Untuk  Mengatasi  kendala yang  dihadapi  oleh  Puldasik yaitu: Mengadakan / meningkatkan ketrampilan teknis para petugas ukur dalam penggunaan  peralatan  GPS  dan mengikuti perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan. 7. Memberikan  penjelasan  kepada masyarakat  mengenai  kelebihan- kelebihan dari Proyek PTSL
Kesimpulan 1. Bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai upaya terobosan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah  di  Indonesia.  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  ini
diharapkan  dapat  mempercepat proses  pemberian  jaminan  dan perlindungan  Hak  atas  Tanah  di seluruh  Indonesia  serta  salah satu  tujuan  diundangkannya Undang-Undang  Pokok  Agraria segera terwujud. Proses pendaftaran tanah yang dilakukan  oleh  pihak  Kantor Pertanahan  Kota  Medan  (Panitia Ajudikasi)  telah dilakukan  sesuai dengan prosedur yang diamanatkan  dalam  Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional  No.6  tahun  2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 2. Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  pada  Kantor Pertanahan Kota Medan dilaksanakan berdasarkan ketentuan  Peraturan  Menteri Negara  Agraria  dan  Tata  Ruang atau  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap, yang meliputi: penetapan  lokasi  kegiatan  PTSL, pembentukan  dan  penetapan Panitia Ajudikasi PTSL, penyuluhan,  pengumpulan  data fisik  dan  data  yuridis  bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman  data  fisik  dan data yuridis  bidang  tanah  serta pembuktian hak, penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan  hak  atas  tanah, pembukuan dan penerbitan sertipikat  hak  atas  tanah  serta penyerahan  sertipikat  hak  atas tanah 3. Faktor-faktor  yang  menghambat proses  pendaftaran  tanah  ialah Kendala  Teknis  yakni,  SDM (Sumber Daya Manusia); Sosialisasi dan Penyuluhan Proyek PTSL; pelaksanaan pengukuruan,  kendala  Hukum yang  dimaksud  adalah  faktor
atau  keadaan  yang  membatasi, menghalangi  atau  mencegah pencapaian sasaran terkait permasalahan  Hukum  dan  juga dalam pelaksanaan PTSL kurangnya  akan  kesadaran  dari masyarakat setempat.Cara mengatasi kendala tersebut yakni menyusun  jadwal  pelaksanaan secara cermat; Memperhitungkan dengan teliti kebutuhan daya dan jasa  pada  awal  pelaksanaan program  PTSL  Kota  Medan; menambah pekerja baik Puldadis maupun Puldasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
H.B  Soetopo. Pengantar  Penelitian Kuanlitatif , Surakarta: UNS Press, 1988 Harsono, Boedi. “ Hukum Agraria Indonesia ”  (Jakarta:PT.Penerbit Djambatan, 2005)
Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. “ Hukum  Pendaftaran  Tanah ”, (Bandung:Mandar Maju, 2008) Prakosa,  Djoko  dan  Budiman  Adi Purwanto. 1985, Eksistensi Prona Sebagai  Pelaksanaan  Mekanisme
Fungsi  Agraria .  Jakarta:  Ghalia
Indonesia Parlindungan,  Prof.  Dr.  A.P. Pendaftaran Tanah  Di  Indonesia  (berdasarkan P.P.  24  Tahun  1997  dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah P.P.37 Tahun 1998) Rubaie,  Achmad. Hukum  Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum ,
Bayu Media, Malang, 2007 Soehadi,  R. Penyelesaian  Sengketa  Tanah Sesudah  Berlakunya  Undang-
Undang Pokok Agraria (Surabaya:
Usana Offest Printing) Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah . (Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group, 2010)
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Rajawali Press, 1990) Saleh,  K.  Wantjik, Hak  Anda  Atas  Tanah , Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977 Wargakusumah, Hasan, Hukum Agraria :Buku Panduan Mahasiswa.  Gramedia  Pustaka, Jakarta, 1992

## B. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA) - Peraturan  Pemerintah  No.24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan  Kementerian  Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - Peraturan  Pemerintah  No.40 Tahun 1996 - Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang /  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) C.Internet - http://eprints.ums.ac.id
- http://repository.unhas.ac.id - https://adityoariwibowo.wordpr ess.com - http://www.ensikloblogia.com/2 016