## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
REKONSTRUKSI

## KEBIJAKAN MEDIASI PENAL

## DALAM PENYELESAIAN  PERKARA  KECELAKAAN  LALU  LINTAS  JALAN RAYA
Krismiyarsi a , a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Abstrak
Praktik  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  di  Indonesia,  seringkali  diselesaikan  secara perdamaian  di  luar  pengadilan,  yaitu  melalui  mediasi  penal,  dengan  alasan  untuk  kebaikan kepentingan  pihak  korban    dan  pelaku.  Sepanjang  ada  permaafan  dari  pihak  korban  maka  dapat diselesaikan secara mediasi. Penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Namun demikian dilihat dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, penyelesaian melalui mediasi ini tidak menutup penyelesaian secara pidana pada semua jenis kecelakan lalu lintas hanya pada  kecelakaan  yang  menimbulkan  kerusakan  kendaraan  dan  atau  barang  saja  yang  dapat dimediasi  penal.  Oleh  karenanya  perlu  ada  rekonstruksi  terhadap  beberapa  pasal  sehingga  bagi pelaku    pemula  dan  bagi  kecelakaan  yang  menimbulkan  sakit  dan  meninggal  dunia  juga  dapat dimediasi  penal  tanpa  meneruskan  kepada  proses  peradilan  pidana,  sepanjang  disepakati  para pihak.
Kata Kunci : Kecelakaan lalu lintas, mediasi penal

## Abstract
Legal settlement of criminal cases still adheres to the old paradigm, namely that criminal cases cannot be resolved outside the court process. However, in the practice of resolving traffic accident cases in Indonesia, it is often resolved peacefully outside the court, namely through penal mediation, on the grounds that it is in the interests of the victim and the perpetrator. As long as there is forgiveness from the  victim,  it  can  be  resolved  through  mediation.  Settlement  through  medication  is  often  the  best option.  However,  based  on  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Raya,  settlement through mediation does not cover criminal settlement of all types of traffic accidents, only accidents that  cause  damage  to  vehicles  and/or  goods  that  can  be  mediated  by  penalties.  Therefore  there needs to be a reconstruction of several articles so that beginners and accidents that cause illness and death can also be penalized without proceeding to the criminal justice process, as long as the parties agree.
.
Keywords : traffic accidents, penal mediation Penulis : a krismiyarsi@yahoo.com

## LATAR BELAKANG
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3)  UUD  Negara  RI  1945.  Sebagai  negara  hukum,  untuk  menjalankan  suatu  negara  dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. 1 Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan penting karena hakim dalam hal ini  bertindak  sebagai  penentu  untuk  memutuskan  suatu  perkara  yang  diajukan  ke pengadilan. 2 Namun dalam perkembangan saat ini  ada kecenderungan untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternaif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.
Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif sengketa di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau Alternative Dispute Resolution. Menurut Barda Nawawi Arief, walaupun  pada  umumnya  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  hanya  ada  dalam sengketa  perdata,  namun  dalam  praktek  sering  juga  kasus  pidana  diselesaikan  di  luar pengadilan  melalui  berbagai  diskresi  aparat  penegak  hukum  atau  melalui  mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat. 3
Menurut  Faisal,  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  Pengadilan  melalui  mediasi  dalam hukum  perdata  berbeda  dengan  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui mediasi dalam hukum pidana, yaitu berkaitan dengan apa yang dipertaruhkan/dipermasalahkan, siapa yang terlibat dan siapa yang menjadi mediator. 4
Menurut  Dtlev  Frehsee,  meningkatnya  penggunaan  restitusi  dalam  proses  pidana menunjukkan, bahwa perbedaan  antara  hukum  pidana  dan  perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. 5
Mediasi  penal  menyelesaikan  perkara  pidana  dengan  cara  damai  yang  dapat  dikatakan sebagai konsep yang menyatukan para korban dan pelaku tindak pidana dan dibantu oleh seorang  mediator  yang  netral untuk  menyelesaikan  kasus-kasus pidana  yang  menyangkut dari para pihak.
Dalam perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya hal ini sering dilakukan oleh polisi sebagai bentuk penyelesaian yang berujung pada perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan Eko Iskandar dalam jurnal  Airlangga Development Journal, dengan judul Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan,  Secara faktual di Polres Pasuruan, berdasarkan data disebutkan bahwa pada tahun 2017, sejumlah  88,5 % kejadian laka lantas diselesaikan melalui proses mediasi penal. Sedangkan pada tahun 2018,
1 Abu Daud Busroh, 2008, Ilmu Negara , Jakarta: Bumi Aksara, hlm.30
2 Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana , Bandung: Nusamedia, hlm 1
3 Barda Nawawi Arief, 2012, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan , Semarang: Pustaka Magister, hlm. 2 4 Fasial, jurnal pranata hukum volume 6 Nomor 1 Januari 2011, hlm. 83.
5 Ibid , hlm. 4 .
sampai  dengan  bulan  Agustus  2018  sebanyak  68,2%,  dari  seluruh  kasus  kecelakaan  lalu lintas yang ada di Polres Pasuruan. 6

## PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu diteliti:
1.  bagaimana  rekonstruksi  kebijakan  mediasi  penal    dalam  penyelesaian  perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya?.

## PEMBAHASAN

## Mediasi Penal
Penggunaan mediasi penal sebagai alternative peradilan pidana, terbilang baru, dan buka  suatu  keharusan  untuk  dilaksanakan  kecuali  Undang-Undang  menyatakan  demikian, seperti halnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang No. 11  Tahun  2012).  Seiring  perkembangan  jaman  dan  dalam  rangka  perlindungan  korban, mediasi penal yang merupakan terobosan hukum memberikan keuntungan bagi para pihak.
Mediasi penal merupakan salah satu alternative untuk menyelesaikan perkara di luar Pengadilan yang penanganannya dilakukan secara transparan sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara, sebagaimana dikemukakan DS Dewi dan Fatahillah: 7
Mediasi  penal  sebagai  alternatif  sistem  peradilan  pidana  sangat  dibutuhkan  dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan:
1.  Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
2.  Merupakan  salah  satu  proses  penyelesaian  sengketa  yang  dianggap  lebih  cepat, murah dan sederhana;
3.  Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk mem[eroleh keadilan; dan
4.  Memperkuat  dan  memaksimalkan  fungsi  lembaga  pengadilan  dan  penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pemidanaan.
Menurut  Stefanie Trankle, dalam bukunya Barda Nawawi Arief,  mediasi penal itu bertolak dari ide dan prinsip kerja ( working principles ) sebagai berikut: 8
1.  Penanganan konflik ( conflict Handling ).
Tugas  mediator  adalah  membuat  para  pihak  melupakan  kerangka  hukum  dan mendorong   mereka  terlibat  dalam  proses  komunikasi.  Hal  ini  didasarkan pada  ide, bahwa kejahatan telah menimbul;kan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh prose mediasi.
2.  Berorientasi pada proses ( Process Orientation ).
Mediasi  penal  lebih  berorientasi  pada  kualitas  proses  dari  pada  hasil,  yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya.
3.  Proses Informal ( Informal Proceeding ).
6 Eko Iskandar, 2017, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan ,  Airlangga Development Journal, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 121.
7 DS. Dewi dan Fatahillah A.syukur, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia , Jakarta: Indie Publishing, hlm. 80.
8 Barda Nawawi Arief, Op  Cit, hlm. 4-5.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 2 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
Mediasi  penal  merupakan  suatu  proses  yang  informal,  tidak  bersifat  birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4.  Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak ( Active and autonomous Participation ). Para  pihak  (pelaku  dan  korban)  tidak  dilihat  sebagai  obyek  dari  prosedur  hukum pidana,  tetapi  lebih  sebagai  subyek  yang  mempunyai  tanggung  jawab  pribadi  dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

## Rekonstruksi  Kebijakan  Mediasi  Penal  Dalam Penyelesaian Perkara  Kecelakaan  Lalu Lintas Jalan Raya
Rekonstruksi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berasal dari  kata  ‘konstruksi’ yang  berarti  pembangunan  yang  kemudian  di  tambah  imbuhan  ‘re’  pada  kata  konstruksi menjadi  ‘rekonstruksi’  yang  berarti  pengembalian  seperti  semula. 9 Dalam  Black  Law Dictionary,  9 reconstruction  is  the  act  or  process  of  rebuilding,  recreating,  or  reorganizing something, rekonstruksi  di  sini  dimaknai  sebagai  proses  membangun  kembali  atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. 10
Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Lembaga kepolisian sebagai ujung tombak  dalam  penegakan  hukum  mempunyai  tugas  dan  kewenangan  untuk  meneruskan perkara  atau  menghentikan  perkara  berdasar  alasan-alasan  tertentu.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mengatur bahwa untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Inonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas,  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut    penilaiannya  sendiri,  dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  serta  kode  etik  profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesa. Ini yang sering dikenal dengan istilah diskresi.
Diskresi kepolisian ini, sering kita jumpai dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas  jalan,  untuk  menyelesaikan  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  jalan,  kepolisian  dapat melakukan  perdamaian dengan  mempertemukan  pihak  korban dengan  pihak pelaku  untuk dicari  penyelesaian  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Namun  demikian  pada dasarnya mediasi di Kepolisian tidak dikenal dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).
Namun  demkian  ketentuan  mengenai  mediasi  dalam  tataran  di  bawah  Undang- Undang, diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009  tentang  Penanganan  Kasus  Melalui  Alternatif  Dispute  Resolution  (ADR),  dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1.  Mengupayakan  penanganan  kasus  pidana  yang  mempunyai  kerugian  materi  kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 942
10 Bryan A.Garner, 1999, Black’ Law Dictionary , ST. Paul Minn: West Group, hlm. 1278.
2.  Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak- pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3.  Penyelesaian  kasus  pidana  yang  menggunakan  ADR  harus  berprinsip  pada musyawarah  mufakat  dan  harus  diketahui  oleh  masyarakat  sekitar  dengan menyertakan RT, RW setempat.
4.  Penyelesaian  kasus pidana dengan  menggunakan  ADR  harus  menghormati  norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
5.  Memberdayakan  anggota  Pemolisian/Perpolisian  Masyarakat  (“Polmas”)  dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6.  Untuk  kasus  yang  telah  dapat  diselesaikan  melalui  konsep  ADR  agar  tidak  lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.
Menilik bunyi Surat Kapolri ini maka dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya, tidak  tepat apabila diselesaikan dengan menggunakan Surat Kapolri ini,  dalam kasus kecelakaan apabila korban menderita kerugian yang sangat besar baik kerugian materi maupun non materi.
Bahkan dalam Undang-Undang Lalu lintas jalan raya (Undang-Undang No 22 Tahun 2009),    jelas  sekali  diatur  dalam Pasal  310,  setiap  orang  yang  karena  kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang, dengan korban  luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang,  dengan luka berat atau meninggal dunia dapat dikenai sanksi pidana dan atau denda.
Bahkan  dalam  Pasal    235  ayat  (1)  dan  (2),  Jika  korban  meninggal  dunia  akibat Kecelakaan  Lalu  Lintas  atau  cidera  terhadap  badan    atau  kesehatan  korban,  Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Pemberian bantuan kepada ahli waris korban tidak menghapuskan dapat dipidananya seorang pelaku.
Dalam  Pasal  236  (1)  ditentukan  Pihak  yang  menyebabkan  terjadinya  Kecelakaan Lalu  Lintas  wajib  mengganti  kerugian  yang  besarannya  ditentukan  berdasarkan  putusan pengadilan.  (2)  Kewajiban  mengganti  kerugian  bagi  kecelakaan  yang  mengakibatkan kerusakan  Kendaraan  dan/atau  barang.  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan  jika  terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Dari ketentuan Pasal 236 (2) tersebut terlihat  kemungkinan  adanya  mediasi  penal  yang  dalam  pasal  ini    disebut  dengan  istilah ”kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat”, namun dibatasi hanya dalam kasus kecelakaan lalu lintas ringan,  sebagaimana diatur dalam Pasal 229 (2), yaitu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  dalam  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas raya melalui mediasi penal adalah:
1.  Dalam Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan Raya (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009),  Pasal 230 merujuk pada proses acara berdasarkan ketentuan peraturan
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 2 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
perundangan yang berlaku yang dalam hal ini tercantum secara formal pada KUHAP oleh sebab itu segala bentuk penyelesaian di luar KUHAP akan kontradiktif dengan Undang- undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai hukum materiil.
2.    Surat  pernyataan  kesepakatan  perdamaian  yang  ditandatangani  kedua  belah  pada dasarnya  bukanlah  alasan  penghapus  pidana,  mengingat  perdamaian  tidak  dapat menggugurkan tuntutan pidana (Pasal   235). Adanya benturan antara nilia  kepastian hukum  dan keadilan, mengingat  ganti kerugian pada dasarnya tidak akan menghentikan proses  kasus  kecelakaan.  Sehingga  kekhawatiran  akan  penerusan  kasus  ke persidangan akan terus membayangi, padahal telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi yang diberikan.
3.    Adanya  benturan  kepentingan  pelaku  dan  korban  yang  dalam  hal  ini  antara  keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi atau ada beberapa pihak  dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini akan membuat hambatan dalam mediasi penal.
4.   Proses beracara dalam mediasi penal yang tertuang dalam Surat Kapolri  tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan ( regeling ) dan hanya sebagai peraturan kebijakan ( beleidsregel )  saja  yang  menjadikan  landasan  hukum  dari  proses  beracara  dalam mediasi penal tidaklah kuat secara formil dan rentan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan secara pasti aturan tersebut bisa dikesampingkan dengan proses beracara dari KUHAP
Sekalipun    ada  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  mediasi  penal  dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan, sebenarnya mediasi penal sangat diperlukan karena akan menghindarkan pelaku  dari pidana penjara. Mengingat saat ini pidana penjara sangat  tidak  relevan  untuk  dihuni  oleh  para  pelaku  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang sebenarnya mereka melakukan kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaiannya tidak ada unsur sengaja.
Pembaharuan  sistem  peradilan  pidana  dengan  mengintegrasikan  mediasi  penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan  pada  nilainilai  luhur  Pancasila.  Pembaharuan tersebut  dapat  dimulai dengan  rekonstruksi  konseptual  dalam  sistem  peradilan  pidana  dari  konsep-konsep formalistik menjadi lebih dinamis dan memiliki progress ke arah penerimaan hal-hal baru yang lebih bersifat kemanusiaan. 11
Oleh  karenanya  perlu  ada  payung  hukum  yang  dapat  melegalkan  penyelesaian kasus  kecelakaan  lalu  lintas dengan  menggunakan  mediasi penal,  sekalipun  menimbulkan korban  sakit  maupun  meninggal  dunia,  sehingga  penggunan  mediai  penal  tidak  dibatasi hanya pada  kerusakan kendaraan dan atau barang. Dibutuhkan rekonstruksi hukum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalui lintas jalan dengan memperluas mediasi penal tidak hanya untuk perkara kecelakaan yang menimbulkan kerusakan kendaraan dan atau barang saja, melainkan juga diberlakukan kepada perkara yang korbannya sakit ataupun meninggal
11 Teddy  Lesmana,  2019, Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Volume 1 Nomor 1 Tahun  2019, hlm. 17.
dunia. Ketika telah dilakukan perdamaian maka dapat digunakan sebagai alasan penghapus penuntutan maupun alasan penghapus pidana.
Dengan  dilakukannya  rekonstruksi  hukum  akan  tercapai  kepastian  hukum,  hal  ini senada  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh:    I  Putu  Asti  Hermawan  Santosa,  yang menyatakan bahwa: tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, namun antara kemanfaatan dengan kepastian hukum seringkali tidak bergerak dinamis, salah satunya harus dikesampingkan oleh polisi, yaitu biasanya mengenyampingkan kemanfaatan, karena polisi mengejar kepastian hukum hal ini terkait asas legalitas. 12
Sangat  dibutuhkannya  terobosan  dalam  sistem  peradilan  pidana  untuk mengupayakan adanya mediasi penal dilatar belakangi dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), dan masalah pragmatisme. Latar belakang ide penal reform tersebut antara  lain  mengenai  “perlindungan  korban,  harmonisasi,  restorative  justice,  mengatasi kekakuan/formalitas  dalam  sistem  yang  berlaku,  menghindari  efek  negatif  dari  sistem peradilan  pidana  dan  sistem  pemidanaan  yang  ada  saat  ini,  khususnya  dalam  mencari alternatif  lain  dari  pidana  penjara  ( alternative  to  imprisonment/alter-native  to  custody )”, kemudian  hal  yang  melatar  belakangi  pragmatisme  adalah  dalam  rangka  mengurangi stagnasi  atau  penumpukan  perkara  ( “the  problems  of  court  case  overload” ),  untuk menyederhanakan proses peradilan dan sebagainya”. 13
Pentingnya mediasi penal Hal ini atas dasar pertimbangan sebagai berikut:
1.  Pemidanaan sebagai akibat  dari proses peradilan pidana modern yang menekankan pendekatan retributif yang bersifat punitif bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas  jalan  raya,  justeru  dapat  menimbulkan  permasalahan  baru  yang  bersifat kriminogen  atau  viktimogen.  Melalui  mediasi  penal  sebagai  bentuk  perwujudan keadilan  restoratif  sangat  peduli  dengan  usaha  membangun  kembali  hubungan- hubungan  setelah  terjadinya  tindak  pidana,  tidak  sekedar  memperbaiki  hubungan antara  pelaku  dan  masyarakat.  Keadilan  restoratif,  tidak  semata-mata  menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang cenderung bersifat permusuhan.
2.  Mediasi  penal  sebagai  salah  satu  bentuk  pendekatan  keadilan  restoratif  yang menempatkan korban, keluarga korban, dan pelaku kejahatan serta pihak lain yang terkait sebagai pemegang peran untuk menyelesaikan secara adil konflik akibat tindak pidana  sebagai  salah  satu  reaksi  dari  usaha  mitigasi  terhadap  pendekatan pembalasan atas dasar pendekatan keadilan retributif  harus mendapat perhatian.
Braithwait menyatakan bahwa keadilan restoratif lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan  atau  pemulihan,  daripada  menderitakan,  pembelajaran  moral,
12 I  Putu  Asti  Hermawan  Santosa,    2019, Mediasi  Penal  sebagai  Alternatif  Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1,Juni 2019, hlm.  57-67.
13 Tendy  Septiyo,  Joko  Setiyono,  Muchlas  Rastra  Samara,  2020, Optimalisasi  Penerapan Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana, Jurnal  Yuridis Vol.  7  No.  2, Desember 2020.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 2 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian. 14
Menurut  Muladi,  perbandingan  karakteristik  antara  pendekatan  keadilan retributif    dan  keadilan  restoratif  adalah  sebenarnya  suatu  perubahan  kerangka bangunan  yang  berseberangan,  berupa  pergeseran  paradigma  dari  pendekatan keadilan  retributif  yang  bersifat  punitif  ke  arah    proses  keadilan  restoratif  yang menekankan  pada  pendekatan  keseimbangan  antara  pelaku  pelaku,  korban  dan masyarakat yang pada dasarnya merupakan “ clients andcustomers” sistem peradilan pidana.    sistem  peradilan  pidana  yang  bersifat  retributif  hanya  menggunakan pendekatan  “ medical  model ”  yaitu  menekankan  3  (tiga)  kebutuhan  sistem,  yaitu: menjatuhkan sanksi terhadap pelaku;  membantu rehabilitasi pelaku; dan memperkuat keamanan dan keselamatan masyarakat dan tidak memperhatikan kebutuhan  untuk memperbaiki  dan  memulihkan  kerugian  korban  tindak  pidana  dan  masyarakat semaksimal mungkin. 15
3.  Di beberapa negara asing juga menerapkan mediasi penal dalam beerapa perundang- undangannya,  seperti:  selandia  baru,  Australia,  Inggris,  Jerman,  Jepang,  Amerika Utara. 16
4.  Dokumen  internasional  merekomendasikan  peradilan  restoratif  dan  mediasi  penal, yaitu the  Rekommendation  of  the  Council  of  Europe  1999  No.  R  (99)  19 tentang Mediation in Penal Matters ; the EU Framework Decision 2001 tentang the Standing of Victims in Criminal Proceedings ; dan the UN Principles 2002 (draft Ecosoc) tentang Basic Principles in Criminal Matters .
5.  Kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia sudah lama mengenal lembaga mediasi penal, seperti contohnya di Aceh terdapat Perda  No.7/2000 tentang Penyelenggaran Kehidupan  Adat.  Di  Bali  yang  masih    hukum  adatnya  masih  kental  juga  biasa menyelesaikan sengketa di antara warganya dengan menggunakan mediasi.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Legalitas  mediasi  penal    dalam  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  jalan raya,  perlu  dipertanyakan  kembali  mengingat  Undang-Undang  Lalu  lintas  tidak  mengatur penggunaan mediasi penal dalam semua jenis kecelakaan lalu lintas jalan hanya kecelakaan lalu  lintas  yang  menimbulkan  kerusakan  kendaraan  dan  atau    barang  saja  yang  dapat diselesaikan  secara  mediasi  penal.  Oleh  karenanya  perlu  ada  payung  hukum  yang  dapat melegalkan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan mediasi penal, sekalipun menimbulkan korban sakit maupun meninggal dunia.
14 John Braithwait, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulation , New York: Oxford University Press.
15 Muladi  dan  Diah  Sulistyani,  2020, Catatan  Empat  Dekade  Perjuangan  Turut  Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020), Semarang: Universitas Semarang Press, hlm. 84. 16 Paulus  Hadisuprapto,  2010, Delinkuensi  Anak  Pemahaman  dan  Penanggulangannya , Malang: Selaras, hlm. 173.
Perlu ada rekontruksi Pasal 235, pada kalimat bahwa: “pemberian bantuan kepada ahli  waris  tidak  menghapuskan  tuntutan  pidana”.  Diganti  dengan  “dapat  menghapuskan tuntutan  pidana”,  Sehingga  dapat  dijadikan  dasar  hukum  dan  terdapat  kepastian  hukum, dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan melalui mediasi penal. Kemudian juga perlu ditambah satu ayat dalam Pasal 235 dengan kalimat  “terhadap pelaku pemula yang menyebabkan  kasus  kecelakaan  yang  menimbulkan  sakit  dan  meninggal  dunia  dapat dimediasi  penal  tanpa  meneruskan  kepada proses  peradilan pidana,  sepanjang disepakati para pihak”.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Ilmiah:
Eko Iskandar, 2017, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Pasuruan ,   Airlangga Development Journal, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.
Fasial,  2011, Mediasi  Penal  Sebagai  alternatif    Penyelesaian  Perkara  Pidana    di  Luar Pengadilan , jurnal pranata hukum volume 6 Nomor 1 Januari 2011.
Putu Asti Hermawan Santosa,  2019, Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif,  Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1,Juni 2019.
Teddy Lesmana, 2019, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif  Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Jurnal  Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Volume 1 Nomor 1 Tahun  2019.
Tendy  Septiyo,  Joko  Setiyono,  Muchlas  Rastra  Samara,  2020, Optimalisasi  Penerapan Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 2, Desember 2020.

## BUKU
Abu Daud Busroh, 2008, Ilmu Negara , Jakarta: Bumi Aksara.
Barda Nawawi Arief, 2012, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan , Semarang: Pustaka Magister.
Bryan A.Garner, 1999, Black’ Law Dictionary , ST. Paul Minn: West Group.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2005, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka.
DS.  Dewi dan  Fatahillah A.syukur, 2011, Mediasi  Penal:  Penerapan  Restorative  Justice  Di Pengadilan Anak Indonesia , Jakarta: Indie Publishing.
John  Braithwait,  2002, Restorative  Justice  and  Responsive  Regulation ,  New  York:  Oxford University Press.
Muladi  dan  Diah  Sulistyani,  2020, Catatan  Empat  Dekade  Perjuangan  Turut  Mengawal Terwujudnya  KUHP  Nasional  (Bagian  I,  1980-2020), Semarang:  Universitas Semarang Press.
Paulus  Hadisuprapto,  2010, Delinkuensi  Anak  Pemahaman  dan  Penanggulangannya , Malang: Selaras.
Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana , Bandung: Nusamedia.