## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP HARGA GABAH DI KABUPATEN BANYUASIN Implementation Of Government Policies Toward Prices of Grain In Banyuasin District
Agoes Thony Ak 1 , Aziza 2
1 Program Studi Agribisnis Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti
2 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin Email: agoes_thony@unisti.ac.id 1 , aziza.ngulak@yahoo.com 2

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  implementasi  kebijakan  pemerintah terhadap ketersediaan dan stabilitas harga gabah di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data  primer  melalui  wawancara  kepada  key  informan.  Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  terhadap  harga  gabah  di  Kabupaten Banyuasin,  secara  umum  telah  terimplementasi  sesuai  prosedur  yang  telah  ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, walaupun ada tahapan yang belum terimplementasi  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  akibat  adanya  pengaruh  faktor  internal dan faktor eksternal dalam pelaksanaannya.
Kata Kunci : Implementasi, Harga Gabah, Kebijakan Pemerintah

## Abstract
The purpose of this study was to identify the implementation of government policies on the availability and stability of grain prices in Banyuasin Regency. This research used descriptive  qualitative  approach.  In  this  study,  researchers  took  primary  data  through interviews with key informants. Based on the results of the study, it could be concluded that  the  government's  policy  on  grain  prices  in  Banyuasin  Regency,  in  general,  had been  implemented  according  to  the  procedures  set  by  the  Ministry  of  Trade  of  the Republic  of  Indonesia,  although  there  were  stages  that  had  not  been  implemented according to applicable regulations due to the influence of internal factors and external factors in its implementation.
Keywords: Implementation, Grain Prices, Government Policies

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Secara  umum  definisi  beras  sesuai  Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI Nomor  19/M-DAG/PER/3/2014  menjelaskan  beras  adalah  biji-bijian  baik berkulit,  tidak  berkulit,  diolah  atau  tidak  diolah  yang  berasal  dari Oryza Sativa .Pada  definisi  ini  beras  mencakup  gabah,  beras  giling,  dan  beras  pecah
kulit.Sedangkan definisi umum, beras merupakan bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam dan dedak atau bekatul (Kementan, 2015). Jadi, definisi ini menunjukkan beras sebagai produk akhir dari gabah.
Kawasan  pertanian  di  wilayah  Kabupaten  Banyuasin  didominasi  oleh kawasan  pertanian  lahan  basah.  Hal  ini  terkait  dengan  letak  geografis  dan kondisi  fisik    wilayah  Kabupaten  Banyuasin  yang  berupa  dataran  rendah  dan merupakan  rawa  pasang  surut.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka  luas  lahan pertanian  pangan  di  Kabupaten  Banyuasin  yakni  seluas  208.464  Ha.  Sebagai penopang  lumbung  padi  Nasional  bagi  Sumatera  Selatan,  pengembangan  lahan pertanian  pangan  di  Kabupaten  Banyuasin  dikembangkan  tersebar  di  seluruh kecamatan tabel berikut.
Tabel 1. Luas dan Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Banyuasin No. Kecamatan Luas (Ha) Produksi  GKG (Ton) 1. Air Salek 36.964 141.594 2. Banyuasin I 4.730 18.098 3. Banyuasin II 6.985 26.978 4. Banyuasin III 1.351 4.624 5. Makarti Jaya 11.762 43.607 6. Muara Padang 10.214 35.275 7. Muara Sugihan 32.453 122.221 8. Muara Telang 43.033 174.044 9. Pulau Rimau 4.007 14.881 10.  Rambutan 7.453 27.400 11.  Rantau Bayur 16.633 64.897 12.  Suak Tapeh 699 3.595 13.  Tanjung Lago 18.935 62.964 14.  Tungkai Ilir 3.528 13.521 15.  Sembawa 708 2.659 16 Betung 9 29 17.  Talang Kelapa 790 3.059 18.  Sumber Marga Telang 10.799 42.190 19.  Air Kumbang 2.800 10.606 20.  Selat Penuguan 15.605 56.431 21 Karang Agung Ilir 12.171 47.008 Total 242.608 Sumber  :  Data  Luas  Tanaman  dan  Produksi  Berdasarkan  Kerangka  Sampling Area,  Dinas  Pertanian  Tanaman Pangan dan  Hortikultura  Kabupaten Banyuasin, 2021
Sebagai makanan pokok dengan tingkat konsumsi beras yang tinggi dapat menyebabkan salah satu komoditi penyumbang inflasi. Sesuatu hal yang sangat sensitif  apabila  terjadi  fluktuasi  harga  beras.  Dampak  fluktuasi  harga  beras menyebabkan  keresahan  sosial.  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan  khususnya  untuk  jenis  pangan  pokok  beras,  Pemerintah  menetapkan kebijakan  pengadaan  gabah  atau  beras  melalui  pengelolaan  cadangan  pangan
pemerintah.
Harga  pembelian  pemerintah  untuk  gabah  atau  beras  yang  selanjutnya disebut  HPP  gabah  atau  beras  adalah  harga  pembelian  gabah  atau  beras  oleh pemerintah  di  tingkat  produsen  untuk  menjadi  cadangan  pangan  pemerintah, berupa  cadangan  beras  pemerintah  dan  keperluan  untuk  golongan  tertentu (Permendang 24 tahun 2020). Budidaya tanaman padi yang akan menghasilkan gabah dan selanjutnya akan menjadi beras. Dalam menghasilkan beras  banyak faktor penghambat dalam produksinya, faktor-faktor tersebut adalah iklim, curah hujan,  hama  dan  penyakit  yang  sulit  diprediksi.  Dalam  membangun  ketahanan pangan, salah satu aspek penting adalah ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis  yang  cukup  serta  adanya  sistem  kelembagaan  di  masyarakat  dalam pengelolaan pangan.
Ketersediaan pangan dibangun melalui peningkatan  kemampuan produksi di  dalam  negeri,  peningkatan  pengelolaan  cadangan  pangan,  serta  distribusi pangan  untuk  mengisi  kesenjangan  antara  daerah  dalam  aspek  produksi  dan kebutuhan.  Cadangan  pangan  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  (Bulog)  dan masyarakat  (termasuk  swasta).  Dalam  upaya  mewujudkan  langkah  pemerintah membuat kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras terhadap ketersediaan  pangan,  stabilitas  harga  sudah  berjalan  efektif  sesuai  harapan. Berdasarkan  hal  tersebut  penting  untuk  melihat  sejauh  mana  suatu  kebijakan dapat  diimplementasikan  di  lapangan.  Langkah  pemerintah  dalam  membuat kebijakan  harga  pembelian  pemerintah  untuk  gabah  dan  beras  terhadap ketersediaan pangan, stabilitas harga dapat terimplementasi dengan baik.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap stabilitas dan kepastian harga gabah di Kabupaten Banyuasin ?

## 3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terhadap stabilitas dan kepastian harga gabah di Kabupaten Banyuasin.

## MODEL PENDEKATAN
Pada  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  adalah  model  (skematik dan  matematik).    Jhonston  (1972)  dan  Koutsoyiannis  (1985)  dalam  Thony (2001)  mengemukakan  bahwa,  model  merupakan  suatu  penjelasan  dari fenomena  aktual  sebagai  suatu  sistem  atau  proses.  Sedangkan  menurut Soekartawi  (1994)  model  merupakan  gambaran  atau  representasi  dari  tujuan yang  ingin  yang  dicapai.  Selanjutkan  Sjarkowie  (1995),  menjelaskan  bahwa model  adalah  penyederhanaan  dunia  nyata  secara  teoritik,  sehingga  hubungan- hubungan  yang  ada  berperan  membentuk  suatu  fenomena  sosial  ekonomi.  Jadi dibuatnya  model  dalam  suatu  penelitian  kegiatan  merupakan  suatu  aktualisasi dari  sebuah  atau  beberapa  tujuan  yang  ingin  dicapai  peneliti  melalui  pola  yang sistemik.  Lebih  jelasnya  model  skematik  tentang  “implementasi  kebijakan pemerintah " secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar  1:  Diagramatic  model  pendekatan  (implementasi  kebijakan  pemerintah penetapan harga gabah).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera Selatan.  Penentuan  lokasi  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  Kabupaten Banyuasin  merupakan  sentral  penghasil  padi.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian bermaksud memperoleh  gambaran yang mendalam  tentang  implementasi  kebijakan  pemerintah  penetapan  harga  gabah. Penelitian  kualitatif  itu  sendiri  menurut  Bogdan  dan  Taylor  (dalam  Moleong, 2000:  3)  mendefinisikan  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat  diamati.  Penelitian  ini  diarahkan  pada  latar  belakang  individu  tersebut secara  holistic  (keseluruhan).  Selanjutnya  Kirk  dan  Miller,  1986  (dalam Moleong,  2000:  3)  mendefinisikan  penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara  fundamental  bergantung  pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang- orang tersebut.
Penelitian  ini  bercirikan  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk menjelaskan, menggambarkan berbagai kondisi, berbagai situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2009:83),  jadi analisis yang
REKOMENDASI KEBIJAKAN Fluktuasi harga gabah PERMENDAG  24 TAHUN 2020 HPP GABAH INDIKATOR HPP GABAH Ketersediaan gabah Stabilitas Harga Fluktuasi Produksi Padi Ketersediaan Beras Ketersediaan Gabah Kebutuhan Pangan Konsumsi Beras IMPLEMENTASI HPP GABAH (Berdasarkan Teori Grindle) Pertumbuhan Penduduk HASIL PENELITIAN
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif.  Penelitian  kualitatif memiliki  karateristik  dengan  mendeskripsikan  suatu  keadaan  yang  sebenarnya, tetapi  laporannya  bukan  sekedar  bentuk  laporan  suatu  kejadiaan  tanpa  suatu interpretasi ilmiah (Satori, et., al . 2009:25).
Arikunto  (2002:  122)  memaparkan  bahwa  informan  dapat  disamakan dengan  partisipan  penelitian,  yaitu  subyek  penelitian  dimana  dari  mereka  data penelitian  diperoleh.Selanjutnya  menurut  Hubermen  dan  Miles  (dalam  Bungin, 2003:  89)  informan  juga  berfungsi  sebagai  pemberi  umpan  balik  terhadap  data penelitian  dalam  rangka  cross  check  data.  Dalam  penelitian  ini  peneliti mengambil data  melalui kegiatan wawancara.
1. Metode Pengumpulan Data
Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data  Primer  yaitu  yang  didapat  langsung  dari  lapangan  berupa  hasil kegiatan wawancara dengan key informan.
2. Data  Sekunder  yaitu  data  yang  didapat  dari  dokumen-dokumen  dan literatur.  Dokumen,  adalah  dokumen  yang  sifatnya  relevan  dengan masalah dan fokus penelitian yang sifatnya melengkapi data umum, yaitu berupa  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  manajemen  pengembangan sumber daya aparatur.
Data penelitian dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:
1. Observasi  dilakukan  dengan  pengamatan  langsung  ke  lapangan  dalam  rangka penelusuran  data  yang  tidak  diperoleh  dalam  wawancara  dan  data  sekunder, sehingga  dengan  observasi  tersebut  dimaksudkan  akan  dapat  membantu  dan melihat secara dekat di lapangan.
2. Wawancara diterapkan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap  dan  akurat  dari  sumber  data  primer.  Irawati  Singarimbun mengemukakan bahwa wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, sebab  tanpa  wawancara  peneliti  akan  kehilangan  informasi  yang  hanya  dapat diperoleh  dengan  jalan  bertanya  langsung  kepada  responden,  dimana  data  ini merupakan  tulang  punggung    dari  suatu  penelitian  survey  (Singarimbun, Irawati 1986:192). Diharapkan dengan wawancara ini kendala-kendala tersebut dapat  di atasi,  dan  dari  wawancara  yang mendalam  ini  lebih  dapat  digali  data yang akurat.
3. Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  upaya  untuk  memperkaya  teori  dalam rangka  merumuskan  pemahaman  teoritis  terhadap  phenomena  yang  akan diteliti  (Effendi  1989:23).  Disamping  itu  studi  kepustakaan  juga  sebagai  data utama,  karena  peneliti  menggunakan  data  sekunder.  Keterandalan  data diupayakan dengan memperhatikan kewenangan dan keterkaitan sumber data.

## 2. Metode Pengolahan Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  teknik analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  suatu  teknik  analisis  dengan  tidak menggunakan instrumen statistik. Data dihimpun baik data primer maupun data sekunder,  disusun,  dianalisa  dan  dinterprestasikan,  ditarik  kesimpulan  logis sebagai hasil penelitian. Analisis implementasi kebijakan pemerintah penetapan harga gabah menggunakan model grindle sebagai alat analisis, adapun indikator- indikatornya seperti tabel berikut ini.
Tabel  2.  Variabel,  Dimensi  dan  Indikator  Implementasi  Kebijakan Pemerintah Penetapan Harga Gabah di Kabupaten Banyuasin
Variabel Dimensi Indikator Implementasi kebijakan  pemerintah penetapan harga gabah Isi atau content kebijakan • Kepentingan Kelompok Sasaran
• Tipe Manfaat • Derajat  Perubahan  yang diinginkan • Letak Pengambil Keputusan • Pelaksana Kebijakan • Sumberdaya yang dilibatkan Kontek Kebijakan • Kekuasaan, Kepentingan dan  Strategi  dari  aktor yang terlibat. • Karakteristik Lembaga dan Penguasa • Kepatuhan dan Daya Tanggap

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Penetapan Harga Gabah
Ranah  yang  menjadi  konteks  dan  lingkup  kebijakan  agribisnis  dalam tulisan  ini  adalah  kebijakan  yang  diterbitkan  lembaga  publik,  sehingga  cara melihatnya  harus  dalam  konteks  dan  perspektif  kebijakan  publik.  Kebijakan agribisnis  yang  diterbitkan  oleh  lembaga  privat  atau  bisnis  tidak  masuk  dalam tulisan  ini.  Sejumlah  hal-hal  yang  menjadi  kajian  atau  bahan  tulisan  ini sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  hanya  mengacu  pada  lembaga publik atau pemerintah (Thony, 2020: 161).

## 2. Isi Kebijakan
1. Kepentingan Kelompok Sasaran
Implementasi  model  grindle  biasa  dikenal  dengan Implementation  as  A Political  and  Administrative  Process .  Menurut  Grindle  keberhasilan implementasi  kebijakan  dilihat  dari  hasil  akhir  ( outcomes ),  tercapai  atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan sebagai  kelompok  sasaran  adalah  kelompok  masyarakat  yang  berpenghasilan rendah  baik  pada  produsen  yaitu  petani  maupun  pada  konsumen  yaitu masyarakat  yang  pembeli  beras.  Lahirnya  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2020  berawal  dari  lahirnya  ketentuan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  kemudian  diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang pangan dan gizi.
Secara  normatif  untuk  menjaga  ketersediaan  pangan  dan  stabilitas  harga pangan  khususnya  untuk  jenis  pangan  pokok  beras,  Pemerintah  menetapkan kebijakan  pengadaan  gabah  atau  beras  melalui  pengelolaan  cadangan  pangan
Pemerintah.  Suatu  Kebijakan  dalam  pelaksanaannya  akan  melibatkan  banyak kepentingan  tersebut  dapat  berpengaruh  terhadap  implementasi  dimaksud. Kepentingan-kepentingan  dalam  implementasi  kebijakan  pengadaan  gabah  dan beras  dapat  dilihat  dari  tujuannya  yaitu  stabilitas  harga  beras.  Kepentingan tersebut  berasal  dari  kelompok  sasaran  yaitu  kelompok  masyarakat berpenghasilan rendah yang berperan sebagai konsumen, serta kelompok sasaran yang lain yaitu petani sebagai produsen.
Kelompok  sasaran  dalam  kegiatan  lumbung  pangan  masyarakat  (LPM) adalah  kelompok  tani,  sejalan  dengan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  : 273/Kpts/OT.160/4/2007 telah menetapkan Kelompok Tani sebagai format final dari  organisasi  di  tingkat  petani  di  perdesaan.  Lumbung  Pangan  Masyarakat merupakan  upaya  sangat  strategis  dalam  rangka  mendukung  peningkatan ketahanan pangan.Kontribusi lumbung pangan masyarakat terhadap peningkatan ketahanan  pangan  dapat  tercermin  dari  peningkatan  ketersediaan  pangan masyarakat  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas.  Lumbung  Pangan Masyarakat  dapat  diartikan  suatu  kegiatan  merubah  prilaku  sumber  daya manusia  (petani)  pengelola  lumbung  pangan  untuk  memfungsikan  lumbung sebagaimana  manfaat  lumbung  pangan  yang  semestinya.Diharapakan  dengan dikelolanya  lumbung  pangan  masyarakat  ini  dapat  mengakomodir  ketersediaan pangan  di tingkat  desa  sekaligus  juga  dapat  menambah  pendapatan  masyarakat bila  lumbung  ini  berfungsi  sebagai  lembaga  ekonomi  mikro  atau  Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis.
Kelompok  tani  dalam  hal  ini  sebagai  lumbung  pangan  masyarakat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama penumbuhan, tahap kedua pengembangan dan tahap ketiga kemandirian. Untuk tahun 2020 ini merupakan tahap pertama yaitu penumbuhan. Berikut adalah rekapitulasi kelompok sasaran penerima  bantuan  pemerintah  berupa  dana  pembelian  cadangan  pangan  berupa gabah dan beras
Tabel.  3.  Kelompok  sasaran  penerima  bantuan  pemerintah  berupa  dana pembelian cadangan pangan (gabah dan beras) di Kabupaten Banyuasin.
No. Kelompok Penerima Manfaat Lokasi Jenis Usaha 1. Kelompok Bogasari Jumlah Anggota  : 50 orang Desa  Daya  Utama Kecamatan  Muara Padang Kabupaten Banyuasin Produksi  dan Pengolahan Hasil Tanaman Padi berupa gabah dan beras 2. Kelompok Jaya Bersama Jumlah Anggota  : 30 orang Desa Sidoharjo Kecamatan Air Saleh  Kabupaten Banyuasin Produksi  dan Pengolahan Hasil Tanaman Padi berupa gabah dan beras Sumber : Hasil olahan data primer, 2021
Dari  Tabel  di  atas  Kabupaten  Banyuasin  pada  tahun  anggaran  2020 mendapatkan bantuan untuk 2 kelompok penerima manfaat kegiatan pembelian gabah  dan  beras  yaitu  kelompok  lumbung  pangan  bogasari  dan  jaya  bersama, merupakan  kelompok  yang  bergerak  dengan  memproduksi  dan  mengolah  hasil
tanaman Padi berupa gabah dan beras.
2. Tipe Manfaat
Suatu  kebijakan  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi semua  lapisan  masyarakat,  sehingga  implementasi  kebijakan  didukung  oleh kelompok sasaran. Grindle menyatakan bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan pada  proses  implementasi  harus  memiliki  manfaat  yang  positif  bagi  pembuat kebijakan, implementator maupun target kebijakan. Tipe manfaat dari kebijakan harga  gabah  atau  beras  utamanya  adalah  manfaat  menjaga  stabilitas  harga, ditingkat  produsen  sehingga  terwujud  kesejahteraan  petani.  Selain  itu memberikan  manfaat  untuk  stabilitasi  ekonomi  nasional,  melindungi  nilai pendapatan  petani,  pengamanan  cadangan  pangan  daerah,  penyaluran  beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Adapun tipe manfaat yang diharapkan dari kebijakan pemerintah terhadap harga  gabah  adalah  stabilitas  harga  pangan  yang  diharapkan  juga  berdampak pada  stabilitas  ekonomi  nasional,  pengamanan  cadangan  pangan  pemerintah, melindungi  petani,  penyaluran  beras  saat  dibutuhkan.  Dari  hasil  wawancara menunjukkan  bahwa  jenis  manfaat  kebijakan  pemerintah  terhadap  harga  gabah adalah  stabilitas  harga  beras  tingkat  produsen,  sehingga  terwujudnya kesejahteraan  petani  khususnya  kelompok  lumbung,  melindungi  tingkat pendapatan  petani,  pengamanan  cadangan  pangan,  tertatanya  penyaluran  beras pemerintah.

## 3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan
Kebijakan yang dibuat diharapkan memberikan dampak perubahan ke arah yang  lebih  baik,  derajat  perubahan  yang  ingin  dicapai  dapat  memberikan  efek jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  berkenaan  dengan  kebijakan pemerintah, derajat perubahan yang hendak dicapai adalah penyerapan produksi gabah  dapat  semaksimal  mungkin  terserap  sehingga  stabilitas  harga  ditingkat produsen menjadi stabil sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Setiap kebijakan menurut Grindle dibuat memiliki derajat perubahan yang diinginkan  atau  sebuah  target  yang  ingin  dicapai  bagi  sasaran  atau  pihak  pihak lain  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan.  Derajat  perubahan  yang ingin dicapai  merupakan  analisis  berkenan  dengan  target  dari  kebijakan  harga pembelian  pemerintah  untuk  gabah  atau  beras,  supaya  penyerapan  produksi dapat  semaksimal  mungkin  sehingga  terwujud  stabilitas  harga  gabah  dan  beras di tingkat produsen.
Dari  hasil  wawancara  dapat  menunjukan  bahwa  perubahan  yang diinginkan dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan   Nomor 24 Tahun 2020  adalah  mampu  meningkatkan  kemandirian  kelompok  pangan,  dengan adanya  pengembangan  usaha  pangan  masyarakat  sehingga  dapat  membantu pemerintah  dalam  stabilisasi  harga  gabah  dan  ketersediaan  pangan  ditingkat petani secara mandiri.

## 4. Letak Pengambil Keputusan
Berdasarkan  teori  Grindle  yaitu  letak  pengambil  keputusan  berkaitan dengan  proses  kebijakan  publik.  Dengan  mengetahui  proses  kebijakan  publik yaitu  meliputi  proses  identifikasi  masalah,  penyusunan  rencana,  perumusan masalah,  pengesahan  kebijakan.  Setiap  pengambilan  kebijakan  maupun
pengambilan  keputusan  melewati  proses  tersebut  di  atas,  kebijakan  pemerintah tentang  harga  pembelian  gabah atau  beras  adalah  Menteri  Perdagangan  dengan melibatkan  instansi  lain  dalam  pelaksanaannya  seperti  kementerian  pertanian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota.
Indikator  ini  menjelaskan  letak  pengambil  keputusan  yang  di implementasikan,  pentingmya  peranan  pengambil  keputusan  dalam  suatu pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Pada  Kebijakan  pengadaan  gabah  di  Kabupaten Banyuasin  pengambil  keputusannya  adalah  Kepala  Dinas  Ketahanan  Pangan. Dengan    berpedoman  kepada  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Harga  Pembelian Pemerintah  Untuk  Gabah  atau  Beras,  dengan  harga  ketentuan  pemerintah sebagai berikut :
a. Harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air  paling  tinggi  25%  (duapuluh  lima  persen)  dan  kadar  hampa/kotoran paling  tinggi  10%  (sepuluh  persen)  sebesar  Rp  4.200,00  (empat  ribu  dua ratus rupiah) per kilogram di petani atau Rp 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
b. Harga  pembelian  gabah  kering  giling  dalam  negeri  dengan  kualitas  kadar air  paling  tinggi  14%  (empat  belas  persen)  dan  kadar  hampa/kotoran paling  tinggi  3%  (tiga  persen)  sebesar  Rp5.250,00  (lima  ribu  dua  ratus lima  puluh  rupiah)  per  kilogram  di  penggilingan  atau  Rp5.300,00  (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
c. Harga  pembelian  beras  dalam  negeri  dengan  kualitas  kadar  air  paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen),  kadar  menir  paling  tinggi  2%  (dua  persen),  dan  derajat  sosoh paling  sedikit  95%  (sembilan  puluh  lima  persen)  sebesar  Rp8.300,00
(delapan ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.
Dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  letak  pengambil keputusan  dari  implementasi  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Harga  Pembelian Pemerintah,  melibatkan  staf  yang  membidangi  pembelian  gabah,  pejabat pembuat  komitmen,  pejabat  pengadaan  barang  dan  jasa,  tim  teknis,  kepala bidang dan kepala seksi.

## 5. Pelaksana Kebijakan
Pelaksana  kebijakan  perlu  adanya  daya  dukungan  .dalam  melaksanakan kebijakan.Pelaksana  kebijakan  menurut  Grindle  harus  kompeten  demi keberhasilan  kebijakan.Pelaksana  dalam  kebijakan  ini  adalah  Kementerian Perdagangan,  Kementerian  Pertanian,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah Kabupaten/Kota.Disamping sebagai pelaksana kegiatan dibantu oleh mitra kerja yaitu  pemenang  pengadaan  dan  Kelompok  Lumbung  Pangan  sebagai  penerima manfaat.  Dalam  melaksanakan  kebijakan  ada  tugas  pokok  dan  fungsi  yang dijalankan  oleh  dinas  melalui  bidang  –bidang  dan  seksi-seksi  yang  ada. Kebijakan  pembelian  gabah  oleh  pemerintah  daerah  dilaksanakan  oleh  Dinas Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Banyuasin  melalui  Bidang  Distribusi  dan Cadangan Pangan.
Dalam melakukan pengadaan gabah yang dilakukan oleh Dinas ketahanan pangan  Kabupaten  Banyuasin  melalui  dua  pembiayaan  yaitu  anggaran  daerah
yang  tercantum  dalam  Rencana  Kegiatan  Anggaran  (RKA)  dan  Anggaran Kementerian Pertanian yaitu Badan Ketahanan Pangan yang di laksanakan oleh Provinsi  Sumatera  Selatan.  Dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksana  kebijakan  adalah  Kementerian  Pertanian  melalui  Satuan  Kerja Provinsi  Sumatera  Selatan  apabila  pembiayaannya  dibebankan  kepada kementerian dan Pemerintah daerah kabupaten Banyuasin apabila pembiayaannya  merupakan  anggaran  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  di lakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan.    Dalam  Pelaksanaan  Kebijakan  tetap  mengikut  tata  cara  pengadaan Barang  dan  Jasa,  serta  melibatkan  juga  tim  teknis  dan tim  pendamping.  Secara sistematis  pelaksana  kegiatan  dari  implementasi  kebijakan  penetapan  harga pembelian  pemerintah  untuk  gabah  di  Kabupaten  Banyuasin  dikaitkan  dengan kegiatan  pengembangan  lumbung  pangan  masyarakat  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Tabel.4    Pelaksana  Kegiatan  dalam  Implementasi  Penetapan  HPP  Gabah di Kabupaten Banyuasin No  Proses Implementasi Pelaksana Kesimpulan 1 Penetapan  Pejabat  Pembuat Komitmen oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sesuai Prosedur Proses pengusulan Pejabat Pembuat Komitmen  dilakukan oleh  Kepala    Dinas  di Kabupaten  ke  Kepala Dinas Provinsi Sumsel 2 Penetapan Tim Teknis Kegiatan Pengembangan LPM Sesuai Prosedur Tim Teknis ditetapkan oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen 3 Penetapan  Tim  terhadap usulan Calon Penerima/Calon Lokasi Kegiatan Pengembang LPM Sesuai Prosedur Tim Teknis ditetapkan oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen 4 Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembang LPM Sesuai Prosedur Tim Teknis ditetapkan oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen.
Sumber  :  Diolah  oleh  penulis  berdasarkan  data  sekunder  dari  Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin, 2020.

## 6. Sumber daya yang dilibatkan
Dalam  hal  sumber  daya  yang  dikerahkan  guna  mendukung  implementasi tentang  Harga  Pembelian  Pemerintah  terhadap  gabah,  Dukungan  sumber  daya pada  kebijakan  ini  sangat  diperlukan  guna  mencapai  tujuan  yang  diharapakan dalam  kebijakan  ini.  Sumber  daya  yang  dikerahkan  dalam  Implementasi Permendag  Nomor  24 Tahun  2020 tentang  Harga  Pembelian  Pemerintah  untuk Gabah  atau  Beras  adalah  semua  unsur  dan  potensi    yang  dimiliki  Pemerintah Kabupaten Banyuasin dikerahkan, baik dana, sarana dan utamanya sumberdaya manusia.  Melalui  Permendag  tersebut    Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin semaksimal  mungkin  dapat  melaksanakan  Pembelian  Pemerintah  untuk  Gabah atau  Beras  yang  mensejahterakan  rakyat  sehingga  semua  potensi  baik  dana,
sarana dan prasarana maupun kepegawaian secara maksimal digunakan.
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa  sumberdaya yang terlibat dalam  kebijakan  pengadaan  gabah  melibatkan  minimal  3  komponen  yaitu sumber  daya  keuangan,  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  teknis.Sumber daya keuangan yang digunakan utamanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah  Kabupaten  Banyuasin  serta  apabila  ada  yaitu  dari  sumber pendanaan  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  Kementerian  Pertanian melalui  Satuan  Kerja  Provinsi  Sumatera  Selatan.Untuk  Sumber  daya  manusia dilibatkan  Tim  Teknis  dan  Tim  Pendamping,  Tim  Teknis  yang  bertindak melakukan kegiatan teknis terutama dalam pengadan gabah yang sesuai dengan spesfikasi  dan  standar  yang  yang  telah  ditetapkan.Sumber  daya  Teknis  adalah sumber daya yang membantu operasional kebijakan.
Selama pelaksanaan kegiatan dari implementasi kebijakan penetapan harga pembelian  pemerintah  untuk  gabah  di  Kabupaten  Banyuasin  dikaitkan  dengan kegiatan  pengembangan  lumbung  pangan  masyarakat  ditinau  dari  sumber  daya yang dilibatkan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel.5  Sumber daya yang dilibatkan dalam Implementasi Penetapan HPP Gabah di Kabupaten Banyuasin No. Nama Kelompok Jumlah Bantuan (Rp.) Belanja Gabah Kering Giling dan Beras (kg) Fakta Lapangan 1. Boga Lestari 40.000.000,-  3.848 GKG dengan  harga  Rp. 5.250/kg 2.200 beras dengan  harga  Rp. 9.000/kg Perkembangan Bantuan  Pemerintah kepada Kelompok LPM  sampai  dengan akhir bulan desember 2020 sebesar Rp. 40.227.000,- 2. Jaya Bersama  40.000.000,-  3.848 GKG dengan  harga  Rp. 5.250/kg 2.200 beras dengan  harga  Rp. 9.000/kg Perkembangan Bantuan  Pemerintah kepada Kelompok LPM  sampai  dengan akhir bulan desember 2020 sebesar Rp. 21.561.000,  -  dan dengan  stok  gabah sebanyak  3.500  kg GKG  yang  dijadikan simpan  pinjam  pada anggota kelompok
Sumber  :      Diolah  oleh  penulis  berdasarkan  data  sekunder  dari  Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin, 2020
3. Konteks Kebijakan
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
Suatu  kebijakan  di  rumuskan  dan  dibuat  bukan  sekedar  untuk  dijadikan rencana,  namun  harus  diimplementasikan  untuk  mewujudkan  tujuan  kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan –  tujuan  tertentu  dengan  sarana  –  sarana  tertentu  dan  dalam  urutan  waktu tertentu (Sunggono, 1994)
Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik.  Suatu  program  kebijakan  harus    diimplementasikan  agar  mempunyai dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan.  Kebijakan  akan  menjadi  efektif  apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota  – anggota masyarakat.
Grindle  mengatakan  bahwa  strategi,  sumber  dan  posisi    kekuasaan implementor yang berpengaruh dan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang di implementasikan. Kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat perlu dipertimbangkan  untuk  memperlancar  jalannya  implementasi  kebijakan. Kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  dari  kebijakan  HPP  dengan  kebijakan pengadaan  gabah.Strateginya  adalah  menjalin  koordinasi  yang  baik  kepada semua yang terlibat.
Dalam  kaitan  dengan  implemetasi  Permendag    Nomor  24  Tahun  2020, tentunya hasil yang di harapkan adalah dapat membawa pengaruh dan perubahan yang  mendasar  bagi  eksistensi  daerah  dan  pemerintah  desa  dalam  mewujudkan local accountability disamping dapat merangsang kreativitas dan prakarsa desa menggali  berbagai  aktifitas  dan  gagasan  guna  mewujudkan  pelayanan  publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kekuasaan  kepentingan  dan  strategi  dri  Dinas  Ketahanan  Pangan Kabuipaten Banyuasin dengan pangadaan gabah untuk cadangan pangan daerah melakukan  kerjasama  dengan  Kelompok  Lumbung  Pangan  yang  akan  menjadi penjaga  stok  cadangan  pangan  daerah  dan  sewaktu  waktu  apabila  diperlukan terutama apabila ada bencana daerah yang memerlukan stok pangan yang cukup.
Dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  Kekuasaan,  kepentingan dan  strategi  aktor  yang  terlibat  adalah  untuk  menjaga  ketersediaan  pangan  dan terjadinya  stabilitas  harga  pangan,  strategi  yang  diterapkan  yaitu  pemerintah melakukan pengadaan gabah kemudian diserahkan kepada Kelompok Lumbung Pangan  dengan  harapan  menjadi  stok  pemerintah  untuk  ketersediaan  pangan, kemudian  Kelompok  Lumbung  Pangan  melakukan  tunda  jual  untuk  menjadi stbilitas harga gabah.

## 2. Karakteristik lembaga dan penguasa
Melihat  dari  karakteristik  suatu  lembaga  yang  melakukan  implementasi kebijakan dapat dilihat  dari visi dan misi yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi  lembaga,  serta  dapat  dilihat  dari  indikator  kinerja  utamanya.  Variabel dalam  implementasi  kebijakan  yang  salah  satunya  adalah  karakteristik  agen pelaksana /implementor dimana variabel akan mempengaruhi kebijakan publik. Karateristik lembaga yang dimaksud pada pola ini adalah lembaga yang terkait dengan implementasi.
Karakter    ini  menjadi  penting  karena  dapat  digunakan  untuk  mengukur apakah  lembaga  sudah  implementasi  dengan  baik  atau  sebaliknya.
Kecenderungan  pemerintah  daerah  terutama  dinas-dinas    yang  melaksanakan program-program  dan  kegiatan-kegiatan    berupaya  pelaksanaan  tersebut  masih berdasarkan  kepentingannya.  Khususnya  dalam  pelaksanaan  HPP  yaitu  :  (1). dampak internal, diantaranya adalah: a). ketidaksamaan pola pikir sumber daya aparatur  di  daerah  dalam  memahami  kebijakan  tersebut;  b).  Adanya  tumpang tindih  dalam  pembagian  tugas  pokok  dan  fungsi  kelembagaan;  (2).  dampak Eksternal,  diantaranya  adalah:  kendala  secara  tidak  langsung  dari  pemerintah pusat.
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Karakteristik lembaga dan penguasa  yaitu  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Banyuasin  sudah  cukup baik  dengan  adanya  tujuh  indikator  yang  ditetapkan  yaitu  Persentase Penganekaragaman  Pangan,  Ketersediaan  Energi  dan  Protein  Per  Kapita, Penguatan Cadangan Pangan,   Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.

## 3. Kepatuhan dan daya tanggap
Suatu  kejadian  publik  akan  menjadi  efektif  apabila  dilaksanakan  dengan kepatuhan  yang  baik  dan  mempunyai  daya  tanggap  serta  manfaat  positif  bagi pelaksana  implementasi.  Berkaitan  dengan  gagalnya  implementasi  suatu kebijakan  publik  juga  ditentukan  oleh  aspek  kepatuhan  dan  daya  tanggap  para pelaku  yang  terlibat  dalam  implementasi.  Implementator  harus  memiliki kepekaan  dan  respon  yang  cepat  terhadap  kebijakan  yang  dijalankan.Berbicara tentang  sejauhmana  kepatuhan  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Banyuasin dalam  melaksanakan  kebijakan  pengadaan  gabah  yang  sesuai  dengan  petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Implementasi  Permendag  Nomor  24  Tahun    2020  tidak  ada  pilihan  bagi pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk tidak di patuhi atau dilaksanakan karena ini  menyangkut  HPP  untuk  gabah  dan  beras  yang  harus  dioptimalkan  dan  di kelola  sesuai  dasar  hukum  yang  berlaku.    Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin telah  mematuhinya,  namun  sejauh  ini  Peraturan  Daerah  mengenai  HPP  untuk gabah dan bereas sampai saat ini belum ada di Kabupaten Banyuasin. Dari hasil wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  kepatuhan  dan  daya  tanggap  dalam pelaksanaan pengadaan gabah mengacuh pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis    sehingga  terjadi  keseragaman  tindakan  pelaksanaannya  sesuai  dengan tujuan yang diinginkan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kebijakan  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan pemerintah  terhadap  harga  gabah  di  Kabupaten  Banyuasin,  secara  umum  telah terimplementasi  sesuai  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  kementerian Perdagangan  Republik  Indonesia,  walaupun  ada  tahapan  yang  belum terimplementasi  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  akibat  adanya  pengaruh  faktor internal dan faktor eksternal dalam pelaksanaannya.

## 2. Saran
Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin  diharapkan  terus  melakukan  pembelian gabah dan beras petani yang diberikan kepada Kelompok Lumbung Pangan yang ada di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi,  2002, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek , Rineka Cipta, Jakarta.
Assauri,  Sofyan ,  Manajemen  Pemasaran ,  PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2002, 202-203.
Badan Ketahanan Pangan, 2009. Pedoman Umum Lumbung . Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2008). Standar  Mutu  Gabah  SNI  Standar
Nasional Beras giling No: 6128-2008. Jakarta -------. (2015). Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin ,https://banyuasinkab.bps.go.id/indicator/153/50/1/luas-wilayah- menurut-kecamatan.html tanggal 10 Juni 2021
Belsnio,  B.  (1992). The  anatomy  and  physical  properties  of  the  rice  grain . Towards integrated commodity and pest management in grain storage - section 1. Philippines: Food and Agriculture Organitation (FAO).
Bungin,  Burhan,  2011, Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Analisis  Aktualisasi metodologis  ke  Arah  Ragam  Varian  Konteporer ,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta,
Effendi,  Sofyan  dan  Masri  Singarimbun.  1989. Metode  Penelitian  Survey . LP3ES : Jakarta
Gitosudarmo, Indriyo, Manajemen Pemasaran , BPFE, Yogyakarta, 1984, 228.
Iswardono, Ekonomika Mikro , UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1989, 12-13.
Jhonston,  J.  1972.  Econometric  Methods.,  Sec.  Ed.  Mc  Graw-Hill  Book,  New York. Dalam Agoe Thony , Ak (2008), Revitalisasi Klaster Agribisnis Perkayuan Dalam Perspektif Keberlanjutan Ekonomi-Ekonomis-Sosial Hutan  Tanaman  Industri  Acacia  magium  Wild (Disertasi,  Tidak dipublikasikan).    Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Sriwijaya. Palembang. 2008.
John, Gareth R. 1995, Organizational Theory Text Ang Cases , Texas, Addision- Wesley Publishing Company Inc.
Kementerian Pertanian. 2017. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/ 8/2017 tentang Kelas Mutu Beras . Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
Koutsoyiannis,  A.  1985.Theory  Econometrics.An  Inntroductory  Exposition  of Econometric Methods.  2 nd ed. The Mac-Millan Ltd. USA Dalam Agoe Thony  ,  Ak  (2008), Revitalisasi  Klaster  Agribisnis  Perkayuan  Dalam Perspektif  Keberlanjutan  Ekonomi-Ekonomis-Sosial  Hutan  Tanaman
Industri  Acacia  magium  Wild (Disertasi,  Tidak  dipublikasikan). Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Palembang. 2008.
Moleong,  Lexy  J.,  2002, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Remaja  Karya, Bandung.
Nugroho  PW,  Basuki  MU.  2012. Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi inflasi di Indonesia . Diponegoro J of Econ. 1(1):1-10.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  Nomor  19/M-DAG/PER/3/2014, Ketentuan Ekspor dan Import Beras . Jakarta.  2014
Philip  Kotler, et.  al,  Manajemen  Pemasaran :  Sudut  Pandang  Asia,  PT  Indeks, Jakarta, 2005, 175.
Satori,  Djam’an  dan  Aan  Komariah.  2009, Metodologi  Penelitian  Kualitatif , Alfabeta, Bandung.
Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi (2008)., Metode Penelitian Survay Edisi Revisi , Cetakan kesembilanbelas LP3ES, Jakarta
Sjarkowi,  Facrurozie,  1995. Metodologi  Penelitian .  Universitas  Sriwiyaya. Palembang
Soekartawi,  1994.    Teori Ekonomi  Produksi. Dengan  Pokok Bahasan  Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas .  PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soerjandoko,  R.N.E.  (2010). Teknik  Pengujian  Skala  Laboratorium.  Buletin Teknik Pertanian Vol. 15, No. 2.Jakarta : Pustaka Litbang
Standar  Mutu  Gabah  SNI  Standar  Nasional  Beras  giling  No:  6128-  2015. Jakarta.
Streers.  Richard  M  1985. Efektivitas  Organisasi  Seri  Manajemen .  Jakarta: Erlangga.
Sukardi,  Ekonomi  1, Pusat  Pembukuan  Departemen  Pendidikan  Nasional , Jakarta, 2009, 37-38.
Thony,  Agoes.    2007. Metodologi  Penelitian .    Bahan  Ajar  Peserta  Pelatihan Metodologi  Penelitian  Dosen  Pada  Perguruan  Tinggi  Swasta  Kopertis Wilayah II Sumatera Bagian Selatan.  2007.
Thony,  Agoes.    2020. Singkronisasi  Kebijakan  dengan  Implementasi  menuju Agribisnis Mandiri .  2020.
Wahab,  S.  A.  2002.  Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara. Sinar Grafika. Jakarta.