Jambura Accounting Review, Volume 4 No. 1, Februari 2023. Hal. 41 - 55
Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617

## Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  terhadap  Praktik  Penghindaran Pajak pada Perusahaan di BEI
Handoko Karjantoro a , Aqika Nisa Fadillah b , Sari Dewi c a, b, c Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426 .
Email: handoko@uib.ac.id a , ichafadilah12@gmail.com b , sari@uib.ac.id c

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Received 05-01-2023 Revised 25-01-2023
Accepted 26-01-2023
Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Struktur Kepemilikan, Rapat Dewan

## Keywords:
Tax Avoidance, Ownership Structure, Board Meetings, Board Characteristics

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  struktur kepemilikan perusahaan seperti kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, dan  kepemilikan  institusional  memiliki  pengaruh  terhadap  penghindaran pajak di perusahaan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah purposive sampling . Data tersebut dikumpulkan dan berdasarkan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Data yang digunakan sebanyak 98 perusahaan. Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengujian data dan data dianalisis menggunakan Eviews 10 . Hasil yang diperoleh terdapat hubungan yang  signifikan  antara  beberapa  variabel  yang  diteliti  yaitu  variabel kepemilikan  asing,  kepemilikan  institusional,  dan  ukuran  dewan  memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dalam pengukuran ETR. Kepemilikan institusional dan independensi dewan memiliki pengaruh yang signifikan dengan penghindaran pajak CFETR.

## ABSTRACT
This  paper  aims  to  examine  whether  corporate  ownership,  such  as managerial  ownership,  institutional  ownership,  and  foreign  ownership, affects corporate tax avoidance. The method used by the authors is targeted sampling. The data is collected and based on financial statements and annual reports of companies engaged in the financial sector listed on the Indonesian Stock Exchange for the period 2017-2021. Data from 98 companies is used. After the data is collected, data tests are performed and the data are analyzed using  Eviews  10.  The  results  obtained  it  was  concluded  that  there  were significant associations between some of the variables examined. The insight gained from this study is that the foreign ownership, institutional ownership and  board  size  variables  have  a  greater  impact  on  tax  avoidance  when measuring  ETR.  Institutional  ownership  and  board  independence  have  a significant influence with CFETR tax avoidance.
@2023 Handoko Karjantoro, Aqika Nisa Fadillah, Sari Dewi
Under The License CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Sektor  pajak  memegang  peran  sebagai  sumber  pendanaan  yang  besar  bagi suatu  negara,  termasuk  Indonesia.  Sebesar  80  persen  dana  APBN  bersumber  dari penerimaan  pajak  negara.  Dimana  dapat  dilihat  bahwa  pajak  menjadi  aspek  yang berperan penting dan dapat diandalkan untuk kepentingan pembangunan dalam suatu negara.  Pemerintah  Indonesia  juga  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  dari  wajib pajak,  hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  meningkatkan  jumlah  pajak  yang  masuk. Tetapi,  masih  terdapat  hal  yang  kurang  efektif  dari  pajak,  diantaranya  adalah penghindaran pajak ( tax avoidance ), yang dimana penerimaan pajak dari perusahaan yang  memiliki  pengaruh  besar  dalam  penerimaan  pajak  (www.kemenkeu.go.id). Tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan besar. Pajak adalah iuran  wajib  yang  dipandang  perusahaan  sebagai  biaya.  Sehingga  menyebabkan beberapa  perusahaan  selalu  mengambil  langkah-langkah  untuk  menghindarinya (Krisyadi & Anita, 2022). Sementara strategi perencanaan pajak yang kompleks guna meminimalkan beban pajak perusahaan tanpa melanggar undang-undang perpajakan tidak  baik  secara  moral  atau  sangat  dipertanyakan,  dimana  hal  ini  tidak  illegal (Thomsen & Watrin, 2018).
Sedangkan bagi perusahaan pembayaran pajak dapat menyebabkan kurangnya pendapatan  yang  dihasilkan.  Hal  ini  yang  menyebabkan  perusahaan  selalu meminimalkan  pembayaran  pajak.  Penghindaran  pajak  adalah  suatu  tindakan  yang dilaksanakan  dengan  metode  hukum  untuk  mengurangi  kewajiban  pajak. Meningkatnya kasus yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian dalam  usahanya,  menyebabkan  sebagian  besar  perusaahaan  tidak  dapat  membayar pajaknya  setiap  tahun.  Penghindaran  pajak  merupakan  upaya  yang  illegal  dalam mengurangi  beban  pajak.  Dimana  hal  ini  dilaksanakan  dengan  cara  meminimalisir beban  pajak  dengan  menggunakan  kelemahan  dan  peraturan  perpajakan  (Puspita  & Febrianti,  2018).  Dalam  konteks  penghindaran  pajak,  pengendalian  internal memastikan bahwa manajemen tidak melanggar peraturan yang berlaku  (Bimo et al., 2019).  Tidak  hanya  itu,  Mentri  Keuangan  Indonesia  Sri  Mulyani  Indrawati mengatakan 5.199  wajib pajak yang melaporkan kerugian di tahun 2012-2016, dan mengalami  kenaikan  sebesar  9.496  pada  tahun  2015-2019,  hal  ini  juga  merupakan dampak yang terjadi akibat pandemic Covid-19 (Pangastuti, 2021).
Kasus  penghindaran  pajak  pada  tahun  2019  di  PT.  Adaro  Energy  Tbk Perusahaan  tersebut  diduga  melaksanakan  penghindaran  pajak  di  Indonesia.  Global Witness, mengungkapkan adanya kecurigaan melakukan penghindaran pajak oleh PT. Adaro  Energy  Tbk,  hal  ini  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut  dengan  cara memindahkan income yang didapatkan dari Indonesia ke perusahaan luar negerinya. Hal ini diketahui sudah dilakukan Adaro sejak tahun 2009-2017. Dengan cara ini atau bisa  dikatakan  dengan  melakukan  perpindahan  pajak,  perusahaan  tersebut  berhasil mengurangi tagihan pajak yang ada di Indonesia. Perusahaan di Indonesia membayar $125 juta lebih sedikit dari yang seharusnya, dimana hal ini setara dengan sekitar $14 juta  lebih  sedikit  pendapatan  yang  diterima  pemerintah  Indonesia  (Asmara,  2019). Penelitian  sebelumnya  berfokus  pada  pasar  negara  maju.  Beberapa  penelitian sebelumnya telah berfokus pada negara-negara maju, dan telah ada fokus terbatas pada Timur Tengah dan Afrika Utara (Alkurdi & Mardini, 2020).
Hal ini yang mendasari latar belakang dari penelitian ini agar dapat melakukan penelitian  di  Negara  berkembang  seperti  Indonesia  dengan  topik  dampak  struktur kepemilikan  dan  karakteristik  dewan  terhadap  penghindaran  pajak.  Selain  itu kontribusi  yang  dapat  dilakukan  wajib  pajak  di  Indonesia  dalam  mengurangi penghindaran  pajak  adalah  melakukan  pemilihan  bentuk  usaha  yang  tepat  seperti usaha  perseorangan,  dan  firma  dimana  bentuk  usaha  ini  lebih  menguntungkan  dari pada  usaha  perseroan  terbatas.  Penghematan  pajak  ( tax saving)  juga  merupakan langkah  yang  tepat  dalam  mengurangi  penghindaran  pajak.  Penelitian  ini  bertujuan meningkatkan  pembayaran  pajak  di  perusahaan  dan  mengurangi  keterlibatan perusahaan dalam penghindaran pajak di Indonesia dan yang menjadi novelty dalam penelitian ini dari penelitian penilitian sebelumnya yang pertama data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang baru periode tahun 2017-2021. Kedua variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh dengan kepemilikan saham investor dimana investor  saham  juga  merupakan  wajib  pajak  yang  memiliki  kewajiban  dalam membayar pajak PPh dan memiliki kemungkinan melakukan penghindaran pajak.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Penghindaran Pajak
Penghindaran  pajak  adalah  metode  yang  dilakukan  untuk  meminimalisir jumlah  pajak  penghasilan  yang  terutang  oleh  individu  atau  suatu  bisnis.  Barros  & Sarmento  (2020)  mendefenisikan  penghindaran  pajak  sebagai  "pengurangan  pajak eksplisit."  Definisi  dalam  literatur  meliputi  keduanya  cara  hukum  dan  ilegal  untuk mengurangi  kewajiban  pajak  perusahaan,  karena  sulit  untuk  menilai  batas-batas legalitas. Hal ini umumnya dicapai dengan mengklaim sebanyak mungkin deduksi dan kredit  yang  diizinkan.  Wajib  pajak  cenderung  menghindari  pajak  dan  menganggap pajak sebagai beban perusahaan. Perusahaan merupakan suatu entitas yang umumnya memiliki  penghasilan  lebih  tinggi  dari  pada  wajib  pajak  orang  pribadi.  Penghasilan yang lebih tinggi bisa membuat perusahaan harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi  hal  ini dapat menyebabkan adanya praktik  penghindaran pajak di  perusahaan (Hendi  &  Hadianto,  2021).  Penghindaran  pajak  menjadi  sumber  kepedulian masyarakat, terutama bagi pemerintah, otoritas dan pembuat kebijakan di perusahaan. Alkurdi  &  Mardini  (2020)  berpendapat  bahwa  praktik  penghindaran  pajak  di perusahaan  bisa  mencegah  pemerintah  dalam  mengakses  sumber  daya  utama  di perusahaan.

## Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan  manajerial  atau managerial  ownership merupakan  tingkatan saham yang dimiliki oleh manager di perusahaan, yang terdiri dari dewan direksi dan komisaris. Manager tersebut aktif dalam pengambilan keputusan. Penelitian Deef et al (2021) di Mesir dilakukan untuk mengetahui hubungan signifikan antara kepemilikan manajerial  dan  penghindaran  pajak.  Dalam  penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa terdapat  hubungan  signifikan  positif  antara  kepemilikan  manajerial  dengan penghindaran  pajak.  Tanujaya,  Ratna  &  Suhardjo  (2021)  dan  Fadhila et  al (2017) menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  negatif  antara  kepemilikan
manajerial  terhadap  penghindaran  pajak.  Dari  penelitian  sebelumnya  dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  kepemilikan  manajerial  di  perusahaan  dapat  melakukan pengawasan  yang  optimal  dan  mempengaruhi  manajemen  dalam  memutuskan kebijakan penghindaran pajak di perusahaan. Sedangkan, ditemukan bahwa tidak ada hubungan  yang signifikan  antara  kepemilikan  manajerial dalam  penghindaran  pajak dalam pengukuran CFETR pada penelitian Alkurdi & Mardini, (2020) dan Tanujaya et al (2021) hal ini disebabkan rendah nya tingkat kepemilikan saham manajeman yang menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak manajemen. Berdasarkan landasan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.
H 1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan asing merupakan saham yang dimiliki oleh investor asing, baik kepemilikan  individu  asing  ataupun  perusahaan  asing.  Beberapa  perusahaan  yang terdaftar  di  BEI  memiliki  saham  yang  dimiliki  oleh  investor  asing.  Berdasarkan penelitian Suranta et al (2020) ditemukan bahwa hasil pengujian variabel kepemilikan asing  dengan  penghindaran  pajak  sebagai  variabel  dependen  menggunakan pengukuran  ETR.  Alkurdi  &  Mardini  (2020)  dan  Tanujaya et  al (2021)  dalam pengukuran ETR menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan asing  terhadap  penghindaran  pajak.  Menurut  perusahaan  asing,  reputasi  perusahaan merupakan poin yang penting hal ini yang menyebakan semakin tinggi kepemilikan saham  asing  maka  penghindaran  pajak  juga  semakin  rendah,  hal  ini  terjadi  karena pengawasan ketat oleh investor asing. Dalam penelitian Alkurdi & Mardini (2020) dan Tanujaya et  al (2021)  dalam  pengukuran  CFETR  menemukan  bahwa  kepemilikan asing dan penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.
H 2 : Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan institusional ialah saham milik institusi eksternal. Semakin tinggi tingkat  pengendalian  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  eksternal  tergantung  dari jumlah saham kepemilikan institusional yang dimiliki. Penelitian Darsani & Sukartha, (2021) dan Murni et al (2016) menemukan hasil kepemilikan institusional memiliki efek  positif  pada  penghindaran  pajak  di  perusahaan.  Nilai  penghindaran  pajak perusahaan  saat  ini  yang  semakin  tinggi  berarti  tindakan  penghindaran  pajak  yang diambil  perusahaan  juga  semakin  tinggi.  Mappadang et  al (2018),  Lastyanto  & Setiawan (2022) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional memiliki efek negatif pada  penghindaran  pajak.  Kondisi  tersebut  dapat  terjadi  karena  kepemilikan institusional  sangat  dibutuhkan  dalam  melakukan  pemantauan  terhadap  kegiatan manajemen perusahaan. Investor institusi adalah investor dari luar Perseroan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang bersangkutan, sehingga investor institusi cenderung taat kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Chandra &  Cintya (2021), Waluyo (2019) dan Hendi & Fanny (2022) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak signifikan dengan penghindaran pajak. Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.
H 3 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

## Pengaruh Ukuran Direksi terhadap Penghindaran Pajak
Ukuran dewan direksi merupakan jumlah total dewan direktur di perusahaan pada akhir tahun tutup buku. Direktur di perusahaan terbagi menjadi beberapa divisi seperti direktur utama, direktur keuangan, direktur personalia. Penelitian Tanujaya et al (2021),  Onatuyeh  &  Odu  (2019)  dan  Ogbeide  &  Obaretin  (2018)  mendapatkan hubungan signifikan negatif antara ukuran dewan direksi dengan penghindaran pajak di perusahaan. Jadi semakin tinggi jumlah dewan direksi di suatu perusahaan, maka tingkat  penghindaran  pajak  perusahaan  tersebut  akan  semakin  rendah.  Penelitian Hoseini et  al (2019)  menyatakan  bahwa  meningkatnyan size dari  dewan  direksi, tingkat  penghindaran  pajak  mereka  juga  meningkat.  Bukti  empiris  menunjukkan bahwa tidak ada konsensus tentang ukuran optimal dewan direksi. Hoseini et al (2019) menemukan jumlah dewan direksi yang lebih sedikit 4-6 anggota lebih efektif, karena dapat membuat keputusan yang lebih strategis pada suatu waktu. Jumlah anggota dari dewan direksi juga harus dibatasi sehingga diskusi dapat dilakukan mengenai masalah dan  masalah  perusahaan.  Penelitian  Alkurdi  &  Mardini  (2020),  dan  Tanujaya et  al (2021) dalam pengukuran ETR dan CFETR tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan  dengan  penghindaran  pajak  perusahaan.  Berdasarkan  landasan  yang dipaparkan, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.
H 4 : Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Independensi Dewan terhadap Penghindaran pajak
Independensi  dewan  atau board  independence merupakan  anggota  dewan komisaris  yang  diangkat  oleh  perusahaan  namun  tidak  pernah  berafiliasi  atau berurusan  langsung  dengan  perusahaan.  Komisaris  independen  memiliki  tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan dan mewakili kepentingan pemegang saham yang minoritas. Ogbeide & Obaretin (2018) mendapatkan pengaruh signifikan positif antara independensi  dewan  dan  penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa semakin tinggi jumlah komisaris independen maka angka penghindaran pajak semakin tinggi. Waluyo (2019) dan Onatuyeh & Odu (2019) menemukan ada korelasi negatif antara  independensi  dewan  dan  penghindaran  pajak.  Dewan  komisaris  independen tidak  berpengaruh  signifikan  dengan  penghindaran  pajak.  Ini  mungkin  karena ketidakmampuan komisaris independen untuk mempengaruhi atau izin untuk tindakan penghindaran pajak secara hukum yang dilakukan oleh manajemen. Hendi & Fanny (2022)  dan  Chandra  &  Cintya  (2021)  menemukan  bahwa  independensi  dewan  dan penghindaran  pajak  tidak  signifikan.  Berdasarkan  landasan  yang  telah  dipaparkan, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.
H 5 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Rapat Dewan Direksi terhadap Penghindaran pajak
Pertemuan dewan direksi atau rapat dewan merupakan pertemuan resmi dari dewan direksi organisasi dan para tamu yang diundang, yang diadakan pada interval tertentu dan sewaktu diperlukan untuk meninjau kinerja, mempertimbangkan isu-isu kebijakan, mengatasi masalah-masalah besar dan melaksanakan bisnis hukum dewan pengurus.  Berdasarkan  penelitian  Tanujaya  &  Rendy  (2021),  Alkurdi  &  Mardini (2020), dan Tanujaya et al (2021) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara rapat  direksi  terhadap  penghindaran  pajak.  Penelitian  sebelumnya  menyatakan
frekuensi rapat dewan direksi sepanjang tahun tidak berhubungan yang signifikan pada penghindaran pajak. Berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini.
H 6 :  Rapat  dewan  direksi  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  penghindaran pajak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  diambil  dari  penelitian  model  terdahulu  dan dikembangkan  agar  dapat  menjadi  model  penelitian  ini.  Dimana  penelitian  yang sekarang termasuk kedalam penelitian kuantitatif sesuai dengan data yang dijadikan sampel. Pengukuran variabel dilakukan dengan nilai numerik dan melakukan analisis statistik  pada  hasil  ini  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Pengumpulan  data sampel dilakukan berdasarkan pada data dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor keuangan di Indonesia Stock Exchange (IDX) periode 2017-2021. Purposive sampling menjadi metode yang digunakan dalam penelitian.
Tabel 1. Data Sampel Penelitian Keterangan Jumlah Perusahaan yang terdaftar di BEI pada 31 Oktober 2022 786 Perusahaan Perusahaan non keuangan 681 Perusahaan Perusahaan keuangan 105 Perusahaan Perusahaan keuangan dan tidak memenuhi kriteria 7 Perusahaan Perusahaan yang memenuhi kriteria 98 Perusahaan Data penelitian (perusahaan dengan data selama 5 tahun) 490 Data
Sumber: Data diolah penulis (2023)
Penelitian ini terbagi dalam tiga variabel, yaitu variabel dependen, independen dan kontrol. Variabel dependen adalah penghindaran pajak, kepemilikan manajemen, kepemilikan  asing,  kepemilikan  institusi,  ukuran  dewan,  independensi  dewan  dan rapat direksi menjadi variabel independen. Solvency, return on equity, property, plant & equipment dan firm size menjadi varibel kontrol.
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Variabel Pengukuran Sumber Dependent Variable Penghindaran Pajak ETR : Beban pajak Pendapatan sebelum pajak CFETR : Beban pajak Arus kas operasional (Alkurdi & Mardini, 2020) Independent Variable Kepemilikan Manajerial (KMA) %  saham yang dimiliki anggota dewan Saham yang beredar (Alkurdi & Mardini, 2020) Kepemilikan Asing (KAS) % saham yang dimiliki investor asing Saham yang beredar (Alkurdi & Mardini, 2020) Kepemilikan Institusional (KINS) % saham yang dimiliki institusi lain Saham yang beredar (Alkurdi & Mardini, 2020) Ukuran Direksi (RDD) Jumlah total anggota dewan direksi per tahun (Alkurdi & Mardini, 2020) Independensi Dewan (IDN) Jumlah direktur independent non eks Jumlah dewan komisaris (Alkurdi & Mardini, 2020)
Rapat Dewan Direksi (RDD) Jumlah total rapat dewan direksi setahun (Barros & Sarmento, 2020) & (Alkurdi & Mardini, 2020) Control Variable Solvency Proporsi ekuitas Total aset (Barros & Sarmento, 2020) Return on Equity Laba bersih Total Equitas (Barros & Sarmento, 2020) Property, Plant & Equipment Net PPE Total asset (Barros & Sarmento, 2020) Firm size Log dari total asset (Barros & Sarmento, 2020) Sumber: Data diolah penulis (2023)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel N Minimum Maximum Mean Std.Dev. ETR 489 -8.41 4.05 -0.16 0.558 CFETR 489 -17.4 468. 9.48 211.6 KMA 489 0.00 0.67 0.02 0.095 KAS 489 0.00 1.00 0.29 0.327 KINS 489 0.00 99.0 0.88 6.303 UD 489 1 17 5 2.518 IDN 489 0 1.00 0.52 0.151 RDD 489 4 227 22 21.73 Solvency 489 -14.0 3.82 0.29 0.912 ROE 489 -3.44 1.15 0.02 0.256 PPE 489 0 0.94 0.03 0.073 FZ 489 12.1 31.4 22.0 4.939 Sumber: Data diolah penulis (2023)
Tabel  3.  menunjukan  data  statistik  deskriptif  dari  setiap  variabel  dalam penelitian. Terdapat 12 variabel yang disajikan pada tabel. Tabel diatas menunjukkan rata-rata (ETR) sebesar -0.166534 dan nilai standar deviasi 0,558519 > mean dimana nilai  standar  devisiasi  lebih  besar  dari  nilai  rata  rata  yang  berarti  nilai  rata-rata memiliki  sebaran  variabel  yang  besar  dan  semakin  bervariasi  Jika  dilihat  dari  nilai mean yang berada di < 0 atau negatif, nilai tersebut menggambarkan bahwa tarif pajak (ETR) bernilai negatif. Rata-rata ETR dari hasil uji sampel adalah -16% lebih rendah dari tarif pajak federal wajib sebesar 25%. Hasil tersebut memperjelas bahwa bisnis di Indonesia  melaporkan  pembayaran  lebih  rendah  dari  persentase  yang  ditetapkan pemerintah.  Tabel  3.  menunjukan  rata-rata cash  flow  effective  tax  rate (CFETR) sebesar  9.487  dimana  biaya  pajak  yang  dibayarkan  lebih  tinggi  dari  peraturan perpajakan  yang  sudah  ditetapkan  pemerintah  yaitu  sebesar  25%.  dan  nilai  standar devisiasi 211.66, dimana nilai standar devisiasi lebih besar dari nilai rata-rata artinya variabel penghindaran pajak (CFETR) memiliki sebaran data yang besar.
Variabel  kepemilikan  manajerial  mempunyai  rata-rata  perusahaan  sebesar 2.6% baik dalam pengukuran ETR dan CFETR, dimana dapat diketahui tidak banyak perusahaan  yang  memiliki  kepemilikan  manajerial.  Proporsi  saham  manajerial terbanyak yaitu 67,89% yang dimiliki oleh dewan perusahaan Panca Global Kapital Tbk (PEGE) pada tahun 2017 dengan total jumlah saham  yang dimiliki oleh dewan
sebesar  480.953.955  lembar  saham  dari  total  708.354.264  saham  yang  beredar. Variabel  kepemilikan  asing  mempunyai  rata-rata  perusahaan  sebesar  29%  dalam pengukuran ETR dan CFETR, hal ini juga menyatakan bahwa keberedaan institusional asing  kurang  dominan  dalam  pengelolaan  perusaahan  di  Indonesia.  Berdasarkan pengukuran  ETR  dan  CFETR  proporsi  kepemilikan  saham  asing  yang  terbanyak adalah sebesar 100% yang dimiliki oleh perusahaan Bank Amar Indonesia Tbk pada tahun 2017-2018 dimana 495.000 lembar saham dimiliki oleh Tolaram Group Inc.
Variabel  kepemilikan  institusional  mendapatkan  nilai mean 88%  dengan standar devisiasi 6.3030. Dalam pengukuran ETR dan CFETR saham Bank Multiarta Sentosa  Tbk  sebagian  besar  dimiliki  institusi  lain  dengan  nilai  saham  maksimal sebesar 100%. Variabel ukuran dewan direksi mempunyai nilai mean 5 anggota dewan berdasarkan  penelitian  ini.  Anggota  dewan  direksi  terbanyak  yaitu  17  direksi  yang dimiliki perusahaan Bank Mandiri (Persero) Tbk di tahun 2020. Variabel independensi dewan nilai mean sebesar 52.24% dimana menurut Pasal 19 (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  No  57/POJK.04/2017  mengatur  bahwa  proporsi  jumlah  komisaris independen sedikitnya  30%  dari  total anggota komisaris.  Sehingga, dapat dikatakan bahwa perusahaan di Indonesia rata-rata sudah memenuhi POJK 57.
Variabel rapat dewan direksi dalam kedua pengukuran kebanyakan melakukan rapat  dewan  direksi  dalam  setahun  sebanyak  22  kali.  Peraturan  OJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 16 (1) mengatur bahwa direksi harus mengadakan rapat direksi  paling  sedikit  satu  kali  secara  berkala.  Dalam  hasil  ini  perusahaan menunjukkan  jumlah  rapat  yang  sesuai  dengan  POJK.  Variabel solvency memiliki rata-rata  yang  lebih  besar  dari  standar  devisiasi  hal  ini  menyatakan  bahwa  variabel tersebut memiliki sebaran yang besar. Rata-rata solvency dari adalah 29.58% hal ini dapat diartikan rasio solvency dianggap memiliki kesehatan keuangan. Variabel return on equity memiliki nilai rata-rata 2.1% < 15-20% yang menyebabkan rasio return on equity dianggap tidak baik.Variabel property, plant & equipment memiliki nilai rata- rata 3.9% dan standar devisiasi 0.0738. Nilai maksimum PPE sebesar 0.949595 yang dimiliki oleh perusahaan Magna Investama Mandiri Tbk pada tahun 2019,  Variabel firm size bernilai rata-rata sebesar 22.07487 dan standar devisiasi sebesar 4.939190.
Nilai maksimum variabel firm size adalah Rp45.225.493.556.351.

## Pemilihan Model Terbaik
Uji Chow Tabel 4. Hasil Uji Chow (ETR) Effect Test Statistic d.f Prob Cross-section F 1.46099 (93.380) 0.0066 Cross-section Chi-S 156.3576 98 0.0002 Sumber: Data diolah penulis (2023) Tabel 5. Hasil Uji Chow (CFETR) Effect Test Statistic d.f Prob Cross-section F 0.216029 (93.380) 1.0000 Cross-section Chi-S 26.51167 98 1.0000 Sumber: Data diolah penulis (2023)
Uji  Chow  berguna  dalam  menentukan  pemilihan  model  yang  terbaik  antara Pooled Least Square (PLS) dan Fixed Effect Model (FEM). Jika nilai profitabilitas >
0.05 model terbaik yang dapat digunakan adalah PLS, sedangkan jika nilai probabilitas < 0.05 maka FEM adalah model yang terbaik. Tabel 4. menunjukkan hasil uji Chow dengan  nilai  probabilitas  0.0002  <  0.05.  Dalam  penelitian  ini Fixed  Effect  Model (FEM) yang menjadi model yang terbaik dalam menenutukan hasil uji data. Hasil uji Chow  menunjukan  model Fixed  Effect  Model (FEM)  yang  terbaik,  dan  dilanjutkan dengan  uji  Hausman  untuk  lebih  memastikan  model  yang  terbaik.  Tabel  5. Menunjukkan  hasil  uji  Chow  dengan  nilai  probabilitas  1.0000  >  0.05.  Dalam penelitian  ini Pooled  Least  Square (PLS)  yang  menjadi  model  yang  terbaik  dalam menenutukan hasil uji data.
Uji Hausman Tabel 6. Hasil Uji Hausman (ETR) Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob Cross-section random 36.562243 10 0.0001 Sumber: Data diolah penulis (2023) Tabel 7. Hasil Uji Hausman (CFETR) Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob Cross-section random 20.748786 10 0.0229 Sumber: Data diolah penulis (2023)
Uji  Hausman  berguna  untuk  menentukan  model  terbaik  antara  model Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Jika nilai probabilitas > 0,05, model terbaik yang digunakan adalah model REM. Sedangkan jika probabilitas <0,05 maka model terbaik dalam penelitian ini adalah FEM. Tabel 6. Menunjukkan hasil uji Hausman dari hasil data yang diuji dapat diketahui nilai probabilitasnya adalah 0,0001 < 0,05, model terbaik untuk mengukur ETR adalah Fixed Effect Model (FEM). Tabel 7 . Dari  hasil  uji  hausman  didapatkan  nilai  0.0229  <  0.05.  Jika  dilihat  dari  hasil  uji hausman maka Fixed Effect Model merupakan model yang terbaik digunakan dalam model ini tetapi karena nilai probabilitas di uji chow menghasilkan nilai sebesar 1.0000 maka Pooled  Least  Square (PLS)  adalah  model  terbaik  yang  digunakan  dalam pengukuran CFETR.

## Analisis Regresi Linear
Tabel 8. Hasil Uji F Variabel Sig. Kesimpulan ETR 0.011448 Signifikan CFETR 0.000000 Signifikan Sumber: Data diolah penulis (2023)
Tabel  8.  menunjukkan  hasil  uji  F  model  regresi fixed  effect  model (FEM) dengan  nilai  probabilitas  (ETR)  0,011448  <  0,05  dan  (CFETR)  0,000000  <  0,05 disimpulkan  bahwa  kepemilikan  manajemen,  kepemilikan  asing,  kepemilikan institusional,  ukuran  dewan,  independensi  dewan  dan  rapat  dewan  secara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Variabel  kontrol  yang dilampirkan  yaitu solvabilitas, ROE, PP&E, dan firm size yang juga mempengaruhi penghindaran pajak.
Tabel 9. Hasil Uji t (ETR) Variabel Koefisien Sig. Ket KMA 1.5159 0.0809 Tidak Signifkan KAS -0.5725 0.0066 Signifikan Negatif KINS -0.0146 0.0048 Signifikan Negatif UD -0.5787 0.0446 Signifikan Negatif IDN -0.1032 0.7550 Tidak Signifikan RDD -0.0044 0.1342 Tidak Signifikan Solvency -0.0095 0.8300 Tidak Signifikan ROE -0.1245 0.2757 Tidak Signifikan PPE -0.0753 0.8865 Tidak Signifikan FZ 0.0428 0.0447 Signifikan Positif Sumber: Data diolah penulis (2023) Tabel 10. Hasil Uji t (CFETR) Variabel Koefisien Sig. Ket KMA 16.381 0.8231 Tidak Signifikan KAS 18.434 0.4146 Tidak Signifikan KINS 22.921 0.0000 Signifikan Positif UD -0.1086 0.9733 Tidak Signifikan IDN 113.79 0.0141 Signifikan Positif RDD 0.0096 0.9780 Tidak Signifikan Solvency 12.993 0.0910 Tidak Signifikan ROE -2.7847 0.9180 Tidak Signifikan PPE 42.868 0.6572 Tidak Signifikan FZ 0.0738 0.9620 Tidak Signifikan
Sumber: Data diolah penulis (2023)

## Pembahasan Hipotesis 1
Hasil  dari  pengukuran  ETR  dan  CFETR  menunjukan  bahwa  kepemilikan manajerial  tidak  signifikan  dengan  penghindaran  pajak.  Hasil  berikut  bersesuaian dengan penelitian Alkurdi & Mardini (2020) dan Tanujaya et al (2021). Kepemilikan manajemen  tidak  menunjukkan  adanya  pengaruh  dengan  penghindaran  pajak,  yang mana  hal  ini  menunjukkan  kepemilikan  manajemen  tidak  dapat  mengurangi penghindaran  pajak,  Kredit  pajak  tidak  dapat  memberikan  keuntungan  bagi manajemen perusahaan karena kepemilikan saham  rata-rata  manajemen  yang relatif rendah.  Berdasarkan Tabel  3. dapat  dilihat  nilai  maksimum  kepemilkan  manajerial adalah  67%  hal  ini  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  nilai  kepemilikan  manajerial tidak  dapat  membuktikan  bahwa  akan  terjadi  penghindaran  pajak  di  perusahaan, karena  dapat  diketahui  dari  hasil  penelitian  ini  menemukan  tidak  adanya  pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil pengujian ETR dan CFETR didapatkan hubungan antara kepemilikan manajer dengan penghindaran pajak tidak signifikan, sehingga H 1 ditolak.

## Pembahasan Hipotesis 2
Kepemilikan  asing  terbukti  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap penghindaran pajak dengan melalui hasil pengukuran ETR. Hasil ini didukung dengan penelitian Alkurdi & Mardini (2020) dan Tanujaya et al (2021). Berdasarkan Tabel 3. menyatakan  adanya  pengaruh  beda  arah,  nilai  maksimum  kepemilikan  asing  adalah 100% hal ini menyatakan semakin tinggi nilai kepemilikan asing maka semakin rendah
juga tingkat penghindaran pajak di perusahaan. Perusahaan yang sahamnya dimiliki kepemilikan  asing  pada  dasarnya  harus  bermanfaat  bagi  masyarakat,  yaitu  dengan menerapkan pembayaran pajak dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut  pengukuran  CFETR  kepemilikan  asing  dan  penghindaran  pajak  tidak memiliki hubungan signifikan didukung oleh (Deef et a l., 2021), (Alkurdi & Mardini, 2020), dan (Tanujaya et al ., 2021). Berdasarkan hasil uji ETR kepemilikan asing dan penghindaran  pajak  dinyatakan  memiliki  hubungan  signifikan  negatif,  maka  H 2 diterima.

## Pembahasan Hipotesis 3
Hipotesis  ketiga  mengenai  hubungan  kepemilikan  institusional  dan penghindaran  pajak  mendapatkan  hasil  signifikan  negatif  dengan  pengukuran  ETR. Dari Tabel 3. hasil uji statistik deskriptif membuktikan adanya pengaruh yang  beda arah  yaitu  memiliki  nilai  maksimum  99%  maka  semakin  tinggi  nilai  kepemilikan institusional mengakibatkan semakin rendah nilai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sesuai dengan hasil uji t yang didapatkan 0.0048 dengan nilai koefisien - 0.0146.  Selain  itu,  investor  institusi  sebagai  pengawas  yang  berasal  dari  pihak eksternal akan mengawasi manajemen perusahaan dalam melakukan manajemen pajak karena  pada  dasarnya  investor  institusional  cenderung  menghindari  risiko  kegiatan penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan. Hasil tersebut didukung pula  oleh  penelitian  (Mappadang et  al .,  2018)  dan  (Lastyanto  &  Setiawan,  2022). Tetapi dalam  pengukuran CFETR kepemilikan institusional  berhubungan  signifikan positif  dengan  penghindaran  pajak.  Pada  pengukuran  CFETR  menyatakan  bahwa semakin  tinggi  nilai  kepemilikan  institusional  yaitu  99%  maka  semakin  tinggi  juga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Berdasarkan hasil uji ETR kepemilikan institusional  dan  penghindaran  pajak  dinyatakan  memiliki  hubungan  signifikan negatif, maka H 3 diterima.

## Pembahasan Hipotesis 4
Hasil  yang  didapatkan  sama  dengan  penelitian  Ogbeide  &  Obaretin  (2018) dalam pengukuran ETR ukuran dewan secara signifikan berhubungan negatif dengan penghindaran pajak, yang menemukan bahwa semakin banyak anggota dewan, maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk menghindari pajak, dimana hasil ini  merupakan  pengaruh  beda  arah  yang  dibuktikan  pada Tabel  3. nilai  maksimum dewan  direksi  dalam  penelitian  ini  adalah  17  orang  dimana  semakin  banyak  dewan direksi di perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak.  Hal ini terjadi karena  direksi  mengawasi  secara  ketat  terkait  tata  kelola  perusahaan.  Berdasarkan pengukuran  CFETR  tidak  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  ukuran  dewan direksi dengan penghindaran pajak. Hasil ini sebanding dengan penelitian (Alkurdi & Mardini, 2020). Bukan berarti semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan, biaya pajak  yang  disetorkan  semakin  kecil.Berdasarkan  hasil  uji  ETR  ukuran  direksi  dan penghindaran  pajak  dinyatakan  memiliki  hubungan  signifikan  negatif,  maka  H 4 diterima.

## Pembahasan Hipotesis 5
Independensi  dewan  dalam  pengukuran  ETR  tidak  berpengaruh  signifikan
pada penghindaran pajak. Komisaris independen tidak berpengaruh disebabkan tidak dapat  mempengaruhi  otorisasi  manajemen  untuk  kegiatan  penghindaran  pajak  yang sah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Alkurdi & Mardini, 2020), (Tanujaya et al .,  2021),  (Murni et  al .,  2016),  dan  (Chandra  &  Cintya,  2021).  Sedangkan  dalam pengukuran  CFETR  dalam  penelitian  ini  menemukan  adanya  hubungan  signifikan positif,  dimana  hasil  yang  didapatkan  dibuktikan  pada Tabel  3. memiliki  pengaruh yang searah semakin tinggi nilai maksimum independensi dewan diperusahaan maka semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak. Nilai maksimum independensi dewan yaitu 1.00 dan hasil uji t yang di dapatkan 0.0141 dengan nilai koefisien yang positif. Berdasarkan hasil pengukuran CFETR yang menemukan adanya hubungan signifikan positif, maka dinyatakan bahwa H 5 ditolak.

## Pembahasan Hipotesis 6
Rapat dewan direksi dalam pengukuran ETR dan CFETR menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signfikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tanujaya & Rendy (2021), Alkurdi & Mardini (2020) dan Tanujaya et  al (2021).  Jumlah  rapat  dewan  tidak  relevan  dengan  penghindaran  pajak  karena rapat  dewan  melibatkan  diskusi  tentang  operasi  kinerja  perusahaan  dan  ini  bukan merupakan cara penghindaran pajak. Dapat dilihat juga pada Tabel 3. Jumlah rapat maksimum dewan direksi sebanyak 227 juga tidak memiliki pengaruh dalam tindakan penghindaran  pajak.  Berdasarkan  hasil  pengukuran  ETR  dan  CFETR,  maka  dapat dinyatakan bahwa H 6 diterima.
Uji Adjusted R Square (R2) / Goodness Fit of Model
Tabel 11. Hasil Adjusted R Square Variabel Dependen Adjusted R-square Penghindaran Pajak – ETR 0.081363 Penghindaran Pajak – CFETR 0.493652 Sumber: Data diolah penulis (2023)
Tabel  11.  Menunjukan hasil  R-square yang  disesuaikan  untuk  kedua pengukuran. Tarif pajak efektif (ETR) mendapatkan nilai adjusted R-square sebesar 8%,  yang  berarti  bahwa  variabel  independen  dapat  menjelaskan  variabel  dependen sebesar 8%, sedangkan 92% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.  Nilai R-square menghasilkan  nilai  yang  kecil  hal  ini  menunjukan  bahwa kepemilikan  manajemen,  kepemilikan  asing,  kepemilikan  institusi,  ukuran  dewan, independensi  dewan  dan  rapat  dewan  memiliki  pengaruh  yang  kecil  terhadap tax avoidance . Sementara itu, adjusted R-squared untuk metrik cash flow effective tax rate (CFETR) memiliki nilai adjusted R-squared sebesar 49%, menjelaskan bahwa variabel independen  dapat  menjelaskan  49%  variabel  dependen,  sedangkan  51%  dijelaskan oleh  variabel  lain,  atau  variabel  yang  tidak  termasuk  dalam  model.  Hasil  ini menunjukkan bahwa model tersebut cukup untuk menjelaskan pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran dewan, independensi dewan, dan rapat dewan terhadap penghindaran pajak.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Hasil  penelitian  dalam  penelitian  ini  yang  menggunakan  dua  metode pegukuran  variabel  dependen  pada  penghindaran  pajak  yaitu  pengukuran  yang pertama effective tax rate (ETR) dan pengukuran yang kedua cash flow effective tax rate (CFETR)  menemukan  hasil  penelitian  bahwa  kepemilikan  manajerial  dengan menggunakan  pengukuran  ETR  dan  CFETR  tidak  berpengaruh  signifikan.  Variable kepemilikan  asing  terhadap  penghindaran  pajak  menggunakan  pengukuran  ETR memiliki  hubungan  signifikan  negatif,  namun  tidak  berhubungan  signifikan pengukuran  CFETR,  kepemilikan  institusional  terhadap  penghindaran  pajak menggunakan pengukuran ETR memiliki hubungan signifikan negatif dan memiliki hubungan  signifikan  positif  pada  pengukuran  CFETR.  Ukuran  direksi  terhadap penghindaran  pajak  menggunakan  pengukuran  ETR  memiliki  pengaruh  signifikan negatif  dan  memiliki  pengaruh  yang  tidak  signifikan  pada  pengukuran  CFETR. Independensi  dewan  terhadap  penghindaran  pajak  menggunakan  pengukuran  ETR tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  namun  memiliki  signifikan  positif  pada pengukuran  CFETR,  serta  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  rapat  direksi  tidak memiliki pengaruh yang signifikan baik dalam pengukuran ETR dan CFETR .

## Keterbatasan Penelitian
Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini seperti  jumlah sampel data masih sedikit yaitu 98 perusahaan, laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel data masih terbatas karena tahun pelaporan yang belum lengkap dan terdapat variabel lain  selain  dalam  model  penelitian  ini  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  acuan penelitian penghindaran pajak.

## Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran agar penelitian  yang  akan  dilakukan  kedepannya  bisa  memberi  manfaat  dengan  tujuan dapat  mempermudah  pihak-pihak  yang  membutuhkan  seperti  meningkatkan  jumlah data sampel dengan memasukkan lebih banyak perusahaan yang terdaftar di BEI untuk menjadi sampel data tidak hanya perusahaan keuangan saja dan menambah variabel yang  ingin  diteliti  agar  hasil  uji  data  yang  diperoleh  semakin  baik  dan  dapat memperkuat keterkaitan terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of  directors’  composition  on  tax  avoidance  strategies:  empirical  evidence from  Jordan. Journal  of  Financial  Reporting  and  Accounting , 18 (4),  795– 812. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001
Asmara, C. G. (2019). Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama ini Sudah Transparan . https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487.
Barros, V., & Sarmento, J. M. (2020). Board Meeting Attendance and Corporate Tax Avoidance:  Evidence  from  the  UK. Business  Perspectives  and  Research ,
54 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Praktik Penghindaran….(Handoko Karjantoro, Aqika Nisa Fadillah, Sari Dewi)
8 (1), 51–66. https://doi.org/10.1177/2278533719860021
Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The effect of internal control on  tax  avoidance:  the  case  of  Indonesia. Journal  of  Economics  and
Development , 21 (2), 131–143. https://doi.org/10.1108/jed-10-2019-0042
Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 17 (3), 232– 247. https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016
Darsani,  P.  A.,  &  Sukartha,  I.  M.  (2021).  The  Effect  of  Institutional  Ownership, Profitability,  Leverage  and  Capital  Intensity  Ratio  on  Tax  Avoidance. American  Journal  of  Humanities  and  Social  Sciences  Research  (AJHSSR) , 5 (1), 13–22.
Deef,  A.  T.,  Alrawashdeh,  B.,  &  Al-fawaerh,  N.  (2021).  the  Impact  of  Foreign Ownership  and  Managerial  Ownership  on  Tax  Avoidance:  Empirical Evidence  From  Egypt. Academy  of  Accounting  and  Financial  Studies Journal , 25 (2), 1–13.
Fadhila, N. S., Prtomo, D., & Yudowati, S. priyandani. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial,  Komisaris  Independen  dan  Komite  Audit  Terhadap  Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi , 21 (3), 1803–1820.
Hadianto, H. &. (2021). Pengaruh harga transfer, manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Forum Ekonomi , 23 (3), 570– 581. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/ view/10062
Hendi, H., & Fanny, D. (2022). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) , 5 (1), 1044–1058. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.686
Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors’ structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of Social Economics , 46 (2), 199–212. https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507
Krisyadi,  R.,  &  Anita,  A.  (2022).  Pengaruh  Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan,  Kepemilikan  Keluarga,  dan  Tata  Kelola  Perusahaan  Terhadap Penghindaran  Pajak. Owner , 6 (1),  416–425.  https://doi.org/10.33395/ owner.v6i1.599
Lastyanto,  W.  D.,  &  Setiawan,  D.  (2022).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional Terhadap  Penghindaran  Pajak  Perusahaan  Manufaktur  di  Indonesia  (2017- 2019). Jurnal  Akuntansi  Trisakti , 9 (1),  27–40.  https://doi.org/10.25105/ jat.v9i1.12717
Mappadang.  (2018).  The  Effect  of  Corporate  Governance  Mechanism  on  Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock  Exchange. The  International  Journal  of  Social  Sciences  and
Humanities Invention , 5 (10), 5003–5007.
Mentri  keuangan  republik  indonesia.  (n.d.). Menkeu:  Pajak  Merupakan  Tulang Punggung  Nasional .  Www.Kemenkeu.Go.Id.  https://www.kemenkeu.go.id/ publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/
Murni,  Y.,  Sudarmaji,  E.,  &  Sugihyanti,  E.  (2016).  The  Role  of  Institutional Ownerships , Board of Independent Commissioner and Leverage : Corporate Tax Avoidance in Indonesia. IOSR Journal of Business and Management Ver
. I , 18 (11), 2319–7668. https://doi.org/10.9790/487X-1811017985
Ogbeide, S. O., & Obaretin, O. (2018). Corporate Governance Mechanisms and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria. AJCG ADMAA Amity Journal of Corporate Governance , 3 (1), 1–12.
Onatuyeh,  A.  E.,  &  Odu,  V.  (2019).  Corporate  Board  Characteristics  and  Tax Aggressiveness: A Study of Manufacturing Firms in Nigeria. Global Journal for Research Analysis , 8 (4), 245–251.
Pangastuti,  T.  (2021). Pajak  Minimum  Hanya  Berlaku  bagi  Perusahaan  tertentu . Investor  Daily.  https://investor.id/business/263289/pajak-minimum-hanya- berlaku-bagi-perusahaan-tertentu
Puspita  &  Febrianti.  (2018).  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  penghindaran  pajak pada  perusahaan  manufaktur  di  bursa  efek  Indonesia. Jurnal  Bisnis  Dan Akuntansi , 19 (1), 38–46. https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63
Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The effect of foreign ownership structure  and  foreign  commissioners’  board  of  tax  avoidance. Journal  of Economics,  Business,  &  Accountancy  Ventura , 22 (3),  309–318. https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143
Tanujaya,  K.,  Ratna,  D.,  &  Suhardjo,  I.  (2021).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan,
Karakteristik Dewan, dan Kesulitan Finansial terhadap Penghindaran Pajak. Global Financial Accounting Journal , 5 (2), 171.
https://doi.org/10.37253/gfa.v5i2.6094
Tanujaya,  K.,  &  Rendy.  (2021).  PERAN  DIREKSI  TERHADAP  TINGKAT PENGHINDARAN  PAJAK  DI  INDONESIA. Jurnal  Ilmiah  MEA
(Manajemen, Ekonomi,
Dan Akuntansi) , 5 (3), 494–512.
https://doi.org/https://doi.org/10.54783.mea.v5i3.1739
Thomsen,  M.,  &  Watrin,  C.  (2018).  Tax  avoidance  over  time:  A  comparison  of European and U.S. firms. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 33 (November), 40–63.
Waluyo,  W.  (2019).  the  Effect  of  Good  Corporate  Governance  on  Tax  Avoidance: Empirical  Study  of  the  Indonesian  Banking  Company. The  Accounting Journal of Binaniaga , 2 (02), 1–10. https://doi.org/10.33062/ajb.v2i02.92