Abstrak—Kota  metropolitan  yang  berkembang  di  Indonesia tidak  dapat  menghindar  dari  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan  permukiman  kumuh.  Masalah  permukiman  kumuh biasanya dikarakteristikan dengan menurunnya kondisi lingkungan  seperti  masalah  keterbatasan  ketersediaan  air  tanah dan  perdampahan.  Berdasarkan  fakta  fakta  tersebut,  penelitian ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengklasifikasi kawasan  permukiman  kumuh  perkotaan.  Dalam  menentukan prioritas  kriteria  kawasan  permukiman  kumuh  perkotaan dilakukan  penentukan  bobot  prioritas  kriteria-kriteria  yang berpengaruh  terhadap  kekumuhan  menggunakan  analisis  AHP. Adapun  kriteria-kriteria  yang  sangat  berpengaruh  terhadap penentuan  identifikasi  kawasan  kumuh  di  wilayah  penelitian, yaitu  kriteria  sistem  pengelolaan  persampahan  tidak  sesuai standar  teknis,  tidak  terpeliharanya  sarana  dan  prasarana persamapahan,  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  air  minum, cakupan  pelayanan  jalan  lingkungan  dan  ketidaktersediaan drainase.

## Kata Kunci—AHP, Kekumuhan, Kriteria Kawasan Kumuh

## I. PENDAHULUAN
AWASAN permukiman  kumuh  adalah  lingkungan hunian yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian,  ciri-cirinya  antara  lain  berada  pada  lahan  yang  tidak sesuai  dengan  peruntukan/tata  ruang,  kepadatan  bangunan sangat  tinggi  dalam  luasan  yang  sangat  terbatas,  rawan penyakit  sosial  dan  penyakit  lingkungan,  serta  kualitas bangunan  yang  sangat  rendah,  tidak  terlayani  prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya [1].
Bagi  kota  yang  mulai  padat  penduduknya,  pertambahan penduduk  tiap  tahun  jauh  melampaui  penyediaan  kesempatan kerja di dalam wilayahnya sehingga dirasakan menambah berat tekanan  permasalahan  di  kota-kota  besar.  Tekanan  ekonomi dan  kepadatan  tempat  tinggal  bagi  kaum urban memaksa mereka untuk menempati daerah-daerah  pinggiran (slum area) hingga membentuk kawasan Permukiman kumuh [1].
Di  dalam  tahapan  penanganan  kawasan  kumuh,  UU  No.  1 Tahun  2011  tentang  perumahan  dan  kawasan  permukiman mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan memiliki tugas: (i) menyusun rencana
pembangunan  dan  pengembangan  perumahan  dan  kawasana permukiman (RP3KP), (ii) menyusun rencana kasan permukiman  (RKP)  sebagai  pelaksnaan  tahapan  perencanaan dalam  penyelenggaraan  permukiman,  dan  (iii)  menetapkan kawasan perumahan/permukiman kumuh berdasarkan indikator dan  kriteria  sesuai  karateristik  di  wilayahnya  masing-masing. Dengan  adanya  peraturan  tersebut  perlu  dilakukan  adanya identifikasi wilayah  kumuh  oleh  karnanya  diperlukan pembuatan  peta  lokasi  kawasan  kumuh  perkotaan.  Dalam pembuatan  peta  kawasan  kumuh  perkotaan  sebelumnya diperlukan  penentuan  kriteria  kawasan  permukiman  kumuh perkotaan  yang  kemudian  dilakukan  identifikasi  penentuan prioritas  kriteria  kawasan  permukiman  kumuh  perkotaan menggunakan metode AHP ( Analytical Hierarchy Process ).

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Metode Pengumpulan Data
Dalam  proses  pengumpulan  data,  proses  ini  dilakukan dengan  wawancara  pada stakeholder dan  studi  literatur. Adapun  wawancara  pada stakeholder yang  dimaksud  adalah untuk  menentukan  prioritas  kriteria-kriteria  kekumuhan.  Studi literatur  atau  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan meninjau isi dari  literatur  yang  bersangkutan  dengan  tema  penelitian  ini, diantaranya  berupa  buku,  hasil  penelitian,  dokumen  rencana tata ruang, penelitian serta artikel di internet.

## B. Metode Analisis
Dalam  proses  penentuan  identifikasi  kawasan  permukiman kumuh  perkotaan  maka  diperlukan  beberapa  tahapan  analisis, adapun tahapan analisis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Analisis  penentuan  bobot  prioritas  kriteria-kriteria  yang berpengaruh  terhadap  kawasan  permukiman  kumuh  di wilayah penelitian.
Kriteria-kriteria  yang  berpengaruh  terhadap  kawasan permukiman kumuh ditinjau dari teori-teori terkait permukiman kumuh.  Dalam  analisis  kriteria-kriteria  yang  berpengaruh terhadap  identifikasi  kawasan  permukiman  kumuh  digunakan alat  analisis  AHP  ( Analytic Hierarchy Process ).  Analisis  AHP digunakan  untuk  menentukan  bobot  tiap  kriteria-kriteria  yang

## Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarcy Process)
Hafsah Fatihul Ilmy dan Yanto Budisusanto
Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : yanto.budisusanto@gmail.com
K
berpengaruh terhadap identifikasi wilayah permukiman kumuh. Dalam  analisis  ini  digunakan  alat  pengolahan  untuk  analisis AHP.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis penentuan bobot prioritas kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap kawasan permukiman kumuh.
Berdasarkan  hasil  dari  tahapan  analisis  yag  telah  dilakukan, yaitu  analisis  AHP  ( Analytic  Hierarchy  Process ),  diperoleh kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap  identifikasi kawasan  permukiman  kumuh.  Berikut  ini  merupakan  tabel kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap  identifikasi kawasan permukiman kumuh di wilayah penelitian dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Kriteria-Kriteria yang Mempengaruhi Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kriteria Subkriteria Kondisi Bangunan Gedung Ketidakteraturan Bangunan Tingkat Kepadatan Bangunan Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Kondisi Jalan Lingkungan Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Kondisi Penyedia Air Minum Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Kondisi Drainase Lingkungan Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air Ketidaktersediaan Drainase Ketidakterhubungan dengan sistem drainase tidak terpeliharanya drainase Kualitas Konstruksi Drainase Kondisi Pengelolaan Limbah Sistem pengelolaan Air limbah tidak sesuai standar teknis Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standara teknis Kondisi Pengelola Persampahan Prasarana dan asarana persampahan tidak sesuai standar teknis Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana Kondisi Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran
Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran Sumber : Panduan Penyusunan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan, 2015
Selanjutnya  untuk  menentukan  bobot  prioritas  kriteria- kriteria  yang  berpengaruh  terhadap  terhadap  identifikasi kawasan  permukiman  kumuh  digunakan  analisis  AHP ( Analytical Hierarchy Process ) dengan menggunakan software pengolah data AHP. Adapun hasil pembobotan tersebut adalah pada tabel 2.
Tabel 2. Pembobotan Analisis AHP Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kriteria Subkriteria Kode Bobot Kondisi Bangunan Gedung (0,036) Ketidakteraturan Bangunan A1 0,021 Tingkat Kepadatan Bangunan A2 0,009 Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan A3 0,006
Kondisi Jalan Lingkungan (0,098) Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan A4 0,058 Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan A5 0,019 Kondisi Penyedia Air Minum (0,221) Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum A6 0,019 Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum A7 0,13 Kondisi Drainase Lingkungan (0,098) Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air A8 0,005 Ketidaktersediaan Drainase A9 0,058 Ketidakterhubungan dengan sistem drainase A10 0,025 Tidak terpeliharanya drainase A11 0,012 Kualitas Konstruksi Drainase A12 0,011 Kondisi Pengelolaan Limbah (0,045) Sistem pengelolaan Air limbah tidak sesuai standar teknis A13 0,027 Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standara teknis A14 0,027 Kondisi Pengelola Persampahan (0,406) Prasarana dan asarana persampahan tidak sesuai standar teknis A15 0,057 Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis A16 0,24 Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana A17 0,202 Kondisi Proteksi Kebakaran (0,095) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran A18 0,056 Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran A19 0,019
Sumber : Hasil Analisis, 2016
Gambar 1. Persentase Bobot Kriteria Kawasan Kumuh Perkotaan

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Kriteria-kriteria yang sangat berpengaruh dalam penentuan identifikasi  kawasan  permukiman  kumuh  di  wilayah penelitian  adalah  kriteria  sistem  pengelolaan  persampahan tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana persamapahan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum,  cakupan  pelayanan  jalan  lingkungan  dan ketidaktersediaan drainase.
2) Berdasarkan  derajat  pengaruh  (bobot)  setiap  subkriteria untuk  identifikasi  kawasan  permukiman  kumuh,  dimulai dari  subkriteria  yang  memiliki  bobot  tertinggi  hingga terendah.  Adapun  subkriteria-subkriteria  tersebut  antara
lain : 1. sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis                                    (0,240)
2. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana         (0,200)
3. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum      (0,130)
4. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan          (0,058)
5. Ketidaktersediaan Drainase                   (0,058)
6. prasarana dan asarana persampahan tidak sesuai standar teknis                              (0,057)
7. ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran (0,056)
8. sistem pengelolaan Air limbah tidak sesuai standar teknis                                 (0,027)
9. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standara teknis                     (0,027)
10. Ketidakterhubungan dengan sistem drainase  (0,025)
11. Ketidakteraturan Bangunan                (0,021)
12. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan        (0,019)
13. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum    (0,019)
14. ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran  (0,019)
15. tidak terpeliharanya drainase               (0,012)
16. Kualitas Konstruksi Drainase               (0,011)
17. Tingkat Kepadatan Bangunan               (0,009)
18. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan                             (0,006)
19. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air (0,005)

## V. SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan pada penelitian ini, maka penulis menyarankan :
1) Setelah  dilakukan  analisis  AHP,  sebaiknya  dilakukan pemetaan  batas  pada  setiap  RT  dan  RW  untuk memudahkan  dalam  pembuatan  peta  kekumuhan  berbasis RT.
2) Setelah  dilakukan  analisis  AHP,  sebaiknya  dilakukan perhitungan skoring pada setiap RT.
3) Dengan  didapatkan  perhitungan  skoring  pada  setiap  RT, hasil  skoring  tersebut  dapat  ditunjukkan  kawasan  kumuh perkotaan  yang  dapat  dianalisis  kawasan  mana  saja  yang termasuk tingkat kekumuhan ringan, sedang dan berat.
4) Setelah  didapatkan  hasil  klasifikasi  tingkat  kekumuhan kemudian  setiap  tingkat  kekumuhan  di  wilayah  RT  dapat divisualisasikan  dalam  bentuk  peta  sehingga  lebih  mudah dipahami.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Budiharjo, E. (1997). Tata Ruang Perkotaan. Bandung: Alumni.