## FUNGSI KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYYARAKAT MENURUT IBNU KALDUM

## Sitti Mawar/Tadjus Subqi
Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Siti_mawar71@yahoo.com

## ABSTRAK
Kebijakan  ekonomi  yang  dilakukan  pemerintah Kota  Banda  Aceh  berperan  penting  dalam mengalokasikan  serta  mendistribusikan  sumber  daya  yang  langka  secara  merata  kepada masyarakat.  Pasar  sering  kali  gagal  mengakomodasi  kepentingan  semua  bagian  masyarakat sehingga  muncul  pasar  yang  tidak  stabil. Bagaimanapun  juga,  pemerintah  memiliki  pengaruh yang besar melalui mekanisme yang dimiliknya. Ketika terjadi kenaikan harga maka Pemerintah Kota  Banda  Aceh memiliki  wewenang  untuk  mengeluarkan  kebijakan. Hasil  penelitian ditemukan  bahwa  kebijakan  ekonomi  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  terhadap  kesejahteraan masyarakat  khususnya  terhadap  mekanisme  pasar  dan  produksi  menggunakan  sistem pengamatan  harga  yang  dilakukan  dengan  pencatatan  dan  pelatihan  untuk  kebijakan produksinya. Pencatatan dilakukan  setiap  hari  oleh  pegawai Dinas Perindustrian  dan Perdagangan.  Pasar  yang  dipantau  adalah  pasar  Peunayong,  Ulee  Kareng, dan Lambaro. Peran  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  menstabilkan  harga  di  pasar  hanya  sebatas memantau  harga  saja  tetapi  tidak  melakukan  intervensi  harga.  Apabila  sudah  mendapatkan keadaan pasar tidak stabil dan harga makanan pokok sangat mahal,  maka Dinas Perindustrian dan  Perdagangan langsung  melakukan  antisipasi  berupa  pasar  murah  dengan  mensubsidi harganya. Kemudian  untuk  menigkatkan  produksi  maka  dinas  perindustrian  dan  perdagangan Kota  Banda  Aceh  mengadakan  pelatihan  untuk  meningkatkan  keterampilan  masyarakat. Dari paparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  kebijakan  ekonomi  pemerintah Kota  Banda  Aceh terhadap  kesejahteraan  masyarakat  sudah  sesuai  dengan  pemikiran  Ibnu  Khaldun,  di mana Pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  ekonomi  pasar  ini  tidak  membolehkan  pemerintah untuk melakukan  intervensi  harga  kecuali  dalam  hal  pengawasan.  Berkaitan  dengan  produksi  ia mengatakan tenaga kerja manusia dan keahlian menjadi faktor utamanya.

## I. PENDAHULUAN
Ketika  keadaan  ekonomi  di  suatu  negara  menjadi  lemah,  maka  para  ekonom  sibuk mencari  sebab-sebabnya  dan  berusaha  untuk  memulihkan  perekonomian  di  negaranya  masing- masing.  Ketika  ekonomi  melemah  maka  akan  menyebabkan  banyak  kerugian,  bertambahnya pengangguran,dan meningkatnya tindak kejahatan dan sebagainya. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi ekonomi adalah dengan adanya regulasi.
Islam memandang tanggung jawab dari pemerintah bukan terbatas pada keamanan negeri tetapi  pada  kekuatan  antisipatif  apabila  terjadi  serangan  dari  luar.  Pemerintah  ini  harus menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  karena  apabila  pemerintah  tidak  ikut  campur maka  tidak  akan  terciptanya  keadilan  dan  kemakmuran.  Begitupun  dalam  permasalahan perekonomian. 1
Pemerintah  mempunyai  peranan  untuk  mengatur,  memperbaiki,  atau  mengarahkan aktivitas  ekonomi  dari  pemerintah  maupun  sektor  swasta.  Seperti  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yaitu:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 2
Berdasarkan  bunyi  dari  Pasal  33  UUD  1945  diatas  maka  sudah  jelas  bahwa  pasal  ini mengatur  tentang  kebijakan  pola  pengelolaan  SDA  di  Indonesia.  Penjelasan  Pasal  33 menyebutkan  bahwa  dalam  Pasal  33  tercantum  dasar  demokrasi  ekonomi,  dan  kemakmuran masyarakat  yang  diutamakan,  bukan  kemakmuran  orang  perorangan.  Selanjutnya  dikatakan bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  dalam  bumi  adalah  pokok-pokok kemakmuran  rakyat.  Sebab  itu  harus  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penafsiran dari kalimat “Dikuasai oleh negara” dalam ayat 2 dan 3 tidak  selalu  dalam  bentuk  kepemilikan  tetapi  utamanya  dalam  bentuk  kemampuan  untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan kemakmuran rakyat.
Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pada  fungsi  alokasi  pemerintah  harus  menetukan  barang-barang  publik  yang  diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.
1 M.  Faruq  an-Nabahan, Sistem  Ekonomi  Islam (terj.Muhadi  Zainuddin)  (Yogyakarta:  UII  Press,  2002), hlm. 38.
2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta:  Buku Kompas, 2010), hlm. 214.
2. Pada  fungsi  distribusi  pemerintah  berupaya  untuk  mendistribusikan  pendapatan  atau kekayaan agar masyarakat sejahtera.
3. Pada  fungsi  stabilitas  pemerintah  dengan  kebijakan  fisikal  perlu  mempertahankan  atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri serta tingkat pertumbuhan yang memadai.
Pemerintahan  yang  baik  adalah  yang  mampu  memfokuskan  pada  pemenuhan kesejahteraan yang adil dan merata. Pemenuhan kesejahteraan yang adil dan merata hanya dapat dicapai  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkesinambungan  disertai  dengan  stabilitas ekonomi yang mantap. Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu  negara.  Oleh  karena  itu  pembangunan  ekonomi  yang  disertai  dengan  suatu  kebijakan tentunya bertujuan untuk mengubah kondisi negara ke arah yang lebih baik lagi.
Sistem  ekonomi  kita  menganut  mekanisme  pasar.  Karena  itu  kebijakan  pemerintah memang  sangat  terbatas  dibandingkan  dengan  sistem  ekonomi  komunis  yang  sepenuhnya didasarkan atas perencanaan dan pengendalian mutlak oleh pemerintah pusat. Sistem mekanisme pasar bukan hanya satu dan sesuai dengan semua Negara. 3 Secara konsepsional, pasar yang dapat berjalan  secara  sempurna  merupakan  cara yang  paling  ideal  untuk  mencapai  tujuan-tujuan normatif  yaitu  kemakmuran  rakyat  sebagaimana  yang  dicita-citakan.  Namun  demikian,  pasar yang  sempurna (market  perfection) jarang  ditemukan.  Yang  terjadi  justru  ketidaksempurnaan pasar (market  imperfection). Akibatnya,  konsentrasi  ekonomi  berada  pada  kelompok  usaha besar,  seperti  akses  terhadap  ekonomi,  permodalan,  informasi,  dan  sumber  daya  manusia  yang bermutu. Kondisi seperi itu menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan secara sempurna, yang cenderung merugikan rakyat banyak. Baik dalam aspek efesiensi maupun keadilan. Usaha besar terus menikmati kesempatan-kesempatan mewah yang bersumber dari ketidaksempurnaan pasar maupun  yang  berasal  dari  keunggulan-keunggulan  dalam  aspek  penguasaan  modal,  tekhnologi, dan profesionalisme sumber daya manusia.
Kaitannya dengan kebijakan ekonomi ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, menuntut peranan  pemerintah  yang  lebih  banyak  ditampilkan  pada  fungsinya  sebagai agent  of development. Dalam  perekonomian  suatu  Negara,    Pemerintah  mempunyai  peranan  untuk mengatur,  memperbaiki,  atau  mengarahkan  aktifitas  ekonomi  dari  pemerintah  maupun  sektor
3 Kwik  Kian  Gie, Kebijakan  Ekonomi – Politik  dan  Hilangnya  Nalar,  (Jakarta:  PT  Kompas  Media Nusantara, 2006), hlm vii.
swasta. Karena perkembangan dan kemajuan pembangunan Negara tergantung terhadap peranan pemerintah  dalam  mengatur  Negaranya  termasuk  didalamnya  adalah  perekonomian  melalui regulasi  yang  bersifat  mengikat.  Secara  umum  Ibnu  Khaldun  sangat  menekankan  pentingnya suatu  sistem  pasar  yang  bebas,  ia  menentang  intervensi  negara  terhadap  masalah  ekonomi  dan percaya  akan  efesiensi  sistem  pasar  bebas,  ia juga  menekankan  pentingnya demand  side economics. Khususnya  pengeluaran  pemerintah  untuk  mencegah  kemerosotan  bisnis  dan menjaga pertumbuhan ekonomi Negara. 4
Kebijakan  keputusan  untuk  menghadapi  situasi  tertentu,  yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai, sikap  atau anutan  tertentu,  dengan  kelengkapan  ketentuan  tentang  tujuan,  cara  dan  sarana kegiatan untuk mencapainya. Sedangkan implikasi pengertian kebijakan public adalah :
1. Bahwa  kebijakan  tersebut  adalah  kebijakan  negara  atau  pemerintah,  berupa pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan
2. Bahwa  kebijakan  public  bertujuan  mengatasi  situasi  terntentu.  Bermakna  “demi kepentingan publik atau masyarakat (adil, makmur dan sejahtera)”.
3. Bahwa  kebijakan  tersebut  memandu  tindakan  atau  pola  tindakan  pejabat pemerintah.
4. Bahwa  kebijakan  publik  disasarkan  atau  selalu  dilandaskan  pada  aturan perundang-undangan  dan  bersifat otoritatif (dikeluarkan  oleh  badan  yang  secara sah diberi otoritas atau kewenangan).
Agenda kebijakan ekonomi pemerintah Kota Banda Aceh diantaranya adalah mekanisme pasar dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut untuk meningkatkan  pemerataan  pembangunan  dan  kesempatan  berusaha  yang  dapat  mengangkat derajat  kesejahteraan  masyarakat,  terutama  bagi  penduduk  yang  kurang  mampu.  Kaitannya dengan  menggerakkan  sektor  riil  terutama  di  bidang  UMKM,  pemerintah  akan  meningkatkan pemberdayaannya termasuk memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 5 .
Namun  dalam  hal  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  masih saja ada  yang tidak tepat sasaran di mana kebijakan pasar murah ini hanya bisa dinikmati oleh masyarakat  kalangan  menengah  ke  bawah,  ternyata  masih  banyak  dilirik  oleh  kalangan
4 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2011), hlm. 112-113.
5 Wawancara dengan Ilyas, Kabid Perindustrian Disperindagkop.Ukm Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 15 Agustus 2016.
masyarakat  menengah  ke  atas.  Menurut  penulis  inikan  harga  disubsidi  pemerintah,  dan sangat disayangkan jika pemerintah mensubsidi yang sudah mampu. Jika tidak ada kriteria khusus bagi pembeli,  namun  seharusnya  pasar  murah  yang  digelar  Disperindagkop.Ukm  Kota  Banda  Aceh lebih  diprioritaskan  bagi  masyarakat  kalangan  ke  bawah.  Mengingat  harga  yang  ditawarkan  di bawah  harga  umumnya  di  pasaran.Inikan  harga  disubsidi  pemerintah,  dan  sangat  disayangkan jika pemerintah mensubsidi yang sudah mampu.

## II. PEMBAHASAN

## A. KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kebijakan adalah  upaya  atau  aksi  untuk  mempengaruhi  sistem  mencapai  tujuan.  Proses kebijakan  meliputi  formulasi  dan  evaluasi  yang sebagian  besar  bersifat implementasi. Implementasi adalah aksi individu atau kelompok untuk pencapaian tujuan dan sasaran menuju keputusan kebijakan prioritas.
Hal-hal yang ada dalam implementasi kebijakan adalah:
1. Menentukan agen baru, penugasan, dan pertanggungjawaban kepada agen dan personal yang ada.
2. Menerjemahkan  tujuan  dan  maksud  legislatif  ke  peraturan  pelaksanaan,  dan mengembangkan pedoman pelaksanaan.
3. Koordinasi agen sumber daya dan belanja kepada kelompok target, mengembangkan bagian pertanggung jawaban antar agen terkait.
4. Alokasi sumber daya untuk dampak kebijakan. 6
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kebijakan  dijelaskan  sebagai rangkaian  konsep dan  asas  yang  menjadi  garis  dan  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  kepemimpinan, serta  cara  bertindak  pemerintah,  organisasi  dan  sebagainya.  Mustofadidjaja  mengatakan  bahwa istilah  kebijakan  lazim  digunakan  kaitannya  dengan  tindakan  atau  kegiatan  pemerintah,  serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kata kebijakan sering digunakan maknanya dengan hukum, keputusan, ketetapan, dan peraturan. Pengertian kebijakan sangat penting untuk dikaji, karena konsep mengenai kebijakan akan sangat mempengaruhi cara, pola, srategi, dan fokus perubahan yang akan dicapai. Kebijakan dimengerti
6 Imam Hanafi, Kebijakan Air Bersih, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2001), hlm. 18 dan 19.
dengan ketetapan, keputusan, dan semua bentuk tata peraturan yang dibuat oleh lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 7
Di kota Banda Aceh kebijakan sangat dibutuhkan khususnya dalam mengambil kebijakan ekonomi. Desy Yusfriani mengatakan pentingnya kebijakan ini untuk menciptakan kesejahteraan bagi  masyarakat. Arah  kebijakan  ekonomi  pemerintah  kota  Banda  Aceh  adalah Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat yang terdiri dari:
1. Setiap  kecamatan  memiliki  komoditas  unggulan  dan  sentral pelatihan  produksinya  serta pendampingan  kewirausahaan  dan  lembaga  keuangan  mikro  yang  mampu  menjamin pembiayaan komoditas unggulannya.
2. Setiap komoditas unggulan menerapkan standar mutu, desain dan kemasan yang kompetitif.
3. Setiap  kecamatan/gampong  memiliki  industri  rumah  tangga  dan  pasar  yang  mampu menjamin  pemasaran  produk  unggulan wilayahnya  serta  ketersediaan  sembako  (bahan pokok) dan input produksi dengan harga terjangkau.
4. Mengadakan pelatihan keterampilan.
5. Penyaluran kredit usaha melalui sistem bank.
6. Meningkatkan  ekonomi  masyarakat  melalui  peningkatan  produktivitas  pertanian  dan perikanan.
7. Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan.
8. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan.
9. Pengoptimalan fungsi pasar.
10. Meningkatkan peran instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan. 8
Arah Kebijakan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017:
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan usaha ekonomi kecil dan menengah Meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan modal Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan
7 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 263.
8 Wawancara  dengan  Desy  Yusfriani,  Kasubbid.  Data,  Statistik,  dan  Penelitian  BAPPEDA  Kota  Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2016.
usaha Meningkatkan peluang kesempatan kerja Meningkatnya kesempatan bagi pencari kerja Terciptanya lapangan usaha bagi pencari kerja Mengadakan pelatihan ketrampilan dan mengoptimalkan fungsi BLK Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Peningkatan
pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan
masyarakat
- Penyaluran kredit usaha melalui sistem gramein bank
- Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social - Menggoordinasikan rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan - Memfasilitasi pendapatan dan kekayaan gampong Meningkatkan sosialisasi dan informasi peluang investasi daerah.
Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh Peningkatan kerjasama dengan investor - Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah
- Mengoptimalkan system data base perizinan dan non perizinan
- Meningkatkan system informasi dan data investasi secara on line
Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan/non
perizinan penanaman modal Meningkatnya jumlah perizinan bagi pelaku usaha Peningkatan jumlah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan
- Memberlakukan standard pelayanan minimal dalam pengurusan perizinan - Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan penanaman modal
Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bidang ekonomi Peningkatan kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha Membentuk forum kemitraan pelaku usaha Mempersiapkan qanun, perwal dan RUPM penanaman modal Tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM Penanaman Modal Pembuatan Qanun,
Perwal dan RUPM penanaman modal Pengesahan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal dipercepat Meningkatkan produksi hasil tangkap nelayan Meningkatnya hasil tangkapan nelayan Peningkatan produksi hasil tangkap nelayan Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan Meningkatkan pemanfaatan fungsi lahan pekarangan Meningkatnya ketahanan pangan Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan Menyediakan bibit unggul dan memfungsikan produktifitas lahan
Meningkatkan daya serap tenaga kerja di sektor perikanan,
pertanian dan peternakan Meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat Peningkatan peluang kerja di sektor perikanan Penyediaan lapangan kerja di sektor perikanan, pertanian dan peternakan Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan Meningkatnya ketertiban dan keamanan pasar Menata pedagang kaki lima
Pengoptimalan fungsi pasar. 9
9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh bab VI hlm. 1-5
pedagang dan konsumen
Dari  pengertian  dan  hasil  wawancara  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  kebijakan adalah  suatu  dasar  yang  digunakan  oleh  pemerintah  kota  Banda  Aceh  untuk  bertindak  disertai dengan rencana-rencana untuk mencapai tujuannya.
Implikasi dari kebijakan ini adalah:
1. Bentuknya adalah tindakan dari pemerintah
2. Menyangkut pernyataan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
3. Kebijakan negara tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
4. Kebijakan negara mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
5. Kebijakan  negara  senantiasa  ditujukan  bagi  kepentingan  seluruh  anggota  masyarakat. Kebijakan  adalah  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  pedoman  dan  dasar  rencana dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak.  Istilah  ini  dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. 10

## 3.2. Intervensi Pemerintah dalam Regulasi Harga
Regulasi  adalah  suatu  cara yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mengendalikan masyarakat  dengan  aturan  tertentu.  Regulasi  harga  sesungguhya  tidaklah  populer  di dalam khasanah  pemikiran  ekonomi  Islam  sebab  regulasi  harga  yang  tidak  tepat  justru  dapat menciptakan ketidakadilan. regulasi harga  diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan. Regulasi harga harus menunjukkan 3 fungsi dasar yaitu :
1. Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan  pendapatan  masyarakat  miskin  melalui  alokasi  dan  realokasi  sumber daya ekonomi.
10 Sigit Haryadi, Ekonomi, Bisnis, Regulasi, dan Kebijakan Telekomunikasi, (Bandung: Dago Press, 2015, hlm. 28.
2. Harus  menunjukkan  fungsi  sosial  dalam  memilihara  keseimbangan  sosial  antara masyarakat kaya dan miskin.
3. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang  berkaitan  dalam  transaksi  ekonomi  (misalnya  kejujuran,  keadilan,  dan kemanfaatan. 11
Konsep Islam dalam kebijakan regulasi harga ditentukan oleh dua hal yaitu:

## 1. Jenis penyebab perubahan harga
2. Urgensi harga terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan darurat. 12
Menurut penulis, intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ini juga  dapat  dilakukan  jika  pemerintah  menemukan  bukti  bahwa  pedagang  banyak  menahan barang-barangnya dan  menjualnya  ketika  harga  naik.  Intervensi  ini  dilakukan  dengan  cara mengontrol  pasar  agar tidak  terjadinya  penimbunan barang.  Karena  penimbunan  barang  akan menyebabkan keadaan pasar yang tidak stabil.
Menurut Zulkifli, sejauh mana pemerintah boleh mengintervensi pasar adalah tergantung dengan  keadaan  ekonomi  masyarakat  dan  jumlah  uang  yang  beredar  di  masyarakat.  Sebagai bukti kebijakan yang dilakukan di Indonesia adalah masalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).  Jadi  tugas  pemerintah  terhadap  barang  yang  di  intervensi  adalah  menetapkan dan mengontrol HET tersebut. Contoh adalah elpiji 3 kilogram ditetapkan HET sebesar Rp 16.000. Pemerintah menjaga agar tidak terjadinya kedzaliman yang dilakukan pedagang. Seperti menjual di atas HET. Tetapi dalam hal pasar bebas seperti harga cabe, kacang, makanan pokok lainnya itu  tergantung  dengan  produsen  dan  kebijakan  pasar  di  kota  Banda  Aceh  seperti  di  pasar penayong maka tidak ada intervensi harga dari pemerintah. 13
Menurut penulis jika terdapat Pedagang yang nakal dan menjual dengan harga yang tidak tepat.  Demi  kemashlahatan  bersama,  pemerintah  dapat  memaksa  pedagang-pedagang  ini  untuk menjual  barang-barangnya  jika  memang  sangat  perlu  dilakukan,  sehingga  pasar  akan  kembali beroperasi  dengan  stabil.  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dapat  menggunakan  dana  negara  dari baitul m ā l untuk membiayai intervensi pasar ini Jika memang dibutuhkan, tetapi jika dana baitul
11 Sumar’in ,  Ekonomi  Islam:  Sebuah  Pendekatan  Ekonomi  Mikro  Perspektif  Islam,  (Yogyakarta;  Graha Ilmu, 2013), hlm. 178 . 12 Ibid, hlm. 178 .
13 Wawancara dengan Zulkifli, Sekretaris Bappeda Aceh, pada Hari Senin Tanggal 01 Agustus 2016.
m ā l tidak  memadai  maka  pemerintah  dapat  meminta  bantuan  pendanaan  dari  masyarakat golongan kaya.
Adapun  jenis  penetapan  harga  yang  lazim  digunakan  dalam  perekonomian  Kota  Banda Aceh adalah:

## 1. Penetapan Harga di atas Harga Pasar
Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar. Hal ini dilakukan biasanya untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh keuntungan  yang  memadai  bahkan  merugi.  Harga  yang  terjadi  atas  kekuatan  pasar  dipandang tidak  menguntungkan  produsen,  sehingga  harus  dinaikkan  oleh  pemerintah.  Salah  satu  contoh yang    bisa  dilihat  adalah  kebijakan floor  price (harga  dasar)  di  mana  pemerintah  menetapkan tingkat harga terendah dari suatu barang sementara harga disini berkisar di atas pasar. Dalam hal ini  penulis  mengambil  contoh  kebijakan  harga  dasar  gabah  yang  telah  lama  dilakukan  oleh pemerintah  kota  Banda  Aceh    untuk  stabilisasi  harga  beras.  Pada  saat  penawaran  beras  di  kota Banda Aceh mengalami kenaikan, sehingga secara alamiah harga akan turun. 14
Adapun dampak yang bisa ditimbulkan di Kota Banda Aceh akibat penetapan harga yang tidak tepat adalah:
1. Terjadinya kesenjangan ekonomi antara permintaan dan penawaran
2. Kesenjangan tersebut akan menimbulkan kelebihan permintaan (excess demand) atau kelebihan penawaran. (excess supply)
3. Akibat  yang  bisa  muncul  selanjutnya  adalah  hadirnya  pasar  gelap  (black  market) yang  memperdagangkan  barang dan  jasa  pada  harga  pasar  dimana  pembentukannya ini seringkali disertai dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
Penetapan harga di atas harga pasar akan menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran. Kelebihan  ini  kemungkinan  besar  tidak  akan  diserap  oleh  konsumen,  sebab  harganya  terlalu tinggi.  Para  konsumen  akhirnya  akan  mencari  beras  di  pasar-pasar  gelap  yang  menjual  pada harga  pasar.  Akibatnya,  beras-beras  di  pasar  resmi  tidak  akan  laku.  Dalam  kondisi  seperti  ini
14 . Wawancara  dengan Dara  Karina, Kasie  Pembinaan  dan Pengembangan  Distribusi      Perdagangan Disperindagkop.ukm Kota Banda Aceh, pada hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2016.
biasanya dengan terpaksa para produsen juga akan menjual berasnya pada harga pasar. Kenaikan harga pasar tersebut dapat diketahui dengan cara mengontrol harga di pasar. 15

## 2. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar
Kebijakan  ini  merupakan  kebalikan  dari  kebijakan  sebelumnya,  di  mana  pemerintah menetapkan  harga  lebih  rendah  dari pada  harga  pasar.  Alasan  yang  umum  dalam  mengambil kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Penetapan harga ini  juga  tidak  jauh  berbeda,  yaitu  menimbulkan  banyak  kerugian  dalam  perekonomian.  Karena harga yang terlalu rendah akan mengakibatkan terjadinya kelebihan permintaan, sebab konsumen membeli dengan harga yang lebih murah dari seharusnya. Tetapi bagi produsen harga ini sudah jelas sangat merugikan mereka sehingga mereka kemungkinan besar akan cenderung menjualnya ke pasar lain (black market) yang bisa memberinya harga yang lebih tinggi.
Khusus  beras  dan  gabah  pemerintah  mempunyai  peran  yang  lebih  besar  untuk mengontrol dan menetapkan harga di pasar. Tanggung jawab ini diberikan kepada Bulog sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2015. Tentang “Kebijakan P engadaan Gabah/Beras dan penyaluran Beras Oleh Pemerintah” . 16
Ibnu  Khaldun  mengatakan  jika  keadaan  akan  terjadi  kemerosotan  harga  berjalan  terus menerus  dalam  barang-barang  kebutuhan  seperti  gula,  madu,  atau  pakaian.  Maka  akan menyebabkan  mundurnya  perdagangan.  Oleh  karena  itu  lihatlah  bahwa  kerendahan  harga  yang melampaui batas merugikan mereka yang berdagang dalam barang-barang yang harganya turun itu.  Kenaikan  harga  yang  melampaui  batas  juga  akan  merugkan  perdagangan,  sekalipun  dalam jumlah  yang  besar  akan  menyebabkan  penumpukan  kekayaan.  Kemakmuran  akan  terjamin dengan sebaik-baiknya oleh harga yang sederhana dan cepat lakunya di pasar. 17
Dari  penjelasan  diatas  menurut  penulis,  salah  satu  kebijakan  yang  populer  dengan mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi (ceiling price). Dalam kebijakan ini pemerintah Kota Banda Aceh memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang. Tentu saja harga yang ditetapkan  oleh  pemerintah  berada  di  bawah  harga  pasar  yang  seharusnya,  sebab  tujuan  dari kebijakan ini memang melindungi konsumen dari kenaikan harga pasar.
15 Wawancara dengan Nasri, Kabid Perdagangan Disperindagkop.Ukm Kota Banda Aceh, pada Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2016 .
16 Wawancara  dengan Dara  Karina, Kasie  Pembinaan  dan Pengembangan  Distribusi      Perdagangan Disperindagkop.ukm Kota Banda Aceh, pada Hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2016
17 Ibnu Khaldun, Muqaddimah (terj. Ahmadie Thoha) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 473.

## 3.3.Faktor-faktor Terjadinya Kebijakan.
Setiap  manusia  pasti  memiliki  masalah  dalam  kehidupan.  Masalah  itu muncul  karena adanya  kesenjangan  antara  harapan  dan  kenyataan.  Semakin  banyak  harapan,  maka  semakin banyak pula yang harus dilakukan oleh manusia untuk mewujudkannya. Bila tertunda atau tidak menjadi  kenyataan,  maka  akan  muncul  masalah.  Dalam  permasalahan ekonomi,  manusia  juga dihadapi dengan masalah ekonomi yang cukup berat. Beban ini muncul karena manusia dituntut untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  baik  dari  segi  pangan,  sandang  dan  papan.  Harapan- harapan baru juga senantiasa muncul karena manusia cenderung ingin mendapatkan sesuatu hal baik,  keamanan  yang  baik,  hidup  tentram  dan  terjamin.  Bila  ini  tidak  menjadi  kenyataan  atau mungkin  tertunda  dari  waktu  yang  direncanakan,  maka  akan  timbul  masalah  ekonomi.  Dengan kata lain kita bisa menyimpulkan bahwa masalah ekonomi  yaitu kesenjangan antara kebutuhan manusia  yang  tidak  terbatas  sedangkan  alat  pemuas  kebutuhannya  terbatas.  Maka  untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah suatu kebijakan ekonomi yang sesuai dengan permalasaan yang terjadi di sekitar masyarakat.
Menurut  Zulkifli,  faktor  munculnya  kebijakan  adalah  dari  visi  dan  misi. Di  Aceh gubernur mempunyai peran yang penting dalam munculnya kebijakan. Dimana kebijakan dalam hal ekonominya dilihat dari visi dan misi dari gubernur  mau dibawa kemana ekonomi Aceh ini di tahun yang akan datang. Sedangkan dalam tingkat ibu kota maka dilihat dari visi dan misi dari walikota Banda Aceh yang berkaitan dengan masalah ekonominya. Dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada umumnya menerjemahkan visi dan misi tersebut, tetapi dalam perjalanan bisa juga munculnya kebijakan jika memang dibutuhkan dalam masyarakat. Kebijakan seperti ini dinamakan dengan kebijakan pendukung. 18
Menurut Desi Yusfriani, tentang faktor terjadinya kebijakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh  adalah karena pemerintah memegang peranan penting dalam pengendalian perekonomian masyarakat.  Untuk  itu  pemerintah  diharuskan  untuk  menyusun  arah  kebijakan  serta  tanggung jawab  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  di  Kota  Banda  Aceh  (dapat  dilihat  dilampiran enam).
Penentuan kebijakan ekonomi dari pemerintah sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan  kebijakan,  berdaya  saing,  maupun  peningkatan  indeks  pembangunan  manusia.
18 Wawancara dengan  Zulkifli, Sekretaris BAPPEDA Aceh, Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus 2016
Khusus  untuk  Kota  Banda  Aceh  sebagai  kota  jasa  dan  bukan  penghasil  komoditas  pertanian maupun  industri  pengolahan  yang  besar,  maka  kegiatan  ekonomi  di  kota  Banda  Aceh  sangat tergantung  dari  belanja  pemerintah  sehingga  semakin  besar  belanja  pemerintah  maka  semakin baik efeknya untuk perekonomian masyarakat. 19
Sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah,  maka  setiap  tahunnya  pemerintah  daerah  diwajibkan untuk  menyusun  kebijakan  umum  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  sebelum  disahkan menjadi  Aggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Di  dalam  dokumen  Kebijakan Umum Anggaran atau  yang disebut dengan KUA terdapat berbagai faktor  yang mempengaruhi terjadinya kebijakan yaitu:
1. Perkembangan indikator Ekonomi Makro Daerah tahun sebelumnya. (yang meliputi: Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  Inflasi,  Indeks  Pembangunan  Manusia,  tingkat pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan penduduk.
2. Rencana target Ekonomi makro pada tahun yang berlaku.
3. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sehingga sinergisitas anatara APBN dan APBD dapat terjamin. 20

## 3.4. Kebijakan  Ekonomi  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh Kaitannya  dengan  Pandangan Ibnu Khaldun
Pemerintah  mempunyai  peran  yang  penting  dalam  mensejahterakan  masyarakat.  Untuk mencapai  tujuan  dari  tugasnya  maka  pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan.  Kebijakan yang  dilakukan  pemerintah  ini  ingin  dilihat  kesesuaiannya  dengan  konsep  ekonomi  yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun. Berikut adalah penjelasannya:

## 1. Mekanisme Pasar
Mekanisme  pasar  menurut  Ibnu  Khaldun  adalah: bila  suatu  kota  berkembang  dan selanjutnya populasinya bertambah banyak, harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas  pengadaannya.  Akibatnya  penawaran  meningkat  dan ini  menyebabkan  turunnya  harga untuk  barang-barang  mewah,  permintaannya  akan  meningkat  sejalan  dengan  berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat. Ibnu Khaldun juga
19 Wawancara  dengan  Desi  Sufriyani, Kasubbid Data,  Statistik,  dan  Penelitian  BAPPEDA  Kota  Banda Aceh pada Tanggal 2 Agustus 2016.
20 Wawancara  dengan  Desi  Sufriyani, Kasubbid Data,  Statistik,  dan  Penelitian  BAPPEDA  Kota  Banda Aceh pada Tanggal 2 Agustus 2016.
menjelaskan  mekanisme  penawaran  dan  permintaan  dalam  menentukan  harga  keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu, ia menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut. 21
Analisisnya  terhadap  harga Ibnu  Khaldun  menjelaskan  tentang  pengaruh  naik  dan turunnya penawaran terhadap harga ialah ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan  naik.  Namun,  bila  jarak  antarkota  dekat  dan  aman  untuk  melakukan  perjalanan,  akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun. Hal ini menunjukan bahwa Ibnu Khaldun telah mengidentifikasikan kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. 22
Menurutnya, keuntungan  yang  wajar  akan  mendorong  tumbuhnya  perdagangan, sedangkan  keuntungan  yang  sangat  rendah  akan  membuat  lesu  perdagangan  karena  pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat  menurunnya  laba  dari perdagangan  karena  lemahnya  permintaan  konsumen. Dalam pasar bebas Ibnu khaldum menolak intervensi harga dari pemerintah dan lebih memilih kepada hukum  permintaan  dan  penawaran.  Kemudian  ia  juga  menambahkan  pentingnya  pengawasan pasar yang dilakukan oleh pemerintah. 23
Menurut  Zulkifli,  mekanisme  pasar  yang  terjadi  di  kota  Banda  Aceh, pemerintah  tidak boleh  mengintervensi  harga  makanan  pokok  yang  terdapat  di  pasar  bebas.  Karena  harga  itu tergantung  kepada  produsen  dan  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli.  Kecuali  terhadap kebutuhan  tertentu  saja  yang  harus  ada  intervensi  harga  oleh  pemerintah  seperti  elpiji  dengan menetapkan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  agar  tidak  terjadinya  kedzaliman  yang  dilakukan oleh pedagang. 24
Menurut  Nasri,  harga  makanan  pokok  yang  mempengaruhi  kebijakan  ekonomi pemerintah  kota  Banda  Aceh  adalah  beras,  gula,  cabe,  minyak  goreng.  Ketika  harga  tersebut sangat  mahal  maka  dampak  yang  ditimbulkan  sangat  besar  bagi  masyarakat.  Masyarakat  tidak bisa  memenuhi  kebutuhan  pokoknya  disebabkan  tidak  ada  uang  yang  cukup.  Akibatnya, pencurian dan perampasan akan terjadi. Dampak bagi pemerintah adalah pemerintah mempunyai
21 Muhammad  Shabri  Abdul  Majid, Ekonomi  Islam  Kontemporer:  Isu-Isu  Ekonomi  Global  Dalam Perspektif Islam…. , hlm. 129.
22 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam,.....hlm. 311.
23 Ibid, hlm. 311.
24 Wawancara dengan Zulkifli, Sekretaris Bappeda Aceh, pada hari Senin Tanggal l1 Agustus 2016
peran  untuk  mengadakan  barang  pokok  yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat  seperti mengadakan  pasar  murah,  tetapi  khusus  beras  pemerintah  mempunyai  peran  yang  lebih  untuk menstabilkan harga di pasar. Tanggung jawab ini diberikan kepada Bulog sebagaimana Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  No.  5  tahun  2015  tentang Kebijakan  pengadaan  Gabah/Beras  dan penyaluran Beras Oleh Pemerintah. 25
Menurut  Dara  Karina,  pemerintah  hanya  mengontrol  harga  pasar,  bukan  menetapkan harga.  (Pengawasan  harga  pasar  dapat  dilihat  di  lampiran  delapan).  Sedangkan  harga  tersebut kembali pada mekanisme pasar di mana harga itu tergantung kepada permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap suatu barang meningkat dan barang yang diminta tersebut banyak maka harga  akan  mahal,  begitu  juga  sebaliknya  jika  permintaan  terhadap  suatu  barang  menurun  dan barang  yang  disediakan  sedikit  maka  harga  akan  murah.  Ia  juga  menambahkan  faktor  utama terjadi perubahan harga di pasar adalah karena keadaan cuaca, transportasi, dan menjelang hari raya.  Jadi  peran  pemerintah  di  sini  hanya  mengontrol  bukan  intervensi  harga.  Kebijakan  yang dilakukan  jika  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  menemukan  harga  di  pasar  sangat  mahal  maka pemerintah mengadakan pasar murah bukan menurunkan harga pasar 26 .(kebijakan tentang pasar murah dapat dilihat di lampiran tujuh).  Dari pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme  pasar  antara  pemerintah  kota  Banda  Aceh  sesuai  dengan  pemikiran  Ibnu  Khaldun dimana dalam harga itu kembali kepada hukum permintaan dan penawaran dan kerelaan antara penjual  dan  pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah  dan  mayoritas  pendapat  ulama  Malikiyah, penetapan harga boleh dilakukan karena pada masa itu Rasulullah tidak ingin menetapkan harga bukan karena adanya pedagang yang memainkan harga, tetapi akibat dari adanya naiknya harga akibat dari sedikitnya persediaan barang (fluktuasi 27 ). Sedangkan menurut  Ibnu Qudamah tidak perlunya  intervensi  harga  oleh  pemerintah.  Ia  mengatakan  2  argumen  tentang  intervensi pemerintah dalam harga. Pertama, Rasulullah tidak menetapkan harga bagi penduduk walaupun penduduk  menginginkannya.  Sebagaimana Hadit ṡ yang  telah  disebutkan  di atas  jelas  bahwa
25 Wawancara dengan Nasri, Kabid Perdagangan Disperindagkop.Ukm Kota Banda Aceh pada Tanggal 15 Agustus 2016.
26 Wawancara  dengan Dara  Karina, Kasie  Pembinaan  dan Pengembangan  Distribusi      Perdagangan Disperindagkop.ukm Kota Banda Aceh, pada hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2016.
27 Jaribah  bin  Ahmad  al-Haritsi, Fikif  Ekonomi  Umar  bin  Khathab (terj.  Asmuni  Sholihan  Zamakhsyari) (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 615.
Rasulluah  tidak  menetapkan  harga  bagi  penduduknya. Kedua,  menetapkan  harga  adalah ketidakadilan ( ẓ ulmu) yang dilarang. 28
Menurut  penulis, pemerintah  kota  Banda  Aceh  sebagai  institusi  formal  yang  memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat  berhak melakukan intervensi harga ketika  terjadi  suatu  aktifitas  ekonomi  yang  dapat  mengganggu  kesejahteraan  masyarakat  luas dengan melihat kepada kemaslahatan yang akan dicapai.
Ma ṣ la ḥ ah merupakan  dalil  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  penetapan hukum terhadap  suatu  perkara. Menurut  Abdul  Wa ḥ ab  Khalaf  mendefinisikan Ma ṣ la ḥ ah mursalah adalah  sesuatu  yang  dianggap Ma ṣ la ḥ ah umum  namun  tidak  ada  ketegasan  hukum untuk  merealisasikannya  dan  tidak  pula  ada  dalil  tertentu  baik  yang  mendukung  maupun  yang menolaknya. Ma ṣ la ḥ ah mursalah juga  sesuatu  yang  baik  menurut  akal.  Dengan  pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka  pada  hakikatnya  tidak  bertentangan  dengan  tujuan syara’ secara  umum.  Adapun  ulama yang  menyepakati Ma ṣ la ḥ ah  mursalah dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  adalah  ulama M ā likiyah dan Hanab ī lah serta  sebagian  dari  kalagan  Sy ā fi ‘ iyyah.  Jika  hukum  tidak  ada  dalam na ṣ , ijma ‘ ,  dan q ī yas maka  ketika  itu  hukumnya  diserahkan  kepada ma ṣ la ḥ ah  mursalah. Pembentukan  hukum  berdasarkan ma ṣ la ḥ ah  mursalah tidak  akan  terhenti,  akan  terus  menerus dibutuhkan. 29
Menurut Abdul Wa ḥ ab Khallaf ma ṣ la ḥ ah sebagai sumber hukum  yang  dapat ditetapkan sebagai berikut:
a. Masalah  umat  itu  selalu  baru  dan  tidak  ada  habisnya  sampai  akhir  zaman.  Permasalahan umat  semakin  ke  depan  semakin  kompleks  dan  rumit.  Jika  hanya  mengandalkan  kepada nash saja  maka  akan  terabaikan  beberapa  kemaslahatan  umat  manusia  di  berbagai  tempat dan  zaman.  Berarti  pembentukan  hukum  tidak  memperhatikan  perkembangan  umat  dan kemaslahatannya. Hal ini berarti bertentangan dengan tujuan pembentukan.
b. Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, tabiin, dan para mujtahid dengan jelas telah membentuk hukum berdasarkan pertimbangan maslahah. 30
Maka dari penjelasan diatas menurut penulis, jika kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar tidak  stabil,  maka  pemerintah  boleh  melakukan  intervensi  harga  dengan  melihat Ma ṣ la ḥ ah
28 Su mar’in , Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam......., hlm. 180.
29 Abdul Wa ḥ ab Khallaf, ‘ Ilmu U ṣ ul Fiqh, (Mesir: Maktabah al- Da’wah Al -Islamiyah, tt), hlm. 84
30 Ibid., hlm. 85.
mursalah. Ma ṣ la ḥ ah adalah  faktor  yang  paling  penting  dalam  hal  sah  atau  tidaknya  intervensi harga. Karena intervensi harga yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

## 2. Produksi
Menurut  Ibnu  Khaldun  faktor  yang  utama  dalam  produksi  adalah  tenaga  kerja  manusia. Karena  itu,  manusia  harus  melakukan  produksi yang  berguna  untuk mencukupi  kebutuhan hidupnya,  dan  produksi ini berasal  dari  tenaga  manusia.  Ia  menguraikan  sebuah  teori  ekonomi tentang  pembangunan  yang  berdasarkan  atas  interaksi  permintaan  dan  penawaran,  serta  lebih jauh  tentang  pemanfaatan  dan  pembentukan  modal  manusia.  Menurutnya,  Jika  manusia  ingin hidup  dan  mencari  nafkah  manusia  harus  makan.  Dan  ia  harus  memproduksi  makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan. 31
Setiap  makanan  memerlukan  sejumlah  kegiatan  dan  setiap  kegiatan  memerlukan sejumlah  peralatan  dan  keahlian.  Hanya  melalui  spesialisasi dan  pengulangan sederhanalah orang  menjadi  terampil  dan  dapat  memproduksi  barang  dan  jasa  yang  bermutu  baik dengan kecepatan yang baik. Tetapi didasarkan kepada keterampilan penduduknya. Bagi Ibnu Khaldun, tenaga  kerja  adalah  faktor  produksi  yang  paling  penting.  Karena  itu,  semakin  banyak  populasi yang  aktif, maka semakin  banyak  produksinya karena  organisasi  sosial  dari  produksi  sangat diperlukan.  Sejumlah  surplus  barang  dihasilkan  dan  dapat  diekspor,  dengan  demikian meningkatkan kemakmuran kota tersebut. Pada pihak lain, semakin tinggi kemakmuran, semakin tinggi permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa ini menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa tersebut, dan juga naiknya gaji yang dibayarkan kepada pekerja-pekerja terampil. 32
Menurut  penulis,  Ibnu  Khaldun  menguraikan  suatu  teori  yang  menunjukkan  interaksi antara  permintaan  dan  penawaran.  Permintaan  menciptakan  penawarannya  sendiri  yang  pada gilirannya menciptakan permintaan bertambah. Selanjutnya, ia berusaha memperlihatkan proses perkembangan yang komulatif yang disebabkan oleh infrastruktur intelektual suatu negara. Bagi Ibnu Khaldun faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil.
31 Mustafa  Edwin  Nasution, Pengenalan  Ekhlusif: Ekonomi  Islam,  (Jakarta:  Prenada  Media  Group Kencana, 2007), hlm. 104-106.
32 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 395.
Banda  Aceh  memiliki  produksi  lokal  yang  sudah  tidak  asing  lagi  di  mata  masyarakat seperti  peci,  tas,  kerupuk  kulit,  dan  dendeng  Aceh  yang  diproduksi  di  kota  Banda  Aceh.  Ilyas menyebutkan  bahwa  di  Banda  Aceh  terdapat  banyak  produksi.  Salah  satu  kebijakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Banda  Aceh  terhadap  produsen  adalah  memberikan  pelatihan dan dana bantuan agar proses produksi menjadi lancar. Hal ini dilakukan agar tercapainya tujuan dari  pemerintah  kota  yaitu Meningkatkan keahlian sumber  daya  manusia  dalam  hal memproduksi  barang.    Sehingga mampu bersaing dan  terampil  melaksanakan  tugasnya  dengan baik. 33
Menurut penulis pandangan Ibnu Khaldun dengan pemerintah Kota Banda Aceh tentang produksi sudah sesuai dimana dalam produksi manusia memiliki peran yang sangat penting dan keahlian  manusia  juga  sangat dibutuhkan.  Dalam  teorinya  Ibnu  Khaldun  juga  disampaikan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang digunakan manusia untuk menghasilkan suatu barang maka  hasil  barang  tersebut  akan  lebih  banyak  karena  bertambahnya  tenaga  kerja.  Hal    yang demikian bisa dilihat di kota Banda Aceh yang sampai sekarang mempunyai lebih kurang 2147 (dua  ribu  seratus  empat  puluh  tujuh)  industri  kecil  dengan  berbagai  macam  hasil  produksinya (produksi di Banda Aceh bisa dilihat di lampiran sembilan)

## KESIMPULAN
Ibnu Khaldun menemukan banyak pemikiran-pemikiran ekonomi yang mendasar beberapa abad sebelum  kelahirannya.  Ia  menemukan  manfaat-manfaat  dan  perlunya  pembagian  kerja, mekanisme  pasar  Islam,  teori  produksi,  teori  nilai,  uang  dan  harga  sebelum  Smith.  dan  prinsip nilai  tenaga  kerja sebelum  Ricardo.  Ia  menguraikan  teori  populasi  sebelum  Malthus  dan menjelaskan peran negara dalam perekonomian sebelum Keynes. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  tentang  mekanisme  pasar  dan  produksi  untuk  kesejahteraan masyarakat sesuai  dengan  pandangan  Ibnu  Khaldun.  Kesesuaian  dengan  pandangannya  dapat dilihat dari  pemikiran  Ibnu  Khaldun  dan  wawancara  penulis bahwa  pemerintah  tidak  boleh mengintervensi  harga  dalam  pasar  karena  harga  tergantung  dengan hukum  permintaan  dan penawaran dan mekanisme pasar. Dari kebijakan produksi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda  Aceh  juga  sudah  sesuai  dengan  pemikiran  Ibnu  Khaldun  dimana  keterampilan  yang
33 Wawancara dengan  Ilyas,  Kabid Perindustrian Disperindagkop.Ukm  Kota  Banda  Aceh  pada  hari  Selasa Tanggal 09 Agustus 2016.
dimiliki  oleh  produsen  dan  tenaga  kerja  menjadi  faktor  utama  produksi.  Maka  oleh  karena  itu, untuk  meningkatkan  keterampilan  produsen  di  kota  Banda  Aceh  pemerintah  mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
Abdul Wa ḥ ab Khallaf, Ilmu U ṣ ul Fiqih, Mesir: Maktabah al- Da’wah Al -Islamiyah
Adiwarman  Azwar karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2004.
Ahmad  Muhammad Al- ‘assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Ekonomi Islam, Prinsip- Prinsip dan Tujuan-Tujuannya, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980
Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam, Jakarta: Zahra, 2008.
Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997
Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Surabaya: Apollo, 1997
Dien Madjid, Catatan Pinggir Sejarah Aceh: Perdagangan, Diplomasi, dan perjuangan rakyat,
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004
EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Aneka Ilmu 2008
Eeng Ahman, Ekonomi, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007
Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, cet ke- 3 Jakarta: Kencana, 2006
Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Yogyakarta: Kanisius, 1992
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo, 2007
Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (terj. Almadie Thaha, Jakarta: PT Pustaka Firdaus,2001
Imam Hanafi, Kebijakan Air Bersih, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2001.
Islabi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara 2014
Imam Ab ū Daud, Shahih Ab ū Daud, Bab al-Buy ū ‘ , Juz II (Maktabah Syam ī lah), No. 2993.
Iwan Setiawan, Agri Bisnis Kreatif: pilar wirausaha masa depan, Kekuatan dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012
Jaribah  bin  Ahmad  al-Haritsi, Fikif  Ekonomi  Umar  bin  Khathab, terj.  Asmuni  Sholihan  Zamakhsyari Jakarta: Khalifa, 2006
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Jakarta:  Buku Kompas, 2010
Kwik Kian Gie, Kebijakan Ekonomi – Politik dan Hilangnya Nalar, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006
Lexi J, Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT Rosda Karya Putra,2001.
Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga, 2012
Muhammad Abdullah Enan, Ibnu Khaldun: Riwayat Hidup dan Karyanya, Malaysia:The Other Press cet. I diterjemahkan oleh Muhammad Puzhi Usop
M. Subana, Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Bandung: Pustaka Setia, 2001
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekhlusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2007
Muhammad Shabri Abdul Majid, Ekonomi Islam Kontemporer: Isu-Isu Ekonomi Global Dalam Perspektif Islam, Jakarta: Laznas BMT, 2004
M.  Faruq  an-Nabahan, Sistem  Ekonomi  Islam,  alih  bahasa  Muhadi  Zainuddin  Yogyakarta:  UII Press, 2002
M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari teori ke Praktik , Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012)
Menuk Hardaniwati, Kamus Pelajar,  Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003
Marbun, Kamus Politik,  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
Muin Idianto, Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta : Erlangga, 2013
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  Universitas  Indonesia, Ekonomi  Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2011
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
Sutrisno Hadi, Metodologi Research Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
Sutrisno  Hadi, Bimbingan  Menulis  Skripsi  Thesis Yogyakarta: Yayasan  Penerbitan  Fakultas Psikologi UGM, 1980.
Siddieq Amin, Buku Pintar Al- Qur’an , Tanggerang: Qultum Media, 2008
Seyyed  Hossein  Nasr  dan  Oliver  Leamen, Ensiklopedia  Tematis  Filsafat  Islam,  diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Mizan, Bandung: Mizan, 2003
Sigit Haryadi, Ekonomi, Bisnis, Regulasi, dan Kebijakan Telekomunikasi, Bandung: Dago Press, 2015.
Sumar’in ,  Ekonomi  Islam:  Sebuah  Pendekatan  Ekonomi  Mikro  Perspektif  Islam,  Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013
Umar Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam), Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
Zaprulkhan, Filsafat Islam: Sebuah Kajian Tematik, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.