## Journal of Political Issues
To citate this article, please refer to: Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Journal of Political Issues , 1 (1), 63-73. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7

## Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif
(Studi Kasus : Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan)
Agam Primadi 1 ; David Efendi 2 ; Sahirin 3
1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3 Bawaslu Bangka Selatan Email: Agamprimadi08@gmail.com

## Abstrak
Undang Undang  No. 7 tahun 2017 pasal 101 telah mengamanatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang  bertugas  mengawasi  proses  demokrasi  elektoral  mulai  dari  Pemilihan  Legislatif  (PILEG),  Pemilihan Kepada  Daerah  (PILKADA),  dan  Pemilihan  Presiden  (PILPRES).  Sebagai  dadan  yang  diamatkan  secara konstitusional  dalam  hal  pengawasan  pemilu,  sebuah  inovasi  dibutuhkan  dalam  meningkatkan  nilai  guna pengawasan  untuk  mewujudkan  pemilu  yang  berkualitas.  Paper  ini  akan  menjelaskan  praktik  inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatif tim penulis. Paper ini memyimpulkan bahwa inovasi diwujudkan melalui program kelas pengawasan  pemilu  dengan  merumuskan  agen  pengawasan  pemilu  partisipatif  di  seluruh  kecamatan  sangat efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih khususnya pemilu pemula.
Kata Kunci: Pengawasan, Elektoral; Pendidikan Politik; Inovasi; Voluntir.

## Abstract
Law  Number  7  year  2017  verse  101  mandated Badan  pengawasan  pemilu (Bawaslu:Bureau  of  election monitoring) as an institution monitoring electoral democracy proccess ranging from legislative, regional to president election.  Considering its duty on electoral agenda, the need for BAWASLU’s innovation is one of the  most  significant  factors  to  enhance  the  quality  of  general  election.    This  paper  is  going  to  explain  the inovation  practice  of  BAWASLU  in  South  Bangka  in  monitoring  the  general  election  and  increasing  the people participation. Descriptive anaysis is the method of this research by using primary data obtaining from particpatory  activities  of  the  researchers.  Lastly,  the  paper  concludes  that  the  innovation  is  manifested through  the  existence  of  election-monitoring  class  by  formulating  the  agent  of  participatory  election monitoring  in  every  district,  and  this  method  was  effectively  increased  the  political  participation  and consciousness of voters spesifically young voters.
Keywords: Monitoring; Electoral; Political education; Innovation; Volunteer.
Info Artikel: Dikirim: Jul 23, 2019 Diterima: Jul 24, 2019 Dipublikasi: Jul 31, 2019

## PENDAHULUAN
Sebagai  suatu  negara,  Indonesia merupakan  laboratorium  raksasa  yang sedang berevolusi. Sejak berdirinya Republik  ini,  Indonesia  memilih  untuk menerapkan sistem demokrasi. (Firmanzah,  2010).  Dengan  menerapkan sistem  demokrasi,  para  pemimpin  pasca kemerdekaan  tidak  pelak  lagi  harus memikirkan dilaksanakannya pemilu (pemilihan  umum)  sebagai  sistem  untuk mengatur  peralihan  kekuasaan.  Setelah mengalami  banyak  kisruh  politik,  baru pada  tahun  1955  pemilu  pertama  di Indonesia bisa diselenggarakan. Dinamika perpolitikan  tanah  air  menjadi  semakain memanas pasca Presiden Soeharto dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 mei 1998.
Ciri  paling  mendasar  dari  sebuah negara  demokrasi  adalah  keberadaan pemilihan umum (Pemilu) sebagai suksesi kekuasaan  dan  rekruitmen  politik  secara reguler.  Penguatan  masyarakat  sipil  juga menjadi isu penting di dalam pembangunan  politik  terutama  di  Negara- negara  demokrasi  baru  seperti  Indonesia. Walau  demikian,  pemilu  sebagai  upaya pelembagaan  demokrasi  bukan  satu- satunya  aspek  dalam  demokrasi,  namun Pemilu  merupakan  satu  bagian  yang sangat  penting,  karena  Pemilu  berperan sebagai  mekanisme  perubahan  politik mengenai  pola  dan  arah  kebijakan  publik dan/  atau  mengenai  sirkulasi  elit  secara periodik  dan  tertib  (Surbakti,  2008). Selain  pemilu,  pelembagaan  demokrasi juga  dapat  diperkuat  dengan  menerapkan apa  yang  disebut  sebagai  electoral governance dimana mekanisme ini membuka  peluang  lebar  akan  keterlibatan actor/lembaga  non  Negara  termasuk organisasi masyarakat sipil seperti lembaga  pendidikan,  akademisi,  media, NGO, organisasi masyarakat, dan sebagainya.
Pasca  reformasi  di  Indonesia, Pemilu  dilaksanakan  sebagai  wujud  dari demokrasi  yang  merupakan  sarana  dalam
mengagregasi  aspirasi  yang  ada  di masyarakat  dan  memilih/suksesi  pejabat politik  secara  konstitusional.  Dengan memandang pemilu merupakan
kesempatan  bagi  rakyat  untuk  memilih pejabat politik, maka diperlukan pengawasan  untuk  memastikan  jalanya pemilu  secara  jujur  dan  adil.  Pilkada langsung yang  merupakan  hidupnya demokrasi  lokal  juga  merupakan  tahapan dalam  proses  desentralisasi.  Pemilihan langsung juga telah membuka lebar untuk memelihara demokrasi lokal (Priyambudi, 2009).
Pengawasan  pemilu  baru  muncul dalam  pelaksanaan  pemilu  tahun  1982, namanya adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum
(Panwaslak  Pemilu).  Pada  saat  sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang  jujur  dan  adil  semakin  tinggi, dibuktikan  dengan  semakin  kuatnya  legal formal  pembentukan  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  di  tingkat  Pusat,  di tingkat  Provinsi  sampai  Pembentukan Panitia  Pengawasan  Pemilu  di  tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja maka  diusulkan  agar  menjadi  permanen (Suswantoro, 2016).
Secara  konstitusional,  Dinamika kelembagaan  pengawas  Pemilu  ternyata masih  berjalan  dengan  terbitnya  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara  Pemilu.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 secara kelembagaan,  Bawaslu  telah  diperkuat menjadi lembaga yang mandiri bukan lagi menjadi  lembaga  sub  ordinat  dari  KPU. Kedudukan  Bawaslu  menjadi  sejajar dengan KPU, sebagai lembaga penyelenggara  Pemilu,  yang  bersifat nasional,  tetap,  dan  mandiri.  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011  juga merubah  Panwaslu  propinsi  menjadi Bawaslu Propinsi, secara otomatis kelembagaan  Panwaslu  Provinsi  yang dulunya adalah lembaga pengawasan yang bersifat adhoc , sekarang menjadi lembaga yang bersifat permanen. Berikutnya secara
kelembagaan  Bawaslu  juga  diberikan wewenang  untuk  membentuk  Panwaslu Kabupaten/kota,  Panwaslu  kecamatan, dan  Panwaslu  Desa/Kelurahan  kemudian disempurnakan  melalui  undang  undang No  7  tahun  2017.  Secara  otomatis menjadikan Bawaslu
Kabupaten permanen.
Secara pelembagaan, Bawaslu juga telah dibekali struktur kelembagaan relatif lebih  kuat,  bahkan  hingga  tingkat  paling bawah  dengan  regulasi  yang  memadai. Meski demikian, masih banyak pelanggaran pemilu yang terjadi. Pelanggaran pemilu tidak hanya mengganggu  kerja  penyelenggara,  tetapi juga hak politik warga negara. Di Bangka Selatan,  pelanggaran  berupa  kampanye hitam,  selembaran  gelap  yang  menjelek- jelekan  lawan  politik  dan  partai  seakan- akan tidak bisa dihindarkan. Ini dibuktikan  dari  maraknya  pelanggaran sistematis-terstruktur  dan  masif  disetiap pelaksanaan  pemilu  di  daerah  (Laporan Bawaslu Basel 2017).
Pengalaman empiris beberapa periode pemilu di Indonesia yang melahirkan  bentuk-bentuk  pelanggaran sistematis-terstruktur  dan  massif,  menjadi dasar  empirik  yang  menjadikan  penting pelibatan  dan  partisipasi  masyarakat. Pelibatan  dan  partisipasi  yang  cukup tinggi  diharapkan  mampu  meminimalisir dan  mencegah  terjadinya  pelanggaran pemilu.  Partisipasi  ini  diharapkan  mampu meminimalisir  dan  mempersempit  ruang gerak  pelanggaran  pemilu.  Pelanggaran pemilu khususnya yang bersifat sistematis-terstruktur, dan masif tidak lagi bisa  dilakukan  secara  leluasa,  karena pemilih turut serta mengawasi, memantau, dan memastikan data pemilih sementara/tetap  dan  juga  memonitoring situasi/proses pemilu.
Dalam rangka meningkatkan kualitas  pelaksanaan  pemilu  serta  untuk kepentingan  mempersempit  ruang  gerak pelanggaran dan meminimalisir
kecurangan-kecurangan pelaksanaan pemilu, Bawaslu membentuk agen pengawasan  yang  melibatkan  pemilih pemula  sebagai  agen  atau  relawan pelaksana  kegiatan  pengawasan  terutama di  dalam  tahapan  awal  yang  krusial (DPS/DPT)  baik  untuk  persiapan  pileg dan  pilpres  2019.  Signifikansinya,  bahwa proses  pengawasan  partisipatiif  ini  sangat besar yaitu secara kuantitas agen berada di setiap  Kecamatan  ada  50  orang  agen, dengan jumlah 7 Kecamatan di Kabupaten Bangka  Selatan.  Maka  agen  pengawasan berjumlah  350  orang.  Terobosan  ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan  pemilu  yang  bersih,  jujur, sesuai  dengan  prinsip  pemilu  yang berintegritas.
Secara umum, paper ini menjelaskan secara analitis upaya Bawaslu Bangka Selatan dalam melibatkan  dan  mendorong  partisipasi masyarakat  dalam  pengawasan  pemilu sebagai model partisipasi politik sekaligus edukasi  politik  bagi  pemilih  pemula sehingga kualitas dan intergritas penyelenggara  pemilu  di  tingkat  daerah dapat diwujudkan.

## LANDASAN TEORITIK Demokrasi Elektoral
Dalam memahami demokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan,  yaitu  empirik-minimalis  dan normatif-maksimalis  (Suyatno,  2008:38). Demokrasi  empirik-minimalis  berpijak pada  gagasan  Schumpeter,  Schumpeter memaknai  demokrasi  sebagai  sebuah sistem untuk membuat keputusan- keputusan politik dimana individu- individu  mendapatkan  kekuasaan  untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif merebutkan suara rakyat (Diamond, 2003). Berbagai studi mengenai demokrasi  dalam  ilmu    politik    dan sosiologi  cenderung    untuk    menilainya dari    sudut  pandang    berbeda-beda.
Demokrasi  tidak  memiliki  tolak  ukuran pasti    dalam    pengukurannya    karena membutuhkan    konsensus    baik  dalam lingkup      publik      maupun      akademik sekalipun.    Berbagai  studi  mengenai demokrasi  dalam  ilmu    politik    dan sosiologi    cenderung    untuk    menilainya dari    sudut  pandang    berbeda-beda. Demokrasi  tidak  memiliki  tolak  ukuran pasti    dalam    pengukurannya    karena membutuhkan    konsensus    baik  dalam lingkup      publik      maupun      akademik sekalipun.
Demokrasi      sering      dipertukar- maknakan   dengan   kebebasan, sehingga dapat  dipergunakan  keduanya  sekaligus. Demokrasi  bisa  dilihat    sebagai    satu perangkat    praktek    dan    prinsip    yang sudah  dilembagakan    dan    selanjutnya melindungi    kebebasan    itu    sendiri. Demokrasi    semestinya    melibatkan konsensus    di    dalamnya,    namun  secara minimal    persyaratan    demokrasi    terdiri dari:  pemerintahan  yang    dipilih    dari suara    mayoritas    dan    memerintah berdasarkan  persetujuan    masyarakat, keberadaan  pemilihan  umum yang  bebas dan    adil,    proteksi    terhadap    kaum minoritas  dan  hak  asasi  dasar manusia, persamaan    perlakuan    di    mata    hukum, proses  pengadilan dan pluralisme politik.. Artinya      demokrasi    tidak    hanya sekedar melibatkan kebebasan masyarakat dalam  sistem  politik,  akan  tetapi  lebih dari    itu    sampai    dengan    tata    cara melibatkan  rakyat  dalam demokrasi.
Partisipasi    politik    diawali  oleh adanya   artikulasi   kepentingan   dimana seorang      individu  mampu    mengontrol sumber    daya    politik    seperti    halnya seorang pemimpin   partai    politik   atau seorang dictator   militer.      Peran mereka sebagai aggregator politik
(penggalang/penyatu dukungan) akan
sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya (Almond, 1993).
Di  Indonesia,    partisipasi    politik masyarakat    masih    terfokus  pada penggunaan      saluran      penyaluran
aspirasi      politik      melalui  pemilihan umum.    Partai  politik  masih  dipandang memberikan  satu-satunya      wadah penampungan      aspirasi      politik ketimbang  sarana-sarana        penyaluran lainnya.    Sungguh  pun        demikian, masyarakat    Indonesia    telah    belajar banyak    dari    proses    demokrasi  yang diperkenalkan  sejak  tahun  1999,  yaitu pada  peridoe  transisi  pasca  runtuhnya Orde Baru. Upaya-upaya revitalasi demokrasi dalam hal memperluas keterlibatan  civil  society  menjadi  sebuah keniscayaan  sehingga  dapat  memastikan efek-efek  negative  demokratisasi  yang meluas.  Hal  ini  misalnya,  bahwa  proses penegakkan      demokrasi      di      Indonesia ternyata   membawa   efek samping  yang justru   membahayakan   kesatuan  bangsa. Situasi ini terjadi karena masa transisi dari rezim tidak demokratis menjadi demokrasi yang  sangat  meluas  yang  bisa  jadi mengarah  demokrasi  lain  (Gaffar,  1999).
Kebaranian mengeksperimentasikan Sistem  demokrasi  yang  meluas  dan konteks Indonesia sebagai ‘negara demokrasi  baru  harus  juga  diapresiasi sebagai  aspirasi  bersama  masyarakat Indonesia sekaligus sebagai agenda publik di  dalam  menata  kembali  kehidupan politik bangsa multikultural.
Sebagai catatan  akhir  bahwa inovasi  tata  kelola  ‘electoral  governance’ yang  mendorong  kerja  inovatif  untuk mengefektifkan kerja. Sebagai  contohnya, bagaimana lembaga penyelenggara pemilu membentuk  kelompok  volunteer/agen, mempraktikkan etos integritas, profesional dan  dengan  demikian  proses  pemilu benar-benar  mendekatkan    publik  dengan aspek  demokratis  (meluasnya  partisipasi publik).

## Tata Kelola Pemilu
Studi tentang penyelenggaran pemilu,  pemilu  dilaksanakan  dengan prinsip  jujur,  adil,  dan  bersih.  Dalam kaitan tersebut  maka perlu  diciptakan tata kelola  pemilu  yang  baik.  Tata  kelola
Pemilu  yang  baik  dapat  mengurangi kecurangan  dalam  Pemilu,  malpraktik, dan  manipulasi  suara.  Karena  itu,  Pemilu yang dilaksanakan dengan penuh kecurangan mempengaruhi tingkat kepuasan  masyarakat  sebagai  pemilih terhadap  demokrasi  elektoral  (Fortin- Ritterberger, 2017)
Oleh  karena  itu,  menghasilkan Pemilu  yang  berintegritas  dan  Pemilu yang  menerapkan  prinsip  tata  kelola pemilu  yang  baik  adalah  keniscayaan. Proses  ini  sangat  bergantung  pada penyelenggara  Pemilu  yang  independen dan  mandiri,  yaitu  Badan  Pengawasan Pemilu  (BAWASLU).  Profesionalisme Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yang  berintegritas  itu  dapat  diidentifikasi dari pelaksanaan tahapan awal pelaksanaan  Pemilu  serentak  tahun  2019. Jika  pada  tahapan  pendaftaran  partai politik saja sudah menimbulkan ketidakpuasan  dalam  proses  verifikasi, berarti  ada  persoalan  yang  belum  selesai dengan  pelaksanaan  prinsip  tata  kelola Pemilu yang baik.
Praktik  Pemilu  di  Indonesia  sudah dimulai dari tahapan awal, yaitu pendaftaran  partai  politik  peserta  Pemilu. Untuk  pendaftaran  tersebut  disyaratkan adanya  verifikasi  terhadap  partai  tersebut apakah  memenuhi  syarat  sebagai  partai politik.  Dari  pengamalan  selama  ini, hampir di setiap tahapan yang dilaksanakan menghasilkan sengketa administrasi.  Peserta  Pemilu  biasanya tidak  puas  dengan  kinerja  penyelenggara yang dianggap kurang profesional sehingga merugikan partai mereka.
Walaupun,  persoalan  gugatan  terhadap Pasal  173  UU  No.7/2017  ini  masih diagendakan untuk disidangkan di Mahkamah  Konstitusi,  paling  tidak  sudah ada  sengketa  administrasi mengenai masalah ini. Persoalan lain dalam pelaksanaan tahapan Pemilu yang dikhawatirkan akan memunculkan masalah  adalah  pengajuan  daftar  calon
anggota legislatif daerah dan penetapannya.
Aspek  lain  dari  verifikasi  yang juga menjadi salah satu indikator mewujudkan  Pemilu  berintegritas  ini adalah terbangunnya komitmen penyelenggaraan  Pemilu  di  antara  partai politik  dengan  Bawaslu  dan  stakeholder. Aspek  lain  yang  juga  perlu  menjadi perhatian  dalam  mewujudkan  Pemilu berintegritas  ini  adalah  aspek  aturan pemilu ( electoral law ).
Praktik  pemilu  dibedakan  menjadi
4 tipologi.
Pertama, Elektoral Observation .  Pada  bagian  ini,  stakeholder berupaya mengumpulkan informasi dalam pelaksanaan  pemilu  yang  mencakup seluruh  tahapan  pimilu  di  nasional maupun lokal. Kedua , Elektoral Monitoring, pengawasan  ini  memiliki otoritas  untuk  melaksanakan  pengamatan pemilu dan mengintervensi proses jika ada sesuatu yang menyimpang dan keluar dari norma  norma  pemilu. Ketiga, Elektoral Supervisory , ini merupakan lembaga yang dibentuk  negara,  dan  memiliki  tugas khusus  mengawasi  pemilu,  lembaga  ini juga memiliki kewenangan untuk menyatakan  kesahan  dan  keabsahan  dari tahapan  pemilu,  sejak  proses  persiapan sampai  proses  penetapan  hasil. Keempat ,
Elektoral  Asistenship, perbantuan  dalam pengawasan  monotoring  yang  melibatkan lembaga,  kelompok,  dan  individu  dalam pengawasan tahapan awal  yang dilakukan oleh  orang  orang  yang  terlibat  dalam proses  ini  disebut agency (Surbakti,
2008).
Konsep  tentang  individu  yang dikatakan sebagai ( agency ) yang memiliki peran untuk memproduksi dan mereproduksi  struktur  dalam  tatanan sosial  yang  mapan.  Jadi  agen  mampu untuk merubah dan mengahasilkan struktur-struktur baru jika tidak menemukan  kepuasan  dari  struktur  yang sudah  ada  sebelumnya.  Teori  strukturasi yang  memusatkan  perhatian  pada  praktik
sosial  yang  berulang  itu  pada  dasarnya adalah sebuah teori  yang menghubungkan antara  agen  dan  struktur  yang  berkarakter beda  atau  ‘dualitas’.    Namun  ia berpendirian  bahwa  tindakan  agen  itu dapat  dilihat  sebagai  perulangan.  Artinya aktivitas  bukanlah  dihasilkan  sekali  dan langsung  jadi  oleh  aktor  sosial,  tetapi secara  terus  menerus  mereka  ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu  juga  mereka  menyatakan  diri  bahwa mereka sendiri adalah sebagai ‘aktor’.
Struktur dinyatakan seperti hubungan  pengharapan,  kelompok  peran dan  norma-norma,  jaringan  komunikasi dan  institusi  sosial  dimana  keduanya berpengaruh  dan  dipengaruhi  oleh  aksi sosial.  Struktur  menfasilitasi  individu dengan aturan yang membimbing tindakan meraka.  Akan  tetapi,  tindakan  mereka juga  bertujuan  untuk  menciptakan  aturan- aturan  baru  dan  mereproduksi  yang  lama. Teori  strukturasi  memandang,  bahwa masyarakat  manusia  atau  sistem-sitem sosial,  terus  terang  tidak  akan  ada  tanpa agensi  manusia,  namun  bukan  berarti aktor-aktorlah  yang  menciptakan  sistem sosial,  aktor-aktor  mereproduksi  atau mengubahnya dengan jalan menata kembali  apa  yang  telah  ada  dalam kontinuitas praksis (Giddens, 2003).
Di  dalam  dan  melalui  aktivitas mereka,  agen  menciptakan  kondisi  yang memungkinkan  aktivitas  ini  berlangsung. Dengan demikian, aktivitas tidak dihasilkan  melalui  kesadaran  ataupun melalui  konstruksional  tentang  sebuah realitas,  dan  tidak  diciptakan  pula  oleh struktur sosial. Malahan dalam menyatakan  diri  mereka  sendiri  sebagai aktor,  orang  terlibat  dalam  praktik  sosial itulah  baik  kesadaran  maupun  struktur  itu diciptakan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan memperhatikan  kronologi  aktifitas  di setiap  tahapan  pemilu  yang  relevan
dengan  subyek,  selain  itu  penelitian  ini dilakukan  dengan  mendayagunakan  data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatoris dan dapat juga diketagorikan  sebagai  action  research (McIntyre,  2008)  di  mana  tim  penulis terlibat mengupayakan pelibatan masyarakat  di  dalam  pengawasan  pemilu partisipatif ini. Prosedur riset partisipatoris ini dalam penelitian kualitatif  dikenal  juga  prosedur  observasi partispatif  atau  participant  observation  di dalam  pengumpulan  dan  perolehan  data. Data-data  yang  berasal  interaksi  Bersama partisipan kegiatan (warga) yang merupakan  data  mentah  (raw  data) dianalisis  dan  diintrepretasikan.  Untuk menjawab  apakah  hasil  data  mentah  yang berasal  dari  interaksi  tersebut  sangat representative  dan  dapat  dipercaya  adalah dengan  memberikan  tambahan  interview yang  akurat  untuk  memberikan  double check di dalam menjustifikasi kesimpulan yang akan dibuat.
Mengikuti prosedur analisis kualitatif  yang  berbeda  dengan  kuantitatif di  dalam  mekanisme  interpretasi  dapat dilakukan  beberapa  tahapan  antara  lain bahwa  data  yang  mentah  dan  hasil transcript dapat secara manual diinterpretasikan. Begitu juga dengan data hasil  wawancara.  Untuk  menghasilkan objektifitas di dalam Analisa data kualitatif  juga  dapat  dilakukan  dengan membangun  consensus  demi  interpretasi yang  lebih  banyak  disepakati  orang.  Hal ini  juga  berguna  untuk  menghindari  bias di  dalam  membangun  argument  pokok (Marsh, 2002).

## PEMBAHASAN

## Peran Aktif Agen Pengawasan
Upaya  peningkatan  kualitas  demokrasi, kerja  pengawasan  pemilu  partisipatif  penting dilakukan  seluruh  lembaga  yang    dibentuk melalui konstitusi dan undang-undang bahkan organ-organ  masyarakat  serta  individu  perlu mengambil bagian di dalam upaya ini. Hal ini
serius  diupayakan  di  dalam  mewujudkan ‘pesta’ demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan demokratis (meluasnya partisipasi masyarakat).  Untuk  menghasilkan  pemilihan umum yang demokratis maka tidak lepas dari inovasi  dan  strategi  dalam  pengawasan  pada setiap proses penyelenggaraan pemilu. Strategi  dan  inovasi  pengawasan  yang diwujudkan  oleh  Bawaslu Kabupaten  Bangka Selatan melalui terbentuknya Agen Pengawasan  (agency)  yang  aktornya  adalah pemilih pemula. Keterlibatan masyarakat sipil dalam monitoring pemilu merupakan manifestasi dari keterlibatan aktif warganegara,  hal  ini  diungkapkan  juga  oleh ahli masyarakat sipil Larry Diamond:
“Kelompok-kelompok  yang  berusaha (secara  non  partisipan)  memperbaiki sistem politik dan menjadikan demokratis  (misalnya,  bekerja  untuk hak  asasi  manusia,  pendidikan  dan mobilisasi  pemilih,  monitoring  pemilu, dan pengungkapan praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan lainnya)”.
Meluasnya keterlibatan masyarakat  sipil  juga  ditopang  oleh beragam  pengala,an  empirik  di  dalam penyelenggaraan  pemilu  sejak  1999,  juga munculnya  pengawas  pemilu  independen sebagai respon demokratisasi di Indonesia. Ada banyak kelompok masyarakat  sipil  membentuk  lembaga pengawas  pemilu  dan  pemerintah  juga menganggap ini sebagai kerja pembangunan politik yang perlu mensinergikan  berbagai  lembaga,  lintas institusi  baik  dari  lembaga  pendidikan, ormas dan sebagainya. Pengalaman Bangka selatan menjadi menarik diperbincangkan.
Terbentuknya  Agen  Pengawasan dimulai  dari  kegaiatan  kelas  pengawasan pemilu  diseluruh  sekolah  menengah  atas (SMA)  di  Kecamatan  di  Kabupaten Bangka  Selatan.  Melalui  kelas  pemilu, agen pengawasan dibekali eduksasi pendidikan politik, lebih spesifik membicarakan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu,  mensosialisasikan  aturan  aturan
pengawasan,  dan  teknis  pengawasan partisipastif. Agen Pengawasan merupakan  bentuk  gerakan  pengawasan partisipatif  pemilu  yang  dibentuk  oleh Bawaslu  Kabupaten  Bangka  Selatan  dan berkoordinasi langsung ke Panitia Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  Kecamatan. Dengan  adanya  agen  pengawasan  dapat meningkatkan  partisipasi  pemilih  dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu,  khususnya  pemilih  pemula  yang terdaftar  sebagai  daftar  pemilih  tetap (DPT) di Kabupaten Bangka Selatan.
Agen Pengawasan partisipatif yang  bentuk  Bawaslu  Kabupaten  Bangka Selatan  berjumlah  lima  puluh  orang permasing  masing  Kecamatan.  Inisiator Bawaslu  membentuk  agen  pengawasan mengingat  keterbatasan  Bawaslu  yang tidak  semua  tahapan  pemilu  bisa  diawasi dan  dijangkau  oleh  Bawaslu.  Bangka Selatan  terkenal  dengan  Kabupaten  yang didalamnya  terdapat  dua  Kecamatan Kepulauan.  Tentu  tidak  cukup  jika  hanya mengandalkan  pengawas  pemilu  untuk mengawasi semua bentuk kecurangan dan pelanggaran. Selain luasnya wilayah  yang harus  diawasi,  keterbatasan  sumber  daya pengawas, dan besarnya intensitas pelanggaran pemilu yang terjadi sejak dari tahapan  awal  sampai  akhir,  hal  ini menegaskan  diperlukannya  kekuatan  dan dukungan  selain  instrumen  negara  untuk mengawal  proses  pemilu  berjalan  dengan adil dan jujur. Di sinilah posisi masyarakat  sipil  atau  warga  negara menjadi  urgen  di  mata  penyelenggara pemilu  baik  KPUD  maupun  Bawaslu. Dukungan lain  yang berasal  dari berbagai pemantau  pemilu  dan  pemilih  secara keseluruhan  yang  ada  di  Bangka  Selatan juga menjadi kontribusi yang penting.
Untuk  mempermudah  memahami skema  kerja  agen  pengawasan  dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

## Gambar 1 Struktur Agen Pengawasan
Sumber : Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, 2018.
Struktur  ini  bersifat  fleksibel dalam  beberapa  hal,  adanya  skema  kerja atau  koordinasi  ini  bersifat  fungsional. Pleno  menempati  posisi  di  atas  karena Pleno  yang  mengesahkan  pembentukan agen  di  dalam  pelibatan  masyarakat. Dalam  kesempatan  ini  pihak  bawaslu mengundang  elemen  masyaakat  sipil untuk  mewujudkan  pemilu  partisipatif yang berkelanjutan. Pelaksanaan ini dimulai  sejak  April  2018  dilakukan dengan melibatkan paswacam dan kepala- kepala  sekolah.  Sekolah  menjadi  penting untuk  upaya  pendidikan  politik  generasi muda/pemilih  muda.  Legalitas  pelibatan masyarakat  ditopang  oleh  keberadaan regulasi dalam UU No.7 Tahun 2017 Bab 17  448:1  yaitu  mengenai  perlunya Partisipasi masyarakat. Salah satu mekanisme normatifnya  adalah sosialisasi politik.  Pasca  sosialisasi  ternyata  banyak sekali  pelajar-pelajar  yang  statusnya
pemilih  pemula  yang  berdatangan  ke panwascam untuk menjadi agen pengawasan. Inovasi  pengawasan  partisipatif dikembangkan  oleh  Bawaslu  Bangka Selatan tersebut cukup efektif untuk dapat melakukan pengawasan maksimal termasuk  melaporkan  kepada  panwaslu Kecamatan  berbagai  macam  pelanggaran tahapan  pemilu. Pengawasan  pemilu sebagai kegiatan memeriksa, dapat diartikan  pula  sebagai  kegiatan  “melihat, mencermati,  dan  memperoleh”  laporan atau  bukti-bukti  yang  menjadi  indikasi awal  dugaan  pelanggaran  pemilu.  Pola kerja  partisipatif  di  Bangka  Selatan  di pemilu  sebelumnya  juga  menjadi  fondasi bagaimana  keberhasilan  penyelenggara pemilu  di  tingkat  lokal  mampu  merebut perhatian  dan  kesadaran  public  akan pentingnya menyelematkan pemilu sebagai  perwujudan  dari  peran  warga negara.
Beberapa tahapan di dalam keterlibatan masyarakat pemilih pemula di Bangka  Selatan  dapat  secara  sederhana ditunjukkan di dalam tabel berikut ini:
Tabel 1 Partisipasi Agen Pengawasan N o Tahapan Sub Tahapan Partisipsi Agen Pengawas Pemilu 1 Pemutahiran data pemilih Pra tahapan: Penguatan Kapasitas Agen Pengawas
a) Pencocoka n dan Penelitian - Memastikan apakah rumah agen dan tetangga agen sudah di coklit belum, dengan melaporkan kepada panwascam - Melakukan monitoring dan ppl terkait kinerja pantarlih spt: apakah tiap-tiap rumah warga
Pleno Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kecamatan Panwaslu Desa/ Kelurahan
Agen Pengawasan 7 kecamatan
Agen Pengawasan 7 kecamatan
yang sudah di coklit ditempeli stiker b) Pengumum an DPS - Melakukan monitoring bersama panwascam terkait pengumuman DPT - Melakukan pencermatan DPS bersama panwascam, terkait pemilih ganda, tms dll.
c) Pengumum an DPT Melakukan pendataan pemilih pemula di tiap-tiap sekolah yang bulan april 2019 nanti sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan mendata dan mengumpulkan KK pelajar dan diserahkan ke panwascam utuk di sampaikan ke PPK. Kampanye - Pra tahapan: Penguatan Kapasitas untuk agen terkait aturan main dalam kampanye - Rumah agen dijadikan tempat acara forum warga - Sebagai informasi awal terkait pelanggaran pemilu yang akan disampaikan ke panwascam III Pungut hitung Melekat bersama panwascam Sumber : Bawaslu Bangka Selatan, 2018.
Dari  catatan  tabel  ini  sesungguhnya formulasi  peran  agen  pengawasan  sudah cukup  maksimal  terlebih  juga  dalam pengalaman pelaksanaan sebelumnya. Untuk  agenda  2019,  agen-agen  pemilih pemula  ini  cukup  siap  untuk  membentuk forum  warga  di  dalam  sosialisasi  pemilu yang  berkualitas  baik  untuk  pencegahan maupun upaya membentuk upaya pemberdayaan masyarakat. Agen pengawasan  ini  juga  telah  mendikusikan upaya  membentuk  pengawasan  berbasis keluarga  dan  juga  dimulai  dari  upaya membangun pendidikan politik di lingkungan  sekolah  (pendidikan  politik sebaya).  Di  sini  menariknya,  ada  upaya kerja volunteer dari agen pengawasan ini di dalam peran pengawasan tahap awal pemilu yang juga mungkin akan dilanjutkan dalam tahapan  berikutnya  sebagaimana  formulasi peran di tabel di atas.
Antusias  agen  pengawasan  yang terlibat  dalam  pengawasan  partisipatif terlihat  dari  banyaknya  laporan  dugaan pelanggaran  yang  masuk  ke  Panwaslu Kecamatan. Sebagai tindak lanjut dari, agen pengawasan memperoleh hasil pengawasan, berupa: informasi awal potensi pelanggaran dan/atau  temuan  dugaan  pelanggaran;  serta laporan  masyarakat  yang  disampaikan secara  tidak  langsung  (dimana  laporan  ini dikategorikan sebagai informasi awal untuk pengawas  pemilu). Pengawasan  partisipatif Agen  Pengawasan  dikembangkan  untuk dikemudian  diterapkan  pada  Pileg  dan Pilpres 2019.
Menurut  hasil  wawancara  dengan Azhari selaku komisioner Bawaslu Kabupaten  Bangka  Selatan  mengatakan cara  kerja  agen  adalah  mereka  membantu mengawasi  setiap  tahapan  pemilu  yang sudah  maupun  sedang  berjalan  saat  ini seperti , pertama, pencoklitan, agen-agen ini melakukan  pengawasan  di  Kelurahan  dan Desa  se-Kecamatan  Toboali,  dari  hasil temuan mereka di minggu pertama pencoklitan masih banyak petugas
pemutakhiran  data  pemilih  (PPDP)  yang belum melakukan pemuktahiran data seperti di tempat pemungutan suara (TPS) 2 dan 4 desa Rindik belum melakukan pemuktahiran data sama sekali sama seperti di  TPS  4  dan  TPS  9  desa  Serdang. Kedua, pengumuman  daftar  pemilih  sementara (DPS), dari hasil pengawasan yang dilakukan  agen  pengawasan  ada  beberapa TPS  yang  mengumumkan  daftar  pemilih sementara  yang  sudah  lewat  dari  tanggal yang di tetapkan seperti di beberapa TPS di Kelurahan Teladan. (wawancara, 2 september 2018). Tabel II Temuan Pengawasan Agen Dalam Tahapan PILEG 2019 Tahapan Temuan Diterima Laporan Diterima Lanjutkan Bawaslu Tindak Lanjut Bawaslu Pemutakhiran Data pemilih 761 661 661 661 Verivikasi data parpol - - - - Verifikasi bacaleg - - - -
Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, 2018.
Data  diatas  menunjukan  bahwa pelanggaran pemilu dalam tahapan pilkada selalu ada. Kinerja agen tergambar dalam  tabel  diatas,  meskipun  demikian, tidak semua tahapan dapat diawasi, karena mereka hanya sebagai elektoral asistenship .  Sebagai  asistenship,  tidak semua  tahapan  pemilu  yang  diawasi  oleh agen  pengawasan.  Secara  lokus,  agen hanya dilibatkan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye,  dan  tahapan  pungut  hitung. Karena  tahapan  lain  diikat  dengan  aturan aturan Bawaslu yang tidak memungkinkan melibatkan masyarakat sipil.
Ketiga, ikut  serta  mensosialisasikan  serta mendata pemilih pemula khususnya pelajar  SMA  se-Kecamatan  Toboali, berkenan  dengan  yang  belum  memiliki  e- KTP  dan  yang  belum  terdaftar  sebagai pemilih. Keempat, ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat
umum  tentang  pelanggaran-pelanggaran pemilu  serta  bagaimana  menjadi  pemilih cerdas  dalam  rangkaian  acara  karnaval peringatan  HUT    RI    di  Kabupaten Bangka Selatan.

## SIMPULAN
Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat  yang ditunjukkan dengan  pelaksanaan  pemilu  yang  bersih, adil,  jujur  dapat  terwujud  dalam  proses pelaksanaan  pemilu  yang  didukung  oleh kerja-kerja  pemantauan  partisipatif  , keterlibatan  elemen  masyarakat  sipil  di dalam mengawasi agar dapat meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan dan  menekan  peluang  angka  kecurangan sejak  di  tahap  awal.  Pemantauan  pemilu yang  melibatkan  ratusan  pemilih  pemula yang  berbasis  kerelawanan  dan  edukasi merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi masyarakat (active citizenship).
Terobosan  atau  inovasi  Bawaslu  Bangka Selatan  membentuk  agen  pengawasan  di setiap  Kecamatan  di  Kabupaten  Bangka Selatan  terbukti  sangat  efektif  dalam beberapa  hal.  Pertama,  edukasi  bagi pemilih  pemula  dimana  pelaku  sendiri merupakan bagian dari agen yang mendapatkan  Pendidikan  politik  secara langsung. Kedua, kesadaran akan pentingnya kualitas penyelenggara pemilu di daerah semakin menunjukkan peningkatan. Ketiga, peluang-peluang dan upaya  mengantisipasi  adanya  kecurangan pemilu  yang  dapat  mencederai  proses demokrasi  di  Indonesia  dapat  ditekan sedemikian  rupa  sehingga  upaya  ini benar-benar  dapat  berkontribusi  di  dalam pembangunan demokrasi berbasis kewargaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond, G. (1993). The Study of Political Culture. In D. A. Berg-Schhlosse, Political Culture in Germany (p. 15). New York: St. MArtin's Press.
Diamond, L. a. (2003). Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace. London: Kumarian Press. Firmanzah. (2010). Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik. Jakarta: Erlangga. Fortin-Ritterberger, J. e. (2017). The Costof Electoral Fraud: Establishing the Link Between Electoral Integerity, Winninng an Election, and Satisfication with Democracy. Hournal of Elections Public Opinion and Parties 27 (3) , 350-368. Gaffar, A. (1999). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Giddens, A. (2003). The Costitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial. Pasuruan: Pedati. Marsh, D. a. (2002). Theory and Methods in Political Science. New York: Palgave McMillan. McIntyre, A. (2008). Participatory Action Research: Qualitative Research Methods Series 52. New York: Sage University Press. Priyambudi, S. (2009). Deepening Democracy In Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada). Singapore: ISEAS Publishing. Surbakti, R. d. (2008). Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia. Suswantoro, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Jakarta: Erlangga.