## KONTESTASI AKTOR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DI WILAYAH PEMBANGUNAN REKLAMASI TELUK JAKARTA
Eva Royandi

## Ricardus Keiya
(Institut Pertanian Bogor, e.royandi@yahoo.co.id )

## Abstract
This study discusses the locations that feel the impact of the North Coast Jakarta reclamation. The reclamation results that are seen are like reclamation in the eastern part of the luxurious Pantai Mutiara residential area, reclamation in the western part of Pantai Indah Kapuk and the construction of the Muara Angke port as access to public crossing. Using library research, this study found that the presence  of  this  reclamation  had  an  effect on the  socio-economic  conditions  of the  people  of  Muara Angke, which most people work as fishermen and other fisheries business actors such as seafood traders and processors. This study recommends that processing natural fisheries resources is an important effort in maintaining sustainability of resources (sustainability). Thus not only the current generation enjoys a wealth of resources, but future generations will feel the same.

## Keywords: Development Sociology; Power Relations; Social Actor; Jakarta Bay

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  lokasi  yang  merasakan  dampak  reklamasi Pantai  Utara  Jakarta.  Hasil  reklamasi  yang  terlihat  yaitu  seperti  reklamasi  di  bagian timur kawasan hunian mewah Pantai Mutiara, reklamasi di bagian barat Pantai Indah Kapuk  serta  dibangunnya  pelabuhan  Muara  Angke  sebagai  akses  penyebrangan masyarakat  umum.  Dengan  menggunakan  studi  kepustakaan,  kajian  ini  mendapati bahwa  kehadiran  reklamasi  ini  berpengaruh  terhadap  kondisi  sosial-ekonomi masyarakat Muara Angke, yang kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya seperti pedagang dan pengolah hasil laut. Kajian ini merekomendasikan  bahwa  pengolahan  sumber  daya  alam  perikanan  ( fisheries management )  merupakan  upaya  penting  dalam  menjaga  kesinambungan  sumber  daya ( sustainability ). Dengan demikian tidak saja generasi sekarang yang menikmati kekayaan sumber daya, tetapi generasi mendatang pun akan merasakan hal yang sama.
Kata Kunci: Sosiologi Pembangunan; Relasi Kuasa; Aktor Sosial; Teluk Jakarta

## A. PENDAHULUAN
Wilayah  Indonesia  memiliki  garis  pantai  sepanjang  99.093  KM ² ,  terpanjang setelah Kanada, jika dilakukan pemetaan yang lebih detail, maka garis pantai Indonesia bisa  bertambah  sampai  lebih  dari  100.000  km ² ,  dengan ¾ wilayahnya  merupakan wilayah laut dan pesisir (Kardono, 2015). Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya  dan  beragam  sumber  daya  alamnya  telah  dimanfaatkan  oleh bangsa  Indonesia sebagai  salah  satu  sumber  bahan  makanan  utama,  khususnya  protein  hewani,  sejak berabad-abad  lamanya.  Selain  menyediakan  berbagai  sumber  daya  tersebut,  wilayah pesisir  dan  lautan  Indonesia  juga  memiliki  fungsi  lain,  seperti  transportasi  dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agro industri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah (Dahuri, 2000).
Pada dasarnya, patut untuk kita bangga ketika Indonesia memiliki asset yang begitu  melimpah. Garis pantai yang sangat panjang sekaligus wilayah pesisirnya, begitu pula dengan kepelbagaian hayati dan mineral (Anwar, R. K., Rusmana, A., & Rahman, M. T., 2018). Namun semua itu akan menjadi malapetaka bagi masyarakat Indonesia, jika tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Dewasa ini, ketika persoalan agraria (dalam arti  luas)  menjadi  isu  penting,  maka  mulai-lah  muncul  kesadaran  akan  pentingnnya pembangunan  yang  lebih  memfokuskan  pada  kelautan  dan  pesisir.  Kehadiran Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)  serta  Kementrian  Kemaritiman, diharapkan  dapat  berperan  aktif  dalam  memajukan  pembangunan  baik  pada insfraktukrur dan sumber daya masyakatnya.
Sektor  kelautan  dan  perikanan  perlu  menjadi  salah  satu  fokus  kebijakan kemaritiman  pemerintah.  Selain  itu,  penting  sebagai  gambaran  umum  untuk menganalisis  kehidupan  masyarakat  nelayan  dalam  menyusun  kebijakan  di  sektor
kemaritiman. Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013, diketahui bahwa hanya 2,2 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan. Jumlahnya sekitar 1,4 juta kepala rumah tangga nelayan. Sementara  secara  keseluruhan  jumlah  masyarakat nelayan  di  Indonesia  diperkirakan sebnyak  2,17  juta  (Harmadi  dalam Kompas 2014).  Makna  dibalik  jumlah  nelayan,
Nelayan masih terjebak dalam perangkat kemiskinan, mereka tidak memiliki akses yang memadai  terhadap  pendidikan  dan  kesehatan.  Mereka  juga  kesulitan  mendapatkan akses kredit karena sebagain besar bank beranggapan bahwa pinjaman bagi nelayan dapat beresiko tinggi. Penyebab keberlanjutan kemiskinan masyarakat nelayan adalah banyaknya  pembangunan-pembangunan  yang  hanya  mementingkan  tanpa memperhatikan  lingkungan.  Akhirnya  berdampak  terhadap  masyarakat  kecil  yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya pesisir.
Program pembangunan perikanan, kelautan dan pesisir, ketika itu juga muncul beberapa  beberapa  isu  tak  sedap  seputar  kegagalan  pemertintah  dalam  mengatur program  pembangunan,  sehingga  kemudian  memicu  terjadinya  konflik.  Beberapa faktor yang mendukung terjadinya konlik menurut Soekanto (1995) dalam Satria (2015) adalah perbedaan individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial.  Satria  (2015),  mengatakan  bahwa  konflik  akan  terjadi  apabila  masing-masing pihak tidak bisa menerima atau menghormati prinsip atau sistem nilai yang di miliki oleh  pihak  lain  sehingga  muncul  keinginan  untuk  mengubah  sistem  nilai  tersebut. Sebagai  contoh  revolusi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  negara  karena  memiliki perbedaan pandangan antara beberapa pihak. Revolusi bisa ditandai dengan ancaman- ancaman  dan  tindakan-tindakan  yang  dapat  menghancurkan  pihak  lawan  (Rahman, 2018).
Konflik nelayan kecil dan nelayan besar adalah soal perebutan akses sumber daya antara masyarakat lokal dan pebisnis. Semua pihak memiliki kepentingan masing- masing.  Nelayan  kecil  mengakses  laut  karena  persolan  perut.  Hal  ini  lah  yang kemudiaan memicu terjadinya konflik antara  kepentingan pebisnis dan nelayan dalam mengakses  laut  karena  pihak-pihak  tersebut  memiliki  perbedaan-perbedaan  yang berbeda.  Konflik  teluk Jakarta yang hingga saat ini masih belum selesai, merupakan cerminan  dari  serangkaian  panjang  politik  kepentingan  yang  dimainkan  oleh  aktor- aktor  berkepntingan. Konflik Teluk Jakarta merupakan konnfilik akibat diadakannya reklamasi.
Sektor kelautan dan perikanan sering menimbulkan terjadinya konflik, sebagai konsekuensi  laut  sebagai  sumber  daya  yang  bersifat open  acces yang  mengakibatkan terbukanya ruang untuk perbedaan kepentingan (Annisa 2009). Sifat open acess tersebut tidak lepas pemahama bahwa sumber daya alam adalah bersifat milik bersama ( common pool  resource ),  sehingga  mendorong  semua  pihak  untuk  memanfaatkan  sumber  daya termasuk  sumber  daya  perairan  laut. Open  acces adalah  tidak  adanya  pihak  yang bertanggungjwab dalam pemeliharaan kelestarian sumber daya (Priyatna 2013). Apabila terjadi  Sumber  daya  alam  yang  terbatas  jumlahnya  dan  dikuasai  oleh  semua  orang dalam  pemanfaatannya,  dimana  setiap  individu  memiliki  rasionalitas  memanfaatkan sumber  daya  alam  secara  terus-menerus,  sehingga  dapat  menimbulkan  akibat berkurangnya  sumber  daya  alam  dan  setiap  orang  akan  merugi  inilah  yang  disebut ( tragedy of the common ) (Hardin 1968). Solusi dalam mencegah terjadinya “ tragedy of the commons ”  yaitu; Pertama, pengelolaan  sumber  daya  berada  pada  kepemilikan  swasta ( private proverty ). Kedua, tetap menjadikan sumber daya alam sebagai barang milik publik ( public  property ).  Tetapi,  dengan  adanya  pengaturan  dan  mengalokasikan  hak-hak
tertentu untuk memasukinya, baik pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam tersebut (Hardin 1968). Akan tetapi, ketika hak-hak penguasaan sumber alam sudah ada dan semakin jelas, permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan sumber daya alam masih terjadi dan belum dapat di atasi.
Masalah  ekologi  tersebut  bukanlah  masalah  teknis,  tetapi  lebih  merupakan akibat dari tatanan politik dan ekonomi yang ada serta proses politik dari aktor-aktor yang  berkepentingan.  Inilah  yang  disebut  Bryant  dan  Bailey  (1997)  sebagai  bentuk “politicised environment” (Satria 2015). Aktor yang dominan umumnya adalah negara dan swasta  besar,  sehingga  sumber  daya  yang  melimpah  dan  berbagai  konsep pembangunan  di  berbagai  daerah  termasuk  pembangunan  reklamasi  Teluk  Jakarta, telah  mengakibatkan  adanya  ketidak  merataan  di  antara  aktor  yang  berkepentingan terhadap  sumber  daya  pesisir.  Akibatnya, masyarakat  kecil  kehilangan  sumber  mata pencahariannya. Pertanyaanya adalah pihak manakah yang mengalami kerugian paling buruk, siapa kah yang salah, apakah nelayan, ataukah pemerintah? Ataukah mungkin ada yang salah dalam  kebijakan?  Karena  seringkali  politisasi  itu  berasal  dari  kebijakan  yang  salah (Rahman, MT, Sulthonie, AA, Solihin, S., 2018).
Permasalahan  disini  akan  difokuskan  pada  aspek  perubahan  sosial-ekonomi masyarakat  pesisir  akibat  pembangunan  pelabuhan  Muara  Angke  yang  merupakan salah satu bagian dari kebijakan reklamasi Pantai Utara Jakarta, dampak sosial-ekonomi mulai muncul ketika terdapat aktivitas : proyek, program atau kebijaksanaan yang akan diterapkan pada suatu masyarakat. Bentuk intervensi ini mempengaruhi keseimbangan pada  suatu  sistem  (masyarakat).  Pengaruh  yang  ditimbulkan  bisa  bersifat  positif, ataupun negatif. Perubahan yang dimaksud adalah beralihnya keadaan sosial-ekonomi masyarakat ketika sebelum adanya reklamasi hingga setelah reklamasi. Kemudian yang
dimaksud  dengan  masyarakat  pada  penelitian  ini  adalah  masyarakat  pesisir  yang mencari  nafkah  di  sekitar  wilayah  penelitian,  antara  lain  nelayan,  pedagang  dan pengolah ikan, pedagang dan pengolah kerang, dan mata pencaharian non perikanan. Sedangkan,  aspek  sosial-ekonomi  difokuskan  pada  aspek-aspek  yang  dapat  diukur (tangible),  seperti  pengalaman  usaha,  jumlah  anggota  keluarga,  tingkat  pendidikan, kondisi  dan  fasilitas  perumahan,  mata  pencaharian,  pendapatan  rumah  tangga  dan pengeluaran rumah tangga.

## B. TINJAUAN TEORI
Istilah  reklamasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai pengurukan  (tanah),  atau  juga  usaha  memperluas  pertanian  (tanah)  atau  dengan memanfaatkan  daerah  yang  sebelumnya  tidak  bermanfaat  menjaddi  bermanfaat. Menurut Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan  pulau-pulau  kecil,  mengungkapkan  bahwa  reklamasi  adalah  kegiatan  yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditnjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan dalahan atau drainase. Pengertian ini sejalan dengan Paeraturan Mentri Pekerjaan Umum no. 40/PRT/M/2007  mengenai  Pedoman  Perencanaan  Tata  ruang  Kawasan  Reklamasi Pantai.  Reklamasi  adalah  usaha  pembentukan  lahan  baru  dengan  cara  pengurugan, pengeringan  lahan  atau  drainase  dalam  rangka  meningkatkan  manfaat  sumber  daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Seddangkan reklamasi pantai  dapat  diartikan  sebagai  usaha  pemebentukan  lahan  baru  baik  yang  menyatu dengan  wilayah  pantai  ataupun yang  terpisah  dari panatai  dengan  cara pengurugan, pengeringan  lahan  atau  dranase  dalam  rangka  meningkatkan  manfaat  sumber  daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.
Perubahan  pantai  dan  dampak  akibat  adanya  reklamasi  tidak  hanya  bersfat lokal. Reklamasi memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir  dan  laut. Dampak  positif yaitu;  sesuai  dengan tujuan  diadakannya  reklamasi, seperti  menghidupakan  kembali  transfortasi  air,  membuka  peluang  pembangunan wilayah  pesisir,  meningkatkan  pariwisata  bahari,  serta  meningkatkan  pendapatan daerah. Kegiatan reklamasi dapat meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir,  mengurangi  lahan  yang  dianggap  kurang  produktif,  penambahan  wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan dan penyerapan tenaga kerja (Mustaqim 2015).
Terjadinya kondisi “tragedy of the common” didorong oleh kondisi sumber daya perikanan  yang  bersifat  milik  bersama  ( common  pool  resources ).  Status  ‘milik  bersama’ tersebut memiliki konsekuensi terhadap akses bagi pengelolaanya. Konsekuensi akses pengelolaan  tersebut  dapat  bersifat  ekslusif  bagi  kelompok  tertentu  atau  seringkali bersifat open  acces (Rahman,  2018).  Permasalahan  yang  kemudian  muncul  akibat pengelolaan bersifat open access adalah tidak adanya pihak yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan kelestarian sumber daya (Fatriyandi et al 2013).  Menurut Hardin (1968) mengatakan bahwa sumber daya alam milik bersama dimana memiliki akses yang bebas dan tidak diatur akan mengakibatkan terjadinya tragedi untuk semua masyarakat ( tragedy of the commons ). Tragedi tersebut terjadi, karena pemanfaatan mengeksploitasi sumber daya alam sampai kepada titik maksimal, akhirnya menimbulkan terjadinya kerusakan dan akibatnya terjadi tragedi tersebut. untuk mencegah terjadinya sumber daya bersama atau  bebas  akses  tanpa  adanya  aturan,  menurut  Hardin  (1968)  mengatakan  bahwa untuk  mencegahnya  harus  ada  pengaturan  yang  sifatnya  memaksa  dan  dapat
menumbuhkan  rasa  tanggungjawab.  Pengaturan  yang  memaksa  disini  maksudnya adalah pengaturan yang disepakati bersama dalam memanfaatkan sumber daya.
Sumber  daya  alam  tidak  dapat  lepas  dengan  permasalahan  cara  masyarakat dalam  mendapatkan  akses.  akses  masyarakat  terhadap  sumber  daya  alam  haruslah dipandang sebagai kesatuan dalam sistem kepemilikan sumber daya yang ada didalam masyarakat.  sistem  hak  kepemilikan  sumber  daya  seringkali  diartikan  sebagai mekanisme  sosial  yang  memberikan  wewenang  dan  dapat  mengikat  individu  dalam masyarakat dengan kepemilikan kewenangannya (Bromley 1991). Bromley dalam Satria (2009)  mengatakan  terdapat  empat  rezim  kepemilikan  sumber  daya  yaitu; pertama,
Akses terbuka ( open acces ) dimana dalam rezim sumber daya akses terbuka, tidak ada pengaturan  tentang  apa,  kapan,  dimana,  siapa,  dan  bagaimana  sumber  daya  alam dimanfaatkan. Kedua, kepemilikan negara ( state property ), dimana rezim negara berada di tingkat  daerah  hingga  pusat.  Intervensi  pemerintah  adalah  dalam  pengaturan pengelolaan sumber daya yang bertujuan untuk tujuan alokasi, keadilan dan stabilitas yang bersifat formal. Ketiga, rezim swasta, baik individual maupun korporasi, biasanya dalam bentuk hak kepemilikan yang bersifat temporal (jangka waktu tertentu) karena izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemerintah. Keempat, rezim komunal/masyarakat ( communal property ). Biasanya bersifat aturan turun temurun, lokal, dan spesifik. Aturan- aturan pengelolaan biasanya tertulis dan tidak tertulis.
Pengertian  akses  sebagai bundle dan  jaring  kekuasaan  yang  memungkinkan aktor  mendapatkan,  mengendalikan,  dan  memelihara  akses.    Akses  dapat  diartikan sebagai  suatu  kemampuan  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  sesuatu.  Misalnya mendapatkan keuntungan dari objek material, metrial, orang lain, lembaga, dan simbol. Pemahaman  teori  akses  ini  berbeda  dengan  pemahman  akses  konvensional
sebagaimana  yang  dikaji  dalam property  right. Toeri  akses  lebih  fokus  kepada kemampuan dibandingkan kepada hak. Selin itu, permasalahan akses dapat diketahui dalam berbagai tatanan hubungan sosial yang lebih luas ( bundle of powers ), sehingga aktor mampu memperoleh keuntungan dari sumber daya tanpa ada tidaknya hubungan hak menguasai  ( bundle  of  right )  (Ribot  dan  Peluso  2003).. Akses  dalam  pemahaman teori Ribot dan Peluso menekankan atas kesatuan kekuasaan ( bundle of powers ). Kekuasaan tersebut  dapat  terbentuk melalui  beberapa  unsur  seperti  unsur  kultural,  materi,  dan ekonomi politik.
Metode analisis akses yang disanrankan Ribot dan Peluso adalah suatu proses untuk  mengidentifikasi  dan  memetakan  mekanismes  perolehan,  pemeliharaan  dan pengendalian  akses.  Menurut  Ribot  dan  Peluso  (2003)  analisis  akses  melibatkan beberapa hal yaitu: Pertama, mengidentifikasi dan memetakan aliran keuntungan dari kepentingan masing-masing aktor. Kedua, mengidentifikasi mekanisme dimana aktor yang berbeda melibatkan perolehan, kontrol, dan pemeliharaan aliran keuntungan dan distribusinya. Ketiga, analisis  hubungan  kekuasaan  yang  mendasari  mekanisme  akses yang institusi-institusi dimana keuntungan diperoleh.
Ostrom (1990) meletakan dasar analisis kekuasaan terhadap akses sumber daya melalui  pendekatan  hak  kepemilikan  ( property  right ),  sehingga  penekanan  kekuasaan akses terhadap sumber daya alam adalah berdasarkan kepemilikan. Selanjutnya, arena kekuasaan  terhadap  sumber  daya  dapat  ditentukan oleh  ( bundle of  power ).  Kekuasaan yang  ada  pada  aktor  bisa  dimanfaatkan  untuk  memengaruhi  kemampuan  seseorang dalam mengambil keuntungan atau akses terhadap sumber daya.
Asumsi  Relasi  kuasa  Ostrom  ditentukan  oleh  legitimasi:  seperti  hak kepemilikan menentukan kuasa aktor dan kuasa aktor bekerja tergantung kepada tipe-
tipe property right yang dimilikinya. Berbeda dengan Ostrom, dimana Asumsi relasi kuasa Ribot dan Peluso adalah relasi kuasa terjadi tidak hanya ditentukan oleh seperangkat hak;  seperti  adanya  kemampuan  aktor  dalam  jejaring  kekuasaan  aktor  dalam menentukan  akses  dan  kuasa  dominasi  dimana  kuasa  aktor  dapat  dijalankan  dalam berbagai strategi seperti lobi politik dan materi. Selain itu, gambaran relasi kekuasaan pada  masyarakat  nelayan  tidak  bisa  lepas  dari  ciri  umum  struktur  sosial  masyarakat pesisir dimana umumnya berccirikan ikatan patron-klien.
Terjadinya  konflik  yang  diakibatkan  oleh  relasi  kekuasaan  yang  tidak  setara dalam  pemanfaatan  sumber  daya  perairan  laut,  yang  tercermin  dalam  berbagai kebijakan  pemerintah.    Bryant  (1998),  memahami  hubungan  kekuasaan  yang  tidak setara merupakan dampak dari politisasi lingkungan ( politicized environment ). Perhatian Bryant dan Bailey (1997) tertuju kepada aktor-aktor, aktor-aktor tersebut yaitu; negara, pengusaha, institusi multilateral, NGO, dan masyarakat.  Relasi kekuasaan di antara aktor dapat dieksplorasi mulai dari posisi, peran, kepentingan, dan berbagai tindakan yang dilakukan oleh aktor yang berbeda.
Tindakan-tindakan  aktor  tersebut  berkaitan  dengan  akses  yang  dimiliki  oleh setiap aktor. Akses sebagai kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu, termasuk obyek material, orang, kelembagaan, dan simbol (Ribot dan Peluso 2003). Kemampuan tersebut terkait dengan kekuatan atau kekuasaan. Kekuasaan melekat dan dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, proses dan relasi sosial, dimana penguasaan teknologi,  modal,  pasar,  tenaga  kerja  dan  peluang  tenaga  kerja,  pengetahuan, kewenangan,  identitas  sosial  dan  relasi  sosial  ( bundle  of  power )  akan  mempengaruhi tingkat akses terhadap sumber daya alam (Ribot dan Peluso 2003). Artinya, semakin
besar kekuasaan yang dimiliki oleh aktor, maka akan semakin besar aksesnya terhadap sumber daya peraran laut termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

## C. METODE
Analisis  mengenai  perspektif  ekologi  politik  dalam  memahami  kemiskinan nelayan kecil karena akibat adanya pembangunan reklamasi di Pantai Utara Jakarta atau teluk Jakarta ini adalah analisis kualitatif. Kemudian, dalam hal sumber data, analisis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan pada berbagai sumber, seperti  jurnal,  buku,  tesis,  disertasi,  dan  Koran  (media  massa  cetak).  Lokasi  yang menjadi  analisis  penelitian  adalah  seluruh  wilayah  Pantai  Utara  Jakarta  yang mendapatkan dampak dari adanya pembangunan reklamasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pantai Utara Jakarta dan Analisis Aktor
Wilayah  Teluk  Jakarta  meliputi  daerah  pesisir  Jakarta  dan  Perairan  Teluk Jakarta yang dibatasi oleh Tanjung Pasir di sebelah Barat (6°00,96’ LS/106°47,76’ BT) dan  semenanjung  Muara  Gembong  di  bagian  Timur  (5°56,48’  LS/107°01,93’  BT). Wilayah ini merupakan teluk yang dangkal dengan profil kedalaman 5 meter terpisah jarak 1 km dari pantai, kemudian kontur kedalaman 10 meter pada jarak 3 km dari pantai. Luas keseluruhan perairan Teluk Jakarta adalah 514 km ² , dengan panjang garis pantai  sekitar  72  km.  Teluk  Jakarta  ini  telah  mengalami  perubahan  akibat pembangunan  pesisir  yang  sangat  signifikan  dalam  kurun  waktu  beberapa  dekade terakhir ini, dan masih banyak lagi sejumlah proyek pembangunan yang akan diusulkan maupun tengah sedang berlangsung yang bakal memberikan dampak serius.
Jakarta yang merupakan ibu kota negara kondisinya sangat padat dengan luas daratan yang terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi pembangunan
serta perluasan kawasan Jakarta maka pilihan yang tidak bisa dihindari adalah kegiatan reklamasi Teluk Jakarta. Selain untuk mengatasi keterbatasan lahan tersebut, kegiatan reklamasi  pantai  ini  juga  akan  dapat  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam penataan ulang dan dapat memberikan karakter tersendiri terhadap Kawasan Pantai Ancol dalam rangka pembangunan Jakarta Water Front City .
Salah  satu  kegiatan  yang  paling  merasakan  dampak  akibat  adanya  reklamasi Teluk Jakarta adalah kegiatan perikanan. Populasi penduduk yang bekerja di bidang perikanan di Jakarta pada tahun 2009 adalah 2.366 pemilik perahu dan 16.581 buruh. Berdasarkan  status  penduduk  di  Jakarta  terdapat  10.268  nelayan  tetap  dan  8.678 nelayan  pendatang.  Populasi  nelayan  yang  tinggi  telah  mengakibatkan  fasilitas  dan infrastruktur yang tersedia tidak mencukupi termasuk perumahan bagi para nelayan, sehingga  sisi  kanal-kanal  untuk  perbaikan  kapal  telah  digunakan  juga  untuk pemukiman. Aktifitas perikanan saat ini didominasi oleh mini purse seine (payang), purse seine ,  jaring  rampus,  jaring  insang,  bagan  dan  perangkap  (bubu).  Ikan  yang menjadi target penangkapan diantaranya ikan baronang, kerapu, belanak, julung-julung, cendro dan sebagainya. Selain jenis ikan, kerang hijau merupakan salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan di perairan pesisir Utara Jakarta.
Wilayah  Teluk  Jakarta  meliputi  daerah  pesisir  Jakarta  dan  Perairan  Teluk Jakarta yang dibatasi oleh Tanjung Pasir di sebelah Barat (6°00,96’ LS/106°47,76’ BT) dan  semenanjung  Muara  Gembong  di  bagian  Timur  (5°56,48’  LS/107°01,93’  BT). Wilayah ini merupakan teluk yang dangkal dengan profil kedalaman 5 meter terpisah jarak 1 km dari pantai, kemudian kontur kedalaman 10 meter pada jarak 3 km dari pantai. Luas keseluruhan perairan Teluk Jakarta adalah 514 km ² , dengan panjang garis pantai  sekitar  72  km.  Teluk  Jakarta  ini  telah  mengalami  perubahan  akibat
pembangunan  pesisir  yang  sangat  signifikan  dalam  kurun  waktu  beberapa  dekade terakhir ini, dan masih banyak lagi sejumlah proyek pembangunan yang akan diusulkan maupun tengah sedang berlangsung yang bakal memberikan dampak serius.
Selama  satu  dasawarsa  terakhir,  wacana  reklamasi  Teluk  Jakarta  semakin kencang. Berbagai kebijakan pemerintah muncul, ada yang melarang, tetapi tak jarang melegalkan  reklamasi.  Belakangan,  wacana  tersebut  menguat,  dihadirkan  dengan mengusung tujuan mulia menambah luasan Jakarta sebagai antisipasi perkembangan ibu kota negara. Reklamasi bukan hal baru bagi Jakarta. Kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan pengurukan dan pengeringan lahan atau drainase tersebut sudah mulai dilakukan sejak 1980-an.
PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan.  Daerah  baru  yang  terbentuk  digunakan  untuk  permukiman  mewah Pantai  Mutiara.  Dalam  catatan  pemberitaan  Kompas,  PT  Pembangunan  Jaya melakukan  reklamasi  kawasan  Ancol  sisi  utara  untuk  kawasan  industri  dan  rekreasi sekitar  tahun  1981.  Sepuluh  tahun  kemudian,  giliran  hutan  bakau  Kapuk  yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang sekarang dikenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, menyusul reklamasi yang digunakan untuk industri, yakni Kawasan Berikat Marunda (Kompas 11/11/2015).
Kegiatan reklamasi di empat lokasi tersebut sudah menimbulkan perdebatan. Sejumlah  pihak  menuduh  reklamasi  Pantai  Pluit  mengganggu  sistem  PLTU  Muara Karang. Diduga, ini terjadi akibat adanya perubahan pola arus laut di areal reklamasi Pantai  Mutiara  yang berdampak  terhadap  mekanisme  arus pendinginan  PLTU.  Tak hanya itu, tenggelamnya sejumlah pulau di perairan Kepulauan Seribu diduga akibat dari  pengambilan  pasir  laut  untuk  menimbun  arealreklamasi  Ancol.  Akan  tetapi,
dampak negatif tersebut tidak diperhatikan. Upaya reklamasi dipilih untuk menambah luas daratan ibu kota negara.
Wiyogo  Atmodarminto,  Gubernur  DKI  Jakarta  waktu  itu,  menyatakan reklamasi  ke  utara  Jakarta  dipilih  karena  perluasan  ke  arah  selatan  sudah  tidak memungkinkan  lagi.  Rencana  reklamasi  seluas  2.700  hektar  tersebut  pertama  kali dipaparkan  di  hadapan  Presiden  Soeharto,  Maret  1995.  Selain  untuk  mengatasi kelangkaan  lahan  di  Jakarta,  proyek  reklamasi  juga  untuk  mengembangkan  wilayah Jakarta  Utara  yang  tertinggal  dibandingkan  empat  wilayah  lain.  Untuk  memuluskan rencana  tersebut,  disahkan  Keputusan  Presiden  Nomor  52  Tahun  1995  tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.
Rencana reklamasi sudah dimulai sejak lama dan pada era Soeharto. Pernyataan tersebut, didukung dengan diterbitkannya aturan-aturan yaitu; pertama , pada tahun 1995 menerbitkan aturan; Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Selain itu, Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Kedua , tahun 1996 telah terbit aturan;
SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 1090 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendali Reklamasi Pantura Jakarta. Ketiga , pada tahun 1997 dimana telah terbit aturan; Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai Utara.

## 1. Analisis Aktor Pemerintah
Pengembangan reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta, terkait dengan upaya mewujudkan cita-cita Jakarta sebagai kota jasa berskala international. Adanya aturan- aturan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  reklamasi,  menandakan  bahwa, pelaksanaan reklamasi di kawasan Pantai Utara Jakarta telah memiliki payung hukum.
Akan tetapi, pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta tidaklah mudah mengingat karakteristik pengembangannya yang membutuhkan modal yang sangat besar. Adanya bentuk  keterbatasan  tersebut,  maka  pihak  pemerintah  provinsi  DKI  Jkarta  bekerja sama dengan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mewudujkan rencana reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta.
Peran  pemerintah  dalam  pembangunan  reklamasi  teluk  Jakarta,  sangat mempengaruhi  berbagai  pembangunan  yang  berkaitan  dengan  reklamasi.  Melalui kebijakan pemerintah pembangunan tersebut dapat dikendalikan melalui pihak swasta. Kebijakan-kebijakan pemerintah sejak masa orde baru sampai masa reformasi masih belum terlaksana, penyebabnya pemerintah dengan berbagai aturannya, masih belum mampu meyakinkan masyarakat nelayan yang sangat ketergantungan terhadap sumber daya alam. Selain itu, isu kerusakan lingkungan semakin ramai diperdebatkan, karena isu  tersebut  berkaitan  dengan  keberlanjutan  sumber  daya.  Apabila,  keberlanjutan sumber  daya  perairan  laut  terganggu  dan  mengalami  kerusakan,  maka  yang  akan mengalami kerugian semua oarang termasuk pemerintah dan pihak swasta.

## 2. Analisis Aktor Swasta
Sejak tahun 1997 telah banyak dokumen kerja sama yang dtandatangani anatara pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  pihak  swasta  yang  berniat  melaksanakan reklamasi kawasan panatai Uatara Jakarta seperti PT Kapuk Naga Indah, PT Jakarta Prepertindo,  Pt  Muara  Wisesa  Samudra,  Pt  Bhakti  Bangun  Eramulia,  PT  Taman Harapan Indah, PT Ismac, PT Pembangunan Jaya Ancol, Pt Jaladri Kartika Paksi, PT Manggala Krida Yudha, dan PT Pelindo II. Dokumen kerja sama tersebut meliputi berbagai bentuk seperti Nota Kesepahaman (MoU), Development Agreement (DA), maupun Perjanjian Kerja sama (PKS) (Indraka). Faktanya kegiatan reklamasi Kawasan
Pantai Utara Jakarta tidak terwujud sesuai harapan. Hanya PT Taman Harapan Indah (pantai mutiara) yang telak melaksankan reklamasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum  terwujudnya  reklamasi  menurut  Budiharjo  dalam  (Indraka  2012)  yaitu: terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang menyebabkan berbagai biaya produksi, Badan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta kurang mampu mendorong pihak swasta yang telah memiliki dokumen kerjasama pengembangan dengan Provinsi DKI Jakrta, serta belum adanya aturan main yang jelas dan tegas untuk mengendalikan kerja sama dengan pihak swasta.

## 3. Analisis Aktor LSM
Proyek reklamasi 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta yang menuai pro dan kontra,  sehingga  tidak  bisa  lepas,  termasuk  organisasi  Lembaga  Sosial  Masyarakat (LSM). Penolakan keras datang dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Koalisis  Keadilan  Perikanan  (KIARA),  dan  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia (WALHI) yang didukung oleh Indonesia Center for Environmental Law dan Lembaga Bantuan  Hukum Jakarta.  Alasan penolakan  terhadap pembangunan  reklamasi  yaitu: pembangunan reklamasi diyakini dapat membahayakan berbagai ekosistem mangrove dan padang lamun di sekitar wilayah reklamasi, sehingga akhirnya dapat menghambat masyarakat nelayan yang memiliki kepentingan dan ketergantungan terhadap sumber daya perairan laut di wilayah pembangunan reklamasi teluk jakarta.

## 4. Analisis Aktor Masyarakat Nelayan
Jakarta yang merupakan ibu kota negara kondisinya sangat padat dengan luas daratan yang terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi pembangunan serta perluasan kawasan Jakarta maka pilihan yang tidak bisa dihindari adalah kegiatan reklamasi Teluk Jakarta. Selain untuk mengatasi keterbatasan lahan tersebut, kegiatan
reklamasi  pantai  ini  juga  akan  dapat  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam penataan ulang dan dapat memberikan karakter tersendiri terhadap Kawasan Pantai Ancol dalam  rangka pembangunan Jakarta Water Front City . Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut merupakan suatu  proses pembangunan.
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang bertujuan  untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya  alam.  Menurut  Garna  (1992:1)  perubahan  sosial  terjadi  karena  adanya  proses pembangunan  yang  dilakukan,  baik  oleh  masyarakat  itu  sendiri  maupun  dari  luar masyarakat.  Perubahan  sosial  yang  terjadi  di  Indonesia,  pada  umumnya  merupakan proses yang terkendali oleh pola perencanaan yang disebut ‘pembangunan’.
Reklamasi teluk Jakarta merupakan suatu bentuk dari pembangunan yang di programkan  oleh  pemerintah  dengan  memanfaatkan  luas  wilayah  teluk  Jakarta. Pemerintah terus menurus mendorong pembangunan kawasan  laut, namun mereka lupa jika pembangunan tersebut disisi lain sedang menjadikan proses kemiskinan baru pada masyarakat nelayan. Masyarakat nelayanan kehilangan mata pencaharian mereka, kehilangan  juga  pola  nafka  mereka,  masyarakat  juga  kehilangan  mengakses  sumber daya  alam  yang  telah  menghidupkan  mereka  dari  generasi-generasi  sebelumnya. Contoh kasus dapat dilihat pada suku Marind anim di Merauke. Program swasembada pangan (MIFFE) memberikan iming-iming tentang suatu pembangunan. Lantas yang terjadi,  masyarakat  malah  kehilangan  akses  mereka  pada  hutan.  Mata  pencaharian mereka hilang, dan ketika tidak ditemukan titik terang, maka saat itulah pemberontakn dan konflik di mulai.
Dalam  Pengantar  Sosiologi  Masyarakat  Pesisir  hal.  92    (satria  2015) menganalogikan kemiskinan pada masyarkat Indonesia, ibarat tikus mati di lumbung
padi.  Negara  ini  memiliki  sumber  daya  yang  begitu  banyak  namun  masyarakatnya menderita  dan  miskin.  Lantas  kemiskinan-kemiskinan  tersbut  diakibatkan    siapa  ? apakah karena nelayan tidak mampu mentransformasikan diri mereka menjadi nelayan tanggu ? atau kah pemerintah yang salah karena tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal dalam bertranformasi ?. Satria (2015) mengatakan bahwa kemiskinan dapat dilihat dengan menggunakan dua pendekatan, yang pertama adalah moderenisasi dan  structural.  Pendekatan  moderenisasi  selalu  melihat  bahwa  kemiskinan  pada masyarakat terjadi karena faktor internal masyarakat sendiri. Kedua adalah pendekatan structural.  Menurut  pendekatan  sturuktural,  kemiskinanan  pada  masyarakat  terjadi akibat faktor-faktor eksternal, misalnya : belum adanya dukungan politik pada nelayan kecil.
Merujuk  dari  Satria  (2015)  bahwa,    dari  kedua  pendekataan  tersebut, pendekataan  structural  lebih  mendekati  kenyataan.  Bahwa  nelayan-nelayan  kita  di Indonesia bukan tidak mau maju (termasuk nelayan Jakarta Utara). Untuk memajukan nelayan-nelayan  kecil  tersebut  seharunyanya  politik  memberikan  dukungan  penuh kepada  masyarakat  nelayan  kecil,  artinya  perlu  kebijakan-kebijakan  afirmatif  yang secara rill bekerja mendorong nelayan untuk melakukan mobolisasi vertikal.

## E. PEMBAHASAN
Ketika  kita  melihat  penyebab  kemiskinan  pada  nelayan  kecil,  belum  tentu masalah itu selesai dengan sendirinya, ada hal paling penting untuk dapat dibahas, yaitu tentang bagaimana mengelolah sumber daya alam untuk keberlangsungan semua pihak. Tetapi  perlu  diketahui  bahwa,  proses  mengakses  sumber  daya  alam,  tetnutnya masyarakat harus memiliki Power . Ostrom (1990) meletakan dasar analisis kekuasaan terhadap  akses  sumber  daya  melalui  pendekatan  hak  kepemilikan  ( property  right ),
sehingga penekanan kekuasaan akses terhadap sumber daya alam adalah berdasarkan kepemilikan. Selanjutnya, arena analisis kekuasaan menurut Ribot dan Peluso (2003) berbeda dengan Ostrom dimana  kekuasaan terhadap sumber daya dapat ditentukan oleh  ( bundle  of  power ).  Kekuasaan  yang  ada  pada  aktor  bisa  dimanfaatkan  untuk memengaruhi  kemampuan  seseorang  dalam  mengambil  keuntungan  atau  akses terhadap sumber daya.
Isu  tentang  pengolahan  sumber  daya  kini  makin  menarik  karena  ketika pengolahan  sumber  daya  tidak  dilakukan  dengan  baik  maka  akan  timbul  berbagai masalah dalam tatanan masyarakat. Oleh karenanya untuk pengelolahan sumber daya maka  penting  untuk  mengkaji  pelaku-pelaku  yang  mengambil  bagian  dalam  proses pengolahan sumber daya alam.  Jentof (1989) dalam (Satria 2015) mendefinisikan tiga bentuk  pendekatan  dalam  pengendalian  stakeholder,  diantanya  adalah government (command and control), community based management , dan co-Management.
Model yang pertama adalah government (command and control) pada tahapan ini, pemerinta mengambil ahli semua Kontrol dan pengelolahan. Nelayan dan pelaku usaha tidak berpartisipasi dalam mengelolah dan mengontrol suberdaya alam. Pendekatan ini pun diyakini memiliki beberapa kelemahan (Satria, 2015). Model yang kedua adalah community based management . Proses ini  merupakan suatu perbaikan dari tahapan awal, karena  control oleh  pemerintah  atas  sumber  daya  dianggap  masih  memiliki  banyak kelemahan. Pada tahap ini, masyarakatlah yang mengolah segala macam sumber daya berdasarkan pola-pola yang terbangun dalam komunitas masyarakat, pada model ini terlihat  jelas  bahwa  masyarakat  memiliki  rasa  tanggung  jawab  terhadap  perubahan- perubahan pada sumber daya alam.
Model  yang  terakhir  adalah  model ko-managemen ,  model  ini  merupakan penggabungan dari kedua model sebelumnya, yaknin pendekatan yang terjadi akibat kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Pada  model  ini  masyarakat  dan pemerintah bekerja sama untuk menjaga kerusakan sumber daya. Setelah membahasa model-model pendekatan pengendalian stakeholder , maka persolana reklamasi di Jakarta dapat diatasi dengan pendekatan atau pengolahan berbasis aktor. Model yang paling mungkin dapat bisa dipakai adalah dengan pendekatan community based management , dan co-Management. Sehingga masyarakat dapat mengangkat kearifan-kearifan mereka untuk menjaga  kelestarian,  sekaligus  dapat  berkolaborasi  dengan  pemerintah  untuk mendukung beberapa regulasi yang berpihak pada nelayan kecil.

## F. KESIMPULAN
Masyarakat nelayan kecil di teluk Jakarta dapat dilihat sebagai masyarakat yang berada pada lapisan bawah karena minim kekuatan. Oleh karenanya, nelayan kecil tidak dapat berbuat apa-apa ketika wilayah laut mereka dirubah menjadi wilayah reklamasi. Akibatnya tentu jelas, nelayan kecil kehilangan mata pencaharian mereka, kehilangan akses ke laut, dan kerugian-kerugian lainya yang bersangkutan dengan akses sumber daya.  Untuk  membahas  bagaimana  jalan  keluar  yang  baik  antara  aktor-aktor  yang berkepentingan tersebut, maka yang utama harus dilakukan adalah menyangkut  tata cara  pegelolaan.    Pengolaan  sumber  daya  alam  perikanan  ( fishiers  management ) merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumber daya ( sustainability ).
Dengan demikian tidak saja generasi sekarang yang menikmati kekayaan sumber daya, tetapi generasi mendatang pun akan merasakan hal yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, R. K., Rusmana, A., & Rahman, M. T. 2018. The Politics Of Information On Traditional Medical Practices In Bandung Barat. MIMBAR, Vol. No 1st (June)
2018 pp. 158-165 , 34 (1).
Dahuri, Rokhmin. 2000. Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat .
Jakarta: Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia.
Hafsanita  SD.  2008. Persepsi  Nelayan  Terhadap  Potensi  Dampak  Reklamasi  Pantai  Utara Jakarta (Tesis). Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada.
Harmadi,  Sonny  Harry  B.  Nelayan  Kita.  HU. Kompas ,  19  November  2014 https://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita [19/1/2019].
Indraka R. 2012. Penentuan Insentif dalam Pengembangan Reklamasi Kawasan Pantai Utara
Jakarta (Tesis). Jakarta (ID): Universitas Indonesia.
Kardono, Priyadi. 2015. Garis Pantai Indonesia terpanjang Kedua di Dunia, Antara News.com .
Mustaqim  I.  2015. Dampak  Reklamasi  Pantai  Utara  Jakarta  Terhadap  Perubahan  Sosial Ekonomi Masyarakat . Jakarta (ID): Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta.
Ostrom E. 1990. Governing The Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action .
Cambridge (GB): Cambridge University Press.
Priyatna FN. 2013. Kontestasi Kepentingan Dalam Pengelolaan sumber daya Perairan Waduk Djuanda, Jatiluhur . (Tesis). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Rahman, M. Taufiq. 2018. Pengantar Filsafat Sosial . Bandung: Lekkas.
Rahman, M.T., Sulthonie, A.A. and Solihin, S., 2018. “Sosiologi Informasi Pengobatan Tradisional Religius” Kajian di Masyarakat Perdesaan Jawa Barat. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat , 14 (2), pp.100-111.
Ribot CJ & Peluso NL. 2003. A Theory of Access. Rural Sociology , Vol. 68, No. 2, Juni 2003.
Satria A. 2009. Ekologi Politik Nelayan . Yogyakarta (ID): LKiS Yogyakarta.
Satria A. 2015. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir . Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Satria A. 2015. Politik Kelautan dan Perikanan: Catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY hingga Jokowi . Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obar Indonesia.
Supono  S.  2009. Model  Kebijakan  Pengembangan  Kawasan  Pantai  Utara  Jakarta  Secara Berkelanjutan . (Disertasi). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.