## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law
Dewatoro Suryaningrat Poetra, Fendi Setyawan, Bhim Prakoso Fakultas Hukum Universitas Jember dewatara89@gmail.com, fendisetyawan.fh@unej.ac.id, drbhimfh@unej.ac.id

## ABSTRACT
A  notary  is  a  public  official,  a  person  becomes  a  public  official  when  he  is  appointed and dismissed by the government and given the authority and obligation to serve the public in certain matters. Notarial institutions recognize two legal steles, namely the Continental (Latin) stelsel  with  the  Civil  Law  system  and  the  Anglo-Saxon  stelsel  with  the  Common  Law  system. Notarieship  as  well  as  regulations  related  to  notarial  practice  have  developed  in  accordance with  time,  place  and  legal  politics  and  legal  awareness  in  their  respective  countries.  The differences and similarities in the nature, function, strength of evidence and implementation of notarial deeds in notarial practice in the two legal systems, especially between Indonesia as a country  with  a  Civil  Law  legal  system  and  countries  with  a  Common  Law  legal  system  are interesting  to  study,  for  example  Malaysia,  England  and  the  United  States. In  this  research,  a statute  approach,  conceptual  approach  and  case  approach  are  used.  The  statute  approach  is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issues being addressed.
Keywords: Position of Notary; Authority; Comparison, Civil Law, Common Law, Malaysia, UK, USA

## ABSTRAK
Notaris  adalah  pejabat  umum,  seorang  menjadi  pejabat  umum  apabila  ia  diangkat dan  diberhentikan  oleh  pemerintah  dan  diberi  wewenang  dan  kewajiban  untuk  melayani publik  dalam  hal-hal  tertentu.  Lembaga  kenotariatan  mengenal  dua  stelsel  hukum  yakni stelsel  Kontinental  (Latin)  dengan  sistem Civil  Law dan  stelsel Anglo-Saxon dengan  sistem Common  Law .  Kenotariatan  demikian  pula  peraturan  terkait  dengan  praktik  notaris  telah berkembang  sesuai  dengan  waktu,  tempat  serta  politik  hukum  dan  kesadaran  hukum  di negara  masing-masing.  Perbedaan  dan  persamaan  pada  sifat,  fungsi,  kekuatan  bukti  serta implementasi  akta  notaris  di  dalam  praktik  notaris  pada  kedua  sistem  hukum  tersebut khususnya  antara  Indonesia  sebagai  negara  dengan  system  hukum Civil  Law dan  negara- negara  dengan  sistem  hukum Common  Law menarik  untuk  dikaji  contohnya  Malaysia, Inggris  dan  Amerika  Serikat.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  undang-undang ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach )  dan  pendekatan  kasus ( case approach ). Pendekatan undang-undang ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
Kata kunci: Jabatan Notaris; Kewenangan; Perbandingan, Civil Law, Common Law, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris mempunyai arti orang yang mendapat  kuasa  dari  pemerintah  berdasarkan  penunjukan  (dalam  hal  ini  adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai  surat  perjanjian,  surat  wasiat,  akta,  dan  sebagainya.  Notaris  dapat dikatakan  sebagai  pejabat  negara  karena  notaris  sebagai  seorang  pejabat  umum diperkenankan  untuk  menggunakan  lambang  Negara  Republik  Indonesia  yaitu Burung  Garuda  dalam menjalankan  jabatannya.  Kewenangan  Notaris  diatur  dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris.
Berdasarkan  sejarah,  Notaris  adalah  seorang  pejabat  negara  atau  pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  demi  tercapainya  kepastian  hukum  sebagai pejabat  pembuat  akta  otentik  dalam  hal  keperdataan.  Dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  selanjutnya disingkat UUJN bahwa, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN.  Definisi  yang  diberikan  UUJN ini  merujuk  pada  tugas  dan  wewenang yang dijalankan oleh notaris.
Terbentuknya Lembaga Notaris karena adanya kebutuhan dari masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara kebahasaan kata Notaris berasal  dari  kata  Notarius  untuk  tunggal  dan  kata  Notarii  untuk  jamak.  Notarius adalah  istilah  yang  dipergunakan  oleh  masyarakat  di  Romawi  untuk  menyebut mereka  yang  melakukan  pekerjaan  sebagai  penulis,  namun  fungsi  dari  Notarius pada  masa  tersebut  berbeda  jauh  dengan  fungsi  dari  Notaris  di  saat  ini.  Dalam pengertian  harian,  notaris  adalah  orang  yang  diangkat  oleh  pemerintah  untuk membuat  akta  otentik  atau  akta  resmi.  Notaris  adalah  pejabat  umum,  seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi  wewenang  dan  kewajiban  untuk  melayani  publik  dalam  hal-hal  tertentu. Lembaga kenotariatan mengenal dua stelsel hukum yakni stelsel Kontinental (Latin) dengan  sistem Civil  Law dan  stelsel Anglo-Saxo n  dengan  sistem Common  Law . Kenotariatan  demikian  pula  peraturan  terkait  dengan  praktik  notaris  telah berkembang  sesuai  dengan  waktu,  tempat  serta  politik  hukum  dan  kesadaran hukum  di  negara  masing-masing.  Perbedaan  dan  persamaan  pada  sifat,  fungsi, kekuatan bukti serta implementasi akta notaris di dalam praktik notaris pada kedua sistem hukum tersebut khususnya antara Indonesia sebagai negara dengan system hukum Civil  Law dan  negara-negara  dengan  sistem  hukum Common  Law menarik untuk dikaji contohnya Malaysia, Inggris dan Amerika Serikat.

## METODE PENELITIAN
Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian.  Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  dapat  menghasilkan  argumentasi, teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dihadapi.  Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Normatif  ( Legal Research ).  Penelitian  harus  memiliki  tipe  penelitian  yang  spesifik  untuk  menjadi jalan  tercapainya  tujuan  penelitian.  Penelitian  hukum  normatif  seringkali  disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terperinci yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum  tertentu,  menganalisis  hubungan  antara  aturan  hukum  yang  satu  dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan  mungkin  memprediksi  perkembangan  suatu  aturan  hukum  tertentu  pada masa yang akan datang.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute approach ),  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach )  dan  pendekatan  kasus ( case  approach ).  Pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-  undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani.  Pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach ) beranjak dari  pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang  berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun  suatu  argumentasi  hukum dalam  menyelesaikan  isu  yang  dihadapi.  Pendekatan  Perbandingan  ( comparative approach )  digunakan  untuk  mengkaji  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  norma  di  Indonesia  dalam  bahasan  dibandingkan  dengan  peraturan perundang-undangan di negara lain yang memiliki fokus bahasan yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Notaris di Indonesia
Lembaga  Notaris  yang  ada  Indonesia  dan  dikenal  hingga  saat  ini,  bukan merupakan  lembaga  yang  dilahirkan  di  bumi  Indonesia.  Lembaga  Notaris tersebut  baru  masuk  ke  Indonesia  di  awal  abad  ke-XVII  dengan  beradanya Vereenigde Oost Ind. Compaignie ( VOC ) di Indonesia. Jabatan Notaris pada saat itu tidak mempunyai sifat yang merdeka, berbeda halnya dengan sekarang ini, oleh karena para  Notaris pada waktu itu tetap merupakan pegawai dari “ Oost Indische Compaign ” yang dibentuk untuk kepentingan negara atau pemerintah Belanda.  Pengangkatan  Notaris  di  Indonesia  yang  saat  itu  disebut  Kepulauan Hindia  Belanda  bertujuan  untuk  mengatur  persaingan  dagang  yang  berlatar belakang penjajahan. Hal ini dilakukan dengan menguasai bidang perdagangan secara  monopoli  dan  sekaligus  pengukuhan  penguasaan  wilayah  jajahan pemerintah Belanda di bumi Nusantara.
Seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  pejabat  publik  jika  terpenuhi  3  (tiga) unsur,  yakni  ia  adalah seorang  pegawai  pemerintah, memiliki  jabatan sebagai pimpinan  dan  memiliki  tugas  mengurusi  keperluan  orang  banyak.  Notaris mempunyai karakteristik yaitu: sebagai jabatan, Notaris memiliki kewenangan tertentu,  diangkat  serta  diberhentikan  oleh  pemerintah  dan  juga  tidak menerima  gaji/pensiun  dari  yang  mengangkatnya  dan  akuntabilitas  atas pekerjaannya  kepada  masyarakat.  Indonesia  yang  menganut  sistem Civil  Law

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
menentukan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tatacara pembuatan akta notaris, peran  dan  kewenangan  notaris  serta  segala  sesuatu  berkaitan  dengan  akta notaris.
Kedudukan  notaris  sebagai  seorang  pejabat  umum  merupakan  suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang- Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri  demikian  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  2  UU  Jabatan  Notaris yang  menyatakan  Notaris  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Menteri.  Menteri yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  UU  Jabatan  Notaris  tersebut  adalah  Menteri Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  1  angka 14  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2014  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pengangkatan, Perpindahan,  Pemberhentian,  Dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25  Tahun  2014  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pengangkatan,  Perpindahan, Pemberhentian,  Dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  ditulis Permenkumham  Pengangkatan  Notaris),  yang  menyatakan  Menteri  adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk  bisa  diangkat  menjadi  Notaris,  harus  terpenuhi  persyaratan- persyaratan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  3  UU  Jabatan  Notaris,  yaitu  sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. Sehat  jasmani  dan  rohani  yang  dinyatakan  dengan  surat  keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. Telah  menjalani  magang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja  sebagai karyawan  Notaris  dalam  waktu  paling  singkat  24  (dua  puluh  empat) bulan  berturut-  turut  pada  kantor  Notaris  atas  prakarsa  sendiri  atau atas  rekomendasi  Organisasi  Notaris  setelah  lulus  strata  dua kenotariatan;
g. Tidak  berstatus  sebagai  pegawai  negeri,  pejabat  negara,  advokat,  atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
h. Tidak pernah  dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Persyaratan  untuk  diangkat  menjadi  Notaris  sebagaimana  disebutkan diatas  harus  dilengkapi  pula  dengan  dokumen-dokumen  pendukung  yang disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Permenkumham  Pengangkatan  Notaris, antara lain:
a. fotokopi  ijazah  pendidikan  sarjana  hukum  dan  pendidikan  magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
b. fotokopi  sertifikat  kelulusan  kode  etik  yang  diselenggarakan  oleh Organisasi  Notaris  yang  dilegalisasi  oleh  pengurus  daerah,  pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
e. surat  keterangan  sehat  rohani  dari  psikiater  atau  dokter  spesialis kejiwaan  rumah  sakit  yang  masih  berlaku  atau  paling  lama  1  (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
f. fotokopi kartu tanda penduduk;
g. asli  surat  keterangan  magang  di  kantor  Notaris  atau  keterangan  telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
h. surat  pernyataan  tidak  berstatus  sebagai  pegawai  negeri,  pejabat negara,  advokat,  atau  tidak  sedang  memangku  jabatan  lain  yang  oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
i. bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
j. fotokopi  tanda  kelulusan  ujian  pengangkatan  Notaris  yang diselengarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum yang telah dilegalisasi;
k. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;
l. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi; dan
m. surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.
Kewenangan  Notaris  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  UU  Jabatan  Notaris: “Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse , salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”
Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Notaris berwenang pula:
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
b. membukukan  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus;
c. membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat Akta risalah lelang.
Berdasarkan definisi Pasal 1 dan Pasal 15 diatas dapat diketahui bahwa :
1. Notaris adalah pejabat umum;
2. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik;
3. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian, dan ketetapan yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik;
4. Adanya  kewajiban  dari  Notaris  untuk  menjamin  kepastian  tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
5. Terhadap  pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang.
Adapun  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Notaris  meliputi  empat  (4)  hal yaitu sebagai berikut:
1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu; Tidak  semua  pejabat  umum  dapat  membuat  semua  akta,  akan  tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepadanya  berdasarkan  peraturan perundang-undangan 2. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  orang-orang,  untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Notaris  tidak  diperkenankan  membuat  akta  untuk  diri  sendiri, istri/suami,  atau  orang  lain  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan dengan  Notaris  karena  perkawinan  maupun  hubungan  darah  dalam garis  keturunan  lurus  ke  bawah  maupun  ke  atas  tanpa  pembatasan derajat,  serta  garis  ke  samping  sampai  dengan  derajat  ketiga,  serta menjadi  pihak  untuk  diri  sendiri,  maupun  dalam  suatu  kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan  memihak  dan penyalahgunaan jabatan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah  jabatan  yang  ditentukan  tersebut,  Notaris  berwenang  untuk membuat akta autentik;
4. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  waktu  pembuatan  akta itu.
Notaris  tidak  boleh  membuat  akta  selama  Notaris  tersebut  masih menjalankan  cuti  atau  dipecat  dari  jabatannya.  Notaris  juga  tidak  boleh membuat  akta  sebelum  memangku  jabatannya  atau  sebelum  diambil sumpahnya.
Di  negara  dengan  sistem  hukum  Romawi  seperti  Indonesia,  dikenal pembuktian  tulisan  yang  dapat  berupa  akta  otentik  maupun  akta  di  bawah tangan. Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya (pasal 1867 dan  1868  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Bukti  tulisan  selain  akta otentik  adalah  akta  di  bawah  tangan.  Alat  bukti  lainnya  menurut  ketentuan Pasal  1866  (KUHPerd)  adalah  bukti  dengan  Saksi-saksi,  Persangkaan- persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.
Notaris  merupakan  pejabat  yang  berwenang  untuk  pembuatan  bukti tulisan  berupa  akta  otentik  dengan  sifat  pembuktian  yang  memaksa  ( een dwingende  bewijskracht ).  Akta  notaris  mempunyai  kekuatan  bukti  formil, materiil malahan untuk perbuatan hukum tertentu  juga mempunyai kekuatan executorial . Di samping kekuatan pembuktian formil dan materiil, akta notaris juga  memiliki  kekuatan  pembuktian  lahiriah.  Kekuatan  pembuktian  lahiriah berarti bahwa akta itu dari ”lahir”nya dapat membuktikan dirinya sebagai akta yang menandakan bahwa dari kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum sehingga  harus  diakui  sebagai  akta  otentik  sampai  dibuktikan  sebaliknya.
Kekuatan  pembuktian  formil  memberikan  pembuktian  kebenaran  dari  yang disaksikan  dan  yang  dilakukan  notaris  sehingga  menjamin  tanggal, tandatangan,  identitas  orang  yang  hadir  dan  tempat  dimana  akta  dibuat sekaligus  menjamin  bahwa  benar  para  pihak  menerangkan  seperti  yang tersebut  di  dalam  akta.  Mengenai  kekuatan  pembuktian  materiil  menjamin bahwa isi akta dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap setiap orang yang menyuruh  buatkan  akta  itu.  Sehingga  dapat  disimpulkan  pembuktian  dengan menggunakan akta otentik mempunyai arti, bahwa:
• Akta  tersebut  memberikan  kewajiban  kepada  lawan  untuk  membuktikan kebalikannya  dengan  pengertian  bahwa  tidak  perlu  dibuktikan  bahwa tanda tangan dari notaris adalah benar;
• Keterangan  yang  dibuat  notaris  di  dalam  aktanya  dianggap  benar;  selain daripada  itu,  akta  tersebut  dijamin  tanggal  dibuatnya,  siapa  yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
membuatnya  dan  kebenaran  dari  keterangan  yang  diberikan  oleh  para pihak.
Fungsi akta otentik selain sebagai alat bukti dapat pula berfungsi sebagai syarat  mutlak  ( bestaansvoorwaarde )  untuk  adanya  suatu  perbuatan  atau peristiwa  hukum.  Fungsi  akta  otentik  tersebut  berkaitan  dengan  keharusan menurut  undang-undang  agar  untuk  adanya  suatu  perbuatan  hukum  atau peristiwa hukum dibuktikan dengan akta entah akta otentik atau akta di bawah tangan.
2. Karakteristik Notaris di Malaysia, Inggris dan Amerika Serikat Di  negara  dengan stelsel  Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika juga  mengenal notaris  atau Notary  Public yang  berbeda  fungsi  dan  tugasnya  dengan  notaris ( Civil  Law  Notary )  pada  negara  dengan  stelsel  Kontinental  (Latin).  Untuk penjelasan lebih  lanjut dipilih  Malaysia, Inggris dan Amerika Serikat mewakili negara-negara  dengan  sistem Common  Law .  Malaysia  adalah  negara  bekas jajahan  Inggris.  Sebagai  bekas  jajahan  Inggris,  hukum  Malaysia  dipengaruhi oleh tradisi Common Law System dan merupakan satu dari 53 (lima puluh tiga) negara  anggota  Persemakmuran  Inggris.  Malaysia  tidak  meninggalkan  atau merombak  seluruh  tatanan  hukum  dasar  yang  telah  berlaku  jauh  sebelum hukum  Inggris  berkuasa,  hal  itu  disebabkan  karena  Malaysia  ingin  menjaga hukum  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dan  hidup  di  masyarakat.  Tradisi sistem hukum umum Inggris berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam yang dilaksanakan  oleh  pengadilan  atau  Pengadilan  Syariah  dan  hukum  adat  dari berbagai kelompok masyarakat adat.
Notaris  Publik  di  Malaysia  setidaknya  memiliki  15  tahun  praktik  sebagai profesional  hukum  dan  dikenal  jenis  advokat  dengan  sebutan  solicitor  yang berhak menjalankan fungsi notary public. Notaris Publik ditunjuk oleh Attorney General's Chambers (AGC) atau Jaksa Agung dan diatur oleh Notaries Public Act 1959 .  Untuk  menjadi  notaris  publik  di  Malaysia  mengajukan  dapat  diajukan melalui  AGC  dengan  memasukkan  permohonan  melalui  surat  yang  ditujukan kepada Bagian Perdata, AGC. Dokumen yang harus dilampirkan adalah salinan Kartu Tanda Penduduk, dan salinan resmi dari Surat Perintah Pengadilan Tinggi untuk pengakuan sebagai Advokat dan Pengacara, Sertifikat Praktik yang masih berlaku  dan  Sertifikat  Tahunan  yang  masih  berlaku.  Permohonan  juga  harus menyebutkan:
a) Tempat pemohon mengajukan untuk diangkat menjadi Notaris;
b) Keterangan  tentang  praktek  di  perusahaan  pemohon  yang  menunjukkan perlunya Notaris;
c) Apakah  ada  advokat  dan  pengacara  di  perusahaan  pemohon  yang  telah ditunjuk sebagai Notaris;
d) Apakah  pemohon  berpraktik  sebagai  advokat  dan  pengacara  secara berkelanjutan atau terjadwal;

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
e) Berapa  lama  pemohon  telah  berpraktik  sebagai  advokat  dan  pengacara; dan
f) Berapa lama pemohon telah berpraktik sebagai advokat dan pengacara di tempat atau daerah di mana pemohon mengajukan untuk diangkat menjadi Notaris;
Sementara notaris publik dapat berperan sebagai saksi yang diakui secara internasional  yang  fungsi  utamanya  meliputi  otentikasi  dan  pengesahan dokumen  yang  akan  digunakan  di  luar  negeri.  Hal  lain  yang  menjadi kewenangan notaris  public adalah  pernyataan  sumpah  atau  janji  dan pernyataan  hukum  yang  membuktikan  pelaksanaan  dokumen serta sertifikasi dokumen (misalnya paspor, kartu identitas, sertifikat lainnya). Jabatan ini juga memiliki  kuasa  untuk  mengelola  atau  menegaskan  suatu  pernyataan  atau bahkan  pernyataan  undang-undang  yang  dibuat  untuk  tujuan  digunakan  di pengadilan atau tempat mana pun di luar Malaysia. Karena notaris ditunjuk dari pengacara  yang  berpraktik,  jumlah  notaris  di  negara  bagian  mencerminkan jumlah pengacara yang berpraktik di sana. Sedikit banyaknya jumlah notaris di tiap wilayah dipengaruhi oleh tingkat aktivitas hukum dan ekonomi lokal. Pemberian jasa hukum di Inggris dilakukan oleh solicitor dan barrister . Di Inggris  pembatasan  antara solicitor dan barrister dalam  arti Civil  Law  Notary tidak  dikenal  dan  dapat  dikatakan  bahwa  pekerjaan solicitor mendekati pekerjaan notaris. Solicitor adalah penasihat hukum yang memberikan nasihat teoretis kepada kliennya dan mewakili kliennya tersebut di pengadilan tingkat pertama.  Selain  membantu  kliennya  dengan  memberi  nasihat  dan  menyusun dokumen, solicitor juga ahli di bidang warisan, perseroan serta peralihan benda. Barrister adalah seorang ahli hukum dan melakukan pekerjaan diinstansi yang lebih tinggi atas undangan solicitor . Para barrister bergabung di dalam suatu bar dan hanya mereka yang bergabung dalam bar boleh berpraktek di pengadilan. Legal  opinion dari  seorang member  of  the  bar sangat  dihargai  daripada keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang  guru  besar.  Suatu  anggapan  bahwa para  pihak  bersama-sama  pergi  menghadap  kepada  seorang  solicitor  untuk membuat  akta  dan  menyelesaikannya  seperti  layaknya  di  Indonesia  atau  di negara yang menganut notariat Latin tidak dikenal di Inggris.
Memang dikenal adanya notary public yang masih dibedakan antara notary public di London dan notary public ditempat lain ( provensia l). Pekerjaan utama dari notary public ( provincial ) adalah menyatakan kebenaran tanda tangan atau dalam hal protes wesel. Untuk menjabat sebagai notary public tidak dibutuhkan pendidikan khusus atau magang sehingga dapat dikatakan bahwa notary public di  kota  kecil  dan  daerah  melakukan  sebagian  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh solicitor.
Di  London  jabatan notary  public dijalankan  oleh  mereka  yang  tergabung dalam Scrivener’  Company dimana  para  calon notary  public harus  mengikuti ujian  dan  magang.  Berbeda  dengan  rekannya  di  luar  London  yang  pada

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
umumnya  praktik notary  public adalah memberi nasihat, menyusun  dokumen terutama dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri.
Di  Amerika  Serikat  tidak  mengenal  satu  sistem  hukum  tetapi  adanya bermacam-macam  sistem  hukum  bagi  masing-masing  negara  bagian  berikut dengan  kodifikasinya.  Kewenangan  penguasa  federal  terhadap  sistem  hukum tersebut sangat terbatas. Untuk uraian selanjutnya diambil contoh hukum dari negara bagian New York. Apabila di Inggris pemberi bantuan di bidang hukum dilakukan  oleh solicitor atau barrister ,  di  Amerika  Serikat  pekerjaan  tersebut dilakukan oleh l awyer ( counselor at law dan attorney ).
Attorney dan counselor at  law dapat diangkat sebagai notary public tanpa dibutuhkan pendidikan tertentu. Mereka diangkat oleh secretary of state untuk masa  jabatan  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  tiap-tiap  kali  dapat  diangkat kembali (Pasal 130 New York Executive Law ). Pengangkatan tersebut dilakukan setelah secretary of state yakni bahwa:
- pemohon ‘ is of good moral character ’;
- pemohon  memiliki  pendidikan  ekuivalen  dengan  ‘ a  common  school education ’;
- pemohon mengenal pekerjaan dan tanggung jawab dari notary public . Adapun  tugas notary  public menurut  Pasal  135 New  York  Executive  Law adalah:
• to  administer  oaths  and  affirmations . Notary  public mengangkat  sumpah atau janji dan membuat sertipikat yang menyatakan hal itu;
• to take affidavits and depositions . Depositions adalah tulisan/keterangan di bawah sumpah (atau janji) yang diberikan oleh seorang (saksi).
• to receive and certify acknowledgements . Pemberian keterangan kebenaran bahwa  pada  tanggal  tertentu  oleh  orang  tertentu  telah  ditandatangani suatu dokumen sebagaimana telah dijelaskan di atas;
• to demand acceptance or payment of foreign and inland bills of exchange etc . Notary public membuat sertipikat yang menerangkan umpamanya, bahwa ia telah menawarkan pada hari tanggal tertentu suatu wesel; notary pub lic memprotes  suatu  pembayaran  yang  dengan  alasan  tertentu  telah  ditolak pembayarannya.
Dapat  disimpulkan,  bahwa  kewenangan notary  public tidak  lebih  dari pembuatan  sertipikat  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  dan  kewenangan tersebut  tidak  dapat  diperluas.  Tugas notary  public hanya  sebatas  suatu legalisasi  (penentuan  kepastian  tanggal  dan  tandatangan  orang  yang membubuhkannya).
Hukum pembuktian di negara bagian New York tidak memberikan banyak perhatian  terhadap  bukti  tulisan  sebagai  alat  bukti.  Dikenal  adanya  bentuk tertulis yang dibedakan antara public documents dan private documents . Public documents adalah dokumen yang dikeluarkan oleh public  officer . Di New York pembubuhan  cap  (resmi)  dan  tandatangan  oleh public  officer sudah  dapat dipersangkakan  kebenaran  dan  membuktikan  otentisitas  dari  tulisan  yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
bersangkutan  berasal  dari public  officer tersebut. Notary  public dianggap sebagai public officer yang ditegaskan oleh Pasal 137 dari New York Executive Law :
“In  all  the  courts  within  this  state  the  certificate  of  a  notary  public  over  his signature, shall be received as presumptive evidence of the facts contained in such certificate; provided, that any person interested as a party to a suit may contradict, by other evidence, the certificate of a notary public.” Private documents sendiri dibedakan antara the deed dan private documents lainnya. Deed adalah  tulisan  yang  memiliki  ciri-ciri  formal  yang  diharuskan untuk tindakan hukum tertentu. Private documents dapat dipersamakan dengan akta di bawah tangan yang memerlukan authentication kecuali jika:
 authenticity telah diakui oleh pihak lawan;
 pihak lawan telah menggunakan tulisan tersebut sebagai “part of his case”;
 tulisan tersebut “has been acknowledged or proved in the manner required in order to entitle a deed to be recorded”.
Pengertian  authenticity  atau  keaslian  bukti  tulisan  berkaitan  dengan kepastian  bahwa  suatu  tulisan  benar  berasal  dari  si  penandatangan. Authenticity  berkaitan  dengan  authentication  yakni  penentuan  berupa;  “ proof of  authorship  of,  or  other  connection  with,  writings” .  Pada  asasnya  hukum pembuktian  Amerika  Serikat  terhadap  penandatangan  dari  akta  dibawah tangan  memiliki  pandangan  yang  sama  dengan  di  Nederland  dan  di  Inggris yakni  kebenaran  dari  penandatangan  akta  di  bawah  tangan  harus  dibuktikan jika dipungkiri, demikian C.A.Kraan. Sifat kebenaran tanda tangan dan tanggal penandatanganan adalah sama dengan maksud legalisasi menurut Pasal 15 ayat (2)  huruf  a  UUJN.  Di  Amerika  Serikat,  pembuktian  kebenaran  penandatangan dilakukan  dengan certificate  of  acknowledgement dengan  short  form  dari certificate of acknowledgement.
Dalam  perbandingan  antara  tugas  notaris  Indonesia  dengan  notaris  di Amerika, ada hal yang perlu diingat bahwa notaris di Amerika sebagai negara yang menganut sistem common law memiliki perbedaan dengan notaris di Indonesia yang berasal dari sistem civil law . Notaris di Amerika dikenal sebagai notary public tidak bertanggung  jawab  terhadap  akurasi  ataupun  legalitas  terhadap  dokumen  yang diberikan  stempel  olehnya,  implikasi  terkait  hal  ini  terletak  pada  perbedaan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## KESIMPULAN DAN SARAN
Terdapat perbedaan yang mencolok pada tugas dan kewenangan notaris di Indonesia  dan  Malaysia  hal  ini  berkaitan  dengan  sistem  hukum  yg  ditetapkan  di dalam konstitusi dan disesuikan dengan kondisi masing-masing negara yang salah satunya  adalah  faktor  kolonialisasi.  Tugas  dan  kewenangan  notaris  di  Indonesia dengan Malaysia, Inggris, dan Amerika Serikat berbeda mengikuti sistem hukum dan pengaruh hukum kebiasaan. Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang berhak untuk membuat semua akta otentik, selama tidak dikecualikan oleh undang-undang. Notaris mempunyai monopoli dalam pembuatan akta notaris yang otentik di bidang hukum privat walaupun notaris bukan satu-satunya pejabat pembuat akta otentik. Sedangkan  pekerjaan  utama  dari notary  public di  Malaysia,  Inggris,  dan  Amerika Serikat  adalah  untuk  melaksanakan  sumpah  atau  penegasan  apapun  sehubungan dengan  pernyataan  tertulis  atau  pernyataan  hukum  yang  dilaksanakan  untuk digunakan di pengadilan atau tempat mana pun di Malaysia, atau untuk mengambil atau  membuktikan  pernyataan  tertulis.  Pada  umumnya  praktek  notaris  publik adalah memberi nasihat, menyusun dokumen terutama dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA

## Pustaka berbentuk buku:
A.A. Andi Prajitno, 2012, Pengetahuan Praktis : Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia, Malang: Selaras;
Anke  Dwi  Saputro,  2008,  Jati  Diri  Notaris  Indonesia  Dulu,  Sekarang,  dan  di  Masa Datang, Jakarta: Gramedia Pustaka;
G.H.S. Lumban Tobing, 1991, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Penerbit Erlangga; Habib  Adjie,  2008,  Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung: Refika Aditama.
Habib  Adjie,  2009,  Sekilas  Dunia  Notaris  dan  PPAT  Indonesia,  Bandung:  Mandar Maju;
Habib  Adjie,  2014  Merajut  Pemikiran  dalam  Dunia  Notaris  dan  PPAT.  Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti;
Luthfan  Hadi  Darus,  2017  Hukum  Notariat  dan  Tanggungjawab  Jabatan  Notaris, Yogjakarta: UII Press;
Nadhif  M.  Alkatiri,  dkk.,  2021,  Perbandingan  Tugas  dan  Wewenang  Notaris Indonesia dan Amerika Serikat, Yogyakarta: Tanah Air Beta;
Soetarjo  Soemoatmodjo,  1986,  Apakah  Notaris,  PPAT,  Pejabat  Lelang,  Yogyakarta: Liberty.

## Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:
Rizka  Nurliyantika,  2022.  Studi  Komparasi  Tugas  Dan  Wewenang  Notaris  Di Indonesia  Dan  Malaysia,  Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan, (Vol.11 No.2) November 2022.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Dewatoro  Suryaningrat  Poetra adalah  mahasiswa  Doktoral  yang  sedang menempuh  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  di  Universitas  Jember,  dan  telah menyelesaikan  program  pendidikan  sarjana  dan  Pascasarjana  di  Fakultas  Hukum Universitas Jember.
Fendi  Setyawan adalah  dosen  tetap  pada  program  studi  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
Bhim  Prakoso adalah  dosen  tetap  pada  program  studi  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Jember.