Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1954

## Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Cantika Rahmanda Putri 1 , Gerry Hamdani Putra 2 Program Studi Akuntansi, AKBP STIE KBP Padang Email: rahmandacantika@gmail.com , gerryhamdaniputra@akbpstie.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap  belanja  daerah  pada  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Sumatera  Barat.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.. Sampel yang digunakan sebanyak 57 sampel yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik dokumentasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kuantitatif  dengan  sumber  data  berupa  data  sekunder.  Metode analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  Eviews  9.  Hasil  dari  penelitian  ini  memberikan  bukti secara empiris bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja  daerah.  Secara  simultan  variable  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  khusus  berpengaruh  positif  terhadap belanja daerah.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah

## Abstract
This research aims to test whether there is an influence of local original income and special allocation funds on regional spending  at  the  Central  Statistics  Agency  (BPS)  of  West  Sumatra.  The  population  in  this  study  were  19  West  Sumatra Regencies/Cities at the West Sumatra Central Statistics Agency (BPS). The samples used were  57 samples from the West Sumatra  Central  Statistics  Agency  (BPS).  The  sampling  technique  used  documentation  techniques.  The  research  method used  is  quantitative  with  data  sources  in  the  form  of  secondary  data.  The  data  analysis  method  uses  multiple  linear regression  analysis  with  Eviews 9.  The  results of  this  research provide  empirical  evidence  that partially  the  variables of local  original  income  and  special  allocation  funds  have  a  positive  effect  on  regional  spending.  Simultaneously,  the variables of local original income and special allocation funds have a positive effect on regional spending.

## Key words: original regional income, special allocation funds, regional expenditure
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Peraturan tentang kebijakan otonomi wilayah Republik Indonesia membawa tatanan baru dalam kehidupan masyarakat.  Perkembangan  setiap  sektor  berkembang  sangat  cepat,  oleh  karena  itu  perkembangan  ini mempengaruhi  perkembangan  kegiatan  ekonomi  yang  membutuhkan  anggaran  yang  begitu  besar.  Anggaran yang  terus  meningkat  menciptakan  biaya  rutin  dan  pengembangan  yang  membutuhkan  suntikan  dana  besar untuk  mendanai  operasional.  Pengeluaran  daerah  diperhitungkan  sebagai  pembayaran  kas  ke  APBD  melalui kegiatan  rutin  terhadap  pendapatan  anggaran  operasional  daerah.  Mengingat  biaya  pembiayaan  kegiatan ekonomi  negara,  negara  berharap  dapat  melayani  masyarakat  dengan  baik  dan  meningkatkan  kesejahteraan rakyat.  Penentuan  nasib  sendiri  teritorial  saat  ini  disebabkan  adanya  hambatan  dalam  realisasi  proyek pembangunan daerah (Fernandes & Fauzia, 2022).
Otonomi daerah saat ini merupakan akibat dari hambatan dalam realisasi proyek pembangunan daerah. Ada juga  ketidakseimbangan  antara  negara  bagian  federal  dan  kota  karena  pembangunan  daerah  tidak  merata. Berdasarkan penilaian masyarakat, pemerintah daerah otonom berhak mengontrol dan mengatur dirinya sendiri (Fernandes & Fauzia, 2022).
Menurut (Putra, Abbas,  & Ratna, 2020), Pengeluaran daerah di Indonesia sebenarnya diatur oleh undang- undang  dan  peraturan  pemerintah.  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  33  Menurut  tahun  2004,  belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban daerah yang tercermin dari penurunan kekayaan bersih selama periode tersebut.   Di  sisi  lain,  Perda  Kementerian  Dalam  Negeri  Tahun  2007  No.  59  menyatakan  bahwa  pengeluaran pemerintah kota ditanggung oleh pemerintah kota dan diperhitungkan sebagai pengurang kekayaan bersih.
Beberapa  anggota  juga  mengomentari  belanja  daerah(Untung,  Widyastuti,  &  Suyanto,  2017),  dan menyatakan  bahwa:  "Tekanan  regional,  pengurangan  manfaat  ekonomi  dalam  bentuk  arus  kas,  atau  penipisan aset  atau  hilangnya  kewajiban  mengurangi  modal,  tidak  termasuk  dividen  yang  dibayarkan  kepada  pemegang saham."
Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1954
Namun,  (Fatimah,  Nopiyanti,  &  Mintoyuwono,  2019),    Belanja  daerah  merupakan  belanja  daerah  yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan segala urusan pemerintahan daerah. Diharapkan setiap daerah dapat menggunakan APBD ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
Menurut (Dahliah, 2022), belanja daerah  merupakan alokasi sumber daya  yang  harus dilaksanakan  secara efektif dan efisien.  dimana belanja daerah dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan daerah. Selain  itu,  pemerintah  dengan  otonomi  daerah  memiliki  tugas  untuk  mengelola  perekonomian  daerah  dengan baik dan efisien. Masalah pembiayaan daerah yang umum terjadi di sebagian besar kota adalah relatif kecilnya peran  (share)  PAD  dalam  struktur  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD).  Dengan  kata  lain, komposisi  APBD  ditentukan  berdasarkan  peran/bagian  pendapatan  yang  diterima  pemerintah  dalam  bentuk hibah  dan  subsidi,  pajak,  dan  iuran  bebas  pajak.  Undang-undang  Perimbangan  Pusat  dan  Daerah  nomor  33 tahun  2004  mengakibatkan  perubahan  besar  dalam  sistem  dan  mekanisme  pemerintahan  daerah.  Undang- undang tersebut menekankan bahwa negara menyerahkan administrasi teritorial lainnya kepada negara (Dahliah, 2022).
Dana  kompensasi  terdiri  dari  dana  khusus  (DAK)  dan  bagian  daerah  dalam  pembagian  penerimaan  pajak pusat.  Selain  dana  perimbangan  tersebut,  negara  memiliki  sumber  pembiayaan  sendiri  berupa  pendapatan  asli daerah (PAD), pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Kebijakan penggunaan seluruh dana tersebut  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah.  Tujuan  pengalihan  layanan  ke  kotamadya  adalah  untuk mengurangi kesenjangan keuangan antara pemerintah dan memastikan tingkat layanan publik yang tinggi.
Belanja  daerah  adalah  semua  pengeluaran  kas  umum  daerah  yang  menggunakan  modal  kerja  yang merupakan  komitmen  daerah  selama  satu  tahun  anggaran.  Tujuan  belanja  daerah  adalah  untuk  membiayai penyelenggaraan  urusan  negara  di  wilayah  hukum  kabupaten/kota,  yang  terdiri  dari  urusan  wajib  dan  urusan pilihan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  (PP  No. 58 Tahun  2005).  Sebelumnya,  alokasi  belanja  daerah dilakukan dengan pendapatan APBD. Pasal 155 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  wajib  dibiayai  dari  APBD  dan  atas beban  daerah”.  Pembagian  belanja  daerah  sangat  bergantung  pada  pendapatan  pemerintah  negara  dan  sumber pendapatan daerah masing-masing daerah yaitu PAD dan dana negara berupa dana kompensasi yang terdiri dari DAK dan dana pendapatan, sehingga diharapkan kota dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan dan pembagian belanja daerah ditentukan oleh pendapatan daerah masing-masing.
Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan awal daerah, dana kompensasi (DAK) dan pendapatan lain yang sah,  merupakan  sumber  pendapatan bagi pembiayaan  pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah dan  dana  khusus  merupakan  sumber  keuangan  yang  penting  bagi  kota  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah. Hibah daerah  merupakan sumber pendanaan untuk pelaksanaan  kekuasaan, sedangkan kesenjangan pendanaan diharapkan  dapat  ditutupi  oleh  sumber  pendanaan  berbasis  ekuitas  (PAD).  Namun  dalam  kenyataannya,  Dana Perimbangan  Negara  saat  ini  sering  digunakan  sebagai  sumber  pembiayaan  utama  bagi  kabupaten/kota  untuk membiayai  pengeluaran  daerah,  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  mengurangi  kesenjangan  keuangan  antar daerah (Dahliah, 2022)
Pemasalahan  yang  terjadi  ialah  .  Penyusunan  anggaran  Belanja  Daerah  dapat  menunjukkan  apakah  suatu daerah  perduli  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dalam  mengentaskan  kemiskinan,  mendukung  pertumbuhan dan mendukung terhadap terciptanya kesempatan kerja. Pada komponen Belanja Daerah juga terlihat seberapa besar  porsi  belanja  langsung  yang  dapat  mendorong  pertumbuhan  perekonomian  daerah  dan  terkait  langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semakin besarnya pendapatan yang diperoleh daerah, maka  pengalokasian  belanja  daerah  akan  lebih  besar  untuk  meningkatkan  berbagai  potensi  lokal  untuk kepentingan  pelayanan  publik.  Dengan  meningkatnya  pendapatan  daerah,  belanja  daerah  menjadi  lebih  fokus pada peningkatan peluang pelayanan publik daerah. (Dahliah, 2022)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  bagian  dari  distribusi  pendapatan/pendapatan  dan  pendapatan wajib  daerah  lainnya.  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Negara dan  Daerah  menyebutkan  bahwa  pendapatan  daerah  adalah  pendapatan  daerah  yang  dihimpun  menurut peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  3  menyebutkan  bahwa  PAD  bermaksud memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi daerah sebagai tanda desentralisasi, (Ernayani, 2017) .
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  sumber  utama  pendapatan  daerah  yang  didorong  di  daerah  sebagai modal  dasar  untuk  membiayai  kegiatan  yang  meminimalkan  pembangunan  daerah  dan  ketergantungan  pada dana negara (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan daerah adalah semua pendapatan daerah yang bersumber dari sumber-sumber ekonomi daerah yang penting seperti pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah tertentu, dan pendapatan daerah primer lainnya yang sah (Pujiati, 2018).
Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1954
Menurut  (Nur,  2015),  Dana  alokas  khusus  adalah  dana  dari  pendapatan  APBN  yang  diperuntukkan  bagi daerah tertentu untuk membiayai kegiatan tertentu yang selaras dengan prioritas daerah dan nasional.
DAK adalah dana penerimaan  negara  yang diperuntukkan  bagi daerah tertentu  untuk  membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas daerah dan nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai prakarsa sesuai dengan prioritas daerah dan nasional  tertentu,  khususnya  mendanai  kebutuhan  pelayanan  dasar  dan  infrastruktur  publik  yang  belum terpenuhi.  Sampai  batas  tertentu  atau  berkontribusi  pada  kecepatan  pembangunan  daerah.  Dalam  anggaran investasi,  DAK  memiliki  efek  leverage  karena  berencana  menaikkan  benchmark  pemerintah  untuk meningkatkan pelayanan kepentingan umum (Kusumawati & Rosady, 2018).
Menurut  penelitian  sebelumnya  Fernandes  &  Fauzia  (2022),  Pendapatan  awal  daerah  berpengaruh  positif terhadap  konsumsi  daerah.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  peningkatan  jumlah  PAD  meningkatkan belanja  daerah  yang  disetujui  oleh  pemerintah  daerah.  Pendapatan  awal  daerah  berpengaruh  positif  terhadap pengeluaran  daerah.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  peningkatan  jumlah  PAD  meningkatkan  belanja daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah.
Hal ini  sesuai dengan penelitian  Dahlia (2022), Hasil penelitian  menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020-2022 pendapatan awal daerah merupakan penentu naik turunnya beban daerah. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  variabel  pendapatan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan utama daerah merupakan faktor penentu pertumbuhan dan penurunan  belanja  daerah  di  Kabupaten/Kota  tahun  2020-2022.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan sumber pendapatan  yang penting untuk belanja daerah. Dan pendapatan asli daerah ini juga dapat disesuaikan dengan derajat otonomi daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah, semakin besar kemungkinan daerah tersebut dapat  memenuhi  kebutuhan  pengeluarannya  secara  mandiri  dari  negara,  memungkinkan  kota  mandiri  dan sebaliknya.
Menurut (Fatimah et al., 2019), pendapatan awal daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. (Nailufar & Sufitrayati, 2019), juga mengakui bahwa pendapatan dasar daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya daerah.
Penelitian (Fernandes & Fauzia 2022), menemukan bahwa dana khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap  belanja  daerah.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  dana  khusus  maka  semakin tinggi  belanja  daerah,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  daerah  masih  tergantung.  tentang  pemerintah  federal,  jika tidak,  betapa  kecilnya  arti  khusus  dari  wilayah  tersebut.  mandiri  karena  dapat  menjamin  pembiayaan pembangunan yang cukup dengan pendapatan daerah.
Iqbal, Abbas, & Ratna, (2020), mencatat bahwa ditemukan pengaruh positif dan signifikan dari dana khusus terhadap belanja daerah. Hal ini menegaskan pentingnya DAK dalam meningkatkan belanja daerah di Provinsi Sumatera Barat. DAK sendiri adalah hibah dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  UU  No.  33  Tahun  2004.  Dampak menguntungkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengeluaran daerah dapat dijelaskan oleh distribusi bantuan  khusus  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  kepada  pemerintah  daerah.  Hal  ini  membantu  memenuhi  kebutuhan  daerah  seiring  dengan  kebijakan dan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas umum, dan pengeluaran daerah ini studi yang dilakukan oleh (Fernandes & Fauzia 2022), (Iqbal, Abbas  & Ratna 2020), dan ( Pujiati 2018).
Perbedaan  penelitian  ini  merupakan  tujuan  penelitian  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Sumatera  Barat. Kesimpulan  yg  ditarik  menurut  output  PAD  dan  DAK  menurut  studi  sebelumnya  berdampak  positif  & signifikan  terhadap  belanja  wilayah.  Begitu  juga  menggunakan  kenyataan  yg  terbukti  keliru  terbukti  bahwa pengeluaran  wilayah  yg  diberikan  setiap  tahun  sang  negara  pada  tempat  kerja-tempat  kerja  Badan  Pusat Statstik  (BPS)  Sumatera  Barat  bergantung  dalam  dana  kompensasi  yg  diberikan  sang  pemerintah  pusat. Lantaran dana perimbangan adalah dana aturan yg mengendalikan baik APBD juga pendapatan orisinil daerah. Hal tadi mendorong peneliti buat merampungkan judul “ Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat ”.

## TINJAUAN LITERATUR Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar,  atau  deplasi  aset,  atau  terjadinya  hutang  yang  mengakibatkan  berkurangnya  ekuitas  dana,  selain  yang berkaiatan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana (Miranda, Rizal, & Mardhani, 2022) .

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan  dana  guna  keperluan  daerah  yang  bersangkutan  dalam  membiayai  kegiatan  rutin  maupun
Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1954
pembangunannya,  yang  terdiri  dari  pajak  daerah  yang  bersangkutan  dalam  membiaya  kegiatan  rutin  maupun pembangunannya, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (Ferdiansyah, Deviyanti, & Pattisahusiwa, 2018). H 1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan Signifikan terhada Belanja Daerah.

## Dana Alokasi Khusus
Menurut  penelitian  (Simanjuntak  &  Ginting,  2019)  dana  alokasi  khusus  yaitu  dana  yang  bersumber  dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Penggunaan dana  alokasi  khusus  lebih  diarahkan  pada  kegiatan  investasi  pembangunan,  pengadaan,  peningkatan,  dan perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik  dengan  umur  ekonomis  yang  panjang,  termasuk  pengadaan  sarana  fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.
H 2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kuantitatif  ini  meliputi  kegiatan  pengelompokan  data  berdasarkan  variabel  dan  jenis responden. Kemudian  menyajikan data tiap variabel  yang diteliti, dan  melakukan perhitungan untuk  menjawab rumusan masalah, dilanjutkan dengan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  pengambilan  data  di  website  BPS  Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah 19 kabupaten/kota provinsi sumatera barat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera barat. Sampel yang digunakan sebanyak  57 sampel yang terdapat Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan analisis statistik yang berupa analilis linear berganda. Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  belanja  daerah,  sedangkan  variabel  independen  penelitian  ini adalah pendapatan asli daerah,  dana alokasi khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 4.1 Hasil Deskriptif Statistik Keterangan Belanja Daerah Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Khusus Maximum 989.902.818 413.367.482.444 2.786.625.823 Minimum 31.638.013 49.972.658 508.130.155 Mean 120.701.340,6842105 74.911.909.786,42106 1.056.690.578,491228 Std.Deviasi 145.142.684,7772714 123.209.798.596,1727 441.074.547,5866539 Observasi 57 57 57
Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 9(2023)
Berdasarkan  tabel  4.1  menunjukkan  bahwa  jumlah  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak  76  sampel  data  yang  diambil  dari  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  provinsi sumatera barat pada periode 2020-2022. Berikut interpretasi dari statistic deskriptif pada tabel 4.1 tersebut: Hasil  dari  uji  statistic  deskriptif  menunjukkan  bahwa  nilai  maksimum  dari  belanja  daerah  sebesar  Rp 989.902.818 , sedangkan nilai  minimum dari belanja daerah sebesar  Rp 31.638.013 dengan  nilai rata-rata dari belanja daerah tersebut adalah Rp 120.701.340,6842105 dan standar deviasinya senilai Rp 145.142.684,7772714.
Hasil  dari  uji  deskriptif  pada  variabel  pendapatan  asli  daerah  menunjukkan  nilai  maksimum  adalah sebesar Rp. 413.367.482.444 , sedanglan nilai minimum dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 49.972.658 dan rata-rata  dari  pendapatan  asli  daerah  adalah  Rp  74.911.909.786,42106  dan  standar  deviasinya  senilai Rp123.209.798.596,1727.
Hasil dari uji statistic deskriptif pada variabel dana alokasi khusus menunjukkan nilai maksimum adalah sebesar Rp 2.786.625.823, sedangkan nilai  minimum dari dana alokasi  khusus  Rp 508.130.155 dan rata-rata dari dana alokasi  khusus  tersebut  adalah  Rp  1.056.690.578,491228  dan  standar  deviasinya  senilai  Rp 441.074.547,5866539.
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob.
Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1954
Cross-section F 108.934492 (18,36) 0.0000 Cross-section Chi-square 228.900183 18 0.0000
Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 9 (2023)
H 0 : Profitability > 0,05: model menunggunakan common effect model
H 1: Profitability < 0,05: model menggunakan fixed effect model
Pada  tabel  4.2  terlihat  bahwa  nilai cross  section  chi-square  prob yang  dihasilkan  adalah  0,0000.  Di dalam pengujian tingkat kesalahan  yang digunakan 0,05. Hasil  yang diperoleh  menunjukkan bahwa nilai prob sebesar  0,0000  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima  dari  pengujian  yang  telah dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Fixed  Effect  Model lebih  baik  digunakan  dibandingkan  dengan common Effect Model. Proses selanjutnya harus melalui Uji Haussman. Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 318.429805 2 0.0000

## Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 9 (2023)
Hipotesis pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman yaitu sebagai berikut:
H 0 : Probability < 0,05: model mengikuti Fixed Effect Model .
H 1 : Probability > 0,05: model mengikuti Random Effect Model.
Berdasarkan  tabel  4.3  diperoleh  nilai Probability untuk  cross-section  random  sebesar  0,0000  <  0,05 sehingga hasil uji menunjukkan H 0 diterima dan H 1 ditolak, maka dapat disimpulkan random effect model tidak layak untuk digunakan.
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Random Effect Model (REM) Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob C 822062295,173 18090845 45,44079 0,0000 LOGPAD 1,815570 0,083966 21,62270 0,0000 LOGDAK 0,000207 5,099507 4,053932 0,0002
Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 9 (2023)
Berdasarkan hasil menggunakan Random Effect Model (REM), didapat persamaan sebagai berikut:
Y = 8220 + 1,815X lit + 0,207X 2lit
1. Hasil persamaan diatas diperoleh konstanta bernilai positif sebesar 8220 yang artinya jika pendapatan asli  daerah  dan  dana  alokasi  khusus  mengalami  kenaikan  sebesar  1  satuan,  maka  akan  meningkatkan belanja  daerah  sebesar  8220  satuan  dengan  asumsi  bahwa  variabel  lain  di  anggap  tetap  atau  sama dengan nol.
2. koefisien  regresi  variabel  pendapatan  asli  daerah  memiliki  posistif  sebesar  1,815.  Artinya  apabila pendapatan  asli  daerah  menngalami  kenaikan  sebesar  1  satuan  maka  akan  meningkatkan  variabel pendapatan asli daerah sebesar 1,815 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap atau konstan.
Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1954
3. koefisien  regresi  variabel  dana  alokasi  khusus  memiliki  positif  sebesar  0,207.  Artinya  apabila  dana alokasi  khusus  mengalami  kenaikan  sebesar  1  satuan  maka  akan  meningkatkan  variabel  dana  alokasi khusus sebesar 0,207 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap atau konstan.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 -4.0e+08 -2.0e+08 500.000
2.0e+08 4.0e+08 6.0e+08 Series: Standardized Residuals Sample 2020 2022 Observations 57 Mean -2.51e-07 Median 13168176 Maximum 5.51e+08 Minimum -4.35e+08 Std. Dev. 2.71e+08 Skewness 0.166802 Kurtosis 2.002536 Jarque-Bera 2.627286 Probability 0.268839
Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 9 (2023)

## Gambar 4.1

## Hasil Uji Normalitas Data Normal
Hasil pengujian jarque-Bera Test yang telah dilakukan terlihat bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan  adalah  0,268839  dengan  tingkat  signifikan  yang  digunakan  0,05  maka  diperoleh  hasil (0,268839  >  0,05).  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  dan dana  alokasi  khusus  terhadap  belanja  daerah  telah  terdistribusi  secara  normal.  Pengujian  dapat dilanjutkan ke penjelasan data selanjutnya.
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel A Probabilitas Kesimpulan Pendapatan Asli Daerah (X1) 10 1,000000 Terbebas gejalah multikolinearitas Dana Alokasi Khusus (X2) 10 0,277651 Terbebas gejalah multikolinearitas
Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 9 (2023) Tabel 4.6 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Variable Prob. C 0.0000 X1 0.4423 X2 0.3181
Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 9 (2023) hasil tabel 4.6 nilai prob x 1 0,4423 > 0,05 dan nilai prob x 2 0,3181 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terdapat nilai absolute residual, maka model tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel 4.7
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R 2 ) Keterangan Kofisien R-squared 0,669326 Adjusted R-squared 0,657079
Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 9 (2023)
Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1954
Nilai Adjusted  R-squared sebesar  0,657079  yang  artinya  bahwa  kemampuan  variasi  nilai  panel menjelaskan variasi Belanja Daerah sebesar 66% sedangkan sisanya 44% (100% - 66%) dijelaskan oleh variabel lain tidak dimasukkan dalam model atau dijelaskan oleh indikator lain diluar penelitian ini.
Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Regresi secara Persial (Uji T) Variabel Koefisien t-Statistik Prob. Alpa Kesimpulan PAD 2,307704 9,322661 0,0000 0,05 H 1 Diterima DAK 0,000571 1,957402 0,0555 0,05 H 2 Diterima
Sumber: Data yang diolah dengan Eviews 9 (2023)
Berdasarkan tabel diatas diperoleh sebagai berikut :
1. sesuai  dengan  hasil  pengujian  hipotesis  pertama  dengan  menggunakan  variabel  Pendapatan  Asli Daerah diperoleh t-statistik sebesar 9,322661 dan nilai koefisien 2,307704 dengan nilai prob. Sebesar 0,0000.  Artinya  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. sesuai  dengan  hasil  pengujian  hipotesis  kedua  dengan  menggunakan  variabel  Dana  Alokasi  Khusus diperoleh t-statistik sebesar 1,957402 dan nilai koefisien 0,000571 dengan nilai prob. Sebesar 0,0555. Artinya  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan  terhadao  Belanja  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat.  Hasil  penelitian  ini menjelaskan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Sumatera Barat maka semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari  hasil  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(Pujiati, 2018) Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah  yang didorong di daerah  sebagai  modal  dasar  untuk  membiayai  kegiatan  yang  meminimalkan  pembangunan  daerah  dan ketergantungan  pada  dana  negara  (UU  No.  33  Tahun  2004).  Pendapatan  daerah  adalah  semua  pendapatan daerah yang bersumber dari sumber-sumber ekonomi daerah yang penting seperti pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah tertentu, dan pendapatan daerah primer lainnya yang sah.
(Miranda  et  al.,  2022),  (Mbuinga  et  al.,  2022),  (Januarti  et  al.,  2022),  dan  (Indriyani  et  al.,  2016) pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah  merupakan  indikator  yang  menilai  apakah  pemerintah  daerah  telah  mandiri  secara  finansial  dalam memenuhi  kebutuhan  belanja  daerah.hal  ini  dapat  diketehui  dari  seberapa  besar  porsi  pendapatan  asli  daerah dalam  memenuhi  kebutuhan  belanja  derah.  Jika  pendapatan  asli  daerah  memberikan  porsi  yang  lebih  besar dibandingkan dengan dana perimbangan, maka pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri secara finansial.
Penelitian  variabel  pertama  menjelaskan  bahwa  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  akan  diikuti dengan  peningkatan  Belanja  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat.  Pada  penelitian  ini, pendapatan asli daerah pada salah satu sampel yaitu menunjukkan pendapatan asli daerah terbesar di sebesar Rp 413.367.482.444.  Meningkatnaya  pendapatan  asli  daerah  menandakan  bahwa  di  daerah  tersebut  mampu mengelolah  dengan  baik  sumber  daya  yang  ada.  Pendaptan  asli  daerah  yang  diperoleh  dari  pajak  daerah, restribusi  daerah,  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  ditujukan  untuk  memenuhi  seluruh pengeluaran daerah khususnya dalam belanja daerah yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat daerah.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Daerah pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Barat
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat. Semakin besar dana alokasi khusus maka semakin besar belanja daerah dan menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Dana alokasi khusus disediakan guna membiayai kegiatan khusus di daerah tertentu  yang  menjadi  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional,  khususnya  untuk  memenuhi kebutuhan  sarana  dan  prasarana  dasar  yang  belum  mencapai  standar  tertentu  untuk  menunjang  percepatan pembangunan daerah.
Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1954
(Ahlillah  et  al.,  2022),  (Simanjuntak  &  Ginting,  2019),  (Mbuinga  et  al.,  2022),  (Ikwani  et  al.,  2019), dan  (Nur  et  al.,  2022)  menyatakan  bahwa  dana  alokasi  khusus  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap belanja  daerah.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dana  alokasi  khusus  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  dialokasikan  kepada  pemerintah  daerah  dan  prioritas  nasional.  Dana alokasi  khusus  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  sesuai  dengan  Undang-undang  No.33  Tahun  2004 tentang perimbangan keuangan anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penelitian  variabel  kedua  dapat  diinterpretasikan  bahwadata  dana  alokasi  khusus  pada kabupaten/kota provinsi sumatera barat menunjukkan adanya keterkaitan anatara dana alokasi khusus terhadap belanja derah. Hasil ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan dana alokasi khusus yang besar akan  cenderung  memiliki  belanja  daerah  yang  besar  pula.  Pada  penelitian  ini,  dana  alokasi  khusus  pada  salah satu sampel yaitu menunjukkan dana alokasi khusus tertinggi sebesar Rp 2.786.625.823. Hasil ini menjelaskan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan dana alokasi  khusus.  Secara  umum  dana  alokasi  khusus  sudah  efisien  digunakan  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tujian dana alokasi khusus yaitu untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik  fisik  maupun  nonfisik  yang  merupakan  urusan  daerah.  Dana  alokasi  khusus  digunakan  untuk  menutup kesenjangan  pelayanan  public  antar  daerah  dengan  prioritas  pada  biadang  kegiatan  pendidikan,  kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  pada  penelitian  ini mempengaruhi  variabel  dependennya.  Variabel independen dalam penelitian ini  yaitu Pendapatan  Asli Daerah (x 1 ) dan Dana Alokasi Khusus (x 2 ). Dengan dependen yaitu Belanja Daerah (y). analisis yang digunakan dalam penelitian  yaitu  analisis  regresi  data  panel  dengan  menggunakan Eview  9. Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu sebanyak 12 Kabupaten dan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022 yang diambil melalui website http://sumbar.bps.go.id .  Dengan  hasila  dari  penelitian  yang  dilakukan  adalah  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah.
1. Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  posistif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah Pendapatan  Asli  Daerah  akan  menyebabkan  peningkatan  pada  jumlah  Belanja  Daerah  yang  akan dikeluarkan oleh Pemerintah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  posistih  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah  pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Artinya semakin besar Dana Alokasi Khusus maka semakin besar Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dan menunjukkan bahwa daerah masih tergantung pada pemerintah pusat.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikur:
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas data penelitian.  Misalnya  dengan  menggunakan  periode  pengamatan  yang  lebih  panjang  serta menambahkan  variabel-variabel lain seperti dana perimbangan,dana alokasi  umum, paja daerah, dana bagi  hasil  dan  jumlah  penduduk  dan  variabel  lainnya  yang  diduga  berpengaruh  terhadap  belanja daerah.
2. Untuk  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  agar  dapat  meningkatkan kinerjanya  dalam  pemungutan  pajak  daerah  untuk  menungkatkan  pendapatan  asli  daerah  dan  dana alokasi  khusus  agar  mampu  mengatur  keuangan  daerahnya  masing-masing  sehingga  infrastruktur daerah lebih baik lagi sehingga pendapatan pemerintah juga meningkat tentunya.
3. Peneliti  selanjutnaya  disarankan  memilih  sampel  dari  kabupaten/kota  lain  untuk  membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/kota dilokasi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahlillah, R. W., Sari, K. R., & Oktarida, A. (2022). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Bidang Pendidikan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis , 1 (2), 52–62.
Ainun, N., Junita, A., & Salman, M. (2022). Flypaprr Effect pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Tehadap Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli sebagai Variabel Moderrasi. Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Kuntansi ( EBMA ) , 3 (2), 973–985.
Ananda, Febriandhie, & Hariani, D. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Perhitungan Sisa Anggran Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Dan Kota Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas , 24 (1), 110–129.
Ananda, Febryandhie, & Habiburrahman. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020. Jurnal Inovasi Penelitian , 3 (8), 7437–7448.
Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024 Hal. 673-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1954
Dahliah. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah , 5 (2), 2750–2761. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.896 Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan , 1 (1), 43–52. https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234 Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Equity , 22 (2), 197–214. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936 Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah , Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. Jurnal Kendali Akuntansi , 1 (2), 30–46. Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. Inovasi , 14 (1), 44–52. https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546
Fernandes, J., & Fauzia, L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat 2017-2020. Jurnal Revenue : Jurnal Akuntansi , 3 (1), 187–197. https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.101
Ikwani, N., Naz’aina, & Ratna. (2019). Flypaper Effect pada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kbupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND) , 4 (2), 111–123.
Indriyani, H., Merina, I. C., & Purba, J. T. (2016). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Indonesia. Jurnal Ilmiah MBiA , 15 (1), 59–70. https://doi.org/10.32662/gaj.v2i2.615 Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND) , 5 (2), 1–13. https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3422
Januarti, R., Wulandari, S., Prasasti, S., Yanto, F., & Anwar, S. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Cafetaria , 3 (1), 1–13.
Kusumawati, R., & Rosady, I. (2018). Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Manajemen Bisnis , 9 (2), 147–160. https://doi.org/10.18196/mb.9259
Mbuinga, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (1), 3203–3213.
Miranda, A., Rizal, Y., & Mardhani, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) , 6 (2), 121–128. https://doi.org/10.33059/jensi.v6i2.6455 Nailufar, F., & Sufitrayati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis , 10 (1), 83–103. https://doi.org/10.33059/jseb.v10i1.1126 Nur, M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. Assets , 5 (1), 78–88.
Nur, M., Mus, A. R., & Nurwanah, A. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Management Studies and Entreneurship Journal , 3 (6), 4173–4181. Oktavia, V., & Zulvia, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021. Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (2), 266–282.
Pujiati, H. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2017). Jurnal Kompleksitas , 7 (1), 80–93.
Putra, G. H., & Marlina. (2021). The Influence Of Intellectual Capital Disclosure And Profitabulity On Value Compani. Journal of Islamic Economic and Business , 4 (2), 209–231.
Putra, G. H., & Satria, D. N. (2022). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan BUMN. Riset & Jurnal Akuntansi , 6 (4), 3433–3444.
Putra, G. H., & Wahyuni, I. (2021). Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2021. Journal Transformation of Mandalika , 2 (2), 271–281.
Putra, I., Abbas, T., & Ratna. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi Regional Unimal , 3 (3), 1–15. https://doi.org/10.29103/jeru.v3i3.3583
Putri, M. D., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Dagang Di Kota Padang. Jurnal Kendali Akuntansi , 1 (2), 82–97. https://doi.org/10.59581/jka- widyakarya.v1i2.187 Simanjuntak, A., & Ginting, C. M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Jurnal Manajemen , 5 (2), 183–194. Retrieved from http://ejournal.lmiimedan.net Srinofril, W., & Ananda, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD ) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce , 2 (1), 55–68. Sugiyono. (2017). Metode penelitian bisnis. In  suryandari sofia Yustiyani (Ed.), Alfabeta CV (edisi 3). Bandung.
Untung, J., Widyastuti, T., & Suyanto. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Daerah Dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010-2014. Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika , 1 (2), 1–7.