## PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

## Abid Muhtarom
Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 menyatakan bahwa    Desa  mendayagunakan  lembaga  kemasyarakatan  Desa  yang  ada  dalam membantu  pelaksanaan  fungsi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.  Jenis  penelitian  yang  diambil  oleh  peneliti  adalah  termasuk  jenis  penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis  secara  mendalam  Berdasarkan  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  fungsi  dan  peran  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  (LPM)  dalam pembangunan  di  Desa  di    Kabupaten  Lamongan  Tahun  2015.  Wewenang    Lembaga Pemberdayaan    Masyarakat    (LPM)  Dalam  Pembangunan  Di  Desa  Dalam  Sistem Pemerintahan Desa adalah (1) Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah,(2)  Mengerakan  dan  menigkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan pembagunan,(3) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dan menigkatkan ketahanan. Untuk menjalankan fungsi dan Perannya dalam pembangunan harus  sesuai  dengan  peraturan  desa  dan  kelurahan  yang  sudah  dibuat.  Namun  ada beberapa fungsi yang baik untuk dijalakan guna menigkatkan pembangunan, yaitu    (1) Sebagai   wadah   partisipasi  masyarakat  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan pembangunan;(2)  Menanamkan   pengertian   dan   kesadaran  akan  penghayatan  dan pengamalan  Pancasila;  (3)  Menggali,  memanfaatkan,  potensi  dan  menggerakan swadaya  gotong  royong  masyarakat  untuk  membangun;  (4)  Sebagai      sarana komunikasi     antara     Pemerintah  dan  masyarakat  serta  antar  warga  masyarakat  itu sendiri;(5)  Meningkatkan  pengetahuan  dan  ketrampilan  masyarakat;  (6)Membina dan     menggerakkan    potensi     pemuda     dalam  pembangunan;  (7)  Membina kerjasama   antar    lembaga    yang   ada    dalam masyarakat untuk pembangunan;(8) Pelaksanaan    tugas-tugas     lain     dalam    rangka   membantu  Pemerintah    Desa untuk    menciptakan   ketahanan yang mapan. Adapun Kendala-kendala   yang  timbul dalam  pelaksanaan  fungsi  dan  peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini yaitu (1) Tidak adanya Pelaksanaan sistem manajeman yang baik, (2)  Kurang  Adanya  keterbukaan  dalam  informasi.  (3)  Adanya  unsur  politik  sektoral dalam kepengurusan/ Nepotisme, Tetapi untuk fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sudah  dapat  dilaksanakan  namun  masih  kurang  efektif.  Hasil  penelitian  ini  secara keseluruhan  dapat  memberikan  gambaran  tentang  efektivitas  pelaksanaan  peran  dan fungsi  LPM  dalam  pembangunan  desa  pada  umumnya.  Dalam  merealisasikan  tujuan pembangunan,  maka  segenap  potensi  alam  harus  digali,  dikembangkan,  dan dimanfaatkan  sebaik-baiknya.  Begitu  pula  dengan  Potensi  manusia  berupa  penduduk yang  banyak  jumlahnya  harus  ditingkatkan  pengetahuan  dan  keterampilannya sehingga,  mampu  menggali,  mengembangkan  dan  memanfaatkan  potensi  alam  secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.
Kata kunci : LPM (Lembaga pemberdayaan Masyarakat), Pembangunan Desa
1. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Desa  Nomor  6  Tahun  2014  pasal  94 menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan  Desa  yang  ada  dalam membantu pelaksanaan
fungsi penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa,
pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa Tercapainya keberhasilan
pembangunan  masyarakat  desa  maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan
masyarakat    karena    merekalah    yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan  dalam    rangka    membangun wilayahnya  sebab   merekalah   nantinya yang  akan memanfaatkan   dan   manilai tentang    berhasil    atau    tidaknya pembangunan   di wilayah mereka.
Maka pembangunan itu merupakan  proses  yang  terjadi  secara bertahap  dan  berkelanjutan    guna mewujudkan    hal    yang    lebih    baik seiring    dengan    dimensi  waktu.  Pada kenyataanya  banyak  program-program pembangunan yang tidak sesuai  dengan apa   yang  dibutuhan   oleh  masyarakat dikarenakan pemerintah belum
mengopimalkan    peranan    masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan  dan  evaluasi.  Dengan melalui Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat  (LPM)  yang  merupakan salah  satu  lembaga  kemasyarakatan sebagai  mitra  kerja  pemerintah  desa untuk  mengelola,  merencanakan  dan melaksanakan  pembangunan  dengan menggali swadaya gotong  royong masyarakat  desa.  Pembangunan  desa merupakan  upaya  pembangunan  yang dilaksanakan  di  desa  dengan  ciri utama adanya    partisipasi    aktif    masyarakat dan    kegiatannya    meliputi    seluruh aspek  kehidupan  baik  fisik  material maupun mental spiritual.
Lembaga Pembedayaan Masyarakat    (LPM)  adalah  Lembaga Kemasyarakatan  yang  tumbuh  dari, oleh, dan untuk masyarakat,  merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan  yang  bertumpu  pada masyarakat, yang  bertujuan  untuk Meningkatnya  kesadaran  masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  di  dalam  wadah  negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,
Meningkatnya  partisipasi    masyarakat
dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengendali pembangunan, Meningkatnya kemampuan
masyarakat      sebagai      Sumber      Daya Manusia  (SDM)  untuk  mengolah  dan memanfaatkan  potensi  Sumber  Daya Alam  (SDA)  terutama  dalam  bidang
Agrobisnis dan Pariwisata,
Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Sedangkan  fungsi  dan  peranan Lembaga  Pembedayaan  Masyarakat
(LPM) sebagai mitra kerja Pemerintahan  adalah  Penanaman  dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian  pembangunan.    Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan  swadaya  gotong  royong masyarakat untuk pembangunan, sebagai media komunikasi antara masyarakat  dengan  pemerintah  dan antar masyarakat itu sendiri, memberdayakan  dan  menggerakkan potensi  pemuda  dalam  pembangunan, mendorong mendirikan dan memberdayakan      peranan      wanita dalam      mewujudkan      kesejahteraan
keluarga,  membangun  kerjasama  antar lembaga  yang  ada di  masyarakat dalam rangka  meningkatkan  pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Keberhasilan    pembangunan  desa tidak  lepas  dari  adanya  dukungan berbagai  pihak  baik  pemerintah  desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan  masyarakat  desa  yang dalam  hal  ini  sebagai  mitra  pemerintah desa  yang  mempunyai  tugas  pokok  dan fungsi  untuk  mendorong  partisipasi masyarakat  dalam      perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan      tentunya      perlu menjalin  hubungan  yang  baik  dengan pemerintah desa.
Dalam hal ini, di setiap penyusunan rencana pembangunan desa atau  pekon  diperlukannya  sinergisitas atau  kerjasama  yang  baik  antara Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat (LPM)  dengan  kepala  pekon,  dengan demikian diharapkan rancangan pembangunan  yang  dihasilkan  dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  desa tersebut  yang  pada  akhirnya  bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan  masyarakat  desa  atau pekon itu sendiri.
Sosok  seorang  kepala  desa  dalam penyusunan  rencana  pembangunan  ini memiliki  peran  yang  sangat  besar  dan dalam  memutuskan  rencana  maupun program-program  yang  ada.  Kepala desa  sendiri  dibantu  oleh  Lembaga Pemberdayaan masyarakata (LPM) dalam  hal  mengkaji  dan  menimbang hal-hal apa saja  yag akan dimuat dalam RPJM, dengan demikian dalam penyusunan  RPJM  hubungan  antara Lembaga  Pemberdayaan  masyarakata (LPM)  dengan  kepala  desa  cukup  erat dalam hal  penyusunan RPJM.  Sehingga akan menjadi PJM
Menurut  Bambang  Trisantono Soemantri  (2011:75)  Kepala  Desa bertanggungjawab  dalam  pembinaan dan  pengendalian  penyusunan  RPJM Desa dan RKP Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (musrenbang desa).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat (LPM)
Tugas    dan    Fungsi    Lembaga Kemasyarakatan    Desa    sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah  Desa  dan  merupakan  mitra
dalam    memberdayakan    masyarakat desa. Tugas  Lembaga   Kemasyarakatan Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) meliputi:
a. Menyusun  rencana  pembangunan secara partisipatif;
b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembanguanan secara partisipatif;
c. Menggerakkan dan mengem- bangkan    partisipasi,    gotong royong    dan    swadaya  masyarakat dan
d. Menumbuh  kembangkan  kondisi dinamis  masyarakat  dalam  rangka pemberdayaan masyarakat. Lembaga
Kemasyarakatan,
Kelurahan sebagaiamana dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1)  mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,
pembangunan,  sosial  kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat.
(Sumber:Kumpulan  Peraturan  tentang Kecamatan dan Kelurahan halaman 48).
Tujuan  pemberdayaan  masyarakat adalah memampukan dan  memandirikan masyarakat  terutama  dari  kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ ketidakberdayaan.    Kemiskinan    dapat dilihat    dari    indikator    pemenuhan
kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak.  Kebutuhan  dasar  itu, mencakup  pangan,  pakaian,  papan, kesehatan,  pendidikan,  dan  transportasi. Sedangkan  keterbelakangan,  misalnya produktivitas  yang  rendah,  sumberdaya manusia  yang  lemah,  terbatasnya  akses pada tanah  padahal ketergantungan  pada sektor  pertanian  masih  sangat  kuat, melemahnya  pasar-pasar  lokal  atau tradisional  karena  dipergunakan  untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional.  Dengan  perkataan  lain masalah  keterbelakangan  menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).
Untuk  mengetahui  seberapa  besar peran lembaga pemberdayaan masyarakat  di  Kelurahan      Karas Kecamatan      Galang      Kota      Batam, ada      beberapa      indikator  pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa  fungsi  dan  peranannya  yaitu fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai fasilitator, mediator,  motivator,  dan  dinamisator bagi pembangunan wilayah kelurahan.
1. Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat  Kelurahan  Sebagai
Fasilitator Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar  menawar  masyarakat  lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan  di  segala  bidang  dan  sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002) Salah satu tugas  dari  LPM  adalah  memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi  LPM Sebagai  wadah  yang  dibentuk  atas prakarsa  masyarakat  dan  juga  sebagai mitra  pemerintahan  kelurahan  dalam menampung  dan  mewujudkan  aspirasi kebutuhan  demokrasi  masyarakat  di bidang  pembangunan  maka  Peran  LPM sebagai  fasilitator  adalah  memfokuskan pada  mendampingi  masyarakat  didalam melakukan rencana-rencana pemba- ngunan.  Rencana-rencana  pembangunan di  Kelurahan  Karas  dapat  dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan/ Musrenbang.
Musyawarah  perencanaan    pemba- ngunan
(Musrenbang)
tingkat kelurahan    adalah    forum  musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan  yang  melibatkan  para  pelaku pembangunan kelurahan tujuan, musrenbang kelurahan antara lain :
a. Meningkatkan  kualitas  partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan
b. Meningkatkan  kualitas  perencanaan pembangunan
c. Memeratakan  pembangunan  dan hasil-hasilnya secara berkeadilan
d. Menampung dan menetapkan
prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat
bawahnya (RT/RW/Lingkungan).
e. Menetapkan    prioritas    kegiatan
Kelurahan    yang    akan    dibiayai
dari dana murni swadaya masyarakat.
f. Menetapkan prioritas kegiatan yang  akan  diajukan  ke  forum musrenbang lebih atas untuk
diusulkan mendapat
alokasi pendanaan  dari  APBD  Kota,  APBD Propinsi,  APBN  maupun  sumber dana lainnya.
Peran  LPM  sebagai  fasilitator adalah  memfasilitasi  segala  aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan
kemudian  untuk  dilaksanakan.  Sebagai fasilitator  LPM  selain  mengusulkan
pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat  RT  dan  RW  di  Kelurahan. Peran  LPM  memang  terlihat  sebagai fasilitator  didalam  upaya  menyusun rencana  rencana  pembangunan  hal  ini ditandai  dengan  program  LPM  didalam melakukan  aktivitas  rapat  dan  hearing
antara perangkat kelurahan yang memwakili  warga  masyarakat  dengan pemerintah  kecamatan,  DPRD  Kota  dan juga  perusahaan  disekitar  kelurahan. Oleh  karenanya  lembaga  pemberdayaan masyarakat  kelurahan  juga  melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan  dan  upaya  pencarian solusi  terhadap  persoalan  yang  ada  di Kelurahan Karas.

## 2. Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat  Kelurahan  Sebagai Mediator
Lebih  lanjut  dinyatakan  bahwa
Kader
Pemberdayaan Masyarakat
merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan  yang  diperlukan  keberadaan dan  peranannya  dalam  pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif  di  Desa  dan  Kelurahan. Adapun  peran  Kader  Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan.
LPM  sebagai  mediator  dalam pembangunan  adalah  mempunyai  tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan  dan    dijadikan    rancangan pembangunan    jangka    menengah    dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen
masyarakat.  LPM  Kelurahan  Karas mensosialisaikan  hasil  rancangan  yang akan  diusulkan  dalam  musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah  warga  kelurahan  dan juga melalui bentuk undangan rapat.
Kondisi  geografis  yang  menjadi penyebab  terhambatnya  pembangunan dan  rentannya  bencana  alam  memeiliki pengaruh  yang  kuota  dalam  proses pembangunan kelurahan.

## 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan Sebagai Motivator
Motivator  ini  dipandang  sebagai ujung  tombak  dan  pionir  pembangunan maka  tantangannya  adalah  bagaimana membentuk  para  motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa  para  tokoh  yang  ada  dimasyarakat maupun  segenap  aparat  pemerintahan yang  ada  di  desa  atau  kelurahan, kecamatan  bahkan  ditingkat  kabupaten atau  kota.  banyak  hal  yang  harus dipersiapkan  baik  persiapan  ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan  mengajak,  memobilisasi, menjembatani,  serta  kemampuan  untuk menjadi  fasilitator.  Sehingga  peran motivator sangat penting dan strategis.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivator menempatkan diri sebagai  garda.  Bimbingan,  pembinaan, dan  atau  pengarahan  dapat  diartikan sebagai  rangkaian  kegiatan  atau  proses memelihara,  menjaga,  dan  memajukan organisasi  melalui  setiap  pelaksanaan tugas  personal,  baik  secara  struktural maupun  fungsional,  agar  pelaksanaan tugas-tugas  umum  pemerintahan  dan pembangunan  tidak  terlepas  dari  usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari;1988 : 110). Perkataan pembinaan ini
mempunyai  cakupan  kegiatan  yang cukup  banyak,  akan  tetapi  yang  jelas pembinaan mengandung arti pembangunan  yaitu  merubah  sesuatu sehingga menjadi baru  yang mempunyai nilai  yang  lebih  tinggi  dan  juga mengandung makna  sebagai  pembaruan, yaitu  usaha  untuk  membuat  sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan,  menjadi  lebih    baik  dan lebih  bermanfaat.  Dalam  hubungannya dengan  pembinaan,  Taliziduhu  Ndraha mengungkapkan  bahwa  yang  menjadi sasaran  pembinaan  khususnya  dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya.  Mentalitas  yang  belum sadar  harus  dibangunkan,  yang  tidak
sesuai  dengan pembangunan  harus dirubah, yang  belum  beres  harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Kelurahan  Sebagai Dinamisator Bahwa dalam mengoptima- lisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,  LPM    jeli    dan    bijaksana dalam  memantau  dan  melihat  berbagai kegiatan    di  masyarakat  yang  selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah  masyarakat  untuk  bisa langsung  terjun  mendorong  masyarakat untuk lebih  berperan  aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing- masing wilayah ia berdomisili.
Pemberian  layanan  publik  (kesehatan, pendidikan,  perumahan,  transportasi  dan seterusnya)  kepada  masyarakat  tentu merupakan tugas.
Masyarakat  yang  mandiri  sebagai partisipan  berarti  terbukanya  ruang  dan kapasitas    mengembangkan    potensi- kreasi,    mengontrol    lingkungan    dan sumberdayanya  sendiri,  menyelesaikan masalah  secara  mandiri,  dan  ikut menentukan  proses  politik  di  ranah negara.  Masyarakat  ikut  berpartisipasi
dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).
Dengan  kata  lain  ia  lebih  berada pada  dimensi  proses  dari  kebijakan penerapan  ke  kebijakan  hasil/dampak. Artinya, kegiatan  ini  akan  menghasilkan sejumlah  pemahaman  dan  penjelasan berkenaan  dengan  proses  penerapan program yang dipantau. Dalam pelaksanaan  program  maka  pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan  dan  bentuk    pembangunan dengan  memperkecil  dampak  negatif yang mungkin ditimbulkan.
Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor    Tahun  2014  pasal  1  ayat  12 menyatakan  bahwa,    Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber daya  melalui  penetapan  kebijakan, program,  kegiatan,  dan  pendampingan yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan  roda  pemerintahan  yang ada  di  desa,  maka  Kepala  Desa  atau pekon,  Badan  Permusyawarantan  Desa
(BPD)  atau  Badan  Hippun  Pemekonan (BHP),  serta  Lembaga  Kemasyarakatan diamanatkan  dalam  undang-undang  agar dapat bekerjasama dan saling berhubungan dengan baik dalam
menjalankan roda
pemerintahan
sehingga    tujuan  agar  setiap  desa mempunyai kemampuan
untuk mengurus  segala  urusan  desa  sendiri secara otonom sehingga dapat terciptanya kemandirian desa atau pekon dapat tercapai.
Berdasarkan Undang-Undang Desa
Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 menyatakan  bahwa  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan  Desa,  dan  pember- dayaan  masyarakat  Desa  berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor  6  Tahun  2014  pasal  94 menyatakan  bahwa    Desa  mendaya- gunakan  lembaga  kemasyarakatan  Desa yang  ada  dalam  membantu  pelaksanaan fungsi  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diambil  oleh peneliti  adalah  termasuk  jenis  penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  metode analisis kualitatif yaitu untuk menjelaskan  dan  menganalisis  secara mendalam  Berdasarkan  Undang-Undang Desa  Nomor  6  Tahun  2014  tentang fungsi dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat  (LPM)  dalam  pembangunan di Desa di  Kabupaten Lamongan Tahun 2015.

## Fokus Penelitian
a. Sesuai    sebagaimana  dimaksud dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 21  Tahun    2007    tentang  pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di kabupaten
Lamongan.
b. Sesuai    sebagaimana  dimaksud dalam  Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Dan Wewenang
Lembaga    Pemberdayaan    Masya- rakat    (LPM)  Dalam  Pembangunan Di  Desa  Dalam  Sistem  Pemerintahan Desa.
Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat   yang  selanjutnya disingkat
LPM  adalah  wadah  yang  dibentuk  atas prakarsa  masyarakat  sebagai  mitra Pemerintah LPM Kecamatan Kedungpring:  Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan
Sugio: Desa
Jubellor,  Desa  Gondanglor;  Kecamatan Sukodadi:  Desa  Sukodadi;  Kecamatan Lamongan:  Desa  Tanjung,  Desa  Made;
Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa
Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket:  Desa  Tukkerto;  Kecamatan
Sambeng:  Desa  Ardirejo;  Kecamatan Babat: Desa Kebonagung dan Kelurahan    dalam    menampung  dan mewujudkan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang
pembangunan.  Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga
Kemasyarakatan    yang  bersifat  lokal dan secara organisasi  berdiri  sendiri dan berkedudukan di desa.
LPM  Kecamatan  Kedungpring: Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan  Sugio:  Desa  Jubellor,  Desa Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa Sukodadi;  Kecamatan  Lamongan:  Desa
Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun:  Desa  karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto;  Kecamatan  Sambeng:  Desa
Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa
Kebonagung membentuk Lembaga Kemasyarakatan yang namanya Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat disingkat LPM. LPM yang
dibentuk  meneruskan yang sudah dibentuk  sebelumnya  dan  melakukan penyesuaian  dari  yang  sudah  ada  sesuai dengan  kebutuhan  dan  sosial  budaya masyarakat  Desa  LPM  Kecamatan Kedungpring:  Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa
Jubellor,  Desa  Gondanglor;  Kecamatan Sukodadi:  Desa  Sukodadi;  Kecamatan Lamongan:  Desa  Tanjung,  Desa  Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa
Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket:  Desa  Tukkerto;  Kecamatan Sambeng:  Desa  Ardirejo;  Kecamatan Babat: Desa
Kebonagung. LPM
mempunyai  tugas  membantu  Kepala LPM  Kecamatan  Kedungpring:  Desa
Sidomlangean, Desa Tlanak;  Kecamatan Sugio:  Desa  Jubellor,  Desa  Gondanglor; Kecamatan  Sukodadi:  Desa  Sukodadi; Kecamatan  Lamongan:  Desa  Tanjung,
Desa Made; Kecamatan Karangbinangun:  Desa  karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa
Tukkerto;  Kecamatan  Sambeng:  Desa
Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung. dalam:   Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah,  Menggerakan dan meningkatkan  partisipasi   masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,  Menumbuhkan kembangkan kondisi
dinamis masyarakat dalam meningkatkan ketahanan  di  Kecamatan  Kedungpring: Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan  Sugio:  Desa  Jubellor,  Desa
Gondanglor; Kecamatan Sukodadi: Desa
Sukodadi;  Kecamatan  Lamongan:  Desa Tanjung, Desa Made; Kecamatan Karangbinangun:  Desa  karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa
Tukkerto;  Kecamatan  Sambeng:  Desa
Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung.. Wewenang Lembaga Pemberdayaan    Masyarakat    (LPM) Dalam  Pembangunan  Di  Desa  Dalam Sistem  Pemerintahan  Desa  adalah  (1) Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah,(2) Mengerakan dan menigkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagunan,(3) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dan menigkatkan ketahanan di Kecamatan Kedungpring: Desa
Sidomlangean, Desa Tlanak;  Kecamatan Sugio:  Desa  Jubellor,  Desa  Gondanglor; Kecamatan  Sukodadi:  Desa  Sukodadi; Kecamatan  Lamongan:  Desa  Tanjung,
Desa Made; Kecamatan Karangbinangun:  Desa  karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto;  Kecamatan  Sambeng:  Desa
Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa
Kebonagung. Dalam merencanakan pembangunan  berdasarkan  musyawarah di  LPM  Desa  Kebonagung  Kecamatan Babat,  LPM  Kelurahan  Sidokumpul Kecamatan Kedungpring:
Desa
Sidomlangean, Desa Tlanak;  Kecamatan Sugio:  Desa  Jubellor,  Desa  Gondanglor; Kecamatan  Sukodadi:  Desa  Sukodadi; Kecamatan  Lamongan:  Desa  Tanjung,
Desa Made; Kecamatan Karangbinangun:  Desa  karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa
Sukosari; Kecamatan Deket: Desa Tukkerto;  Kecamatan  Sambeng:  Desa
Ardirejo; Kecamatan Babat: Desa Kebonagung, dibutuhkan adanya aspirasi dan dukungan dari masyarakat dalam hal ini  seluruh  warga  dan  perangkat  desa agar  pelaksanaan  pembangunan  dapat terlaksana  dengan  baik.  Hal-hal  yang dapat  dilakukan  agar  aspirasi  dan dukungan dari masyarakat dapat berjalan adalah  Pertama  dengan  memberikan informasi  yang  jelas  kepada  masyarakat tentang kondisi nyata dari pembangunan desa.  Yang  kedua  bersikap  Jujur  dan menghindari  dari  praktek  KKN,  hal  ini berguna untuk memberikan rasa percaya dan  aman  dengan  kondisi  Kecamatan Kedungpring:  Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor,  Desa  Gondanglor;  Kecamatan Sukodadi:  Desa  Sukodadi;  Kecamatan Lamongan:  Desa  Tanjung,  Desa  Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa
karangbinangun,
Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa
Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket:  Desa  Tukkerto;  Kecamatan Sambeng:  Desa  Ardirejo;  Kecamatan Babat:  Desa  Kebonagung.  Yang  ketiga adanya perencanaan yang baik, sistimatis dan berkelanjutan.
Mengerakan dan menigkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan  pembagunan  adalah  cara dimana memberikan motifasi dan dorongan kepada masyarakat Kecamatan
Kedungpring:  Desa Sidomlangean, Desa
Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa
Jubellor,  Desa  Gondanglor;  Kecamatan Sukodadi:  Desa  Sukodadi;  Kecamatan Lamongan:  Desa  Tanjung,  Desa  Made;
Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa
Pelang, Kecamatan Mantup, Desa
Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket:  Desa  Tukkerto;  Kecamatan Sambeng:  Desa  Ardirejo;  Kecamatan Babat: Desa Kebonagung, untuk berpartisipasi dalam proses
pembangunan  dan  LPM  disini  sebagai wadahnya.  Dengan  dukungan  aparatur desa  dan  warga  LPM  Kecamatan Kedungpring:  Desa Sidomlangean, Desa
Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa
Jubellor,  Desa  Gondanglor;  Kecamatan Sukodadi:  Desa  Sukodadi;  Kecamatan Lamongan:  Desa  Tanjung,  Desa  Made;
Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket:  Desa  Tukkerto;  Kecamatan Sambeng:  Desa  Ardirejo;  Kecamatan Babat:  Desa  Kebonagung  adalah  harga mutlak  dari  pembangunan  di  desa Gondangjero.
Menumbuh  kembangkan  kondisi dinamis  masyarakat  dan  menigkatkan ketahanan di LPM Kecamatan Kedungpring:  Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa
Jubellor,  Desa  Gondanglor;  Kecamatan Sukodadi:  Desa  Sukodadi;  Kecamatan Lamongan:  Desa  Tanjung,  Desa  Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket:  Desa  Tukkerto;  Kecamatan Sambeng:  Desa  Ardirejo;  Kecamatan Babat: Desa Kebonagung dengan adanya pembangunan yang sistemstis dan berkelanjutan,  juga  adanya  dukungan
dari masyarakat Kecamatan Kedungpring:  Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa
Jubellor,  Desa  Gondanglor;  Kecamatan Sukodadi:  Desa  Sukodadi;  Kecamatan Lamongan:  Desa  Tanjung,  Desa  Made;
Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa Pelang, Kecamatan Mantup, Desa
Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket:  Desa  Tukkerto;  Kecamatan Sambeng:  Desa  Ardirejo;  Kecamatan Babat: Desa Kebonagung. kondisi dinamis pasti akan dapat  terlaksana. Hal ini dapat  memberikan ketahanan di  desa sehingga
masyarakat
menjadi berkembang.
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menjalankan fungsi dan
perannya  dalam  Pembangunan di Desa.
Untuk  menjalankan  fungsi  dan Perannya dalam pembangunan LPM  (1) Sebagai   wadah   partisipasi  masyarakat dalam  merencanakan  dan  melaksanakan pembangunan;(2) Menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila; (3)  Menggali,  memanfaatkan,  potensi
dan menggerakan swadaya gotong royong  masyarakat  untuk  membangun; (4)  Sebagai      sarana     komunikasi antara     Pemerintah  dan  masyarakat serta  antar  warga masyarakat itu sendiri;(5)  Meningkatkan  pengetahuan dan ketrampilan
masyarakat;
(6)Membina     dan     menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan; (7) Membina
kerjasama    antar     lembaga     yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;(8)  Pelaksanaan    tugas- tugas    lain    dalam   rangka  membantu
Pemerintah Desa untuk
menciptakan   ketahanan yang mapan.
Sebagai wadah partisipasi masyarakat  dalam  merencanakan  dan melaksanakan  pembangunan.  Adanya wadah  yang  baik  guna  menigkatkan pembangunan  desa  sehingga  aspirasi masyarakat  dapat  tersampaikan  dengan baik dan juga dukungan dari pemerintah desa untuk menerima aspirasi
masyarakat akan
mempermudah merencanakan dan melaksanakan pembangunan  Menanamkan   pengertian dan   kesadaran  akan  penghayatan  dan pengamalan  Pancasila  adalah  sebagai dasar Desa dalam pembangunan. Adanya pembahaman yang baik dan penghayatan Pancasila menjadikan pembangunan
mempunyai  arah  dan  tujuan.  Karena desa  tidak  mungkin  lepas  dari  NKRI sebagai Negara kesatuan dan pembangunan yang berkesinambungan.
Menggali,  memanfaatkan,  potensi dan menggerakan swadaya gotong royong  masyarakat  untuk  membangun adalah mengetahui potensi LPM, sebagian besar mata pencarihanya adalah Petani,  Namun  tidak  sertamerta  mereka menjadi  Petani,  masyarakat  desa  dapat meningkatkan  penghasilanya  dengan adanya LPM yaitu mengenali, memanfaatkan,potensi  dan  mengerakan swadaya gotong-royong. Contohnya petani dengan beternak ayam atau sapi.
Sebagai      sarana     komunikasi antara     Pemerintah  dan  masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri, adanya  jembatan  penghubung  antara pemerintah dan masyarakat desa menjadikan  tolak  ukur  keberhasilan  dari pembangunan  Desa  LPM  Kecamatan Kedungpring:  Desa Sidomlangean, Desa Tlanak; Kecamatan Sugio: Desa Jubellor,  Desa  Gondanglor;  Kecamatan Sukodadi:  Desa  Sukodadi;  Kecamatan Lamongan:  Desa  Tanjung,  Desa  Made; Kecamatan Karangbinangun: Desa karangbinangun, Desa Mayong ;Kecamatan Kembangbahu: Desa
Pelang, Kecamatan Mantup, Desa
Kedungsoko, Desa Sukosari; Kecamatan Deket:  Desa  Tukkerto;  Kecamatan Sambeng:  Desa  Ardirejo;  Kecamatan Babat:  Desa  Kebonagung.  Karena  tidak adanya kerjasama dari kedua belah pihak maka  sulit  rasanya  pembangunan  akan dapat  terlaksana.  LPM  sebagai  wadah atau perwakilan dari rakyat di desa.
Meningkatkan  pengetahuan  dan ketrampilan  masyarakat  adanya  LPM  di desa  dapat  menjadi  sarana  pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan di masyarakat  hal  ini  tidak  lepas  dari partisipasi  dari  pengurus  LPM  sendiri. Jika  Masyarakat  LPM  diikutkan  andil dalam  pembangunan  Desa.  Namun  akan berlaku  sebaliknya  jika  hanya  orang tertentu maka tidak mungkin pengetahuan  dan  ketrampilan  tersebut tidak dapat tersalurkan dengan baik pada masyarakat
Membina     dan     menggerakkan potensi    pemuda    dalam pembangunan yang harus dilakukan LPM dan pemerintah  Desa  adalah  mengerakan potensi pemuda setempat sebagai generasi  yang  akan  datang.  Karena dengan pemuda LPM yang ikut langsung dapat  menigkatkan  pembangunan  desa. Banyak  dukungan  dan  kesempatan  yang diberikan  dapat  membuat  pemuda  LPM lebih kreatif dan inovatif. Namun hal ini
tidak  boleh  lepas  dari  pengawasan  dan motivasi pemerintah
Adanya  Membina    kerjasama antar     lembaga     yang    ada     dalam masyarakat  untuk  pembangunan  dapat dilakukan  dengan  cara  kerjasama  antar lembaga yang terkoordinasi dan terkoordinir sesuai dengan visi dan Misi Desa  LPM.  Semakin  banyak  bantuan antar lembaga yang terkoordinasi dengan baik  maka  program  pembangunan  yang digalakan  LPM  dan  pemerintah  LPM maka dapat terlaksana dengan baik.
Pelaksanaan    tugas-tugas     lain dalam    rangka   membantu  Pemerintah Desa untuk menciptakan
ketahanan yang  mapan,  dengan  cara memberikan penyuluhan dan pengetahuan terbaru
tentang perkembangan  LPM  dan  pemerintah, sehingga  dapat  memberikan  informasi dan  kebijakan  yang  terbaru.  Adanya dukungan  dari  semua  warga  dan pemerintah  desa  dapat  menihkatkan ketahanan  yang  mapan.  Dan  juga  bisa dengan  melakukan  kebijakan-kebijakan lain yang menunjang pembangunan
2. Kendala-kendala    yang    timbul dalam  pelaksanaan   fungsi  dan
peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Adapun  Kendala-kendala    yang timbul   dalam  pelaksanaan   fungsi  dan peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini yaitu a.) Tidak  adanya  Pelaksanaan  sistem manajeman yang baik PJM setiap tahun terlaksana dalam manajeman  yang  dilaksanakan.  Suatu organisasi  untuk  dapat  berkembang  dan mempertahankan eksistensinya diperlukan  kinerja  yang  baik  dan sungguh-sungguh  baik  dari  pengurus maupun  dari  anggota  LPM  itu  sendiri. Untuk  menunjang  hal  tersebut  di perlukan upaya peningkatan pengetahuan  dan  ketrampilan  melalui pemberian  latihan  dan  bimbingan  agar LPM bisa memahami
kemampuanya/potesinya yang di perlukan  untuk  berkembang,  artinya suatu  penilaian  kapasitas  kemampuan kinerja  suatu  organisasi  yang  dilakukan secara  bersama-sama  oleh  pengurus  dan anggota  sangat  diperlukan  sebagai  salah satu cermin pribadi suatu organisasi,yang hasilnya menjadi pijakan untuk memperkuat dan mengembangkan
kemampuan dalam usaha mencapai cita- citanya.
b.) Kurang Adanya keterbukaan dalam informasi.
Informasi menjadi hal yang berharga dari suatu organisasi khususnya LPM karena dengan informasi yang baik dan  penyampaian  informasi  yang  sesuai dengan  kenyataan  menjadikan  sesuatu yang  berharga.  Dengan  informasi  yang baik  dan  benar  maka  kebijakan  LPM dapat  dilaksanakan  dengan  baik  pula, sehingga  tidak  adanya  permasalahan didalam  masyarakat  Desa  dalam  proses pembangunan.  Adapun  informasi  yang baik adalah sesuai,baik, dapat dipahami,sumber  dapat  dipertangung jawabkan dan nyata.
c.) Adanya  unsur  politik  sektoral dalam kepengurusan/ Nepotisme Inilah  yang  menjadi  permasalahan banyak  LPM  yang  tidak  independen dalam  kebijakanya  karena  ada  unsur politik  sektoral  dalam  kepengurusan  / nepotisme, banyaknya kasus yang terjadi pengurus  LPM  sama  dengan  pengurus Desa.  Karena  kasusnya  pengurus  LPM yang  memihak  dalam  pemilihan  Kepala desa.  Dan  lain  sebagainnya.  Namun  hal ini  tidak  serta  merta  menjadi  hal  buruk dalam  pemerintahan  desa  atau  LPM karena  jika  dijalakan  sesuai  dengan
kepentingan masyarakat Desa maka akan berjalan sangat baik.
d.) “LPM  di  desa  yang  kami  teliti kelihatannya  masih  belum  maksimal menjalankan perannya di dalam menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa dalam pembangunan desa. Para anggota/pengurus  LPM  jarang  berdialog dengan  masyarakat  sehingga  aspirasi masyarakat  tidak  dapat  mereka  ketahui”
(Informan  :  warga  masyarakat  Desa Kalipang,  Kebonagung,  Adirejo  Dan Sidokumpul).
e.) Hasil  penelitian  terbuka  dengan para  informan  juga  mengungkapkan bahwa  LPM  yang  ada  di  desa-desa  di wilayah  10  kecamatan  di  kabupaten lamongan  sudah  berfungsi  di  dalam penyusunan  rencana  pembangunan  desa namun belum optimal. Berikut pernyataan  beberapa  informan  yang sempat  dipenelitiani. “Setiap  rencana pembangunan  desa  secara  partisipatif disusun  dalam  suatu  forum/rapat  yang diadakan  untuk  hal  tersebut  yang dilaksanakan  oleh  LPM  dan  melibatkan semua  unsur  terkait  baik  pemerintah desa,  pengurus  BPD,  tokoh  masyarakat, dan  warga  desa  yang  dianggap  perlu dilibatkan.    Namun  harus  diakui  bahwa fungsi ini belum optimal dapat dilaksanakan oleh LPM karena berbegai
kendala  seperti  keterbatasan  SDM  dan minimnya  dana  operasional kegiatan” (Informan  :  Ketua  LPM  Desa  Sugio, Kebonagung, Adirejo Dan Sidokumpul).
3. Tingkat      partisipasi      masya- rakat      dalam      memberikan dukungan dan keberhasilan dalam  memberdayakan  masya- rakat
Dalam merealisasikan tujuan pembangunan,  maka  segenap  potensi alam  harus  digali,  dikembangkan,  dan dimanfaatkan  sebaik-baiknya.  Begitu pula  dengan  Potensi  manusia  berupa penduduk  yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan  potensi  alam  secara maksimal,  dan  pelaksanaan  program pembangunan  tercapai.  Adanya  Tingkat partisipasi    masyarakat    dalam    mem- berikan      dukungan      dan  keberhasilan dalam memberdayakan  masyarakat  yang tinggi guna meningkatkan pemba- ngunan.
Berbagai  rencana  dan  program- program  pembangunan  sebagai  wujud pelaksanaan  pemerintahan  telah  dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan,baik  yang  dilaksanakan  oleh
pemerintah pusat melalui Instansi- instansi.
Vertikal di daerah maupun pemerintah  itu  sendiri.  Salah  satu program  pemerintah  yaitu  pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat secara  swadaya,  atau  oleh  lembaga- lembaga  non-pemerintah  lainnya  yang memiliki program-program pemba-
ngunan berupa
pemberdayaan
masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan
program  pembangunan  pada  setiap lembaga dibutuhkan suatu pola
manajerial dalam
pengelolaan pembangunan,  pola  manajerial  tersebut dimaksudkan  agar  hasil  pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya  dapat  dirasakan  dan  dinikmati manfaatnya  oleh  masyarakat.  Salah  satu hal  yang  dibutuhkan  adalah  kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat  dalam  menunjang  suksesnya pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah  untuk  mengarahkan  serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama  melaksanakan  program pembangunan.
Partisipasi  masyarakat  merupakan modal  utama  dalam  upaya  mencapai sasaran  program  pemerintah  diseluruh
wilayah
Republik
Indonesia.
Keberhasilan  dalam  pencapaian  sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan  semata-mata  didasarkan  pada kemampuan  aparatur  pemerintah,  tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya  partisipasi  msyarakat  akan mampu  mengimbangi  keterbatan.  Biaya dan  kemampuan  pemerintah  dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.
Berdasarkan  hal  di  atas,  berbagai hal  diusahakan  oleh  LPM    yaitu  : penyediaan  bantuan  yang  menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk turut  serta  dalam  program  pelaksanaan pembangunan.  Pemberian  kreatifitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaan  program pembangunan.
Dalam  realitasnya,  tidak  semua anggota  masyarakat  ikut  berpartisipasi, dengan  berbagai  macam  alasan.  Hal  ini disadari  karena  adanya  beberapa  factor yang  mempengaruhi.  Disini  diperlukan upaya  untuk  meyakinkan  masyarakat tentang  partisipasi  dalam  pembangunan,
yaitu adanya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat atau sebaliknya.  Keadaan  seperti  ini  akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang  selanjutnya  menjadi  dukungan untuk berpartisipasi.
Hal  ini  menunjukkan  betapa  besar peran  pemerintah  dalam  meningkatkan partisipasi  masyarakat  demi  tercapainya pelaksanaan program pembangunan maksimal.
Sebagai sarana partisipasi
masyarakat  di  desa  telah  di  bentuk lembaga-lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  dan Lembaga  Pemberdayaan  kesejahteraan Masyarakat  (LPKM).  Melalui  lembaga ini  masyarakat  di  harapkan  dapat membantu mempercepat
atau
mengefektifkan pembangunan di Kecamatan  dan  Pembangunan  Nasional pada Umumnya.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam  pembangunan,  selain  perhatian  di harapkan  pada  aspek  keadilan  dan pemerataan  pembangunan  serta  hasil- hasil  hendaknya  pembangunan  juga berorientasi pada kepentingan masyarakat  yang  betul-betul  sesuai dengan  apa  yang  di  butuhkan  dan dirasakan  oleh  mereka.  Demikian  pula halnya  dengan  pembangunan  di  Desa
LPM  PJM  setiap  tahun  terlaksana. Namun dalam manajeman yang dilaksanakan,  nampaknya  dari  tahun  ke tahun  mengalami  peningkatan  terutama pembangunan sarana-sarana umum seperti jalan raya, jembatan, pos kamling, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sebagainya. Keseluruhan dari empat pembahasan  yang  berasal  dari  hasil penelitian  yang  dikemukakan  di  atas memberikan gambaran bahwa
pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan  desa  pada  10  kecamatan lokasi  sampel  ternyata  dari  lima  fungsi pokok  LPM  yang  diteliti  ternyata  hanya empat  fungsi  yang  pelaksanaannya sudah  cukup  efektif  namun  juga  belum maksimal yaitu fungsi menyusun rencana  pembangunan  desa,  fungsi melaksanakan  rencana/program  pemba- ngunan  desa,  fungsi  menggerakkan partisipasi,  fungsi  swadaya  masyarakat dalam  pembangunan  desa  dan  fungsi menampung  aspirasi  masyarakat.  Tetapi untuk fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat  sudah  dapat  dilaksanakan namun  masih  kurang  efektif.  Hasil penelitian  ini  secara  keseluruhan  dapat memberikan  gambaran  tentang  efek- tivitas  pelaksanaan  peran  dan  fungsi
LPM  dalam  pembangunan  desa  pada umumnya.
5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian dan
pembahasan  atas  masalah  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  maka  penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: a. Wewenang   Lembaga   Pemberdayaan Masyarakat    (LPM)  Dalam  Pemba- ngunan  Di  Desa  Dalam  Sistem Pemerintahan Desa adalah (1) Merencanakan  pembangunan  berda- sarkan  musyawarah,(2)  Mengerakan dan  menigkatkan  partisipasi  masya- rakat  dalam  pelaksanaan  pemba- ngunan,  (3)  Menumbuh  kembangkan kondisi  dinamis  masyarakat  dan menigkatkan ketahanan b. Untuk menjalankan fungsi dan
Perannya  dalam  pembangunan  harus sesuai  dengan  peraturan  desa  dan kelurahan  yang  sudah  dibuat.  Namun ada  beberapa  fungsi  yang  baik  untuk dijalakan  guna  menigkatkan  pem- bangunan, yaitu    (1) Sebagai  wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;(2) Menanamkan
pengertian   dan   kesadaran  akan penghayatan dan pengamalan
Pancasila; (3) Menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakan swadaya gotong royong masyarakat  untuk  membangun;  (4) Sebagai sarana komunikasi antara     Pemerintah  dan  masyarakat serta  antar  warga  masyarakat  itu sendiri;(5) Meningkatkan penge- tahuan  dan  ketrampilan  masyarakat; (6)Membina     dan     menggerakkan potensi     pemuda     dalam  pemba- ngunan;  (7)  Membina    kerjasama antar     lembaga     yang    ada     dalam masyarakat  untuk  pembangunan;(8) Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam    rangka   membantu  Peme- rintah    Desa     untuk     menciptakan ketahanan yang mapan.
c. Adapun Kendala-kendala yang timbul    dalam    pelaksanaan    fungsi dan    peranannya  dalam  rangka pemberdayaan masyarakat dalam penelitian  ini  yaitu  (1)  Tidak  adanya Pelaksanaan  sistem  manajeman  yang baik, (2) Kurang Adanya keterbukaan dalam  informasi.  (3)  Adanya  unsur politik  sektoral  dalam  kepengurusan/ Nepotisme,  (4)  Keseluruhan  dari empat  pembahasan  yang  berasal  dari hasil  penelitian  yang  dikemukakan  di atas    memberikan  gambaran  bahwa pelaksanaan  fungsi LPM  dalam
pembangunan desa pada 10
kecamatan lokasi sampel ternyata dari lima fungsi  pokok LPM  yang diteliti ternyata  hanya  empat  fungsi  yang pelaksanaannya  sudah  cukup  efektif namun  juga  belum  maksimal  yaitu fungsi  menyusun  rencana  pemba- ngunan  desa,  fungsi  melaksanakan rencana/program  pembangunan  desa, fungsi menggerakkan partisipasi, fungsi  swadaya  masyarakat  dalam pembangunan desa dan fungsi menampung aspirasi masyarakat.
Tetapi  untuk  fungsi  menyalurkan aspirasi  masyarakat  sudah  dapat dilaksanakan  namun  masih  kurang efektif.  Hasil  penelitian  ini  secara keseluruhan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas
pelaksanaan  peran  dan  fungsi  LPM dalam pembangunan desa pada umumnya.
d. Dalam merealisasikan tujuan
pembangunan,  maka  segenap  potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan  sebaik-baiknya.  Begitu pula  dengan  Potensi  manusia  berupa penduduk  yang  banyak  jumlahnya harus  ditingkatkan  pengetahuan  dan keterampilannya  sehingga,  mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan  potensi  alam  secara
maksimal,  dan  pelaksanaan  program pembangunan tercapai. Adanya Tingkat      partisipasi      masyarakat dalam      memberikan      dukungan dan  keberhasilan  dalam  member- dayakan masyarakat yang tinggi guna meningkatkan pembangunan.

## 5.2    Saran
Setelah  kita  menyimpulkan  hasil analisis,  maka  penulis  akan  mencoba mengemukakan saran-saran sesuai kegunaan dalam penelitian ini, yaitu : a. Bagi Masyarakat Desa,  Adanya keterbukaan dalam informasi. Informasi  menjadi  hal  yang  berharga dari suatu organisasi  khususnya  LPM karena  dengan  informasi  yang  baik dan  penyampaian  informasi  yang sesuai  dengan  kenyataan  menjadikan sesuatu  yang  berharga.  Sehingga informasi yang ada harus di sampaikan dengan baik dan benar,melalui pemerintah Desa dilanjutkan  ke  rapat  pengurus  LPM dan Kemasyarakat Desa.
b. Bagi  LPM,  Menghilangkan  adanya unsur politik sektoral dalam kepengurusan/ Nepotisme Inilah yang menjadi  permasalahan  banyak  LPM yang tidak independen dalam kebijakanya  karena  ada  unsur  politik
sektoral dalam kepengurusan / nepotisme  maka  dari  itu  harus dihilangkan.  Ke  depan,  pengurus LPM  harus  dipilih  dari  orang-orang yang punya kemampuan dalam pengelolaan pembangunan desa, serta mempunyai kemauan, kepedulian dan komitmen yang tinggi dalam pemberdayaan  masyarakat.  Hal  yang
bisa dilakukan adalah dengan pemilihan  pengurus  LPM  secara pemilu.
c. Bagi Pemerintah,
Untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi  LPM  dalam  pembangunan desa  maka  kualitas  SDM  para pengurus  LPM  harus  ditingkatkan melalui pelatihan di bidang manajemen pembangunan yang dilakukan  lembaga  pemerintah/  tim
Pembina    atau  akademisi.  Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi  LPM  dalam  pembangunan desa maka LPM harus dapat membangun    kerjasama  yang  baik dan  harmonis  dengan  Pemerintah Desa  dan  dengan  BPD.  Dengan menyesuaikan  PJM  disetiap  desa sehingga  program  pemerintah  desa dan  LPM  dapat  berjalan  dengan bersama/sejalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi.
(2005).
Manajemen  Penelitian .  Jakarta: Rineka  Cipta.  Conyers,  Diana.
(1994). Perencanaan  Sosial  di Dunia  Ketiga:  Suatu  Pengantar .
Yogyakarta: Gadjah
Mada
University Press.
Alkadri  dan  Djajadiningrat.  2002.
Pengembangan Wilayah dan
Otonomi Daerah: Bagaimana
Menganalisis  Potensi  Daerah.
Penerbit : Pusat Pengkajian
Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah. Badan Pusat Statisitik. 2015. Lamongan Dalam angka 2015. BPS

## Lamongan
Hasibuan,  Malayu  S.P.Drs.  (1993).
Manajemen:  Dasar  Pengertian dan  Masalah .  Jakarta:  CV.Haju Masagung.
Juliantara, Dadang. (2004). Pemberdayaan Kabupaten Mewujudkan kabupaten Partisipatif .  Yogyakarta:  Pustaka Jogja Mandiri.
Michael, Todaro. (1977). Pembangunan    Ekonomi    di
Dunia   Ketiga .   Jakarta: Erlangga.
Mikkelsen,  Britha.  (2006). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Moleong, Lexy J. (2011).
Metodologi   Penelitian   Kualitatif,
cetakan    XXIX .  Bandung:  PT. Remaja, Rosdakarya.
Mubyarto. (1984).
Pembangunan Pedesaan . Yogyakarta: P3PK UGM.
Nurcholis,  Hanif.  (2011). Pertumbuhan
dan  Penyelenggaraan  Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
Rachbini,  Didik  J.  2001. Pembangunan
Ekonomi & Sumber Daya
Manusia .  Gramedia  Widiasarana
Indonesia, Jakarta.
Siagian, Sondang P. (1994). Administrasi Pembangunan . Jakarta: Gunung
Agung.
Singarimbun,   Masri   dan   Sofyan Effendi. (1986). Metode Penelitian Survey . Jakarta:
Suntingan LP3ES.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Alfabeta. Tjokroamidjojo, Bintoro.    (1995). Manajemen
Pembangunan .    Gunung    Agung.
Jakarta.
Tarigan,  Robinson.  2004. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. PT.
Bumi Aksara, Jakarta.
Tarigan,  Robinson  2005. Perencanaan Pembangunan  Wilayah .  Bumi Aksara, Jakarta.
Tjokroamodjojo, Bintoro. 1993. Perencanaan  Pembangunan. CV.
Haji Masagung, Jakarta.
Todaro, Michael P. 2000.
Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia
Ketiga.  Edisi  ketujuh.  Jilid  1 .
Erlangga, Jakarta.
Undang-undang  Nomer  6  tahun  2014.
2014 . Undang-undang Desa 2014. Republik Indonesia
Widjaja,  Prof.  Drs.  HAW.  (2003).
Otonomi Desa Merupakan
Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  dan Utuh .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Widodo. 2006. Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer
(  Era  Otonomi  Daerah) .  UPP
STIM YKPN, Yogyakarta.