## Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Terdapat Akta Jual Beli
Mhd Fadil 1
1 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
e-mail: mhd.fadil89@gmail.com

## Abstrak
Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  debitor  sebelum  ditetapkan  menjadi  pailit  bisa memberikan  dampak  bagi  kreditor.  Perbuatan  hukum  tersebut  yaitu  melakukan  transaksi penjualan  aset  debitor  berupa  tanah  dan  bangunan  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. Apabila  kreditor  merasa  dirugikan  maka  dapat  dilakukan  gugatan actio  pauliana terhadap perbuatan  hukum  tersebut.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  akibat  hukum actio pauliana terhadap perbuatan hukum yang dilakukan debitor sebelum ditetapkan menjadi pailit. Dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  mengacu  kepada  undang- undang dan literatur-literatur yang ada, penelitian menunjukkan bahwa gugatan actio pauliana yang dilakukan atas perbuatan hukum berupa penjualan aset debitor sebelum ditetapkan menjadi debitor  pailit  dibatalkan.  Pembatalan  ini  mengakibatkan  akta  jual  beli  yang  dilakukan  di hadapan  pejabat  pembuat  akta  tanah  menjadi  batal  sehingga  kepemilikan  sertipikat  atas  tanah dan  bangunan  tersebut  dikembalikan  lagi  ke boedel  pailit .  Pejabat  pembuat  akta  tanah  hanya bertanggung  jawab  sebatas  tunduk  dan  patuh  terhadap  putusan  pengadilan.  Pejabat  pembuat akta tanah dapat dituntut atas kerugian dan sanksi jika pada saat pembuatan akta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kata kunci : Actio pauliana, Kepailitan, Pembatalan, Pejabat Pembuat Akta Tanah

## Abstract
Legal  actions  performed  by  debtors  before  declared  bankcrupt  can  have  impact  on creditors. This legal action which asset selling transaction to other party by land deed official. If the creditor get disadvatages, actio pauliana lawsuit can be filed against that legal action. This article  aims  to  analyze  the  consequences  of actio  pauliana on  legal  actions  performed  by debtors before declared bankrupt. By using normative juridicial research methods that refer to existing laws and literature, the research shows that actio pauliana lawsuit in the form of selling debtors asset before declared bankcrupt was cancelled by the court. This cancellation resulted in the  sale  and  purchase deed  in  the  presence  of  the  land  deed  official becoming invalid  and  the ownership of the certificate was returned to the bankrupt boedel. The land deed official is only responsible to the extent of submitting and complying with court final decision. The land deed official  can  be  sued  for  losses  and  sanctions  if  only  the  making  of  the  deed  is  not  based  on regulations.
Keywords: Actio pauliana, Bankcruptcy, Cancellation, Land deed official.

## 1. PENDAHULUAN
Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  debitur  sebelum  putusan  pailit seharusnya  didasarkan kepada  itikad  baik  dan  tanggung  jawab  kepada  masing- masing kreditur. Hal ini disebabkan kekayaan yang dimiliki debitur setelah adanya putusan  pailit  oleh  pengadilan  akan  dikuasai  oleh  kurator  untuk  dibagikan  kepada masing-masing kreditur yang berkepentingan.
Kurator yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 Undang-undang Kepaialitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang berbunyi:
“Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh  pengadilan  untuk  mengurus  dan  membereskan  harta debitor  pailit  di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.” 1
Kurator  melakukan  pengurusan  harta  pailit.  Kurator  berwenang  atas  harta pailit  sejak     tanggal  putusan  pailit  dikeluarkan  pengadilan  meskipun  terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam Pasal 1341 Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  dijelaskan  mengenai  arti  dari actio pauliana . Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
“Tiap  orang  berpiutang  boleh  mengajukan  batalnya  segala  perbuatan  yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga yang  merugikan  orang-orang  berpiutang,  asal  dibuktikan,  bahwa  ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si  berutang  itu  berbuat,  mengetahui  bahwa  perbuatan itu  membawa  akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang” . 2
Syarat-syarat  dari actio  pauliana sebagaimana  yang  diatur  dalam UUKPKPU  adalah  sebagai  berikut  (1)  dilakukan actio  pauliana dalam  hal kepentingan harta pailit; (2) debitur melakukan suatu perbuatan hukum; (3) debitur tidak  cukup  dengan  hanya  ditetapkan  atau  diberikan  penundaan  kewajiban membayar  utang,  tetapi  debitur  tersebut  telah  dinyatakan  pailit  oleh  putusan pengadilan;  (4)  K r e d i t u r   m e r a s a   k e p e n t i n g a n n y a   ( p r e j u d i c e ) - n y a d i r u g i k a n   a k i b a t   perbuatan  hukum  tersebut;  (5)  perbuatan  hukum  tersebut telah  nyata  dilakukan  sebelum  adanya  pernyataan  putusan  pailit  yang  ditetapkan oleh  pengadilan;  (6)  kecuali  dalam  hal-hal  berlaku  pembuktian  terbalik,  dapat dibuktikan  bahwa  pada  saat  perbuataan  hukum  tersebut  dilakukan  oleh  debitur, debitur  tersebut  mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa  perbuatan  hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan kreditur; (7) kecuali dalam hal-hal  berlaku  pembuktian  terbalik,  dapat  dibuktikan  bahwa  pada  saat  perbuatan hukum  tersebut  dilakukan  oleh  debitur, pihak  dengan  siapa  perbuatan  hukum  itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan  mengakibatkan  kerugian  bagi  kreditur;  (8)  perbuatan hukum  tersebut  bukan perbuatan  hukum  yang  diwajibkan,  yaitu  tidak  diwajibkan  oleh  perjanjian  atau undang-undang, seperti membayar pajak. 3
Hadi Shubhan menyatakan bahwa “gugatan actio pauliana dalam kepailitan disyaratkan bahwa  debitur  dan  pihak  dengan  siapa  perbuatan  tersebut  dilakukan
1 Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut UUKPKPU, Pasal 1
2 Kitab undang-undang hukum perdata, selanjutnya disebut KUHPer, pasal 1341
3 M.  Alvi  Syahrin, Actio  Pauliana  : konsep  hukum  dan  problematikanya ,  Lex  Librum  :  Jurnal Ilmu Hukum
dianggap  mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  akan mengakibatkan  kerugian  bagi  kreditur”. 4 Apabila  gugatan actio  pauliana dikabulkan, maka pihak terhadap siapa gugatan actio pauliana dikabulkan wajib:
1. “Mengembalikan  barang  yang  ia  peroleh  dari  harta  kekayaan  si  debitur sebelum ia pailit, dikembalikan ke dalam harta.
2. Bila  harga/nilai  barang  berkurang,  pihak  tersebut  wajib  mengembalikan barang ditambah ganti rugi.
3. Apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai barang tersebut.” 5
Actio  pauliana dapat  dilakukan  terhadap  perbuatan  hukum  Debitur  yang merugikan  Kreditur  dalam  kaitannya  dengan  hubungan  afiliasi,  hibah,  dan pembayaran  atas  suatu  utang. 6 Apabila  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh debitur  yang  memberikan  dampak  bagi  kepentingan  kreditor  atau  merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit  diputuskan  oleh  pengadilan,  sedangkan  perbuatan  tersebut  tidak  wajib  atau tidak  seharusnya  dilakukan  oleh  debitor,  kecuali  dapat  dibuktikan  sebaliknya, debitor  dan  pihak   dengan  siapa  perbuatan  tersebut  dilakukan  dianggap  telah mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  akan mengakibatkan  kerugian  bagi  kreditor  dalam hal perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) yang berbunyi:
a. “merupakan  perjanjian  dimana  kewajiban  debitor  jauh  melebihi  kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
c. dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
1) suami  atau  istrinya,  anak  angkat,  atau  keluarganya  sampai  derajat ketiga.
2) suatu badan hukum dimana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada  angka  1)  adalah  anggota  direksi  atau  pengurus  atau  apabila pihak tersebut,  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama, ikut  serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen)  dari  modal  disetor  atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
d. dilakukan  oleh  debitor  yang  merupakan  badan  hukum,  dengan  atau  untuk kepentingan:
1) anggota  direksi  atau  pengurus  dari  debitor,  suami  atau  istri,  anak angkat,  atau keluarga sampai  derajat ketiga  dari anggota direksi  atau pengurus tersebut;
2) perorangan,  baik  sendiri  atau  bersama-sama  dengan  suami  atau  istri, anak  angkat, atau  keluarga  sampai  derajat  ketiga,  yang  ikut  serta secara  langsung  atau  tidak  langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen)  dari modal  disetor  atau  dalam pengendalian badan hukum tersebut;
4 Hadi Shubhan , Hukum Kepailitan : Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan , Jakarta : Prenada Media Group
5 Ibid
6 Syahrin, Actio Pauliana …, hlm. 605.
3) perorangan  yang  suami  atau  istri,  anak  angkat,  atau  keluarganya sampai derajat  ketiga, ikut  serta secara langsung  atau tidak langsung dalam  kepemilikan  pada  debitor  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
4) dilakukan  oleh  debitor  yang  merupakan  badan  hukum  dengan  atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila: perorangan anggota direksi  atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut  adalah  orang yang sama;
5) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan  anggota  direksi  atau  pengurus  debitor  yang  juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
6) perorangan  anggota  direksi  atau  pengurus,  atau  anggota  badan pengawas  pada  debitor,  atau  suami  atau  istri,  anak  angkat,  atau keluarga  sampai  derajat  ketiga,  baik  sendiri  atau  bersama-sama,  ikut serta  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  kepemilikan  badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
7) debitor  adalah  anggota  direksi  atau  pengurus  pada  badan  hukum lainnya, atau sebaliknya;
8) badan  hukum  yang  sama,  atau  perorangan  yang  sama  baik  bersama, atau  tidak  dengan  suami  atau  istrinya,  dan  atau  para  anak  angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak  langsung  dalam  kedua badan  hukum  tersebut  paling  kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
e. dilakukan  oleh  debitor  yang  merupakan  badan  hukum  dengan  atau  terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya;
f. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan:
1) anggota  pengurus  dari  suatu  badan  hukum,  suami  atau  istri,  anak angkat  atau  keluarga  sampai  derajat  ketiga  dari  anggota  pengurus tersebut;
2) perorangan,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  suami  atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.” 7
Pejabat  yang  membuktikan  bahwa  telah  dilakukan  di  hadapannya  suatu perbuatan hukum dapat berupa pemindahan hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun atau pemberian hak tanggungan atas tanah  yang dituangkan dalam suatu  akta  autentik  karena  diberikan  tugas  dan  kewenangan  khusus  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat disebut sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT). 8 Akta  PPAT  bukan  surat  keputusan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara karena  akta  adalah  relaas  yaitu  sutau  laporan  tertulis  dari  pembuat  akta  berupa pernyataan  mengenai  telah  dilakukannya  oleh  pihak-pihak  tertentu  suatu
7 UUKPKPU Pasal 42
8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia , Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Hal 485.
perbuatan hukum di hadapannya pada suatu waktu yang disebut dalam akta yang bersangkutan. 9 Keputusan  menolak  atau  mengabulkan  permohonan  pihak-pihak yang  datang  kepadanya  untuk  dibuatkan  akta  mengenai  perbuatan  hukum  yang mereka akan lakukan di hadapannya  merupakan Keputusan PPAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. 10
Dalam  hal  ini  tidak  terpenuhinya  unsur  “merugikan  kreditur”  karena  tidak dapat  dibuktikan  lebih  lanjut  oleh  kurator,  sehingga  berdasarkan  sertifikat  yang secara  formil  merupakan  milik  dari  direktur.  Namun  jika  kurator  dapat membuktikan bahwa aset tersebut meskipun milik direktur secara formil tetapi pada hakikatnya diperuntukkan untuk PT maka unsur merugikan kreditur tersebut dapat terpenuhi. 11 .  UUKPKPU  maupun  ketentuan  yang  ada  dalam  KUHPer  yang merupakan  sebagai  ketentuan  umum  mengenai actio  pauliana yang  dapat membatalkan perbuatan hukum debitor yang tidak perlu atau tidak wajib dilakukan yang  memberikan  dampak  buruk  atau  merugikan  kreditor  telah  memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor mengenai akibat pengalihan objek kepailitan tersebut. 12 Gugatan actio  pauliana yang  diselesaikan  Pengadilan  Niaga  memiliki proses  pemeriksaan  yang  jauh  lebih  singkat  dengan  menggunakan  pembuktian sederhana. 13 Dengan tanpa adanya sanksi, pelaksanaan mengenai penyerahan harta boedel  pailit  menjadi  tidak  pasti  meskipun  telah  ada  pengaturan  mengenai penyerahan harta boedel pailit tersebut dan upaya yang bisa dilakukan oleh kurator untuk  mengambil  kembali  objek  pailit  tersebut  adalah  dengan  mengajukan permohonan  pembatalan  atas  perbuatan  hukum  yang  tidak  perlu  atau  tidak  wajib dilakukan oleh debitur tersebut. 14
PPAT  dapat  dikenakan  sanksi  dalam  bentuk  pertanggungjawaban  baik secara  perdata  ,  pidana  maupun  secara  administratif  sebagai  pelaksanaan  dari putusan  pengadilan  yang  menyatakan  Akta  Jual  Beli  batal  demi  hukum. 15 Pembuatan akta pengalihan aset, akta pengikatan terhadap jaminan kebendaan dan pembuatan  akta  penjualan  di  bawah  tangan  dalam  proses  pemberesan  harta  pailit yang  dilakukan  oleh  Notaris  dalam  proses  kepailitan  maka  dalam  hal  ini  dapat dikenakan  tindakan  pidana  apabila  terbukti  terhadap  perbuatan  hukum  yang dilakukannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para kreditor. 16 Dalam hal
9 Ibid 10 Ibid 11 Salvian  Salmon,  “Analisis  Actio  Pauliana  Dalam  Kepailitan  Terkait  Pemberian  Fasilitas Kredit Terhadap Perusahaan Dengan Jaminan Atas Nama Direksi” Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No.2 (2018), hlm. 1.
12 Anita  Kamilah,  “Penerapan  Prinsip  Actio  Pauliana  Dalam  Kepailitan  Dan  Perlindungan Hukumnya  Terhadap  Pembeli  Yang  Beritikad  Baik,” Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia ,  Vol.  7,  No.  2 (2021), hlm. 160.
13 Rai  Mantili,  “Actio  Pauliana  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Bagi  Kreditor  Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang,” Jurnal Jukum Acara Perdata , Vol. 6, No 2 (2020), hlm. 21.
14 Olivia  Pauline  Hartanti,  “Kekosongan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Yang  Tidak  Mau Menyerahkan Harta Yang Terdaftar Dalam Boedel Pailit,” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , Vol. 5, No 2 (2022), hlm. 259.
15 Dedy Mulyana, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum,” Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora , Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 106.
16 Devi  Eriyanti,  “Peranan  Notaris  Dalam  Kepastian  Hukum  Akta  Kuasa  Menjual  Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan,” Jurnal USM Law , Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 253.
adanya putusan pernyataan pailit atas debitur, tanggung jawab PPAT hanya terbatas dengan  perintah  Hakim  yang  memerintahkan  PPAT  untuk  tunduk  pada  Putusan Hakim yang tertuang dalam putusan. PPAT hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh  para  pihak/penghadap  lalu  dituangkannya  ke  dalam  akta  kecuali  jika  PPAT telah  membuat  akta  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. 17 Tanggung  jawab  PPAT  terhadap  akta  yang  dinyatakan  batal  demi  hukum  adalah akta yang tidak memenuhi aspek lahiriah, formal dan materil maka PPAT tersebut dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kelalaiannya  berupa  tanggung  jawab perdata,  tanggung  jawab  pidana  maupun  tanggung  jawab  administrasi  dalam  hal perbuatannya tersebut dapat dibuktikan bertentangan dengan undang-undang. 18
Perlindungan hukum tindak pidana penggelapan debitur yang menyebabkan kerugian  terhadap  debitur  setelah  diputuskan  pailit  oleh  hakim  merupakan perbuatan  tindak  pidana  penggelapan  karena  secara  pemenuhan  unsur  pidananya terpenuhi.  Tidak  kooperatifnya  debitur  pailit  dalam  menjalankan  proses  hukum karena  kurangnya  tingkat  kesadaran  hukum  yang  dimiliki  oleh  debitur  pailit. 19 Majelis  hakim  memepertimbangkan  UUKPKPU  di  dalam  perkara actio  pauliana atas pembatalan sertipikat tanah. 20
Dalam  putusan  Mahkamah  Agung  2/K/Pdt.Sus-Pailit/2019  terlihat  bahwa telah  terjadi  perbuatan  hukum  atau  tindakan  hukum  tergugat  I  yang  melunasi hutangnya  kepada  tergugat  II  dengan  menjual  objek  sengketa  yang  seharusnya masuk  dalam  boedel  pailit  berupa  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  4086  kepada tergugat II pada tanggal 16 Agustus 2017 yang memberikan kerugian atau dampak yang tidak baik bagi kreditur. Padahal Tergugat I dinyatakan pailit pada tanggal 18 Desember  2017  maka  dengan  artian  jual  beli  tersebut  dilakukan  hanya  4  (empat) bulan sebelum putusan pailit diucapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya unsur itikad  yang  kurang  baik  debitor  kepada  kreditor  lainnya  yang  berkepentingan  di dalam masalah ini.
Dengan mengacu kepada ketentuan yang ada dalam pasal 41, 42 UUKPKPU maka  jual  beli  yang  dilakukan  atas  sertifikat  hak  milik  nomor  4086,  kelurahan salatiga  tersebut  dapat  diajukan  gugatan actio  pauliana dan  perbuatan  hukum tersebut harus dibatalkan. Pengadilan dapat memerintahkan kepada tergugat II untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada penggugat. Selain itu, pengadilan juga dapat memerintahkan  kepada  penggugat  untuk  mendaftarkan  atau  mencatat  mengenai amar putusan di sertifikat objek yang disengketakan.
Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai actio  pauliana terhadap  perbuatan hukum sebelum adanya putusan pailit pengadilan. Dengan demikian judul penelitian
17 Romavita, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan,” Recital Review , Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 452.
18 Shakila  Vyatri  Adjany,  “Tanggung  Jawab  Notaris/PPAT  Terhadap  Akta  Yang  Dinyatakan Batal  Demi  Hukum  Oleh  Putusan  Pengadilan,” Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora ,  Vol.  9,  No.  6 (2022), hlm. 3165.
19 Riza  Yoga  Pramana  dan  Liliana  Tedjosaputro,  “Perlindungan  Hukum  Pidana  Penggelapan Atas Harta Kekayaan (Boedel Pailit) Debitur yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditur,” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRSIH) , Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 119-127.
20 Supriyadi  Supriyadi,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati  dan  Nafis  Dardiri,  “Implementasi Pengaturan Pendaftaran Tanah dalam Pembatalan Peralihan Hak,” Jurnal USM Law Review , Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 554-570.
tesis ini adalah “ Akibat Hukum Actio pauliana terhadap Perbuatan Hukum sebelum Putusan  Pailit  Pengadilan  dan  Tanggung  Jawab  PPAT  terkait  Perbuatan  Hukum tersebut (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 2/K/Pdt.Sus-Pailit/2019) ”

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  bentuk  penelitian  analisis  yuridis  normatif  yang mana  penelitian  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  sekunder  dengan  cara mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Tipologi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  preskriptif  yaitu  penelitian  yang  memberikan  arahan-arahan mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  terhadap  suatu  masalah  dalam  peristiwa hukum.  Jenis  data  dibedakan  menjadi  data  primer  yang  merupakan  data  yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen- dokumen  resmi,  buku-buku  dan  kepustakaan  lainnya. 11 Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  literatur-literatur.  Jenis  bahan hukum dari data sekunder terdiri dari bahan  hukum  primer  yang bersumber dari undang-undang  dan  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  penelitian  yaitu  KUHPer,  UUKPKPU,  UUJN,  PP  PPAT,  Putusan Mahkamah  Agung  2/K/Pdt.Sus-Pailit/2019.  Bahan  yang  digunakan  untuk memberikan  penjelasan  dan  mendukung  bahan hukum  primer  seperti  tesis,  buku- buku  dan  penelitian  terdahulu  yang  terkait dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan  cara  mengacu  kepada  bahan-bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah normativ kualitatif dengan cara menganalisa   semua  data  dan  bahan  hukum  yang berkaitan  dengan actio  pauliana dalam  kepailitan  yang  terdapat  akta  jual  beli sehingga dapat memecahkan masalah yang diteliti dengan bertolak pada peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  awalnya  pemohon  SST,  YTW,  AYW,  NWW  dan  CWT  merupakan nasabah  KSPM  yang  memintakan  permohonan  PKPU  atas  termohon  KSPM  yang teregister dalam perkara tanggal 4 April 2017 bernomor
01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Smg.  Alasan  diajukannya  permohonan  PKPU karena  termohon  tidak  melaksanakan  kewajibannya  kepada  pemohon  yang  mana tidaka  da  kejelasan  tentang  kapan  simpanan  berjangka  sebesar  Rp  700.000.000,- (tujuh  ratus  juta  rupiah)  akan  dibayar.  Hasil  dari  putusan  yaitu  menetapkan  PKPU sementara terhadap termohon paling lama 42 (empat puluh dua) hari terhitung sejak putusan  diajukan.  Selanjutnya  putusan  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  akta perdamaian  antara  pemohon  dengan  termohon  dan  disahkan  oleh  majelis  hakim tetapi  pada  akhirnya  pemohon  mengajukan  pembatalan  atas  perdamaian  tersebut berdasarkan  perkara  di  Pengadilan  Negeri  Semarang  nomor  16/Pdt.Sus- Pailit/2017/PN.Niaga.Smg  tanggal  18  Desember  2017  yang  menyatakan  batal  demi hukum  akta  perdamaian  tersebut  dan  dengan  segala  akibat  hukumnya  menyatakan termohon dalam keadaan pailit.
Bahwa  setelah  penetapan  status  pailit  terhadap  KSPM  maka  tim  kurator ditunjuk sebagai pihak yang akan membereskan mengenai harta dari KSPM. Lalu tim kurator  dari  perkara  tersebut  melakukan  upaya  hukum  kasasi  ke  Mahkamah  Agung yang  terdaftar  dalam  perkara  nomor  2  K/Pdt.Sus-Pailit/2019  dan  diputus  pada  21 Februari  2019  yang  menyatakanbahwa  objek  sengketa  tanah  dan  bangunan  tersebut dengan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga  adalah  boedel  pailit  dan hakimmenyatakan  bahwa  akta  jualbeli  nomor  340/2017  tanggal  16  Agustus  2017 yang  dibuat  oleh  PPAT  yang  mana  perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan  4  (empat) bulan  sebelum  pemohon  distatuskan  pailit  menjadi  batal.  Dan  pada  saat  perbuatan hukum  itu  dilakukan,  termohon  juga  terikat  dengan  akta  perdamaian  berdasarkan putusan 01/Pdt Sus.PKPU/2017/PN Niaga Smg.
Ketidakmampuan  seorang  debitur  dalam  hal  melunasi  utang-utangnya  pada saat utang tersebut jatuh tempo dinamakan dengan pailit. Pernyataan mengenai pailit ini  tidak  dapat  diputuskan  begitu  saja,  tanpa  harus  didahuluinya  dengan  pernyataan pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonan  debitur  sendiri  secara sukarela  maupun  atas  permintaan  krediturnya  baik  seorang  ataupun  lebih  pihak ketiga. 21
Terminologi  mengenai  kepailitan  mempunyai  makna  bahwa  adanya ketidakmampuan  yang  dimiliki  oleh  pihak  debitur    untuk  memenuhi  kewajibannya yaitu  membayar  atau  melunasi  utang-utangnya  kepada  kreditor  berdasarkan  waktu yang  telah  ditentukan  sebelumnya  oleh  kedua  belah  pihak.  Jika  ketidakmampuan untuk  membayar  utang  tersebut  terjadi,  maka  salah  satu  solusi  hukum  yang  dapat ditempuh baik oleh debitur maupun kreditur melalui proses pranata hukum kepailitan yang  didahului  dengan  proses  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang. 22 Actio pauliana merupakan suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur atau hak yang dapat  dimanfaatkan  oleh  kreditur  untuk  memajukan  dibatalkannya  segala  perbuatan hukum  yang  tidak  diwajibkan  atau  tidak  perlu  dilakukan  oleh  debitur  tersebut, sedangkan  debitur  mengetahui  bahwa  dengan  perbuatannya  itu  kreditur  akan mengalami kerugian. 23 Actio pauliana menurut ketentuan Pasal 1341 KUHPer hanya dapat  dilaksanakan  jika  syarat-syarat  yang  ditetapkan  terpenuhi.  Syarat-syarat tersebut adalah: 24
1. “Kreditor harus membuktikan bahwa debitor melakukan tindakan yang tidak diwajibkan.
2. Kreditor harus membuktikan bahwa tindakan debitor merugikan kreditor.
3. Terhadap  perikatan  timbal  balik  yang  dibuat  oleh  debitor  dengan  suatu pihak  tertentu  dalam  perjanjian  yang  mengakibatkan  berkurangnya  harta kekayaan  debitor,  maka  kreditor  harus  dapat  membuktikan  pada  saat perjanjian  tersebut  dilakukan,  debitor  dan  orang  yang  dengannya  debitor berjanji, mengetahui bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.
21 Titiek  Tejaningsih, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Separatis  Dalam  Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm.45.
22 Sentosa  Sembiring, Hukum  Kepailitan  Dan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Terkait Dengan Kepailitan. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006), hlm. 13.
23 Sutan  Remi  Sjahdeini, Hukum  Kepailitan  Memahami  Faillissementsverordening  Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 298.
24 Gunawan  Widjaja,  Kartini  Muljadi, Pedoman  Menangani  Perkara  Kepailitan ,  (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.
4. Sedangkan  untuk  perjanjian  atau  perbuatan  hukum  yang  bersifat  Cuma- Cuma,  cukuplah  kreditor  membuktikan  bahwa  pada  waktu  membuat perjanjian  atau  melakukan  tindakan  itu,  debitor  mengetahui  bahwa  dengan cara  demikian  dia  merugikan  para  kreditor,  tak  peduli  apakah  orang  yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.”
Ada  satu  unsur  yang  sangat  penting  yang  dapat  dijadikan  patokan  dalam pengaturan actio  pauliana yang  merupakan merupakan  sarana  yang  diberikan  oleh undnag-undang  kepada  tiap-tiap  kreditur  untuk  melakukan  pengajuan  pembatalan atas segala perbuatan hukum yang dapat merugikan kreditur yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitur dalam Pasal 1341 KUHPer yaitu unsur itikad baik (good  faith).  Dengan  adanya  unsur  itikad  baik  ini    dapat  dijadikan  sebagai pembuktian  atau  menjadi  landasan  dalam  menentukan  apakah  suatu  perbuatan hukum  tersebut  termasuk  perbuatan  yang  tidak  diwajibkan  atau  atau  perbuatan hukum yang diwajibkan. 25 Dalam hal tertentu kreditor mempunyai hak didahulukan dari pada kreditur lainnya sehingga dalam  pranata hukum  kepailitan kreditor dapat diklasifikasikan  dalam  beberapa  jenis  penggolongan  yang  mana  penggolongan  ini didasarkan kepada hak yang diberikan oleh undang-undang. Adapun penggolongannya adalah: 26
1. “Kreditor  konkuren  (Unsecured  Creditor)  kreditor  yang  harus  berbagi  secara proporsional  (paripasu)  dari  penjualan  harta  debitor.  Dengan  kata  lain  kreditor ini memiliki kedudukan yang sama.
2. Kreditor  preferen  (Secured  Creditor)  kreditor  yang  didahulukan  dari  kreditor lainnya  untuk  pelunasan  utang  debitor,  karena  kreditor  jenis  ini  mendapat  hak istimewa  yang  diberikan  oleh  undang-undang.  Sebenanrya  kreditor  ini  sama dengan kreditor separatis seperti yang diatur dalam KUHPer. Kreditor separatis dapat  menjadi  kreditor  konkuren,  bila  ia  melepaskan  haknya  sebagai  kreditor separatis. Hanya saja, ia harus memberitahukan kepada kurator.” 27
Dalam pengaturan yang ada dalam Pasal 30 UUKPKPU sebagaimana berbunyi: “Dalam  hal  suatu  perkara  dilanjutkan  oleh  kurator  terhadap  pihak  lawan  maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur  sebelum  yang  bersangkutan  dinyatakan  pailit,  apabila  dapat  dibuktikan bahwa  perbuatan  debitur  tersebut  dilakukan  dengan  maksud  untuk  merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.” 28
Perkembangan  hukum  kepailitan    menunjukkan  bahwa  kepailitan  tidak  lagi semata-mata untuk kepentingan kreditor. Kepailitan debitor terjadi bukan hanya atas kehendak  kreditor  tetapi  juga  dapat  atas  permohonan  debitor  sendiri.  Fungsi kepailitan  yang  memberi  kesempatan  kepada  debitor  untuk  melakukan  fresh  start adalah  juga  merupakan  indikasi  yang  menguatkan  bahwa  kepailitan  bukan  hanya untuk kepentingan kreditor. 29 Ada 9 (sembilan) akibat dari kepailitan:
25 Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 135.
26 Sentosa  Sembiring, Hukum  Kepailitan  Dan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Terkait Dengan Kepailitan. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006), hlm. 18.
27 Sentosa  Sembiring, Hukum  Kepailitan  Dan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Terkait Dengan Kepailitan. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006), hlm. 18.
28 UU KPKPU Pasal 30
29 Bernard  Nainggolan, Perlindungan  Hukum  Seimbang  Debitor,  Kreditor  Dan  Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 51.
1. “Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum  atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
2. Kepailitan  semata-mata  hanya  mengenai  harta  pailit  dan  tidak  mengenai  diri pribadi debitor pailit.
3. Debitor  pailit  demi  hukum  kehilangan  hak  untuk  mengurus  dan  menguasai kekayaannya  yang  termasuk  harta  pailit,  sejak  hari  putusan  pailit  diucapkan, termasuk hari tersebut.
4. Segala  perikatan  debitor  yang  timbul  sesudah  putusan  pailit  diucapkan  tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
5. Harta  pailit  diurus  dan  dikuasai  kurator  untuk  kepentingan  semua  kreditor  dan debitor  dan  hakim  komisaris  memimpin  dan  mengawasi  pelaksanaan  jalannya kepailitan.
6. Tuntutan  dan  gugatan  mengenai  hak  dan  kewajiban  harta  pailit  harus  diajukan oleh atau terhadap kurator.
7. Semua  tuntutan  atau  gugatan  yang  bertujuan  mendapatkan    pelunasan  suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.
8. Kreditor yang dijamin dengan hak gadai,  jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotik dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.
9. Selama  jangka  waktu  penangguhan,  kurator  dapat  memakai  atau  menjual  harta pailit  yang  ada  dalam  pengawasan  kurator    dalam  rangka  kelangsungan  usaha debitor sepanjang untuk itu diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga tersebut.” 30
Dari  ketentuan  Pasal  42  UUKPKPU,  dapat  diketahui  bahwa  apabila perbuatan debitur dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit  maka  debitur  dan  pihak  ketiga  dimaksud  dapat  dianggap  mengetahui  atau sepatutnya  mengetahui  perbuatan  yang  mereka  lakukan  tersebut  akan  merugikan kreditur. Meskipun demikian, dugaan tersebut tidak dapat  berlaku jika debitur dapat membuktikan  bahwa  yang  perbuatan  hukum  atau  tindakan  hukum  yang  dilakukan oleh yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan kreditur. Debitur dapat membuktikan ketidaktahuannya tersebut yang akan memberikan dampak atau kerugian kepada kreditur dengan segala macam alat bukti. 31 Perbuatan tersebut akan merugikan pihak kreditor dalam hal perbuatan tersebut:
1. “Merupakan  perjanjian  bahwa  kewajiban  debitor  jauh  melebihi  kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
2. Merupakan  pembayaran  atas,  atau  pemberian  jaminan  untuk  utang  yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih.
3. Dilakukan  oleh  debitor  perorangan  dengan  atau  untuk  kepentingan  suami atau istrinya, anak angkat  atau keluarganya sampai  derajat ketiga dan suatu badan hukum bahwa debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut , baik sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama,  ikut  serta  secara  langsung  atau  tak langsung  dalam  kepemilikan  badan  hukum  tersebut  lebih  dari  50%  (lima
30 Kartini  Mulyadi, Pengertian  dan  Prinsip-Prinsio  Umum  Kepailitan  dalam  Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau PKPU , (Bandung: PT. Alumni, 2001), hlm. 92.
31 Man  S.  Sastrawidjaja, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 123.
puluh  persen)  dari  modal  disetor  atau  dalam  pengendalian  badan  hukum tersebut.
4. Dilakukan  oleh  debitor  yang  merupakan  badan  hukum  dengan  atau  untuk kepentingan.” 32
Dengan  adanya  tuntutan actio  pauliana yang  diajukan  oleh  kurator  akan mengakibatkan  beberapa  aspek  sehubungan  penerimaan  benda  yang  merupakan bagian dari harta debitor tersebut yang mana akibat tersebut adalah:
1. “Setiap  orang  yang  telah  menerima  benda  yang  merupakan  bagian  dari  harta debitor  yang  tercakup  dalam  perbuatan  hukum  yang  dibatalkan,  harus mengembalikan  benda  tersebut  kepada  kurator  dan  dilaporkan  kepada  hakim pengawas.
2. Apabila  orang  tersebut  tidak  dapat  mengembalikan  benda  yang  telah  diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.
3. Hak  pihak  ketiga  atas  benda  tersebut  yang  diperoleh  dengan  itikad  baik  dan tidak  dengan  Cuma-Cuma,  harus  dilindungi  termasuk  juga  pemegang  hak agunan atas benda tersebut.
4. Benda yang diterima oleh debitor atau nilai penggantiannya wajib dikembalikan oleh  kurator,  sejauh  harta  pailit  diuntungkan  sedangkan  untuk  kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.” 33
Dalam  kasus  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  tergugat  melakukan  perbuatan hukum yaitu berupa peralihan hak atas tanah dan bangunan. Peralihan tersebut yaitu dengan cara mambuat Akta Jual Beli atas objek tanah dan bangunan dengan Nomor akta  340/2017  tanggal  16  Agustus  2017  yang  dibuat  di  hadapan  PPAT.  Perbuatan hukum ini terjadi di masa akta perdamaian tergugat dengan nasabahnya dan terjadi 4 (empat) bulan sebelum keluarnya putusan pailit terhadap tergugat. Sehingga hal ini yang  menjadi  pertimbangan  hakim  untuk  menggunakan  UUKPKPU  untuk membatalkan akta jual beli tersebut.
Akta  PPAT  wajib  dibuat  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  dijadikan  dasar yang  kuat  untuk  pendaftaran  pemindahan  hak  dan  pembebanan  hak  yang bersangkutan  yang  mana  merupakan  salah  satu  sumber  utama  dalam  rangka pemeliharaan  data  atas  pendaftaran  tanah. 34 Kewenangan  PPAT  berdasarkan  PP PPAT salah satunya adalah membuatkan akta jual beli yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2. 35 Selain itu berdasarkan PP PPAT bahwa “protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar kata, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.” 36
Berdasarkan  PPAT  mengenai  pelaksanann  jabatan  PPAT  dapat  kita  lihat dalam  Pasal  20  bahwa  PPAT  hanya  memilik  satu  kantor  di  daerah  kerjanya  dan
32 Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Teori Dan Praktik, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 122.
33 Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Teori Dan Praktik, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 126.
34 FX  Arsin,  ”Peran  PPAT  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah,” Jurnal  IPTEK Pertanahan , Vol. 6. No. 1 (2016). Hlm. 59-81.
35 PP PPAT, Pasal 2 ayat 2.
36 PP PPAT, Pasal 1 butir 5.
tidak memiliki kantor lain selain kantor tersebut. 37 Selanjutnya diatur bahwa dalam Pasal  21  PP  PPAT  bahwa  akta  PPAT  diatur  berdeasarkan  yang  ditetapkan  oleh menteri, memiliki nomor urut dalam satu tahun takwim dan punya 2 rangkap asli.. 38 Dalam  kasus  ini  tidak  ada  permasalahan  mengenai  bentuk  akta  jual  beli  yang berbeda  dengan  format  yang  diatur  oleh  menteri.  Dan  nomor  urutnya  sudah  sesuai dengan  aturan  yaitu  nomor  340/2017.  Selain  itu  dalam  kasus  ini  juga  tidak pertentangan dengan aturan Pasal 22 PP PPAT mengenai pembacaan isi akta kepada para  pihak  yang  sekurang-kurangnya  dihadiri  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dan penandatanganan yang saat itu juga oleh para pihak, saksi dan PPAT. 39 Dalam kasus ini  juga  tidak  terdapat  pertentangan  dengan  pelaranagan  bahwa  PPAT  tidak  boleh membuat akta untuk suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis  lurus  tanpa  pembatasan  derajat  dan  dalam  garis  ke  samping  sampai  derajat kedua. Berdasarkan hal tersebut, pada saat proses pembuatan akta, PPAT tidak ada melakukan tindakan yang bertentangan mengenai pembuatan aktanya dan juga tidak ada yang bertentangan dengan kode etik PPAT.

## 5. PENUTUP Kesimpulan
Peristiwa  hukum  yang  dilakukan  sebelum  putusan  yang  menyatakan debitor  pailit  dapat  dilakukan  pembatalan  dengan  gugatan actio  pauliana ke pengadilan.  Selama  perbuatan  hukum  tersebut  dapat  dibuktikan  memberikan kerugian  kepada  kreditor  maka  pembatalan  tersebut  dapat  dilakukan  hakim dengan  mempertimbangkan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  UUKPKPU.  Dalam kasus ini perbuatan debitor yang melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak  yaitu  dengan  Akta  Jual  Beli  yang  dibuat  di  depan  PPAT  sekitar  4  (empat) bulan sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan dibatalkan oleh hakim. Hal ini berakibat bahwa objek sengketa tersebut dikembalikan menjadi boedel pailit.

## Saran
Akta  Jual  Beli  yang  dibatalkan  oleh  pengadilan  karena  gugatan actio pauliana tersebut  menjadi  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Dan  sertipikatnya dikembalikan lagi menjadi atas nama tergugat dan masuk menjadi boedel pailit. Dalam  kasus  ini,  PPAT  hanya  tunduk  dan  patuh  terhadap  putusan  pengadilan. PPAT  tidak  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  hukum  tersebut  karena  PPAT telah  membuat  akta  tersebut  sesuai  dengan  arahan  peraturan  perundang- undangan  kecuali  jika  PPAT  membuatnya  bukan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. Namun apabila PPAT membuat akta tersebut bertentangan dengan  undang-undang  yang  berlaku  barulah  PPAT  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dan  dapat  dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
37 PP PPAT, Pasal 20.
38 PP PPAT, Pasal 21.
39 PP PPAT, Pasal 22.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agustina, Rosa, et al . 2012. Hukum Perikatan (Law of Obligation), ed. 1. Bali: Pustaka Larasan.
Harsono, Boedi. 2019. Hukum Agraria Indonesia , Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. Jono. Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Mulyadi,  Kartini.  2001. Pengertian  dan  Prinsip-Prinsip  Umum  Kepailitan  Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU, Bandung: PT. Alumni. Mulyadi,  Lilik.  2010. Perkara  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang Teori Dan Praktik, Bandung: PT Alumni. Nainggolan,  Bernard,  Hadi.  2011. Perlindungan  Hukum  Seimbang  Debitor,  Kreditor Dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan, Bandung: PT. Alumni. Sastrawidjaja, Man S. 2010. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: PT Alumni. Sembiring,  Sentosa.  2006. Hukum  Kepailitan  Dan  Peraturan  Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan, Bandung: CV Nuansa Aulia. Shubhan,  Hadi.  2012. Hukum  Kepailitan:  Prinsip  Norma  dan  Praktik  di  Peradilan, Jakarta: Prenada Media Group.
Sjahdeini, Sutan Remi. 2002. Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. 2003 Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Tejaningsih,  Titiek.  2021. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditor  Separatis  Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Yogyakarta: FH UII Press.

## Jurnal
Adjany,  Shakila  Vyatri.  2022.  Tanggung  Jawab  Notaris/PPAT  Terhadap  Akta  Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Putusan Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , No.6, Vol.9, 3165-3174.
Arsin,  FX.  2016.  Peran  PPAT  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah. Jurnal IPTEK Pertanahan , No.1, Vol.6, 59-81.
Eriyanti,  Devi.  2020.  Peranan  Notaris  Dalam  Kepastian  Hukum  Akta  Kuasa  Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan. Jurnal USM Law , No.1, Vol.5, 253-269. Hartanti,  Olivia  Pauline  dan  Agustina,  Rosa.  2022.  Kekosongan  Hukum  Terhadap Kreditor  Yang  Tidak  Mau  Menyerahkan  Harta  Yang  Terdaftar  Dalam  Boedel Pailit. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, No.2, Vol.5, 259-270. Kamilah,  Anita.  2021.  Penerapan  Prinsip Actio  pauliana Dalam  Kepailitan  Dan Perlindungan  Hukumnya  Terhadap  Pembeli  Yang  Beritikad  Baik. Jurnal  Hukum Mimbar Justitia , No.2, Vol.7, 160-176.
Mantili, Rai. 2020. Actio pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  utang. Jurnal  Hukum  Acara  Perdata, No.2, Vol. 6, 21-37.
Mulyana, Dedy. 2021. Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum. Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, No.1, Vol.1, 106- 118.
Pramana,  Riza  Yoga  dan  Tedjosaputro,  Liliana.  2022.  Perlindungan  Hukum  Pidana Penggelapan  Atas  Harta  Kekayaan  (Boedel  Pailit)  Debitur  yang  Mengakibatkan Kerugian  Terhadap  Kreditur. Jurnal  Riset  Rumpun  Ilmu  Sosial,  Politik  dan Humaniora (JURRSIH), No.2, Vol.1, 119-127.
Romavita.  2022.  Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dinyatakan  Batal
Demi Hukum Oleh Pengadilan. Recital Review, No.2, Vol.4, 452-473. Salmon,  Salvian  dan  Kansil,  Christine  ST.  2018.  Analisis Actio  pauliana Dalam Kepailitan  Terkait  Pemberian  Fasilitas  Kredit  Terhadap  Perusahaan  Dengan Jaminan Atas Nama Direksi. Jurnal Hukum Adigama, No.2, Vol.1, 1-12.
Supriyadi  Supriyadi,  Sediati,  Diah  Sulistyani  Ratna  dan  Dardiri,  Nafis.  2023.
Implementasi  Pengaturan  Pendaftaran  Tanah  dalam  Pembatalan  Peralihan  Hak. Jurnal USM Law Review, No.2, Vol.6, 554-570.
Syahrin,  M.  Alvi.  2017. Actio  pauliana :  konsep  hukum  dan  problematikanya . Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, No.1, Vol.4, 605-616.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang , UU Nomor 37 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 131 TLN No.4443.
Peraturan  Pemerintah  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah ,  PP No 37 Tahun 1998, LN. Tahun 1998 No. 52, TLN No. 3746.
Peraturan  Pemerintah  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah ,  PP  No  24 Tahun 2016, LN. Tahun 2016 No. 120, TLN No. 5893.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijke  Wetboek] ,  diterjemahkan  oleh  R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

## Putusan
Mahkamah Agung. Putusan No. 2 K/PDT.Sus-Pailit/2019. Shindu Arief Suhartono dan Eka Windhiarto melawan Guntoro dan Hindro Harianto (2019). Pengadilan Negeri Semarang. Putusan No. 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Smg Sri Sunarni Tirto dkk melawan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dana (2017).