 Corresponding author: Email Address: hamkaangga@gmail.com Received: October 10, 2021; Accepted: June 27, 2022; Published: June 30, 2022 Copyright © 2022 Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, Moh. Thoriquddin DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007

## HAKIKAT  DAN  TUJUAN  PERNIKAHAN  DI  ERA PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM
Ridwan Angga Januario*  , Fadil Sj**, Moh. Thoriquddin***
*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: hamkaangga@gmail.com
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: fadilsj65@gmail.com
***Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: moh.toriquddin@gmail.com

## Abstract
Marriage is a sacred event experienced by a man and a woman. According to the marriage, there is inner and outer peace, but looking at the historical facts, especially in the pre-Islamic era, women did not get a favorable position at that time. Which is influenced by the socio- cultural  society  that  adheres  to  a  patriarchal  system.  So,  that  men  monopolize  all  matters related to family matters. This results in inequality in social life. The existence of a marriage tradition  rooted  in  the  patriarchal  system,  resulted  in  the  marriage  being  like  a  sale  and purchase contract, where women became the object of merchandise. From the results of the study it was found that in the pre-Islamic era, the nature of marriage was something that was natural and cultural. Meanwhile, the purpose of marriage is only to obtain offspring and satisfy lust. As long as for the Islamic era, the nature of marriage is something that is instinctive and the law is regulated by religion. With the result that  marriage is intended to worship, find happiness, produce offspring, and vent lust.
Keywords:  Marriage; Pre-Islamic; Early Islam.

## Abstrak
Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang dialami oleh pasangan pria dan wanita.  Yang  mana  dengan  adanya  pernikahan  tersebut,  maka  diperoleh ketenteraman lahir dan batin, Namun melihat fakta sejarah yang ada, terlebih di era pra Islam, maka perempuan tidaklah mendapatkan posisi yang menguntungkan kala itu.  Yang  mana  hal  tersebut  terpengaruh  oleh  sosio  kultural  masyarakat  yang menganut sistem patriarki. Sehingga pria memonopoli segala urusan terkait dengan masalah  keluarga.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya  ketidaksetaraan  di  dalam kehidupan  sosial  bermasyarakat.  Adanya  tradisi  perkawinan  yang  mengakar  pada sistem patriarki, mengakibatkan pernikahan tersebut tak ubahnya sebagai  kontrak jual  beli,  di  mana  wanita  menjadi  obyek  barang  dagangan.  Dari  hasil  penelitian didapati bahwa pada era pra-Islam, hakikat pernikahan adalah sesuatu yang sifatnya alamiah  dan  kultural.  Sedangkan  tujuan  pernikahan  hanya  semata  untuk memperoleh keturunan dan memuaskan syahwat. Adapun pada masa Islam, hakikat pernikahan  adalah  sesuatu  yang  sifatnya  naluriah  dan  hukum  yang  diatur  oleh agama.  Sedangkan  pernikahan  ditujukan  untuk  beribadah,  mendapatkan kebahagiaan, memperoleh keturunan, dan melampiaskan syahwat.
Kata Kunci: Pernikahan; Pra Islam; Awal Islam.

## PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  Islam,  maka  tentu  tak  lepas  daripada  membicarakan  tentang Jazirah Arab. Adapun wilayah Arab sendiri merupakan suatu kawasan yang amat luas, di mana  sebagian  besar  cakupan  wilayahnya  merupakan  padang  pasir  yang  amat  tandus. 1
Lantaran bila dilihat dari sisi geografisnya yang amat sulit sekali untuk bisa dijangkau, maka pada masa pra Islam kerajaan-kerajaan super power saat kala itu seperti halnya Romawi dan Persia enggan untuk menaklukkan ataupun menundukkannya.
Sedangkan  kebanyakan dari pekerjaan masyarakat yang berada di kawasan tandus saat itu adalah dengan cara berternak. Sedang yang berada di daerah yang terbilang subur, maka banyak yang berprofesi menjadi petani. 2 Sehingga corak kehidupan mereka kala itu
1 Padang pasir yang luas dan tidak dapat ditaklukkan terletak di sebelah tenggara. Di antara zona-zona ini  komunikasi  terbatas  dan  sulit,  bagian-bagian  daerah  Arabia  yang  berbeda  hanya  memiliki  sedikit hubungan dengan daerah yanglain. Lihat Bernard Lewis, The Arabs in History , revised edition, (New york: Harper Colophon Books, 1996).
2 Cara hidup penduduk Arabia pada saat itu dapat dibedakan menjadi: pertama, menggembala dan mengembara, kedua, bercocok tanam dan menetap di desa-desa atau kota-kota, dan di beberapa kota lagi, seperti  di  Mekkah  dan  Ta’if,  pekerjaan  utama  penduduk  adalah  berdagang.  Lihat  W.  Robertson  Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia , new edition, edited by Stanley A. Cook. Oosterhout N. B, (Netherlands: Anthropological Publications, 1966).
memang  hanya  terpaut  pada  kondisi  dan  sesuai  dengan  keadaan  alam  yang  ada  saja. Sedangkan dari sisi keadaan obyektif geografis, maka para pria melaksanakan peran publik semisal mencari nafkah. Adapun para wanita menjalankan fungsi domestik, yakni merawat anak-anak  mereka  dan  juga  mengatur  keadaan  rumah  tangga.  Secara  general,  kondisi keluarga pada saat itu menganut sistem patriarki yang disebabkan oleh keadaan geografis tersebut.
Perang antar suku merupakan suatu keharusan kala itu, dan menjadi hal yang sudah amat biasa terjadi, kapan saja dan di mana saja. Hal tersebut melahirkan stratifikasi sosial, semisal  munculnya hareem ,  budak  dan  juga  bangsawan.  Anggapan  masyarakat  kala  itu adalah bahwasanya peperangan merupakan sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lantaran dengan direbutnya pusat perekonomian dan mendapatkan rampasan perang,  maka  dinilai  cukup  bisa  meningkatkan  taraf  kehidupan  mereka,  walaupun  toh dengan mengambil resiko yang cukup tinggi.
Para  pria  di  masa  tersebut  tak  hanya  menguasai  perekonomian  saja,  namun  juga mendominasi seluruh aspek sosial, dan bahkan juga mengatur jumlah dari suatu penduduk yang ada dalam suatu suku. Karena bilamana sumber daya alam yang ada cenderung lebih kecil  ketimbang  jumlah  penduduk  di  daerah  tersebut,  maka  akan  bisa  menimbulkan banyak  masalah.  Maka  dari  sinilah  peperangan  yang  terjadi,  bisa  dijadikan  sebagai  alat pengendalian jumlah dari penduduk setempat.
Mekanisme lain yang digunakan untuk mengatur jumlah penduduk kala itu adalah dengan melakukan pembunuhan para bayi, 3 yang mana hal ini ditentang keras oleh Islam, sebagaimana yang tersebut di dalam QS. Al-Isra ayat 31. Perbuatan tersebut dilandasi oleh rasa  takut  akan  miskin  dan  juga  kekhawatiran  manakala  anak  tersebut  akan  menikah dengan orang dengan tingkat sosial rendah. 4 Mereka pun sering bersyair: “Kuburan adalah
3 Sejarah  mencatat  bahwasanya  masyarakat  Arab  pra  Islam  mengalami  keterbelakangan  moral  yang cukup parah. Dan hal tersebut bisa dilihat dari perilaku keseharian mereka semisal mengubur anak hidup- hidup, yang mana sekalipun di bidang sastra mereka mengalami kemajuan pada saat itu. Lihat Abu Haif, Hadis Sebagai Sumber Sejarah , Jurnal Rihlah, Vol. IV, No. 1/2016, hlm. 2.
4 Menurut Quraish Shihab, sebab banyak pembunuhan terhadap anak perempuan kala itu lantaran disebabkan adanya 3 faktor utama: 1) orang tua kala itu takut miskin karena harus menanggung biaya hidup anak perempuan yang tidak mandiri dan produktif. 2) Karena ketakutan orang tua kala itu bilamana anak- anak perempuannya diperkosa atau berbuat zina. 3) Kekhawatiran orang tua bila terjadi peperangan antar suku, maka anak perempuannya akan menjadi tawanan musuh. Lihat Viky Mazaya, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam , Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 2, April 2014, hlm. 329.
mempelai laki-laki yang paling baik dan penguburan bayi perempuan adalah tuntutan kehormatan.” Sehingga adanya bayi perempuan merupakan sebuah aib yang ada di dalam benak mereka.
Selain daripada pengaruh sosial dan geografis, fakta di atas juga erat hubungannya dengan kode Hammurabi yang diprakarsai oleh Hammurabi. Yang mana ia membuat kode tersebut dengan tujuan mengatur kehidupan keluarga di kala itu. Di mana jumlah wanita dibatasi dan hak para lelaki jauh lebih diutamakan. Maka wanita menjadi “the second sex” alias jenis kelamin kedua yang ada pada seluruh lapisan masyarakat.
Ketika  muncul  kerajaan  baru  yang  lebih  kuat  pada  tahun  1000  SM,  yaitu  Asiria. Maka  diskriminasi  terhadap  kaum  wanita  jauh  lebih  terasa.  Di  mana  kala  itu  urusan berpakaian pun serba dibatasi, yang mana para wanita ketika keluar rumah dan bepergian ke tempat terbuka, maka diharuskan untuk menggunakan penutup kepala.
Berbeda halnya saat Islam muncul, di mana perubahan dan perombakan besar benar- benar terjadi. Keberadaan kaum wanita benar-benar diakui dan posisinya diangkat setinggi- tingginya. Hal ini bisa dilihat di dalam norma-norma yang terdapat di dalam teks al-Qur’an. Bahkan  terdapat  surat  khusus  yang  berbicara  panjang  lebar  terkait  dengan  masalah perempuan,  yaitu  surat  An-Nisa.  Yang  mana  di  dalamnya  termuat  banyak  sekali  hal-hal yang berhubungan erat dengan wanita.
Kemunculan Islam benar-benar sangat terasa kala itu, di mana terjadi reformasi besar- besaran  terhadap  eksistensi  kaum  wanita,  yang  mana  merupakan  suatu  bentuk  dari perlawanan sosial kulturan yang dilakukan oleh Islam terhadap budaya Arab yang telah eksis pada masa sebelumnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama, para wanita menjadi terkungkung di dalam hegemoni budaya patriarki, yang mana  perempuan  tidak  ada  harganya  sama  sekali,  pembunuhan  bayi  perempuan merupakan  hal  yang  biasa  terjadi,  dan  tidak  adanya  harta  waris  bagi  perempuan.  Maka dengan  adanya  Islam  sebagai rahmatan  lil  ‘alamin ,  maka  wujud  daripada  keadilan, kesetaraan, dan juga kemanusiaan benar-benar bisa dicapai.
Dari beberapa fakta yang telah disebutkan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait dengan hakikat dan tujuan pada era pra-Islam dan awal Islam  dan  mengkomparasikan  keduanya.  Yang  mana  hal  tersebut  bertujuan  untuk  bisa mengetahui letak perbedaan antara hakikat dan tujuan dari pernikahan dari kedua periode tersebut dan bisa diketahui titik persamaan dan perbedaannya.

## PEMBAHASAN

## Hakikat dan Tujuan Perkawinan di Era Pra-Islam
Tradisi pernikahan sebenarnya sudah dikenal pada masa sebelum datangnya Islam. 5 Di mana pada masa tersebut terdapat beberapa model pernikahan yang biasa digunakan oleh masyarakat pra Islam kala itu, di antaranya yaitu:

## 1. Pernikahan Istibdha’
Yaitu penikahan antara sepasang pria dan wanita, di mana pasca menikah sang suami tadi menyuruh kepada istrinya untuk melakukan hubungan badan dengan pria lain yang  dipandang  terhormat  dalam  masyarakat  karena  memiliki  derajat  atau kedudukan  yang  tinggi. 6 Hal  ini  dilandasi  oleh  keinginan  untuk  memiliki  anak keturunan yang diwariskan dari pria yang berkedudukan tinggi tadi. Dan lalu setelah terjadi  kehamilan,  maka  suami  sahnya  meminta  istrinya  kembali  dan  bergaul layaknya suami istri seperti biasanya.

## 2. Pernikahan Maqthu’
Pernikahan antara seorang pria dengan ibu tirinya. Sudah menjadi kebiasaan pada masa pra Islam, di mana anak laki-laki memperoleh warisan berupa para istri dari ayahnya  yang  telah  meninggal.  Dan  jikalau  anak  tersebut  masih  kecil,  maka keluarganya menahan istri tersebut hingga sang anak sampai dewasa.

## 3. Pernikahan Rahthun
Biasa disebut sebagai poliandri, di mana seorang wanita menikahi lebih dari seorang pria. Namun uniknya dalam pernikahan ini, bila wanita tadi hamil dan melahirkan, maka  ia  mengundang  seluruh  pria  yang  pernah  menggaulinya,  dan  lalu  memilih sendiri siapa yang berhak untuk menjadi ayah biologis dari bayi tersebut. Sedang pria yang ditunjuk tadi mau tidak mau harus mengakui bahwa bayi tersebut adalah anak kandungnya.
5 Dalam tradisi kesukuan Arab pra Islam, setidaknya terdapat 3 jenis pernikahan yang dikenal berlaku pada masa itu, yaitu: 1) Endogami, dimana seorang pria tidak boleh menikahi wanita selain daripada sukunya sendiri. 2) Eksogami, dimana seorang pria tidak boleh menikahi dari sukunya sendiri. 3) Campuran, yaitu pernikahan  yang  dilakukan  baik  dengan  sukunya  sendiri  maupun  dengan  orang  asing.  Lihat  Wardah Nuroniyah, Perempuan  Arabia  dalam  Lingkaran  Perkawinan  Di  Era  Pra-Islam:  Sebuah  Kajian  Sejarah  Untuk Memahami Posisi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Islam , Jurnal Yinyang, Vol. 14, No. 2, Desember 2019, hlm. 183-184.
6 Abu Haif, Hadis Sebagai Sumber Sejarah , Jurnal Rihlah, vol IV, No. 1/2016, hlm. 2.

## 4. Pernikahan Khadan
Yaitu  pernikahan  antara  pria  dan  wanita  secara  sembunyi-sembunyi  tanpa  adanya ikatan yang sah, atau kita biasa menyebutnya sebagai kumpul kebo . Namun kala itu masyarakat menganggap bahwa pernikahan seperti itu bukanlah suatu aib bilamana dilakukan secara diam-diam.

## 5. Pernikahan Badal
Pernikahan yang terjadi  dengan adanya saling tukar menukar istri dengan adanya kesepakatan  dari  pihak  suami,  tanpa  harus  melalui  talak  atau  perceraian.  Hal  ini bertujuan hanya semata-mata ingin agar nafsu seksual mereka terpuaskan.

## 6. Pernikahan Syighar
Yang mana seorang ayah mengawinkan anak wanitanya atau saudara perempuannya dengan pria lain tanpa adanya mahar. Akan tetapi sebagai imbalannya, pria tersebut harus memberikan juga anak wanita atau saudara perempuannya untuk menjadi istri daripada si ayah tadi.
Begitulah gambaran berbagai pernikahan yang terjadi di masa pra Islam, 7 yang mana terlihat adanya berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan terhadap wanita yang nampak dalam pernikahan tersebut. Tujuan pernikahan hanyalah semata untuk memuja kepentingan  syahwat  dan  berkeinginan  untuk  memperoleh  keturunan  yang  baik  tanpa menggunakan sistem pernikahan yang pro terhadap para wanita.
Selain daripada itu, para wanita juga tidak mendapat hak-hak mereka secara adil dan manusiawi,  bahkan  mereka  harus  rela  untuk  kehilangan  eksistensi  kemanusiaannya, 8 lantaran  kehormatan  mereka  dapat  diwarisi  oleh  pihak  keluarganya.  Maka  dengan kedatangan  Islam,  terjadilah  reformasi  besar-besaran  terhadap  segala  macam  bentuk pernikahan di atas yang sangat bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.
7 Jawad Ali menyebutkan ada banyak pernikahan di zaman pra Islam, di antaranya: nikah poligami tanpa  ada  batasan  istri,  nikah  mut'ah,  nikah  khidn,  nikah  dza'inah,  nikah  muqt,  dll.  Lihat  Mohammad Subhan Zamzami, Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal di Madura: Kajian Living Hadith , Jurnal Harmoni, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 143.
8 Di antara salah satu bentuk ketidakmanusiaan yang dialami oleh para wanita di masa pra Islam yaitu manakala  wanita  telah  ditinggal  mati  oleh  suaminya,  maka  norma  sosial  setempat  memberlakukan  masa iddah bagi para janda tersebut selama satu tahun lamanya, dan ditambah lagi dengan berbagai larangan yang sangat tidak manusiawi bagi mereka. Lihat Muhamad Isna Wahyudi, Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah)  dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5,  Nomor 1,  Maret 2016, hlm. 29.
Dengan berbagai model dan macam pernikahan yang ada pada masyarakat pra Islam saat itu, menunjukkan adanya makna yang beragam terhadap pernikahan yang biasa terjadi di masyarakat. Menariknya, selalu saja wanita menempati posisi yang bawah dan cenderung dieksploitasi keberadaannya.
Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa masyarakat Arab pra Islam, merasa amat malu dan  menjadi  sebuah  aib  bilamana  memiliki  anak  perempuan.  Karena  anak  perempuan merupakan jenis kelamin kedua dalam kehidupan mereka. Tentu hal tersebut merupakan suatu kondisi yang amat buruk bagi para wanita.
Semisal saja dalam perkawinan maqhtu’ , maka perempuan tak ubahnya seperti barang yang bisa dibawa ke mana-mana dan bisa diwarisi oleh keluarganya. Sehingga jangankan untuk  memperoleh  warisan  dari  mendiang  suaminya,  justru  yang  ada  mereka  malah menjadi barang warisan bagi keluarganya. 9
Dari situlah maka tak nampak hakikat dari perkawinan itu sendiri. Di mana harusnya tercipta rasa kasih sayang antara suami istri, malah justru tidak bisa terwujudkan. Dengan tidak adanya suatu akad yang sah, maka wanita dapat dimiliki oleh sekian banyak pria. Dan wujud pertanggungjawaban hanya terjadi kala wanita tersebut mengandung, di mana salah seorang dari pria tadi ditunjuk oleh sang wanita untuk menjadi ayah dari anak tersebut, tanpa bisa untuk menolaknya.
Dalam kasus pernikahan istibda’ , wanita tak memiliki hak untuk menolak keinginan suaminya  agar  bisa  memperoleh  keturunan  dari  seorang  pria  berstrata  tinggi.  Sehingga keberadaan  istri  tak  ubahnya  seperti  barang  rentalan  yang  bisa  dipinjamkan  kepada siapapun itu, yang sesuai dengan keinginannya. Dan bilamana dirasa sudah cukup, maka bisa diambil kembali menjadi miliknya.
Sehingga  bila  kita  lihat  kehidupan  masyarakat  Arab  tersebut,  maka  hakikat pernikahan terlihat hanyalah sebagai suatu kegiatan yang alamiah dan kultural, di mana para wanita hanya dijadikan sebagai pemuas hasrat nafsu seksualnya saja.  Dan lantaran wanita berada dalam posisi yang termarjinalkan, maka para pria dengan bebasnya menikahi berapapun jumlah  wanita dalam satu waktu, tanpa harus meminta izin  istrinya terlebih dahulu.
9 Hal  ini  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Al-Tabari,  bahwasanya  masyarakat  jahiliyah  hanya membagikan harta warisan kepada pria saja, tanpa ada jatah bagi wanita. Lihat Zayad A. Rahman, Hukum Perkawinan Islam dalam Kuasa Pemilik Modal , Jurnal Realita, Vol. 13, No. 2, Juli 2015, hlm. 219.
Oleh  karena  superioritas  dari  pria,  maka  para  pria  pun  bisa  melakukan  praktik poligini, penikahan badal, dan juga istibda’ . Artinya dalam konteks ini tidak terlihat beda antara poligini dengan perselingkuhan yang terjadi pada masa sekarang ini. Sehingga dari berbagai bentuk pernikahan tersebut, tidaklah kita dapati bahwa pernikahan merupakan suatu  hal  yang  sakral  dan  agamis  seperti  halnya  ketika  Islam  datang  dengan  syariat pernikahannya.
Melihat fenomena pernikahan yang terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam, dapat disimpulkan  bahwa  berbagai  model  pernikahan  yang  ada  tersebut,  hanyalah  bertujuan sebagai sarana untuk memuaskan syahwat para pria di masa itu. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya berbagai macam pernikahan yang kesemuanya justru malah mendiskreditkan para wanita. 10
Dan juga bahwa pernikahan yang ada semata bertujuan agar para pria dapat mencari dan  mendapatkan  keturunan  bermartabat  tinggi.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  praktik pernikahan istibda’ , yang mana rahim wanita direntalkan untuk dapat dibuahi oleh para pria  berstatus  bangsawan.  Dan  bilamana  wanita  tersebut  hamil,  maka  suaminya memperoleh  keuntungan  berupa  anak  turunan  ningrat  dari  hasil  pembuahan  tersebut.
Maka lagi-lagi perempuanlah yang dirugikan, karena tradisi masyarakat kala itu menganut sistem patriarki, di mana hubungan kekeluargaan digariskan dari pihak suami, bukan istri.

## Hakikat dan Tujuan Perkawinan di Era Awal Islam
Berbicara masalah pernikahan dalam Islam, maka tak lepas daripada pembicaraan tentang eksistensi pria dan wanita sebagai ciptaan Allah. Jika  berkenaan dengan eksistensi ciptaan  Allah,  maka  tak  ubahnya  berbicara  mengenai  prinsip  dasar  agama  Islam,  yaitu mentauhidkan  Allah.  Yang  mana  satu-satunya  yang  mempunyai  hak  untuk  diibadahi hanyalah Allah semata. Sehingga tidak ada beda antara pria maupun wanita dihadapan- Nya. Adapun pembeda dari keduanya hanyalah ketakwaannya semata, bukan yang lain.
Maka selain dituntut untuk beribadah kepada Allah, manusia juga memiliki peran lain yaitu sebagai khalifah Allah yang ada di muka bumi. Kalimat khalifah sendiri tidak
10 Yang mana pada masa jahiliyah tersebut terlihat benar merosotnya moral seksual masyarakat. Dan hal  tersebut  ditandai  dengan  banyaknya  praktek  perseliran,  bermewah-mewahan,  memposisikan  wanita dengan perwujudan sebagaimana yang diceritakan dalam kisah Seribu Satu Malam, dimana wanita tampak tercela serta tidak berguna. Lihat Viky Mazaya, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam , Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 2, April 2014, hlm. 337.
mengkhususkan pada ras, bangsa, ataupun jenis kelamin yang tertentu saja. Di mana antara pria  dan  wanita  memiliki  kapasitas  dan  juga  fungsi  yang  sama  kala  berperan  sebagai khalifah  Allah  di  muka  bumi  ini.  Yang  mana  masing-masing  dari  mereka  nantinya  di hadapan Allah memiliki tanggung jawab yang sama di dalam melaksanakan tugas selama di bumi. 11
Dan pula di dalam Al-Qur’an disebutkan adanya potensi yang sama bagi pria dan wanita untuk bisa mendapatkan segala prestasi atas apa yang telah mereka usahakan  di dalam  kehidupannya.  Hal  ini  sebagaimana  termaktub  di  dalam  firman  Allah  sebagai berikut:
ُم  َوُهَو  َٰىَثن ُ أ  ۡو َ أ  ٍر َكَذ نِ م اٗحِلَٰ َص  َلِمَع  ۡنَم مُهَرۡج َ أ  ۡمُهَ نَيِزۡجَن َلَو ٗۖٗةَبِ يَط ٗةَٰوَيَح ۥُهَ نَيِيۡحُنَلَف ٞنِمۡؤ
َنوُلَمۡعَي ْاوُناَك اَم ِن َسۡح َ أِب ٧٩ Artinya: “Barang  siapa  yang  mengerjakan  amal  salih,  baik  laki-laki  maupun perempuan  dalam keadaan  beriman, maka  sesungguhnya  akan  Kami  berikan  kepadanya  kehidupan  yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl [17]: 97).
َنيِقِدَٰ َ صلٱَو  ِتَٰ َتِنَٰ َق ۡلٱَو  َنيِتِنََٰقۡلٱَو  ِتََٰنِمۡؤُمۡلٱَو  َنيِنِمۡؤُمۡلٱَو  ِتََٰمِلۡسُمۡلٱَو  َنيِمِلۡسُمۡلٱ  َ نِإ َو  ِتَٰ َعِشَٰ َخ ۡلٱَو  َنيِعِشَٰ َخۡلٱَو  ِتََٰرِبَٰ َ صلٱَو  َنيِرِبَٰ َ صلٱَو  ِتََٰقِدَٰ َ صلٱَو ِتََٰقِ د َصَتُم ۡ لٱَو  َنيِقِ د َصَتُم
ۡ لٱ
ِتََٰرِكَٰ َ ذلٱَو اٗريِثَك َ َ للّٱ  َنيِرِكََٰ ذلٱَو  ِتَٰ َظِفَٰ َحۡلٱَو ۡمُهَجوُرُف َنيِظِفَٰ َحۡلٱَو  ِتََٰمِئ َََّٰٰٓ صلٱَو َنيِمِئ َََّٰٰٓ صلٱَو
اٗميِظَع اًرۡج َ أَو ٗةَرِفۡغَ م مُه َل ُ َ للّٱ َ دَعَأ
٥٣
Artinya: “Sesungguhnya  laki-laki  dan  perempuan  yang  muslim,  laki-laki  dan  perempuan  yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzab [33]: 35).
Maka sekalipun terdapat perbedaan secara biologis antara pria dan wanita, namun hal  tersebut  tidaklah  bisa  dijadikan  sebagai  suatu  alasan  untuk  bisa  melakukan  tindak
11 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an , (Jakarta: Paramadina,1999), hlm. 252-253.
diskriminasi  terhadap  para  wanita  dan  mengistimewakan  kaum  pria.  Artinya  para  pria bukanlah titik poros bagi moralitas kaum wanita, lantaran eksistensi keduanya berada di posisi yang setara di tengah kehidupan manusia.
Sudah semestinya perbedaan yang ada hendaknya membawa keduanya kepada suatu kesadaran  untuk  bisa  saling  mengisi  dan  membantu  dalam  ruang  lingkup  kehidupan mereka, yang mana tentu saja akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi. Dan sudah barang tentu, harapannya akan timbul dari situ suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan berkeadilan.
Sebagai manusia, Islam menempatkan pria dan wanita dalam posisi yang sama, yang mana mereka sama-sama memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah dan juga sebagai khalifah-Nya  di  bumi  ini. 12 Pun  juga  dalam  perkara  amal  perbuatan,  maka  bilamana keduanya melakukan kebaikan akan diberi-Nya pahala, dan sebaliknya akan mendapatkan siksa.
Dari sini maka bisa dilihat bahwasanya Islam menempatkan hak dan kewajiban yang sama, baik bagi pria maupun wanita. Terlebih bilamana hal tersebut berkaitan erat dengan perbaikan kualitas iman dan takwanya, serta perannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun kenyataan dalam masyarakat tidaklah demikian. Di mana para wanita seringkali mendapatkan  tindakan  diskriminatif  dan  ketidakadilan.  Terlebih  bilamana  masyarakat tersebut  terpenjara  di  dalam  budaya  setempat,  yang  mana  memposisikan  pria  sebagai superior dan berkuasa penuh di dalamnya.
Andree Feillard berpendapat bahwa banyak sekali masyarakat yang masih menolak serta  menutup  mata  terhadap  apa  yang  Allah  berikan  teruntuk  para  wanita  beserta kelebihan yang mereka miliki. Hal tersebut juga tak lepas daripada pengaruh kuat kultur patrilineal yang bisa dikatakan telah menafikan dan mengurangi segala prinsip di dalam memuliakan  para  wanita.  Oleh  karenanya  maka  seyogyanya  di  tengah  kuatnya  arus perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, maka umat Islam hendaknya melihat kembali serta meninjau berbagai anggapan-anggapan yang menaruh rendah derajat kaum wanita dan berusaha untuk kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang menaruh para wanita
12 M. Abdul Hamid & Nur Fadhilah, Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan , Jurnal Egalita, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 1.
dalam  posisi  yang  mulia.  Maka  sudah  sepantasnya  bagi  pria  dan  wanita  saling  bahu membahu di dalam memikul tanggung jawab dan saling mendukung antara mereka. 13
Sedangkan  di  dalam  Islam  sendiri  tidaklah  pernah  membedakan  antara  pria  dan wanita berdasarkan dengan konstruksi sosial dan kultural yang ada tersebut. Maka sudah sepantasnya seseorang tidaklah melakukan penilaian berdasarkan dengan suku, golongan, dan juga jenis kelamin terhadap yang lainnya.
Oleh karenanya Islam datang untuk menghapus bentuk diskriminatif terhadap para wanita tersebut, yang mana hal tersebut termaktub di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:
ۥُهَ نِإ َۚ َف َلَس ۡدَق اَم اَ لِإ ِءَّٰٓاَسِ نلٱ َنِ م مُكُؤَّٰٓاَباَء َحَكَن اَم ْاوُحِكنَت اَلَو َءَّٰٓاَسَو اٗتۡقَمَو  ٗة َشِحََٰف  َنا َك
اًليِبَس ٢٢
Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa’ [4]: 22).
َح َ أ َرِ شُب اَذوَإِ
ٞميِظ َك َوُهَو اٗ دَوۡسُم ۥُهُهۡجَو َ لَظ َٰىَثنُأۡلٱِب مُهُد ٣٥ َرِ شُب اَم ِءَّٰٓوُس نِم ِمۡوَق ۡلٱ َنِم َٰىَرََٰوَتَي َنوُمُكۡحَي اَم َءَّٰٓاَس اَل َ أ ِِۗباَرُ تلٱ ىِف ۥُهُ سُدَي ۡم َ أ  ٍنوُه َٰى َلَع ۥُهُكِسۡمُيَأ  ََّٰۚٓۦِهِب
٣٧
Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. An-Nahl [16]: 58-59).
Ayat-ayat  di  atas  hanyalah  sebagaian  saja  daripada  dalil-dalil  yang  menunjukkan bahwa Islam hendak menghilangkan sikap diskriminatif antara pria dan wanita. Lantaran Islam menghendaki sikap berkeadilan bagi para umatnya, yang mana juga termasuk dalam masalah pernikahan.
Jika kita menengok kepada sejarah, maka bisa kita saksikan bahwa di sana tidak ada sedikitpun bentuk diskriminasi dalam Islam kepada para wanita. Hanya saja hal tersebut
13 Andree Feillard, “Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam, Sebuah Proyeksi dan Pemaparan Data”, dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar “Harga” Perempuan Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam , (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 224-225.
jarang sekali diceritakan oleh para ahli sejarah. Hal ini sebagaimana yang juga diungkapkan oleh C. Waddy bahwa:
“Tak  banyak  kelompok  lelaki  dan  wanita  di  dalam  sejarah  yang  mengalami perubahan-perubahan  yang  demikian  drastis  dan  banyak  pengaruhnya  dalam sejarah seperti orang-orang yang hidup di sekeliling (Nabi) Muhammad. Catatan catatan mereka membuktikan adanya suatu pengertian akan tujuan, tentang adanya kesetiaan terhadap suatu tujuan yang menuntut segala-galanya dan yang membuat kekurangan apapun tidak berarti sama sekali.” 14
Hal tersebut juga dikuatkan oleh banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya segala macam bentuk hak dan kewajiban para wanita dalam rangka beribadah,  beragama, dan juga  masuk  ke  dalam  surga  itu  sama  dengan  para  pria.  Hal  ini  berfungsi  untuk meruntuhkan anggapan dari kepercayaan yang ada pada masa sebelumnya bahwa untuk beragama dan juga bisa masuk surga adalah hanya bentuk monopoli pria semata. Dalam martabat sosial dan juga masalah harkat keberagamaan, Islam juga mengangkat para wanita setara  dengan  para  pria.  Di  mana  Islam  mengakui  hak-hak  sipil  secara  total  bagi  kaum wanita. Yang mana tentu saja hal tersebut menjagi suatu bentuk kebanggaan tersendiri bagi para wanita yang mana agamanya memberikan hak mereka dengan penuh dan juga adil. Di mana di dunia Barat hak para wanita tersebut 13 abad kemudian barulah diakui setelah adanya tuntutan emansipasi dari para wanita. Yang mana hal tersebut telah ditegakkan oleh Islam tanpa harus menunggu gugatan emansipasi dari kaum wanita. 15
Pada dasarnya dalam Islam, perkawinan merupakan suatu hal yang sifatnya naluriah dan  juga  merupakan law  of  sex yang  telah  diatur  oleh  Allah.  Hal  ini  sebagaimana  yang tersebut  di  dalam  QS.  Adz-Dzariyat:  49  yang  berbunyi: “Segala  sesuatu  Kami  ciptakan berpasang-pasangan  agar  kamu  menyadari  (kebesaran  Allah)” .  Sehingga  pernikahan  sendiri bukanlah  suatu  perbuatan  yang  buruk,  akan  tetapi  dimaksudkan  untuk  menjalankan syariat Allah.
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  perlu  adanya  aturan-aturan  yang membatasinya, 16 sehingga  bisa  mengarah  kepada  kebaikan  dan  menjauhkan  daripada
14 Waddy Charis, Wanita dalam Sejarah Islam , Terj. Faruk Zabidi, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1987), hlm. 33.
15 Ali  Yafie, Menggagas  Fiqh  Sosial  dari  Soal  Lingkungan  Hidup,  Asuransi  hingga  Ukhuwah ,  (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 265.
16 Holilur Rohman, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah , Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 80.
kerusakan. Ini jugalah yang membedakan antara manusia dengan binatang, lantaran tujuan hubungan pria dan wanita tadi adalah menghilangkan segala bentuk kerisauan dan juga mendapatkan ketentraman.
Aturan-aturan  berkenaan  dengan  pernikahan  ini  di  antaranya  adalah  harus  beda jenis kelamin dan bukan mahram, didahului dengan proses meminang kepada wali wanita, membayar mahar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, 17 serta adanya ijab kabul di saat pernikahan berlangsung.
Meminang merupakan proses melihat calon pasangan, dan bisa juga disebut dengan ta’aruf ,  di  mana  antara  kedua  belah  pihak  tak  hanya  saling  melihat  secara  fisik  semata, melainkan juga mengetahui karakter, wawasan, dan juga gaya berpikir dari calon pasangan. Hal ini penting sekali lantaran sungguh amatlah tidak mudah untuk menyatukan kedua kepala yang berbeda, tanpa adanya saling mengenal di antara dua belah pihak yang akan membangun mahligai rumah tangga.
Sedangkan  mas  kawin  dan  ijab  kabul  merupakan  salah  satu  bentuk  daripada transaksi yang terhormat, lantaran akad pernikahan itu sendiri merupakan suatu amanah dari  Allah  kepada  para  pria,  sehingga  Al-Qur’an  sendiri  menyebutnya  sebagai mitsaqan ghalidha (perjanjian yang kuat), sebagaimana yang tersebut di dalam QS. An-Nisa ayat 21.
Adapun mahar bukanlah alat jual beli untuk membeli wanita. 18 Namun mahar justru merupakan  suatu  pertanda  bahwasanya  akad  perjanjian  di  dalam  suatu  pernikahan merupakan  suatu  yang  sakral,  kredibel,  dan  terpercaya.  Sebagaimana  segel  atau  materai yang merupakan simbol bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan sesuatu yang amat serius dan terpercaya. Sehingga angka nominal bukanlah jadi patokan untuk menilainya. Maka perjanjian yang terkandung di dalam sebuah pernikahan merupakan komitmen yang harus  dijalani  oleh  kedua  belah  pihak,  baik  suami  maupun  istri.  Karena  adanya  akad tersebut mengikat keduanya secara setara.
17 Sebelum datangnya Islam, mahar dianggap sebagai alat tukar pembelian perempuan. Maka sudah biasa  terjadi  bila  wali  menggunakan  mahar  tersebut  untuk  membeli  barang-barang  keperluan  pengantin wanita ketika ikut ke rumah suaminya. Namun tak jarang juga bila wali mengambil seluruh mahar tadi hanya untuk  menambah  kekayaan  dirinya  sendiri.  Mahar  juga  dijadikan  sebagai  bentuk  kompensasi  hilangnya pelayanan anak wanita dirumah ayahnya. Lihat Muhamad Isna Wahyudi, Menuju Hukum Perkawinan Islam Progresif , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 64.
18 Sedangkan di zaman pra Islam, maka mahar yang dibayarkan kepada keluarga wanita sebagai bentuk imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan, dan juga merupakan pengikat hubungan kedua keluarga. Artinya mahar sendiripun sebenarnya sudah ada pada masa sebelum datangnya Islam. Lihat Abd. Kohar, Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan , Jurnal Asas, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 42.
Al-Qur’an  sendiri  ketika  membahas  mengenai  pernikahan  menggunakan  istilah nikah yang artinya “berhimpun”, dan zawwaja-tazwij yang berarti “berpasangan”. Yang mana kedua istilah ini menunjukkan adanya kesetaraan dan persamaan ekstensi baik bagi pria dan juga wanita, walaupun toh faktanya secara biologis keduanya jelas berbeda.
Daripada itu maka dalam suatu bangunan rumah tangga bilamana terdapat salah satu pihak  yang  menyakiti,  maka  sudah  barang  tentu  perkara  tersebut  menyelisihi  terhadap tujuan pernikahan itu sendiri. Artinya ikatan pernikahan bukanlah suatu sarana pelepas hasrat nafsu seksual semata, 19 namun lebih daripada itu. Di mana pernikahan merupakan wadah untuk mewujudkan cinta kasih sayang antara kedua pasangan disepanjang hidup mereka. Pernikahan juga bukan hanya sebagai sebuah ikatan personal semata, yang mana suami dibolehkan mengambil manfaat dari istrinya sebagaimana yang tersebut dalam kitab- kitab  klasik,  namun  juga  memiliki  tujuan  spiritual  dan  memiliki  pengaruh  dari  sisi psikologis yang amat kuat.
Dan  untuk  terciptanya  tujuan  pernikahan  yang  damai  dan  sejahtera,  maka  Islam memberikan beberapa prinsip dasar sebagai acuan bagi pasangan suami istri. Di antaranya:
1. Prinsip Bebas Memilih
Di  mana  baik  pria  maupun  wanita  diberi  kebebasan  untuk  memilih  calon pasangannya selama tidak bertentangan dengan aturan syari’at, semisal menikahi mahram dan orang musyrik. Berbeda halnya di masa pra Islam yang mana anak perempuan kala itu tidak memiliki hak pilih, dan bahkan menjadi komoditas penuh bagi ayah dan walinya. 20
Ayah  dan  walinya  kala  itu  dapat  menentukan  siapa  yang  akan  menjadi  pasangan  anak wanita tadi.
Dalam  masayarakat  Arab,  meminta  persetujuan  dalam  penentuan  jodoh  sebagai pasangan  hidup  merupakan  hal  yang  baru.  Lantaran  sebelum  datangnya  agama  Islam, wanita tak memiliki kuasa terhadap dirinya sendiri, dan bahkan tak ubahnya sebagai barang yang  bisa  diwarisi  oleh  keluarganya.  Oleh  karenanya  segala  keputusan  yang  berkenaan dengan  kehidupannya,  baik  dalam  pemilihan  jodoh  maka  tidak  perlu  di  bicarakan
19 Berbeda halnya dengan kondisi masyarakat pra Islam yang memperhatikan pernikahan hanya sebatas pada urusan seksualitas semata. Lihat Elya Munfarida, Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam , Jurnal Yin Yang, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 220.
20 Viky Mazaya, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam , Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 2, April 2014, hlm. 324.
dengannya.  Sehingga  prinsip  ini  bertujuan  agar  pasangan  yang  didapat  benar-benar merupakan  seseorang  yang  dicintainya.  Hal  tersebut  karena  cinta  merupakan  perkara penting di dalam suatu pernikahan. Karena cinta sanggup membuat hubungan menjadi lebih kuat dan dekat selama hidup.

## 2. Prinsip Mawaddah
Mawaddah berarti kelapangdadaan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Yang mana  hatinya  begitu  lapang  dan  kosong  dari  berbagai  keburukan  sehingga  pintu-pintu hatinya tertutup dari keburukan lahir maupun batin.
Dalam hal memilih pasangan hidup, ajaran moral agama lebih mendahulukan aspek agama  ketimbang  yang  lainnya.  Yang  mana  dipahami  sebagai  bentuk  penerapan  syariat Allah dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil, jujur, kasih sayang, dan norma-norma agung lainnya. Artinya dengan mencintai pasangan kita, maka berarti kita sedang berusaha untuk mencintai sesama manusia dan juga makhluk yang  ada  di  semesta  ini.  Sehingga  cinta  sejati  menafikkan  adanya  sifat  eksklusif  dan mengekang. Lantaran pasangan kita merupakan sahabat hidup kita. Maka dengan adanya persahabatan  itu  tadi,,  maka  kitapun  juga  memberikan  rasa  kasih  sayang  kita  kepada seluruh umat manusia.

## 3. Prinsip Rahmah
Dengan  adanya  prinsip  ini,  maka  masing-masing  suami  dan  istri  akan memaksimalkan  perannya  di  dalam  memberikan  kebaikan  bagi  pasangannya,  serta menolak  segala  hal  yang  berpotensi  merusak  hubungan  keduanya.  Dan  kedua  sikap tersebut yaitu mawaddah dan rahmah, hanya dikhususkan hanya kepada manusia saja, 21 tidak kepada hewan dan tumbuhan. Lantaran baik hewan dan tumbuhan di dalam tujuan pernikahannya hanya semata mempertahankan spesies dan melanjutkan keturunan saja.
Sedang bagi manusia, selain untuk melanjutkan keturunan, maka pernikahan yang hakiki  bertujuan  untuk  meraih  ridha  Allah.  Dan  bukankah  segala  tindak  tanduk  kita hendaknya  memang  bertujuan  untuk  meraih  ridha  Allah?!  Oleh  karenanya,  bila  suatu pernikahan  hanya  berdasar  pada  perolehan  keturunan  atau  pelampiasan  nafsu  semata, maka artinya tidak ada beda antara manusia dengan hewan.
21 Desi Fitrianti, Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam , Jurnal Intelektualita, Vol. 06, No. 01, 2017, hlm. 89.

## 4. Prinsip Amanah
Sebagaimana yang kita mengerti bahwasanya amanah merupakan tanggungjawab. Ia berasal dari kata aman yang berarti tenteram. Atau juga iman yang berarti percaya. Sehingga orang  yang  mengamanahkan  berarti  orang  yang  percaya  dan  merasakan  ketentraman kepada orang yang diamanahkan tersebut.
Sama halnya dengan pernikahan yang merupakan akad amanah, dan bukan akad kepemilikan. Antara suami istri saling mengamanahi. Tidaklah akan mungkin bilamana suatu  pernikahan  tidak  didasari  oleh  rasa  percaya  dan  juga  amanah.  Seseorang  berani menikah  lantaran  merasa  aman  dan  percaya  kepada  pasangannya.  Tak  hanya  itu, pernikahan  juga  merupakan  amanah  dari  Allah  kepada  mereka  berdua  dan  amanah tersebut dapat dijaga dengan cara melaksanakan syariat agama.

## 5. Prinsip Mu’asyarah bil Ma’ruf
Dengan mengaplikasikan sifat amanah yang diembankan ke dalam suatu pernikahan, maka dari komitmen ini timbullah mu’asyarah bil ma’ruf , yaitu rasa saling menghormati, melindungi dan juga saling menjaga antara kedua belah pihak.
Hubungan  pernikahan  antara  sepasang  suami  istri  bukanlah  hubungan  yang berdasarkan  atas  kepemilikan  satu  dengan  yang  lain.  Bukan  juga  penyerahan  seseorang kepada  pasangannya.  Bukan  juga  penundukan  seorang  kepada  pasangannya.  Namun, dalam  pernikahan  terjalinlah  hubungan  saling  rajut  dan  saling  anyam,  serta  keduanya memiliki peran dan posisi yang setara di dalam biduk rumah tangga. 22
Oleh karenanya dengan melihat dari berbagai prinsip itu tadi, maka pernikahan pun menjadi sesuatu yang amat berharga dan bermakna di dalam lingkup ruang kehidupan kita. Hal ini terjadi lantaran agama Islam menerapkan sistem pernikahan yang bertujuan untuk mengangkat sisi kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan juga rasa tanggung jawab bersama. Sehingga tidak ada yang merasa ditundukkan, diekspoitasi, dan diremehkan oleh salah satu pihak.
22 Semangat yang diarahkan oleh Islam yaitu untuk memposisikan manusia ke dalam suatu mahligai cinta yang dilakukan dengan cara melalui proses pernikahan. Lihat Akhiriyati Sundari, Rezim Seksualitas dan Agama: Sketsa Politik Tubuh Perempuan dalam Islam , Jurnal Al-Maiyyah, Volume 10, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 281.
Tabel 1 Komparasi Pernikahan di Masa Pra-Islam dan Awal Islam No. Aspek Pra-Islam Awal Islam 1. Hakikat Sesuatu yang sifatnya alamiah dan kultural Sesuatu yang sifatnya naluriah dan juga merupakan law of sex yang telah diatur oleh Allah 2. Tujuan Keturunan dan syahwat Ibadah, kebahagiaan, keturunan, kepentingan biologis 3. Macam-Macam Pernikahan istibda' , pernikahan maqthu' , pernikahan rahthun ,
pernikahan khadan ,
pernikahan badal , pernikahan shigar Kekhususan Nabi menikah dengan banyak wanita, pernikahan mut’ah , dan berlanjut ke pernikahan yang diatur oleh Syariat

## SIMPULAN
Dalam pernikahan yang dilakukan oleh bangsa Arab pra Islam, mereka mengikuti model kepemilikan, yang mana implementasinya terlihat dalam berbagai jenis pernikahan yang ada, seperti: pernikahan istibda' , pernikahan maqthu' , pernikahan rahthun , pernikahan khadan ,  pernikahan badal ,  dan  pernikahan shigar .  Artinya  memang  di  masa  pra  Islam, pernikahan hanya semata bertujuan untuk semata memperoleh keturunan dan memuja nafsu  syahwat.  Dengan  menggunakan  model  pernikahan  seperti  ini,  maka  hakikat  dan tujuan  pernikahan  tidaklah  akan  pernah  tercapai,  lantaran  wanita  senantiasa  berada  di dalam  posisi  yang  terpuruk.  Sebaliknya  pria  memiliki  otoritas  untuk  memperlakukan pasangannya sesuai dengan kehendak keinginannya. Sehingga para istri berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan.
Sistem kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Arab adalah patriarki, yang mana pihak pria sangat berperan dominan di dalam mengatur kehidupan keluarganya. Dan tentu saja hal  tersebut  memberikan  kewenangan  dan  otoritas  yang  cukup  dominan  bagi  pria dibandingkan  wanita.  Melihat  itu  semua,  Islam  datang  untuk  mereformasi  tradisi pernikahan pada masa pra Islam tersebut. Islam hadir untuk meningkatkan derajat kaum wanita  dan  memposisikan  mereka  di  tempat  yang  sebaik-baiknya.  Sehingga  hakikat pernikahan pun bisa benar-benar tercapai. Yang mana tujuan pernikahan di awal Islam yaitu  untuk  beribadah,  memperoleh  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat,  memperoleh keturunan, dan juga untuk mendapatkan kenikmatan biologis.

## DAFTAR PUSTAKA
Charis, Waddy. 1987. Wanita dalam Sejarah Islam , Terj. Faruk Zabidi, Jakarta: Pustaka Jaya.
Feillard, Andree. 1999. Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam, Sebuah Proyeksi dan Pemaparan Data , Bandung: Mizan.
Fitrianti,  Desi.  2017.  “Harta  Bersama  dalam  Perkawinan  Poligami  Menurut  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.” Jurnal Intelektualita 06(01): 89.
Haif, Abu. 2016. “Hadis Sebagai Sumber Sejarah.” Jurnal Rihlah IV(1): 2.
Hamid, M. Abdul, Nur Fadhilah. 2006. “Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan.” Jurnal Egalita 1(1): 1.
Kohar, Abd. 2016. “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan.” Jurnal Asas 8(2): 42.
Lewis, Bernard. 1996. The Arabs in History . New York: Harper Colophon Books.
Mazaya, Viky. 2014. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam.” Jurnal Sawwa 9(2): 329.
Nuroniyah, Wardah. 2019. “Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan di Era Pra- Islam:  Sebuah  Kajian  Sejarah  Untuk  Memahami  Posisi  Perempuan  dalam  Sistem Perkawinan Islam.” Jurnal Yinyang 14(2): 183-184.
Rahman, Zayad A. 2015 “Hukum Perkawinan Islam dalam Kuasa Pemilik Modal.” Jurnal Realita 13(2): 219.
Rohman,  Holilur.  2016.  “Batas  Usia  Ideal  Pernikahan  Perspektif  Maqasid  Shariah.” Journal of Islamic Studies and Humanities 1(1): 80.
Smith,  W.  Robertson,  and  Kinship.  1966. Marriage  in  Early  Arabia .  Netherlands: Anthropological Publications.
Sundari,  Akhiriyati.  2017.  “Rezim  Seksualitas  dan  Agama:  Sketsa  Politik  Tubuh Perempuan dalam Islam.” Jurnal Al-Maiyyah 10(2): 281.
Umar,  Nasaruddin.  1999. Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Qur’an ,  Jakarta: Paramadina
Wahyudi,  Muhamad  Isna.  2014.  “Menuju  Hukum  Perkawinan  Islam  Progresif.”  Jurnal Hukum dan Peradilan 3(1): 64.
Wahyudi, Muhamad Isna. 2016. “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan.” Jurnal Hukum dan Peradilan 5(1): 29.
Yafie, Ali. 1994. Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah , Bandung: Mizan.
Zamzami, Mohammad Subhan. 2018. “Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: Kajian Living Hadith.” Jurnal Harmoni 17(1): 143.