KINERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN (RPH) SUBANG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUBANG DALAM PENGAWASAN DAGING BERKUALITAS
Iwan Henri Kusnadi 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
iwanhenri01@gmail.com
Ade Suparman 2

## Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
suparmanade09@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji dan menganalisa mengenai bagaimana Kinerja UPTD Rumah Potong  Hewan  (RPH)  Subang  pada  DInas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Kabupaten Subang dan factor-faktor apa saja yang menghambat pencapaian Kinerja UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  Kabupaten  Subang.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif  yaitu  prosedur  penelitian  yang  menggambarkan  fakta-fakta dan menjelaskan objek penelitian serta menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan  kenyataan  sebagaimana  adanya.  Hasil  penelitian  memberikan  gambaran bahwa  1)  Tujuannya  adalah  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  masyarakat penggunma  jasa  RPH  dengan  memperbaiki  prosedur  yang  ada  serta  memperbaiki pelayanan  pemotongan  dan  unit  pengoahan  daging.  2)  Rumah  Potong  Hewan Subang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan daging sehat  yang  sesuai  dengan  perkembangan  yang  terjadi.  3)  Umpan  balik  terhadap pelayanan  kepada  berguna  jasa  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  masih  kurang memuaskan  bagi  pengguna  jasa.  4)  UPTD  Rumah  Potong  Hewan  Subang  Dinas Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  Kabupaten  Subang  belum  dilengkapi  dengan peralatan  dan  perlengkapan  yang  sesuai  dengan  standard  yang  ditetapkan  oleh Kementerian  Pertanian  dikarenakan  masih  kurangnya  anggaran  dari  Pemerintah Daerah. 5) Kompetensi Pegawai di UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang Dinas Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  Kabupaten  Subang  masih  perlu  ditingkatkan seiring  dengan  perkembangan  yang  terus  berkembang  dikarenakan  latar  belakang pendidikan yang mereka miliki bukan dari dokter hewan. 6) Rumah Potong Hewan (RPH) untuk dapat meningkatkan motivasi kerja anggotanya berupaya memberikan tanggungjawab  karena  merupakan  kesanggupan  seseorang  untuk  menyelesaikan pekerjaan  yang  diserahkan  kepadanya  dengan  baik,  tepat  waktu  serta  berani mengambil resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 7) Kebutuhan daging yang tidak mampu dipenuhi oleh Rumah Potong Hewan yang i
dikarenakan adanya penurunan jumlah sapi yang dipotong dari 10 sampai dengan 15 ekor per hari berkurang menjadi hanya 5 sampai dengan 8 ekor saja setiap harinya.

## Kata Kunci : Kinerja, UPTD Rumah Potong Hewan Subang

## Abstract
This study examines and analyzes the performance of the Subang Slaughterhouse UPTD in Subang  Regency's  Livestock  and  Animal  Health  Service  and  what  factors  hinder  the achievement of the Subang Slaughterhouse UPTD Performance at the Subang District Animal Husbandry and Animal Health Service . The research approach used to study the performance of the Subang Slaughterhouse UPTD at the Subang Regency Animal Husbandry and Animal Health Service is a qualitative approach, which is a research procedure that describes the facts and  explains  the  object  of  research  and  digs  up  the  information  needed  in  accordance  with reality as it is. The results of the study illustrate that 1) The goal is to provide the best service to  the  community  using  RPH  services  by  improving  existing  procedures  and  improving slaughtering  services  and  meat  processing  units.  2)  Subang  Slaughterhouse  is  needed  for services to the community in the supply of healthy meat in accordance with the developments that  occur.  3)  Feedback  on  services  to  useful  slaughterhouse  services  (RPH)  is  still unsatisfactory for service users. 4) Subang Animal Husbandry Unit UPTD Subang District Animal Husbandry and Health Office has not been equipped with equipment and equipment in accordance with the standards set by the Ministry of Agriculture due to lack of budget from the Regional Government. 5) Employee Competency in Subang Sub-Province Slaughterhouse (UPH) Subang Animal Husbandry and Animal Health Office still needs to be improved along with the development that continues to grow because their educational background is not from veterinarians. 6) Abattoirs (RPH) to be able to increase the work motivation of members trying to give responsibility because it is a person's ability to complete the work submitted to him properly, on time and dare to take risks on the decisions he takes or the actions he does. 7) Meat needs that cannot be fulfilled by Abattoirs due to a decrease in the number of cattle slaughtered from 10 to 15 per day are reduced to only 5 to 8 per day.

## Keywords: Performance, UPTD Subang Slaughterhouse

## Pendahuluan
Daging merupakan bahan pangan asal ternak yang dibutuhkan oleh manusia karena memiliki nilai gizi yang tinggi serta mengandung asam amino esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan sel-sel baru, pengganti sel-sel rusak serta diperlukan bagi metabolisme tubuh. Sebagai bahan pangan bagi masyarakat aspek kuantitatif, aspek  nilai  gizi,  aspek  kesehatan  dan  aspek  kehalalan  merupakan  prasyarat  bagi kualitas dan keamanan daging yang wajib dipenuhi. Salah satu tahap yang sangat menentukan kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging adalah tahap “pemotongan” di Rumah Pemotongan Hewan ( RPH ). Pada tahap ini
terjadi  perubahan  dari  otot  (  Hewan  Hidup  )  ke  daging  melalui  proses penyembelihan.  Pencemaran microorganisme terhadap  daging  pada  proses pengeluaran jeroan ( eviserasi ) bisa terjadi akibat penanganan hewan dan daging di RPH  yang  kurang  baik  maupun  tidak  higienis  yang  selanjutnya  dapat  berdampak terhadap kehalalan,mutu dan keamanan daging yang dihasilkan. Penerapan sistem jaminan  mutu  dan  keamanan  pangan  di  Rumah  Pemotongan  Hewan  (  RPH  ) sangatlah penting karena dapat menjamin produk yang akan dipasarkan berkualitas dan  terjamin  kesehatanya  sehingga  masyarakatpun  merasa  lebih  aman  dan terlindungi.
Dari  data  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Kabupaten  Subang,  Kabupaten Subang  setiap  bulan  rata-rata  kebutuhan  konsumsi  daging  sapi  oleh  masyarakat mencapai 132,7 ton atau setara dengan 456 ekor sapi. Dari kebutuhan daging tersebut hanya 27 persen yang bisa dipenuhi peternak lokal sedangkan 73 persennnya ngambil dari peternak diluar Kabupaten Subang yang mayoritas dari daerah jawa tengah dan jawa timur.
Rumah Potong Hewan Kabupaten Subang sudah berdirisejak tahun 1996 dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Rumah Potong Hewan Kabupaten Subang belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan belum sesuai dengan standard  yang  ditentukan  oleh  Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 555/Kpts/TN.240/0/1986 tentang syarat-syarat Rumah Potong Hewan yang terdiri dari prasyaratan lokasi , sarana bangunan dan tata letak, peralatan, hygiene karyawan dan perusahaan, pengawasan masyarakat veteriner, kendaraan pengangkut daging, ruang  pendingin  atau  pelayuan,  ruang  pembeku,  ruang  pembagian  karkas  dan pengemasan daging serta laboratorium.
R
umah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Subang, merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas  (UPTD)  yang  berada  dibawah  naungan  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Bupati Subang nomor 14G13 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi  Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan  Dinas  Peternakan  Kabupaten  Subang.  RPH  sebagai  unit  pelayanan  publik memeiliki fungsi teknis, ekonomis dan sosial dimana dalam melaksanakan tugasnya mengacu  pada  visi  dan  misi  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  Kabupaten Subang.  RPH  Kabupaten  Subang  direncanakan  memiliki  konsep  terpadu  dimana RPH  tidak  hanya  memberikan  pelayanan  tapi  juga  dapat  melakukan  pengolahan daging.
Rumah  Potong  Hewan  (  RPH  )  merupakan  sarana  yang  dibangun  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang  untuk masyarakat khusunya untuk pengguna jasa  pemotongan  hewan  yang  diharapkan  bisa  memberikan  pelayanan  yang  baik dikarenakan apabila mempunyai pelayanan yang baik maka diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan ( RPH ) yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sehingga semua daging yang akan beredar ke pasaran terlebih dahulu melalui kontrol yang ketat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang lewat Rumah Potong  Hewan  (  RPH  )  dengan  mengacu  kepada  standard  yang  ada.  Pengawasan penjualan daging dan mengetahui asal usul daging yang diperjualbelikan baik daging lokal  maupun  daging  impor  serta  melihat  tanggal  produksi  yang  tertera  di  box
kemasan  daging  serta  tanggal  kadaluarsa  dan  memeriksa  kelayakan  daging  dan kualitas  daging  baik  sapi  maupun  daging  unggas  yang  dijual  dipasar  yang  ada  di Kabupaten  Subang  untuk  menghindari  daging  bangkai,  daging  gelonggongan  dan daging  berpengawet  merupakan  rutinitas  yang  selalu  dilaksanakan  oleh  UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Subang didalam menjaga keamanan produk asal hewan terhadap masyarakat Kabupaten Subang.
Mengingat beberapa permasalahan tersebut diatas maka setiap kegiatan yang bergerak dan berhubungan dengan penanganan daging harus dilaksanakan dengan memenuhi  persyaratan  kesehatan  masyarakat  veteriner.  Sehingga  masyarakat konsumen daging akan dapat memperoleh manfaat dan nilai kelebihan akan gijinya serta sekaligus dapat terhindar dari penularan penyakit zonosis. Diharapkan dengan adanya  RPH  terpadu  dapat  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  dengan berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
P
enulis melakukan penelitian mengenai Kinerja Unit Pelayanan Teknis Daerah  Rumah Potong Hewan ( RPH ) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang yang  menurut  penulis  belum  optimal  dengan  indikator  permasalahan  sebagai berikut:
1. Berdasarkan sumber dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang  dari    6  (  enam  )  orang  pegawai  yang  dibutuhkan  khususnya  juru sembelih  yang  mempunyai  sertifikat  juru  sembelih  halal  hanya  ada  3  (  tiga  ) orang  saja    sehingga  seringkali  bila  jumlah  hewan  yang  akan  dipotong jumlahnya  meningkat  tidak  bisa  dilayani  semuanya,  sehingga  banyak masyarakat  pengguna  jasa  RPH  milik  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang beralih  ke  RPH  non  Pemerintah  yang  tidak  memiliki    Surat  Keterangan Kesehatan  Pangan  Asal  Hewan  (  SKKPAH  )  dari  Dinas  Peternakan  dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang dan mengakibatkan sulitnya mengontrol kesehatan daging yang akan beredar kepasaran.
2. Dari target 5400 ekor sapi per tahun RPH hanya mampu memotong 2880 ekor saja atau sekitar 53 % atau yang biasanya RPH dapat memotong 10 s/d 15 ekor perhari sekarang hanya memotong 5 s/d 8 ekor saja perhari.
3. Sarana dan prasarana UPTD Rumah Potong Hewan ( RPH )  Dinas Peternakan dan  Kesehatan  Hewan  Kabupaten  Subang  yang  belum  sesuai  dengan  Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/0/1986 tentang syarat- syarat Rumah Potong Hewan.

## Kerangka Teori

## a. Kinerja
Kinerja sudah menjadi kata populer yang sangat menarik dalam pembicaraan manajement publik. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja  pegawai  (  perindividu  )  dan  kinerja  organisasi.  Kinerja  adalah  gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut ( Bastian, 2006:274 ) Konsep kinerja dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil ( Rue dan byars, 1981 dalam keban 2005 : 59 ). Hal ini berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu
dapat  dilihat  dari  tingkatan  sejauh  mana  organisasi  dapat  mencapai  tujuan  yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan  tujuan  organisasi.  Sederhananya  kinerja  merupakan  produk  dari kegiatan  administrasi  yaitu  kegiatan  kerjasama  dalam  sebuah  organisasi  atau kelompok  untuk  mencapai  tujuan  yang  pengelolaannya  biasa  disebut  dengan manajement.
K
inerja dikatakan sebuah hasil ( output ) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh  komponen  organisasi  terhadap  sumber-sumber  tertentu  yang  digunakan ( input ) . Selanjutnya kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu sebuah organisasi. Dalam kerangka organisasi  terdapat  hubungan  anatara  kinerja  perorangan (  Individual  Performance ) dengan  kinerja  organisasi (  Organization  Performance  ). Organisasi  pemerintah maupun swasta besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan – kegiatan yang digerakan oleh orang atau sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi hanya  dimungkinkan  karena  adanya  upaya  yang  dilakukan  oleh  orang  dalam organisasi tersebut.
Pernyataan  Smith  yang  dikutip  oleh  Sedarmayanti  (  2001  :  50  ) Mengungkapkan  bahwa:  “… output  drive  from  processes,  human  or  otherwise”, jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses . kinerja merupakan  hasil  dari  suatu  proses.Sedangkan  menurut  Efendy  (  2002  :  194  ) mengatakan  bahwa:  Kinerja  adalah  unjuk  kerja  yang  merupakan  hasil  kerja  yang dihasilkan  oleh  pegawai  atau  prilaku  nyata  yang  ditampilkan  sesuai  dengan perannya dalam organisasi. Definisi kinerja diatas menjelaskan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu  organisasi  atau  instansi  pemerintah.  Meningkatkan  kinerja  dalam  sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan.

## b. Ruang Lingkup Manajemen Kinerja
Manajemen kinerja sebenarnya mempuyai ruang lingkup yang lebih besar. Bila program ini diterapkan ia bersifat menyeluruh atau menggarap semua bagian atau fungsi dari sebuah organisasi. Program ini akan menjamah semua elemen, unsur atau input  yang  harus  didayagunakan  oleh  organisasi  untuk  meningkatkan  kinerja organisasi tersebut bukan hanya manusia. Elemen – elemen tersebut adalah teknologi ( peralatan, metode kerja ) yang digunakan, kualitas dari input ( termasuk material ), kualitas  lingkungan  fisik  (  keselamatan,  kesehatan  kerja,lay  out  tempat  kerja  dan kebersihan ), iklim dan budaya organisasi ( termasuk supervisi dan kepemimpinan ) dan  sistem  kompensasi  dan  imbalan.  Kegiatan  dengan  ruang  lingkup  seperti  ini merupakan sebuah proyek besar dan melibatkan hampir semua orang, dan ditangani langsung oleh pimpinan puncak organisasi. Setelah pimpinan organisasi menetapkan tujuan  dari  program  tersebut,  misalnya  meningkatkan  produktifitas  pabrik  atau meningkatkan kinerja sebuah bank ke arah tertentu yang dapat diukur maka team
pelaksana akan meneliti kondisi dan status dari tiap-tiap elemen, dan menetapkan tindakan apa yang harus dilakukan.

## c. Tujuan dan Manfaat Manajement Kinerja
T
ujuan yang biasanya dapat dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan dengan menerapkan  sistem  manajemen  kinerja  seperti  pendapat  Ruky  (    2001  :  39  )  dapat dilihat dari uraian berikut.
1. Meningkatkan  prestasi  kerja  karyawan  baik  secara  individu  maupun  sebagai kelompok  sampai  setinggi-tingginya  dengan  memberikan  kesempatan  pada mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan  aktualisasi  dirinya  dalam  kerangka pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan bersama atasan masing-masing dapat menerapkan sasaran kerja dan standar prestasi yang harus dicapai dan meneliti serta menilai hasil-hasil yang sebenarnya dicapai pada akhir kurun waktu yang ditetapkan.
2. Peningkatan  yang  terjadi  pada  prestasi  karyawan  secara  perorangan  pada gilirannya  akan  mendorong  kinerja  sumber  daya  manusia  secara  keseluruhan, yang direfleksikan dalam kenaikan produktifitas. Dengan kata lain peningkatan produktifitas  sumber  daya  manusia  secara  keseluruhan  diusahakan  dicapai melalui peningkatan prestasi kerja karyawan secara perorangan ( individu )
3. Merangsang  minat  dalam  pengembangan  pribadi  dalam  tujuan  meningkatkan hasil  karya  dan  prestasi  pribadi  serta  potensi  laten  karyawan  dengan  cara memberikan umpan balik pada mereka tentang prestasi mereka.
4. Membantu  perusahaan  untuk  dapat  menyususn  program  pengembangan  dan pelatihan karyawan yang lebih tepat guna. Usaha ini akan membantu perusahaan untuk mempunyai pasokan tenaga yang cakap dan terampil yang cukup untuk pengembangan perusahaan di masa depan.
5. Menyediakan alat/sarana untuk membandingkan prestasi kerja pegawai dengan tingkat gajinya atau imbalanya sebagai dari kebijakan dan sistem imbalan yang baik.
6. Memberikan  kesempatan  kepada  pegawai  untuk  mengeluarkan  perasaanya tentang  pekerjaan  atau  hal-hal  yang  ada  kaitanya.  Dengan  demikian  jalur komunikasi dan dialog akan terbuka dan dengan demikian diharapkan bahwa proses penelitian prestasi kerja akan mengeratkan hubungan antara atasan dan bawahan.

## d. Standar Kinerja
Menurut Sayle dan Strauss yang dikutip dan diterjemahkan oleh Sedarmayanti (2001:51),  bahwa  standar  kinerja  adalah:  “ukuran  dalam  hal  mengadakan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan, yang kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang dipercayakan pada seseorang”.
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulakan bahwa standar kinerja pada dasamya  adalah  ukuran  yang  digunakan  dalam  membandingkan  antara  apa  yang nantinya diharapkan terjadi atas suatu pekerjaan atau tugas yang diembankan kepada seseorang dalam suatu perusahaan atau organisasi tempat seseorang bekerja. Standar kinerja  tidak  selamanya  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Terkadang
hasilnya positif atau dapat juga hasilnya negatif, karena itu diperlukan kebijakan dan pengendalian  yang  bersifat  menyeluruh  sehingga  dapat  mengakomodir  berbagai kepentingan dengan dua arah yang jelas.

## e. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja atau performance Indikator  kadang-kadang dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja (performance measures), tetapi banyak yang membedakannya  pengukuran  kinerja  berkaitan  dengan  hasil  yang  dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian.
Sementara  itu,  indikator  kinerja  dipakai  untuk  aktivitas  yang  hanya  dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Indikator kinerja juga menganjurkan sudut pandang prospektif (harapan ke depan) dari pada retrospektif (melihat ke belakang). Hal ini menunjukkan jalan pada aspek kinerja yang perlu  diobservasi.  Terdapat  tujuh  indikator  kinerja.  Dua  di  antaranya  mempunyai peran  sangat  penting,  yaitu  tujuan  dan  motif  Kinerja  ditentukan  oleh  tujuan  yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan adanya motif Tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan demikian, tujuan dan motif menjadi indikator utama dari kinerja.
Gambar 1 : Indikator Kinerja
Sumber : Paur Hersey et. all, dalam Wibowo (2010 : 102)
Namun kinerja memerlukan adanya dukungan sarana, kompetensi, peluang, standar, dan umpan balik. Kaitan di antara ketujuh indikator tersebut digambarkan oleh Hersey et. all dalam Wibowo (2010 : 102) dengan penjelasan seperti berikut.
1. Tujuan
T
ujuan  merupakan  keadaan  yang  berbeda  yang  secara  aktif  dicari  oleh  seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan.Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai
Goals Motive Feedback Competence Opportunity Standar Means
di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah ke mana kinerja  harus  dilakukan.  Atas  dasar  arah  tersebut,  dilakukan  kinerja  untuk mencapai  tujuan.  Untuk  mencapai  tujuan,  diperlukan  kinerja  individu, kelompok, dan organisasi.
K
inerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Standar
S
tandar  mempunyai  arti  penting  karena  memberitahukan  kapan  suatu  tujuan dapat  diselesaikan.  Standar  merupakan  suatu  ukuran  apakah  tujuan  yang diinginkan  dapat  dicapai.  tanpa  standar,  tidak  dapat  diketahui  kapan  suatu tujuan capai.Standar menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa kita sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.
3. Umpan Balik
A
ntara  tujuan,  standar,  dan  umpan  balik  bersifat  saling  terkait.  Umpan  balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang  didefinisikan  oleh  standar.  Umpan  balik  terutama  penting  ketika  kita mempertimbangkan  "real  goals"  atau  tujuan  sebenamya.  Tujuan  yang  dapat diterima oleh pekerja adalah tujuan yang bermakna dan berharga.Umpan balik merupakan  masukan  yang  dipergunakan  untuk  mengukur  kemajuan  kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.
4. Alat atau Sarana
A
lat  atau  sarana  merupakan  sumber  daya  yang  dapat  dipergunakan  untuk membantu  menyelesaikan  tujuan  dengan  sukses.  Alat  atau  sarana  merupakan faktor  penunjang  untuk  pencapaian  tujuan.  Tanpa  alat  atau  sarana,  tugas pekerjaan  spesifik  tidak  dapat  dilakukan  dan  tujuan  tidak  dapat  diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.
5. Kompetensi
K
ompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  untuk  menjalankan  pekerjaan  yang diberikan  kepadanya  dengan  baik.  Orang  harus  melakukan  lebih  dari  sekadar belajar tentang sesuatu, orang harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi  memungkinkan  seseorang  mewujudkan  tugas  yang  berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
6. Motif
M
otif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan  pengakuan,  menetapkan  tujuan  menantang,  menetapkan  standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan
termasuk  waktu  melakukan  pekerjaan,  menyediakan  sumber  daya  yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintensif.
7. Peluang
P
ekerja  perlu  mendapatkan  kesempatan  untuk  menunjukkan  prestasi  kerjanya. Terdapat  dua.  faktor  yang  menyumbangkan  pada  adanya  kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang ter- sedia. jika pekerja dihindari karena supervisor  tidak  percaya  terhadap  kualitas  atau  kepuasan  konsumen,  mereka secara  efektif  akan  dihambat  dari  kemampuan  memenuhi  syarat  untuk berprestasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Kinerja UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang
Perusahaan daerah rumah pemotongan hewan merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang diharapkan secara berkesinambungan mampu mengoptimalkan  pelayanan  kepada  masyarakat  luas  dalam  penyediaan  daging higenis  layak  dikonsumsi  meskipun  tetap  bertujuan  untuk  mencari  laba  {profit oriented). Rumah pemotongan hewan memberikan pelayanan di bidang pemotongan hewan khususnya kepada para jagal, juga kepada msyarakat umum (potongan hajad) dan  sebagai  tempat  belajar  bagi  siswa/mahasiswa  yang  ingin  mempelajari  cara pemotongan maupun kegiatan yang ada di RPH.
Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  merupakan  unsur  pelaksana  teknis operasional dinas di bidang Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Subang, Nomor : 14G.13 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan  (RPH)  Dan  Rumah  Potong  Unggas  (RPU)  Dinas  Petemakan  Kabupaten Subang. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kemampuan  kerja  pegawai  merupakan  aspek  penting  dalam  organisasi. Pegawai  yang  memiliki  kemampuan  kerja  dalam  melaksanakan  tugas  akan senantiasa bekcrja percaya diri dan siap untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Komunikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan mempengaruhi kinerja yang diberikan dengan ditandai oleh tingkat produktivitas, kestabilan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas, kedisiplinan yang kuat, loyalitas yang tinggi, tanggung jawab serta efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas. Kedua aspek tersebut jika bersatu secara utuh dalam kondisi baik akan menjadikan pegawai  berperilaku  sesuai  dengan  tuntutan  organisasi  yang  dikehendaki.  Oleh karena  itu  apapun  bentuk  organisasinya  aspek  kemampuan  kerja  dan  komunikasi perlu  mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari  pimpinan  organisasi  tersebut,
termasuk di UPTD Rumah Potong Hewan Subang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.
Kinerja  bisa  juga  dikatakan  sebagai  sebuah  hasil  (output)  dari  suatu  proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu  yang  digunakan  (input).  Selanjutnya,  kinerja  juga  merupakan  hasil  dari serangkaian  proses  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu organisasi.  Bagi  suatu  organisasi,  kinerja  merupakan  hasil  dari  kegiatan  kerjasama diantara  anggota  atau  komponen  organisasi  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan organisasi. Untuk mengetahui Kinerja UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang sesuai dengan teori kinerja menurut pendapat Hersey et. all dalam Wibowo (2010 : 102) yang terdiri dari : 1) Tujuan, 2) Standar, 3) Umpan Balik, 4) Alat atau Sarana, 5) Kompetensi, 6) Motif, 7)  Peluang.  Adapun  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Kinerja  UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) yang di deskripsikan sebagai berikut:

## a. Tujuan
Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu  atau  organisasi  untuk  dicapai.  Pengertian  tersebut  mengandung  makna bahwa  tujuan  bukanlah  merupakan  persyaratan,  juga  bukan  merupakan  sebuah keinginan.Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah ke mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Untuk  mencapai  tujuan,  diperlukan  kinerja  individu,  kelompok,  dan  organisasi. Kinerja  individu  maupun  organisasi  berhasil  apabila  dapat  mencapai  tujuan  yang diinginkan.
UPTD  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  Subang  Dinas  Petemakan  Kabupaten Subang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu pelayanan yang baik kepada  para  pengguna  Rumah  Potong  Hewan  sesuai  dengan  SOP  dan  peraturan menteri  pertanian  tentang  kesehatan  masyarakat  veteriner  (kesmavet).  Hasil wawancara  penulis  dengan  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Rumah  Potong Hewan  Subang  Dinas  Petemakan  Kabupaten  Subang  tentang  Tujuan  yang  ingin dicapai oleh UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) adalah sebagai berikut:
Tujuan yang ingin dicapai dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jasa RPH dengan memperbaiki prosedur yang ada,serta memperbaiki pelayanan pemotongan dan unit pengolahan daging. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Kepala  UPTD,  bahwa  UPTD  mempunyai  tujuan  dapat mendorong  pemanfaatan  potensi  sumberdaya  petemakan  secara  optimal  dalam rangka  meningkatkan  ketahanan  dan  kemanan  pangan  dan  dapat  menggiring terciptanya lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing komunitas petemakan di pasar domestic dan global.
Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Subang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas  (UPTD)  yang  berada  dibawah  naungan  Dinas  Petemakan  dan  Kesehatan Hewan  Kabupaten  Subang.  RPH  sebagai  unit  pelayanan  publik  memiliki  fungsi
teknis,  ekonomis  dan  sosial  dimana  dalam  pelaksanaanya  mengacu  pada  Visi  dan Misi Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang. Dari aspek sosial RPH  memberikan  ketentraman  batin  kepada  masyarakat  dari  kemungkinan penularan  penyakit  zoonosis  dan  penyakit  atau  keracunan  makanan  (Food  Born Disease dan Food Born Intoxication) melalui penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  hasil  wawancara  bahwa  tujuan  yang  ingin dicapai oleh UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten  Subang  adalah  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  masyarakat pengguna  jasa  RPH  dengan  memperbaiki  prosedur  yang  ada,  serta  memperbaiki pelayanan pemotongan dan unit pengolahan daging, pada kenyataannya pelayanan yang diberikan oleh Rumah Potong Hewan masih beium sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, itu terlihat dari hasil observasi terlihat bahwa Rumah Potong Hewan beium  memiliki  Dokter  Hewan  tetap  sehingga  tidak  dapat  mengawasi  atau memeriksa hewan yang akan dipotong setiap saat, peraiatan yang digunakan sudah tidak sesuai dengan persyaratan Rumah Potong Hewan, para pemotong hewan bukan pegawai  tetap,  melainkan  pegawai  harian  lepas  yang  sistem  gajinya  berdasarkan jumlah hewan yang dipotong.

## b. Standar
Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan capai. Standar menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa kita sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.
Rumah Potong Hewan yang secara resmi dibawah pengawasan Departemen Pertanian, pada dasarnya mempunyai persyaratan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri  Pertanian  Nomor  555/Kpts/TN.240/1986,  tentang  syarat-syarat  rumah pemotongan  hewan.  Pasa!  2  dari  SK  Mentan  tersebut  menyatakan  bahwa  Rumah Potong Hew'an merupakan unit/ sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging  sehat.  Lebih  lanjut  pada  bab  II  dari  SK  Mentan  tersebut  mengungkapkan mengenai  syarat-syarat  RPH  yang  dijelaskan  lebih  rinci  pada  pasal  3  ayat  (a) menyatakan bahwa RPH berlokasi di daerah yang tidak menimbulkan gangguan atau peneemaran  lingkungan  misalnya  dibagian  pinggir  kota  yang  tidak  padat penduduknya.
Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan mengenai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang  yaitu  :  Standar  pelayanan  yang  diterapkan  RPPI  sudah  sesuai  dengan permentan  tentang  kesmavet  dan  HAUS  (Halal,  Aman,  Utuh  dan  Sehat),  tetapi pelayanan  belum  maksimal  karena  belum  memenuhi  standar  nasional  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah.
Hasil  wawancara  tersebut  di  atas  berbeda  dengan  hasil  wawancara  dengan Perwakilan  masyarakat  pengguna  jasa  UPTD  Rumah  Potong  Hewan  Subang mengenai pelayanan yang diberikan oleh RPH sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan  oleh  UPTD  RPH  Subang  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Kabupaten  Subang  sebagai  berikut  :  Pelayanan  di  RPH  belum  memenuhi  standar nasional  karena  kurang  kepeduliannya  pegawai  RPH  untuk  memberikan kenyamanan terhadap pelayanan itu seperti hewan asal dipotong saja tanpa adanya pengamanan yang sesuai standar yang ada, penimbangan daging hewan yang sudah di  potong,  alatnya  kadang  rusak  memakai  alat  yang  lama,  daging  yang  sudah dipotong asal dimasukin ke karung saja tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas RPH, mereka petugas RPH hanya menarik retribusi saja tanpa adanya pelayanan yang baik terhadap masyarakat pemotong hewan dan penjual daging.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Rumah Pemotongan Subang diperlukan sarana untuk pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan daging  sehat  yang  sesuai  dengan  perkembangan  yang  terjadi.  Untuk  mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya Relokasi RPH di Kabupaten Subang dan Perencanaan  dan  Perancangan  tentang  Rumah  Pemotongan  Hewan  Subang  yang lebih menekankan pada fungsi proses produksi sehingga tercipta keefektifan di lokasi yang baru, dengan ketemuan tentang persyaratan Rumah Pemotongan hewan yang sesuai  dengan  kcputusan  pemerintah  yang  berlaku.  Jadi  faktor  yang  penghambat untuk menetapkan standar kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa rumah potong hewan adalah faktor sarana prasaran yang sudah tidak mendukung dan sudah tidak sesuai dengan standar SNI tentang rumah potong hewan No. 01- 6159-1999 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT. 140/1/2010 tentang  Persyaratan  Rumah  Potong  Hewan  dan  Unit  Penanganan  Daging dikarenakan faktor anggaran yang belum terrealisasi untuk merelokasi rumah potong hewan.

## c. Umpan Balik
Antara tujuan, standar, dan maupan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas. dalam mencapai tujuan yang didefinisikan  oleh  standar.  Umpan  balik  terutama  penting  ketika  kita mempertimbangkan " real goals ” atau tujuan sebenarnya. Tujuan yang dapat diterima oleh pekerja adalah tujuan yang bermakna dan berharga. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunatan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian  tujuan,  Dengan  umpan  balik  dilakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.
Berikut  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas Rumah Potong Hewan mengenai hasil retribusi yang dihasilkan oleh UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Petemakan Kabupaten Subang sudah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut: Untuk tahun anggaran  2018 UPTD RPH tidak mencapai target hanya 56%, Retribusi yang telah di tetapkan RPH tidak memenuhi target yang telah ditetapkan PAD Kabupaten Subang, dikarenakan kurang optimalnya  pemanfaatan  RPH  itu  sendiri  jadi  daya  minat  masyarakat  pemotong
hewan dan pedagang  daging kurang tertarik dan lebih memotong diluar/dirumah potong sendiri dari pada di RPH yang jelas-jelas terjamin mutu kehalalan dagingnya, serta kelayakan daging yang baik untuk dikonsumsi maupun tidak.
Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan nama dari pungutan retribusi atas pelayanan  penyediaan  fasilitas  di  Rumah  Potong  Hewan.  Objek  Retribusi  Rumah Potong hewan sebagaimana dimaksud di atas adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah  Daerah,  Dikecualikan  dari  Objek  Retribusi  sebagaimana  dimaksud adalah  pelayanan  penyediaan  fasilttas  Rumah  Pemotongan  Hewan  Ternak  yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan piliak swasta, Tingkat penggunaan  jasa  retribusi  Rumah  Potong  Hewan  diukur  berdasarkan  jenis  hewan dan  volume/sampel.  Struktur  besarnya  tarif  retribusi  Rumah  Potong  Hewan ditetapkan sebagai berikut:
1. Retribusi Kandang Penampungan:
a. Temak besar sebesar Rp 5000,- per ekor;
b. Temak kecil sebesar Rp 1,000,- per ekor;
c. Unggas sebesar Rp 100,- per ekor.
2. Retribust pemotongan:
a. Temak besar sebesar Rp 20,000,- per ekor;
b. Temak kecil sebesar Rp 5000,- per ekor;
c. Unggas sebesar Rp 100,- per ekor
Retribusi untuk jenis hewan lainnya disesuaikan dengan jenis hewan sebagaimana objek retribusi Rumah Potong hewan, Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  di  atas  bahwa  umpan  balik  yang diberikan oleh UPTD Rumah Potong Hewan Subang Dinas Peternakan Kabupaten Subang masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh para pengguna jasa Rumah Potong Hewan. UPTD Rumah Potong Hewan Subang Dinas Peternakan Kabupaten Subang  belum  menyiapkan  kotak.  saran  sebagai  sarana  komunikasi  antara  Rumah Potong  Hewan  dengan  pengguna  jasa 3 sehingga  umpan  balik  tidak  terjadi,  hanya berjalan satu kali saja.

## d. Alat atau Sarana
Alat  atau  sarana  merupakan  sumber  daya  yang  dapat  dipergunakan  untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya, Tanpa alat tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  bahwa  Rumah  Potong  Hewan Subang Dinas Peternakan Kabupaten Subang belum memiliki sarana prasarana yang memenuhi standar sesuai dengan syarat-syarat Rumah Potong hewan (RPH) sudah diatur  juga  di  dalam  SK  Menteri  Pertanian  Nomor  555/Kpls/TN.240/9/1986.
Persyaratan  ini  dibagi  menjadi  prasyaratan  untuk  RPH  yang  digunakan  untuk memotong  hewan  guna  memenuhi  kebutuhan  lokal  di  Kabupaten/Kotamadya Daerah  Tingkat  II,  memenuhi  kebutuhan  daging  antar  Kabupaten/Kotamadya Daerah  Tingkat  II  dalam  satu  Propinsi  Daerah  Tingkat  I,  memenuhi  kebutuhan daging antar Propinsi Daerah Tingkal I dan memenuhi kebutuhan eksport (Manual Kesmavet,  1993).    Berdasarkan  obsevasi  dan  penelitian  di  lapangan  bahwa  Rumah Potong Hewan Subang Dinas Petemakan Kabupaten Subang masih belum memiliki peralatan yang standar yang sesuai dengan ketentuan dalam SK. Menteri Pertanian Nomor  555/Kpts/TN.240/9/1986.  Persyaratan  ini  dibagi  menjadi  prasyarat  untuk RPH yang digunakan untuk memotong hewan guna memenuhi kebutuhan lokal di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sehingga pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Petemakan harus segera membenahi Rumah Potong hewan tersebut guna meningkatkan kinerja Rumah Potong Hewan tersebut.
Idealnya UPTD Rumah Potong Hewan Subang Dinas Petemakan Kabupaten Subang  memiliki  Fasilitas  Rumah  Potong  hewan  modem  mulai  diberikan  seperti restrain box, air blast freezer, freezer, dan cold storage sehingga produk daging yang dlhasilkan  selain  daging  segar  juga  menyediakan  daging  beku,  selain  itu  Rumah Potong  Hewan  Ini  dilengkapi  dengan  sarana  penggolahan  limbah  yang  memadai. UPTD  Rnmah  Potong  Hewan  Subang  Dinas  Petemakan  Kabupaten  Subang  belum bisa  melengkapi  Rumah  Potong  Hewan  dengan  perlengkapan  yang  sesuai  dengan Standar yang ditetapkan oleh Menteri Pcrtanian tersebut dikarenakan belum adanya pengajuan  anggaran  dari  Dinas  Petemakan  Kabupaten  Subang  untuk  merenopasi Rumah  Potong  hewan,  sehingga  UPTD  Rumah  Potong  Hewan  Subang  Dinas Petemakan  Kabupaten  Subang  masih  mempergunakan  peralatan  yang  lama  yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## e. Kompetensi
Kompetensi  merupakan  persyaratan  utama  dalam  kinerja.  Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik, Orang harus melakukan lebih dari sekadar belajar tentang sesuatu, orang harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.
Idealnya Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus sudah  ebih  baik  terutama  dalam  Sumber  Daya  Manusia  yang  mengelola  Rumah Potong  Hewan  tersebut  diantaranya  harus  ada  Dokter  yang  bertugas  tetap  untuk memeriksa kesehatan hewan yang akan di potong, para pegawainya sudah memiliki sertifikat pelatihan untuk pengelolaan limbah, pengelolaan daging dan pengelolaan pemeriksaan lab.
Acuan tentang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan tatacara pemotongan yang baik dan halal di Indonesia sampai saat ini adaiah Statidar Nasional Indonesia (SNl) 01-6159-1999 tentang Rumah Pemotongan Hewan berisi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan RPH termasuk persyaratan lokasi, sarana, bangunan dan tata letak  sehingga  keberadaan  RPH  tidak  menimbulkan  ganguan  berupa  polusi  udara dan limbah buangan yang dihasilkan tidak mengganggu masyarakat.
Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas  Rumah  Potong  Hewan  mengenai  kompetensi  pegawai  pada  UPTD  Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang sebagai berikut; Kompetensi pegawai UPTD Rumah Potong Hewan, khususnya yang dikelola  pemerintah  belum  memenuhi  standar  yang  diperuntukan  bagi  Rumah Potong  Hewan,  diantaranya  kurangnya  Lembaga  keurmister  dan  dokter  hewan  di Rumah Potong Hewan. Dinas Peternakan hanya memiliki Dokter hewan sebanyak 4 orang yang menangani seluruh wilayah Kabupaten Subang, sehingga Dokter hewan bertugas  ke  setiap  Rumah  Potong  Hewan  milik  pemerintah  secara  bergiliran,  jadi tidak ada dokter yang bertugas tetap di Rumah Potong Hewan.
Dari  hasil  wawancara  terlihat  bahwa  kompetensi  pegawai  di  UPTD  Rumah Potong  Hewan  Subang  Dinas  Peternakan  Kabupaten  Subang  masih  belum  sesuai dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh pegawai Rumah Potong Hewan, karena pegawai tersebut bukan dari latar belakang pendidikan Dokter Hewan, tetapi dari  tenaga  teknis  yang  diberi  pelatihan,  dan  tidak  adanya  Dokter  Hewan  yang bertugas tetap di Rumah Potong Hewan ini, serta petugas yang memotong hewan temak  merupakan  pegawai  tidak  tetap  yang  dibayar  sesuai  dengan  jumlah  hewan yang dipotong.Sebetulnya masalah Sumber Daya Manusia dapat diselesaikan dengan cara  membuka  lowongan  yang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  yang  memiliki kompetensi  yang  dibutuhkan  untuk  melamar,  tetapi  itu  tidak  bisa  dilakukan dikarenakan rekrutmen pegawai Rumah Potong Hewan Dinas Petemakan Kabupaten Subang  barus  berdasarkan  penerimaan  pegawai  dari  Pemerintah  Daerah,  dan kuotanya  tidak  bisa  banyak  karena  disesuaikan  dengan  jumlah  anggaran  yang tersedia untuk gaji pegawai baru.
Mengingat beberapa permasalahan tersebut di atas maka setiap kegiatan yang bergerak dan berhubungan dengan penanganan daging harus dilaksanakan dengan memenuhi  persyaratan  kesehatan  masyarakat  veteriner.  Sehingga  masyarakat konsumen daging akan dapat memperoleh manfaat dan nilai kelebihan akan gizinya serta sekaligus dapat terhindar dari penularan penyakit zoonosis. Diharapkan dengan adanya  Rumah  Potong  Hewan  Terpadu  dapat  memberikan  pelayanan  yang berkualitas dengan berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

## f. Motif
Motif  merupakan  alasan  atau  pendorong  bagi  seseorang  untuk  melakukan sesuatu.  Manajer  memfasilitasi  motivasi  kepada  karyawan  dengan  insentif  berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau,  meminta  umpan  balik,  memberikan  kebebasan  melakukan  pekerjaan. termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintensif.
Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  penuh  dengan  Kepala  Unit  Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan mengenai motivasi kerja pegawai pada UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Petemakan Kabupaten Subang sebagai berikut: Kurangnya motivasi para pegawai RPH disebabkan karena tidak adanya kepedulian dari  pihak  pimpinan  UPTD  alau  KADIS  Petemakan  untuk  memberikan  reward
kepada  mereka  apabila  bisa  menarik  masyarakat  petemak  yang  akan  memotong hewan  atau  pedagang  daging  untuk  datang  ke  RPH  sehingga  mereka  para pegawainya akhirnya tidak ada tantangan untuk meningkatkan kinerjanya reward itu bisa berupa bonus akhir bulan atau pertriwulan apabila melebihi target yang sudah ditentukan  atau  memberikan  peningkatan  golongan  apabila  kinerjanya  baik  bagi yang sudah PNS.
Begitu pula dengan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Peternakan dan Kesehatan  Hewan  Kabupaten  Subang  untuk  dapat  meningatkan  motivasi  kerja anggotanya  berupaya  memberikan  tanggung  jawab,  karena  tanggungjawab merupakan kesanggupan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik- baiknya tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas  keputusan  yang  diambilnya  atau  tindakan  yang  dilakukannya.  Pemberian penghargaan kepada anggota, karena penghargaan terlupakan suatu kebutuhan yang berdimensi  dua,  sebagian  dimensi  kebutuhan  penghargaan  ini  adalah  kebutuhan harga diri, kemampuan harga diri kemampuan seseorang yang berkeja pada orang lain.  Dimensi  yang  lain  adalah  kebutuhan  untuk  menerima  pengakuan  dan penghargaan  dari  orang  orang  yang  menjadi  temannya,  Dan  membina  hubungan antar anggota setingkat yang baik akan mendukung pekerjaan mereka. Hubungan antara  anggota  setingkat  akan  menimbulkan  saling  kerjasama.  Saling  membantu, sedangkan  hubungan  antara  atasan  dengan  anggota  di  bawah  akan  menjadikan komando yang serasi. Artinya anggota pada bagian bawah tidak hanya diperintah akan  tetapi  akan  merasa  senang  melakukan  semua  pekerjaan  yang  diberikan  dari atasannya.

## g. Peluang
Pekerja  perlu  mendapatkan  kesempatan  untuk  menunjukkan  prestasi kerjanya.  Terdapat  dua  faklor  yang  menyumbangkan  pada  adanya  kekurangan kesempatan  untuk  berprestasi,  yaitu  ketersediaan  waktu  dan  kemampuan  untuk memenuhi  syarat.  Tugas  mendapatkan  prioritas  lebih  tinggi,  mendapat  perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia, jika pekerja dihindari karena tidak percaya terhadap kualitas atau kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan di hambat dan kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.
Rumah  Pemotongan  Hewan  (RPH)  Kabupaten  Subang,  merupakan  Unit pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  yang  berada  dibawah  naungan  Dinas  Petermakan Kabupaten  Subang.  RPH  sebagai  unit  pelayanan  publik  memiliki  fungsi  teknis, ekonomis  dan  sosial  dimana  dalam  pelaksanaannya    mengacu  pada  Visi  dan  Misi Dinas  Petemakan  Kabupaten  Subang.  Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  penulis dengan  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Rumah  Potong  Hewan  mengenai peluang  usaha  yang  dimiliki  oleh  UPTD  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang karena ada pesaing yaitu RPH Swasta : Bila dibandingkan dengan RPH Swasta dalam peluang usaha selama ini RPH yang dikelola pemerintah kalah dalam bersaing itu dikarenakan RPH Swasta sudah lebih  baik  terutama  dalam  sarana  dan  prasarana  dimana  RPH  Swasta  sudah memperoleh serlifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV),  sedangkan RPH pemerintah
belum, Peluang yang dimiliki oleh UPTD RPH akan terancam punah apabila tidak meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  RPH  itu  sendiri,  sedangkan  RPH  dari  pihak swasta memiliki kualitas yang standar intemasional.
Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang bahwa di Kabupaten Subang setiap bulan rata-rata kebutuhan konsutnsi daging sapi oleh masyarakat  mencapai  132,7  ton  atau  setara  dengan  456  ekor  sapi.  Dari  kebutuhan konsumsi  daging  sapi  itu,  banya  27  persen  yang  bisa  dipenuhi  peternak  lokal. Sedangkan  73  persen  lagi  mendatangkan  temak  dari  luar  daerah,  mayoritas  dari Provinsi  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah.  Kebutuhan  daging  terebut  tidak  dapat terpenuhi oleh Rumah Potong Hewan hal tersebut karena adanya penurunan jumlah pemotongan setiap malamnya dimana biasanya semalam dapat memotong 10 sampai dengan 15 ekor, tetapi sekarang hanya 5 sampai dengan 8 ekor. Hal tersebut karena adanya Rumah Potong Hewan Swasta pada tahun sebelumnya tidak menjual daging ke  Pasar  Tradisional,  mereka  hanya  menjual  daging  ke  pasar  swalayan  dan supermarket, tapi semenjak terbatasnya sapi impor dan mahalnya harga sapi, maha Rumah Potong Hewan Swasta menjual dagingnya ke pasar tradisional yang harganya lebih murah dari Rumah Potong Hewan milik pemerintah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  kepada  beberapa informan maka kinerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Rumah Potong Hewan (RPH) Pada  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  Kabupaten  Subang  belum  optimal apabila merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Hersey et. all dalam Wibowo (2010 : 102).

## Faktor-faktor yang Menghambat Pencapaian Kinerja UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang pada Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang
1. Pelayanan  yang  diberikan  oleh  Rumah  Potong  Ilewan  masih  belum  sesuai dengan  sasaran  yang  ingin  dicapai,  karena  Rumah  Potong  Hewan  belum memiliki Dokter Hewan tetap sehingga tidak dapat mengawasi atau memeriksa hewan yang akan dipotong setiap saat, peralatan yang digunakan sudah tidak sesuai dengan pcrsyuratan Rumah Potong Hewan, dan para pemotong hewan bukan  pegawai  tetap  melainkan  pegawai  harian  lepas  yang  sistem  gajinya berdasarkan jumlah hewan yang di potong.
2. Faktor yang menghambat untuk menetapkan standar kualitas pelayanan yang diberikan  kepada  pengguna  jasa  rumah  potong  hewan  adalah  faktor  sarana prasaran yang sudah tidak mendukung dan sudah tidak sesuai dengan standar SNI  tentang  rumah  potong  hewan  No.  01-6159-1999  dan  Peraturan  Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT. 140/1/2010 tentang Persyaralan Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging dlkarenakan faktor anggaran yang belum terealisasi untuk merelokasi rumah potong hewan.
3. Kompetensi  pegawai  masih  sangat  kurang,  para  petugas  pemotong  temak merupakan  karyawan  harian  lepas  sehingga  mereka  tidak  ada  keterikatan dengan Rumah Potong Hewan, dan untuk tenaga Dokter Hewan juga tidak ada yang  bertugas  secara  tetap  tetapi  dokter  tersebut  bertugas  bergilir  ke  setiap Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh Pemerintah melalui Dinas Petemakan
Kabupaten Subang.
4. Motivasi pegawai dalam pelaksanaan pelayanan masih kurang, karena mereka kurang  mendapat  dukungan  dari  pemerintah  daerah,  karena  para  pegawai kebanyakan statusnya masih sukarelawan, dan pegawai harian lepas.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  mengenai  Kinerja  UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Subang pada Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja  UPTD  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  Subang  pada  Dinas  Petemakan Kabupaten Subang
a. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai oleh UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang adalah memberikan pelayanan yang terbaik  bagi  masyaiakat  pengguna  jasa  RPH  dengan  memperbaiki  prosedur yang  ada,  serta  memperbaiki  pelayanan  pemotongan  dan  unit  pengolahan daging.

## b. Standar
Rumah  Pemotongan  Subang  diperlukan  sarana  untuk  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  penyediaan  daging  sehat  yang  sesuai  dengan perkembangan  yang  terjadi.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut diperlukan adanya Relokasi RPH di Kabupaten Subang dan Perencanaan dan Perancangan  tentang  Rumah  Pemotongan  Hewan  Subang  yang  lebih menekankan  pada  fungsi  proses  produksi  sehingga  tercipta  keefektifan  di lokasi yang baru dengan ketentuan tentang persyaratan Rumah Pemotongan Hewan yang sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku.

## c. Umpan Balik
Umpan  balik  terhadap  pelayanan  kepada  pengguna  jasa  Rumah  Potong Hewan, masih kurang memuaskan pihak pengguna jasa. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai Rumah Potong Hewan masih jauh dari harapan, mereka memotong hewan ternaknya di UPTD Rumah Potong Hewan Subang Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang karena tempatnya dekat  dengan  lingkungan  pengguna  jasa  dan  dekat  aksesnya  menuju  pasar tradisional Terminal Baru Subang.

## d. Alat atau Sarana
PTD Rumah Potong Hewan Subang Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten  Subang  belum  bisa  melengkapi  Rumah  Potong  Hewan  dengan perlengkapan  yang  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Pertanian tersebut dikarenakan belum adanya pengajuan anggaran dari Dinas Petemakan  Kabupaten  Subang  untuk  merenopasi  Rumah  Potong  Hewan, sehingga  UPTD  Rumah  Potong  Hewan  Subang  Dinas  Petemakan  dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang masih mempergunakan peralatan yang
lama  yang  belum  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.

## e. Kompetensi
Kompetensi  pegawai  di  UPTD  .Rumah  Potong  Hewan  Subang  Dinas Petemakan  dan  Kesehatan  Hewan  Kabupaten  Subang  masih  belum  sesuai dengan  kompetensi  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  pegawai  Rumah  Potong Hewan, karena pegawai tersebut bukan dari latar belakang pendidikan Dokter Hewan,  tetapi  dari  tenaga  teknis  yang  diberi  pelatihan,  dan  tidak  adanya Dokter Hewan yang bertugas tetap di Rumah Potong Hewan ini, serta petugas yang memotong hewan temak merupakan pegawai tidak tetap yang dibayar sesuai dengan jumlah hewan yang dipotong,
f. Motif
PTD Rumah Potong hewan (RPH) Dinas Peternakan Kabupaten Subang untuk dapat  meningatkan  motivasi  kerja  anggotanya  berupaya  memberikan tanggung jawab, karena tanggung jawab merupakan kesanggupan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik- baiknya tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang di  ambilnya  atau  tindakan  yang  dilakukannya.  Pemberian  penghargaan kepada anggota.
g. Peluang Kebutuhan daging tersebut tidak dapat terpenuhi oleh Rumah Potong Hewan hal tersebut karena adanya penurunan jumlah pemotongan setiap malamnya dimana biasanya semalam dapat memotong 10 sampai dengan 15 ekor, tetapi sekarang hanya 5 sampai dengan 8 ekor.
2. Fakior-faktor  apa  yang  menghambat  pencapaian  Kinerja  UPTD  Rumah  Potong Hewan (RPH) Subang pada Dinas Petemakan Kabupaten Subang
a. Pelayanan  yang  diberikan  oleh  Rumah  Potong  hewan  masih  belum  sesuai dengan  sasaran  yang  ingin  dicapai,  karena  Rumah  Potong  Hewan  belum memiliki  Dokter  Hewan  tetap  sehingga  tidak  dapat  mengawasi  atau memeriksa hewan yang akan dipotong setiap saat, peralatan yang digunakan sudah  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  Rumah  Potong  Hewan,  dan  para pemotong hewan bukan pegawai tetap melainkan pegawai harian lepas yang system gajinya berdasarkun jumlah hewan yang di potong.
b. Faktor yang menghambat untuk menciptakan standar kualitas pelayanan yang diberikan  kepada  pengguna  jasa  rumah  potong  hewan  adalah  faktor  sarana prasaran yang sudah tidak mendukung dan sudah tidak sesuai dengan standar SN1  tentang  rumah  potong  hewan  No.  01-6159-1999  dan  Peraturan  Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/01.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong  Hewan  dan  Unit  Penanganan  Daging  dikarenakan  faktor  anggaran yang belum terealisasi untuk merelokasi rumah potong hewan.
c. Kompetensi  pegawai  masih  sangat  kuiang,  para  petugas  pemotong  temak merupakan  karyawan  harian  lepas  sehingga  mereka  tidak  ada  keterikatan dengan Rumah Potong Hewan, dan untuk tenaga Dokler Hewan juga tidak
ada yang bertugas secara tetap tetapi dokter tersebut bertugas bergilir ke setiap Rumah  Potong  Hewan  yang  dikelola  oleh  Pemerimah  melalui  Dinas Peternakan Kabupaten Subang.
d. Motivasi pegawai dalam pelaksanaan pelayanan masih kurang, karena mereka kurang  mendapat  dukungan  dari  pemerintah  daerah,  karena  para  pegawai kebanyakan statusnya masih sukarelawan, dan pegawai harian lepas.

## Referensi
Bagong, Suyanto, 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Prenada Media.
Bastian, Indra, 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Cetakan pertama,
Yogyakarta, BPFE.
Dwiyanto, Agus. 2002 , Mewujudkan good Governance Melalui Pelayanan   Publik , Yogyakarta : UGM Press.
Effendy Marihot Tua, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta Grasindo.
Foster, Bob.2001. Manajemen Ritel . Bandung : Alfabeta.
Indrawijaya. 2006. Perilaku Organisasi . Jakarta : Sinar Baru.
Keban, Yeremias T, 2005, 2005, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik :Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta : Penerbit gaya Media.
Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. REmaja Rosada Karya.
Sedarmayanti, 2001, Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja, Bandung : Mandar Maju.
Wibowo, 2010, Manajemen Kinerja . Jakarta. Penerbit : Rajagrafindo Persada.
Agus Dwiyanto, 2006, Reformasi Birokrasi Publik . Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
Dr. Surya Dharma, MPA, 2013, Manajemen Kinerja . Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Paul Hersey, Kenneth H. Balnchard, 1990. Manajemen Prilaku Organisasi .Jakarta.
Erlangga.
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2012, Tentang Retribusi jasa Usaha.
Peraturan Bupati Subang Nomor 14G.13 Tahun 2008, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dias Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas Dinas Peternakan Kabupaten Subang.
SK Menteri Pertanian No: 555/Kpts/TN.240/1986, Tentang Syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan.