Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA
Suhaimi 1 Kurniawan 2 Roslaini Ramli 3 Enzus Tinianus 4
Dedy Yuliansyah 5
1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala E-mail: pak_emy@unsyiah.ac.id
2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala E-mail: kurniawan@unsyiah.ac.id
3 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala E-mail: rosramli@unsyiah.ac.id
4 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala E-mail: enzustinianus@unsyiah.ac.id
5 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala E-mail: dedyyuliansyah@unsyiah.ac.id

## Abstract
In everyday life, whether we realize it or not, we will always come into contact with the use of Intellectual Property Rights (IPR) on the products we consume or use.  In  the  current  era of  globalization,  IPR  has  become  a  very  important  issue and  has  always  received  the  attention  of  various  parties,  both  national  and international  levels.  IPR  is  the  only  right  that  is  specifically  granted  to  the inventor / creator, while other parties are prohibited from using the invention / creation.  For  this  reason,  IPRs  need  to  be  legally  protected.  The formulation of the problem  in this  research  is  what  are the  steps  in providing  legal  protection for IPR in Indonesia and how is Indonesia's concern as a member of the WTO in providing  legal  protection  for  IPR.  As  a  normative  juridical  research,  to  obtain data,  literature  research  is  carried  out  in  order  to  obtain  legal  material,  both primary, secondary and tertiary legal materials. The approach method used is the statutory  approach,  namely  by  examining  the  applicable  legal  provisions  which are  related  to  the  issue  of  legal  protection  of  IPR  in  Indonesia.  In  the  legal protection  of  IPR,  several  routes  can  be  taken,  namely  national,  regional, European  and  international  routes.  As  an  effort  to  protect  IPR,  Indonesia  has ratified  several  international  conventions  and  harmonized  several  laws  and regulations  in  the  IPR  sector.  However,  the  legislation  that  has  been  produced should  be  supported  in  the  form  of  law  enforcement,  so  that  it  will  have  a positive  impact  on  creators.  Especially  now  that  there  are  more  and  more practices  of  IPR  violations,  CD  and  VCD  piracy,  song  or  art  piracy  and  so  on. Likewise, violations in the field of brands that are rife with the development of
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
online businesses such as Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, OLX and others, both officially registered and unregistered.
Keywords : Legal Protection, Intellectual Property.

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  secara  kodrati  tidak  bisa  hidup  sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan manusia lainnya, karena tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa berhubungan dengan  orang  lain.  “Kebutuhan  hidup  manusia  terdiri  dari  kebutuhan  jasmani dan kebutuhan rohani. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa  disamping  manusia  hidup  bersama  demi  memenuhi  kebutuhan jasmaniah,  manusia  juga  hidup  bersama  dalam  memenuhi  kebutuhan rohaniah”. 1
Dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, mau tidak mau kita akan selalu  bersinggungan  dengan  pemakaian  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  pada produk-produk  yang  kita  konsumsi  atau  kita  gunakan.  HKI  sendiri  pada hakekatnya  adalah  sebuah  hak  negatif  ( negative  right) yang  diberikan  kepada pihak  penemu  atau  pencipta  untuk  memonopoli  penggunaan  temuan  atau ciptaannya  itu.  Lebih  jauh  lagi,  hak  tersebut  memberikan  wewenang  kepada pihak  penemu  atau pencipta  untuk  melarang  pihak  lain  menggunakan temuan atau ciptaannya itu tanpa konsekwensi tertentu.
Secara normatif, “HKI adalah ‘ product of mind’ atau oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO disebut ‘ creation of mind’ yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta waktu dan biaya. HKI adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atas segala hasil kreatifitas dan  karya  intelektualnya,  dimana  hak  eksklusif  ini  dapat  berupa  pemanfaatan secara  komersial.  Indonesia  mengakomodir  kebutuhan  terhadap  perlindungan hak  eksklusif  ini  dengan  turut  serta  dalam  forum Agreement  Establishing  the World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia)  yang  mencakup Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)”. 2
Intellectual  Property merupakan  “gabungan  dua  kata Intellectual dan Property.  Intellectual berarti  kegiatan  intelektual  berdasarkan  daya  cipta  dan daya  pikir  dalam  bentuk  ekspresi  ciptaan  sastra,  seni  dan  ilmu  serta  dalam bentuk  penemuan  ( invention) sebagai  benda  immaterial.  Sedangkan  property adalah sebagai kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum yang melarang orang lain untuk menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya”. 3
1 Ratna  Puspitasari.  Manusia  Sebagai  Makhluk  Sosial. https://www.google.com/search?client=  firefox-b- d&q=MANUSIA+SEBAGAI+MAKLHLUK+SOSIAL. Diakses tanggal 16 Januari 2021.
2 Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah.  2003. Hak  Milik  Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan  Praktiknya  Di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 67.
3 Dian  Purnamasari,  et.al.  2010. Hukum  Dagang. Edisi  Revisi.  Fakultas  Hukum  Universitas  Tri  Sakti.  Jakarta. hlm. 148.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
HKI merupakan hak khusus yang berfungsi seperti suatu monopoli, karena jelas  siapa  yang  diberikan  hak  dialah  yang  diperbolehkan  mempergunakannya. Pihak  lain  tidak  diperkenankan  untuk  menggunakannya  atau  yang  serupa dengan itu. “Di sinilah muncul proteksi atau perlindungan hukum terhadap HKI tersebut.  HKI  merupakan  insentif  dan  alasan  diberikan  hak  memonopoli  dan proteksi  karena  HKI  membutuhkan  sumber  daya  dan  waktu  dalam  upaya mendapatkannya.  Undang-Undang  HKI  sendiri  menjamin  bahwa  penemuan paten  dan  lain-lain  akan  diberikan  perlindungan  sebelum  dapat  menjadi  milik publik  ( public  domain ).  Faktor  ini  menjadi  penentu  bagi  perusahaan  karena insentif  ini  dianggap  sebagai  jalan  menguasai  pasar  tetapi  tidak  merupakan pelanggaran undang-undang”. 4
Mengapa HKI harus diproteksi dengan pemberian monopoli  semacam itu? Menurut  Dimas  Dwi  Hasta  Surya, 5 terdapat  beberapa  alasan  yang  dapat dikemukakan, yaitu:
1. “Untuk menggali dan mendorong kreativitas menusia;
2. Untuk  mendorong  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan,  sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan investasi; dan
3. Untuk  melindungi  konsumen  dalam  menentukan  kualitas  produk  yang akan  dikonsumsi  serta  untuk  menjamin  pelaksanaan  kompetisi perdagangan yang adil.”
HKI  merupakan  “sekelompok  hak  milik  yang  berasal  dari  hasil  kerja  otak manusia  ( the  product  of  minds ).  Hasil  karya  demikian  karena  bernilai  harta kekayaan  (ekonomi)  dan  moral  (non  ekonomi)”, 6 maka  “ia  mendapatkan perlindungan  hukum  sebagaimana  hak  milik  lainnya  yang  sudah  lebih  dahulu dikenal, yaitu hak milik benda tetap dan benda bergerak. hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda  dalam  pengertian  disini  tidak  hanya  benda  yang  berwujud  tetapi  juga benda  yang  abstrak,  yang  disebut  dengan  hak  milik  atas  benda  yang  tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Jika mengacu pada teori  hukum  alam,  maka  ide  dasar  kekayaan  intelektual  merupakan  milik  sang kreator”. 7
Perlindungan hukum atau dilindungi oleh hukum artinya hukum mencegah dengan  ancaman  hukuman  apabila  ada  pihak  lain  yang  akan  mengambil, mengganggu,  atau  merugikan  harta  kekayaan  seseorang.  Dalam  kaitannya dengan  HKI,  dapat  dicontohkan  perlindungan  hukum  terhadap  Hak  Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,  yang  dalam  Pasal  9  ayat  (1)-nya  dikemukakan  bahwa  “Pencipta  atau
4 Dani  Amran  Hakim.  2015.  Pengecualian  Perjanjian  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Hukum  Persaingan Usaha. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. 9(4). hlm. 415.
5 Dimas Dwi Hasta Surya. 2003. Mengenal Lebih Jauh Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Forum WTO Indonesia. Edisi-2. April – Juni 2003. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta. hlm. 4.
6 Abdulkadir Muhammad. 1995. Hukum Harta Kekayaan. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 31.
7 Ramlan. 2017. Peranan Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Sumatera Utara. Makalah . Disampaikan pada Acara Sosialisasi Sentra HKI Lotus Balitbang Provinsi Sumatera Utara, dengan tema: “Peranan Sentra KI  Dalam Meningkatkan Pendaftaran Kekayaan  Intelektual di Sumatera Utara,” yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 di Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Medan.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Pemegang  Hak  Cipta  memiliki  hak  ekonomi  (hak  untuk  mendapatkan  manfaat ekonomi) untuk melakukan:
a. penerbitan Ciptaan;
b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahan Ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. pertunjukan Ciptaan;
g. pengumuman Ciptaan;
h. komunikasi Ciptaan; dan
i. penyewaan Ciptaan”.
Selanjutnya  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  28
Tahun 2014 dinyatakan bahwa  “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Jika tidak ada  izin  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta,  maka  dilarang  untuk  dilakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
Oleh karena hak-hak tersebut di atas merupakan hak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut,  dapat diancam dengan sanksi pidana. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,  yaitu:  “Dipidana  dengan  pidana  penjara  maksimal  mulai  dari  1  (satu) tahun  sampai  dengan  10  tahun,  dan/atau  denda  maksimal  mulai  Rp 100.000.000  (seratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp  4.000.000.000  (empat milyar  rupiah)”.  Tinggi  rendahnya  ancaman  pidana  penjara  tergantung  pada bentuk perbuatan yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
Ketentuan  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  Pemilik  HKI  dan/atau Pemegang HKI dilindungi oleh hukum, jika ada pihak-pihak yang melanggar hak ekonomi Pemilik HKI atau Pemegang HKI.
Dalam sistem perdagangan internasional, HKI ditangani oleh WIPO ( World Intellectual  Property  Organization ),  yaitu  sebuah  badan  khusus  PBB  yang memang menangani isu HKI. Namun pada perkembangannya WIPO tidak dapat menjamin  penerapan  HKI  pada  tingkat  hukum  nasional  anggotanya,  terutama yang terkait dengan perdagangan antar negara. Untuk itu, dalam pembentukan WTO  pada  Tahun  1994  –  1995  isu  tentang  HKI  dimasukkan  dan  dirangkum dalam  perjanjian  TRIPs  ( Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights ) sebagai  bagian  dari  persetujuan-persetujuan  dalam  WTO.  Dengan  demikian, mau  tidak  mau  penerapan  HKI  akan  sampai  pada  tingkat  hukum  nasional, karena  setiap  anggota  WTO  harus  melakukan  harmonisasi  peraturan perdagangan nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian WTO.
Sama  seperti  perjanjian-perjanjian  WTO  lain,  HKI  dalam  TRIPs  diatur berdasarkan asas Most Favoured Nations (MFN) dan National Treatment. Dalam arti  bahwa  perlakuan  yang  diberikan  satu  anggota  WTO  kepada  satu  anggota
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
lain harus pula diberikan kepada seluruh anggota WTO. Selain itu, anggota WTO tidak boleh membeda-bedakan perlakuan penerapan HKI antara pemegang HKI domestik dengan pemegang HKI asing di negara tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  permasalahannya  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  langkah-langkah  dalam  memberikan  perlindungan hukum terhadap HKI di Indonesia?
2. Bagaimanakah  kepedulian  Indonesia  sebagai  anggota  WTO  dalam memberikan perlindungan hukum terhadap HKI?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,    yaitu  dengan  cara melakukan  penelitian  kepustakaan  sebagai  bahan  hukumnya  (baik  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier). Metode pendekatan  dari  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah perlindungan hukum terhadap HKI di Indonesia.
Oleh  karena  penelitian  ini  penelitian  adalah  penelitian  yuridis  normatif, maka  teknik  pengumpulan  datanya  adalah  berupa  data  kepustakaan,  seperti buku-buku  bacaan,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, website dan bahan-bahan lainnya yang  diperoleh  melalui  jaringan  internet.  Selanjutnya  terhadap  data  yang diperoleh  tersebut,  dianalisis  secara  kualitatif  dan  dikemukakan  secara preskriptif.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Langkah-langkah Perlindungan Hukum Terhadap HKI
Sebagaimana  diketahui  bahwa  macam-macam  HKI  yang  dikenal  dalam masyarakat  antara  lain  : marks (merek/tanda),  Indikasi  Geografis  (IG), patent (paten), industrial design (desain industri), dan copyright (hak cipta). Dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap marks (merek/tanda) dan IG suatu produk, dapat ditempuh beberapa rute :
a. “Rute  nasional ,  yaitu  melalui  otoritas  HKI  setempat.  Beberapa  pelamar memiliki  usaha  kecil  dan  bertujuan  untuk  melindungi  merek  mereka hanya  di  negara  anggota  tertentu.  Karenanya,  mereka  dapat  memilih untuk mengajukan merek dagang hanya di negara anggota tempat bisnis mereka  berada.  Dalam  kasus  seperti  itu,  seseorang  dapat  mengajukan perlindungan  merek  dagang  secara  langsung  di  kantor  IP  nasional masing-masing;
b. Rute  regional. Pelamar  yang  ingin  melindungi  merek  mereka  di  Belgia, Belanda dan/atau Luksemburg, dapat mengajukan aplikasi merek dagang di  Benelux  Office  of  Intellectual  Property  (BOIP).  BOIP  adalah  satu- satunya kantor IP di tingkat regional di Uni Eropa;
c. Rute  Eropa .  Jika  pemohon  berupaya  melindungi  merek  dagang  mereka di  lebih  banyak  negara  anggota,  ia  dapat  mengajukan  permohonan pendaftaran merek dagang langsung di EUIPO € 850; dan
d. Rute  Internasional. EUIPO  juga  memungkinkan  seseorang  untuk melindungi tandanya di tingkat internasional. Pendaftaran merek dagang melalui rute ini akan menawarkan perlindungan terhadap merek dagang di negara-negara yang menandatangani Protokol Madrid”. 8
Adapun  kerangka  normatif  yang  dapat  dijadikan  dalam  melindungi marks dan  IG  antara  lain  adalah  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis, Paris  Convention  1967,  TRIPs,  Madrid  Agreement  and Protocol, dan Nice Classification.
Sama dengan marks tersebut di atas, perlindungan hukum terhadap patent juga  dapat  ditempuh  melalui  beberapa  rute.  Untuk  rute  nasional,  paten  telah diatur  dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2016  tentang  Paten.  Sedangkan untuk  rute  internasional,  seseorang  dapat  mendaftarkan  paten  bagi  “produk maupun  proses  produksi  temuannya  melalui  WIPO  dengan  menggunakan  PCT ( Patent  Cooperation  Treaty)  System yang  berlaku  di  120  negara  anggota. Penerapan perjanjian internasional khususnya perjanjian kerjasama paten atau PCT  ke  dalam  hukum  nasional  dalam  hal  ini  menganut  teori  delegasi  yakni dilakukan melalui ratifikasi atau pengesahan dengan Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang  Pengesahan Patent  Cooperation  Treaty  (PCT) .  Dengan  diratifikasinya PCT  maka  Indonesia  wajib  untuk  menyesuaikan    undang-undang  yang  ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut”. 9
Dengan menggunakan sistem ini, pihak pendaftar paten lebih diuntungkan karena  dengan  melalui  satu  pintu  (WIPO)  pendaftar  dapat  memilih  negara anggota  WIPO  mana  patennya  akan  didaftarkan.  Bila  pendaftar  berasal  dari negara  yang  bukan  anggota  PCT,  atau  negara  tujuan  dimana  patennya  yang akan didaftarkan bukan anggota PCT, maka ia harus mendaftarkan patennya ke masing-masing negara yang ia inginkan, dimana akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar.
Proses  pendaftaran  paten  menggunakan  PCT  terbagi  dalam  2  fase,  yaitu fase  internasional  dan  fase  nasional.  Pada  fase  internasional,  pendaftar  paten diminta untuk mengajukan informasi mengenai produk maupun proses produksi temuannya  berikut  dengan inventive  step. Oleh  WIPO,  aplikasi  pendaftar  ini akan  dievaluasi  formalitas  administrasinya  yang  kemudian  dilakukan  evaluasi oleh International  Search  Authorities (ISAs)  yang  tersebar  di  seluruh  dunia. Evaluasi  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  benarkan  produk  atau  proses produksi tersebut merupakan hal baru, atau pembaharuan dari yang lama, dan bukan  jiplakan  dari  produk  lain.  Aplikasi  tersebut  kemudian  dievaluasi  kembali oleh  WIPO  melalui  tahapan international  preliminary  examination. Seluruh
8 Intepat, Pendaftaran Merek Dagang di Eropa (EUIPO). https://www.intepat.com/id/blog/ trademark/trademark- registration-in-europe-euipo/ . Diakses tanggal 15 Januari 2021.
9 Novianti.  2017. Pelindungan  Paten  Melalui  Patent  Cooperation  Treaty  Dan  Regulations  Under  The  Patent Cooperation Treaty. Jurnal NEGARA HUKUM. 8(2). hlm. 295.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tahapaan  fase  ini  harus  selesai  selambat-lambatnya  60  hari  dari  tanggal masuknya aplikasi paten ke WIPO.
“Penggantian  UU  Paten  Tahun  2001  juga  dilatar  belakangi  peningkatan perlindungan  paten  sangat  penting  bagi  inventor  dan  pemegang  paten  karena dapat  memotivasi  inventor  untuk  meningkatkan  hasil  karya,  baik  secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh  sebab  itu,  pada  26  Agustus  2016  diundangkanlah  UU  Paten  yang  baru yakni  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  (UU  Paten  Tahun 2016). Dengan diundangkannya UU Paten Tahun 2016 tersebut maka Indonesia masuk dalam era pelindungan paten yang baru”. 10
Selanjutnya  pada  fase  nasional,  pihak  pendafatar  paten  diminta  untuk memilih  di  negara  anggota  WTO  mana  saja  paten  tersebut  akan  didafatarkan. Dalam  hal  ini  pihak  pendafatar  akan  melewati  satu  evaluasi  dari  pihak  negara tujuan yang disebut substantive checking. Setelah membayar sejumlah fee bagi negara tujuan, maka  paten  tersebut  akan  terlindungi. Keseluruhan  proses  fase nasional  ini  sudah  harus  selesai  12  bulan  setelah  masuknya  aplikasi  paten  ke tahap substantive checking.
Untuk  lebih  mengamankan  produk  atau  proses  produksi  temuannya, terkadang  pihak  pendaftar  juga  menempuh  rute  regional,  seperti  melalui  EPO ( European  Patent  Organization )  yang  menggunakan  sistem  EPC  ( European Patent Convention ). Landasan normatif yang dapat digunakan antara lain Paris Convention  1967,  TRIPs,  PCT,  EPC,  Harare  Protocol,  The  Bangui  Arrangement, serta Strassbourg Classification.
Selanjutnya  untuk  memproteksi industrial  design melalui  rute  nasional,  di Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2000  tentang Desain  Industri.  Sedangkan  untuk  rute  internasional,  dapat  melalui  WIPO (dengan  menggunakan The  Hague  System )  dan  ARIPO  ( Bangui  Arrangement ). Untuk  rute  regional,  seperti  EU  dapat  dilakukan  melalui  OHIM  dan  negara- negara  Afrika  melalui  OAPI.  Landasan  normatif  yang  dapat  digunakan  dalam mendaftarkan industrial  design antara  lain Paris  Convention  1967,  TRIPs,  The Hague  Arrangement,  The  Bangui  Arrangement, serta Locarno  Classification. Sedangkan  landasan  normatif  bagi  aplikasi copyright adalah  Undang-Undang No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, Berne  Convention,  WIPO  Copyright Treaty,  Rome  Convention,  WIPO  Performance  and  Phonograms  Treaty, serta TRIPs.
Terdapat 3 (tiga) cara untuk melindungi desain industri di luar negeri:
1. “Jalur  Nasional: Perusahaan  dapat  memperoleh  perlindungan  dengan cara  memohon  pendaftaran  secara  terpisah  di  kantor  HKI  di  masing- masing negara yang akan dimintakan perlindungan. Prosesnya mungkin agak rumit dan mahal karena penterjemahan ke dalam bahasa nasional negara  yang  dimintakan  perlindungan  biasanya  terdapat  pembayaran biaya administrasi (dan kadang-kadang biayanya resmi);
10 Ibid. hlm. 292.
2. Jalur  Regional: Jika  tertarik  untuk  melindungi  desain    di  sekelompok negara  yang  merupakan  anggota  dari  perjanjian  regional  yang memungkinkan    pendaftaran  desain  di  lebih  dari  satu  negara,  maka dapat  mempertimbangkan  untuk  mengajukan  satu  permohonan  di kantor  HKI  regional  yang  bersangkutan.  Kantor-kantor  HKI  regional meliputi:
 The  African  regional  Industrial  Property  Office (ARIPO)  untuk perlindungan  desain  di  negara-negara  Afrika  yang  menggunakan Bahasa Inggris;
 The  Benelux  Design  Office (BDO)  untuk  perlindungan  di  Belgia, Belanda dan Luxembourg;
 The  Office  for  Harmonization  in  the  Internal  Market (OHIM)  untuk Kominitas desain di negara-negara Uni Eropa;
 The Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) untuk perlindungan  di  negara-negara  Afrika  yang  menggunakan  bahasa Perancis.  (Lihat  Annex  I  untuk  mengetahui  alamat  website  kantor HKI regional);
3. Jalur  Internasional: secara  internsional  di beberapa  negara  dapat  juga menggunakan  prosedur  yang  ditawarkan  oleh  Persetujuan  Haque mengenai  Pendaftaran  Internasional  Desain  Industri,  Traktat  yang dilaksanakan  oleh  WIPO.  Pemohon  dari  negara  Anggota  Persetujuan Haque  dapat  mengajukan  satu  permohonan  internasional  dengan WIPO;  Desain  tersebut  kemudian  akan  dilindungi  dinegara-negara anggota  dari  persetujuan  tersebut  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh pemohon.  Persetujuan  tersebut  memfasilitasi  pemohon  dengan mekanisme yang lebih sederhana dan lebih murah untuk permohonan pendaftaran  desain  industri  di  berbagai  negara.  Untuk  informasi  yang lebih  lengkap  mengenai  Persetujuan  Haque  termasuk  daftar  negara- negara anggota dan formulir pendaftaran”. 11

## 3.2. Kepedulian Indonesia Sebagai Anggota Wto Dalam Memproteksi Haki
WTO  ( World  Trade  Organization )  adalah  suatu  organisasi  internasional yang  dibentuk  dengan  suatu  perjanjian  internasional,  yaitu The  Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia), ditandatangani  di  Marakesh,  Maroko  pada tanggal  15  April  1994  dan  mulai  berlaku  tanggal  1  Januari  1995.  Perjanjian tersebut  merupakan  hasil  akhir  dari  rangkaian  perundingan  Putaran  Uruguay yang  dimulai  sejak  tahun  1986  dan  mengikat  lebih  dari  120  negara  yang menguasai sekitar 90 % produk (komoditi) dunia. Perjanjian WTO ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),
11 World  Intellectual  Property  Organization.  2008.  Tampil  Menarik  (Pengantar  Desain  Industri  Untuk  Usaha Kecil dan Menengah) , Intellectual Property for Bussines Series, Number: 2, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. hlm.
17, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pendaftaran+desain+industri+secara+internasional . Diakses tanggal 12 Januari 2021.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sebagai  suatu  badan  yang  bersifat  sementara  menyusul  didirikannya  badan- badan  baru  dalam  bidang  kerjasama  ekonomi  setelah  Perang  Dunia  II,  seperti Bank  Dunia  ( World  Bank )  dan  Dana  Keuangan  Internasional  (IMF).  Salah  satu bagian  penting  dari  perjanjian  WTO  tersebut  adalah Agreement  on  Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).
Indonesia sebagai negara berkembang ikut terlibat aktif dalam perjanjian- perjanjian  internasional  di  bidang  HKI,  yang  ditandai  dengan  masuknya Indonesia  sebagai  anggota  WTO.  Menurut  E.  Saefullah  Wiradipradja, 12 “Indonesia  secara  resmi  menjadi  anggota  WTO  setelah  meratifikasi  perjanjian internasional  tersebut  dengan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1994  tanggal  2 November  1994. Dengan  ratifikasi  tersebut,  menurut  Indonesia terikat dengan kewajiban-kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  tersebut  ( consent to be bound by the treaty )”.
Sebagai  manifestasi  keseriusan  Indonesia  dalam  isu  ini,  pemerintah  juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, diantaranya :
1. “Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  and Convention  Establishing  the  World  Intellectual  Property  Organizations, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997;
2. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT, dengan Keppres No. 16 Tahun 1997;
3. Trademark Law Treaty (TML), dengan Keppres No. 17 Tahun 1997;
4. Bern  Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic  Works, dengan Keppres No. 18 Tahun 1997;
5. WIPO Copyrights Treaty (WCT), dengan Keppres No. 19 Tahun 1997”. 13
Sejalan  dengan  itu  Indonesia  telah  menyelaraskan  peraturan  perundang- undangan di bidang HKI, diantaranya dengan mengesahkan Undang-Undang No. 30  Tahun  2000  tentang Rahasian  Dagang;  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2000 tentang  Desain  Industri;  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2000  tentang  Desain Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang Paten;  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis; dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Peraturan  perundang-undangan  tersebut  hendaknya  didukung  dalam bentuk penegakan hukum ( law enforcement ), sehingga akan berdampak positif bagi  para  pencipta.  Namun,  kenyataannya  justeru  semakin  marak  saja  praktek pelanggaran HKI. Bagi pemerintah, upaya pemberantasan pelanggaran ini ibarat menegakkan  benang  basah,  karena  di  samping  kepiawaian  produsen  barang bajakan dalam meniru, konsumen Indonesia pun lebih menyukai barang-barang bajakan.  Hal  ini  disebabkan  barang-barang  bajakan  tersebut  harganya  lebih
12 Saefullah Wiradipradja, E. 2003. Liberalisasi Perdagangan Multilateral – WTO: Kesiapan Propinsi Jawa Barat, Suatu  Pandangan  Kalangan  Akademisi ,  Makalah, Disampaikan  pada  Seminar  tentang  Liberalisasi  Perdagangan Multilateral  –  WTO:  Peluang  dan  Tantangan  Bagi  Propinsi  Jawa  Barat,  Kerjasama  antara  Direktorat  Perdagangan  dan Perindustrian  Multilateral,  Direktorat  Jenderal  Multilateral  Ekonomi  Keuangan  dan  Pembangunan,  Departemen  Luar Negeri  dengan  Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung. 27 Mei 2003. hlm.1.
13 Muhammad Iqbal. 2003. Isu HAKI Di Era Globalisasi: Kepedulian dan Strategi Menghadapinya . Forum WTO Indonesia. Edisi-2. April – Juni 2003. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta. hlm.7.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
murah  dan  mudah  mendapatkannya.  Contoh  kasus  yang  kerap  kali  terjadi adalah  di  bidang  hak  cipta,  yaitu  pembajakan  software,  pembajakan  CD  dan VCD,  pembajakan  lagu  atau  karya  seni  dan  lain  sebagainya.  Demikian  juga pelanggaran di bidang merek yang marak sekali terjadi dengan berkembangnya bisnis online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, OLX dan lain- lain, baik yang terdaftar secara resmi maupun yang tidak terdaftar.
Kepedulian aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) juga diperlukan dalam  bentuk  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum,  sebab  tanpa  adanya supremasi hukum, selain aneka bentuk perundang-undangan seperti tersebut di atas akan mubazir, penyelesaian pelanggaran HKI juga tidak akan pernah tuntas.
Sehubungan dengan ini E. Saefullah Wiradipradja 14 mengemukakan bahwa hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  masalah  pelaksanaan/penegakan dari  peraturan  perundang-undangan  ( law  enforcement ).  Hal  itu  akan  sangat berpengaruh  terhadap  kepercayaan  dunia  internasional,  dan  akan  sangat berpengaruh  juga  terhadap  daya  saing.  Akibat  lebih  lanjut  bahkan  tidak mustahil  Indonesia  akan  dituntut  di  muka Dispute  Settlement  Body dari  WTO yang  dengan  sendirinya  akan  menurunkan  reputasi  kita  di  mata  Internasional dan juga akan berakibat pada penurunan daya saing.
Dengan  demikian,  walaupun  Indonesia  cukup  peduli  tentang  HKI,  baik dengan  meratifikasi  beberapa  konvensi  internasional  maupun  dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, akan tetapi yang lebih  penting  dari  upaya  tersebut  adalah  adanya  penegakan  hukum  ( law enforcement ) di bidang HKI. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi para pencipta,  dan  memungkinkan  penciptanya  untuk  terus  berkarya  dan meningkatkan  mutu  karyanya.  Hal  ini  juga  akan  menimbulkan  keinginan  bagi pihak  lain  untuk  dapat  berkarya,  sehingga  kualitasnya  pun  semakin  lama semakin baik.

## 4. Simpulan
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak negatif ( negative right ) khusus  diberikan  kepada  pihak  penemu  atau  pencipta  untuk  memonopoli penggunaan/ciptaannya. Oleh karena itu untuk mencegah penggunaan HKI oleh pihak  lain,  maka  pencipta/penemu  HKI  harus  diproteksi  (dilindungi)  secara hukum  dan  melarang  pihak  lain  menggunakan  temuan/ciptaannya.  Macam- macam HKI yang diproteksi antara lain : marks (merek/tanda), Indikasi Geografis (IG), patent (paten), industrial design (desain industri) dan copyright (hak cipta). Dalam  memproteksi  HKI  dapat  ditempuh  melalui  beberapa  rute,  yaitu  rute nasional, rute regional, ruta Eropa, dan rute internasional.
Indonesia  sebagai  salah  satu  anggota  WTO  ikut  terlibat  aktif  dalam perjanjian-perjanjian  internasional  di  bidang  HKI,  yaitu  dengan  meratifikasi beberapa  konvensi  intenasional  dan  menyelaraskan  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  HKI  dengan  mengesahkan  beberapa  undang-undang.
14 E. Saefullah Wiradipradja. Op. Cit. hlm.6
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Namun  yang  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia  adalah  masalah  penegakan hukum  ( law  enforcement ),  dimana  sekarang  ini  semakin  marak  saja  praktek pelanggaran  HKI,  pembajakan  CD  dan  VCD,  pembajakan  lagu  atau  karya  seni dan  lain  sebagainya.  Demikian  juga  pelanggaran  di  bidang  merek  yang  marak sekali  terjadi  dengan  berkembangnya  bisnis  online  seperti  Shopee,  Lazada, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, OLX dan lain-lain, baik yang terdaftar secara resmi maupun yang tidak terdaftar.

## 5. Referensi

## Buku-buku
Djumhana,  M.  dan  Djubaedillah,  R.  2003. Hak  Milik  Intelektual  (Sejarah,  Teori dan Praktiknya Di Indonesia). Citra Aditya Bakti. Bandung.
Muhammad, A. 2010. Hukum Harta Kekayaan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Purnamasari,  D.,  et.al.  2010. Hukum  Dagang. Edisi  Revisi.  Fakultas  Hukum Universitas Tri Sakti. Jakarta.

## Jurnal, Makalah
Hakim,  D.A.  2015.  Pengecualian  Perjanjian  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam Hukum Persaingan Usaha. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum . 9 (4): 409-427.
Iqbal,  M.  2003.  Isu  HAKI  Di  Era  Globalisasi:  Kepedulian  dan  Strategi Menghadapinya ,  Forum  WTO  Indonesia .  Edisi-2.  April  –  Juni  2003.  Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
Novianti.  2017.  Perlindungan  Paten  Melalui  Patent  Cooperation  Treaty  Dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty. Jurnal NEGARA HUKUM . 8(2): 289-307.
Ramlan. 2017. Peranan Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Sumatera  Utara , Makalah ,  Disampaikan  pada  Acara  Sosialisasi  Sentra  HKI  Lotus Balitbang  Provinsi  Sumatera  Utara,  dengan  tema:  “Peranan  Sentra  KI  Dalam Meningkatkan  Pendaftaran  Kekayaan  Intelektual  di  Sumatera  Utara.”  Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Medan. 12 Juli 2017.
Surya, D.D.H. 2003. Mengenal Lebih Jauh Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , Forum WTO Indonesia . Edisi-2. April – Juni 2003. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
Wiradipradja,  E.S.  2003.  Liberalisasi  Perdagangan  Multilateral  –  WTO:  Kesiapan Propinsi  Jawa  Barat,  Suatu  Pandangan  Kalangan  Akademisi. Makalah. Disampaikan pada Seminar tentang Liberalisasi Perdagangan Multilateral – WTO:
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Peluang  dan  Tantangan  Bagi  Propinsi  Jawa  Barat,  Kerjasama  antara  Direktorat Perdagangan  dan  Perindustrian  Multilateral,  Direktorat  Jenderal  Multilateral Ekonomi  Keuangan  dan  Pembangunan,  Departemen  Luar  Negeri    dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung. 27 Mei 2003.

## Website
Intepat.  Pendaftaran  Merek  Dagang  di  Eropa  (EUIPO) . https://www.intepat. com/id/blog/trademark/trademark-registration-in-europe-euipo/, Diakses tanggal 15 Januari 2021.
Ratna  Puspitasari.  Manusia  Sebagai  Makhluk  Sosial. https://www.google.com/ search?client=firefox-b-d&q=MANUSIA+SEBAGAI+MAKLHLUK+SOSIAL. Diakses tanggal 16 Januari 2021.
World  Intellectual  Property  Organization.  2008.  Tampil  Menarik  (Pengantar Desain  Industri  Untuk  Usaha  Kecil  dan  Menengah) ,  Intellectual  Property  for Bussines  Series,  Number:  2, Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia. Diakses tanggal 12 Januari 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain Industri.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis.