Ketentuan Calon Kepala Daerah Dari Pns Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Oleh:
Muhammad Syuib 27 m.syuib@ar-raniry.ac.id

## ABSTRAK
Undang-Undang  Dasar  1945  mengisyaratkan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  hak  yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Isyarat ini tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan Pasal 123 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  menyatakan  bahwa    Pegawai  ASN  dari  PNS  yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil  bupati/wakil walikota wajib  menyatakan pengunduran diri secara tertulis  sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Untuk itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui landasan pertimbangan PNS harus mundur jika maju dalam Pilkada. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan landasan pertimbangan sehingga PNS harus mundur dari jabatan organiknya jika maju sebagai calon kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitik beratkan pada penelitian data kepustakaan atau yang disebut data sekunder, serta mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan persyaratan  pencalonan  bagi  PNS  yang  maju  sebagai  calon  kepala  daerah.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa PNS harus mundur dari jabatan negeri adalah bagian dari ketundukkannya terhadap aturan-aturan yang mengatur birokrasi pemerintahan dan aturan-aturan kepegawaian karena  ketika  seseorang telah  memilih  menjadi  PNS  maka  dia  telah  mengikatkan  diri  dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur dirinya sebagai aparatur negara. Selain itu, agar terhindar dari adanya penyalahgunaan wewenang karena hal itu melanggar hukum.
Kata kunci : PNS, UU ASN, Syarat, dan Kepala Daerah

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pemilihan umum kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu proses penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati maupun walikota/wakil walikota dalam kehidupan politik daerah. Substansi  pemilihan  umum  kepala  daerah  adalah  sarana  penyampaian  suara  rakyat  untuk membentuk  lembaga  pemerintahan  sebagai  penyelenggara  negara  demi  terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui pemimpin yang baru 28 . Dengan demikian kepala daerah memiliki
27 Dosen  Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Ar-Raniry  Banda  Aceh.  Email: m.syuib@ar-raniry.ac.id.
28 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Semarang, 2005, hal. 203.
tanggung  jawab  yang  besar  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  melalui  program  dan kebijakan-kebijakannya.
Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Isyarat ini tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang  sama  dalam  pemerintahan”.  Kalusul  ini    selanjutnya  diterjemahkan  ke  dalam  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016    tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (UU 10/2016) sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dengan memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  setiap  warga  negara  untuk  menjadi  bagian  dari pemerintahan  dengan  cara  mencalonkan  diri  sebagai  calon  kepala  derah,  termasuk  kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama warga negara tersebut mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini.
Selain  harus  memenuhi  persyaratan  seperti  non-PNS,  seorang  PNS  juga  dibebankan syarat mundur dari jabatan struktural dan fungsionalnya atau disebut juga jabatan negeri dan jabatan organik yang diembannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016. Ketentuan ini berlaku baik bagi PNS pusat maupun PNS Daerah.
Sebelum tahun 2014, seorang PNS yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah juga  harus  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  peundang- undangan yang bersifat khusus, seperti UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Kini seiring undang-undang ASN, maka seoarang PNS yang maju sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil  bupati,  dan  walikota/wakil  walikota  wajib  melihat  ketentuan  yang  ada  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tersebut.
Salah ketentuan tersebut adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 123 ayat 3 UU ASN yang  menyatakan  bahwa    “Pegawai  ASN  dari  PNS  yang  mencalonkan  diri  atau  dicalonkan menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden;  ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah;  gubernur  dan  wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS  sejak  mendaftar sebagai calon. Demikian  juga apa  yang terdapat
dalam  Pasal  119  UU  ASN  yang  menyatakan  bahwa  “Pejabat  pimpinan  tinggi  madya  dan pejabat  pimpinan  tinggi  pratama  yang  akan  mencalonkan  diri  menjadi  gubernur  dan  wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”.
Bahkan dalam Perka BKN Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara khusus diatur tentang mekanisme dan prosedur PNS yang maju sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut menjelaskan bahwa PNS yang akan didaftarkan menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah wajib mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri dan jabatan organiknya.
Dengan adanya peraturan yang bersifat khusus ini dapat dimaknai bahwa jika ada PNS yang  maju  sebagai  calon  kepala  atau  wakil  kepala  daerah  maka  wajib  bagi  mereka menundukkan  diri  pada  peraturan  yang  bersifat  khusus  tersebut  walaupun  dalam  peraturan perundang-undangan  tentang  Pilkada  juga  diatur  tentang  klausul  serupa.  Pemilihan  kepala daerah serentak yang dilakukan semenjak 2015 juga diikuti oleh peserta dari unsur PNS yang masih  menjabat  jabatan  negeri  dan  masih  berstatus  PNS  sehingga  seiring  disahkannya  UU ASN, maka kewajiban mereka untuk mundur dari jabatan organiknya tersebut.
Dengan  demikian,  jika  merujuk  pada  undang-undang  kepegawaian  jelas  bahwa  PNS yang maju dalam Pilkada harus mengundurkan diri dari jabatan organiknya. Adanya ketentuan seperti ini menimbulkan dilema tersendiri. Disatu sisi, ketentuan mundur bisa disebut sebagai sebuah pembelajaran politik bagi rakyat Indonesia karena ada tuntutan bahwa di masa depan setiap  orang  hendaknya  fokus  pada  pekerjaan  melayani  rakyat  yang  sedang  digelutinya sehingga  tidak  ada  alasan  untuk  mencari  “pekerjaan”  baru.  Kalaupun  itu  dilakukan  maka konsekuensi  mundur  harus  diambil.  Namun  disisi  lain,  banyak  pihak,  termasuk  PNS  merasa tidak fair dengan ketentuan tersebut karena hal itu sama artinya membatasi hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Itu  pula  yang  mendasari  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menelaah,  menelusuri,  dan menganalisis apa yang  menjadi dasar pertimbangan sehingga seorang PNS yang  maju dalam Pilkada  harus  mundur terlebih  dahulu  dari  jabatan  organiknya  itu  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## B. Rumusan Masalah
Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  ketentuan  pencalonan  PNS  dalam  Pilkada  berdasarkan  UU  No.  5  Tahun 2014?
2. Apa  dasar  pertimbangan  PNS  harus  mundur  dari  jabatan  organik  ketika  maju  dalam Pilkada?

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan  pada  penelitian  data  kepustakaan  atau  yang  disebut  data  sekunder,  serta  mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan persyaratan pencalonan bagi PNS yang maju sebagai calon kepala daerah.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  dan  mempelajari  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tertier.  Bahan  hukum  primer  seperti  peraturan  perundang-undangan. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer seperti; buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum maupun makalah yang berhubungan dengan topik  penulisan  ini.  Bahan  hukum  tertier  yaitu  bahan  hukum  penunjang  yang  memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.
Selanjutnya untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dari ketiga  bahan  hukum  di  atas  maka  akan  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  metode kualitatif  untuk  selanjutnya  disajikan  dalam  bentuk  preskriptif  analitis,  dimana  penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna  menjawab  isu hukum  yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Persyaratan dan Pegawai Negeri Sipil
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada untuk menyampaikan suatu maksud 29 . Definisi yang lain menyebutkan bahwa syarat adalah ketentuan  baik  berupa peraturan atau petunjuk  yang  harus diindahkan dan dilakukan.
29 https://kbbi.web.id/syarat.
Persyaratan  adalah  hal-hal  yang  menjadi  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang  untuk mendapatkan  sesuatu.  Dengan  demikian  berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  ditarik  sebuah kesimpulan bahwa syarat atau persyaratan adalah ketentuan yang harus diikuti oleh seseorang untuk mencapai suatu maksud tertentu. Jika seseorang ingin menjadi kepala daerah maka ada ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan jabatan kepala daerah tersebut.
Pegawai  adalah  orang  yang  bekerja  pada  pemerintah 30 .  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah pegawai  negeri  atau  aparatur  negara  yang  bukan  militer  yang  kepadanya  dibebankan kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipatuhi  dan  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya.  Pasal  2 ayat  (2)  UU  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  8  Tahun  1974 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan dan pegawai negeri  sipil  daerah.  Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2016  disebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan” 31 .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  Tentang  Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan,  dan  Pemberhentian  PNS  disebutkan  bahwa  yang  disebut  PNS  pusat  adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara. Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  gajinya  dibebankan  pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  bekerja  pada  Pemerintah  Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.  Namun  demikian  tidak  ada  perbedaan  dari  sisi  kedudukan  hukum terhadap PNS antara PNS Pusat dengan PNS Daerah. Artinya baik PNS Pusat maupun Daerah sama-sama berada dalam satu sistem manajemen kepegawaian nasional.

## B. Ketentuan PNS Yang Maju dalam Pilkada
Pasal 123 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa  “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketua, wakil  ketua,  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah;  gubernur  dan  wakil  gubernur; bupati/walikota  dan  wakil  bupati/wakil  walikota  wajib  menyatakan  pengunduran  diri  secara tertulis sebagai PNS  sejak  mendaftar sebagai calon. Demikian  juga apa  yang terdapat  dalam Pasal  119  UU  ASN  yang  menyatakan  bahwa  “Pejabat  pimpinan  tinggi  madya  dan  pejabat pimpinan tinggi pratama  yang akan  mencalonkan diri  menjadi gubernur dan wakil gubernur,
31 Penjelasan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3.
bupati/walikota, dan wakil  bupati/wakil  walikota wajib  menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”.
Penegasan serupa disampaikan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 10 Tahun 2005 yang mana disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan  didaftarkan  menjadi  calon  Kepala  Daerah  atau  calon  Wakil  Kepala  Daerah  wajib mengajukan  surat  pernyataan  mengundurkan  diri  dari  jabatan  negeri  yang  dibuat  menurut contoh Model B 6 A-KWK Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagai perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005,  sebagaimana  tersebut  dalam Lampiran  I  Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  ini.  Walaupun  UU  ASN  telah disahkan  tetapi  ketentuan  dan  mekanisme  PNS  yang  maju  sebagai  kepala  daerah  masih mengacu pada Perka BKN No. 10 Tahun 2005 ini.
Berikutnya dalam ayat (2) dijelaskan tentang mekanisme pengajuan surat pengunduran diri  sebagaimana disebut dalam ayat (1). Dalam ayat 2 disampaikan  bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang tiap-tiap rangkap diberi materai yang selanjutnya disampaikan  kepada  atasan  langsung.  Ayat  (3)  dari  peraturan  tersebut  dijelaskan  tentang mekanisme  keluarnya  surat  yang  dimohonkan  oleh  seorang  PNS  yang  maju  sebagai  calon kepala daerah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa setelah atasannya menerima surat pernyataan Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  maka  selanjutnya  menetapkan  keputusan pemberhentian dari jabatan negeri. Pemberhentian dari jabatan negeri dan jabatan organik PNS berlaku  mulai  tanggal  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  ditetapkan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  sebagai  calon  Kepala  Daerah  atau  calon  Wakil  Kepala  Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan BKN ini.
Ketentuan  yang sama  juga diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016  sebagai undang- undang Pilkada saat ini dimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t menyebutkan bahwa calon kepala daerah yang berasal dari PNS  baik yang diusung oleh partai politik maupun jalur perseorang wajib menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dan  Pegawai  Negeri  Sipil  serta  Kepala  Desa  atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Pasal 45 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa ketika pasangan calon Pilkada didaftarkan ke KPU maka salah satu syarat yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan mundur dari jabatan negeri dan organik sebagai PNS.

## C. Landasan Pertimbangan Wajib Mundur
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XI/2013 terdapat beberapa penjelasan  berkaitan  wajibnya  PNS  mundur  dari  jabatan  negeri.  Diantaranya  adalah  ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  birokrasi  pemerintahan,  atau  tunduk  pada  aturan-aturan kepegawaiannya.
Pasal 4 UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa salah satu kewajiban PNS adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga  dalam  Pasal  2-5  UU  ASN  diatur  hal  yang  sama,  khususnya  terkait  kode  etik  bagi  PNS yang  salah  satunya  patuh  kepada  hukum.  Sehingga  kewajiban  mundur  bagi  PNS  yang  maju sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dapat dimaknai bagian dari kepatuhan PNS tersebut terhadap aturan hukum, Negara dan Pemerintah yang telah mengikat setiap PNS ketika disumpah.
Pertimbangan berikutnya adalah agar terhindar dari adanya penyalahgunaan wewenang. Dengan  jabatan  yang  masih  diembannya  seorang  PNS  berpotensi  melakukan  mobilisasi bawahannya untuk memilih dirinya. Penyalahgunaan wewenang ini dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian dan netralitas PNS. Maka dari  itu  pengaturan  mundur  bagi  PNS  dari  jabatan  negeri  adalah  bagian  dari  upaya  untuk menjaga PNS tunduk dan patuh pada aturan hukum yang mengikat diri mereka.
Selain itu, dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2010 juga disebutkan bahwa landasan pertimbangan mundur bagi PNS agar terjadinya kepastian hukum. Diwajibkannya PNS mundur dari  jabatan  negeri  dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  pada umumnya  dan  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  khususnya,  yaitu  apakah  PNS  tersebut  akan tetap memilih  melanjutkan  karirnya  sebagai  pejabat  struktural  atau  akan  beralih  menjadi  pejabat politik.
Kondisi  ini  akan  berdampak  pada  adanya  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  boleh  terganggu  dengan  adanya  proses politik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk kepentingan itulah, maka bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai peserta dalam pemilukada wajib mengundurkan diri dari jabatan negeri sehingga dapat segera diisi jabatannya oleh PNS yang Iainnya.
Alasan pertimbangan yang lain adalah dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan manajemen kepegawaian nasional yaitu terciptanya pegawai negeri sipil yang
berkemampuan  melaksanakan  tugas  secara  profesional  dan  bertanggung  jawab  dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilandasi semangat bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara yang  bertugas  sebagai  abdi  masyarakat  diharapkan  dapat  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  secara  baik,  totalitas,  dan  memberikan  perlakuan  yang  adil  kepada  masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menjaga harmoni antara satu dengan yang lainnya.
Memperhatikan  landasang-landasan  di  atas  maka  kebijakan  para  pembuat  undang- undang yang mewajibkan PNS mundur dari jabatan negeri jika ingin mencalonkan diri sebagai calon  kepala  daerah  adalah  bagian  dari  upaya  pemerintah  untuk  memberikan  keadilan  bagi warganya. Sikap kepatuhan pada aturan hukum yang mengikat dirinya dan sikap fairness adalah bentuk tanggung jawab negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya  seperti  dikemukakan  oleh  Kusnardi  dan  Harmaily.  Begitu  juga  diwajibkannya mundur  merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab  negara  dalam  menjaga  dan  membatasi kekuasaan kepada perseorangan sehingga tidak terjadinya tindakan penyalahgunaan kekuasaan seperti dikemukakan oleh Sudargo Gautama.
Pertimbangan  di  atas  juga  sesuai  dengan  teori  negara  hukum  yang  disampaikan  oleh Jimly Asshiddiqie. Salah satu ciri negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah pembatasan kekuasaan 32 . Walaupun ciri ini lebih ditekankan pada pembagian kekuasaan dalam negara tapi deskripsi yang sama juga dapat diberlakukan pada warga negara. Artinya tidak tepat seorang abdi  negara  yang  belum  menuntaskan  amanahnya  sebagai  abdi  negara  tiba-tiba  mencari pekerjaan yang lain yang lebih menjanjikan.
Sikap  tersebut  dapat  disebut  sikap  haus  kekuasaan  dan  berpotensi  terjadinya penyalahgunaan  kewenangan.  Misalnya  menyuruh  bawahan  untuk  memilih  dirinya.  Oleh karena  itu  kehadiran  negara  hukum  bertujuan  untuk  mengatur  bahwa  ada  konsekuensi- konsekuensi yang harus ditanggung ketika seseorang melepaskan diri dari tanggung jawab yang sudah ditanda tanganinya.

## D. Mundur Sebagai “Lex Specilis” Bagi PNS
Persyaratan mundur adalah salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh PNS yang  maju  sebagai  kepala  daerah.  Hal  ini  bermakna  terhadap  calon  yang  tidak  mampu melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan maka berkas administrasi pencalonannya ditolak oleh
32 Jimly Asshiddiqie, Gagasan
Negara Hukum Indonesia, http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
penyelenggara Pilkada. Bahkan Jimly  Asshiddiqie berpendapat bahwa tidak ada pilihan bagi setiap PNS yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah selain harus mundur atau non aktif dari PNS nya. Dari penjelasan Jimly ini dapat dibaca bahwa tidak ada pilihan apapun bagi abdi  negara  jika  ingin  terjun  dalam  proses  demokrasi  pemilihan  kepala  daerah  selain  harus mengajukan  permohonan  mundur  terlebih  dahulu,  kalau  tidak  dipenuhi  maka  berdasarkan peraturan perundang-undangan berkasnya sebagai calon kepala daerah dapat ditolak.
Selain  itu,  ada  tidaknya  ketentuan  mundur  dalam  aturan  Pilkada,  sebagai  PNS seharusnya rujukan hukum utama yang harus dipedomani yaitu UU ASN, atau sebelumnya ada UU Nomor 43 Tahun 1999, maupun Perka BKN Nomor 10 Tahun 2005 yang secara khusus mengatur  tentang  bagaimana  mekanisme  PNS  maju  sebagai  kepala  daerah  dan  peraturan perundang-undangan  ini  dapat  disebut  sebagai  lex  specialis  bagi  PNS.  Artinya  ada  tidaknya pengaturan aturan mundur dalam peraturan hukum pilkada maka seorang PNS wajib mengikuti ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  kegegawaian tersebut.
Ketidakpatuhan  PNS  terhadap  aturan  kedinasan  ini  maka  akan  berkonsekuensi  pada adanya pelanggaran aturan tentang disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai  Negeri Sipil. Kepada PNS tersebut akan dikenakan sanksi baik hukuman  disiplin  ringan,  sedang,  dan  berat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan dan direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dengan  tegas meminta bagi PNS untuk mundur dari jabatan negeri dan organiknya sebagai PNS jika maju sebagai kepala daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 119 UU ASN yang menyatakan “Pejabat  pimpinan  tinggi  madya  dan  pejabat  pimpinan  tinggi  pratama  yang  akan mencalonkan  diri  menjadi  gubernur  dan  wakil  gubernur,  bupati/walikota,  dan  wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. Dan juga ketentuan yang diatur dalam Pasal 123 ayat 3 yang menyatakan bahwa  “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden;  ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah; gubernur  dan  wakil  gubernur;  bupati/walikota  dan  wakil  bupati/wakil  walikota  wajib
menyatakan  pengunduran  diri  secara  tertulis  sebagai  PNS  sejak  mendaftar  sebagai calon.
2. Landasan  pertimbangan  kenapa  PNS  harus  mundur  dari  jabatan  negeri  jika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah adalah bagian dari ketundukannya pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan PP  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  PNS.  Karena  ketika  seseorang  telah memilih  untuk  menjadi  PNS  maka  dia  telah  mengikatkan  diri  dalam  ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  birokrasi  pemerintahan,  atau  tunduk  pada  aturan-aturan kepegawaiannya.  Berikutnya,  menghindari  dari  adanya  penyalahgunaan  kewenangan karena tindakan itu melanggar hukum dan disiplin PNS dan kepadanya dapat dikenakan sanksi.

## B. Saran
Dari Pembahasan di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:
1. kiranya  setiap  calon  yang  berasal  dari  PNS  perlu  memperhatikan  dengan  seksama syarat-syarat  dalam  peraturan  perundang-undangan  ketika  ingin  mencalonkan  diri sebagai calon kepala daerah. Seorang PNS tidak  cukup hanya  mendasarkan diri pada undang-undang  tentang  penyelenggaraan  pemilukada,  tetapi  terdapat  peraturan perundang-undangan  yang  lain  semisal  peraturan  dari  BKN  yang  perlu  dijadikan landasan  berpijak  dalam  pencalonannya  sebagai  calon  kepala  daerah.  Bagi  PNS peraturan dari BKN ini menjadi peraturan yang bersifat khusus yang harus dipedomani
2. KPUD/KIP  perlu  kiranya  melakukan  upaya  sinkronisasi  dan  harmonisasi  hukum terhadap  regulasi  yang  dibuat  oleh  KPUD/KIP  itu  sendiri.  Kekurang  telitian  dan perbedaan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan kadang-kadang sering menimbulkan  berbedanya  antara  regulasi  yang  dibuat  oleh  KPUD/KIP  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lain.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  timbulnya kerugian bagi peserta pemilukada dan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amirudin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Cakra  Arbas, Jalan Terjal  Calon Independen dalam Pemilukada di Provinsi  Aceh, Sofmedia, Medan, 2012.
Hani  Adhani, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Pemilukada  Pasca  Perubahan  Kedua  UU No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah ,  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.
Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konpress, Jakarta, 2012.
Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi &  Konstitusionalisme  Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta 2006.
Joko  J.  Prihatmoko, Pemilihan  kepala  Daerah  Langsung;  Filosofi,  Sistem,  dan  Problem Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Semarang, 2005.
Rusli Efendi, et.al, Teori Hukum, Hasanudin University Press, Makasar, 1991.
Satya  Arinanto  dan  Ninuk  Triyanti, Memahami  Hukum  Dari  Konstruksi  Sampai Implementasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
B. Website
www.bkn.go.id
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

## Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah