KETEGANGAN ANTAR KELOMPOK AGAMA PADA MASA ORDE LAMA SAMPAI AWAL ORDE BARU: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik 1

## Amos Sukamto

## Abstrak
Sejak masa awal kemerdekaan sampai masa munculnya pemberontakan PKI pada tahun 1965 Indonesia banyak diwarnai ketegangan antara kelompok Islam, Islam nasionalis, abangan, dan Kristen. Ketegangan tersebut tampak dalam perumusan dasar  negara  RI yang diakhiri  dengan  satu modus  vivendi dikenal  dengan  nama Piagam Jakarta.  Namun sehari setelah Indonesia merdeka ketujuh kalimat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut dihapus. Pada saat inilah bibit ketegangan  antara  Islam  dengan  Kristen  mulai  muncul.    Tahun  1950-an  terjadi kebangkitan aliran  kepercayaan  (Kejawen),  penganut  gerakan ini  menjadi  basis utama  bagi  massa  PKI.    PKI  merupakan oposisi utama  bagi ideologi maupun politik  Islam.    Ketika  PKI  gagal  mengadakan  revolusi  pada  tahun  1965  banyak orang  Islam  yang  membantu  Angkatan  Darat  dalam  menumpas  para  pengikut PKI.    Karena kecewa maka  banyak  para  pengikut  PKI  yang abangan memeluk agama  Kristen.    Konversi  ke  Agama  Kristen  dikalangan abangan ini  telah menggeser kelompok yang dianggap ancaman bagi Islam dari kelompok abangan ke kelompok Kristen.

## Pendahuluan
Pada  masa  menjelang  kemerdekaan  sampai  munculnya  pemberontakan PKI  pada  tahun  1965 panggung  sejarah  Indonesia  lebih  banyak  diwarnai ketegangan antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam ketimbang Islam vis-à-vis Kristen.  Namun begitu, tidak bisa dikatakan bahwa pada masa ini sama sekali  tidak  ada  ketegangan  antara  Islam vis-à-vis Kristen.    Perjuangan  para  elit Islam  untuk  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara  yang  kemudian  melahirkan Piagam  Jakarta  menyebabkan  suatu  pergulatan  yang  tiada  henti-hentinya  antara kelompok  nasionalis (yang  tidak  menghendaki  Islam  sebagai  dasar  negara
1 Penulis  mengucapkan  terima  kasih  atas  kritik  dan  komentar  yang  diberikan  oleh ibu Farsijana Adeney-Risakotta, Ph.D. (UKDW Yogyakarta).
termasuk  di  dalamnya  wakil  Kristen) berhadapan dengan  kelompok  Islam  dari masa menjelang kemerdekaan sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isu  tentang  Piagam  Jakarta  ini  juga  menjadi  salah  satu  faktor  penentu bagi hubungan Islam dengan Kristen di Indonesia pada masa-masa berikutnya bahkan terus berlangsung sampai sekarang (era Reformasi).
Di  tingkat grass  roots sejak  tahun  1948  berlangsung  ketegangan  antara pendukung  PKI  yang  kebanyakan berasal dari  kalangan abangan dengan  santri 2 (Islam) dan mencapai puncaknya pada tahun 1965.  Akibat peristiwa G 30 S PKI dan  setelah  pemerintah  mengharuskan  setiap  rakyat  Indonesia  harus  memilih salah satu dari agama yang diakui oleh pemerintah dan supaya tidak dianggap PKI (atheis) banyak  kalangan abangan mengalami  konversi  ke  Kristen.    Peristiwa konversi  ini  menjadi  titik  awal konflik fisik 3 antara  Islam vis-à-vis Kristen  pada masa awal Orde Baru.
Tulisan ini  akan  membahas  dua  peristiwa  penting  tersebut  yaitu perjumpaan kelompok Islam vis-à-vis kelompok  Nasionalis  pada  masa  sekitar perumusan  dasar  negara  (Piagam  Jakarta)  dan konflik  Islam-Kristen  setelah peristiwa G 30 S PKI pada tahun 1965.  Secara rinci akan dibahas dalam tiga sub pokok  bahasan  yaitu  perjumpaan  antara:  Islam vis-à-vis Nasionalis  yang  terjadi pada  masa  sekitar  Proklamasi  Kemerdekaan-Dekrit  Presiden 5  Juli 1959;  Islam vis-à-vis abangan sejak  tahun 1948  sampai  tahun  1965;  dan  Islam vis-à-vis Kristen dari tahun 1965 sampai awal Orde Baru.
2 Geertz  melihat  dua  perbedaan  antara  kelompok abangan dengan  santri ,  “ Comparing  the abangan  and  santri  variants  of  the  Modjokuto  religious  pattern,  two  very  striking  general differences,  other  than  their differential evaluation  of  Islamic  orthodoxy,  are  immediately apparent.  In the first place, abangans are fairly indifferent to doctrine but fascinated with ritual detail, while among the santris the concern with doctrine almost entirely overshadows the already attenuated  ritualistic  aspects  of  Islam ”  (1960:126). Lebih  lanjut  Geertz  menyatakan  bahwa,  “ An abangan knows when to give a slametan and what the major foods should be  porridge for a birth, pancakes  for  a  death ”  (1960:127)  sedangkan  “ For  the  santri the  basic  rituals  are  also important  particularly  the  prayers,  the  conscientious  performance  of  which  is  taken  by  santris and  non-santris  alike  to  be  the  distinguishing  mark  of  a  true  santri  ...  (1960:127). Di  daerah Ponorogo Islam abangan oleh penduduk lokal disebut Islam marmoyo (Islam dagelan atau Islam tidak  serius).    Mereka  disebut  Islam  karena  ada  anggapan  secara  umum  bahwa  setelah  di  sunat dengan sendirinya dianggap Islam.  Istilah lain untuk menyebut Islam abangan adalah Islam nabiti yaitu kepanjangan dari sunat-rabi-mati (khitan, menikah, dan meninggal).  Mereka disebut Islam karena  menjalankan  tiga  upacara  peralihan  Islam  dalam  fase  kehidupan  manusia  yaitu  ketika mereka  di  sunat  (khitan),  ketika  menikah  mereka  diajari  melafalkan  syahadat,  dan  ketika meninggal dimakamkan menurut tata cara Islam (Hamdi 2009:71-73). Dilihat dari afiliasi agama mereka  sering  disebut  dengan  Muslim  awam,  kelompok  non- jama’ah,  kejawen  atau abangan. Sebutan  tersebut  dikontraskan  dengan  pendukung  partai  politik  Islam  yaitu  NU  dan  Masyumi yang  sering  disebut  dengan  sebutan  Muslim  taat,  kelompok  jama’ah  atau  santri  (Tholkhah, 2001:121).
3 Misalnya  pada  awal  tahun  1967  timbul  kesulitan-kesulitan  sehubungan  dibangunnya sebuah gereja kecil Metodis di Meulaboh (Aceh barat) dan pada tanggal 1 Oktober 1967 pemuda- pemuda Islam di Makasar (Sulawesi Selatan) merusak perabot berbagai gereja (Boland 1985:241; Feillard 1999:142-143).

## 1. Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI-Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Islam
vis-à-vis Nasionalis
Pada  akhir  masa  penjajahan  Jepang  elit  modern politik Indonesia terbagi dalam  beberapa  kelompok:  Islam yang  memperjuangkan  Islam  sebagai  dasar negara, Islam sekular meskipun mereka Islam namun mereka tidak menginginkan Islam sebagai dasar negara, komunis, dan Kristen.  Masing-masing kelompok ini mengusung  ideologinya  sendiri-sendiri.    Namun  dalam  perjuangan  ideologi negara  faksi-faksi  ini  bisa  disederhanakan  menjadi  dua  kelompok.    Kelompok yang  menginginkan  Indonesia  berdasarkan  agama  yaitu  kelompok  Islam  dan kelompok  yang  menginginkan  Indonesia  berdasarkan  ideologi  non-agama  yaitu kelompok  nasionalis.    Akibatnya  ketegangan  pada  masa  sekitar  proklamasi kemerdekaan  Republik  Indonesia  lebih  banyak  disebabkan  oleh  perbedaan ideologi  negara  dan  ketegangan  tersebut  hanya  terjadi  pada  tingkat  elit  politik para  pendiri  negara. Hal  ini  tampak  pada  perumusan  ideologi  negara  Republik Indonesia yang akan dibentuk.
Dengan  kian  mendekatnya  invasi  negara-negara  sekutu,  tanggal  1  Maret 1945  Jepang  mengulangi  janjinya  yang  pernah  di  sampaikan  pada  tanggal  7 September 1944 tentang kemerdekaan Indonesia.  Deklarasi pada tanggal 1 Maret tersebut  kemudian  menghasilkan  suatu  panitia  yang  disebut  dengan  panitia  62. Pada  hari  terakhir  sidang  ini  tepatnya  tanggal  1  Juni  1945  Soekarno menyampaikan  suatu  pidato  yang  terkenal  dengan  lahirnya  Pantja  Sila  (Boland 1985:23).  Perbedaan dua kelompok tentang dasar negara tampak ketika bunyi sila pertama  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dipersoalkan  oleh  kelompok  Islam. Menurut  kelompok  Islam  pencantuman  sila  pertama  tidaklah  jelas,  maka  perlu ditambah  dengan  kata- kata  “dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk- pemeluknya”.    Penambahan  tujuh  kata  ini  kemudian  menimbulkan perdebatan  yang alot antara  kelompok  nasionalis  (di  dalamnya  terdapat  juga tokoh Kristen) dengan kelompok Islam.  Untuk memecahkan ketegangan tersebut dibentuk panitia 9 4 (Maarif 1985:107; Boland 1985:27; Anshari 1997:28). Melalui  pergumulan  yang  sulit  pada  tanggal  22  Juni  1945  dicapai  satu modus  vivendi dengan  merumuskan  suatu gentlements’    agreement tentang Pembukaan  Undang-undang  Dasar  yang  oleh  Yamin  dokumen  ini  dinamakan Piagam  Jakarta – The  Jakarta  Charter (Maarif  1985:107;  Boland  1985:27; Anshari  1997:27-43).    Dalam  Piagam  Jakarta  ini  tujuh  kata  yang  berbunyi “dengan  kewajiban  menjalankan  syaria t  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya”  tetap dipertahankan.  Ini berarti keinginan kelompok Islam sampai pada detik ini paling tidak  cukup terakomodasi  dan  bisa  dianggap  sebagai  kemenangan  politik kelompok Islam.
4 Disebut  9  karena terdiri dari  9 orang. Mereka  itu  adalah  Soekarno  (Islam, nasionalis); Mohammad Hatta (Islam, nasionalis); A. A. Maramis (Kristen); Abikoesno Tjokrosoejiwo (PSII); Abdul  Kahar  Muzakkir  (Muhammadiyah);  Haji  Agus  Salim  (Islam);  Achmad  Soebarjo  (Islam, nasionalis); Abdul Wahid Hasjim (NU); Muhammad Yamin (Islam, nasionalis).
Namun  keputusan  ini  tidak  berarti  mengakhiri  perdebatan  yang  ada. Dalam rapat-rapat berikutnya terdapat keberatan-keberatan baik yang berasal dari Kristen  maupun  orang  Islam  yang  berpendidikan  barat  dan abangan seperti Latuharhary  (seorang  yang  beragama  Kristen  Protestan,  anggota  BPUPKI), Hoesein Djajadiningrat (pemeluk Islam berpendidikan barat) dan Wongsonegoro (orang  Jawa  berpaham  liberal)  (Maarif  1985:208;  Boland  1985:31;  Anshari 1997:31-32).  Namun keberatan-keberatan ini dapat dikendalikan oleh Soekarno.
Kemenangan kubu Islam ini berubah ketika pada tanggal 18 Agustus 1945 – tepat sehari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya – atas keberatan dari kelompok  nasionalis  dan  orang  Kristen  dari  Indonesia  bagian  Timur  tujuh  kata dalam  Piagam  Jakarta  tersebut  dihapus  dari  naskah  pembukaan  UUD  1945. 5 Karena  yang dianggap penyebab pertama pencoretan tujuh kata ini adalah orang Kristen  maka  peristiwa  ini  menjadi titik  awal ketegangan  antara  Islam vis-à-vis Kristen. Peristiwa  tersebut  menyebabkan  sejumlah  kelompok  Islam  merasa dikhianati.  Sebagaimana diungkapkan oleh Anshari:
Segera  setelah  para  nasionalis  yang  Islami  mengetahui  bahwa, Indonesia  merdeka,  yang  turut  mereka  perjuangkan,  bahkan berdasarkan Piagam Jakarta pun tidak, maka “ the majority of the Muslim population felt disappointed” (1997:57).
Kekalahan  ini  oleh  generasi  Islam  berikutnya  dipandang  sebagai  kekalahan  dan kelemahan  politik  wakil-wakil  umat  Islam  (Maarif  1985:109;  Latif  2005:342- 345).    Natsir  melihat  keberatan  orang  Kristen  dari  Indonesia  Timur  tersebut disebut sebagai ultimatum.
Isi  pesan  itu  pendek  saja.  Yaitu:  ada  7  kata  yang  tercantum dalam  Muqaddimah  Undang-undang  Dasar  Republik,  yang harus dicabut, katanya.  Kalau tidak, Umat Kristen di Indonesia sebelah  Timur  “ tidak  akan  turut  serta  dalam  negara  Republik Indonesia”, yang  baru diproklamirkan  itu. Tujuh  kata-kata  itu berbunyi:  ......  “ dengan kewajiban  menjalankan  syari’at  Islam
bagi  pemeluk- pemeluknya”.
Utusan  tersebut  tidak  untuk
mengadakan diskusi tentang persoalannya. Hanya menyampaikan  satu  peringatan.    Titik!.    Tak  perlu  bicara  lagi. Terserah  apakah  pesan  diterima  atau  tidak.    Asal  tahu  apa konsekuensinya. Ini berupa ultimatum (Natsir 1991:45).
Peristiwa  ini  menjadi  salah  satu  ingatan  buruk  bagi  kelompok  Islam  yang menginginkan  Indonesia  berdasar  Syariat  Islam.    Meskipun tidak  terjadi  konflik terbuka  secara  langsung  Islam vis-à-vis Kristen,  namun  peristiwa  ini  menjadi
5 Uraian lengkap pembahasan peristiwa ini bisa dibaca dalam  Mohammad  Hatta, Memoir, (Jakarta: Tintamas, 1978):454-457 dan Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (1945-1949),  (Jakarta: GemaInsani Press, 1997):50-58.
faktor  yang  sangat  menentukan  bagi  hubungan  Islam-Kristen  di  Indonesia  pada masa mendatang.  Bagi sebagian kelompok Islam radikal di Indonesia kelompok Kristen  diyakini  sebagai  salah  satu  pengganjal  sulitnya  diberlakukannya  Piagam Jakarta (Suara  Hidayatullah  September  2000).    Masalah  Piagam  Jakarta  ini menjadi salah satu faktor penting penyebab disharmonis hubungan Islam-Kristen pada masa pasca-kolonialisme.
Bentuk  kekecewaan  umat  Islam  pada  keputusan  tersebut  muncul  ke permukaan  dalam  bentuk  pemberontakan  di  beberapa  daerah  dengan  tujuan mendirikan negara  Islam.  Misalnya, di Jawa Barat Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus  1949  memproklamasikan  Negara  Islam  Indonesia. 6 Kahar  Muzakar 7 mengadakan  pemberontakan  di  Sulawesi  Selatan  pada  tahun  1952  dan  Daud Beure’eh memproklamasikan Negara Islam di Aceh sebagai bagaian dari Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwirjo. Namun
pemberontakan-pemberontakan  ini  justru  melemahkan  perjuangan  politik  Islam pada  masa  Orde  Baru  dan  menguntungkan  bagi  kelompok abangan dan  Kristen karena penguasa Orde Baru selalu curiga terhadap politik Islam. Hal ini tampak pada  kebijakan  militer  Orde  Baru  yang  memerangi  keku atan  “ekstrim  kiri” (komunis) dan “ekstrim kanan” (separatis Muslim) (Hefner 2000:173). Pada  masa  Pemilu  1955  perbedaan-perbedaan  antar  kelompok  di  seluruh ranah  tanah  air  lebih  dipertajam  dan  dipertegas  lagi  lewat  pembentukan  partai politik.    Karena partai  politik  tidak  hanya  melibatkan  kelompok  elit  tetapi  juga dukungan massa maka jika pada masa seputar proklamasi kemerdekaan  RI  yang bersitegang  hanya  ditingkat  elit,  pada  masa  pasca-pemilu  1955  ketegangan tersebut melibatkan seluruh komponen kelompok masyarakat Indonesia termasuk perbedaan  komponen  kelompok  keagamaan.    Hal  ini  diperparah  ketika  banyak partai  politik  mengusung  bendera  agama.    Sehingga  konflik  politik  selalu tumpang tindih dengan konflik agama, begitu juga sebaliknya.
Pada  masa  Pemilu  1955  jika  dilihat  dari  perjuangan  dasar  negara  partai yang mengikuti Pemilu bisa dibagi dalam tiga kubu yaitu: kubu Islam, Nasionalis, dan  Sosial-ekonomi.    Pada  masa  ini  lagi-lagi  sebagian  kubu  Islam  yang menginginkan Indonesia berdasarkan Syariat Islam mengalami kekecewaan.  Hal ini disebabkan dalam Pemilu 1955 tidak ada satupun di antara aliran-aliran pokok dalam  masyarakat  Indonesia  yang  tampil  sebagai  pemenang.    Sehingga  dalam konstituante tidak ada mayoritas tunggal.  Partai-partai Islam atau blok Islam yang memperjuangkan  Islam  sebagai  dasar  negara  yaitu  Masjumi,  NU,  PSII,  Perti, AKUI,  PPTI,  Gerakan  Pilihan  Sunda,  L.M.Idrus  Effendi  meraih  230  kursi. Mereka  harus  berhadapan  dengan  Blok  nasionalis  yang  memperjuangkan Pancasila  sebagai  dasar  negara  yaitu PNI,  PKI,  Parkindo,  Partai  Katolik,  PSI, IPKI,  PRN,  dll.,  meraih  274  kursi,  dan  blok  sosial-ekonomi  memperoleh  kursi
6 Mengenai pemberontakan Kartosuwirjo lihat C. van Dick, Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981).
7 Pembahasan secara  detail  tentang Gerakan Darul  Islam  di  Sulawesi  Selatan lihat Anhar Gonggong, Abdul  Qahhar Mudzakkar:  Dari  Pejuang Sampai Pemberontak, (Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).
10. 8 Dengan  perolehan  kursi  sebanyak  230  maka  harapan  blok  Islam  untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara menjadi semakin tidak realistik.  Hal ini  terbukti  ketika  Konstituante  yang  sudah  terbentuk  memulai  sidangnya  pada tanggal 10 November 1956 di Bandung tidak bisa mencapai kata sepakat tentang masalah rumusan dasar negara yaitu, Negara Pancasila atau Negara Islam (Maarif 1985:75; Boland 1985:85; Anshari 1997:65-107).  Kebuntuan membuahkan dekrit presiden  tanggal  5  Juli  1959.    Presiden  Sukarno  menyatakan  kembali  ke  UUD 1945  dan  setelah  ini  Indonesia  memasuki  masa  pemerintahan  Demokrasi Terpimpin  (Maarif  1985:75;  Anshari  1997:109-115).    Meskipun  begitu perjuangan  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara  RI  tidak  berarti  sudah berakhir.    Karena  dalam  setiap  tahapan  sejarah  RI  selalu  ada  kelompok  Islam yang berjuang untuk cita-cita tersebut.
2. Tahun 1948 – Revolusi PKI 1965: Ketegangan antara Islam vis-à-vis

## abangan pendukung PKI
Ketegangan  dalam  bentuk  konflik  fisik  antara  kelompok abangan pendukung PKI dengan santri sudah terjadi sejak September 1948.  Pada tahun itu para milisi-milisi PKI membantai para pejabat yang terkait dengan Masyumi dan PNI.    Seperti  yang  diungkapkan  oleh  George  Kahin  bahwa  “orang -orang Masyumi tampak sebagai korban satu-satunya; kadang mereka sebatas dirampok, tapi  tidak  jarang  pula  disiksa  dan  dibantai”  (Hefner  2001:99). Gambaran kekejaman PKI terhadap para tokoh Masyumi dan PNI dapat dilihat dari laporan surat kabar Tionghoa seperti berikut:
Semoea  pemimpin  Masjoemi  dan  P.N.I  ditangkep  atawa  diboenoeh dengen  tidak  dipreksa  poela.    Kakedjeman  di  kota  Madioen  djadi memoentjak,  koetika  barisan  ‘warok’  Ponorogo  masoek  kota  dengen bersendjata  revoler  dan  klewang.    Dimana  ada  terdapet  orang-orang Masjoemi, P.N.I. atawa jang ditjoerigaken, zonder banjak tjingtjong lagi lantas  ditembak.    Belon  poeas  dengen  ini  tjara,  korban  itoe  laloe disamperi  dan  klewangnja  dikasi  bekerdja  oentoek  pisahken  kepalanja sang korban dari toeboehnja. ... (Poeze 1948:217).
Di  desa-desa,  kalangan abangan pendukung  PKI  yang  khawatir  mendengar laporan  bahwa  pemimpin  mereka  akan  dibunuh  juga  mulai  membunuh  tetangga mereka  kalangan  santri.    Setelah  Madiun  dikuasai  pemerintah,  para  santri  di sekitar  Surakarta  melakukan  aksi  balas  dendam  terhadap  para abangan (Hefner 2001:98-99).
8 Pembagian blok berdasarkan pembagian yang dibuat oleh Adnan Buyung Nasution dalam The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992).
Tahun  1950-an  gerakan aliran  kepercayaan mengalami  kebangkitan  yang cukup signifikan.  Fenomena ini muncul bukan hanya di kalangan priyayi namun juga  muncul  di  kalangan abangan — kelompok  ini  menjadi  basis  utama  massa PKI — . Beberapa sarjana Barat yang mengkaji fenomena ini misalnya Justus M. Van  Der  Kroef, 9 Niels  Mulder, 10 Rahmat  Subagya (nama  aslinya  J.  W.  M. Bakker, S.J. lih. Steenbrink 2002:233 catatan kaki 21), 11 dan Paul Stange. 12
Pada  tahun  1951  Kementrian  Agama  RI  membuat  daftar  aliran kepercayaan baru.  Pada tahun tersebut terdapat 73 kelompok (Subagya 1989:9). 13 Tahun  1956  Departemen  Agama  di  Yogyakarta,  Jawa  tengah  mengumumkan bahwa ada 63 sekte agama di Pulau Jawa, dari 63 kelompok tersebut 35 terdapat di Jawa Tengah, 22 di jawa Barat dan 6 di Jawa Timur (Kroef 1961:18).  Jumlah ini  mengalami  terus  peningkatan  bahkan  menurut  Departemen  Agama  Kantor Wilayah  Jawa  Timur  sampai  tahun  1959  di  wilayah  tersebut  jumlahnya  sudah mencapai  angka  100  (Kroef  1961:18).    Kelompok  aliran  kepercayaan ini jumlahnya terus  mengalami  peningkatan  hingga  pada  tahun  1965  mencapai jumlah yang tidak kurang dari 300 kelompok (Subagya 1989:9).
Melihat  perkembangan  seperti tersebut  di  atas,  pada  tahun  1952 Departemen  Agama  yang  didominasi  oleh  orang-orang  Islam  mengajukan  satu definisi minimum tentang agama yaitu: “ada nabi, ada kitab suci, dan pengakuan internasional” (Subagya  1989:116).  Definisi ini tentunya hanya menguntungkan bagi  agama  Islam  dan  Kristen  dan  secara  implisit  tidak  mengakui  aliran kepercayaan sebagai agama. Tujuan utama dari definisi ini adalah untuk menekan perkembangan  aliran  kepercayaan.    Perkembangan  aliran  kepercayaan  ini dianggap  membahayakan  bagi  Islam  dan  perjuangan  politik  kubu  Islam. Mengapa?    Karena  aliran  pengikut  kepercayaan  bisa  dikatakan  sebagai  basis pendukung utama Partai Komunis Indonesia.  Ideologi Partai Komunis Indonesia tentunya sangat bersebrangan dengan ideologi Islam (Tholkhah 2001).
Definisi tersebut di atas mendapat oposisi dari Hindu Bali sehingga ditarik mundur.    Namun  bukan  berarti  kelompok  Islam  mundur,  mereka  tetap  berusaha mencari  cara  bagaimana  supaya  tetap  bisa  mengontrol  perkembangan  aliran kepercayaan.    Untuk  tetap  bisa  mengawasi  aliran-aliran  kepercayaan  tersebut maka  pada  bulan  Oktober  tahun  1954  Departemen  Agama  membentuk Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).  Fungsi badan ini adalah
9 Lihat  J.  M.  van  der  Kroef,  “New  Religious  Sects  in  Java,” Far  Eastern  Survey 30 (1961):2.
10 Lihat Niels Mulder, Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil, (Jakarta: PT Gramedia, 1984).
11 Lihat  Rahmat  Subagya, Kepercayaan,  Kebatinan,  Kerohanian,  Kejiwaan,  dan  Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).
12 Lihat  Paul  Stange, Politik  Perhatian:  Rasa  Dalam Kebudayaan  Jawa,  (Yogyakarta: LKiS, 1998).
13 Departemen  Agama  mencatat  bahwa  pada  tahun  1952  di  Jawa  Barat  muncul  29  sekte agama baru sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 (Kroef 1961:18).
sebagai  pengawas  gerakan-gerakan  spiritual  yang  tidak  sepaham  dengan  Islam (Subagya  1989:117). Afandi  menganggap  PAKEM  sebagai  cara  negara melindungi  agama  (Afandi  2009),  sedangkan  Mulder  menganggap  PAKEM sebagai:  “ In  hands  of  the  Ministry  of  Religion,  Pakem  became  the  watchdog against  utterly  anti-Islamic  spiritual  movements ”  (2005:23). Usaha  untuk menekan aliran kepercayaan ini dimunculkan lagi pada tahun 1961. Departemen Agama kembali mengajukan definisi agama. Menurut Departemen Agama, agama harus mempunyai kitab suci, nabi, kekuasaan mutlak Tuhan Yang Maha Esa dan suatu sistem hukum bagi para penganutnya (Mulder 1984:6). Sangat jelas  bahwa usulan  definisi  ini  merupakan  langkah  strategis  dari  orang-orang  Islam  untuk menekan perkembangan aliran kepercayaan.
Tahun  1957-an PKI  berhasil membangun kembali kader-kadernya dan pada tahun  1959  PKI  mengawali kampanye pertama tanah pertaniannya (Anderson  2000:235-236). Kampanye  petani  ini  kian  meningkat  setelah  1959 sehingga  membawa  PKI  dalam  konflik  yang  terus  berkembang  dengan  umat Islam  dan  militer.    Satu  rancangan  UU  penyewaan  tanah  dan  pembagian  hasil diloloskan  DPR  di  akhir  1959  dan  pada  tahun  1960  UU  Pertanahan  disetujui (Hefner 2001:101).  Gerakan land reform ini oleh kalangan santri dilihat sebagai ancaman  terhadap  agama  dan  cara  hidup  mereka  (Anderson  2000:236;  Feillard 1999:71). Mengapa?  Karena  gerakan land  reform ini  adalah gerakan memperjuangkan  pembebasan  tanah  bagi  orang-orang  yang  tidak  punya  tanah. Padahal  para  penguasa  tanah di  desa biasanya  adalah  para pejabat, haji  dan pemimpin  agama, 14 sehingga  sejak  program land  reform dikampanyekan  terjadi ketegangan  berbau  religio komunal  antara  santri  dengan  pendukung  komunis (sebagian  besar  adalah abangan). 15 Ketegangan  dan  perselisihan  berbagai kepentingan  ini  diakhiri  dengan  revolusi  PKI  pada  tanggal  30  September  1965. Revolusi ini mengalami kegagalan karena PKI tidak bisa mencapai tujuannya dan setelah peristiwa tersebut ideologi komunis dilarang hidup di Indonesia.
3. Revolusi PKI 1965 – Awal Orde Baru (1970): Islam vis-à-vis Kristen
Revolusi PKI tahun 1965 bisa dikatakan merupakan titik awal perubahan dalam  banyak  bidang  kehidupan  di  Indonesia  baik kehidupan  politik  maupun kehidupan  agama.    Dalam  kehidupan  politik,  penguasa  Orde  Baru  berusaha melenyapkan  ideologi  Komunis  di  Indonesia.    Pelenyapan  ideologi  Komunis  ini tentunya mendapat sambutan secara baik dari kelompok Islam.  Bahkan kelompok
14 Menurut  Margo  L.  Lyon  yang  tahun-tahun  tersebut  banyak melakukan  penelitian  di Indonesia  menyatakan  bahwa: Di  sebagian  besar  daerah  pedesaan  Jawa,  terdapat  ketidakserasian antara  luas  tanah-tanah  milik  di  dalam  desa-desa  tersebut.    Tanah bengkok mungkin  berhektar- hektar  lebih  luas  daripada  luas  tanah  milik  rata-rata  penduduk  desa  lainnya.    Luas  tanah  wakaf mungkin  beratus-ratus  hektar  di  daerah-daerah  tempat  tinggal  masyarakat  Islam  kaya  ataupun sekolah Islam besar (2008:210).
15 Lihat  Rex  Alfred  Mortimer, The  Indonesian  Communist  Party  and  Land  Reform,  1959- 1965, MonashPaperon Southeast Asia No.1 (Clayton, Victoria: Monash University, 1972).
Islam  banyak membantu pemerintah dalam menumpas anggota  PKI.    Setelah ideologi  Komunis  dilarang,  Islam  menghadapi  kelompok  baru  yaitu  kelompok Kristen.    Maka  sejak  tahun  1965  konflik  agama  yang  lebih  dominan  muncul  ke permukaan adalah konflik antara Islam vis-à-vis Kristen.  Konflik Islam vis-à-vis Kristen terjadi  bukan  hanya  pada  tataran  elit  seperti  yang  terjadi  pada  seputar pembentukan Piagam Jakarta dan sedudahnya  namun juga merambah pada aras grass roots.

## 3.1. Konversi ke Kristen
Akibat  kegagalan  revolusi PKI  1965  terjadi  pembunuhan  besar-besaran terhadap  para  pendukung  PKI  yang  sebagian  besar  berasal  dari  kaum abangan. Tingkat  pembantaian  ini  berakhir  pada  akhir  Desember  1965.    Sikap  Islam terhadap  PKI  sangat  tegas  dan  mendukung  pengganyangan  terhadap pendukung PKI.  Misalnya pada tanggal 7 Oktober 1965 harian terbitan NU Duta Masyarakat menyerukan  pembasmian  PKI  dan  antek-anteknya  yang  terlibat  dalam  Gerakan 30 September. 16
.  .  .  di  tajuk  rencananya  tanggal  7  Oktober  1965  menyatakan:  bahwa keputusan  “yang  paling  tepat”  dan  paling  baik  adalah  memberantasnya (para komunis), “akar - akarnya”, komplotannya, pembelanya, dan semua yang bertindak bersamanya, baik secara terbuka atau tersembunyi  (Duta Masyarakat 7 Oktober 1965 dikutip oleh Feillard 1999:72).
Demikian  juga  dengan  Muhammadiyah  pada  bulan  November  1965 mengeluarkan  fatwa  melalui  Suara  Muhammadiyah  pada  tanggal  9  November 1965  yang  menyebut  pengganyangan  orang-orang  PKI  hukumnya  adalah  wajib namun harus dilakukan tanpa kekerasan.  Isi fatwa tersebut sebagai berikut:
“Karena  itu,  adalah  benar  bagi  Muhammadiyah,  bersama  dengan  (para pemimpin) gerakan pemudanya, selama rapat kilat di Jakarta, tanggal 9- 11  November  1965,  dengan  bertawakal  kepada  Allah,  mengeluarkan pernyataan  ini:  PENUMPASAN  GESTAPU/PKI DAN  NEKOLIM ADALAH  MERUPAKAN  IBADAT.    .  .  .  Ibadat  ini  tidaklah  hanya bersifat  sunah  tetapi  wajib,  bahkan  merupakan wajib  `ain (yaitu  bukan hanya  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  suatu  badan atas nama seluruh umat Islam, tetapi merupakan kewajiban setiap orang
16 Dalam surat edaran  9  Oktober  yang  dikirimkan keseluruh cabangnya,  PBNU menggambarkan Partai Komunis dengan kata-kata sebagai berikut: “Petualangan tak bertanggung jawab ‘Gerakan  30  September’  yang  kontrarevolusioner,  yang  didalangi kaum komunis  .  .  . mengingatkan kita pada petualangan tak bertanggungjawab  yang  mereka lancarkan pada  18 September 1948 di Madiun, dan sekali lagi membuktikan kekejaman dan kebiadaban kaum atheis setiap kali mereka menjalankan terornya (Fealy 2003:333).
Islam  secara  perseorangan)  .  .  .  “Dan  karena  aksi  serta  perjuangan  ini harus dilakukan dengan mengkonsolidasikan kekuatan kita, baik mental, fisik,  dan  material,  karena  itu  aksi  dan  perjuangan  ini  tidaklah  kurang dari  suatu  JIHAD.  .  . .  (Dikutip  oleh  Boland  1985:153  bnd.  Feillard 1999:73).
Karena  penumpasan  terhadap  para  pendukung  PKI  mendapat  legitimasi pembenaran  dari  kelompok  Islam  (NU  dan  Muhammadiyah)  maka  tindakan pembunuhan  terhadap  para  pendukung  PKI  bukan  hanya  dilakukan  oleh  ABRI tetapi  juga  oleh  kelompok-kelompok  Islam  seperti  NU dengan  aktivis  mudanya Ansor  (Crouch  1999:162;  Feillard  1999:73;  Beatty  2001:301).    Hal  ini  sangat berbeda  dengan  yang  disampaikan  Kompas  (Surat  Kabar  milik  Katolik)  yang menyatakan:  “dendam  adalah  perasaan  perang  yang  tidak  beriman”  (Feillard 1999:72-73).
Untuk  menekan  kekuatan  PKI,  pemerintah  Orde  Baru  pada  tahun  1966 menyatakan  bahwa  ateisme  dilarang  dan  pemerintah  mengeluarkan  peraturan bahwa  setiap  warga  Indonesia  harus  memeluk  salah  satu  dari  lima  agama  yang diakui  oleh  pemerintah.    Karena  kecewa  dengan  Islam  atas  keikutsertaan  dalam pembantaian  tersebut,  maka  banyak  pendukung  PKI  yang abangan terutama  di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengalami konversi ke Kristen Protestan, Katolik 17 dan Hindu. 18 Sebagaimana diungkapkan oleh Boland bahwa:
Pembunuhan besar-besaran terhadap mereka yang disebut sebagai orang komunis  yang  ateis  oleh  mereka  yang  beragama,  khususnya  kelompok- kelompok  pemuda  Muslim,  telah  menyebabkan  terpilihnya  agama Kristen, karena orang-orang Kristen tidaklah terlibat dalam pembunuhan- pembunuhan tersebut (1985:243).
Tentu  ungkapan  Boland  ini  tidak  sepenuhnya  benar  bahwa  orang-orang Kristen tidak terlibat dalam pembunuhan.  Menurut beberapa hasil penelitian para pemuda  Katolik  dan  Kristen  di  beberapa  wilayah  juga  ikut  serta  dalam pembantaian terhadap para penganut PKI misalnya: di Medan (Crouch 1999:169), Jawa Tengah dan Jawa Timur (Langenberg 2000:87).
17 Menurut catatan dari Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial di Jawa jumlah Gereja Roma  Katolik bertambah dua  kali  lipatdari  125.486  menjadi  241.387  pada tahun  1965  (Lihat Lembaga Penelitian dan  Pembangunan  Sosial, Ichtisar Statistik Tentang Geredja Katolik  di Indonesia: 1949-1967 (Jakarta: KWI, 1968).
18 Regulasi pemerintah ini menyebabkan banyak terjadi konversi  agama  pada aras lokal. Lihat untuk studi tentang konversi dari  Hindu  ke  Islam:  Robert  W.  Hefner, Hindu  Javanese: Tengger Tradition and Islam, (Princeton: Princeton University Press, 1985); untuk stud ikonversi ke Kristen Protestan lihat Robert W. Hefner, “Of Faith and Commitment: Christian Conversion in Muslim  Java,”  dalam  Hefner,  R.  W. ed., Conversion  to  Christianity:  Historical  and Anthropological  Perspectives  on  a  Great  Transformation, (Berkeley:  University  of  California Press, 1993):99-125.
Hasil  penelitian  Pusat  Penelitian  dan  Studi  Pedesaan  dan  kawasan  UGM juga  menunjukkan  dalam  membalas  kegiatan-kegiatan  Komunis  kelompok nasionalis,  Muslim  dan  Kristen  mengorganisir  pemudanya  ke  dalam  kekuatan- kekuatan  tempur.    Di  kalangan  Kristen  terdapat  kelompok  pemuda  Kristen  yang menyebut dirinya dengan barisan Pengawal Yesus (2000:224).  Namun jumlahnya tidak terlalu besar, sehingga tidak menonjol.
Proses konversi ke Kristen terjadi di berbagai wilayah Indonesia misalnya: Gereja  Batak  Karo  di  Sumatera  Utara  maju  secara  pesat  semenjak  kemerdekaan dan  terutama  setelah  kudeta  tahun  1965  secara  besar-besaran  menarik  penganut agama  Kristen  (Jones  1985:123).    Dalam  satu  setengah  tahun  saja  (Juni  1966 – November  1967)  jumlahnya  meningkat  sebanyak  25.000  orang,  yaitu  tambahan sebanyak  83%  melebihi  jumlah  anggota  yang  sebelumnya  berjumlah  30.000 orang (Cooley 1968:71).  Demikian juga di Pulau Timor dan di Jawa Timur, Jawa Tengah setelah peristiwa tahun 1965 gereja mendapat tambahan jumlah pengikut secara pesat.
Islam-pun  mendapat  umat  yang  baru.    Pranowo  dalam  penelitiannya  di sebuah  desa  di  Magelang  menunjukkan  bahwa  banyak  orang abangan yang pindah ke Islam. Hal ini disebabkan peristiwa kekerasan kepada orang abangan tidak terjadi di wilayah tersebut. 19

## 3.2. Respons Kaum Islam
Perkembangan  jumlah  penganut  Kristen  secara  cepat  pada  pertengahan tahun 1960-an tersebut telah mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan tersendiri di kalangan Islam. Oleh orang Islam perkembangan ini dianggap sebagai permainan kotor  dari  orang-orang  Kristen.    Sehingga  peristiwa  ini  semakin  menambah konflik  terbuka  antara  Islam  dengan  Kristen.    Bagi  kaum  Islam  perlindungan Gereja  yang  diberikan  kepada  mantan  anggota  PKI  dianggap  sebagai  tindakan mengambil  keuntungan  dari  krisis  politik  yang  sedang  berlangsung  (memancing di air keruh).    Bahkan ada dari kalangan Islam yang menduga bahwa peristiwa konversi secara masif ini terjadi atas dukungan dari pemerintahan Orde Baru yaitu untuk  menangkis  komunis  sekaligus  meminimalkan  pengaruh  Islam  (Shihab 1998:173-174).  Hal ini dapat dipahami karena bagi Orde Baru ada dua kekuatan yang  perlu  dihadapi  yaitu  PKI  dan  Islam.    Penguasa  Orde  Baru  mempunyai ingatan  buruk  tentang  berbagai  pemberontakan  Islam  untuk  mendirikan  Negara Islam  Indonesia.    Kegelisahan  kalangan  Islam  tersebut  kemudian  muncul  ke permukaan dalam berbagai bentuk:
19 Lihat lebih lengkap tentang perkembangan Islam di konteks lokal dari tahun 1965 sampai zaman modern.  M.  Bambang  Pranowo,  “Partai  Politik  dan  Islamisasi  di  Pedesaan  Jawa”,  dalam Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, (Jakarta: LP3ES, 1993): 178-195.

## a. Menerbitkan literatur-literatur yang bersifat apologetik dan polemik antara Islam dengan Kristen
Publikasi buku yang bersifat apologetik dan polemik antara Islam dengan Kristen  sudah  terjadi  sejak  masa  kolonial.    Misalnya  A.  D.  Haanie  pada  tahun 1929  menerbitkan  sebuah  buku  yang  berjudul Islam  Menentang Kraemer (Yogyakarta: Penyiaran Islam, 1925).  Buku ini merupakan reaksi Islam terhadap berbagai  tulisan  seorang  misionaris  Kristen  yang  bernama  Hendrik  Kraemer. Pada  masa  kemerdekaan  penggunaan  Kitab  Suci  lawannya  (Alkitab  untuk membuktikan  Muhammad  dan Al- Qur’an  untuk  membuktikan  Yesus  Kristus) untuk  mengukuhkan  atau  membuktikan  bahwa  nabi  junjungannya  juga  disebut dalam kitab lawannya mulai bermunculan.  Misalnya tulisan Hasbullah Bakry, Isa Dalam Qur’an Muhammad Dalam Bible (Solo: Siti Syamsiah, 1959) merupakan tanggapan atas tulisan F.L. Bakker seorang sarjana Belanda yang berjudul Tuhan Yesus Dalam Agama Islam (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1957).
Perang dingin yang sudah terjadi ini menjadi semakin memanas menjelang dan sesudah tahun 1965.  Buku yang diterbitkan bukan hanya bersifat apologetik atas  doktrin  agama  Islam  tetapi  mulai  mencurigai  aktivitas  misi  agama  Kristen. Salah satu tulisan yang menyerang aktivitas misi Kristen adalah suntingan Bisjron A.  Wardy  dalam  bentuk  pamflet  yang  berjudul Memahami Kegiatan  Nasrani yang diterbitkan tahun 1964.  Pamflet ini oleh kalangan Islam diduga berasal dari hasil  pertemuan  gabungan  Gereja-gereja  Protestan  dan  Gereja  Katolik  Roma  di Malang  pada  tahun  1962.    Isi  pokok  dari  pamflet  adalah  program  kristenisasi  di Jawa  dalam  tempo  20  tahun  dan  seluruh  Indonesia  dalam  tempo  50  tahun. Adapun  metode  yang  digunakan  dengan  cara  meningkatkan  jumlah  sekolah Kristen,  membuka  sekolah  teologi  di  kota  Muslim,  mendorong  laki-laki  Kristen untuk  menikahi  wanita  Muslim,  membangun rumah  sakit,  membangun  gereja dekat dengan masjid (Ropi 1999:98).  Isi pamflet ini berpengaruh bagi hubungan Islam-Kristen di Indonesia.  Sejak tahun 1965 hal-hal yang ditakutkan kelompok Islam atas kelompok Kristen adalah seputar isi pamflet ini.  Meskipun keotentikan dari pamflet ini secara umum ditolak oleh kalangan Kristen.
Pelbagai  publikasi  media  tertulis  tersebut  semakin  meningkatkan ketegangan  hubungan  Islam  dengan  Kristen baik  secara  politis  maupun  pada tataran  praktis,  artinya  sebelum  peristiwa  konversi  tahun  1965  ketegangan  pada aras media sudah terjadi dan diperparah setelah terjadi konversi ke Kristen secara masif paska revolusi PKI 1965.  Peristiwa konversi ke Kristen secara masif oleh pihak  Islam  dianggap sebagai  penggenapan  dari  isi  pamflet  di  atas.    Sehingga cukup  beralasan  jika  kelompok  Islam  mulai  terancam  dengan  aktivitas  misi Kristen.

## b. Konflik Fisik di tingkat grass roots
Jika  dalam  masa  1945  sampai  1965  tidak  terdapat  konflik  secara  fisik antara  Islam  dengan  Kristen  maka  paska  tahun  1965  terjadi  perubahan  baru
bentuk  hubungan  Islam vis-à-vis Kristen  yaitu  mulai  diwarnai  dengan  kekerasan secara  fisik.    Misalnya  pada  awal  tahun  1967  timbul  kesulitan-kesulitan sehubungan dibangunnya sebuah gereja kecil Metodis di Meulaboh (Aceh barat) dan  pada  tanggal  1  Oktober  1967  pemuda-pemuda  Islam  di  Makasar  (Sulawesi Selatan)  merusak  perabot  berbagai  gereja  (Boland  1985:241;  Feillard  1999:142- 143).

## c. Mendirikan organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai pembendung arus terhadap proses Kristenisasi
Para  pemimpin  Islam  berharap  dengan  ikut  sertanya  dalam  penumpasan PKI  mereka  dapat  berperan  banyak  dalam  perjalanan  roda  politik  di  Indonesia. Namun  harapan  ini  kemudian  disadari  hanya  merupakan  khayalan  belaka.    Pada tahun 1962 Sukarno memenjarakan para pemimpin Masyumi, pada pemerintahan Suharto  mereka  dibebaskan  namun  tidak  diijinkan  untuk  memimpin  partai. Diperhadapkan  dengan  situasi-situasi  sulit  dan  tekanan-tekanan  dari  rezim  Orde Lama  maupun  Orde  Baru,  Muhammad  Natsir  pemimpin  Masyumi  dan  seorang tokoh Muslim puritan yang sangat kharismatik bersama dengan kawan-kawannya meninggalkan  dunia  partai  dan  terjun  ke  dalam  usaha-usaha  pendidikan, kesejahteraan, dan dunia dakwah.  Mereka berharap memperkuat pengaruh Islam terhadap  segala  aspek  kehidupan  bangsa  Indonesia. Kemudian pada tanggal  9 Mei  1967  mereka membentuk Dewan Dakwah Islamiyah  Indonesia (DDII) (Feillard 1999:342; Liddle 1999:32; Bruinessen 2002).
Pembentukan DDII ini juga dilatarbelakangi oleh kecemasan mereka atas kemajuan kristenisasi dan itu dilihat sebagai ancaman bagi  Islam,  sehingga lembaga ini dimaksudkan untuk meresponi secara langsung ancaman pemurtadan, selain itu juga bersaing dengan pihak misionaris  Kristen  di  sejumlah daerah (Hefner  2001:194-195;  Bruinessen  2002). Sebagaimana diungkapkan Feillard berdasarkan wawancara dengan aktivis  DDII:  “Salah  satu tema  yang  paling disorot adalah masalah  “kristenisasi”  di  Indonesia”  (Feillard  1999:343;  ICG 2001:11). Bahkan  mereka  berpendapat  bahwa  orang  Kristen  menghalangi perkembangan  Islam  sejak  kemerdekaan,  ingin  menguasai  dunia  politik  dan intoleran  (Feillard  1999:344).    Isu  lain  yang  menjadi  sorotan  DDII  adalah dominasi  komunitas Tionghoa atas  perekonomian  Indonesia  (ICG  2001:11). DDII  dikemudian hari menjadi  “ a  major  support  base  for  ‘fundamentalist’ thinking  in  Islamic  circles ”  (ICG  2001:11). Kelompok  ini  sangat  menentukan bagi  perkembangan  hubungan  Islam vis-à-vis Kristen  di  Indonesia  pada  masa Orde Baru.

## d. Melalui jalur politik
Muhammadiyah melalui salah satu anggota dewannya Lukman Harun (anggota  DPR)  mengajukan interpelasi pada tanggal  10  Juli  1967  mengenai persoalan pertentangan  Islam  dengan  Kristen. Ada  tiga hal  yang  diajukan oleh
Lukman Harun: Pertama, mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengontrol dan mengatur prosedur pembangunan tempat-tempat ibadah;  kedua,  mengarahkan cara-cara dakwah  agama  yang  benar,  dan ketiga, menuntut  agar  bantuan asing dalam bentuk dana dan barang-barang  material, hendaknya disalurkan melalui lembaga pemerintah (Shihab 1998:178).
Padatahun  1970-an  tuntutan Lukman Harun mulai digenapi satu persatu oleh pemerintah Republik  Indonesia  yaitu melalui Surat Keputusan Bersama Menteri  Agama  dan Menteri Dalam Negeri Nomor  01/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat  agama  oleh pemeluk- pemeluknya.    Keputusan Menteri  Agama  No.  70  tahun  1978  tentang Pedoman Penyiaran  Agama  dan Keputusan Menteri  Agama  No.  77  tahun  1978  tentang Bantuan Luar Negeri.

## 3.3. Kebijakan-kebijakan Pemerintah
Melihat potensi ketegangan  yang  semakin memuncak dan menurut Alwi Shihab sebagai tanggapan pemerintah atas tuntutan anggota  DPR  (1998:179) maka pada tanggal  30  November  1967  atas nama pemerintah Menteri  Agama K.H.  Muhammad  Dachlan  (seorang Muhammadiyah)  mengadakan musyawarah antar  agama  di  Jakarta  (Boland  1985:244;  Shihab  1998:179).    Sebagai bahan acuan musyawarah tersebut pemerintah membuat suatu konsep piagam  yang diberikan kepada  Dr.  J.  Leimena,  Ketua Umum  DGI  Dr.  J.L.  Ch. Abineno dan Ketua  DGI  T.B.  Simatupang. 20 Adapun isi pokok piagam tersebut memutuskan tiga hal penting yaitu:
Menetapkan dibentuknya Badan Musyawarah Agama yang bertugas:
a) Membantu Pemerintah untuk menyarankan usaha-usaha penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan umat beragama;
b) Mengusahakan segala upaya  yang  bertujuan terciptanya saling pengertian dan saling menghormati antara semua umat beragama satu dengan yang lainnya;
c) Saling membantu satu dengan lainnya,  moril spiritual dan materil, dan berlomba-lomba untuk meyakinkan golongan atheis untuk berkepercayaan Ketuhanan  Yang  Maha Esa dan tidak menjadikan umat  yang  telah beragama sebagai sasaran penyebaran  agama masing-masing (Sairin, ed., 2000:100-101).
20 Tulisan ini berdasarkan dokumen yang dikumpulkan Weinata Sairin, Departemen Agama dan Hubungan Agama-agama di Indonesia, (Bandung: PT Danamartha Sejahtera Utama, 2000).
Adapun yang menjadi masalah bagi kelompok Kristen dalam ketetapan piagam di atas adalah poin  c  khususnya pada kalimat  “tidak menjadikan umat  yang  telah beragama sebagai sasaran penyebaran agama masing- masing”.
Sebelum diadakan musyawarah pada tanggal  30  November  1967  pada tanggal  28  November  1967  Menteri  Agama  mengundang wakil-wakil golongan Islam  (Muhammad  Natsir,  Marzuki Jatim,  K.H.  Masjkur, Drs.  Lukman Harun, Saleh Suadi, Rusli Halil, Mustafa Basir, Abdul Azis), dan wakil Kristen Protestan dan Katolik  (Dr.  A.M.  Tambunan,  S.H.,  T.B.  Simatupang,  Dr.  S.A.E  Nababan, Ds. W.J. Rumambi-I.J. Kasimo, B. Mang Reng Sai, Pater A. Hardo Widagdo O. Carm). Berdasarkan isi pidato sambutan dari  DR.  A.M.  Tambunan,  S.H.  pada musyawarah antar agama pada tanggal  30  November  1967,  sebenarnya sejak tanggal  28  November  sudah mulai terjadi perdebatan antara kelompok  Islam dengan kelompok  Kristen  tentang isi piagam terutama poin  c.    Kelompok  Islam cenderung menerima isi piagam tersebut. Hal  ini  bisa  dipahami  karena  piagam tersebut  akan  melindungi  umat  Islam  dari  sasaran  kristenisasi. Sebaliknya kelompok  Kristen  merasa keberatan. Keberatan atas poin  c  tersebut jika dilihat dari isi pidato D.R. A.M. Tambunan, S.H. karena:
. . . sebagai orang-orang Kristen kami terikat kepada perintah Illahi yang antara  lain  dirumuskan sebagai berikut:  “dan kamu akan menjadi saksi bagiKu, baik di Yerusalem, baik di seluruh Tanah Yudeaatau di Samaria, sehingga sampai keujung bumi”  (Kisah Rasul-rasul  1:8).    Pada tempat lain dikatakan: “Pergilah keseluruh dunia dan maklumkanlah Injil kepada segala mahluk” (Markus 16:15) (Sairin, ed., 2000:118).
Keberatan  dari  kelompok  Kristen  ini  tampaknya  mendapat  tanggapan  dari pemerintah.    Hal  ini  bisa  dilihat  dari  alternatif  yang  diberikan  oleh  pemerintah tentang  isi  piagam  khususnya  bagian  c.    Adapun  alternatif  isi  piagam  tersebut sebagai berikut:
C.1. Berlakunya toleransi satu dengan yang lain dan tidak menjadikan umat yang telah beragama sasaran penyebaran agama masing- masing.
C.2. Dengan tidak mengurangi hak azasi manusia dalam kebebasannya memilih agamanya masing-masing menjamin/menghindari cara- cara penyebaran agama masing-masing yang dapat mendatangkan prasangka seolah-olah akan saling merebut umat masing-masing.
C.3. Dengan tidak mengurangi hak azasi manusia dalam kebebasannya memilih agamanya masing-masing menjamin berlakunya toleransi satu dengan yang lain dengan menghindari usaha-usaha penarikan umat masing-masing.
C.4. Dengan tidak mengurangi hak azasi manusia dalam kebebasannya memilih agamanya masing-masing setiap golongan agama berlaku toleran satu terhadap lainnya, dan menghindarkan kegiatan-kegiatan penyebaran agama masing-masing yang dapat menimbulkan
sengketa-sengketa antara sesama umat beragama (Sairin, ed., 2000:105).
Dari ke empat alternatif ini kelompok Kristen memilih alternatif c-4.  Pilihan ini dicantumkan  dalam  naskah  pernyataan  bersama  sebagai  pedoman  bagi  wakil- wakil Protestan dan Katolik pada musyawarah antaragama tanggal 30 November 1967.
Ketegangan antara wakil Islam dengan wakil Kristen tampak dalam pidato sambutan para wakil Islam dan wakil Kristen.  Misalnya dalam pidato Rasjidi, dia menekankan bahwa dalam  Islam memang dianjurkan untuk menghormati agama lain  namun  dalam  batas  jika tidak merongrong agama  Islam (Sairin,  ed., 2000:193). Dalam menanggapi pidato Tambunan, Rasjidi mengatakan:
Saya  mengatakan  bahwa  walau  pun  bapak  Doktor  Tambunan mengatakan  tidak  ada,  saya  mengatakan  ada.    Saya  baru  saja  selesai membaca  buku  karangannya  dr (Sic).  Hendrik  Kraemer  yang  berjudul “The Christian message in a non Christian world” tugas Kristen dalam dunia  bukan  Kristen;  dalam  buku  itu  kita  baca  dengan  jelas  bagaimana rencana  dan  usaha  Kristen  untuk  mengkristenkan  Dunia  dan  khususnya Indonesia (Sairin, ed., 2000:194).
Sudah  dapat  diduga  sejak  awal  bahwa  musyawarah  ini  akan  berakhir dengan  tanpa  hasil  yang  memuaskan.    Pihak  Kristen  tetap  menolak  untuk menandatangani  piagam  terutama  berkaitan  dengan  kalimat  tidak  menjadikan umat yang beragama sebagai sasaran penyebaran agama.
Dalam  musyawarah  ini  juga  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  kelompok Islam dengan kelompok Kristen terutama tentang posisi kaum abangan.  Menurut kelompok  Islam  kaum abangan secara  formal  sudah  menjadi  Islam  tinggal dibersihkan dar i unsur syirik atau bi’dah.  Sebaliknya menurut kelompok Kristen, kaum abangan masih  dianggap  belum  mempunyai  agama  sehingga  berhak ditawari agama Kristen (Feillard 1999:143).
Musyawarah  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  ketegangan  Islam- Kristen  ini  justru  semakin  membuat  hubungan  kedua  agama  tersebut  semakin memanas.  Hamka mengomentari penolakan kelompok Kristen sebagai berikut:
Bagi golongan Kristen musyawarah membawa  hasil positif, sebab sejak merdeka sampai sekarang barulah mereka dapat mengatakan terus terang dihadapan  pemimpin-pemimpin  dan  para  pemuka  Islam,  ulama  atau zu’amanya,  bahwa  mengkristenkan  seluruh  umat  Islam  adalah  mission sacre  mereka,  tugas  suci  mereka.    Kalau  bangsa  penjajah  dahulu mengatakan  bahwa  mereka  juga  datang  membawa  mission  sacre  ke Indonesia,  sekarang  setelah  penjajah  tidak  ada,  tugas  itu  digantikan golongan  Kristen  bangsa  kita  sendiri,  dengan  diberi  bantuan  uang  dan orang oleh Barat (Hasyim dikutip oleh Sairin 2000:215).
NU  menyatakan  bahwa  umat  lain  tidak  memiliki  kejujuran dalam  melaksanakan toleransi kehidupan beragama (Duta Masyarakat 21-12-1967).
Kegagalan  musyawarah  ini  semakin  menambah  ketegangan  yang  baru antara  pemeluk  Islam  dengan  Kristen.    Hal  ini  ditunjukkan  dengan  munculnya literatur-literatur  yang  bersifat  apologetik  dan  polemik  paska-musyawarah  antar agama. 21 Bahkan Natsir mengatakan bahwa semenjak itu berlaku apa  yang disebut dengan  “ free  fight  for  all”, dengan  “ survival  of  the  fittest” di  bidang agama  (1969:248). Pada segmen grass  roots terjadi lagi perusakan gereja pada tahun  1968  di  Jatibarang  (Jawa  Barat)  (Naim  1983:73)  dan awal tahun  1969 sebuah gereja Protestan di Slipi Jakarta dirusak (Natsir 1969:238). Insiden seperti ini  juga  terjadi  di  Purwodadi  (Jawa  Tengah)  (Boland  1985:241).    Natsir  melihat bahwa insiden-insiden  tersebut  di  atas  disebabkan  oleh:  Usaha  kristenisasi  yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan uang dan pendirian gereja dilingkungan penduduk  yang  mayoritas  Muslim.    Misalnya  di  Slipi  sudah  ada  5  gereja  untuk 350 orang Kristen di antara 36.650 orang Islam dan gereja-gereja tersebut berdiri tanpa  izin  dari  pemerintah  (1969:238).    Untuk  menghindari  agar  insiden-insiden tersebut tidak terulang kembali Natsir menyarankan:
1.  Golongan  Kristen – tanpa  mengurangi  hak  dakwah  mereka  untuk “membawa pekabaran Injil sampai ke ujung bumi- supaya menahan diri daripada  maksud  dan  tujuannya  dari  program  kristenisasi  itu.  2.  Orang Islam pun harus dapat menahan diri, jangan cepat-cepat untuk melakukan tindakan-tindakan  fisik.    Tapi  ini  hanya  bisa,  apabila  orang  Kristen  pun dapat  menahan  diri.  3.  Sementara  itupun  pemerintah  harus  bertindak cepat  dalam  hal  pihak  Kristen  telah  tidak  mematuhi  larangan-larangan pemerintah, agar pada orang  Islam tidak timbul perasaan tidak berdaya, seolah-olah  mereka  tidak  mendapat perlindungan  dan  jaminan  hukum terhadap rong-rongan pihak lain (1969:239-240).
Di  mata  orang-orang  Muslim  kegiatan  misi  orang-orang  Kristen merupakan  pelanggaran  terhadap  Pancasila.    Menurut  orang  Muslim  Pancasila bagi orang-orang Kristen bukanlah Pancasila tetapi Pancasalah atau Pencaksilat (Kim 1998a:264).  Rasjidi mengkritik kegiatan misi Kristen di Indonesia dengan ungkapan  bahwa  orang-orang  Kristen  di  Indonesia  adalah Kristen  beras (orang menjadi Kristen bukan karena percaya tetapi karena materi).
Umat Islam merasa bahwa pemerintah terkesan mengacuhkan kegelisahan mereka  (Suhadi  2002),  meskipun  sebenarnya  sudah  ada  campur  tangan  dari pemerintah dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri  Nomor  01/BER/MDN-MAG/1969  tentang  Pelaksanaan  tugas  aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan  dan  ibadat  agama  oleh  pemeluk-pemeluknya.  Peraturan  ini
21 Abujamin Roham, Agama-agama  Kristen  dan  Islam  Serta Perbandingannya, Jakarta, 1968.  Hazairin, Isa Almasih dan Ruh, Jakarta, 1969. H. M. Rasjidi, Mengapa Aku Tetap Memeluk Agama Islam, tk: Penerbit HUDAYA dan Penerbit ANGKASA, 1968.
dikeluarkan  untuk  menentukan  bahwa  sebelum  sebuah  tempat  ibadah  dapat dibangun,  persetujuan  harus  didapat  dari  penduduk  lokal  yang  tinggal  dekat tempat  pembangunan,  dan  sebuah  ijin  harus  diperoleh  dari  kantor  wilayah kementrian  agama.    Sebagian  umat  Kristiani  mengklaim  bahwa  peraturan  ini digunakan  untuk  mendiskriminasikan  mereka  dan  mencegah  mereka  untuk membangun  gereja-gereja.    Sedangkan  Umat  Islam  berpendapat  bahwa  umat Kristiani, dalam beberapa hal, sengaja mendirikan gereja-gereja di daerah-daerah dengan  populasi  umat  Kristiani  yang  sedikit  dengan  tujuan  untuk  menciptakan sebuah basis di daerah umat Islam untuk menarik mereka masuk agama Kristen.

## 4. Kesimpulan
Sejak  masa  awal  kemerdekaan  sampai  masa  munculnya  pemberontakan PKI pada tahun 1965 banyak diliputi ketegangan antara kelompok  Islam dengan kelompok  nasionalis.    Perjumpaan  antara  kedua kekuatan  tersebut  terjadi misalnya dalam perumusan dasar negara RI yang akan dibentuk.  Kelompok Islam menghendaki  Syariat  Islam  sedang  kelompok  yang  lain  menghendaki  dasar negara yang bebas dari primordialisme agama yaitu Pancasila.
Debat tentang dasar negara tersebut kemudian diakhiri dengan satu modus vivendi dengan merumuskan gentlemen’s agreement tentang Pembukaan Undang- undang Dasar 1945 yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta.  Namun sehari  setelah  Indonesia  merdeka  atas  keberatan  dari  kelompok  nasionalis  dan Kristen  dari  Indonesia  Timur  maka  ketujuh  kalimat  dalam  Pembukaan  Undang- undang  Dasar  1945  tersebut  dihapus.    Pada  saat  inilah  bibit  ketegangan  antara Islam  dengan  Kristen  mulai  muncul.    Setelah  Pemilu  1955  debat  tentang  dasar negara  mencuat  kembali,  karena  tidak  terdapat  kompromi  tentang  dasar  negara maka Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945.
Tahun 1950-an terjadi kebangkitan gerakan aliran kepercayaan, penganut gerakan  ini  menjadi  basis  utama  bagi  penggalangan  masa  Partai  Komunis Indonesia  (PKI).    PKI  merupakan  lawan  utama  bagi  orang-orang  Islam  maupun politik  Islam.    Ketika  PKI  gagal  mengadakan  revolusi  pada  tahun  1965  maka banyak  orang-orang  Islam  yang  membantu  Angkatan  Darat  dalam  menumpas para  pengikut  PKI.    Karena  sakit  hati  maka  banyak  para  pengikut  PKI  yang abangan – ketika  pemerintah  mengharuskan  rakyat  Indonesia  memeluk  agama yang  disyahkan  oleh  pemerintah- yang  memilih  memeluk  agama  Kristen. Sehingga  terjadi  konversi  ke  Kristen  secara  masif. Kejadian  ini  menimbulkan kecemasan  dan  keterancaman  dari  kalangan  Islam  sehingga  konflik  fisik  dan konflik lewat media tidak dapat dihindarkan.
Konversi  ke  Agama  Kristen  dikalangan  orang  abangan  ini  juga  telah menggeser  kelompok  yang  dianggap  musuh  atau ancaman  bagi  Islam,  jika sebelumnya  yang  dianggap  musuh  utama  adalah abangan maka  mulai pertengahan  tahun  1960-an  bergeser  ke  Kristen.    Kekristenan  dianggap  musuh sekaligus  ancaman  bagi  kelompok  Islam  sehingga  sejak  awal  Orde  Baru  sudah
terjadi  perang  dingin  di  antara  kedua  kelompok  agama  tersebut  dan  diakhiri dengan konflik terbuka menjelang akhir rezim Orde Lama.
------------------------

## Tentang Penulis
Amos Sukamto adalah direktur program pasca-sarjana di STT INTI dan dosen tamu di STT Bandung. Ia menyelesaikan pendidikan Master of Divinity pada tahun 1996 di Asian Center for Theological Studies and Missions di Seoul, Korea Selatan, dan Doctor of Theology pada tahun 2007 di Consortium for Graduate Program in Christian Studies di Bandung, Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Afandi, Fachrizal
2009 “ PAKEM:  Salah  Satu  Upaya  Negara dalam  Melindungi  Agama .” Al- Qānūn . Vol. 12, No. 2 (Desember).

## Anderson, Benedict R. O’G
2000 Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia.  Revianto Budi Santoso, trans. Yogyakarta: Mata Bangsa. (Asli: Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, Ithaca, New York, 1990). Anshari, Endang Saifuddin 1997 Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949). Jakarta: Gema Insani Pers.
Bakri, Hasbullah
1990 Pandangan Islam tentang Kristen di Indonesia. Jakarta: C.V. Firdaus. Beatty, Andrew 2001 Variasi Agama Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi. Jakarta: Murai Kencana. Boland, B. J. 1985 Pergumulan Islam di Indonesia. Jakarta:  PT Grafiti Pers.

## Bruinessen, Martin van
1999 Rakyat Kecil, Islam dan Politik (Bab 7: Negara Islam atau Islam Negeri? Lima Puluh Tahun Hubungan Islam-Negara di Indonesia). Yogyakarta: Bentang.
2002 “Genealogies of Islamic Radicalism in post - Suharto Indonesia.” Online.
Internet. (Available from http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen).
Akses 1 Mei 2003.
Cooley, F. L. 1968 Indonesia: Church and Society. New York: Friendship Press.
Coppel, Charles A. 1994 Tionghoa Indonesia Dalam Krisis. Jakarta: Sinar Harapan.

## Crouch, Harold
1999 Militer & Politik di Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.
Dick, C. van 1981 Rebellion Under the Banner o Islam: The Darul Islam in Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff. Fealy, Greg 2003 Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967. Yogyakarta: LKiS.
Feillard, Andrée 1999 NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Yoyakarta: LKiS.

## Geertz, Clifford
1960 The Religion of Java. Chicago and London: The University of Chicago Press. Gonggong, Anhar 1992 Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Pejuang Sampai Pemberontak. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Haanie, A.D. 1925 Islam Menentang Kraemer. Yogyakarta: Penyiaran Islam.
Hatta, Mohammad 1978 Memoir. Jakarta: Tintamas. Hefner, Robert W. 1985 Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam. Princeton: Princeton University Press. 1993 “Of Faith and Commitment: Christian Conversion in Muslim Java,” dalam Hefner, R. W. ed., Conversion to Christianity: Historical and
Anthropological Perspectives on a Great Transformation. Berkeley: University of California Press.
2001 Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: ISAI. Husaini, Adian 2002 “Syariat Islam di Indonesia: Problem Masyarakat Muslim Kontemporer.”
Tashwirul Akar. 12:57-73.

## International Crisis Group
2001 “Indonesia: Violence and Radical Muslims.” Indonesia Briefing (10 October):1-18.
Jones, Gavin W.
1985 “Agama - agama di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya.” Dalam
Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984. Jakarta: LP3ES.
Kim, Hyung Jun. 1998a “The Changing Concept of Religious Freedom.” Journal of Southeast Asian Studies 29 (2): 357-373. 1998b “Unto You Your Religion and Unto Me My Religion: Muslim -Christian Relations in a Javanese Village's.” Sojourn 13 (1):62-85. Kroef, J. M. van der 1961 “New Religious Sects in Java.” Far Eastern Survey 30

## Langenberg, Michael van
2000 “Gestapu dan Kekuasaan Negara di Indonesia.” Dalam The Indonesian
Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Robert Cribb, ed. Yogyakarta: Mata Bangsa.
Latif, Yudi
2005 Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20. Bandung: Mizan. Liddle, R. William 1999 “Indonesia’s Unexpected Failure of Leadership.” Dalam The Politics of Post-Suharto Indonesia. Adam chwarz dan Johnathan Paris, eds. Pp. 1-15. Singapore: Rafles.
Maarif, Ahmad Syafii
1985 Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah
Kenegaraan. Jakarta: LP3ES.
Mortimer, Rex Alfred 1972
The Indonesian Communist Party and Land Reform, 1959-1965. Monash Papers on Southeast Asia No. 1. Clayton, Victoria: Monash University.
Mulder, Niels
1984 Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil. Jakarta: PT Gramedia Naim, Sahibi 1983 Kerukunan Antar Umat Beragama. Jakarta: Gunung Agung.

## Nasution, Adnan Buyung
1992 The Aspiration for Constituional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Natsir, M. 1969 Islam dan Kristen di Indonesia. Bandung: Peladjar dan Bulan Sabit. 1991 “ Tanpa Toleransi Tak- kan Ada Kerukunan.” Dalam Fakta & Data Usaha- usaha Kristenisasi di Indonesia. Lukman Hakiem, ed. Jakarta: Majalah media Dakwah.
Poeze, Harry A. 2011 Madiun 1948: PKI Bergerak. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## Pranowo, M. Bambang
1993 “Partai Politik dan Islamisasi di Pedesaan Jawa.” Dalam Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Saiful Muzani, ed. Hal. 178-195. Jakarta: LP3ES.
Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada
2000 “Aksi Kekerasan di Pedesaan Klaten dan Banyuwangi.” The Indonesian
Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa.
Ropi, Ismatu 1999 “Depicting the Other Faith: A Bibliographical Survey of Indonesia Muslim
Polemics on Christianity” Studia Islamika 6, 1:77-120.
Sairin, Weinata, ed.
2000 Departemen Agama dan Hubungan Agama-agama di Indonesia. Bandung: PT Danamartha Sejahtera Utama.
Shihab, Alwi 1998 Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi
Misi Kristen di Indonesia. Bandung: Mizan.
Stange, Paul
1998 Politik Perhatian: Rasa Dalam Kebudayaan Jawa. Yogyakarta: LKiS.
Subagya, Rahmat 1989 Kepercayaan Kebatinan Kerohanian Kejiwaan dan Agama. Yogyakarta: Kanisius.
Tholkhah, Imam
2001 Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar Dari Ketegangan Politik
Varian di Madukoro. Jakarta: Rajawali Pers.