Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 01, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.xxx E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Hiper Regulasi Di Indonesia Dan Tantangan Pembenahannya

## Wahyu Hindiawati
Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang
Article Info ABSTRACT Keywords: Hiper Regulasi Tantangan Pembenahan Indonesia Negara Demokrasi merupakan negara yang kekuasaan tertinggi berada ditangan  rakyat.  Dengan  pemahaman  bahwa  rakyat  akan  melahirkan sebuah  aturan  yang  menguntungkan  dan  melindungi  hak-haknya. Penelitian  kualitatif  merupakan  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  dengan  mengumpulkan  data,  mengolah,    data,  menganalisis, dan  menafsirkan  hasil  data  penelitian  yang  sebelumnya  diperoleh melalui  beberapa  teknik,  di  antaranya  melakukan  observasi, interview atau  wawancara,  analisis  isi,  serta metode lain yang sesuai dalam  menggali  dan  menemukan  data.  (Setyosari:  2016).  Peneliti melakukan  penelitiannya  didasarkan  pada  strategi,  paradigma,  serta implementasi  secara  kualititif.  Pasal  8  UU  PPPU  juga  mengenali peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  diakui  keberadaannya dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan  kewenangan. Keterlibatan  berbagai  lembaga  sangatlah penting dalam menyesuaikan peraturan yang sedang disusun dengan kebijakan  nasional  yang  telah  ditetapkan  oleh  Presiden.  Terdapat catatan  yang  perlu  dipertimbangkan  pada  tahap  mana  keterlibatan tersebut,  yakni  sejak  awal  penyusunan  atau  setelah  dilakukannya harmonisasi oleh Kemenkumham.Penerapan omnibus law di Indonesia menimbulkan beberapa implikasi. This  is  an  open  access  article under the CC BY-NC license Corresponding Author: Wahyu Hindiawati Universitas Wisnuwardhana Malang Malang
wahyuhindia@gmail.com

## PENDAHULUAN
Negara  Demokrasi  merupakan  negara  yang  kekuasaan  tertinggi  berada  ditangan  rakyat. Dengan pemahaman bahwa rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan  melindungi  hak-haknya.  Agar  bisa  terlaksana,  diperlukan  sebuah  peraturan  bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Dalam negara demokrasi Peraturan perundang-undangan merupakan  elemen  yang  penting.  Peraturan  perundang-undangan  tidak  hanya  memuat asas  dan  norma  hukum  tetapi  juga  mengandung  muatan  filosofis  yang  secara  signifikan berdampak  pada  demokrasi,  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  (Indriati:  2017).  Sebagai subsistem  dari  sebuah  negara  negara  hukum  yang  demokratis,  peraturan  perundang- undangan  bertujuan  untuk  mengatur  dan  memberikan  alternatif,  termasuk  tantangan pemerintah saat ini.
Salah satu yang bisa dilihat dari perkembangan perundang-undangan di Indonesia adalah banyaknya  persoalan  yang  ingin  diatur  dalam  undang-undang.  Seolah-olah  undang- undang  menjadi  obat  yang  paling  ampuh  untuk  mengatasi  persoalan  yang  ada.  Sebagai contoh  untuk  mengatasi  permasalahan  hubungan  antar  umat  beragama.  Contoh  lain merespon  aksi  terorisme  belakangan  pemerintah  menggagas  revisi  undang-undang antiterorisme. Beberapa contoh lainnya dapat dicermati dari daftar RUU yang masuk dalam program  legislasi  nasional  (prolegnas)  2015-2019.  Apakah  materi-materi  tersebut  layak diatur  dalam  Undang-Undang?  dan  apakah  membentuk  Undang-Undang  menjadi  solusi tepat dalam mengatasi persoalan masyarakat?
Peraturan  Perundang-undangan  merupakan  produk  hukum  yang  objektif  karena  dalam proses  pembuatan  dan  teknik  penyusunannya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum (rechtsbeginsel)  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat  (Adenfa:  2021).  Disisi  lain,  potensi disharmonisasi  peraturan  perundang-undangan  merupakan  isu  yang  sangat  sulit  untuk dihindari.  Richard  Susskind  menyebutkan  sebagai  fenomena  hiper  regulasi  (Susskins: 1995),  Susskind  menegaskan  bahwa  hiper  regulasi  lebih  tentang  terlalu  banyaknya undang-undang saat ini mengingat metode pengelolaannya. Hiper regulasi menyebabkan hukum  menjadi  semakin  jauh  dan  tidak  relevan  karena  banyak  peraturan  yang  tidak diterapkan dan ditegakkan secara efektif. Hal ini yang juga dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo.  Perundang-undangan  di  Indonesia  yang  hiper  regulasi  ini  sehingga  menjadikan tumpang  tindih.  Salah  satu  akibatnya,  pelaksanaan  birokrasi  menjadi  berbelit-belit  dan menimbulkan  ketidakpastian  dalam  investasi.  Ketidakpastian  dalam  investasi  tentunya menghambat  pula  program  periode  pertama  pemerintahan  saat  ini.  Pada  Konferensi Nasional  Hukum  Tata  Negara  ke-4  di  Jember  pada  10-13  November  2017 merekomendasikan perampingan regulasi di Indonesia untuk mengevaluasi jumlah regulasi di berbagai kementerian dan lembaga negara (Fitriyantica: 2019). Ada tiga langkah utama sebagai  rekomendasi  untuk  permasalahan  ini.  Pertama,  Konsisten  dan  tertib  dalam penyusunan  peraturan  perundang-undangan  yang  disederhanakan  untuk  kedepannya. Kedua,  perlu  dilakukan  harmonisasi  kebijakan  pusat  dan  daerah.  Ketiga,  perlu penyederhanaan regulasi agar lebih tepat sasaran. Mengatasi tumpang tindih regulasi ini merupakan hal yang sulit karena mencoba untuk menyederhanakan persoalan hukum yang ada  sebagai  agenda  Presiden.  Dari  pengalaman  periode  pertama.  Dalam  pidato pelantikannya  untuk  periode  kedua  pemerintahannya,  Presiden  Joko  Widodo  memilih omnibus law sebagai alternatif untuk menarik lebih banyak investor.

## METODE
Penelitian  kualitatif  merupakan  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan mengumpulkan data, mengolah,  data, menganalisis, dan menafsirkan hasil data penelitian yang  sebelumnya  diperoleh  melalui  beberapa  teknik,  di  antaranya  melakukan  observasi, interview atau wawancara, analisis isi, serta metode lain yang sesuai dalam menggali dan menemukan  data.  (Setyosari:  2016).  Peneliti  melakukan  penelitiannya  didasarkan  pada strategi, paradigma, serta implementasi secara kualititif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan suatu peristiwa, keadaan, atau segala objek yang terkait  dengan  variabel-variabel  yang  dituangkan  dengan  angka,  dimaknai  dengan  kata- kata, kemudian diberikan interpretasi dan analisis secara mendalam. Sementara penelitian deskriptif  yaitu  suatu  penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah
yang ada berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasi. Selain itu juga dapat bersifat komperati dan korelatif.
Metode  atau  cara  pengkajian  dilakukan  secara  deskriptif  analitik  yaitu    menguraikan kaidah-kaidah  dalam  aturan  hukum sehingga tidak ada kontradiksi dalam kaidah-kaidah hukum yang ada. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum  normatif    (normative    law  research).    Penelitian    ini  dilakukan    dengan    cara mengkaji  dan  menganalisis  data  sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier  dari  bahan-bahan  pustaka  yang  berupa  literatur  dan  perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Muhammad: 2004).
Penelitian  hukum  normatif  (normative  law  research) menggunakan  studi  kasus normatif berupa  produk  perilaku  hukum, misalnya  mengkaji  undang-undang.  Pokok  kajiannya adalah    hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  belaku  dalam masyarakat   dan   menjadi   acuan   perilaku   setiap   orang.   Sehingga penelitian hukum normatif  berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum, penemuan  hukum  dalam  perkara  in  concreto,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi, perbandingan  hukum dan   sejarah   hukum (Muhammad: 2004). Berdasarkan penjelasan di   atas,   penulis   menggunakan   metode penelitian  hukum normatif untuk meneliti  dan menulis pembahasan.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif.  Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  atau  deskripsi  lengkap  tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat  (Muhammad:  2004).  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan    informasi secara    jelas    dan    rinci    dalam    memaparkan  hiperegulasi  di  Indonesia  dan Pembenahaannya.

## HASIL DAN DISKUSI

## A. Regulasi Peraturan Di Indonesia Saat Ini
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah jelas diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (UU PPPU), yaitu: a. Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  b.  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat;  c.  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g.  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Selain  itu,  Pasal  8  UU  PPPU  juga  mengenali peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam prosedur pembentukan peraturan  perundang-undangan,  keterlibatan  Kemenkumham  dalam  rangka  harmonisasi menjadi salah satu titik sentral reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 3 huruf a peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  menyatakan  Kemenkumham menyelenggarakan  fungsi  perumusan,  penetapan,  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang peraturan perundangundangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian,
kekayaan  intelektual,  dan  hak  asasi  manusia.  Selanjutnya,  Pasal  10  huruf  a  Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  peraturan  perundang-undangan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk  menjalankan  tugas  tersebut, Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  menyelenggarakan  fungsi sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  Permenkumham  No.  29  Tahun  2015  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah  dengan  Permenkumham  No.  30  Tahun  2017.  Dalam  perkembangannya  saat  ini, terdapat  lembaga  negara  lain  yang  juga  bertugas  menyesuaikan  peraturan  yang  sedang disusun dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden yaitu Kementerian Koordinator, Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, dan bahkan Kantor Staf Presiden.  Kebutuhan  akan  adanya  keterlibatan  berbagai  lembaga  ini  diakomodasi  dalam berbagai  ketentuan:  Pertama,  Sekretariat  Kabinet  berfungsi  melakukan  pengkajian  dan pemberian  rekomendasi  atas  rencana  kebijakan  kementerian/lembaga  dalam  bentuk peraturan  menteri/kepala  lembaga  yang  perlu  mendapatkan  persetujuan  Presiden  hal  ini menurut  Pasal  3  huruf d  Peraturan  Presiden  Nomor  55  Tahun  2020  Tentang Sekretariat Kabinet.
Bahkan, hal ini semakin dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021  tentang  Pemberian  Persetujuan  Presiden  terhadap  Rancangan  Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, hal ini menurut Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor  68  Tahun  2021  tentang  Pemberian  Persetujuan  Presiden  terhadap  Rancangan Peraturan  Menteri/Kepala  Lembaga;  kedua,  Kementerian  Sekretariat  Negara  berfungsi melakukan  pemberian  dukungan  teknis,  administrasi,  dan  analisis  dalam  penyiapan  izin prakarsadan  penyelesaian  Rancangan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Ketiga, kementerian  coordinator,  misalkan  Kementerian  Koordinator  Bidang  Politik  Hukum,  dan Keamanan.  Begitupula  dengan  Kementerian  Koordinator  lainnya  yang  memiliki  fungsi serupa sesuai dengan bidang teknis dibahwah kewenangan koordinasinya.
Terdapat  catatan  yang  perlu  dipertimbangkan  pada  tahap  mana  keterlibatan  tersebut, yakni sejak awal penyusunan atau setelah dilakukannya harmonisasi oleh Kemenkumham. Hal  ini  memang  belum  diatur  secara  eksplisit  dalam  tahapan  pembentukan  peraturan perundangundangan. Oleh sebab itu, menjadi penting adanya suatu kejelasan proses bisnis pembentukan  peraturan  perundangundangan  di  Indonesia  agar  tercapai  suatu  efektivitas dan efisiensi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga kualitas materi  muatan  yang  diatur,  yakni  dengan  akselerasi  pembentukan  Badan  Regulasi Nasional/Pusat Legislasi Nasional.

## B. Pembentukan Omnibus Law Yang Benar
Istilah  omnibus  law  menjadi  leksikon  baru  bagi  Indonesia,  termasuk  pengalaman  baru Indonesia dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Secara historis, omnibus law diadopsi dari tradisi hukum common law, yang kemudian diadopsi oleh sistem hukum lain dengan  corak  Eropa  Kontinental  seperti  Indonesia.  Model  adopsi  metode  antar  sistem hukum  ini  menjadi  hal  yang  lumrah  saat  ini  karena  adanya  globalisasi.  Negara-negara common  law  seperti  Amerika,  Kanada,  dan  Irlandia,  misalnya,  telah  menggunakan pendekatan  ini  dalam  merancang  berbagai  undang-undang.  Nama  lain  dari  omnibus  law
yang  sering  dikenalkan  adalah  omnibus  bill.  Di  Indonesia,  omnibus  law  merupakan kebijakan yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menyikapi kompleksnya peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Ini  memiliki  arti  yang  berbeda  dalam  berbagai  karya sastra  tetapi  memiliki  esensi  yang  sama.  Pada  tahun  1830  di  kota  Paris,  Prancis,  untuk pertama kalinya, sebuah bus dapat mengangkut barang dan orang sekaligus ke tujuan yang sama. Saat itu belum ada bus yang bisa digunakan untuk mengangkut orang dan barang secara bersamaan. Dengan kata lain, barang dan orang dibawa secara terpisah. Kemudian, bus  itu  dikenal  sebagai  omnibus.  Negara-negara  Amerika  Latin  menggunakan  nama omnibus sebagai istilah hukum untuk mengatur banyak hal melalui undang-undang. Oleh karena itu, istilah omnibus law juga dikenal sebagai hukum yang digunakan untuk memuat banyak hal tetapi lebih efisien.
Jimly  Asshiddiqie  mencerminkan  banyak  undang-undang  substantif  atau  semua  undang- undang  substantif,  termasuk  undang-undang  yang  terkait  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Praktik  ini  tentu  tidak  lazim  dalam  tradisi  Civil  Law.  Namun,  tetap  dianggap sebagai praktik yang baik dan dipraktekan saat ini sebagai omnibus law. Oleh karena itu, Naskah  Akademik  Resmi  RUU  Cipta  Kerja  mendefinisikan  omnibus  law  sebagai  metode penyusunan  undang-undang.  Hal  ini  sebagian  besar  dipraktekkan  dalam  hukum  umum atau sistem Anglo-Saxon (seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Filipina). Proses ini disebut  omnibus  law,  dan  produknya  disebut  omnibus  law.  Kata  omnibus  berasal  dari bahasa  latin  yang  berarti  untuk  segala  sesuatu.  Kamus  Hukum  Duhaime  mendefinisikan omnibus law sebagai rancangan undang-undang di hadapan badan legislatif. Isinya lebih dari  satu  hal  substantif  atau  beberapa  hal  kecil  yang  digabungkan  menjadi  satu  RUU, seolah-olah  demi  kenyamanan.  Dalam  kamus  hukum  Merriam  Webster,  omnibus  law berasal  dari  omnibus bill,  yaitu undang-undang yang  mencakup  berbagai  persoalan atau tema. Melalui omnibus law, legislator dapat merevisi banyak aturan sekaligus.
Sofyan  Djalil,  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang,  berpendapat  omnibus  law  merupakan langkah  untuk  menerbitkan  undang-undang  yang  memperbaiki  banyak  undang-undang yang dianggap tumpang tindih dan menghambat bisnis. Dengan terbitnya undang-undang untuk meningkatkan jumlah undang-undang, diharapkan metode ini dapat menyelesaikan permasalahan  di  bidang  ekonomi.  Karena  banyak  undang-undang  yang  tidak  bisa dipercepat.  Masih  berlaku  dan  diatur  serta  bisa  saling  bertentangan.  Dari  beberapa penjelasan di atas, omnibus law memiliki beberapa ciri. Terdiri dari beberapa sektor atau banyak  sektor  dengan  tema  yang  sama atau bahkan berbeda dan  memiliki  banyak pasal karena  banyak  sektor  yang  dicakup,  tidak  seperti  undang-undang  biasa.  Dibuat  tanpa terikat  oleh  peraturan  lain  dan  meniadakan  atau  sebagian  mencabut  semua  peraturan perundang-undangan lainnya.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  pembuat  undang-undang  di  berbagai  negara  memilih teknik  legislasi  dengan  menggunakan  metode  omnibus  law.  Salah  satu  alasan  penting adalah  kemudahan  legislator  untuk  mencapai  kesepakatan  atau  persetujuan  terhadap rancangan undang-undang baru. Selain itu, teknik ini menghindari kebuntuan politik akibat rumitnya  substansi  omnibus  law.  Perbedaan  kepentingan  dapat  dikompromikan  dengan masing-masing  anggota  DPR  untuk mengakomodasi  substansi  yang  diinginkan.  Ilmuwan politik Kanada Louis Massicotte mengatakan bahwa RUU omnibus, ketika diperkenalkan di badan  pembuat  undang-undang  di  mana  individu  bebas  memberikan  suara  sesuai keinginan mereka, dapat menggabungkan hasil pertukaran kompleks antara pejabat yang
tertarik  sendiri  (Massicotte:  2013).  Louis  Massicotte  kemudian  menjelaskan  dua keuntungan  dari  undang-undang  tersebut.  omnibus  law  dalam  pembentukan  undang- undang.  Pertama,  metode  omnibus  law  lebih  efisien.  Ini  mempersingkat  proses  legislasi karena  tidak  perlu  banyak  merevisi  undang-undang.  Sebaliknya,  dengan  metode  ini, pembentukan undang-undang cukup untuk mengesahkan satu rancangan undang-undang yang  substansinya  banyak  memuat  materi  revisi  dari  berbagai  undang-undang.  Dengan hanya  melalui  satu  undang-undang,  maka  mengandung  banyak  revisi  substansial  dari berbagai  undang-undang.  Ini  mengurangi  durasi  pembuatan  undang-undang.  Dengan demikian,  perdebatan  lelah  legislator  terhadap  masing-masing  undang-undang  dapat diminimalisir. Kedua, metode ini menciptakan hubungan antara partai oposisi dan mayoritas di parlemen, yang biasanya menganut prinsip menang kalah dalam pembahasan rancangan undang-undang. Melalui metode omnibus law, keduanya memiliki peluang.
Banyak substansi dalam omnibus law yang memicu penolakan seluruh isi undang-undang oleh partai oposisi dapat dihindari. Hal ini karena pihak oposisi memiliki pilihan untuk tidak menyepakati satu substansi dan kesempatan untuk menyepakati substansi lain. Seluruh isi oleh partai oposisi dapat dihindari. Hal ini karena pihak oposisi memiliki pilihan untuk tidak menyepakati satu substansi dan kesempatan untuk menyepakati substansi lain. A Gluck, AJ O'Connell,  dan  R  Po  menjelaskan  bahwa  omnibus  law  memiliki  kompleksitasnya  sendiri. Namun,  metode  ini  dapat  mengakomodir  banyak  pemangku  kepentingan  di  parlemen. Manfaat  omnibus  law  selanjutnya  adalah  menyatukan  berbagai  kepentingan  di  DPR. Perundang-undangan omnibus sering kali terdiri dari bagian-bagian undang-undang yang terpisah  "mini-bills",  mungkin  poin-poin  terpisah  di  dalam  satu  subjek  tersendiri,  yang ditarik  oleh  kelompok-kelompok  penasihat  yang  berbeda  dan  terhubung.  Penerapan omnibus  law  menimbulkan  beberapa  implikasi.  Pertama,  putuskan  konflik  peraturan perundang-undangan  secara  cepat,  efektif,  dan  efisien.  Kedua,  harmonisasi  kebijakan pemerintah,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  mendukung  iklim  investasi.  Ketiga, pengelolaan  perizinan  lebih  terintegrasi,  efisien,  dan  efektif.  Keempat,  mampu  memutus rantai  birokrasi  yang  terlalu  panjang.  Kelima,  meningkatkan  hubungan  koordinasi  antar instansi  terkait  karena  telah  diatur  dalam  suatu  kebijakan  yang  terintegrasi.  Keenam, terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

## KESIMPULAN
Dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada Pasal 7 ayat (1)  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019. Keterlibatan berbagai lembaga sangatlah penting dalam menyesuaikan peraturan yang sedang disusun dengan kebijakan nasional  yang  telah  ditetapkan  oleh  Presiden.  Terdapat  catatan  yang  perlu dipertimbangkan  pada  tahap  mana  keterlibatan  tersebut,  yakni  sejak  awal  penyusunan atau  setelah  dilakukannya  harmonisasi  oleh  Kemenkumham.  Penerapan  omnibus  law  di Indonesia  menimbulkan  beberapa  implikasi.  Pertama,  putusan  konflik  peraturan perundang-undangan  secara  cepat,  efektif,  dan  efisien.  Kedua,  harmonisasi  kebijakan pemerintah,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  mendukung  iklim  investasi.  Ketiga, pengelolaan  perizinan  lebih  terintegrasi,  efisien,  dan  efektif.  Keempat,  mampu  memutus rantai  birokrasi  yang  terlalu  panjang.  Kelima,  meningkatkan  hubungan  koordinasi  antar
instansi  terkait  karena  telah  diatur  dalam  suatu  kebijakan  yang  terintegrasi.  Keenam, terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

## REFERENSI
A.Hamid  S.  Attamimi.  (1992).  Teori  perundang-undangan  Indonesia.  In  makalah  pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap.
Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro. (1983). Asas-Asa Hukum Tata Negara. Ghalia Indonesia.
Agnes Fitryantica. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus law. Gema Keadilan, 3(6).
Alexandrio Adenfa. (2021). Omnibus Law Di Indonesia:Perbandingan Hukum Kenegaraan, Jurnal Hukum Adigama. Jurnal Hukum Adigama, 4 (2).
Astawa,  I.  G.  P.  (2023).  Ahli  sebut  Omnibus  law  atasi  permasalahan  “hiper  regulasi.” https://www.antaranews.com/berita/2456685/ahli-sebut-omnibus-law-atasi- permasalahan-hiper-regulasi,
Hadisuprapto,  P.  (n.d.).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,  Pendekatan,  Bahan-Bahan Hukum, Teknik pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum, Makalah Seminar Metode  Penelitian  Hukum,  Forum  Komunikasi  Mahasiswa  Pascasarjana  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Hadjon, P. M. (1994). Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, makalah  pada  Simposium  Politik,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Pembangunan,  dalam  Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya.
HR, R. (2014). Hukum Administasi Negara. Rajawali Pers.
Hukumonline. (2023). Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus
law. https://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul- konsep-omnibuslaw
Husen  M.  (2023).  Omnibus  Law  adalah  Pengertian  dan  Pasal  Kontroversinya. https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/61286a8203934/omnibus-law-adalah- pengertian-dan-pasal-kontroversinya
Ibrahim, M. K. dan H. (1980). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti.
Indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-Undangan: jenis, fungsi dan Materi Muatan. Kanisius. jakarta.kemenkumham.go.id.  (2023).  Metode  Omnibus  Law  Dalam  Pembentukan  Produk Hukum  Daerah  Jilid  II.  https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/metode- omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum-daerah JimlySchool.  (2023).  UU  Omnibus  law  Penyederhanaan  Legislasi  dan  Kodifikasi Administratif.
https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law- penyederhanaan-legislasidan- kodifikasiadministratif KamusBesarBahasaIndonesia. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
https://kbbi.web.id/regulasi
L.J Van Apeldoorn. (1983). Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino. Pradnja Paramita.
Louis  Massicotte.  (2013).  Omnibus  Bills  in  Theory  and  Practice.  Canadian  Parliamentary Review, 1:36(1).
Mahendra  Kurniawan,  D.  (2007).  Pedoman  Naska  Akademik  PERDA  Partisipatif.  Kreasi Total Media.
Paulus  Aluk,  F.  D.  .  (2023).  Memahami  Gagasan  Omnibus  Law.  https://business- law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/
Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Richard  E  Susskind.  (2005).  The  Susskind  Interviews:  Legal  Experts  in  Changing  Times, Sweet & Maxwell.
SF Marbun et. al. (2001). Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara. UII Press. Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.