## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK
Oleh :

## Subiyantana
Email : subiyantana@gmail.com Universitas Narotama Surabaya
Nynda Fatmawati Octarina Email : nynda_f@yahoo.com Universitas Narotama Surabaya

## Abstrak
Seorang notaris terkadang tanpa diketahuinya ada keterangan palsu yang disampaikan para pihak,  yang  kemudian  menjadi  dasar  pembuatan  akta  autentik.  Perlu  dikaji  dan  dianalisis pertanggungjawaban  pidana  notaris  atas  akta  yang  dibuat  berdasarkan  keterangan  palsu serta  mengkaji  dan  menganalisis  akibat  hukum  yang  timbul  terhadap  akta  notaris  yang didasarkan  pada  keterangan  palsu.Notaris  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana terhadap akta yang dibuat olehnya berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dalam  suatu  perbuatan  hukum  jika  secara  sengaja  atau  lalai,  notaris  membuat  akta  palsu sehingga  merugikan  pihak  lain.  Pertanggungjawaban  secara  pidana,  seorang  notaris  harus memenuhi  unsur-unsur:  melakukan  tindak  pidana;  memiliki  kemampuan  untuk  bertanggung jawab;  dengan  kesengajaan  atau  kealpaan;  dan  tidak  ada  alasan  pemaaf.  Terhadap  akta notaris  yang  dibuat  berdasarkan  keterangan  palsu  tidak  dengan  sendirinya  mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu  harus  mengajukan  gugatan  perdata  ke  pengadilan  untuk  membatalkan  akta  tersebut. Pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam UUJN yang akan datang.
Kata Kunci: Notaris, Pidana, Perbuatan Melawan Hukum

## Abstract
A notary sometimes without knowing there is a false statement submitted by the parties, which then becomes the basis for making an authentic deed. It is necessary to study and analyze the criminal  liability  of  notaries  for  deeds  made  based  on  false  information  as  well  as  to  study and  analyze  the  legal  consequences  arising  from  notary  deeds  based  on  false  information. The notary can be held liable for criminal responsibility for the deed made by him based on what he has seen, witnessed and experienced in a legal act if intentionally or negligently, the notary makes a fake deed so that it harms other parties. For criminal responsibility, a notary must  fulfill  the  following  elements:  committing  a  criminal  act;  have  the  ability  to  be responsible; intentionally or negligently; and there are no excuses. A notarial deed based on false  information  does  not  automatically  result  in  the  deed  being  null  and  void.  The  parties who are aggrieved by the existence of such a deed must file a civil suit to the court to cancel the deed. The criminal liability of notaries needs to be regulated in the upcoming UUJN.
Keywords : Notary, Criminal, Act against the law

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Lembaga notaris adalah lembaga kema- syarakatan yang dikenal sebagai “notariat”, yang  timbul  dari  kebutuhan  masyarakat yang  menghendaki  adanya  alat  bukti  me- ngenai  hubungan  hukum  keperdataan  yang ada  dan/atau  terjadi  di  antara  mereka. Lembaga  notaris  dengan  para  pengabdinya ditugaskan  oleh  kekuasaan  umum  ( open- baar  gezag), untuk  dimana  dan  apabila undang-undang  mengharuskan  demikian atau  dikehendaki  oleh  masyarakat,  mem- buat  alat  bukti  tertulis  yang  mempunyai kekuatan autentik. 1 Dengan demikian, jaba- tan  notaris  lahir  karena  kebutuhan  ma- syarakat,  bukan  jabatan  yang  sengaja diciptakan dan kemudian baru disosialisasi- kan kepada masyarakat umum.
Saat ini, keberadaan notaris telah diatur dalam  undang-undang,  yaituUU  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris, sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas  UU  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).  UU  Nomor  30  Tahun  2004  meng- gantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan  Jabatan  Notaris  berdasarkan  Stbl 1860-3 ( Notaris Reglement ) yang berlaku di Indonesia  selama  244  tahun.  Peraturan
1 G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm. 2.

## Jabatan  Notaris  ini  merupakan  pengganti
Instructie  voor  Notarissen  in  Indonesia (Stbl  1822-  11).  Tahun  1620,  pada  masa Republiek  der  Verenigde  Nederlanden, diangkat  seorang  notaris  pertama  di Indonesia, yaitu Melchior Kerchem. 2
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik dan  kewenangan  lainnya.  Kewenangan  di- maksud  adalah  kewenangan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  15  UUJN.  Kedudukan notaris  sebagai  pejabat  umum,  dalam  arti kewenangan  yang  ada  pada  notaris,  tidak pernah  diberikan  kepada  pejabat-pejabat lainnya.  Sepanjang  kewenangan  tersebut tidak  menjadi  kewenangan  pejabat-pejabat lain  dalam  membuat  akta  autentik  dan  ke- wenangan  lainnya,  maka  kewenangan  ter- sebut menjadi kewenangan notaries
Jabatan  Notaris  diadakan  atau  ke- hadirannya  dikehendaki  oleh  Peraturan Perundangundangan  dengan  maksud  untuk membantu  dan  melayani  masyarakat  yang membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang bersifat  otentik,  mengenai  keadaan  peris- tiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang menghadap. Namun  demikian  Notaris  dalam  menjalan- kan  profesinya  tidak  jarang  dipanggil  oleh pihak  aparat  hukum  kepolisian  sebagai tersangka  Sehubungan  dengan  pemalsuan akta  otentik  yang  dibuatnya.  Sehingga,
2 Ibid,
dipandang perlu untuk mengetahui Analisis Yuridis  Normatif  Terhadap  Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.
Berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Pidana  Terhadap  Notaris  Yang  Membuat Keterangan  Palsu  Dalam  Akta  Otentik, maka  berdasarkan  Perumusan  Unsur-Unsur Perbuatan  Pidana  Terhadap  Pemalsuan Akta  Otentik  yang  dilakukan  oleh  Notaris adalah  mengenai  bunyi  dari  pasal  263 KUHP  tentang  pemalsuan  surat  pada umumnya  tidak  bisa  diterapkan  kepada pelaku  yakni  Notaris  yang  memalsu  akta otentik.  Akan  tetapi  notaris  tersebut  dapat dikenakan  sanksi  dari  Pasal  264  ayat  (1) dan (2) (KUHP) sebab pasal 264 KUHP ini merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan  obyek  pemalsuannya  mengan- dung  nilai  kepercayaan  yang  tinggi.  Se- dangkan bunyi  dari pasal  266 KUHP  dapat diterapkan  kepada  pelaku  yang  menyuruh notaris  membuat  akta  dengan  keterangan palsu,  karena  secara  sah  melakukan  ke- jahatan  pidana.  Akibat  Hukum  Terhadap Pemalsuan  Akta  Otentik  Yang  Dilakukan Oleh Notaris yaitu pihak penghadap/korban mengalami  derita  kerugian  atas  terbuatnya suatu  akta  yang  mengandung  keterangan palsu  oleh  notaris.  Akta  palsu  yang  telah dibuat  dapat  dibatalkan  Maka  mengenai pembatalan  akta  adalah  menjadi  ke- wenangan  hakim  perdata,  yakni  dengan mengajukan  gugatan  secara  perdata  ke- pengadilan.
Menurut
Undang-Undang Jabatan
Notaris  (UUJN)  dapat  dikenakan  Sanksi Administratif/Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat  dari  Majelis  Pengawas.  dan  Sanksi Keperdataan  pasal 1365  KUHPerdata tentang  ganti  kerugian.  Berdasarkan  hal yang  demikian,  maka  disarankan  pe- merintah  memberikan  pelatihan  khusus terhadap  notaris  secara  berkala  agar  tidak melakukan  kesalahan  yang  fatal  dimana membawa  dampak  pengaruh  buruk  yang dapat merugikan baik dari para pihak-pihak tertentu maupun diri sendiri dalam pembuatan  akta  otentik.  Dan  menindak secara  tegas  perbuatan  notaris  dimana diduga  melakukan  pelanggaran  kode  etik profesi  notaris  yang  dapat  dikualifikasikan dalam tersangka tindak pidana.

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang yang  telah dipaparkan  di  atas,  maka  per-masalahan  yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah  pertanggungjawaban  pidana notaries  perlu  diatur  dalam  Undang- Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana  sanksi  terhadap  perbuatan pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris?

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode pene- litian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum. Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangu- nan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 3
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pen- dekatan konseptual. Pendekatan perundang- undangan  atau  statute  approach  digunakan jika  permasalahan  penelitiannya  memper- masalahkan  konflik  norma  yang  terjadi secara  vertikal  maupun  horizontal.  Misal- nya norma yang berada pada sebuah peratu- ran  perundang-undangan  yang  bersifat khusus  atau  umum,  ataukah  berada  pada yang  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah,  dan berada pada yang lama atau yang baru.
Pendekatan  konseptual  atau  conceptual approach beranjak dari pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  ber- kembang  di  dalam  ilmu  hukum,  sehingga dapat  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
3 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Prenada  Media  Grup,  Jakarta,  2016, hlm.12
konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang relevan dengan isu yang dihadapi. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Pengaturan
Pertanggungjawaban
Pidana  Notaris  Dalam  Undang- Undang Jabatan Notaris
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur  secara  khusus  tentang  tindak pidana  yang  dilakukan  notaris  atau  tindak pidana  yang  berkaitan  dengan  jabatan notaris.  Undang-undang  tersebut  telah diubah  dengan  UU  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam UU  Nomor  2  Tahun  2014  juga  tidak  ada ketentuan  yang  mengatur  tindak  pidana yang  dilakukan  notaris  atau  tindak  pidana yang  berkaitan  dengan  jabatan  notaris.  Hal ini berarti, terhadap notaris yang melakukan tindak  pidana  yang  terkait  dengan  jabatan- nya, berlaku ketentuan KUHP.
Pembentuk  undang-undang  mungkin belum  merasa  perlu  untuk  mengatur  secara khusus  tindak  pidana  yang  dilaku-kan notaris  terkait  dengan  jabatannya.  Apabila dibandingkan  dengan  profesi  lain  yang diatur dalam undang-undang, seperti dokter, dan lain-lain, sudah  ada pengaturan tentang  tindak  pidana  yang  terkait  dengan
4 Ibid, hlm. 159
profesinya.  Menurut  penulis,  seharusnya dalam UUJN juga diatur tindak pidana yang dilakukan  notaris  terkait  dengan  profesinya karena  notaris  merupakan  profesi  yang penting.
Terkait dengan profesinya,  notaris  bisa saja  melakukan  tindak  pidana,  khususnya tindak  pidana  pemalsuan  terhadap  akta relaas atau  akta  pejabat  yaitu  akta  yang dibuat  oleh (door  enn) notaris  berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut.  Apabila  seorang  notaris  melaku- kan tindak pidana pemalsuan dalam konteks tugasnya,  maka  notaris  tersebut  dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam hal  ini,  bisa  terjadi  bahwa  notaris  secara sengaja  membuat  akta relaas untuk dijadikan  sebagai  sarana  melakukan  tindak pidana  yang  diketahuinya  sebagai  tindakan yang melanggar hukum.
Perlunya  pengaturan  secara  khusus tindak  pidana  yang  terkait  dengan  jabatan notaris dalam UUJN, didasarkan pada fakta bahwa  sering  terjadi  perbedaan  penafsiran antara  notaris  dengan  aparat  penegak hukum.  Oleh  sebab  itu,  UUJN  harus  di- jadikan  sebagai  pedoman  dalam  menentu- kan  tindak  pidana  yang  terkait  dengan jabatan notaris. Batasan tindak pidana yang dilakukan  notaris  harus  diukur  berdasarkan UUJN,  artinya  perbuatan  yang  dilakukan oleh notaris melanggar ketentuan-ketentuan tertentu  dalam  UUJN.  Hal  ini  penting karena  ada  kemungkinan  bahwa  menurut
UUJN, akta yang dibuat notaris telah sesuai dengan ketentuan UUJN, sementara menurut  aparat  penegak  hukum  (polisi, jaksa, dan hakim), perbuatan tersebut dapat dikatakan  dengan  perbuatan  melanggar tindak pidana.
Dengan demikian, pertanggung- jawaban  pidana  terhadap  notaris  dapat dilakukan dengan batasan : 5
a. Ada  tindakan  hukum  dari  notaris terhadap  aspek  lahiriah,  formal,  dan material  akta  yang  sengaja,  penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan,  bahwa  akta  yang  dibuat oleh  atau  dihadapan  notaris  bersama- sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar  untuk  melakukan  suatu  tindak pidana.
b. Ada  tindakan  hukum  dari  notaris  dalam membuat  akta  oleh  atau  di  hadapan notaris  yang  jika  diukur  berdasarkan UUJN, tidak sesuai dengan UUJN.
c. Tindakan  notaris  tersebut  juga  tidak sesuai menurut  instansi  yang berwenang untuk  menilai  suatu  tindakan  seorang notaris,dalam  hal  ini  Majelis  Pengawas Notaris.
Perlunya pengaturan pertanggung- jawaban  pidana  notaris  dalam  UUJN,  juga didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  notaris
5 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggung  jawaban  Notaris  dalam  Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 30
dapat  dilakukan  sepanjang  batasan-batasan sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  me- menuhi rumusan pelanggaran dalam UUJN, dan tentu saja KUHP sebagai lex generalis .
Jika  tindakan  notaris  memenuhi  rumusan suatu  tindak  pidana,  tetapi  menurut  UUJN bukan  merupakan  suatu  pelanggaran,  maka notaris  yang  bersangkutan  tidak  dapat diminta pertanggungjawaban pidana, karena ukuran  untuk  menilai  sebuah  akta  notaris harus didasarkan pada UUJN. 6
Sebagaimana  telah  diuraikan  tersebut bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  dan Pasal  15  UUJN  menyatakan  bahwa  notaris berwenang  membuat  akta  autentik,  yang selanjutya,  notaris  dalam  menjalankan tugasnya  perlu  mendapatkan  perlindungan dan  jaminan  demi  tercapainya  kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya  notaris  diatur  dalam  ketentuan UUJN,  sehingga  UUJN  merupakan lex specialis dari KUHP, dan bentuk hubungan notaris  dengan  para  penghadap  harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdata.
Bahkan  seringkali  apabila  notaris terlibat  dalam  suatu  tindakan  hukum  yang mengakibat-kan  notaris  diperiksa  oleh aparat  penegak  hukum  seperti  polisi  atau kejaksaan,  mereka  memperlakukan  notaris layaknya  seorang  penjahat  yang  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
6 R.Soegondo  Notodisoerjo, Hukum  Notariat  Di Indonesia  (Suatu  Penjelasan), Grafindo  Persada, Jakarta.1993
Terkait  dengan  pembuatan  akta  yang dilakukan  oleh  notaris,  UUJN  memberi perlindungan  hukum  kepada  notaris  se- bagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat  (2)  tentang  sumpah/janji  notaris  yang berbunyi antara lain: “… bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatan saya…”.  Lebih  lanjut  diatur  dalam kententuan Pasal  16 ayat  (1) huruf e, yang berbunyi antara lain: “… Dalam menjalankan  jabatannya,  Notaris  ber- kewajiban:  e.merahasiakan  segala  sesuatu mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan  yang  diperoleh  guna  pem- buatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/  janji jabatan,  kecuali  Undang-Undang  me- nentukan lain…”.
Dalam hal mencegah lebih banyak lagi keterlibatan  notaris  dalam  permasalahan hukum  baik  perdata  maupun  pidana,  untuk itu  penegakkan  hukum  dalam  hal  ini meliputi  pengawasan  dan  sanksi  harus benar-benar  ditegakkan,  pengawasan  me- rupakan langkah preventif untuk memaksa- kan  kepatuhan  dan  penerapan  sanksi merupakan  langkah  represif  untuk  me- maksakan kepatuhan tersebut. Dalam menegakkan  sanksi  administratif  terhadap notaris  yang  menjadi  instrument  pengawa- san  yaitu  Majelis  Pengawas  yang  me- ngambil  langkah-langkah  preventif,  untuk melaksanakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.

## 3.2.  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pemalsuan

## Akta  Otentik  Yang  Dilakukan  Oleh Notaris
Terdapat unsur-unsur pidana dari bunyi pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik  yang  dilakukan  oleh  Notaris  tidak bisa  diterapkan  kepada  pelaku  yakni Notaris  yang  memalsu  akta  otentik.  Akan tetapi  Notaris  tersebut  dapat  dikenakan sanksi  dari  pasal  264  KUHP,  sebab  pasal 264  KUHP  merupakan  Pemalsuan  surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan  ini  mengandung  nilai  ke- percayaan  yang  tinggi.  Sehingga  semua unsur  yang  membedakan  antara  pasal  263 dengan  pasal  264  hanya  terletak  pada adanya  objek  pemalsuan  yaitu,  “Macam Surat  dan  Surat  yang  mengandung  ke- percayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya”. 7
Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  pasal 264 KUHP apabila terbukti telah melakukan  pemalsuan  akta  otentik.  Dalam penjelasan terhadap Pasal 264 KUHP antara lain :
1. Menjelaskan  bahwa  pemalsuan  surat diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  delapan  (8)  tahun  jika  dilakukan terhadap:
a. Akta Otentik;
7 Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Pemalsuan,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 45
b. Surat  hutang  dan  sertifikat  hutang dari  suatu  negara  atau  bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero  atau  hutang  dari  suatu  per- kumpulan,  yayasan,  perseroan  atau maskapai.
d. Talon,  tanda  bukti  deviden  atau bunga  dari  salah  satu  surat  yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai peng- ganti suratsurat itu.
e. Surat  kredit  atau  surat  dagang  yang disediakan untuk diedarkan.
2. Diancam  dengan  pidana  yang  sama barang  siapa  yang  sengaja  memakai surat  tersebut  dalam  ayat  pertama,  yang isinya  tidak  sejati  atau  yang  dipalsukan seolah-olah  benar  dan  tidak  dipalsu  jika pemalsuan  surat  itu  dapat  menimbulkan kerugian.
Nyatalah  bahwa  yang  menyebabkan diperberatnya  pemalsuan  surat  pasal  264 diatas  terletak  pada  faktor  macam-macam- nya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek  kejahatan  adalah  surat-surat  yang mengandung  kepercayaan  yang  lebih  besar akan  kebenaran  isinya.  Pada  surat-surat  itu mempunyai  derajat  kebenaran  yang  lebih tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat- lainnya.  Kepercayaan  yang  lebih  besar terhadap  kebenaran  akan  isi  dari  macam- macam  surat  itulah  yang  menyebabkan diperberat ancaman pidananya.
Ada  2  kejahatan  yang  dirumuskan dalam  pasal  264  yang  masing-masing  di- rumuskan dalam ayat (1) dan (2). Kejahatan pada  ayat  (1)  mempunyai  unsur-unsur sebagai berikut:
1. Semua  unsur  baik  obyektif  maupun subyektif pasal 263.
2. Unsur-unsur khusus pemberatnya
(bersifat  alternatif)  berupa  obyek  surat- surat tertentu, ialah:
a. Akta otentik ;
b. Surat  hutang  dan  sertifikat  hutang dari  suatu  negara  atau  bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
c. Surat  sero  atau  hutang  atau  sertifikat sero  atau  hutang  dari  suatu  per- kumpulan,  yayasan,  perseroan  atau maskapai ;
d. Tanda  bukti  deviden  atau  bunga  dari salah  satu  surat  yang  diterangkan dalam  2  dan  3  atau  tanda  bukti  yang dikeluarkan  sebagai  pengganti  surat- surat itu.;
e. Surat  kredit  atau  surat  dagang  yang disediakan untuk diedarkan.
Sedangkan Unsur-unsur kejahatan dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. Unsur-unsur obyektif:
a. Perbuatan: Memakai;
b. Obyeknya:  surat-surat  tersebut  pada ayat  (1):  Pemakaian  itu  seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
2. Unsur Subyektif: dengan sengaja Rumusan  ayat  (1)  pasal  264  pada dasarnya  sama  dengan  rumusan  ayat  (1) pasal  263.  Perkataan  pemalsuan  surat  pada permulaan  rumusan  mempunyai  arti  yang sama  dengan  membuat  surat  palsu  atau memalsu surat dan seterusnya.
Perbedaannya  hanyalah  terletak  pada jenis  surat  yang  menjadi  obyek  kejahatan. Faktor jenis surat-surat  tertentu  inilah  yang menyebabkan  dibentuknya  kejahatan  yang berdiri  sendiri  dan  merupakan  pemalsuan surat  yang  lebih  berat  dari  pada  bentuk pokoknya (Pasal 263).
Pejabat  umum  yang  menurut  hukum berwenang  membuat  surat  yang  dimaksud misalnya: seorang Notaris, Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT),  Pejabat  Catatan  Sipil dan  Lain-lain.  Surat-surat  yang  dibuat  oleh pejabat-pejabat ini misalnya Surat jual beli, Hutang  Piutang,  Hipotik  atau  Gadai  yang dibuat  oleh  notaris,  Akta  Kelahiran,  Surat Nikah,  Sertifikat  hak  atas  tanah  dan  Lain sebagainya.  Suratsurat  ini  menurut  hukum mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna  (Pasal  1870  KUHPerdata  Jo  165 HIR).
Mengenai surat hutang negara termasuk didalamnya  surat  pinjaman  obligasi  yang dilakukan  pemerintahan.  Surat  hutang bagian  negara  ialah  surat  hutang  atau  pin- jaman  dari  Pemerintah  Daerah.  Sedangkan surat  hutang  dari  lembaga  umum  adalah surat-surat hutang seperti Perusahaan
Daerah  (Misalnya  Bank  Pembangunan Daerah,  Perusahan  Air  Minum  Daerah), maupun  Perusahaan  Negara  seperti  PLN, Perum  Pegadaian,  Perum  Telkom  dan  Lain sebagainya.  Surat  Sero  ialah  Surat  tanda bukti  sebagai  pemegang  saham  atau  tanda keikutsertaan  dalam  pemilikan  dari  suatu lembaga  ekonomi,  yang  dalam  pasal  264 KUHP  disebutkan  seperti  suatu  Perkumpu- lan,  Yayasan,  Perseroan  dan  Lain  sebagai- nya.
Seorang  klien  menyuruh  Notaris  me- lakukan  untuk  memasukkan  keterangan palsu kedalam akta otentik: 8

## A. Pasal 266 KUHP
1. Barang  mengenai  sesuatu  hal  yang kebenarannya  harus  dinyatakan  oleh akta  itu,  dengan  maksud  untuk  me- makai  atau  menyuruh  orang  lain memakai  akta  itu  seolah-olah  ke- terangannya  sesuai  dengan  kebena- ran,  dipidana.  jika  pemakaian  itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.  Akta  menjadi  batal  demi hukum apabila isi akta tidak memenuhi  syarat  objektif  yaitu syarat  yang  berkaitan  dengan  per- janjian  itu  sendiri  atau  berkaitan dengan  objek  yang  dijadikan  per- buatan  hukum  oleh  para  pihak,  yang
8 Sembiring, MU, Teknik Pembuatan Akta, Program Pendidikan Spesialis Notariat, Medan, 1997, hlm.
50.
terdiri  dari  suatu  hal  tertentu  dan sebab yang tidak dilarang yakni siapa yang  menyuruh  memasukkan  ke- terangan ke dalam suatu akta otentik 2. Dipidana  dengan  pidana  yang  sama, barang siapa dengan sengaja memakai  akta  tersebut  seolah-olah isinya  sesuai  dengan  kebenaran,  jika karena  pemakaian  tersebut  dapat menimbulkan kerugian.
Pejabat ini dalam pembuatan suatu akta otentik  adalah  memenuhi  permintaan. Orang  yang meminta inilah yang dimaksud orang  yang  menyuruh  memasukkan  ke- terangan  palsu.  Perbuatan  menyuruh  me- masukkan mengandung unsur-unsur: 9
1. Inisiatif  atau  kehendak  untuk  membuat akta,  akta  yang  memuat  tentang  apa (Obyek  yakni:  mengenai  sesuatu  hal atau  kejadian)  yang  disuruh  masukkan kedalamnya  adalah  berasal  dari  orang- orang  yang  memasukkan,  bukan  dari pejabat pembuat akta otentik;
2. Dalam  hubungannya  dengan  asalnya inisiatif  dari  orang  yang  meminta dibuatkannya  akta  otentik,  maka  dalam perkataan/unsur  menyuruh  memasuk- kan  berarti  orang  itu  dalam  kenyataan- nya  ia  memberikan  keterangan-ke- terangan  tentang  sesuatu  hal,  hal  mana
9 Ibid, hlm. 70
adalah  bertentangan  dengan  kebenaran atau palsu.
3. Pejabat  pembuat  akta  otentik  tidak mengetahui  bahwa  keterangan  yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan  keterangan  kepadanya  itu adalah keterangan yang tidak benar.
4. Oleh  karena  pejabat  pembuat  akta otentik  tidak  mengetahui  perihal  tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu,  maka  ia  tidak  dapat  dipertanggung- jawabkan,  terhadap  perbuatannya  yang melahirkan  akta  otentik  yang  isinya palsu  itu,  dan  karenanya  ia  tidak  dapat dipidana
Obyek  kejahatan  ini  adalah  keterangan palsu,  artinya  suatu  keterangan  yang  ber- tentangan  dengan  kebenaran,  keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua  hal/kejadian  berlaku  disini,  melain- kan  kejadian  yang  harus  dibuktikan  oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan obyek surat  yang  diperuntukkan  untuk  membukti- kan  suatu  hal  dari  pasal  263  KUHP,  unsur sesuatu  hal  dari  pasal  ini  sama  pengertian- nya dengan suatu hal dari pasal 266 KUHP itu. Suatu hal atau kejadian yang dimaksud- kan  adalah  sesuatu  hal  yang  menjadi  isi pokok  dari  akta  otentik  yang  dibuat  itu. Seperti  Akta  nikah  isi  pokoknya  adalah pernikahan,  akta  jual  beli  isi  pokoknya adalah  perihal  jual  beli,  akta  kelahiran  isi pokoknya yaitu perihal kelahiran dan bukan
mengenai hal-hal diluar mengenai isi pokok dari akta.
Habib Adjie, menyatakan bahwa sanksi terhadap  notaris  diatur  pada  akhir  UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada dua macam yaitu :
a. Sanksi Perdata
Sanksi  ini  berupa  penggantian  biaya, ganti  rugi  atau  bunga  dapat  dituntut terhadap  Notaris  harus  didasarkan  pada suatu  hubungan  hukum  antara  Notaris dengan  Para  Pihak  yang  menghadap Notaris,  jika  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  sebagai  akibat  langsung  dari suatu  Akta  Notaris,  maka  yang  ber- sangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris, dengan demikian  tuntutan  penggantian  biaya, ganti  rugi  dan  bunga  terhadap  Notaris tidak  berdasarkan  atas  penilaian  atau kedudukan  suatu  alat  bukti  yang berubah  karena  melanggar  Pasal  84 UUJN,  tapi  hanya  dapat  didasarkan pada  hubungan  hukum  yang  ada  atau yang terjadi  antara Notaris  dengan para penghadap.
b. Sanksi Administratif
1. Teguran lisan ;
2. Teguran tertulis ;
3. Pemberhentian Sementara;
4. Pemberhentian secara tidak hormat ;
5. Pemberhentian secara hormat ;
Akibat  dari  akta  notaris  yang  seperti itu,  maka  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak
yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga kepada  notaris.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  akta  notaris  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai akta  dibawah  tangan,  jika  disebutkan dengan  tegas  dalam  pasal  yang  bersang- kutan,  dan  yang  tidak  disebutkan  dengan tegas  dalam  pasal  yang  bersangkutan, termasuk  sebagai  akta  menjadi  batal  demi hukum.
Sanksi  administratif,  berupa  teguran lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian  se- mentara,  pemberhentian  dengan  hormat, dan  pemberhentian  tidak  hormat  tersebut berlaku  secara  berjenjang  mulai  dari  tegu- ran  lisan  sampai  dengan  pemberhentian tidak  hormat,  yaitu  apabila  notaris  melang- gar  ketentuan  pasal-pasal  sebagaimana tercantum di dalam Pasal 85 UUJN.
Notaris  dalam  melaksanakan  jabatan- nya  sebagai  pejabat  umum  yang  membuat akta  otentik  sebenarnya  berada  diantara mungkin/tidak  mungkin  melakukan  pemal- suan  akta  dengan  pihak  yang  menghadap untuk  meminta  dibuatkan  aktanya.  Di- karenakan  apabila  seorang  notaris  selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika profesinya/tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN) dengan  alasan  ingin  menguntungkan  salah satu  pihak  tersebut  untuk  ikut  peran  serta membantu  para  pihak  lainnya  dan  sebalik-
nya  sehingga  lahirlah  akta  yang  mengan- dung keterangan palsu. 10
Notaris  dapat  saja  lepas  dari  tanggung jawab  dan  tanggung  gugat  hukum  akibat akta  yang  dibuatnya  cacat,  sepanjang  cacat hukum  tersebut  disebabkan  oleh  kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang  disampaikan  oleh  klien.  Mengenal bentuk-bentuk penyebab cacat hukum  yang bukan  kesalahan  notaris,  misalnya  adanya identitas  aspal  atau  asli  tapi  palsu,  seperti Kartu  Tanda  Penduduk,  Kartu  Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahliwaris, Sertifikat,  Perjanjian,  Surat  Keputusan, BPKB, Surat nikah, akta kelahiran dan lain- lain.  Dokumen  tersebut  pada  umumnya menjadi  acuan  notaris  dalam  pelayanan kepada  masyarakat  sebagai  pejabat  umum yang  ditugasi  mewakili  negara  dalam pembuatan akta otentik. 11
Menurut  Habib  Adjie,  penjatuhan pidana  terhadap  notaris,  tidak  serta  merta menyebabkan  akta  yang  dibuat  menjadi batal  demi  hukum.  Suatu  hal  yang  tidak tepat  secara  hukum  adalah  apabila  ada putusan  pengadilan  pidana  dengan  amar putusan  membatalkan  akta  notaris,  dengan alasan  bahwa  notaris  terbukti  melakukan suatu  tindak  pidana  pemalsuan.  Dengan demikian,  hal  yang  harus  dilakukan  oleh pihak-pihak yang akan menempatkan
10 Himpunan  Etika  Profesi  Berbagai  Kode  etik Asosiasi di Indonesia, Pustaka Yustisia Yogyakarta, 2006
11 Sjaifurrachman dan Habib Adjie,. Op.Cit hlm. 26.
notaris  sebagai  terpidana,  atas  akta  yang dibuat  oleh  atau  di  hadapan  notaris  yang bersangkutan  adalah,  mengajukan  gugatan secara  perdata  untuk  meminta  pembatalan akta tersebut. 12
Berdasarkan  uraian  di  atas,  diketahui bahwa  terhadap  akta  notaris  yang  didasar- kan  pada  keterangan  palsu,  tidak  dengan sendirinya  mengakibatkan  akta  tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan  dengan  keberadaan  akta  seperti itu  harus  mengajukan  gugatan  perdata  ke pengadilan  untuk  membatalkan  akta  ter- sebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan  oleh  pengadilan  dan  putusan tersebut  merupakan  putusan  yang  memiliki kekuatan hukum yang tetap.

## KESIMPULAN
1. Pertanggungjawaban pidana notaris perlu  diatur  dalam  UU  Jabatan  Notaris secara  tersendiri.  Hal  ini  didasarkan pada pertimbangan berikut :
a. Adanya  fakta  bahwa  sering  terjadi
perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum.
b. Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap
notaris  dapat  dilakukan  sepanjang batasan-batasan  pelanggaran  yang dilakukan notaris memenuhi rumusan pelanggaran dalam UUJN;
dan
12 Ibid, hlm. 30
c. Pertanggungjawaban  pidana  ter- hadap  notaris  terkait  dengan  akta yang  dibuatnya  sebagai  produk pelaksanaan  tugas  jabatan  atau  ke- wenangan  notaris,  harus  memper- hatikan  aturan  yang  berkaitan dengan  tata  cara/  prosedur  dan syarat pembuatan akta, yaitu UUJN.
2. Penjatuhan  pidana  terhadap  notaris, tidak  serta  merta  menyebabkan  akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum adalah  apabila  ada  putusan  pengadilan pidana dengan amar putusan membatal- kan  akta  notaris,  dengan  alasan  bahwa notaris  terbukti  melakukan  suatu  tindak pidana  pemalsuan.  Dengan  demikian, hal  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak- pihak  yang  akan  menempatkan  notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh  atau  dihadapan  notaris  yang bersangkutan adalah, mengajukan guga- tan  secara  perdata  untuk  meminta pembatalan akta tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Chazawi,  Adami,  Kejahatan  Terhadap
Pemalsuan,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2000
G.H.S.  Lumban  Tobing,  Peraturan  Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1982
Himpunan Etika Profesi Berbagai Kode etik Asosiasi  di  Indonesia,  Pustaka Yustisia Yogyakarta, 2006
I Made Pasek Diantha, Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi  Teori  Hukum  (Jakarta  : Prenada Media Grup),2016,
R.Soegondo  Notodisoerjo,  Hukum  Notariat
Di  Indonesia  (Suatu  Penjelasan)
Grafindo Persada,Jakarta.1993
Sembiring,  MU,  Teknik  Pembuatan  Akta,
Program Pendidikan Spesialis
Notariat, Medan, 1997
Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie,  Aspek Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan  Akta,  Mandar  Maju,
Bandung, 2011

## Peraturan Perundang-undangan :
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Subiyantana, SH .,  beralamat di Jl.
Pandugo  Baru  XI  blok  J  no  6  Surabaya.
Menempuh  Pendidikan  tinggi  sarjana  S1 Ilmu Hukum di Fakultas Universitas Kartini Surabaya  lulus  pada  tahun  2001.  Pada  saat ini  tengah  menyelesaikan  pendidikan  pada program  Magister  Hukum  di  Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.