Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 2, Juli 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM HAL  PENAHANAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES PASAMAN BARAT

## Muddasir
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: oprmin_pasbar@yahoo.com

## ABSTRACT
The human rights of the suspect in the case of detention as provided for in Articles 58, 59, 60,61, 62 and 68 of the Criminal Procedure Code.  At Pasaman Barat Police resort often violations  when  arrested.  Issues  discussed  about  the  implementation  of  the  protection  of suspects' rights in detention at the investigation level at the Police of West Pasaman and the Investigator's Accountability at Pasaman Barat Police resort on violation of suspect's right in the case of detention. The research specification is analytical descriptive research with  Normative  juridical  approach  as  the  main  approach  and  supported  by  juridical approach  empirical.  Based  on  the  results  of  the  first  study,  the  protection  provided  by investigators at the Pasaman Barat Police Resort on suspects in the case of detention is the health care for the sick suspects, performing worship, contacting and receiving visits from relatives,  sending  and  receiving  letters  to  his  legal  counsel  and  his  family.  Another protection is  the provision of  suspension and transfer of  forms  of  detention.  Second; The responsibility  of  the  investigator  for  violation  The  suspect's  right  to  detention  is  the provision  of  compensation  and  rehabilitation.  The  accountability  of  the  investigator  by code of ethics is in the form of demotion / position and even dismissal when carrying out a strenuous act contrary to the code of ethics of the Police.
Kata Kunci : Penahanan, Hak Tersangka, Penyidik, Perlindungan

## PENDAHULUAN
KUHAP    telah  mengangkat  dan  menempatkan  tersangka  dan  terdakwa  dalam kedudukan  yang  "'berderajat",  sebagai  makhluk  Tuhan  yang  memiliki  harkat  derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi his entity and dignity as a human being, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur  kemanusiaan.  Secara  garis  besar  hak-hak  tersebut  tergambar  dalam  prinsip    asas praduga    tak  bersalah.    Sebagai  jaminan  ditegakkan  asas  praduga  tak  bersalah  dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak
tersangka. Pengaturan tentang Hak asasi tersangka dalam hal penahanan yang diatur dalam KUHAP terdapat pada :
1. Pasal  58  KUHAP  :  ”Tersangka/terdakwa  yang  dikenakan  penahanan  berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan pross perkara maupun tidak”.
2. Pasal  59  KUHAP  :  ”Tersangka/terdakwa  yang  dikenakan  penahanan  berhak diberitahukan  tentang  penahanan  atas  dirinya  oleh  pejabat  yang  berwenang,  pada semua tingkat pemeriksaan dalm proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang  serumah  dengan  tersangka/terdakwa  ataupun  orang  lain  yang  bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk  mendapatkan bantuan hukum  atau jaminan bagi penangguhannya”.
3. Pasal  60  KUHAP  :  ”Tersangka/terdakwa  berhak  menghubungi  dan  menerima kunjungan  dari  pihak  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  atau  lainnya  dengan tersangka/terdakwa  guna mendapatkan jaminan bagi  penangguhan  penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum”.
4. Pasal  61  KUHAP:  ”Tersangka/terdakwa  berhak  secara  langsung  atau  dengan perantaraan  penasihat  hukumnya  menghubungi  atau  menerima  kunjungan  sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.
5. Pasal  62  ayat  (1)  KUHAP  :  ”Tersangka/terdakwa  berhak  mengirimkan  surat  kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap  kali  yang  diperlukan  olehnya,  untuk  keperluan  itu  bagi  tersangka/terdakwa disediakan alat tulis menulis”.
6. Pasal  62  ayat  (2)  KUHAP  :  ”Surat  menyurat  antara  tersangka/terdakwa  dengan penasihat  hukumnya  atau  sanak  keluarganya  tidak  diperiksa  oleh  penyidik,  penuntut umum,  hakim  atau  pejabat  rumah  tahanan  negara  kecuali  jika  terdapat  cukup  alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan”
7. Pasal  68  KUHAP  :  ”Tersangka/terdakwa  berhak  menuntut  ganti  kerugian  dan rehabilitasi”.
Polisi    merupakan  garda  terdepan  dalam  penegakan  hukum  pidana,  sehingga tidaklah  berlebihan  jika  polisi  dikatakan  sebagai  hukum  pidana  yang  hidup,  yang menterjemahkan  dan  menafsirkan law  in  the  book menjadi law  in  action .(Satjipto Rahardjo,  2002;XXV) Polisi  merupakan  garda  terdepan,  akan  tetapi  dapat  terjadi  pada tahap  awal  penyelesaian  suatu  perkara  pidana  dapat  berakhir,  karena  polisi  mempunyai kewenangan yang disebut diskresi. (Agus Rahrdjo, Februari 2008)
Polisi  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum,  bukan  hanya  harus tunduk  pada  hukum  yang  berlaku  sebagai  aspek  luar,  tetapi  mereka  dibekali  pula  dengan etika    kepolisian  sebagai  aspek  dalam  kepolisian.  Etika  kepolisian  adalah  norma    tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik
bagi  penegakan  hukum,  ketertiban  umum  dan  keamanan  masyarakat.(Kunarto,  1997;97) Polisi    yang tidak beretika dan tak berintegritas  dalam tugas telah menjadi  parasit-parasit keadilan  yang  menciptakan  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  sebagai  lingkaran  setan  mafia peradilan.  Masyarakat  menjadi  enggan  berhubungan  dengan  polisi/lembaga  kepolisian karena  keduanya  telah  menjadi  mesin    teror  dan  horor.  Inilah    contoh  nyata  bahwa  SPP bersifat kriminogen.(Muladi, 1995;24-26)
Dalam  berbagai kasus yang diberitakan oleh media, baik cetak maupun elektronik seringkali  memperlihatkan  bagaimana  anggota  Polri  dalam  melaksanakan  tugasnya seringkali  tidak  mengindahkan  prosedural  yang  ada  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia sering pula diabaikan. Perlakuan  yang sering dipertontonkan oleh Polisi tersebut diantaranya : Penangkapan yang tidak dilengkapi oleh surat penangkapan, ada pula mereka yang  ditembak  dengan  jarak  yang  relatif  dekat  padahal  tidak  ada  perlawanan,  salah tangkap  terhadap  pelaku  kejahatan,  kekerasan  terhadap  tersangka  untuk  mendapatkan pengakuan,    jebakan  untuk  mendapatkan  keuntungan  tertentu,  pemerasan  di  jalanan, beking perjudian dan lain sebagainya. Ini realitas   perilaku polisi kita yang tanpa rasa malu dan  dengan  keangkuhan  memperlihatkan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  sumpah jabatannya sebagai pengayom dan pelindung rakyat (Satjipto Rahardjo, 2009;113).
Persoalan  pelanggaran  HAM  sering  terjadi  pada  upaya  paksa  penangkapan  dan penahanan. Di Polres Pasaman Barat pelanggaran HAM  yang sering terjadi adalah ketika dilakukan  penangkapan,  keluarga  sering  tidak  diberitahu.  Pelanggaran  lain  adalah  ketika terjadi penahanan dan cukup banyak sekali permohonan penangguhan penahan yang tidak dipenuhi  oleh  penyidik.  Persoalan  lain  adalah  menyangkut  masa  penahan  sering  ditemui masa penahanan yang melebihi jangka waktu yang ditentukan KUHAP.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  analitis dengan pendekatan  yuridis Normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis  empiris . Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer,  dengan teknik  pengumpulan  data  secara  studi  kepustakaan  dan  wawancara.  Data  yang  diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis .

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Pelaksanaan  Perlindungan  Hak  Tersangka  Dalam  Hal  Penahanan    Pada  Tahap Penyidikan Di Polres Pasaman Barat
Penyidik  seringkali  melakukan  penahanan  hanya  berdasarkan  subyektivitas pelaku  atau  hanya  berdasarkan  ketidak  sukaan  pada  seseorang  yang  akhirnya menyebabkan tersangka mendekam lama di tahanan tanpa mendapatkan kepastian yang jelas  mengenai  kasusnya.  Hal  ini  yang  akhirnya  menyebabkan  rakyat    kecil  sering menjadi  korban  yang  ditangkap  hanya  karena  masalah  sepele/tindakan  pidana  ringan. Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai tindakan sewenang-wenang  atau  penyalahgunaan  kewenangan  dari  aparat  penegak  hukum terjadi.
Hak umum dalam  perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka telah masuk dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia.  Implementasi dalam HAM, hak umum masuk dalam hak atas rasa aman seperti yang terdapat dalam International  Convenant  on  Civil  and  political  Right  (ICCPR). Menurut  komentar Umum  Hak  Sipil  Politik  No.  8  Pasal  9  Paragraf  1  menyatakan  bahwa  Pasal  9  yang mengatur  mengenai  hak  atas  kebebasan  dan  keamanan  pribadi  orang-orang  seringkali dipahami  secara  sempit  dalam  laporan  Negara-negara  Pihak  karena  mereka memberikan informasi yang tidak lengkap. Komite mengidentifikasikan bahwa ayat (1) berlaku  bagi  semua  perampasan  kebebasan,  baik  dalam  kasus  kasus  pidana  maupun dalam  kasus-kasus  lain  seperti,  misalnya,  sakit  jiwa, vagrancy ,  ketergantungan  obat- obatan, tujuan-tujuan pendidikan, control imigrasi, dan lain-lain.
Seorang  tersangka    di    Polres  Pasaman  Barat  menyatakan  bahwa  dirinya mendapatkan  obat-obatan  jika  sakit  ringan  dan  jika  mengalami  sakit  yang membutuhkan perawatan intesif, maka akan diantarkan ke Rumah Sakit  Bhayangkara terdekat.  Tersangka  yang  sedang  mengalami  sakit,  tidak  diperbolehkan  untuk dilakukan  pemeriksaan  terhadap  dirinya,  agar  hak  asasinya  tidak  terlanggar.  Dalam keadaan yang sakit parah dan membutuhkan perawatan intensif, maka tersangka dapat meminta  kepada  penyidik  agar  dilakukan  pembantaran  penahanan  terhadap  dirinya. Penyidik sebagai aparat  penegak hukum dapat melakukan pemberian kebijakan berupa
pemberian ijin untuk melakukan perawatan kesehatan bagi tahanan dengan melakukan pembantaran penahanan tersangka yang dikenal dengan diskresi.
Seorang  tersangka/terdakwa  berhak  atas  penghormatan  terhadap  keyakinan religius  dan  kepercayaan  kultural  dari  suatu  kelompok  yang  diikuti  oleh para tahanan kapanpun diperlukan merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia seperti yang terdapat  dalam  Pasal  29  UUD1945,  Pasal  22  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya  harus memperhatikan hak dari setiap  tahanan dalam melaksanakan ibadah dan mendapatkan perawatan rohani karena merupakan hak asasi  dari  semua  individu  untuk  dapat  menjalankan  ibadah  dan  kepercayaannya masing-masing tanpa adanya pembatasan atau diskriminasi.
Tersangka  berhak  untuk  menghubungi  dan  menerima  kunjungan  dari  sanak keluarga.  Kunjungan  ini  dilakukan  secara  langsung  atau  dengan  perantara  penasehat hukum,  baik  untuk  kepentingan  pekerjaan  atau  kepentingan  kekeluargaan  yang  tidak ada  hubungannya  dengan  perkara  maupun  dalam  rangka  mendapatkan  jaminan  atas penangguhan  penahanan  dan  bantuan  hukum.  Kunjungan    dapat  dilakukan  sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan oleh penyidik.
Tersangka  atau  terdakwa  berhak  mengirim  surat  kepada  penasihat  hukumnya, dan  menerima  surat  dari  penasihat  hukumnya  dan  sanak  keluarganya.  Dalam pemenuhan  hak  ini,  penyidik  harus  memberikan  keleluasaan  dan  menyediakan  alat tulis menulis.  Penyidik tidak mempunyai hak untuk memeriksa surat yang ditulis oleh tersangka  tanpa  terkecuali.  Karena  ini  melanggar  hak  privat  dari  tahanan  yang  bebas berkomunikasi dengan siapapun tanpa harus dibatasi.
Observasi  yang  dilakukan  penulis  pada  tempat  penahanan  tersangka  dapat disimpulkan  bahwa  perlindungan  dan  pemenuhan  HAM  telah  dilakukan  sebaik mungkin, namun hal tersebut belum optimal karena karena tempat tahanan yang tidak disertai dengan tempat tidur/alas tidur, kapasitas dalam satu ruangan bahkan ada yang berjumlah  5-7  tersangka,  belum  lagi  masalah  tersangka  anak  yang  dicampur  dengan tersangka dewasa, serta tidak tersedianya sarana belajar buat anak.
Pasal  50  ayat  (1)  KUHAP  menyebutkan;  “Tersangka  berhak  segera mendapatkan  pemeriksaan  oleh  Penyidik  dan  selanjutnya  dapat  diajukan  kepada Penuntut  Umum”.  Penerapan  batas  maksimal  60  hari  jangka  waktu  penahanan  pada
tahap  Penyidikan  yang  diatur  dalam  Pasal  24  Ayat  (1)  dan  Pasal  24  Ayat  (2), merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  tersangka  berikutnya.  Dengan  alasan  untuk kepentingan  Penyidikan  dan  alasan  klasik  lain  yang  sesungguhnya  dapat  diantisipasi, seperti  dikhawatirkan  akan  menghilangkan  barang  bukti  dan  menghambat  proses penyidikan,  penyidik  menerapkan  jangka  waktu  penahanan  maksimal  terhadap tersangka,  sedangkan  kenyataannya  tersangka  hanya  diperiksa  dalam  rangka pembuatan BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.
Keadaan seperti ini merupakan pembiaran tersangka dalam keadaan yang tidak pasti    sehingga  sulit  untuk  membedakan  antara  seorang  tersangka  yang  diduga melakukan tindak pidana yang sederhana, dengan tindak pidana yang rumit dan berat. Asas  pada  sistem  peradilan  pidana  mengharuskan    tentang  pelaksanan  penegakan hukum  itu untuk  memedomani asas peradilan  cepat,  sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit.
Lembaga  jaminan  penangguhan  penahanan  diatur  dalam  Pasal  31  ayat  (1) KUHAP yaitu;
“Atas  permintaan  tersangka  atau  terdakwa,  penyidik  atau  penuntut  umum atau hakim,  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing,  dapat  mengadakan penangguhan  penahanan  dengan  atau  tanpa  jaminan  uang  atau  jaminan  orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.
Ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  KUHAP  memberikan  kuasa  kepada  penyidik, penuntut  umum,  maupun  hakim  atas  permintaan  tersangka  atau  terdakwa,  untuk memerintahkan  bahwa  penahanan  tersebut  dipertangguhkan  dengan  perjanjian,  baik dengan jaminan atau tanpa jaminan. Meskipun Pasal 31 (1) KUHAP tidak dengan tegas menyebutkan  adanya  perjanjian,  akan  tetapi  penangguhan  penahanan  itu  didasarkan atas  syarat-syarat  yang  ditentukan.  Sehingga    oleh  karena  itu  wajib  diterapkan  dalam perjanjian berupa kesanggupan dari tersangka atau terdakwa (Martiman Prodjohamidjojo, 1982;21)
Dalam  pelaksanaannya,  Pasal  tersebut  tidak  mendapatkan  pengaturan  lebih lanjut  tentang  bagaimana  cara  pelaksanaan  jaminan  tersebut.  Sehingga  pelaksanaanya sering  di-diskriminasikan  atau  dengan  kata  lain,  lembaga  penangguhan  penahanan sering  hanya  diberikan  kepada  mereka  yang  memiliki  “kekuatan”  (baik  kekuasaan maupun  materi).  Hal    tersebut  terlihat  dari  data  yang  diperoleh  dari  Polres  Pasaman
Barat  dalam  3  tahun  terakhir  (2014-2016)  dari  keseluruhan  penahan  yang  dilakukan hanya rata rata 10% yang diberikan penagguhan penahanan.
Terkait dengan masalah pelanggaran Pasal 50 KUHAP, yaitu dengan penerapan batas  maksimal  60  hari  jangka  waktu  penahanan  pada  tahap  Penyidikan  sebagaimana telah  diuraikan  di  atas.  Semestinya  lembaga  jaminan    penangguhan  penahanan  ini menjadi  solusi  atau  jalan  keluar  untuk  menghindari  terjadinya  pelanggaran  terhadap Pasal 50 KUHAP tersebut.
Dengan  adanya  penangguhan  penahanan  ini,  maka  seorang  tersangka  tidak perlu  ditahan  dalam  jangka  waktu  maksimal,  sedangkan  ia  hanya  menjalani  proses pemeriksaan  beberapa  hari  saja.  Yahya  Harahap  berpendapat  bahwa  penangguhan penahanan  adalah:  “Mengeluarkan  tersangka  atau  terdakwa  dari  penahanan  sebelum batas  waktu  penahanan  berakhior,  masa  tahanan  yang  resmi  dan  sah  masih  ada  dan belum  habis,  namun  pelaksanaan  penahanan  yang  masih  harus  dijalankan  tersangka aatu  terdakwa  tadi  ditangguhkan  sekalipun  masa  tahanan  yang  diperintahkan kepadanya belum habis” (M. Yahya Harahap, 2007;226). Penangguhan penahanan ini tidak termasuk masa status tahanan. Ini berarti bahwa selama tersangka atau  terdakwa diluar  tahanan,  tidak  dapat  diperhitungkan  sebagai  masa  tahanan  sehingga  dapat dipotongkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.
Penangguhan  penahanan  dilakukan  dengan  memberikan  jaminan.  Jaminan Penangguhan  Penahanan  diatur  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  KUHAP  yang  menentukan bentuk  “jaminan  uang”  atau  “jaminan  orang”.  Namun  KUHAP  tidak  memberikan pengertian  mengenai  jaminan  penangguhan    penahanan.  Apabila  terdakwa  tidak memenuhi perjanjian penangguhan penahanan tersebut, maka hakim dapat menetapkan bahwa  uang  jaminan  menjadi  milik  Negara,  kalau  jaminannya  berupa  orang  yang menanggung pemenuhan janji-janji, maka seseorang penjamin  ditetapkan oleh hakim harus  membayar  uang  jaminan,  yang  telah  ditetapkan  itu  pada  Negara.  Kewajiban membayar    ini  dapat  dipaksakan  kepada  si  penanggung  itu  dengan  cara    menyita  dan melelang  barang-barang  miliknya,  atau  kalau  perlu  secara  memaukan  si  penanggung dalam rumah penjara (lijfsdang). (Wirjono Projodikoro,2003;64)
Tolak  ukur  kemajuan  hukum  acara  pidana  dengan  lahirnya  KUHAP  adalah bahwa  KUHAP  menempatkan  seorang  manusia  (tersangka)  dalam  posisi  dan
kedudukan  yang  harus  diperlakukan  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  kemanusiaan  (his entity and dignity as a human being). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak menjadi  suatu  keharusan  yang  tidak  bisa  ditawar,  tetapi  hak-hak  asasi  seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh diabaikan atau dilanggar.
Mekanisme  yang  disediakan  KUHAP  bagi  aparat  penegak  hukum,  dalam rangka  untuk  mencapai  tujuannya  menempatkan  seorang  tersangka  dalam  posisi  dan kedudukan  yang  harus  diperlakukan  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  kemanusiaan  (his entity  and  dignity  as  a  human  being),  justru  sangat  memungkinkan  terjadinya pelanggaran-pelanggaran  yang jusru menghilangkan pencapaian tujuan hukum  itu. Ini terlihat  dari  mekanisme  pemberian    kewenangan  kepada  Penyidik  untuk  melakukan upaya  paksa  (dwang  middelen)  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  pidana.(  Philipus M. Hadjon , 1987;78)
Sama  halnya  dengan    penangkapan,  penahanan  juga  merupakan  pelanggran terhadap  hak  asasi  tersangka,  yaitu  hak  atas  kebebasan  diri.  Pada  uraian  sebelumnya telah    dijelaskan  bahwa  penahanan  yang  tidak  mempertimbangkan  efisiensi  waktu penahanan, berujung pada pelanggaran hak asasi tersangka yang bersifat administratif. Penahanan    bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  karena  berarti  menghukum seseorang  sebelum  kesalahannya  dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan.  Penahanan selalu  mengandung    kontroversi  karena  bertentangan  dengan  HAM  dan  menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat. Anggapan  berbahaya bagi masyarakat ini sulit dibuktikan,  karena  dalam  kenyataannya  sulit  memperkirakan  siapa  yang  berbahaya bagi masyarakat itu.
B. PertanggungJawaban  Penyidik Di Polres Pasaman Barat Terhadap Pelanggaran Hak Tersangka Dalam Hal Penahanan
Kepolisian  merupakan  lembaga  sub  sistem  dalam  SPP  yang  mempunyai kedudukan  pertama  dan  utama.  Kedudukan  yang  demikian  oleh  Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai the gate keeper of the criminal justice system. Secara umum tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 UU  No.  2  Tahun  2002,  yaitu  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan  hukum;  dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada masyarakat.(Hari Sasangka,2007;54)
Tindakan  Polri  terhadap  Anggota  Polisi  yang  Melakukan  Kekerasan  terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan di Polres Pasaman Barat adalah dengan melakukan pengawasan setiap penyidikan yang dilakukan oleh pengawas penyidik (wadik). Polisi dalam masyarakat  memainkan peran  yang tidak  hanya diharapkan negara, akan tetapi juga  masyarakat  itu  sendiri.  Peran  polisi  membentuk  identitas,  yaitu  sebagai  the legalistic  abusive  officer,  yaitu  polisi  yang  menyadari  perannya  sebagai  penjaga, pelindung  masyarakat  serta  nilai-nilai  masyarakat,  dan  dengan  cepat  menggunakan kekuatan  dan  sangat  otoriter.  Semua  yang  dimiliki  polisi  saat  ini  belum  mampu menjadikan  polisi  profesional.  Bahkan  terdapat  keraguan  masyarakat  tentang  kinerja atau performance yang akan diwujudkan polisi di masa yang akan datang.
Pertanggungjawaban  penyidik  terhadap  terjadinya  salah  tahan  berdasarkan KUHAP  dapat  dilihat  dari  adanya  pemberian  sanksi  berupa  ganti  kerugian  di rehabilitasi korban. Perilaku Polri yang bertindak asal cepat sehingga kurang tepat dan cermat,  dengan  mementingkan  diri  sendiri    penyelesaian  tugas  penyidikan  dapat berakhir dengan cepat, hal ini yang seringkali dapat menyebabkan terjadinya kelalaian penyidik  dalam  melakukan  proses  penyidikan,  sehingga  hak  asasi  manusia  seringkali dikesampingkan  yang  dapat  mengakibat-kan  terjadinya  kesalahan  penangkapan terhadap  seseorang  yang  tidak  bersalah,  yang  tentu  saja  dapat  merugikan  bagi  pihak yang  terkait,  serta  tidak  dapat  menjaga  dan  menjunjung  tinggi  martabat  dan  citra Kepolisian itu sendiri.
Kesalahan penahanan merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang  mana  proses  pidana  yang  dimaksud  adalah  dalam  hal  proses  penangkapan  yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam permasalahan ini dapat  diselesaikan melalui lembaga  praperadilan.  Penyidik  terkadang  menangani  kasus  yang  masih  kurang  jelas dalam  uraian  identitas  pelakunya  dalam  melaksanakan  tugas,  untuk  itu  Polri  sebagai penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan. Polres  Pasaman  Barat  sepnajang  lima  tahun  terakhir  baru  di  Pra  peradilankan  waktu tahun 2013. Hal ini menunjukan telah  adanya perlindungan terhadap tersangka dalam hal penahan di Polres Pasaman Barat.
Kesalahan  Polri  dalam  melakukan  penahanan  termasuk  ke  dalam  pelanggaran disiplin  maupun  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Republik  Indonesia.
Kesalahan  dalam  melakukan  penahanan  dapat  dikarenakan  kelalaian  penyidik  dalam bertugas,  menyalahgunakan  kewenangannya  dalam  melakukan  penahanan  maupun dalam  proses  penyidikan,  serta  kelalaian  anggota  kepolisian  dalam  melaksanakan setiap  tugasnya  sehingga  tidak  patuh  dalam  peraturan  disiplin  anggota  Kepolisian. Kesalahan  Polri dalam melakukan penahanan  juga dapat terjadi, dikarenakan ketidak sesuaian  dalam  melakukan  tahap-tahap  prosedur  penahanan  dalam  melaksanakan tugasnya.
Penyidik  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  yang  diberi  tugas  dan tanggungjawab  untuk  menegakkan  hukum,    sehingga  tugas  dan  wewenang  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  dibentuknya  lembaga  penegak  hukum.  Pengawas penyidik  dalam  hal  ini  berwenang  dalam  memberikan  pengawasan  terhadap  penyidik yang  apabila  jika  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  melakukan  penyidikan,  sehingga dapat  diberikan sanksi terhadap penyidik dalam melakukan kesalahan dalam prosedur penangkapan  merupakan  suatu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dalam melakukan  tugas  dan  wewenangnya.  Penyidik    Polri  sebagai  penegak  hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat  pada umumnya mengharapkan  sosok  penegak  hukum  yang  benar-benar  dapat  menciptakan  keadilan bagi mereka.
Penyidik  polisi  adalah  transparansi  proses  penyidikan  tindak  pidana,  hal  ini disebabkan  karena  banyaknya  laporan  atau  pun  komplain  dari  masyarakat  mengenai masalah penyidikan Polri. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik  yang  mampu  dapat  melaksanakan  proses  penyidikan  dengan  cepat  dan profesional.
Pertanggung  jawaban  atas  tidak  diberikannya  hak  tersangka  dalam  penahanan adalah  berbentuk  Ganti  Kerugian,  tuntutan  permintaan  ganti  kerugian  yang  dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris yang merupakan perwujudan perlindungan hak asasi  dan  martabat.  Apabila  tersangka  atau  terdakwa  mendapat  perlakuan  yang  tidak sah  atau  tindakan  tanpa  alasan  berdasar  undang-undang,  memberi  hak  kepadanya menuntut ganti kerugian. Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22 KUHAP, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian:
a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa,
b. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”,
c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :
d. Terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan
e. Tanpa  alasan  berdasar  undangundang,  atau  karena  tindakan  lain  tanpa  alasan berdasar undang-undang, atau
f. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
Mengenai landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP, bersumber  dari  ketentuan  Pasal  9  UU  Nomor  48  Tahun  2009,  yang berbunyi:“Seseorang  yang  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  pun  diadili  tanpa  alasan yang  berdasarkan  undangundang  atau  karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
Mengenai  tenggang  waktu  mengajukan    tuntutan  ganti  kerugian  diatur  dalam Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983.    Adapun tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian telah ditetapkan dalam waktu  3 Bulan, terhitung Sejak Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan 3 Bulan Sejak Pemberitahuan Penetapan Praperadilan.
Besarnya  Jumlah  Ganti  Kerugian  yaitu    hak  atas  ganti  kerugian  merupakan imbalan  sejumlah uang  yang diberikan kepada  tersangka atau terdakwa.  Berapa besar jumlah  ganti  kerugian  yang  dapat  dikabulkan,  berpedoman  kepada  ketentuan  Pasal  9 PP No.27 tahun 1983. Pasal 9 menentukan jumlah maksimum yang dapat dikabulkan. Ganti  kerugian  berdasar  alasan  Pasal  77  huruf    b  dan  pasal  95  KUHAP,  serendah- rendahnya  Rp.5.000,00  dan  setinggi-tingginya  Rp  1.000.000,00  -  Apabila penangkapan,  penahanan  atau    tindakan  lain  seperti  yang  dimaksud  dalam  pasal  95 KUHAP  mengakibatkan  yang  bersangkutan  mengalami  sakit  atau  cacat  setinggi- tingginya  Rp.3.000.000,00.  Itulah batas terendah dan batas   maksimum  imbalan  ganti kerugian  yang  dapat  dikabulkan  oleh  hakim.  Pada  prinsipnya  jumlah  imbalan  ganti kerugian  yang  paling  rendah  adalah  Rp.5.000,00  dan  paling  tinggi  Rp.  1.000.000,00. Inilah  jumlah  imbalan  ganti  kerugian  yang  permanen  bagi  tindakan  penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.  Akan tetapi terhadap tindakan penangkapan, penahanan  atau  tindakan  lain  yang  tidak  sah,  jumlah  imbalan  diatas  tidak  permanen. Jumlah  imbalan  Rp.  1.000.000,00  dapat  dilampaui  menjadi  paling  tinggi  Rp. 3.000.000,00  apabila  penangkapan,  penahanan,  atau  tindakan  lain  yang  tidak  sah menimbulkan akibat sakit , cacat, atau kematian.
Pasal  11  PP  No.  27  tahun  1983  menentukan,  negara  melalui  Departemen Keuangan  dibebani  tanggungjawab  untuk  menyelesaikan  pembayaran  tuntutan  ganti kerugian  yang  dikabulkan  pengadilan.  Untuk  itu,  Departemen  Keuangan  telah mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  tanggal  31  Desember  1983, No.983/KMK.01/1983. Dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan dimaksud, ditetapkan bahwa masalah  ganti  kerugian  yang  sehubungan  dengan  pasal  95  KUHAP,  menjadi  “beban” bagian  Pembayaran  dan  Perhitungan  Anggaran  Belanja  Negara  Rutin.    Negara  yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian.
Untuk  melaksanakan  pembayaran,  pemerintah  menunjuk  Departemen Keuangan sebagai Instansi yang bertanggung jawab dengan jalan mengalokasikan ganti kerugian  atas  beban  anggaran  belanja  rutin  negara.  Dengan  pengalokasian    terpenuhi kepastian  hukum  pembayaran.  Masalahnya  tergantung  pada  manusia    pelaksananya. Apalagi  jika  diperhatikan  prosedur  birokratis  yang  mesti  ditempuh.  Permintaan pembayaran  bisa  menimbulkan  perasaan  kecewa  bagi  pencari  keadilan.  Oleh  karena itu, sangat diharapkan pelayanan  yang cepat dan  sungguh sungguh,  agar pembayaran tidak  hanya  merupakan  impian  bagi  yang  berkepentingan.    Harus  kita  ketahui  bahwa dengan    diaturnya  tentang  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi  di  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  menunjukkan  perhatian  yang  sangat  cukup  besar  atas martabat  dan  harkat  dari  si  tersangka/terdakwa,  sekaligus  membuktikan  kepada  kita agar  penegak  hukum  tidak  sesuka  hatinya  melaksanakan  tugasnya  tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.
Pertanggungjawaban  penyidik  Polri    secara  individu  atau  non  individu  dengan memberikan  jalan  untuk    mengajukan  praperadilan  ke  Pengadilan  agar  dapat mengetahui dimanakah letak kekeliruan penerapan salah tahan tersebut. Pertanggungjawaban  penyidikan secara kode etik berupa penurunan   pangkat jabatan bahkan  pemecatan  apabila  melakukan  tindakan  berat  yang  bertentangan  dengan  kode etik  Kepolisian  Indonesia.      Pertanggungjawaban  penyidikan  Polri    secara  hukum pidana  apabila  terjadi  salah  tangkap  atau error  in  persona dalam  melakukan  tugas Kepolisian  tidak  dapat  dipidanakan  atau  dituntut  sesuai  penyalahgunaan  wewenang Kepolisian.  Penyidik  juga  tidak  berkewajiban  untuk    menyatakan  penyesalan  atau meminta maaf secara tertutup atau secara terbuka.
Lembaga  praperadilan  bertujuan  untuk  memantapkan  pengawasan  terhadap pemeriksaan  tindak  pidana  khususnya  dalam  penyidikan  dan  penuntutan,  serta  untuk menjamin  perlindungan  hak  asasi  manusia  dari  tindakan  sewenang-wenang    aparat penegak  hukum.  Prakteknya,    di  lapangan  seringkali  praperadilan  masuk  dalam pemeriksaan  pokok  perkara.  Hal  ini  menyebabkan  pengajuan    praperadilan  oleh tersangka/terdakwa  gugur  dalam  persidangan.  Praperadilan  yang  menyangkut  tentang prilaku  aparat  penegak  hukum  yang  sewenang-wenang  seringkali    berakhir  dengan putusan menolak tuntutan tersangka.

## PENUTUP
Perlindungan  yang  diberikan  oleh  penyidik  di  Polres  Pasaman  Barat  terhadap tersangka  dalam  hal  penahanan  adalah    perawatan  kesehatan  bagi  tersangka  yang  sedang mengalami  sakit, hak untuk  melaksanakan ibadah. Tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga, mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan keluarganya.  Perlindungan selanjutnya adalah  pemberian penangguhan penahanan.
Pertanggungjawaban  penyidik  terhadap  pelanggaran  Hak  tersangka  dalam  hal penahanan adalah pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi. Kesalahan Polri dalam melakukan penahanan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Kesalahan Polri dalam melakukan penahanan  juga dapat terjadi, dikarenakan  ketidak  sesuaian  dalam  melakukan  tahap-tahap  prosedur  penahanan  dalam melaksanakan tugasnya.  Pengawas penyidik dalam hal ini berwenang dalam memberikan pengawasan  terhadap  penyidik  yang  apabila  jika  terjadi  penyalahgunaan  wewenang melakukan  penyidikan,  sehingga  dapat  diberikan  sanksi  terhadap  penyidik  dalam melakukan kesalahan dalam prosedur

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Raharjo, Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana , Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 1, Februari 2008.
Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan   Dalam Teori  dan Praktik , Mandar Maju, Bandung, 2007
Kunarto, Etika Kepolisian , Cipta Manunggal, Jakarta, 1997
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , BP Undip, Semarang, 1995
Martiman Prodjohamidjojo, Penyelidikan dan Penyidikan, Ghalia Indonesia,
M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Philipus  M. Hadjon Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987
Satjipto  Rahardjo, Polisi  Sipil  dalam  Perubahan  Sosial  di  Indonesia ,  Penerbit  Buku Kompas, Jakarta, 2002
Wirjono  Projodikoro, Asas  asas  Hukum Pidana Di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2003