……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## ANALISIS KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN INFORMED CONSENT PADA PASIEN BEDAH PARU DI RSUD PASAR MINGGU
Oleh Akhmad Setiawan 1) , Irda Sari 2)
1,2 Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha Jl. Gatot Subroto No.301, Maleer, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40274/telepon (022) 87340030 /fax (022) 87340086 /email piksiganeshaonline@gmail.com Email: 1 sejatia29@gmail.com , 2 Irda.sari@piksi.ac.id

## Abstract
Informed consent is an agreement given by the patient or the patient's family on the basis of an explanation of the medical action to be performed on the patient. Informed consent is the doctor's explanation of the actions to be taken, and a statement that the patient has understood and agreed about the information submitted by the doctor. Informed consent must be filled in completely, but still found incomplete filling on the informed consent sheet in some items. The purpose of this study  is  to  find  out  the  factors  that  cause  incomplete  filling  of  informed  consent  in  cases  of pulmonary surgery in Pasar Minggu Hospital. This research method uses qualitative descriptive methods. Results From the analysis of 145 informed consent in May and June 2021 there were 70 informed consent (42.8 %) which is still incomplete and there are 75 informed consent (51.7 %) complete. Incompleteness is more common in the content of information, namely on alternative items  and  the  risk  of  57  informed  consent  (39.3%).  The  conclusion  of  the  analysis  of  the completeness  of  filling  the  informed  consent  sheet  of  lung  surgery  patients  at  Pasar  Minggu Hospital is still incomplete. Factors that cause incomplete informed consent among others are the understanding of doctors who are still lacking about the importance of informed consent, limited doctor time, busyness of doctors, dependence of doctors to nurses, lack of attention of doctors to fill informed consent, sop hospitals that are still not implemented to the maximum, and the absence of punishment and reward in hospitals.
Keywords : Informed Consent, Pulmonary Surgery, Incompleteness

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  dasar yang sangat penting bagi setiap orang. Menurut Undang–Undang No.36 Tahun 2014, Kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  harus diwujudkan dalam bentuk  pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.  Kesehatan  sangat  erat  sekali hubungannya dengan rumah sakit.
Menurut  permenkes  No.55  Tahun  2013 dan  Permenkes  No.269  tahun  2008  tentang rekam medis, rekam medis adalah berkas yang berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang identitas  pasien,  pemeriksaan,  pengobatan, tindakan  dan  pelayanan  lain  yang  telah diberikan kepada pasien pada fasilitas
pelayanan  kesehatan.  Di  dalam  berkas  rekam medis  terdapat  beberapa  lembar  yang  salah satunya adalah persetujuan tindakan (informed consent).
Persetujuan tindakan (Informed consent) adalah  persetujuan  tindakan  kedokteran  yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai  tindakan  kedokteran  yang  akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008).
Kelengkapan pengisian persetujuan tindakan  (informed  consent)sangat  penting karena  mempengaruhi  aspek  hukum  rekam medis  dan  mutu  rekam  medis  sehingga diperlukan  pelaksanaan  yang  maksimal  untuk
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pengisian persetujuan tindakan(informed consent)  serta  mengetahui  faktor  penyebab ketidakmaksimalan dalam pengisian persetujuan tindakan (informed consent).
Dari hasil analisis 145 informed consent di  bulan  Mei  dan  Juni  2021  terdapat  70 persetujuan  tindakan  (informed  consent) dengan  prosentase  42,8  %  yang  masih  belum lengkap  dan  terdapat  75  persetujuan  tindakan (informed  consent)  dengan  prosentase  51,7  % yang  sudah  lengkap.  Ketidaklengkapan  lebih sering  dijumpai  pada  isi  informasi  yaitu  pada item alternatif dan risiko sebanyak 57 informed consent (39,3%).
Dari  hasil  pengamatan  yang  telah dilakukan peneliti saat menganalisis ketidaklengkapan  pengisian informed  consent pada  pasien  bedah  paru  di  RSUD  Pasar Minggu, masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:
a. Kondisi  Pemahaman  dokter  yang  masih kurang  tentang  pentingnya  informed consent
b. Keterbatasan waktu dokter
c. Ketergantungan dokter kepada perawat
d. SOP  rumah  sakit  yang  masih  belum dilaksanakan maksimal
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka peneliti  memandang  perlu  untuk  melakukan penelitian mengenai factor-faktor yang menyebabkan  ketidaklengkapan  persetujuan tindakan (informed consent) tersebut, dan saya tertarik  untuk  mengambil  judul  “analisis ketidaklengkapan  pengisian informed  consent pada  pasien  bedah  paru  di  RSUD  Pasar Minggu,”
Tujuan  Penelitian  ini  dilakukan  adalah untuk  mengetahui  kelengkapan  persetujuan tindakan  kedokteran(informed  consent)pada kasus  bedah  paru  di  RSUD  Pasar  Minggu. Manfaat Penelitian ini yakni memberi masukan dalam upaya peningkatan pelaksanaan pengisian  persetujuan  tindakan  (Informed consent), sehingga rumah sakit dapat mengetahui faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan  pengisian  Informed  consent
dan  rumah  sakit  dapat  mengatasi  faktor penyebab ketidaklengkapan persetujuan tindakan (Informed consent) tersebut

## LANDASAN TEORI

## 1. Rekam Medis
Rekam  medis  adalah  keterangan  baik yang  tertulis  maupun  yang  terekam  tentang identitas, anamnesis, penentu fisik laboratorium,  diagnosa,  segala  pelayanan  dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan tentang pengobatan, baik rawat inap, rawat jalan  maupun  pengobatan  melalui  pelayanan rawat darurat (Rustiyanto, 2010).
Tujuan rekam medis ditujukan kepada hal yang  berkaitan  dengan  lingkungan  seputar pelayanan  pasien,  yaitu  untuk  kepentingan edukasi,  riset,  peraturan  dan  pembuatan kebijakan (Gemala, 2011).
2. Informed Consent
Persetujuan tindakan (Informed consent) adalah  persetujuan  tindakan  kedokteran  yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai  tindakan  kedokteran  yang  akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008).
Kelengkapan pengisian persetujuan tindakan  (informed  consent)sangat  penting karena  mempengaruhi  aspek  hukum  rekam medis  dan  mutu  rekam  medis  sehingga diperlukan  pelaksanaan  yang  maksimal  untuk pengisian persetujuan tindakan(informed consent)  serta  mengetahui  faktor  penyebab ketidakmaksimalan dalam
pengisian persetujuan tindakan (informed consent).

## METODE PENELITIAN
1.  Metode  Penelitian  Deskriptif  dengan pendekatan Kualitatif
penelitian  deskriptif  yaitu  suatu  metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk  membuat  gambaran  atau  deskripsi tentang  suatu  keadaan  atau  area  populasi tertentu  yang  bersifat  faktual  secara  objektif, sistematis dan akurat (Sulistyaningsih, 2011).
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
Pemilihan informan sebagai sumber data dalam  penelitian  ini  yaitu  dokter  bedah  dan dokter  anastesi  yang  melakukan  operasi  di bulan  Mei  dan  Juli  berjumlah  9  orang antaralain: Dokter Penanggung Jawab Pelayanan  (DPJP),  di  ruang  operasi,  yang terdiri  dari  6  orang  dokter  bedah  dan  2  orang dokter  anastesi  dan  Wakil  Direktur,  yaitu seseorang  yang  membuat  kebijakan  di  rumah sakit,  1  orang.  Subjek  penelitian  ditentukan dengan teknik snowball sampling.
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai  bahan  pembuatan  laporan  penelitian, ada  beberapa  teknik,  cara  atau  metode  yang dilakukan oleh peneliti yaitu :
a. Studi Pustaka, dengan mempelajari buku- buku  dan  literatur-literatur  yang  relevan untuk  acuan  penelitian  Studi  Pustaka, dengan  mempelajari  buku-buku  dan literatur-literatur  yang  relevan  untuk acuan penelitian.
b. Wawancara, dengan narasumber
c. Observasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian lembar informed consent di RSUD Pasar Minggu Dari hasil analisis 145 informed consent di  bulan  Mei  dan  Juni  2021  terdapat  70 persetujuan  tindakan  (informed  consent) dengan  prosentase  42,8  %  yang  masih  belum lengkap  dan  terdapat  75  persetujuan  tindakan (informed  consent)  dengan  prosentase  51,7  % yang  sudah  lengkap.  Ketidaklengkapan  lebih sering  dijumpai  pada  isi  informasi  yaitu  pada item alternatif dan risiko sebanyak 57 informed consent (39,3%).
Berdasarkan  data  yang  didapat  peneliti melalui  studi  dokumentasi,  maka  dapat diketahui  bahwa  penyebab  dari  dokter  belum melengkapi  persetujuan  tindakan  (informed consent) yaitu terkait dengan:
a. Pemahaman  dokter  tentang  Informed consent dan pentingnya Informed consent
Pemahaman  dokter  tentang  informed consent  masih  berbeda-beda.  ada  3  informan menjawab  informed  consent  adalah  informasi kepada pasien dan 5 informan menjawab bahwa informed  consent  merupakan  informasi  dan persetujuan  tindakan.  Hampir  semua  dokter melakukan  pengisian  persetujuan  tindakan (informed consent) di polik, dan ada dua dokter yang melakukan di ruang OK.
b. Keterbatasan waktu praktek dokter Setelah  peneliti  melakukan  wawancara terhadap informan maka diketahui bahwa salah satu  penyebab  ketidaklengkapan  pengisian persetujuan  tindakan  (informed  consent)  yaitu ada  dokter  yang  mengatakan  jam  prakteknya terbatas, ada dua dokter yang mengatakan ada praktek  di  tempat  lain  dan  waktu  terbatas sehingga  setelah  selesai  praktek  langsung pulang karena harus praktek di tempat lain dan dokter  yang  lain  mengatakan  banyak  pasien yang sudah menunggu dari pagi.
c. Kesibukan Dokter Banyaknya  pasien  yang  dioperasi  dan dilakukan  dalam  waktu  yang  berurutan mengakibatkan dokter tergesa-gesa dan dokter tidak  sempat  mengisi  persetujuan  tindakan (informed  consent)  bahkan  ada  dokter  yang melakukan operasi lima pasien dalam sehari. d. Ketergantungan dokter terhadap perawat Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  bahwa  di  RSUD  Pasar  Minggu ketergantungan  dokter  masih  tinggi  karena perawat  harus  selalu  mengingatkan  dokter untuk  mengisi  persetujuan  tindakan  (informed consent).
e. Kurangnya  perhatian  dokter  terhadap pengisian informed consent Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan responden dokter DPJP, dapat diketahui bahwa perhatian  dokter  dalam  mengisi  persetujuan tindakan  (informed  consent)  masih  kurang, karena  dokter  lebih  mementingkan  dalam memberikan pelayanan terhadap pasien daripada  untuk memikirkan  kepentingan administratifnya.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
f. Kebijakan Organisasi Rumah Sakit terkait Informed Consen Berdasarkan  hasil  wawancara  semua informan  mengatakan  bahwa  di  RSUD  Pasar Minggu  sudah  mempunyai  kebijakan/SOP, namun  dalam  pelaksanaanya  sebagian  dokter informed  consent  masih  belum  sesuai  dalam melaksanakan  pengisian  informed  consent sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan dan standar pelayanan yang ada.
g. Belum  adanya  pemberlakuan  punishment dan reward
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan kepala rekam medik, semua informan mengatakan  bahwa  di  RSUD  Pasar  Minggu belum memberlakukan Punishment dan Reward  sehingga  kepatuhan  dokter  untuk kelengkapan informed consent masih kurang. 2. Upaya Rumah
Sakit untuk

## Ketidaklengkapan Informed Cosent
Di  RSUD  Pasar  Minggu  sudah dilakukan  upaya  untuk  menurunkan  angka ketidaklengkapan pada persetujuan tindakan(informed  consent)  yaitu  sosialisasi dan  evaluasi  dari  petugas  yang  menganalisis berkas rekam medis dan informed consent yang belum  lengkap  dan  kemudian  dikembalikan kepada dokter yang merawat pasien tersebut.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Pelaksanaan  pengisian  lembar informed consent di  RSUD  Pasar  Minggu  belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal rekam  medis  rumah  sakit  yakni  100%. Padahal ketentuan  pengisian  lembar
informed consent di RSUD Pasar Minggu sudah ada terbukti dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SPO).Namun
belum  berjalan  sebagai  mestinya,  hal  ini terlihat dari masih adanya lembar informed consent yang belum lengkap.
2. Penyebab ketidaklengkapan pengisian informed  consent  antaralain  disebabkan oleh  pemahaman  dokter  yang  masih kurang  tentang  pentingnya  informed
consent;  keterbatasan  waktu;  kesibukan dokter;  ketergantungan  dokter  kepada perawat;  Kkrangnya  perhatian  dokter terhadap  pengisian  informed  consent; kebijakan  organisasi  rumah  sakit  yang masih belum dilaksanakan maksimal
3. Belum  adanya  pemberlakuan  punishment dan reward di rumah sakit.

## Saran
1. Sebaiknya  Kepala  rekam  medis  perlu mengadakan  pertemuan  internal  di  dalam unit  rekam  medis  untuk  meningkatkan kelengkapan pengisian informed consent .
2. Pemberian  kode  Unit  rekam  medis melakukan pengarahan kepada unit terkait yang  bersangkutan  untuk  melakukan pengisian informed consent , agar pengisian lembar informed consent
lebih ditingkatkan untuk mencapai kelengkapan maksimalsesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rekam Medis Rumah Sakit.
3. Sebaiknya  standar  pelayanan  minimal kelengkapan  pengisian  informed  consent dilaksanakan  dengan  periode  analisis  3 bulan  sekali  agar  kelengkapan  pengisian informed consent mencapai standar pelayanan minimal 100% dan mengurangi angka ketidaklengkapan rumah sakit.
4. Sebaiknya pada saat pimpinan rumah sakit melakukan  evaluasi  penilian  kinerja  staff khusunya  dokter  dan  perawat  disarankan bahwa pengisian informed consent menjadi salah satu tolok ukur penilaian.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] DepkesRI. 2006. Pedoman Penyelenggaraan  Dan  Prosedur  Rekam Medis Rumah Sakit Di Indonesia . Jakarta: Depkes RI. [2] erMenKes RI No 269/MENKES/PER/III/2008, Tentang Rekam Medis. Jakarta : Depkes RI
[3] KEPMENKES  No.  129  Tahun  2008 tentang Standar  Pelayanan  Minimal Rumah Sakit.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
[4] Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik

## Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan  Pekerjaan  Perekam
Medis.
[5] Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 290/MENKES/PER/III/  2008  Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
[6] UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
[7] UU Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014  Tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan Rumah Sakit.
[8] Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarat.
[9] Herman  Warouw  (2012),  “ Hubungan
Pengetahuan dengan Pelaksanaan
Persetujuan setelah Penjelasan (informed consent) pada Pasien di IRDB BLU RSUP Prof.dr.R.D. Kandou ”.
[10] Siti  Aisyah  (2013),” faktor-faktor  yang menyebabkan
ketidaklengkapan pengisian  lembar  informed  consent tindakan  bedah  mata  di  RS.  Mata  “ Dr. Yap ” Yogyakarta”.  Instalasi  Rekam Medis. [11] Nia kurnia,“ Tinjauan Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Berkas Rekam  Medis  Pasien  Rawat  Inap
Khususnya  Pada  Kasus  Bedah  di  RSUD Dr.  R.M  Djoelham  Binjai  Triwulan  I Tahun 2016”.
[12] K  .Adriana  Pakendek, Informed  consent dalam  pelayanan  kesehatan,  al-ikham , vol V No.2 Desember 2010.
[13] Khasna,  F.  dkk  (2016), “Analisis persetujuan
tindakan kedokteran (informed consent) dalam rangka
persiapan  akreditasi  rumah  sakit  di instalasi  bedah  sentral  RSUD  kota Semarang” . Jurnal kesehatan masyarakat (e-Journal).Vol 4; 1; (ISSN: 2356-3346).
[14] Rohmah  M,  Supriyanto  S  (2014), Kepatuhan  Petugas  Kesehatan  dalam
Kelengkapan
Pengisian
Informed
Consent. Jurnal  Administrasi  Kesehatan Indonesia, 2(2):128-37.
[15] Haryani Octaria, Wen Via Trisna (2016), “ Pelaksanaan  Pemberian  Informasi  dan Kelengkapan Informed Consent diRumah Sakit  Umum  Daerah  Bangkinang” (RSUD  Bangkinang).  Jurnal  Kesehatan Komunitas, Vol. 3, No. 2, Mei 216.
[16] Nurul  Khodijah;  Sis  Wuryanto,  (2016), Tinjauan Pelaksanaan Informed Consent Pada  Kasus  Bedah  Orthopedi  Rumah Sakit  PKU  Muhamadiyah  Gamping Sleman Yogyakarta Tahun 2016.
[17] Efi  sriatmi;  dr.zaenal  sugiyanto,  M.kes (2015), “analisis factor-faktor ketidaklengkapan formulir informed consent  di  rumah  sakit  ungaran  tahun 2015”.
[18] Supriyanto, Rekam Medis , Published:  18 December 2015.
[19] Makalah  mata  kuliah  etika/  hukum (2011), Informed  consent  sebagai  dasar bertindak  dokter  dalam  memberikan pelayanan kesehatan.
[20] Prayogo  pangestu  (2016), Panduan DPJP. Health and Medicine.
[21] Dr.dr.Sutoto,  M.Kes  (2014), Panduan Pelaksanaan  Dokter  Penanggung  Jawab Pelayanan  (DPJP) ,  Edisi  1,  Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
[22] Muchlisin  Riadi  (2016), Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Manfaat SOP.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN