http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## Kajian Bedah Produk Lembaga Ekonomi Syariah Terhadap Rumah Sakit Syariah

## Moniq Yasmeenela
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## Moniqyasmeenela@gmail.com
Abstract. The  development  of  Islamic  hospitals  in  Indonesia  from  year  to  year  has  increased  very significantly. This condition  shows that the enthusiasm of the people to seek treatment  in Islamic  hospitals  is getting stronger  in  this  case,  it  gets  an  indicator  of  the  high  awareness  of  the  people  to  get  health  and  blessing  services. Therefore, a standard or guideline for Islamic hospitals is needed in implementing, measuring and assessing the quality of  services  and  management  of  hospital  management  in  accordance  with  Islamic  sharia  principles,  so  that  Islamic hospitals can provide guarantees of service  in  accordance with  sharia, saving Islamic  faith and applying  management based sharia.
Keywords : Hospital, Sharia, Management Sharia
Abstrak. Perkembangan  rumah  sakit  islam  di  Indoensia  dari  Tahun  ke  Tahun  mengalami  peningkatan  yang sangat  signifikan.  Kondisi  ini  menunjukan  bahwa  ghirah  umat  untuk  mecari  pengobatan  dirumah  sakit  yang  islami semakin  kuat  dalam  hal  ini  mendapat  indikator  akan  tingginya  kesadaran  umat  untuk  mendapapatkan  pelayanan kesehatan  dan  keberkahan.  Oleh  karenanya,  diperlukan  suatu  standar  atau  pedoman  bagi  rumah  sakit  islam  dalam menerapkan, mengukur dan menilai kualitas pelayanan dan pengelolaan manajemen rumah sakit sesuai prinsip syariah islam,  sehingga  rumah  sakit  islam  dapat  memberikan  jaminan  akan  adanya  pelayanan  sesuai  syariah,  penyelamatan akidah Islam dan penerapan manajemen berbasis syariah.
Kata kunci: Rumah Sakit,  Syariah, Manajemen Syariah

## PENDAHULUAN
Industri  syariah  di  Indonesia  semakin berkembang,  setelah  bank  dan  lembaga keuangan  syariah  saat  ini  mulai  bekembang ke  arah  bisnis  real  seperti  hotel  syariah, supermarket  syariah  dan  yang  terbaru  adalah rumah  sakit  syariah.  Indonesia  dengan mayoritas penduduknya yang beragama islam merupakan pangsa pasar yang luas bagi bisnis syariah,  sehingga  tidak  mengherankan  ketika bisnis  yang  berkembang  saat  ini  mulai memperhatikan  kepentingan  konsumen  dari sisi kebutuhan pemenuhan aturan agama.
Rumah  sakit  berbasis  keagamaan terutama  yang  menggunakan  dasar  nilai-nilai islam sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sebuah  rumah  sakit  yang  responsif  menaruh perhatian besar terhadap bagaimana masyarakat
memandang dia dan pelayanannya.  Respon  publik  inilah  yang dinamakan  citra  ( imagae ).  Citra  yang  baik akan cepat terbentuk jika rumah sakit berhasil menciptakan  kepuasan  bagi  pasien  /atau kliennya  dan  mengupayakan  agar  orang  lain mengetahui hal tersebut.
Rumah  sakit  menurut  Nomor  44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
menyebutkan  bahwa  rumah  sakit  adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan  pelayanan  kesesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat jalan,  dan  gawat  darurat.  Namun,  belum  ada perundang-undangan  yang  mengatur  tentang rumah  sakit  syariah  hanya  berpedoman dengan  Fatwa  No.  107/DSN-MUI/X/2016 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah.
Perkembangan  rumah  sakit  islam  di Indoensia  dari  Tahun  ke  Tahun  mengalami peningkatan  yang  sangat  signifikan.  Kondisi ini  menunjukan  bahwa  ghirah  umat  untuk mecari pengobatan dirumah sakit yang islami semakin  kuat  dalam  hal  ini  mendapat indikator  akan  tingginya  kesadaran  umat untuk  mendapapatkan  pelayanan  kesehatan dan  keberkahan.  Dalam  hal  ini  Islam  sebagai agama  memiliki  konsep  atau  prinsip-prinsip dalam  mengatur  kehidupan  manusia  secara komprehensif  dan  universal,  baik  dalam hubungan dengan sang pencipta ( habluminallah )  maupun  dalam  hubungan secara manusia ( habliumninannas ).
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Para  pengelola  rumah  sakit  Islam
memiliki tugas dan kewajiban untuk mewujudkan  rumusan  yang  seragam  tentang pelayanan  yang  islami  agar  memberikan kepuasan terhadap masyarakt. Dengan pelayanan  yang  islami  diharapkan  menjadi sesuatu  yang  berbeda  dan  menjadi  ciri  khas yang  dirindukan  oleh  masyarakat.  Pelayanan yang islami berarti mewujudkan tata laksanan yang  khas  rumah  sakit  islam  dan  dapat terciptanya  sinergi  antara  fungsi  rumah  sakit dan pribadi yaitu terhadap para karyawan dan pasien,  dengan  menjadikan  semangat  bekerja sebagai bagian dari ibadah.
Menurut  Tjipto  Indikator  kepuasan berkaitan dengan:
1. Penyediaan layanan yang baik;
2. Karyawan  cepat  dalam  menyelesaikan pekerjaan;
3. Karyawan  tanggap  terhadap  keluhan konsumen;
4. Karyawan  mampu  mengetahui  keinginan dan mendiagnosis hal yang harus dilakukan dengan cepat; dan
5. Karyawan memberikan perhatian individu dengan baik kepada keluhan konsumen.
Oleh  karenanya,  diperlukan  suatu standar atau pedoman bagi rumah sakit islam dalam  menerapkan,  mengukur  dan  menilai kualitas pelayanan dan pengelolaan manajemen rumah sakit sesuai prinsip syariah islam,  sehingga  rumah  sakit  islam  dapat memberikan  jaminan  akan  adanya  pelayanan sesuai  syariah,  penyelamatan  akidah  Islam dan penerapan manajemen berbasis syariah.
Salah  satu  rumah  sakit  yang  memiliki standarisasi  syariah  ialah  Rumah  Sakit  Islam Sultan  Agung  Kota  Semarang.    Dimana sertifikasi  ini  meliputi  hak  yang  berkaitan dengan  pelayanan  rumah  sakit  termasuk seluruh  sarana  dan  prasaran  yang  digunakan, seperti ketersediaan tempat ibadah, alat untuk bersuci,  dan  sebagainya.    Pada  sertifikasi  tim DSN  MUI  melakukan  telusur  dokumen Standar  Operating  Procedure (SOP)  terkait pelayanan  kesehatan  serta  melakukan  ke beberapa ruangan untuk memastikan
berjalannya SOP pelayanan kesehatan
berbasis syariah.
Sertifikasi rumah sakit syariah memberi peluang dan harapan bagi
penyelenggara pelayanan kesehatan kesehatan dan  masyarakat  (umat)  untuk  meningkatkan mutu  dan  keselamat  pasien  dalam  perspektif fisik,  psikis  dan  spiritual  serta  dakwa  dalam kerangka  pengembangan  peradaban  islam. Dengan adanya sertifikat ini semakin meningkatkan  kepercayaan  dan  kepuasan masyarakat  bahwa  rumah  sakit  syariah menitikberatkan  sasarannya  pada  kesusuan dengan  prinsip  syariah,  keselamatan  pasien dan  mutu  pelayanan  yang  berkualitas  serta memberikan  pengkauan  kepada  Rumah  Sakit yang  telah  menerapkan  standar  akreditas syariah yang ditetapkan.
Prinsip syariah yang berdasarkan pada tujuan Rumah sakit syariah beroperasi dengan mengadopsi  standar-standar  syariah  yang telah  disertifikasi  oleh  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-
MUI). MUI
memiliki pedoman penyelenggaraan  rumah  sakit  berdasarkan prinsip  syariah  yakni  pedoman  dalam  fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 107/DSN- MUI/XI/106.  Fatwa tersebut pada prinsipnya berisi lima hal yakni tentang akad, pelayanan, obat-obatan  dan  pengelolaan  dana  finansial. Akan  tetapi  yang  terpenting  transaksi  di dalam  rumah  sakit  syariah  harus  mengacu pada  uhkum  islam  fiqih  mu’amalah.  Dalam hal  pelayanan  memberikan  yang  baik,  jelas antara hak dan kewajiban.

## A. Isi Bedah Produk
Konsep  syariah  yang  berdasarkan pada tujuan syariah ( Maqashid syariah )  yang dipraktikan  dalam  operasioanl  pengelolaan terhadap  rumah  sakit  syariah. Maqashid syariah yang  ditetapkan  berdasarkan  nilai- nilai syariah yang bertujuan untuk menggapai kebaikan dan kesejahteraan umat di dunia dan akhirat. Konsep yang diungkapkan oleh Imam As-Syatibi  Al-Maliki  ini  menjelaskan  bahwa dalam rangka memelihara kebutuhan manusia,  maka  perlu  adanya  pemeliharaan terhadap lima  hal pokok yaitu:
1. Menjaga agama;
2. Jiwa;
3. Akal;
4. Keturunan; dan
5. Harta.
Konsep  inilah  yang  menjadi  tolak  ukur yang kemudian dikolaborasikan dalam bentuk
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
penyusunan  standar  terstruktur  terhadap penyelenggaraan  operasional  rumah  sakit syariah.  Standar  ini  diaplikasikan  dalam rangka  menjaga  kepentingan  masyarakat  dan semua elemen yang terkait dalam penyelenggara upaya kesehatan islam.
Sertifikasi rumah sakit syariah disusun berdasarkan  konsep  standar  akreditasi  rumah sakit  versi  2012  dari  Komite  Akreditasi Rumah  Sakit  (KARS).  Standar  tersebut terbagi menjadi dua kelompok utama, Standar yang  berfokus  pada  layanan  pasien  dan perawatan  dirumah  sakit.  Sertifikat  rumah sakit  syariah  memberi  peluang  dan  harapan bagi  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  dan masyarakat (umat) untuk meningkatkan mutu dan  keselamatan  pasien  dalam  perspektif fisik,  psikis  dan  spiritual  serta  dakwah  dalam kerangka pengembangan peradaban islam
Dalam sertifikasi Rumah Sakit Syariah  edisi  1437  H,  pada  masing-masing bab  dibagi  kedalam  2  (dua)  kelompok  yaitu kelompok  standar  yang  mengatur  pada  aspek manajemen  dan  kelompok  standar  yang mengatur  pada  aspek  pelayanan  rumah  sakit syariah. Standar syariah dalam aspek manajemen meliputi tentang :
1. Standar  Syariah  Manejemn  Organisasi (OSSMO) Standar ini berisi tentang tanggung jawab  dan  akuntabilitas  pemilik  rumah sakit dalam pengelolaan rumah sakit, yang dibuktikan dengan adanya ijin operasional rumah  sakit,  struktur  organisasi  memuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditingkat pemilik  dan  komite  syariah  ditingkat rumah  sakit,    bidang  kerohanian  dirumah sakit, lembaga ketakmiran, lembaga zakat infaq.
2. Standar Sayriah Modal Insani (SSMI) Standar  ini  menilai  bagaimana pendidikan dan pelatihan pegawai melalui program  training  yang  bersifat  wajib untuk  seluruh  staf  dengan  muatan kurikulum keagamaan, panduan pendampingan spiritual, prosedur mengingatkan shalat, prosedur
membimbing  doa  pra  operasi,  prosedur bimbingan  tayamun,  prosedur  bimbingan shalat,  prosedur  pendampingan  visit doktet.
3. Standar  Syariah  Manajemen  Pemasaran (SSMP)
Standar  ini  berisi  tentang  tata kelola  pemasaran  rumah  sakit  dan promosi  rumah  sakit  sesuai  dengan  etika promosi.  Standar  ini  akan  emastikan rumah  sakit  tidak  melakukan  rishwah, markup  dan  melakukan  kegiatan  promosi yang bertentangan dengan syariah islam.
4. Standar  Syariah  Manajemen  Akuntansi dan Keuangan (SSMAK)
Standar  ini  berisi  tentang  tata  kelola keungan dan akuntasi rumah sakit berbasi syariah,  diawali  dari  proses  perencanaan penyusunan  renanca  kerja  dan  anggaran pentarifan, penggunaan akad dalam transaksi, pencatatan sesuai kaidah akuntansi  syariah,  kerja  sama  dengan lembaga perbankan dan keuangan syariah, alokasi  zakat,  infaq,  dan  shodaqoh institusi  dan  pegawai,  dan  pengelolaan piutang tidak tertagih.
5. Standar  Syariah  Manajemen  Fasilitas
(SSMF)
Standar ini berisi tentang
penyediaan fasilitas rumah sakit menerapkan  standarisasi  kaidah  syariah, pengelolaan  channel  TV  sesuai  kaidah syariah, pengaturan bangsal sesuai gender, penataan  dan  perawatan  kamar  mandi standar  syariah,  hasil  pemeriksaan  air minum  dan  MUI  –  halal,  menyediakan sarana  ibadah  yang  memadai,  mengelola dapur halal sesuai kaidah syariah.
6. Standar Syariah Manajemen Mutu (SSMM). Standar ini berisi penilaian kebijakan  dan  pedoman  mutu  tentang pemeliharan  aqidah,  ibadah,  akhlak  dan muamalah  melalui  aktivitas  keagamaan tercantum pada indikator mutu utama unit kerja /atau rumah sakit, standar pelayanan syariah,  pencatatan  dan  pelapor  indicator mutu  syariah,  analisis  pelaporan, design and  redesign hasil  analisis  serta  kajian tentang program islamisasi rumah sakit.
Sedangkan  standar  syariah  dalam aspek pelayanan meliputi penilaian tentang :
1. Standar  syariah  akses  pelayanan  dan kontinuitas (SSAPK)
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Standar  tentang  proses  penerimaan, bimbingan, dan pemulangan pasien dipastikan  telah  mendapatkan  pelayanan psikospiritual  termasuk  buku  bimbingan kerohanian,  penyediaan  transportasi  yang mendukung  pelayanan  berbasis  syariah (audio murrotal).
2. Standar syariah Asesmen Pasien (SSAP) Standar  ini  tentang  assesmen  awal secara  komprehensif  terhadap  kondisi medis-spiritual pasien.
3. Standar syariah pelayanan pasien (SSPP) Standar ini tentang pelayanan psikospiritual bagi berbagai variasi kebutuhan pelayanan kesehata. Standar ini mengatur  penyiapan  bahan  makanan, penyimpanan  pengolahan  dan  distribusi harus dimonitor untuk memastikan kehalalan,  higienitas,  dan  keamanan sesuai peraturan perundang-undangan dan syariah islam.
4. Standar syariah pelayanan obat (SSPO) Standar  ini  berisi  tentang  penerapan konsep  obat  esensial  rumah  sakit  yang berisi  daftar  obat,  kesedian  obat  yang terpilih  dan  terapi  yang  digunakan  di rumah  sakit  tidak  mengandung  unsur bahan yang diharamkan.
5. Standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian (SSPBK)
Standar  ini  berisi  tentang  pemberian pelayanan  pendampingan  rohani  kepada seluruh  pasien  yang  beraga  islam,  dan kepada  pasien  yang  mempunyai  khusus. Standar  ini  berisi  tentang  pelaksanaan identifikasi nilai-nilai islam dalam pelayanan  pasien,  penatalaksanaan  nyeri, pelayanan  pada  akkhir  kehidupan  secaara syariah,  prosedur  pelayanan  sakaratul maut  dan  penyediaan  pelayanan    jenazah secara syariah.
6. Standar  syariah  pendidikan  pasien  dan keluarga (SSPPK)
Standar  ini  berisi  tentang  kewajiban rumah sakit melakukan pendidikan terhadap  pasien  rawat  inat  atau  keluarga mengenai  asuhan  spiritual  yang  akan diterima  selama  perawatan  sebagai  bahan evaluasi  perkembangan  kondisi  spiritual pasien.
7. Standar syariah pencegahan dan pengendalian infeksi (SSPPI). Standar  ini  berisi  tentang  kewajiban rumah sakit memiliki program pencegahan  dan  pengendalian  infeksi berdasarkan  ilmu  pengetahuan  terkini sesuai  dengan  peraturan  perundangan yang  berlaku  dan  standar  sasaniitasi  serta kebersihan sesuai dengan syariah.

## KAJIAN PUSTAKA
Rumah  sakit  islam  merupakan  rumah sakit yang seluruhnya aktivitasnya berdasarkan  pada Maqoshid  al-Syariah  al- Islamiyah yaitu  menjaga  agama,  menjaga hidup,  menjaga  akal,  menjaga  keturunan  dan menjaga  harta. Maqashid  syariah adalah koridor untuk pedoman bahwa segala sesuatu yang  kita  lakukan  tidak  boleh  bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariah.
Sebagaimana  perintah  Allah  dalam Al-Qur’an surat Jaatsiyah ayat 18 bahwa:
“ kemudian kami jadikan kamu berada diatas  suatu  syariat  (peraturan)  dari  urusan (agama  itu),  maka  ikutilah  syariat  itu  dan jangan  kamu  ikuti  hawa  nafsu  orang-orang yang tidak mengetahui ” (Q.S. Jaatsiyah/28).
Berdasarkan  pada  ayat  diatas,  maka dalam menjalankan kehidupan apapun termasuk  dalam  melaksanakan  tata  kelola rumah  sakit  wajib  berpedoman  kepada syari.ah  (aturan  tuhan)  jika  menghendaki kebaikan di akhiran maupun didunia.
“The  awareness  for  the  need  to practice  Islam  in  all  aspects  of  life  has brought  many  Muslims  to  realize  the importance  of  following  the  shariah.  This awareness  has  created  the  demand  for  new product  and  services  based  on  shariah  to  be introduced into the market”
“Kesadaran  tentang  perlunya  untuk mempraktikan  ajaran  islam  di  semua  aspek kehidupan  telah  membawa  banyak  muslim untuk menyadari pentingnya mengikuti syariah.  Kesadaran  ini  telah  menciptakan permintaan  untuk  produk  dan  layanan berdasarkan syariah baru yang akan diperkenalkan ke pasar”.
Dalam  fatwa  tentang  rumah  sakit syariat,  MUI  menekankan  aturan  dalam pengaturan  akad  yang  sah  menurut  islam. Selain  itu  diatur  juga  tentang  pelayanan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
kosmetik,  obat-obatan,  makan,  minuman, serta  penggunaan  dana  rumah  sakit.  Bagi rumah sakit yang ingin mendapatkan sertifikat syariat,  nantinya  harus  menyimpan  dananya di bank syariat. Begitu juga dengan makanan, minuman, dan obat-obatan pun harus mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.
Menurut  mantan  Ketua  Mahkamah Konstitusi (MK)
Mohammad Mahfud menegaskan  bahwa  fatwa  adalah  pendapat keagamaan,  bukan  hukum  positif.  Mereka yang  melanggar  fatwa  tidak  boleh  diberi sanksi  atau  hukuman.  Fatwa  itu  mengikat pada  diri  sendiri  dan  tidak  diatur  dalam undang-undang.  Kecuali  jika  fatwa  tersebut telah  dipositifkan  ke  dalam  undang-undang. Contohnya  yakni  penentuan  halal  atau tidaknya suatu produk, undang-undang menyebut  bahwa  MUI  satu-satunya  lembaga yang  berwenang  mengeluarkan  fatwa.  Dalam hal  mengenai  fatwa  rumah  sakit  syariah, belum adanya  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  khusus  mengenai  rumah sakit syariah.  Maka  mengenai  rumah  sakit  syariah berpedoman  pada  fatwa  Nomor  107/DSN- MUI/IX/2016 tentang
Pedoman
Penyelenggaraan  Rumah  Sakit  berdasarkan prinsip syariah.
Fatwa Rumah Sakit syari’ah mengatur ketentuan  akad,  pelayanan,  penggunaan  obat, makanan, minuman  dan  barang  gunaan,  serta menempatkan  dan  menggunakan  dana  rumah sakit.  Fatwa  ini  telah  sesuai  dengan  aturan dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal (UU  JPH)  yang  menjelaskan  pengawasan kementerian  bidang  kesehatan  mengenai vaksin,  obat  tradisional,  alat  kesehatan, pembekalan  rumah  tangga,  makanan  dan minuman. Semua itu harus mendapatkan label halal agar menjamin konsumen muslim untuk mengkonsumsinya.  Jika  dikaitkan  dengan rumah  sakit  syariat  hal  ini  sesuai  dengan industri halal pada bidang kesehatan.
Bila  belum  mendapatkan  sertifikat halal,  obat  boleh  digunakan  asal  tidak mengandung unsur haram, dan wajib mendapat  persetujuan  Dewan  Pengawas Syariah (DPS). Tiap rumah sakit yang hendak mengikuti  standar  syariah,  menurut  Fatwa Dewan  Syari’ah  Nasional  MUI    harus
memiliki  DSN.    Dalam  hal  penggunaan  obat haram  dalam  kondisi  terpaksa,  fatwa  DSN MUI  No.  107/DSN-MUI/X/2016  tentang pedoman  Penyelenggaraan  Rumah  Sakit menjelaskan  bahwa  penggunaan  obat  yang mengandung  unsur  yang  haram  wajib melakukan prosedur informed consend , yakni persetujuan pasien atas tindakan medis.
Salah  satu  tugas  utama  lembaga  DSN adalah  menggali,  mengkaji,  dan  merumuskan nilai  dan  prinsip-prinsip  hukum  islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan  dalam  kegiatan  dan  urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap uruan dan  kegiatan  transaksi  lembaga  keungan syariah,  yaitu  untuk  menjalankan  operasional lembaga  keuangan  syariah  dan  mengawasi pelaksanaan dan implementasi Fatwa.
“Shari’ah  is  also  aimed  at  governing individual and societal affairs in life so as to uphold  justice,  mercy,  wisdom  and  common good in human dealings. Thus shari’ah is the Islamic law that governs the life of Muslims in all  aspect  as  ibadah  (worship),  mu’amalah (dealings  with  fellow  human),  munakahah (marriage) and jinayah (criminality)”.
“syariat juga bertujuan untuk mengatur  urusan  individu  dan  sosial  dalam kehidupan  untuk  menegakkan  keadilan, rahmat,  kebijaksanaan  dan  umum  baik  dalam hubungan manusia. Dengan demikian syariah adalah hukum islam yang mengatur kehidupan umat islam disemua aspek sebagai ibadah,  muamalah  (hubungan  dengan  sesama manusia),  munakahah  (pernikahan),  dan jinayah (kejahatan)”.
Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  menimbang bahwa  masyarakat  memerlukan  penjelasan tentang  pedoman  penyelenggaraan  rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Bahwa atas dasar  pertimbangan  DSN-MUI  memandang perlu  menetapkan  Fatwa  tentang  pedoman penyelenggaraan  rumah  sakit  berdasarkan prinsip syari’ah untuk dijadikan pedoman.
Fatwa  Nomor.  107/DSN-MUI/X/2016 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Rumah Sakit  berdasarkan  prinsip  syariah  salah satunya  memetuskan  akad  dan  ketentuan pelayanan. Ketentuan akad berbagai transaksi
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
menurut  fatwa  ini  harus  sesuai  dengan syari’ah. yakni:
1. Akad ijarah ,
Akad Ijarah adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu dengan pembayaran atau upah.
2. Akad  ijarah muntahiyah  bi  al- tamlik (sewa beli)
Akad ijarah  muntahiyah  bi  al- tamlik adalah  perjanjian  sewa  menyew yang  diseertai  dengan  janji  pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
3. Akad bai’ (jual beli) Akad  bai’ adalah  pertukaran  harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.
4. Akad  mudharabah (kerjasama  modal  dan keahlian)
Akad  Mudharabah adalah  akad kerjasaman  suatu  usaha  antara  dua  pihak, dimana  pihak  pertama  ( malik,  shahibul mal ) menyediakan seluruh  modal sedang pihak  kedua  bertindak  selaku  pengelola ( amil,  mudharib ),  dan  keuntungan  usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati.
5. Akad  musyarakah  Mutanaishah (kerja sama modal Akad  musyarakah  mutanaishah
adalah  akad  musyawarah  atau  syirkah yang  kepemilikan asset (barang)  atau model salah satu pihak ( syarik ) berkurang disebabkan  pembelian  secara  bertahap oleh pihak lainnya.
6. Akad wakalah bi al-ujrah Akad ini merupakan akad pemberian kuasa dengan imbalan ( ujrah ).
Menurut  komplikasi  hukum  ekonomi syariah, dalam standariasi rumah sakit syariah terhadap  prinsip  syariah,  bahwa  asas-asas akad yang digunakan dalam rumah sakit islam yaitu:
1. setiap  akad  dilakukan  atas  kehendak  para pihak  sesuai  dengan  kesepakatan  yang ditetapkan;
2. setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat;
3. setiap  akad  dilakukan  untuk  memenuhi kepentingan para pihak, para pihak dalam
setiap  akad  memiliki  kedudukan  yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
4. setiap akad dilakukan secara terbuka;
5. setiap  akad  dilakukan  denga  kemampuan para pihak; dan
6. setiap  akad  dilakukan  dengan  cara  saling memberi  kemudahan  kepada  masing- masing pihak.
Akad  yang  dibuat  oleh  para  pihak bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan bagi  kedua  pihak  dan  tidak  menimbulkan kerugian  serta  memberatkan,  akad  dilakukan dalam  rangka  meneakan  kemslahatan  tidak mengandung  unsur  jebakan,  akad  dilakukan sesuai  syariah  islam  dan  tidak  bertentangan dengan hukum
Ketentuan  terkaid  akad  yaitu  dalam hal  para  pihak  menggunakan  akad,  maka berlaku ketentuan dan syarat akad ijarah yang terdapat  dalad  Fatwa  DSN-MUI  Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan ijarah.  Dalam  ketentuan  terkait  pelayanan rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan ( stakeholders ) wajib
memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.
Rumah sakit wajib memberikan pelayanan  yang  sesuai  dengan  panduan panduan  praktik  klinis  (PPK)  dan  standar pelayanan  yang  berlaku.  Rumah  sakit  wajib mengedepankan  aspek  kemanusiaan  dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan  kebutuhan  pasien,  tanpa  memandang ras, suku dan agama.
Rumah  sakit  wajib  mengindarkan  diri dari  perbuatan  maksiat,  risywah,  zhulm  dan hal-hal  yang  bertanggung  jawab  dengan syari’ah,  rumah  sakit  wajib  memiliki  Dewan Pengawas  Syari’ah  dan  wajib  mengikuti  dan merujuk  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia terkait  dengan  masalah  hukum.  Rumah  sakit juga wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah  yang  wajib  dilakukan  pasien  muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi  yang sakit), serta rumah sakit wajib  memiliki  panduan  terkait  standar kebersihan rumah sakit.
KESIMPULAN
Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Rumah
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Sakit  berdasarkan  prinsip  syariah  salah satunya  memetuskan  akad  dan  ketentuan pelayanan. Menurut komplikasi hukum ekonomi  syariah,  dalam  standariasi  rumah sakit  syariah  terhadap  prinsip  syariah,  bahwa asas-asas  akad  yang  digunakan  dalam  rumah sakit islam yaitu:
1. setiap  akad  dilakukan  atas  kehendak  para pihak  sesuai  dengan  kesepakatan  yang ditetapkan;
2. setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat;
3. setiap  akad  dilakukan  untuk  memenuhi kepentingan para pihak, para pihak dalam setiap  akad  memiliki  kedudukan  yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
4. setiap akad dilakukan secara terbuka;
5. setiap  akad  dilakukan  denga  kemampuan para pihak; dan
6. setiap  akad  dilakukan  dengan  cara  saling memberi  kemudahan  kepada  masing- masing pihak.
Akad  yang  dibuat  oleh  para  pihak bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan bagi  kedua  pihak  dan  tidak  menimbulkan kerugian  serta  memberatkan,  akad  dilakukan dalam  rangka  meneakan  kemslahatan  tidak mengandung  unsur  jebakan,  akad  dilakukan sesuai  syariah  islam  dan  tidak  bertentangan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Hartono, 2010, Manajemen Pemasaran untuk Rumah Saki t, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Khaerul Umam , 2013, Manajemen Perbankan Syari’ah, Bandung : Pustaka Setia. Majelis  Ulama  Indonesia,  2016, Himpunan Fatwa  Keuangan  Syari’ah  Dewan Syari’ah  Nasional  MUI ,  Jakarta  :
Erlangga.
Sahal  Mahfudz,  2011, Profesional  dalam Segala  hal  “Refleksi  40  Tahun  RSI Sultan  Agung  Mengabdi  dan  Melayani , Semarang, RSI Sultan Agung. Sumadi, Peran  Manajemen  Syariah  terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan pada Rumah  Sakit  Islam  di  Kota  Surakarta , Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  Vol,  03 No. 02, 2017.
Sainul  dan  Muhamad  Ibnu  Afrelian ,  Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah ,  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi Syariah,  Vol,  03,  No.  2.  September 2016. Siti Aisyah Ismail, Masyhudi AM, Burhanudin  Hamid,  Wahyu  Sulistiadi, Sagiran ,  Jorney  to  Shariah  Hospital  : An Indonesia Experience , Sejong University,  South  Korea,  17-18  August 2017.
Diana  Mutia  Habibaty, Peranan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis Ulama  Indonesia  –  terhadap  hukum positif  Indonesia, Fakultas  Syariah  dan
Hukum UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04 Desember 2017. Shariff SM, Rahman ARA, Shari’ah Compliant  Hospital  ;  Form  Concept  to Reality  :  A  Malaysian  Experience ,
Bangladesh  Journal  of  Medical  Science Vol. 15, No. 01 January 2016.
Yusuf  Assidiq, DSN  MUI  Sertifikasi  RS Syariahdi  RSI  Sultan  Agung  Semarang , https://www.republika.co.id/berita/gaya- hidup/info-sehat/17/06/10/orc3eg399- dsn-mui-sertifikasi-rs-syariah-di-rsi- sultan-agung-semarang ,  diakses  pada  6 Juli 2018, pukul 15.38 WIB. Majelis  Upaya  Kesehatan  Islam  Seluruh Indonesia  (MUKISI), Rumah  Sakit Syariah : Nilai, Konsep, dan
Standarisasi , http://www.mukisi.com/artikel/item/291 -rumah-sakit-syariah-nilai-konsep-dan- standarisasi ,  diakses  pada  6  Juli  2018, pukul 16.24 WIB.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit
Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014 Jaminan Produk Halal.