IMPLIKASI  PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  54 TAHUN 2017 TENTANG BUMD TERHADAP

## PENJAMINAN ASET BUMD KEPADA BANK
IMPLICATIONS  OF  GOVERNMENT  REGULATION
NUMBER  54  YEAR  2017  TO  THE  GUARANTEE  OF REGIONAL OWNED ENTERPRISES ASSETS
Mentari Octovia a

## ABSTRAK
Artikel  ini  menganalisis  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017 tentang BUMD khususnya Pasal 95 yang mengatur bahwa dalam rangka pengembangan  usahanya  BUMD  diperbolehkan  untuk  menjaminkan asetnya  yang  berasal  dari  hasil  usaha,  tetapi  tidak  mengatur  mengenai kebolehan  BUMD  untuk  menjaminkan  asetnya  apabila  BUMD  masih membukukan  rugi  dan  belum  memiliki  hasil  usaha.  Tujuan  artikel  ini adalah untuk memberikan kejelasan mengenai kebolehan penjaminan aset BUMD  kepada  bank  dan  menegaskan  keterpisahannya  dengan  aset daerah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  analitis dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Temuan  ini  membuktikan  bahwa Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  BUMD  secara implisit  turut  mengakui  pada  Pasal  3  bahwa  penjaminan  aset  BUMD dengan  nilai  lebih  dari  50%  kekayaan  bersih  BUMD  dapat  dilakukan selama  mendapat  persetujuan  kepala  daerah  atau  perwakilannya. Ketentuan ini mengimplikasikan tidak adanya pembedaan terhadap aset mana  yang  dapat  dijaminkan,  menegaskan  perbedaannya  dengan  aset daerah  dan  juga  selaras  dengan  ketentuan  mengenai  penjaminan  aset Perseroan Terbatas dalam perundang-undangan.
Kata  kunci: BUMD;  peraturan  pemerintah;  penjaminan  asset;  pinjaman bank
a Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  21  Bandung,  email: mentari.octovia@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan: 29 Mei 2020
DOI:
https://doi.org/10.23920/jphp .v1i2.292
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
This  article  analyzes  the  Government  Regulation  Number  54  Year  2017  concerning  Regional  Owned- Enterprise (ROEs), particularly Article 95 which regulates that ROEs are allowed to obtain bank loan and guarantee their assets originating from business revenues in the context of business development, but does not regulate its ability to guarantee their assets if ROEs still prosted a loss and do not earn profits yet. This article aims  to  provide  clarity  regarding  ROEs  ability  in  guaranteeing  their  aseets  to  banks  and  emphasize  its separation from regional assets. The research method used is decriptive analytical with normative juridical approach. The finding proves that the Government Regulation Number 54 Year 2017 implicitly acknowledge in Article 3 that the guarantee of ROEs asset with a value of more than 50% of ROEs net worth can be carried out as long as it is approved by the regional head or his representative. Therefore, it implies that there is no distinction between which assets can be guaranteed, confirms its diference with the regional assets, and it is also in line with the regulations regarding guarantee of limited liability company’s assets .
Keywords: regional owned enterprise; government regulation; assets guarantee; bank loan.

## PENDAHULUAN
Opsi pendanaan melalui pinjaman perbankan merupakan salah satu cara pembiayaan yang lazim digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (“ BUMD ”) , khususnya BUMD yang berbentuk  Perseroan  Terbatas  (disebut  Perseroda).  Hal  ini  merupakan  salah satu bentuk kemandirian  yang  dapat  ditunjukkan  BUMD  agar  mandiri  dalam  mencari  permodalan untuk  pengembangan  usaha  dan  investasi  dengan  tidak  mengandalkan  permodalan melalui  penyertaan  Daerah.  Namun  demikian,  sesuai  asas collateral dalam  pemberian pinjaman, perbankan akan mempersyaratkan jaminan sebelum mencairkan kredit kepada BUMD,  yang  digunakan  untuk  berjaga-jaga  seandainya  debitur  tidak  dapat mengembalikan pinjamannya. 1
Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  BUMD  (“PP  BUMD”)  yang diterbitkan  sebagai  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  (“UU  PEMDA”)  sebagai  pengaturan  teknis  perihal  penyelenggaraan dan pengelolaan BUMD mengatur terkait tindakan pinjaman bank dan aset BUMD sebagai berikut:
a. Pasal  19  ayat  (3) juncto Pasal  26  PP  BUMD:  Pinjaman  disebutkan  sebagai  salah  satu sumber  modal  BUMD.  BUMD  dapat  melakukan  pinjaman  sesuai  dengan  kelaziman
1 Sentosa Sembiring (2007). Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan. Gloria Juris , 7(1), hlm. 25-26.
dalam  dunia  usaha.  Ketentuan  mengenai  penerimaan  pinjaman  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pasal 95 ayat (1) dan (2) PP BUMD: Pinjaman dapat dilakukan BUMD kepada lembaga keuangan, pemerintah, dan sumber dana lainnya dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi. Dalam hal pinjaman dimaksud mempersyaratkan jaminan, maka aset  BUMD  yang  berasal  dari  hasil  usaha  BUMD  dapat  dijadikan  jaminan  untuk mendapatkan pinjaman.
Ketentuan Pasal 95 ayat (2) PP BUMD memberikan implikasi bahwa penjaminan aset BUMD dalam rangka pinjaman untuk pengembangan usaha dan investasi dapat dilakukan setelah BUMD memiliki hasil usaha. Ketentuan ini kontradiktif dengan semangat BUMD yang sedang menempuh upaya kemandirian permodalan melalui opsi pinjaman dari bank. Disamping itu ketentuan ini tidak menjawab mengenai kebolehan penjaminan untuk aset BUMD  yang  berasal  dari  pendapatan  diluar  hasil  usaha.  Sebagai  konsekuensinya,  maka semakin  sulit  untuk  menetapkan  aset  mana  yang  boleh  dijaminkan  kepada  bank  untuk memperoleh pinjaman.
Pada praktiknya, BUMD berbentuk Perseroda menjaminkan asetnya dalam rangka memperoleh  kredit  bank  meski  belum  memiliki  hasil  usaha.  Kredit  bank  tersebut diperlukan untuk operasional perusahaan, seperti pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat  untuk  keperluan  pembangunan  bandara  dan  PT  Tirta  Gemah  Ripah  untuk pembangunan  dan  investasi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (Minihidro).  Aset  yang dijaminkan BUMD berbentuk Perseroda tersebut tidak berasal dari hasil usaha, melainkan dari  penyertaan  modal  daerah  maupun  aset  yang  dibeli  dari  hasil  pinjaman  bank  itu sendiri. 2
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  identifikasi  permasalahan  yang dapat  dirumuskan  yaitu  kebolehan  BUMD  Perseroda  untuk  menjaminkan  asetnya  yang berasal  dari  diluar  hasil  usaha  kepada  bank.  Tujuan  penelitian  ini  diantaranya  untuk memberikan kejelasan terkait status kepemilikan aset BUMD Perseroda dan penjaminannya berdasarkan perspektif hukum perusahaan, hukum BUMD, dan hukum keuangan daerah.
2 Hal ini dikarenakan kedua BUMD tersebut masih membukukan rugi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  juridis  normatif. 3
Penulisan  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptis  analitis,  mengidentifikasi pengaturan-pengaturan  terkait  penjaminan  aset  BUMD  yang  kemudian  dianalisis menggunakan  data  sekunder maupun  data  primer dengan  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier,  termasuk  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 4

## PEMBAHASAN
Subyek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam  lalu  lintas  hukum,  yaitu  manusia  ( natuurlijke  persoon )  dan  badan  hukum ( rechtpersoon ). Badan  usaha  dikatakan  berbadan  hukum  apabila  memenuhi  syarat-syarat sebagai badan hukum, antara lain: adanya kekayaan yang terpisah antara badan  hukum dengan organ badan hukum; adanya tujuan tertentu yang terlepas dari tujuan organ badan hukum; adanya kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan organ badan hukum; dan adanya organisasi yang teratur dengan pengurus yang mewakili badan hukum dalam bertindak. 5 Pada  saat  ini  dikenal  adanya  dua  jenis  badan  hukum,  yakni:  badan  hukum publik dan badan hukum perdata:
a.  Badan  hukum  publik  ( Personne  morale ):  yang  mempunyai  tugas  dan  kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum (misalnya UU Perpajakan) atau tidak mengikat umum (misalnya UU APBN);
b.  Badan hukum privat ( Personne juridique ): yang tidak mempunyai tugas dan kewenangan mengeluarkan  kebijakan  publik  yang  bersifat  mengikat  masyarakat  umum.  Hak  dan kewajiban  badan  hukum  privat  lahir  dari  suatu  hubungan  hukum  perjanjian  atau kontrak antara dua subyek hukum atau lebih. 6
3 Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm. 51.
4 Sumadi Suryabrata. (2010). Metodologi Penelitian . Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 76.
5 Tuti Rastuti. (2015). Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan . Jakarta: PT Refika Aditama. p. 37.
6 Yuli Indrawati. (2014). In Memoriam Prof. Dr. Arifin P. Soeriaatmadja: Aktualisasi Hukum Keuangan Publik , Bandung: Mujahid Press. hlm. 11.
Diterbitkannya UU PEMDA dan PP BUMD menetapkan klasifikasi terhadap BUMD, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, 7 sedangkan Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. 8 Salah satu perbedaan dari Perumda dan Perseroda adalah bentuk badan hukumnya, yang mana pada BUMD berbentuk Perseroda adalah bentuk badan hukumnya sebagai perseroan terbatas (“PT”). PT ( Limited Liability Company, Naamlooze Vennootschap ) merupakan  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian  untuk  melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya.

## 1.  Status Kepemilikan Kekayaan BUMD Perseroda
Bagi BUMD yang berbentuk PT dan modalnya terbagi atas saham (BUMD Perseroda), maka  penyertaan  modal  Daerah  pada  Perseroda  menjadi  saham-saham  di  Perseroda. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) yang mengatur bahwa penyetoran modal  yang  dilakukan  dalam  bentuk  uang  dan/atau  dalam  bentuk  lainnya  kepada  PT menjadi penyetoran atas modal saham. Penyertaan modal Daerah pada BUMD yang berasal dari APBD ini selanjutnya disebut sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. 9
Dalam BUMD Perseroda, maka secara konkrit, saham-saham yang telah ditempatkan dan  disetor  Pemerintah  Daerah  pada  BUMD  merupakan  bentuk  kekayaan  daerah  yang dipisahkan dalam BUMD Perseroda. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan disebutkan termasuk ke dalam lingkup keuangan daerah. Dengan adanya kekayaan daerah yang  dipisahkan  yang  termasuk  lingkup  keuangan  daerah    dalam  BUMD  maka menyebabkan ambiguitas tentang hukum kekayaan BUMD itu sendiri. Status uang badan
7 Pasal 334 ayat (1) UU PEMDA.
8 Pasal 339 ayat (1) UU PEMDA.
9 Pasal 1 angka (6) PP BUMD.
hukum sangat erat kaitannya dengan tata cara pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Eratnya keterkaitan ini mengandung implikasi konsekuensi yuridis, mengingat  tata cara pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangannya  diatur  sendiri  dan  berbeda.  Bagi badan  hukum  publik  seperti  Negara  atau  Derah  berbeda  tata  cara  pengelolaan  dan pertanggungjawaban keuangannya dengan sebuah perseroan terbatas (Persero). 10
Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2010 membedakan keduanya dengan menyebutkan kekayaan negara yang sudah disertakan sebagai modal BUMN atau BUMD yang dapat disita karena kekayaan itu bukan lagi milik Negara melainkan sudah menjadi harta milik BUMN atau BUMD. Namun demikian, apabila uang atau barang milik negara yang bukan penyertaan modal tetapi dikelola oleh BUMN atau BUMD, maka uang atau  barang  milik  negara  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  sita  jaminan  atau  sita  eksekusi sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara (“UU  Perbendaharaan  Negara”) . 11 Berbeda  dengan  pernyataan Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  62/PUU-XI/2013 menyatakan  bahwa  BUMN/D  merupakan  kepanjangan  tangan  Pemerintah  dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BUMN/D melakukan  pengelolaan  keuangan  negara,  meskipun  harus  dipahami  dengan mempergunakan  paradigma  bisnis  ( business  judgment  rules ),  yang  berbeda  dengan paradigma pemerintahan ( government judgment rules ).
Teori transformasi fungsi dan status hukum uang pada dasarnya merujuk pada teori badan  hukum  yang  sudah  dikenal  sejak  abad  ke-19.  Hak  badan  hukum  termiliki  dalam konsep  kepunyaan  publik  ( public  domain )  dan  kepunyaan  privat  ( prive  domain ). 12
Transformasi  status  hukum  uang  terjadi  manakala  pemerintah  pusat  atau  Daerah memisahkan kekayaanya menjadi modal dalam suatu perseroan terbatas (Persero) maupun perusahaan umum (Perum). Kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan menjadi modal Perseroan  Terbatas  atau  Perusahaan  Umum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan peraturan  pemerintah  atau  keputusan  kepala  daerah  masih  dalam  lingkungan  kuasa
10 Yuli Indrawati, Op. Cit. hlm. 15-16.
11 Isis Ikhwansyah, An-an Chandrawulan, Prita Amalia. (2018). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jurnal Media Hukum . 25 (2). hlm. 156.
12 Yuli Indrawati, Op. Cit, hlm. 66.
hukum publik. Akan tetapi pada saat negara atau daerah mendirikan Perseroan Terbatas atau  perusahaan  umum,  negara  atau  daerah  pada  saat  itu  tidak  lagi  berstatus  subyek hukum  publik,  akan  tetapi  ia  bertindak  dalam  lingkungan  kuasa  hukum  privat,  dan terhadap  negara  atau  daerah  sepenuhnya  berlaku  dan  tunduk  pada  ketentuan  hukum perdata. 13
Pasal 19 ayat (1) PP BUMD mengatur sumber modal BUMD terdiri atas: penyertaan modal Daerah; pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya, meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Modal saham para pemegang saham BUMD Perseroda  tidak  hanya  terdiri  dari  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dari  Pemerintah Daerah, melainkan juga percampuran dengan modal para pemegang saham lainnya non- pemerintah daerah, sehingga dalam hal ini berlaku teori transformasi status hukum uang yaitu  pada  saat  daerah  mendirikan  Perseroan  Terbatas  atau  perusahaan  umum,  daerah pada  saat  itu  tidak  lagi  berstatus  subyek  hukum  publik,  akan  tetapi  ia  bertindak  dalam lingkungan kuasa hukum privat, dan terhadap negara atau daerah sepenuhnya berlaku dan tunduk  pada  ketentuan  hukum  perdata.  Teori  ini  diperkuat  dengan  prinsip  pemisahan kekayaan  pada  Perseroan  Terbatas  ( limited  liability ),  yang  dianut  Pasal  3  ayat  (1)  UU Perseroan Terbatas yang berbunyi:
“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya .”
Selanjutnya  penjelasan  Pasal  3  ayat  (1)  tersebut  mengatakan  ketentuan  ini mempertegas  ciri  Perseroan  bahwa  pemegang  saham  hanya  bertanggungjawab  sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Selaras dengan ketentuan ini, prinsip pemisahan kekayaan BUMD dari kekayaan daerah juga dianut dalam PP BUMD yang baru diterbitkan. Pasal 20 PP BUMD berbunyi:
“Modal  BUMD  yang  bersumber  dari  penyertaan  modal  Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.”
13 Ibid , hlm. 18.
Ketentuan  Pasal  20  PP  BUMD  ini  menegaskan  adanya  perbedaan  arti  dan  status hukum uang Daerah (publik) dengan arti dan status yuridis uang BUMD (privat) sebagai akibat adanya transformasi fungsi dan status hukum uang, bahwa apabila terjadi kerugian keuangan  BUMD  tidak  mengakibatkan  terjadi  kerugian  keuangan  daerah,  tetapi  yang terjadi adalah kerugian BUMD Perseroda sebagai badan hukum itu sendiri. Negara/daerah sebagai  badan  hukum  publik  seharusnya  tidak  menanggung  resiko  apapun  dalam  hal BUMD mengalami risiko. Apabila BUMD mengalami kerugian dan dinyatakan pailit, status pailit  tersebut  tidak  akan  menyebabkan  badan  hukum  daerah  jatuh  pailit  atau  ikut dipailitkan, Hal ini merupakan bukti konkrit dengan dipisahkannya kekayaan daerah pada BUMD Perseroda, terpisahlah hubungan hukum keuangan BUMD Perseroda itu dengan keuangan daerah sebagai badan hukum publik. 14 Dengan demikian terpisahnya kekayaan Daerah  dan  kekayaan  BUMD  Perseroda  menegaskan  status  kepemilikan  aset  BUMD Perseroda yang tidak dapat dipersamakan dengan aset/Barang Milik Daerah, bahwa aset BUMD  Perseroda  adalah  kekayaan  BUMD  yang  diperoleh  dari  sumber  pendapatan perusahaan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP BUMD.

## 2.  Penjaminan Aset BUMD Perseroda dalam Rangka Memperoleh Pinjaman Bank
Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud ( tangible ) maupun  yang  tidak  berwujud  ( intangible ),  yang  mencakup  dalam  aktiva/kekayaan  atau harta  kekayaan  dari  suatu  perusahaan.  UU  Perseroan  Terbatas  tidak  menggunakan terminologi  “aset  Perseroan”,  namun  yang  digunakan  adalah  “kekayaan  perseroan” sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, yang dimaksud  dengan  “kekayaan  Perseroan”  adalah  semua  barang,  baik  bergerak  maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud” milik Perseroan. Berbeda dengan aset/Barang Milik Daerah, Barang M ilik Daerah didefinisikan sebagai: “semua barang yang
14 Yuli Indrawati, Op. Cit. hlm. 42-43.
dibeli atau  diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.
Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, aset daerah atau barang milik  daerah  dilarang  untuk  digadaikan  atau  dijadikan  jaminan  untuk  mendapatkan pinjaman. Sementara itu, perbuatan hukum menjaminkan kekayaan PT diatur dalam Pasal 102 UU Perseroan Terbatas, bahwa penjaminan kekayaan PT yang merupakan lebih dari 50%  jumlah  kekayaan  bersih  Perseroan  dalam  1  (satu)  transaksi  atau  lebih,  yang dilaksanakan Direksi harus mendapat persetujuan RUPS, dengan ketentuan kuorum paling sedikit ¾ hak suara.
Pada  BUMD  diatur  pada  Pasal 332  ayat  (1)  UU  PEMDA  bahwa  pinjaman  menjadi salah  satu  sumber  modal  BUMD,  selain  daripada  penyertaan  modal  daerah,  hibah,  dan sumber modal  lainnya.  Pinjaman  dimaksud dapat  berasal dari daerah, BUMD  lain,  atau sumber lainnya, diantaranya lembaga keuangan bank atau non-bank. 15 Selanjutnya Pasal 95 ayat (1) dan (2) PP BUMD mengatur dalam konteks pengembangan usaha dan investasi, Pinjaman  dapat  dilakukan  BUMD  kepada  lembaga  keuangan,  pemerintah,  dan  sumber dana lainnya dalam negeri dan dalam hal pinjaman dimaksud mempersyaratkan jaminan, maka  aset  BUMD  yang  berasal  dari  hasil  usaha  BUMD  dapat  dijadikan  jaminan  untuk mendapatkan pinjaman.
Ketentuan Pasal 95 ayat (2) PP BUMD memberikan implikasi bahwa penjaminan aset BUMD dalam rangka pinjaman untuk pengembangan usaha dan investasi dapat dilakukan setelah BUMD memiliki hasil usaha. Ketentuan ini juga memisahkan perlakuan terhadap aset  BUMD  yang  berasal  dari  hasil  usaha  ataupun  pendapatan  BUMD  lainya.  Pada praktiknya, BUMD berbentuk Perseroda menjaminkan asetnya dalam rangka memperoleh kredit  bank  meski  belum  memiliki  hasil  usaha.  Kredit  bank  tersebut  diperlukan  untuk operasional  perusahaan,  seperti  pada  PT  Bandarudara  Internasional  Jawa  Barat  untuk keperluan  pembangunan  bandara  dan  PT  Tirta  Gemah  Ripah  untuk  pembangunan  dan investasi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (Minihidro).  Aset  yang  dijaminkan  BUMD berbentuk Perseroda tersebut tidak berasal dari hasil usaha, dikarenakan BUMD tersebut
15 Pasal 19 ayat (3) PP BUMD
masih  membukukan  rugi,  melainkan  dari  penyertaan  modal  daerah  maupun  aset  yang dibeli dari hasil pinjaman bank itu sendiri.
PP  BUMD  tidak  mengatur  secara  eksplisit  mengenai  penjaminan  aset  BUMD, terutama  apabila  aset  tersebut  tidak  berasal  dari  hasil  usaha  (kondisi  BUMD  masih membukukan  rugi),  namun  demikian  Pasal  3  ayat  (4)  PP  BUMD  merinci  kewenangan pengambilan  keputusan  Kepala  Daerah  selaku  pemegang  saham  di  BUMD  yang  dapat dilimpahkan  kepada  pejabat  perangkat  daerah,  salah  satunya  mengenai  jaminan  aset berjumlah lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 transaksi atau lebih. Adanya ketentuan ini kemudian menyimpulkan temuan yaitu:
a. PP  BUMD  secara  implisit  mengakui  bahwa  aset  BUMD  berbeda  dengan  aset  daerah, dikarenakan aset daerah secara tegas dilarang untuk dijaminkan, sedangkan aset BUMD dapat dijaminkan selama aset yang dijaminkan yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih BUMD harus mendapat keputusan/persetujuan Kepala Daerah (atau pejabatnya  yang  mendapat  pelimpahan  wewenang)  selaku  pemegang  saham  pada BUMD;
b. PP BUMD secara eskplisit selaras dengan ketentuan Pasal 102 UU Perseroan Terbatas bahwa penjaminan aset PT yang berjumlah lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih PT  dalam  1  transaksi  atau  lebih  maka  Direksi  wajib  meminta  persetujuan  RUPS. Penilaian lebih dari 50% kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS. 16

## KESIMPULAN
Ketentuan Pasal 20 PP BUMD mengimplikasikan adanya perbedaan arti dan status hukum uang Daerah (publik) dengan arti dan status yuridis uang BUMD (privat) sebagai akibat adanya  transformasi  fungsi  dan  status  hukum  uang.  Hal  ini  merupakan  bukti  konkrit dengan  dipisahkannya  kekayaan  daerah  pada  BUMD  Perseroda,  maka  terpisahlah hubungan hukum keuangan BUMD Perseroda itu dengan keuangan daerah sebagai badan hukum publik, sehingga menegaskan status kepemilikan aset BUMD Perseroda yang tidak
16 Penjelasan Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas
dapat  dipersamakan  dengan  aset/Barang  Milik  Daerah.  Dalam  rangka  penjaminan  aset BUMD  kepada  Bank,  meski  PP  BUMD  tidak  mengatur  secara  eksplisit  mengenai penjaminan  aset  BUMD  apabila  aset  tersebut  diperoleh  dari  diluar  hasil  usaha  (misal: penyertaan  modal  daerah/pinjaman  bank)  karena  kondisi  BUMD  yang  masih membukukan rugi, namun demikian Pasal 3 ayat (4) PP BUMD mengimplikasikan bahwa aset  BUMD  tetap  dapat  dijaminkan,  meski  BUMD  tersebut  belum  memiliki  hasil  usaha, sekaligus menegaskan bahwa perbedaannya dengan aset daerah karena dapat dijaminkan kepada pihak ketiga serta tidak membeda-bedakan aset mana saja yang dapat dijaminkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada suami tercinta Luke Rimba Gisang, dan orangtua penulis, Bismarck Guruminda dan Sience Abdul Rauf,  yang  senantiasa  memberikan  motivasi  untuk  selalu  menjadi  yang  terbaik.  Penulis juga menghaturkan terimakasih kepada Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H. dan Dr. Zainal Muttaqin,  S.H.,  M.H  selaku  dosen  pembimbing  thesis  yang  telah  banyak  meluangkan waktu,  tenaga  dan  pikiran  dalam  memberikan  bimbingan,  masukan  dan  arahan  kepada Penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sumadi Suryabrata. (2010). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
Tuti  Rastuti.  (2015). Seluk  Beluk  Perusahaan  dan  Hukum  Perusahaan. Jakarta:  PT  Refika Aditama.
Yuli  Indrawati.  (2014). In  Memoriam  Prof.  Dr.  Arifin  P.  Soeriaatmadja:  Aktualisasi  Hukum Keuangan Publik, Bandung: Mujahid Press.

## Jurnal
Sentosa Sembiring (2007). Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi
Bisnis Perbankan. Gloria Juris , 7 (1).
Isis  Ikhwansyah,  An-an  Chandrawulan,  Prita  Amalia.  (2018).  Optimalisasi  Peran  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jurnal Media Hukum . 25 (2).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.