P engaruhnya terhadap Hukum dan Etika melalui Penerapan Syari’at Islam di Kerajaan Riau-Lingga abad ke -19
Asep Achmad Hidayat 1 , Syofiah Pribadi 2* , Fitria Eka Dewi Murni 3 1,2,3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
syofiah.pribadi76@gmail.com*

## Abstract
This research explores the influence of Islamic teachings on the legal and ethical aspects of the Riau-Lingga Kingdom in the 19th Century. The influence of Islamic teachings occurred through teachings  sourced from the book of Furu' Al-Makmur. As a cultural heritage, it is  a legal or historical work and a moral guide for the community. Through qualitative analysis, this study shows that the book not only sets out legal rules, but also creates an ethical foundation that influences the daily character of the people. Values such as honesty, mutual cooperation, and obedience to the law emerged as the main pillars of a fair and harmonious government system in  the  Riau-Lingga  Kingdom.  The  contribution  of  this  research  is  not  only  on  historical understanding, but also on appreciation of human and cultural values that are still relevant today. The teachings of Islamic shari'a in Kitab Furu' Al-Makmur of contemporary relevance offer valuable guidance for modern society in applying moral principles in daily life.
Keywords : Islamic Law, Riau-Lingga Kingdom, 19th Century
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Kerajaan  Melayu  Riau  secara  umum  dianggap  sebagai  kelanjutan  dari  warisan Sriwijaya yang mendominasi wilayah Sumatera Tengah dan Selatan sejak tahun 517 hingga 683 Masehi . Pada awalnya, wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Bintan-Tumasik pada abad ke-12 sampai ke-13 Masehi, yang kemudian menjadi bagian dari zaman Malaka pada abad ke-14 sampai ke-15 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Johor-Kampar memegang kendali pada abad ke-16 sampai ke-17 Masehi, sebelum bergeser ke Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke- 18  sampai  ke-19  Masehi  (Ulya,  2020).  Pada  setiap  fase  kekuasaan  ini,  terjadi  transisi pemerintahan  yang  mencakup  perubahan  nama  dan  perpindahan  pusat  pemerintahan, mencerminkan  evolusi  politik  dan  dinamika  kekuasaan  di  wilayah  tersebut.  Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Melayu Riau menampilkan perkembangan yang melibatkan berbagai  kerajaan  Melayu  berurutan,  tetapi  tetap  menggambarkan  kelanjutan  dan pengaruh dari peradaban Sriwijaya (Hafiz & Tafsiruddin, 2022). Dalam sejarahnya, nilai- nilai keislaman menjadi landasan pemerintahan, dengan mahkamah kerajaan dipimpin oleh para  ulama  yang  merumuskan  hukum  berdasarkan  prinsip-prinsip  Islam.  Dampak  dari perjalanan sejarah ini terlihat dalam struktur dan budaya masyarakat Melayu, menciptakan landasan  yang  kuat  bagi  keberlanjutan  keberagaman  dan  kekayaan  sejarah  di  wilayah tersebut (Mohamad Ali & Ariffin, 2020).
Menurut  catatan  sejarawan,  Kerajaan  Riau-Lingga-Johor  dan  Pahang  memiliki sejarah  yang  panjang  yang  bermula  dari  Kerajaan  Bintan  pada  abad  ke-12  M.  Pusat kekuasaan  kemudian  berpindah  dari  Bintan  ke  Temasik-Singapura,  dan  selanjutnya  ke Malaka  yang  terkenal  sebagai  Melayu  Malaka  pada  abad  ke-14.  Serangan  Portugis  pada

## Jurnal Tana Mana
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Vol. 5 No. 1, April 2024
tahun 1511 memaksa pemindahan ke Bintan, lalu ke Kampar pada tahun 1528. Di bawah kepemimpinan  Sultan  Mahmud  Ri’ayat  Syah  (1761 -1812  M),  kerajaan  mencapai  puncak kemajuan  dengan  berhasil  menolak  penjajah  Belanda.  Pusat  kekuasaan  kemudian dipindahkan ke Lingga, yang mengalami kemajuan dalam bidang budaya dan peradaban (Natuna & Sabli, 2022). Sultan Mahmud berhasil membawa kerajaan ini mencapai kejayaan, terutama  dalam  sektor  ekonomi  dan  perdagangan  dunia.  Prestasi  ini  membuat  Lingga diakui  sebagai  Bunda  Tanah  Melayu,  menandai  kesuksesan  gemilang  kerajaan  tersebut (Rahmat, 2019).
Sejarah  telah  menuliskan  bahwa  pendirian  Kerajaan  Riau-Lingga  terkait  erat dengan campur tangan Belanda dan Inggris dalam konflik internal keluarga kerajaan Riau- Johor pada awal abad ke-19. Peristiwa ini bermula ketika Sultan Johor, Mahmud Syah III, wafat  pada  tahun  1811  M,  sementara  putranya  Husin  berada  di  luar  Johor.  Keadaan kekosongan kepemimpinan ini menjadi pangkal terjadinya konflik. Dalam situasi tersebut, adik  tiri  Husin,  Abdul  Rahman  Muadzam  Syah,  diangkat  sebagai  Sultan  Johor  dengan dukungan  Belanda,  dan  memerintah  hingga  tahun  1819  M  (Anastasia  Wiwik  Swastiwi, 2021).  Kebijakan  ini  mengecewakan  Husin,  yang  akhirnya  dimanfaatkan  oleh  Inggris. Inggris menetapkan Husin sebagai sultan, dan sebagai gantinya, Husin memberikan konsesi atas  Singapura  kepada  Inggris  (Asep  Ahmad  Hidayat,  Samsuddin,  Rusmana,  &  Hakim, 2014). Sementara itu, Abdul Rahman diangkat sebagai Raja di Riau-Lingga sebagai tindakan "budi  baik  Belanda."  Campur  tangan  kedua  kekuatan  Eropa  ini — Belanda  dan  Inggris — mempunyai  dampak  besar  terhadap  dinamika  politik  dan  wilayah  di  Riau-Johor  pada periode tersebut. Penetapan Husin sebagai sultan oleh Inggris dan pemberian jabatan Raja di  Riau-Lingga  kepada  Abdul  Rahman  oleh  Belanda  menciptakan situasi  yang  kompleks, memperlihatkan pengaruh Eropa dalam mengatur politik dan wilayah di wilayah tersebut. Kejadian  ini  tidak  hanya  memengaruhi  pembentukan  Kerajaan  Riau-Lingga,  tetapi  juga mencerminkan intervensi dan manipulasi kekuasaan Eropa dalam urusan internal kerajaan Melayu pada masa tersebut (Koestoro, 2017).
Berkembangnya tradisi pemikiran Islam di Kesultanan Riau-Lingga erat kaitannya dengan  peran  pemerintah,  di  mana  sebagian  dari  mereka  adalah  individu  yang  taat beragama. Pemerintah dan negara memiliki peran penting sebagai patron dan pendukung utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan aktivitas intelektual (Rina Rehayati, 2017). Pernyataan ini dianggap sebagai fakta yang tercatat dalam sejarah. Banyak ulama dan guru, baik yang berasal dari dalam maupun luar Nusantara, datang untuk memberikan kontribusi dan memperkaya proses belajar mengajar di Kerajaan Melayu Riau (A. A Hidayat, 2014). Dengan kata lain, pada periode tersebut, pemerintah dan negara di Kerajaan  Melayu  Riau  berperan  aktif  dalam  memberikan  dukungan  terhadap  kegiatan intelektual.  Hal  ini  mencakup  pengundangan  ulama  dan  guru  dari  berbagai  wilayah, menciptakan  suasana  kondusif  untuk  pertukaran  pengetahuan  dan  pengembangan aktivitas  intelektual  di  kerajaan  tersebut.  Dukungan  penuh  dari  pemerintah  dan  negara menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran pengetahuan dan ide, memberikan kemungkinan  bagi  berkembangnya  aktivitas  intelektual  di  wilayah  tersebut.  Kehadiran ulama  dan  guru  dari  berbagai  tempat juga  berkontribusi  pada  pengayaan wawasan  dan pemahaman  masyarakat  setempat,  menjadikan  Kerajaan  Melayu  Riau  sebagai  pusat keilmuan yang berkembang dan dinamis. Adanya dukungan dari pemerintah tidak hanya menciptakan lingkungan akademis yang subur tetapi juga menunjukkan komitmen dalam memajukan  pemikiran  Islam  di  wilayah  tersebut.  Sehingga,  Kesultanan  Riau-Lingga menjadi  pusat  kegiatan  intelektual  dan  pemikiran  Islam  yang  berperan  penting  dalam perkembangan budaya dan agama di Nusantara.  Malah disebutkan, bahwa Sultan Abdul Rahman I (1812-1834 M) adalah orang yang selalu memakai jubah Arab, dan senantiasa didampingi para ulama dan sayyid. Baginda sultan tersebut dikenal sebagai orang yang taat beribadah (Syu’aib & Hanafi, 2019) .
Ketika  itu,  Sultan  Abdul  Rahman  dengan  senang  hati  mendedikasikan  waktunya untuk  beribadah  di  negeri  Lingga,  baik  pada  malam  maupun  siang  hari.  Pada  awal pemerintahannya, Baginda adalah seorang raja yang sangat tekun dalam beribadah. Setiap malam  Jumat,  Baginda  tidak  pernah  berhenti  beribadah  dan  sepenuhnya  fokus  pada aktifitas  keagamaan.  Di  siang  harinya,  Baginda  rajin  menunaikan  salat  Jumat  dengan mematuhi  tradisi  Arab.  Selain  itu,  Sultan  Abdul  Rahman  memiliki  kecenderungan  untuk bersosialisasi  dengan  para  tuan  sayyid  dan  syeikh.  Baginda  senang  berbagi  hidangan makanan dan minuman dengan mereka, serta menunjukkan rasa bangganya dengan diri sendiri. Suara Baginda terkenal sangat keras dan gagah.
Kemudian  upaya  Kesultanan  Riau-Lingga  untuk  menegaskan  kepatuhan pemerintahannya terhadap syariat Islam juga tercermin dalam langkah-langkah konkret, seperti penunjukan penasihat kerajaan dengan latar belakang keilmuan Islam. Raja Ali bin Ja’far, sebagai b agian dari inisiatif tersebut, mengangkat Haji Hamim dari Banjar sebagai penasihat kerajaan. Keputusan ini menunjukkan komitmen untuk melibatkan individu yang memiliki  pemahaman  mendalam  tentang  nilai-nilai  Islam  dalam  lingkup  pemerintahan. Selain itu, kehadiran Raja Ali Haji, yang merupakan sepupu Raja Ali bin Ja'far, sebagai bagian dari  pemerintahan  juga  dapat  memberikan  tambahan  dimensi  keilmuan  dan  kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam struktur kepemimpinan Kesultanan Riau-Lingga. Ini mencerminkan usaha kesultanan dalam menciptakan landasan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam (Jannati, Rusli, & Mardiah, 2021).  Raja Ali Haji menggambarkan sekelumit penerapan syariat Islam di masa tersebut dalam karyanya Tuhfat al-Nafis (Lazim, 2020).
Pada  masa  ini,  kerajaan  mendirikan  a gama  Islam:  mendirikan  jum’atan  dan memerintahakan perempuan bertudong . Melarang segala orang jahat-orang jahat seperti berjudi  dan  menyabung,  dan  jika  ada  orang  jahat-orang  jahat  perampok  dihukum, terkadang dibuang, terkadang dibunuhnya, dikerat kepalanya, dan beberapa kali hal yang demikian itu, supaya yang lainnya mengambil insaf (Jannati et al., 2021). Meskipun Belanda melakukan  penjajahan,  terlihat  bahwa  mereka  tidak  menghalangi  sepenuhnya  kegiatan keagamaan yang berkembang di wilayah tersebut. Pada kala itu Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang mengusulkan bahwa lawan kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, tetapi Islam sebagai doktrin politik. Snouck Hurgronje membedakan antara Islam dalam konteks "ibadah ritual" dan Islam sebagai "kekuatan sosial politik". Pendekatannya terhadap penduduk pribumi, dalam hal ini di Kerajaan Riau-Lingga, melibatkan klasifikasi Islam  ke  dalam  tiga  kategori:  bidang  agama  murni  atau  ibadah,  bidang  sosial kemasyarakatan,  dan  bidang  politik(Handoyo  &  Supriyanto,  2023).  Pandangan  ini menyiratkan bahwa setiap bidang memerlukan solusi alternatif yang berbeda. Meskipun Belanda  memiliki  kendali  atas  wilayah  tersebut,  mereka  tampaknya  mempertahankan kerangka pemahaman yang memungkinkan kelangsungan kegiatan keagamaan di Kerajaan Riau-Lingga. Dengan kata lain, meskipun Belanda menjalankan kontrol politik, mereka tidak secara  totalitar  menghalangi  aspek-aspek  keagamaan,  dan  pemahaman  mereka  tentang peran Islam dalam masyarakat memungkinkan keberlanjutan praktik keagamaan.
Pada  masa  tersebut,  aktivitas  tulis  menulis  sangat  terkait  dengan  keberadaan percetakan dan perpustakaan yang berperan penting dalam mendorong dan mendukung penulisan. Kesadaran akan kekuatan percetakan sebagai alat untuk menyebarkan karya dan mengatasi batas ruang dan waktu telah menjadi jelas. Pada tahun 1894, inisiatif dari Yang Dipertuan  Muda  Riau,  Raja  Muhammad  Yusuf  al-Ahmadi, mengejawantahkan  konsep  ini dengan  mendirikan  Mathba’at  al -Riauwiyyah  atau  Percetakan  Riau  di  Pulau  Penyengat. Percetakan ini juga dikenal sebagai Mathba’at al -Ahmadiyah, merujuk pada nama raja yang menjadi  pendirinya.  Pendirian  Percetakan  Riau  ini  mencerminkan  komitmen  untuk meluaskan  akses  terhadap  pengetahuan  dan  budaya  melalui  media  cetak.  Fungsi percetakan ini bukan hanya sebagai tempat mencetak, tetapi juga sebagai pusat intelektual yang berperan penting dalam menyebarkan ide dan informasi di wilayah Kesultanan Riau-
Lingga. Dengan mendirikan percetakan, Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi menunjukkan kesadaran  akan  pentingnya  peran  media  cetak  dalam  mengedukasi  dan  menyebarkan gagasan di tengah masyarakat.
Pada abad ke-19, periode sejarah yang kaya dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik,  Kerajaan  Riau-Lingga  menyajikan  sebuah  lanskap  unik  yang  mencerminkan keberagaman budaya dan pengaruh ajaran agama Islam yang kuat (Yulianty, 2005). Salah satu karya penting yang merefleksikan kehidupan masyarakat pada masa itu adalah kitab Furu' al-Makmur. Kitab ini tidak hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga merangkum etika  dan  nilai-nilai  moral  yang  mengatur  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  konteks  ini, penelitian ini akan mengeksplorasi pengaruh ajaran Islam dalam kitab Furu' al-Makmur, dengan fokus khusus pada aspek hukum dan etika di Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke- 19.  Era  ini  diwarnai  oleh  perubahan  signifikan  dalam  sistem  politik  dan  perkembangan budaya  yang  mendalam,  sehingga  memahami  bagaimana  ajaran  Islam  memberikan sumbangan  terhadap  pembentukan  struktur  sosial,  hukum,  dan  moral  menjadi  sangat penting.
Kitab  Furu'  al-Makmur,  sebagai  penjelasan  rinci  dari  ajaran  Islam,  memberikan gambaran  yang  kaya  tentang  bagaimana  masyarakat  Riau-Lingga  pada  waktu  itu menjalankan  tata  kehidupan  mereka  berdasarkan  prinsip-prinsip  agama.  Analisis mendalam terhadap aspek hukum dan etika dalam kitab ini dapat mengungkap bagaimana norma-norma  Islam  diterapkan  dalam  konteks  kehidupan  sehari-hari,  serta  bagaimana interpretasi  dan  adaptasi  lokal  terhadap  ajaran  agama  ini  membentuk  perilaku  dan kebijakan masyarakat. Penelitian ini juga relevan mengingat peran penting Kerajaan Riau- Lingga  sebagai  pusat  keagamaan  dan  perdagangan  di  wilayah  tersebut.  Pengaruh  Islam tidak hanya terasa dalam ranah spiritual, tetapi juga mencorak tatanan sosial dan politik, khususnya melalui sistem hukum dan etika yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap bagaimana ajaran Islam tercermin dalam kitab Furu' al-Makmur akan memberikan kontribusi yang berharga untuk memahami dinamika kehidupan  masyarakat  pada  masa  lalu  dan  melihat  bagaimana  nilai-nilai  ini  mungkin berlanjut hingga ke zaman sekarang.

## METODE
Penelitian  ini  akan  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  untuk  memahami  secara mendalam pengaruh ajaran Islam dalam kitab Furu' al-Makmur terhadap aspek hukum dan etika  di  Kerajaan  Riau-Lingga  pada  abad  ke-19  (Lexy  J.Moleong,  2019).  Pendekatan kualitatif  dianggap  paling  sesuai  untuk  menggali  konteks  historis  dan  budaya  yang mendasari  penulisan  kitab,  sekaligus  memahami  interpretasi  dan  implementasi  ajaran Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Pertama-tama,  studi  pustaka  akan melibatkan tinjauan literatur untuk mendapatkan pemahaman awal tentang ajaran Islam, sejarah Kerajaan Riau-Lingga, dan konteks kebudayaan abad ke-19. Selanjutnya,  analisis kitab Furu' al-Makmur akan dilakukan melibatkan pembacaan teliti untuk mengidentifikasi pasages yang berkaitan dengan aspek hukum dan etika, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami konteks dan interpretasi kitab. Wawancara akan menjadi elemen  kunci,  termasuk  interaksi  dengan  ahli sejarah  dan  keagamaan  lokal,  serta  tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang tradisi, hukum adat, dan implementasi  nilai-nilai  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Firmansyah  &  Dede,  2022). Data  dari  wawancara  dan  literatur  kemudian  akan  dianalisis  secara  tekstual  untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait pengaruh ajaran Islam dalam aspek hukum dan etika di Kerajaan Riau-Lingga. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk merinci pengaruh ajaran  Islam  dalam  kitab  Furu'  al-Makmur  terhadap  hukum  dan  etika  di  Kerajaan  Riau- Lingga.  Selanjutnya,  kesimpulan  akan  dirumuskan  berdasarkan  temuan-temuan, mengevaluasi  signifikansi  hasil,  dan  menyusun  gambaran  komprehensif  tentang  peran Islam  dalam  membentuk  tatanan  sosial  dan  hukum  pada  abad  ke-19  di  Kerajaan  Riau-
Lingga.  Metode  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  teoritis  dan  praktis  untuk pemahaman  sejarah  serta  nilai-nilai  yang  mempengaruhi  masyarakat  Islam  pada  masa sekarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Syariat Islam dalam Kitab Furu’ Al -Makmur di Kerajaan Riau-Lingga Kitab Furu' Al-Makmur menjadi jendela penting untuk memahami peranan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan tata pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke-19. Kitab Furu' Al-Makmur memiliki peran sentral dalam mencerminkan struktur pemerintahan dan tata kelola  administratif Kerajaan Riau-Lingga.  Judulnya yang berasal dari  bahasa  Arab,  dengan  "Furu'"  sebagai  cabang  dan  "Makmur"  sebagai  pejabat  atau petugas, memberikan gambaran tentang fokus utama kitab tersebut. Dengan arti harfiah "Cabang-Cabang Kemakmuran" atau "Pedoman bagi Pejabat", kitab ini disusun pada tahun 1895  sebagai  panduan  teknis  bagi  pejabat  di  berbagai  tingkatan  pemerintahan  (Rafiqi, 2019). Pentingnya kitab ini terletak pada perannya sebagai sumber pedoman yang merinci aturan dan tata cara administratif pada masa Kerajaan Riau-Lingga (Sucipta, 2019). Dengan kata lain, Kitab Furu' Al-Makmur bukan hanya sekadar kumpulan instruksi, melainkan juga mencerminkan filosofi dan pandangan pemerintahan pada waktu masanya (Hidayat, 2008). Isinya kemungkinan mencakup berbagai aspek, seperti organisasi birokrasi, tata kelola, dan tanggung  jawab  pejabat  (Lancang  &  Riau,  2016).  Sebagai  bagian  integral  dari  sejarah Kerajaan Riau-Lingga, kitab ini menyajikan warisan budaya yang mencerminkan bagaimana masyarakat  pada  masa  itu  berusaha  membangun  dan  mempertahankan  struktur pemerintahan  mereka  (Halim  &  Alpi,  2023).  Dengan  demikian,  Kitab  Furu'  Al-Makmur bukan  hanya  memperkuat  basis  administratif,  tetapi  juga  memberikan  pemahaman mendalam  tentang  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  yang  membimbing  pemerintahan  pada masanya (Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Anisah Che Ngah, & Mohamed Anwar Omar Din, 2018).
Kitab  Furu'  Al-Makmur  ditulis  pada  tahun  1895, memegang  peran  sentral  dalam membentuk struktur dan operasional pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga pada masanya. Sebagai  sebuah  manual  aturan  dan  petunjuk  teknis,  kitab  ini  memberikan  wawasan mendalam  mengenai  berbagai  aspek  administratif  yang  esensial  bagi  para  pejabat  di berbagai tingkatan.
Gambar 1. Kitab Furu’ Al -Makmur Kerajaan Riau-Lingga
Pertama-tama, kitab ini menyajikan gambaran yang terperinci mengenai struktur pemerintahan. Menjelaskan hierarki jabatan, fungsi, dan tanggung jawab departemen serta pejabat, kitab ini membentuk dasar yang kokoh untuk organisasi birokrasi Kerajaan Riau- Lingga  (Civilization,  TEMA  19,  &  Domenico,  2021).  Sebagai  sebuah  karya  hukum,  Kitab Furu' Al-Makmur juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai perundang-undangan. Hal ini  melibatkan  aturan  hukum,  prosedur  peradilan,  dan  sanksi  terhadap  pelanggaran, menandakan keberlanjutan dan konsistensi dalam penerapan hukum di kerajaan tersebut. Pengelolaan  keuangan  juga  menjadi  fokus  dalam  kitab  ini.  Sistem  pajak,  pengeluaran kerajaan,  dan  distribusi  sumber  daya  diuraikan  secara  rinci,  menciptakan  dasar  bagi kebijakan  keuangan  yang  efisien  dan  transparan  (Htn  &  Han,  2021). Selain  itu,  kitab ini membahas  hubungan  pemerintahan  dengan  daerah  taklukan.  Menyediakan  panduan terkait tata cara pemerintahan di wilayah  jajahan, kitab ini mencerminkan kompleksitas administratif dalam mengelola entitas-entitas yang berada di bawah kendali Kerajaan Riau- Lingga.  Kitab  Furu'  Al-Makmur  menetapkan  standar  etika  dan  perilaku  bagi  pejabat pemerintahan.  Menekankan  kewajiban,  larangan,  dan  nilai-nilai  seperti  kejujuran, pengabdian,  dan  pencegahan  korupsi,  kitab  ini  memberikan  fondasi  moral  untuk pelaksanaan tugas pemerintahan (Dinda, Bina Imania,  & Penulis, 2022). Dengan merinci aspek-aspek tersebut, kitab ini tidak hanya sekadar manual administratif, melainkan juga sebuah  dokumen  kaya  nilai  sejarah  yang  mencerminkan  upaya  pemerintahan  Kerajaan Riau-Lingga dalam membangun dan mempertahankan sistem pemerintahan yang efektif dan adil pada akhir abad ke-19.
Kitab  Furu'  Al-Makmur  selain  mencakup  aspek-aspek  seperti  struktur pemerintahan, hukum, keuangan, dan etika pejabat, ternyata juga menyertakan pedoman yang  khusus  terkait  dengan  hubungan  antara  Sultan  dan  para  pejabatnya(Maryamah, 2016). Dalam hal ini, kitab ini berfungsi sebagai panduan yang mengatur dinamika dan tata cara interaksi antara kepala negara, yaitu Sultan, dengan para pejabat di berbagai tingkatan. Pedoman  ini  mungkin  merinci  sejumlah  hal  yang  krusial  untuk  menjaga  ketertiban  dan kelancaran pemerintahan. Pertama-tama, kitab mungkin mengatur hak dan tanggung jawab Sultan,  menetapkan  batas  kekuasaan,  serta  memberikan  panduan  tentang  bagaimana keputusan-keputusan  strategis  sebaiknya  diambil  dan  diimplementasikan.  Di  sisi  lain, terdapat  juga  pedoman  untuk  para  pejabat  yang  mungkin  mencakup  aspek  loyalitas, kewajiban, dan etika dalam melaksanakan tugas mereka. Memastikan bahwa para pejabat menjalankan  tugas  mereka  dengan  baik  dan  setia  kepada  Sultan  merupakan  langkah penting dalam memelihara stabilitas dan konsistensi dalam pemerintahan (Tabri, Fatia, & Hakim, 2023).
Selain  itu,  kitab  ini  mungkin  juga  mengandung  informasi  mengenai  tata  cara pelaporan  kepada  Sultan,  bagaimana  Sultan  berinteraksi  dengan  para  pejabat  dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme komunikasi yang efektif antara kepala  negara dan  administrasi.  Pedoman  ini  bukan  hanya  menjaga  kewibawaan  Sultan,  tetapi  juga mengarahkan  para  pejabat  untuk  bekerja  sesuai  dengan  tujuan  dan  kebijakan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Secara  keseluruhan,  penambahan  dimensi  ini  dalam Kitab  Furu'  Al-Makmur  memberikan  pandangan  lebih  lengkap  tentang  tatanan pemerintahan dan hubungan kekuasaan di Kerajaan Riau-Lingga (Rahmat et al., 2021). Kitab  Furu'  Al-Makmur  bukan  hanya  merupakan  kumpulan  aturan  administratif yang kaya informasi, melainkan juga sebuah artefak berharga dengan nilai sejarah tinggi. Bagi para peneliti di bidang sejarah, budaya, dan politik, kitab ini menjadi sumber yang tak ternilai untuk memahami sistem pemerintahan, hukum, dan administrasi Kerajaan Riau- Lingga  pada  transisi  akhir  abad  ke-19 dan  awal  abad  ke-20.  Dalam  kedalaman  isi  kitab, terungkap wawasan yang mendalam mengenai struktur pemerintahan, perspektif hukum, dan administratif yang mendominasi masa tersebut. Informasi tentang struktur keuangan dan pengelolaan sumber daya memberikan gambaran jelas tentang kebijakan ekonomi dan
prioritas  keuangan  kerajaan.  Kitab  ini  juga  memperlihatkan  dinamika  hubungan pemerintahan  dengan  daerah  taklukan,  mencerahkan  cara  administrasi  diterapkan  di wilayah jajahan kerajaan (Khobiburrohma, Khobiburrohma, Margareta, & Hasbullah, 2020). Selain itu, pedoman etika dan perilaku pejabat memberikan pandangan mendalam tentang nilai-nilai  masyarakat  dan  bagaimana  norma-norma  ini  tercermin  dalam  tugas-tugas pemerintahan.  Dengan  demikian,  Kitab  Furu'  Al-Makmur  bukan  hanya  menjadi  sumber informasi praktis, melainkan sebuah jendela menuju sejarah yang memungkinkan peneliti untuk  menggali  kehidupan  dan  pemerintahan  Kerajaan  Riau-Lingga  pada  periode  yang sangat signifikan.
Kitab  Furu'  Al-Makmur  bukan  hanya  sekadar  dokumen  sejarah  atau  petunjuk administratif, melainkan sebuah warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Riau dan Indonesia  secara  keseluruhan.  Selain  menyimpan  pengetahuan  yang  bernilai  tentang tatanan  pemerintahan  kuno,  kitab  ini  juga  menjadi  penjaga  nilai-nilai  yang  membangun karakter  masyarakat.  Dalam  aspek  tersebut,  kitab  ini  bukan  hanya  menjadi  sumber informasi mengenai hierarki jabatan, hukum, dan administrasi pada masa lalu, tetapi juga mengajarkan  nilai-nilai  etika  yang  relevan  hingga  saat  ini.  Konsep  kesetiaan  terhadap Sultan, tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan, dan prinsip keadilan yang terdapat dalam Kitab Furu' Al-Makmur membentuk bagian integral dari warisan budaya yang  diterima  dan  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  nilai-nilai  yang  terdapat dalam kitab ini dapat memberikan inspirasi dan arahan bagi generasi mendatang. Konsep- konsep seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan keadilan tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga membentuk landasan moral yang tetap berarti dalam kehidupan sehari- hari  (Jaenullah,  Ferdian  Utama,  2022).  Dengan  demikian,  Kitab  Furu'  Al-Makmur  bukan hanya menjadi saksi sejarah, melainkan juga menjelma menjadi panduan nilai-nilai budaya yang dapat terus menginspirasi dan membimbing masyarakat Riau dan Indonesia dalam menjalani  kehidupan  mereka.  Sebagai  warisan  budaya,  kitab  ini  memiliki  peran  yang mendalam dalam membentuk identitas dan karakter masyarakat, menjadikannya sebuah harta yang tak ternilai dalam perjalanan budaya Indonesia (Syamsuadi, 2018).

## Aspek Hukum dan Etika pada Abad ke-19 di Kerajaan  Riau-Lingga melalui  Syariat
Islam dalam Kitab Furu’ Al -Makmur
Kitab  Furu'  Al-Makmur,  sebagai  karya  monumental  abad  ke-19,  memiliki  peran yang lebih dari sekadar manual administratif bagi Kekaisaran Riau-Lingga. Kitab ini juga berfungsi  sebagai  jendela  yang  membuka  pandangan  kita  terhadap  tatanan  hukum  dan etika  yang mengatur  kehidupan masyarakat  pada masa  tersebut.  Dalam  keberadaannya, kitab ini bukan hanya menjadi sumber aturan, tetapi juga sebuah dokumentasi berharga mengenai aspek-aspek moral dan normatif pada era yang berlalu. Melalui lensa Kitab Furu' Al-Makmur,  kita  dapat  menjelajahi  tatanan  sosial  pada  masa  tersebut  dan  bagaimana keadilan ditegakkan.

## Hukum
Informasi tentang hukum dan perundang-undangan yang terkandung di dalamnya memberikan  gambaran  tentang  bagaimana  sistem  peradilan  bekerja,  serta  bagaimana norma-norma  hukum  diterapkan  dalam  praktik  sehari-hari.  Selain  itu,  kitab  ini  juga menjadi saksi nilai-nilai moral yang dipegang teguh oleh masyarakat pada masa tersebut. Etika  yang  tercermin  dalam  pedoman  untuk  para  pejabat  mencakup  nilai-nilai  seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan keadilan, yang menjadi fondasi moral bagi pemerintahan dan  masyarakat  (Samin,  2017).  Dengan  demikian,  Kitab  Furu'  Al-Makmur  bukan  hanya sebuah artefak sejarah administratif, tetapi juga suatu pintu gerbang bagi pemahaman kita terhadap moralitas dan etika dalam konteks kehidupan masyarakat Kekaisaran Riau-Lingga pada  abad  ke-19  (Siregar,  2023).  Sebagai  sebuah  jendela  sejarah,  kitab  ini  memberikan
wawasan  yang  berharga  untuk  memahami  lebih  dalam  nilai-nilai  dan  norma  yang membentuk karakter masyarakat pada masa tersebut (Fakhriah, Taufiq, Qosim, 2023).
Kitab Furu' Al-Makmur memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan sistem hukum  dualistis  di  dalam  kerajaan,  mencerminkan  dinamika  dan  kompleksitas  dalam bidang  hukum.  Sistem  ini  menunjukkan  adanya  keseimbangan  antara  hukum  Islam (Syariah)  dan  hukum  adat  lokal,  yang  secara  bersama-sama  mengatur  berbagai  aspek kehidupan masyarakat di Kerajaan Riau-Lingga. Dalam hal hukum Islam, kitab ini mencatat peran sentralnya dalam mengatur berbagai bidang, termasuk perdata, pidana, dan keluarga. Prinsip-prinsip  hukum  Islam  diterapkan  untuk  memberikan  panduan  dan  penyelesaian dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Di samping itu, kitab ini juga menyajikan penerapan hukum adat setempat, yang secara khusus digunakan untuk mengatur urusan tertentu  seperti  pertanahan,  kelautan,  dan  perdagangan.  Penerapan  hukum  adat mencerminkan  sikap  kerajaan  yang  menerima  dan  mengakomodasi  kearifan  lokal, mengakui keberagaman etnis, dan menyesuaikan aturan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat  setempat  (Politik  et  al.,  2024).  Dengan  adanya  dualisme  hukum  tersebut, Kerajaan  Riau-Lingga  tidak  hanya  menunjukkan  kepatuhan  terhadap  ajaran  Islam  yang memegang peran dominan, tetapi juga menghormati dan mengakui nilai-nilai dan praktik- praktik lokal yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakatnya. Ini menciptakan suatu bentuk harmoni antara hukum Islam yang bersifat umum dan hukum adat yang bersifat lokal dan khusus. Melalui konsep dualisme hukum, Kitab Furu' Al-Makmur menjadi bukti konkret  tentang  bagaimana  kerajaan  pada  masa  tersebut  mampu  mengelola  keragaman hukum dan etnis, menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan seimbang dalam tatanan hukumnya.
Kitab Furu' Al-Makmur menggambarkan dengan rinci hierarki dan prosedur hukum yang  sangat  terstruktur  di  dalam  kerajaan,  mencakup  berbagai  aspek  seperti  struktur peradilan,  alur  persidangan,  dan  sanksi  atas  pelanggaran.  Ketentuan-ketentuan  hukum yang tertuang dalam kitab ini tidak hanya sekadar norma hukum, melainkan merupakan panduan  operasional  yang  terperinci  bagi  sistem  peradilan  pada  masa  tersebut.  Dalam aspek hierarki, kitab ini menguraikan struktur peradilan, menjelaskan tingkatan dan peran masing-masing  lembaga  peradilan.  Informasi  ini  menciptakan  landasan  yang  jelas mengenai  wewenang  dan  tanggung  jawab  setiap  tingkatan,  memastikan  suatu  tatanan hierarki yang terstruktur dengan baik.
Selain itu, kitab ini juga menggambarkan alur persidangan yang harus diikuti, mulai dari  proses  awal  hingga  penyelesaian.  Penekanan  pada  prosedur  ini  mencerminkan keinginan  untuk  menegakkan  sistem  hukum  yang  teratur  dan  adil.  Dengan  merinci  alur persidangan,  kitab  ini memberikan  petunjuk  yang sangat  terperinci  kepada  para  pelibat hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sanksi atas pelanggaran juga termasuk dalam lingkup ketentuan hukum kitab ini.  Dengan  menetapkan  sanksi  yang  tegas,  kitab  ini  menunjukkan  ketegasan  dalam menangani pelanggaran hukum, yang sejalan dengan upaya untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Kitab Furu' Al-Makmur tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan fondasi kuat untuk menjaga dan menegakkan ketertiban dalam sistem peradilan pada masa Kerajaan Riau-Lingga. Hierarki dan prosedur yang terperinci mencerminkan keinginan untuk menciptakan sistem hukum yang terstruktur dan imparsial (Khairunnas Jamal Idris Harun, 2015).
Kitab Furu' Al-Makmur memaparkan beberapa aturan hukum yang menunjukkan kekhasan dan mencerminkan konteks unik Kerajaan Riau-Lingga pada masa itu. Dua contoh aturan yang menonjol adalah aturan mengenai pajak pelabuhan (mahsura) dan hubungan dengan daerah taklukan (raja muda). Aturan mengenai pajak pelabuhan atau "mahsura" mencerminkan  pentingnya  kegiatan  pelayaran  dan  pelabuhan  dalam  struktur  ekonomi kerajaan. Pajak ini tidak hanya merupakan sumber pendapatan bagi kerajaan tetapi juga mencerminkan peran sentral pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi.
Aturan  ini  mencerminkan  kebijakan  yang  mendukung  dan  mengatur  sektor  maritim sebagai  salah  satu  pilar  utama  kekuatan  ekonomi  kerajaan.  Sementara  itu,  aturan  yang berkaitan dengan hubungan dengan daerah taklukan, seperti "raja muda," menyoroti peran perluasan  wilayah  sebagai  sumber  kekuatan  politik  dan  ekonomi.  Aturan  ini  mungkin merinci  tata  cara  pemerintahan  di  wilayah-wilayah  jajahan,  menunjukkan  bagaimana kerajaan berinteraksi dan mengelola daerah taklukan sebagai bagian integral dari kekuatan dan  pengaruhnya.  Kedua  aturan  ini  mencerminkan  kesadaran  kerajaan  akan  strategi pelayaran dan perluasan wilayah sebagai fondasi kekuatan ekonomi  dan politik mereka. Dengan  merinci  aturan-aturan  ini,  Kitab  Furu'  Al-Makmur  memberikan  wawasan  yang berharga  tentang  bagaimana  kebijakan  ekonomi  dan  politik  direfleksikan  dalam  hukum kerajaan,  memahami  peran  vital  pelayaran  dan  perluasan  wilayah  dalam  membentuk kekuatan dan identitas kerajaan pada masanya.

## Etika
Kitab Furu' Al-Makmur tidak hanya menyajikan aturan hukum semata, melainkan juga  memberikan  arahan  moral  yang  kuat  bagi  para  pejabat.  Dengan  memahami  dan mematuhi  kewajiban  moral,  diharapkan  para  pejabat  dapat  menjalankan  tugas  mereka dengan integritas, memberikan dasar yang kokoh bagi sistem pemerintahan yang stabil dan adil. Kitab Furu' Al-Makmur mengangkat tema kewajiban para pejabat dengan penekanan yang  konsisten  pada  kualitas  moral  dan  etika.  Para  pejabat  diingatkan  secara  berulang- ulang  akan  kewajiban  mereka  terhadap  nilai-nilai  seperti  kejujuran,  keadilan,  dan pengabdian  kepada  Sultan.  Poin-poin  ini  mencerminkan  tidak  hanya  harapan  terhadap perilaku  pribadi  para  pejabat,  tetapi  juga  menunjukkan  pentingnya  integritas  dan ketertiban dalam menjaga stabilitas sistem pemerintahan. Dengan menekankan kejujuran, Kitab Furu' Al-Makmur menegaskan nilai-nilai moral yang menjadi dasar integritas dalam pelayanan publik. Kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya dilihat sebagai norma etika, tetapi  juga  sebagai  fondasi  yang  mendasari  hubungan  antara  pejabat  dan  Masyarakat (Sucipto, Sitinjak, & Sujatmoko, 2023).
Selain itu, penekanan pada keadilan mencerminkan keinginan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dilakukan secara adil.  Kewajiban  terhadap  keadilan  menciptakan  dasar  untuk  sistem  yang  inklusif  dan merata,  yang melayani  kepentingan seluruh masyarakat. Pengabdian kepada Sultan juga menjadi salah satu poin penting dalam kewajiban para pejabat. Hal ini menyoroti struktur hierarki dan setia kepada kepala negara sebagai unsur kritis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan (Pertiwi, Folara, Farhana, & Alam, 2022).
Kitab  Furu'  Al-Makmur  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  melalui ketentuan-ketentuan hukumnya. Meskipun aturan hukum dalam kitab ini tegas, terdapat pertimbangan yang jelas terhadap keadilan dan proporsionalitas hukuman, mencerminkan kesadaran  terhadap  hak  asasi manusia.  Ketika menangani  pelanggaran  hukum,  kitab  ini menunjukkan kepekaan terhadap prinsip keadilan. Kepentingan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan bersifat adil dan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan menciptakan  dasar  untuk  sistem  hukum  yang  menghargai  martabat  individu.  Kemudian penghormatan  terhadap  adat  istiadat  lokal  dan  keragaman  etnis  mencerminkan  sikap toleransi  dan  inklusivitas  dalam  kerajaan  tersebut.  Kitab  ini  tidak  hanya  menciptakan landasan hukum yang mengakomodasi keberagaman budaya, tetapi juga memperlihatkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebutuhan setiap kelompok etnis dalam masyarakat .
Dengan menyatukan tegasnya aturan hukum dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, Kitab Furu' Al-Makmur menciptakan suatu kerangka kerja yang seimbang antara ketegasan hukum dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini memberikan pijakan  moral  yang  kuat,  memastikan  bahwa  aturan  hukum  tidak  hanya  efektif  secara hukum, tetapi juga berpihak pada keadilan dan mengakui hak asasi manusia (Amin, 2023).
Kitab  Furu'  Al-Makmur  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  kumpulan  aturan  hukum semata,  tetapi juga  memainkan  peran  penting  sebagai  pedoman  moral  bagi masyarakat. Melalui  penjabaran  aturan  dan  penekanan  pada  etika,  kitab  ini  secara  tidak  langsung menyajikan  ajaran-ajaran  moral  yang  menjadi  pijakan  nilai-nilai luhur  dalam  kehidupan sehari-hari.  Penekanan  pada  kejujuran,  misalnya,  memberikan  pesan  moral  tentang pentingnya kejujuran sebagai prinsip dasar dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan. Dengan  memasukkan  nilai-nilai  seperti  gotong  royong,  kitab  ini  juga  menyuarakan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam masyarakat. Selain itu,  kepatuhan terhadap hukum yang diemfasisasi dalam kitab ini menegaskan prinsip-prinsip ketaatan terhadap norma  dan  aturan,  menciptakan  dasar  moral  yang  kuat  dalam  menjaga  ketertiban  dan keadilan.  Dengan  menyampaikan  ajaran-ajaran  moral  ini,  Kitab  Furu'  Al-Makmur memberikan  panduan  bagi  masyarakat  dalam  membentuk  karakter  yang  berlandaskan nilai-nilai  positif.  Nilai-nilai  seperti  kejujuran,  gotong  royong,  dan  kepatuhan  terhadap hukum  dihidupkan  dan  dijunjung  tinggi,  menciptakan  suatu  kerangka  etika  yang membimbing individu dan masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan integritas dan tanggung jawab moral.
Hasil penelitian ini membawa temuan yang signifikan  terkait dengan hukum dan etika  dalam  konteks  Kerajaan  Riau-Lingga  pada  abad  ke-19,  sebagaimana  diungkapkan dalam Kitab Furu' Al-Makmur. Kitab ini menggambarkan penerapan sistem hukum dualistis yang  mencakup  hukum  Islam  (Syariah)  dan  hukum  adat  lokal,  mencerminkan  harmoni antara norma hukum Islam yang bersifat umum dan hukum adat yang bersifat lokal dan khusus.  Hierarki  dan  prosedur  hukum  yang  terstruktur  dijelaskan  secara  rinci, menciptakan landasan yang jelas bagi sistem peradilan pada masa tersebut. Selain itu, kitab mencantumkan aturan hukum yang mencerminkan kekhasan Kerajaan Riau-Lingga, seperti aturan  mengenai  pajak  pelabuhan  dan  hubungan  dengan  daerah  taklukan.  Di  sisi  etika, Kitab Furu' Al-Makmur tidak hanya memberikan aturan hukum, tetapi juga menekankan arahan moral bagi para pejabat. Penekanan pada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan pengabdian kepada Sultan menegaskan kewajiban moral para pejabat dalam menjalankan tugas mereka. Kitab ini juga menunjukkan kepekaan terhadap hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan keadilan dan proporsionalitas hukuman. Dalam kerangka kerja yang seimbang antara ketegasan hukum dan kemanusiaan, Kitab Furu' Al-Makmur tidak hanya memberikan fondasi hukum yang kuat, tetapi juga mengakui nilai-nilai kemanusiaan. Selain berperan sebagai panduan hukum, kitab ini juga menjadi pedoman moral bagi masyarakat. Ajaran-ajaran  moral  seperti  kejujuran,  gotong  royong,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum disuarakan sebagai pijakan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Kitab  Furu'  Al-Makmur  tidak  hanya  merekam  praktik  hukum  pada  masanya,  tetapi  juga membentuk  suatu  kerangka  etika  yang  memandu  individu  dan  masyarakat  menuju kehidupan dengan integritas dan tanggung jawab moral.
Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang Kerajaan  Riau-Lingga  pada  abad  ke-19  melalui  analisis  Kitab  Furu'  Al-Makmur.  Hasil penelitian melalui kajian mendalam terhadap sistem hukum dualistis membuka wawasan terhadap dinamika penerapan hukum Islam (Syariah) dan hukum adat lokal, menciptakan gambaran  yang  kaya  tentang  kompleksitas  hukum  pada  masa  kerajaan  tersebut.  Rekam jejak  yang  terstruktur  dari  hierarki  dan  prosedur  hukum  memberikan  pemahaman mendalam  mengenai  sistem  peradilan,  sementara  penekanan  pada  aturan  hukum  khas seperti  pajak  pelabuhan  dan  hubungan  dengan  daerah  taklukan  memberikan  wawasan ekonomi dan politik yang tercermin dalam hukum kerajaan. Temuan ini menggambarkan dengan  jelas  interaksi  kompleks  antara  hukum,  masyarakat,  dan  kebijakan  pada  masa tersebut,  memberikan  pandangan  holistik  tentang  kerangka  hukum  dan  konteks  sosial- ekonomi Kerajaan Riau-Lingga pada periode yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Kitab  Furu'  Al-Makmur  bukan  sekadar  sebuah  karya  hukum  atau  dokumentasi sejarah, melainkan sebuah warisan budaya yang mencerminkan peradaban Kerajaan Riau- Lingga pada abad ke-19. Dalam penjabaran aturan hukum dan penekanan pada etika, kitab ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang struktur pemerintahan dan nilai-nilai  luhur,  tetapi  juga  berfungsi  sebagai  panduan  moral  bagi  masyarakat.  Ajaran- ajaran  seperti  kejujuran,  gotong  royong,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  yang  terdapat dalam Kitab Furu' Al-Makmur bukan hanya sebatas norma-norma hukum, tetapi menjadi pondasi kuat bagi pembentukan sistem pemerintahan yang adil dan harmonis di Kerajaan Riau-Lingga pada masa itu. Panduan moral yang terkandung dalam kitab ini bukan hanya membatasi  diri  pada  aspek  hukum  semata,  melainkan  membentuk  karakter  masyarakat yang  tercermin  dalam  perilaku  sehari-hari.  Kontribusinya  terhadap  pemahaman  sejarah bukan  sekadar  memberikan  catatan  kronologis,  melainkan  juga  menyoroti  nilai-nilai kemanusiaan  dan  budaya  yang  relevan  hingga  sekarang.  Kitab  Furu'  Al-Makmur  bukan hanya mengajarkan mengenai masa lalu, tetapi juga memupuk apresiasi terhadap warisan budaya,  menciptakan  ikatan  historis  yang  mencerahkan  pemahaman  kita  tentang perjalanan  masyarakat  Islam  di  Kerajaan  Riau-Lingga.  Dengan  relevansinya  yang kontemporer, Kitab Furu' Al-Makmur menjadi sebuah pedoman berharga bagi masyarakat masa kini dalam menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber inspirasi, kitab ini menerangi jalan menuju penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan etika  yang  tidak  hanya  relevan  secara  sejarah,  tetapi  juga  mendukung  pembangunan masyarakat yang beradab dan harmonis.

## REFERENSI
Amin, F. (2023). Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi dan Konstruksi Nilai  Pancasila  dalam  Rechtsvinding. Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 7 (2),  299 – 314. https://doi.org/10.30656/AJUDIKASI.V7I2.7655 Anastasia Wiwik Swastiwi. (2021). Aktivitas Perdagangan Kerajaan Riau-Lingga Abad 18- 20: Historiografi Pantai Timur Sumatera. Prosiding Seminar Nasional Humaniora , 1 , 1 – 15. Retrieved from https://www.conference.unja.ac.id/SNH/article/view/111 Civilization, I., TEMA 19, & Domenico, E. (2021). NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG PROVINSI RIAU . 6.
Dinda, N., Bina Imania, H., & Penulis, K. (2022). Implementasi Pengukuhan Akhlak Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kajian Agama Islam. Ganesha Civic Education Journal ,
4 (1), 195 – 207. Retrieved from https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/1802 Fakhriah, S., Taufiq, M., Qosim, S., Hukum, F., & Muhammadiyah, U. (2023). Intelektualisme
Hukum  Islam  di  Nusantara  Abad-19. JIMPS:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Pendidikan Sejarah , 8 (3), 916 – 931.
Firmansyah,  D.,  &  Dede.  (2022).  Teknik  Pengambilan  Sampel  Umum  dalam  Metodologi Penelitian: Literature Review. Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH) , 1 (2), 85 – 114. https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937 Hafiz, M., & Tafsiruddin. (2022). Masyarakat Melayu Riau Berbudaya. Dakwatul Islam , 6 (2), 89 – 96. https://doi.org/10.46781/DAKWATULISLAM.V6I2.505
Halim,  A.,  &  Alpi,  M.  A.  (2023).  Peninggalan  Kesultanan  Islam  Di  Tanah  Melayu  Sebuah Pembaruan Pendidikan Islam Dan Tamadun Melayu. Jurnal Arriyadhah , XX (Ii), 49 – 55. Handoyo, H., & Supriyanto, S. (2023). Relasi Agama Dan Negara Perspektif Pemikiran  Islam Dalam Konteks Ke  Indonesiaan. Islamadina :  Jurnal Pemikiran Islam , 0 (0), 245 – 257. https://doi.org/10.30595/ISLAMADINA.V0I0.14222 Hidayat, A. A. (2014). Studi Kawasan Muslim Minoritas Asia Tenggara . Bandung: Pustaka Rahmat.
Hidayat, A. A., Samsuddin, Rusmana, D., & Hakim, A. (2014). Studi Islam di Asia Tenggara .
Bandung: Pustaka Setia. Retrieved from //senayan.iain- palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11981&keywords= HIDAYAT, N. 92004 / S. (2008). AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA MELAYU : Studi Tentang
Ritus Siklus Orang Melayu di Pedalaman Riau . Htn, B. :, & Han, /. (2021). Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia   (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan) . Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/34476 Jaenullah, Ferdian Utama, D. S. (2022). Resilience Model of the Traditional Islamic Boarding School Education System in Shaping the Morals of Student in theMidst of Modernizing Education. Jurnal  Kependidikan:  Jurnal  Hasil  Penelitian  Dan  Kajian  Kepustakaan  Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran , 8 (4), 931 – 942. https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jk.v8i4.6013
Jannati,  Z.,  Rusli,  R.,  &  Mardiah,  A.  (2021).  Konsep  Islam  Melayu  dan  Islam  Nusantara.
Wardah , 22 (2), 16 – 35. https://doi.org/10.19109/WARDAH.V22I2.10825 Khairunnas Jamal Idris Harun. (2015). Inventarisasi Naskah Klasik Kerajaan Lingga. Sosial Budaya , 11 (1), 55 – 69. https://doi.org/10.24014/SB.V11I1.826 Khobiburrohma, E. N., Khobiburrohma, E. N., Margareta, P. S., & Hasbullah, M. H. (2020).
Penerapan  Sistem  Merit  Dalam  Birokrasi  Indonesia  Untuk  Mewujudkan  Good Governance. Transparansi :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi , 3 (2),  139 – 148. https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.900
Koestoro, L. P. (2017). Situs Kota Rebah Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau: Pertapakan Istana  Atau  Bangunan  Lain. Berkala  Arkeologi  SANGKHAKALA , 18 (2),  128. https://doi.org/10.24832/sba.v18i2.13
Lancang, U., & Riau, K. (2016). Penerapan Sanksi Adat Melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura Terhadap  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Fikri :  Jurnal  Kajian  Agama,  Sosial  Dan Budaya , 1 (2), 291 – 314. https://doi.org/10.25217/JF.V1I2.16 Lazim, M. (2020). Corak Pemikiran Politik Raja Ali Haji (1808-1873). Perada , 2 (2), 153 – 174. https://doi.org/10.35961/perada.v2i2.43 Lexy J.Moleong. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Maryamah, M. (2016). Tradisi Ilmiah dalam Peradaban Islam Melayu. Tadrib , 2 (2), 238 – 250. Retrieved from https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1170 Mohamad  Ali,  R.,  &  Ariffin,  K.  (2020).  Peranan  dan  Penglibatan  Orang  Laut  Johor-Riau semasa Era Kerajaan Melayu Tradisional. Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu , 13 (1), 1 – 24. https://doi.org/10.37052/jm.13(1)no1 Natuna, U., & Sabli, N. (2022). Dinamika Sejarah: Rasa dan Asa Masyarakat Segeram Dalam Arus Sejarah Natuna. Jurnal Segeram , 1 (1), 2022. https://doi.org/10.56783/JS.V1I1.2 Pertiwi, E., Folara, K., Farhana, W. A., & Alam, M. E. N. (2022). Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 4 (2), 1 – 11. https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V4I2.96
Politik, M. J., Humaniora, H., Yusril, M., Dayrobi, M., Harahap, H. H., & Fuad, Z. (2024). Analisis Polarisasi Dualisme dan Pluralisme Hukum Islam di Indonesia. MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora , 2 (1), 262 – 271. Rafiqi, R. (2019). Tanah Grant Sultan Melayu Deli menurut Teori Positivistik. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 6 (2), 102 – 107. https://doi.org/10.31289/JIPH.V6I2.2289 Rahmat, S. (2019). Bugis di Kerajaan Melayu: Eksistensi Orang Bugis dalam Pemerintahan Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang. PERADA , 2 (1), 35 – 44.
https://doi.org/10.35961/PERADA.V2I1.25
Rahmat,  S.,  Amin,  R.,  Dilfa  Riana,  R.,  Sultan  Abdurrahman  Kepulauan  Riau Ceruk ijuk,  S.,
Lintas Bar, J. K., Bintan, K., & Riau, K. (2021). Agama Masyarakat Suku Laut Kampung
Panglong Desa Berakit, Kabupaten Bintan (1965-2011). Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam , 6 (1), 85 – 97. https://doi.org/10.29300/TTJKSI.V6I1.4474
Rina Rehayati, I. F. (2017). Transmisi Islam Moderat Oleh Raja Ali Haji di Kesultanan Riau- Lingga pada Abad Ke-19. Jurnal Ushuluddin , 25 (2), 172 – 187. https://doi.org/10.24014/JUSH.V25I2.3890 Samin.  (2017).  Suatu  Study  Tentang  Sumber-Sumber  Hukum  Adat  Melayu  Serumpun. Unimel.Edu.My , 1 – 139. Retrieved from https://unimel.edu.my/fss/images/UNILAK_Article_Compilation_1.pdf Siregar,  M.  (2023).  Dunia  Islam  Abad  ke  19,  20,  21  dan  Islamisasi  Nusantara. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia , 2 (1), 1 – 10. Retrieved from https://jpion.org/index.php/jpi/article/view/90
Sucipta, P. R. (2019). The General Principles of Good Governance in the Mind of Raja Ali Haji.
Jurnal Hukum Peratun , 2 (2), 259 – 274.
Sucipto, H., Sitinjak, S., & Sujatmoko, I. (2023). Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora , 1 (3), 83 – 90. https://doi.org/10.572349/KULTURA.V1I3.317
Syamsuadi,  A.  (2018).  Membangun  Demokrasi  Pemerintahan  Di  Riau    Dalam  Perspektif Budaya Melayu. JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) , 1 (1), 1 – 10. Retrieved from https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/342 Syu’aib, K., & Hanafi, I. (2019). PARARUSYDIYAH: Potret Dinamika Pemikiran Islam Melayu. Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies , 14 (2).
https://doi.org/10.24014/NUSANTARA.V14I2.7155
Tabri, M., Fatia, A., & Hakim, L. (2023). Sejarah Dan Peradaban Islam Pada Zaman Klasik. Journal  of  International  Multidisciplinary  Research , 1 (2),  842 – 855.  Retrieved  from https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/123 Ulya,  M.  (2020). Budaya Melayu  Riau  Perspektif  Al- Qur’an .  Jakarta: Doctoral  dissertation, Institut PTIQ Jakarta.
Wan Ahmad Fauzi Wan Husain, Anisah Che Ngah, & Mohamed Anwar Omar Din. (2018). Konsep  Kedaulatan  dalam  Hukum  Kanun  Melaka  (The  Concept  of  Sovereignty  in Hukum Kanun Melaka). Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat , 22 (May 2021), 61 – 73. Retrieved from https://doi.org./10.17576/juum-2018-22-07 Yulianty,  M.  (2005).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  memelihara  Benda  Cagar  Budaya  di Pulau Penyengat Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu. Tesis , 1 – 146.
Copyright Holder :
© Asep Achmad Hidayat, Syofiah Pribadi, Fitria Eka Dewi Murni,. (2024).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: