## MASYARAKAT BLITAR SELATAN SEBAGAI SUBYEK AGONISTIK MOUFFIAN DALAM DEMOKRASI INDONESIA
Miftahul Rohman Universitas Gadjah Mada afirohman97@gmail.com
Ravika Alvin Puspitasari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung rafika.alvin23@gmail.com

## Abstract
Citizenship  status  in  Indonesia  is  influenced  by  strong  religious  politics.  In Indonesia's political history, the status of citizens is largely determined by religious identity. This then has an impact on the rights that can be obtained and accessed by the  community.  The  people  of  South  Blitar,  in  particular,  have  experienced  the dynamics  of  citizenship  caused  by  the  dynamics  of  religious  politics  in  Indonesia since the events of 1965. This article uses Chantal Mouffe's political analysis to look  at  the  historical  facts  experienced  by  community  groups  in  Indonesian democratic politics. This article finds that the South Blitar community as a citizen entity  can  become  a  citizen  who is  able  to  emerge  its  identity  as a  subject  in  the midst of plurality. Furthermore, the people of South Blitar can appear as agonistic subjects so that they must remain in Indonesia's very heterogeneous democracy.

## Abstrak
Status  kewarganegaraan  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh  politik  keagamaan  yang kuat.  Dalam  sejarah  politik  Indonesia,  status  warga  negara  sangat  ditentukan oleh identitas keagamaan. Hal itu kemudian berimpas pada hak -hak yang bisa didapat  dan  diakses  oleh  masyarakat.  Masyarakat  Blitar  Selatan,  khususnya, mengalami  dinamika  kewargaan  yang  diakibatkan  oleh  dinamika  polittik keagamaan di Indonesia sejak peristiwa 1965. Artikel ini menggunakan analisis

## Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama
P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan Volume 19, Nomor 1,  Januari - Juni, 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.24042/al-adyan.v19i1.16513
politik  Chantal  Mouffe  untuk  melihat  fakta  historis  yang  dialami  kelompok masyarakat dalam politik demokrasi Indonesia. Artikel ini menemukan bahwa masyarakat  Blitar  Selatan  sebagai  entitas  warga  negara  dapat  menjadi  warga negara  yang  mampu  memunculkan  identitasnya  sebagai  subyek  di  tengah pluralitas. Lebih jauh, Masyarakat Blitar Selatan dapat tampil sebagai subyek agonistic sehingga mereka harus tetap ada dalam demokrasi Indonesia yang sangat heterogeny.
Kata Kunci: Status, Kewarganegaraan, Agonistik, Demokrasi

## A. Pendahuluan
Status  kewarganegaraan  suatu  kelompok  di  suatu  negara selalu  berubah.  Pengakuan  dan  hak-hak  masyarakat  sipil  selalu bergantung pada situasi politik. Masyarakat Blitar Selatan merupakan salah  satu  contoh  masyarakat  yang  dari  waktu  ke  waktu  berjuang untuk  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  warga  negara.  Padahal, dalam  hak  asasi  manusia  terdapat  banyak  aspek  yang  seharusnya dipenuhi  oleh  negara.  Namun,  iklim  politik  negara  sangat mempengaruhi kebijakan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Tulisan  ini  mengangkat  isu  perjalanan  pengakuan  dan  hak- hak  masyarakat  Blitar  Selatan  dalam  sejarah  Indonesia.  Setidaknya, ada dua hal yang disoroti dalam tulisan ini dalam melihat kontestasi yang terjadi di masyarakat. Pertama, pergolakan atau tragedi 1965 dan dampaknya  terhadap  masyarakat  Blitar  Selatan.  Kedua  adalah  isu politik  keagamaan  di  Indonesia  yang  sebenarnya  masih  memiliki keterkaitan dengan aspek pertama.
Melihat  fenomena  Blitar  Selatan  melalui  dua  hal  tersebut dapat  menguji  beberapa  hal  terkait  sikap  negara  dan  bagaimana institusi-institusinya  berperan  dalam  keadilan  atau  ketidakadilan. Selain  itu,  persoalan  penting  lainnya  adalah  bagaimana  kontestasi pemenuhan  hak  asasi  manusia  yang  erat  kaitannya  dengan  status kewarganegaraan  yang  sangat  dinamis.  Untuk  itulah  penggalian sejarah  dan  melihat  fenomena  Blitar  Selatan  setidaknya  dapat memberikan  sumbangsih  bagi  pendefinisian  kewarganegaraan  yang lebih  baik.  Dengan  demikian,  kebebasan  dan  hak-hak kewarganegaraan  dapat  difasilitasi  oleh  negara  sebagai  komunitas yang dibayangkan.
Oleh  karena  itu,  mempertimbangkan  kembali  pandangan Mouffe  tentang  politik  identitas  dan  agonismenya  menjadi  sangat penting.  Pendekatan  ini  memungkinkan  struktur  hegemonik  negara dan identitas dibongkar. 1 Melalui pandangan subversif ini, pluralisme merupakan prinsip demokrasi radikal yang melampaui identitas yang dianggap  final  dan  menguntungkan  negara.  Dengan  demikian, demokrasi bukan hanya sekedar etika politik yang bersifat normatif. 2
Berbagai ketegangan atau perbedaan harus dilihat dari sudut pandang lawan, bukan sebagai musuh.
Jika  kita  menggunakan  analisis  seperti  ini,  maka  fenomena pantai  Selatan  yang  secara  spesifik  memiliki  keunikan  budaya  harus diterima  sebagai  identitas  dan  kreativitas  budaya.  Namun, kenyataannya  berbagai  kompleksitas  dihadapi  oleh  kelompok masyarakat  ini.  Kompleksitas  persoalan  ini  dipengaruhi  oleh  rezim akademik  hingga  negara  sebagai  pemenuhan  hak-hak  warga  negara. Pengklasifikasian  masyarakat  seperti  yang  dilakukan  oleh  para antropolog  dalam  kajian  agama  dan  budaya  membuat  segregasi politik  menjadi  besar.  Kelompok-kelompok  lokal  biasanya  disebut abangan.  Penggunaan  diksi  ini  sangat  bermasalah  karena  kemudian dikaitkan dengan PKI. 3
Masyarakat  Blitar  Selatan  mengalami  masa-masa  sulit  ketika tragedi  1965  terjadi.  Warga  sipil  harus  saling  membunuh  karena perbedaan  identitas.  Selain  itu,  aliran  agama  membuat  kelompok- kelompok  lokal  tidak  bisa  bernegosiasi,  sehingga  mereka  harus tunduk  dan  patuh  pada  agama  resmi.  Budaya  mereka  sering dipandang  sebagai  praktik  mistik  yang  bernuansa  takhayul  dan bid'ah. 4 Oleh  karena  itu,  sentimen  terhadap  kelompok-kelompok seperti ini sangat besar dari kelompok Islam puritan.
Sebagai  warga  negara,  isu  keadilan  dan  proses  negosiasi identitas menjadi topik yang menarik. Agama, negara dan masyarakat selalu  membutuhkan  politik  identitas  agar  hak-hak  asasi  manusia dapat  terpenuhi.  Pengakuan  merupakan  elemen  penting  dalam
1 Mouffe, C. (2013). Agonistics: Thinking the world politically . Verso Books.
2 Martin, J. (2013). Politics and rhetoric: A critical introduction . Routledge.
3 Ma'arif, S. (2017). Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia . Yogyakarta: CRCS UGM. 4 Picard,  M.,  &  Madinier,  R.  (2011).  The  Politics  of  Religion  in Indonesia. Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali , 117 .
kewarganegaraan.  Pengakuan  selalu  berdampak  pada  pelayanan publik dan kebebasan beribadah suatu kelompok.
Dengan  demikian,  ketika  agama  mayoritas  atau  negara merumuskan agama resmi yang dianut, pada akhirnya memunculkan persoalan  lain  terkait  pluralitas  agama.  Kelompok  abangan/lokal berjuang  untuk  mendapatkan  pengakuan  agar  mereka  dapat diperlakukan setara dengan kelompok agama lainnya. Namun, butuh waktu  lama  bagi  kelompok  ini  untuk  mendapatkan  jaminan  atas statusnya  sebagai  anggota.  Politik  agama  dan  isu-isu  yang  berkaitan dengan  konversi  agama  telah  melahirkan  semacam  pembatasan terhadap ekspresi kemungkinan adanya pemahaman agama yang lain. Untuk  melihat  status  warga  negara  dan  pemenuhan  hak-hak  warga negara, politik agama menjadi isu yang penting untuk dianalisis lebih lanjut,  karena  domain  agama  menjadi  bagian  penting  dari  persoalan kelompok-kelompok  lokal  di  Blitar  Selatan.  Oleh  karena  itu, pembahasan  ini  akan  mulai  memetakan  persoalan  konversi  agama yang  sejatinya  merupakan  salah  satu  bentuk  hegemoni  dalam Paradigma Agama Dunia.

## B. Hasil dan Pembahasan
a. Asal-usul istilah konversi agama
Konversi agama bukanlah istilah yang netral. Awalnya kata ini berasal  dari  tradisi  Kristen  Eropa.  Talal  Asad  mengatakan  bahwa konversi  memiliki  makna  spiritual,  yaitu  berpindahnya  seorang Nasrani  menjadi  Kristen. 5 Sejalan  dengan  itu,  peran  misionaris Kristen  dalam  sejarah  kolonialisme  menyuntikkan  kesadaran  akan kebenaran  agama  Kristen  sebagai  agama  yang  superior  sehingga masyarakat  terjajah  harus  masuk  Kristen.  Itulah  proyek  peradaban Eropa  yang  salah  satunya  adalah  memaksa  penduduk  di  luar  Eropa untuk mengakui dan memeluk agama Kristen.
Perdebatan  mengenai  konversi  agama  merupakan  wacana akademis  yang  melibatkan  banyak  ahli.  Setidaknya,  konversi  agama dapat  dilihat  melalui  dua  pendekatan,  baik  secara  normatif  maupun
5 Asad, T. (2014). Comments on conversion. In Conversion to modernities: the globalization of Christianity (pp. 263-273). Routledge.
deskriptif. 6 Pendekatan  pertama  melihat  bahwa  konversi  agama adalah  peristiwa  perpindahan  agama.  Dalam  tradisi  Yahudi  atau Kristen,  pertobatan  berarti  kembali  kepada  ajaran  kebenaran  yang telah  diwartakan  oleh  prinsip-prinsip  dasar  agama.  Oleh  karena  itu, seseorang  yang  bertobat  berarti  ia  memutuskan  untuk  menciptakan identitas baru dalam ketaatan.
Sedangkan  pendekatan  kedua  adalah  melihat  fenomena konversi  agama  sebagai  sebuah  perjalanan  atau  proses  transformasi sebuah  kelompok.  Konversi  harus  dilihat  sebagai  sebuah  fenomena proses sehingga aspek-aspek seperti aspirasi, keinginan dan orientasi menjadi  fokus  kajian  bagaimana  sebuah  kelompok  menerima konversi. 7 Setiap  masyarakat  memiliki  sejarah  yang  unik  mengenai fenomena  konversi.  Hal  ini  terjadi  karena  negara  dan  sistem  politik mempengaruhi  pembentukan  identitas  masyarakat.  Di  Indonesia, berpindah  agama  berarti  memilih  atau  'dipaksa'  untuk  memeluk agama resmi. Memeluk agama resmi merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan fasilitas sebagai bagian dari negara.
Sejarah agama di Indonesia adalah sejarah yang sangat rumit karena  terkait  dengan  wacana  akademik  dan  politik  di  Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas memegang kendali penuh atas klaim- klaim  batas-batas  agama.  Ada  banyak  Indonesianis  yang  mencatat perpindahan agama yang dilakukan oleh orang Indonesia. Selain itu, iklim  politik  menjadi  faktor  penting  yang  mendorong  arus perpindahan  agama,  salah  satunya  adalah  Tragedi  1965. 8 Tentu  saja apa yang sering ditulis oleh para ahli Indonesia tentang Kristenisasi, Islamisasi atau agama di Indonesia adalah bentuk-bentuk pemaksaan agama.
Masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu memilih untuk tidak beragama dan dicap komunis atau memeluk agama yang
6 Rambo,  L.  R.  (1993). Understanding  religious  conversion .  Yale  University Press.
7 Rambo,  L.  R.  (1993). Understanding  religious  conversion .  Yale  University Press.
8 Hefner,  R.  W.  (1987).  Islamizing  Java?  Religion  and  Politics  in  Rural East Java. The Journal of Asian Studies , 46 (3), 533-554.
bukan  miliknya. 9 Posisi  ini  membuat  mereka  tidak  memiliki  posisi tawar  dalam  hal  kebebasan  berkeyakinan  dan  berekspresi  dalam beragama.
Setelah  tragedi  1965  dan  berdirinya  rezim  Orde  Baru,  para penganut  agama-agama  tradisional  harus  bergabung  dengan  agama resmi,  seperti  Islam,  Katolik,  Kristen,  Hindu,  Budha. 10 Agama  asli dipandang  sebagai  perwujudan  anti-rasionalisme.  Ini  adalah  periode rasionalisasi  agama  yang,  dengan  berbagai  kontroversinya,  pada akhirnya  mengesampingkan  agama  lokal  dan  menggantinya  dengan agama  formal.  Relasi  antara  masyarakat  dan  negara  pada  akhirnya memaksa  para  Indonesianis  untuk  fokus  pada  pergerakan  arus keagamaan  yang  terjadi  di  Indonesia.  Berikutnya  adalah  karya-karya akademis  yang  secara  konsisten  menggunakan  tolok  ukur  agama resmi  sebagai  instrumen  analisis  untuk  membedah  dinamika  sosial yang sangat dekat dengan paradigma Agama Dunia.
Karya-karya  antropolog  seperti  Geertz,  misalnya,  telah membangun  klasifikasi  masyarakat  melalui  tipologinya,  yaitu  santri, abangan  dan  priyayi. 11 Klasifikasi  yang  kaku  ini  melihat kecenderungan  normatif  Islam  yang  saleh  dan  durhaka.  Standar kesalehan Islam dilihat dari sejauh mana nilai-nilai Islam disesuaikan di Mekkah (pusat Islam). Pandangan seperti ini menimbulkan klaim bahwa  masyarakat  Indonesia  secara  umum  bukanlah  muslim  yang taat. Kelompok ini kemudian dijustifikasi sebagai kelompok abangan.
Catatan  lain  juga  mengatakan  hal  yang  kurang  lebih  sama.  Niels Mulder  mengatakan  bahwa  secara  umum  Indonesia  telah  menjadi basis  Islam  abangan. 12 Praktik-praktik  lokal  seperti  memberikan sesajen  pada  pohon,  hutan,  atau  mengunjungi  makam  leluhur merupakan  ciri  khas  kelompok  ini.  Anggapan  dan  stigma  bahwa perilaku  tersebut  bukanlah  nilai  agama  Islam  telah  mempengaruhi tokoh-tokoh  negara  dan  pemuka  agama  yang  berafiliasi  dengan
9 Ma'arif, S. (2017). Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia . Yogyakarta: CRCS UGM. 10 Spyer, P. (1996). Diversity with a difference: adat and the New Order in Aru (Eastern Indonesia). Cultural Anthropology , 11 (1), 25-50.
11 Geertz, C. (1960). The Javanese Kijaji: The changing role of a cultural broker. Comparative Studies in society and history , 2 (2), 228-249.
12 Mulder,  N.  (1983).  Abangan  Javanese  religious  thought  and practice. Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde , (2/3de Afl), 260-267.
negara  untuk  melakukan  Islamisasi  atau  hegemoni  Islam  ala  negara dan akademisi.
Islamisasi  besar-besaran  terjadi  di  berbagai  daerah,  salah satunya  ditulis  oleh  Robert  Hefner.  Ia  mengatakan  bahwa  afiliasi pemerintah Orde Baru bersekutu dengan elit Muhammadiyah untuk melakukan  serangkaian  proses  Islamisasi  di  Tengger,  Pasuruan. 13 Ia menggambarkan  arus  kontestasi  antara  kelompok  abangan  dan negara.
Pada  akhirnya,  ia  melihat  bahwa  kaum  abangan  telah menghilang  dari  realitas  sosial  akibat  paksaan  negara.  Masalahnya, apakah  kaum  abangan  murni  telah  sepenuhnya  memeluk  agama resmi?  Jika  melihat  pernyataan  Hefner,  maka  ia  akan  menjawab bahwa  kaum  abangan  telah  kehilangan  identitasnya  dan  berganti status menjadi pemeluk agama resmi. Dalam argumen Hefner, kaum abangan telah mengalami konversi total akibat kebijakan Orde Baru. 14
Rizqon  Khamami  mencoba  menjawab  klaim  Hefner.  Ia mengatakan  bahwa  saudaranya  masih  ada  sampai  sekarang. Kelompok  ini  berafiliasi  dengan  kelompok  NU  untuk mempertahankan  eksistensinya. 15 NU  sebagai  organisasi  yang akomodatif  terhadap  budaya  lokal  berbagi  ruang  dengan  kelompok abangan. Singkatnya, jawaban bahwa abangan masih eksis hingga saat ini  pada  dasarnya  adalah  upaya  untuk  menegaskan  bahwa  konversi tidak benar-benar terjadi.
Namun,  perdebatan  semacam  itu  tidak  pernah  lepas  dari paradigma  agama-agama  dunia.  Wacana  konversi  menjadi  semacam klaim atau status yang dilekatkan pada masyarakat. Karena istilah ini berangkat  dari  paradigma  agama-agama  dunia,  maka  penggunaan istilah  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pertanyaan  apakah  mereka berpindah agama atau tidak. Padahal, studi agama seharusnya keluar dari pemikiran sempit seperti itu. Mengapa kita tidak secara terbuka mengatakan  bahwa  negara  telah  memaksa  orang  untuk  mengadopsi
13 Hefner,  R.  W.  (1987).  Islamizing  Java?  Religion  and  Politics  in  Rural East Java. The Journal of Asian Studies , 46 (3), 533-554.
14 Hefner,  R.  W.  (1987).  Islamizing  Java?  Religion  and  Politics  in  Rural East Java. The Journal of Asian Studies , 46 (3), 533-554.
15 Khamami,  A.  R.  (2022).  Nasionalis-cum-Nahdliyin:  a  new  identity  for nominal Javanese Muslims. Contemporary Islam , 1-21.
identitas  dan  jenis  agama  sesuai  dengan  keinginan  negara  dan kelompok mayoritas?
Kelompok mayoritas seperti Islam pada akhirnya menjadi alat untuk  mengkonversi  kelompok-kelompok  yang  dianggap  memiliki religiusitas  yang  rendah.  Vanessa  Hearman 16 mencatat  bahwa  Blitar selatan  merupakan  basis  kelompok  abangan  atau  dalam  pernyataan lugas  diidentikkan  dengan  komunis.  Ledakan  genosida  1965  yang telah  membasmi  kelompok  ini  pada  akhirnya  menjadi  tonggak perpindahan  agama  secara  besar-besaran  di  Jawa.  Sebagian  memilih Islam, sebagian lagi berpindah ke agama Kristen.
Realitas  semacam  ini  hampir  mirip  dengan  catatan Mujiburrahman tentang konversi agama. 17 Tolok ukur pindah agama dilihat dari status atau identitas formal keagamaan. Penggunaan istilah ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  paradigma  atau  kriteria  agama-agama dunia. Meskipun ada beberapa mekanisme seperti perkawinan agama dan  budaya,  identitas  agama  harus  dilihat  dari  kacamata  agama formal.
Ketika  negara  membatasi  masyarakat  dengan  menentukan agama  resmi,  maka  konversi  agama  menjadi  kewajiban  yang  harus dilakukan oleh warga sipil yang teridentifikasi tidak beragama. Dalam model  ini,  agama  menjadi  sebuah  status  yang  lebih  tinggi  dari kewarganegaraan.  Masyarakat  sebagai  agen  dikontrol  oleh  kebaikan bersama yang ditawarkan oleh negara dan didasarkan pada kelompok mayoritas.  Akibatnya,  kelompok  minoritas  direpresi  dan  harus memeluk agama resmi agar tidak dicap sebagai komunis.
Dalam  kasus-kasus  seperti  ini,  ketidakadilan  dapat  dilihat pada kerangka politik yang salah dan representasi politik yang cacat. 18
Kerangka  politik  yang  salah  dalam  konteks  masyarakat  lokal  atau abangan disebabkan oleh kerangka berpikir tentang apa yang disebut agama  dan  bukan  agama.  Akibatnya,  kelompok-kelompok  yang
16 Hearman,  V.  (2018). Unmarked  graves:  Death  and  survival  in  the  anti- communist violence in East Java, Indonesia . nus Press.
17 Mujiburrahman.  (2001).  Religious  Conversion  in  Indonesia:  The  Karo Batak and the Tengger Javanese. Islam and Christian–Muslim Relations , 12 (1), 23-38.
18 Fraser,  N.  (1998).  Heterosexism,  misrecognition  and  capitalism. New Left Review , 228 , 140-149.
dianggap  tidak  beragama  dikucilkan  dan  tidak  dilibatkan  dalam urusan-urusan  publik.  Di  sisi  lain,  representasi  yang  cacat  telah melahirkan  tirani  mayoritas  yang  pada  akhirnya  berujung  pada gagalnya pemenuhan keadilan yang merata. Oleh karena itu, melihat kembali kondisi masyarakat Blitar Selatan pasca 1965 menjadi sangat penting  untuk  melihat  bagaimana  ketidakadilan  dan  misrepresentasi terjadi.
Blitar  Pasca  1965  Pada  masa  pemberontakan  G30S  PKI, memberikan  dampak  yang  sangat  besar  bagi  masyarakat  Blitar Selatan. Selain itu, penyebaran berita melalui media massa baik dalam bentuk  film,  radio,  buku,  maupun  pembangunan  monumen pahlawan/militer  telah  membentuk  persepsi  tentang  masyarakat setempat. 19 Vanessa  Hearman  mengatakan  bahwa  isu-isu  dan berbagai data terkait PKI diinformasikan secara sepihak oleh negara. Negara mengeluarkan informasi bahwa PKI akan melakukan kudeta negara. Hal ini berdampak pada penyerbuan ke wilayah Blitar Selatan yang diduga menjadi lokus PKI. Fakta-fakta tersebut seringkali didaur ulang  dan  diceritakan  sebagai  fakta  sejarah  yang  mengasingkan masyarakat  (Hearman,  2018).  Perkembangan  dan  dinamika  politik terus  mencoba  memainkan  narasi  tentang  PKI.  Para  tersangka  PKI yang  dipenjara  seringkali  harus  mengamini  narasi  kudeta  yang diceritakan  oleh  rezim  Orde  Baru.  Operasi  Trisula  adalah  gerakan melawan PKI/kelompok abangan. 20
Rezim Orde Baru menciptakan narasi atau mitos tentang PKI yang  berdampak  besar  terhadap  kelompok  yang  diduga  PKI  di wilayah Blitar Selatan. Berbagai narasi, seperti pembunuhan jenderal di lubang buaya, hingga orientasi seksual kelompok PKI (Gerwani), menjadi  alat  untuk  membersihkan  partai  dan  para  penganut  PKI. 21
Rumor  lainnya  adalah  bahwa  PKI  adalah  komunitas  yang  menolak Tuhan  atau  tidak  beragama.  Hal  ini  berdampak  pada  bertemunya berbagai organisasi keagamaan, seperti Anshor (NU) yang bergabung dengan aliansi negara untuk menghancurkan PKI.
19 Eickhoff,  M.,  Van  Klinken,  G.,  &  Robinson,  G.  (2017).  1965  today: living with the Indonesian massacres. Journal of genocide research , 19 (4), 449-464.
20 Eickhoff,  M.,  Van  Klinken,  G.,  &  Robinson,  G.  (2017).  1965  today: living with the Indonesian massacres. Journal of genocide research , 19 (4), 449-464.
21 Eickhoff,  M.,  Van  Klinken,  G.,  &  Robinson,  G.  (2017).  1965  today: living with the Indonesian massacres. Journal of genocide research , 19 (4), 449-464.
Situasi  politik  yang  demikian  berdampak  signifikan  terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara, konstitusi mewajibkan setiap  orang  untuk  memiliki  agama  resmi.  Praktik-praktik  abangan rentan  diserang  dan  dianggap  berbahaya  karena  tidak  sesuai  dengan karakter  Paradigma  Agama  Dunia.  Di  Pasuruan,  konversi  agama menyebabkan praktik-praktik abangan menghilang.
Namun, di Blitar Selatan, kelompok abangan atau masyarakat lokal  harus  menghadapi  tuduhan  penyimpangan  dari  kelompok Islamis.  Sebagian  besar  sarjana  Jawa  merujuk  pada  akulturasi  agama atau  dengan  istilah  sinkretis  untuk  menyebut  praktik-praktik  lokal seperti  yang  digambarkan  dalam  masyarakat  Jawa. 22 Bangunan akademis  ini  juga  menimbulkan  masalah  karena  orang-orang  seperti ini dianggap tidak mempraktekkan Islam secara taat. Sebuah argumen yang  menarik  datang  dari  Talal  Asad.  Ia  mengatakan  bahwa  studi tentang agama harus dilihat melalui diskursus dan bagaimana sebuah kekuasaan  dan  otoritas  mempengaruhi  cara  pandang  terhadap  apa yang disebut agama dan praktik keagamaan. 23
Realitas  seperti  ini  membawa  kita  pada  keadilan  yang melibatkan  wacana  akademis  dan  wilayah  sosial.  Politik  agama berdampak  pada  masalah  redistribusi  dan  pengakuan.  Supremasi agama resmi berdampak pada peminggiran hak-hak masyarakat lokal yang  diklaim  tidak  beragama.  Peminggiran  ini  dapat  berupa  tidak diakuinya kepercayaan mereka sebagai bagian dari agama. Pencatatan kolom  agama  juga  berdampak  pada  kewajiban  warga  negara  untuk memeluk  6  agama  resmi. 24 Akibatnya,  untuk  mendapatkan  akses publik, kelompok-kelompok ini harus tunduk pada peraturan negara. Inilah  yang  sering  dipahami  oleh  para  sarjana  agama  sebagai penegasan  agama  yang  diatur  negara  atau  dalam  bahasa  akademis disebut sebagai konversi agama.
22 Mulder,  N.  (1983).  Abangan  Javanese  religious  thought  and practice. Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde , (2/3de Afl), 260-267.
23 Asad, T. (1983). Anthropological conceptions of religion: reflections on
Geertz. Man , 237-259.
24 Ma'arif, S. (2017). Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia . Yogyakarta: CRCS UGM.
Baru  pada  tahun  2017,  para  penganut  atau  komunitas  lokal mendapatkan  pengakuan. 25 Karya  Samsul  Maarif  ini  melihat  akar sejarah  dari  dinamika  kaum  santri  dan  abangan  terhadap  politik keagamaan  yang  menyebabkan  komunitas  abangan  lokal terpinggirkan  oleh  negara.  Namun,  apakah  status  kewarganegaraan mereka sama dengan kelompok mayoritas?
Kristian  Stokke  menekankan  tiga  dimensi  yang  saling berkaitan ketika membahas politik kewarganegaraan. Politik rekognisi untuk  inklusi  kultural,  politik  redistribusi  untuk  keadilan  sosial,  dan politik  representasi  untuk  inklusi  politik  merupakan  tiga  elemen penting  untuk  melihat  status  keadilan  yang  bekerja  dalam  isu kewarganegaraan. 26
Jika kita menyinggung pengakuan negara terhadap kelompok abangan  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  keadilan  tampaknya telah diakui. Namun, apakah status tersebut cukup untuk menjamin kebebasan  berkeyakinan?  Dalam  konteks  masyarakat  Blitar  Selatan, kontestasi  abangan  bertransformasi  menjadi  penyatuan  identitas antara  abangan  dan  santri.  Kelompok  lokal  pada  akhirnya  harus bernegosiasi  dengan  kelompok  lain  untuk  dapat  mempertahankan identitasnya.
Sejarah  panjang  penumpasan  PKI  membuat  trauma  dan memaksa  kelompok  lokal  untuk  mengidentifikasikan  diri  mereka sebagai  penganut  agama  resmi.  Namun,  di  sisi  lain,  narasi  konversi tentu  tidak  cukup  untuk  melihat  ekspresi  keagamaan  masyarakat pesisir.  Saat  ini,  mereka  bisa  bersinergi  dan  hidup  damai  dengan kelompok  mayoritas  (NU).  Bagaimana  kelompok minoritas  tersebut dapat  hidup  berdampingan  dalam  segregasi  politik  yang  hebat  di masa lalu? Bagaimana mereka mampu membangun perdamaian tanpa kehilangan  ritual-ritual  yang  menjadi  ciri  khas  identitas  mereka? Tulisan  ini  mencoba  untuk  menelaah  lebih  jauh  hubungan  antara komunitas  abangan  dan  kelompok  mayoritas  (NU)  dalam ketidakstabilan  kontestasi  politik  di  Indonesia.  Selain  itu,  apakah
25 Ma'arif, S. (2017). Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia . Yogyakarta: CRCS UGM. 26 Stokke,  K.  (2017).  Politics  of  citizenship:  Towards  an  analytical framework. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography , 71 (4), 193-207.
status  kewarganegaraan  kelompok  lokal  seperti  masyarakat  Blitar Selatan sudah sesuai dengan asas keadilan?

## b. Nasionalis cum Nahdliyin
Blitar  Selatan  dapat  dilihat  sebagai  fenomena  yang  sangat unik.  Meskipun  organisasi  Islam  (NU)  merupakan  aktor  penting dalam pembantaian PKI/kelompok lokal, namun seiring berjalannya waktu  keduanya  mampu  hidup  berdampingan.  Kelompok  lokal adalah warga negara yang sangat nasionalis dan juga Islami.
Ketika  saya  mengunjungi  sebuah  pantai  di  daerah  Blitar Selatan, saya menemukan foto Sang Proklamator (Bung Karno) yang dipajang di ruang tamu. Bagi mereka, Soekarno adalah tokoh penting di  Indonesia.  Dalam  keyakinan  mereka,  bahkan  Soekarno  masih hidup dan berdampingan dengan Ratu Laut Selatan.
Pemahaman  seperti  itu  merupakan  hal  yang  lumrah  dalam kepercayaan  orang  Jawa.  Orang  Jawa  memahami  bahwa  kekuasaan dapat  dilihat  dari  aspek  kesejahteraan,  stabilitas,  kesuburan,  dan kemenangan. 27 Dalam  konteks  inilah,  pemimpin  seperti  Sukarno dianggap sebagai tokoh penting dalam narasi kepemimpinan di Jawa.
Selain itu, kelompok lokal ini juga memahami bahwa prinsip agama yang paling penting adalah saling pengertian untuk semua makhluk. 28
Mereka  berpikir  bahwa  menjaga  lingkungan  adalah  urusan  manusia. Jadi,  mereka  mengadakan  penghijauan  sebagai  bentuk  cinta  kasih kepada  sesama  makhluk.  Mereka  juga  sangat  bersemangat  ketika menyebut diri mereka sebagai Muslim.
Mereka  mengatakan  bahwa  ritual  Larung  Sesaji  yang dilakukan pada 1 Suro (muharram) merupakan ritual yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Di Tambakrejo, Blitar, terdapat makam leluhur (pembabad desa) yang diyakini sebagai abdi dalem Pangeran
27 Anderson,  B.  R.  G.  (2019).  The  idea  of  power  in  Javanese  culture.
In Culture and politics in Indonesia (pp. 1-70). Cornell University Press.
28 Akbar,  M.  F.,  Suprapto,  S.,  &  Surati,  S.  (2018).  Partisipasi  masyarakat dalam  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Jatimulya  Kabupaten  Boalemo. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 6 (2), 135-142.
Diponegoro.  Beliau  adalah  pembawa  Islam  pertama  di  Blitar Selatan. 29
Alur  sejarah  dan  kosmologi  masyarakat  tersebut membuktikan  bahwa  setidaknya  Islam  harus  dilihat  dari  banyak aspek.  Kerangka  Paradigma  Agama  Dunia  tidak  mampu  melihat kreativitas tersebut. Menjadi seorang Muslim tidak harus mengingkari keberadaan  budaya  lokal  atau  menganggapnya  sebagai  sesuatu  yang profan.
Dalam  perdebatan  inilah  Indigenous  Religion,  yang berlandaskan  pada  etika,  tanggung  jawab  dan  timbal  balik  sebagai instrumen  untuk  merevisi  keterbatasan  Paradigma  Agama  Dunia. 30
Pada  akhirnya,  aspek  pengalaman  pribadi  dengan  lingkungan  dapat dilihat sebagai aspek religius. Hal ini tidak hanya terfokus pada dasar kitab suci.
Fenomena  keagamaan  yang  menghubungkan  NU  dan masyarakat  lokal,  kemudian  membentuk  identitas  baru,  Nasionalis cum  Nahdliyin. 31 Dengan  demikian,  perdebatan  konversi  telah menemukan  titik  terang.  Lebih  lanjut,  permasalahan  sosial  yang terjadi di lapangan dapat ditelaah lebih lanjut melalui keterlibatan sipil yang  memungkinkan  terciptanya  perdamaian  antar  ideologi  agama. Asimilasi  dan  harmoni  sosial  dapat  tercipta  di  masyarakat  pesisir. Bagaimana  dan  mengapa  hal  ini  dapat  terjadi  di  masyarakat  yang memiliki akar konflik yang dalam di masa lalu?

## c. Keterlibatan Masyarakat
Masyarakat Bllitar Selatan, meskipun memiliki trauma sejarah karena  dituduh  sebagai  bagian  dari  PKI,  mereka  mampu mempertahankan  slametan  seperti  Larung  Sesaji  di  tengah-tengah masyarakat. Aspek ini dapat menyatukan dua identitas yang di masa lalu sering berselisih dan terlibat konflik. Kelompok abangan percaya bahwa Larung Sesaji memiliki keterkaitan dengan sosok Ratu Kidul.
29 Akbar,  M.  F.,  Suprapto,  S.,  &  Surati,  S.  (2018).  Partisipasi  masyarakat dalam  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Jatimulya  Kabupaten  Boalemo. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 6 (2), 135-142.
30 Maarif, S. (2019). Indigenous religion paradigm: Re-interpreting religious practices of indigenous people . 哲学・思想論集 , 44 , 56-103.
31 Khamami, A. R. (2022). Nasionalis-cum-Nahdliyin: a new identity for nominal Javanese Muslims. Contemporary Islam , 1-21.
Dia  adalah  seorang  penjaga  pantai  selatan  dalam  kepercayaan masyarakat  Jawa. 32 Bagi  kaum  santri  seperti  NU,  mereka  melihat ritual  tersebut  sebagai  budaya.  Keduanya  dapat  bersatu  dalam  satu pertunjukan untuk menjaga hubungan baik di antara mereka.
Pada dasarnya, hubungan antar masyarakat sangat bergantung pada keterlibatan warga. 33 Hal ini menjadi aspek kultural yang dapat dinegosiasikan  untuk  membangun  keharmonisan  dalam  masyarakat. Karikatur  perdamaian  dapat  dilihat  melalui  hubungan  yang  baik dengan mempertahankan budaya atau tradisi lokal.
Secara historis, kaum kejawen atau abangan telah menemukan tempatnya  melalui  rekonsiliasi  identitas.  Pada  saat  yang  sama, masyarakat  pesisir  Blitar  Selatan  mengakui  bahwa  mereka  adalah kaum  Nasionalis  dan  Nahdliyin  (NU).  Identitas  ini  menjadi  klaim penting untuk memberikan keamanan dan ruang ekspresi keagamaan bagi kelompok kejawen.
Dalam  perdebatan  akademis,  tipologi  santri,  abangan  dan priyayi  yang  diusung  oleh  Geertz  sudah  tidak  relevan  lagi.  Tarik- menarik antara praktik-praktik abangan pun terjadi. Nasionalis-cum- Nahdliyin adalah bentuk identitas baru bagi masyarakat lokal. Hal ini mengindikasikan  adanya  tatanan  baru  yang  mengatasi  trauma  dan menggantikan pola-pola identitas yang kaku yang sering dialamatkan kepada kelompok-kelompok lokal.
Nasionalis  di  satu  sisi  merupakan  bentuk  sikap  sosial- keagamaan. 34 Di  sisi  lain,  Nahdliyin  (NU)  merupakan  kelompok mayoritas  yang  pada  prinsipnya  mengakui  dan  toleran  terhadap tradisi  lokal.  Praktik-praktik  seperti  slametan  dan  ziarah  menjadi ruang  ekspresi  bagi  kelompok  masyarakat  tersebut.  Penghormatan kepada  leluhur  melalui  slametan  membangun  harmoni  dan kerukunan antar kelompok sosial.
Slametan  merupakan  ritual  penting  sebagai  ruang kebersamaan.  Multivokalitas  dapat  dikelola  sehingga  univokalitas
32 Jordaan, R. E. (1997). Tārā and Nyai Lara Kidul: Images of the divine feminine in Java. Asian Folklore Studies , 285-312.
33 Varshney,  A.  (2003). Ethnic  conflict  and  civic  life:  Hindus  and  Muslims  in India . Yale University Press.
34 Khamami, A. R. (2022). Nasionalis-cum-Nahdliyin: a new identity for nominal Javanese Muslims. Contemporary Islam , 1-21.
dapat  terwujud. 35 Keberadaan  praktik-praktik  seperti  ini  selalu menjadi sarana untuk melibatkan masyarakat yang heterogen menjadi homogen  dengan  tujuan  penyatuan  antar  masyarakat.  Slametan Larung  Sesaji  dijadikan  sebagai  acara  tahunan.  Sesuai  dengan kebijakan  negara,  Undang-Undang  Pemajuan  Kebudayaan  tahun 2017  berupaya  untuk  melestarikan  kekayaan  budaya  lokal (Kebudayaan,  n.d.).  Dalam  undang-undang  ini,  berbagai  elemen budaya  harus  diperkuat  untuk  mendukung  masyarakat  yang  mandiri secara  ekonomi,  budaya,  dan  politik.  Dukungan  dari  para  elit pemerintah  membuktikan  bahwa  proses  pengembangan  dan pemajuan kebudayaan dapat menjadi semacam rekonsiliasi hubungan antar  masyarakat.  Memperhatikan  aspek  struktural  dari  elit pemerintah dan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan dan peran tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun perdamaian.
Representasi yang berwibawa menjamin hubungan masyarakat di akar rumput.  Pemimpin  lokal  dan  pemerintah  dapat  berjalan  beriringan dalam  membentuk  ekosistem  budaya  dan  agama  yang menghubungkan  lintas  identitas  dan  lintas  orientasi  keagamaan. 36
Pola  masyarakat  seperti  ini  justru  membuat  ragam  sentimen  yang pernah  ada  menjadi  hilang.  Kelompok-kelompok  lokal  membangun identitas  baru  yang  mampu  berdamai  dengan  kelompok  mayoritas dan diperkuat oleh dukungan negara.
Kewarganegaraan  politik beroperasi  dalam  ranah  perjuangan atas keanggotaan yang terlembaga dan substantif, status hukum, hak- hak  dan  partisipasi. 37 Hal-hal  tersebut  membutuhkan  proses  yang panjang  di  masyarakat  Blitar  Selatan.  Secara  substantif,  melihat identitas abangan yang melebur menjadi identitas hibrida, apakah hal tersebut dapat dilihat sebagai bukan hegemoni?
Meskipun  negara  telah  menjamin  status  hukum  bagi kelompok  abangan  seperti  yang  dinyatakan  dalam  keputusan  MK
35 Beatty,  A.  (1996).  Adam  and  Eve  and  Vishnu:  Syncretism  in  the Javanese slametan. Journal of the Royal Anthropological Institute , 271-288.
36 Tadjoeddin,  M.  Z.  (2004).  Civil  society  engagement  and  communal violence: reflections of various hypotheses in the context of Indonesia. Mohammad Zulfan Tadjoeddin, Civil Society Engagement And Communal Violence: Reflections Of Various Hypotheses In The Context Of Indonesia . 37 Stokke,  K.  (2017).  Politics  of  citizenship:  Towards  an  analytical framework. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography , 71 (4), 193-207.
tahun  2017,  realitas  sosial  menunjukkan  hasil  yang  berbeda. 38
Keterlibatan sipil antara kelompok santri dan abangan menunjukkan adanya  semacam  alternatif  bagi  keduanya.  Hingga  saat  ini,  isu  hak asasi  manusia  masih  menjadi  polemik.  Pada  dasarnya,  pilihan kelompok  abangan  untuk  menjadi  bagian  dari  komunitas  Muslim adalah hak mereka. Kalaupun mereka ingin memiliki identitas agama lain, mereka juga memiliki hak untuk melakukannya.
Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Samsul  Maarif,  menerima Paradigma Agama Pribumi tidak berarti menolak atau meninggalkan agama resmi. 39 Individu atau kelompok dapat menjadi religius dengan caranya  sendiri,  religius  melalui  pengalaman.  Mempraktikkan  ajaran leluhur,  serta  praktik  abangan,  juga  harus  dipahami  sebagai  bagian dari  agama.  Oleh  karena  itu,  dalam  artikelnya  Menjadi  Muslim dengan  Cara  Animisme,  Samsul  Maarif  tidak  membuat  dikotomi antara agama lokal dan agama dunia. 40 Sebaliknya, melalui paradigma baru,  yaitu  Paradigma Agama  Lokal,  budaya  lokal  harus  diposisikan sebagai  praktik  yang  sama  sakralnya  dengan  agama.  Dengan demikian,  agama  tidak  berakar  pada  aspek-aspek  yang  ketat  seperti teks, tetapi lebih didasarkan pada pengalaman suatu kelompok.
Dengan  cara  itu,  kelompok-kelompok  lokal  atau  abangan harus  dipahami.  Ikatan  dan  relasi  antar  komunitas  di  Blitar  Selatan yang menciptakan identitas baru, dapat dilihat dari pola dan struktur yang bekerja. Melalui setidaknya dua aspek, titik temu identitas atau kompromi  antara  kelompok  lokal  dan  kelompok  mayoritas  dapat terjadi. Dua hal tersebut akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.
d. Pembagian Memori (Memory Sharing )
Salah  satu  hal  penting  untuk  membangun  kepercayaan antar identitas  sehingga  dapat  membangun  perdamaian  adalah  berbagi sejarah.  Baik  kelompok  lokal  maupun  NU  merasa  memiliki  tokoh penting  dalam  sejarah  keduanya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kerangka
38 Ma'arif, S. (2017). Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia . Yogyakarta: CRCS UGM. 39 Ma'arif, S. (2017). Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia . Yogyakarta: CRCS UGM.
40 Maarif, S. (2014). Being a muslim in animistic ways. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies , 52 (1), 149-174.
pola  pikir  masyarakat.  Fenomena  ini  terlihat  jelas  pada  masyarakat pesisir setempat.
Pada  tahun  2018,  ketika  saya  mengikuti  kegiatan  tahunan  1 Suro  (muharrram),  saya  berkunjung  ke  rumah  seorang  tokoh masyarakat.  Sebagai  pemimpin  ritual  Larung  Sesaji,  beliau menyampaikan  berbagai  hal  tentang  asal-usul  tradisi  ini  hingga sejarah  desa.  Beliau  mengatakan  bahwa  ritual  lokal  yang  sekarang dipraktekkan merupakan ajaran dari para leluhur.
Nenek  moyang  Desa  Tambakrejo,  Blitar,  adalah  prajurit Pangeran  Diponegoro.  Islamisasi  paling  awal  dibawa  oleh  Laskar Diponegoro.  Masyarakat  berziarah  ke  makam  leluhur  sebelum menggelar  ritual  Larung  Sesaji  (Surati,  2018). 41 Sosok  Pangeran Diponegoro  tidak  diragukan  lagi  merupakan  tokoh  sentral  dalam masyarakat Jawa. 42
Kelompok  mayoritas,  seperti  NU,  menaruh  perhatian  besar pada  sosok  Pangeran  Diponegoro  dan  para  pengikutnya.  Ada beberapa  karakteristik  tertentu  yang  ditinggalkan  oleh  para  prajurit Diponegoro.  Terdapat  banyak  pesantren  di  wilayah  selatan  yang diyakini sebagai peninggalan laskar Diponegoro atau barisan Lascar. 43
Istilah  laskar  biasanya  digunakan  untuk  menyebut  para  pengikut Pangeran  Diponegoro  yang  berpencar  setelah  Perang  Jawa.  Mereka membangun  pemukiman  hingga  pesantren  yang  kemudian  banyak dipercaya masyarakat sebagai cikal bakal atau leluhur desa tersebut.
Berbagi  sejarah  adalah  elemen  penting  untuk  pembentukan masyarakat  yang  damai.  Dalam  konteks  ini,  Pangeran  Diponegoro diposisikan  sebagai  tokoh  sentral  dalam  sejarah  Jawa  dan  juga kelompok Islam. Memahami tokoh ini sebagai leluhur sangat penting untuk  menyamakan  persepsi  bahwa  antar  masyarakat  memiliki  akar sejarah dan leluhur yang sama.
Selain  itu,  di  daerah  Blitar  Selatan,  masyarakat  setempat memberikan  perhatian  penuh  terhadap  bapak  bangsa  ini.  Foto Soekarno  masih  dipajang  di  ruang  tamu  kepala  adat.  Bagi  mereka,
41 Data observasi dan wawancara di lokasi larung sesaji
42 Carey, P. (2011). Kuasa ramalan: Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di Jawa, 1785-1855 . Kepustakaan Populer Gramedia.
43 Bizawie,  Z.  M.  (2020).  Diponegoro  and  the  Ulama  Nusantara Network. The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization , 3 (02), 193-223.
Soekarno  adalah  tokoh  pendiri  dan  pemersatu  bangsa.  Mereka berusaha mengimplementasikan ajaran-ajaran Soekarno dalam prinsip berbangsa dan bernegara (Surati, 2018). 44
Bahkan, masyarakat memiliki  mitos-mitos tentang  Soekarno. Dalam  pandangan  kelompok  lokal,  Soekarno  masih  hidup. Hubungan  antara  Soekarno  dan  Ratu  Kidul  menjadi  sebuah fenomena  kepercayaan  yang  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut. Namun,  hal  yang  paling  mendasar  dari  fenomena  selatan  adalah tentang  membangun  masyarakat  yang  damai  yang  sebenarnya memiliki fondasi yang kuat berdasarkan narasi dan kepercayaan lokal di masyarakat.

## e. Kegiatan sosial bersama
Kegiatan  sosial  bersama  merupakan  langkah  yang  dapat memupuk  hubungan  damai  antar  masyarakat.  Hal-hal  seperti  ini selalu  dibutuhkan  untuk  memupuk  dan  menjaga  perdamaian  di tengah  masyarakat  yang  heterogen.  Kegiatan  sosial  dan  keagamaan merupakan  fenomena  yang  dapat  kita  lihat  dengan  jelas  pada masyarakat Blitar Selatan.
Islamisasi  disambut  hangat  oleh  masyarakat  setempat. Pengajian rutin yang melibatkan Muslimat (NU) hingga Banser (NU) menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  kelompok-kelompok  lokal. Islamisasi  yang  masif  namun  tidak  membebani  warga  setempat. Masyarakat  setempat  turut  aktif  mengikuti  kegiatan  yang  rutin diadakan setiap 36 hari sekali.
Di  sisi  lain,  kegiatan  sosial  yang  diadakan  oleh  kelompok masyarakat  di  Blitar  Selatan  juga  melibatkan  pemuda  Ansor  (NU). Penghijauan  merupakan  gerakan  penanaman  pohon  dalam  rangka menjaga  kelestarian  lingkungan.  Kegiatan  ini  didukung  oleh  banyak elemen,  baik  masyarakat  setempat,  mahasiswa  maupun  aktivis pemuda.  Di  wilayah  pesisir  selatan  (Blitar  dan  Tulungagung), penghijauan  dilakukan  sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap lingkungan. 45
Memahami berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama- sama  antara  masyarakat,  santri  dan  abangan/lokal  dalam  kehidupan
44 Data observasi dan wawancara di lokasi larung sesaji
45 Data wawancara pemuda peduli lingkungan
bermasyarakat  sangatlah  penting.  Seperti  yang  dikatakan  Varshney sebagai  everyday  of  civic  engagement.  Interaksi  yang  terus  menerus antar  kelompok  dapat  digunakan  sebagai  cara  untuk  mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. 46
Berbagai pola integrasi masyarakat membutuhkan keterlibatan antar  masyarakat.  Masyarakat  Blitar  Selatan  memberikan  contoh bagaimana  konflik  dapat  dicegah  melalui  mekanisme  pencegahan seperti  partisipasi  bersama  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Negosiasi selalu  membutuhkan  keberadaan  antar  komunitas  untuk  menekan kemungkinan  terjadinya  perpecahan  dan  mengganggu  stabilitas perdamaian di wilayah tersebut.

## f. Kewarganegaraan Politik
Jika  dilihat  dari  permukaan,  fenomena  Blitar  Selatan menunjukkan  situasi  yang  damai  dan  pengakuan  terhadap  identitas dan budaya. Namun, apakah hak-hak sipil dan politik dapat berjalan lebih  jauh?  Persoalan  identitas  merupakan  isu  yang  menarik  untuk ditelusuri  lebih  jauh.  Setiap  orang  seharusnya  berhak  menggunakan atribut apapun sebagai identitasnya karena setiap kelompok memiliki keunikannya  masing-masing.  Apakah  dengan  menyebut  kelompok Blitar  Selatan  sebagai  kelompok  dengan  identitas  hibrida  dapat menjamin terpenuhinya hak-hak mereka?
Membawa  diskusi  ini  ke  dalam  kajian  studi  agama  akan membentuk  pemahaman  baru  mengenai  persoalan  identitas.  Kajian kritis terhadap paradigma agama terbaru, Paradigma Agama Pribumi, sebenarnya  memberikan  masukan  penting  bagi  identitas  suatu masyarakat yang secara konstitusional dibatasi keterlibatannya dalam agama  resmi.  Pengalaman  beragama  harus  dilihat  dari  basis pengalaman  pemeluknya.  Hal  ini  memungkinkan  pluralisme  tidak mendominasi  agama  formal  yang  seringkali  dijiwai  oleh  Paradigma Agama  Dunia.  Akibatnya,  ritual-ritual  lokal  seringkali  dijustifikasi sebagai ekspresi kesesatan atau heterodoksi suatu agama.
46 Tadjoeddin,  M.  Z.  (2004).  Civil  society  engagement  and  communal violence: reflections of various hypotheses in the context of Indonesia. Mohammad Zulfan Tadjoeddin, Civil Society Engagement And Communal Violence: Reflections Of Various Hypotheses In The Context Of Indonesia .
Pandangan  Agonistik  Mouffe  mencoba  melihat  makna pluralitas  secara  radikal. 47 Kegagalan  sebuah  negara  demokratis terletak  pada  sistem  yang  menghegemoni  dan  menindas  kaum minoritas. Hal ini dikarenakan tirani mayoritas memiliki kendali atas kebaikan  bersama.  Sementara  itu,  pada  saat  yang  sama,  kelompok minoritas  dipandang  sebagai  musuh  dan  antagonis.  Persoalan  cara pandang  menjadi  krusial  untuk  memastikan  keterbukaan  dan pengakuan bagi kelompok-kelompok lokal untuk merayakan identitas mereka.
Apakah  masyarakat  Blitar  Selatan  sudah  memenuhi  kriteria sebagai  bentuk  keadilan  kewarganegaraan?  Pertama,  kita  harus melihat  keseimbangan  partisipasi  seperti  yang  dikemukakan  oleh Fraser.  Keadilan  harus  memperhatikan  aspek  redistribusi  dan pengakuan. 48 Tanpa kedua hal tersebut, partisipasi bersama tidak akan terwujud.  Oleh  karena  itu,  peran  dan  keterlibatan  kelompok- kelompok  lokal  dalam  ranah  sosial  dapat  dijadikan  justifikasi  sejauh mana keadilan dapat diimplementasikan.
Apakah  penyatuan  identitas  semacam  ini,  nasionalis  cum nahdliyin,  merupakan  babak  akhir  dari  keadilan  kewarganegaraan? Pertanyaan  ini  sangat  sulit  dijawab  ketika  fakta-fakta  keadilan  hanya dilihat  dari  permukaan.  Secara  lebih  mendalam,  Oakeshott 49 menawarkan  gagasan  tentang  karakter  ideal  sebuah  'sosial'. Menurutnya,  kecenderungan  dan  sikap  saja  tidak  cukup  sebagai kategori  ideal  sebuah  'masyarakat  sosial'.  Lebih  jauh  lagi,  keinginan, kepentingan,  keyakinan  substantif  dan  pilihan  merupakan  hal  dasar yang harus dipenuhi dalam relasi sosial.
Kedua  kelompok  tersebut,  baik  santri  maupun  abangan, harus  dilihat  dari  kerangka  relasi  sosial  secara  lebih  kritis.  Politik kewarganegaraan  beroperasi  di  wilayah  perjuangan  untuk keanggotaan  yang  dilembagakan  dan  substantif,  status  hukum,  hak- hak dan partisipasi. 50 Upaya antar komunitas dalam lingkungan sosial
47 Mouffe, C. (2013). Agonistics: Thinking the world politically . Verso Books
48 Fraser,  N.  (1998).  Heterosexism,  misrecognition  and  capitalism. New Left Review , 228 , 140-149. 49 Oakeshott,  M.  (1975).  The  vocabulary  of  a  modern  European state. Political Studies , 23 (2-3), 319-341.
50 Stokke,  K.  (2017).  Politics  of  citizenship:  Towards  an  analytical framework. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography , 71 (4), 193-207.
dan  berbagi  ruang,  merupakan  bentuk  kontraktual  untuk  saling mengakui identitas satu sama lain. Lebih lanjut, demokrasi substantif berupaya menjembatani hubungan antara negara dan rakyat. Identitas hibrida  kelompok  Blitar  Selatan  dan  afirmasi  negara  terkait pengakuan  agama  dan  budaya  dapat  dilihat  sebagai  bentuk representasi  politik  transformatif.  Pada  intinya,  status  agama  dan identitas  bukanlah  persoalan  yang  kaku  sehingga  status kewarganegaraan  harus  lebih  terbuka  dalam  konteks  identitas  yang cair dan selalu dinamis.

## C. Kesimpulan
Masyarakat  lokal  Blitar  Selatan  memperlihatkan  sebuah fenomena kebudayaan dan keagamaan yang unik. Meskipun mereka memiliki kolektif memori trauma 1965 yang beririsan dengan politik agama  di  Indonesia,  namun  mereka  secara  historis  mampu beradaptasi  dan  melakukan  penyesuaian-penyesuaian  dengan kelompok Islam. Bentuk identitas dan praktik beragama di wilayah ini harus  diakui  sebagai  sebuah  potret  keagamaan  yang  khas  karena diwarnai  dengan  berbagai  ketegangan  di  masa  lampau  serta  adanya dinamika politik dan sosial di Indonesia secara umum.
Masyarakat Blitar Selatan sebagai Subyek Agonistik memberi justifikasi  bahwa  setiap  keunikan  etnis,  agama  dan  kebudayaan merupakan area dimana negara harus menjamin hak dari masyarakat yang semacam itu sehingga esensi pluralisme itu benar-benar tampil, bukan  sekadar  slogan.  Dengan  demikian,  homogenisasi  identitas dalam  praktiknya  sudah  pasti  akan  mencederai  hak  warga  negara, membungkam  identitas  pinggiran  dan  merusak  ide  pluralisme  yang diamanatkan  oleh  konstitusi.  Penulis  berharap  bahwa  eksplorasi budaya  dan  agama  yang  melibatkan  kelompok  lokal  dapat berkembang lebih jauh, untuk memberikan suara-suara pada identitas lokal yang mungkin dalam jangka waktu yang lama telah dan sedang mengalami pelemahan identitas.

## Daftar Pustaka
Anderson,  Benedict  RO'G.  "The  idea  of  power  in  Javanese culture." Culture  and  politics  in  Indonesia .  Cornell  University Press, 2019.
Asad, Talal. "Anthropological conceptions of religion: reflections on Geertz." Man (1983).
Asad,  Talal.  "Comments  on  conversion." Conversion to modernities: the globalization of Christianity . Routledge, 2014.
Beatty,  Andrew.  "Adam  and  Eve  and  Vishnu:  Syncretism  in  the Javanese  slametan." Journal  of  the  Royal  Anthropological Institute (1996).
Bizawie,  Zainul  Milal.  "Diponegoro  and  the  Ulama  Nusantara Network." The  International  Journal  of  Pegon:  Islam  Nusantara
Civilization 3.02 (2020).
Carey,  Peter. Kuasa ramalan: Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di Jawa, 1785-1855 . Kepustakaan Populer Gramedia, 2011.
Eickhoff,  Martijn,  Gerry  Van  Klinken,  and  Geoffrey  Robinson.
"1965 today: living with the Indonesian massacres." Journal of genocide research 19.4 (2017).
Fraser, N. (1998). Heterosexism, misrecognition and capitalism. New Left Review , 228 .
Geertz, Clifford. "The Javanese Kijaji: The changing role of a cultural broker." Comparative Studies in society and history 2.2 (1960).
Hearman,  Vanessa. Unmarked  graves:  Death  and  survival  in  the  anti- communist violence in East Java, Indonesia . nus Press, 2018.
Hefner,  Robert  W.  "Islamizing  Java?  Religion  and  Politics  in  Rural East Java." The Journal of Asian Studies 46.3 (1987).
Jordaan,  Roy  E.  "Tārā  and  Nyai  Lara  Kidul:  Images  of  the  divine feminine in Java." Asian Folklore Studies (1997).
Khamami, Akhmad Rizqon. " Nasionalis-cum-Nahdliyin: a new identity for nominal Javanese Muslims." Contemporary Islam (2022).
Maarif,  Samsul.  "Being  a  muslim  in  animistic  ways." Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies 52.1 (2014).
Maarif,  Samsul.  "Indigenous  religion  paradigm:  Re-interpreting religious  practices  of  indigenous  people." 哲 学 ・ 思 想 論 集 44 (2019).
Ma'arif,  Samsul. Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia . Yogyakarta: CRCS UGM, 2017.
Martin,  James. Politics  and  rhetoric:  A  critical  introduction .  Routledge, 2013.
Mouffe,  Chantal. Agonistics: Thinking the world politically .  Verso  Books,
2013.
Mujiburrahman.  "Religious  Conversion  in  Indonesia:  The  Karo Batak  and  the  Tengger  Javanese." Islam and Christian–Muslim Relations 12.1 (2001).
Mulder,  Niels.  "Abangan  Javanese  religious  thought  and practice." Bijdragen  tot  de  taal-,  land-en  volkenkunde 2/3de  Afl (1983).
Oakeshott,  Michael.  "The  vocabulary  of  a  modern  European state." Political Studies 23.2-3 (1975).
Picard,  Michel,  and  Rémy  Madinier.  "The  Politics  of  Religion  in Indonesia." Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali 117 (2011).
Rambo,  Lewis  Ray. Understanding  religious  conversion .  Yale  University
Press, 1993.
Spyer, Patricia. "Diversity with a difference: adat and the New Order in Aru (Eastern Indonesia)." Cultural Anthropology 11.1 (1996).
Stokke,  Kristian.  "Politics  of  citizenship:  Towards  an  analytical framework." Norsk  Geografisk  Tidsskrift-Norwegian  Journal  of
Geography 71.4 (2017).
Tadjoeddin,  Mohammad  Zulfan.  "Civil  society  engagement  and communal violence: reflections of various hypotheses in the context of Indonesia." (2004).
Varshney,  Ashutosh. Ethnic conflict and civic life: Hindus and Muslims in India . Yale University Press, 2003.