## Distribusi Beras. Analisis Kebijakan
Pertanian (AKP). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Vol. 9, No.1, pp. 33-51.
Lingkaran Survei Indonesia. 2006. Panduan Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) . PT. LSI. Jakarta Makarim, A.K., U.S. Nugraha, dan U.G. Kartasasmita. 2000. Teknologi Produksi Padi
Sawah . Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor. Mosher, A.T. 1984. Menggerakkan dan Membangun Pertanian (Syarat-syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi) . CV. Yasaguna. Jakarta Mujisihono, R.. dan T. Santosa. 2001. Sistem Budidaya Teknologi Tanam Benih Langsung (TABELA) dan Tanam Jajar Legowo (TAJARWO) . Makalah Seminar Perekayasaan Sistem Produksi Komoditas Padi dan Palawija. Diperta Provinsi D.I. Yogyakarta.
Mulyo, J. H., dan Sugiyarto. 2010. Ketahanan Pangan: Aspek dan Kinerjanya dalam
Sunarminti B.H (edt) Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional . Yogyakarta. BPFE. Pasaribu, S.M., A. Agustian, J. Hestina, R. Elizabeth, dan E.S. Yusuf. 2012. Kajian Alternatif Skema Pembiayaan APBN untuk Mendukung Swasembada Beras .
Laporan Teknis. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
Pasaribu, S.M., B. Sayaka, W.K. Sejati, A. Setyanto, J. Hestina, dan J. Situmorang.
2007. Analisis Pembiayaan Sektor Pertanian . Laporan Teknis. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor. Petr, P., and Anderson. 2009. Food Security: Definition and Measurement . Journal Vol 1. Food Security, 5-7. Prasetiyani, I., dan Widiyanto, D. 2013. Strategi Menghadapi Ketahanan Pangan (Dilihat dari Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan) Penduduk Indonesia Di Masa Mendatang
(Tahun 2015-2040). Jurnal Bumi Indonesia. Vol 2. No. 2. Syahyuti. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi
Lahan Pertanian Produktif Menjadi Non Pertanian dengan Kebijakan Pemerintah . Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor Setyorini.D. L.R.Widowati dan A. Kasno. 2006. Petunjuk Penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah versi 1:1. Balai Penelitian Tanah.
Bogor. Sirojuzilam dan Mahali K, 2010, Regional, Pembangunan Perencanaan dan ekonomi, USU Press, Medan. Sirojuzilam. 2016. Pembangunan Ekonomi Regional . USU Press. Medan Sukmadinata, N. S. 2011. Metode Penelitian
Pendidikan . Cetakan ke 7. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Tarigan, R. (2005). Perencanaan Pembangunan
Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara. Tawakal, I. 2010. Tantangan Menuju Ketahanan Pangan . Kompasiana, 9 Januari.

## Perencanaan Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara
Hasrul Rizka 1* , Agus Purwoko 2 , Rujiman 3 1 Mahasiswa Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan 2 Staf Pengajar PWD, Universitas Sumatera Utara 3 Staf Pengajar PWD, Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
* Koresponden email: hasrulpasaribu9@gmail.com
Masuk : 11 Februari 2018 Diterima: 15 Februari 2018
Abstract . The problem of urban slums was often one of the main issues that is quite polemic, thus never overtaken by the handling efforts from time to time. Particularly, the impact of slum settlements will also lead to a bad paradigm for the administration of the government. The Problem of Slum Settlement was also experienced by the Batubara District, especially in Kelurahan Tanjung Tiram, TanjungTiram Sub-district. The aim of this research is to identify the physical condition of slum settlement, analyze the slum level of settlement and analyze the planning of handling. This research was a descriptive study of qualitative analysis in which researcher describes the phenomenon, which exists by analyzing and presenting the facts systematically to facilitate understanding and drawing conclusions. Based on the result of the research, it is concluded that the physical condition of slum settlement need improvement and rearrangement, the result of analysis for slum level of settlement in Tanjung Tiram sub-district is medium slum, and the result of analysis for handling planning is model of village improvement program (KIP).
Keywords: Planning, handling, and slum areas, TanjungTiram sub-district
Abstrak . Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu sudah dilakukan. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah. Masalah permukiman kumuh dialami juga oleh Kabupaten Batubara, khususnya diKelurahanTanjung Tiram,  Kecamatan  Tanjung  Tiram.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  kondisi fisik  permukiman  kumuh,  menganalisis  tingkat  kekumuhan  permukiman  dan  menganalisis perencanaan penanganan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif analisis kualitatif dimana peneliti menggambarkan fenomena, yang ada dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kondisi fisik permukiman kumuh perlunya perbaikan dan penataan kembali,  hasil analisis untuk tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan Tanjung Tiram adalah kekumuhan sedang, dan hasil analisis untuk perencanaan penanganan adalah  model program perbaikan kampung (KIP).
Kata Kunci : Perencanaan, penanganan, kawasan permukiman kumuh dan Kelurahan Tanjung Tiram.
1. Pendahuluan Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota - kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya, serta kawasan ini merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Akar masalah permukiman kumuh lebih bersifat kompleks, yaitu karena pembiaran ( neglegiance ) berkembangnya ruang-ruang marjinal perkotaan; lemahnya pengelolaan kota; belum adanya pengenalan terhadap kebutuhan ( housing need assessment ) dan persediaan rumah ( housing stock evaluation ) secara utuh dan partisipatif; dan belum adanya pengembangan sistem penyediaan perumahan secara utuh ( housing delivery system ). Banyak permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan ilegal, dan lain sebagainya tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun  juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum.
Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penggunaan ruang para permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantung-kantung permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbukahijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya ( squatters ). Keadaan demikian yang menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/ bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman
tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan, keselamatan dan kenyamanan penghuni. Oleh karena itu permukiman yang berada di kawasan SUTET, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, kolong jembatan tol dan danau merupakan permukiman kumuh.
Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu sudah dilakukan. Masalah yang sarat muatan sosial, budaya ekonomi dan politik dengan serta merta mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang nyaris menjadi laten dan hampir tak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.
Masalah permukiman kumuh dialami juga oleh Kabupaten Batubara, khususnya di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram. Menurut SK Bupati Kabupaten Batu Bara tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Batu Bara luasan permukiman kumuh yang terdapat di Kecamatan Tanjung Tiram adalah seluas 71,2 Ha.
Dalam upaya mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terutama fasilitas sarana dan prasarana masyarakat seperti perumahan, pelayanan sosial, transportasi, air bersih dan lain – lain. Pemerintah daerah telah melakukan langkah awal dengan melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh yang terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Batubara. Pemerintah Kabupaten Batubara telah memutuskan dan menetapkan untuk melaksanakan upaya pengembangan  ruang  fisik  kota  dan  peningkatan

## 1. Pendahuluan
Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota - kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya, serta kawasan ini merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Akar masalah permukiman kumuh lebih bersifat kompleks, yaitu karena pembiaran ( neglegiance ) berkembangnya ruang-ruang marjinal perkotaan; lemahnya pengelolaan kota; belum adanya pengenalan terhadap kebutuhan ( housing need assessment ) dan persediaan rumah ( housing stock evaluation ) secara utuh dan partisipatif; dan belum adanya pengembangan sistem penyediaan perumahan secara utuh ( housing delivery system ). Banyak permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan ilegal, dan lain sebagainya tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun  juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum.
Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penggunaan ruang para permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantung-kantung permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbukahijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya ( squatters ). Keadaan demikian yang menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/ bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman
tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan, keselamatan dan kenyamanan penghuni. Oleh karena itu permukiman yang berada di kawasan SUTET, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, kolong jembatan tol dan danau merupakan permukiman kumuh.
Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu sudah dilakukan. Masalah yang sarat muatan sosial, budaya ekonomi dan politik dengan serta merta mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang nyaris menjadi laten dan hampir tak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.
Masalah permukiman kumuh dialami juga oleh Kabupaten Batubara, khususnya di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram. Menurut SK Bupati Kabupaten Batu Bara tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Batu Bara luasan permukiman kumuh yang terdapat di Kecamatan Tanjung Tiram adalah seluas 71,2 Ha. Dalam upaya mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terutama fasilitas sarana dan prasarana masyarakat seperti perumahan, pelayanan sosial, transportasi, air bersih dan lain – lain. Pemerintah daerah telah melakukan langkah awal dengan melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh yang terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Batubara. Pemerintah Kabupaten Batubara telah memutuskan dan menetapkan untuk melaksanakan upaya pengembangan  ruang  fisik  kota  dan  peningkatan
kualitas prasarana fisik kota. Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tanjung Tiram, Kelurahan Tanjung Tiram diperuntukkan untuk aktivitas permukiman, perdagangan dan jasa. Menurut Daljoeni (2003), dengan adanya pemusatan kegiatan perdagangan ini akan menyebabkan masalah bagi struktur perencanaan kota. Permukiman ini sangat cepat menjadi permukiman padat dengan keanekaragaman fungsi guna lahan. Perkembangan jumlah hunian pada permukiman ini kurang diimbangi oleh ketersediaan lahan, sehingga untuk menambah jumlah hunian mereka cenderung mengabaikan aturan-aturan dasar tentang pengadaan bangunan rumah seperti kualitas bahan, jenis ruang, garis sempadan jalan maupun jarak antar rumah. Bahkan mereka menggunakan sisi sempadan sungai untuk didirikan bangunan tempat tinggal sehingga menyebabkan permukiman tersebut menjadi kumuh dan suasana yang tidak tertib yang berakibat pada berubahnya kualitas fisik kawasan.
Dengan memanfaatkan potensi yang ada di kawasan pusat kota banyak penduduk pada permukiman di Kelurahan Tanjung Tiram yang membuka usaha di rumah. Karena terbatasnya lahan dan tingginya harga tempat usaha, maka mereka membuka usaha toko, industri kecil maupun warung dan kaki lima di rumah. Dengan demikian terjadi perubahan penggunaan lahan. Dimana kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman menjadi kawasan campuran yaitu lahan yang diperuntukkan bagi hunian dimanfaatkan untuk usaha ( mix land use ). Secara  fisik  permasalahan    permukiman kumuh yang muncul di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara adalah merebaknya hunian dengan kondisi ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kurangnya prasarana lingkungan dan menurunnya kualitas lingkungan.
Menurut  UU No. 1 Tahun 2011 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Peran
pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan iklim yang kondusif agar penduduk lebih cepat dapat menempati rumah yang layak huni.
Pada saat ini Pemerintah Daerah belum mampu untuk  mengidentifikasi dan mengukur kemampuan memperbaiki atau membangun rumah dari penduduk kota. Ketidakmampuan ini menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak untuk membantu penduduk memperbaiki atau membangun rumah. Masih sangat sedikit program pemerintah daerah yang dilakukan untuk membantu memperbaiki atau memugar rumah penduduk pada kawasan permukiman kumuh perkotaan khususnya di Kelurahan Tanjung Tiram. Usaha pemugaran perumahan di kawasan permukiman kumuh sangat diperlukan karena tidak semua penduduk mampu membeli atau memiliki rumah yang dibangun oleh Perumnas atau pengembang. Kalaupun ada yang mampu, mereka lebih senang mendiami rumah di kawasan permukiman tersebut (kumuh) karena kedekatan dengan pusat -pusat pelayanan ataupun ke tempat penting.
Pemerintah telah menetapkan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan. Secara umum, Undang- Undang ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam Pasal 1 poin (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Undang- Undang tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa salah satu ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan program oleh berbagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab.
Berdasarkan hal – hal tersebut di atas perlu dilakukan suatu kajian mengenai “Perencanaan

## Tabel 1 Penilaian Kondisi Fisik Kekumuhan di Kelurahan Tanjung Tiram
Sumber : Hasil Penilaian Observasi dan Wawancara di Lapangan

## Tabel 1 Penilaian Kondisi Fisik Kekumuhan di Kelurahan Tanjung Tiram
Sumber : Hasil Penilaian Observasi dan Wawancara di Lapangan
Sumber : Hasil Analisis
Tabel 2. Matriks Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tanjung Tiram
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara” sebagai solusi penanganan permukiman.
2.  Metode Penelitian Metode penelitan ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan alat pengungkap data yang utama adalah observasi (sumber data primer), teknik penunjang studi wawancara
dan dokumentasi (sumber data sekunder), serta peta citra satelit. Menurut Arikunto (2010:3) dinyatakan bahwa, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

## Tahapan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan survey, yaitu survey primer dan survey sekunder. Menurut Arikunto (2010), pendekatan survey adalah kegiatan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai fakta-fakta yang merupakan pendukung terhadap penelitian, dengan maksud untuk mengetahui status dan gejala.
Analisis Data Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan spasial (keruangan) untuk mengetahui kondisi kekumuhan dan menentukan perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan Pedoman Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh oleh Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Indikator kondisi fisik pada kawasan permukiman kumuh yang diukur dalam penelitian ini meliputi: (1) Kondisi Bangunan  (2)Kondisi jalan lingkungan; (3) Kondisi penyediaan air minum; (4) Kondisi drainase lingkungan; (5) Kondisi pengelolaan air limbah; (6) Kondisi pengelolaan sampah; dan (7) Kondisi proteksi kebakaran.
3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan di mana pun juga, kata kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif (Clinard dalam Budiharjo, 1984).
Permukiman kumuh menurut Komarudin (1997), lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut:
a.  Lingkungan permukiman yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha)

## Gambar 1 Site Plan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
dan dokumentasi (sumber data sekunder), serta peta citra satelit. Menurut Arikunto (2010:3) dinyatakan bahwa, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
Tahapan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan survey, yaitu survey primer dan survey sekunder. Menurut Arikunto (2010), pendekatan survey adalah kegiatan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai fakta-fakta yang merupakan pendukung terhadap penelitian, dengan maksud untuk mengetahui status dan gejala.
Analisis Data Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan spasial (keruangan) untuk mengetahui kondisi kekumuhan dan menentukan perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan Pedoman Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh oleh Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Indikator kondisi fisik pada kawasan permukiman kumuh yang diukur dalam penelitian ini meliputi: (1) Kondisi Bangunan  (2)Kondisi jalan lingkungan; (3) Kondisi penyediaan air minum; (4) Kondisi drainase lingkungan; (5) Kondisi pengelolaan air limbah; (6) Kondisi pengelolaan sampah; dan (7) Kondisi proteksi kebakaran.

## 3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan di mana pun juga, kata kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif (Clinard dalam Budiharjo, 1984).
Permukiman kumuh menurut Komarudin (1997), lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut:
a.  Lingkungan permukiman yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha)
Gambar 1 Site Plan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
b.  Kondisi sosial ekonomi rendah c.  Jumlah rumah yang sangat padat d.  Ukurannya di bawah standar
e.  Prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan
f.  Dibangun di atas tanah negara atau tanah milik orang lain dan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Sinulingga  (1999), permukiman yang baik itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.  Mempunyai akses terhadap pusat- pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan. Akses ini dicapai dengan membuat jalan dan sarana transportasi pada permukiman tersebut dan akses ini juga harus mencapai perumahan secara individual dengan mengadakan jalan lokal dan terminal transportasi pada lingkungan permukiman tersebut.
b.  Lokasinya tidak terganggu oleh kegitan pabrik, yang pada umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau lingkungan lainnya. Misalnya jauh dari lokasi pembuangan sampah yang dapat menimbulkan bau. Untuk mengurangi gangguan kebisingan akibat lalu lintas maka pada kawasan permukiman yang terletak pada jalan arteri dan kolektor akan diadakan pengaturan garis sempadan yang cukup besar.
c.  Mempunyai fasilitas drainase , yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air, walaupun hujan yang lebat sekalipun hal ini hanya mungkin apabila sistem drainase pada permukiman tersebut dapat dihubungkan dengan saluran pengumpul atau saluran utama dari sistem perkotaan. Disamping terkait dengan sistem pembuangan keluar dari lokasi ini maka sistem yang di dalam juga harus memenuhi ketentuan teknis sehingga dapat mengalirkan air dengan mudah. d.  Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan air distribusi yang siap disalurkan ke masing-masing rumah.
Idealnya setiap rumah dapat dilayani oleh fasilitas air bersih. Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah hal ini kadang- kadang tidak mungkin dilakukan karena tidak mampu memikul biaya sambung. Oleh karena itu akan dilayani dengan kran umum ataupun tangki-tangki air bersih. Untuk pelayanan dengan tangki- tangki atau kran umum ini memerlukan organisasi/persatuan penghuni untuk dapat mengelola fasilitas ini secara bersama.
e.  Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor/tinja, yang dapat dibuang dengan sistem individual yaitu tangki septik dan lapangan rembesan ataupun tangki septik komunal. Untuk permukiman dengan bangunan yang padat maka perlu dibuat dengan sistem perpipaan air kotor.
f.  Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
g.  Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapagan atau taman, tempat beribadat, pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman.
h.  Dilayani dengan jaringan listrik atau telepon.
Berdasarkan persyaratan lingkungan permukiman yang sehat dan aman serta merujuk pada pedoman Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan, maka didapat beberapa kriteria yang disesuaikan dengan wilayah kajian yaitu Kawasan Pusat Kota Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara khususnya Kelurahan Tanjung Tiram. Berdasarkan definisinya permukiman dapat dikatakan kumuh apabila mencakup beberapa variable diantaranya yaitu : 1.  Permukiman tidak layak huni atau membahayakan kehidupan penghuni baik berupa keamanan maupun dari sisi kesehatan.
2.  Permukiman yang memiliki lingkungan tidak memadai dengan tingkat kenyamanan dan keamanan bangunan yang rendah. Dengan ciri-ciri, tidak sesuai dengan tata ruang (illegal), kepadatan bangunan tinggi, kualitas banguanan rendah, serta sarana
dan prasarana lingkungan yang rendah. Identifikasi  kondisi  kekumuhan  pada  kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara yang menjadi objek penelitian dilakukan dengan memberikan penilaian (scoring) pada variabel, menurut Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karyatentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan, indikator dan itemyang telah ditentukan  sebelumnya,  yaitu  kondisi  fisik  yang meliputi : (1) Kondisi Bangunan (2) Kondisi Jalan Lingkungan; (3) Kondisi Penyediaan Air Minum; (4) Kondisi Drainase Lingkungan;(5) Kondisi PengelolaanAir Limbah; (6) Kondisi Pengelolaan Sampah; dan (7) Kondisi Proteksi Kebakaran. Penilaian pada masing-masing kondisi fisikmenggunakan  rentang  nilai/  skor    dengan perbedaanyang besar, yaitu nilai 5, 3, dan 1. Hal ini dilakukan agarpada nilai kekumuhan yang diperoleh, terdapatperbedaan yang jelas antara kondisi kekumuhan dengankategori kawasan kumuh berat, kawasan kumuh sedangdan kawasan kumuh ringan. Sedangkan makna darimasing- masing nilai tersebut adalah :
a.  Nilai 5 mewakili kondisi yang sangat buruk pada item yang dinilai, dengan prosentase parameter kondisi/ tingkat pelayanan pada rentang 76%-100%.
b.  Nilai 3 mewakili kondisi yang cukup buruk pada item yang dinilai, dengan prosentase parameter kondisi/ tingkat pelayanan pada rentang 51%-75%.
c.  Nilai 1 mewakili kondisi yang buruk pada item yang dinilai, dengan prosentase parameter kondisi/ tingkat pelayanan pada rentang 25%-50%.
Penilaian dari hasil observasi dan wawancara pada masing-masing item dijumlahkan, sehingga diketahui total nilai pada masing-masing indikator, dan nilai pada masing-masing indikator juga dijumlahkan sehingga diketahui nilaipada masing- masing indikator. Dari nilai pada masing-masing indikator, dijumlahkan kembali sehinggadiperoleh total nilai yang menunjukkan kondisikekumuhan pada kawasan permukiman kumuh tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan (observasi) dan didukungoleh hasil wawancara
terhadap masyarakat, maka dapat diketahui kondisi kekumuhan di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. Permukiman yang tergolong dalam permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak teratur, tidak terencana dan menurunnya kualitas permukiman. Hal ini dapat diidentifikasi menggunakan kriteria vitalitas non ekonomi dan kondisi prasarana di permukiman.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan standart tingkat kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 ada 3 (tiga) yaitu :
1) Tingkat kekumuhan ringan yaitu interval antara 19-44;
2) Tingkat kekumuhan sedang yaitu interval antara 45-70; dan
3) Tingkat kekumuhan berat yaitu interval antara 71-95.
Dari tabel 1 diketahui bahwa nilai tingkat kekumuhan  Kelurahan Tanjung Tiram adalah 46. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kekumuhan yang berada di Kelurahan Tanjung Tiram adalah tingkat kekumuhan sedang yaitu interval antara 45-70.
Hasil  dari  identifikasi  dan  tingkat  kekumuhan berdasarkan analisis spasial (keruangan) di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dapat diketahui bahwa model rencana penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Tiram adalah model program perbaikan kampung (KIP) karena Kondisi fisik  permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Tanjung Tiram menunjukkan adanya ketidakteraturan bangunan, adanya jalan yang masih rusak, belum terpenuhinya kebutuhan air bersih, adanya drainase yang tidak terpelihara dan tidak terlayani, pembuangan limbah rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai persyartan teknis, dan tidak adanya proteksi kebakaran..
Program perbaikan kampung (KIP) Program yang bertujuan untuk  meningkatkan kualitas kehidupan dan penghijauan masyarakat melalui perbaikan  lingkungan secara fisik. Tujuan utamanya adalah perbaikan kesehatan lingkungan kampung. Komponen dasarnya adalah perbaikan infrastruktur kawasan seperti jalan kendaraan, jalan setapak, saluran drainase, MCK (Prayitno, 2015).

## dan prasarana lingkungan yang rendah.
Identifikasi  kondisi  kekumuhan  pada  kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara yang menjadi objek penelitian dilakukan dengan memberikan penilaian (scoring) pada variabel, menurut Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karyatentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan, indikator dan itemyang telah ditentukan  sebelumnya,  yaitu  kondisi  fisik  yang meliputi : (1) Kondisi Bangunan (2) Kondisi Jalan Lingkungan; (3) Kondisi Penyediaan Air Minum; (4) Kondisi Drainase Lingkungan;(5) Kondisi PengelolaanAir Limbah; (6) Kondisi Pengelolaan Sampah; dan (7) Kondisi Proteksi Kebakaran. Penilaian pada masing-masing kondisi fisikmenggunakan  rentang  nilai/  skor    dengan perbedaanyang besar, yaitu nilai 5, 3, dan 1. Hal ini dilakukan agarpada nilai kekumuhan yang diperoleh, terdapatperbedaan yang jelas antara kondisi kekumuhan dengankategori kawasan kumuh berat, kawasan kumuh sedangdan kawasan kumuh ringan. Sedangkan makna darimasing- masing nilai tersebut adalah :
a.  Nilai 5 mewakili kondisi yang sangat buruk pada item yang dinilai, dengan prosentase parameter kondisi/ tingkat pelayanan pada rentang 76%-100%.
b.  Nilai 3 mewakili kondisi yang cukup buruk pada item yang dinilai, dengan prosentase parameter kondisi/ tingkat pelayanan pada rentang 51%-75%.
c.  Nilai 1 mewakili kondisi yang buruk pada item yang dinilai, dengan prosentase parameter kondisi/ tingkat pelayanan pada rentang 25%-50%.
Penilaian dari hasil observasi dan wawancara pada masing-masing item dijumlahkan, sehingga diketahui total nilai pada masing-masing indikator, dan nilai pada masing-masing indikator juga dijumlahkan sehingga diketahui nilaipada masing- masing indikator. Dari nilai pada masing-masing indikator, dijumlahkan kembali sehinggadiperoleh total nilai yang menunjukkan kondisikekumuhan pada kawasan permukiman kumuh tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan (observasi) dan didukungoleh hasil wawancara
terhadap masyarakat, maka dapat diketahui kondisi kekumuhan di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. Permukiman yang tergolong dalam permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak teratur, tidak terencana dan menurunnya kualitas permukiman. Hal ini dapat diidentifikasi menggunakan kriteria vitalitas non ekonomi dan kondisi prasarana di permukiman.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan standart tingkat kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 ada 3 (tiga) yaitu :
1) Tingkat kekumuhan ringan yaitu interval antara 19-44;
2) Tingkat kekumuhan sedang yaitu interval antara 45-70; dan
3) Tingkat kekumuhan berat yaitu interval antara 71-95.
Dari tabel 1 diketahui bahwa nilai tingkat kekumuhan  Kelurahan Tanjung Tiram adalah 46. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kekumuhan yang berada di Kelurahan Tanjung Tiram adalah tingkat kekumuhan sedang yaitu interval antara 45-70.
Hasil  dari  identifikasi  dan  tingkat  kekumuhan berdasarkan analisis spasial (keruangan) di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dapat diketahui bahwa model rencana penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Tiram adalah model program perbaikan kampung (KIP) karena Kondisi fisik  permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Tanjung Tiram menunjukkan adanya ketidakteraturan bangunan, adanya jalan yang masih rusak, belum terpenuhinya kebutuhan air bersih, adanya drainase yang tidak terpelihara dan tidak terlayani, pembuangan limbah rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai persyartan teknis, dan tidak adanya proteksi kebakaran..
Program perbaikan kampung (KIP) Program yang bertujuan untuk  meningkatkan kualitas kehidupan dan penghijauan masyarakat melalui perbaikan  lingkungan secara fisik. Tujuan utamanya adalah perbaikan kesehatan lingkungan kampung. Komponen dasarnya adalah perbaikan infrastruktur kawasan seperti jalan kendaraan, jalan setapak, saluran drainase, MCK (Prayitno, 2015).

## 4.   Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kondisi  fisik  permukiman  kumuh  di Kelurahan Tanjung Tiram menunjukkan adanya ketidakteraturan bangunan, adanya jalan yang masih rusak, belum terpenuhinya kebutuhan air bersih, adanya drainase yang tidak terpelihara dan tidak terlayani, pembuangan limbah rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai persyartan teknis, dan tidak adanya proteksi kebakaran.
2. Tingkat kekumuhan yang berada di Kelurahan Tanjung Tiram sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016, adalah tingkat kekumuhan sedang.
3. Perencanaan penanganan kawasan permu- kiman kumuh di Kelurahan Tanjung Tiram adalah perbaikan dan penataan kawasan permukiman kumuh dengan model rencana program perbaikan kampung (KIP). Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, saran yang dapat diberikan untuk memperkuat dan menyempurnakan upaya perencanaan dan penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
1.  Pemerintah Kabupaten Batubara perlu segera  memperbaiki  kondisi  fisik  dan menata kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Tiram yaitu :
1) Menata kondisi bangunan agar lebih teratur, terutama di sempadan sungai;
2) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan yang rusak;
3) Meningkatkan pelayanan air bersih;
4) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas drainase yang rusak serta membangun drainase untuk kawasan yang belum terlayani drainase;
5) Membangun IPAL komunal untuk pengolahan air limbah;
6) Menambah sarana dan prasarana persampahan; dan
7) Membangun Hydrant air untuk
mencegah kebakaran 2.  Pemerintah Kabupaten Batubara diharapkan mampu menurunkan tingkat kekumuhan yang berada di Kelurahan Tanjung Tiram dengan memperbaiki kondisi fisik dan menata kondisi bangunan di kawasan permukiman kumuh.
3.  Pemerintah Kabupaten Batubara perlu segera menyusun master plan penanganan kawasan kumuh secara komprehensif dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat dengan model rencana program perbaikan kampung (KIP). 4.  Pemerintah Kabupaten Batubara perlu menerbitkan peraturan daerah yang mengatur perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan beserta sanksi dan mensosialisasikan.

## 5.   Daftar Pustaka
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta: Yogyakarta.
Budihardjo, Eko. 1984. Sejumlah Masalah Permukiman Kota. Alumni, Bandung.
Daldjoeni. 2003. Geografi  Kota  dan  Desa  untuk Mahasiswa dan Guru SMU. Alumni. Bandung Khomarudin. 1997.  Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman,  Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2016. Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan. Jakarta.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2014-2034.
Sinulingga, B.D. 1999. Pembangunan Kota” Tinjauan Regional dan Lokal. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Prayitno, Budi. 2015. Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh. Gadjah Mada Univesity Press.