Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-Commerce

## Muhammad Najib Ridho
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email; mnridho07@gmail.com
Abstrak . Penggunaan e-commerce setiap tahun  semakin  meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Ditambah dengan semakin banyak pilihan platform e-commerce sehingga mengubah pola belanja masyarakat ke arah online shopping . Setiap transaksi pada umumnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tak terkecuali transaksi secara online/ e-commerce . Dalam penulisan ini akan dibahas ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada transaksi online/ e-commerce Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang artinya bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  seperti  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  hasil  karya penelitian hukum dan bahan pendukung lain seperti kamus. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pengenaan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  setiap  transaksi  secara  online  yang  dilakukan  sehingga  masyakarat  selaku  produsen maupun konsumen dapat mengerti dan mampu menerapkannya.
Kata Kunci : e-commerce, transaksi, PPN
Abstract.  The  use  of  e-commerce  is  increasing  every  year  along  with  the  development  of  increasingly sophisticated technology and makes it easier for consumers to meet their needs. Coupled with the increasing choice of e- commerce platforms, it has changed people's shopping patterns towards online shopping. Every transaction is generally subject to Value Added Tax (VAT), including e-commerce transactions. In this paper will discuss the provisions of Value Added Tax (VAT) imposed on e-commerce. This writing uses a normative juridical research method, which means that the research material used is secondary data  consisting of  binding legal materials such as the provisions of  laws and regulations. invitations, results of legal research works and other supporting materials such as dictionaries. This study will  explain  how  the  imposition  of  Value  Added  Tax  (VAT)  on  every  online  transaction  made  so  that  the  public  as producers and consumers can understand and be able to apply it.
Keyword : e-commerce, transactions, VAT

## PENDAHULUAN
Internet  saat  ini  tidak  hanya  sebagai media  informasi  dan  komunikasi,  namun internet  juga  mampu  menambah  pendapatan seseorang dalam perekonomian. Selain menambah  pendapatan  seseorang,  internet mampu  memenuhi  keinginan  masyarakat dalam  berbelanja  secara  praktis  yaitu  dengan adanya belanja online . Aktivitas transaksi jual beli secara online kian hari semakin bertambah seiring  dengan  perkembangan platform- platform penunjang yang mampu mempermudah  konsumen  dalam  membeli barang yang diinginkan. Bagi sebagian orang, belanja online merupakan  suatu  kebutuhan yang  harus  dipenuhi  untuk  kehidupannya sebagai konsumen.
Kemudahan  yang  ditawarkan  oleh kemajuan  teknologi  pada  era  globalisasi  ini bukan  tanpa  risiko,  kekurangan,  dan  kendala. Selain  menghadapi  permasalahan  kejahatan dalam cyber space , juga memiliki permasalahan dalam bidang pajak. Pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam
menangani  permasalahan  pajak,  khususnya pajak  penghasilan  dari e-commerce ,  karena kemajuan  yang  pesat  di  dunia  usaha  tidak selalu  diikuti  dengan  kemajuan  yang  sama dalam bidang hukum. Hal ini karena electronic business mengembangkan  proses  bisnis  yang baru, terlalu banyak informasi, tidak menggunakan  kertas,  bergerak  dengan  sangat cepat,  dan  harus  ada  pergeseran  paradigma yang  membutuhkan  penerimaan,  cara  atau prosedur baru, pola pikir yang baru, dan ikuti juga  dengan  perkembangan  ketentuan  hukum atau  regulasi.  Begitu  pula  dengan  kondisi Indonesia,  salah  satunya  hingga  saat  ini pemerintah  masih  belum  memiliki  data  pasti mengenai  total  transaksi  secara  keseluruhan mengenai  belanja  melalui  internet,  sehingga masih  ada  kesulitan  untuk  melakukan penghitungan  jumlah  pajak  dan  pengawasan dalam kegiatan e-commerce Pesatnya perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi  membuka  peluang bisnis baru salah satunya adalah e-commerce . Perdagangan elektronik ( e-commerce =
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
electronic  commerce )  adalah  bagian  dari e- lifestyle yang memungkinan transaksi jual beli dilakukan  secara online dari  mana  pun  dan kapan  pun. E-commerce juga  dapat  diartikan sebagai  suatu  proses  berbisnis  dengan menggunakan  teknologi  elektronik  yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen,  dan  masyarakat  dalam  bentuk pertukaran  atau  penjualan  barang,  jasa,  serta informasi  secara  elektronik. E-commerce berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jendral Pajak Nomor:
SE-62/PJ/2013 tentang
Penegasan Ketentuan
Perpajakan atas transaksi e-commerce didefinisikan  sebagai perdagangan  barang  dan/atau  jasa  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dan  konsumen melalui sistem elektronik.
Awal  mula  toko online di  Indonesia dimulai  pada  tahun  1994  saat  Indosat menjadi internet  service  provider pertama  di Indonesia  sekaligus  memberikan  koneksi internet  bagi  seluruh  masyrakat.  Koneksi internet itu bisa dimanfaatkan sebagai jalan bagi  kebanyakan  orang  untuk berjualan. Cikal bakal toko online baru muncul di tahun 1999 saat Andrew Darwis mendirikan sebuah  forum  bernama  Kaskus  yang  juga menjadi forum jual beli. Selanjutnya, Bhinneka.com berdiri dan menjadi tempat jual beli juga  di  tanah  air.  Pada  akhirnya,  muncul berbagai  macam  toko online ( e-commerce ) baik  yang  berasal  dari  dalam  negeri  seperti Bukalapak dan Tokopedia hingga yang berasal dari  luar  negeri  seperti  Lazada  dan  Shopee membuat  konsumen  memiliki  banyak  pilihan dalam menentukan tempat beli yang diinginkan.
Di  tahun  2014,  Tokopedia  mencetak sejarah  dengan  mendapatkan  kucuran  dana sebesar  US$  100  juta  dan  menjadi  yang terbesar  dalam  sejarah e-commerce .  Namun, rekor ini dikalahkan juga oleh Tokopedia pada tahun  2017.  Dalam  sejarahnya,  ada  banyak pemain  baru  atau  lama  yang  berseliweran  di dunia e-commerce Indonesia.  Di  tahun  2015, Tokobagus  dan  Berniaga  memutuskan  untuk melebur  menjadi  satu  dibawah  nama  OLX yang  berfokus  pada  jual  beli  barang second . Hingga kini, sudah tidak terhitung ada berapa banyak e-commerce atau  layanan  uang
elektronik yang muncul. Pertumbuhan mereka diprediksi akan terus bertumbuh hingga angka yang  sangat  tinggi  sehingga  mendukung bertumbuhnya  ekosistem  ekonomi  digital  di Indonesia.
Pada  tahun  2018,  Badan  Pusat  Statistik mencatkan  terdapat  24.82  juta  transaksi melalui e-commerce di  Indonesia.  Transaksi tersebut berasal dari 13.485 usaha e-commerce dengan  nilai  transaksi  mencapai  17.21  triliun rupiah. Pada tahun 2019, aktivitas transaksi e- commerce sendiri  tidak  dapat  dipandang sebelah  mata.  Nilai  transaksi  yang  dihasilkan pada  masing-masing  provinsi  pun  dinilai cukup menambah perekonomian daerah.
Ditinjau  dari  peraturan  perundang- undangan perpajakan, semestinya perdagangan  secara online sangat  berpotensi untuk  dikenakan  Pajak.  Tetapi  karena kurangnya  pengaturan  mengenai  pengenaan pajak terhadap bisnis online dapat menimbulkan adanya kekosongan norma yang terjadi dalam peraturan perpajakan di Indonesia.  Sehingga  potensi  perpajakan  tidak dimanfaatkan  secara  efektif.  Seharusnya  ini menjadi  potensi  penerimaan  pajak  bagi pemerintah  karena  bagaimanapun,  transaksi jual-beli  secara  online  juga  merupakan  objek pajak.  Adapun  salah  satu  jenis  pajak  yang dapat  dikenakan  dalam  transaksi  jual-beli online  ini  adalah  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN).  Oleh  karena  itu,  dalam  penulisan  ini akan dibahas mengenai definisi e-commerce di Indonesia dengan dikaitkan sebagai salah satu objek  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan bagaimana  pengenaan  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi jual beli online ( e- commerce ).

## METODE PENELITIAN
Penulis  dalam  menyusun  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif.  Dalam  penelitian  yuridis  normatif, data-data  yang  digunakan  sebagai  bahan penelitian adalah data sekunder yang mencakup:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
a. Norma (dasar) atau kaidah dasar;
b. Peraturan Dasar;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
c. Peraturan Perundang-undangan;
d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
e. Yurisprudensi;
f. Traktat; dan
g. Bahan  hukum  lain  dari  zaman penjajahan  yang  hingga  kini  masih berlaku.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer, seperti rancangan undang- undang,  hasil  penelitian,  hasil  karya  dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder, contohnya kamus.
Metode penelitian hukum normatif juga disebut  metode  penelitian  hukum  doktriner atau  penelitian  perpustakaan.  Dinamakan penelitian  hukum  doktrinet  dikarenakan penelitian  ini  hanya  ditujukan  pada  nilai, norma dan peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya  pada  perpustakaan  karena  akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Definisi E-Commerce
Secara  definisi,  perdagangan  pada umumnya adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri  dan  melampaui  batas  wilayah  negara dengan  tujuan  pengalihan  hak  atas  barang dan/atau jasa untuk memperoieh imbalan atau kompensasi.  Perdagangan  elektronik  yang disebut e-commerce adalah  penggunaan jaringan  komunikasi  dan  komputer  untuk melaksanakan  proses  bisnis.  pandangan popular  dari e-commerce adalah  penggunaan internet  dan  komputer  dengan browser  web untuk  membeli  atau  menjuaal  produk. Sebenarnya e-commerce adalah  bisnis  dari yang  dilakukan  antar  bisnis  bukan  kepada konsumen, namun perkembangan yang terjadi menimbulkan e-commerce bisnis ke konsumen.
Menurut Kalakota dan Winston, definisi e-commerce dapat  ditinjau  dari  beberapa perspektif, yaitu:
1. Dari  perspektif  komunikasi, e-commerce adalah  pengiriman  barang,  layanan, informasi,  atau  pembayaran  melalui jaringan  komputer atau  melalui  peralatan elektronik lainnya.
2. Dari perspektif proses bisnis, e-commerce adalah  aplikasi  dari  teknologi  yang menuju  otomatisasi  dari  transaksi  bisnis dan aliran kerja.
3. Dari  perspektif  layanan, e-commerce merupakan  suatu  alat  yang  memenuhi keinginan  perusahaan,  konsumen,  dan manajemen  untuk  memangkas  biaya layanan ( service cost ) Ketika
meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
4. Dari  perspektif online , e-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan  menjual  barang  ataupun  informasi melalui internet dan sarana online lainnya. Perdagangan e-commerce adalah bagian dari e-lifestyle yang memungkinkan transaksi jual  beli  dilakukan  secara online dari  sudut tempat mana pun. Adam, D. V., & Astin, I. P. menyatakan  klasifikasi e  commerce yang paling  banyak  digunakan  di  Indonesia  adalah Business  to  Business (B2B)  dan Business  to Customers (B2C).  Menurut  peraturan  Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor- 62/PJ/2013  di  Indonesia  bentuk e-commerce terbagi menjadi empat bagian yaitu antara lain:
1. Classified  Ads adalah  situs  iklan  baris, dimana  situs  yang  bersangkutan  tidak memfasilitasi kegiatan transaksi online .
2. Market Place adalah model bisnis dimana website yang  bersangkutan  tidak  hanya membantu mempromosikan barang dagangan  saja,  tapi  juga  memfasilitasi transaksi  uang  secara onliine untuk  para pedagang online .
3. Retail  Online adalah  toko online dengan alamat website ( domain )  sendiri  dimana penjual  memiliki  stok  produk/jasa  dan menjualnya secara online kepada pembeli.
4. Daily Deals adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Daily Deals
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sebagai  tempat Daily  Deals  Merchant menjual  barang/jasa  kepada  pembeli dengan  menggunakan voucher sebagai cara pembayaran.
Keberadaan e-commerce di  Indonesia tentu  memiliki  dampak  positif  tersendiri. Selain membantu perekonomian secara umum, e- commerce memiliki beberapa manfaat, baik itu organisasi, perusahaan dan masyarakat itu sendiri.  Berikut  beberapa  manfaat  dari e- commerc e:
1. Bagi organisasi pemilik e-commerce :
a. Memperluas  market  place  hingga kepasar nasional dan internasional.
b. Dengan capital outplay yang minim, sebuah  perusahaaan  dapat  dengan mudah  menemukan  lebih  banyak pelanggan, supplier yang  lebih  baik dan partner bisnis yang paling cocok dari seluruh dunia.
c. E-commerce menurunkan biaya
pembuatan, pemrosesan, pendistribusian,  penyimpanan,  dan pencarian informasi yang
menggunakan kertas.
d. E-commerce mengurangi waktu antara outlay modal  dan  penerimaan produk dan jasa.
2. Bagi konsumen:
a. E-commerce
memungkinkan
pelanggan  untuk  berbelanja  atau melakukan  transaksi  selama  24  jam sehari  sepanjang  tahun  dari  hampir setiap lokasi.
b. E-commerce memberikan lebih banyak  pilihan  kepada  pelanggan, mereka bisa memilih berbagai produk
dari banyak vendor.
c. E-commerce menyediakan  produk dan  jasa  yang  tidak  mahal  kepada pelanggan  dengan  cara  mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat.
d. Pelanggan  bisa  menerima  informasi yang  relevan  secara  detil  dalam hitungan  detik,  bukan  lagi  hari  atau minggu.
3. Bagi Masyarakat
a. E-commerce memungkinkan  orang untuk  bekerja  didalam  rumah  dan
tidak  harus  keluar  rumah  untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus  kepadatan  lalu  lintas  di  jalan serta mengurangi polusi udara.
b. E-commerce memungkinkan orang di negara-negara  dunia  ketiga  dan wilayah  pedesaan  untuk  menikmati aneka  produk  dan  jasa  yang  akan susah  mereka  dapatkan  tanpa e- commerce .
Dalam  perkembangannya,  merebaknya transaksi e-commerce sendiri  menjadikan transaksi  jual-beli online menjadi  salah  satu objek  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN). Transaksi e-commerce secara umum sebenarnya  sama  dengan  transaksi  yang dilakukan  secara  konvensional,  sehingga untuk  memenuhi  asas  keadilan,  transaksi  ini pun  tak luput dari  pengenaan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN). Berikut  gambaran pemikiran penerapan kebijakannya di Indonesia:
Tabel  1.  Kerangka  Pemikiran  Penerapan Kebijakan  Pajak  Pertambahan  Nilai Atas Transaksi E-Commerce
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
B. Pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) Atas Transaksi Jual Beli Melalui

## Platform E-Commerce
Pajak  merupakan  kontribusi  utama pemasukan pemerintah, dan pajak juga  merupakan  sumber  belanja  negara.  Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi budgeter  dan  fungsi regulerend . Pertama ; berfungsi  sebagai budgeter ,  yaitu  pajak sebagai  sumber  dana  pemerintah  untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Fungsi  pajak budgeter adalah  fungsi  yang letaknya  disektor  publik,  dan  pajak  tersebut erupakan  suatu  alat  untuk  memasukkan  uang sebanyak-banyaknya  ke  dalam  kas  negara yang  pada  waktunya  akan  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan  apabila  setelah  itu  masih  ada  sisa (surplus), maka surplus ini  dapat  digunakan untuk membiayai investasi pemerintah ( public saving untuk public invesment ).
Kedua; berfungsi  sebagai Regulerend atau  mengatur  yaitu  pajak  sebagai  alat  untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Pajak mempunyai fungsi mengatur (Regulerend) , dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan  kebijaksanaan  Negara  dalam lapangan  ekonomi  dan  sosial  dengan  fungsi mengaturnya  pajak  digunakan  sebagai  suatu alat  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu yang  letaknya  diluar  bidang  Keuangan  dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Misalnya dalam pajak perseroan salah satu pasal dari ordonansi pajak perseroan 1925 memberi kebebasan dari pajak perseroan atas pengenaan tarif yang rendah terhadapbadan badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia.
Salah  satu  jenis  pajak  pusat  yang dibebankan  kepada  masyarakat  adalah  Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan  jasa  di  daerah  pabean  yang  dikenakan secara  bertingkat  di  setiap  jalur  produksi  dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi
masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan  Nilai.  Perkembangan  ekonomi yang  sangat  dinamis  baik  di tingkat  nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan  jenis  serta  pola  transaksi  bisnis yang  baru.  Sebagai  contoh  di  bidang  jasa, banyak  timbul  transaksi  jasa  baru  atau modifikasi  dari  transaksi  sebelumnya  yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Untuk  menentukan  apa-apa  saja  yang merupakan  objek  dari  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN)  dapat  dilihat  dalam  ketentuan Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah,  yakni  sebagai berikut:
a. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  (BKP) dan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  di  dalam Daerah  Pabean  yang  dilakukan  oleh pengusaha;
b. Impor Barang Kena Pajak;
c. Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  tidak berwujud  dari  luar  Daerah  Pabean  di dalam Daerah Pabean;
d. Pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dari  luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak  berwujud  dan  Ekspor  Jasa  Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
f. Ekspor  Jasa  Kena  Pajak  berwujud  atau tidak  berwujud  dan  Ekspor  Jasa  Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP); Sebagaimana dijelaskan di dalam penegasan peraturan perpajakan SE
62/PJ/2013  atas e-commerce ,  Perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang perlu ditegaskan aspek perpajakannya.  Pada  prinsipnya,  transaksi perdagangan  barang  dan/atau  jasa  melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut e- commerce sama dengan transaksi perdagangan barang  dan/atau  jasa  lainnya,  tetapi  berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena  itu,  tidak  ada  perbedaan  perlakuan perpajakan  antara  transaksi e-commerce dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
transaksi  perdagangan  barang  dan/atau  jasa lainnya.
Dalam mekanisme pemungutannya,
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengenal dua prinsip pemungutan, yaitu prinsip tempat asal (origin  principle) dan  prinsip  tempat  tujuan (destination  principle) .  Prinsip  tempat  asal mengandung pengertian bahwa Pajak Pertambahan Nilai dipungut  di  tempat  asal barang  atau  jasa  yang  akan  dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan prinsip tempat tujuan, Pajak  Pertambahan  Nilai  dipungut  di  tempat barang atau jasa dikonsumsi. Kedua prinsip ini sangat besar pengaruhnya terhadap kedudukan Pajak  Pertambahan  Nilai  dalam  perdagangan internasional.  Apabila  dikehendaki  ada  sifat netral  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  di bidang  perdagangan  internasional,  maka prinsip  yang  dianut  adalah  prinsip  tempat tujuan (destination  principle) .  Dalam  prinsip ini,  komoditi  impor  akan  menanggung  beban pajak  yang  sama  dengan  barang  produksi dalam  negeri,  apabila  komoditi  tersebut dikonsumsi di dalam negeri.
Untuk  mengetahui  proses  pengenaan Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dalam transaksi e-commerce ini maka dapat merujuk pada  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  SE-62/PJ/2013.  Untuk  menentukan saat  dan  tempat  terutang  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN)  dalam  Surat  Edaran  ini  yakni sebagai berikut:
1. Terutangnya  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) terjadi saat:
a. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
b. Impor Barang Kena Pajak;
c. Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dari luar Daerah Pabean;
d. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor  Barang  Kena  Pajak  Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak; atau
e. Pembayaran,  dalam  hal  pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa  Kena  Pajak  atau  dalam  hal pembayaran dilakukan sebelum
dimulainya pemanfaatan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
2. Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang:
a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan  penyerahan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1) huruf  a,  huruf  c,  huruf  f,  huruf  g, dan/atau  huruf  h  Undang-Undang Pajak  Pertambahan  Nilai  terutang pajak  di  tempat  tinggal  atau  tempat kedudukan  dan/atau  tempat  kegiatan usaha  dilakukan  atau  tempat  lain selain  tempat  tinggal  atau  tempat kedudukan  dan/atau  tempat  kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
b. Dalam  hal  impor,  terutangnya  pajak terjadi  di  tempat  Barang  Kena  Pajak dimasukkan  dan  dipungut  melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
c. Orang  pribadi  atau  badan  yang memanfaatkan  Barang  Kena  Pajak tidak  berwujud  dan/atau  Jasa  Kena Pajak  dari  luar  Daerah  Pabean  di dalam  Daerah  Pabean  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Pajak  Pertambahan  Nilai  terutang pajak  di  tempat  tinggal  atau  tempat kedudukan  dan/atau  tempat  kegiatan usaha.
Prinsip-prinsip perpajakan atas e- commerce adalah Neutrality ,Perpajakan seharusnya  menjadi  netral  dan  adil  dalam membedakan  antara  bentuk  transaksi e- commerce dengan bentuk transaksi konvensional.  Keputusan  bisnis  seharusnya dimotivasi oleh
keadaan ekonomi dibandingkan  dengan  pertimbangan  pajak. Wajib pajak dalam situasi dan transaksi yang sama  seharusnya  menjadi  subjek  yang  sama pula  dalam  level  perpajakan. Efficiency, Compliance  cost untuk  Wajib  Pajak  dan Administrative  Cost bagi  pejabat  pajak seharusnya dapat diminimalkan sejauh mungkin.
Di  Indonesia  sendiri  pemungutan  pajak menggunakan  Sistem Self  Assesment dimana
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
wajib  pajak  sendiri  yang  menghitung  dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini menimbulkan ketidakefektifan pemungutan pajak penghasilan yang adil bagi setiap  pihak  di  Indonesia.  Seharusnya pemerintah  membuat  aturan  yang  secara khusus  mengatur  mengenai  pengenaan  PPN bagi  transaksi e-commerce dan  juga  bagi transaksi  secara  konvensional,  sehingga keadilan  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia dapat  tercipta.  Faktor  Penegak  hukum  juga memegang  peranan  penting  dalam  hal  ini. Penegak  hukum  harus  tegas  dan  melakukan pengawasan secara berkala sehingga tidak ada celah  bagi  wajib  pajak  untuk  lalai  dalam kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.
Seperti  misalnya  pada e-commerce Bukalapak,  Divisi  Pajak  PT  Bukalapak.com mengatakan bahwa perusahaan tidak melakukan  penerapan  atau  ketentuan  khusus bagi pengguna aplikasi Bukalapak, hal tersebut mengacu  pada  sistem  perpajakan  yang dilakukan  di  Indonesia  yaitu self  assessment . Dalam  sistem  tersebut  wajib  pajak  diberi wewenang oleh otoritas pajak untuk menghitung,  membayar  dan  melapor  sendiri atas  kewajiban  perpajakannya.  Pada  SE- 62/PJ/2013  juga  menyatakan  penerapan ketentuan  perpajakan  atas  transaksi e- commerce sama dengan ketentuan perpajakan umumnya.  Oleh  karena  itu  Bukalapak  tidak memberikan  ketentuan  atau  syarat  khusus, termasuk terhadap Warga Negara Asing yang berjualan dalam aplikasi Bukalapak.
Masyarakat sebagai wajib pajak sebaiknya diberikan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak bagi suatu negara dan  diberi  arahan  yang  baik  dan  benar mengenai tata cara membayar pajak, sehingga diharapkan  masyarakat  dapat  sadar  dan membayar  pajak  tepat  waktu  serta  sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga sistem self  assesment di  Indonesia  dapat  berjalan dengan  efektif.  Pemerintah  pun  sebaiknya tetap  terbuka  dan  dapat  memberikan  manfaat yang sebanding terhadap pembangunan negara dan  jika  memungkinkan  dapat  mewajibkan tiap  pelaku  usaha online untuk  memiliki  Izin Usaha online dan  didaftarkan  sehingga  dapat
memudahkan dalam pengawasan serta pengenaan pajak terhadap pelaku e-commerce di Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan dalam penulisan ini, yakni sebagai berikut:
1. Perdagangan  elektronik  yang  disebut e- commerce adalah  penggunaan  jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan  proses  bisnis.  pandangan popular dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser  web untuk  membeli  atau menjuaal  produk.  Merebaknya  transaksi e-commerce sendiri menjadikan transaksi jual-beli online menjadi  salah  satu  objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Mekanisme pemungutan
Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  mengenal  dua prinsip pemungutan, yaitu prinsip tempat asal (origin principle) dan prinsip tempat tujuan (destination  principle) .  Prinsip tempat  asal  mengandung  pengertian bahwa Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan prinsip tempat tujuan, Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

## SARAN
Ketentuan  pengenaan  PPN  terhadap pelaku e-commerce sebaiknya  dibuatkan pengarahan  lebih  masif  kepada  masyarakat, mengingat  penggunaan e-commerce sendiri hampir  dilakukan  oleh  seluruh  masyarakat. Hal  ini  dimaksudkan  agar  seluruh  lapisan masyakarat  mengerti  bahwa  ada  kewajiban pajak  dalam  setiap  transaksi  online  yang dilakukan mereka.
Pengarahan  ini  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  c.q.  Kementerian  Keuangan  c.q.
Direktorat
Jenderal Pajak dengan
menggandeng  beberapa platform e-commerce besar  untuk  diedukasi.  Selanjutnya platform- platform inilah  nanti  akan  mengedukasi merchant-merchant nya secara bertahap.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## DAFTAR PUSTAKA
Devany,  Sony.  2006.  Perpajakan:  Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  83 Tahun  2019  tentang  Penyediaan Tenaga  Teknis  yang  Kompeten  di Bidang Perdagangan Jasa . LNRI No.
233 Tahun 2019
Kementerian Keuangan, Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transasi E-

## Commerce
Leonardo,  Posma  dan  Christine  Tjen.  2020. Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce  pada Platform Marketplace. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vo. 8, No. 1 McLeod,  Raymond  and  Jr.  George  P.  Schell. 2007. Management Information
System, New Jersey: Pearson Education, Inc Mulya,  Ali  Sandy  dan  Syaron  Vania  Agatha.
2020.  Apakah  Pajak  Pertambahan
Nilai Atas E- Commerce Dapat Diterapkan Di Indonesia?, Journal of Accounting Scinence and
Technology Vol 1, No. 1
ndonesia,  Undang-Undang  tentang  Pajak
Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah,  Undang-  Undang  No  8 Tahun  1983  sebagaimana  telah diubah dengan UU No 42 Tahun 2009 LNRI Tahun 2009 Nomor 150
Nugraha,  Daniel.  2019.  Toko  Online  di Indonesia, Sejarah dan Pengaruhnya. Paper Blog 24. https://www.paper.id/blog/headline/t oko-online-di-indonesia/ ,
diakses pada tanggal 15 Desember 2020 Rijadi,  Muchlisin.  Perdagangan  Elektronik. https://www.kajianpustaka.com/ 2013/04/perdagangan-elektronik- e- commerce .html , diakses pada tanggal
15 Desember 2020 S,  Munawir.  1985.  Pokok-Pokok  Perpajakan. Yogyakarta: Liberty
Sakti, Nufransa Wira. 2014. Seminar
Perpajakan  Pemenuhan  Kewajiban Perpajakan Bagi Pelaku E-Commerce di Indonesia.
Sasana,  Lodang  Prananta  Widya.  2019. Analisis  Penerapan  Kebijakan  Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-
Commerce  Pada  Direktorat  Jenderal Pajak. Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni dan Teknologi Vol 3  No.  1  Lembaga  Kajian  Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat
(LKD-PM), h. 50-66 Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2012).
Sub  Direktorat  Statistik  Komunikasi  dan Teknologi  Informasi.  2019.  Statistik E-Commerce  2019.  Badan  Pusat Statistik, Jakarta, h. 22,
https://www.bps.go.id/publication/20 19/12/18/fd1e96b05342e479a83917c
6/statistik-e-commerce-2019.html ,
diakses  pada  tanggal  15  Desember
2020
Suteki  dan  Galang  Taufani, Metodologi Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori dan  Praktik) ,  (Depok:  Rajagrafindo Persada, 2020).
Suyanto, M. 2003. Strategi Periklanan Pada E- Commerce  Perusahaan  Top  Dunia,
Yogyakarta: Andi