## PENGARUH SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Dr. Sudjono Akt., Msi Ketua Program Pascasarjana Magister Akuntansi STIE Y.A.I
ABSTRACT This research purpose is to find out and to analysis (1) the impact of auditor certification on audit quality, (2) the impact of auditor independency on audit quality, and (3) the impact of auditor certification and auditor independency simultantly on audit quality.
The methodology applied is statistic, empirical, and cross-sectional. The analysis technique applied is  non parametric test with assistance of  SPSS 10.5. Research population  is  internal  auditors  government  in  Inspectourat  General  National Education  Department,  and  the  research  sample  are  certified  auditor  functional holder.  Data  collection  method  is  direct  survey  to  respondents  by  questionare, sent 72 questionare and received 60 questionare processed. Statistical test in this research are data quality test, classical assumption test and hypothesis test.
Result of analysis are: (1) Auditor certification proven influence significantly on audit  quality,  (2)  auditor  independence  influence  not  significantly  on  audit quality,  and  (3)  auditor  certification  and  auditor  indepndency  simultanly influence significantly on audit quality.
This research resulted same conclution with other research held by Esron (2008), Christiawan (2005), and Solichin (2008) about impact competence, training, and auditor independency on audit quality, who taked  respondent are certified public accountant  and auditors in BPK.
Keywords :  Certification, auditor functional holder, independency, quality of audit, internal auditor of government, standard of audit.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1  Latar belakang masalah
Pengawasan  intern  di  lingkungan  Departemen  Pendidikan  Nasional dilaksanakan  oleh  Inspektorat  Jenderal  yang  secara  fungsional  dilakukan  oleh para auditor. Sejak tahun 1996 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996, para auditor diwajibkan
untuk mengikuti program sertifikasi jabatan fungsional sebagai tanda kemampuan melaksanakan tugas audit secara profesional. Dengan memegang sertifikat jabatan fungsional,  auditor  diharapkan  lebih  kompeten,  independen,  mandiri,  dan  dapat lebih berperan dalam membuat rekomendasi perbaikan bagi manajemen.
Namun  berdasarkan  identifikasi  yang  dilakukan  bahwa  hasil  audit  yang dilakukan  para  auditor  Inspektorat  Jenderal  Depdiknas    yang  dituangkan  dalam laporan  hasil  audit  belum  sepenuhnya  dapat  memberi  dampak  positif  terhadap upaya perbaikan kinerja manajemen.
Kondisi inilah yang melatar belakangi penelitian ini, dengan studi empiris pada  kinerja  auditor  Inspektorat  Jenderal  Depdiknas  yang  menganalisis    sejauh mana  kompetensi  auditor  internal  di  lingkungan  Inspektorat  Jenderal  Depdiknas setelah melalui program Serifikasi dikaitkan dengan kualitas audit yang dihasilkan dan sejauh mana faktor independensinya diterapkan pada saat melakukan audit. . Penelitian ini dipersempit untuk menyoroti  segi internal audiornya sendiri dalam melaksanakan  audit  yaitu  apakah  sudah  benar-benar  setelah  menjadi  pemegang jabatan  fungsional  auditor    sudah    berpedoman  pada  standar  audit  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah,  sejak  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun pelaporan auditnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam Standar audit, serta    menganalisa  apakah  ada    pengaruh  independendensi  auditor  terhadap peningkatan  kualitas  audit  yang  dihasilkan  auditor  setelah  mengikuti  program sertifikasi dan menyandang jabatan fungsional auditor.

## 1.3  Rumusan Masalah
Dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pusat perhatian penelitian yaitu:
a. Apakah  terdapat  pengaruh  diterapkannya  Sertifikasi  Jabatan  Fungsional terhadap  para  auditor  pemerintah  yang  meliputi  aspek  keahlian  konsep, ketrampilan  teknis,  dan  pengetahuan  perilaku  terhadap  peningkatan  kualitas hasil audit.
b. Apakah  terdapat  pengaruh  faktor  independensi  auditor    terhadap  pencapaian kualitas hasil audit..
c. Bagaimana pengaruh kemampuan para auditor setelah mendapatkan pelatihan dalam  program  sertifikasi  secara  bersama-sama  dengan  faktor  independensi dalam pelaksanaan audit  dikaitkan dengan kualitas audit yang dihasilkan.

## 1.4  Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empiris  untuk:
1. Mengidentifikasi  derajat/tingkat    pengaruh  program  Sertifikasi  Jabatan Fungsional Auditor terhadap peningkatan kualitas hasil audit
2. Menganalisis apakah aspek independensi sebagai salah satu unsur dari standar audit  berpengaruh  terhadap kualitas audit yang dihasilkan.
3.  Membuktikan  dan  menjelaskan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara kemampuan  auditor  yang  didapat  dalam  program  sertifikasi  secara  bersama- sama dengan faktor independensi  terhadap kualitas audit.

## 1.5  Manfaat Penelitian
Manfaat  penelitian  ini  secara  umum  adalah  untuk  memberi  masukan kepada      pihak-pihak  terkait  khususnya  institusi  auditor  internal  pemerintah tentang  kondisi  riil  para  auditornya,  sebagai  bahan  kajian  ulang  dan pembandingan atas pengelolaan SDM auditornya. Secara lebih  khusus penelitian ini  bermanfaat  bagi  pimpinan  instansi  Inspektorat  Jenderal  Depdiknas    dalam menentukan  kebijakan  tentang  rekrutmen  auditor,  format  pelatihan  yang  tepat, pemberdayaan auditor, peningkatan supervisi, bahkan pengenaan sanksi bagi para auditor  yang  tidak  konsisten  menaati  standar  audit  dalam  pelaksanaan  tugas auditnya.
Bagi  para  auditor  di  lingkungan  Inspektorat  jenderal  Depdiknas  dapat menjadi  bahan  renungan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  bahwa  dengan memahami  dan  menerapkan  standar  audit  secara  intensif  dan  konsisten sebagaimana  tujuan  dari  program  Sertifikasi  Jabatan  Fungsional  Auditor khususnya  dalam  hal  keahlian  dan    independensi  akan    menghasilkan  kualitas audit  yang  baik  dan  pada  akhirnya  akan  bermanfaat  bagi  manajemen    dalam meningkatkan kinerjanya.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor
Berdasarkan Keputusan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 tentang Jabatan  Fungsional  Auditor dan Angka Kreditnya disebut  Jabatan  Fungsional  Auditor  (JFA)  adalah  jenis  jabatan  fungsional  pada pegawai  negeri  di  Indonesia  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  didasarkan  pada keahlian dan atau ketrampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. Jabatan ini dibentuk dengan tujuan menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan  jabatan  bagi  PNS  yang  melaksanakan  pengawasan  pada  instansi  pemerintah dalam  rangka  mendukung  peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah.  Selain  harus memenuhi  beberapa  persyaratan  admnistratif,  seorang  pegawai  negeri  yang  akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor diharuskan lulus Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor
Kep.01.04.00373/1997            tanggal  6  Juni  1997  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Sertifikasi serta Pendidikan dan  Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor, sertifikasi adalah  suatu  proses  yang  harus    dilaksanakan  calon  auditor  untuk  memperoleh sertifikat  auditor  sebagai  tanda  kemampuan  melaksanakan  tugas  sebagai  auditor, meliputi  auditor  trampil,  dan  auditor  ahli  maupun  untuk  berperan  sebagai  Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu Audit.
Program  sertifikasi  JFA  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kompetensi sehingga  memenuhi  tingkat  yang  ditentukan  untuk  tiap  Jabatan  Fungsional Auditor,  dan  berdasarkan  Keputusan  Kepala  BPKP  di  atas,  program  ini dilaksanakan  oleh  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pengawasan  BPKP  dan  ujian sertifikasinya diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin  JFA).  Penyelenggaraan  diklat  dan  Ujian  sertifikasi  tersebut  memerlukan pengorbanan sumber daya yang besar, meliputi jam kerja peserta, para instruktur dan tenaga pendukung, sarana prasarana, serta biaya operasi penyelenggaraannya. Mengingat  tujuan  program  sertifikasi  dan  pembentukan  JFA,  pengorbanan tersebut  seharusnya  memberi  manfaat  kompetensi,  profesionalitas,  dan peningkatan karier bagi auditor JFA.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  tahun  2008  pada pasal  51  butir  (1)  disebutkan  pelaksanaan  audit  intern  di  lingkungan  instansi pemerintah  dilakukan  oleh  pejabat  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan  pada  butir  (2)  menyebutkan  syarat  kompetensi  keahlian  sebagai  auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
Selanjutnya  melalui  Kep.  Kepala  BPKP  No.  Kep-378/K/1996  tentang Standar      Audit  Aparat  Pengawasan  Fungsional  Pemerintah  (SA-APFP)  dalam Standar  Umum  menyatakan Audit  harus  dilaksanakan  oleh  sesorang  atau  lebih yang memiliki  keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor . Dalam Standar  ini  ditegaskan    bahwa  audit  hanya  dapat  dilakukan  oleh  seseorang  atau lebih yang memiliki kemampuan, baik secara teori maupun praktik di biang audit. Standar ini mewajibkan setiap auditor memiliki sertifikasi  yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Selanjutnya melalui Peraturan Menpan RI
No:Per/04/M.PAN/03/2008  tentang  Standar  Audit  Aparat  Pengawasan  Intern pemerintah  (2230)  menyebutkan  Auditor  harus  mempunyai  sertifikasi  jabatan fungsional  auditor  (JFA)  dan  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  professional berkelanjutan  (continuing  professional  education).  Pimpinan  wajib  memfalisitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjangnya, dan mendasarkan keputusannnya pada formasi sesuai kebutuhan.

## 2.2  Independensi Auditor
Butir  ke  dua  Standar  umum  dalam  Standar  Audit  Aparat  Pengawasan Fungsional  pemerintah  sebagaimana  tercantum  dalam  Keputusan  Kepala  BPKP no  -378/K/1996  menyatakan dalam  segala  hal  yang  berhubungan  dengan penugasan  audit, independensi harus  dipertahankan  oleh  APFP  dan  para auditornya. Standar  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  pendapat  atau  simpulan audit  yang  objektif.  Hasil  audit  diperoleh  harus  berdasarkan  fakta  yang  dinilai dengan  memakai  kriteria  yang  menurut  keahlian  dan  kemampuan  auditor  dapat dipergunakan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi berdasarkan Kepmenpan di atas:
a. Hubungan kedinasan, profesi atau pribadi yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan audit.
b. Hubungan kerja dengan auditi sebelum atau sesudah audit
c. Kepentingan politik dan sosial tertentu
d. Keberpihakan  terhadap  golongan,  kelompok,  organisasi  atau  program pemerintah
e. Kepentingan  keuangan  baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung terhadap auditi.
f. Adanya  pembatasan  ruang  lingkup,  sifat,  dan  luas  audit  dari  manajemen auditi.
g. Adanya intervensi dari manajemen auditi
h. Adanya hubungan baik dengan auditi yang dapat mengganggu objektifitas
Menurut  Kosasih  (1984:80),  independensi  harus  diartikan  sebagai  bebas  dari bujukan, pengaruh, atau pengendalian dari pihak klien.  Dengan perkataan lain bila  auditor  mengikuti  kemauan  manajemen,  maka  simpulan  auditnya  tidak mempunyai  nilai.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  sikap  independen  berarti mampu  bertindak  jujur  dan  objektif,  baik  dalam  kenyataan  ( in  fact )  maupun penampilan    ( in  appearance ).  Mulyadi  (1985:36)  memberikan  defenisi independensi  yang  lebih  jelas  dengan  mengemukakan:  ”Independensi  berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung oleh pihak  lain.”  Scott  (1982)  menyatakan  bahwa  independensi  secara  tradisional didefenisikan  oleh  profesi  sebagai  kemampuan  bertindak  dengan  integritas dan  objektivitas  (dalam  Supriyono,  1988:21).  Integritas  merupakan  suatu karakter  yang  sangat  penting  agar  auditor  dapat  dipercaya  oleh  masyarakat, Mulyadi (1985:36) mendefinisikan integritas sebagai berikut:
”Integritas  adalah  prinsip  moral  yang  tidak  memihak,  jujur.  Seorang  yang berintegritas  tinggi  memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya.”
Sedangkan objektivitas menurut Mulyadi didefenisikan sebagai berikut:
”Objektivitas berarti sikap tidak memihak di dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi yang melekat pada fakta yang dihadapinya”

## 2.3  Kualitas Audit
Deis  dan  Giroux  (1992)  dalam  Alim  et  al.  (2007)  juga  telah  melakukan penelitian  yang  berkaitan  dengan  kualitas  audit  yaitu  (a)  semakin  lama  seorang auditor  melakukan  audit  pada  auditi  yang  sama,  maka  kwalitas  audit  yang dihasilkan  akan  semakin  rendah,  dan  (b)  terbukanya  kesempatan  adanya  review oleh  pihak  ke  tiga  terhadap  laporan  hasil  auditnya  maka  kualitas  audit  akan semakin meningkat.
Menurut    hasil  penelitian  yang  dilakukan  Djamil  (2007)  langkah  yang dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  audit  adalah  (a)  meningkatkan pendidikan  profesionalnya,  (b)  mempertahankan  independensi  dalam  sikap mental, (c) menggunakan kecermatan profesionalnya dengan cermat dan seksama, (d)  melakukan  perencanaan  audit  dengan  baik,  (e)  memahami  struktur pengendalian  intern  auditi  dengan  baik,    (f)  memperoleh  bukti  audit  yang  cukup dan kompeten, (g) membuat  laporan hasil  audit  sesuai dengan hasil temuan, dan (g) selalu memantau tindak lanjut penyelesaian temuan auditnya.
Selanjutnya Widagdo (2002) menyatakan atribut dari kualitas audit,  yaitu (a) atribut pengalaman melakukan audit, (b) atribut memahami aktivitas auditi, (c) atribut  responsif  terhadap  kebutuhan  manajemen  auditi,  (d)  atribut  audit  sesuai dengan standar audit, (e) atribut komitmen kuat terhadap kualitas audit, (f) atribut keterlibatan  pimpinan  terhadap  kegiatan  audit,  dan    (g)  atribut  melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat
Dalam  lingkungan  auditor  internal  pemerintah  standar  audit    yang dipergunakan  adalah  sebagaimana  tertuang  dalam  Keputusan  Kepala  BPKP  No- 378/K/1996 tanggal 30 Mei 1996 dan diperbaharui dengan Keputusan Menpan No Per/04/M.PAN/05/2008 tanggal 31 Maret 2008. Standar audit aparat Pengawasan  Internal  Pemerintah  sebagaimana  dituangkan  dalam  keputusan  di atas,  terdiri  dari  5  (lima)    yang  dirinci  menjadi  24  (dua  puluh  empat)  butir  yang dalam  penelitian  ini  perlu  diuraikan  karena  sangat  berhubungan  sebagai  acuan ataupun indikator pencapaian audit yang berkualitas yaitu:
a. Standar  Umum,  terdiri  dari  4  (empat)  butir  berkaitan  dengan  ketentuan mendasar dalam menjamin  kredibilitas hasil pemeriksaan. Kredibilitas sangat diperlukan  oleh  semua  organisasi  pemeriksa  yang  dapat  diandalkan  oleh
pejabat manajemen auditor sebagai pemberi tugas, maupun manajemen auditi sebagai  pengguna  laporan  terutama  dalam  pengambilan  keputusan.  Standar Koordinasi  dan  Kendali  Mutu,  terdiri  dari  3  (tiga)  butir    secara  umum berkaitan  dengan  keharusan  Aparat  Pengawasan  memiliki  Rencana  induk pengawasan  yang  disusun  dengan  memperhatikan  kebijakan  pengawasan nasional, koordinasi  harus dilakukan secara terus menerus, dan sistem kendali mutu yang memadai harus dimiliki.
b. Standar Pelaksanaan, terdiri dari 5 (lima) butir dimulai dengan (a) keharusan auditor  untuk  merencanakan  audit  sebaik-baiknya  sebelum  melaksanakan pekerjaan  audit,  dan  jika  digunakan  asisten  harus  disupervisi  dengan semestinya,  (b)  keharusan  auditor  untuk  mempelajari  dan  menilai  keandalan struktur  pengendalian  intern  auditi  untuk  menentukan  luas  dan  lingkup pengujian  yang  akan  dilaksanakan,  (c)  keharusan  untuk  memperoleh  bukti audit  yang relevan, kompeten, dan cukup sebagai  dasar  yang memadai  untuk mendukung  pendapat,  simpulan,  dan  rekomendasi,  (d)  keharusan  untuk melakukan  pengujian  atas  ketaatan  auditi  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  dan  (e)  keharusan  auditor  untuk  mendokumentasikan  hal-hal penting  yang  menunjukkan  bahwa  audit  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan standar audit APFP.
c. Standar  Pelaporan  audit  operasional,  terdiri  dari  8  (delapan)  butir  yaitu  (a) pemuatan  tujuan  audit,  lingkup  audit,  dan  metodologi  audit,  (b)  pemuatan temuan  dan  simpulan  audit  secara  objektif,  serta  rekomendasi  yang konstruktif,  (c)  lebih  mengutamakan  usaha  perbaikan  atau  penyempurnaan dari pada kritik, (d) mengungkapkan  masalah yang belum dapat diselesaikan sampai  berakhirnya  audit,  (e)  mengemukakan  pengakuan  atas  suatu  prestasi keberhasilan atau suatu tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan, terutama jika  perbaikan  itu  dapat  diterapkan  pada  auditi  lainnya,  (f)  mengemukakan penjelasan  pejabat  auditi  mengenai  hasil  audit,  (g)  menyatakan  informasi penting  jika  ada  yang  tidak  dimuat  karena  dianggap  rahasia  atau  harus diperlakukan secara khusus sesuai peraturan perundangan, dan (h) pembuatan laporan  yang  harus  dibuat  secara  tertulis  dan  pendistribusiannya  dengan segera.
d. Standar Tindak lanjut, terdiri dari 4 (empat) butir yaitu (a) keharusan auditor untuk  mengkomunikasikan  kepada  manajemen  auditi  bahwa  tanggung  jawab untuk  menyelesaikan  atau  menindaklanjuti  temuan  audit  berada  pada  pihak auditi,  (b)  kewajiban  auditor  untuk  memantau  tindak  lanjut  atas  temuan beserta  rekomendasi,  (c)  keharusan  auditor  untuk  melaporkan  status  temuan beserta  rekomendasi  audit  sebelumnya  yang  belum  ditindaklanjuti,  dan  (d) keharusan auditor untuk membantu aparat penegak hukum apabila ada temuan yang berindikasi  adanya tindakan melawan hukum.

## 2.4  Hasil Penelitian terdahulu
Penelitian  terdahulu  yang  berhubungan  dengan  topik  sertifikasi  JFA sejauh    ini  belum  banyak  ditemukan.  Gramling  dan  Myers  (1997)  melakukan penelitian  dengan  judul  ” Practitioners  and  Users  Perceptions  of  the  Benefits  of Certification  of  Internal  Auditors” terhadap  sertifikasi  internal  auditor  dengan gelar  professional  Certified  Internal  Auditor  (CIA),  yang  diselenggarakan  oleh Institute of Internal Auditors (IIA).
Penelitian  Sotarduga  (2007)  dengan  judul “Persepsi  praktisi  dan Pemakai  Jasa  terhadap  Manfaat  Sertifikasi  JFA  pada  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan” menyimpulkan  pemakai  jasa  dan  praktisi mempersepsikan  bahwa  sertifikasi  JFA  dengan  jelas  memberikan  manfaat  besar dalam bidang karir internal auditing dan peningkatan kompetensi auditing, namun tidak begitu bermanfaat di luar bidang auditing.
Hasil  penelitian  Christiawan  (2002)  tentang  kompetensi  dan independensi akuntan publik menyimpulkan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua  hal  yaitu  kompetensi  dan  independensi.  Alim  et.al.  (2007)  mengenai “pengaruh  kompetensi  dan  independensi  terhadap  kualitas  audit” dengan mengambil  responden  akuntan  publik  di  Surabaya  dan  Malang  Jawa  Timur menyimpulkan  (a)  kompetensi  berpengaruh  terhadap  kualitas  audit  dan  dimensi kompetensi  tersebut  adalah  pengalaman  dan  pengetahuan,  (b)  pengaruh  interaksi kompetensi  dan  etika  auditor  terhadap  kualitas  audit  dalam  penelitian  ini  tidak dapat  diketahui,  (c) independensi  berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan (d) interaksi  independensi  dan etika  auditor  berpengaruh signifikan terhadap
kualitas audit. Solichin M (2008) dalam “pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan  publik di Jakarta” dengan mengambil  responden  akuntan Publik di  Jakarta juga menyimpulkan kompetensi dan  independensi  auditor  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  secara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  audit.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  gabungan  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh antara  lain  Esron  (2008),  Solichin  M  (2008),  dan  Sotarduga  (2007),  yang menetapkan    kemampuan,  independensi,  sertifikasi,  etika  auditor,  dan  kualitas audit  sebagai  variabel  penelitian  mereka  dengan  pengambilan  responden  para akuntan publik dan auditor baik di lingkungan BPK RI,  BPKP  di Propinsi Jawa Timur  maupun  DKI  Jakarta.    Dalam  penelitian  ini  variabel  yang  diambil  adalah sertifikasi  JFA  dan  tingkat  independensi  auditor  dengan  melihat  pengaruhnya terhadap  kualitas  hasil  audit  yang  dilakukan  oleh  auditor  internal  di  lingkungan Inspektorat Jenderal Depdiknas.

## 2.5 Kerangka Pemikiran
Gambar 1 Kerangka pemikiran Sertifikasi JFA 1 (X1) Kualitas Hasil Audit (Y) Independensi Auditor
(X2) 2 3

## 2.6  Hipotesis Penelitian
H 1 : Terdapat pengaruh positif antara Sertifikasi JFA  (X1)   terhadap  kualitas hasil   Audit (Y)
Sertifikasi JFA yang terdiri dari keahlian konsep, kemampuan teknis audit, dan pengetahuan sikap/perilaku akan berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Hal ini secara hipotesis disebabkan para auditor telah dibekali dengan kemampuan dan standar audit dalam menjalankan tugas sesuai perannya.
H 2  : Terdapat pengaruh positif antara Independensi auditor terhadap kualitas hasil   audit
Independensi auditor menurut Christiawan (2002) adalah tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kecuali terhadap kepentingan pengguna laporan hasil audit secara umumnya. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta ( in fact ) maupun dalam penampilan ( in appearance ).
Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh kompetensi dan indepensi auditor.
H 3    : Terdapat pengaruh yang positif antara sertifikasi JFA  dan independensi auditor secara simultan terhadap kualitas hasil audit
Wooten (2003) dan Mayangsari (2003) melakukan penelitian dengan variabel meliputi kemampuan, indepedensi, etika auditor, dan kualitas audit. Motivasinya adalah ingin mengetahui pengaruh variabel moderasi (etika auditor) terhadap kemampuan, independensi, dan kualitas audit.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1  Desain Penelitian
Unit  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat individual,  yaitu  para  auditor  di  lingkungan  Inspektorat  Jenderal  Depdiknas. Berdasarkan  perspektif  ruang  lingkup,  penelitian  ini  didesain  dengan mementingkan  keluasan  dan  bukan  kedalaman,  yang  biasa  disebut  dengan  studi statistik.  Studi  ini  berusaha  untuk  mengetahui  ciri-ciri  populasi  yaitu  seberapa besar  pengaruh    sertifikasi  Jabatan  Fungsional  Auditor  dan  tingkat independensinya dalam melaksanakan tugas audit dikaitkan dengan kualitas audit yang dihasilkan.     .

## 3.2  Populasi dan Sampling Penelitian
Populasi  data  yang  akan  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari keseluruhan  auditor  (PFA)  yang  ada  dilingkungan  Inspektorat  Jenderal Depdiknas.    Berdasarkan  data  kepegawaian  yang  ada  di  Inspektorat  jenderal Depdiknas jumlah auditor  yang telah bersertifikat JFA sebanyak 265 orang  yang tersebar  pada    empat  Inspektorat.  Walaupun  para  auditor  dibagi  ke  empat Inspektorat,  namun  karakteristik  tugas  dan  fungsi  relatif  tidak  ada  perbedaan. Dalam  penelitian  ini  sampel  penelitian  adalah  auditor  yang  telah  memegang jabatan  fungsional  auditor  dengan  jabatan  auditor  ahli.  Alasan  pemilihan responden    auditor  dengan  jabatan  tersebut  di  atas  adalah  tingkat  penguasaan teknis, pengalaman dan tingkat wawasan atas audit dibandingkan level lainnya.
Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan simple random  sampling (sampel  acak  sederhana),  mengingat  tidak  ada  perbedaan signifikan antara  karakteristik auditor  yang satu  dengan auditor lainnya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 60 orang.

## 3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi operasional Penelitian
Variabel Dimensi Indikator X1 Sertifikasi JFA 1. Keahlian konsep 2. Kemampuan Teknis 3. Pengetahuan Sikap/perilaku 1. Pendidikan formal 2. Konsepsi sertifikasi 1. Perencanaan Audit 2. Pengujian SPI
3. Pengumpulan Bukti
1. Komunikasi
2. Kode etik Profesi 3. Kemandirian X2 Independensi 1. In Appereance 2. In-Fact 1. Ikatan kepentingan 2. Lama Penugasan 3. Pemberian jasa non-audit 4. Biaya audit. 1. Objektivitas 2. Pembatasan ruanglingkup Y Kualitas Audit 1.Kualitas Strategis 1. Pemanfaatan LHA 2. Pengungkapan SPI 3. Perumusan Rekomendasi
2.Kualitas Teknis 3.Kualitas proses 1. Penyajian 2. Pendokumentasian KKA 3. Kelengkapan temuan 1. Efektivitas pelaksanaan
2. Jaminan kualitas
3. Ketepatan waktu LHA
4.  Analisis dan Pembahasan
4.1  Penyajian Data
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  para  auditor  di  lingkungan Inspektorat  Jenderal  Depdiknas.  Berdasarkan  data  kepegawaian  Inspektorat jenderal Depdiknas, pegawai  yang telah memiliki jabatan fungsional auditor berjumlah 265 orang dengan komposisi sebagai berikut:
Tabel 2 Komposisi Jabatan Fungsional Auditor Pada Inspektorat Jenderal Depdiknas NO JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR JUMLAH 1 Auditor Ahli Utama 4 2 Auditor Ahli madya 108 3 Auditor Ahli Muda 76 4 Auditor Ahli Pratama 43 5 Auditor penyelia 19 6 Auditor Pelaksana Lanjutan 14 7 Auditor Pelaksana 1 Jumlah 265
Metode  pengumpulan  data  adalah  mengirim  kuesioner  kepada  para auditor  yang  memiliki  JFA  auditor  ahli  pratama,  muda  dan  madya  sebanyak 80  buah.  Pertimbangan  pemilihan  responden  auditor  ahli  muda  dan  madya adalah  mengingat  pengalaman  auditnya  yang  relatif  tinggi  dan  peran  yang dijalankan  selama  audit  dari  segi  teknis  dan  aktivitas  audit  cukup  berperan. Dari 80 kuesioner yang dikirimkan, yang diterima kembali sebanyak 76 buah, dan kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 60 buah. Tabel berikut ini merupakan latar belakang responden:
Tabel  3

## Data Responden
NO URAIAN JUMLAH PERSENTASE 1 Pendidikan formal Responden: SLTA D3 S1 S2 - - 47 13 - - 78,3 21,7 2 Pengalaman Audit: < 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 tahun 6 43 11 10,0 71,7 18,3 3 Jabatan Fungsional Auditor: Auditor ahli pratama Auditor Ahli muda Auditor Ahli madya 6 16 38 10,0 26,7 63,3 4 Berdasarkan umur: 30-40 tahun 40-50 tahun > 50 tahun 12 41 7 20,0 68,3 11,7 5 Jenis Kelamin: Pria Wanita 46 14 76,7 23,3

## 4.2     Pembahasan hasil analisa dan interpretasi
4.2.1  Sertifikasi JFA berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.
Variabel  Sertifikasi  JFA  terdiri  dari  keahlian  konsep,  kemampuan teknis,  dan pengetahuan  sikap/perilaku. Hasil  yang diperoleh atas hipotesis  yaitu program  sertifikasi  JFA  yang  dilalui  para  auditor  secara  signifikan  berpengaruh positif  terhadap  meningkatnya  kualitas  audit  yang  dihasilkan,  dimana  variabel sertifikasi  JFA  memiliki  nilai  koefisien  positif  sebesar  6,008  dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,000  (lebih  kecil  dari  0,005).  Keahlian  konsep,  pelatihan teknis,  dan  pengetahuan  sikap/perilaku  merupakan  tuntutan  dari    standar  audit internal  pemerintah  yang secara eksplisit  mengharuskan bahwa tugas audit  harus dilaksanakan  oleh  orang  yang  memiliki  keahlian  professional,  kompetensi  yang cukup,  dan  pendidikan  dan  latihan  yang  wajib  diikuti  secara  berkala.  Semuanya dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit yang berkualitas baik dalam proses maupun hasilnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Esron
(2008) yang menunjukkan tingkat pelatihan auditor secara signifikan berpengaruh positif  terhadap  kualitas  audit  yang  dihasilkan  para  auditor  di  lingkungan Inspektorat Jenderal Depdiknas.
Kualitas  audit  yang  terdiri  dari  kualitas  strategis,  kualitas  teknis,  dan kualitas  proses  sebagaimana  dicantumkan  dalam  buku  panduan  manajemen pemeriksaan BPK RI (2002), menjadi indikator kualitas audit dalam penelitian ini. Kualitas  strategis  artinya  bahwa  hasil  audit  harus  memberkan  informasi  kepada pengguna laporan atau pihak yang mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan hasil audit secara tepat waktu. Hasil audit harus mengungkapkan secara jelas hal- hal penting yang terkait dengan penyempurnaan sistem pengendalian intern auditi, serta  rekomendasi  yang  jelas  dan  konkrit  tentang  bagaimana  tindak  lanjut  untuk memperbaiki kekurangan/kelemahan yangt diungkapkan dalam temuan audit.
Kualitas  teknis  artinya  kualitas  yang  berkaitan  dengan  penyajian temuan, kesimpulan, dan opini atau saran pemeriksaan yaitu penyajian harus jelas, konsisten,  aksesibel,  dan  objektif.  Penyajian  yang  jelas  artinya  mudah dimengerti/dipahami oleh pembaca, tidak terlalu luas sehingga tidak mengaburkan pokok permasalahan dan tidak boleh terlalu sempit dan menimbulkan pertanyaan lebih  lanjut.  Dalam,  pengertian  kejelasan  ini,  juga  termasuk  kecermatan  dalam penulisan  dan  perhitungan,  kelengkapan  dan  unsure-unsur  temuan,  rasionalitas dan dukungan temuan pemeriksaan dengan kertas kerja pemeriksaan (KPP) yang kompeten, relevan dan dapat di percaya kebenarannya. Penyajian  yang konsisten artinya  tetap  sama  dalam  menyajikan  kesimpulan  pemeriksaan  untuk  masalah yang  sama  dalam  pemeriksaan  periode  sebelumnya.  Dalam  hal  ini  kesimpulan harus  sesuai  dengan  tujuan  pemeriksaan  dan  saran  yang  diajukan  harus  secara jelas  menyatakan  apa  yang  perlu  dilakukan  serta  perbaikan  yang  diharapkan. Penyajian  yang  objektif  artinya  tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan  pribadi auditor  atau  orang  lain  dalam  melaksanakan  standar  audit  dan  tepat  waktu  pada saat yang diperlukan.
Kualitas proses artinya kualitas yang mengacu kepada proses kegiatan pemeriksaan,sejak  perencanaan  pemeriksaan,  pelaksanaan,  pelaporan  sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan. Proses kegiatan pemeriksaan harus mendalam, efisien,  efektif  dan  dapat  direviu  oleh  pihak  lain  serta  mendapatkan  jaminan
kualitas  secara  formal.  Proses  kegiatan  pemeriksaan  yang  mendalam  meliputi kelengkapan  informasi  yang  diberikan  kepada  entitas  yang  diperiksa,  komentar yang harus dimasukkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan ketepatan waktu  penyampaian  LHP  kepada  para  pengguna.  Proses  kegiatan  pemeriksaan yang efisien artinya bahwa masalah yang akan diperiksa sudah jelas dilaksanakan oleh auditor yang mampu dengan suasana kerja yang baik, hemat biaya dan saran yang  dimuat  dalam  LHP  akan  memberikan  dampak  perbaikan  yang  diinginkan. Proses kegiatan pemeriksaan yang efektif artinya bahwa pelaksanaan pemeriksaan mencapai tujuan pemeriksaan dan tepat waktu. Proses kegiatan pemeriksaan dapat direviu  oleh  pihak  lain  artinya  bahwa  proses  pemeriksaan  dapat  direkonstruksi dan temuan pemeriksaan dapat  diuji  kebenarannya oleh pihak lain. Hal  ini dapat dilakukan  antara  lain  dengan  cara  menguji  dokumentasi  tertulis  dari  proses kegiatan  pemeriksaan  oleh  masing-masing  anggota  tim  pemeriksa,  keputusan- keputusan  auditor,  kesepakatan  dengan  pimpinan  entitas  yang  diperiksa  dan pelaksanaan tugas harian.
Jaminan kualitas secara formal dilakukan secara berjenjang dari ketua tim  pemeriksaan,  pengendali  teknis,  pengandali  mutu,  dan  penanggung  jawab audit.  Jaminan  kualitas  dinyatakan  dengan  tanda  tangan  dari  pejabat  yang berwenang pada masalah yang bersangkutan. Evaluasi pemeriksaan untuk menilai proses  kualitas  teknis  dan  kualitas  proses  pemeriksaan  serta  penilaian  kinerja auditor harus berpedoman pada standar audit.
Melalui  program  sertifikasi    hal-hal  diatas  menjadi  tujuan  utama  agar setiap  auditor  yang  telah  lulus  dari  program  tersebut  menjadi  mengerti  dan memiliki  kemampuan  baik  secara  konsep,  teknis,  maupun  perilaku  dalam menjalankan indikator-indikator yang ditunjukkan dalam kualitas audit di atas.

## 4.2.2  Independensi auditor secara parsial  mempunyai pengaruh yang tidak signifikan  terhadap  kualitas audit.
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  bahwa  Independensi  auditor adalah tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kecuali terhadap kepentingan pengguna  laporan  hasil  audit.    Artinya  Independensi    harus    bebas  dari  bujukan, pengaruh, atau pengendalian dari pihak klien.  Dengan perkataan lain bila auditor
mengikuti kemauan manajemen, maka simpulan auditnya tidak mempunyai nilai. Selanjutnya dikatakan bahwa sikap independen berarti mampu bertindak jujur dan objektif, baik dalam kenyataan ( in fact ) maupun penampilan  ( in appearance ).
Standar  Audit  fungsional  pemerintah  sebagaimana  diatur  dalam Keputusan  Kepala  BPKP  No-378/K/1996  tentang  Standar  audit  Fungsional Pemerintah  (  1996:13)  secara  eksplisit  telah  mencantumkan  hal-hal  yang  dapat mengganggu  independensi  auditor  dalam  pelaksanaan  tugas  audit  diantaranya independensi  adalah  sikap  mental  auditor  yang  tidak  memihak  dan  tidak    dapat dipengaruhi.  Faktor  yang  dapat  mempengaruhi  independensi  adalah  kendala internal  (bersumber  dari  dalam  diri  auditor  )  dan  eksternal  (bersumber  dari  luar pribadi  Auditor).    Kendala  internal  diantaranya  terdiri  dari  (1)  hubungan kedinasan,  profesi,  atau  pribadi,  (2)  keberpihakan  terhadap  golongan,  kelompok, atau  program  pemerintah,  (3)  kepentingan  keuangan  secara  langsung  maupun tidak    langsung  terhadap  auditi.  Kendala  eksternal  meliputi  hal-hal  yang  dapat membatasi  ruang  lingkup,  sifat,  dan  luas  audit    sehingga  mengganggu independensinya  dalam  menggunakan  kemampuannya.  Kendala  eksternal  ini dapat berasal dari Institusi auditor maupun dari pihak auditan.
Pengukuran independensi ini menggunakan indikator yang dikembangkan  oleh  Solichin  (2008)  dan  Hadiningrat  (2008)  yang  diadopsi  dari Aturan  Etika  Kompartemen  Akuntan  Publik.  Variabel  independensi    dalam penelitian  tersebut  didasarkan  pada  dua  indikator  yaitu  sikap  independen  dalam fakta  ( in  fact )  dan  independen  dalam  penampilan  ( in  appareance ).      Kedua indikator  ini    dimodifikasi  dengan  faktor  yang  mempengaruhi  independensi auditor  sebagaimana  diatur  dalam  Standar  audit  Fungsional  Pemerintah  di  atas yaitu:  (1)  ikatan  kepentingan  pribadi,  (2)  hubungan  kedinasan  dengan  auditi,  (3) pemberian jasa non-audit, (4) lama penugasan,  dan (5) adanya pembatasan ruang lingkup dan luas audit.
Hasil    hipotesis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  independensi auditor di kalangan auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas mempunyai pengaruh yang  tidak  signifikan  terhadap  kualitas  audit.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  uji koefisien  regresi  (lampiran  5  )  dimana  variabel  independensi  auditor  hanya
memiliki nilai koefisien positif sebesar 1,562 dengan tingkat signifikansi  sebesar 0,130 (lebih besar dari 0,05).
Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Christiawan (2002) dan  Solichin  (2008)    bahwa  independensi  auditor    berpengaruh  signifikan terhadap kualitas audit. Kedua peneliti tersebut mengambil responden dikalangan Akuntan  Publik  dengan  lokasi  penelitian  yang  berbeda.    Penelitian  Christiawan (2005) dilakukan di  kota Surabaya, sementara Solichin  (2008) mengambil  lokasi penelitian di Jakarta.
Terjadinya  pengaruh  yang  kurang  signifikan  antara  variabel independensi  auditor  terhadap  terhadap  kualitas  audit  secara  parsial      dalam penelitian  ini  diindikasikan  disebabkan  adanya  perbedaan  indikator  yang  diukur dalam penelitian Solichin dan Christiawan, dimana indikator yang  diukur dalam penelitian  mereka  termasuk  adanya  fee  audit,  persaingan  antar  Kantor  Akuntan Publik,  dan  Ukuran  Kantor  Akuntan  Publik  itu  sendiri,  sementara  dalam  auditor internal  pemerintah indikator tersebut  tidak dimasukkan sebagai  salah satu  unsur yang  diukur  karena  relatif  tidak  relevan  dengan  aktivitas  di  lingkungan  auditor internal pemerintah.
Dalam Standar Audit Fungsional Pemerintah telah secara tegas dalam salah  satu  klausulnya  menyebutkan  bahwa  dalam  semua  hal  yang  berhubungan dengan  penugasan,  independensi  harus  dipertahankan  oleh  para  Auditornya. Standar  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  pendapat  dan  simpulan  audit  yang objektif.  Hasil  audit  yang  diperoleh  harus  berdasarkan  fakta  yang  dinilai  dengan memakai  kriteria  yang  menurut  pertimbangan  keahlian  dan  kemampuan  auditor dapat  dipergunakan.  Dalam  membuat  pendapat  atau  simpulan  audit  harus  bebas dari  pengaruh  pihak-pihak  yang  berkepentingan.      Untuk  mencapai  tujuan tersebut,  standar ini mengharuskan  auditor untuk  memiliki integritas,  yaitu sikap kepribadian yang dilandasi unsur jujur, bijaksana, berani, dan bertanggung jawab sehingga  dapat  menimbulkan  kepercayaan  dan  rasa  hormat  masyarakat. Selanjutnya  dikatakan  bahwa  manajemen  auditor  harus  dapat  mengembangkan kebijakan  dan  prosedur  yang  dapat  membantu  para  auditornya  dalam mengidentifikasi  dan  mengungkapkan  kendala-kendala  yang  dihadapinya  dan harus  senantiasa  mewaspadai  setiap  kendala  yang  dapat  mempengaruhi
independensi dalam audit yang sedang dilakukannya baik kendala pribadi maupun kendala eksternal.
Namun  hasil  penelitian  ini    menunjukkan  bahwa  independensi  di kalangan auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

## 4.2.3 Sertifikasi JFA dan Independensi Auditor secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit
Hasil Sertifikasi JFA dikalangan auditor dapat tercermin dari keahlian konsep,  kemampuan  teknis  audit,  dan  pengetahuan  sikap/perilaku.  Sedangkan faktor  yang  dapat  mengganggu  independensi  auditor  terdiri  dari  kendala  internal dan eksternal.   Kendala  internal  diantaranya terdiri dari (1) hubungan kedinasan, profesi,  atau    pribadi,  (2)  keberpihakan  terhadap  golongan,  kelompok,  atau program  pemerintah,  (3)  kepentingan  keuangan  secara  langsung  maupun  tidak langsung terhadap auditi, (4) pemberian jasa non-audit, dan  (5) lama penugasan. Kendala eksternal meliputi hal-hal yang dapat membatasi ruang lingkup, sifat, dan luas  audit    sehingga  mengganggu  independensinya  dalam  menggunakan kemampuannya. Kendala eksternal ini dapat berasal dari institusi auditor maupun dari pihak auditan.
Hasil  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sertifikasi JFA  dan  independensi  auditor  secara  simultan  berpengaruh  positif  terhadap kualitas  audit.  Hal  ini  dapat  diihat  dari  hasil  uji  koefisien  regresi  dimana sertifikasi  auditor  memiliki  nilai  koefisien  positif  sebesar  6,008  dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,000  (lebih  kecil  dari  0,05).  Namun  untuk  variabel Independensi auditor secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit  karena  hasil  t  hitung  lebih  kecil  (1,562)  dari  t  tabel  (2,002)  dengan  taraf signifikansi 0,130 > 0,05.
Hipotesis  ini  juga  dibuktikan  dengan  menggunakan  uji  statistik  F atau ANOVA test yang bertujuan untuk menguji seberapa besar/kuatnya pengaruh variabel bebas  secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil pengujian ini menunjukkan  nilai  F  hitung  adalah  41,173  yang  lebih  besar  dari  F  tabel  (3,15) dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 < taraf nyata 0,05. Pengertian perhitungan
ini  adalah  bahwa  secara  bersama-sama  (simultan)  variabel  Sertifikasi  JFA  (X1) dan  Independensi  Auditor  (X2)  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel Kualitas Audit.

## 5.  PENUTUP

## 5.1  Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Hasil  pengujian  hipotesa  ke  satu    menunjukkan  bahwa  Sertifikasi  JFA memiliki  hubungan signifikan   terhadap kualitas audit dengan R 0,761 atau R square  0,580,  sedangkan  nilai  Adjusted  R  Square  adalah  0,572.  Artinya Variabel  kualitas  audit    57,20%  dipengaruhi  oleh  variabel  Sertifikasi  JFA sedang sisanya  42,80% diluar variabel.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Esron  (2008)  yang mengambil   responden para Auditor di lingkungan BPK RI, Alim (2007) dan Djamil  (2007)  yang  mengambil  responden  dikalangan  Akuntan  Publik menyimpulkan bahwa pelatihan auditor berpengaruh atau berhubungan positif dengan kualitas audit.
Dengan  hasil  penelitian  ini  maka  tercapailah  apa  yang  menjadi  hipotesa penelitian    yang  disebutkan  pada  bab  terdahulu  yaitu  adanya  bukti  empiris bahwa  sertifikasi  JFA  dikalangan  auditor  Inspektorat  Jenderal  Depdiknas berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan.
2.  Hasil  pengujian  hipotesa  kedua  menunjukkan  bahwa  independensi  auditor walaupun  memiliki  hubungan  positif  terhadap  kualitas  audit,  namun pengaruhnya  tidak  signifikan.  Hasil  pengujian  menunjukkan  dengan  R  0,226 atau R square 0,051, sedangkan Adjusted R Square 0,035 memberi arti bahwa kontribusi  Independensi  terhadap  kualitas  audit  hanya  3,50%,  sedangkan sisanya sebesar 96,50% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  Solichin  (2008)  yang menyimpulkan  Independensi  auditor  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kualitas audit, yang mengambil responden para Akuntan Publik di Jakarta.
3.  Hasil  pengujian  hipotesa  ketiga  menunjukkan  bahwa  sertifikasi  JFA  dan Independensi auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas
audit.  Besarnya  hubungan  antara  Sertifikasi  JFA  dan  Independensi  Auditor secara simultan dengan kualitas audit adalah R sebesar 0,769 dengan R square sebesar  0,591,  sedangkan  kontribusi  kedua  variabel  bebas  tersebut  secara bersama-sama  terhadap  kualitas  audit  adalah  sebesar  0,577  ( Adjusted  R Square ), artinya sebesar 57,70% variabel kualitas audit ditentukan oleh kedua variabel ini, sedangkan sisanya sebesar  42,30% ditentukan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Pengujian ini berhasil membuktikan hipotesis ke  tiga  yaitu  Sertifikasi  JFA  dan  Independensi  Auditor  secara  simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

## 5.2 Saran
Kepada Peneliti berikutnya agar:
1.  Memperbaiki  teknik  pengambilan  sampel,  sehingga  tidak  hanya  berdasarkan kehadiran  calon  responden  di  kantor  pada  saat  distribusi  kuesioner,  dan  agar hasil  penelitian  lebih  representatif  harus  dilakukan  pendekatan  atau  interaksi langsung terhadap para responden.
2.  Memperluas  lingkup  penelitian  di  lembaga  pengawasan  internal  pemerintah lainnya  dengan  mengambil    independensi  sebagai  salah  satu  variabelnya, sebagai  bahan  referensi  apakah  kontribusinya  cukup  besar  pengaruhnya terhadap kualitas audit.
3.  Perlu  ditambahkan  variabel  bebas  yang  diperkirakan  berpengaruh  terhadap kualitas  audit,  seperti  etika  profesi,  pengujian  SPI  ,  dan  penggunaan  aplikasi komputer dalam pelaksanaan tugas audit.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens,  Alvin  A,  Elder,  Randal  J,  dan  Besley,  Marks,  2003, Auditing  dan Pelayanan  Verifikasi  pendekatan  terpadu ,  Edisi  kesembilan,  Jilid  kesatu, Indeks, Jakarta.
Alim,  M  Nizarul,  Hapsari,  Trisni,  dan  Purwanti,  Liliek,  2007, Pengaruh Kompetensi    dan  Independensi  terhadap  kualitas  audit  dengan  etika auditor  sebagai  variable  moderasi ,  Simposium  Nasional  Akuntansi  X Unhas Makassar.
BPKP, 1993, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional , BPKP
------  1995, Pedoman  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Komprehensif  terhadap instansi pemerintah , BPKP ------    1996, Standar  Audit  Aparat  Pengawasan  Fungsional  Pemerintah (SA- APFP),BPKP
------    1997,    Petunjuk  Pelaksanaan  Sertifikasi  serta  Pendidikan  dan    Pelatihan Jabatan   Fungsional Auditor, BPKP
BPK RI   2002,   Panduan Manajemen Pemeriksaan, Sekretariat Jenderal BPK RI -------          2007,    Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara,  Sekretariat  Jenderal
BPK   RI
Christiawan,  Yulius  Jogi,  2002,  Kompetensi  dan  Independensi  Akuntan  Publik: Refleksi Hasil penelitian Empiris, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 4, No. 2, November 2002.p.79-92
DeAngelo,  Linda  Elizabeth,1981,  Auditor  Size  and  Audit  Quality.  Journal  of Accounting & Economics, 183-189
Djamil,  Nasrullah,  2007,  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Kualitas  Audit  pada sektor publik dan beberapa karakteristik untuk meningkatkannya
Esron,  2008,  Pengaruh  Kinerja  Auditor  dan  Tingkat  Pelatihan  Auditor  terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan,  STIE YAI.
Felts,  Larry  W,  1994,  Before  You  Blame  Firms,  Ask  the  Internal  Auditors, Accounting Today, March. pp 15-16
Gramling. A dan Patriia M. Myers, 1997, Practitioners’ and Users’s Pereptions of the Benefits  of Certification  of  Internal  Auditors, Accounting  Horizons. , March. pp. 39-53
Ikatan  Akuntan  Indonesia-Kompartemen  Akuntan  Publik,  2001,  Stándar Profesional                                   Akuntan Publik per 1 Januari 2001, Salemba IV Jakarta
Imam  Ghozali,  2002,  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro; Semarang
Keppres  No  87,  1999,  Rumpun  Jabatan  Fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil, Presiden Republik Indonesia  .
Mayangsari,  S.  2003.  Pengaruh  keahlian  audit  dan  independensi  terhadap pendapat  audit:  Sebuah  Kuasieksperimen.  Jurnal  Riset  Akuntansi Indonesia. Vol. 6. No.1 Januari.p1-2
Peraturan  Pemerintah  RI  No  60,  2008,  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah, Departemen Keuangan.
Per  Menpan  No  05,  2008,  Standar  Audit  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah, Kementerian Menpan
Riduwan,  2004,  Statistika  untuk  Lembaga  &  Instansi  Pemerintah/Swasta, Alfabeta.
Ikatan  Akuntan  Indonesia-Kompartemen  Akuntan  Publik,  2001,  Stándar Profesional  Akuntan Publik per 1 Januari 2001, Salemba IV Jakarta