This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Konsep  Negara  Hukum  dan  Demokrasi  dalam  Pandangan Abdul Qahhar Mudzakkar
Abbas Abbas 1 .

## 1. Pendahuluan
Pasca  reformasi  tahun  1998  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  mengalami  perubahan  yang sangat  mendasar.  Ruang-ruang  demokrasi  sangat  terbuka  lebar  bagi  setiap  kelompok masyarakat untuk berperan serta di dalam sistem pemerintahan, yang sekian lama ̶ semasa orde baru ̶ kebebasan itu, sangat sulit didapatkan.
Salah  satu  hal  mendasar  dan  menjadi  perhatian  bagi  sebagian  umat  Islam  adalah mengembalikan amanah Piagam Jakarta ke dalam konstitusi Indonesia, terutama menyangkut tujuh kata pada Piagam Jakarta: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya. ” Pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di saat-saat terjadi perseteruan konflik 2 antara eksekutif dan legislatif, sekelompok golongan Islam ingin
1 Fakultas Hukum, Universitas Megabuana Palopo, Palopo, Indonesia. E-mail: abbasdjohan@gmail.com
2 Purwanda,  S. (2014).  Model  Penanggulangan  Konflik  Dalam  Perspektif  Socio-legal  (studi  Kasus  Tawuran Mahasiswa Dikota Makassar) Conflict Management Model in Socio-legal Perspective (Study Case of Student Brawl in Makassar). LAW REFORM , 10 (1), 125-152.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Negara Hukum; Negara Islam; Demokrasi; Abdul Qahhar Mudzakkar.
How to cite: Abbas, Abbas. (2021). Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pandangan Abdul Qahhar Mudzakkar. Amsir Law Journal, 3(1), 39-50.
DOI:
10.36746/alj.v3i1.49
The  research  aims  to  find  out  about  the  conception  of  the  state  of  law  and democracy aspired by Abdul Qahhar Mudzakkar. The type of research used in this study is the socio-juridical type of research. Juridically because the unit of analysis in this research is an idea, the idea knows the concept. Where in what is meant is an idea Abdul Qahhar Mudzakkar about the concept of a state of law and democracy. Empirically the author sought to see the historical facts about the application of the concept correlated with the constitution of the Republic of Indonesia  in  the  era  of  President  Soekarno ’ s  leadership.  The  results  showed Abdul Qahhar Mudzakkar wanted the Indonesian state as an Islamic state with a presidential system of government while still carrying out the principles of true democracy. True democracy means Abdul Qahhar Mudzakkar is a tribute to the values of martyrdom, pluralism, and justice. This certainly requires better time, methods, and refinements if you want to be applied in a plural Indonesia .
Copyright © 2021ALJ. All rights reserved.
mempertahankan kepemimpinan Presiden Gus Dur dengan berbagai cara, namun dengan syarat ideologi negara (Pancasila) diganti dengan ideologi Islam serta menjadikan Indonesia sebagai  Negara  Islam,  yang  pada  akhirnya  hal  itu  ditolak  oleh  Gus  Dur  sendiri.  Namun gerakan golongan Islam ini terus berlanjut. 3
Berbagai  gerakan  moral  dan  diskusi-diskusi,  seminar,  lokakarya  dan  sebagainya dilakukan dalam meretas hubungan antara islam dan negara. Ada yang tetap berkeinginan memasukkan  tujuh  kata  tersebut  ke  dalam  konstitusi,  ada  yang  sedikit  demokratis  untuk mencari  jalan  tengahnya  dan  ada  pula  yang  cenderung  liberal  untuk  tidak  menghubung- hubungkan keterkaitan antara negara dan Islam.
Bagi yang ingin memasukkan tujuh kata tersebut ke dalam konstitusi dengan tujuan agar negara Indonesia dapat menjadi negara Islam, ini dikarenakan beberapa alasan. Pertama , sejarah konstitusi Indonesia yang awalnya berasal dari Piagam Jakarta, telah disepakati oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tetapi pada akhirnya di  dalam  rapat  konstituante  penetapan  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  tersebut,  jauh berubah dari kesepakatan awal yang menyebabkan kelompok Islam sedikit kecewa. 4 Kedua , Beberapa  daerah  di  tanah  air  menginginkan  syariat  Islam  berlaku  sebagai  solusi  dalam memecahkan  problem  kebangsaan  yang  terjadi  saat  itu.  Ketiga , tokoh-tokoh  perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia juga menginginkan agar Indonesia dapat menjadi negara Islam. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Muh Natsir, Wahid Hasyim, Abdul Qahhar Mudzakkir, Ki Bagoes Hadikusumo, Abdul Qahhar Mudzakkar, Muhammad Daud Beureu, S. M. Kartosoewiryo, Burhanuddin Harahap dan lain sebagainya.
Masa reformasi saat ini sangat terbuka lebar, kebebasan setiap individu sangat dihargai, peran serta masyarakat di dalam sistem pemerintahan dan politik diperlukan dalam rangka penguatan demokrasi, dan atas dasar itu pula gerakan sebagian umat  Islam  kembali ingin mengamandemen konstitusi Indonesia agar tujuh kata yang terdapat di dalam Piagam Jakarta dapat diakomodir dan dimasukkan kembali dalam konstitusi negara Indonesia.
Sulawesi Selatan salah satu daerah yang aktif melakukan baik dalam bentuk gerakan moral maupun dalam bentuk diskusi-diskusi, dialog, seminar, lokakarya dan lain sebagainya dalam rangka mendialogkan Piagam Jakarta tersebut. Tentang ideologi negara Islam, terdapat hal yang menarik untuk dicermati khususnya di Sulawesi Selatan, bahwa setiap gerakan dan tindakan  untuk  mengamandemen  konstitusi  kembali  ke  Piagam  Jakarta  atau  menjadikan negara  Indonesia  sebagai  negara  Islam  selalu  dilekatkan  pada  sejarah  gerakan  Darul Islam/Tentara  Islam  Indoenesia  (DI/TII)  oleh  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  di  Sulawesi Selatan juga karena Abdul Qahhar Mudzakkar   menjadi tokoh bagi sebagian kalangan hingga saat ini (terutama keluarga dan para pengikut-pengikutnya terdahulu).
Bagi Abdul Qahhar Mudzakkar syariat Islam haruslah berlaku sebagai hukum negara untuk mencegah dan mengatasi problem kebangsaan yang terjadi saat ini. Bagi Abdul Qahhar Mudzakkar  sistem  Negara  Islam  adalah  konsep  ketetanegaraan  yang  paling  ideal  untuk diterapkan di Indonesia dan tidak ada alasan bagi pemerintah maupun elit politik untuk tidak menyetujuinya sebab mayoritas penduduk Indonesia 90% beragama Islam.
3 Peristiwa detik-detik kejatuhan Presiden Abdurrahaman Wahid, terdapat sekelompok golongan Islam dari berbagai daerah menghadap ke Istana Presiden untuk siap mengerahkan kekuatan massa Islam dalam mempertahankan kepemimpinan Gus Dur dengan syarat mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam, hal ini diutarakan oleh Mahfud MD saat wawancara di Chanel TV Impac Jakarta.
4 Menguraikan panjang lebar tentang proses perdebatan Piagam Jakarta sampai kesepakatan lahirnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dijelaskannya terdapat golongan Nasionalis dan golongan Islam sangat berperan di dalam penentuan detik- detik  akhir  kesepakatan  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  tersebut.  Moh.  Mahfud  MD,  (2001), Dasar  dan  Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40-50.
Berbicara tentang demokrasi bagi Abdul Qahhar Mudzakkar menganggapnya bukanlah hal yang bertentangan dengan Islam karena demokrasi sejati sejalan dengan cita-cita Islam. Sayangnya  demokrasi  yang  dipahami  oleh sebagian  kalangan adalah  demokrasi  rasio yang berasal dari dunia barat yang lupa akan demokrasi sejati yaitu demokrasi yang digariskan oleh Tuhan  di  dalam  kitab  Suci  Al- Qur’an yang  tegas  menyatakan  bahwa  kedaulatan  dan kekuasaan itu mutlak ada pada Tuhan. 5
Islam dalam pandangan Abdul Qahhar Mudzakkar adalah sistem ketatanegaraan dan politik yang sangat sempurna, sehingga kewajiban bagi setiap pemeluknya untuk menegakkan dan menjalankan syariat Islam di dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemeluk agama Islam yang masih mempertanyakan konsep negara Islam tersebut adalah hal yang kurang tepat.
Baginya prinsip-prinsip di dalam hukum Islam sebagai pedoman hidup sangatlah jelas dan tegas sehingga menerapkan hukum selain hukum yang diperintahkan oleh agama (Tuhan) adalah dosa besar dan hal itu sama dengan menantang kekuasaan Tuhan. Bagi orang yang beragama  tidak  ada  hukum  lain  yang  baik  selain  hukum  Islam.  Sangat  ironis  umat  yang mengaku  beragama  Islam  namun  tidak  menegakkan  hukum  Islam  sebagai  landasan bernegara, “… kita tolak ajaran agama sebagai dasar negara, pada hal kita semua mengaku beragama. ” 6
Abdul  Qahhar  Mudzakkar  di  dalam  ideologi  dan  konsep  yang  digagasnya  mencita- citakan Negara Hukum yang berdasarkan syariat Islam, rahmat bagi semua golongan suku bangsa yang akan mendatangkan kebahagian bukan hanya pada pemeluknya namun kepada semua  agama  lain. “Dalam  Masyarakat  Indonesia  dengan  susunan  kenegaraan  seperti  ini, segenap golongan Suku Bangsa tetap berdiri dengan corak kebangsaannya sendiri-sendiri, rukun dan damai menjalankan Syariat Agama yang dianut masing-masing, dan Syariat Agama itulah yang menjadi ‘ titik persatuan ’ Bangsa Indonesia seluruhnya, dalam lingkungan Negara Persatuan  Indonesia  Raya.  Susunan  masyarakat  kebangsaan  beragama  demokratis,  yang dijiwai oleh Syari’at Agama dan dipagari oleh Semangat Kebangsaan Al -Hudjurat Ayat 13 yang elok, lagi cantik molek, tidak saja dapat menggalang Persatuan Bangsa Indonesia sendiri, akan  tetapi  juga  dapat  menggalang  Dunia  Persaudaraan  Manusia,  menggalang  Dunia Persaudaraan  Islam,  menggalang  Dunia  Persaudaraan  Nasrani,  menggalang  Dunia Persaudaraan Hindu- Budha…” 7
Saat awal pergerakan Abdul Qahhar Mudzakkar mendirikan Negara Islam Indonesia ia masih mengagumi bentuk Negara Kesatuan, namun dalam perjalanan gerakannya terutama saat-saat pemerintah Indonesia mendapat perlawanan ideologi dari berbagai kelompok dan wilayah diantaranya Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Natsir, S. M. Kartosoewiryo dan Muh.  Daud  Beureu,  mereka  membuka  ruang  komunikasi  dan  kesepakatan  mendirikan Negara Perstuan Republik Indonesia (PRI). Dalam Undang-undang Dasar PRI digambarkan bentuk negara yang ideal yang diterapkan di Negara Indonesia sebagai bentuk Negara Bagian yang didasarkan terhadap pengakuan pada berbagai golongan dan aliran kepercayaan agama masing-masing dalam kerangka Negara Kebangsaan Persatuan Indonesa Raya. 8
Negara  hukum  menempatkan  keadilan  dan  persamaan  hak  adalah  nilai  yang  sangat fundamental  sebagai  landasan  di  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Tanpa  adanya
5 Muzakar, A. K. (1999). Konsepsi negara demokrasi Indonesia: koreksi pemikiran politik pemerintahan Soekarno . Darul Falah, hlm. 123-124.
6 Muzakar, A. K. (2005). Revolusi ketatanegaraan Indonesia: menudju persaudaraan manusia . toACCAe Publ.. hlm. 54.
4 Ibid, hlm. 29 .
8 Ibid .
jaminan negara sebagai negara hukum maka penghargaan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai demokratisasi tidak mendapat jalan sebagaimana mestinya.
Abdul Qahhar Mudzakkar di dalam konsep Negara Hukum dan Demokrasi sebagai gagasan perjuangannya merumuskannya ke dalam tiga poin utama yaitu:
1) Dasar negara yang tegas, yang dapat menyakinkan segenap pemeluk agama golongan suku bangsa Indonesia atas dasar keyakinan agamanya masing-masing;
2) Sistem pemerintahan yang tertentu dan demokratis; dan
3) Bentuk  negara-negara  bagian  berdasarkan  Mitologis-Indonesia  dan  Juridis-Historis kehidupan masing-masing golongan suku bangsa Indonesia. 9
Perjuangan Abdul Qahhar Mudzakkar   mendirikan negara Islam bukanlah sesuatu hal tanpa alasan. Kepemimpinan di era Presiden Soekarno yang mendapat perlawanan berbagai golongan  dikarenakan  kepemimpinannya  dianggap  telah  keluar  dari  cita-cita  luhur  bangsa Indonesia.  Presiden Soekarno merangkul golongan Islam, Nasionalis Sekuler, dan Golongan Komunis yang dikonsepsikannya ke dalam NASAKOM. Konsep ini sangatlah bertentangan dengan  keinginan  bangsa  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  90%  beragama  Islam. Perilaku  politik  Soekarno  pun  mendahulukan  suku  Jawa  turut  menjadi  sebab  gerakan perlawanan  terhadap  kepemimpinannya.  Pengisian  jabatan,  dan  pengembangan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  lebih  mengutamakan  orang-orang  Jawa.  Abdul  Qahhar  Mudzakkar salah satu tokoh pejuang kemerdekaan menganggap mendapat perlakuan itu, turut dirasakan pula oleh rakyat Sulawesi Selatan yang ikut berjuang merebut kemerdekaan bersamanya saat itu.
Pemerintah  telah  menetapkan  bahwa  seluruh  pejuang  kemerdekaan  dari  golongan rakyat sipil haruslah diseleksi dan memenuhi syarat untuk masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun hal ini berbeda dengan keinginan rakyat sipil yang ikut berjuang merebut kemerdekaan khususnya yang tergabung dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan  (KGSS)  yang  berjumlah  sekitar  800  orang,  agar  mereka  tidak  diseleksi  masuk  ke dalam TNI karena bagi mereka jika persyaratan itu diterapkan tentu hanya sebagian anggota KGSS yang memenuhinya seperti tinggi badan, lebar dada, tidak mempunyai cacat tubuh, cakap  baca  tulis  dan  fasih  berbahasa  Indonesia.  Dari  sinilah  bermula  perseteruan  antara kelompok KGSS dan tentara Indonesia yang semakin memuncak.
Abdul Qahhar Mudzakkar memberikan solusi kiranya pemerintah dapat mengangkat mereka seluruhnya menjadi anggota TNI sebagai penghargaan atas jasa dan perjuangannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Akhirnya tawaran Abdul Qahhar Mudzakkar ini pun tidak diterima oleh pemerintah, menyebabkannya meninggalkan institusi TNI dan bergabung kembali bersama-sama dengan kelompok KGSS.
Setelah Abdul Qahhar Mudzakkar meninggalkan institusi TNI dan kembali bergabung dengan  kelompok  yang  dibentuknya  saat-saat  merebut  kemerdekaan  Indonesia,  mulailah mengadakan perlawanan kepada pemerintah yang dianggapnya telah jauh dan menyimpang dari cita-cita luhur bangsa Indonesia. Baginya untuk mengatasi semua problem kebangsaan Indonesia hanya satu cara yaitu kembali kepada ajaran agama dan sunah Rasulullah.
Dalam perjalanannya setelah keluar dari tentara Indonesia, Abdul Qahhar Mudzakkar selanjutnya mencetuskan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) sebagai solusi mengatasi problem kebangsaan yang terjadi. Konsep negara hukum dan demokrasi yang ditafsirkannya melalui  ajaran-ajaran  agama  Islam  sangatlah  ideal  untuk  diterapkan  di  Indonesia.
9 Muzakar, A. K. (1999). Op.Cit ., hlm. 106.
Mengembalikan kedaulatan itu kepada Tuhan, manusia hanya menjalankan ketetapan dan ketentuan-ketentuan dari Tuhan, baik secara individu maupun bebangsa dan bernegara.
Mempelajari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh tentang konsepsi gagasan Abdul Qahhar Mudzakkar   yang menganggap gagasan dan idenya sangat ideal dan baik untuk diterapkan di Indonesia karna sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa  Indonesia.  Dengan  aksentuasi  di  atas  maka  peneltian  ini  tidaklah  membahas  pro- kontra di kalangan masyarakat tentang keberadaannya, namun penulis ingin memfokuskan untuk  menganalisa  konsep  negara  hukum  dan  demokrasi  yang  dikonsepsikan  oleh  Abdul Qahhar Mudzakkar.

## 2. Metode
Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian sosio-yuridis. Secara yuridis dikarenakan yang menjadi unit of analysis di dalam penelitian ini adalah gagasan, ide atau konsep. Dimana dalam hal yang dimaksudkan adalah suatu gagasan (ide) Abdul Qahhar Mudzakkar tentang konsep Negara Hukum dan Demokrasi. Secara empiris penulis berusaha melihat  fakta-fakta  sejarah  tentang  penerapan  konsep  tersebut  dikorelasikan  dengan konstitusi  Republik  Indonesia  di  era  kepemimpinan  Presiden  Soekarno. 10 Adapun pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  analitis  ( analytical  approach ), pendekatan perbandingan ( comparative approach) , pendekatan konseptual ( conceptual approach), dan pendekatan historis ( historical approach).
3. Konsep Negara Hukum dan Demokrasi menurut Abdul Qahhar Mudzakkar
Abdul  Qahhar  Mudzakkar      mempunyai  tujuan  dan  gagasan  agar  Negara  Indonesia menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara dengan kata lain bahwa segala sesuatunya disandarkan  kepada  “Kedaulatan  Tuhan”.  Maksud  dari  “Kedaulatan  Tuhan”  agar segala tindakan dan roda pemerintahan harus berdasar pada ketetapan dan perintah-perintah yang telah digariskan oleh Tuhan yaitu di dalam Al-Qur ’ an dan Hadis Nabi. Tidak ada hak dan kewenangan manusia untuk tidak melaksanakan “Kedaulatan Tuhan” itu.
Pemerintah sebagai perpanjangan tangan atas hukum-hukum Tuhan. Hal perbedaan pendapat  apa  dan  bagaimana  hukum  Islam  itu  dijalankan  akan  dikembalikan  kepada pemerintah sebagai penjelmaan perpanjangan tangan dari Tuhan untuk bermusyawarah dan menetapkannya dengan syarat bahwa segala keputusan harus mempunyai landasan yang kuat dari Al-Qur ’ an dan Hadis Nabi Muhammmad SAW. Hal ini dapat dilihat pula dalam surah Annisaa ayat 59, yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur ’ an) dan Rasul (sunah-nya), jika kamu benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian,  yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
Hal ini pun diuraikan Azis Abdul Qahhar Mudzakkar saat wawancara yang mengatakan bahwa: 11 “… Bapak  Qahhar  menginginkan  syariat  Islam  dijalankan  dan  dijadikan  sebagai ideologi negara, dan mengenai perbedaan mazhab dan aliran hal itu dapat dimusyawarahkan.” Sejalan dengan hal tersebut, pandangan Abu A’la Al -Mawdudi pun melihat Negara  Islam dengan empat prinsip yaitu, Pertama, negara mengakui kedaulatan Tuhan. Kedua, menerima otoritas  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  “ Wakil  Tuhan ” dan.  Ketiga,  menerapkan
10 Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media. hlm. 300.
11 Wawancara Azis Qahhar Mudzakkar pada tanggal 30 April 2012.
musyawarah.  Dengan  demikian  Negara  berfungsi sebagai alat untuk  menerapkan  hukum- hukum Tuhan.
Ada  dua  hal  pokok  yang  mendasar  dari  prinsip  gagasan  perjuangan  Abdul  Qahhar Mudzakkar selama kurang lebih 15 tahun mendirikan NII yaitu:
1) Ideologi  Negara  yang  harus  diperjelas  dan  ditegaskan  berdasarkan  suku  bangsa Indonesia .
2) Pemerintah  sesegera  mungkin  mendekritkan  untuk  membubarkan  dan  tidak memberikan  ruang  kepada  partai  komunis  dan  ajaran-ajarannya  tumbuh  dan berkembang di Indonesia.
Sejalan  dengan  itu  menurut  A.  Oddang  (Mantan  Panglima  Kodam  VII  Wirabuana Makassar)  saat  wawancara  mengatakan  bahwa: 12 “… perjuangan  Qahhar  itu  salah  satunya adalah  ingin  menghilangkan  partai  komunis  dan  pengikut-pengikutnya  di  mana keberadaannya saat itu diakui oleh pemerintah, sehingga masyarakat yang anti komunis pun akhirnya ikut dan masuk dalam kelompok Abdul Qahhar Mudzakkar. ”
Diakuinya partai komunis sebagai bagian dari partai yang resmi oleh pemerintah maka hal  itu  tidak  sejalan  dengan  keinginan  dan  gagasan  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  yang  sejak semula  menginginkan  diterapkannya  syariat  Islam  di  Indonesia,  dengan  adanya  partai komunis maka hal itu pasti menghambat perjuangan dan cita-cita yang digagasnya.
Keinginan  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  mengganti  ideologi  Pancasila  dengan  negara Islam bagi sebagian orang dianggap karena kekecewaannya terhadap Presiden Soekarno atas tidak diakomodirnya keinginan membentuk resimen tersendiri dan ia sebagai pimpinan. Atas dasar  itu  pula  lalu  mengambil  ideologi  Islam sebagai  perjuangan agar  dapat  simpatik  dari berbagai kalangan. Perjuangan yang membawa misi ideologi merupakan salah satu cara dalam menarik  kelompok  masyarakat.  Hal  ini  pun  diakui  Armin  Mustamin  Toputiri  dalam wawancara yang mengatakan bahwa: 13 “… perjuangan atau gagasan Negara Islam oleh Abdul Qahhar  Mudzakkar  itu  tidaklah  murni  berangkat  dari  kesadaran  konsepsinya,  melainkan disebabkan  kekecewaannya  terhadap  soekarno  sehingga  ia  membentuk  NII,  dengan demikian  maka  rakyat  Sulawesi  akan  simpatik  dan  mengikuti  langkah-langkahnya,  hal  itu dikarenakan “bendera” ideolog i yang dibawa oleh Abdul Qahhar Mudzakkar yaitu islam.”
Menanggapi hal tersebut, dalam wawancara dengan Nurdin Pisau ia membantahnya dan  mengatakan  bahwa 14 “…banyak  yang  menggap  bahwa  karena  kekecewanlah  pada Soekarno lalu Abdul Qahhar Mudzakkar mendirikan Negara Islam dan keluar dari Tentara, padahal jauh sebelumnya saat Qahhar masih di Yogyakarta dia pernah mengutarakan agar sebaiknya Indonesia dijadikan sebagai Negara Islam. ”
Bagi  Abdul  Qahhar  Mudzakkar,  Negara  Islam  adalah  sistem  yang  sangat  ideal  bagi Rakyat  Indonesia,  di  samping  dikarenakan  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  juga karena faktor sejarah, di mana saat pembentukan BPUPKI mayoritas memasukkan tujuh kata ini “ dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya” ke  dalam konstitusi negara. Hal ini sudah menandakan bahwa sebagian penggagas kemerdekaan saat itu menginginkan adanya syariat Islam dijalankan.
Mengenai  tawaran  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  kepada  Presiden  Soekarno,  ia memberikan usul melalui surat yag ditulisnya sendiri tertanggal 10 Rabiul Akhir 1381 H. yaitu, agar Presiden Soekarno segera mengeluarkan dekrit menggantikan Pancasila dengan falsafah
12 Wawancara bersama A. Oddang Pada Tanggal 1 Mei 2012.
13 Wawancara bersama Armin Mustamin Toputiri pada tanggal 29 Oktober 2012.
14 Wawancara bersama Nurdin Pisau pada tanggal 12 Mei 2012.
ke-Tuhan-an yaitu ajaran Islam yang dianut mayoritas masyarakat bangsa Indonesia, dan agar presiden  Soekarno  dapat  segera  mendekritkan  pelenyapan  komunis  di  Indonesia  beserta ajaran dan pengikut-pengikutnya.
Abdul Qahhar Mudzakkar   menjelaskan maksud dari dua poin di atas pada prinsipnya menginginkan falsafah Pancasila ditinjau dan di jiwai ajaran agama, sepanjang ajaran agama yang ada di Indonesia. Serta komunis dilenyapkan di Indonesia baik partai maupun ajaran- ajarannya.  Ia  tidaklah  bermaksud  menggantikan  Pancasila  dengan  lima  dasarnya  namun dengan tujuan menjiwai Pancasila itu dengan jiwa agamanya misalnya: 15
1) Sila  ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  diganti  dengan  sila;  Ajaran  Islam  (berdasarkan  Al- Qur’an dan  hadits  Sahih)  dan  Ajaran  Agama  lainnya  yang  dianut  oleh  segenap Golongan Suku Bangsa Indonesia.
2) Sila  Kedaulatan  Rakyat,  diganti  dengan  sila  “demokrasi  sejati”  be rdasarkan  Ajaran islam  dan  ajaran  agama  lainnya  juga  dianut  oleh  segenap  golongan  suku  Bangsa Indonesia.
3) Sila  keadilan  sosial,  ditambah  dengan  kalimat  “berdasarkan  ajaran  Islam  dan  ajaran agama lainnya yang dianut oleh segenap golongan suku Bangsa Indonesia.
Dapat dilihat bahwa gagasan  Abdul Qahhar Mudzakkar dalam negara hukum ingin menyatukan  antara  negara  dengan  agama,  yang  bagi  Din  Syamsuddin  menterjemahkan sebagai  paradigma  integralistik  dalam  hubungan  relasi  negara  dan  agama.  Dimana  agama bagian dari kehidupan bernegara dan berbangsa.
4. Demokrasi, Bentuk Negara, dan Sistem Pemerintahan Presidensial
Merumuskan  tentang  “demokrasi” Abdul  Qahhar  Mudzakkar      tidak  sependapat  dengan Presiden  Soekarno.  Bagi  Abdul  Qahhar  Mudzakkar,  demokrasi  harus mempunyai  “batas kedaulatan” .  Demokrasi  tidak  dapat  dibiarkan  disalahtafsirkan  oleh  penguasa  sehingga menyebabkan  terjadinya penindasan  dan  kediktatoran. Batas  kedaulatan  dalam  demokrasi yang  dimaksudkan  oleh  Abdul  Qahhar  Mudzakkar      yakni  antara  Tuhan  dan  pemerintah selaku pelaksana amanah Tuhan. 16
Demokrasi  mempunyai  “batas  kedaulatan”.  Demokrasi  sejati  adalah  demokrasi  apa yang  dikatakan  Al- Qur’an dan  Hadis  yang  harus  dilaksanakan  oleh  manusia.  Tidak  ada kebebasan mutlak dimiliki oleh manusia segala sesuatunya hanya Tuhan yang menentukan, manusia hanya menjalankan saja. Kebebasan mutlak ada pada Tuhan, manusia tidak mutlak dikarenakan sifat takdir dan ketetapan yang dimiliki oleh Tuhan. Menurut Abdul Qahhar Mudzakkar “Batas Kedaulatan” dalam demokrasi sej ati adalah: 17
1) Tuhan  berdaulat,  Tuhan  berkuasa,  dan  Tuhan  mempunyai  kedaulatan  hukum  atas segala segi hidup manusia. Kedaulatan hukum Tuhan itu diamanahkan kepada manusia berupa hukum pergaulan hidup manusia dimuka bumi, yang wajib dilaksanakan oleh manusia , baik golongan manusia yang “memerintah”, maupun golongan manusia yang “diperintah”.
2) Golongan  manusia  yang  memerintah  dinamakan  “ ulil  amri” ,  atau  Pemerintah; memegang amanah kekuasaan Tuhan melaksanakan hukum Tuhan atas segala manusia yang ada di bawah pemerintahnya dan memegang kebijaksanaan pemerintahan ( belied politik) atas negara.
15 Muzakar, A. K. (2005). Op.Cit., hlm. 54-55.
16 Muzakar, A. K. (1999). Op.Cit ., hlm. 121-122.
17 Ibid, hlm. 125-126.
3) Golongan  manusia  yang  diperintah  dinamakan  “ ummat” ,  atau  rakyat,  memegang kekuasaan  amanah  kekuasaan  Tuhan  dan  memegang  kekuasaan  kebijaksanaan pemerintahan atas negara dalam melaksanakan hukum kedaulatan Tuhan.
Demokrasi  sejati  yang  diistilahkan  oleh  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  sering diperlawankan dengan liberal demokrasi, diktator demokrasi, fasis demokrasi atau demokrasi nazi,  sosial  demokrasi  dan  demokrasi  terpimpin  yang  kesemuanya  digolongkan  ke  dalam demokrasi rasio yang tidak sejalan dengan Islam. Bagi Aswar Hasan melihat ada tiga poin utama  arti  dari  “demokrasi  sejati” yaitu:  penghargaan  terhadap  ketauhidan,  pluralitas  dan keadilan. 18
Abdul  Qahhar  Mudzakkar  menempatkan  demokrasi  sejati  sebagai  amanah menjalankan perintah-perintah tuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ia mencontohkan di dunia barat dan dunia Arab kedua-duanya menjalankan apa yang menjadi ideologi agama mereka. Dunia barat yang mayoritas berpenduduk Kristen menjalankan nilai-nilai Kristen dan hidup dalam bentuk masyarakat Kristen begitupun dunia arab hidup dan menjalankan nilai-nilai  agama  Islam  dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Indonesia  yang  berpenduduk mayoritas beragama islam dan penduduknya adalah ummat yang beragama maka demokrasi sejati  bagi  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  menjalankan  nilai-nilai  agama  dalam  benegara  dan berbangsa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing pemeluknya. Bagi Abu A’la Maududi  hal  ini  diartikan  sebagai  “ teo  demokrasi ”  karna  menjalankan  syariat  agama  yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. 19
Bentuk  Negara  yang  menjadi  gagasan  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  tidaklah  menjadi persoalan utama dalam menjalankan syariat Islam selama hal itu telah digariskan dalam Al- Qur’an dan  tidak  memisahkan  persoalan  agama  dan  negara.  Yang  bagi  Abu  Al-Maududi dikatakan  sebagai  bagian yang  integralistik.  Dalam  hal  ini  pun  Abdul  Qahhar  Mudzakkar tidak sependapat dengan pidato Presiden Soekarno yang melihat dan mencontohkan negara Turki sebagai negara yang berhasil memisahkan antara agama. Sehingga sangat jelas bahwa Presiden Soekarno menginginkan adanya pemisahan antara  negara  dan agama dan hal ini tentu tidak sejalan dengan gagasan  Abdul Qahhar Mudzakkar yang menginginkan hukum syariat  islam  yang  dijalankan  sebagaimana  yang  diakutip  surah  Al-Maidah  ayat:  50  yang artinya: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang- orang yang yakin”.
Tentang  bentuk  negara  sejak  semula  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  berpandangan  dan menganut paham negara kesatuan hal ini dapat dilihat pada Piagam Makalua BAB I Pasal 1, “Bertugas  memajukan  usul  pandangan  kepada  pemerintah  pusat  bahwa  Negara  Islam Indonesia  Republik  Kesatuan.” Dalam  hal  ini  pun  Azis  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  saat wawancara  mengatakan  bahwa: 20 “…sesungguhnya  bapak  adalah  orang  yang  berpaham negara kesatuan dan hal ini dapat dilihat dari perjuagan beliau di beberapa tempat di luar Sulawesi yang artinya bahwa beliau ingin memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajah dan berada dalam satu kesatuan Negara Indonesia. ”
Dalam Piagam Makalua pun disebutkan khususnya dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan ayat (3) ditegaskan antara hubungan pusat dan daerah dalam bentuk otonomi daerah. Pasal 2 ayat (1): “Supaya diadakan/dibuat undang-undang pokok otonomi daerah-daerah provinsi yang member hak kekuasaan penuh kepada daerah-daerah provinsi membangun dan mengatur dirinya  ke dalam.” Pasal  Ayat  (2)  menetapkan  bahwa: “Supaya  diadakan/dibuat undang-
18 Wawancara bersama Aswar Hasan pada tanggal 1 Oktober 2012.
19 Wahid, A. (1999). Politik demi Tuhan: nasionalisme religius di Indonesia . Pustaka Hidayah. hlm. 73.
20 Wawancara Azis Qahhar Mudzakkar pada tanggal 30 April 2012
undang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah provinsi (yang disesuaikan dengan sumber penghasilan dan kebutuhan biaya pembangunan).” Pasal Ayat (3): “Kecuali urusan luar negeri, pertahanan negara, dan politik keuangan negara, maka semua urusan kedalam dan kekuasaan pemerintah langsung diatur dan dijalankan oleh pemerintah daerah provinsi. ”
Dalam menjalankan gagasan mendirikan NII Abdul Qahhar Mudzakkar terus menjalin komunikasi  dengan  kelompok-kelompok  yang  tidak  sepaham  dengan  pemerintahan  yang dipimpin oleh Soekarno, diantaranya: 21 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di  bawah  pimpinan  Syafruddin  Prawiranegara,  Muhammad  Natsir,  dan  Burhanuddin Harahap. Komunikasi dan komitmen dua kelompok ini akhirnya menyatakan kesepakatan terhadap beberapa konsep negara hukum di antaranya:
1) Ajaran  islam  dan  keimanan  kepada  Tuhan  bagi  segenap  suku  bangsa  Indonesia, menurut ajaran syariat agamanya masing-masing;
2) Keadilan sosial sepanjang ajaran islam dan ajaran agama yang dianut oleh golongan suku bangsa di Indonesia, menurut syaiat agamanya masing-masing; dan
3) Demokrasi sejati sepanjang ajaran islam dan ajaran agama yang dianut oleh golongan suku suku bangsa Indonesia, menurut ajaran syariat agamanya masing-masing. 22
Sekalipun  Abdul  Qahhar Mudzakkar  dari  semula  tergolong  salah  seorang  penganut paham negara kesatuan namun ia menganggap hal itu bukanlah harga mati, yang menutup diri  terhadap  perkembangan  politik  dan  sistem  ketetanegaraan  yang  dianggap  baik  bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Sebab baginya hal itu telah digariskan dalam Al- Qur’an dalam surah  Al-Hujurat  ayat  13,  yang  artinya: “Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami  menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. ”
Buhari  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  pun  menjelaskan  saat  diwawancari  mengatakan bahwa: 23 “…memang  sesungguhnya  bapak  berpaham  Negara  kesatuan  namun  pada  saat bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di bawah komando Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Natsir, dan Burhanuddin Harahap untuk membentuk pemerintahan tersendiri yang pada intinya menyepakati sistem Negara federal. ”
Bentuk Negara yang digagas oleh Abdul Qahhar Mudzakkar setelah menyatakan diri bagian  dari  Pemerintah  Revolusioner  Republik  Indonesia  (PRRI)  adalah  Negara  Federal sebab baginya hal itu sesuai dengan geografis dan suku bangsa Indonesia yang mejemuk. Saat wawancara  Azis  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  pun  menjelaskan  bahwa: 24 “…bapak sesungguhnya  berpaham  negara  kesatuan  namun  sejak  menjadi  bagian  dari  PRRI  ia  lalu menyetujui bentuk negara federal yang dinggapnya susuai dengan keadaan suku, bangsa dan kepulauan Indonesia. ”
Kesepakatan  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  terhadap  konsep  negara  federal  karena  ia berpandangan  bahwa  bangsa  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa  dan  kepulauan. Pembagian negara-negara bagian ia dirumuskannya ke dalam beberapa bagian, yang sebagian besar telah berbentuk wilayah bekas dari penjajahan belanda yaitu: 25
21 Muzakar, A. K. (1999). Op.Cit ., hlm. 37-38.
22 Ibid , hlm. 140.
23 Wawancara dengan Bukhari Qahhar Mudzakkar pada tanggal 2 Juli 2012.
24 Wawancara dengan Azis Qahhar Mudzakkar tanggal 30 April 2012.
25 Muzakar, A. K. (1999). Op.Cit ., hlm. 131-132.
1) Menurut administrative  indeling, Indonesia  di  masa  penjajahan  Belanda  dahulu  dan daerah-daerah tingkat provinsi di Jawa dan daerah-daerah residen di luar Jawa, dengan melalui perhitungan syarat-syarat yang ditentukan dalam UUD negara atas itu, dapat pula dibentuk menjadi negara-negara bagian;
2) Daerah-daerah suku  bangsa  Indonesia yang  besar, seperti  Jawa,  Madura,  Pasundan, Aceh,  Minangkabau,  Batak,  Dayak, Banjar, Bugis,  Makassar,  Mingkonga-Marunene, Toraja,  Buton,  Gorontalo,  Minahasa,  Ambon,  Ternate,  Irian  Barat,  dan  lain-lain, dengan melalui perhitungan syarat-syarat yang ditentukan dalam UUD negara atas itu, dapat pula dibentuk menjadi negara-negara bagian; dan
3) Dearah-daerah suku bangsa Indonesia yang kecil di luar pulau jawa. Ditambah dengan penduduk yang dipindahkan dari pulau Jawa, dengan melalui perhitungan syarat-syarat yang  ditentukan  dalam  UUD  negara  atas  itu,  dapat  pula  dibentuk  menjadi  negara- negara bagian.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Persatuan  Indonesia  (UUD-RPI) menguraikan bentuk dan pembagian daerah berdasarkan daerah-daerah swatantra. Pasal 2 UUD-RPI: “ Republik Persatuan Indonesia (Uni-Indonesia) terdiri dari Negara-negara bagian dan  daerah-daerah  Swatantra. ” Pasal  3  UUD-RPI: “Wilayah  Republik  Indonesia  meliputi negara-negara bagian dan wilayah daerah-daerah sawtantra. ”
Mengenai bentuk dan kedaulatan Negara dirumuskan kedalam BAB 1 Bagian I Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUD-RPI. Pasal 1 ayat (1) UUD-RPI berbunyi : “ Republik Persatuan Indonesia  (Uni-Indonesia)  yang  merdeka  dan  berdaulat  ialah  suatu  Negara  hukum  yang demokratis  dan  berbentuk  federasi. ” Pasal  1  ayat  (2)  UUD-RPI: “ Kedaulatan  Republik Persatuan Indonesia ada pada rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Majelis  Permuswaratan  Rakyat. ” Abdul  Qahhar  Mudzakkar  menjelaskan  bahwa  apapun bentuk dan susunan pemerintahan Negara itu dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar hukum  kedaulatan  tuhan  dengan  tetap  berpedoman  pada  tiga  unsur  yaitu:  Ketuhanan (Agama), Sosial, dan Demokrasi.
S istem pemerintahan demokrasi sejati adalah “Presidensial” yaitu pemerintahan yang dikepalai oleh presiden selaku kepala pemerintahan dan atau kepala negara bersama dewan pemerintahan  yang  terdiri  dari  menteri-menteri  yang  langsung  dipilih  oleh  rakyat  secara demokrasi.  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  pun  menekankan  bahwa  sistem  pemerintahan demorasi sejati di Pusat Pemerintahan Negara berlaku sama dengan sistem pemerintahan di negara-negara bagian, yaitu “kerakyatan” dalam batas kedaulatan hukum Tuhan, menetapkan segala sesuatunya dengan “musyawarah” melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat. Ia juga tidak sepaham dengan sistem pemerintahan jika presiden mempunyai hak mutlak dalam kekuasaan beleid pemerintahan (contoh: negara Amerika Serikat), juga ia tidak setuju dengan memperlakukan presiden hanya sebagai “lambang” dan pemerintahan negara diatur dengan “tangan besi” dalam bentuk “Negara Polisi” . Ia pun tidak setuju dengan pergantian dewan pemerintahan (Pimpinan Negara) tidak berdasarkan hukum (ia mencontohkan Negara Uni Soviet dan Switzerland).
Aswar  Hasan  mengatakan  bahwa;  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  menyepakati  bentuk negara federal dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun Abdul Qahhar Mudzakkar tidak  menguraikan  secara  detail  tentang  bagaimana  sesungguhnya  sistem  pemerintahan presidensial  yang  dimaksudkannya  ia  hanya  menjelaskan  bahwa  sistem  pemerintahan presidensial dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh para dewan pemerintahan (kabinet). 26
26 Wawancara bersama Aswar Hasan, pada tanggal 2 Oktober 2012.
Sistem  pemerintahan  presidensail  yang  digagas  oleh  Abdul  Qahhar  Mudzakkar tersebut dapat dicermati pada UUD RPI di antaranya: Pasal 63 ayat (1) UUD RPI: “Presiden dan  wakil  presiden  dalah  kepala  dan  wakil  kepala  negara  yang  memegang  kebijaksanaan kekuasaan pemerintah, selaku pelaksana amanah hukum Tuhan. ” Pasal 64 ayat (1) UUD RPI: “Presiden  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  persetujuan  Senat,  dengan ketentuan bahwa yang terpilih harus mendapat suara sekurang-kurangnya seperdua tambah satu dari jumlah anggota, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun senat. ” Pasal 66 ayat (2) UUD RPI : “Menteri -menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. ” Pasal 66 ayat (3) UUD  RPI :  “Presiden  boleh  mengangkat  menteri -menteri  yang  tidak  memimpin  satu kementerian. ”
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Abdul Qahhar Mudzakkar menginginkan syariat  Islam  diterapkan  bagi  pemeluk-pemeluknya,  maka  segala  UUD-RPI  harus bersimbolkan  Islam  dan  presiden  haruslah  beragama  Islam.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada beberapa pasal yang dirumuskan di antaranya: Pasal 63 ayat (1) UUD RPI : “Presiden dan wakil  presiden  dalah  kepala  dan  wakil  kepala  negara  yang  memegang  kebijaksanaan kekuasaan pemerintah, selaku pelaksana amanah hukum Tuhan .” Pasal 64 ayat (3) UUD RPI: “Presiden  dan  wakil  presiden  harus  warga  negara  Indonesia  beragama  Islam  yang  telah berusia 35 tahun, dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan turut serta dalam atau menjalankan hak pilih atau pun yang telah dicabut haknya untuk dipi lih.” Dapat dimengerti bahwa Abdul Qahhar Mudzakkar menginginkan agama bagian dari negara yang bagi Abu Al’Maududi  dikatakan  sebagai  bagian  yang  integralistik  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara sehingga segala sesuatunya harus bernilai dan bersandarkan kepada agama (Islam).

## 5. Kesimpulan
Abdul  Qahhar  Mudzakkar  menginginkan  negara  Indonesia  sebagai  negara  Islam  dengan sistem pemerintahan presidensial dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip demokrasi sejati. “Demokrasi sejati” diartikan oleh Abdul Qahhar Mudzakkar  sebagai bentuk penghargaan terhadap  nilai-nilai  ketauhidan,  pluralitas  dan  keadilan.  Hal  ini  tentu  memerlukan  waktu, metode dan penyempurnaan yang lebih baik bila ingin diterapkan di Negara Indonesia yang plural.

## Referensi
Books with an Author: Moh. Mahfud MD, (2001), Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
Muzakar,  A.  K.  (1999). Konsepsi  negara  demokrasi  Indonesia:  Koreksi  Pemikiran  Politik Pemerintahan Soekarno . Darul Falah .
______________.  (2005). Revolusi  ketatanegaraan  Indonesia:  Menudju  Persaudaraan  Manusia . toACCAe Publ.
Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media .
Wahid, A. (1999). Politik demi Tuhan: nasionalisme religius di Indonesia . Pustaka Hidayah.
Journal articles:
Purwanda, S. (2014). Model Penanggulangan Konflik Dalam Perspektif Socio-legal (studi Kasus Tawuran Mahasiswa Dikota Makassar) Conflict Management Model in Socio- legal Perspective (Study Case of Student Brawl in Makassar). LAW REFORM , 10 (1).

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2021ALJ. All rightsreserved.