## PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) DI PEMERINTAHAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF
Winsherly Tan * , Asmin Patros ** , Ampuan Situmeang ***
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstract
In the reformation era, government is required to realize an open government by improving public services for community, so government as state organizer should duly carry out its task proportionally in order to achieve Good and Clean Governance. One of the aspects is in  terms of procurement of goods and services  should be done transparently through the E-Procurement system. This problem has become something precarious in Indonesia. According to March 31st 2017 data, total cases of corruption under Indonesia’s Corruption Eradication Commission (KPK) in 2004-2017 are 874 cases are under Preliminary Investigations, 594 cases are under Investigations, 489 cases are under Prosecutions, 406 cases are inkracht, and 434 cases were executed. Director of KPK Public Complaints, Eko Marjono, explained that complaints submitted to KPK mostly come from the Government’s Goods and Services Procurement Policy Institute (LKPP). In fact, a number of regulations have been issued by Indonesian government related to goods and services procurement, one of them is Presidential Regulation No. 70 of 2012 on the Second Amendment of Presidential regulation No. 54 of 2010 on Procurement of Goverment Goods/Services on Electronic Procurement Services (LPSE) in the Government of Batam.
This research is a socio-legal research by using observational research and library research by using primary data which obtained directly from the field through observation and interviews with several institutions related to this research, namely Batam Local Government. Secondary data used in this research is obtained through analysis of legal materials that are primary, secondary, and tertiary. The overall data obtained is analyzed descriptively by qualitative analysis. The goal of this research is to analyze the implementation of e- Procurement and the contrains related to it, and the best solution in order to solve the problems related to Electronic Procurement Services (LPSE) in Batam. Keywords: e-Procurement, Electronic Procurement Services, Batam
* Alamat Korespondensi : winsherly@yahoo.com
** Alamat Korespondensi : asmin.patros@yahoo.com
*** Alamat Korespondensi : ampuan.situmeang@gmail.com
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATIO 231

## Abstrak
Dalam era reformasi, pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka  dengan cara meningkatkan layanan publik terhadap masyarakat, sehingga pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik ( Good Governance ), guna mewujudkan pemerintah yang bersih ( Clean Governance ). Salah satu aspeknya adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa harus dapat dilakukan secara transparan melalui system e- Procurement. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat genting di Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan data per 31 Maret 2017, total penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dari tahun 2004-2017 adalah Penyelidikan 874 perkara, Penyidikan 594 perkara, Penuntutan 489 perkara, Inkracht 406 perkara, dan Eksekusi 434 perkara. Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono mengungkapkan, pengaduan yang masuk ke KPK sebagian besar berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Padahal, sejatinya Indonesia sudah mempunya seperangkat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kota Batam.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan, dan disertai dengan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan  dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara pada Pemerintahan Kota Batam (PEMKO). Kemudian data sekunder yang diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-Procurement dan kendala-kendala apa yang dihadapi, serta solusi terbaik dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam.
Kata Kunci: e-Procurement, LPSE, Batam

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam era reformasi dewasa ini, pemerintah bertekad mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan atau peraturan yang efektif dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi. 1 Sehingga Pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi
1 Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H. dan H. Hasbi Ali, S.H., M.S., Politik Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 45.
tercapainya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) , guna mewujudkan pemerintah yang bersih (Clean Governance) . 2
Hal ini tentunya sangat kontras dengan praktik korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Praktik korupsi mencerminkan adanya ketidak transparan dan keterbukaan dari sistem pemerintahan yang ada saat ini. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan usaha yang lebih keras. Indeks tingkat korupsi di Indonesia dilaporkan naik dari tahun ke tahun. Per 31 Maret 2017, total penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dari tahun 2004-2017 adalah Penyelidikan 874 perkara, Penyidikan 594 perkara, Penuntutan 489 perkara, Inkracht 406 perkara, dan Eksekusi 434 perkara. 3 Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono mengungkapkan, pengaduan yang masuk ke KPK sebagian besar berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 4
Korupsi terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender proyek dan penyalahgunaan kekuasaan para penyelanggara negara. Kemudian, selama ini banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang “transparan dengan pengaturan orang dalam”. Hal tersebut merupakan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, tentulah diperlukan proses yang terbuka melalui e- Procurement atau proses pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan  dari masyarakat. Hal ini menyebabkan e- Procurement menjadi isu sangat penting dalam pemberantasan KKN di Indonesia. 5 Hal ini di dukung dengan amanat yang tercantum dalam Undang- undang  Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang semakin menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, khusunya ditegaskan dalam Pasal 4, 6 18 7 dan 19 8 dalam UU No. 25 Tahun 2009 tersebut.
2 Adrian Sutedi, S.H., M.H., Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Aspeknya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 202.
3 Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tindak Pidana Korupsi , ” 31 Maret 2017, https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi , diakses pada 16 Mei 2017.
4 Mosi Retnani Fajarwati, “KPK Kantongi 6.000 Korupsi Pengadaan Barang & Jasa,” Nasional Ilmiah , http://nasional.inilah.com/read/detail/1856406/kpk-kantongi-6000-korupsi-pengadaan- barang-jasa#.US670kolWnF , diakses pada 22 Februari 2017.
5 Adrian Sutedi, S.H., M.H., Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Aspeknya, Op.Cit., hal. 202-203.
6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4, “ Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. Kepentingan umum; b. Kepastian hukum; c. Kesamaan hak; d. Keseimbangan hak dan kewajiban; e. Keprofesionalan; f. Partisipatif; g. Persamaan perlakuan/tidak diskrimintaif; h. Keterbukaan; i. Akuntabilitas; j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. Ketepatan waktu; dan l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan .”
7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 18, “ Masyarakat berhak: a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;  c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; e. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATIO 233
Untuk mengatasi persoalan tersebut penerapan prinsip-prinsip Good Governance perlu dilakukan  dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Salah satunya melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elekronik (e- Procurement) yang merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan nilai-nilai Good Governance . Untuk itulah mulai Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui LKPP terus mendorong instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk mengembangkan  Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).  Berdasarkan hal tersebut, hadirlah e- Procurement sebagai sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi informasi komunikasi (ICT) berbasis internet. Jika dibandingkan dengan inisiatif e-Government yang umumnya bersifat sektoral, e-Procurement bersifat lintas sektor dan membutuhkan koordinasi antar sektor. 9
Landasan hukum pengembangan e-Procurement di Indonesia merupakan respon dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003.  Pelaksanaan Layanan Pengadaan  Secara Elektronik (LPSE) juga sudah di  laksanakan di Kota Batam. Pada tahun 2009, Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah mulai melakukan lelang secara elektronik terhadap 103 paket. 10 Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik ini sangat di perlukan untuk memberantas korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah di pemerintahan Kota Batam karena kasus ini tidak hanya terjadi di Kota besar namun juga terjadi di Kota Batam.
Hal ini di buktikan juga dengan beberapa kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Batam yaitu pertama, Kasus yang dimana Polda Kepri menetapkan pejabat BP Batam sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, pengadaan alat laboratorium uji BP Batam tahun 2014 senilai Rp3,4 miliar. 11 Kedua, Bareskrim Mabes Polri, telah menetapkan Direktur RSUD
dengan standar pelayanan; f. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; g. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman; h. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; dan i. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan .”
8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 19, “ Masyarakat berkewajiban: a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; b. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan c. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. ”
9 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik (LKPP, 2010), hal. 32, http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/e- Proc%20book%20final.pdf , diunduh pada 4 Juni 2017.
10 E-Procurement Indonesia , “LPSE sebagai Inovasi Layanan Publik”, http://e- procurementofindonesia.blogspot.co.id/2012/01/lpse-sebagai-inovasi-layanan-publik.html , diunduh pada 28 Januari 2017.
11 Batam Pos, “Polda Kepri Tetapkan Pejabat BP Batam Sebagai Tersangka Pengadaan Alat Uji SNI”,  30 Juni 2015, http://batampos.co.id/30-06-2015/polda-kepri-tetapkan-pejabat-bp-batam- sebagai-tersangka-pengadaan-alat-uji-sni/ , diakses pada 20 Februari 2018.
Embung Fatimah, Fadilah Malarangan sebagai tersangka dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2011 sebesar Rp 60 miliar. 12 Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa efektifitas pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)  Di Pemerintahan Kota Batam  Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif .

## B. Perumusan Masalah
1. Apakah Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintahan Kota Batam  sudah efektif diterapkan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif di Kota Batam?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Kota Batam  dalam melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)?
3. Bagaimana  solusi terbaik dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Batam?

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  Yuridis-Sosiologis ( Social Legal Approach ), yaitu dengan cara mengolah data utama yang didapatkan di lapangan serta data pendukung yang didapat dari literatur dan aturan perundang-undangan terkait.  Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pertama, Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi lapangan di instansi pemerintah yang merupakan pelaksana e-Procurement pada LPSE Pemko Batam.
Kedua, Data Sekunder,  yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan  dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal ilmiah, artikel dan tulisan lainnya yang terkait dengan penelitian.
Dalam mengumpulkan Data Primer, peneliti melakukan teknik pengumpulan data observasi lapangan dan wawancara di Pemko Batam dan pihak yang menggunakan layanan LPSE Pemko Batam. Untuk Data Sekunder, peneliti melakukan teknik pengumpulan data kepustakaan, dengan menganalisa bahan hukum primer  yaitu peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bahan hukum sekunder yaitu artikel dan jurnal terdahulu terkait dengan Pelaksanaan LPSE, serta bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data-data yang ada secara bermutu dalam bentuk kalimat yang
12 Berita Investigasi Nasional, “LSM Barelang: Bareskrim Mabes Polri Harus Usut Tuntas Kasus Korupsi Alkes Kota Batam”,  15 Mei 2015 http://binpers.com/2015/05/lsm-barelang-bareskrim- mabes-polri-harus-usut-tuntas-kasus-korupsi-alkes-kota-batam/ , diakses pada 20 Februari 2018.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATIO 235
teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Kemudian data yang sudah dianalisis dan diuraikan akan dituangkan kedalam pembahasan dan disimpulkan. 13

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintahan Kota Batam dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif di Kota Batam
Prinsip Good and Clean Governance sudah mulai diterapkan sejak tahun 1998 sejak era Reformasi. Clean governance berarti pemerintahan yang bersih yaitu model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab.  Jadi pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan yang terbuka terhadap publik  dan bebas dari permasalahan  Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Prinsip-prinsip dalam clean governance yaitu prinsip partisipasi, penegakan hukum ( rule of law ), transparan, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis.
Terkait dengan pengadaan barang/jasa, pemerintah telah beralih dari sistem manual ke sistem elektronik dengan tujuan mencapai dari prinsip Good and Clean Governance . Hal ini didukung pula dengan amanat pada Pasal 107 Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah  dirubah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang  menyatakan  bahwa tujuan e- Procurement yaitu: (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;  (2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;  (4)  Mendukung proses monitoring dan audit; dan (5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
Good and Clean Governance dalam konteks e-Procurement adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Pelaksanaan prinsip Good and Clean Governance dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa fakta terkait dengan pelaksanaan e-procurement yaitu sebagai PEMKO Batam menyatakan bahwa implementasi dari e-procurement sudah sangat efesien karena: 1) Mengenai pengumuman pemenang dapat dilakukan dalam jangka waktu singkat; 2)  Mengenai anggaran. Melalui e-Procurement semua proses
13 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 92.
lelang menjadi paper less; 3) Mengenai hasil lelang, dengan e-Procurement barang yang diperoleh menjadi lebih murah dari anggaran yang disediakan.
No. Uraian Manual e-Procurement 1. Proses Administrasi Sulit dan berbelit-belit Mudah dan sederhana 2. Pendaftaran Penyedia Berulang-ulang Satu kali saja 3. Penyampaian Dokumen Datang langsung Melalui internet 4. Tatap Muka Sering Hampir tidak ada ( Faceless ) 5. Kerahasiaan Peserta Lelang Tidak terjamin Terjamin 6. Transparansi Rendah Tinggi 7. Persaingan Usaha Relatif tertutup Terbuka 8. Peluang KKN Terbuka Tertutup 9. ULP/Panitia Pengadaan Susah tidur Tidur nyenyak Tabel 4.1 Perbandingan Pengadaan Barang/Jasa Secara Manual dan Secara Elektronik .
Sementara itu, Ismail dari Biro Perekonomian Pemko Batam berpendapat  bahwa e-Procurement ini sudah sangat bagus  karena: 1) Sisi Moral, dengan meminimalkan interaksi antara panitia pengadaan dan para peserta pengadaan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya persekongkolan yang mengarah kepada KKN; 2)  Sisi  Ekonomi, sikap para peserta pengadaan dalam memberikan penawaran harga akan lebih baik dan semurah mungkin; 3) dari sisi ekologi, penggunaan kertas sudah tidak digunakan.
Berdasarkan fakta yang sudah dipaparkan diatas, apabila dihubungkan dengan Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dijelaskan bahwa efektivitas berarti keefektivan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban. Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. 14 Dikaitkan dengan hukum, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Apabila suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasarannya, maka akan dikatakan bahwa hukum tersebut berjalan dengan efektif. 15
14 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi , (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hal. 80.
15 H.S. Salim dan Erlis Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum   dan Disertasi (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 375.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATIO 237
Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektifitas hukum, tingkat efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 16 Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang),  Faktor  Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,  Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta  Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Jika dianalisis fakta-fakta sebagaimana tertulis diatas dengan teori efektifitas hukum oleh Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa efektifitas penerapan hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yaitu dengan analisis sebagai berikut:
a. Faktor Hukum (Undang-undang)
Menurut Soerjono Soekanto,  ukuran efektivitas pada  elemen pertama adalah Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis,  Peraturan yang ada mengenai bidang- bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron,  dan  secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan,  Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.  Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, secara subtansi sudah sangat jelas dan sistematis dalam mengatur tentang LPSE sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor  70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pembentukan LPSE ini juga merupakan upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan efektif.
b. Faktor Penegak Hukum
Menurut Soerjono Soekanto,  ukuran efektivitas pada elemen kedua adalah  dilihat sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, sampai  sejauh  mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan,  teladan seperti  apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, dan sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan- penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yangtegas pada wewenangnya. Berdasarkan hasil penelitian, aparat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang melaksanakan LPSE. Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang melaksanakan LPSE dinilai sudah cukup baik dengan adanya sertifikasi.
c. Faktor Sarana/Fasilitas
Menurut Soerjono Soekanto,  ukuran efektivitas pada elemen ketiga adalah  diukur dari  apakah telah terpelihara  dengan baik, apakah prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.
pengadaannya,  apakah prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi, apakah prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki, apakah prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya, dan apakah prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya. Berdasarkan hasil penelitian, prasarana yang disediakan dalam pelaksanaan LPSE  sudah memadai namun LPSE ini hanya dapat dijangkau oleh masyarakat yang berada di perkotaan saja. Untuk masyarakat yang lokasinya jauh dari perkotaan, sangat sulit untuk mengakses LPSE.
d. Faktor Masyarakat
Menurut Soerjono Soekanto,  ukuran efektivitas pada  elemen  keempat adalah  faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa,  serta faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat belum awam dalam menggunakan LPSE secara online, masih banyak yang melakukannya secara manual. Masyarakat masih kurang memahami penggunaan aplikasi LPSE. 17

## 2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Kota Batam  dalam Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE  dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien. 18 Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya. Proses yang dilakukan secara elektronik adalah berupa:
a. Registrasi Panitia dan Penyedia;
b. Pengumuman lelang, dokumen lelang, dan dokumen penawaran;
c. Penjelasan dokumen lelang (aanwijzing); dan
d. Pembukaan dokumen lelang dan evaluasi sanggahan. Layanan pengadaan barang di Pemko Batam telah dilakukan secara elektronik yang disebut sebagai e-procurement. Pelaksanaan e-Procurement merupakan suatu upaya Pemko Batam  pada dasarnya sebuah penerapan hukum dalam hal pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu hambatan atau
17 Wawancara dengan Bapak P (inisial) pada tanggal 1 Maret 2018  dan  Bapak Gading selaku Wakil Direktur PT. Bakri Karya Sarana pada tanggal 7 Juni 2018.
18 Kementerian Perindustrian, http://www.kemenperin.go.id/profil/436/Layanan-Pengadaan- Barang/Jasa-Secara-Elektronik, diunduh 14 Maret 2018.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATIO 239
kendala pelaksanaan e-Procurement dapat dianalisis melalui  faktor-faktor bekerjanya hukum.
Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. pedoman pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Mekanisme yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa dari peneliti terkait pelaksanaan e-Procurement di  Pemko Batam, maka dapat ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:
a. Kultur masyarakat yang masih belum terlalu familiar terhadap sistem online sehingga partisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan e- Procurement ini masih sangat rendah.  Ketidakpahaman masyarakat dan kurangnya edukasi serta pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait penggunaan e-Procurement mengakibatkan peserta pengadaan barang dan jasa menjadi takut untuk menggunakan LPSE, khususnya bagi pengusaha yang mayoritas merupakan generasi lanjut yang tidak terlalu paham dengan penggunaan teknologi.  Hal  ini sudah ditanggapai oleh Pemko  Batam. Pemko  Batam sudah melakukan upaya dalam mengatasi kendala ini yaitu dengan menyediakan 20 (dua puluh) unit komputer dan tenaga  yang ahli untuk mengajar/membimbing masyarakat untuk dapat menggunakan LPSE.
b. Sistem pembayaran yang berbeda Bank juga menjadi sebuah kendala saat melakukan pembayaran. Contohnya adalah saat Pemko Batam  akan mentransfer biaya pengadaan barang/jasa tersebut ke pihak pengada, dan kedua belah pihak memiliki Bank yang berbeda sehingga menyebabkan adanya biaya administrasi saat transfer yang pada akhirnya hal ini akan menjadi tanggungan pengada barang/jasa.
c. Kurangnya infrastruktur yang merata di Kota Batam juga menyebabkan LPSE ini hanya dapat diakses oleh sebagian orang yaitu di perkotaan saja, sedangkan pengusaha-pengusaha yang berada di daerah yang jauh dari perkotaan seperti Galang dan Belakang Padang sulit untuk dapat mengakses LPSE.
3. Solusi dalam Menyelesaikan Kendala yang dihadapi terkait Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Batam
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
merupakan sebuah terobosan baik dalam pelaksanaan pengadaan barang. Hal ini cukup membantu dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dalam melaksanakan layanan pengadaan. LPSE ini juga slearas dengan
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATIO 240
prinsip Good and Clean Governance yang dimana pemerintahan yang baik dan bersih adalah pemerintahan yang memegang prinsip transparansi.
Namun, pelaksanaan LPSE di Pemko Batam  ini masih dihadapi oleh bebrapa kendala teknis di lapangan dengan aspek: 1) Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Kultur Masyarakat; 3) e-Procurement yang belum dilaksanakan secara online sepenuhnya. Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka terdapat beberapa solusi yang ditawarkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:
a. Kultur Masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam LPSE ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu awamnya masyarakat terhadap sesuatu aplikasi online dalam pengadaan barang. Hal ini terbukti dari minimnya partisipasi masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Batam khususnya melalui LPSE Pemko Batam yang dikarenakan masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi terkait LPSE. Oleh sebab itu, perlu diadakan edukasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan LPSE. Edukasi yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara sosialisasi pelaksanaan dan atau pelayanan/fasilitas dari LPSE.
b. Perlu dicanangkan lembaga pengawasan independen yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Batam.  Jadi pengawasan secara ekternal dari masyarakat dapat berfungsi. Melalui pemberdayaan pengawasan independen dan partisipasi organisasi nonpemerintah akan menyebabkan adanya sistem kontrol yang baik untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Pemko Batam. Selain itu upaya Pemko Batam  untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan melalui sosialisasi.
c. Pemko Batam  harus melakukan kerjasama dengan kelurahan di daerah Galang dan Belakang Padang untuk dilakukan sosialisasi penggunaan LPSE.
d. Pemko Batam  harus  membangun koneksi dengan masyarakat yang menggunakan layanan LPSE dan dengan berkala memberikan penjelasan penggunaan LPSE kepada pengusaha-pengusaha yang baru.

## E. Kesimpulan
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemko Batam  dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif di Pemko Batam  sudah berjalan namun belum cukup efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan LPSE tersebut. Faktor Hukum sudah berjalan secara efektif dengan disusunnya substansi hukum yang sudah sistematis, yaitu aturan
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATIO 241
hukum terkait LPSE seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  secara umum dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  secara khusus. Faktor lain masih belum berjalan secara  maksimal, seperti Faktor  Penegak Hukum, yakni sumber daya manusia pelaksana LPSE yang masih kurang efektif; Faktor Sarana/Fasilitas, yakni belum keseluruhan sistem terlaksana secara online; dan Faktor Masyarakat, yakni masih banyak masyarakat di Batam  yang masih belum paham akan pelaksanaan LPSE tersebut.
Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan LPSE tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang belum berjalan secara maksimal. Kendala yang ditemukan bahwa penerapan LPSE Pemko Batam belum berjalan efektif dikarenakan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan LPSE di pemerintahan Kota Batam  serta layanan LPSE yang sulit dijangkau oleh pengusaha-pengusaha yang ada di pulau sekitar Batam karena infrastruktur yang terbatas. Dalam menanggapi kesulitan yang dialami oleh masyarakat ini, Pemko Batam  sudah menyediakan 20 (dua puluh) unit komputer dan tenaga yang ahli untuk mengajar/membimbing masyarakat untuk dapat menggunakan LPSE. Namun, hingga tahun 2018 masih ditemukan banyak masyarakat yang kurang memahami penggunaan LPSE dan minimnya keikutsertaan pengusaha yang bersal dari pulau disekitar Batam. Berdasarkan teori dari Roscou Pound, hukum saja tidak cukup  untuk  menjadi kontrol sosial, namun  membutuhkan dukungan dari institusi  lainnya. Oleh sebab itu, solusi  yang ditawarkan adalah pertama, untuk Pemko Batam  agar menginisiasi  edukasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan LPSE. Kedua, perlu dicanangkan adanya suatu lembaga pengawasan independen untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada LPSE Pemko Batam. Ketiga, Pemko Batam agar melakukan kerjasama dengan kelurahan di daerah Galang dan Belakang Padang untuk dilakukan sosialisasi penggunaan LPSE  serta keempat yaitu untuk membangun koneksi dengan masyarakat yang menggunakan layanan LPSE dan dengan berkala memberikan penjelasan penggunaan LPSE kepada pengusaha- pengusaha yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Latif, Abdul dan H. Hasbi Ali. Politik Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum dan Disertasi,
Jakarta: Rajawali Press, 2013.
Sutedi,  Adrian. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Aspeknya, Jakarta:        Sinar Grafika, 2008.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT.      Raja Grafindo Persada, 2008.
Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi , Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2008.

## Internet
Batam Pos, “Polda Kepri Tetapkan Pejabat BP Batam Sebagai Tersangka Pengadaan Alat Uji   SNI”, http://batampos.co.id/30-06-2015/polda-kepri- tetapkan-pejabat-bp-batam-  sebagai-tersangka-pengadaan-alat-uji-sni/, diakses pada 20 Februari 2018.
Berita Investigasi Nasional, “LSM Barelang: Bareskrim Mabes Polri Harus Usut Tuntas  Kasus Korupsi Alkes Kota Batam”,  http://binpers.com/2015/05/lsm- barelang- bareskrim-mabes-polri-harus-usut-tuntas- kasus-korupsi-alkes- kota-batam/, diakses   pada 20 Februari 2018.
E-Procurement Indonesia, “LPSE sebagai Inovasi Layanan Publik”, http://e- procurementofindonesia.blogspot.co.id/2012/01/lpse-sebagai-inovasi- layanan- publik.html, diunduh pada 28 Januari 2017.
Kementerian Perindustrian,  http://www.kemenperin.go.id/profil/436/Layanan- Pengadaan- Barang/Jasa-Secara-Elektronik, diunduh 14 Maret 2018.
Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tindak Pidana Korupsi , ” https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi, diakses pada 16 Mei 2017.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Implementasi e- Procurement   sebagai Inovasi Pelayanan Publik
(LKPP, 2010), http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/e-Proc%20book%20final.pdf, diunduh pada 4 Juni 2017 Mosi Retnani Fajarwati, “KPK Kantongi 6.000 Korupsi Pengadaan Barang & Jasa,” Nasional Ilmiah ,  http://nasional.inilah.com/read/detail/1856406/kpk- kantongi-6000-korupsi-
pengadaan-barang-jasa#.US670kolWnF, diakses pada 22 Februari 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.