## PENGARUH PENDAPATAN
ASLI DAERAH

## TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA
1

## THE  EFFECT  OF  REGIONAL  LOCAL  REVENUE  ON  FINANCIAL PERFORMANCE OF THE LANGSA CITY GOVERMENT
Iqlima Azhar, S.E.,M.Si 2 Email: iqlimaazhar6@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of local revenue on the financial performance of the Langsa City Government.  The  research  was  conducted  at  the  Regional  Government  Financial  Management Agency  (BPKD)  of  Langsa  City,  namely  the  financial  statements  of  the  Langsa  City  local government  from  2011  to  2020.  It  shows  that  the  regional  local  Revenue  (PAD)  variable  has  a significant value of 0.168 which means it is above 0.05 (tsig > 0.05), so it can be concluded that the local revenue variable has no significant effect on the financial performance of local governments. Keywords: Local Revenue, Financial Performance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) Kota Langsa yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa tahun 2011  sampai dengan tahun 2020. menunjukkan bahwa variable pendapatan asli daerah (PAD)  mempunyai nilai signifikan sebesar 0,168 yang berarti diatas  0,05 (t sig > 0,05),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pendapatan  asli  daerah  tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan.
1 Diterima 03 September 2021, direvisi 1 Oktober 2021
2 Dosen Universitas Samudra, Langsa, Aceh Timur, Indonesia.

## PENDAHULUAN
emerintah  daerah  yang  berada  di Wilayah  Republik  Indonesia  tidak dapat terlepas dari adanya peranan  dari  pemerintah  pusat dalam hal menjalankan
fungsi pemerintah.  Namun,  dengan  adanya Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 Tentang  Pemerintah  Daerah,  pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan  cakupan  yang  luas  untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri  serta  meminimalisir  campur tangan  pemerintah  pusat.  Menurut Pelealu (2013), Otonomi Daerah merupakan
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang diberikan oleh  pemerintah  kepada  masing-masing daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. Sama  halnya  dengan  yang  disebutkan oleh  Uhise  (2013)  bahwa  pemerintah daerah mempunyai hak  dan kewenangan yang  luas  untuk  menggunakan  dan mengelola sumber-sumber keuangan yang  dimilikinya  berdasarkan  kebutuhan dan aspirasi
masyarakat yang berkembang di daerah tersebut.
Sebagai  lembaga  yang  memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di  daerah,  pembangunan  daerah,  dan memberikan
pelayanan
kepada masyarakat luas, suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan  roda  pemerintahan  yang transparan,  memiliki  akuntabilitas  tinggi, dan penerapan value for money yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada  keuntungan,  pemerintah  daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut dikeluarkan  Ketetapan  MPR  yaitu  Tap MPR  Nomor  XV/MPR/1998  tentang
“Pe nyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber  Daya  Nasional  yang  berkeadilan serta  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia”  yang  merupakan landasan  hukum  bagi  dikeluarkannya Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  sekarang menjadi  Undang-Undang  No.32  Tahun 2004  dan  Undang-Undang  No.25  Tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang  menjadi  Undang-Undang  No.33 Tahun 2004.
Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  adalah  suatu  alat  pengendalian dan  evaluasi  kinerja  bagi  pemerintah daerah  secara  keseluruhan  maupun  unit- unit  kerja  di  dalamnya  (Mahmudi,  2010). Fungsi  utama  laporan  keuangan  adalah untuk  memberikan  informasi  keuangan kepada pihak-pihak yang  berkepentingan dengan  laporan  tersebut  yang  akan digunakan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor  utama  antara  lain,  penerimaan daerah,  belanja  daerah,  pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro  ekonomi  suatu  daerah.  Oleh karena  itu,  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  yang  menjadi  poin  penting tersebut, maka analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah penting untuk dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan secara umum hasilnya menyatakan  bahwa  informasi  yang  ada dalam  laporan  keuangan  pemerintah daerah  dan  dinyatakan  dalam  rasio keuangan  berpengaruh  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## P
Kota Langsa merupakan salah satu kabupaten/kota yang  terletak  di  provinsi aceh.  Kota  Langsa  merupakan  hasil  dari pemekaran  Kabupaten  Aceh  Timur  pada tahun  2001,  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.
Setelah  proses  pemekaran,  maka  kota langsa  diharapkan  mampu  mengatur keuangan  daerahnya.  Secara  umum  dari tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2020, realisasi  yang  diperoleh  belum  mencapai target  yang  telah  ditetapkan  yang  dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1

## Jumlah Anggaran Dan Realisasi PAD Kota Langsa Tahun 2011- 2020
Tahun Anggaran Realisasi 2011 36.310.437.019 21.612.910.030 2012 35.464.721.911 16.666.942.465 2013 64.236.271.011 57.243.381.959 2014 105.021.202.287 114.168.702.058 2015 114.592.994.341 109.116.860.676 2016 133.420.175.265 10.855.975.158 2017 127.325.504.605 13.293.761.532 2018 125.634.683.815 121.361.713.328 2019 958.741.649.670 115.244.246.710 2020 159.592.856.511 126.277.867.970 Sumber: BPKD Kota Langsa Menurut Siregar (2017:32), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan  yang  diperoleh  pemerintah daerah  dari  sumber-sumber  dalam wilayanya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah. pendapatan  asli  daerah  meliputi  pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut  Wulandari,  Iryanie  (2016), pendapatan  asli  daerah  merupakan  salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja  daerah  (APBD).  Di  dalam pendapatan  asli  daerah  dapat  dilihat bangaimana  suatu  daerah  bisa  menggali sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah baik  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  milik daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah. Pendapatan  Asli  Daerah  memegang
peranan penting dalam mengelola keuangan daerahnya, karena melalui PAD tersebut  dapat  dilihat  sejauh  mana  suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan
daerahnya. (Harahap, 2018).
Berdasarkan paparan
permasalahan  dari  latar  belakang  diatas, peneliti  tertarik  untuk  membuat  suatu penelitian  yang  berjudul “Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Langsa ” .

## B. STUDI PUSTAKA
1) Kinerja Keuangan
Kinerja Keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran dari pengelolaan keuangan
organisasi dikaitkan  dengan  pusat  pertanggung jawaban.    Menurut  Fahmi  (2012:  2)  yang dimaksud  dengan  Kinerja  Keuangan adalah  hasil  atau  ukuran  suatu  analisis
yang  dilakukan  untuk  melihat  sejauh mana  suatu  organisasi  tertentu  telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan  aturan-aturan  pelaksanaan keuangan  secara  baik  dan  benar. Pengertian  Kinerja  Keuangan  menurut Jumingan (2006: 239) merupakan gambaran  kondisi  keuangan  organisasi pada  suatu  periode  tertentu  yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan
profitabilitas  perusahaan.  Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud dengan Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program  yang  sudah  dicapai sehubungan
dengan pengelolaan keuangan  daerah  melalui  penggunaan anggaran  dengan  kuantitas  dan  kualitas yang  terukur  sesuai  dengan  program yang telah ditentukan dan direncanakan.
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  adalah  gambaran  mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas  pelaksanaan  suatu  kegiatan  program kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran, tujuan,  visi  dan  misi  pemerintah  daerah (Mahsun,  2012:  25).  Pendapat      lainnya mengatakan Kinerja
Keuangan
Pemerintah  Daerah  adalah  hasil  dari kegiatan/program  yang  telah  dicapai sehubungan penggunaan anggaran daerah  dengan  kuantitas  dan  kualitas yang  ukur,  kemampuan  daerah  dapat diukur  dengan  menilai  efisiensi  atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  (Hendro,  2010).  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah hasil  penilaian  secara  kuantitatif  dari
suatu
kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  digunakan  sebagai bahan untuk
mengevaluasi dan menentukan  langkah-langkah  yang  akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih  baik.    Menurut  Halim  (2007:  24) Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan  untuk  melihat  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  menjalankan otonomi  daerah  sesuai  dengan  peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa  pendapat  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  adalah  hasil  dari pengukuran  untuk  melihat  kondisi keseluruhan  ketercapaian  pengelolaan keuangan atau pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam rangka  mewujudkan  visi  dan  misi pemerintah  daerah.  Salah  satu  informasi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja adalah informasi keuangan.
Pengukuran  Kinerja  Pemerintah Daerah harus mencakup Kinerja Keuangan.  Penggunaan  rasio  efesiensi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan  pemerintah  daerah  dalam penelitian  ini  didasarkan  pada  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (sumarjo, 2010). Kinerja keuangan dikatakan  efesiensi  apabila  rasio  yang dihasilkan  semakin  kecil,  sedangkan kinerja  dikatakan  tidak  efisien  apabila rasio yang dihasilkan semakin besar.
Rasio Efisiensi pendapatan asli daerah = Biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD realisasi penerimaan PAD

## 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  Pasal  1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  dan dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Menurut  Halim  (2007:  96), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang  dipungut  berdasarkan  perundang- undangan yang berlaku.
Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai sumber  penerimaan  daerah  yang  perlu ditingkatkan  agar  dapat  menanggung sebagian  belanja  yang  diperlukan  untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab  dapat  dilaksanakan  (Darise,  2008 :25).  Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa,  Pendapatan  Asli Daerah  adalah  pendapatan  yang  benar- benar  diperoleh  dan  digali  dari  potensi pendapatan  yang  ada  di  suatu  daerah berdasarkan  Peraturan  Daerah  dan Undang-Undang  yang  berlaku  di  mana Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai  salah satu  sumber  yang  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah  menurut  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Pasal  26,  kelompok  Pendapatan Asli  Daerah  dibagi  menurut  jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu:
1)  Pajak  Daerah.  Pajak  daerah  adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah  daerah  dan  pembangunan daerah  (Siahaan,  2010:9).  Mardiasmo (2011:  6)  b erpendapat  bahwa”  Pajak daerah  adalah  pajak  yang  dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk  membiayai  rumah  tangga daerah”. Menurut  Resmi  (2011:8) “ Pajak  Daerah  adalah  pajak  yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah  baik daerah  tingkat  I  (Pajak  Provinsi) maupun pajak II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah masing- masing”. Berdasarkan tiga pendapat  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Pajak  Daerah adalah  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah  daerah  tanpa  imbalan langsung  yang  seimbang,  yang  dapat dipaksakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan  untuk  membiayai  rumah tangga daerah.
2) Retribusi  Daerah.  Retribusi  daerah pada  umumnya  merupakan  sumber pendapatan  penyumbang  Pendapatan Asli  Daerah  kedua  setelah  pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan  retribusi  daerah  ini  lebih tinggi  daripada  pajak  daerah.  Dalam istilah  asing  retribusi  disebut  sebagai user  charge , user  face ,  atau charging  for service .  Retribusi  daerah  memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan pajak daerah. Retribusi daerah merupakan  pungutan  yang  dilakukan pemerintah  daerah  kepada  wajib retribusi  atas  pemanfaatan  suatu  jasa
tertentu  yang  disediakan  pemerintah. Jadi  dalam  hal  ini  terdapat  imbalan (kontraprestasi) langsung
yang dinikmati pembayar retribusi.
3)  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah yang  Dipisahkan.  Hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, yaitu  penerimaan  daerah  yang  berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan  modal  pada  perusahaan milik  daerah/BUMD,  bagian  laba  atas penyertaan  modal  pada  perusahaan milik  negara/BUMN,  bagian  laba  atas penyertaan  modal  pada  perusahaan milik  swasta  atau  kelompok  usaha masyarakat.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  Pendapatan  daerah  yang  berasal dari  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah yang sah.
Salah  satu  indikator  pendapatan asli  daerah  diukur  melalui  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  setiap  tahunnya oleh karena itu, PAD memiliki peran yang penting  dalam  menentukan  kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah (Liando, 2017: 5). 3) Kerangka Pemikiran Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Pendapatan  asli  daerah  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang undangan,  pendapatan  asli  daerah bertujuan  untuk  memberikan  keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah  sebagai  perwujudan  dari  asas desentraliasi, Menurut Wulandari, Iryanie (2017  :23),  pendapatan  asli  daerah merupakan  salah  satu  komponen  dari anggaran  pendapatan  belanja  daerah (APBD). Di dalam pendapatan asli daerah dapat  dilihat  bangaimana  suatu  daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan  asli  daerah  baik  berasal  dari pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  milik  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah.
H a : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja  Keungan  Pemerintah  Kota Langsa.

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

## C. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (BPKD) kota langsa.
Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi,  yaitu  merupakan  catatan
atas  peristiwa  yang  sudah  berlaku  yang berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya- karya monumental dari seseorang (sugiyono, 2013). Dokumen pada penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan pemerintah  daerah  Kota  Langsa  yang terdapat  di  badan  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah Kota Langsa.
Pendapatan Asli Daerah (X) Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)
1. Studi  kepustakaan,  yaitu  teknik pengumpulan data dengan
mengadakan  studi  penelaah  terhadap buku-buku,  literatur,  catatan  serta laporan  yang  ada  hubungannya dengan  masalah  yang  dipecahkan (nazir,  2013).  Pengumpulan  data sekunder dalam penelitian ini bersumber  dari  buku,  jurnal,  dan artikel.

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (BPKD)  kota  langsa  dan  Sampel  yang  di teliti  yaitu  laporan  keuangan  pemerintah daerah  Kota  Langsa  tahun  2011  sampai dengan tahun 2020.
Metode Analisis Data
Analisa  data  dilakukan  dengan menggunakan  regresi  linear  sederhana yang  bertujuan  untuk  menguji  dan menganalisis parsial satu variabel dependen  dengan  variabel  independen dan  melihat  pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan  pada pemerintahan  Kota  Langsa  yang  diolah dengan menggunakan program komputer SPSS  ( Statistical  Package  for  Social  Science ). Spesifikasi  persamaan  regresi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## Y = a + b1X1 + e
Dimana:
Y : Kinerja Keuangan a : Konstanta X1 : Pendapatan Asli Daerah e : error
b : Koefisien Regresi
Operasionalisasi Variabel 1.Variabel  Terikat  (Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah)  merupakan  hasil atau  ukuran  suatu  analisis  yang dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana suatu  organisasi  pemerintah  telah melaksanakan  kegiatannya  dengan
menggunakan aturan-aturan pelaksanaan  keuangan  secara  baik  dan benar.
2.Variabel  Bebas  (Pendapatam  Asli Daerah)  adalah  penerimaan  yang sumbernya  dari  daerah  tersebut.
Pemungutannya didasari oleh
peraturan  daerah  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku dengan  cakupannya  yaitu  terdiri  dari hasil  Pajak  Daerah,  Hasil  Retribusi Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

## Penelitian Terdahulu
1. Penelitian yang dilakukan oleh Pelealu, A.M.  Tahun  2013  yang  berjudul Pengaruh Dana Alokasu Khusus (DAK) dan  Dana  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) terhadap Belanja
Modal Pemerintah  Kota  Manado  Tahun  2003- 2012.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  Pengaruh  DAK  dan  PAD terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Kota Manado. Hasil Penelitian menunjukkan  bahwa  DAK  dan  PAD berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Manado.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, Tri  Yuni,  tahun  2018  yang  berjudul Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun anggaran 2012-2016. Pada penelitian ini menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan pemerintah  Daerah,  yaitu  peningkatan Pendapatan Asli
Daerah mengakibatkan  peningkatan  kinerja keuangan  Pemerintah  Daerah,  berarti daerah  tersebut  memiliki  potensi  yang baik sehingga semakin besar kontribusi
pendapatan  PAD  maka  semakin  besar pula  kemampuan  daerah  dalam melaksanakan otonomi nya.
3.  Penelitian yang dilakukan oleh Phareula  Artha  Wulandari,  Emy Iryanie.  Tahun  2016  yang  berjudul Analisis  Pengaruh  Kontribusi  Pajak Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kota  Banjarmasin.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berupa  data  target  dan  realisasi penerimaan  PAD  dari  Tahun  2007 – 2014.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  secara  simultan  pajak  hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan PPJU berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Kota  Banjarmasin,  yang berarti  bahwa  untuk  meningkatkan pendapatan  daerah,  Pemerintah  Kota Banjarmasin  di  tuntut  untuk  mampu meningkatkan  PAD  melalui  pajak daerah  yang  kontribusinya  cukup besar.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri, Sealys Harie, tahun 2020, yang berjudul pengaruh  Dana  Perimbangan,  Belanja Daerah,  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah.
Populasi  penelitian  ini  adalah  38 Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi  Jawa  Timur  pada  tahu  2015- 2017,  sehingga  total  populasi  adalah 114 pemerintah daerah. Hasil peneitian
ini  menunjukkan  bahwa  Pendapatan Asli  Daerah  berpengaruh  positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
5.  Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo,  Hendro,  tahun  2010  yang berjudul Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Data yang  digunakan  adalah  Laporan Keuangan  pemerintah  Daerah  (LKPD) tahun  2008.  Penelitian  ini  mengambil sampel  sebanyak  125  pemerintah daerah.  Data  di  dapatkan  dari  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana dari  semua  sampel,  tingkat  rerata efisiensi  dari  Pemerintah  Daerah  di Indonesia masih buruk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah penerimaan  yang  sumbernya  dari  daerah tersebut.  Pemungutannya  didasari  oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan  cakupannya  yaitu  terdiri  dari hasil  Pajak  Daerah,  Hasil  Retribusi Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah  yang  Dipisahkan,  dan  Lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah. Perhitungan rumusnya yaitu:
Pendapatan Asli Daerah=      PADt 1 – PADt 0
PADt 0
Penggunaan  rasio  efesiensi  yang digunakan  dalam  mengukur  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  (Sumarjo,  2010)  yaitu,
kinerja  keuangan  dikatakan  efesiensi apabila  rasio  yang  dihasilkan  semakin kecil,  sedangkan  kinerja  dikatakan  tidak efesiensi  apabila  rasio  yang  dihasilkan semakin besar.

## Tabel 2 Jumlah PAD Kota Langsa
Tahun Jumlah Pendapatan Asli Daerah 2011 36.310.437.019 2012 35.464.721.911 2013 64.236.271.011 2014 105.021.202.287 2015 114.592.994.341 2016 133.420.175.265 2017 127.325.504.605 2018 125.634.683.815 2019 958.741.649.670 2020 159.592.856.511 Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients T Sig. B Std. Error 1 (Constant) ,612 ,395 1,551 ,172 PAD -,175 ,112 -1,569 ,168 Berikut ini persamaan dari
pengujian hipotesis, yaitu:
Y= 0,612 – 0,175 X 1 + e
Berdasarkan  regresi  linier  berganda, maka  dapat  diinterpretasikan  koefisien regresi  dari  masing-masing  variabel independen sebagai berikut:
1.   Nilai  Konstanta  sebesar  0,612  artinya ini menunjukkan nilai kinerja keuangan  pemerintah  daerah  apabila Pendapatan  Asli  Daerah  bernilai tetap.
2.   Koefisien
Regresi Variabel pendapatan asli daerah sebesar -0,175 artinya setiap peningkatan pendapatan  asli  daerah  sebesar  satu satuan,  maka  akan  menurunkan kondisi  kinerja  keuangan  pemerintah daerah sebesar 0,175 satuan.

## Pembuktian Hipotesis
Hasil  dari  Uji  Parsial  melalui  Uji  t menunjukkan bahwa variabel pendapatan
asli  daerah  (PAD)  mempunyai  nilai signifikan  sebesar  0,168  yang  berarti diatas  0,05  (t sig >  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  pendapatan asli  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah. yang berarti hipotesis ditolak.
Hasil  ini  memberikan  arti  bahwa tingginya  kemampuan  daerah  dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli  daerah,  maka  tidak  akan  tinggi  pula tindakan  dan  keputusan  dalam  hal menggunakan  pendapatan  asli  daerah tersebut  yang  telah  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  pembangunan  daerah. Peningkatan  PAD  yang  tinggi  dihasilkan oleh  pajak  daerah  yang  dinilai  paling strategis  untuk  bisa  meningkatkan  target PAD  seperti  pajak  restoran  dan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan/BPHTB.  Hasil  inilah  yang membuktikan  bahwa  semakin  tinggi penerimaan  PAD  suatu  daerah  tidak
dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan  daerah  tersebut.  Berdasarkan tujuan  pengukuran  kinerja  pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah  menurut Mardiasmo  (2011:121)  salah  satunya adalah  untuk  meningkatkan  efektifitas dalam  memberi  pelayanan  publik,  yang mana  jika  dilihat  dari  kebijakan  yang  di ambil oleh Dinas Pendapatan Kota Langsa dalam menetapkan kenaikan BPHTB guna meningkatkan  PAD  dinilai  banyak mengecewakan  masyarakat  Kota  Langsa itu  sendiri,  sehingga  di  harapkan  pihak pemerintah  dapat  menggali  potensi  lain selain pajak untuk meningkatkan

## Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN Kesimpulan
Pendapatan  Asli  Daerah  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Langsa.  Hasil  ini  memberikan  arti  bahwa tingginya  kemampuan  daerah  dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli  daerah,  maka  akan  tinggi  pula tindakan  dan  keputusan  dalam  hal menggunakan  pendapatan  asli  daerah tersebut  yang  telah  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  pembangunan  daerah. Peningkatan  PAD  yang  tinggi  dihasilkan oleh  pajak  daerah  yang  dinilai  paling strategis  untuk  bisa  meningkatkan  target PAD seperti pajak PBB dan Bea Perolehan BPHTP.  Hasil  inilah  yang  membuktikan bahwa  semakin  tinggi  penerimaan  PAD suatu  daerah  maka  dapat  mempengaruhi peningkatan  kinerja  keuangan  daerah tersebut.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  hanya  dilakukan pada  pemerintah  daerah  Kota  Langsa sebagai  sampel  penelitian  dan  hanya menggunakan  tahun  anggaran  2011  - 2020.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan
melibatkan lebih banyak sampel pemerintah daerah sehingga hasil penelitian  dapat  menunjukkan  data  yang lebih signifikan.
Saran dan Rekomendasi
• Bagi  penelitian  selanjutnya  juga disarankan menggunakan indikator  lain  dalam  mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah  yang  diantaranya  rasio kemandirian,  rasio  efektivitas,  dan rasio aktivitas.
• Pemerintah  diharapkan  bisa  lebih inovatif dalam mencari pendapatan untuk daerah dengan mempergunakan  Sumber  Daya
Alam  seperti  lahan-lahan  kosong yang  ada  di  Kota  Langsa  untuk meningkatkan  pendapatan  Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  (2007).  Akuntansi  Sektor
Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Baldric  Siregar,  2017. Akuntansi  Sektor Publik. Edisi  2.  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Devi, Vivi Sri, 2019, Pengaruh Pendapatan
Asli  Daerah  Dan  Pendapatan Tranfer Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah,
Skripsi, Fakultas Ekonomi  Dan Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Palembang, Palembang Dewi,  Fevi  Prastika,  2019,  Pengaruh Pertumbuhan  Pendapatan  Asli Daerah,  Pertumbuhan  Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress di Kota
Langsa, Skripsi,  Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra Langsa, Aceh.
Harahap,  Ardhansyah  Putra,  2018.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah
dan  Belanja  Modal  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Kabupaten  Serdang. Jurnal  Bisnis Net. Vo.1, No. 1 Januari 2018.
Mahmudi,  (2010).  Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah daerah Edisi Dua.  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Mardiasmo.  (2011).  Akuntansi  Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mohammad  Mahsun,  (2012).  Pengukuran Kinerja  Sektor  Publik.  Yogyakarta: BPFE.
Pelealu,  A.M.  2013.  Pengaruh  Dana
Alokasu  Khusus  (DAK)  dan  Dana Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah  Kota  Manado  Tahun 2003-2012. Jurnal EMBA . Vo.1, No.
4. Desember 2013, Hal.
11811_11117.
Phareula  Artha  Wulandari  dan  Emy Iryanie  (2016).  Analisis  Pengaruh Kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan  ASli  Daerah  (PAD)
Kota Banjarmasin.
E-Jurnal, Unversitas Bakrie , Jakarta. 2-3 Mei
2016.
Pratiwi,  Tri  Yuni,  2018,  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana
Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten
Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1012
2016, Program  Studi  Akuntansi  Jurusan Pendidikan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Negri Yogyakarta, Yogyakarta. Saputri,  Sealys  Harie,  2020,  Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah,  Dan  Pendapatan  Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan  Daerah, Jurnal  Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol 9,
No 1, 1 – 21
Sumarjo, Hendro, 2010, Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah, Skripsi,  Program  Studi  Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Uhise,  Stepvani.  2013.  Dana  Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Sulawesi  Utara  dengan  Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Jurnal  EMBA. Vo.1,
No.  4  Desember  2013.  Hal.  1677- 1686.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah. (Revisi dari  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004).