Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## SULITKAH KORUPSI DIBERANTAS: MOTIF AFILIASI DAN KEKUASAAN
Dedeng Yusuf Maolani 1) , David Ashari Kusmayadi 2) , Deden Hermawan 3) & Afifah Wulan Sri Maida 4)
1,2,3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
1 dedeng.ym@gmail.com, 2 davidashari12@gmail.com, 3 dheden1805@gmail.com,
4 afifahwulansrimaida@gmail.com

## Abstrak
Perilaku korupsi semakin marak terjadi bahkan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dari segi kasus  yang terjadi. Oleh karena itu untuk menurunkan kasus perilaku korupsi di pandang perlu mengentahui faktor apa saja yang menjadi motivasi para pelaku korupsi, sebagai langkah awal untuk memberantas tindak perilaku korupsi. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mencari  tahu  penyebab  motivasi  terjadinya  korupsi  di  lihat  dari  faktor  internal  dan  eksternal menggunakan  teori  motivasi  McClelland.  Metode  penelitian  yang  dipakai  pada  penelitian  ini adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Dimana  Penelitian  ini  ingin  mendapatkan  data  yang bersumber  dari  suatu  pengamatan  terhadap  suatu  perilaku.  Teknik  pengolahan  data  dalam penelitian ini studi literatur dimana peneliti mengumpulkan data dengan mencari dan menganalisis di berbagai buku, jurnal, media dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya  Faktor  internal  dan  eksternal  membuat  para  pelaku  korupsi  termotivasi  di  lihat  dengan menggunakan teori McClelland. Dalam faktor internal yakni aspek perilaku individu aspek sosial. Sedangkan  dalam  aspek  eksternal  yakni  sikap  masyarakat  itu  sendiri  terhadap  tindak  perilaku koruptif  terbilang  acuh,  aspek  ekonomi,  aspek  politik  dan  aspek  organisasi.  Dengan  ini menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal yang membuat para pelaku korupsi termotivasi. Dengan ini sangat dibutuhkan kerja sama serta kesadaran dari semua stake holder terkait untuk bisa mengatasi dan memberantas perilaku korupsi dengan tujuan utamanya adalah menghilangkan perilaku korupsi ini.
Kata Kunci : Korupsi, Faktor Internal, Eksternal

## Abstract
Corruption behavior is increasingly prevalent and even always increases from year to year in terms of cases that occur. Therefore, to reduce cases of corrupt behavior, it is necessary to know what factors are the motivations of the perpetrators of corruption, as a first step to eradicate acts of corruption. This study aims to find out the motivational causes of corruption in terms of internal and external factors using McClelland's motivation theory. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach. Where this research wants to get data that comes from an observation of a behavior. Data processing techniques in this study are literature studies where researchers collect data by searching and analyzing in various books, journals, media and other sources.  The  results  showed  that  the  existence  of  internal  and  external  factors  made  the perpetrators  of  corruption  motivated  by  using  McClelland's  theory.  In  internal  factors,  namely aspects  of  individual  behavior,  social  aspects.  Meanwhile,  in  the  external  aspect,  namely  the
attitude  of  the  community  itself  towards  corruptive  behavior,  it  is  fairly  indifferent,  economic aspects,  political  aspects  and  organizational  aspects.  This  shows  that  the  internal  and  external factors  that  make  the  perpetrators  of  corruption  are  motivated.  With  this,  cooperation  and awareness from all relevant stakeholders is urgently needed to be able to overcome and eradicate corrupt behavior with the main goal of eliminating this corrupt behavior.
Keywords : Corruption, Internal Factors, External

## A. PENDAHULUAN
Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia tentunya sudah sangat meresahkan. Karena hal ini sudah sangat sering terjadi baik yang terjadi di sektor publik maupun swasta. Fenomena korupsi ini menjadi masalah besar bukan hanya di Indonesia bahkan di negara maju pun demikian. Kasus demi  kasus  sudah  semakin  sering  terjadi bahkan  di  tataran  pejabat  setingkat  menteri  pun  masih ditemukan kasus korupsi.
Gambar 1.1 Angka Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018-2021
Sumber: ICW (Indonesia Corruption Watch), 2021
Bahkan  menurut  data  dari  ICW (Indonesia  Corruption  Watch) angka  penindakan  kasus korupsi semester 1 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan pada tahun 2019 dan 2020. Jumlah penindakan kasus korupsi selama 6 bulan pada awal tahun 2021 mencapai angka 209 kasus. Sedangkan  pada  6  bulan  awal  tahun  2020  hanya  169  kasus  dan  pada  tahun  2019 sebanyak  122 kasus. Serta pada 6 bulan awal tahun 2018 mencapai angka 139 kasus
139 122 169 209 0 50 100 150 200 250 Jumlah Kasus 2018 2019 2020 2021 1,079 6,925 18,173 26,83 Semester 1-2018 Semester 1-2019 Semester 1-2020
Semester 1-2021
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Gambar 1.2 Jumlah Kerugian Negara Akibat Korupsi Sumber: ICW (Indonesia Corruption Watch), 2021
Hal  itu  juga  menyebabkan  kerugian  negara  akibat  korupsi  mengalami  kenaikan.  Hal  ini terjadi selama 4 tahun  berturut-turut dimana kerugian negara yang disebabkan oleh kasus korupsi selalu  mengalami  kenaikan.  Dimana  pada  6  bulan  awal  tahun  2018  kerugian  negara  yang disebabkan  oleh  kasus  korupsi  mencapai  1,079  T,  lalu  pada  6  bulan  awal  tahun  2019  kerugian negara mencapai 6,925 T, pada 6 bulan awal tahun 2020 kerugian negara mencapai Rp. 18, 173 T. Sedangkan  pada  6  bulan  awal tahun  2021  kerugian  negara  yang  disebabkan  oleh kasus  korupsi mencapai Rp. 26, 83 T.
Melihat data diatas kasus korupsi menjadi sangat ironis karena sebagian pelaku merupakan orang  yang  secara status sosial berada pada status sosial yang tinggi.  Bahkan upaya pemerintah untuk  peningkatan  kesejahteraan  pejabat  ataupun  pegawai  negara  melalui  berbagai  sistem diantaranya sistem remunerisasi dan sistem merit yang terdapat pada refomasi birokrasi.
Banyak hal yang menjadi faktor penyebab kasus korupsi yang terjadi saat ini. Hal ini bisa diklasifikasikan  ke  dalam  tiga  kategori  besar  yaitu  faktor  ekonomi,  politik  dan  sosial  budaya. Faktor  ekonomi  sering  dianggap  menjadi    faktor  penyebab  utama  terjadinya  korupsi  ini.  Faktor politik  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  korupsi  ini  biasanya  dijelaskan  pada  hal  demokrasi, keefektifan pemerintah dan desentralisasi. Sedangkan dalam hal sosial budaya hal yang menjadi sorotan adalah sejarah korupsi yang menjadi warisan kolonial, ethnic diversity, kualitas regulasi dan urban  population. Dalam  perspektif  hubungan  korupsi  dan  pertumbuhan  ekonomi,  para ekonom, sejarawan dan ahli politik telah terlibat dalam perdebatan panjang tentang apakah korupsi membahayakan  pertumbuhan  ekonomi.  Pandangan  umum  menyatakan  bahwa  korupsi  dapat mendistorsi  alokasi  sumberdaya  yang  efisien  dalam  perekonomian.  Sebagian  besar  ekonom memandang bahwa korupsi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi. (Winurini, 2017).
Menurut  Blackburn  (2006),  korupsi  merupakan  salah  satu  penyebab    pendapatan  rendah dan memainkan  peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai oiling the wheel untuk birokasi, terkadang korupsi juga dapat bermanfaat bagi perekonomian.
Dari pemaparan diatas, lalu yang menjadi permasalahan mengapa kasus korupsi ini sering terjadi di Indonesia dan pada realitanya selalu mengalami kenaikan dari segi kasus yang terjadi. Hal apa yang menyebabkan kasus korupsi ini belum bisa diatasi dengan baik. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korupsi di Indonesia. Bahkan sebagian orang sudah menganggap korupsi ini  sebagai  budaya.  Tetapi  tentu  saja  itu  adalah  budaya  yang  buruk  dan  merupakan  bentuk kekecewaan  dari  masyarakat.    Diharapkan  dari  penelitian  ini  bisa  menambah  pengetahuan  bagi para  pembaca  serta  bisa  membantu  pemerintah  agar  bisa  membuat  kebijakan  yang  tepat  untuk menangani permasalahan terkait perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia.

## B. KAJIAN TEORI Penelitian Relevan
Penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  adalah  “PERILAKU  KORUPSI  DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI MOTIVASI” karya Sulis Winurini. Dimana pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu dalam hal membahas teori motivasi McClelland yang bisa menyebabkan  korupsi.  Sedangkan  perbedaannya  terletak  pada  hasil  penelitian,  hasil  penelitian yang dilakukan Sulis Winuri lebih kepada solusi untuk menanggulangi motif afiliasi, kekuasaan dan  motif  prestasi  agar  tidak  muncul  tindak  koruptif.  Sedangkan  dalam  penelitian  kami  lebih
kepada mencari tahu penyebab motivasi terjadinya korupsi di lihat dari faktor internal dan eksternal menggunakan teori motivasi McClelland.

## Korupsi
Kata  Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan,  memutarbalik  atau  menyogok.  Sedangkan  menurut  Kartono,  K  (1983)  korupsi adalah  tingkah  laku  individu  yang  menggunakan  wewenang  dan  jabatan  guna  mengeduk keuntungan dan merugikan kepentingan umum (Rachman, 2018).
Sementara  itu  korupsi  menurut  Huntington  (1968)  adalah  perilaku  pejabat  publik  yang menyimpang  dari  norma-norma  yang  diterima  oleh  masyarakat,  dan  perilaku  menyimpang  ini ditujukan  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  pribadi.  Dapat  disimpulkan  bahwa  korupsi  ini disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat untuk memperkaya diri sendiri demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau kelompok. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998) :
1. Korup  artinya  busuk,  suka  menerima  uang  suap/sogok,  memakai  kekuasaan  untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya
3. Koruptor  artinya  orang  yang  melakukan  korupsi.  (Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan RI, 2011).
Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil  dari  definisi  yang  berbunyi “financial  manipulations  and  deliction  injurious  to  the economy are often labeled corrupt” (Hartanti, 2008).
Teori Motivasi McClelland Menurut (Kast dan Rosenzweig, 1970) motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang untuk  berperilaku  dalam  cara  tertentu  atau  setidaknya  mengembangkan  kecenderungan  untuk berperilaku tertentu. Sementara itu dalam (Yorks, 1976) motivasi di definisikan sebagai kekuatan dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
Menurut  McClelland  (1961,  1975,  1985),  ada  3  dorongan  dasar  yang  yang  memotivasi individu  yaitu:  kebutuhan  afiliasi,  kebutuhan  kekuasaan  dan  kebutuhan  prestasi.  Pada  dasarnya kebutuhan  afiliasi  adalah  keinginan  untuk  membina  hubungan  lebih  dekat,  bekerja  sama,  dan berteman, sedangkan kebutuhan kekuasaan adalah dorongan yang muncul untuk merasa lebih kuat dan adidaya daripada orang lain, dan kebutuhan prestasi adalah keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih khususnya melebihi standar.
Sejalan  dengan  hal  diatas  Wu  dan  Huang  (2011)  dalam  (Winurini,  2017)  menemukan bahwa  motif  afiliasi  dan  kekuasaan  memiliki  hubungan  langsung  dengan  perilaku  suap  sebagai bagian dari perilaku korupsi. Perantara hubungan antara motif afiliasi dengan perilaku suap yaitu keadilan distributif. Sedangkan perantara motif kekuasaan dengan perilaku suap yaitu peluang.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif deskriptif.  Dimana  peneliti  ingin  mendapatkan  data  yang  bersumber  dari  suatu  pengamatan terhadap suatu perilaku. Sementara itu Teknik pengolahan data dalam penelitian ini studi literatur dimana peneliti mengumpulkan data dengan mencari dan menganalisis di berbagai buku, jurnal,
media dan sumber-sumber lainnya. Selain itu peneliti juga mencari dasar untuk dijadikan sebuah pijakan melalui teori yang dirasa relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data ini berasal dari jurnal, artikel ilmiah, buku dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  mengenai  penyebab  motivasi  terjadinya  korupsi  di  lihat  dari  faktor  internal dan  eksternal  menggunakan  teori  motivasi  McClelland  yakni  Motif  Kekuasaan,  Motif  Afiliasi (Bersahabat) dan Motif Berprestasi. Adapun Uraian yang lebih rinci sebagai berikut :

## Motif Kekuasaan, Afiliasi (Bersahabat) dan Berprestasi
Ada  dua  jenis  tipe  yakni  pribadi  dan  kelembagaan  dalam  kebutuhan  seseorang  untuk berkuasa  (Ferry  Roen,  2012)  .  Hal  ini  sejalan  dengan  motif  kekuasaan  yang  memang  dapat menjadikan  orang  tersebut  dapat  mengendalikan  orang  lain.  Kebutuhan  kekuasaan  ini  sering  di anggap sebagai sesuatu yang sangat di inginkan. Terlebih ketika di benturkan dengan kepentingan individu yang sifatnya pun hanya menguntungkan individu, katakanlah korupsi.
Mereka  dengan  kebutuhan  afiliasi  (bersahabat)  membutuhkan  hubungan  yang  harmonis dengan orang lain dan perlu merasa diterima orang lain. Mereka pun cenderung menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok kerja mereka saja. Artinya dalam tindak korupsi pun sistem kerja yang di lakukan bertujuan untuk menjaga hubungan antar sahabat dengan melibatkannya.
Kebutuhan beprestasi ini bertujuan untuk terus unggul, karena dengan terus unggul dapat membuat dirinya di pandang memiliki performa kerja yang baik. Ketika sudah memiliki performa yang baik maka dapat lebih mudah menduduki tempat yang strategis, karena di anggap memiliki kompetensi yang baik. Dengan demikian motif kebutuhan berprestasi sangat di butuhkan dalam hal berperilaku koruptif.

## Faktor Internal
Faktor  yang  muncul  dari  diri  seseorang  dapat  masuk  kedalam  faktor  internal.  Adanya paradigma  seseorang  mengenai  korupsi  pasti  berbeda.  Karena  belum  adanya  batasan  mengenai istilah Korupsi menyebabkan bertahannya sikap primitif serta banyak muncul perbedaan padangan atau paradigma dalam melihat korupsi.
Ada dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam kacamata pandang psikologi, yakni teori medan dan teori big five personality. Teori medan adalah perilaku manusia merupakan hasil  dari  interaksi  antara  faktor  kepribadian  ( personality )  dan  lingkungan  ( environment )  atau dengan  kata  lain  lapangan  kehidupan  seseorang  terdiri  dari  orang  itu  sendiri  dan  lingkungan, khususnya  lingkungan  kejiwaan  (psikologis)  yang  ada  padanya.  Melalui  teori  ini,  jelas  bahwa perilaku  korupsi  dapat  dianalisis  maupun  diprediksi  memiliki  dua  opsi  motif  yakni  dari  sisi lingkungan atau kepribadian individu terkait.  Teori yang kedua adalah teori big five personality. Pengertian teori big five personality merupakan konsep yang mengemukakan bahwa kepribadian seseorang  terdiri  dari  lima  faktor  kepribadian,  yaitu extraversion,  agreeableness,  neuroticism, openness,  dan  conscientiousness. (Rachman,  2018) . Namun  yang  menjadi  fokus  pembahasan peneliti di ruang internal yakni :
a) Aspek Perilaku Individu
- Tamak/Rakus Manusia Sifat  tamak  dan  rakus  ini  menjadi  hal  utama  yang  menyebabkan  seseorang  Korupsi. Seseorang  korupsi  bukan  karena  ingin  menutupi  kebutuhan  primer  tetapi  memang karena memiliki  sifat  tamak,  rakus  serta hasrat  untuk  terus  memperkaya  diri  sendiri. Maka adanya tindakan keras tanpa  kompromi, hukumnya wajib.
- Moral yang kurang kuat
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Hal ini bermula terhadap orang yang kurang kuat dan mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Latar belakang seseorang tergoda yaitu mulai dari pengaruh lingkungan sekelilingnya. Seperti, atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lainnya yang memberi kesempatan Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan.
- Gaya Hidup yang Konsumtif Gaya hidup  yang konsumtif sendiri bermula ketika hidup dikota besar. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk bertindak konsumtif.  Ketika perilaku konsumtif ini tidak didukung atau diimbangi dengan pendapatan yang sesuai maka akan menjadi peluang seseorang untuk melakukan tindak korupsi.
b) Aspek Sosial
Aspek sosial ini erat kaitannya dengan keluarga. Sebab keluarga dapat menjadi pendorong kuat seseorang untuk senantiasa berprilaku koruptif. Statement ini diperkuat oleh kaum bahvioris, bahwa lingkungan keluarga dapat menjadi pendorong terkuat seseorang bertindak korupsi. Hal ini mengalahkan sifat baik yang dimiliki oleh manusia itu sendiri dan keluar dari karakter utama manusia  itu  sendiri.  Lingkungan  justru  memberi  dorongan  bukan  hukuman  atas  tindakan koruptif seseorang.

## Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  merupakan  faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  seseorang.    Untuk memberantas korupsi, sistem hukum pemerintah di indonesia sangat loyo. Artinya Hukum tidak dijalankan  sesuai  prosedur  yang  benar,  aparat  mudah  suap  sehingga  pelanggaran  sangat  mudah dilakukan oleh masyarakat. Politik Monopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi, karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat.
Faktor  yang  sangat  dekat  dengan  terjadinya  korupsi  adalah  budaya  penyelahgunaan wewenang yang berlebih dalam hal ini terjadinya KKN. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang  masih  sangat  tinggi  dan  tidak  adanya  sistem  kontrol  yang  baik  menyebabkan  masyarakat meng anggap bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Pernyataan ini telah di singgung sebelumnya dan diperkuat pula oleh teori McClellend bahwa kekuasaan menjadi motor yang menghantarkan kepada tindak korupsi. Sosial  Lingkungan sosial pun dapat mempengaruhi seseorang  untuk  melakukan  korupsi.  Korupsi  merupakan  budaya  dari  pejabat  lokal  dan  adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada aspek- aspek yang membuat orang-orang melakukan korupsi. Aspek tersebut meliputi :
a) Aspek Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi
Demi menjaga nama baik organisasi nama individu sering ditutupi ketika berada didalam organisasi. Begitu pula dengan tindak korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup- tutupi. Akibat sikap ini, tindak korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam  berbagai  bentuk.  Sikap  masyarakat  yang  berpotensi  memberi  peluang  perilaku korupsi  antara  lain, Pertama budaya  di  masyarakat  yang  mendukung  untuk  terjadinya korupsi.  Misalnya  masyarakat  menghargai  seseorang  karena  kekayaan  yang  dimilikinya. Dampaknya  masyarakat  menjadi  tidak  kritis. Kedua Masyarakat  menganggap  bahwa korban yang mengalami kerugian akibat tindak korupsi adalah Negara. Contohnya akibat
korupsi  anggaran  pembangunan  menjadi  berkurang,  pembangunan  transportasi  umum menjadi terganggu misalnya. Ketiga , Masyarakat kurang.
b) Aspek Ekonomi
Aspek Ekonomi sering membuka  peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  atau  saat  sedang  terdesak  masalah  ekonomi  membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas dan salah satunya adalah korupsi.
c) Aspek Politik
Politik uang (money politics) pada Pemilihan Umum adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang  atau  golongan  yang  membeli  suatu  atau  menyuap  para  pemilih/anggota  partai agar dapat memenangkan pemilu.
d) Aspek Organisasi
Organisasi  dalam  hal  ini  adalah  organisasi  dalam  arti  yang  luas,  termasuk  sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Tabel 1. Motivasi dan Penyebab Korupsi NO KASUS MOTIF PENYEBAB FAKTOR PENYEBAB 1. 2004 hingga 2017 tercatat terdapat 65 bupati atau wali kota dan 12 gubernur yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Fana Suparman, 2017) Afiliasi & Prestasi Politik & Ekonomi (Internal) Aspek Individu (Eksternal) Aspek Ekonomi dan Organisasi 2. Gubernur Sultra Nur Alam terjerat kasus korupsi. (ayomi amindoni, 2018) Kekuasaan & Prestasi Politik (Internal) Aspek Individu (Eksternal) 3. Tertangkapnya Djoko Tjandra membutuhkan waktu 11 tahun. Kekuasaan, Prestasi dan Afiliasi Politik (Internal) Perilaku Individu. (Eksternal)
Aspek
Ekonomi,dan Oraganisasi

## Sumber : Media Informasi
Chen  el  al  (2008)  dalam  Studynya  bahwa  perilaku  suap  dapat  menjaga  hubungan pertemanan serta mengurangi kebencian (Steidimeter, 1999), sekaligus menciptakan kesepakatan jangka  panjang  (Millington  et  al.,  2005),  sehingga  keberhasilan  perusahaan  dapat  dipastikan. Temuan  Wu  dan  Huang  (2011)  menunjukkan  bahwa  perusahaan  dapat  mempengaruhi  pegawai pemerintah ketika mereka memberikan suap. Temuan tersebut mendukung apa yang di gagas oleh Sanyal  (2005)  bahwa  manfaat  komersial  dapat  menyatakan  bahwa  manfaat  komersial  dapat  di peroleh ketika perusahaan mempengaruhi pegawai pemerintah lewat suap. (Winurini, 2017)
Dengan adanya temuan Wu dan Huang (2011) menunjukkan bahwa adanya peluang suap ini  telah  menjalar  secara  massif  karena  adanya  peraturan  yang  ambigu  membuat  meningkatnya intensi perusahaan untuk melakukan suap. Suap sendiri sudah menjadi bagian dari transaksi bisnis yang  normal  sebab  sudah  hampir  semua  orang  melakukannya.  Mengingat  adanya  hukum  yang ambigu serta penegakan hukum yang lemah, maka suap akan terus terjadi secara signifikan. Pihak yang melakukan atau yang menerima suap sendiri akan merasa terfasilitasi dan akan terjadi secara terus menerus ketika kedua belah pihak (penyuap dan penerima suap) memiliki presepsi yang sama, berkenaan dengan benefit yang diterima dalam pertukaran tersebut.
Hasil study ini sejalan dengan perilaku korupsi yang terjadi di indonesia Hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Abidin  dan  Siswadi  (2015:103)  menggambarkan,  korupsi  di  Indonesia dilakukan secara kolektif, melibatkan banyak pihak, bisa dari institusi yang sama, lintas institusi, pengusaha, termasuk keluarga pelaku itu sendiri. Sebagian besar kasus melibatkan pelaku dengan beragam profesi, seperti penyelenggara negara, politisi, penegak hukum, dan pengusaha. Ada peran
perantara dalam prosesnya, yaitu sebagai penghubung antara penerima dan pemberi suap. Dalam kasus-kasus  tertentu,  perantara  bertugas  sebagai  makelar,  yakni  mencari  pihak-pihak  yang dijanjikan akan diuntungkan dalam suatu transaksi. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya Djoko Tjandra yang alot, karena membutuhkan waktu 11 tahun lamanya untuk menangkap koruptor kelas kakap ini. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin saiman pada Kamis, 30 Juli 2020 sebagaimana Pikiran-Rakyat.com dikutip dari laman RRI. “ Dengan di tangkapnya Djoko Tjandra bisa menggali banyak hal, kalau memang nanti Pak Djoko Tjandra buka-bukaan terkait adanya uang atau jani bisa ditelusuri”. Bahkan sebelum tertangkapnya Djoko Tjandra, poliri sudah terlebih dahulu menetapkan dua orang tersangka diantaranya Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo  Utomo dan salah satu kuasa hukum Djoko Tjandra yaitu Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.
Nama Djoko Tjandra pun sempat hilang dalam daftar red notice , hal ini menjadi sebuah pertanyaan dalam kasus tersebut. Pasalnya, dengan hilangnya nama Djoko Tjandra di red notice ini  telah  membuat  namanya  turut  hilang  dari  daftar  cekal  Direktorat  Jendral  Imigrasi.  Dengan adanya permasalahan ini maka dugaan suap dan gratifikasi kepada oknum-oknum aparat tersebut maupun tersangka lainnya yang ditetapkan, dengan ini dugaan tersangka lainnya akan merambah kemana-mana.
Berkaca  pada  kasus  tersebut  ada  peran  perantara  dalam  prosesnya,  yaitu  adanya penghubung  antara  Pemberi  dan  penerima  suap.  Dalam  kasus  tertentu,  perantara  ini  bertugas sebagai  makelar,  yakni  mencari  pihak-pihak  yang  dijanjikan  akan  diuntungkan  dalam  suatu transaksi. Pada praktiknya, terdapat sejumlah pelaku yang melakukan korupsi tidak hanya sekali saja, tetapi berkali-kali. Hal ini terjadi diduga karena sebelumnya pelaku tidak merasakan efek jera tetapi  justru  lebih  banyak  merasakan  kepuasan  karena  korupsi.  Konformitas  pun  dapat  menjadi faktor penyebab,  yakni ketika masing-masing orang merasa bahwa korupsi merupakan hal yang biasa  dilakukan.  Situasi  seperti  ini  menggambarkan  besarnya  peluang  terjadinya  korupsi  di Indonesia.

## E. SIMPULAN
Perilaku  korupsi  selalu  mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun  dari  segi  kasus  yang terjadi. Banyak sekali faktor yang membuat para pelaku koruptor ini tidak pernah jera dan terus termotivasi untuk berprilaku koruptif. Hal ini dapat di lihat dari dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Dalam  Faktor Internal dapat di lihat dari aspek, Pertama aspek perilaku individu dalam hal ini sifat tamak, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif. Kedua aspek sosial yang erat  kaitannya  dengan  keluarga.  Sedangkan  dalam  aspek  eksternal  yakni Pertama aspek  sikap masyarakat  itu  sendiri  terhadap  tindak  perilaku  koruptif  terbilang  acuh, Kedua aspek  ekonomi seperti Pendapatan yang tidak memenuhi kebutuhan, Ketiga aspek politik seperti money politics dan Keempat aspek organisasi seperti organisasi yang ikut andil dan mendukung terjadinya korupsi dengan membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi.  Dengan ini dapat di lihat bahwa faktor  internal  dan eksternal  yang  membuat  para  pelaku  korupsi  termotivasi.  Dengan  ini  sangat dibutuhkan kerja sama serta kesadaran dari semua stake holder terkait untuk bisa mengatasi dan memberantas perilaku korupsi dengan tujuan utamanya adalah menghilangkan perilaku korupsi ini
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## DAFTAR PUSTAKA
Ayomi  amindoni.  (2018,  March  29).  Kasus  korupsi  Gubernur  Sultra  Nur  Alam  menjadi “terobosan” KPK berantas korupsi sumber daya alam. Bbc.Com
Engkus, E., Suparman, N., Tri Sakti, F., & Saeful Anwar, H. (2020). Covid-19: Kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di Indonesia. LP2M.
Engkus,  E.  (2017).  The  Influence  Of  organizational  Behavior  On  Work  Ethics  Employees  In Bandung  Regency  Goverment.  International  Academy  of  selence,  Engginering  and  Tecnology, 1(1), 1-16.
Fana Suparman. (2017, December 9). Mahalnya Biaya Politik Jadi Faktor Pendorong Korupsi di Daerah. Beritasatu.Com.
Ferry Roen. (2012, October 31). Teori Tiga Motif Sosial. Perilakuorgnisasi.Com.
Hartanti, E. (2008). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
Irawan,  B.  (2011).  Diskresi  sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi :  Kajian  Kriminologi  dan  Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas. MIMBAR, XXVII, 143–149
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Prathama, Z. A. dan A. G. (2015). Psikologi Korupsi. PT. Remaja Rosdakarya
RB. Soemanto, Sudarto, S. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. Yustisia, 3.
Rachman,  F.  (2018).  UPAYA  PENANGGULANGAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DI INDONESIA. Keadilan Progresif, 2
Rohyani,  E.  (2010).  Kriminalisasi  Perbuatan  Administrasi  Negara.  Seminar  Nasional Kriminalisasi Kebijakan.
Setiadi,  E.  (2010).  Kriminalisasi  Kebijakan  dan  Bekerjanya  Hukum  Pidana. Seminar  Nasional Kriminalisasi Kebijakan .
Suryani, I. (2015). Peran Media Iklan Televisi Sebagai Media Kritik Sosial Kasus Korupsi (Studi Kasus Pada Iklan Djarum 76 Versi “Kontes Jin”). Komunikasi , 9 .
Winurini,  S.  (2017).  PERILAKU  KORUPSI  DI  INDONESIA  DALAM  PERSPEKTIF  TEORI MOTIVASI. Info Singkat, IX