## Legalitas

## Tanggung Jawab P.T Gojek Dalam Transkasi Jual Beli Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Go-Pay

## *Milawartati T dan Ruslan
Universitas Tompotika Luwuk Banggai *Correspondence email : milawartati@gmail.com
Abstrak. PT.  Gojek  adalah  perusahaan  penyedia    jasa  layanan  transportasi  yang  dapat  diakses  oleh  konsumen  melalui  telepon pintar  ( smart  phone )  guna  memenuhi  kebutuhan  konsumen,  salah  satu  menu  layanan  yang  sering  dimanfaatkan  dengan menggunakan  system  pembayaran  go-pay. Go-pay adalah  menu  layanan  pembayaran  transaksi  elektronik  sehingga  dapat mempermudah pembayaran transaksi jual beli. Namun pada faktanya aplikasi ini menimbulkan permasalahan dari sisi konsumen dalam  hal  pembayaran  uang  digital  dengan  menggunakan  menu  layanan  go-pay  ini,  dimana  dibeberapa  kasus  konsumen mengalami  kehilangan  saldo  secara  tiba-tiba  pada  akun  gojeknya.  penulis  merumuskan  permasalahannya  yaitu  bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli pada aplikasi Gojek dengan menggunakan system pembayaran go-pay? Dan sejauhmana  pertanggung  jawaban  PT.  gojek  dalam  pembayaran  transaksi  elektronik  dengan  system  go-pay?.Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normative  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statuta  approach),  dan  library research (riset kepustakaan). Dengan demikian menurut penulis bahwa Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi jual beli elektronik  dengan  Sistem  pembayaran  melalui  GO-Pay  dapat  dilakukan  melalui  pengadilan  ( litigasi )  dan  diluar  pengadilan ( nonlitigasi ) sebagaimana termuat dalam UU ITE dan UUPK. Selanjutnya tanggungjawab terhadap PT Gojek atas kerugian yang dialami konsumen dalam transkasi jual beli dengan system pembayaran go-pay dibagi menjadi 2 (dua), yaitu adanya wanprestasi dan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak (PT. Gojek) yang mana adanya hubungan hukum antara PT.Gojek dengan konsumen telah diatur dalam perjanjian elektronik (e-commerce) dan dapat dibuktika oleh konsumen hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UUPK.

## Kata Kunci : Tanggung Jawab, Transaksi Elektonik, Go-pay
Abstract. PT. Gojek is a transportation service provider company that can be accessed by consumers via smart phones to meet consumer needs, one of the service menus that is often used by using the go-pay payment system. Facilitate payment of buying and selling transactions. But in fact this application causes problems from the consumer side in terms of digital money payments using the go-pay service menu, where in some cases consumers experience a sudden loss of balance on their Gojek account. the author formulates the problem, namely how to resolve disputes in buying and selling transactions on the Gojek application using the  go- pay payment system? And how far is the responsibility of PT. gojek in electronic transaction payments with the go-pay system?. This  study  uses  a  normative  juridical  method  using  a  statutory  approach  and  library  research.  Thus,  according  to  the  author, settlement  of  consumer  disputes  in  electronic  buying  and  selling  transactions  with  the  payment  system  through  GO-Pay  can  be carried out through court (litigation) and out of court (non-litigation) as contained in the ITE Law and the UUPK. Furthermore, responsibility for PT Gojek for losses suffered by consumers in buying and selling transactions with the go-pay payment system is divided into 2 (two), namely the existence of default and the existence of unlawful acts committed by one of the parties (PT. Gojek) where  there  is  a  relationship  The  law  between  PT.  Gojek  and  consumers  has  been  regulated  in  electronic  agreements  (e- commerce) and consumers can prove this as explained in UUPK.

## Keywords : Responsibility, Electronic Transactions, Go-pay

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  perkembangan  teknologi  menjadi  sangat  pesat  terkhususnya  Perkembangan  internet,  Salah  satu perkembangan yang paling jelas terlihat adalah disektor perdagangan dimana lahir sebuah ladang bisnis baru dengan memanfaatkan  media  internet  yang  dikenal  dengan  istilah electronic  commerce atau  disingkat e-commerce . E- commerce merupakan  suatu  kegiatan  jual  beli  barang  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  tanpa  bertatap  muka secara langsung  dengan menngunakan media  internet sebagai media perantaranya. Perbuatan jual beli menggunakan internet  sebagai  media  jual  beli  disebut  sebagai  jual  beli  online  atau  transaksi  elektronik  karena  dalam  transaksi tersebut dilakukan secara online menggunakan perangkat elektronik., ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang  No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  yang  menyebutkan  bahwa  transaksi  elektronik  merupakan  perbuatan  hukum  yang  dalam kegiatannya menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Perjanjian transasksi jual beli  secara  online  bersifat mengikat  bagi  pihak  karena  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan  bersama  sebagai  salah  satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Olehnya  itu,  perkembangan  teknologi  ini  juga  dimanfaatkan  oleh  perusahaan  yg  bergerak  dibidang  jasa layanan melalui media elektronik salah satu diantaranya ada PT. Gojek. PT. Gojek adalah perusahaan penyedia  jasa layanan  transportasi  yang  dapat  diakses  oleh  konsumen  melalui  telepon  pintar  ( smart  phone )  guna  memenuhi
Milawartati  T  dan  Ruslan. Tanggung  Jawab  P.T  Gojek  Dalam  Transkasi  Jual  Beli  Elektronik  Menggunakan  Sistem Pembayaran Go-Pay
kebutuhan konsumen, salah satu menu layanan yang  sering dimanfaatkan  dengan menggunakan system pembayaran go-pay. Go-pay adalah  menu  layanan  pembayaran  transaksi  elektronik  sehingga  dapat  mempermudah  pembayaran transaksi  jual  beli.  Namun  pada  faktanya  aplikasi  ini  menimbulkan  permasalahan  dari  sisi  konsumen  dalam  hal pembayaran  uang  digital  dengan  menggunakan  menu  layanan  go-pay  ini,  dimana  dibeberapa  kasus  konsumen mengalami  kehilangan  saldo  secara  tiba-tiba  pada  akun  gojeknya,  dan.  Contoh  kasus  tersebut  membuka  celah permasalahan  hukum  antara  PT.  Gojek,  dan  konsumen  dalam  penggunaan  layanan  menu  pembayaran  go-pay.  hal tersebut  menggambarkan  secara  langsung  bahwa  konsumen  dirugikan  baik  materiil  maupun  inmaterial  karena  hak- haknya  yang  semestinya  diperoleh  sesuai  dengan  kandungn  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  UUPK)  yang  mengatur  mengenai  hak-hak  konsumen  yang dilindungi  khususnya  pada  Angka  8  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  hak  untuk  mendapatkan  ganti rugi/penggantian,  yang  mana  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sama  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya ketika konsumen mengalami kerugian.Namun, tidak hanya itu pelaku usaha juga mempunyai kewajiban  dan  tanggung  jawab  hukum  yang  berimplikasi  pada  akibat  hukum  jika  melanggar  aturan  hukum  yang berlaku.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  merumuskan  permasalahannya  yaitu  bagaimanakah  upaya  penyelesaian sengketa  dalam  transaksi  jual  beli  pada  aplikasi  Gojek  dengan  menggunakan  system  pembayaran  go-pay?  Dan sejauhmana pertanggung jawaban PT. gojek dalam pembayaran transaksi elektronik dengan system go-pay?.Penelitian ini  menggunakan  metode  yuridis  normative  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statuta approach), dan library research (riset kepustakaan).

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Elektornik
Pada  prinsipnya  perjanjian  elektronik  sama  dengan  perjnjian  pada  umumnya  yang  dilakukan  secara konvensional  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  namun  pada  perjanjian elektronik  tersebut  menggunakan  media  elektronik  tanpa  bertatap  muka  secara  langsung  antar  pihak-pihak  yang terlibat pada perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11. Tahun  2008  Tentang  Transaksi  Elektronik,  menyatakan,“transaksi  elektronik  adalah  merupakan  perbuatan  hukum yang dalam penggunaannya menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau didukung dengan penggunaan media elektronik  lainnya  yang  mana  Perbuatan  hukum  yang  dalam  proses  transaksinya  dilakukan  baik  publik  maupun privat.”
Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman, Electronic  Commerce  Transaction adalah  transaksi  dagang  antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Perjanjian kontrak yang dilakukan dengan  media  elektronik  (digital  medium),  dimana  dalam  perjanjain  tersebut  para  pihak  tidak  terlibat  secara  fisik, medium  ini  menggunakan  jaringan  umum  dengan  system  terbuka  berupa  internet  dan world  wide  web (www). Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional (Septriasa, 2007:61).
Dengan  demikianjika  transaksi  elektornik  dengan  menggunakan  aplikasi  Gojek,  maka  terdapat  beberapa  komponen, diantaranya
1. Adanya perjanjian elektronik
2. Menggunakan alat elektronik
3. Menngunakan jaringan internet
4. Tidak bertatap muka secara langsung
5. System terbuka ( open system )
Selanjutnya,  menurut  hemat  penulis,  bahwa  pada  transaksi  elektronik  dengan  menggunakan  aplikasi  gojek  terdapat beberapa pihak, diantaranya:
1. pelaku usaha (penjual) dalam hal ini adalah pihak yang menawarkan produknya kepada konsumen (pembeli).
2. Konsumen  (pembeli),  dalam  hal  ini  adalah  pihak  yang  berhak  menerima  penawaran  dari  pelaku  usaha  (penjual) untuk kemudian dilakukan proses transaksi baik melalui system COD ( cash on delivery )  atau transfer bank sesuai kesepakatan.
3. Bank, berfungsi sebagai penyaluran dana dari pihak konsumen (pembeli) kepada pihak pelaku usaha (penjual), jika pembayaran dilakukan melalui perantara bank
4. Penyedia  jasa  layanan  gojek  yang  disebut  provider  adalah  pihak  lain  dalam  transaksi  elektonik,  yang  memiliki kewajiban agar menyediakan layanan akses 24 jam bagi konsumen (pembeli) yang kemudian melakukan transaksi melalui media internet.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis  jelaskan  diatas  bahwa  perjanjian  elektronik  sama  halnya  dengan perjanjian pada umumnya sebagaimana telah di atur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa proses terjadinya jual beli antara lain:
Milawartati  T  dan  Ruslan. Tanggung  Jawab  P.T  Gojek  Dalam  Transkasi  Jual  Beli  Elektronik  Menggunakan  Sistem Pembayaran Go-Pay
1. Apabila  pihak-pihak  telah  bersepakat  (penjual  dan  pembeli)  mengenai  produk  dan  nominal  harganya,  meskipun barang dan uangnya belum diterima serta belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi
2. Jual beli yang menggunakan percobaan masa sementara, dianggap terjadi untuk sementara waktu. artinya semenjak disetujuinya  jual  beli  tersebut  penjual  dalam  hal  ini  pelaku  usaha  terus  terikat,  sedangkan  pembeli  baru  terikat apabila jangka waktu itu telah lewat dan waktu yang dipercobakan telah habis dan pembeli menyatakan setuju.
3. Semenjak  diterimanya  uang  muka  dalam  proses  jual  beli,  pihak-pihak  yang  bersangkutan  tidak  dibenarkan membatalkan perjanjian. Meskipun pembeli telah memberikan uang muka, atau penjual menyerahkan uang muka kembali kepada pembeli

## B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas  bahwa  pihak-pihak  dalam  transaksi  elektronik  melalui  aplikasi Gojek terdiri atas pihak konsumen, ojek dan pihak PT. Gojek yang tertunya mempunyai kedudukan masing-masing. Namun  kedudukan  antara PT  Gojek  dan  ojek  adalah  sama-sama  sebagai  pelaku  usaha,  sebagaimana  terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Pasal 1 Angka 3,bahwa : “pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan berbadan hukum yang didirikan dan kemudiaan berkedudukan dalam melakukan kegiatan di wilayah hukum kesatuan Republik  Indonesia  baik  usahanya  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  usaha dibidang ekonomi.”
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  PT.  Gojek  dan  Ojek  mempunyai  kedudukan  yanag  sama  sebagai  pelaku  usaha yang  mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dalam  memberikan  layanan  jasa  melalui  elektronik  kepada konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam UUPK Pasal 7 pada poin 1, 6 dan 7 bahwa, pelaku usaha wajib mempunyai itikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usaha,  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  menggganti  kerugian akibat  penggunaan  dan  pemakaian  barang  dan/atau jasa  yang  diperjualbelikan  serta  wajib  Memberikan  kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima dan digunakan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
Selanjutkan,UUPK juga memberikan batasan terkait tanggung jawab sebagaimana termuat dalam Pasal 1.   pelaku  usaha  berhak  bertanggungjawab  dan  memberikan  kompensasi  berupa  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran  dan/atau  kerugian  yang  kosumen  yang  diakibatkan  mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang diperjualbelikan.
2.  Ganti  rugi  sebagaimana  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sama dengan jenisnya atau sesuai dengan nilainya serta perawatan kesehatan dan/atau pembeian santunan sesuai dengan ketentuan daripada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3.  Dalam masa pemberian ganti rugi diberikan waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah proses transaksi dilakukan.
4.  Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  menghapus  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan pembuktian lebih lanjut terhadap unsur kesalahan dalam proses transaksi barang dan/jasa yang diperdagangkan. 5.  Ketentuan sebgaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku ketika dalam pembuktiannya pelaku usaha terbukti tidak melakukan kesalahan sebagaimana apa yang dimaksud, dalam hal ini bahwa kesalahan tersebut berasal dari konsumen.
Dari  pasal  tersebut  diatas  mengisyaratkan  bahwa  pelaku  usaha  tidak  dapat  membebaskan  diri  dari  tanggung jawab atas produk dan  /atau jasa yang  diperjualbelikan. Termasuk   pertanggung  jawaban dalam transaksi elektronik dengan  menngunakan  aplikasi  e-commers.  Pertangung  jawaban  tersebut    dapat  dipenuhi  apabils  terjadi  atas  dasar adanya  hubungan  perjanjian  (the  privity  of  contract)  sebagaimana  dalam  Buku  3  KUH  Perdata,  hubungan  antara pelaku  usaha  dan  konsumen,  maka  tanggungjawab  dari  pelaku  usaha  dilandaskan  pada  pertanggungjawan  produk (product  liability)  yang  merupakan  tanggungjawab  perdata  secara  langsung/mutlak  (strict  liability)  adalah tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen atas pemakaian barang dan/ atau jasa  yang dihasilakan dan diedarkan oleh pelaku usaha.

## c.   Penyelesaian Sengketa Konsumen
Menurut  KBBI  sengekta  adalah  sesuatu  yang  menyebabkan  perbedaan  pendapat,  pertengkaran,  perbantahan perkara  yang  kecil  dapat  juga  menjadi  perkara  besar.  Selanjutnya,  Nasution  berpendapat,  sengketa  konsumen (permasalahan)  adalah  sebuah  pertikaian  antara  penikmat  produk  barang  dan/atau  jasa  dengan  penyedia  produk konsumen(pelaku usaha) , yang terikat dalam hubungan hukum, tentang sebuah barang yang diperjual belikan. (Niru, Ninik  82:2015),.  Menurut  hemat  penulis  bahwa  sengketa  konsumen  adalah  konflik  yang  dapat  disebabkan pelanggaran hak dan/atau kewajiban dari pihak pelaku usaha dan pihak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli produk barang dan/atau jasa.
Berbagai model penyelesaian sengketa baik formal maupun informal dapat dijadikan acuan untuk menjawab berbagai macam sengketa yang timbul.(Suyud Margono 18:2010) 1.  Proses Adjudikatif ( Adjudicative Proceses )
Milawartati  T  dan  Ruslan. Tanggung  Jawab  P.T  Gojek  Dalam  Transkasi  Jual  Beli  Elektronik  Menggunakan  Sistem Pembayaran Go-Pay
a. Litigasi ( Litigation )
Litigasi  adalah  proses  administrasi  dan  peradilan  ( court  and  administrative  proceeding )  dalam  mengambil  alih keputusan  dari  pada  pihak,  Litigasi  sekurang-kurangnya  dalam  batas  tertentu  menjamin  bahwa  kekuasaan  tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin kententraman sosial. Sebagai suatu ketentuan umum, sebagai suatu proses  gugatan,  litigasi  sangat  baik.  Tidak  hanya  adanya  perlakuan  yang  adil  pada  masing-masing  pihak, kesempatan untuk didengar dalam penyelesaian sengketa serta adanya nilai-nilai kekeluargaan yang diterapkan. b. Arbitase ( Arbiration )
Didalam  arbitrase  para  pihak  menyutujui  untuk  menyelesaikan  kepada  pihak  netral  yang  mereka  pilih  untuk membuat putusan sengketa tersebut. Proses arbitrase lebih cepat dan lebih murah. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan “pengertian arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan dari pihak-pihak yang diselesaikan diluar pengadilan dan didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa”.
2.  Proses Konsensual ( Consensual Proceses ) a. Ombudsman
Ombudsman  adalah  sebutan  suatu  badan  atau  institusi  yang  tugasnya  menginvestasi  keberatan  dan  mencegah terjadinya  sengketa  para  pihak  atau  memfasilitasi  pemecahan  masalahnya.  Metode  yang  digunakan  termasuk didalam investigasi, publikasi dan rekomendasi Institusi model Ombudsman ini sebagai pihak independen, yang tugasnya  memfasilitasi  sengketa  antara  para  pihak.  Sifat  hasil  kerja  dan penelitian  hanya  berupa rekomendasi terhadap putusan yang akan diambil. Rekomendasinya tidak mengikat pihak-pihak yang bersengketa.
b. Negosiasi (Negotiation )
Negosiasi  merupakan  proses  consensus  yang  digunakan  para  pihak  uintuk  memperoleh  kesepakatan  diantara mereka.  menurut  Fisher  dan  Ury,  Negosiasi  merupakan  komunikasi  dua  arah  yang  dirancang  untuk  mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda (Margonoh, 22:2010).
c. Mediasi ( Mediation )
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah yang mana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak- pihak  yang  tidak  memiliki  hubungan  snegketa  untuk  memperoleh  kesepakatan  pejanjian  dengan  memuaskan. Dengan  mediasi,  kesepakatan  dapat  tercapai  karena  pihak  yang  bersengketa  berhasil  mencapai  kesepakan  tanpa melibatkan pihak ketiga.
d. Konsiliasi ( Konsiliation )
Penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara konsensual antar para  pihak,  dimana  pihak  netral  dapat  berperan  secara  aktif  (neutral  act),  maupun  sebagai  pihakyang  tidak  aktif. Pihak-pihak  yang  bersengkata  tetap  harus  menyatakan  persetujuan  atas  usulan  pihak  ketiga  tersebut,  dan menjadikan usulan tersebut sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa antara pihakpihak yang bersengketa. 3. Proses Adjudikasi Semu ( Quasi Adjudicatory ) a.  Mediasi-Arbitrase (Med-Arb)
penyelesaia(Med-Arb)  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  campuran  yang  dimulai  setelah  adanya  proses mediasi  tidak  berhasil.  mereka  dapat  melanjutkan  proses  penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase.  Cara  ini merupakan kombinasi dari mediasi maupun arbitrase.
b.  Evaluasi Netral Secara Dini ( Early Netral Evalution )
Prosedur  ini  merupakan  upaya  lain  untuk  mendorong  penyelesaian  perkara  secara  damai  daripada  melalui adjudikasi  public.  Berdasarkan  prosedur  ini  segera  suatu  pihak  mendaftarkan  perkaranya,  pengedilan  menunjuk seorang  pengacara  yang  netral  dan benar-benar  berpengelaman  menilai  materi ataapikasiupun  pokok  perkara  (on the  merits).  Fungsi  dari  evaluasi  ini  adalah  memberikan  pemahaman  pada  pihak  yang  berselisih  untuk  melihat sesuatu dengan objektif mengenai perkara.

## PEMBAHASAN
A. Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Melalui GO-Pay PT. Gojek merupakan salah satu perusahaan bergerak dibidang jasa pelayanan transprotasi berbasis digital yang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Aplikasi ini memberikan banyak kemudahan bagi konsumen dengan berbagai  menu  layanan  yang  ditawarkan,  salah  satu  diantara  kemudahan  yang  tersedia  adalah  transaksi  jual  beli dengan  system  pembayaran  elektronik  yaitu  go-pay.  Penggunaan  menu  layanan  go-pay  tersebut  tidak  menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan. Untuk itu Undang-Undang  memberikan ruang bagi para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Pada  undang-undang transaksi elektroni, penggunaan aplikasi go-pay dimulai dengan perrjanjian  yang dibuat secara elektronik berlandaskan asas konsensualisme, dimana asas konsensual memerupakan asas yang  memiliki arti sebagai  bentuk  kesepakatan  antara  pelaku  usaha    dan  pembeli  yang  mana  berupa  penawaran  dan  penerimaan  yang
Milawartati  T  dan  Ruslan. Tanggung  Jawab  P.T  Gojek  Dalam  Transkasi  Jual  Beli  Elektronik  Menggunakan  Sistem Pembayaran Go-Pay
dilakukan antara penjual dan pembeli  sesuai dengan kesepakatan yang dibuat secara elektronik termasuk didalamnya adalah pembayaran secara elektronik (go-pay) sebagaimna yang terdapat dalam aplikasi go-jek.
Selanjutnya,  Pada Pasal 19, dan 43 Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menjelaskan bahwa para pihak dalam melakukan transaksi elektronik harus sesuai  dengan  system  yang  disepakati.  Sebelum  adanya  kesepakatan  proses  transaksi  elektronik  sudah  terjadi  lebih dulu,  transaksi  elektronik  terjadi  saat  penawaran  transaksi  yang  dikirim  penjual  sudah  diterima  dan  disetujui  oleh pembeli  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  20  Ayat  (1)  UU  ITEyang  menjelaskan  persetujuan  atas  sebuah  penawaran melalui transaksi elektronik harus dilaksanakan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik, begitu juga dengan pembayaran  yang  terjadi  adalah  secara  elektronik.    Dalam  transaksi  elektronikpun  tidak  dapat  terhindari  dari terjadinya  masalah  dalam  transaksi  jual  beli,  sehingganya  dapat  menimbulkan  sengketa  hukum  dikemudian  hari. Adapun  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dijadikan  pilihan  bagi  para  pihak  yang  bersengekta  adalah  sebagaimana dijelaskan dalam UU ITE menyebutkan ;
1.  Pasal 38 menyebutkan :
a.  Setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  pada  pihak  yang  menyelenggarakan  system  elektronik  dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
b.  Masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan  secara  perwakilan  terhadap  pihak  penyelenggaraan  system  elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang  mengakibatkan kerugian  masyarakat sesuaidengan ketentuan perundang-undangan.
2.  Pasal 39 menjelaskan :
Masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.
Selain penyelesaian gugatan perdata yang dimaksud dalam Pasal Ayat (1) pihak-pihak yang bersengkata pun dapat  menyelesaikannya  melalui  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  yang  memang  fungsinya untuk  menyelesaiakan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha,  ataupun  melalui  peradilan  yang  berada  dalam lingkup  peradilan  umum.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  (litigasi)  atau  diluar pengadilan  (non  litigasi),  tergantung  dari  pihak  yang  bersengketa  (Pasal  45  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  UU  ITE).  Akan tetapi budaya hukum yang mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia lebih memilih penyelesaian sengketa melalui luar  pengadilan.  Dalam  UU  No.8  tahun  1998  Pasal  46  tentang  Gugatan  Konsumen  yang  menyebutkan  bahwa pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan ahli waris yang bersangkutan, atau sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama.
Selanjutkan UUPK juga memberikan ruang bagi para pihak untuk menempuh jalanPenyelesaian sengketa bagi kedua  pihak  yang  bersengketa  melalui  pengadilan  (litigasi)  dan  juga  di  luar  pengadilan  (nonlitigasi).Namun,  Pada penyelesaian  sengketa  antara  pelaku  usaha dan  konsumen  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  akan  diselesaikannya secara damai tanpa adanya keikutsertaan lembaga pengadilan atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  UUPK.  Terlebih  dalam  setiap  pasal  memberikan  penjelasan  apabila  adanya sengketa  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  diwajibkan  terlebih  dahulu  diselesaikan  melalui  penyelesaian  secara damai. Dari penyelesaian Pasal 45 Ayat (2) UUPK dapat dipahami bahwa UUPK menghendaki penyelesaian secara damai yang merupakan usaha hukum yang terlebih dahulu diselesaikan oleh pihak yang bersengketa, sebelum pihak- pihak yang bersangkutan memilih jalur BPSK atau badan peradilan.
Adapun penyelesaian sengketa berdasarkan UUPK terdiri atas: 1. Diluar Pengadilan ( Litigasi )
Dalam  melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan,  Pemerintah  membentuk  suatu badan  yaitu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  adalah  lembaga  yang  dibentuk  guna  peneyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur BPSK dapat  diselesaikan  dengan  cepat  murah,  dan  mudah.  Mudah  dikarenakan  prosedur  administrativ  dan  pengambilan keputusan  yang  sangat  sederhana,  murah  terletak  pada  biaya  perkara  yang  terjangkau  cepat  karena  diatur  dalam UUPK  yang  memastikan  batas  waktu  penyelesaian  21  hari  kerja  BPSK  harus  memberikan  putusannya.  Hal  ini tentunya sangat berguna dalam penyelesaian sengketa transaksi E-commerce antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena  itu,  dalam  hal  penyelenggaraan  transaksi  e- commerce antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  apabila  terjadi sengketa akan lebih tepat diselesaikan melalui penyelesaian diluar pengadilan yaitu melalui BPSK.
Dalam UUPK Jo. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagang Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  yang  dilakukan  dengan  3  (tiga)  cara yaitu :
1. Mediasi
Mediasi  merupakan  sebuah  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dengan  cara  perundingan  yang  dibantu  oleh mediator. Mediator dalam hal ini hanya membantu pihak yang bersengketa guna menyelesaiakan masalah-masalah yang  memang  dipercayakan  kepadanya,  sehingganya  mediator  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memutus sengketa.
Milawartati  T  dan  Ruslan. Tanggung  Jawab  P.T  Gojek  Dalam  Transkasi  Jual  Beli  Elektronik  Menggunakan  Sistem Pembayaran Go-Pay

## 2. Arbitrase
Arbitrase  merupakan  penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan  para  pihak  secara  suka  rela  setuju  untuk  terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh para pihak antara lain arbitrase tidak melakukan tatap muka dilakukan melalui telephone dan media online kecuali ada kesepakatan dari kedua pihak, hasil penilaian abitrasedimasukan dalam setiap pengadilan.
3. Konsiliasi
Konsiliasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dengan  usaha  mempertemukan  pihak-pihak  yang bersengketa yang dilakukan dengan mufakat untuk mencapai sebuah kesepakatan yang penyelesaiannya dilibatkan pihak  ketiga  yang  disebut  sebagai  konsiliator.  Konsiliator  tidak  berhak  memberikan  putusannya  namun  dalam proses konsiliasi pihak-pihak yang bersengketa merupakan putusan final sebagai bentuk kesepakatan mereka.
Namun diantara ketiga cara penyelesaian sengketa konsumen tersebut diatas maka penyelesaian sengketa secara damai merupakan  salah  satu  penyelesaian  yang  banyak  dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dikarenakan  para  pihak lebih  mengedepankan  penyelesaian  secara  kekeluargaan,  disamping  itu  waktu  dapat  digunakan  ssecara  efektif  dan efisien.  pada  Pasal  45  Ayat  (2)  UUPK  menjelaskan  bahwa  “Penyelesaian  damai  adalah  penyelesaian  sengketa  yang tidak  melibatkan  BPSK  atau  peradilan.  Pihak  yang  yang  berselisih  memutuskan  penyelesaian  sengketa  secara musyawarah dan mufakat. Hai ini dijelaskan pula dalam Pasal 1851-1864 Kita Undang-Undang Hukum Perdata yang didalamnya memuat aturan dan syarat, kekuatan hukum, serta perdamaian yang mengikat.
2. Pengadilan ( Litigasi )
Penyelesaian  sengketa  konsumen  yamg  mengalami  kerugian  atas  transaksi  jual  beli  elektronik  melalui pembayaran  go-pay  tidak  hanya  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  di  luar  pengadilan  (nonl itigasi )  tetapi  dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal  48  UUPK,  bahwa  “  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  pengadilan  mengacu  pada  ketentuan  peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 diatas.”
Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  mempermudah  konsumen  untuk  melakukan  proses  beracara,  mengingat karakteristik  sengekta  konsumen  umumnya  berskala  luas  (melibatkan  banyak  orang).maka  dalam  kaitan  dengan karakteristik ini, proses beracara meliputi (Milawartati T.Ruslan,2021: 100):
a. Small claim
Small  claim  adalah  jenis  gugatan  yang  dapat  diajukan  oleh  konsumen,  sekalipun  dilihat  secara  ekonomis,nilai gugatannya sangat kecil,
b. Class action
Class action (gugatan perwakilan kelompok) adalah pranata hukum yang berasal dari common law, namun saat ini sudah  diterima  dihampir  semua  negara  yang  menganut  sistem  hukum  civil  law.  UUPK  mengakomodasikan gugatan kelompok  (class action) dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf (b), menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, artinya bahwa konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  kelompok  apabila  konsumen  benar-benar  mengalami  kerugian  dan  dapat dibuktikan dengan adanya transaksi.

## B. Pertanggung Jawaban PT. Gojek Dalam Transaksi Jual beli Dengan Sistem Pembayaran Go-Pay
Secara umum dasar penuntutan tanggungjawab terhadap PT Gojek atas kerugian yang dialami konsumen dalam transkasi jual  beli  dengan  system  pembayaran  go-pay  dibagi  menjadi  2  (dua),  yaitu  adanya  wanprestasi  dan  adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak (PT. Gojek) yang mana adanya hubungan hukum antara  PT.Gojek  dengan  konsumen  telah  diatur  dalam  perjanjian  elektronik  (e-commerce)  yang  tercantum  dalam syarat  dan  ketentuan  yang  diberlakukan  oleh  PT  Gojek.  Syarat  dan  ketentuan  tersebut  dapat  dibaca  dari  klausul- klausul perjanjian elektronik yang dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dalam perjanjian ini diberlakukan bagi semua konsumen pengguna layanan gojek
Selanjutnya,  Bentuk  Tanggungjawab  hukum  dari  PT.Gojek  Indonesia  menurut  Pasal  15  UU  ITE,  sebagai berikut :
1.   Setiap  proses  penyelenggaraan  system  elektronik  harus  diselenggarakan  dengan  andal  dan  aman  serta bertanggungjawab dengan beroperasinya system elektronik sebagaimana mestinya.
2.   Penyelenggaraaan system elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggraan system elektroniknya.
3.   Sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila  dapat  dibuktikannya  sebuah  keadaaan  terpaksa, kesalahan  dan/atau  kelalaian  dari  pihak  pengguna  system  elektronik.  sebagaimana  ketentuan  tersebut  tanggung jawab pelaku usaha.
Selanjutnya,  berdasarkan Pasal 19 UUPK menjelaskan bahwa tanggungjawab pelaku usaha   sebagai penyedia fitur aplikasi Gojek sebagai berikut :
1.   Pelaku  usaha  berhak  untuk  mengganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha.
Milawartati  T  dan  Ruslan. Tanggung  Jawab  P.T  Gojek  Dalam  Transkasi  Jual  Beli  Elektronik  Menggunakan  Sistem Pembayaran Go-Pay
2.   Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) adalah pengembalian uang atau pengggantian barang dan/atau jasa yang nilainya setara, atau  perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Diberikannya  waktu  ganti  rugi  dalam  kurun  waktu  selama  7  (tujuh)  hari  setelah  proses  transaksi  jual  beli dilaksanakan.
4. Pemberian ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berlandaskan pembuktian lebih lanjut tentang unsur kesalahan.
5. Sebagaiman ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku ketika pelaku usaha dalam hal ini penjual bisa membuktikan bahwa kesalahan yang ada merupakan unsurkesalahan dari konsumen.
6. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  diuraikan  bahwa  tanggungjawab  pelaku  usaha  yang  disebutkan  dalam Pasal 19 Ayat (1) yang  mana menjelaskan bahwa bertanggungjawab untuk mengganti kerugian ketika adanya kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperjualbelikan.
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, maka  PT.Gojek Indonesia sebagai pelaku usaha wajib mengganti kerugian sebab akibat dari unsur kesalahannya yamg mengakibatkan konsumen  dirugikan karena hilangnya saldo Go- Pay atau nilai transaksi tidak sesuai dengan harga nilai barang yang terdapat pada akun Gojek. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UUPK. PT.Gojek dalam hal ini dapat memberikan penggantian kerugian berupa pengembalian saldo Go-Pay  seperti  sediakala  atau  dapat  juga  pengembalian  berupa  sejumlah  uang.  Penggantian  kerugian  PT.Gojek Indonesia  sesuai  Pasal  19  Ayat  (3)  yang  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  tenggang  waktunya  setelah  proses  transaksi dilakukan.  Tanggung  jawab  hukum  sebagaimana  Pasal  19  Ayat  (4)  sebagaimana  pada  Ayat  (1)  dan  (2)  UUPK pemberian  ganti  rugi  kepada    konsumen  tidak  menutup  dan  menghapus  kemungkinan  bahwa  akan  adanya  tuntutan pidana yang berdasarkan pembuktian lebih lanjut dengan adanya sebab kesalahan yang dilakukan PT.Gojek Indonesia. Namun demikian, tanggung jawab hukum atas kerugian tidak berlaku apabila PT. Gojek Indonesia bisa memberikan kebenaran bahwa unsur kesalahan karena perbuatan konsumen hal ini termaktub dalam Pasal 19 Ayat (5) UUPK.

## KESIMPULAN
1. Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi jual beli elektronik dengan Sistem pembayaran melalui GO-Pay dapat  dilakukan  melalui  pengadilan  ( litigasi )  dan  diluar  pengadilan  ( non  litigasi )  tergantung  dari  pihak  yang bersengketa hal ini sebagaimana dijelaskan pada  Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE. Hai ini juga dijelaskan dalam    UUPK  Jo.  Surat  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagang  Nomor  350/MPP.Kep/12/2001  tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Penuntutan  tanggungjawab  terhadap  PT  Gojek  atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  dalam  transkasi  jual  beli dengan  system  pembayaran  go-pay  dibagi  menjadi  2  (dua),  yaitu  adanya  wanprestasi  dan  adanya  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh salah satu  pihak  (PT.  Gojek)  yang  mana  adanya hubungan  hukum  antara PT.Gojek  dengan  konsumen  telah  diatur  dalam  perjanjian  elektronik  (e-commerce)  dan  dapat  dibuktika  oleh konsumen.  Hal  ini  sesuai  ketentuan  Pasal  19  Ayat  (2)  UUPK.  PT.Gojek  dalam  hal  ini  dapat  memberikan penggantian  kerugian  berupa  pengembalian  saldo  Go-Pay  seperti sediakala  atau  dapat juga  pengembalian berupa sejumlah uang. Penggantian kerugian PT.Gojek Indonesia sesuai Pasal 19 Ayat (3) yang dalam waktu 7 (tujuh) hari tenggang  waktunya  setelah  proses  transaksi  dilakukan.  Tanggung  jawab  hukum  sebagaimana  Pasal  19  Ayat  (4) sebagaimana pada Ayat (1) dan (2) UUPK pemberian ganti rugi kepada  konsumen tidak menutup dan menghapus kemungkinan bahwa akan adanya tuntutan pidana yang berdasarkan pembuktian lebih lanjut dengan adanya sebab kesalahan yang dilakukan PT.Gojek.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Nugroho  Susanti.,  2011. Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum  Acara  serta  kendala Implementasinya , Jakarta: Prenada Media Group Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: Citra aditya Bakti. Joni  Emirzon,  2000. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi,  Konsiliasi,  dan Arbitrase ). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kelvin  Aluwi.,  2020. Nadim  Makarim  (Catatan  Masa  Kecil,  Jatuh  Bangun  Gojek,  dan  Pengabdian  Bagi  Negeri ). Sleman Yogyakarta: Andaliman Books. Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Margono, Suyud. 2010. Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolution (ADR). Bogor: Ghalia Indinesia. Siswanto Sunarso, 2009. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
T. Ruslan, Milawartati. 2021. Hukum Dalam Perjanjian Kendaraan Bermotor . Sumatera Barat: Azka Pustaka.