## PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN PIDANA KORUPSI MAKASSAR

## Acquittal in Corruption Cases at the Makassar Corruption Criminal Court
Mansyur 1* , Ruslan Renggong 2 , Basri Oner 2
1 Pengadilan Tinggi Makassar
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: mansyurmakkasau@gmail.com
Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang dipidana pada Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Makassar  dan  dikuatkan  di  Pengadilan  Tinggi  Makassar  dan  pengaruh  putusan  bebas terhadap  terdakwa  yang  dinyatakan  bersalah  pada  pengadilan  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding  dan  diputus  bebas  pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan advocat yang menangani perkara tindak pidana  korupsi.  Metode  yang  digunakan  adalah  wawancara  langsung  dan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa terhadap pertimbangan Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang sebelumnya dipidana di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding lebih menitikberatkan kepada ada atau tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, adanya prinsip kehati-hatian terdakwa, dan manfaat yang didapat oleh penerima bantuan. Pengaruh terhadap diri terdakwa atas putusan bebas di tingkat kasasi yang sebelumnya dihukum di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa terlanjur dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan melakukan perbuatan tercela di tempat kerja, keluarga, dan di lingkungan tempat tinggal terdakwa. Harkat dan martabat terdakwa haruslah dipulihkan sebagaimana sebelum menjalani proses hukum.
Kata Kunci : Pidana Korupsi, Putusan Bebas, Mahkamah Agung

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  legal  considerations  of  Supreme  Court  Judges  who  acquitted  defendants  convicted  at  the Makassar  Corruption  Criminal  Court  and  upheld  at  the  Makassar  High  Court  and  the  effect  of  acquittal  decisions  on defendants who were found guilty at the first level court and appellate level and acquitted at the cassation level at the Supreme Court. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach carried out at the Makassar District Court on defendants of criminal acts of corruption, and advocates who handle cases of criminal acts of corruption. The methods used were direct interviews and a literature study. The results of the research show that the Supreme Court Judge's consideration of acquitting defendants who were previously convicted at the court of first instance and appeal level places more emphasis on whether or not the defendant causes state losses, the defendant's precautionary principle, and the benefits obtained by the recipient. help. The impact on the defendant who was acquitted at the cassation level, who was previously sentenced at the first instance court and the appeal level, the defendant was already considered a perpetrator of a criminal act of corruption and committed wrongful acts at work, in the family and in the environment where the defendant lived. Defendants who are acquitted must have their honor and dignity restored to what they were before undergoing the legal process.

## Keywords: Corruption Crime, Acquittal, Supreme Court
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Di  tengah  upaya  pembangunan  nasional  di  berbagai bidang,  aspirasi  masyarakat  untuk  memberantas  korupsi  dan bentuk  penyimpangan  lainnya  semakin  meningkat  (Munarty dkk.,  2021).  Hal  ini  dikarenakan  dalam  kenyataannya perbuatan  korupsi  telah  menimbulkan  kerugian  negara  yang sangat  besar  yang  pada  gilirannya  dapat  berdampak  pada
timbulnya  krisis  di  berbagai  bidang.  Untuk  itu  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  perlu  semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.
Upaya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  memang belum memberi hasil yang memuaskan. Salah satu kelemahan dalam pemberantasan korupsi adalah dari segi substansi hukum sehingga yang menghambat kerja para aparat penegak hukum
Indonesian Journal of Legality of Law e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Putusan Bebas Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan... (Mansyur, Ruslan Renggong, Basri Oner)
adalah masalah dalam membuktikan tindak pidana korupsi itu sendiri di pengadilan (Madiong & Amalia, 2022). Bahwa dalam penanganan  tindak  pidana  korupsi  masalah  pembuktian  di pengadilan  merupakan  hal  pokok  yang  harus  benar-benar dipersiapkan sebelum persidangan dimulai di pengadilan (Mas, 2021).
Pada  asasnya,  putusan  bebas  terjadi  karena  terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  penuntut umum dalam surat dakwaan (Anwar dkk., 2020). Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum dan terdakwa tidak dijatuhi hukuman. Putusan bebas secara tegas dalam KUHAP tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi sebagaimana yang dimaksud  dalam  Pasal  244  KUHAP  tidak  dapat  dilakukan upaya hukum kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari  pada  Mahkamah  Agung  terdakwa  atau  penuntut  umum dapat  mengajukan  permintaan  pemeriksaan  kasasi  kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” dan Pasal 67  berbunyi  “terdakwa  dan  penuntut  umum  berhak  untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali  terhadap  putusan  bebas,  lepas  dari  segala  tuntutan hukum  dan  putusan  pengadilan  dalam  acara  cepat”  (Hamzah, 2000).
Pengaturan  secara  yuridis  formal  tentang  putusan  bebas ( Vrijspraak ) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal  ini  khususnya  berupa  upaya  hukum  kasasi  (Jaya  dkk., 2021). Berdasarkan rumusan Pasal 244 KUHAP  tersebut yakni pada  bagian  kalimat  terakhir  tampak  bahwa  secara  yuridis normatif  menurut  KUHAP  tidak  memberikan  ruang kesempatan  bagi  jaksa  penuntut  umum  untuk  mengajukan upaya  hukum  kasasi  terhadap  putusan  bebas  murni  ( Zuivere Vrijspraak ) tersebut.
Sebagaimana  perkara  yang  diadili  di  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus atas nama  terdakwa  Ir.  M.  Bakri  Remmang,  M.Si  dengan  Nomor Perkara 23/PID. SUS/2012/ PN Mks Tanggal 16 Agustus 2012 Jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Makassar  Nomor  03/PID. SUS.KOR/2013/PT.  MKS    Jo.  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor. 3243 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 31 Oktober 2019, terdakwa di pengadilan tingkat pertama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang didakwakan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1  tahun.  Kemudian  di  pengadilan  tingkat  banding  putusan pengadilan  tingkat  pertama  dikuatkan  dan  pada  pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  dalam  surat  dakwaan penuntut umum (bebas murni).
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pertimbangan hukum  Hakim  Agung  yang  membebaskan  terdakwa  yang dipidana  pada  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Makassar dan  dikuatkan  di  Pengadilan  Tinggi  Makassar  dan  pengaruh putusan  bebas  terhadap  terdakwa  yang  dinyatakan  bersalah pada  pengadilan  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding  dan diputus bebas pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

## 2. METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif-empiris  dengan pendekatan  kualitatif  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri Makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan advocat yang  menangani perkara  tindak pidana  korupsi. Metode  yang digunakan adalah wawancara langsung dan studi kepustakaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pertimbangan Hukum Hakim Agung yang

## Membebaskan Terdakwa
Dalam perkara tindak pidana korupsi yang  diperiksa  dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar di kepanitraan dengan No. Perkara  23/PID. SUS/2012/PN. Mks 2012 dihadapkan di depan persidangan terdakwa atas nama Ir. H. Bakri Remmang bin Remmang, M.Si. sebagai PPK dalam proyek pengadan bantuan nelayan mesin kapal dan aksesorinya di  Kabupaten  Barru.  Dalam  persidangan  tingkat  pertama terdakwa  dinyatakan  terbukti  bersalah  melakukan  tindak pidana korupsi sebagaimana  dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat  (1)  hufub  b  Undang-Undang  No.  31  tahun  1999  jo. Undang-Undang  No.  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke  1  KUHP. Terdakwa diijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara  dan denda sebesar  Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah).  Kemudian terdakwa dan penasihat  hukumnya  mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Makassar  dan diputus dengan amar putusan menguatkan putusan pengadilan tipikor makassar.
Terdakwa  kemudian  mengajukan  permohonan  kasasi  ke Mahkamah Agung RI dan perkara tersebut terdaftar dengan No. Perkara    3242  K/Pid  Sus/2019.  Dalam  perkara  tersebut terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan uleh penuntut umum dengan catatan bahwa terjadi ( dissenting opinion ) oleh majelis Hakim Agung yang mengadili perkara tersebut.
Adapun pertimbangan Hakim Agung yang membebaskan terdakwa adalah Hakim Agung berpendapat bahwa menimbang bahwa  terhadap  alasan  kasasi  yang  diajukan  pemohon  kasasi terdakwa  tersebut  Mahkamah  Agung  berpendapat  sebagai berikut:
1) Bahwa  alasan  permohonan  kasasi  dari  pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan dan beralasan hukum karena Judex  Fali telah  salah  dan  keliru  dalam menerapkan  hukum  dan Judex  Fact terbukti  telah menerapkan  hukum  tidak  sebagaimana  mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut:
a) Bahwa  Terdakwa  telah  cukup  menunjukkan sikap kehati-hatian dalam melaksanakan tugas selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) yakni  menyetujui  pencairan  dana  meski  tidak atau belum diserahkan aksesoris kapal berupa as monel, GMS karet, book, dan baling-baling yang keseluruhannya bernilai
Rp16.055.000,00  (enam  belas  juta  lima  puluh lima ribu rupiah.
b) Bahwa  terdakwa  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK) mengusulkan untuk mencairkan  dana  pengadaan  mesin  kapal  dan mesin  motor  tempel  setelah  adanya  bank garansi serta dilakukannya perjanjian bersama dengan  penyedia  barang/rekanan  atas  nama Andi Amida Anwar.
c) Bahwa  penyerahan  aksesoris  kapal  baru dilakukan pada bulan Oktober 2010.
d) Bahwa  terdakwa  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani berita acara serah  terima  dan  sebelumnya  terdakwa  baru melakukan  cek  fisik  setelah  adanya  laporan dari  panitia  penerima  dan  pemeriksa  barang yakni tanggal 21 Januari 2010.
e) Bahwa-barang yang dimaksud sudah dipergunakan oleh para nelayan.
2) Bahwa  ternyata  terdakwa  telah  menunjukkan  sikap kehati-hatian  dalam  pelaksanaan  proyek a  quo dan di  lain  pihak  kerugian  yang  didalilkan  penuntut umum  juga  sudah  terpenuhi  oleh  penyedia  barang meski  pelaksanaannya  terlambat.  Berdasarkan uraian  pertimbangan  tersebut,  tindakan  dan  sikap kehati-hatian terdakwa patut dihargai sebagai alasan pemaaf ( schulduitsluitinggronden ), sehingga menghapuskan kesalahan terdakwa.
3) Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan tersebut  di  atas,  pemohon  kasasi/terdakwa  tidak terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1  KUHP  pidana  dan  dakwaan  subsidair  Pasal  3 juncto  Pasal  18  Ayat  (1)  Sub  b  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHP  pidana,  sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu pemohon kasasi/terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan.
Berdasarkan  dari  apa  yang  telah  dipertimbangkan  oleh majelis  Hakim  Agung  tersebut,  bahwa  pertimbangan  majelis Hakim Agung pada intinya berpendapat bahwa:
“Bahwa  ternyata  terdakwa  telah  menunjukkan  sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan proyek a quo dan di lain pihak  kerugian  yang  didalilkan  penuntut  umum  juga sudah terpenuhi oleh penyedia barang meski pelaksanaannya
terlambat. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, tindakan, dan sikap kehati-hatian terdakwa  patut  dihargai  sebagai  alasan  pemaaf ( schulduitsluitinggronden ) sehingga menghapuskan kesalahan terdakwa”.
Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan terdakwa tidak  terbukti  secara  sah  melakukan  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum  dan membebaskan  terdakwa  dari  semua  dakwaan  adalah  sudah tepat  dan  benar  dan  telah  memenuhi  rasa  keadilan  baik  bagi terdakwa  dan  keluarganya  maupun  masyarakat  khususnya masyarakat  penerima  bantuan  mesin  kapal  pada  Kabupaten Barru dengan alasan sebagai berikut.
1) Terdakwa sama sekali tidak menyebabkan kerugian keuangan negara.
2) Terdakwa  telah  bekerja  dan  berupaya  maksimal untuk  menjalankan  proyek  bantuan  mesin  kapal tersebut hingga terlaksana dengan baik.
3) Terdakwa  telah  melakukan  sikap  kehati-hatian sehingga negara tidak mengalami kerugian.
4) Masyarakat telah  mendapatkan  manfaat  yang besar atas adanya proyek tersebut.
5) Oleh karena terdakwa tidak menyebabkan kerugian negara  dan  kepentingan  masyarakat  telah  terlayani dengan baik, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini.
6) Negara  dalam  hal  ini  telah  mendapatkan  manfaat yang besar sebagaimana tujuan pelaksanaan proyek yaitu membantu masyarakat pesisir/nelayan.
Terhadap pertimbangan hakim tersebut, penulis berpendapat  bahwa  Hakim  Agung  yang  membebaskan terdakwa menilai bahwa tidak ditemukan kerugian negara oleh karena apa yang didalilkan oleh penuntut umum telah dipenuhi oleh pelaksana peroyek dan proyek tersebut telah  terlaksanan dengan baik. Lebih lanjut masyrakat telah menikmati mamfaat atas  adanya  proyek  tersebut  sehinga  kepentingan  umum  dan masyarakat  telah  terlayani.  Oleh  karena  itu  tepatlah  majelis Hakim Agung membebaskan  Terdakwa.

## 3.2. Pengaruh  Putusan  Bebas  Terhadap  Terdakwa  yang Dinyatakan Tidak Bersalah
Sistem hukum pidana telah diubah sedemikian rupa guna untuk  penanganan  dan  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana korupsi dan melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa yang diajukan  di  depan  persidangan  (Chazami,  2017).  Terhadap suatu  perkara  korupsi  yang  dilakukan,  pemeriksaan  dan penyidikan  dilakukan  oleh  kepolisian  dan  instansi  kejaksaan kemudian dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan dan  akan  disidangkan  dapat  menimbulkan  dampak  terhadap tersangka  atau  terdakwa.  Putusan  bebas  terhadap  terdakwa memiliki  beberapa  pengaruh  terhadap  terdakwa  yakni  1) penetapan  terdakwa  berpengaruh  tidak  baik  terhadap  tempat kerja  terdakwa;  2)  penetapan  terdakwa  berpengaruh  terhadap keluarganya;  3)  penetapan  terdakwa  berpengaruh  terhadap lingkungan  tempat  tinggalnya;  dan  4)  penetapan  terdakwa berpengaruh  terhadap  nama  baik  dan  harkat  dan  martabat terdakwa (Setiawan dkk., 2022).
a. Pengaruh Terhadap Tempat Kerja Terdakwa Dengan  ditetapkannya  terdakwa  sebagai  pelaku  tindak pidana korupsi maka akan mengubah pandangan dan penilaian teman kerja, atasan, keluarga, lingkungan, dan tempat tinggal terdakwa. Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan yang tercelah  yaitu  korupsi  meskipun perbuatan tersebut kemudian tidak  terbukti  di  persidangan  akan  tetapi  penilaian  terhadap terdakwa terlanjuk buruk dalam penilaian masyarakat sekitar.
Berdasarkan wawancara dengan M. Bakri Remmang bin Remmang  menerangkan  bahwa  selama  menjalani  proses hukum terhadap perkara yang sedang dijalaninya antara lain:
1) Terdakwa dikenakan penahanan sudah barang tentu dan sudah tidak dapat lagi menjalankan pekerjaannya  serta  diberhentikan  untuk  sementara waktu.
2) Terdakwa  akan  dinilai  di  lingkungan  kerjanya sebagai orang yang tidak jujur dan telah melakukan perbuatan yang tercela yaitu korupsi.
3) Terdakwa  meskipun  belum  tentu  bersalah  akan tetapi  sebahagian  rekan  kerjanya  menggangap bahwa  benar  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan korupsi sehubungan dengan jabatan dan pekerjaannya.
4) Terdakwa  sebagai  pejabat  yang  dikenal  luas masyarakat, baik di lingkungan kerjanya maupun di lingkungan  di  mana  terdakwa  tinggal,  merasakan malu  oleh  karena  dipanggil  berulang-ulang  oleh aparat penegak hukum.
Putusan Bebas Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan... (Mansyur, Ruslan Renggong, Basri Oner)
Terdakwa  M.  Bakri  Remmang  bin  Remmang  adalah pejabat  di  Kantor  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Barru  dan  atas perkara  hukum  yang  dialami  oleh  M.  Bakri  Remmang  bin Remmang terhadap jabatanya sebagai kepala dinas diberhentikan  sementara  sampai  adanya  putusan  pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena terdakwa merasa malu dan ingin fokus terhadap kasus hukum yang dihadapinya maka  M.  Bakri  Remmang  bin  Remmang  mengajukan permohonan untuk mempercepat masa pensiunnya.
Dengan ditetapkanya M. Bakri Remmang bin Remmang sebagai terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan mesin kapal dan  aksesorisnya  sangat  mengejutkan  dan  membuat  keluarga menjadi terpukul. Oleh karena selama ini M. Bakri Remmang bin  Remmang  dalam  keluarga  selalu  menanamkan  kepada keluarganya  agar  senantiasa  bersikap  jujur  dalam  bertindak dalam  segala  hal  sehingga  anak  dan  istri  dari  M.  Bakri Remmang bin Remmang  merasa terpukul dan merasa bersalah atas penetapan terdakwa tindak pidana korupsi. b. Pengaruh Terhadap Keluarga Terdakwa Ditetapkanya M. Bakri Remmang bin Remmang sebagai terdakwa  dalam  kasus  korupsi  pengadaan  mesin  kapal  dan aksesorisnya  sangat  mengejutkan  dan  membuat  keluarga menjadi  terpukul  oleh  karena  selama  ini  M.  Bakri  Remmang bin  Remmang  dalam  keluarga  selalu  menanamkan  kepada keluarganya  agar  senantiasa  bersikap  jujur  dalam  bertindak dalam  segala  hal  sehingga  anak  dan  istri  dari  M.  Bakri Remmang  bin  Remmang  merasa  terpukul  atas  penetapan terdakwa tindak pidana korupsi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan istri dari M. Bakri Remmang  bin  Remmang,  Hj.  Samsiar,  menerangkan  bahwa sejak semula tidak yakin suaminya melakukan perbuatan yang disangkakan  oleh  penyidik  kejaksaan  oleh  karena  selama  M. Bakri  Remmang  bin  Remmang    tidak  pernah  menerima  uang dari peroyek tersebut, baik dari rekanan maupun dari pihak lain, sehingga  jika  dikatakan  menguntungkan  diri  sendiri  adalah suatu  hal  yang  sulit  dia  terima.  Setelah  melalui  persidangan pengadilan  dan  terdakwa  M.  Bakri  Remmang  bin  Remmang yang sangat panjang dan melelahkan, berdasarkan wawancara dengan M. Bakri Remmang bin Remmang, menjelaskan bahwa pada  saat  pembacaan  putusan  pengadilan  tingkat  pertama terdakwa H. Bakri Remmang bin Remmang sangat kecewa dan tidak dapat menerima putusan hakim yang menyatakan dirinya terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  perbuatan korupsi sebagaimana yang diputuskan oleh majelis hakim dan M. Bakri Remmang bin Remmang tetap berkeyakinan bahwa apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut adalah keliru sehingga M. Bakri Remmang bin Remmang menempuh upaya hukum  dengan  mengajukan  banding  pada  Pengadilan  Tinggi Makassar.
c. Pengaruh  Terhadap  Lingkungan  Tempat  Tinggal Terdakwa
Di  samping  memberi  pengaruh  yang  sangat  buruk terhadap  pekerjaan  dan  lingkungan  kerja  terdakwa  M.  Bakri Remmang  bin  Remmang,  di  lingkungan  tempat  tinggal terdakwa  juga  menimbulkan  efek  negatif  dengan  penetapan dirinya  sebagai  terdakwa  tindak  pidana  korupsi.  Terdakwa sebagai  tokoh  masyarakat  dan  panutan  di  sekitar  tempat tinggalnya  citra  dan  nama  baik  M.  Bakri  Remmang  bin Remmang  menjadi buruk, terlanjur dicap sebagai orang yang telah melakukan perbuatan tercela yaitu korupsi.
Meskipun terdakwa M. Bakri Remmang bin Remmang di dua  tingkat  peradilan  dinyatakan  bersalah  telah  melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi terdakwa tetap berkeyakinan bahwa  dirinya  tidak  bersalah  dan  telah  melakukan  upaya maksimal  untuk  menjalankan  proyek  pengadaan  mesin  kapal
dan  aksesorisnya  dengan  baik.  Terdakwa  telah  berupaya maksimal  dan  melakukan  kehati-hatian  agar  proyek  tersebut tidak menimbulkan atau dapat mengakibatkan adanya kerugian negara yaitu dengan cara melakukan pembelokiran pembayaran kepada rekanan.
Pada  tingkat  peradilan  kasasi  pendapat  majelis  Hakim Agung  yang  mengadili  perkara  ini  sebagaimana  yang dituangkan  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  3243  K/Pid  Sus/2010  bahwa  terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  didakwakan  kepada terdakwa,  Hakim  Agung  berpendapat  membatalkan  putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar  yang dikuatkan oleh  Pengadilan  Tinggi  Makassar,  dan  mengadili  sendiri terdakwa  dengan  menyatakan  terdakwa  tidak  terbukti melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.
Terdakwa  dinyatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  akan  tetapi  terdakwa  sudah  terlanjur menjalani  proses  hukum  sampai  tingkat  kasasi  sehingga terdakwa  tidak  saja  mengalami  kerugian  materil  untuk menghadapi  masalah  hukum  yang  didakwakan  kepadanya. Terdakwa  juga  mengalami  beban  moral  dan  perasaan  yang tertekan  dalam  menjalani  proses  hukum  sehingga  nama  baik terdakwa  haruslah  dipulihkan/dikembalikan  seperti  sebelum ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa. d. Pemulihan Harkat dan Martabat Terdakwa Meskipun  dalam  putusan  kasasi  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  terdapat  perintah  untuk  pemulihkan  hak terdakwa  dalam  kemampuan,  kedudukan,  dan  harkat  serta martabatnya  akan  tetapi  dalam  prakteknya  perintah  putusan tersebut  tidak  pernah  dilaksanakan  atau  dijalankan  oleh Penuntut  Umum.  Sebagaimana  dalam  perkara  ini  pemulihan harkat  dan  martabat  terdakwa  yang  dinyatakan  bebas  murni oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak pernah dijalankan atau dilaksanakan.
Menurut  pendapat  penulis  bahwa  sangat  penting  untuk melakukan  pemulihan  harkat  dan  martabat  serta  nama  baik terdakwa yang telah dinyatakan bebas dan tidak bersalah oleh karena  bertujuan  untuk  mengembalikan  nama  baik  terdakwa yang telah disangka melakukan perbuatan yang tercelah yaitu kotupsi.  Setelah  mulai  ditetapkan  tersangka,  terdakwa  dalam menjalani  suatu  proses  hukum,  M.  Bakri  Remmang  bin Remmang  terlanjur  di  lingkungan  dan  tempat  kerjanya dianggap  telah  melakukan  perbuatan  korupsi  dan  merugikan keuangan  negara  sehingga  dengan  melaksanakan  putusan pengadilan yang menyatakan memulihkan harkat dan martabat terdakwa  maka  setidak-tidaknya  dapat  mengurangi  akibat hukum  penetapan  M.  Bakri  Remmang  bin  Remmang  sebagai terdakwa  sebagai  dampak  terdakwa  telah  menjalani  proses hukum yang melelahkan.
Pemulihan harkat dan martabat terdakwa yang dinyatakan bebas  bertujuan  untuk  memberikan  rasa  keadilan  kepada terdakwa dan mengembalikan rasa percaya diri terdakwa yang telah  didakwa  melakukan  suatu  perbuatan  tindak  pidana korupsi sehingga nama baik terdakwa di tempat kerjanya dan dalam lingkungan tempat tinggalnya kembali seperti sedia kala. Nama baik terdakwa serta harkat dan martabatnya  yang telah dipulihkan  mengembalikan  kepercayaan  diri  terdakwa  dalam keluarganya  dan  dapat  menutupi  perasaan  malu  dalam lingkungannya  maupun  di  lingkungan  kerjanya  sehingga terdakwa tidak lagi dicap sebagai orang yang telah melakukan perbuatan yang tercelah yaitu korupsi.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim Agung yang membebaskan terdakwa  yang  sebelumya  dipidana  pada  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi Makassar dan dikuatkan di Pengadilan Tinggi Makassar,  Hakim  Agung  yang  telah  memutus  perkara  tindak pidana  korupsi  dalam  perkara  M.  Bakri  Remmang  bin Remmang telah memberikan pertimbangan yang tepat dengan memperhatikan  bagaimana  terdakwa  telah  melakukan  kehati- hatian,  tidak  ada  kerugian  negara,  proyek  tersebut  telah dinikmati  masyarakat  dan  mendapatkan  manfaat  yang  besar dengan adanya proyek pengadan mesin kapal dan aksesorisnya sehingga  terdakwa  dinyatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  dan membebaskan  terdakwa  dari  segala  dakwaan.  Terhadap  yang telah  dinyatakan  bersalah  pada  pengadilan  tingkat  pertama kemudian  di  tingkat  banding  juga  dinyatakan  bersalah kemudian  di  tingkat  kasasi  dinyatakan  bebas  atau  perbuatan yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  maka terhadap diri terdakwa  meskipun terdakwa tidak menjalani pidana karena dinyatakan tidak bersalah akan tetapi terhadap diri terdakwa mempunyai pengaruh pada tempat kerjanya, lingkungan kerjanya, dan keluarga terdakwa sendiri, di  mana  terdakwa  telah  disangka  telah  melakukan  perbuatan tercela yaitu tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan tersebut  sangat  dibenci  oleh  masyarakat.  Meskipun  terdakwa bebas akan tetapi terdakwa tetap menjalani proses hukum yang melelahkan  dan  menguras  tenaga  dan  pikiran  yang menimbulkan kerugian dan beban moral pada diri terdakwa.
Diharapkan  dalam  penanganan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  dilakukan  dengan  mengedepankan  sikap profesionalisme  yang tinggi dari penegak hukum. Dalam  hal penetapan  seseorang  sebagai  tersangka  maupun  terdakwa hendakya  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  yang  tinggi agar  dalam  pelaksanaannya  tidak  merugikan  terdakwa,  tidak dilakukan  secara  serampangan,  dan  tetap  memperhatikan keyakinan  bahwa  benar-benar  apa  yang  disangkakan  dapat dibuktikan  di  depan  persidangan  pengadilan  agar  tidak  lagi terjadi terdakwa sudah terlanjur menjalani hukuman kemudian di  tingkat  kasasi  dinyatakan  tidak  bersalah  dan  bebas. Diharapkan  seseorang  yang  ditetapkan  sebagai  terdakwa kemudian  di  persidangan  dinyatakan  bebas  dari  apa  yang didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan,  hendaknya  harkat  dan  martabatnya  serta  nama baiknya  dapat  dipulihkan  seperti  sedia  kala  dengan  cara mengumumkan  bahwa  terdakwa  tidak  bersalah  atas  dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya dan  agar penetapan  seseorang  sebagai  terdakwa  dalam  tindak  pidana korupsi  tidak  terlalu  berpengaruh  buruk  di  lingkungan  kerja, tempat tinggal, dan keluarganya sehingga penanganan tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih baik lagi.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Anwar, A. I., Mas, M., & Siku, A. S. (2020). Analisis Putusan Bebas  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  di Pengadilan  Negeri  Makassar.  Indonesian  Journal  of Legality of Law: Vol. 2 No. 2
Chazami, A. (2017). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta Hamzah,  A.  (2000).  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia.  Sinar Grafika Jakarta: Jakarta.
Jaya, B., Mas, M., &  Hamid, A. H. (2021). Analisis Hukum Penjatuhan  Pidana  oleh  Hakim  terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Korupsi. Indonesian Journal of Legality of Law: Vol. 4 No. 1.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia
Madiong, B. dan Amalia, L. R. (2022).  Filsafat Ilmu Hukum.
PT Rajagrafindo Persada: Makassar.
Mas, M. (2021). Korupsi dan Pencucian Uang. CV Sah Media: Makassar.
Munarty,  Mas,  M.,  &  Renggong,  R.  (2021).  Analisis  Upaya Hukum  Kasasi  Oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Terhadap Putusan  Bebas.  Indonesian  Journal  of  Legality  of  Law: Vol. 3 No. 2.
Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  No.  23/PID. SUS/2012/PN.Mks, Makassar
Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar No. 03/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS
Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  3242 K/Pid Sus/2019
Setiawan,  A.,  Mas,  M.,  &  Hamid,  A.  H.  (2022).  Analisis Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law: Vol. 4 No. 2
Unggul, H. S. (2000). Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Aturan Pelaksanaannya. Harvarindo: Jakarta