## Research Article
Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19
Lu Sudirman, Hari Sutra Disemadi *
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
* hari@uib.ac.id

## ABSTRACT
The spread of Covid-19 affects the economic stability of a country. Indonesia is one of the countries whose economic stability is disrupted due to the spread of Covid-19. So, it takes collaboration of all elements as a joint effort in the process of improving the welfare and quality of life of the community, one of which is the role of  the  company.  Companies  are  considered  to  have  an  important  role  in  economic  growth  and  alleviate poverty  during  this  pandemic.  Thus,  this  study  aims  to  determine  and  examine  the  existence  of  CSR arrangements  in  Indonesia  and  the  company's  efforts  in  community  development  during  the  Covid-19 Pandemic. This research uses normative legal research methods with a conceptual approach. The results of this  study  indicate  that  in  Indonesia,  CSR  regulation  has  not  been  fully  regulated  so  that  it  is  considered unclear and inconsistent. This results in a lack of legal certainty so that clear and consistent regulations are needed so as not to cause multiple interpretations or different interpretations of CSR. During the Covid-19 Pandemic, currently CSR can be implemented by companies as an effort to develop communities through empowerment programs. The CSR policy of every company certainly needs to go through a strategy that has been adjusted to the potential and the community's environment.
Keywords: Corporate Social Responsibility; Covid-19 Pandemic; Community Development.

## ABSTRAK
Penyebaran  Covid-19  mempengaruhi kestabilan  ekonomi suatu  negara.  Indonesia  merupakan  salah  satu negara yang kestabilan ekononominya terganggu akibat penyebaran Covid-19. Maka, dibutuhkan kolaborasi seluruh  elemen sebagai upaya  bersama  dalam  proses  peningkatan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup masyarakat,  salah  satunya  adalah  peran  perusahaan.  Perusahaan  dinilai  memiliki  peran  penting  dalam pertumbuhan  ekonomi  serta  mengentaskan  kemiskinan  selama  pandemi  ini. Maka,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  serta  mengkaji  eksistensi  pengaturan  CSR  di  Indonesia dan  upaya  perusahaan  dalam pengembangan  masyarakat  selama  Pandemi  Covid-19.  Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Indonesia pengaturan CSR belum diatur secara utuh sehingga dinilai tidak jelas dan tidak konsisten. Hal ini mengakibatkan kurangnya kepastian hukum sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan multitafsir atau  interpretasi  yang  berbeda  mengenai  CSR. Dimasa  Pandemi  Covid-19  saat  ini CSR  dapat diimplementasikan  oleh  perusahaan  sebagi upaya  pengembangan  masyarakat  melalui  program pemberdayaan.  Kebijakan  CSR  setiap  perusahaan  tentunya  perlu  melalui  strategi  yang  telah  disesuaikan dengan potensi dan lingkungan masyarakat.
Kata Kunci: Tanggungjawab Sosial Perusahaan; Pandemi Covid-19; Pengembangan Masyarakat.

## A. PENDAHULUAN
Pembatasan  aktiftas  masyarakat  selama Pandemi  Covid-19 (Corona  Virus  Disease 2019) menghadirkan permasalahan  baru  bagi  masyarakat Indonesia (Appludnopsanji, &  Disemadi,    2020). Salah  satunya  adalah  menurunnya  laju perekonomian  dan  aktiftas  bisnis. Ini  dikarenakan, kebijakan  pemerintah  dalam  mencegah  penyebaran pandemi  telah  membatasi  interaksi  fisik antar masyarakat,  sehingga  berbagai  aktifitas  ekonomi secara  informal  “terpukul” (Fransisco,  2020).  Selain itu,  ketidakpastian  disegala  aspek  kehidupuan  di tengah pandemi juga turut mendorong melemahnya tingkat investasi baik diskala global maupun nasional (Anjaeni, & Laoli, 2020). Penyebaran Covid-19 begitu cepat  akibat  proses  penularaannya  adalah  dari “manusia-kemanusia”  (Lupia dkk,  2020).  Kondisi  ini menharuskan  WHO  sebagai  Organisasi  Kesehatan Dunia  menetapkan  keadaan  darurat  kesehatan internasional (Phelan, 2020).
Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  telah berlangsung  kurang-lebih  setahun,  sejak  kasus pertama dilaporkan oleh pemerintah pada tanggal 02 Maret 2020 lalu (Masnun, Sulistyowati & Ronaboyd, 2021). Situasi  perkembangan  kasus  konfirmasi Covid-19  global  per  tanggal  22  April  2021  adalah 143.445.675  kasus  dengan  3.051.736  kematian  di 222  Negara terjangkit  dan  190 Negara transmisi lokal,  sedangkan  kasus  konfirmasi    Covid-19  di Indonesia per tanggal yang sama adalah 1.626.812 kasus  dengan  44.172  kematian  di  34  Provinsi di Indonesia  (Kementrian  Kesehatan  RI,  2021). Masa awal  pendemi  ini,  grafik  perkembangan  kasus  aktif
dan kematian di Indonesia menunjukan peningkatan tajam.  Namun,  dengan  upaya  percepatan penanganan  yang  dilakukan  pemerintah,  grafik tersebut berangsur menurun dan grafik kesembuhan pasienpun mengalami peningkatan (Tim Komunikasi Komite  Penanganan  Covid-19  dan  Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021).
Terlepas  dari  menurunnya  grafik  kasus konfirmasi  Covid-19  di  Indonesia,  masih  tetap memberikan  dampak  negatif  bagi  perekonomian nasional (Kennedy,  2020).  Kinerja  ekonomi  yang melemah  ini  turut  memberikan  akibat  pada kesejahteraan  masyarakat,  yang  mana  banyak UMKM  bahkan  perusahaan  memilih  untuk “merumahkan”  atau  melakukan  PHK  tehadap  para pekerjanya. Maka,  dinilai  penting  adanya  kebijakan dalam  pengendalian  permasalahan  ini.  Selain kebijakan,  penting  juga  partisipasi  atau  komitmen perusahaan  dalam  pengendalian  permasalahan ekonomi masyarakat selama Pandemi Covid-19.
Komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam penanggulangan  permasalahan  ekonomi  yang  ada ditengah  masyarakat  didasarkan  atas  keputusan untuk  mengambil  kebijakan  dan tindakan  dengan memperhatikan  kepentingan  “stakeholders”  dimana perusahaan  melakukan  aktfitas  bisnisnya  dan tentunya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku  (Akbar, &  Humaedi,  2020). Hal  ini  dinilai merupakan solusi dalam meningkatkan pemberdayaan  dan  pembangunan  masyarakat selama pandemi dengan memamfaatkan peran aktif pihak swasta atau perusahaan.
Proses  pelaksanaan  pembangunan nasional, idealnya menjadi tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah  maupun  setiap  warga  negara termasuk perusahaan (Nadhiroh,  2020).  Kolaborasi  seluruh elemen  dibutuhkan  bagi  upaya  bersama  dalam proses peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.  Untuk  tujuan  tersebut,  perusahaan diharapkan ikut berpartisipasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, tentu saja dengan mempertimbangan  aspek  sosial  dan  lingkungan (Darmawan, 2021).
Peran  perusahaan  di  atas,  dikenal  dengan tanggung  jawab  perusahaan  atau Corporate  Social Responsibility (CSR).  Konsep  CSR  muncul  pada tahun 1970 di Eropa dan Amerika. CSR disebutkan oleh  Howard  R.  Bowen  pada  tahun  1953  adalah sebuah  keputusan  yang  diambil perusahaan  untuk memberikan  nilai  tambah  (positif)  bagi  masyarakat disekitar  perusahaan  (Disemadi, &  Prananingtyas, 2020). Di tahun 2016, World  Business  Council  for Sustainable    Development mendefinisikan  “CSR adalah komitmen  berkelanjutan dunia  usaha  untuk berkontribusi  terhadap  pembangunan  ekonomi  dan meningkatkan  kualitas    hidup    tenaga    kerja    dan keluarganya    serta    komunitas    dan    masyarakat pada    umumnya”.  Meski  pengertian  CSR  bervariasi dan  berkembang,  istilah  ini  biasanya  menjelaskan perilaku    bisnis    bertanggung    jawab    yang mempertimbangkan  implikasi  ekonomi,  lingkungan dan  sosial    dari bisnisnya (Disemadi,  2020). Implementasi CSR umumnya didasari tiga hal pokok yakni  1)  Peran  yang  sifatnya  sukarela  (voluntary), perusahaan  memiliki  kehendak  bebas  untuk
melakukan atau tidak melakukan peran ini; 2) Selain keuntungan  (profit),  perusahaan  menyisihkan profit tersebut  untuk  kedermawanan  (filantropi)  yang tujuannya  utnuk  memberdayakan  sosial  dan perbaikan  kerusakan  lingkungan  akibat eksplorasi dan  eksploitasi  lingkungan;  dan  3)  CSR  sebagai bentuk  kewajiban  (obligation)  untuk  peduli  dan mengentaskan  krisis  kemanusiaan  dan  lingkungan (Nadirah, 2020).
Hadirnya  CSR  dikarenakan  isu  mengenai pentingnya  hubungan  harmonis  antara stakeholders (pemangku kepentingan) dengan shareholders (pihak perusahaan). Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah  pihak-pihak  yang  bekepentingan  terhadap keberadaan  perusahaan  yang  turut  mempengaruhi kebijakan dan/atau kebijakan perusahaan (Rahmatullah,  2012). CSR merupakan  paradigma baru  di  bidang  bisnis,  hal  ini  dikarenakan  CSR merupakan  suatu  pergeseseran  tujuan  perusahaan dari  tujuan  yang  sifatnya  “profit  oriented”  menuju “stakeholders oriented”.  Tujuan  perusahaan  yang sifatnya  “stakeholders oriented”  merupakan keputusan  perusahaan  dalam  mewujudkan  sinergi antara  perusahaan  dan  lingkungan  disekitarnya (Disemadi, 2020). CSR merupakan sebuah komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis, punya dasar hukum, dan berperan dalam pembangunan ekonomi, sekaligus  memperbaiki  kualitas  hidup  dari  pekerja dan  keluarga,  masyarakat  lokal,  dan  masyarakat luas.  CSR  merupakan  wujud  dari  inti  etika  bisnis yang mana perusahaan juga memiliki tanggungjawab kepada  pemegang  kepentingan  yang  jangkaunnya lebih luas (Asmara, & Murwadji, 2020).
Praktiknya, implementasi CSR sebagai bentuk kebijkan  perusahaan  merupakan  realisasi  dan aktualisasi  dari  upaya  perusahaan  untuk  terus “dekat”  dengan  masyarakat  atau stakeholders. Namun,  permasalahan  yang  dihadapai  saat  ini adalah  banyak  perusahaan  yang  harus  siap  dan digap  dalam  menghadapi  hal-hal  yang  tidak  dapat diprediksi  saat  Pandemi  Covid-19.  CSR  atau tanggung jawab  social  perusahaan  pada  situasi seperti  ini  banyak  mengalami  tantangan  baru. Banyak  program-program  yang  sudah  terencana untuk  dilakukan  pada  tahun  2020  jadi  banyak tertunda  untuk  dilakukan  akibat  aturan  pembatasan aktifitas  masyarakat  diruang  publik  (Akbar, & Humaedi, 2020). Semenjak hadirnya Pandemi Covid- 19 yang menekan tingkat kesejahteraan masyarakat, perusahaan  dinilai  wajib  untuk  mengkalkulasi  ulang mengenasi sasaran dari CSR. Diharapkan kebijakan CSR  ini  dapat  dijadikan  sebagai  stragi dalam pengembagan  masyarakat  selama  Pandemi  Covid- 19.
Penelitian  terdahulu  terkait  CSR  telah dilakukan oleh  Hakseung  Shin,  Abhinav  Sharma, Juan Luis Nicolau, Juhyun Kang yang berfokus pada implementasi  CSR  Hotel  selama  Pandemi  Covid-19 (Shin  dkk,  2021); Dhammika  Dharmapala  dan Vikramaditya Khanna berfokus pada kebijakan CSR dalam  Undang-Undang  Perusahaan  di  India (Dharmapala, &  Khanna,  2018); Umakanth  Varottil berfokus  pada  analisis  persyaratan  CSR  di  bawah hukum perusahaan India (Varottil, 2018);  Agustinus Soetrisno  berfokus  pada  pendekatan  CSR  dengan Pembentukan  Lembaga  Negara  Pengelola
Pendanaan  dan  program  CSR  (Soetrisno,  2021); Teguh  Tresna Puja Asmara  dan  Tarsisius  Murwadji berfokus  pada peran  CSR  guna  memajukan pelaku UMKM di Indonesia (Asmara, & Murwadji, 2020); dan oleh Elma Muthia Afnahanifa, Lastuti Abubakar dan Tri  Handayani  yang  mengkaji  optimalisasi  CSR sebagai  pendukung  keberlanjutan  korporasi (Afnahanifa, Abubakar & Handayani, 2021).
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu serta  uaraian di  atas,  maka  penelitian  kali  akan berfokus  pada  komitmen  perusahaan  dalam pengembangan masyarakat selama Pandemi Covid- 19  melalui  kebijakan  CSR.  Maka,  rumusan permasalahan  dalam  penelitian  ini  akan mempertanyakan bagaimana  pengaturan  CSR  di Indonesia  dan mempertanyakan  bagaimana  peran perusahaan  di  Indonesia  dalam  pengembangan masyarakat selama Pandemi Covid-19. Penelitian ini diharapkan  dapat  berkontribusi  pada  keilmuan hukum  khususnya  terkait  CSR,  memberikan  literasi kepada  masyarakat  khususnya  perusahaan  di Indonesia  untuk  dapat  berkomitmen  dalam pengembangan  masyarakat  melalui  kebijakan  CSR. Hal  ini  tentunya diharapkan  dapat  membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doctrinal.  Pendekatan  penelitian  yang dipergunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan dan  pendekatan  konseptual.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  atau  data  yang
285
diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui  studi kepustakaan.  Data  sekuder  tersebut  terbagi  atas bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  adalah data yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan,  sedangkan  bahan  hukum sekunder dan tersier adalah data pendukung bahan hukum  primer  seperti penelitian-penelitian  terdahulu yang telah terpublikasi, buku-buku yang terkait, dan artikel  online  (website).  Bahan-bahan  hukum  yang diperoleh  kemudian di  analisis  menggunakan  teknik analisis  deskriptif-kualitatif  untuk  memperoleh kesimpulan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Eksistensi  dan Pengaturan Corporate  Social

## Responsibility (CSR) di Indonesia
Sejarah CSR dunia  terbagi  atas  beberapa fase. Pertama, CSR bermula  di  Amerika  Serikat sekitar  tahun  1900  atau lebih  dikenal  sebagai permulaan  abad  ke-19. Pada  saat  itu,  banyak perusahaan  besar  menyalahgunakan  kuasa  mereka dalam  hal  diskriminasi  harga,  menahan  buruh  dan prilaku  lainya  yang  menyalahi  moral  kemanusiaan (Soetrisno,  2021).  Dengan  kata  lain,  banyak perusahaan  yang  berbuat  semena-mena  terhadap masyarakat.  Hal  itu  jelas  membuat  emosi masyarakat. Kedua, evolusi munculnya CSR tercetus pada  tahun  1930-an. Pada  masa  ini timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung  jawab  terhadap  pekerjanya  karena perusahaan hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-
apa. Menurut masyarakat pada masa ini perusahaan sama  sekali  tidak  memiliki  tanggung  jawab  moral (Darmawan, 2021).  Menyadari kemarahan masyarakat  muncul  beberapa  perusahaan  yang meminta  maaf  kepada  masyarakat  dan  memberi beberapa  jaminan  kepada  para  karyawannya  yang dipecat (Disemadi, & Prananingtyas, 2021).
Kemunculan  CSR  didasari  fenomena tanggung jawab moral perusahaan. Tanggung jawab ini  hadir  karena  adanya  “protes”  masyarakat terhadap perusahaan  yang  tidak  memperdulikan masyarakat  dan  lingkungan  disekitarnya.  Akibatnya, perusahaan dianggap tidak memiliki tanggung jawab moral.  Menyadari  hal  tersebut  benyak  perusahaan lebih peduli terhadap pekerjanya, masyarakat hingga lingkungannya. Usaha perusahaan dalam meperhatikan  lingkungannya  ini  belum  dikenal sebagai CSR namun lebih dikenal dengan tanggung jawab moral (Hardi, 2021).
Hadirnya  CSR diangkat  dari  filosofi  tentang bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik sebagian  maupun  secara  keseluruhan  untuk mendapatkan  dampak  positif  bagi  dirinya  dan lingkungan (Disemadi,  2020).  Perusahaan  harus mampu  mengelola  bisnis  operasinya  dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap  masyarakat  dan  lingkungan (Ambarini, 2010). Eksistensi  istilah  CSR  semakin  dikenal  oleh banyak  orang  Ketika  John  Elkington  menerbitkan buku “Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in  21 st Century  Business”  di  tahun  1998.  Terdapat tiga  komponen  penting dalam  karangan  buku  ini. Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus yang
286
senagaja  ia  singkat  menjadi  3P  yaitu  singkatan dari profit, planet dan people (Sudiro, 2021). 3P atau yang lebih dikenal dengan “Triple bottom line adalah konsep  bisnis  berkelanjutan  yang  mengukur  nilai kesuksesan  sebuah  perusahaan  menggunakan  tiga kriteria,  yaitu People (Sosial), Planet (Lingkungan), dan Profit (Ekonomi)”  (Suparji, &  Machmud,  2021). 3P  digunakan  untuk  mengukur  kesuksesan  sebuah perusahaan  yang  dulunya  hanya  terpaku  pada keuntungan  finansial saja,  dengan  3P  perusahaan dapat  melakukan  hal  lain  dan  mengkaji  dampak bisnis  terhadap  lingkungan (Setiawan,  Larasati  & Sugiarto, 2021).
CSR  adalah  konsep  yang  tidak  hadir  secara instan. CSR adalah hasil dari proses Panjang dimana konsep  dan  aplikasi  dari  CSR  dewasa  ini  telah mengalami  banyak  perkembangan  dan  perubahan (Wawo, &  Amiruddin,  2020). Saat  ini,  pengertian CSR yang diterima luas oleh praktisi dan aktivis CSR adalah  suatu  komitmen  terus-menerus  dari  pelaku bisnis untuk berlaku etis dan memberikan kontribusi bagi  perkembangan  ekonomi  sambil  meningkatkan kualitas  hidup  pekerja  dan  keluarganya,  juga  bagi komunitas  lokal  dan  masyarakat  pada  umumnya. Terlihat  jelas  bahwa  pentinganya  keberlajutan  atau sustainability dalam  CSR,  yang  tentunya  dilakukan secara  terus-menerus  untuk  efek  jangka  Panjang bukan  hanya  dilakukan  sekali-sekali.  Konsep  CSR pada  pada  dasarnya  berhubungan  erat  dengan konsep  “pembangunan  berkelanjutan”  atau “sustainability development”.
Salah  satu  teori  CSR  yang  berkembang adalah “social  contract  theory”  atau  “teori  kontrak
sosial”. Teori  ini  menjelaskan  hubungan  antara perusahaan dengan kehidupan serta elemen-elemen sosial.  Berdasarkan  teori  ini,  perusahaan  mesti bertanggung jawab terhadap masyarakat (Disemadi, & Prananingtyas, 2020). Sikap ini timbul bukan hanya karena  keinginan  yang  kuat  untuk  meraih keuntungan (nilai ekonomis), melainkan perusahaan harus bersikap sesuai dengan keinginan masyarakat terhadap  perusahaan  dalam  menjalankan  bisnis. Sehingga  perubahan  persepsi  masyarakat  terhadap perusahaan  menyebabkan  perusahaan  harus menyesuaikan  teknis  pelaksanaan  CSR. Selain  ini, menurut stakeholder theory, perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para shareholder perusahaan  bersangkutan,  namun bergeser menjadi lebih luas yaitu pada stakeholder di ranah  sosial  kemasyarakatan.  Berdasarkan  teori tersebut,  tanggungjawab  perusahaan  yang  semula hanya  diukur  sebatas  pada  indikator  ekonomi (economic  focused)  dalam  laporan  keuangan,  kini harus  bergeser  dengan  memperhitungkan  faktor sosial  (social  dimentions)  terhadap stakeholder. CSR, dengan perjalanan waktu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Hal itu karena, keberadaan perusahaan ditengah lingkungan memiliki  dampak  positif  maupun  negatif. Khusus dampak  negatif  memicu  reaksi  dan  protes stakeholder,  sehingga perlu  menyeimbangkan  lewat peran CSR sebagai  salah  satu  strategi  legitimasi perusahaan (Soetrisno, 2021).
Secara  teoritis,  CSR  adalah  inti  dari  etika bisnis,  dimana  perusahaan  tidak  hanya  mempunyai kewajiban  ekonomis  terhadap shareholders,
287
melainkan  juga  mempunyai  kewajiban  terhadap pihak luar atau stakeholders. Guler Aras dan David Crowther mengemukakan 3 prinsip utama dari CSR yaitu sustainability,  accountability dan transparency. Sustainibility atau keberlanjutan adalah prinsip yang menekankan pada efek atau dampak jangka Panjang dari tindakan perusahaan; Accountability menegaskan  bahwasanya  tanggung  jawab perusahaan  tidak  terbatas  pada shareholders melainkan  juga  pada stakeholders;  dan Transparancy adalah  prinsip  CSR  yang  bermakna bahwa  apapun  tindakan  perusahaan yang berdampak  bagi  masyarakat  dan  lingkungannya wajib  dikomunikasikan  secara  terbuka  (Aras, & Crowther, 2008).
Filosofi CSR di Indonesia, merujuk pada UUD NRI  1945  yang  secara  tersurat  menyatakan  tujuan negara  adalah  untuk  “melindungi  segenap  bangsa Indonesia,  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia”.  Memajukan kesejahteraan  umum  diperlukan  dukungan  oleh semua  pihak  termasuk  perusahaan  untuk mewujudkan pembangunan ekonomi negara. Karena pertumbuhan  dan  iklim  ekonomi  yang  baik  adalah suatu  hal  yang  mendukung  tumbuh  dan berkembanganya perusahaan (Religia, 2019). Untuk itu,  perusahaan  dinilai  wajib  berkontribusi  bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya salah satunya melalui  kebijakan  CSR  pada  masing-masing perusahaan.
Di  Indonesia,  perkembangan  CSR ditandai dengan sudah banyaknya perusahaan
mengimplementasikan  CSR.  Penerapan  CSR tersebut  diimplementasikan  dalam  berbagai  bentuk seperti charity atau  amal,  maupun empowerment atau  pemberdayaan.  Selain  itu,  eksistensi  CSR  di Indonesia  juga  bisa  dilihat  dari  beragam  upaya pemerintah  baik  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Provinsi,  serta  Pemerintah Kabupaten  dan  Kota untuk  menerbitkan  kebijakan  atau  peraturan perundang-undangan  terkait  implementasi  CSR. Beberapa  contoh daerah  di  Indonesia  yang pemerintahnya  menerbitkan  peraturan  terkait  CSR adalah  Kabupaten  Rebang  dengan  menerbitkan “Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun  2018  tentang Tanggug  Jawab  Sosial  Perusahaan”,  Kota Pekanbaru  menerbitkan  “Peraturan  Daerah  No.  1 Tahun  2019  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan Lingkungan Perusahaan”,  Kabupaten  Jombang menerbitkan  “Peraturan  Daerah  No.  3  Tahun  2017 tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan Perusahaan”,  Provinsi  Lampung  menerbitkan “Peraturan  Daerah  No.  16  Tahun  2012  tentang Tanggug  Jawab  Sosial  Perusahaan” dan  contoh berikutnya  adalah Kota  Batam dengan menerbitkan “Peraturan  Daerah  No.  2  Tahun  2012  tentang Tanggug Jawab Sosial Perusahaan”.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang memiliki  tanggung  jawab  memberikan  kepastian hukum kepada  masyarakat sampai  saat  ini  belum memiliki  undang-undang khusus terkait  CSR.  Pada tahun  2017,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atau  DPR telah Menyusun draft RRU atau Rancangan Undang- Undang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  dan telah  ditetapkan  masuk  kedalam  Program  Legislasi
288
Nasional  (Prolegnas)  Prioritas  2017.  Namun, pembahasan RUU  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra sehingga pembahasan mengenai RUU ini tidak dapat diselesaikan  (Basith,  2018). Meski  demikian, CSR bukanlah  hal  yang  baru  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia. CSR telah di atur dalam “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas  (PP No.47/2012),  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan  Gas  Bumi  (UU  Minyak  &  Gas  Bumi),  Undang- Undang  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  Dan  Batubara  (UU  Minerba),  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara (PP No. 23/2010), Undang-Undang No. 21 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi), dan Undang- Undang  No.  13  Tahun  2001  tentang  Penanganan Fakir Miskin (UU Penanganan Fakir Miskin)”.
Konsep  CSR  yang  terdapat  pada  peraturan perundang-undangan di atas tidak hanya mencakup masyarakat  atau  sosial  tetapi  juga  mencakup lingkungan. Hal ini tertuang dalam Pasal 74 UU PT yang  berbunyi  “Perseroan  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan dengan  sumber daya  alam  wajib  melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”; Kemudian di  dalam  Pasal  4  ayat (1)  PP  No.  47/2012 menyebutkan “Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  dilaksanakan  oleh  Direksi  berdasarkan
rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan  Dewan  Komisaris  atau  RUPS  sesuai dengan  anggaran  dasar  Perseroan,  kecuali ditentukan  lain  dalam  peraturan  perundang- undangan”; UU Minyak & Gas tidak secara tersurat mengatur konsep CSR, namun apabila diperhatikan pada Pasal 11 ayat (3) huruf maka konsep CSR ini tersirat  didalamnya.  Adapun  bunyi  Pasal  tersebut adalah “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat palin sedikit ketentuan- ketentuan  pokok  yaitu:  pengembangan  masyarakat sekitarnya  dan  jaminan  hak-hak  masyarakat  adat”; UU Minerba menyebut konsep CSR secara tersurat dengan  istilah  “program  pengembangan  dan pemberdayaan  masyarakat”.  Hal  ini  tertuang  di dalam Pasal 108 ayat (1) UU Minerba yang berbunyi “Pemegang  IUP  (Izin  Usaha  Pertambangan)  dan IUPK  (Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus)  wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan  masyarakat”.  Kemudian  Pasal  1 angka  28  UU  Minerba  memberikan  pengertian pemberdayaan  masyarakat  sebagai  “usaha  untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual  maupun  kolektif,  agar  menjadi  lebih  baik tingkat  kehidupannya”;  PP  No.  23/2010  merupakan peraturan  pelaksana  UU  Minerba  yang  mengatur konsep CSR di dalam Pasal 108. Pasal ini berbunyi “Setiap  pemegang  IUP  Operasi  Produksi  dan  IUPK Operasi  Produksi  wajib  menyampaikan  laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan  masyarakat  setiap  6  (enam)  bulan kepada  menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota sesuai  dengan  kewenangannya”;  UU  Panas  Bumi
289
mengatur CSR pada Pasal 65 ayat (2) huruf b yang berbunyi  “dalam  pelaksanaan  pelenyelenggaraaan Panas  Bumi  masyarakat  berhak  untuk memperoleh manfaat  atas  kegiatan  pengusahaan  Panas  Bumi melalui  kewajiban  perusahaan  untuk  memenuhi tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan/atau pengembangan  masyarakat  sekitar”;  dan  berikutnya adalah  UU  Penanganan  Fakir  Miskin  menyinggung konsep  CSR  pada  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  c  dan Pasal  36  ayat  (2).  Pasal  36  ayat  (1)  menegaskan bahwa  salah  satu  sumber  pendanaan  dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan oleh  perusahaan  perseroan.  Sedangkan  Pasal  36 ayat  (2)  menyebutkan  “dana  yang  disisihkan  dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  c  digunakan  sebesar-besarnya  untuk penanganan  fakir  miskin”.  Selain  Pasal 36  di  atas, UU  Penanganan  Fakir  Miskin  tepatnya  pada  Pasal 41  ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha berperan  serta  dalam  menyediakan  dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung  jawab  sosial  terhadap  penanganan  fakir miskin.
Atas  uaraian di  atas,  maka  dapat  dikatakan bahwa CSR diberlakukan di Indonesia sebagai suatu kewajiban  atau mandatory sekaligus  menjadi legal obligation.  Namun  di  sisi  lain  hal  ini  tidak  sejalan dengan prinsip CSR  yang bersifat etis dan sukarela (voluntary) yang  dilegitimasi  oleh  moral  (Pisteo, Sugianto  &  Agustian,  2020). Selain  itu,  banyaknya peraturan  perundang-undangan  di  atas  dan beberapa  Peraturan  Daerah  yang  disebutkan sebelumnya  terkait  CSR  di  Indonesia,  maka  dapat
dinilai bahwa kurang adanya kepastian hukum yang diberikan  negara  kepada  pelaku  bisnis  dalam melaksanakan CSR. Hal ini didasari oleh pengaturan CSR  di  Indonesia sudah  ada  namun  belum  di  atur secara utuh dan lengkap sehingga dinilai tidak jelas atau  tidak  konsisten.  Ketidak-jelasan  ini  terdiri  dari ruang  lingkup  CSR,  tatacara implementasi  CSR, pengawasan  pelaksanaan  CSR bahkan  hingga ketidakpastian sanksi  bagi  pelaku  bisnis  yang  tidak menerapkan  CSR. Pengaturan  CSR  melalui beberapa  aturan  tersebut  di  atas  jelas  tidak  efektif sebagai alat penegakan hukum karena tidak adanya pasa yang lebih rinci yang mengatur CSR dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengimplementasikan CSR (Hidayat dkk, 2020).
Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari  hukum  itu  sendiri,  yang  mana  selain  keadilan dan  kemanfaatan,  kepastian  hukum  junga  sangat diperlukan  (Religia,  2019). Kepastian hukum terhadap  perusahaan  untuk  mengimplementasikan CSR  merupakan  cerminan  negara  hukum.  Dengan adanya regulasi yang jelas dan konsisten mengenai CSR  menjadikan  perusahaan  lebih  maksimal  dan tidak  sesuai  dengan  persepsi  masing-masing perusahaan dalam mengimplementasikan CSR.

## 2. Upaya  Perusahaan  dalam  Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19 melalui Kebijakan CSR
Menjadi  rahasia  umum  bahwa  selama  ini perusahaan memiliki pinsip kerja untuk memperoleh keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dan  kerugian sekecil-kecilnya  (Sudiro,  2019).  Semula,  tanggungg jawab perusahaan hanya perfokus pada satu domai
290
saja  yaitu  terhadap  maksimasi  keuntungan  dan terhadap  pemilik  modal,  hal  ini  dikenal  dengan “single bottom line”. Namun, hal ini bergeser menjadi tanggung  jawab  terhadap  ekonomi,  sossial  dan lingkungan  atau  yang  dikenal  dengan  “triple  bottom line”  (Afnahanifa,  Abubakar  &  Handayani,  2021). Tidak  cukup  bagi  perusahaan  hanya  memfokuskan diri pada pertumbuhan profit semata, melainkan juga wajib memperhatikan pihak eksternal (stakeholders). Sinergi  ini  dimaksudkan  untuk  mewujudkan dukungan  dari stakeholders yang  nantinya  akan memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan yang semakin mengglobal (Disemadi, 2020).
Upaya  mensinergikan  antara profit dengan kepentingan stakeholders dapat  diwujudkan  dengan mengimplementasikan  CSR.  Implementasi  CSR perusahaan  dimaksudkan untuk  menciptakan loyalitas customer dari perusahaan (Disemadi, 2020). Implementasi  CSR  bukan  hanya  membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh  masyarakat,  namun  juga  karena  ada kuntungan  yang  di  dapatkan  perusahaan  seperti perusahaan  mendapatkan  ‘citra  positif’  agar  nilai sahamnya baik dan kompetitif,  selain itu perusahaan juga  dapat  mewujudkan  keberlanjutan  atau sustainability perusahaan  dan  menghidari  konflik antara  perusahaan  dengan stakeholders (Religia, 2019). Perkembangan  CSR  di  mancanegara termasuk  Indonesia  sudah  demikian  populer.  CSR digunakan  sebagai  sebagai  salah  satu  indicator penilaian  kinerja  sebuah  perusahaan  dengan mencantumkan  informasi  implementasi  CSR  di
catatan  laporan  keuangan  perusahaan  yang bersangkutan (Limbong, 2020).
Disebutkan  sebelumnya  implementasi CSR dapat dijadikan program membangun perekonomian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan, terlebih lagi dalam kedaan Pandemi Covid-19  saat  ini.  Apabila  mengacu  pada  sistem politik  yang  dipraktikan  Negara  Indonesia berdsaarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945,  maka berdasarkan  Sila  ke  lima  tentang  “keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tersirat bahwa seluruh elemen  masyarakat  termasuk  perusahaan diberi kewajiban  mewujudkan  keadilan  sosial.  Salah  satu bentuk  kewajiban  ini  dapat dilakukan  dengan keterlibatan  perusahaan  dalam  penyelenggaraan CSR. Upaya meningkatkan pembangunan perekonomian  nasional  selain  menjadi  tanggung jawab  pemerintah,  tidak  luput  juga  dari  keterlibatan perusahaan,  baik  Badan  Usaha Milik  Negara (BUMN),  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD), maupun pihak swasta.
Dimasa  Pandemi  Covid-19  seperti  ini, perusahaan  dinilai  mampu  menjadi problem  solving dalam  megembangkan  masyarakat  yang  “tepuruk” karena  menurunnya  laju  perekonomian nasional. Pandemi  Covid-19  dinilai  tidak  bisa  menghentikan perusahaan dalam mengimplentasikan CSR. Justru, ada banyak ide kegiatan CSR yang dapat dilakukan selama pandemi ini. Hampir semua orang merasakan dampak  negatif  dari  Pandemi  Covid-19,  bagi  dari aspek  kesehatan,  pendidikan,  hingga  aspek ekonomi.  Berdasarkan  dampak  negatif  tersebut, untuk mneguranginya maka banyak hal yang dapat di
lakukan  oleh  pihak  perusahaan  seperti  bentuan pendidikan  online,    bantuan  tenaga  medis  atau relawan  kesehatan,  penyediaan  tempat  cuci  tangan di tempat umum, hingga pengembangan UMKM.
Diungkapkan  bahwa  Pandemi  Covid-19  telah memperburuk  beberapa  masalah  sosial,  seperti kemiskinanan dan ketidaksetaraan. Ketimpangan ini dinilai  menjadi  peluang  signifikan  bagi  perusahaan untuk  lebih  memfokuskan  upaya  dalam  mengatasi masalah  tersebut  melalui  kebijakan  CSR.  Pandemi telah  membuka  “mata  masyarakat”  mengenai perusahaan-perusahaan  yang  begitu  cepat memutuskan hubungan kerja dengan pegawai tanpa memberi  upah  dan  menurunkan  kredibilitas perusahaan (Triana,  Sulastri  &  Humaedi,  2020). Disaat  yang  sama,  masyarakat  juga  melihat  masih ada perusahaan yang tetap memiliki itikad baik dan berkontibusi  dalam  pananggulangan  Covid-19  dan mneyebarkan  nilai-nilai  perusahaan  yang  lebih bermakna melalui CSR. Aktivitas CSR selain sebagai sarana pembentukan  reputasi  perusahaan, bentuk- bentuk  tanggungjawab  sosial  yang  ideal  tentunya bukan  hanya  muncul  semata-mata  untuk  mencari nama  baik  sehingga  bisa  membangun  reputasi, namun justru sudah muncul sejak sebuah organisasi berdiri (Utama, & Rizana, 2018). Sehingga turut pula tertuang  dalam  visi,  misi  dan  tujuan  organisasi. Sehingga  pada  akhirnya  aktivitas  tanggung  jawab sosial adalah bagian integral dari manajemen strategi (Dewi,  2021). Sebagai  perbandingan  implementasi CSR, Dibeberapa  negara,  seperti  Inggris  terdapat perusahaan  terkemuka yang mengungkapkan langkah-langkah yang diambil untuk
mengembangkan  dan  menerapkan  inisiatif  CSR (Tourky,  Kitchen &  Shaalan,  2020). Selain itu,  di Malaysia lembaga pendidikan  tinggi  telah juga  turut mengimplementasikan  CSR  (Rahman,  Castka  & Love, 2019).
Keberhasilan  organisasi  dalam  menjalankan CSR di beberapa negara tersebut akan memberikan efek ‘domino’ bagi  organisasi  lain,  artinya  ada pengaruh  yang  positif  yang  akan  dipetik  oleh organisasi  lain  untuk  melakukan  hal  yang  sama, begitu  pula  pada  implementasi  kebijakan  CSR selama Pandemi Covid-19 ini. Beberapa perusahaan yang  memiliki  komitmen  dalam pengembangan masyarakat selama  Pandemi Covid-19  melalui implementasi CSR adalah sebagai berikut:
Pertama, PT. Pertamina RU II Sungai Pakning yang  membagi  tiga  jenis  CSR  untuk  membantu pananganan  Pandemi  Covid-19  yakni  ‘capacity building,  charity dan community empowerment’. Meski  hanya  sebagai support  of  the  business dan bukan merupakan core of the business, perusahaan ini  tetap  mengimplementasikan  CSR,  karena sejatinya  CSR  dinilai  oleh  perusahaan  ini  sebagai pendukukung  keberhasilan  kinerja  perusahaan (Muna,  2020); Kedua, perusahaan  lain  yang mengimplementasikan CSR dalam upaya pengembangan masyarakat selama Pandemi Covid- 19 adalah  PT.  Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk  yang menggerakan  pelaku  UMKM  dengan  menaylurkan bantuan  dana  kemitraan  untuk  digunakan  sebagai modal  usaha.  Selain  modal  usaha,  PT.  Semen Baturaja  (Persero)  Tbk  juga  menyelenggrakan program  rutin  pelatihan  manajemen,  keterampilan
292
dan  promosi  agar  UMKM  mampu  responsive terhadap  peluang  bisnis  selama  Pandemi  Covid-19 (Budiastuti,  2021); Ketiga, PT.  Semen  Indonesia (Persero)  Tbk  (SIG)  Pabrik  Tuban  berkomitmen memulihkan ekonomi masa pandemi dengan salurka CSR pemberdayaan masyarakat. Implementasi CSR pada  perusahaan  ini  bersifat  variative  mulai  dari bantuan  cuci  motor,  pengembangan  masyarakat melalui  pemberdayaan  bank  sampah  dan  budidaya ayam petelur. Melalui CSR ini, perusahaan berharap agar dapat memulihkan enonomi masyarakat dengan menyerap  tenaga  kerja,  menambah  penghasilan masyarakat,  dan  masyarakat  dapat  belajar berwirausaha.  Kegiatan  ini  adalah  wujud  komitmen PT.  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk  (SIG)  Pabrik Tuban  dalam  menjalankan  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan terhadap  masyarakat  sekitar,  serta sebagai  upaya  menjalin  hubungan  baik  dan berkelanjutan  antara  perusahaan  dan  masyarakat (Kementrian  BUMN,  2021);  dan Keempat, PT. Federal  International  Finance  (FIFGROUP) member of  ASTRA dalam  melakukan  pengembangan masyarakat dimasa  pandemi  mengimplementasikan SCR dengan program Dana Bergulir CSR sebanyak 588 UMKM binaan dengan total bantuan senilai Rp. 1.666  miliar  di  242  titik  seluruh  Indonesia.  Program Dana  Bergulir ini  adalah  program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan  untuk  mencapai kemanfaatan  bagi  bangsa  dan  negara.  Adanya pengembangan  UMKM  ini  diharapkan  agar  pelaku UMKM  dapat  beradaptasi  dengan  cepat  dan  tepat dalam menghadapi perubahan (FIFGROUP, 2021).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  tercatat beberapa perusahaan yang melakukan pengembangan masyarakat khususnya pemberdayaan pada  UMKM.  Pemberdayaan masyarakat  adalah  upaya  perusahaan  dalam memberikan informasi yang mengikuti perkembangan sasaran dan untuk merubah sasaran dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tidak tahu  menjadi  tahu  (knowledge),  aspek  sikap terbentuk  setelah  tahu  menjadi  mau  (attitude),  dan aspek  tindakan  akan  terbentuk  atas  pemberdayaan ini  (practice) (Aidha, &  Harahap,  2021). Maka, pemberdayaan  masyarakat adalah  suatu  proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat  untuk  terus  terlibat  dalam  proses pembangunan  yang  berlangsung  secara  dinamis sehingga  masyarakat  dapat  menyelesaikan masalaah  yang  dihadapi  serta  dapat  mengambil keputusan  secara independent atau  secara bebas dan  mandiri. Keberdayaan  masyarakat  jelas  dapat diwujudkan  dengan  partisipasi  aktif  semua  pihak termasuk perusahaan. Tujuan utama pemberdayaan adalah  mereka  yang  ‘lemah’  dan  tidak  memiliki kemampuan  mengakses  sumber  daya  produktif seperti yang terjadi saat Pandemi Covid-19 saat ini. Sasaran  akhir  dari  proses  pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian dalam menumbuhkan  perekonomian  dan  mengoptimalkan potensi  diri  dan  lingkungannya  (Aidha  &  Harahap, 2021).
Peran  CSR  selama  Pandemi  Covid-19 dar beberapa  contoh  perusahaan  di  atas dinilai merupakan investasi  sosial  yang  menjadi aspek
293
penting  bagi  perusahaan  untuk  menunjukan  profil dan  komitmen kepada  lingkungan  dan  masyarakat. Sebagai  bagioan  dari  suatu  bangsa  yang  besar perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  diharapkan mampu membantu dan menjawab proplematika yang hidup  dimasyarakat. Pengembangan  masyarakat melalui  pemberdayaan  bertitik  tolak  untuk memandirikan masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf  hidupnya  sendiri  dengan  menggunakan  dan mengakses  sumber  daya  sebaik  mungkin. Melalui CSR,  tujuan  utama  perusahaan tentunya telah bergeser  dari profit  oriented menjadi stakeholders oriented, namun  pergeseran  ini  akan  menghasilkan citra  positif  bagi  perusahaan  yang  nantinya berdampak  bagi  keuntungan  perusahaan  tersebut. Untuk  itu,  diperlukan  strategi  dari  semua  pihak khususnya  perusahaan  untuk  mengerahkan  tenaga, dana,  daya,  dan  peralatan  yang  dimiliki  guna mencapai peningkatan kesejahteraan pengembangan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat dinilai wajib disesuaikan dengan potensi masyarakat  dan  lingkungannya,  adapaun  beberapa contih pemberdayaan yang ditawarkan dapat berupa mengembangkan sektor pertanian, mengembangkan produk  usaha  masyarakat,  mengembangkan  sektor perikanan,  mengelola  sektor  pemasaran,  kemitraan atau kerjasama dengan UMKM dan program lainnya yang  wajib  disesuiakan  dengan  potensi  serta lingkungan masyarakat.
Peran  perusahan  dalam  mengimplementasi CSR  di  era  Pandemi  Covid-19  dinilai  cukup  tepat sasaran,  mengingat  manfaat  yang  di  rasakan  oleh masyarakat  khususnya  UMKM  dalam  krisis
perekonomian  saat  ini. Peran  perusahaan  dalam memberikan  dampak  positif  pun  sebagai  tanggung jawab  sosialpun  dinilai  sangat  penting bagi perusahaan  itu  sendiri. Menjalankan  CSR  dinilai menjadi  hal  yang  paling  tepat  untuk  dilakukan  oleh perusahaan  di  tengah Pandemi  Covid-19 sebagai ‘investasi sosial’  atau  strategi  meningkatkan kepercayaan stakeholder atau  masyarakat  terhadap perusahaan itu sendiri.

## D. SIMPULAN
Kehadiran CSR diangkat  dari  filosofi  tentang bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik sebagian  maupun  secara  keseluruhan  untuk mendapatkan  dampak  positif  bagi  dirinya  dan lingkungan.  Perusahaan  harus  mampu  mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.  Di  Indonesia,  eksistensi  CSR diperlihatkan pada  perusahaan  yang  telah mengimplementasikan  CSR-nya  dan  berbagai peraturan  yang  mengatur  tentang  CSR.  Namun, pengaturan  ini  menimbulkan  permasalahan  yaitu tidak menghadirkan kepastian hukum. Hal ini didasari oleh  pengaturan  CSR  di  Indonesia  belum  di  atur secara utuh dan lengkap sehingga dinilai tidak jelas atau  tidak  konsisten.  Maka  diperlukan  adanya regulasi  yang  jelas  dan  konsisten  mengenai  CSR agar  menjadikan  perusahaan  lebih  maksimal  dan tidak  sesuai  dengan  interpretasi  atau  persepsi masing-masing perusahaan dalam mengimplementasikan CSR.
CSR, dengan  perjalanan  waktu  menjadi bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  keberadaan perusahaan. Hal itu karena, keberadaan perusahaan ditengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif. Khusus  dampak  negatif  memicu  reaksi  dan protes stakeholder, sehingga perlu menyeimbangkan lewat  peran CSR sebagai  salah  satu  strategi legitimasi  perusahaan.  Terutama dimasa  Pandemi Covid-19  saat  ini  diperlukan  upaya  pengembangan masyarakat melalui program pemberdayaan. Adanya pandemi  saat  ini  menimbulkan  gejolak  yang  luar biasa, termasuk menurunnya pertumbuhan ekonomi masyarakat.  Maka  di  perlukan  upaya  yang  dapat dilakukan, upaya tersebut dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan  CSR.  Kebijakan  CSR  setiap perusahaan  tentunya  perlu  melalui  strategi  yang telah  disesuaikan  dengan  potensi  dan  lingkungan masyarakat.  Pengembangan  melalui  pemberdayaan diharapkan  mampu  membangun  kesadaran masyarakat  untuk  maju  sehingga  mampu meningkatkan  pendapatan  dan  pertumbuhan ekonomi. Dengan  keberlanjutan  implementasi  CSR diharapkan  dapat  mempersempit  atau  bahkan menghapus kesengjangan sosial atau potensi konflik yang  mungkin  dapat  timbul antara  masyarakat dengan  pihak  perushaan  terutama  saat  pandemi seperti ini.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Afnahanifa,  Elma  Muthia.,  Abubakar,  Lastuti.,  &
Handayani, Tri. (2021). Optimalisasi Corporate Social  Responsibility  Sebagai  Upaya  Dalam
Mendukung  Penerapan  Prinsip  Berkelanjutan Pada  Korporasi. Nagari  Law  Review, Vol.4, (No.2),pp.120-130. https://doi.org/10.25077/ nalrev.v.4.i.2.p.120-130.2021
Aidha,  Zuhrina.,  &  Harahap,  Agustina.  (2021).
Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Upaya Ketahanan Pangan Selama Pandemi COVID- 19  Di  Kecamatan  Bilah  Barat. TROPHICO: Tropical  Public  Health  Journal, Vol.1, (No.1),pp.22-30.https://talenta.usu.ac.id/ trophico/article/view/6045
Akbar,  Umar Rizqon.,  &  Humaedi,  Sahadi.  (2020).
Peran CSR Dalam Upaya Mengatasi Pandemi Covid-19. Prosiding Penelitian danPengabdian kepada Masyarakat, Vol.7, (No.2), pp.341- 347.https://doi.org/10.24198/jppm. v7i2.28874
Ambarini,  Nur  Sulistyo B.  (2010).  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  sebagai  instrumen hukum  ekonomi  di  era  globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, (No.3), pp. 308-318. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.101 Appludnopsanji.,  &  Disemadi,  Hari Sutra.  (2020).
Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana  sebagai  Upaya  Penanggulangan COVID-19  di  Indonesia. Jurnal  Wawasan Yuridika, Vol.4, (No. 2), pp. 131-148. http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i2.369 Asmara, Teguh Tresna Puja., & Murwadji, Tarsisius.
(2020).  Telaah  Yuridis  Penerapan Konsep Quardruplehelix Pada Pelaksanaan CSR Bagi UMKM. Jurnal  Legislasi  Indonesia, Vol.17, (No.1),pp.38-50.https://e-jurnal.peraturan. go.id/index.php/jli/article/view/579
Budiastuti, Dewi R. (2021). Peran CSR Perusahaan Pada  Masa  Pandemi  Covid  19. Jurnal  Akrab Juara,Vol.6,(No.1),pp.31-45. http://akrabjuara. com/index.php/akrabjuara/article/view/1349 Darmawan.  (2021).  Corporate  Social  Responsibility Dalam  Perspektif  Perda Provinsi  Kalimantan Barat  Nomor  04 Tahun  2016  Tentang Pengelolaan
Tanggung
Jawab
Sosial. Khatulistiwa Law Review, Vol.2,(No. 1), pp.243-259.http://e-journal.iainptk.ac.id/ index.php/khalrev/article/view/122
Dewi, S. (2021). The Implementation Of Company’s CSR  Program  In  Empowering  The  Economy Of  Rural  Communities  During  The  Covid-19 Pandemic. JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum), Vol.6,(No.2),pp.346-356. http://doi.org/10.33760/jch.v6i2.344
Dharmapala,  Dhammika.,  &  Khanna,  Vikramaditya.
(2018).  The  impact  of  mandated  corporate social  responsibility:  Evidence  from  India’s Companies  Act  of  2013. International  Review of  law  and  Economics, Vol.56, pp. 92-104. https://doi.org/10.1016/j.irle.2018.09.001 Disemadi,  Hari S.  (2020).  Pemanfaatan Kebijakan Corporate    Social    Responsibility  Sebagai Upaya  Peningkatan  Inclusive  Business Perbankan Di Indonesia. Nagari Law Review,
Vol.4,(No.1),pp.1-12. https://doi.org/10.25077/ nalrev.v.4.i.1.p.1-12.2020
Disemadi,  Hari Sutra.,  &  Prananingtyas,  Paramita.
(2020). Kebijakan Corporate Social
Responsibility  (CSR)  sebagai  Strategi  Hukum dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di
Indonesia. Jurnal  Wawasan  Yuridika, Vol.4, (No.1),pp.1-16.
http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328
Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. Journal of Judicial Review, Vol.22, (No.2),pp.151-164.
http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1483
Hidayat,  Ridha.,  Yahya,  Azhari.,  Adli,  M.,  & Ernis,
Yul. (2020). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat  Sekitar. Jurnal  Penelitian  Hukum DeJure,Vol.20,(No.4),pp.531-544.
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/d ejure/article/view/1469
Kennedy,  R.  (2020).  Legal  Discourse  on  Manpower During COVID-19 Outbreak. Law Reform, Vol. 16,(No.1),pp.70-86. https://doi.org/10.14710/ lr.v16i1.30306
Limbong, D. (2020). Corporate Social Responsibility (Csr)  Sebagai  Bentuk  Tanggungjawab  Sosial Perusahaan  Kepada  Masyarakat. Focus HukumUPMI,Vol.1,(No.3),pp.105-113. http://journal.upmi.ac.id/index.php/fhu/article/vi ew/282
Lupia,  Tommaso.,  Scabini,  Silvia.,  Pinna,  Simone Mornese.,  Perri,  Giovanni  Di.,  Rosa, Francesco  Giuseppe  De.,  & Corcione,  Silvia.
(2020).  2019  Novel  Coronavirus  (2019-nCoV) Outbreak: A New Challenge. Journal of global Antimicrobial  Resistance,  Vol. 21,  pp.  22-27. https://doi.org/10.1016/j.jgar.2020.02.021
Masnun,  Muh Ali.,  Sulistyowati,  Eny.,  &  Ronaboyd,
Irfa.  (2021).  Pelindungan Hukum  Atas  Vaksin Covid-19  Dan  Tanggung  Jawab  Negara Pemenuhan  Vaksin  Dalam  Mewujudkan Negara  Kesejahteraan. DiH: Jurnal  Ilmu Hukum, Vol.17,(No.1),pp.35-47 . http://jurnal. untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/4325 Muna,  C.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat  di Masa Pandemi COVID-19 oleh PT. Pertamina (Persero)  RU  II  Sungai  Pakning. Empower: Pengembangan  Masyarakat  Isalam, Vol.  5 (No.2),pp.57-73.DOI:10.24235/empower. v5i2.7269
Nadhiroh,  Anis N.  (2020).  Batas  Tanggung  Jawab Perusahaan  Dalam  Corporate  Social Responbility  (CSR). Era  Hukum-Jurnal  Ilmiah Hukum,Vol.18,(No.2),pp.43-72. http://dx.doi. org/10.24912/erahukum.v18i2.9818
Nadirah,  I.  (2020).  Pelaksanaan  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  Terhadap  Masyarakat Sekitar  Wilayah  Perusahaan  Perkebunan. Luris  Studia:  Jurnal  Kajian  Hukum, Vol.1, (No.1),pp.7-13.http://www.jurnal.bunda mediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/15 Phelan,  Alexandra L.  (2020).  COVID-19  Immunity Passports  And  Vaccination  Certificates:
Scientific, Equitable, and Legal Challenges. The Lancet, Vol.395, (No. 10237), pp.  1595-1598. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(20)31034-5
Pisteo, Rudi., Sugianto, Fajar., & Agustian, Sanggup Leonard.  (2020).  Pemaknaan  Kembali Terhadap  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan
Lingkungan  Perusahaan. Jurnal  Hukum Magnum Opus,Vol.3,(No.1),pp.1-13. https:// doi.org/10.1002/csr.1731
Rahmatullah.  (2012). Model  Kemitraan  Pemerintah Dengan  Perusahaan  Dalam  Mengelola  CSR: Studi  Kasus  Di  Kota  Cilegon, Sosio  Informa, Vol.17,(No.1),pp.36-47.https://doi.org/
10.33007/inf.v17i1.66
Rahman,  Aminah Abdul.,  Castka,  Pavel.,  &  Love,
Tyron.  (2019).  Corporate  social  responsibility in  higher  education:  A  study  of  the institutionalisation of CSR in Malaysian public universities. Corporate social responsibility and Environmental  Management, Vol.26, (No.4), pp. 916-928. https://doi.org/10.1002/csr.1731 Religia,  Ashar M.  (2019).  Permasalahan  Hukum Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. University  of  Bengkulu  Law  Journal,  Vol.4,
(No.2),pp.183-197. https://doi.org/10.33369/
ubelaj.4.2.188-201
Shin,  Hakseung.,  Sharma,  Abhinav.,  Nicolau,  Juan Luis., & Kang, Juhyun. (2021). The impact of hotel  CSR  for  strategic  philanthropy  on booking  behavior  and  hotel  performance during  the  COVID-19  pandemic. Tourism Management,Vol.85. https://doi.org/10.1016/
j.tourman.2021.104322
Soetrisno, A. (2021). Corporate Social Responsibility (CSR)  Efficiency  Approach  with  the Establishment of a State Institution Managing Funding  and  CSR  Programs. Global  Legal
Review, Vol.1,(No.1),pp.68-87.https://ojs. uph.edu/index.php/GLR/article/view/2809 Sudiro,  Amoury A.  (2019). Kepastian  Hukum Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Menciptakan  Iklim  Perekonomian  Yang Berkeadilan. Lex Jurnalica,Vol.16,(No.3), pp.194-201. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/ index.php/Lex/article/view/2929
Suparji., & Machmud, Aries. (2021). Corporate Sosial Responsibility  Dalam  Perundangan  Di Indonesia  Dan  Dampaknya  Terhadap Perpajakan. Jurnal Magister
Ilmu Hukum, Vol.2,(No.2),pp.1-9.https://jurnal.
uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/741 Setiawan,  I  Kadek  Agus.,  Larasati,  Puji  Ayu.,  &
Sugiarto, Irwan. (2021). CSR Contextualization for Achieving the SDGs in Indonesia. Journal of Judicial Review, Vol.23,(No.2), pp.183-196. http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5021
Triana,  Annisya.,  Sulastri  Sri.,  &  Humaedi,  Suhadi.
(2020). Ragam Praktik CSR Selama Pandemi
Covid-19. Prosiding  Penelitian  &  Pengabdian Kepada  Masyarakat, Vol.7,  (No.2),  pp.  435- 443. https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28869 Tourky,  Marwa.,  Kitchen,  Philip.,  &  Shaalan,
Ahmaed. (2020). The role of corporate identity in  CSR  implementation:  An  integrative framework. Journal of Business Research, Vol. 117,pp.694-706.https://doi.org/10.1016/ j.jbusres.2019.02.046
Utama,  Andrew  Shandy,  &  Rizana.  (2018).
Pelaksanaan  Corporate  Social  Responsibility dalam  Rangka  Optimalisasi  Pelestarian
Lingkungan. Jurnal Litigasi, Vol. 19, (No 2), pp. 127-147.http://dx.doi.org/10.23969/ litigasi.v19i2.843
Varottil,  U.  (2018).  Analysing  the  CSR  spending requirements  under  Indian  company  law. In Globalisation of Corporate Social
Responsibility  and  its  Impact  on  Corporate Governance, pp.  231-253. DOI:  10.1007/978-
3-319-69128-2_10
Wawo,  Andi.,  &  Amiruddin.  (2020).  Corporte  Social Responsibility  Dalam  Perspektif  Etika  Bisnis Dan  Hukum  Islam. Jurnal  Mirai  Management, Vol.5,(No.2),pp.583-607. https://doi.org/10.1234/mirai.v5i2.714

## BUKU
Aras,  Guler.,  &  Crowther,  David.  (2008). Corporate Social Responsibility.  US:  Ventus  Publishing ApS.

## SUMBER ONLINE
Anjaeni,  Rahma.,  &  Laoli,  Noverius.  (2020).  Sri Mulyani  ungkap  tiga  masalah  ekonomi  yang disebabkan pandemi Covid-19. Retrieved from https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani- ungkap-tiga-masalah-ekonomi-yang- disebabkan-pandemi-covid-19.
Basith,  A.,  &  Rafie,  Barratut  Taqiyyah.  (2018).
KEMSOS  Mendorong  Kembali  Pembahasan RUU CSR. Retrieved
from https://nasional.kontan.co.id/news/kemsos-
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
mendorong-kembali-pembahasan-ruu-csr,
Diakses 10 Maret 2021.
FIFGORUP. (2021). Antisipasi Pandemi, FIFGROUP
Luncurkan  Dana  Bergulir  Untuk  588  UMKM Bersama  4  Lembaga  Astra.  Retrieved  from https://www.fifgroup.co.id/antisipasi-pandemi- fifgroup-luncurkan-dana-bergulir-untuk-588- umkm-bersama-4-lembaga-astra.
Hardi, J. (2021). Ringkasan Sejarah CSR Dunia Ke Indonesia. Retrieved from http://jhonhardi.com/
ringkasan-sejarah-csr-dunia-ke-indonesia/
Kementrian  BUMN.  (2021).  Pulihkan  Ekonomi  di
Massa  Pandemi,  SIG  Salurkan  CSR Pemberdayaan  Masyarakat.  Retrieved  from https://bumn.go.id/post/pulihkan-ekonomi-di-
massa-pandemi-sig-salurkan-csr- pemberdayaan-masyarakat.
Kementrian  Kesehatan  RI.  (2021). Situasi  Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID- 19)  23  April  2021.  Retreved from https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi- emerging/situasi-terkini-perkembangan- coronavirus-disease-covid-19-23-april-2021
Tim  Komunikasi  Komite  Penanganan  Covid-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). Setahun Pandemi:  Perkembangan  Grafik  Menjadi Refleksi Kualitas Penanganan. Retrieved from https://covid19.go.id/p/berita/setahun-pandemi- perkembangan-grafik-menjadi-refleksi-kualitas- penanganan