## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 7, No. 2, Desember 2022 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Pelanggaran Pada Kampanye Tahun 2020 di Surabaya

## Nevi Dwi Kirana
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Email: nevi.19047@mhs.unesa.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  keadaan kampanye yang dilaksanakan ditengah-tengah pandemic covid-19 di Kota Surabaya. Dalam artikel ini penulis  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dan  dalam  mencari  data,  penulis  menggunakan teknik studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, ataupun berita yang berada di internet. Hasil dari penelitian ini adalah adanya  beberapa  paslon  di  beberapa  daerah  yang  telah  melanggar  protokol  Kesehatan  dalam melaksanakan kegiatan kampanye. Jika ada pihak yang bersangkutan melanggar aturan yang telah dibuat, maka akan segera ditindak lanjut oleh Bawaslu.

## Kata Kunci: Pilkada, Kampanye, Pelanggaran Protokol Kesehatan

## Abstract
This article based on the research that aimed to determine the state of the political campaign during Covid-19 pandemic in Surabaya City. In this article, the authors used descriptive qualitative methods and literature study techniques to collect the data. The data used were secondary data from books, theses, journals, or news. The results of this study indicated that there were several candidate pairs in several areas who had violated the Health Protocol during political campaign activities. If there were any rule violation, Bawaslu will immediately follow up the situation.

## Keywords: Pilkada, Campaign, Health Protocol Violation

## PENDAHULUAN
Covid-19  penyebarannya  berawal  pada  akhir  Tahun  2019  dan  diduga  berasal  dari sebuah  "pasar  basah"  yang  terletak  didaerah  Wuhan,  China.  Penyebaran  virus  tersebut berlangsung cepat. Dalam waktu beberapa bulan, virus tersebut menyebar ke dataran Eropa, Amerika Serikat, Amerika Selatan, serta Afrika. Hingga pertengahan 2020, sebanyak 25,1 juta jiwa di seluruh dunia telah terkonfirmasi oleh virus ini. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara juga terjangkit virus tersebut. Sebanyak 172 ribu jiwa telah terpapar dan masih terus bertambah seiring berjalannya waktu. Meskipun virus tersebut menelan banyak korban jiwa, namun ada pasien yang berhasil melewati masa buruk tersebut.
Pemerintah  dan  masyarakat  bergotong  royong  meminimalisir  persebaran  virus tersebut.  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  seperti  kewajiban  penggunaan  masker, menjaga jarak 1-1,5 meter, dilarang berkumpul atau bergerombol, dan diberlakukanya jam malam. Pemerintah juga menghimbau tempat umum seperti halte bis atau di area trotoar memiliki  fasilitas  seperti  wastafel  yang  dilengkapi  sabun  dan  tisu.  Bilik  disinfektan  juga tersedia di tempat perbelanjaan atau tempat umum lainnya. Penerapan protokol kesehatan diperketat pada tempat wisata, tempat kerja ataupun tempat makan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir dan menghambat persebaran virus corona tersebut.
Penyebaran  virus  ini  tidak  hanya  berdampak  pada  sektor  kesehatan  saja,  namun sektor pendidikan dan ekonomi juga merasakan dampak yang besar karena virus tersebut. Pemerintah  mengeluarkan  surat  edaran  untuk  melakukan  proses  belajar-mengajar  secara Daring (dalam jaringan). Pemerintah juga memberikan bantuan berupa berupa paket internet untuk membantu proses belajar-mengajar ( Bantuan Kuota Data dari Pemerintah, Ini Daftar Situs yang Bisa Diakses , 2020). Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra, pembelajaran daring ini dirasa menjadi solusi terbaik guna memutus tali penyebaran virus covid hingga saat ini.
Pada  tanggal  16-18  Mei  2020,  terdapat  survei  yang  digelar  oleh  Indikator  Politik Indonesia terkait kinerja pemerintah dalam menangani covid-19. Hasil dari survei tersebut menunjukkan  57,6%  menyebut  virus  corona  mengakibatkan  kondisi  ekonomi  Indonesia memburuk, dan 23,4% menyebut kondisi ekonomi Indonesia memburuk sekali akibat dari virus corona ( Survei , 2020). Masyarakat juga menilai bahwa kondisi ekonomi rumah tangga memburuk dibanding sebelum adanya pandemi covid-19. Dari hasil survei 65,4% responden mengatakan kondisi ekonomi rumah tangga memburuk, dan angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding survei sebelumnya yakni sebanyak 20,9% ( Survei , 2020).
Corona virus tidak hanya berdampak pada pendidikan, perekonomian, dan kesehatan, tetapi  juga  berdampak  bagi  aktifitas  politik.  Perlu  kita  ketahui  beberapa  waktu  lalu  di beberapa  kota-kota  di  Indonesia,  telah  mengalami  situasi  panas  akibat  disahkannya  RUU Omlibuslaw:  RUU  Cipta  Kerja  ( DPR  Sahkan  “Omnibus  Law”  Undang-Undang  Cipta  Kerja , 2020).  Masyarakat  dari  berbagai  golongan  bersatu  untuk  menyuarakan  aspirasinya  di beberapa Gedung DPR serta Gubernur di beberapa daerah di Indonesia ( Demo Kontra UU Cipta  Kerja  Meluas  di  Berbagai  Daerah ,  2020).  Hal  tersebut  menimbulkan  bertambahnya
angka pasien yang positif virus covid-19 ( Puluhan Reaktif Covid-19, Ancaman di Tengah Demo Itu Nyata , 2020).
Aktifitas-aktifitas politik tidak berhenti sampai disana. Tahun 2020 adalah pergantian masa  jabatan  untuk  Gubernur,  Walikota  dan  Bupati.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  telah menjadwalkan kampanye akan dilakukan serentak pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan  5  Desember  2020,  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (PILKADA)  akan  dilakukan  pada tanggal  9  Desember  2020  ( Kampanye  Pilkada  Serentak  Dimulai  26  September,  Ini  Jadwal Lengkapnya , 2020). KPU juga menyebutkan bahwa pelaksanaan kampanye serta PILKADA ini harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah di sepakati, yaitu 3M (memakai masker, menjaga  jarak,  mencuci  tangan).  Hal  ini  dilakukan  agar  PILKADA  serta  kampanye  dapat dilaksanakan dengan situasi yang kondusif dan tidak menyebabkan peningkatan pada jumlah pasien corona yang aktif.
Pada  kenyataannya,  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  menyebutkan  telah menemukan  pelanggaran  terhadap  protokol  kesehatan  berjumlah  237  kasus  pada  10  hari pertama ( Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Kampanye Naik Hampir 60% , 2020). Menurut antaranews  (2020),  Bawaslu  mengungkap  adanya  16  kasus  tentang  pelanggaran  protokol Kesehatan  yang  terjadi  di  jawa  tengah  dalam  periode  26  September  –  22  Oktober  2020. Pelanggaan kasus tersebut terdiri dari 15 kasus  tentang peserta kampanye yang melebihi 50 orang serta 1 kasus tentang adanya kelibatan anak-anak dalam lokasi kampanye. Sri Wahyu Ananingsih  selaku  Komisioner  Bawaslu  Jawa  Tengah  mengatakan  bahwa  dari  16  kasus tersebut sebanyak 14 kasus sudah diberi surat peringatan, satu kasus himbauan lisan, lalu 1 kasus lagi telah menjadi temuan dugaan pelanggaran (ANTARA News, 2020). Mochammad Afifuddin  selaku    angota  Bawaslu    memaparkan  bahwa  Bawaslu  akan  menindaklanjuti pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan saat kampanye dengan memberi peringatan tertulis  terhadap  pasangan  calon  atau  tim  kampanye  hingga  membubarkan  kampanye ( Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Meningkat , 2020).

## METODE PENELITIAN
Informasi adalah kumpulan dari beberapa data yang telah diolah ataupun diproses dengan beberapa prosedur pengolahan data (Darmawan, 2017). Informasi juga terdiri dari beberapa data yang dapat diolah, dan informasi adalah sebuah dasar untuk untuk mengambil keputusan (Dewi dkk., 2020).
Informasi adalah alat yang sangat penting, karena informasi dapat membantu untuk mengambil  keputusan  dalam  kegiatan  sehari-hari  (Kountur,  2003).  Informasi  tidak  hanya dianggap  sebagai  sebuah  alat  untuk  memenuhi  pengetahuan,  akan  tetapi  informasi  juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Saat ini informasi sudah menjadi bagian dari masyarakat, bahkan manusia memerlukan sebuah informasi sebelum mengambil sebuah keputusan.
Dalam penelitian, Teknik pengumpulan data sangat berperan penting dalam sebuah penelitian.  Peran  Teknik  pengumpulan  data  dapat  membantu  peneliti  dalam  memperoleh sebuah  data  yang  valid  (Dewi  dkk.,  2020).  Menurut  Gast  dalam  Dewi  (2020)  sebelum melakukan  pengumpulan  data  harus  menentuan  jenis  metode  yang  akan  digunakan,  agar nantinya data yang diperoleh akurat, objektif serta relevan.
Dalam artikel ini metode yang akan digunakan adalah metode Studi Literatur. Metode literatur adalah sebuah catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan terekam dalam bentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya dari seseorang (Sugiyono, 2005). Data yang akan digunakan untuk mengumpulkan data adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, tesis, jurnal, skripsi maupun berita. Data-data yang sudah dikumpulkan lalu akan ditinjau lebih lanjut agar dapat disusun Kembali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak  China  melaporkan  adanya  penyebaran  virus  Covid-19  kepada  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada akhir desember 2019 ( Kajian virus corona muncul di Wuhan sejak akhir Agustus, China sebut hasil itu “sebagai hal yang konyol,” 2020), hingga November 2020 pandemi tersebut belum sepenuhnya surut. Indonesia juga mengalami hal yang serupa, berbagai kegiatan yang berpotensi meningkatkan angka penyebaran covid-19 diberhentikan untuk  sementara  waktu  hingga  waktu  yang  belum  ditentukan.  Kegiatan  yang  dimaksud seperti kegiatan belajar mengajar, agenda pertandingan olahraga, pertunjukan musik, hingga visit ke  kota-kota  tetangga.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  dikhawatirkan  menyebabkan masyarakat menjadi bergerombol dan dapat meningkatkan penyebaran virus. Maka dari itu selaras  dengan  pembatasan  kegiatan  tersebut,  pemerintah  memberi  anjuran  dengan melaksanakan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan).
Beberapa  negara  tidak  mau  mengambil  resiko  dengan  menggelar  Pilkada  ditengah pandemic  covid-19.  Negara-negara  tersebut  memilih  untuk  menunda  hingga  waktu  yang
belum ditentukan, meskipun ada juga negara yang telah menentukan pelaksanaannya pada akhir  Tahun  2020.  beberapa  negara  yang  memilih  menunda  pilkada  tersebut  adalah Botswana, Chad, Ethiopia, Gabom, Gambia, Kenya, Liberia, Nigeria, Somalia, Afrika Selatan, Zimbabwe, Argentina, Bolivia, Brazil, Kanada, Chili, Kolombia, Perancis, Meksiko, Paraguay, Peru, Kepulauan Falkland, Uruguay, Australia, Bangladesh, Hongkong, Kaledonia Baru, India, Indonesia, Maldives, Selandia Baru, Kirgistan, Pakistan, Kepulauan Solomon, Armenia, Bosnia dan Herzegowina, Isle of Man, Guernsey, Siprus, Jerman, Kosovo, Romania, Slovakia, Swiss, Inggris, Gibraltar, dan Oman (Kumparan, 2020).
Di Indonesia Pemilu dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 terpaksa diundur hingga  9  Desember  2020.  DPR,  Kementerian  Dalam  Negeri,  dan  Komisi  Pemilihan  Umum mengadakan rapat dan memutuskan PILKADA pada tanggal 9 Desember 2020 dan kampanye dilangsungkan sejak awal bulan September ( Corona Menghentikan Semua, Kecuali Pilkada , 2020). Sebelumnya dalam rapat tersebut, KPU menyebutkan beberapa opsi yaitu: pertama, Pilkada dilaksanakan dalam waktu 3 bulan kedepan (9 Desember), kedua, Pilkada ditunda hingga 17 Maret 2021, ketiga, Pilkada diundur hingga 12 bulan (29 September 2021) ( Setahun Jokowi-Ma’ruf , 2020). Beberapa pihak memberi suara, idealnya Pilkada ditunda hingga Tahun 2021 untuk mengurangi resiko persebaran virus ( Setahun Jokowi-Ma’ruf , 2020).
Selain itu, beberapa pihak menilai pemerintah mengambil tindakan yang nekat, dan tidak memperhitungkan dampak-dampak dari peyelenggarakan PILKADA. bahkan tercatat per tanggal 20 September 2020 sudah tercatat 92 orang dari KPU positif virus covid-19 ( Corona Menghentikan  Semua,  Kecuali  Pilkada ,  2020).  Meskipun  begitu  Presiden  RI:  Joko  Widodo menyebutkan bahwa PILKADA tetap harus dilaksanakan meskipun pada saat pandemi covid- 19  ( Jokowi:  Pilkada  Serentak  2020  Harus  Tetap  Dilakukan ,  2020).  Akan  tetapi  PILKADA dilaksanakan harus dengan menerapkan protokol kesehatan ( Jokowi: Pilkada Serentak 2020 Harus Tetap Dilakukan , 2020). Djohermansya Djohan selaku guru besar IPDN mengatakan adanya empat alasan yang mengharuskan pemilu tetap harus dilaksanakan meskipun adanya pandemi  covid-19.  Pertama,  Pilkada  adalah  sebuah  alat  untuk  memperdalam  demokrasi. Kedua, dengan adanya Pilkada diharapkan melahirkan seorang pemimpin yang kompeten dan berintegrasi  juga  tidak  korupsi.  Ketiga,  dengan  adanya  Pilkada  diharapkan  pemerintahan daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Keempat, pemimpin yang dipilih melalui Pilkada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra selaku guru besar Universitas Islam Negeri menilai bahwa  pelaksanaan  Pilkada  ditengah  pandemi  seperti  tidak  memiliki  empati  pada  korban yang  telah  meninggal  karena  Covid-19  ( Pilkada  Tetap  Dilaksanakan  di  Tengah  Pandemi, Azyumardi , 2020). Azyumardi juga menambahkan bahwa Pilkada dapat menyebabkan covid- 19 gelombang ke 2. Namun Tito Karnavian selaku Menteri dalam Negeri berpendapat bahwa covid-19 masih terkendali ( Pilkada Tetap Dilaksanakan di Tengah Pandemi, Azyumardi , 2020). Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menjelaskan alasan mengapa Pilkada tetap harus dilakukan, menurutnya alasan Pilkada tetap terlaksana adalah  untuk  menjamin  hak  konstitusional  rakyat  untuk  memilih  dan  dipilih  ( Ini  Alasan Pilkada Tetap Dilaksanakan , 2020).
Meskipun Pilkada tetap dilaksanakan, Pilkada harus dilaksanakan denggan mematuhi Protokol  Kesehatan.  KPU  telah  menerbitkan  sebuah  revisi  yang  berisikan  larangan  dalam kampanye  untuk  membatasi  pertemuan  tatap  muka  serta  tidak  menciptakan  kerumunan masa  (BBCnews,  2020).  KPU  juga  menduga  nantinya  kampanye  akan  dilaksanakan  secara Daring, tetapi tidak semua kandidat akan melaksanakan kampanye secara Daring. Ketua tim pemenangan  pasangan  Bagyon-Wahyono  dan  Supardjo  selaku  Calon  Walikota  Solo mengatakan  bahwa  kampanye  yang  dilakukan  secara  Daring  dinilai  kurang  efektif  dalam mengaet dukungan (BBCnews, 2020).
KPU  telah  memperbarui  aturan  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  kampanye  Tahun 2020,  aturan  tersebut  tertuang  dalam  PKPU  Nomor  13  Tahun  2020.  Kompas  (2020) merangkum larangan serta sanksi tersebut, yaitu: pertama, Pelanggaran Protokol Kesehatan. Dalam  pasal  88A  berbunyi  setiap  penyelengara  pemilihan,  pasangan  calon,  partai  politik, penghubung pasangan calon, tim kampanye, atau semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus  melaksanakan  protokol  kesehatan.  Jika  terlihat  adanya  pelanggaran  maka  Bawaslu akan  memeberikan  peringatan  tertulis  kepada  pihak  yang  bersangkutan.  Jika  teguran tersebut tidak diindahkan maka Bawaslu berhak menyampaikan pelanggaran kepada polisi agar  pihak  tersebut  dapat  diberi  sanksi  yang  sesuai  dengan  undang-undang.  Kedua, menghadirkan massa saat pengundian nomor urut. Setiap pihak yang terlibat dalam pemilu dilarang membawa massa pendukung baik diluar maupun didalam ruangan saat dilakukannya pengundian nomor urut paslon. Jika melanggar maka Bawaslu berhak memberi sanksi dengan peringatan  tertulis.  Jika  peringatan  tersebut  tidak  diindahkan  maka  Bawaslu  akan menyerahkan  ke  KPU  untuk  diberi  sanksi  Administrasi.  Saksi  administrasi  tersebut  adalah
penundaan pengundian nomor urut paslon, pengunduran tersebut diundur sampai  paslon membuat dan menyerahkan surat pernyataan. Ketiga, seluruh bentuk kegiatan lain dilarang. Dalam pasal 57 huruf G, menyebutkan bahwa kegiatan yang tidak boleh dilakukan paslon dan tim  adalah  mengadakan  rapat  umum,  kegiatan  budaya  seperti  pentas  seni,  konser  music, kegiatan olahraga seperti acara gerak jalan ataupun sepeda santai, kegiatan sosial seperti bazar dan donor darah serta peringatan HUT partai. Jika masih ada pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut, Bawaslu berhak memberi surat peringatan. Jika dalam satu jam peringatan tersebut  tidak  diindahkan  maka  Bawaslu  wajib  membubarkan  ataupun  menghentikan kegiatan tersebut. Keempat, pelanggaran protokol kesehatan saat pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan  kampanye  harus  dilakukan  dengan  menerapkan  protokol  Kesehatan,  yang sebagaimana  sudah  diatur  dalam  pasal  58,  59,  dan  60.  Apabila  terdapat  pihak-pihak  yang melanggar maka Bawaslu berhak memberikan surat peringatan, dan jika dalam waktu satu jam surat tersebut tidak diindahkan maka Bawaslu berhak membubarkan kegiatan tersebut.
Kelima,  adanya  larangan  dalam  melibatkan  kelompok-kelompok  rentan.  Adapun larangan yang melibatkan anak-anak, balita, ibu hamil ataupun menyusui serta orang-orang lanjut usia, jika ada yang melanggar maka akan diberi saksi selaku tertulis pada pasal 88E. Dalam  Portal  Informasi  Indonesia  menyebutkan  adanya  beberapa  aturan  yang  dierapkan dalam mencoblos di TPS, yaitu jumlah pemilih di TPS dikurangi, adanya pengaturan jam saat pemilihan, adanya jaga jarak saat mengantri diluar maupun saat duduk didalam TPS, setiap TPS  disediakan  wastafel,  adanya  larangan  berjabat  tangan,  petugas  wajib  menggunakan masker serta sarung tangan dan juga face shield , pemilih diharap membawa peralatan tulis sendiri, petugas yang bertugas harus menjalani rapid test, TPS didesinfektan terlebih dahulu, setiap selesai melakukan pemilihan tinta tidak lagi dicelupkan tetapi diteteskan oleh petugas, jika ada pemilih yang bersuhu tubuh tinggi (diatas 37,3 derajat celsius) maka akan diarahkan ke bilik khusus.
Tercatat  dibeberapa  daerah  kerap  mengabaikan  protokol  kesehatan  pada  saat pelaksanaan  pemilu.  Sejak  tanggal  26  September  hingga  1  Oktober  tercatat  sebanyak  54 kasus yang masuk . Safrizal (2020) selaku Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam  Negeri  menjabarkan  adanya  penambahan  pelanggaran  sebanyak  16  kasus  pada tanggal 2 – 8 Oktober dan adanya tambahan lagi sebanyak 25 kasus pada 9 – 15 Oktober. Dari kasus-kasus  tersebut  230  kasus  diberi  surat  peringatan  dan  35  kasus  terjadi  pembubaran acara. Melihat kasus-kasus tersebut Nur Elya Anggraini selaku Koordinator Divisi Hubungan
Masyarakat Badan Pengawas Pemilu mengatakan secara tegas meskipun dalam peraturan yang  telah  ditulis  oleh  KPU  bahwa  paslon  yang  melanggar  protokol  Kesehatan  bisa  di diskualifikasi tetapi bila ada paslon yang tetap melanggar protokol Kesehatan meskipun sudah diberi surat peringatan, bisa dijerat pidana dengan tuduhan menganggu ketertiban umum ( Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa di Kenakan Pidana , 2020). Selain itu Choirul Anam selaku Ketua KPU Jawa Timur juga menambahkan bahwa dalam pilkada ini hal yang harus diutamakan adalah Kesehatan serta keselamatan ( Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa di Kenakan Pidana , 2020).
Pada  hari  pertama  kampanye  yang  dilaksanakan  di  Surabaya,  dari  paslon  nomor  2 sedang mengadakan pertemuan dengan komunitas nelayan kenjeran di Pantai Ria Kenjeran dengan dihadiri 50 orang ( Sepi, Hari Pertama Kampanye Pilwali Surabaya Kurang Gereget , 2020).  Siangnya  Paslon  2  menghadiri  Silahturahmi  Forum  Kiyai  Kampung  Nusantara  yang dilaksanakan di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, dengan jumlah peserta mencapai 200 orang dengan 4 ruang yang masing-masing ruangnya diisi oleh 50 orang. Dan malamnya paslon 2 kembali mengadakan pertemuan dengan warga yang bertepatan di Balai RW 8 di Perumahan Sutorejo Indah dan dihadiri oleh 100 orang, yang dibagi menjadi 2 kelompok dan ditempatkan pada 2 titik pertemuan yang berbeda. Sedangkan untuk paslon 1 tidak terlihat adanya  kegiatan  dalam  menyapa  warga  Surabaya  ( Sepi,  Hari  Pertama  Kampanye  Pilwali Surabaya Kurang Gereget , 2020).
Setelah  penetapan  paslon,  KPU  Surabaya  mengadakan  deklarasi  kampanye  damai untuk kedua paslon. Acara tersebut dilaksanakan selama 3 hari berturut turut dan acara ini juga  diramaikan  dengan  kelompok  pemusik  jalanan  Surabaya  ( Deklarasi  Kampanye  Damai Pilkada Surabaya 2020, Dua Kubu Saling Berbalas Nyanyian , 2020).
Gambar 1. Acara Deklarasi Kampanye Damai yang diadakan oleh KPU kota Surabaya
Terlansir oleh liputan 6 (2020), tercatat adanya pelanggaran protokol Kesehatan yang dilakukan  oleh  paslon  2.  Acara  tersebut  digelar  di  Balai  RW  Pacar  Kembang,  kecamatan
Tambak Sari, meskipun awalnya peserta yang menghadiri dibatasi 50 orang akan tetapi pada kenyataannya masyarakat setempat dating berbondong-bondong menghadiri acara tersebut. Mengetahui hal tersebut tim Baswalu setempat telah datang dan membriefing tim suksesnya.
Gambar 2. Warga yang datang manghadiri di Balai RW setempat
Sejak seminggu terlaksananya kampanye di kota Surabaya, Bawaslu mengaku sudah mengeluarkan  teguran  sebanyak  12  kali  kepada  2  paslon.  Bawaslu  terlihat  enggan  dalam memberi  tahu  paslon  mana  yang  diberi  teguran  terbanyak.  Meskipun  telah  melakukan pelanggaran, akan tetapi Agil selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya mengapresiasi tim paslon serta panitia. Setelah diberi peringatan baik secara lisan ataupun tertulis, tim paslon ataupun panitia dengan segera merespon dengan baik. Agil mengambil kecamatan Mulyorejo sebagai contoh pada kecamatan tersebut terjadi pelanggaran Protokol Kesehatan, setelah ditindak lanjuti kampanye tersebut akhirnya dibubarkan oleh Bawaslu setempat.

## KESIMPULAN
Pandemi covid-19 yang melanda diseluruh dunia tidak terkecuali Indonesia, memiliki dampak  yang  sangat  besar  dalam  perekonomian,  Kesehatan,  Pendidikan  hingga  kegiatan politik. Penyebaran virus covid-19 terhitung sangat cepat dikarenakan virus tersebut menular seperti virus influenza. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang telah menjadi korban, pemerintah  bermaksud  memutuskan  rantai  penyebaran  covid-19  dengan  protokol Kesehatan, yaitu 3M (memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan).
Dengan  adanya  pandemi  covid-19  beberapa  negara  yang  pada  Tahun  2020 mengadakan Pemilu, memilih mengundur jadwal Pemilu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.  Dengan  mengadakan  Pemilu  beberapa  negara  khawatir  akan  menimbulkan serangan  covid-19  gelombang  kedua.  Indonesia  sendiri  juga  memutuskan  untuk  menunda
selama 3 (tiga) bulan, karena khawatir akan membahayakan masyarakat Indonesia sendiri. Meskipun  adanya  pro  dan  kontra  dengan  keputusan  rapat  tersebut,  Pemilu  tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan kampanye dilakukan pada pada awal September.
Meskipun  Kampanye  dan  Pemilu  tetap  dilaksanakan  ditengah  pandemi  covid-19, pemerintah  akan  menerapkan  protokol  Kesehatan  agar  kampanye  dan  pemilu  dapat terlaksanakan  dengan  aman.  Beberapa  aturan  baru  telah  dikeluarkan  oleh  KPU  untuk menunjang  kampanye  dan  pemilu  pada  tahun  2020.  Jika  ada  pihak  yang  bersangkutan melanggar  aturan  tersebut,  Bawaslu  setempat  akan  memberikan  sanksi  baik  secara  lisan maupun tertulis. Jika sudah diberi peringatan akan tetapi pihak yang melanggar tersebut tidak mengindahkan, maka Bawaslu berhak membubarkan kegiatan tersebut. Pada pelaksanaan kampanye, Bawaslu mencatat banyak paslon dari beberapa daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan, termasuk di Surabaya. Selanjutnya,  pihak paslon dan panitia yang telah ditegur langsung merespon teguran dari Bawaslu setempat dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
ANTARA News. (2020). Terjadi 16 pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye di Jawa Tengah .  Antara  News.  https://m.antaranews.com/berita/1798305/terjadi-16- pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye-di-jawa-tengah
Bantuan Kuota Data dari Pemerintah, Ini Daftar Situs yang Bisa Diakses . (2020). suara.com.
https://www.suara.com/tekno/2020/09/24/080000/bantuan-kuota-data-dari- pemerintah-ini-daftar-situs-yang-bisa-diakses
Banyak Kontestan Pilkada Abaikan Protokol Kesehatan. (2020). https://www.alinea.id/amp/pemilu/banyak-kontestan-pilkada-abaikan-protokol- kesehatan-b1ZVn9xS.
Baru  Sepekan  Bawaslu  Surabaya  Keluarkan  12  Teguran  Kampanye.  (2020). https://www.gatra.com/detail/news/492196/politik/baru-sepekan-bawaslu- surabaya-keluarka-12-teguran-kampanye.
BBCnews.  (2020). Pilkada  2020:  Masa  kampanye  dimulai,  cara  tatap  muka  tetap  dinilai “paling  efektif.” BBC  News  Indonesia.  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 54299548
Catat  Sederet  Larangan  Dan  Sanksi  Saat  Kampanye  Pilkada  2020.  (2020). https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/15362571/catat-sederet-larangan- dan-sanksisaat-kampanye-pilkada-2020?page=all#page3.
Corona Menghentikan Semua, Kecuali Pilkada . (2020). Merdeka.Com. https://m.merdeka.com/khas/corona-menghentikan-semua-kecuali-pilkada-pilkada- serentak.html
Darmawan, D. (2017). Mengenal Teknologi Informasi .
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://file.upi.edu/Direkt ori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/197111281998021- DENI_DARMAWAN/FILOSOFIS_TEKNOLOGI_INFORMASI_DAN_KOMUNIKASI.pdf&ve d=2ahUKEwie6sqqpJHtAhUFdCsKHSuxDM4QFjAZegQILBAB&usg=AOvVaw0DAYCbhJS A1-2nOwqpNyHc&cshid=1605882545977
Deklarasi  Kampanye  Damai  Pilkada  Surabaya  2020,  Dua  Kubu  Saling  Berbalas  Nyanyian . (2020). https://m.liputan6.com/surabaya/read/4366971/deklarasi-kampanye-damai- pilkada-surabaya-2020-dua-kubu-saling-berbalas-nyanyian
Demo  Kontra  UU  Cipta  Kerja  Meluas  di  Berbagai  Daerah .  (2020).  Jawapos. https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/10/2020/demo-kontra-uu- cipta-kerja-meluas-di-berbagai-daerah/
Dewi, E. A. S., Aristi, N., & Rachmaniar, R. (2020). Mapping of Education Information Networks in Community of Cintaratu Village Pangandaran. The Journal of Society and Media ,
4 (2), 279–297. https://doi.org/10.26740/jsm.v4n2.p279-297
DPR Sahkan “Omnibus Law” Undang-Undang Cipta Kerja . (2020). https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18002101/dpr-sahkan-omnibus- law-undang-undang-cipta-kerja Ini Alasan Pilkada Tetap Dilaksanakan . (2020). Republika.co.id. https://republika.co.id/amp/qh5ssl467 Jokowi: Pilkada Serentak 2020 Harus Tetap Dilakukan . (2020).
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200908114433-32-543915/jokowi- pilkada-serentak-2020-harus-tetap-dilakukan
Kajian virus corona muncul di Wuhan sejak akhir Agustus, China sebut hasil itu “sebagai hal yang konyol.” (2020). BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 52977852
Kampanye Pilkada Serentak Dimulai 26 September, Ini Jadwal Lengkapnya . (2020). detiknews. https://news.detik.com/berita/d-5052117/kampanye-pilkada-serentak-dimulai-26- september-ini-jadwal-lengkapnya
Kountur, R. (2003). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis . PPM.
Kumparan.  (2020). 48  Negara  Masih  Menunda  Pemilu  karena  Pandemi  COVID-19 . https://kumparan.com/rafael-ryandika/48-negara-masih-menunda-pemilu-karena- pandemi-covid-19-1uFqk4qRUDW/2
Paslon  Pelanggar  Protokol  Kesehatan  Bisa  di  Kenakan  Pidana .  (2020).  Radar  Surabaya. https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/10/05/217302/paslon-pelanggar- protokol-kesehatan-bisa-dikenakan-pidana
Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  saat  Kampanye  Naik  Hampir  60% .  (2020).  medcom.id. https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/4KZzea0K-pelanggaran-protokol- kesehatan-saat-kampanye-naik-hampir-60
Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Meningkat . (2020). KOMPAS.com. https://www.kompas.com/
Pilkada  Tetap  Dilaksanakan  di  Tengah  Pandemi,  Azyumardi:  Tak  Ada  Empati .  (2020). KOMPAS.com. https://www.kompas.com/
Portal Informasi Indonesia. (2020). Aturan Mencoblos di Pilkada Pada Masa Pandemi. Dapat dilihat pada: https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/aturan- mencoblos-di-pilkada-masa-pandemi.
Puluhan  Reaktif  Covid-19,  Ancaman  di  Tengah  Demo  Itu  Nyata .  (2020). https://www.cnbcindonesia.com/news/20201008111026-4-192763/puluhan-reaktif- covid-19-ancaman-di-tengah-demo-itu-nyata
Sepi,  Hari  Pertama  Kampanye  Pilwali  Surabaya  Kurang  Gereget .  (2020). https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5189358/sepi-hari-pertama-kampanye- pilwali-surabaya-kurang-gereget
Setahun  Jokowi-Ma’ruf:  Pilkada  Tetap  Digelar  di  Tengah  Pandemi  Covid-19 .  (2020). KOMPAS.com. https://www.kompas.com/
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Survei:  57,6  Persen  Setuju  Ekonomi  Indonesia  Memburuk  Akibat  Covid-19 .  (2020). liputan6.com.  https://www.liputan6.com/news/read/4273048/survei-576-persen- setuju-ekonomi-indonesia-memburuk-akibat-covid-19
Video Kerumunan Warga Saat Kampanye Pilkada di Balai RW Tambaksari Surabaya. (2020). https://m.liputan6.com/surabaya/read/4370305/video-kerumunan-warga-saat- kampanye-pilkada-di-balai-rw-tambaksari-surabaya.