Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490

## ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  DI WILAYAH JAKARTA SELATAN
Wening Estiningsih 1 , Heri Nurranto 2
1,2 Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS Universitas Indraprasta PGRI Email: wening.nextgen007@gmail.com
Diterima: 19 Juni 2020; Direvisi: 26 Juli 2020; dipublikasikan: 28 Agustus 2020

## ABSTRAK
Sesuai  dengan  sistem  perpajakan  daerah  yang  dimulai  pada  1997  dengan  menerbitkan  UU Nomor  18  tahun  1997  tentang  membangun  sistem  pungutan  daerah  yang  sederhana,  adil,  dan efektif.  Pembaharuan  ini  ditujukan  untuk  membangun  sistem  pungutan  daerah  yang  adil, sederhana,  dan  efektif,  serta  mengoreksi  kelemahan-kelemahan  sistem  sebelumnya  terutama terkait efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak. Fase ketiga ditandai dengan dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah mengubah secara  signifikan  hubungan  keuangan  antar  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  yang semula lebih sentralistik menjadi desentralistik. Pada fase ini ditandai dengan adanya otonomi daerah. Salah satunya pendapatam pajak parkir yang pada saat ini dikelola pemerintah, swasta dan  individual  sehinggga  dapat  diketahui  efektivitas  pendapatan  pajak  parkir  terhadap kontribusi  pendapatan  pajak  daerah.  Adapun  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode descriptive research dan setelah dilakukannya penelitian didapatkan kesimpulan bahwa sudah sesuai  dengan  target  yang  diharapkan.  Namun,  akan    lebih  maksimal  jika  seluruh  unsur  pajak parkir dimaksimalkan yaitu jumlah penerimaan parkir dari parkir illegal tersebut adalah sebasar Rp.  19.720.000.000. Jika  nominal  tersebut  ditambahkan  dengan  penerimaan  pajak  parkir  pada 2018, yaitu sebesar Rp. 195.281.205.961 menjadi sebesar Rp. 215.001.205.961.
Kata Kunci : Efektifitas, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT
In accordance with the regional taxation system which was started in 1997 by issuing Law Number 18 of 1997  concerning  building  a  simple,  fair,  and  effective  regional  levy  system.  This  reform  is  aimed  at building  a  fair,  simple,  and  effective  local  levy  system,  as  well  as  correcting  the  weaknesses  of  the previous  system,  especially  those  related  to  the  effectiveness  and  efficiency  of  tax  collection.  The  third phase  was  marked  by  the  issuance  of  Law  Number  25  of  1999  concerning  Central  and  Regional Financial  Balancing,  which  has  significantly  changed  the  financial  relations  between  the  central government and regional governments, which were from more centralized to decentralized. This phase is marked by the existence of regional autonomy. One of them is the parking tax revenue which is currently managed  by  the  government,  private  sector,  and  individually  so  that  the  effectiveness  of  parking  tax revenue  can  be  seen  on  the  contribution  of  local  tax  revenue.  As  for  this  research,  using  a  descriptive research method and after conducting the research it was concluded that it was in accordance with the expected  target.  However,  it  would  be  maximized  if  all  elements  of  the  parking  tax  were  maximized, namely,  the  amount  of  parking  revenue  from  illegal  parking  was  Rp.  19,720,000,000.  If  the  nominal  is added to the parking tax revenue in 2018, which is Rp. 195,281,205,961 to Rp. 215,001,205,961.
Keywords : Effectiveness, Parking Tax, Regional Original Revenue
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490

## PENDAHULUAN
Sejak  Indonesia  merdeka  hingga  1997,  perhatian  akan  pengelolaan  daerah  terutama pengelolaan  pajak  di  daerah  masih  sangat  minim  dan  jauh  dari  kata  efektif  dan  efisien, mengingat fokus pemerintah masih bersifat sentralistik, yang mengacu pada kegiatan pelayanan dan  pembangunan  di  daerah  hanya  dibiayai  dari  APBN,  sementara  setiap  pendapatan  daerah masuk  ke  APBN.  Peran  pajak  daerah  pada  masa  ini  hanya  sebagai  pelengkap,  sehingga optimalisasi  pemungutan  jenis  pajak  dan  retribusi  tertentu  kurang  mendapat  perhatian.  Fase kedua  dengan  adanya  pembaharuan  sistem  perpajakan  daerah  dimulai  pada  1997  dengan menerbitkan  UU  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  membangun  sistem  pungutan  daerah  yang sederhana,  adil,  dan  efektif.  Pembaharuan  ini  ditujukan  untuk  membangun  sistem  pungutan daerah  yang  adil,  sederhana,  dan  efektif  serta  mengoreksi  kelemahan-kelemahan  sistem sebelumnya  terutama  terkait  efektivitas  dan  efisiensi  pemungutan  pajak.  Fase  ketiga  ditandai dengan  dikeluarkannya  UU  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah,  telah  mengubah  secara  signifikan  hubungan  keuangan  antar  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah yang semula lebih sentralistik menjadi desentralistik. Pada fase ini ditandai dengan adanya otonomi daerah.
Era otonomi daerah telah membebankan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah Otonom dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan peran  serta  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  salah  satu  tujuan  dari  otonomi  daerah  adalah  untuk peningkatan  pelayanan  masyarakat  yang  semakin  baik  serta  pengembangan  kehidupan demokrasi.  Ini  merupakan  kesempatan  yang  sangat  baik  bagi  pemerintah  daerah  untuk membuktikan  kemampuannya  dalam  melaksanakan  kewenangan  yang  menjadi  hak  daerah. Untuk  membuktikan  hal  tersebut  serta  untuk  mengembangkan  potensi  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat mengenakan atau membebankan pungutan terhadap masyarakat. Pungutan tersebut dapat berupa pajak, retribusi, dan pungutan lain yang telah diatur dalam Undang-Undang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  menyatakan  bahwa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  daerah. Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Pasal  2  ayat  2  jenis  pajak kabupaten/kota  terdiri  atas  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak penerangan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir,  pajak  air  tanah,  pajak sarang  burung  walet,  pajak  bumi  dan  bangunan.  Setiap  daerah  pasti  memiliki  sumber  daya tersendiri  yang  bisa  dipakai  guna  menghasilkan  pendapatan  ( income )  untuk  menjalankan  roda perekonomiannya. Income tersebut  bisa  disebut  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan Daerah Pasal 1 angka 18, menyatakan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490
peraturan  perundang-undangan.  Dengan  tujuan  untuk  memeberikan  kewenangan  kepada pemerintah  daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan  otonominya  sesuai  dengan  potensi  sebagai perwujudan desentralisasi, tidak mengherankan bahwa Pendapatan Asli Daerah ini adalah salah satu sumber penerimaan daerah.
Kemampuan daerah melaksanakan ekonomi diukur dari kemampuan daerah dan besarnya kontribusi  yang  diberikan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  APBD.  Pelaksanaan  otonomi daerah dapat berjalan lancar apabila pemerintah daerah bisa menggali sumber-sumber potensial yang  dimilikinya.  Sumber-sumber  potensial  tersebut  jika  dikelola  dengan  baik  dan  dengan sistem  yang  memadai  maka  akan  mampu  menghimpun  dana  yang  maksimal  serta  dapat memberikan kontribusi yang baik bagi keuangan daerah.
Pajak  dan  retribusi  daerah  dipungut  Pemerintah  Daerah  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  pendapatan  daerah  yang  sekaligus  berguna  untuk  mengatur  dan  menertibkan wajib pajak selaku objek pajak misalnya di Wilayah Jakarta Selatan. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengharapkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya terus meningkat dan mencapat target. Salah satu jenis pajak yang di kelola BPRD DKI Jakarta adalah pajak parkir.
Salah  satu  masalah  yang  sedang  dihadapi  oleh  DKI  Jakarta  pada  umumnya  dan  Jakarta Selatan khusunya adalah banyaknya  masyarakat yang  menggunakan  kendaraan bermotor, baik itu  kendaraan  beroda  dua  maupun  kendaraan  roda  empat.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan masalah-masalah,  antara  lain  kemacetan,  polusi  udara  atau  menurunnya  angka  indeks  kualitas udara  dan  sebagainya.  Dengan  banyaknya  kendaraan  yang  berlalu  lalang  di  Jakarta  Selatan, seiring  dengan  ini  masalah  yang  paling  terlihat  adalah  masalah  kebutuhan  akan  ruang  parkir serta  sarana  dan  prasaranya.  Dinas  Perhubungan  atau  biasa  disingkat  dengan  Dishub  dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi menyatakan bahwa dampak parkir liar  yang  dilakukan  di  badan  jalan  adalah  terjadinya  penyempitan  ruang  jalan  lalu  lintas, berdampak  pada  pengurangan  kecepatan  laju  kendaraan  dan  mengakibatkan  kemacetan, sehingga akan merugikan banyak pengguna jalan.
Pajak  parkir  seharusnya  cukup  potensial  untuk  memepengaruhi  peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Jakarta  Selatan  disebabkan  oleh  setiap  tahunnya  banyak  masyarakat  yang menggunakan transportasi pribadi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir realisasi penerimaan pajak parkir tidak mencapat target yang telah ditetapkan. Berikut adalah data target dan realisasi pajak parkir DKI Jakarta dari 2014-2018.
Tabel 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Jakarta Selatan Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 2014 177.963.000.000 160.816.715.598 2015 177.963.000.000 180.209.523.438 2016 101.056.000.000 176.871.912.263 2017 196.894.000.000 184.228.558.417 2018 211.857.000.000 195.281.205.961

## Sumber: BPRD DKI Jakarta (2018)
Dari  tabel  perbandingan  rencana  dan  realisasi  pajak  parkir  DKI  Jakarta  tersebut  dapat dilihat bahwa penerimaan pajak parkir dari 2014-2018 mengalami peningkatan dan penurunan atau fluktiatif. Seperti pada 2014 target pajak sebesar Rp. 177.963.000.000 tetapi realisasi pajak parkir belum mencapai target, yaitu sebesar Rp. 160.816.715.598. Pada 2015 target pajak tetap dan realisasi sudah mencapai target yaitu sebesar Rp. 180.209.523.438. Pada 2016, pemerintah mencoba  untuk  menurunkan  target  pajak  parkir  menjadi  sebesar  Rp.  101.056.000.000  dan realisasi pajak parkir sudah melampaui target meskipun nilainya masih di bawah realisasi tahun sebelumnya  yaitu  sebesar  Rp.  176.871.912.263.  Pada  2017  target  pajak  parkir  kembali  naik,
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490
yaitu  menjadi  sebesar  Rp.  196.894.000.000  namun  realisasi  penerimaan  pajak  parkir  masih  di bawah  target  yaitu  sebesar  Rp.  184.228.558.417.  Begitu  pula  pada  2018  target  pajak  parkir dinaikkan  menjaid  sebesar  Rp.  211.857.000.000  tetapi  realisasi  pajak  parkir  masih  tetap  di bawah target, yaitu sebesar Rp. 195.281.205.961.

## Efektivitas Pajak
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  pajak  parkir  adalah  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli Daerah.  Permasalahan  parkir  adalah  masalah  ruang.  Penyediaan  ruang  terkendala  oleh  luas wilayah  kota,  sedangkan  pajak  parkir  merupakan  salah  satu  penerimaan  penting  yang seharusnya senantiasa diupayakan secara optimal. Namun, sistem yang diterapkan masih belum maksimal serta minimnya  pengawasan oleh dinas-dinas terkait, maka  masih banyak terjadinya kebocoran-kebocoran dana hasil parkir mengingat masih banyaknya tempat-tempat parkir yang ilegal dan banyak juru parkir yang nakal memasukkan sebagian hasil pungutan parkir ke dalam sakunya sendiri. Padahal potensi pajak parkir dan retribusi parkir masih bisa digali lagi apabila dilakukan  pengelolaan,  strategi,  perencanaan  serta  target  yang  baik  dan  harus  sesuai  dengan undang-undang yang berlaku, serta tak lupa juga pengawasan yang ketat dari dinas-dinas terkait terhadap  pelaksanaan  pemungutan  dan  penerimaan  pajak  parkir  di  Wilayah  Jakarta  Selatan. Melihat  unsur  pendapatan  pajak  dari  parkir  legal  ataupun  illegal  dapat  dihitung  efektivitas pendapatan pajak. Adapun pengertian  efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan. (Halim dan Iqbal, 2019: 68).
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  efektivitas  adalah  daya  guna,  keaktifan serta  adanya  kesesuaian  dengan  suatu  kegiatan.  Pajak  Parkir  merupakan  salah  satu  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  jika  dioptimalkan  dengan  baik  akan  menambah pendapatan daerah demi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui  realisasi  penerimaan  pajak  parkir  dan  target  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah Daerah.  Efektivitas  merupakan  perbandingan  antara outcome dan output . Outcome sering  kali dikaitkan  dengan  tujuan  ( objectives )  atau  target  yang  hendak  dicapai.  Jadi  dapat  dikaitkan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. (Halim dan Iqbal, 2019:68). Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antarhasil pungutan pajak dengan tujuan atau target yang telah  ditetapkan.  Efektivtas  pajak  parkir  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dikatakan  efektif apabila  realisasi  minimal  memenuhi  target  yang  ditetapkan  setiap  tahunnya  dan  memenuhi kriteria  keefektifan.  Dalam  menunjang  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  daerah,  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  di  antaranya  berasal  dari penerimaan pajak daerah, salah satunya dari sektor Pajak Parkir. Menurut Mahmudi (2016: 89) tingkat efektivitas pajak parkir dapat dirumuskan sebagai berikut:
Efektivitas  =      Realisasi Pemungutan Pajak Parkir   X 100%
Target Pajak Parkir
Adapun menentukan tingkat efiktifitas mendasarkan pada tabel intepretasi nilai efektifitas berikut ini :
Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas Presentase (%) Kriteria >100 Sangat Efektif 90 – 100 Efektif 80 – 90 Cukup Efektif 60 – 80 Kurang Efektif <60 Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 (2018)
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490

## Dasar Hukum Pajak Parkir
Dasar hukum pajak parkir adalah Peraturan Paerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 16  Tahun  2010  Tentang  Pajak  Parkir  dan  Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor  224  Tahun  2012  Tentang  Pembayaran  dan  Pelaporan  Transaksi  Usaha  Pajak  Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Melalui Online Sistem.

## METODE
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data  yang  hanya  bisa  peneliti  dapatkan  dari  sumber  pertama  atau  asli.  Kurniawan  (2018:227) menyatakan data primer adalah data yang dikumpulkan oleh dirinya sendiri atau peneliti sendiri, sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  didapatkan  bukan  dari  sumber  pertama,  tetapi peneliti  mendapatkannya  dari  sumber  kedua  atau  melalui  perantara  orang  lain.  Data  primer dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  wawancara  pihak  Badan    Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan mengenai hal-hal yang menyangkut tentang efektivitas penerimaan pajak  parkir  dan  sistem  pengawasan  pajak  parkir.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah data  jumlah  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  parkir  Jakarta  Selatan  periode  2014-2018, data  parkir  legal  dan  illegal  dan  kontribusinya  terhadap  pajak  daerah,  data  target  dan  realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Selatan.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  penyedia  jasa  parkir  yang  dikenakan  pajak oleh  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Jakarta  Selatan.  Penelitian  ini mengambil responden dari seluruh populasi yang ada, yaitu penyedia jasa parkir sebagai objek penelitian  dan  para  pemilik  atau  para  pengelola  sebagai  responden  penelitian  selama  periode 2014-2018,  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah nonprobability  sampling atau penarikan  sampel  nonprobabilitas. Nonprobability  sampling merupakan  suatu  prosedur penarikan  sampel  yang  bersifat  subjektif,  dalam  hal  ini  probabilitas  pemilihan  elemen-elemen populasi  tidak  dapat  ditentukan.  (Sudaryono,  2018:  181).  Jenis  metode  yang  digunakan  untuk penarikan sampel adalah Judgemental Sampling . Siregar (2010) dalam (Sudaryono, 2018: 182) menyatakan Judgemental  Sampling merupakan  penarikan  sampel  yang  terjadi  apabila  peneliti ingin memilih anggota sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria peneliti bahwa dia adalah yang paling baik untuk dijadikan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak  Parkir  adalah  pajak  yang  dipungut  atas  penyelenggaraan  tempat  parkir  di  luar badan  jalan,  baik  yang  disediakan  berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun  yang  disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak parkir Kota Jakarta Selatan periode 2014-2018:
Tabel 3 . Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Jakarta Selatan Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 2014 177.963.000.000 160.816.715.598 2015 177.963.000.000 180.209.523.438 2016 101.056.000.000 176.871.912.263 2017 196.894.000.000 184.228.558.417 2018 211.857.000.000 195.281.205.961 Total 865.733.000.000 897.407.915.677 Sumber: BPRD DKI Jakarta (2018)
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  total  penerimaan  pajak  parkir  di  Wilayah  Jakarta Selatan  pada  tahun  2014-2018.  Total  target  sebesar  Rp.  865.733.000.000  dan  total  realisasi sebesar Rp. 897.407.915.677, selisih dari target dan realisasi sebesar Rp. 31.674.915.677. Total realisasi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2018  sebesar  Rp.  195.281.205.961  telah  mengalami kenaikan  sebesar  Rp.  11.052.647.544  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  2017  sebesar  Rp. 184.228.558.417.  Jika  dilihat  dari  tabel  diatas  telah  terjadi  penurunan  penerimaan  pada  tahun 2016 sebesar Rp. 176.871.912.263 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.337.611.175 dari tahun sebelumnya  yaitu  2015  sebesar  Rp.  180.209.523.438.  Jika  dilihat  dari  sisi  target,  pajak  parkir telah  mengalami  penurunan  target  pada  tahun  2016  sebesar  Rp.  101.056.000.000  mengalami penurunan  sebesar  Rp.  76.907.000.000  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  2015  sebesar  Rp. 177.963.000.000.  Target  pajak  parkir  tidak  mengalami  kenaikan  atau  penurunan  pada  tahun 2014 dan 2015. Di tahun 2014 realisasi sebesar Rp. 160.816.715.598.

## Eektifitas Penerimaan Pajak Parkir
Pada  dasarnya  penerimaan  pajak  parkir  di  wilayah  Jakarta  Selatan  dapat  diukur  tingkat efektivitasnya.  Karena  dengan  mengetahui  tingkat  efektivitasnya,  Pemerintah  Daerah  Kota Jakarta  Selatan  dapat  mengetahui  seberapa  target  yang  telah  dicapai  dalam  penerimaan  pajak parkir Kota Jakarta Selatan. Jika tingkat efektivitasnya telah diketahui, ini dapat menjadi bahan pembelajaran  bagi  pihak-pihak  terkait  dalam  penerimaan  pajak  parkir  di  tahun-tahun selanjutnya.
Tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  parkir  di  Wilayah  Jakarta  Selatan,  dapat  dihitung menggunakan rumus menurut Mahmudi (2016: 89), sebagai berikut:
Tingkat efektivitas pajak parkir pada 2014:
Realisasi Pemungutan Pajak Parkir
Efektivitas =                                                                x 100% Target Pajak Parkir
160.816.715.598
Efektivitas =                                            x 100% = 90,37%
177.963.000.000
Tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2015:
180.209.523.438 Efektivitas =                                     x 100% = 101,26% 177.963.000.000
Tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2016:
176.871.912.263 Efektivitas =                                    x 100% = 175,02% 101.056.000.000
Tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2017:
184.228.558.417
Efektivitas =                                     x 100% = 93,57%
196.894.000.000
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490
Tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2018:
195.281.205.961
Efektivitas =                                       x 100% = 92,18%
211.857.000.000
Berdasarkan  hasil  perhitungan  efektifitas  pajak  parkir  dari  2014  sampai  dengan  2018  di Jakarta Selatan, maka tingkat efektivitas dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Jakarta Selatan Tahun 2014-2018 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Kriteria 2014 177.963.000.000 160.816.715.598 90,37% Efektif 2015 177.963.000.000 180.209.523.438 101,26% Sangat Efektif 2016 101.056.000.000 176.871.912.263 175,02% Sangat Efektif 2017 196.894.000.000 184.228.558.417 93,57% Efektif 2018 211.857.000.000 195.281.205.961 92,18% Efektif

## Sumber: Data Diolah (2018)
Dari  tabel    di  atas  dapat  terlihat  tingkat  efektivitas  pajak  parkir  mengalami  perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada 2014 tingkat efektivitas pajak parkir sebesar 90,37% atau bisa dikatakan efektif menurut indikator. Tahun 2015 terjadi peningkatan tingkat efektivitas menjadi sebesar  101,26%  dikatakan  sangat  efektif  dan  jumlah  realisasinya  meningkat  dari  pada  tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 175,02% meskipun realisasi penerimaan pajak parkir lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan target pajak parkir yang cukup signifikan  dari  tahun  sebelumnya.  Tahun  2017  tingkat  efektivitas  pajak  pajak  parkir  sebesar 93,57%  bisa  dikatakan  efektif  menurut  indikator.  Pada  tahun  2018  kembali  terjadi  penurunan tingkat efektivitas yaitu menjadi sebesar 92,18% meskipun dapat dikatakan efektif namun masih belum melampaui target yang telah ditentukan.
“Belum  bisa  dikatakan  efektif  dikarenakan  penerimaan  pajak  masih  dibawah  target, namun sudah bisa dibilang baik dalam hal penerimaan pajaknya dan menurut kami, usaha kami dalam hal pemungutan pajak sudah cukup maksimal walaupun belum optimal.” (Wawancara, 4 Maret 2020).

## Sistem Pengawasan Pajak Parkir Pada BPRD DKI Jakarta
Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang  mutlak  diperlukan.  Pengawasan  pada  dasarnya  diarahkan  sepenuhnya  untuk menghindari  adanya  kemungkinan  penyelewengan  atau  penyimpangan  atas  tujuan  yang  akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  direncanakan  secara  efektif  dan  efisien  (Suadi, 2014:16).
Proses pemungutan pajak daerah memerlukan suatu sistem pengawasan yang baik. Salah satu  pengawasan  yang  penting  dalam  perpajakan  adalah  adanya  pemeriksaan  pajak  yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak.
Penting  tidaknya  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pajak  tidak  luput  dari  pentingnya pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan.  Dengan  adanya  pengawasan,  pajak  diharapkan  penyimpangan  dan  penggelapan
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490
pajak  tersebut  dapat  diminimalisasi,  serta  dengan  adanya  pengawasan  dapat  memperkecil timbulnya hambatan kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya secepat mungkin.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, Pasal 96 tentang pemungutan pajak, sebagai berikut:
1. Pemungutan pajak dilarang diborongkan
2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakan  berdasarkan  penetapan  Kepala  Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. Dokumen  lain  yang  dipersamakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  berupa  karcis  dan nota perhitungan.
5. Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sendiri  dibayar  dengan  menggunakan SPTPD  (Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah),  SKPDKB  (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah Kurang  Bayar),  dan/atau  SKPDKBT  (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang  Bayar Tambahan).
Selain  sistem  pengawasan,  yang  tidak  kalah  penting  dalam  pemungutan  pajak  adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). Setiap badan usaha apapun jenisnya, pasti memiliki SOP yang  membantu  mengatur  kelancaran  kegiatan  operasional.  SOP  merupakan  suatu  pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja bagi  suatu  perusahaan.  SOP  menjadi  panduan  yang  digunakan  untuk  memastikan  kegiatan operasional  perusahaan  atau  organisasi  berlangsung  dengan  lancar.  Berikut  adalah  bagan  SOP dalam pemungutan pajak parkir di Badan Pajak dan Retribusi Derah DKI Jakarta:
Gambar 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Pajak
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)
Provinsi DKI Jakarta Sumber: BPRD DKI Jakarta (2018)
Dinas  Pendapatan  Daerah  Jakarta  Selatan  sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur  Provinsi DKI  Jakarta  Nomor  154  Tahun  2019  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan  Pendapatan Daerah    memang  berwenang  memungut  pajak  parkir  dari  wajib  pajak  yang  sifatnya ofstreet . Pemungutan  pajak  dilakukan  oleh  Unit  Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (UPPRD)  di wilayahnya  masing-masing  dengan  sistem  pemungutan self  assessment  system .  Biaya  parkir dibayarkan ke pengelola parkir  dan pengelola parkir tersebut yang membayarkan beban pajak ke bank dan melaporkan pembayarannya ke UPPRD di Wilayah Jakarta Selatan.
Sistem  pengawasan  pajak  parkir  dilakukan  langsung  oleh  petugas-petugas  pajak  yang berada  di  UPPRD.  Petugas-petugas  pajak  tersebut  mengawasi  pelaksanaan  dari  pemungutan sampai  dengan  pelaporan  pajak  parkir  baik  secara  langsung  dilapangan  yaitu  dengan  cara pendataan  langsung  ke  wajib  pajak  pun  secara  tidak  langsung  di  lapangan.  Manakala  ada setoran yang di luar  normal, maka petugas pajak tersebut melakukan konfirmasi ke wajib pajak,
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490
mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ataupun terdapat objek pajak baru, akan di lakukan pendataan ke wajib pajak tersebut.
Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat selama tiga tahun, yaitu pada 2014, 2017, dan 2018  tidak  mencapai  target  penerimaan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  Kota  Jakarta Selatan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sitem  pengawasan  pajak  parkir  di  Badan  Pajak  dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan belum berjalan dengan baik. Tidak tercapainya realisasi pajak parkir selama tiga tahun tersebut yaitu pada 2014, 2017, dan 2018 disebabkan oleh faktor ekonomi yang dialami oleh Wilayah Jakarta Selatan, serta kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait mengenai pajak parkir ini, serta masih terdapat wajib pajak yang kurang patuh dalam membayar atau melaporkan pajaknya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Badan Pajak dan  Retribusi  Daerah  Kota  Jakarta  Selatan  dalam  meningkatkan  kegiatan  pengawasan  dan peningkatan penerimaan pajak parkir adalah pengadaan tim pengawasan yang turun langsung ke lapangan  dan  tim  pendataan  terhadap  wajib  pajak  yang  berada  di  UPPRD  serta  menegakkan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Aparat  pajak  pada  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Jakarta  Selatan  akan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar atau melaporkan pajak parkirnya,  bahkan  aparat  pajak  langsung  turun  tangan  ke  lapangan  untuk  penempelan  stiker ataupun  pencabutan  izin  usaha.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  pihak  Badan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kota  Jakarta  Selatan,  apabila  wajib  pajak  tidak  melunasi  utang  pajak,  pihak terkait akan menerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Menurut  Perda  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Ketentuan  Umum Pajak Daerah Pasal 16 menyatakan pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan,  yang  dihitung  dari  jatuh  tempo  sampai  dengan  hari  pembayaran  untuk  jangka  waktu paling  lama  24  (dua  puluh  empat)  bulan.  Denda  administrasi  sebagaimana  dimaksud  akan ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak  Daerah  (STPD).  Kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pajak  dan  Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan bertujuan agar penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah  ditetapkan  atau  penerimaan  tercapai  dengan  efektif.  Berdasarkan  wawancara  yang dilakukan  dengan  salah  satu  pegawai  oleh  Badan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Kota  Jakarta Selatan mengaku bahwa tidak ada kesulitan yang berarti dalam mengawasi proses pemungutan atau pelaporan pajak. Salah satu kendala atau kesulitan yang dihadapi, yaitu hanya lebih kepada pemahaman  wajib  pajaknya.  Namun,  jika  dilihat  dari  sisi  wajib  pajak  yang  berada  di  Daerah Jakarta  Selatan,  menurut  pihak  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Jakarta  Selatan  sudah cukup patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya, meskipun masih terdapat wajib pajak yang  tidak  patuh  dalam  melaporkan  atau  membayar  pajaknya.  Mengatasi  hal  tersebut,  pihak Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Jakarta  Selatan  selalu  menegakkan  peraturan  yang berlaku  serta  mengeluarkan  inovasi-inovasi  yang  memudahkan  dalam  hal  pelaporan  dan pemungutan  pajak  salah  satunya  pajak  online,  sehingga  ruang  gerak  wajib  pajak  untuk menghindar dari kewajiban perpajakan semakin sempit karena semakin kita  dibatasi dan sudah tidak ada lagi alasan wajib pajak untuk tidak membayar atau melaporkan pajaknya.

## Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Seperti yang kita ketahui, pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Selain  pajak  daerah,  sumber-sumber  yang  berkontribusi  dalam  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yaitu  retribusi  daerah,  laba  usaha  daerah,  dan  lain-lain  PAD yang sah. Berikut adalah presentase sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2014-2018 di Wilayah Jakarta Selatan.
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490
Tabel 6 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2014-2018 No Jenis Penerimaan 2014 2015 2016 2017 2018 1 Pajak Daerah 86,50% 86,32% 85,70% 83,14% 86,64% -  PKB 15,92% 18,08% 19,37% 18,24% 19,74% -  BBN-KB 17,67% 13,91% 13,57% 11,45% 12,35% -  PBB-KB 3,74% 3,66% 2,97% 2,63% 2,87% -  Pajak Air Tanah 0,33% 0,31% 0,30% 0,22% 0,25% -  Pajak Hotel 4,43% 3,79% 4,07% 3,55% 4,03% -  Pajak Restoran 5,83% 6,80% 6,65% 6,27% 7,28% -  Pajak Hiburan 1,61% 1,81% 2,09% 1,72% 1,92% -  Pajak Reklame 2,72% 2,12% 2,44% 2,20% 2,34% -  Pajak Penerangan Jalan 2,10% 2,17% 1,94% 1,72% 1,82% -  Pajak Parkir 1,30% 1,34% 1,26% 1,10% 1,18% -  BPHTB 11,83% 10,71% 10,61% 15,39% 10,87% -  PBB 18,09% 20,21% 19,00% 17,33% 20,53% -  Pajak Rokok 0,94% 1,41% 1,44% 1,33% 1,46% 2 Retribusi Daerah 1,65% 1,36% 1,83% 1,42% 1,34% 3 Laba Usaha Daerah 1,49% 1,57% 0,82% 1,11% 1,37% 4 Lain-lain PAD yang Sah 10,37% 10,75% 11,65% 14,32% 10,66% Jumlah PAD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

## Sumber: Data diolah (2018)
Dapat dilihat dalam tabel tersebut bahwa Pajak Daerah adalah sumber kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Pajak Daerah menjadi sumber kontribusi terbesar, bisa kita lihat bahwa Pajak Parkir masih berada dalam peringkat yang rendah. Pada 2014 Pajak Parkir berada di posisi ke-11, sedangkan di posisi pertama, yaitu Pajak Bumi Bangunan, dan di posisi terakhir, yaitu Pajak Air Tanah, sedangkan pada 2015 sampai dengan 2018 Pajak Parkir berada  di  posisi  ke-12.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  kontribusi penerimaan  Pajak Parkir untuk Provinsi DKI Jakarta belum berkontribusi dengan baik. Seperti yang  kita  ketahui,  saat  ini  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BPRD)  Provinsi  DKI  Jakarta hanya  memungut  pajak  yang  sifatnya offstreet atau  di  dalam  badan  jalan.  Badan  Pajak  dan Retribusi  Daerah  (BPRD)  Provinsi  DKI  Jakarta  tidak  mengelola  pajak  parkir  yang  sifatnya  di luar badan jalan atau parkir-parkir illegal. Sedangkan menurut analisis penulis bisa saja parkir- parkir yang berada di luar badan jalan dapat berkontribusi lebih dalam penerimaan pajak parkir untuk  Wilayah  Jakarta  Selatan,  mengingat  masih  banyak  terdapat  parkir-parkir illegal yang terdapat  di  Wilayah  Jakarta  Selatan  dan  belum  dipungut  pajaknya  oleh  BPRD  Provinsi  DKI Jakarta.  Setelah  dievaluasi,  berikut  adalah  analisis  efektivitas  penerimaan  pajak  parkir  dan perkiraan  kontribusi  pajak  parkir  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  jika  dimasukkan perkiraan  nominal  pendapatan  dari  parkir-parkir  illegal  di  Wilayah  Jakarta  Selatan,  yaitu sebagai berikut:
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir tahun 2018: 215.001.205.961 Efektivitas =                                        x 100% = 101,48% 211.857.000.000
Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018: 215.001.205.961 Kontribusi =                                          x 100% = 0.49% 43.327.136.602.811
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490
Dari  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  parkir  illegal  ini  berkontribusi terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Seandainya  parkir-parkir illegal tersebut  dikelola dengan  baik  oleh  Badan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta,  dan  diberikan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  baik,  bisa  di  maksimalkan  lagi  untuk  menjadikan pajak parkir illegal tersebut menjadi salah satu pendapatan Pajak Daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penelitian  serta  hasil  analisis  yang  telah  diuraikan,  penulis  dapat menyimpulkan:
1. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak parkir periode 2014-2018  di BPRD Provinsi DKI  Jakarta  untuk  Wilayah  Kota  Jakarta  Selatan  menunjukkan  tingkat  efektivitas  yang hampir  selalu  efektif  menurut  indikator,  meskipun  terdapat  beberapa  tahun  yang  belum mencapai target, yaitu 2014, 2017, dan 2018.
2. Pelaksanaan  sistem  pengawasan  penerimaan  pajak  parkir  yang  dilakukan  oleh  BPRD Provinsi  DKI  Jakarta  masih  belum  efektif.  Hal  ini  terkait  dengan  tidak  tercapainya pendapatan pajak yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yaitu pada 2014, 2017, dan 2018.
3. Hasil perkiraan kontribusi parkir illegal jika seandainya dikelola dengan baik dan diberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik, bisa di maksimalkan lagi untuk menjadikan pajak parkir illegal tersebut menjadi salah satu pendapatan Pajak Daerah.
4. Agar pajak parkir dapat lebih efektif, maka :
a. Pemerintah  Kota  Jakarta  Selatan  diharapkan  selalu  melakukan  pengecekan  (proses pengelolaan lahan parkir) secara rutin pada setiap lokasi-lokasi parkir.
b. Pemerintah  Kota  Jakarta  Selatan  diharapkan  dapat  menambah  kebijakan  untuk  BPRD Provinsi  DKI  Jakarta  agar  dapat  memungut  pajak  tidak  hanya  dari  parkir offstreet saja, melainkan parkir-parkir illegal juga.
c. Pemerintah  Kota  Jakarta  Selatan  diharapkan  untuk    memberlakukan  Peraturan  Daerah (Perda) Parkir yang tegas untuk semua wajib pajak parkir.
d. Diharapkan  BPRD  Provinsi  DKI  Jakarta  agar  terus  meningkatkan  pengawasan  pajak parkir,  khususnya  di  Wilayah  Jakarta  Selatan,  serta  memperketat  pelaksanaan  sanksi- sanksi bagi penunggak pajak agar penerimaan pajak parkir mencapai atau bisa melebihi dari target pajak yang telah ditetapkan

## DAFTAR RUJUKAN
Halim,  Abdul,  dan  Iqbal,  Muhammad.  (2019). Pengelolaan  Keuangan  Daerah .  Edisi  Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Kurniawan, Asep. (2018). Metodologi Penelitian Pendidikan . Bandung: Rosda. Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: UII Press. Perda  Nomor 16  Tahun  2010. Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  16  Tahun  2010  Tentang Pajak Parkir. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Perda  Nomor  5  Tahun  2014. Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Transportasi . Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perda  Nomor  6  Tahun  2010. Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah . Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pergub  Nomor  154  Tahun  2019. Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  154  Tahun  2019 Tentang Organisasi dan Tatat Kerja Badan Pendapatan Daerah . Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Volume 12, No. 2, Agustus 2020, pp. 172-183 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 DOI : 10.30998/sosioekons.v12i02.6490
Pergub Nomor 224 Tahun 2012. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Melalui Online Sistem . Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Suadi, Arief. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada Sudaryono. (2018): 181). Metodologi Penelitian. Jakarta : Rajawali Pers Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah