Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan 2016, Vol. 5. No.1, 24-45

## Pengaruh Kemampuan Keuangan dan Posisi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Anggatia Ariza*

## IAIN Pontianak

## ABSTRACT
The  implementation  of  local  autonomy  and  decentralization  empowers  the local government  to manage  their  own  area  largely  and  properly.  The  research  aims  to  examine  the  financial  and fiscal position and their effects towards the economic growth of the regencies or cities in West Kalimantan.  Moreover,  the 1 financial  capability  is  proxied  by  the  proportion  of  PDS  while  the fiscal  position  is  determined  by  the  direct  expenditure  per  capita  to  verify  their  effects  to  the economic  growth.  This  research,  furthermore,  utilizes  the  panel  data  from  12  regencies/cities throughout  West  Kalimantan  in  2006-2010  and  used  Fixed  Effects  Method.  As  a  result,  the proportion  of  PDS  affects  negatively  and  significantly  the  economic  growth,  while  the  direct expenditure  per  capita  has  slightly  a  negative  effect  towards  the  economic  growth  of regencies/cities in West Kalimantan.
Key  words: Local  Financial  Capacity,  The  Fiscal  Position,  Proportion  of  PDS,  Direct Expenditures Per Capita, GDP Growth.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  pusat  memberikan  otonomi  kepada  pemerintah  daerah  agar  dapat menyelenggarakan  pemerintahannya  sendiri.  Tujuannya  adalah  untuk  menciptakan kemandirian  pemerintah  daerah  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  sehingga pembangunan  di  daerah  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal  maupun nasional.  Undang-Undang  No.  33  tahun  2004  yang  mengatur  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan  yang cukup kepada daerah yang disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah  dan  Daerah.  Sehingga  daerah  mempunyai  hak  untuk  mengatur  dan mengelola sumber-sumber penerimaannya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.
*  Korespondensi:  Anggatia Ariza, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak. Alamat Email : anggatia_ariza@yahoo.co.id .
Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  dituangkan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  langsung  maupun  tidak langsung  mencerminkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  pelaksanaan tugas  pemerintah,  pembangunan,  dan  pelayanan  sosial  masyarakat.  Pengelolaan keuangan  daerah  sangat  mempengaruhi  perekonomian  masyarakat,  jika  pengelolaannya sesuai  dengan  kondisi  yang  dihadapi  maka  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Namun  Wibowo  (2008)  menyatakan  bahwa  dampak  terhadap  pembangunan  akan bergantung  pada  ruang  dan  waktu  sehingga  dampak  positif  yang  terjadi  pada  suatu daerah  dalam  periode  tertentu  belum  bisa  dijadikan  tolak  ukur  bagi  daerah  lain  pada waktu yang sama.
Pengelolaan  keuangan  daerah  sebaiknya  juga  diikuti  dengan  peningkatan pelayanan  publik  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dengan  cara  mengoptimalkan belanja secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta  mencapai  tujuan  pembangunan.  Pelayanan  publik  dapat  dilihat  dari  besarnya belanja pemerintah di suatu daerah yang juga menggambarkan posisi fiskal suatu daerah. Posisi  fiskal  yang  lebih  kuat  akan  meningkatkan  layanan  kota  dan  membuat  siklus pengembangan terus bergerak maju (World Bank dalam Landiyanto, 2005). Oleh karena itu,  peneliti  tertarik  untuk  menganalisis  kemampuan  keuangan  daerah  dan  posisi  fiskal serta  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1  ayat  5,  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Mardiasmo  (2009) berpendapat bahwa pelaksanaan otonomi daerah di  Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang  memiliki  tujuan  ganda.  Pertama,  pemberian  otonomi  daerah  merupakan  strategi untuk  merespon  tuntutan  masyarakat  daerah  terhadap  tiga  permasalahan  utama,  yaitu sharing  of  power,  distribution  income, dan  kemandirian  sistem  menajemen  di  daerah. Kedua, otonomi  daerah dimaksudkan sebagai  strategi  untuk  memperkuat perekonomian daerah  dalam  rangka  memperkokoh  perekonomian  nasional  untuk  menghadapi  era perdagangan bebas.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pusat  dan  Daerah  pasal  1  ayat  8,  desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan  oleh  Pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Secara  garis besar, kebijakan desentralisasi  menurut  Soleh dan Heru (2010) dibedakan menjadi  tiga, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Menurut
Halim  (2004)  dalam  Thesaurianto  (2007)  desentralisasi  fiskal  memiliki  berbagai keuntungan  yakni  meningkatnya  demokrasi  akar  rumput,  perlindungan  atas  kebebasan dan  hak  asasi  manusia,  meningkatkan  efisiensi  melalui  pendelegasian  kewenangan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.
APBD  merupakan  instrumen  kebijakan  utama  bagi  pemerintah  daerah,  yang menduduki  posisi  sentral  dalam  upaya  pengembangan  kapabilitas  dan  efktivitas pemerintah daerah. Struktur anggaran daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
1.  Pendapatan  daerah,  yang  terdiri  dari:  pendapatan  asli  daerah  (PAD);  dana perimbangan,  meliputi  bagian  hasil  pajak  dan  bukan  pajak,  dana  alokasi  umum (DAU),  dana  alokasi  khusus  (DAK);  pinjaman  daerah;  lain-lain  penerimaan  daerah yang sah.
2.  Belanja  daerah,  berdasarkan  kelompok  belanja  dibedakan  menjadi  belanja  tidak langsung dan belanja langsung.
3.  Pembiayaan,  yaitu  transaksi  keuangan  daerah  yang  dimaksudkan  untuk  menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  secara  optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan  yang  cukup  kepada daerah, dengan  mengacu kepada  Undang-Undang  yang mengatur  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah, dimana  besarnya  disesuaikan  dan  diselaraskan  dengan  pembagian  kewenangan  antara Pemerintah  dan  Daerah.  Semua  sumber  keuangan  yang  melekat  pada  setiap  urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.
Sumber  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  partisipasi  masyarakat  suatu  daerah yang disebut juga pendapatan daerah sendiri (PDS) adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah  serta  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Kemampuan  keuangan  daerah  dapat  diukur dengan  derajat  desentralisasi  fiskal  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  atau  dengan derajat kemandirian daerah.
Posisi fiskal daerah merupakan indikator yang menunjukkan bagaimana posisi atau keadaan  suatu  daerah  dibandingkan  daerah  lainnya,  dengan  diketahuinya  posisi  fiskal suatu  daerah  maka  diharapkan  kebijakan  yang  diambil  sesuai  dengan  keadaan  daerah tersebut sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Posisi fiskal kabupaten/kota menurut Reksohadiprodjo (2001:156-157) dapat diketahui melalui:
 kinerja Pendapatan Asli Daerah ( tax performance ), yang menggambarkan upaya pajak dalam perekonomian, semakin tinggi hasilnya maka semakin besar upaya pajaknya
 kapasitas  fiskal  daerah  ( fiscal  capacity ),  yang  menggambarkan  kemampuan masyarakat  suatu  daerah  untuk  berpartisipasi  meningkatkan  PAD,  semakin  tinggi hasilnya maka semakin besar kapasitasnya
 kebutuhan  fiskal  ( fiscal  need ),  yang  menggambarkan  pelayanan  publik  di  suatu daerah, semakin tinggi hasilnya maka kebutuhan fiskalnya semakin tinggi
 elastisitas  PAD  terhadap  PDRB  yaitu  rasio  antara  pertumbuhan  PAD  dengan pertumbuhan PDRB, semakin elastis PAD satu  daerah maka struktur PAD di daerah tersebut semakin baik.
Pertumbuhan  ekonomi  dari  sudut  tinjauan  ekonomi  dapat  direfleksikan  oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir mencakup semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode satu tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah  satu  indikator  yang  dapat  menggambarkan  perkembangan  perekonomian  dalam suatu daerah.
Masalah  pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang  dapat  dibedakan  menjadi  tiga aspek,  aspek  pertama  yaitu  perbedaan  di  antara  tingkat  pertumbuhan  potensial  yang dapat  dicapai  dan  tingkat  pertumbuhan  yang  sebenarnya  tercapai.  Aspek  kedua  adalah meningkatkan  potensi  pertumbuhan  itu  sendiri.  Aspek  ketiga  mengenai  keteguhan pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya.

## 2.1. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis
Kemampuan  keuangan  yang  tinggi  dalam  suatu  daerah  diharapkan  dapat meningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  salah  satu  indikator  yang  dapat  menggambarkan kemampuan keuangan daerah adalah derajat desentralisasi  fiskal.  Menurut  Simanjuntak dan Imam (2012), desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk desentralisasi  yang diidentifikasi  mempunyai  peranan  penting  dalam  rangka  pencapaian  kesejahteraan masyarakat.  Mardiasmo  (2007)  dalam  Zulyanto  (2010)  berpendapat  bahwa  besarnya transfer  dana  di  daerah  seharusnya  memiliki  korelasi  yang  positif  terhadap  upaya peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  artinya  ada  keyakinan  yang  kuat  dari  peminat desentralisasi  untuk  terus  melaksanakan  desentralisasi  fiskal  guna  mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi  dalam  bentuk  peningkatan  efisiensi  pemerintahan  dan  laju  pertumbuhan ekonomi (Oates, 1993 dalam Wibowo, 2008).
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  antara  lain  adalah  penelitian  Pujiati  yang  menemukan bahwa PAD, DBH dan tenaga kerja di  6 kabupaten/kota di  Semarang tahun 2002-2006 mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sedangkan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Wibowo  (2008)  yang  meneliti  29  provinsi  di  Indonesia  pada  tahun  1999-2004 menemukan  indikator  ekonomi  yaitu  rasio  PAD  berpengaruh  secara  negatif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  sedangkan  pendapatan  daerah  kotor  dan  netto  mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Zulyanto  (2010)  meneliti  tentang  implementasi  derajat  desentralisasi  fiskal pengaruh  desentralisasi  fiskal  yang  diukur  dengan  rasio  antara  total  belanja  pemerintah daerah dengan total belanja pemerintah pusat serta variabel kontrol initial level of PDRB, pertumbuhan  penduduk,  investasi  dan human  capital terhadap  pertumbuhan  ekonomi yang  diproksikan  dengan  PDRB  riil  perkapita  di  Provinsi  Bengkulu.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  rata-rata  derajat  desentralisasi  fiskal  kabupaten/kota  di  Provinsi Bengkulu lebih rendah dari rata-rata nasional, variabel desentralisasi fiskal, investasi dan human capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, initial level  of PDRB  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  dan  pertumbuhan  penduduk berpengaruh negatif tetapi belum signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  teori  dan  penelitian-penelitian  sebelumnya  maka  kemampuan keuangan  daerah  dalam  penelitian  ini  dilihat  dari  proporsi  pendapatan  daerah  sendiri (PDS) sehingga hipotesisnya adalah:
H 0 : Proporsi pendapatan daerah sendiri (PDS) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
H 1 : Proporsi  pendapatan  daerah  sendiri  (PDS)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Posisi  fiskal  suatu  daerah  juga  diharapkan  dapat  mendukung  pertumbuhan ekonomi. Posisi fiskal suatu daerah dapat dilihat dari belanja pemerintah. Menurut teori Keynes  dalam  Yacoub  dan  Resty  (2011),  belanja  pemerintah  merupakan  salah  satu mesin  pendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Sukirno  (2010)  juga  menyatakan  bahwa pengeluaran  pemerintah  akan  meningkatkan  keseluruhan  pembelanjaan  agregrat. Simanjuntak  dan  Imam  (2012)  mengungkapkan  bahwa  proses  pengeluaran  pemerintah daerah  dalam  mempengaruhi  kesejahteraan  hidup  masyarakat  dapat  dijelaskan  dengan proses multiplier ,  semakin  besar multiplier yang  diciptakan  maka  semakin  besar  pula perubahan  yang  dapat  diciptakan  dalam  keseimbangan  pendapatan  nasional.  Tujuan utama  pengeluaran  anggaran  adalah  tercapainya  tingkat  kesejahteraan  masyarakat dimana pemerintah daerah sebagai pelaksana pengalokasian anggaran dapat menetapkan kebijakan skala prioritas terhadap sektor-sektor layanan masyarakat yang penting dalam pencapaian kesejahteraan.
Beberapa penelitan terdahulu  yang berkaitan  antara lain adalah penelitian  Rahayu (2004)  yang  menemukan  bahwa  investasi  pemerintah  daerah  berupa  pengeluaran pembangunan  menunjukkan  kontribusi  positif  yang  signifikan  secara  statistik  dan mengestimasi multiplier dari investasi pemerintah lokal, sedangkan konsumsi pemerintah dan tenaga kerja memberikan efek yang positif tapi tidak signifikan. Disisi lain, koefisien
dari penerimaan pemerintah daerah dari pajak dan bukan pajak memberikan efek negatif yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  regional  di  wilayah  Surakarta  pada tahun 1987-2000.
Purba  (2006)  yang  meneliti  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Simalungun  tahun  1976-2003  menemukan  hasil bahwa  pengeluaran  pembangunan  berpengaruh  negatif  dan  pengeluaran  rutin berpengaruh  positif  namun  keduanya  tidak  memberikan  pengaruh  yang  berarti  secara stastisik  sedangkan  jumlah  tenaga  kerja  dan  pertumbuhan  ekonomi  sebelumnya memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penelitian  Sodik  (2007)  terhadap  26  provinsi  di  Indonesia  pada  tahun  1993-2003 menemukan bahwa investasi  swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel  pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  terdiri  dari  pengeluaran  rutin  dan pengeluaran  pembangunan  berpengaruh  dan  signifikan  dengan  tanda  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan ekspor netto dan angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Abrar  (2010)  yang  meneliti  Provinsi  Aceh  pada  tahun  2001-2006  menemukan hubungan  PAD  dengan  PDRB  menunjukkan  fungsi  kuadratik  yang  perlu  diwaspadai posisinya  di  masa  depan  karena  pada  data  tahun  terakhir  telah  menunjukkan  kondisi yang  semakin  menurun  dan  hubungan  belanja  pembangunan  dengan  PDRB menunjukkan fungsi kuadratik yang perlu diwaspadai posisinya di masa depan walaupun pada data tahun terakhir telah menunjukkan kondisi yang puncak. Jika belanja ini tidak dimanfaatkan kepada kegiatan  ekonomi produktif maka dikhawatirkan akan mengalami dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  teori  dan  penelitian-penelitian  sebelumnya  maka  posisi  fiskal  dalam penelitian  ini  dilihat  dari  proporsi  belanja  langsung  per  kapita  sehingga  hipotesisnya adalah:
H 0 :   Proporsi  belanja  langsung  per  kapita  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
H 2 :   Proporsi  belanja  langsung  per  kapita  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi

## 2.2. Kerangka Konseptual
Proporsi  pendapatan  daerah  sendiri  (PDS)  merupakan  penerimaan  yang  berasal dari  partisipasi  masyarakat  daerah  sendiri.  Pengoptimalan  penerimaan  hendaknya  juga didukung  dengan  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  yang  dapat terlihat  dari  belanja  pemerintah  daerah.  Belanja  langsung  sebaiknya  mempunyai  porsi yang  lebih  besar  karena  dampaknya  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  lewat  efek
multiplier .  Belanja  langsung  per  kapita  akan  menggambarkan  tingkat  kesejahteraan masyarakat. Peningkatan proporsi PDS dan belanja langsung per kapita diharapkan dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  merupakan  salah  satu  indikator keberhasilan  pembangunan  ekonomi  dalam  suatu  daerah  untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Model Konseptual

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1  Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Indriantoro dan  Bambang  (2014),  penelitian  kuantitatif  menekankan  pada  pengujian  teori  melalui pengukuran  variabel  penelitian  dengan  angka  dan  melakukan  analisis  data  dengan prosedur  statistik.  Dalam  penelitian  ini,  yang  ingin  diuji  adalah  pengaruh  kemampuan keuangan dan posisi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 3.2  Sumber dan Jenis Data
Data  yang diteliti merupakan data sekunder,  yaitu data APBD kabupaten/kota se- Kalimantan  Barat,  data  jumlah  penduduk    serta  data  PDRB  kabupaten/kota  di  provinsi Kalimantan  Barat  yang  diperoleh  dari  BPS  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan data cross section ( 12 kabupaten/kota di Kalimantan Barat) dengan time series (tahun 2006 sampai tahun 2010) sehingga tersedia 60 data yang dapat diobservasi dalam penelitian ini.

## 3.3.  Alat Analisis
Untuk  mengetahui  kemampuan  keuangan  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat tahun  2006-2010  digunakan  derajat  desentralisasi  fiskal  dari  sisi  penerimaan  karena dianggap  dapat  menggambarkan  peran  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat,  yang
Proporsi Pendapatan Daerah Belanja langsung perkapita Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuha n ekonomi H 1 H 2
dilakukan dengan langkah-langkah yang diadaptasi dari Reksohadiprodjo (2001) sebagai berikut:
1) Menghitung proporsi PAD
2)  Menghitung proporsi BHPBP
3)  Menghitung proporsi Sumbangan Daerah

## TPD = PAD + BHPBP + SB
Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat kemandirian Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Keterangan Rendah sekali 0 - < 25 Instruktif Peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan  di- bandingkan  dengan  kemandirian  daerah,  sehingga daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah Rendah 25 - < 50 Konsultatif Campur  tangan  pemerintah  pusat  mulai  berkurang, dengan  demikian  daerah  dianggap  sedikit  mampu melaksanakan otonomi daerah Sedang 50 - < 75 Partisipatif Peran  pemerintah  pusat  semakin  berkurang,  tingkat kemandirian daerah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah Tinggi 75 - < 100 Delegatif Campur  tangan  pemerintah  pusat  tidak  ada  lagi karena  daerah  benar-benar  mampu  melaksanakan urusan otonomi daerah
Sumber : diadaptasi dari Halim (2004) dalam Wati (2011)
Untuk  mengetahui  posisi  fiskal  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat  tahun  2006- 2010  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  Reksohadiprodjo  (2001)  karena  dilihat  dari banyak sisi, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1)  Menghitung  kebutuhan  fiskal  ( fiscal  need )  dengan  menghitung  Indeks  Pelayanan Publik per Kapita (IPPP)
SKF =
IPPP =
PPP = Jumlah belanja langsung per kapita masing-masing daerah.
Kalau hasilnya tinggi, kebutuhan fiskalnya besar.
2)  Menghitung kapasitas fiskal ( fiscal capacity )
KF s = C j =
× 100%
Kalau hasilnya tinggi, kapasitas fiskalnya tinggi.

## 3)  Menghitung elastisitas
Cara lain menentukan posisi fiskal daerah adalah dengan mencari koefisien elastisitas PAD  terhadap  PDRB.  Semakin  elastis  PAD  suatu  daerah,  maka  struktur  PAD  di daerah tersebut semakin baik.
e =
e   = elastisitas
Tingkat  elastisitas  yang  diadaptasi  dari  Herlambang, et  al .    (2007)  digolongkan menjadi:
E > 1 berarti bersifat elastis, jika PDRB meningkat sebesar 1% maka PAD meningkat lebih besar dari 1%.
E  <  1  berarti  bersifat  inelastis,  jika  PDRB  meningkat  sebesar  1%  maka  PAD meningkat kurang dari 1%.
E  =  1  berarti  bersifat  unileter  elastis,  jika  PDRB  meningkat  sebesar  1%  maka  PAD juga meningkat sebesar 1%.
4)  Menghitung upaya fiskal ( tax effort )
UPPAD j =
Selanjutnya dihitung  tingkat PAD Standar (TPAD s ) yaitu:
TPAD s =
Sedang Indeks Kinerja PAD
IKPAD =
Makin tinggi hasilnya, makin besar upaya fiskalnya. Ini juga menunjukkan posisi fiskal daerah.
Untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  kemampuan  keuangan  daerah  dan posisi  fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  digunakan  analisis  regresi  berganda ( Multiple  Regression  Analysis )  dengan menggunakan program Eviews 6.   Kemampuan keuangan  daerah  dilihat  dari  sisi  penerimaan  yang  diproksikan  dengan  rasio  antara pendapatan  daerah  sendiri  (PAD  dan  BHPBP)  dengan  total  penerimaan  daerah, sedangkan  posisi  fiskal  dilihat  sisi  pengeluaran  yang  diproksikan  dengan  belanja langsung per kapita.
Dengan demikian spesifikasi model menjadi sebagai berikut:
Y= α+β 1 X 1 +β 2 X 2 + e it
Dimana:
Y   = Pertumbuhan ekonomi
X 1 = Proporsi pendapatan daerah sendiri
X 2 = Belanja langsung per kapita
Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan (Nachrowi dan Hardius, 2006), yaitu:
1. Ordinary Least Square (OLS)
2.  Model Efek Tetap ( Fixed Effect )
3.  Model Efek Random ( Random Effect )

## 3.4  Pengujian Model
Untuk  memilih  model  yang  tepat,  Nackrowi  dan  Hardius  (2006)  menyarankan beberapa uji yang perlu dilakukan, yaitu menggunakan uji signifikansi Fixed Effect (Uji F)  dan  uji  Hausman.  Widarjono  (2009)  menambahkan  uji Lagrange  Multiplier (LM) untuk memilih model.
1.  Uji  Signifikansi Fixed  Effect (Uji  F)  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  teknik regresi data panel dengan model efek tetap (MET) lebih baik dari model regresi data panel OLS.
2.  Uji Hausman digunakan untuk memilih diantara model efek tetap (MET) atau model efek random (MER) dapat digunakan uji Hausman.
3.  Uji Lagrange  Multiplier (LM)  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  model Random Effect (MER) lebih baik dari OLS.

## 3.5  Pengujian Kriteria Statistik
Pengujian  kriteria  statistik  melibatkan  ukuran  kesesuaian  model  yang  digunakan ( goodness  of  fit )  dan  uji  signifikansi,  baik  pengujian  secara  parsial  (uji  t)  maupun pengujian secara simultan (uji F).
1.  Koefisien  Determinasi  (R 2 ),  yaitu  suatu  ukuran  yang  menjelaskan  besar  variasi variabel terikat (dependen) dapat diterangkan oleh variabel bebas (independen).
2.  Uji  F  atau  pengujian  secara  simultan  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  variabel- variabel independen secara keseluruhan atau simultan terhadap variabel dependen.
3 . Uji t atau pengujian secara parsial digunakan untuk   melihat   signifikansi   pengaruh variabel  independen secara individu terhadap variabel dependen dengan manganggap variabel lain bersifat konstan.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Kemampuan  Keuangan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat Proporsi PAD
Pada  tahun  2006-2010,  rata-rata  proporsi  PAD  tertinggi  terdapat  pada  Kota Pontianak  yaitu  sebesar  12,10%  sedangkan  yang  terendah  terdapat  pada  Kabupaten Landak  yaitu  sebesar  2,27%,  hanya  Kota  Pontianak  yang  memiliki  rata-rata  proporsi PAD  diatas  rata-rata  proporsi  PAD  kabupaten/kota  se-Indonesia  yaitu  sebesar  7,98%. Proporsi PAD tertinggi serta meningkat secara konsisten terdapat di Kota Pontianak yang didukung  oleh  tingginya  pendapatan  dari  sumber  pajak  terutama  dari  pajak  penerangan jalan. Sumber PAD yang didominasi dari selain pajak menyebabkan Kabupaten Landak mempunyai  sumber  pendapatan  yang  tidak  tetap  dan  PAD  cenderung  kecil  sehingga proporsi PAD lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat maupun se-Indonesia.
Menurut Soleh dan Heru (2010) pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk  mengurangi  ketergantungan  terhadap  pembiayaan  dari  pusat  sehingga meningkatkan  otonomi  dan  keleluasaan  daerah  namun  dalam  pelaksanaannya  harus sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

## Proporsi BHPBP
Pada  tahun  2006-2010,  rata-rata  proporsi  BHPBP  tertinggi  terdapat  pada  Kota Pontianak  yaitu  sebesar  10,01%  sedangkan  yang  terendah  terdapat  pada  Kabupaten Sambas  yaitu  sebesar  5,86%,  rata-rata  proporsi  BHPBP  kabupaten/kota  di  provinsi Kalimantan  Barat  masih  dibawah  rata-rata  kabupaten/kota  se-Indonesia  yaitu  sebesar 19,57%.  Rata-rata  proporsi  BHPBP  Kota  Pontianak  lebih  tinggi  dibandingkan
kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  disebabkan  penerimaan  baik  dari bagi  hasil  pajak  maupun  bukan  pajak  yang  meningkat  tiap  tahunnya  sedangkan  di Kabupaten  Sambas  proporsi  BHPBP  lebih  rendah  disebabkan  karena  sumber  BHPBP baik dari pajak maupun bukan pajak dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan.
Peningkatan  kemampuan  keuangan  daerah  dengan  pengoptimalan  bagi  hasil disamping  menguntungkan  pemerintah  daerah  juga  akan  menguntungkan  pemerintah pusat  karena jika potensinya besar maka dapat  membantu mobilisasi  penerimaan pusat. Proporsi  BHPBP  yang  masih  dibawah  rata-rata  kabupaten/kota  se-Indonesia menunjukkan  bahwa  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat  masih  kurang  membantu dalam mobilisasi penerimaan pusat.

## Proporsi PDS
Proporsi pendapatan daerah sendiri (PDS) yang merupakan total penjumlahan PAD dan  BHPBP  menggambarkan  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  masyarakat  daerah sendiri. PAD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2006 sampai 2010 walaupun telah ditambah dengan proporsi BHPBP jumlahnya masih rendah sekali yaitu bernilai  dibawah  25%  dimana  terjadi  pola  hubungan  instruktif  yaitu  kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali sehingga sangat bergantung pada pemerintah pusat dan  dianggap  tidak  mampu  melaksanakan  otonomi  daerah  (Halim,  2004  dalam  Wati, 2011).  Semakin  tinggi  proporsi  PDS  maka  semakin  besar  penerimaan  daerah  yang bersumber dari masyarakat daerah sendiri.
Rata-rata  proporsi  PDS  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  paling tinggi terdapat di Kota Pontianak yaitu sebesar 22,11% dan yang paling rendah terdapat di  Kabupaten  Sambas  yaitu  sebesar  9,70%,  angka  ini  masih  jauh  dibawah  rata-rata kabupaten/kota  se-Indonesia  yaitu  sebesar  27,55%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  masih  kurang  berpartisipasi dalam  pengoptimalan  penerimaan  daerah  sehingga  sumber  penerimaan  daerah kabupaten/kota di Kalimantan Barat mayoritas berasal dari luar daerah.
Kemampuan keuangan kabupaten/kota di Kalimantan Barat tergolong sebagai pola instruktif  dimana  kemampuan  keuangan  masih  sangat  rendah  sekali  sehingga  sangat bergantung  pada  pemerintah  pusat  dan  dianggap  tidak  mampu  melaksanakan  otonomi daerah. Beberapa faktor penyebab utama ketergantungan fiskal menurut Kuncoro (2004) adalah  kurang  berperannya  perusahaan  daerah  sebagai  sumber  pendapatan  daerah, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, hanya sedikit pajak daerah yang bisa  diandalkan  sebagai  sumber  penerimaan,  adanya  kekhawatiran  terjadi  disentegrasi dan separatisme dan kelemahan dalam pemberian subsidi.

## Proporsi Sumbangan Daerah
Pada tahun 2006-2010, rata-rata proporsi sumbangan daerah tertinggi terdapat pada Kabupaten  Sambas  yaitu  sebesar  90,30%  sedangkan  yang  terendah  terdapat  pada  Kota Pontianak  yaitu  sebesar  77,89%,  angka  ini  masih  di  atas  rata-rata  proporsi  sumbangan daerah  kabupaten/kota  se-Indonesia.  Secara  umum  hal  ini  menunjukkan  bahwa  sumber penyumbang  terbesar  untuk  penerimaan  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan Barat  adalah  sumbangan  yang  diterima  daerah  dari  pemerintah  puat  baik  berupa  DAU atau DAK, yang berarti bahwa pemerintah pusat masih mempunyai peran yang besar.

## Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Kebutuhan Fiskal
Rata-rata kebutuhan fiskal daerah tertinggi terdapat pada Kabupaten Kapuas Hulu yaitu  sebesar  175,15%  yang  berarti  belanja  yang  dikeluarkan  untuk  pembangunan  di Kabupaten  Kapuas  Hulu  lebih  tinggi  di  bandingkan  kabupaten/kota  lainnya  sedangkan yang  terendah  terdapat  pada  Kabupaten  Sambas  yaitu  sebesar  55,90%.  Posisi  fiskal daerah  yang  tinggi  jika  dilihat  dari  kebutuhan  fiskal  terdapat  pada  Kabupaten Bengkayang,  Kabupaten  Ketapang,  Kabupaten  Kapuas  Hulu,  Kabupaten  Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang karena berada di atas standar kebutuhan fiskal daerah  yang  menunjukkan  besarnya  pembiayaan  untuk  pembangunan    sehingga diharapkan  masyarakat  dapat  merasakan  langsung  manfaatnya  agar  tercipta  efek  yang luas terhadap perekonomian.

## Kapasitas Fiskal
Rata-rata  kapasitas  fiskal  daerah  tertinggi  terdapat  pada  Kota  Pontianak  yaitu sebesar  184,92%  yang  berarti  kemampuan  masyarakat  di  Kota  Pontianak  lebih  tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Melawi  yaitu  sebesar  46,26%,  yang  disebabkan  karena  rendahnya  PDRB  per  kapita. Posisi  fiskal  yang  tinggi  jika  dilihat  dari  kapasitas  fiskal  terdapat  pada  Kabupaten Sanggau,  Kabupaten  Ketapang,  Kabupaten  Sintang,  Kota  Pontianak  dan  Kota Singkawang  karena  berada  di  atas  standar  kapasitas  daerah.  Hal  ini  menunjukkan tingginya kemampuan masyarakat untuk mendukung peningkatan PAD khususnya dalam membayar pajak dan retribusi.

## Celah Fiskal
Celah  fiskal  merupakan  selisih  antara  kebutuhan  daerah  dengan  kapasitas  daerah. Kebutuhan daerah untuk mengetahui celah fiskal dalam penelitian ini dilihat dari indeks belanja  per  kapita  yang  meliputi  belanja  langsung  maupun  tidak  langsung  sedangkan kapasitas daerah dilihat dari indeks PDRB per kapita.
Kabupaten  Sambas,  Kabupaten  Pontianak,  Kabupaten  Sanggau,  Kabupaten Ketapang,  Kabupaten  Sintang,  Kota  Pontianak,  dan  Kota  Singkawang  memiliki  nilai celah  fiskal  yang  negatif,  yang  menunjukkan  bahwa  daerah  tersebut  memiliki  potensi sumber pembiayaan yang lebih besar daripada belanja daerah. Celah fiskal yang bernilai positif  terdapat  pada  Kabupaten  Bengkayang,  Kabupaten  Landak,  Kabupaten  Kapuas Hulu,  Kabupaten  Sekadau,  dan  Kabupaten  Melawi  yang  menunjukkan  potensi  sumber pembiayaan  lebih  kecil  daripada  belanja  daerah.  Celah  fiskal  yang  bernilai  negatif menunjukkan  kekurangan  sumber  pembiayaan  yang  diharapkan  dapat  tertutupi  dengan dana transfer dari pemerintah pusat.

## Elastisitas
Pada tahun 2006-2010 ada 9 kabupaten/kota yang memiliki elastisitas lebih dari 1 dimana  rata-rata  elastisitas  tertinggi  terdapat  pada  Kabupaten  Melawi  yaitu  sebesar 4,98% sedangkan 3 kabupaten memiliki elastisitas kurang dari 1 dimana  yang terendah terdapat  pada  Kabupaten  Pontianak  yaitu  sebesar  0,10%.  Elastisitas  dapat  menentukan posisi  fiskal  suatu  daerah,  semakin  elastis  PAD  suatu  daerah  maka  struktur  PAD  nya semakin  baik  karena  peningkatan  PAD  lebih  besar  dari  peningkatan  PDRB.  PAD  yang elastis  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  terdapat  pada  Kabupaten  Sambas,  Kabupaten Bengkayang,  Kabupaten  Sanggau,  Kabupaten  Ketapang,  Kabupaten  Kapuas  Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

## Upaya fiskal
Rata-rata  upaya  fiskal  daerah  tertinggi  terdapat  pada  Kabupaten  Melawi  yaitu sebesar  0,013  sedangkan  yang  terendah  terdapat  pada  Kabupaten  Landak  yaitu  sebesar 0,004. Hasil ini menunjukkan rendahnya peran PAD terutama pajak dan retribusi daerah terhadap perekonomian daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
Rata-rata  indeks  kinerja  PAD  tertinggi  terdapat  pada  Kabupaten  Melawi  yaitu sebesar  186,54%  sedangkan  yang  terendah  terdapat  pada  Kabupaten  Landak  yaitu sebesar 57,34% yang disebabkan karena rendahnya upaya fiskal. Upaya fiskal yang lebih besar  dibandingkan  PAD  standar  menunjukkan  posisi  fiskal  daerah  yang  tinggi  yang terdapat di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang.

## 4.2.  Pengaruh  Kemampuan  Keuangan  dan  Posisi  Fiskal  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
Uji  F  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  simultan  pengaruh  variabel  bebas ( independent )  terhadap  variabel  terikat  ( dependent ).  Hasil  analisa  data  menunjukkan
bahwa  nilai  F hitung yang  diperoleh  adalah  sebesar  13,427  dengan  probabilitas  sebesar 0,000.  Jika  dibandingkan  dengan  α=5%,  maka  nilai  probabilitas  yang  diperoleh  lebih kecil dari α yang ditetapkan (0,000 < 0,05). Dengan demikian kita dapat menolak H 0 dan mengambil kesimpulan bahwa variabel proporsi PDS dengan belanja langsung per kapita secara  simultan  atau  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Tabel 3. Tabel Hasil Uji Statistik
Variabel Koefisien t-statistik Probability Kesimpulan C 9.146402 3.297298 0.0019  Signifikan LNPROPORSIPDS? -0.113385 -4.317889 0.0001  Signifikan LNBELANJALANGSUNG? -0.373881 -0.898116 0.3738  Tidak Signifikan R-squared                                    0,791434 F-statistik                                    13,42723 Prob (F-statistik)                         0,000000
Uji  t  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  parsial  masing-masing  variabel  bebas ( independent )  terhadap  variabel  terikat  ( dependent ).  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa proporsi PDS dengan nilai t hitung sebesar -4,318 dengan probabilitas sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) maka H 0 dapat ditolak sehingga proporsi PDS berpengaruh positif dan signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Namun  nilai  koefisien  sebesar  -0,113  menunjukkan bahwa  variabel  proporsi  PDS  memiliki  arah  hubungan  negatif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi.
Variabel  belanja  langsung  per  kapita  dengan  nilai  t hitung sebesar  -0,898  dan probabilitas sebesar 0,374 jika dibandingkan dengan α=5%, (0,374 > 0,05) maka H 0 tidak dapat ditolak sehingga belanja langsung per kapita tidak berpengaruh secara  positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien sebesar  -0,374  menunjukkan bahwa  variabel  belanja  langsung  per  kapita  di  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat memiliki  arah  yang  negatif.  Pengaruh  yang  negatif  baik  dari  proporsi  PDS  maupun belanja langsung per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi secara statistik terjadi karena masih  banyak  kabupaten/kota  yang  berada  di  bawah  rata-rata  daerah.  Pengaruh  belanja langsung per kapita yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara statistik disebabkan  adanya  kesenjangan  yang  tinggi  antara  kabupaten  yang  memiliki  belanja langsung  per  kapita  terendah  dengan  kabupaten  yang  memiliki  belanja  langsung  per kapita tertinggi.

## 4.3. Pembahasan
Dalam  penelitian  ini,  variabel  kemampuan  keuangan  daerah  dilihat  dari  proporsi pendapatan  daerah  sendiri  (PDS)  karena  menggambarkan  pendapatan  yang  diperoleh dari  partisipasi  langsung  masyarakat  di  daerah  yang  bersangkutan.  Persamaan  model
yang  didapat  dari  estimasi  pengaruh  kemampuan  keuangan  daerah  dan  posisi  fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:
Y=9,146402 - 0,113385 X 1 – 0,373881 X 2
Pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat,  proporsi  PDS  berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.    Proporsi  PDS  meningkat  sebesar  10  persen maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1,13 persen. Proporsi PDS yang  terus  meningkat  walaupun  sempat  turun  menjadi  13,01%  pada  tahun  2010 mengindikasikan  adanya  pengoptimalan  sumber-sumber  penerimaan  daerah  terutama yang  bersumber  dari  pajak  dan  retribusi.  Rata-rata  proporsi  pajak  dan  retribusi  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  sempat  menurun  pada  tahun  2007  namun meningkat kembali  sampai  tahun 2010. Proporsi bagi  hasil pajak juga  sempat menurun pada tahun 2008 namun meningkat kembali sampai tahun 2010.
Pertumbuhan  ekonomi  mengalami  penurunan  walaupun  proporsi  PDS  meningkat dapat disebabkan karena kurangnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, hal  ini  terlihat  dari  turunnya  belanja  langsung  perkapita  selama  dua  tahun  terakhir. Mardiasmo  (2002)  dalam  Abrar  (2010)  mengungkapkan  dalam  pelaksanaan pengoptimalan  penerimaan  daerah  khususnya  yang  bersumber  dari  pajak  dan  retribusi harus  diikuti  dengan  peningkatan  kualitas  layanan  publik  agar  tidak  memberikan sentimen  negatif  terhadap  para  pelaku  ekonomi.  Kasus  ini  juga  dapat  terjadi  apabila pengelolaannya  tidak  dilaksanakan  dengan  baik  seperti  tidak  adanya  transparansi, aparatur  daerah  yang  kurang  menguasai  ilmu  keuangan  publik,  kurang  berpengalaman dalam  mengelola  APBD,  ataupun  penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan  yang dimiliki.
Di Kalimantan Barat masih ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal  yang  tinggi  namun  upaya  fiskalnya  rendah.  Hal  ini  menunjukkan  adanya willingness  to  pay yang  dapat  memberikan  dampak  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Menurut  Simanjuntak  dan  Imam  (2012),  kepatuhan  pajak  merupakan  salah satu  komponen  penting  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Kepatuhan  pajak mencerminkan  kesediaan  dari  individu  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Pengenaan pajak harus efisien  yang mensyaratkan alokasi dan distribusi dilaksanakan dengan bijaksana karena berkaitan  langsung  dengan  kesejahteraan  masyarakat.  Pelaksanaan  analisis  positif  dan pengukuran  nilai  diperlukan  untuk  mengukur  efektivitas  kebijakan  pemerintah  karena berhubungan langsung dengan masalah keadilan.
Prud’homme  (1995)  dalam  Zulyanto  (2010)  menjelaskan  beberapa  penyebab kegagalan desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1.  Pemerintah  daerah  tidak  dapat  memenuhi  preferensi  masyarakat  lokal  baik  karena politik maupun karena aparatur yang kurang termotivasi atau memenuhi syarat untuk tugas tersebut.
2.  Meningkatnya  korupsi  karena  umumnya  politisi  atau  birokrat  lokal  lebih  rentan karena  mudah  diakses  oleh  kelompok  yang  memiliki  kepentingan,  jika  korupsi  bisa dikurangi  atau  dihilangkan  maka  akan  tercipta  efisiensi  alokasi  dan  mendorong pertumbuhan ekonomi.
3.  Adanya  sistem  politik  yang  tidak  demokratis  sehingga  premis  dasar  bahwa pemerintah  daerah  memiliki  insentif  yang  lebih  kuat  untuk  menyediakan  barang publik lokal secara lebih efisien
Dalam penelitian ini posisi fiskal diproksikan dengan belanja langsung per kapita. Dari  persamaan  yang  didapat  diketahui  bahwa  jika  belanja  langsung  per  kapita mengalami peningkatan sebesar 10% maka pertumbuhan ekonomi akan menurun namun tidak  signifikan  yaitu  sebesar  3,74%  persen.  Hubungan  yang  negatif  namun  tidak berpengaruh pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat disebabkan karena pengelolaannya  belum  baik  seperti  kebijakan  angaran  belum  sesuai  dengan  kebutuhan dan  kondisi,  selain  itu  juga  dapat  disebabkan  karena  belanja  yang  dikeluarkan  tidak digunakan untuk kegiatan produktif yang terlihat dari realisasi investasi masih jauh dari rencana investasi  yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga tidak banyak memberikan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja yang produktif diharapkan dapat membangun  sarana  dan  prasarana  untuk  melancarkan  investasi  yang  mempengaruhi perekonomian  daerah.  Rata-rata  belanja  langsung  perkapita  kabupaten/kota  di  Provinsi Kalimantan  Barat  yang  menurun  pada  dua  tahun  terakhir  juga  menyebabkan  belanja yang dikeluarkan menjadi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
Hasil  dari  penelitian  ini  mendukung  argumen  Sodik  (2007)  yang  menyatakan bahwa  hubungan  antara  pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  ada yang konsisten  yaitu bisa positif atau negatif dan dampak  dari pengeluaran publik akan tergantung  kondisi  penggunaannya.  Beberapa  penelitian  yang  mendukung  hasil penelitian  ini  antara  lain  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Purba  (2006)  yang menemukan  hubungan  negatif  antara  pengeluaran  pemerintah  dengan  pertumbuhan  di Kabupaten  Simalangun  yang  disebabkan  karena  kebijakan  angaran  yang  dialokasikan untuk  pengeluaran belum  sesuai  dengan kebutuhan dan kondisi  yang ada. Barro (1990) dalam  Sodik  (2007)  menemukan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  yang  tidak  produktif berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan serta terdapat adanya ketidak efisienan dalam manajemen secara keseluruhan dari anggaran pemerintah.

## 5. KESIMPULAN
Kemampuan  keuangan  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat  tahun  2006-2010 dilihat dari indikator desentralisasi fiskal masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari rata- rata proporsi PAD dan BHPBP kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang masih jauh di bawah  rata-rata  kabupaten/kota  se-Indonesia.  Proporsi  sumbangan  daerah  yang  besar baik  berupa  DAU  dan  DAK  menunjukkan  peran  pemerintah  pusat  masih  sangat  besar. Proporsi  sumbangan  daerah  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat  lebih  tinggi  daripada rata-rata kabupaten/kota se-Indonesia. Pemerintah daerah sebaiknya dapat mengoptimalkan  sumber-sumber  penerimaan  yang  berasal  dari  PAD  sehingga mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  namun  dalam  pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan otonomi daerah.
Posisi  fiskal  yang  dilihat  dari  empat  indikator  yaitu  kebutuhan  fiskal,  kapasitas fiskal, elastisitas dan upaya fiskal menunjukkan bahwa Kota Singkawang memiliki posisi yang  tinggi,  Kabupaten  Landak  dan  Kabupaten  Pontianak  memiliki  posisi  yang  rendah sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki posisi yang berbeda. Hasil ini dapat menjadi pertimbangan bagi  pemerintah daerah untuk  mengambil  kebijakan sesuai  dengan posisi fiskalnya agar lebih efektif dan efisien.
Hasil  pengujian  model  menemukan  bahwa  rasio  PDS  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dimana jika rasio PDS meningkat maka akan mengurangi  pertumbuhan  ekonomi  sedangkan  belanja  langsung  per  kapita  berpengaruh negatif  namun  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dalam  usaha  mengoptimalkan  PDS  sebaiknya  diiringi  dengan  pengelolaan  yang baik sehingga di respon positif oleh masyarakat serta peningkatan porsi belanja langsung untuk  kegiatan  produktif  agar  menimbulkan  efek  multiflier  terhadap  pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrar,  M.  (2010).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja  Modal  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. Jurnal ekonomi dan Bisnis , 9 (1), 79-88.
Badan  Pusat  Statistik.  Kalimantan  Barat  dalam  Angka  2007-2011.  Pontianak:  Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik.  Statistik  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  2006-
2010. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia 2006-2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
BAPPENAS. (2003). Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah
:  Tinjauan  atas  Kinerja  PAD  dan  Upaya  yang  Dilakukan  Daerah .  Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
BAPPENAS, & UNDP. (2008). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007 . BRIDGE.
Halim,  &  Theresia.  (2007). Seri  Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah (Ed. 2). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Hendrik, Y. (2009). Analis Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten  Dairi (Tesis  yang  tidak  dipublikasikan),  Universitas  Sumatera  Utara, Indonesia.
Sugiarto,  Herlambang,  T.,  Brastoro,  Sudjana,  R.  &  Kelana,  S.  (2007). Ekonomi  Mikro Sebuah Kajian Komprehensif (Ed. 2). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Indriantoro, N., & Supomo, B. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Juanda, B. (2009a). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis . Edisi Kedua. Bandung: IPB Press.
Juanda, B.  (2009b). Ekonometrika Pemodelan dan Pendugaan . Bandung: IPB Press.
Kuncoro,  M.  (2004). Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah;  Reformasi,  Perencanaan, Strategi dan Peluang . Jakarta: Erlangga.
Kurniawati  R.  T.,  &  Suhartono.  (2010). Kemampuan  Keuangan  Daerah  dalam  Era Otonomi  Daerah  (Kasus  Kabupaten  BanyumasTahun  2003-2008). Laporan Penelitian Bidang Keilmuan.Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Terbuka.
Landiyanto,  E.  A.  (2005). Kinerja  Keuangan  dan  Strategi  Pembangunan  Kota  di  Era Otonomi Daerah:Studi Kasus Kota Surabaya , CURES Working Paper, No.05/01.
Mardiasmo.  (2009). Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Edisi  kedua. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nachrowi, N.  D.,  &  Usman, H.  (2006). Pendekatan  Populer dan Praktis Ekonometrika untuk  Analisis  Ekonomi  dan  Keuangan .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Pujiati,  A.  (2008).  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Karesidenan  Semarang  Era Desentralisasi  Fiskal, Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Kajian  Ekonomi  Negara Berkembang ,  61-70.
Purba, A. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten  Simalungun .  (Tesis  yang  tidak  dipublikasikan),  Universitas  Sumatera Utara, Indonesia.
Rahayu,  S.  A.  T.  (2004).  Peranan  Sektor  Publik  Lokal  dalam  Pertumbuhan  Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta (1987-2000), KINERJA , 8 (2), 133-147.
Reksohadiprodjo, S. (2001). Ekonomika Publik . Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Ronald, A., & Sarmiyatiningsih, D. (2010). Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi  Sebelum  dan  Sesudah  Diberlakukannya  Otonomi  Daerah  di  Kabupaten Kulon Progo, EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi , 1 (1), 31-42.
Rustiono,  D.,  (2008). Analisis  Pengaruh  Investasi,  Tenaga  Kerja,  dan  Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah . (Tesis yang tidak dipublikasikan), Universitas Diponegoro, Indonesia.
Santoso, Budi, P., & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri, Dinamika Pembangunan , 2 (1), 9-18.
Simanjutak,  D.  (2006). Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten  Labuhan  Batu .  (Tesis  yang  tidak dipublikasikan), Universitas Sumatera Utara, Indonesia.
Simanjuntak,  T.  H.,  &  Mukhlis,  I.  (2012). Dimensi  Ekonomi  Perpajakan  dalam Pembangunan Ekonomi . Jakarta: Raih Asa Sukses.
Sodik,  J.  (2007).  Pengeluaran  Pemerintah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Regional:Studi Kasus  Data  Panel  di  Indonesia, Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Kajian  Ekonomi Negara Berkembang , 12 (1), 27-36.
Soleh,  C.  &  Rochmansjah,  H.  (2010). Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah .
Bandung: Fokusmedia.
Subiyanto,  I.  (2000). Metodologi Penelitian . Edisi Ketiga, Cetakan  Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis . Cetakan ke-14. Bandung: Alfabeta.
Sukirno,  S.  (2000). Makroekonomi  Modern  Perkembangan  Pemikiran  Dari  Klasik Hingga Keynesian Baru . Jakarta: PT RajaGrafindo
Sukirno, S. (2010). Makroekonomi Teori Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah . Edisi 1. Yogyakarta: Andi Offset.
Suryana. (2000). Ekonomi Pembangunan . Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Thesaurianto,  K.  (2007). Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kemandirian  Daerah .  Tesis.  (Tesis  yang  tidak  dipublikasikan),  Universitas Diponegoro, Indonesia.
Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah.
Wati.  (2011). Kemampuan  Keuangan  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di Kabupaten  Bengkayang  Tahun  2005-2009 .  (Tesis  yang  tidak  dipublikasikan), Universitas Tanjungpura, Indonesia.
Wibowo,  P.  (2008).  Mencermati  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Jurnal Keuangan Publik , 5 (1), 55-83.
Widarjono,  A.  (2009). Ekonometrika  Pengantar  dan  Aplikasinya (Ed.  3).  Yogyakarta: Ekonisia.
Yacoub,  Y.,  &  Adelia,  R.  (2011).  Pengaruh  Belanja  Publik  dan  Pertumbuhan  Ekonomi terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Kalimantan  Barat, Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  dan Kewirausahaan , 2 (2), 55-76.
Yunan.  (2009). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia .  (Tesis  yang  tidak  dipublikasikan),  Universitas  Sumatera  Utara, Indonesia.
Zulyanto, A. (2010). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi  Bengkulu .  (Tesis  yang  tidak  dipublikasikan),  Universitas  Diponegoro,
Indonesia.