ANALISIS EFISIENSI HIBAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA BARAT
Endar E.Novriyanti endar_eka@yahoo.com Paulus K. Allo Layuk Arius A. Kambu

## Abstract
Grants  as  one  of  the  components  of  regional  finances  which  are  stated  annually  in  the Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBD)  should  be  managed  in  an  orderly  manner, obeying  laws  and  regulations,  efficient,  economic,  effective,  transparent  and  responsible  by  paying attention to the principles of justice, propriety , rationality and benefits to society. In the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia  Number 32 of 2011 concerning Guidelines for  Providing  Grants  and  Social  Assistance  Sourced  from  Regional  Revenue  and  Expenditure Budgets.  The  results  of  the  research  on  the  process  of  implementing  grant  spending  are  in accordance  with  Permendagri  number  32  of  2011  which  can  be  seen  from  the  results  of  the questionnaires  that  have  been  distributed  where  the  results  of  their  statements  state  that  the implementation of the grant spending budget is categorized as quite efficient. The level of efficiency of the grant spending budget in the community empowerment office and village of West Papua province in 2017-2020, overall is well managed. However, there are some obstacles encountered.
Keywords: analysis; efficiency; grant spending

## Abstrak
Hibah  sebagai  salah  satu  komponen  keuangan  daerah  yang  ditetapkan  setiap  tahun  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD)  harus dikelola  secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan  prinsip  keadilan,  kepatutan,  rasionalitas,  dan  manfaat  bagi  masyarakat.  Dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.  Hasil  penelitian  tentang  proses  pelaksanaan  belanja  hibah  sudah  sesuai  dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011 yang dapat dilihat dari hasil kuisioner yang telah disebar dimana hasil  pernyataan  mereka  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  anggaran  belanja  hibah  dikategorikan cukup efisien. Tingkat efisiensi anggaran belanja hibah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi  Papua  Barat  Tahun  2017-2020,  secara  keseluruhan  sudah  terkelola  dengan  baik.  Namun ada beberapa kendala yang ditemui.
Kata kunci: analisis; efisiensi; pengeluaran hibah

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Setiap  tahun  pemerintah  daerah  baik  pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia  mengalokasikan  anggaran  untuk  hibah  maupun bantuan sosial. Pemberian bantuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemberian bantuan
yang  harus  dikembalikan  dan tidak  dikembalikan.  Bantuan  yang  tidak  dikembalikan disebut sebagai  hibah  atau  dalam  terminologi  internasional  sering  disebut  sebagai  grant.  Hibah merupakan  bentuk  bantuan  yang  tidak  harus  dikembalikan  dan  tidak  mengikat  pihak  yang diberi  untuk  melakukan  komitmen  tertentu.  Pemberian  hibah  harus  tetap  dilaksanakan secara  berhati-hati,  karena  tidak  jarang  pemberian  hibah  tersebut  memiliki  motif  ekonomi dan  sosial  yang  lain.  Pemberian  uang, barang  atau jasa  harus tetap  dilihat  dampak jangka panjang dan tetap barus memperhatikan kemandirian bangsa dan independensi pemerintah.
Provinsi  Papua  Barat  merupakan  Provinsi  yang  mempunyai  ke  khususan  pada penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Kebijakan  mengenai  penetapan  Provinsi  Papua  Barat  sebagai  daerah  otonomi khusus  dapat  dipandang  sebagai  salah  satu  bentuk  aktualisasi  dari  adanya  perubahan paradigma  baru  dalam  penanganan  persoalan-persoalan  di  Papua  Barat.  Kebijakan pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa keputusan politik penyatuan Papua Barat menjadi bagian dari NKRI pada hakikatnya mengandung  cita-cita  luhur  demi  kemajuan  dan  kesejahteraan  rakyat  Papua  Barat  itu sendiri. Dana hibah merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi di dunia finansial. Bagi suatu  pemerintahan,  dana  hibah  adalah  salah  satu  sumber  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara/Daerah  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  program-progam  di daerahnya.Dana  hibah  merupakan  sebuah  pemberian  dalam  bentuk  uang,  barang,  atau jasa,  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain  secara  cuma-cuma.  Pihak-pihak  tersebut  bisa  berupa pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat,  perusahaan  daerah,  masyarakat,  serta  organisasi masyarakat. Dana hibah tidak bersifat wajib dan tidak dilakukan secara terus menerus.
Dana  hibah  juga  berbeda  dengan  bantuan  sosial,  dimana  bantuan  sosial  adalah pemberian  bantuan  dari  pemerintah  kepada  individu,  keluarga,  kelompok  dan  atau masyarakat  yang  bersifat  selektif  dengan  tujuan  untuk  melindungi  penerima  bantuan  dari resiko  sosial.  Secara  eksplisit,  dana  hibah  bisa  diibaratkan  sebagai  sebuah  hadiah  yang diberikan satu pihak kepada pihak lain.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi  pengelolaan  Dana hibah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Tempat  Penelitian  adalah  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  kampung  Provinsi Papua Barat dan waktu pelaksanaan

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan penelitian  deskriptif.  Menurut  Sugiyono  (2009:206),  analisis  deskriptif  adalah  statistik  yang digunakan  untuk  menganalisa  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menggambarkan data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Sekaran (2013:352), analisis deskriptif adalah  paradigma  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  tanpa  ada  maksud  dan tujuan untuk membuat kesimpulan tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kampung  Provinsi  Papua  Barat  memiliki tupoksi yang salah satu didalamnya menyalurkan Hibah baik berupa barang maupun berupa uang  kepada  Kelompok masyarakat  dan juga Lembaga resmi  yang  berhak menerima  yang telah tertera dalam DPA SKPD.

## Efisiensi
Efisiensi  merupakan  perbandingan  antara  kegiatan  dengan  hasil  yang  saling berkaitan  satu  sama  lain.  Dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kualitas  usahanya  efisiensi dapat  dijadikan  sebagai  parameter  kinerja  suatu  lembaga  ataupun  organisasi.  Di  dalam efisiensi  terdapat  beberapa  faktor  yaitu  ketika  input  yang  dibutuhkan  lebih  kecil,  dan  dapat
menghasilkan  output  yang  sama,  atau  juga  dengan  input  yang  sama  dapat  menghasilkan output  yang  lebih  besar,  dan  ketika  penggunaan  input  yang  besar  dapat  menghasilkan output yang jauh lebih besar juga (Qurniawati, 2013). Menurut Mahmudi (2019: 85), Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input .  Suatu  organisasi,  program,  atau  kegiatan  dikatakan  efisien  apabila  mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya ( spending well ).
Menurut  Mahmudi  (2007)  efisiensi  adalah  suatu  perbandingan  yang  melihat  antara ( output ) keluaran dengan ( input ) masukan. Efisiensi mengandung istilah pengertian sebagai berikut :
1.  Efisiensi  pada  ( private  sector  efficiency ).  Efesiensi  pada  sektor  usaha  swasta  dijelaskan dengan konsep output input yaitu rasio input dan rasio output .
2.  Efisiensi  pada  sektor  pelayanan  masyarakat  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan dengan  pengorbanan  seminimal  mungkin;  atau  dengan  kata  lain  suatu  kegiatan  telah dikerjakan  secara  efisien  jika  pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  telah  mencapai  sasaran dengan biaya terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan;
3.  Efisiensi  penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah  dicapai  dengan  memperhatikan  aspek hubungan dan tata kerja antar instansi Pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan  keanekaragaman  suatu  daerah.  Suatu  kegiatan  dikatakan  efisien  jika  pelaksanaan pekerjaan tersebut telah  mencapai  sasaran (output)  dengan  biaya  (input) yang terendah atau  dengan  biaya  yang  sangat  minimal  dengan  hasil  yang  diperoleh  sesuai  yang diinginkan. Faktor penentu efisien adalah sebagai berikut :
a.  Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
b.  Faktor struktur organisasi yaitu susunan atas kedudukan baik yang struktural maupun yang fungsional.
c.  Faktor sumber daya manusia seperti kemampuan kerja, tenaga kerja maupun sumber daya berupa fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
d.  Faktor  pendukung  kepada  aparatur  dan  pelaksanaannya  baik  pimpinan  maupun masyarakat.
e.  Faktor pimpinan yang dimaksud yaitu kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan sasaran sebagaimana yang dimaksud.
Efisiensi  merupakan  perbandingan  antara output dengan input atau  dengan  istilah lain output /unit input (Mahmudi:  2007).      Pada  indikator  pengukuran  efisiensi  responden diminta  untuk  memberikan  penilaian  terhadap  pandangan  mereka  mengenai  efisiensi pengelolaan dana hibah dengan menggunakan skala likert dengan nilai 1 sampai dengan 5, dimana 1 menunjukkan Sangat Tidak Efisien; 2 = Tidak Efisien; 3 = Netral; 4 = Efisien; 5 = Sangat  Efisien.  Rekapitulasi  jawaban  responden  disajikan  dalam  tabel  beikut  ini  yang berisikan  data  setiap  responden  yang  dikelompokkan  berdasarkan  rentang  skor.  Data  ini diperoleh  dari  perhitungan  total  skor  dari  masing-masing  responden . Menentukan  kategori penilaian  pengelolaan dana  hibah  yaitu  dengan menghitung rentang  nilai  skor  tertinggi  dan terendah, kemudian membagi kedalam 3 kategori, antara lain
Tabel 1 Kategori Penilaian Variabel Kuesioner Skor Kategori 1 – 2,30 Rendah/Tidak Efisien 2,31 – 3,69 Sedang/Cukup Efisien 3,70 – 5 Tinggi/Efisien

## Sumber : Pardede (2018)
Setelah mengelompokkan data responden berdasarkan rentang skor sesuai tabel 1, tahap selanjutnya adalah mengelompokkan setiap pertanyaan yang ada sesuai dengan indikator masing-masing dalam bentuk rekapitulasi tanggapan responden. Berikut adalah rekapitulasi tanggapan responden:

## Rekapitulasi Jawaban Responden Kuesioner
No Pernyataan Skor Tanggapan Responden % Rerata Skor Kategori 1 2 3 4 5 1 Produksi output dapat ditingkatkan dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input 3 3 50% 2,5 Cukup Efisien 2 Input dapat diturunkan dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output 2 1 3 50% 2,1 Tidak Efisien 3 Meningkatnya pelayanan administrasi 2 4 66,67% 2,6 Cukup Efisien 4 Anggaran belanja hibah yang akuntabel dan transparan 3 3 50% 2,5 Cukup Efisien 5 Pengelolaan Alokasi Dana hibah di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat sesuai mekanisme perencanaan. 2 3 1 50% 2,8 Cukup Efisien TOTAL 65% 2,5 Cukup Efisien
Sumber Data diolah (2022)

## Pembahasan
Pasal  1  angka  14  Permendagri  26  Tahun  2021  sebagaimana  telah  diubah  terakhir kali  oleh  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat  atau  pemerintah  daerah  lain,  Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan  Usaha Milik  Daerah, Badan,  Lembaga  dan  organisasi  kemasyarakatan  yang  berbadan  hukum  Indonesia,  yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak  secara  terus  menerus  yang  bertujuan  untuk  menunjang  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  daerah.  Pemberian  Hibah  tersebut  ditujukan  untuk  menunjang  pencapaian sasaran  program  dan  kegiatan  pemerintah  daerah  dengan  memperhatikan  asas  keadilan, kepatutan,  rasionalitas,  dan  manfaat  untuk  masyarakat  sesuai  dengan  Pasal  4  Ayat  (3) Permendagri  32  Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.
Efisiensi  lebih  menitik  beratkan  pada  kemampuan  suatu  organisasi  untuk  mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat
dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  besar.  Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang menggambarkan  perbandingan  antara  output  dan  input  atau  realisasi  pengeluaran  dengan realisasi  peneriman  daerah,  semakin  kecil  rasio  ini  maka  semakin  efisien,  begitu  juga sebaliknya,  dalam  hal  ini  dengan  mengasumsikan  bahwa  pengeluaran  yang  dibelanjakan sesuai peruntukkannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  baik  dengan  pengorbanan seminimal mungkin.
Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil  dengan  biaya  yang  terendah  atau  dengan  biaya  minimal  diperoleh  hasil  yang diinginkan.  Menurut  Mahmudi  (2007)  efisiensi  merupakan  perbandingan  antara  output dengan  input.  Output  merupakan  realisasi  belanja  untuk  memperoleh  penerimaan  daerah dan  input  merupakan  realisasi  dari  penerimaan  daerah  dalam  hal  ini  adalah  pendapatan. Untuk  menganalisis  efisiensi  dalam  pengelolaan  keuangan  adalah  dengan  membandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan sebagai berikut:
Dari  hasil  perhitungan  seperti  yang  disebutkan  diatas  menunjukkan  bahwa  tingkat efisiensi pada tahun 2017 adalah 83,04% sudah cukup efisien, kemudian pada tahun 2018 terjadi  peningkatan  prosentase  menjadi  96,99%  termasuk  dalam  kategori  kurang  efisien, pada tahun 2019 terjadi penurunan prosentase menjadi 90,63% dan masih termasuk dalam kategori  kurang  efisien,  tahun  2020  terjadi  peningkatan  prosentase  menjadi  99,18% termasuk kategori kurang efisien.Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi belanja hibah di  dinas  pemberdayaan  masyarakat  dan  kampung  provinsi  Papua  Barat  dari  tahun  2017 sampai tahun 2020 adalah sebesar 92,46%, artinya tingkat efisiensi masih kurang.
Suatu  kerja  organisasi  dikatakan  efisien  apabila  mencapai  hasil  atau  keluaran  yang lebih  tinggi  dalam  hal  produktifitas,  performance  ataupun  pelayanan  kepada  masyarakat dibandingkan  masukan  berupa  uang,tenaga,  bahan  ,  mesin  dan  waktu.  Dengan  kata  lain dikatakan efisien apabila untuk mencapai hasil atau keluaran yang telah ditentukan berhasil
dicapai  dengan  menggunakan  masukan  seminimal  mungkin.  Efisiensi  merupakan  rasio antara  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  belanja  hibah  yang  disalurkan.  Dengan  melihat  data penerima  pada  tahun  sebelumnya  diharapakn  bagaimana  Dinas  bisa  memaksimalkan jumlah kelompok penerima hibah dengan pagu anggaran yang tersedia. Sesuai dengan teori efisien  bisa  dikatakan  efisien  apabila  penggunaan  anggaranya  seminimal  mungkin  yaitu antara 80% - 90% baru dapat dikatakan efisien.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pengelolaan  data  pada  tabel  2  diatas  menunjukkan  bahwa anggaran  belanja  hibah  sudah  terlaksana  dapat  kita  lihat  dari  tanggapan  para  responden yang yang rata-rata memilih pernyataan cukup efisien dengan tingkat skor 3 dan pernyataan tidak  efisien    tingkat  skor  2,  dimana  total  indikator  dari  semua  kuesioner  dengan  tingkat persentase  65%  dan  rata-rata  skor  dari  hasil  tanggapan  responden  sebesar  2,5  yang menyatakan  bahwa  pengelolaan  anggaran  dana  hibah  cukup  efisien.  Berdasarkan  analisis terhadap  hasil  quisioner  dan  studi  kepustakaan  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa Prosedur  pengelolaan  dana  hibah  pada  Dinas  Pemberdayaan  masyarakat  dan  Kampung Provinsi Papua barat dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 32 tahun 2011.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  dan  Muhammad  Iqbal.  2019. Pengelolaan  Keuangan  Daerah .  Penerbit  UPP STIM YKPN
Akmal  Boedianto,  2010, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Pembentukan  Perda  APBD Partisipatif , Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. xviii. Debie Handayani, 2013, Manajemen Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kota Tanjung Pinang (Studi  Kasus  Pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  Politik  Perlindungan  dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Tahun 2012 ), Naskah Publikasi. Diana Fatmawati., Sultoni., Sadikin., 2016, Sistem Pengambilan Keputusan Kelayakan Bagi Calon  Penerima  Dana  Bantuan  Masyarakat  Miskin  Menggunakan  Metode  Topsis Berbasis Web. JIMP – Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan, Vol.1, No.1, ISSN : 2502 – 5716.
Fardan Kamil, 2018. Efektivitas Pengelolaan Pemberian Hibah di Kabupaten Serang Provinsi Banten, Skripsi  Prohgram  S1  Ilmu  Sosial  Pada  Konsentrasi  Manajemen  Publik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang.
Fransiscus  Xaverius  Sadikin, Tip  dan  Trik  Meningkatkan  Efisiensi,  Produktivitas,  dan Profitabilitas , ANDI, Yogyakarta, 2015, Hal., 157. Hidayat, Novendra. 2017. Implementasi Kebijakan Pasca Tambang di Kota Sawahlunto.  Bangka  Belitung :  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Bangka Belitung.
Mahmudi.  2019. Buku  Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Penerbit.  STIM YPKN Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mubyarto, Edy Suandi Hamid. 1987. Meningkatkan Efisiensi Nasional , ( Yogyakarta : BPFS) Nanang  Sutisna,  2016. Fungsi  Pengawasan  DPRD  Provinsi  Banten  dalam  Pelaksanaan Hibah  dan  bantuan  Sosial ,  Skripsi  Prohgram  S1  Ilmu  Sosial  Pada  Konsentrasi Manajemen Publik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang Nasutrion, 1996. Metode Research Penelitian Ilmiah , (Jakarta: Bumi Aksara)
Nurhidayati   02 Nov 2020 https://itjen.pu.go.id/single_kolom/69
Pasal  1  angka  14  Permendagri  13  Tahun  2011  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  kali olehPermendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah.
Penjelasan  umum,  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003,  tentang  Keuangan  Negara,  .
Penjelasan umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
Prawiro, 2018. https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efisiensi.html
Sarundajang,  2000. Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah,  Pustaka  Sinar  Harapan , Jakarta, 2000,
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
Wahab,2015. “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengruhi Efisiensi Bank
Umum  Syariah  di  Indonesia  dengan  Pendekatan  Two  Stage  Stochastic  Frontier Aproach  (Studi  Analisis  di  Bank  Umum  Syariah”,  Jurnal  Economica  Volume  VI Edisi 2 (Oktober 2015),