…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
KONTEKSTUALISASI  YURIDIS  PERJANJIAN  PERKAWINAN  DALAM  HUKUM  PERDATA DAN HUKUM ISLAM
Oleh Alimuddin 1 , Muhammadong 2
1 Kementerian Agama
2 Universitas Negeri Makassar Email: 1 alimuddinalimuddin539@gmail.com , 2 muhammadong@unm.ac.id
Article History: Received: 05-01-2023 Revised: 15-02-2023 Accepted: 15-02-2023
Abstract: Tujuan  penelitian  ini  ingin  mengetahui perjanjian  perkawinan  perspektif  hukum  perdata  dan hukum Islam. Dalam hukum perdata, esensi perjanjian perkawinan hendak memotivasi kedua pasangan yang hendak  melangsungka  nperkawinan  agar  rumah tangga  mereka  dapat terjaga  dengan  baik. Perjanjian perkawinan  merupakan  asset  Bersama  yang  harus dibangun  agar  tidak  diganggu  gugat  apabila menemukan  masalah  dalam  rumah  tangga  mereka. Perjanjian Perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan berlaku sejak perkawinan  dilangsungkan  dan  tidak  dapat  diubah selama  perkawinan  berlangsung,  kecuali  apabila  dari kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  mengubah dan  perubahan tidak  merugikan  pihak  ketiga. Hukum Islam  menilai  perjanjian  perkawinan  merupakan perkara  mubah  karena  perbuatan  tersebut  tidak mengikat kedua belah pihak yang akan melangsungkan  perkawinan.  Kultur  kebudayaan sangat  menentukan  diadakan  perjanjian  perkawinan karena  berimplikasi  pada  hubungan  timbal  balik antara  pola-pola  tindakan  dan  struktur  realitas  bagi orang yang tunduk pada aturan agama. Hukum Islam hendak menafikan asumsi bahwa dibuatnya perjanjian perkawinan  sebagai  bagian  dari  modal  usaha  untuk meraih  keuntugan  antara  kedua  belah  pihak  apabila mereka berpisah.

## Keywords:
Perjanjian, Perkawinan, Hukum, Perdata, Islam

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan perkawinan menurut hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalizhaan untuk  menaati  perintah  Allah  swt  melaksankannya  merupakan  ibadah.  Subtansi  yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan  itu  sendiri,  anak  turunan,  kerabat  maupun  masyarakat. Perkawinan  atau pernikahan  adalah  salah  satu  sarana  untuk  menjauhkan  manusia  dari  perbuatan  dosa. Dalam  Islam  banyak  sekali  ayat  alquran  yang  menganjurkan  kepada  umat  Islam  untuk melakukan pernikahan. 1
Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah adalah do’a yang seringkali dipanjatkan  oleh  setiap  Muslim  yang  di  mana  hal  tersebut juga merupakan tujuan dari perkawinan,  tujuan  lain  dari  perkawinan  adalah  menentramkan  jiwa,  mewujudkan keturunan,  memenuhi  kebutuhan  biologis  dan  latihan  memikul  tanggung  jawab.  Paling tidak  keempat  hal  tersebut  merupakan  tujuan  perkawinan  yang  harus  benar-benar dipahami oleh calon suami atau isteri supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir pada perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. 2
Walaupun  perkawinan  ditujukan  untuk  selama-lamanya  tetapi  terkadang  ada sesuatu  hal  yang  bisa  menyebabkan  perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dipertahankan. Bahkan  saat  ini  lunturnya  nilai-nilai  agama,  norma  dan  etika  menyebabkan  banyak perkawinan  yang  dilatarbelakangi  oleh  kepentingan  tertentu  seperti  masalah  harta, kehendak  ini  datang  baik  dari pihak  laki-laki  maupun  pihak  perempuan.  Pandangan  ini bukanlah pandangan yang  sehat,  lebihlebih  bila  hal  ini  terjadi  dari  pihak  laki-laki,  sebab hal  ini akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya. 3
Apabila  tujuan  perkawinan  tidak  tercapai  dan  berakhir  pada  perceraian,  ketika terjadi  perceraian  sering  kali  terjadi  sengketa  mengenai      harta.  Suami  dan  isteri  saling memperebutkan  harta  yang  diperoleh  selama  masa  perkawinan  bukan  hanya  mengenai harta,  hak  asuh  anakpun  menjadi  masalah  yang  tak  dapat  dihindari  setelah  terjadi perceraian.  Untuk  meminimalisir  terjadinya  sengketa  mengenai  hal  tersebut  diperlukan kesiapan  berupa  kesepakatan  atau  perjanjian.  Perjanjian  perkawinan  adalah  perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara  calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan,  perjanjian  tersebut  menjadi  jaminan  kepastian  agar  kelak  bila  terjadi perceraian  tidak  ada yang  dirugikan  dan  berisikan  poin-  poin  yang  disetujui  kedua  belah pihak. 4 Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk  membuat  perjanjian  dan  boleh  pula  tidak  membuat.  Namun  kalau  sudah  dibuat bagaimana  hukum  memenuhi  syarat  yang  terdapat  dalam  perjanjian  perkawinan  itu, menjadi  perbincangan  di  kalangan  ulama.  Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana
1 Sembiring, Rosnidar, Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016, h. 12
2 Yovita A. Mangesti, Wirjono, Bernard L. Tanya Moralitas Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014. h. 78
3 Annisa,  Istrianty  dan  Erwan Priambada,  “Akibat  Hukum Perjanjian  Perkawinan  yang Dibuat  Setelah  Perkawinan Berlangsung,” Privat  Law Vol.  III  No  2  Juli-Desember  2015,  https://media.neliti.com/media/publications/164410- ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf. 2019.
4 Dyah  Ochtarina  Susanti. Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasangan  Suami  Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah). Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 1(2), 4–5. 2018
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
hukum  memenuhi  perjanjian  lainnya,  bahkan  syarat-syarat  yang  berkaitan  dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. 5
Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun  1974  tentang  Perkawinan  maka  di  Indonesia  telah  terjadi  unifikasi  dalam  bidang Hukum Perkawinan. Mengenai perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang  hal  ini  sebagai  sesuatu  yang  positif  dikarenakan  masih dianggap  tabu  dan dilarangan  di  masyarakat  di  sebabkan  adanya  pandangan  negatif  yang  menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika. 6
Sudah  saatnya  masyarakat  menyadari  bahwa  dengan  dibuatnya  perjanjian perkawinan  bisa  menjadi  alat  proteksi  dan  tindakan  preventif  apabila  terjadi  perceraian, dengan  dibuatnya  akan  mempermudah  masalah pembagian  harta,  hak  asuh  anak  dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Dalam perkembangannya, perjanjian tersebut tidak hanya mengatur  semata-mata  masalah  harta  namun  apapun  selama  tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. 7

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif  baik  dalam  hukum  perdata  maupun  hukum  Islam  dan  dilakukan  pengkajian dengan  pendekatan  perundang-undangan  artinya  suatu  masalah  akan  dilihat  dari  aspek hukumnya  dan  dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan,  kemudian  dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. M etode penulisan dalam yuridis normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  dan  berkaitan  dengan  permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan  cara  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum dari segi normatifnya. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Perjanjian Perkawinan
Dalam  pergaulan  hidup  sosial,  setiap  hari  manusia  selalu  melakukan perbuatan- perbuatan  hukum  untuk  memenuhi  kepentingannya.  Segala  perbuatan  manusia  yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misalnya membuat surat wasiat  atau  membuat  persetujuan)  dinamakan  perbuatan  hukum.  Perbuatan  hukum  itu sendiri terdiri atas dua jenis yaitu:
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
6 Rofiq, A. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada. 2006, h. 25
7 Gusti  Muhammad  Faruq  Abdul  Hakim  Sutikno,    Kekuatan  Hukum  Pencatatan  Perjanjian  Perkawinan  Bagi  Para Pihak” (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta), Privat Law, Vol. VI No 2 Juli- Desember. 2018
8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h.57
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
1. Perbuatan hukum bersegi satu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, pengakuan anak luar kawin, dan sebagainya.
2. Perbuatan  hukum  bersegi  dua,  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh dua  pihak  atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. 9
Dari  dua  golongan  perbuatan  hukum  tersebut  perjanjian  perkawinan  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  hukum  bersegi  dua  (dua  pihak)  karena  perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua pihak.
Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan sebagai berikut :
1. Menurut  R.Subekti,  “perjanjian  perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang- Undang.”
2. Menurut Soetojo Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, “perjanjian perkawinan adalah perjanjian  (persetujuan)  yang  dibuat  oleh  calon  suami  istri  sebelum  atau  pada  saat perkawinan  dilangsungkan  untuk  mengatur  akibat  perkawinan  terhadap  harta kekayaan mereka.
Secara  umum,  perjanjian  perkawinan  dapat  dikatakan  sebagai  perjanjian  tertulis antara  calon  suami  dan  calon  istri  yang  akan  melangsungkan  pernikahan mengenai  harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang- undang. 10
Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat yakni sebagai berikut : Ayat (1)
Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.
Ayat  (3)  Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan  Ayat  (4) Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak dapat  dirubah,  kecuali bila  dari  kedua  pihak  ada  persetujuan  untuk  merubah  dan  perubahan  tidak merugikan pihak ketiga.
Pada  tanggal  21  Maret  2016  Mahkamah  Konstitusi  telah  mengeluarkan  putusan nomor  69/PUU-XIII/2015.  Mahkamah  Konstitusi  mengubah  ketentuan  pasal  29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas menjadi :
Ayat  (1)  Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan  atau  selama  perkawinan dilangsungkan  kedua  belah  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
9 Abdul Kadir Muhammad, Hukum perdata Indonesia, PT.Citra AdityaBakti, Bandung. 2012, h. 66
10 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Ed. Revisi (Depok: Rajawali Press. 2020
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Ayat  (2)  Perkawinan  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas-  batas hukum, agama dan kesusilaan.
Ayat  (3)  Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan  kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawina.
Ayat  (4)  Selama  perkawinan  dilangsungkan,  perjanjian  dapat  mengenai  harta  perkawinan atau  perjanjian  lainnya,  tidak  dapat  diubah  atau  dicabut,  kecuali  bila  dari  kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. 11
Dengan  adanya  perubahan  ketentuan  pasal  29  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tersebut  maka  terdapat  beberapa  perubahan  yang  terjadi  terkait  perjanjian perkawinan, yaitu
a. Perjanjian  perkawinan  yang  semula  hanya  dapat  dibuat  sebelum  atau  pada  saat perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan.
b. Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami istri.
c. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak.
Tidak adanya definisi yang jelas yang memberikan batasan perjanjian perkawinan membuat  perjanjian  tersebut  memiliki  lingkup  yang  sangat  luas  yang  bisa  mengatur berbagi  hal.  Isi  dari  pasal  29  memiliki  kaitan  dengan  pasal  139  Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  (BW)  yakni  dimana  dalam  pasal  tersebut  membahas  persetujuan pemisahan  harta  kekayaan  dalam  perkawinan.  Dalam  pasal  29  memungkinkan  pasangan memperjanjikan apapun termasuk harta benda selama perkawinan namun, dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 membahas mengenai hal berikut :
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  serta  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah  penguasaan  masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 12

## B. Syarat Perjanjian Perkawinan
Sebuah  perjanjian  perkawinan  baru  dianggap  sah  apabila  memenuhi  syarat  dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu perhatian terhdap aspek ini sangat  penting  agar  kekuatan  hukum  dari  perjanjian  perkawinan  itu  bisa  dipertanggung jawabkan. 13 Perjanjian  perkawinan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perjanjian  secara  umum disamping  secara  khusus  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian ada dua macam yaitu:
11 Ardhya,  Si  Ngurah  dan  I  Putu  Windu  Mertha  Sujana.  “Konsekuensi  Yuridis  Berlakunya  Perjanjian  Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7 No. 1 (Februari 2021).
.
12 Kitab  undang-undang  hukum  perdata  BW    dengan  tambahan  undang-undang  pokok  agraria  dan  undang-undang perkawinanditerjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita. 1995
13 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Bergelijk Wetbook )
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
1. Mengenai subjeknya, meliputi:
a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum
b. Kesepakatan  (consensus)  yang  menjadi  dasar  perjanjian  yang  harus  dicapai  atas  dasar kebebasan menentukan kehendaknya
2. Mengenai objek, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Untuk membuat  suatu  perjanjian  perkawinan  harus  memenuhi  beberapa  syarat/  ketentuan  sehingga tidak cacat hukum, antara lain:
a. Atas Persetujuan Bersama Mengadakan Perjanjian.
Adapun  calon  suami  isteri  yang  akan  membuat  perjanjian  perkawinan  harus didasarkan  persetujuan  bersama,  dalam  arti  apa  yang  menjadi  kehendak  oleh  suami  sama dengan  apa  yang  dikehendaki  istri. Suatu  kesepakatan  yang  dinyatakan  karena  paksaan  atau karena  ditipu  adalah  tidak  sah.  Karena,  persetujuan  itu  diberikan  dengan  cacat  kehendak persetujuan yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak  para  pihak  yang  diwujudkan  dalam  kesepakatan  adalah  merupakan  dasar mengikatnya suatu perjanjian.
b. Suami Istri Cakap Membuat Perjanjian Perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  oleh  orang  yang  cakap bertindak  hukum,  karena secara  hukum  ia  akan  memikul  beban  perkerjaan.  Kecakapan  ini  diukur  dari  calon  tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Mengenai kapan seseorang dewasa dapat dilihat  dalam  pasal  6  ayat  (3)  Undang-undang  Perkawinan  yang  menyatakan  untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-undang Perkawinan, anak  yang belum  mencapai  umur  18  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  yang  tidak berada  dalam  kekuasaan  orang  tua  berada  dalam  kekuasaan  wali.  Untuk  melangsungkan perkawinan pasangan yang  belum mencapai umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal ini berarti anak  yang  berada  dibawah  batas  tersebut  dianggap  belum  mampu  bertindak  hukum  maka untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau wali.
c. Objek Perjanjian Jelas Maksudnya  adalah  mengenai  isi  perjanjian  perkawinan.  Misalnya  apabila  dikehendaki percampuran  harta  pribadi,  pemisahan  harta  dan  sebagainya.  Objek  perjanjian  perkawinan bisa berupa yang sudah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari.
d. Tidak Bertentangan dengan Hukum, Agama dan Kesusilaan
Setiap  perjanjian  yang  hendak  dibuat  oleh  pasangan  suami  isteri  isinya  tidak  boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. K. Wantijik Saleh, SH menjelaskan bahwa pasal 29 Undang- undang perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan.  Beliau  mengatakan  perjanjian tersebut  dapat  diadakan  pada  waktu  sebelum  perkawinan  dengan  syarat  bahwa  perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.
e. Dinyatakan Secara Tertulis dan Disahkan PPN
Syarat  yang  ini  lebih  tergolong  dalam  syarat  administrasi  meskipun  perjanjian  telah dibuat namun jika tidak dicatat dan disahkan PPN perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sama halnya dengan perkawinan yang  dilaksanakan  menurut  hukum  agama,  maka  pernikahannya  tidak  memiliki  kekuatan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
hukum.
C. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata
Pengertian  perjanjian  dapat  kita  lihat  dalam  pasal  1313  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Perkawinan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam pasal 119 mengakibatkan terjadi persatuan bulat  harta  kekayaan  perkawinan  dalam  hal  ini  pada  prinsipnya  dalam  hubungan  suami  isteri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan yaitu harta persatuan.
Penyimpangan terhadap prinsip persatuan harta dimungkinkan oleh ketentuan pasal 139 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  isinya  memberi  kesempatan  untuk  suami  dan  isteri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.
D. Bentuk Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata
Menurut  Ketentuan  Pasal  147 Burgerlijk  Wetboek  ( BW)  perjanjian  perkawinan harus dibuat dengan syarat sebagai berikut :
a. Dengan akta notaris
Hal ini dilakukan untuk keabsahan perjanjian perkawinan, juga untuk: 16
Untuk  mencegah  perbuatan  yang  tergesa-gesa  oleh  karena  akibat  dari  pada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup.
1) Untuk adanya kepastian hukum.
2) Sebagai alat bukti sah.
3) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149 Burgerlijk Wetboek ( BW) (setelah dilangsungkan perkawinan dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah). 14
Pasal 147 Burgerlijk Wetboek ( BW) tersebut sejalan dengan realitas yang ada di  Kantor  Catatan  Sipil  Kota  Makassar  sebab  perjanjian  yang  akan  didaftarkan diharuskan  dituangkan  dalam  akta  notaris  sebab  dasar  untuk  mencatat perjanjian tersebut  adalah  salinan  akta  notaris  yang  kemudian  akan  dicatatkan  pada  catatan pinggir dalam akta nikah pasangan suami isteri.
b. Pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan
Syarat  ini  diadakan  dengan  maksud  agar  setelah  perkawinan  dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian perkawinan berikut isi perjanjian perkawinan  itu.  Perjanjian  perkawinan  berlaku  sepanjang  perkawinan  berlangsung dan  tidak  dapat  diubah.  Jadi  selama  perkawinan  berlangsung  hanya  berlaku  satu macamhukum harta perkawinan kecuali bila terjadi pisah harta kekayaan. 17
Tiga  bentuk  perjanjian  kawin  yang  dapat  dipilih  calon  suami  isteri tersebut yaitu:
1) Perjanjian  Kawin  dengan  Kebersamaan  Untung  dan  Rugi Dalam  pasal  115  KUH Perdata disebutkan:
Jika  dalam  perjanjian  perkawinan  oleh  kedua  calon  suami  isteri hanyalah diperjanjikan  bahwa  dalam  persatuan  untung  dan  rugi,  maka berartilah  bahwa
14 Kenedi, John. Analisis   Fungsi   Perjanjian   Perkawinan . (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru). 2018, h. 125
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
perjanjian  yang  demikian,  dengan  sama  sekali  tak  berlakunya  persatuan  harta kekayaan  seluruhnya  menurut  undang- undang,  setelah  berakhirlah  persatuan suami  isteri,  segala  keuntungan  pada  mereka  yang  diperoleh  sepanjang perkawinan  harus  dibagi  antara  mereka  berdua,  sepertipun  segala  kerugian harus mereka pikul berdua.
Ketentuan mengenai persatuan untung rugi ini tidak semua harta kekayaan suami isteri dicampur menjadi harta persatuan, tetapi hanya sebagian dari harta kekayaan  suami  isteri  saja  yang  merupakan  keuntungan  dan  kerugian  yang timbul selama perkawinan. Harta kekayaan (semua laba dan hutang) suami isteri yang  mereka  bawa  dalam  perkawinan  dan  harta  yang  mereka  peroleh  dengan cuma-  Cuma  (hadiah,warisan)  sepanjang  perkawinan  adalah  modal  tetap  milik pribadi  suami  atau  isteri  dan  masing-masing  tidak  masuk  dalam  kebersamaan, sehingga terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:
a) Milik pribadi suami
b) Milik pribadi
c) Untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan
2) Perjanjian  Kawin  Dengan  Kebersamaan  Hasil  dan  Pendapatan  Mengenai kebersamaan hasil dan  pendapatan  (gameenschap van vruchten en inkomsten) undang-undang  hanya  memuat  satu  pasal  (pasal  164 Burgerlijk  Wetboek BW). Ketentuan  dalam  perjanjian  kawin,  menetukan  antara  suami  dan  isteri  hanya akan  ada  kebersamaan  hasil  dan  pendapatan,  sehingga  berarti  tidak  akan  ada kebersamaan  bulat  atau  menyeluruh  menurut  undang-  undang  dan  tidak  akan ada pula kebersamaan untung dan rugi. 15
3) Peniadaan Terhadap Setiap Kebersamaan Harta Kekayaan Bentuk  perjanjian  ini  menginginkan  adanya  pemisahan  sama  sekali  atas kekayaan  calon  pasangan  suami  isteri  sepanjang  perkawinan,  maka  dalam perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan bahwa antara calon suami isteri  tersebut  tidak  akan  ada  percampuran  harta  dan  secara  tegas  dinyatakan tidak ada persatuan untnnung rugi.
Setiap  peniadaan  kebersamaan  hanya  ada  dua  kemungkinan dalam  harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami dan milik pribadi isteri. Tidak ada  kemungkinan  adanya  harta  kekayaan  ketiga  yang  termasuk  dalam  suatu kebersamaan harta kekayaan terbatas. 16

## D. Isi Perjanjian Kawin
Asas-asas  yang  ditentukan  dalam Burgerlijk  Wetboek  ( BW)  menyatakan, bahwa  calon  suami  isteri  bebas  untuk  menentukan  isi  perjanjian  kawin  yang
15 Sinaga,  Desimawati.  ImplikasiYuridis    Terkait    Peran    Notaris    dalam    Pengesahan  Perjanjian    Perkawinan    di Indonesia    Pasca    Putusan    Mahkamah    Konstitusi  Nomor      69/PUU-XIII/2015.  Jurnal      Hukum      De'rechtsstaat. Vol.6.   No.2, September. 2020
16 Ibnu Rusyd, Abdul Rosyad Shiddiq, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Jakarta: AkbarMedia. 2015, h. 81.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
mereka kehendaki. Pasal 139 BW menentukan  bahwa  dalam  perjanjian  kawin, kedua  calon  suami  isteri  dapat menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  yang ditetapkan  dalam  kebersamaan  harta  kekayaan,  dengan  syarat  penyimpangan- penyimpangan  itu  tidak  bertentangan  dengan kesusilaan  dan  ketertiban  umum (openbare orde). 17
Mengenai  isi  yang  dapat  diperjanjikan  dalam  perjanjian  perkawinan  dapat dikemukakan pendapat ahli hukum, antara lain:
1. Sebagian  ahli  hukum  berpendapat  bahwa  perjanjian  perkawinan  dapat memuat apa saja yang berhubungan dengan kewajiban suami  isteri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan.
2. R.Sardjono  berpendapat  bahwa  sepanjang  tidak  diatur  di  dalam  peraturan perundang-undangan,  dan  tidak  ditafsirkan  lain,  maka  lebih  baik  ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak- hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.
3. Nurnazly  Soetarno  berpendapat  bahwa  perjanjian  perkawinan  hanya  dapat memperjanjikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  di  bidang hukum kekayaan dan hal itu menyangkut mengenai harta yang merupakan harta pribadi suami isteri yang dibawa dalam perkawinan.
Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawin dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Perjanjian  yang  dibuat tidak bertentangan  dengan  pasal  23  A.B  tersebut  dan pasal 1335 Burgerlijk Wetboek ( BW) yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat  karena  sebab  (causa)  palsu  dan  terlarang  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.  Hal  tersebut  sama  dengan  larangan  untuk  kawin  dengan  lebih  dari seorang istri atau larangan untuk meminta cerai. Meskipun kedua hal tersebut tidak  secara  tegas  diatur  dalam Burgerlijk  Wetboek BW,  namun  tidak diperkenankan dimuat dalam perjanjian kawin.
2. Tidak dimuat janji-janji yang menyimpang dari :
a. Hak-hak  yang  timbul  dari  kekuasaan  suami  sebagai  kepala  perkawinan (pasal  140  ayat  1),  misalnya  hak  suami  untuk  menentukan  tempat kediaman  atau  untuk  mengurus  kebersamaan  harta  (pasal  124 Burgerlijk Wetboek BW).
b. Hak-hak  yang  timbul  dari  kekuasaan  orang  tua  (ouder  lyke  macht), misalnya hak nuntuk mengurus harta kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau mengasuh anak-anak (isi kekuasaan orang tua ditentukan dalam pasal 298 dan seterusnya).
c. Hak-hak  yang  ditentukan  undang-undang  bagi  mempelai  yang  hidup terlama  (langstlevende  echtgenoot)  misalnya,  untuk  menjadi  wali  dan berwenang  untuk  menunjuk  seorang  wali  dengan  testament  (pasal  140 BW).
17 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia. 2020, h. 79.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
3. Tidak  dibuat  perjanjian  yang  mengandung  pelepasan  hak  atas  peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Hal ini (pasal 141 BW) dirasakan berlebihan (overbodig),  oleh  karena  pasal  1063  BW  telah  mengatur  pula  larangan  untuk melepaskan hak mewaris dari orang yang masih hidup.
4. Calon  suami  isteri  tidak boleh membuat  perjanjian  (beding) dengan kata-  kata umum (in  algemene  bewoordingen) bahwa  hukum  harta  perkawinan  mereka akan  diatur  oleh  undang-undang  negara  asing,  atau  oleh  adat  kebiasaan,  kitab undang-undang  atau  peraturan-peraturan  setempat  yang  berlaku  di  Indonesia. Ketentuan ini diadakan untuk kepastian hukum. Jadi yang diperbolehkan adalah apabila  isi  undang-  undang  negara  asing  atau  hukum  adat  kebiasan  itu dirumuskan sedetail atau sejelas-jelasnya.
E. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam
Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “ akad ” dalam hukum    Islam terdapat perbedaan antara al- wa’du dan al-aqd . Janji atau dalam bahasa arab disebut dengan al- wa’du merupakan  bentuk  masdar  dari  kata wa’ada y a’idu wa’dan ( دعو , دعي , ادعو )  .  Kata wa ’d digunakan  untuk  sesuatu  yang  baik  dan sesuatu yang buruk, tetapi kebanyakan digunakan untuk sesuatu yang  baik .
Sedangkan  menurut  istilah, wa’d adalah  mengikat  bagian-bagian  yang  akan dilakukan  dengan  ijab  dan  qabul  yang  sesuai  dengan  syariah5.  Menurut  al-Aini, wa’d adalah berita yang menghubungkan kebaikan pada waktu yang akan datang .
Dari  pengertian  diatas,  kata wa’d digunakan  untuk  sesuatu  yang  sifatnya  baik dan menunjukan pada waktu yang akan datang atau wa’d berkaitan dengan keharusan seseorang  yang  terkait  dengan  orang  lain  pada  waktu  yang  akan  datang.  Misalnya Ahmad berkata kepada Umar; “saya berjanji akan membaya r hutang saya kepada anda dengan cara dicicil selama satu tahun”. Kata “akan” pada contoh tersebut  menunjukan waktu  yang  akan  datang.  Sedangkan ‘ ahd ( دهعلا )  berkaitan  dengan  semua  keharusan hamba  (manusia)  baik  yang  berhubungan  dengan  hak-hak  Allah  maupun  yang berkaitan  dengan  hak-hak  manusia.  Di  dalam  al-Quran  terdapat  banyak  ayat  yang berkaitan dengan ‘ ahd , misalnya dalam QS. Ar- Ra’d 13:20.
ا قاثيملا نوضقني لاو الله دهعب نوفوي نيذل Terjemahnya  :  ( yaitu)  orang-orang  yang  memenuhi  janji  Allah  dan  tidak  merusak perjanjian”
Dalam  literatur  fiqh  klasik  tidak  ditemukan  bahasan  khusus  dengan  nama perjanjian  dalam  perkawinan,  yang  ada  dalam  bahasan  fiqh  dan  diteruskan  dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan”, kaitan  antara  syarat  perkawinan  dengan  perjanjian  dalam  perkawinan  adalah  karena perjanjian itu berisi syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam  arti  pihak  yang  berjanji  untuk  memenuhi  syarat  yang  ditentukan. 18 Menepati perjanjian  itu  menurut  Alquran  adalah  sesuatu  yang  diperintahkan  ,  sesuai  dengan firman Allah diakhir ayat QS. Al-Isra (17) : 34: yaitu :
18 Asyhadie,  Zaeni  dan  Sahruddin  dkk, Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia. Depok:  PT  Raja Grafindo Persada. 2020, h. 49
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
اوفواو
دهعلاب نا دهعلا ناك لاوْسم
Terjemahnya:
Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  dalam  pasal  1  huruf  e  perjanjian perkawinan  adalah  perjanjian  yang  diucapkan  calon  mempelai  pria setelah akad nikah yang  dicantumkan  dalam  akta  nikah  berupa  janji  talak  yang  digantungkan  pada  suatu keadaan  tertentu  yang  mungkin  akan  terjadi  di  masa   akan  datang.  Perjanjian  nikah bukan  merupakan  perjanjian  biasa  melainkan  perjanjian  yang  kuat  atau  mitsaqan ghalidzan  yang  dimana  isi  dari  perjanjian  tersebut  tidak boleh  bertentangan  dengan undang-undang. 19
Perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh sehingga bila mereka  dipisahkan  di  dunia  oleh  kematian  mereka  yang  taat  melaksanakan  pesan-pesan Ilahi  masih  akan  digabung  dan  hidup  bersama  kelak  di hari  kemudian.  Dari  segi  tinjauan hukum,  larangan  mengambil  kembali  maskawin  ini  disebabkan,  dengan  pernikahan  isteri telah bersedia menyerahkan dengan rela rahasianya yang terdalam dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan seks dengannya.
Dengan demikian maskawin yang diserahkan bukan menggambarkan harga seorang wanita atau imbalan kebersamaanya  dengan suami sepanjang masa. Kalaupun seandainya maskawin  dinilai  sebagai  harga  atau upah  ia  adalah  harga  sesaat  hubungan  seks  itu sehingga, begitu saat tersebut berlalu harga atau upah tersebut bukan milik suami. 20 Kehoramatan akan diberikan kepada suami dan si suamipun telah menyerahkan diri menyambut nasibnya dan membina hidup berumah tangga dalam khayalannya akan hidup rukun,  sampai  mati  salah  seorang.  Sekarang  tiba-  tiba  hancur  segala  harapan  itu,  dia diceraikan  dan  barang-barangnya  diambil  pula. Sungguh  perbuatan  itu  amat  nista,  bukan perangai orang beriman. Yang akan berbuat begini hanya orang jahiliyah atau orang yang mengakui  Islam  padahal  budinya  budi  jahiliyah.  Mengenai  bentuk  perjanjian  perkawinan dalam Hukum Islam dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 disebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :
a. Taklik Talak dan
b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam
Walaupun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun apabila syarat tersebut bertentangan  dengan  hukum  syara’  maka  tidak  wajib  dipenuhi,  dalam  arti syarat  yang menghalalkan  yang  haram  dan  mengharamkan  yang  halal.  Adapun  akadnya  sendiri  tetap sah, karena syarat-syarat tadi berada diluar ijab kabul yang menyebutkannya tidak berguna dan tidak disebutkannya pun tidak merugikan. Oleh karena itu akadnya tidak batal, sebab pernikahan seperti ini tetap sah. Jadi, ijab  kabul  (pernikahan)  dengan  syarat  yang  batal (syarat  yang tidak  wajib dipenuhi) itu tetap sah.
19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
20 Asyhadie,  H.  Z. Hukum  Keperdataan  Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional  KUH  Perdata  (BW)  Hukum  Islam  dan Hukum Adat . PT. Raja Grafindo Persada. 2018, h. 94.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## KESIMPULAN
Mengenai  perjanjian  perkawinan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 179. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan.  Bentuk  dari  perjanjian  perkawinan  ini  antara  lain  perjanjian  kawin  dengan kebersamaan  untung  rugi,  perjanjian  kawin  dengan  kebersamaan  hasil  dan  peniadaan kebersamaan harta kekayaan.
Hukum Islam juga memperbolehkan mengenai perjanjian perkawinan hal tersebut diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Bentuk perjanjian perkawinan  dalam  Islam  terbagi  dua  yaitu  taklik  talak  dan  perjanjian  lain  yang  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Taklik  talak  diucapkan  oleh  mempelai  pria  setelah dilangsungkan  akad,  hal  tersebut  bukan  sesuatu yang  wajib  dibacakan  dalam  rangakaian perkawinan namun sekali taklik talak  diucapkan tidak dapat dicabut kembali, taklik talak tersebut merupakan pegangan bagi isteri bilamana kemudian hari suami melanggar isi dari perjanjian  tersebut  maka  isteri  berhak  menjadikannya  dasar  untuk  mengajukan  gugatan cerai.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Amiruddin  and  Zainal  Asikin,  (2020)  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Ed.  Revisi (Depok: Rajawali Press.
[2] Annisa,  Istrianty  dan  Erwan  Priambada,  (2019)“Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan yang Dibuat  Setelah Perkawinan Berlangsung,” Privat  Law Vol.  III  No  2  Juli-Desember 2015, https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian- perkawinan-yang.pdf.
[3] Asyhadie,  H.  Z.  (2018).  Hukum  Keperdataan  Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional  KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat. PT. Raja Grafindo Persada.
[4] Asyhadie,  Zaeni  dan  Sahruddin  dkk  (2020), Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  di Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
[5] Ardhya,  Si  Ngurah  dan  I  Putu  Windu  Mertha  Sujana.  “Konsekuensi  Yuridis  Berlakunya Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015”. Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7 No. 1 (Februari 2021).
[6] Dyah Ochtarina Susanti. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah). Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 1(2), 4–5.
[7] Gusti  Muhammad  Faruq  Abdul  Hakim  Sutikno,  (2018)  “Kekuatan  Hukum  Pencatatan Perjanjian  Perkawinan  Bagi  Para  Pihak”  (Studi  Kasus  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta), Privat Law, Vol. VI No 2 Juli- Desember.
[8] Kitab undang-undang hukum perdata BW (1995) dengan tambahan undang-undang pokok agraria  dan  undang-undang  perkawinanditerjemahkan  oleh  R.  Subekti  dan  R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita.
[9] Kenedi,  John.  (2018)  Analisis      Fungsi      Perjanjian      Perkawinan.  (Yogyakarta:  Penerbit Samudra Biru).
[10] Ibnu Rusyd, Abdul Rosyad Shiddiq, (2015) Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Jakarta: AkbarMedia.
[11] Rofiq, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
[12] Sinaga,  Desimawati.  (2020)  ImplikasiYuridis  Terkait  Peran  Notaris  dalam    Pengesahan Perjanjian    Perkawinan    di    Indonesia    Pasca    Putusan    Mahkamah    Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jurnal   Hukum   De'rechtsstaat.   Vol.6.   No.2, September.
[13] Sembiring,  Rosnidar  (2016), Hukum  Keluarga,  Harta-harta  Benda  dalam  Perkawinan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
[14] Tim Penyusun (2020), Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia.
[15] Yovita  A.  Mangesti,  Wirjono,  Bernard  L.  Tanya.  2014. Moralitas  Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.

## Peraturan Perundang-undangan
[16] Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Bergelijk Wetbook )
[17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
[18] tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN