## Pelaksanaan Anggaran Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Pada Satker di Wilayah KPPN Surabaya II
Shasza Yemima Puteri Atmodjo 1* , Muhammad Heru Akhmadi 2
1 Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia 2 Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is to observe the implementation of PEN spending and to find the factors that affected  the  realization  of  PEN  spending  in  the  working  units  in  the  KPPN  Surabaya  II  area.  This research  was  conducted  with  a  qualitative  approach  and  focused  on  direct  interaction  with  the informants  through  interview  method.  The  results  of  this  study  generally  indicate  that  the implementation of the PEN spending tends to fluctuate and accumulated at the end of the year. However, the realization can be categorized as optimal because it has averagely exceeded the budget realization target by 90%. The results of the study also found 5 (five) factors that affected the realization of PEN spending,  namely  budget  planning  and  revision,  budget  execution,  SPM  submission,  procurement  of goods/services and human resources.

## Keywords: budget realization,, pen spending

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati pelaksanaan belanja PEN dan menemukan faktor-faktor yang  mempengaruhi  realisasi  belanja  PEN  pada  satker  di  wilayah  KPPN  Surabaya  II.  Penelitian  ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan berfokus pada interaksi secara langsung dengan narasumber melalui  metode  wawancara.  Hasil  penelitian  ini  secara  umum  menunjukkan  bahwa  tren  pelaksanaan belanja  PEN  cenderung  berfluktuasi  dan  menumpuk  di  akhir  tahun  anggaran.  Walaupun  demikian, realisasinya dapat dikatakan optimal sebab secara rata-rata telah melampaui target realisasi sebesar 90%. Hasil  penelitian  juga  menemukan  5  (lima)  faktor  yang  mempengaruhi  realisasi  belanja  PEN,  yaitu perencanaan dan revisi anggaran, pelaksanaan anggaran, pengajuan SPM, pengadaan barang/jasa dan SDM.
Kata kunci: belanja pen, realisasi anggaran
* shaszaymm@gmail.com
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Penyebaran  pandemi  Covid-19  di Indonesia  telah  melumpuhkan  berbagai aktivitas  ekonomi  yang  menjadi  tumpuan hidup  banyak  masyarakat.  Dalam  kondisi seperti  ini,  APBN  diharapkan  dapat membantu menggerakkan roda perekonomian dan meredam dampak krisis yang dihadapi oleh masyarakat.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  72 Tahun  2020,  pemerintah  telah  menaikkan target belanja negara, yang semula sebesar Rp2.540,5  triliun  menjadi  Rp2.739,2 triliun. Peningkatan belanja negara sebesar Rp198,7 triliun ini mencerminkan keseriusan  pemerintah  dalam  menangani pandemi  Covid-19  yang  diikuti  dengan upaya  mendorong  kinerja  perekonomian dan pemberian berbagai stimulus fiskal.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan pemerintah  untuk  mendorong  kinerja perekonomian  adalah  Program  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN).  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2020, program ini dilaksanakan guna memulihkan perekonomian  nasional  dan  mempercepat penanganan  pandemi  Covid-19  dengan memberikan berbagai insentif dan perlindungan  sosial  guna  melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan  ekonomi  para  pelaku  usaha dan masyarakat. Anggaran belanja program PEN  dialokasikan  ke  beberapa  sektor
utama,  yaitu  sektor  kesehatan,  sektor perlindungan  sosial,  sektor  dukungan sektoral K/L dan pemerintah daerah, sektor insentif  usaha,  sektor  dukungan  kepada UMKM dan sektor pembiayaan korporasi.
Pada  sektor  kesehatan,  anggaran dialokasikan dengan tujuan untuk menangani, mengendalikan serta menghambat  berbagai  masalah  kesehatan yang  ditimbulkan  oleh  pandemi  Covid-19. Salah  satu  wujud  dari  pengalokasian anggaran  program  PEN  pada  sektor kesehatan  adalah  penyediaan  Belanja Penanganan Pandemi Covid-19. Belanja ini merupakan  bentuk  intervensi  belanja  yang digunakan untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19 atas pelaksanaan kegiatan  operasional  satuan  kerja  selama masa pandemi Covid-19.
Sehubungan dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 dan
pemulihan perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan  dan  kebijakan  guna  mengatur pelaksanaan belanja negara di tengah krisis yang  bersifat extraordinary ini.  Salah  satu kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah adalah  pengalokasian  Belanja  Penanganan Pandemi  Covid-19  berdasarkan  klasifikasi akun khusus Covid-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.
38/PMK.02/2020,  pengalokasian  Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada akun- akun  khusus  dalam  rangka  Covid-19
dilakukan  untuk  mempermudah  proses perencanaan,  koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan serta mempermudah proses pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar  program  dalam  rangka  penanganan pandemi Covid-19.
Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah  terkait  pelaksanaan  anggaran belanja  di  masa  pandemi  Covid-19  adalah penyampaian  Surat  Perintah  Membayar (SPM)  secara online .  Hal  ini  sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No. SE-31/PB/2020, bahwa  untuk  menyesuaikan  kegiatan pelaksanaan anggaran yang sifatnya rutin di tengah  situasi  pandemi  Covid-19  dan  pola kerja work from home , maka penyampaian SPM  dilakukan  secara online melalui aplikasi  e-SPM  dan  aplikasi  SAKTI. Dengan  dikeluarkannya  kebijakan  ini, diharapkan  dapat  mempermudah  satuan kerja  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya dengan tetap mematuhi protokol- protokol kesehatan.
Kendati demikian, peningkatan anggaran belanja, upaya pemulihan perekonomian  nasional  serta  perumusan kebijakan guna menangani dampak pandemi  Covid-19  ini  juga  harus  diiringi dengan  tingkat  realisasi  dan  penyerapan anggaran  belanja  yang  optimal.  Sebab, peningkatan  belanja  negara  yang  tidak diimbangi  dengan  penyerapan  anggaran
yang  optimal  hanya  akan  membebani APBN  dan  memperlebar  defisit  anggaran tanpa menghasilkan manfaat yang optimal. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Carsidiawan (2009,  dikutip  dalam  Rerung  et  al.,  2017) berpendapat bahwa kegagalan target penyerapan  anggaran  mengindikasikan telah terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Karena dana yang telah  dialokasikan  tidak  semuanya  dapat dimanfaatkan, kegagalan penyerapan anggaran  akan  berakibat  pada  hilangnya manfaat  dari  belanja  itu  sendiri.  Padahal, apabila anggaran dapat dialokasikan dengan efektif  dan  efisien,  pemerintah  dapat  tetap menggunakan  anggaran  yang  terbatas tersebut untuk membiayai kegiatan- kegiatan  yang  sifatnya  prioritas  (BPKP, 2011).
Kuncoro (2013) mendefinisikan penyerapan  anggaran  sebagai  salah  satu tahapan  dari  siklus  anggaran  yang  dimulai dari  perencanaan  anggaran,  penetapan  dan pengesahan anggaran, penyerapan anggaran,  pengawasan  anggaran  hingga pertanggungjawaban atas penyerapan anggaran. Untuk itu, menurut Malahayati et al.  (2015),  penyerapan  anggaran  yang optimal harus  juga diiringi dengan perencanaan  anggaran  yang  baik  pula. Perencanaan  anggaran  erat  kaitannya dengan  DIPA,  yang  merupakan  dokumen yang  dijadikan  acuan  oleh  satuan  kerja pemerintah  untuk  melaksanakan  berbagai
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kegiatan yang menimbulkan beban anggaran  negara.  Hal  ini  juga  didukung oleh  pendapat  dari  mantan  Direktur Pelaksanaan  Anggaran  DJPb,  Tri  Buwono Tunggal yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran  adalah  dokumen  DIPA  yang masih  memerlukan  revisi  (Keuangan  RI, 2011).  Padahal,  revisi  anggaran  dan dokumen DIPA di tengah pandemi Covid- 19 seperti sekarang ini tentunya tidak dapat dihindarkan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  argumen yang  dikembangkan  oleh  penulis  adalah bahwa  untuk  dapat  melihat  keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  rangka  menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional, maka harus dilakukan  penelitian  yang  mendalam  pada tingkat  satuan  kerja  sebagai  entitas  yang melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan  negara.  Penelitian  ini  bertujuan untuk melihat mengamati implementasi dari realisasi  dan  penyerapan  anggaran  belanja PEN  serta  mengidentifikasi  faktor-faktor yang  mempengaruhi  realisasi  belanja  PEN pada  satuan  kerja  di  wilayah  KPPN Surabaya II.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  desain penelitian  kualitatif.  Menurut  Nugrahani (2014),  penelitian  kualitatif  merupakan
penelitian yang bertujuan untuk memahami konteks dari suatu kondisi dengan melakukan  deskripsi  secara  terperinci  dan mendalam  mengenai  suatu  keadaan  yang alami  ( natural  setting ),  tentang  apa  yang sebenarnya  terjadi  menurut  kejadian  yang sebenarnya terjadi di lapangan studi. Desain penelitian  ini  diambil  sebab  berdasarkan latar  belakang  dan  obyek  penelitian  yang ada,  penulis  berfokus  pada  observasi, pengamatan dan wawancara dengan narasumber  secara  langsung.  Dengan mengutamakan  interaksi  secara  langsung dengan narasumber, penulis mengharapkan hasil  yang  lebih  tepat  sasaran  dan  sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan untuk mengetahui realisasi belanja program PEN, utamanya  Belanja  Penanganan  Pandemi Covid-19  pada  satuan  kerja  di  wilayah KPPN Surabaya II.
Hasil  observasi,  pengamatan  dan wawancara  tersebut  kemudian  diolah  dan diinterpretasikan  menggunakan  aplikasi ATLAS.ti  8 Trial  Version .  Aplikasi ATLAS.ti  merupakan  suatu software yang dirancang  untuk  memudahkan  proses analisis  data  penelitian  secara  kualitatif (Afriansyah,  2018).  Aplikasi  ATLAS.ti dapat mempermudah peneliti dalam mengorganisasi, memberikan kode ( coding ) dan  melakukan  analisis  data  penelitian secara  efisien  dan  terstruktur.  Aplikasi  ini dapat  menghasilkan output berupa word clouds dan networks yang dapat
mempermudah  penemuan  fokus  atau  inti dari  setiap  jawaban  yang  diberikan  oleh narasumber. Hasil pengolahan data menggunakan  aplikasi  ATLAS.ti  dibahas dan  dideskripsikan  secara  mendalam  pada bab hasil dan pembahasan dibawah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Realisasi Belanja PEN
Belanja Penanganan Pandemi Covid- 19 merupakan bagian dari anggaran belanja program  PEN  pada  sektor  kesehatan. Realisasi dari Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 ini dapat dengan mudah dibedakan  dari  belanja-belanja  lainnya karena  adanya  pengalokasian  belanja menggunakan akun-akun khusus Covid-19. Hal  ini  juga  didukung  dengan  penyajian Laporan  Realisasi  Anggaran  dalam  rangka Covid-19 tingkat satuan kerja.
Persentase  realisasi  anggaran  yang dianggap  optimal  adalah  sebesar  90% (sembilan  puluh  persen)  dari  total  pagu yang  dianggarkan.  Hal  ini  sesuai  dengan target  penyerapan  anggaran  yang  telah ditetapkan  oleh  Kementerian  Keuangan melalui Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No. 4/PB/2021.
Hal  tersebut  didukung  oleh  hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencairan Dana  di  KPPN  Surabaya  II  yang menyatakan  bahwa  penyerapan  anggaran
yang  optimal  mengikuti  ketentuan  target penyerapan anggaran secara nasional:
“Begini,  karena  belanja  Covid-19 tadi  kan  merupakan  belanja  barang dan belanja modal, maka seharusnya realisasinya mengikuti realisasi target nasional (sebesar 90%)”
Pada  KPPN  Surabaya  II  terdapat  75 (tujuh  puluh  lima)  satuan  kerja  yang menganggarkan Belanja Penanganan Pandemi  Covid-19.  Dari  75  satuan  kerja tersebut,  sebanyak  17  (tujuh  belas)  satuan kerja memiliki persentase realisasi anggaran  Belanja  Penanganan  Pandemi Covid-19  di  bawah  90%.  Sedangkan sebanyak  58  (lima  puluh  delapan)  satuan kerja memiliki persentase realisasi anggaran di atas 90%. Dari 58 satuan kerja tersebut, terdapat 18 (delapan belas) satuan kerja  yang  memiliki  persentase  realisasi belanja sempurna yaitu sebesar 100%.
Rata-rata persentase realisasi Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  pada  75 satuan kerja di wilayah KPPN Surabaya II adalah  sebesar  93,66%,  dengan  realisasi belanja  terendah  sebesar  41,23%  oleh satuan  kerja  STASIUN  METEOROLOGI MARITIM TANJUNG PERAK, sementara realisasi  belanja  tertinggi  adalah  sebesar 100%.  Berdasarkan  rata-rata  persentase realisasi belanja tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  anggaran  Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja  di  wilayah  KPPN  Surabaya  II  sudah
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
terealisasi dengan optimal. Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, maka total pagu Belanja Penanganan Pandemi Covid- 19  yang  dianggarkan  pada  75  satuan  kerja di  wilayah  KPPN  Surabaya  II  adalah sebesar  Rp144.466.172.000,00  dan  telah terealisasi  sebesar  92,96%  atau  sebesar Rp134.291.948.755,00.
Belanja Penanganan Pandemi Covid- 19 dapat diidentifikasi melalui pengalokasian belanja menggunakan akun- akun  khusus  Covid-19.  Kodefikasi  akun khusus terkait Belanja Penanganan Pandemi  Covid-19  mengacu  pada  S- 369/PB/2020.  Dari  20  (dua  puluh)  akun khusus  Belanja  Penanganan  Pandemi Covid-19  yang  dimutakhirkan  dalam  S- 369/PB/2020, hanya 14 (empat belas) akun yang digunakan oleh satuan kerja di KPPN Surabaya II untuk pengalokasian belanja.
Belanja Penanganan Pandemi Covid- 19  dengan  alokasi  pagu  terbesar  adalah Belanja  Barang  Persediaan  -  Penanganan Pandemi  Covid-19  (521841)  dengan  pagu anggaran  sebesar  Rp36.060.461.000,00. Akun belanja ini digunakan untuk mencatat belanja  yang  menghasilkan  persediaan sehubungan  dengan  penanganan  pandemi Covid-19  seperti  masker, hand  sanitizer , dan  alat  pelindung  diri  (APD)  yang  dibeli untuk diniatkan sebagai persediaan.
Sedangkan  belanja  dengan  pagu  terkecil adalah  Belanja  Pemeliharaan  BLU  - Penanganan  Pandemi  Covid-19  (525155)
dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Akun belanja ini digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan  oleh  satuan  kerja  yang berstatus BLU sehubungan dengan penanganan  pandemi  Covid-19  seperti pembuatan  tempat  cuci  tangan,  baik permanen maupun portable.
Belanja  dengan  realisasi  tertinggi sebesar  99,83%  dari  pagu  anggaran  yang ditetapkan  adalah  Belanja  Jasa  BLU  - Penanganan  Pandemi  Covid-19  (525154) dengan realisasi belanja sebesar Rp727.923.250,00  dari  pagu  anggaran sebesar Rp729.150.000,00. Sedangkan belanja  dengan  realisasi  terendah  sebesar 61,46% dari pagu anggaran yang ditetapkan adalah  Belanja  Pemeliharaan  BLU  - Penanganan  Pandemi  Covid-19  (525155) dengan realisasi belanja sebesar Rp61.460.950,00  dari  pagu  anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
Untuk melihat fenomena penyerapan Belanja  Penanganan  Pandemi  Covid-19 secara lebih mendalam, penulis mengambil sample sebanyak  3  (tiga)  satuan  kerja  dan mengamati laju realisasi Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  setiap bulannya serta mengamati realisasi Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  menurut akunnya.

## Stasiun  Meteorologi  Maritim  Tanjung Perak
Pagu  Belanja  Penanganan  Pandemi
Covid-19 dianggarkan sebesar Rp19.690.000,00  dan  terealisasi  sebesar
Rp8.118.000,00  atau  sebesar  41,23%.  Hal ini menyebabkan anggaran sebesar
Rp11.572.000,00
belum dapat direalisasikan  sampai  dengan  akhir  tahun anggaran.  Belanja  Penanganan  Pandemi Covid-19  pada  satuan  kerja  ini  terbagi  ke dalam  2  (dua)  sub  kelompok  belanja barang,  yaitu  Belanja  Barang  Operasional (5211)  dan  Belanja  Jasa  (5221),  dengan rincian sebagai berikut: (1) Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid- 19 (521131) dianggarkan sebesar Rp13.690.000,00  dan  terealisasi  44,69% atau  sebesar  Rp6.118.000,00;  (2)  Belanja Jasa  –  Penanganan  Pandemi  Covid-19
(522192) dianggarkan sebesar
Rp6.000.000,00 dan terealisasi 33,33% atau sebesar Rp2.000.000,00. Berdasarkan uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat realisasi anggaran pada satuan kerja yang  bersangkutan  belum  dapat  dikatakan optimal.
Belanja Barang Operasional –
Penanganan  Pandemi  Covid-19  (521131) digunakan  untuk  membeli  barang-barang seperti masker, hand sanitizer dan disinfektan. Sedangkan akun Belanja Jasa – Penanganan  Pandemi  Covid-19  (522192)
digunakan  untuk mendapatkan  jasa  berupa penyelenggaraan rapid  test bagi  pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas yang mendesak.  Hal  ini  sebagaimana  yang dikatakan oleh narasumber:
“Belanja  seperti  masker,  hand sanitizer,  sama  disinfektan.  Kalau yang belanja jasanya untuk mengadakan rapid test bagi pegawai yang  akan  melakukan  perjalanan dinas  kalau  memang  dibutuhkan kalau  mendesak  perlu  melakukan perjalanan  dinas  baru  kita  adakan rapid test.”
Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 baru dilakukan di bulan November,  yaitu  sebesar  Rp3.500.000,00. Sementara di bulan Desember, satuan kerja melakukan  peningkatan  belanja  dengan melakukan realisasi sebesar
Rp4.618.000,00.  Meskipun  tren  realisasi penyerapan belanja menunjukkan peningkatan,  namun  anggaran  Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja tersebut tidak dapat terealisasi dengan sempurna  sampai  dengan  akhir  tahun anggaran sehingga menimbulkan persentase realisasi belanja yang rendah.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Surabaya Belanja Penanganan Pandemi Covid- 19 dianggarkan sebesar Rp19.485.036.000,00
dan berhasil terealisasi  sebesar  98,59%  atau  sebesar Rp19.209.782.875,00. Walaupun tidak terealisasi  100%  dan  masih  terdapat  sisa anggaran belanja sebesar
Rp275.253.125,00, realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja  ini  dapat  dikatakan  optimal  sebab tingkat realisasi belanjanya telah melampaui angka 90%.
Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja ini terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok belanja dan 5 (lima) sub kelompok belanja. Pada  kelompok  Belanja  Barang  (52), terdapat  4  (empat)  sub  kelompok  belanja, yaitu  Belanja  Barang  Operasional  (5211), Belanja  Barang  Non  Operasional  (5212), Belanja  Barang  Persediaan  (5218)  dan Belanja  Perjalanan  Dinas  Dalam  Negeri (5241). Sementara pada kelompok Belanja Modal (53) terdapat 1 (satu) sub kelompok belanja, yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321).
Berikut  ini  adalah  rincian  pagu  dan realisasi belanja pada masing-masing akun belanja:  (1)  Belanja  Barang  Persediaan  – Penanganan  Pandemi  Covid-19  (521814) dianggarkan  sebesar  Rp13.001.060.000,00
dan terealisasi sebesar 99,64% atau sebesar Rp12.953.849.549,00;  (2)  Belanja  Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid- 19 (521131) dianggarkan sebesar Rp3.683.098.000,00 dan terealisasi sebesar 93,83%  atau  sebesar  Rp3.455.967.138,00; (3)  Belanja  Barang  Non  Operasional  – Penanganan  Pandemi  Covid-19  (521241) dianggarkan sebesar Rp250.004.000,00 dan terealisasi  dengan  sempurna  sebesar  100% atau sebesar Rp250.003.830,00; (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri – Penanganan  Pandemi  Covid-19  (524115) dianggarkan sebesar Rp197.766.000,00 dan terealisasi  sebesar  99,74%  atau  sebesar Rp197.243.668,00;  (5)  Belanja  Modal Peralatan  dan  Mesin  –  Penanganan Pandemi  Covid-19  (532119)  dianggarkan sebesar Rp.2.353.108.000,00 dan terealisasi sebesar 99,98% atau sebesar
Rp2.352.719.690.
Belanja Penanganan Pandemi Covid- 19 digunakan untuk merealisasikan pengadaan  reagen,  baik  yang  habis  pakai maupun yang disimpan sebagai persediaan di laboratorium juga pengadaan serangkaian test  kit Covid-19.  Belanja perjalanan dinas digunakan untuk membiayai  perjalanan  dinas  dalam  rangka pengawasan  pandemi  Covid-19  di  dinas- dinas  kesehatan  di  Provinsi  Jawa  Timur. Sedangkan belanja modal digunakan untuk membeli  peralatan-peralatan  kesehatan  di laboratorium  agar  sesuai  dengan  standar
dan  dapat  menunjang  kinerja  laboratorium dalam  melaksanakan  fungsinya.  Hal  ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:
“Kalau  di  kita  belanja  bahan  habis pakai, belanja barang untuk persediaan  seperti  reagen  yang disimpan di gudang, belanja perjalanan  dinas  kita  pakai  untuk melakukan  pengawasan  ke  dinas- dinas  kesehatan.  Belanja  modal berkaitan  dengan  kebutuhan  lab Covid-19.  Sekarang  di  lab  kan  ada standarnya, peralatan-peralatan seperti  apa  yang  harus  ada  di laboratorium  itu  untuk  menunjang kinerja laboratorium juga.”
Realisasi Belanja Penanganan Pandemi  Covid-19  telah  dilakukan  sejak bulan  Juni.  Pada  bulan  Juni,  Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  yang terealisasi adalah sebesar Rp87.034.059,00. Pada bulan Juli realisasi belanja naik cukup signifikan  dengan  total  realisasi  Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  sebesar Rp5.503.358.083. Pada bulan Agustus total Belanja  Penanganan  Pandemi  Covid-19 yang berhasil direalisasikan adalah sebesar
Rp3.381.238.224,00. Pada bulan
September  belanja  direalisasikan  sebesar
Rp446.064.470,00, menurun secara signifikan  apabila  dibandingkan  dengan realisasi bulan Agustus. Pada bulan Oktober total  Belanja  Penanganan  Pandemi  Covid-
19  yang  berhasil  direalisasikan  adalah sebesar  Rp663.674.000,00.  Pada  bulan November,  Belanja  Penanganan  Pandemi Covid-19  yang  berhasil  direalisasikan adalah sebesar Rp471.611.004,00.
Sedangkan pada bulan Desember, realisasi belanja  naik  secara  signifikan  dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.754.743.170,00  atau  sebesar  lebih dari  60%  dari  pagu  Belanja  Penanganan Pandemi  Covid-19  pada  satuan  kerja  yang bersangkutan. Peningkatan realisasi belanja yang  signifikan  ini  disebabkan  oleh pembelian  persediaan  reagen  dan test  kit Covid-19  dalam  jumlah  besar,  untuk meningkatkan jumlah tracing atau pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap masyarakat,  sebagaimana  yang  dijelaskan oleh narasumber:
“Jadi bulan-bulan November- Desember  ini  kita  siasati  dengan melakukan pembelian reagen. Banyak  orang  beranggapan  kan jumlah kasus negatif menurun karena lab  tidak  melakukan  tracing,  yaitu karena  persediaan  reagennya  juga habis..”

## Rumkit Bhayangkara Surabaya
Pagu  Belanja  Penanganan  Pandemi Covid-19 pada satuan kerja ini dianggarkan sebesar Rp14.602.610.000,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  yang
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
berhasil  direalisasikan  adalah  sebesar 99,76%  atau  sebesar  Rp14.567.501.180,00 sehingga  menyisakan  anggaran  sebesar Rp13.108.820,00. Belanja Penanganan Pandemi  Covid-19  pada  satuan  kerja  ini terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok belanja dan 4 (empat) sub kelompok belanja. Pada kelompok  Belanja  Barang  (52),  terdapat alokasi anggaran Belanja
Barang
Operasional (5221), Belanja Barang
Persediaan (5218) dan Belanja Barang BLU (5251)  sedangkan  pada  kelompok  Belanja Modal  (53)  terdapat  alokasi  anggaran Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin  BLU (5371).
Berikut  ini  adalah  rincian  pagu  dan realisasi  belanja  dari masing-masing  akun: (1)  Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin BLU  –  Penanganan  Pandemi  Covid-19
(537122) dianggarkan sebesar Rp7.196.000.000,00  dan  terealisasi  100% atau  sebesar  Rp7.196.000.000,00;  (2) Belanja  Barang  BLU  –  Penanganan Pandemi  Covid-19  (525152)  dianggarkan sebesar Rp6.488.000.000,00 dan terealisasi 100% atau sebesar Rp6.488.000.000,00; (3) Belanja  Barang  Persediaan  –  Penanganan Pandemi  Covid-19  (521814)  dianggarkan sebesar  Rp733.810.000,00  dan  terealisasi 99,99% atau sebesar Rp733.771.180,00; (4) Belanja Barang Operasional  – Penanganan Pandemi  Covid-19  (521131)  dianggarkan sebesar  Rp184.800.000,00  dan  terealisasi 81,02% atau sebesar Rp149.730.000,00.
Belanja Penanganan Pandemi Covid- 19  digunakan  untuk  membeli hand sanitizer ,  disinfektan,  vitamin,  obat  serta peralatan  kesehatan  guna  menunjang kinerja  rumah  sakit.  Hal  ini  sebagaimana dikatakan oleh narasumber:
“(Belanja  Penanganan  Pandemi Covid-19 digunakan) untuk beli hand sanitizer, disinfektan, selain itu untuk membeli peralatan kesehatan,
vitamin, obat.” Realisasi Belanja Penanganan Pandemi  Covid-19  mulai  dilakukan  pada bulan  September.  Pada  bulan  September anggaran
terealisasi sebesar Rp21.000.000,00. Realisasi anggaran mulai tampak  signifikan  pada  kuartal  keempat tahun  2020.  Pada  bulan  Oktober,  Belanja
Penanganan Pandemi
Covid-19 direalisasikan sebesar Rp6.070.126.281,00. Pada  bulan  November  terjadi  penurunan realisasi  anggaran  Belanja  Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi sebesar Rp3.847.974.054.  Walaupun  tidak  sebesar realisasi  belanja  pada  bulan  Oktober, namun realisasi Belanja Penanganan Pandemi  Covid-19  pada  bulan  Desember mengalami peningkatan apabila dibandingkan  dengan  bulan  November. Pada  bulan  Desember,  total  realisasi Belanja  Penanganan  Pandemi  Covid-19 adalah sebesar Rp4.628.400.845,00.
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
Tren  realisasi  Belanja  Penanganan Pandemi  Covid-19  pada  satuan  kerja  ini sifatnya berfluktuasi dan cenderung terjadi penumpukan  realisasi  belanja  pada  akhir tahun anggaran. Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Halim (2014) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran di Indonesia masih menumpuk di akhir tahun anggaran. Walaupun demikian, hasil menunjukkan  bahwa  anggaran  Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada satuan kerja  yang  bersangkutan  tetap  dapat direalisasikan dengan optimal hingga akhir tahun anggaran 2020.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

## Belanja PEN
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  narasumber  terkait, ditemukan  5  (lima)  faktor  yang  dapat mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran belanja program PEN, khususnya Belanja  Penanganan  Pandemi  Covid-19, yaitu  faktor  perencanaan  dan  revisi nggaran,  pelaksanaan  anggaran,  pengajuan SPM,  pengadaan  barang/jasa  dan  sumber daya manusia.

## Perencanaan dan Revisi Anggaran
Perencanaan  anggaran  merupakan fondasi  bagi  pelaksanaan  anggaran  itu sendiri.  Narasumber  menjelaskan  bahwa perencanaan  merupakan  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  kesuksesan  dalam
melakukan  realisasi  anggaran.  Hal  ini berkaitan  dengan  kecepatan  satuan  kerja dalam  merealisasikan  kegiatan  yang  telah direncanakan,  semakin  cepat  kegiatan direalisasikan,  maka  anggarannya  akan terserap dengan optimal.
“Yang  pertama  kan  sebenarnya tergantung pada perencanaan mereka.  Semakin  cepat  mereka merealisasikan sesuai dengan rencana  mereka,  maka  pasti  akan optimal. Tapi kalau mereka menunda- nunda,  maka  penyerapannya  tidak akan optimal.”
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Gambar 1.

## Analisis Hasil Wawancara Menggunakan Networking Aplikasi ATLAS.ti
Untuk  menanggulangi  dampak  yang ditimbulkan  oleh  penyebaran  pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai  peraturan  dan  kebijakan  guna menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  sistem keuangan  nasional.  Kebijakan  tersebut antara  lain  untuk  melakukan refocusing , pergeseran, penyesuaian maupun pemotongan  alokasi  anggaran.  Kebijakan ini menimbulkan konsekuensi perlu dilakukannya  perubahan  dan  penyesuaian terhadap  anggaran  belanja  yang  telah dialokasikan sebelumnya melalui Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) dan  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran (DIPA)  tahun  2020.  Hal  ini  sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:
“Karena  anggaran  selama  pandemi ini sering terjadi revisi, pengurangan-pengurangan, terus
ada  yang  dialihkan  ke  akun  Covid. Jadi  kita  perlu  menyesuaikan  lagi dari Progja awalnya.”
Revisi anggaran ini tentu tidak dapat dihindarkan  karena  satuan  kerja  perlu melakukan  penyesuaian  terhadap  rencana belanja  yang  semula  disusunnya.  Hal  ini juga  berkaitan  dengan  adanya  kodefikasi akun  khusus  terkait  Belanja  Penanganan Pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan satuan  kerja  perlu  melakukan  penyesuaian akun  belanja  dalam  DIPA.  Hal  ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:
“Waktu  itu  kita  memang  agak kesulitan,  kita  harus  merevisi  POK dengan dana yang kita miliki itu. Nah kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan  kita  saat  itu  ke  beberapa MAK  yang  memang  diperlukan  dan
kita butuhkan untuk belanja penanganan pandemi Covid-19 tersebut.” Proses revisi anggaran ini tentu tidak memakan waktu yang sebentar. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber, satuan kerja perlu menganalisis  belanja  yang  sekiranya  dapat ditunda, disesuaikan atau dilakukan penghematan  sehingga  anggarannya  dapat digeser untuk keperluan belanja penanganan pandemi Covid-19.
Selanjutnya,  satuan  kerja  juga  perlu mengidentifikasi  kebutuhan  belanja  yang berkaitan  dengan  penanganan  pandemi Covid-19  serta  mengalokasikan  kebutuhan belanja tersebut kepada mata anggaran dan akun yang tepat.
Kecepatan satuan kerja dalam melakukan  revisi  anggaran  berpengaruh terdapat  realisasi  belanjanya.  Hal  ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:
“…kalau  satker  melakukan  revisi
(anggaran)/ralat (akun) dengan cepat,  maka  tidak  akan  berpengaruh terhadap realisasi mereka.”
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan juga memperkuat pernyataan diatas dengan mengatakan  bahwa  dokumen  DIPA  yang masih memerlukan revisi merupakan salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  laju realisasi  anggaran.  Pernyataan  di atas  juga didukung oleh Seftianova et al. (2013) yang
menambahkan bahwa dengan dilakukannya revisi  anggaran,  maka  program  dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebelum revisi anggaran mendapat persetujuan. Hal ini  tentunya  mengakibatkan  keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan berpotensi menimbulkan anggaran belanja yang belum sempat  terserap  sampai  dengan  tahun anggaran berakhir.
Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh satuan  kerja  dalam  melakukan  revisi anggaran  memicu  ketidaktepatan  dalam perencanaan anggaran Belanja Penanganan Pandemi  Covid-19.  Hasil  menunjukkan keterkaitan  antara  teori  yang  dikemukakan oleh Trisna et al. (2019), yang menyebutkan bahwa  satuan  kerja  yang  tidak  melakukan perencanaan anggaran dengan matang akan mengalami kesulitan dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan rencananya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:
“Kita  itu  kan  memang  revisi  di pertengahan  tahun,  jadi  rencana semula memang segitu ya anggarannya, lalu setelah
direalisasikan ke bulan-bulan berikutnya  ternyata  tidak  sebanyak yang direncanakan kebutuhannya.”

## Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran meliputi realisasi  dari  semua  rencana  kegiatan  dan anggaran  yang  telah  ditetapkan  di  dalam
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dokumen  penganggaran  (BPKP,  2011). Penyebaran pandemi Covid-19 yang mulai terjadi  di  Indonesia  sejak  Maret  2020  ini melatarbelakangi kebijakan social distancing dan pola kerja work from home (WFH).  Perubahan  yang  masif  terhadap pola  kerja  pegawai  yang  sebelumnya dilakukan  secara langsung  dan  tatap  muka di kantor menjadi secara online atau daring dari  rumah  ternyata  berpengaruh  terhadap realisasi anggaran belanja. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang telah  direncanakan  untuk  dilakukan  secara tatap muka harus dibatalkan atau dialihkan menjadi secara online, virtual atau daring .
Hal  ini  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh narasumber:
“Dulu rapat kan kita bisa dilakukan secara  offline,  sekarang  secara online.  Sehingga  dana  yang  sudah kita anggarkan sebelumnya tidak bisa terealisasikan.”
“Karena anggaran perjalanan dinas di  masa  pandemi  Covid-19  ini  kan kemungkinan tidak  terlaksana,  untuk pertemuan dan undangan itu nantinya dilakukan secara virtual atau daring.”
Gambar 2.
Analisis Hasil Wawancara Menggunakan Networking Aplikasi ATLAS.ti
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa walaupun  anggaran  telah  direncanakan dengan  baik  dan  matang,  namun  apabila terjadi hal-hal yang sifatnya force majeure atau diluar kendali manusia, maka kegiatan dan  anggaran  tersebut  berpotensi  untuk
tidak  dapat  direalisasikan  atau  terlambat direalisasikan.  Hasil  ini  mendukung  teori yang  dikemukakan  oleh  Gagola,  et  al. (2017)  bahwa  pelaksanaan  anggaran  akan sangat  berpengaruh  terhadap  penyerapan dan  realisasi  anggaran.  Dalam  teori
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
agensifikasi,  anggaran  yang  dilaksanakan dengan  baik  akan  memacu  satuan  kerja sebagai agent untuk  dapat  menjalankan tugas  pokok  dan  fungsinya  dengan  baik, sesuai  dengan  tujuan  organisasi  dan masyarakat ( principal ). Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kuswoyo et al. (2012) yang telah  membuktikan  pengaruh  pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggarannya.
Pengajuan SPM
Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah  guna  mencegah  penyebaran pandemi  Covid-19  di  Indonesia  adalah penyampaian  SPM  secara online .  Sesuai dengan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Perbendaharaan  Nomor  SE-31/PB/2020, penyampaian SPM dilakukan secara online dilakukan  melalui  aplikasi  e-SPM  dan aplikasi  SAKTI.  Dengan  dikeluarkannya kebijakan ini, diharapkan dapat mempermudah  satuan  kerja  pemerintah dalam  melakukan  pencairan  dana  APBN dengan tidak perlu datang secara langsung ke KPPN untuk menyampaikan SPM.
Gambar 3.
Analisis Hasil Wawancara Menggunakan Networking Aplikasi ATLAS.ti
Narasumber menjelaskan bahwa sebelum  diberlakukannya  penyampaian SPM melalui aplikasi e-SPM terdapat masa transisi  dimana  SPM  disampaikan  melalui
e-mail . Dalam penerapannya, penyampaian SPM  menggunakan e-mail menimbulkan beberapa  kendala  bagi  satuan  kerja.  Salah satu  kendala  tersebut  antara  lain  satuan
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kerja  tidak  dapat  memantau  posisi  SPM mereka  sehingga  tidak  dapat  mengetahui perkembangan pemrosesan SPM di KPPN. Narasumber menyebutkan bahwa penyampaian  SPM  melalui e-mail dirasa pasif dan tidak interaktif, sebab satuan kerja tidak menerima respon secara real time dari KPPN atas SPM yang diajukannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh narasumber:
“Terus terang beda, ya. kalau melalui email  itu kan  kita  pasif  ya kita tidak tau  apakah  SPM  itu  direspon  atau tidak  direspon,  apakah  itu  dibaca atau tidak, apakah itu ada supporting document  yang  kurang…  Kita  pasif, sampai  saya  tidak  tau,  kenapa  SPM saya tidak menjadi SP2D. Kita tanya apakah  ada  yang  kurang,  ternyata SPM nya terlewat.”
Setelah masa transisi tersebut berlalu, aplikasi  e-SPM  secara  resmi  diberlakukan untuk penyampaian SPM secara online bagi seluruh  satuan  kerja  pemerintah,  terhitung mulai  tanggal  27  April  2020.  Perubahan kebijakan  penyampaian  SPM  ini  ternyata berpengaruh terhadap frekuensi SPM yang diterima oleh KPPN. Narasumber menyebutkan bahwa kemudahan yang telah diberikan  kepada  satuan  kerja  dalam penyampaian  SPM  ternyata  meningkatkan jumlah  SPM  yang  diterbitkan  oleh  satuan kerja. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:
“Kenyataannya memang kalau dilihat dari segi SPM ada peningkatan. Biasanya 100-200 SPM, bisa  jadi  500.  Ini  semua  karena kemudahan yang kita berikan kepada satker..”
Meningkatnya  jumlah  SPM  yang diterima  KPPN  juga  berkorelasi  positif terhadap frekuensi penolakan SPM. Semakin banyak SPM yang diterima KPPN, semakin  tinggi  pula  frekuensi  SPM  yang ditolak.  Narasumber  berpendapat  bahwa dengan  kemudahan  yang  diberikan  dalam penyampaian  SPM,  satuan  kerja  menjadi kurang  teliti  dalam  membuat  SPM  serta melampirkan  dokumen  pendukungnya. Satuan  kerja  beranggapan  bahwa  apabila SPM  yang  diajukan  salah,  maka  dapat mengajukan  SPM  yang  baru.  Hal  ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:
“Kalau  kita  memantau  penolakan  e- SPM,  frekuensi  penolakan  SPM  itu lebih  banyak.  Salah  satu  alasannya, memang  karena  satker  kurang  teliti dalam membuat SPM atau melampirkan  dokumen  pendukung. Jadi kasarannya, yang penting sudah buat  SPM  dan  ditandatangani  oleh atasannya, langsung dikirimkan. Kalau  diterima  ya  syukur,  kalau ditolak yang nggak papa.”
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
Frekuensi  penolakan  SPM  akan berpengaruh  terhadap  realisasi  anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan. SPM yang ditolak oleh KPPN akan dikembalikan kepada  satuan  kerja  untuk  diperbaiki.  Hal ini mengakibatkan pencairan dana menjadi terlambat  karena  harus  menunggu  proses perbaikan  SPM.  Hasil  ini  sesuai  dengan pernyataan  Nugroho  et  al.  (2017)  yang menegaskan  bahwa  kelengkapan  dan kesesuaian dokumen pembayaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran.
Berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa kendala dalam penyampaian SPM secara online melalui e-
SPM  yang  berpengaruh  terhadap  realisasi Belanja  Penanganan  Pandemi  Covid-19. Kendala tersebut antara lain: (1)
Pembatasan  kuota  pengajuan  SPM  harian membatasi ruang gerak satuan kerja dalam melakukan  pencairan  dana.    Hal  ini menyebabkan  satuan  kerja  tidak  dapat mencairkan anggaran sesuai dengan kebutuhan  hariannya  sehingga  memicu terjadinya  keterlambatan  dalam  realisasi anggaran;  (2)  Jam  layanan  KPPN  yang pendek juga membatasi satuan kerja dalam menyampaikan SPM ke KPPN.
Narasumber menyatakan bahwa SPM yang telah diajukan oleh satuan kerja tidak dapat dicairkan di hari yang sama apabila terjadi penolakan.  Jam  layanan  yang  singkat  ini juga menghambat pencairan anggaran yang
sifatnya mendesak sebab satuan kerja tidak diberi kelonggaran waktu dalam menyampaikan SPM.

## Pengadaan Barang dan Jasa
Ada  beberapa  hal  terkait  pengadaan barang/jasa  yang  menghambat  realisasi anggaran  belanja  penanganan  pandemi Covid-19 pada satuan kerja, yaitu pelaksanaan  kontrak  dengan  penyedia  dan proses lelang tender.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Gambar 4.

## Analisis Hasil Wawancara Menggunakan Networking Aplikasi ATLAS.ti
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah dilakukan  melalui  suatu  perjanjian  tertulis antara  pejabat  pengadaan  barang/jasa pemerintah  dengan  penyedia  barang/jasa atau  yang  biasa  disebut  sebagai  kontrak. Kebijakan keuangan negara yang dikeluarkan  pemerintah  guna  menangani dampak dari pandemi Covid-19
menimbulkan konsekuensi perlu dilakukannya  revisi  anggaran.  Sebelum revisi  anggaran  yang  diajukan  oleh  satuan kerja  disetujui,  maka  satuan  kerja  tidak dapat melakukan pencairan dana. Anggaran dana yang belum tersedia tersebut menghambat satuan kerja dalam melaksanakan  kontrak  dengan  penyedia barang/jasa  sehingga  realisasi  belanja
menjadi  terlambat.  Hal  ini  sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:
“...kalau  pengadaan  harus  kontrak dulu  ya,  sementara  kita  tidak  bisa melakukan  kontrak  jauh-jauh  hari karena kejadiannya mendadak seperti ini dan uangnya belum ada kan.”
Narasumber juga menambahkan bahwa  setelah  revisi  anggaran  disetujui, waktu  yang  tersisa  untuk  melakukan realisasi belanja terbatas sehingga cenderung  terjadi  penumpukan  belanja  di akhir tahun anggaran.
“Setelah  uangnya  turun,  waktunya juga  sudah  terbatas  sekali  untuk melakukan penyerapan.”
Di  sisi  lain,  narasumber  juga merasa kesulitan  dalam  mencari  penyedia  yang
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
tepat  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan pengadaan  barang/jasa  sesuai  dengan spesifikasi yang telah direncanakan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sudarwati  et  al.  (2017)  bahwa  lamanya proses  lelang  tender  akan  mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam pengimplementasian anggaran. Sebab
apabila lelang tender yang dilakukan gagal akibat calon penyedia tidak dapat menyanggupi  spesifikasi  barang/jasa  yang dibutuhkan,  maka  lelang  tender  harus dilakukan  kembali  (diulang).  Proses  ini tentunya akan memakan waktu yang lama, sementara  waktu  yang  tersisa  untuk melakukan  penyerapan  semakin  terbatas sehingga realisasi anggaran belanja menjadi
terhambat  dan  menumpuk  di  akhir  tahun anggaran.  Hal  ini  sebagaimana  yang dikatakan oleh narasumber:
“Belum  lagi  kita  harus  melakukan lelang. Tidak semua vendor kan bisa memenuhi kebutuhan sesuai yang kita inginkan.”

## Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (SDM) merupakan  salah  satu  faktor  penggerak organisasi  yang  memiliki  peranan  penting dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah ditetapkan organisasi. Oleh sebab itu, sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik  agar  pelaksanaan  dan  pengelolaan anggaran  dapat  terselenggara  dengan  baik pula.
Gambar 5.
Analisis Hasil Wawancara Menggunakan Networking Aplikasi ATLAS.ti
Ada beberapa hal terkait sumber daya manusia  yang  mempengaruhi  realisasi anggaran  belanja  penanganan  pandemi
Covid-19, antara lain: kinerja pegawai yang kurang  optimal,  kompetensi  pegawai  serta kekosongan jabatan pimpinan.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Kinerja pegawai akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada suatu organisasi. Dengan kinerja pegawai yang kurang optimal, maka tujuan  dan  sasaran  organisasi  akan  lebih sulit  untuk  dicapai.  Pelaksanaan  program dan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran  pada  suatu  organisasi  berjalan beriringan dengan pelaksanaan dan realisasi anggaran  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa kinerja pegawai juga akan mempengaruhi  realisasi  anggaran  pada suatu  organisasi.  Salah  satu  kendala  yang dialami  oleh  narasumber  pada  masa pandemi  Covid-19  adalah  keterbatasan waktu  dalam  melaksanakan  penyerapan anggaran. Hal ini sebagaimana dikutip dari wawancara dengan narasumber:
“Apalagi kalau di KPPN, pada bulan Desember  kan  efektifnya  hanya setengah  bulan  kan…  Sedang  kan kami  disini  pontang  panting  untuk melakukan penyerapan.”
Cuplikan
dialog diatas mengimplikasikan  bahwa  kinerja  pegawai dapat  terhambat  apabila  waktu  yang tersedia  dalam  melakukan  penyerapan anggaran  terbatas.  Narasumber  mengakui bahwa  pegawai  harus  bekerja  lebih  keras untuk  merealisasikan  anggaran agar  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan korelasi yang positif antara kinerja pegawai dengan realisasi anggaran, yaitu semakin
meningkatnya  kinerja  pegawai,  maka realisasi anggaran juga semakin meningkat dan mendekati target realisasi yang hendak dicapai.
Kinerja pegawai juga dapat tercermin melalui  kompetensi  yang  dimiliki  oleh pegawai  tersebut.  Salah  satu  kompetensi yang  wajib  dimiliki  oleh  ASN  adalah kemampuan mengoperasikan aplikasi pengelolaan  keuangan  negara.  Di  masa pandemi  seperti  sekarang  ini,  pengelolaan keuangan  negara  dilakukan  secara online dan  terkomputerisasi  melalui  berbagai aplikasi  yang  telah  diluncurkan  oleh Kementerian Keuangan, guna menghindari kontak fisik secara langsung antar pegawai. Salah  satu  kendala  yang  dialami  oleh narasumber adalah kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan  negara.  Hal  ini  sebagaimana dikatakan oleh narasumber:
“Kalau  kendalanya,  pada  saat  kami kesulitan  masalah  aplikasi,  terutama aplikasi SAS, saat kami mau mengirim, ada trouble di
aplikasinya,…” Cuplikan dialog
diatas mengimplikasikan  bahwa  sumber  daya manusia pada satuan kerja yang bersangkutan  kurang  memahami  aplikasi SAS  sebagai  alat  pendukung  yang  penting dalam pengelolaan keuangan negara. Hasil di  atas  juga  mendukung  teori  yang dikemukakan  oleh  Simanjuntak  (2016),
bahwa  kurangnya  pengetahuan  mengenai pengelolaan keuangan negara akan berpengaruh terhadap kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas terkait penyerapan dan realisasi anggaran belanja.
Kinerja  realisasi  anggaran  belanja pada satuan kerja pemerintah juga dipengaruhi oleh keberadaan dari pengelola keuangan  negara  itu  sendiri.  Kekosongan jabatan  pimpinan  pada  satuan  kerja  yang bersangkutan  akan  menimbulkan  berbagai kendala  yang  berpotensi  menghambat proses  realisasi  anggaran  belanja.  Hal tersebut  sebagaimana  diungkapkan  oleh narasumber:
“Palingan  kendala  di  kami  terkait dengan  permintaan  tanda  tangan, karena kebutuhan mendesak, sementara  pimpinan  tidak  ada.  Tapi saya tetap harus mencairkan anggaran,  padahal  kan  tidak  boleh seharusnya.  Pimpinan  harus  tau dulu.”
Narasumber mengakui sempat terjadi kekosongan  jabatan  pimpinan  bidang keuangan  pada  pertengahan  tahun  2020. Hal  ini  menimbulkan  kendala  berupa kesulitan  dalam  permintaan  tanda  tangan sehingga menyebabkan pengesahan supporting  document yang  diperlukan dalam  proses  pencairan  anggaran  menjadi terhambat. Dengan terhambatnya dokumen- dokumen  pendukung  yang  diperlukan dalam  proses  pencairan  anggaran,  maka
realisasi  anggaran  tersebut  juga  ikut terhambat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atas  Laporan  Realisasi  Anggaran  Belanja dalam  Rangka  Covid-19  Tingkat  Satuan Kerja,  dapat  disimpulkan  bahwa  Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  pada  75 (tujuh  puluh  lima)  satuan  kerja  di  wilayah pembayaran  KPPN  Surabaya  II  telah terealisasi dengan optimal dengan rata-rata persentase realisasi belanja sebesar 93,66%. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  realisasi  Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  terhadap pagu  anggaran  yang  telah  dialokasikan. Dari  pagu  anggaran  Belanja  Penanganan Pandemi  Covid-19  yang  dianggarkan sebesar  Rp144.466.172.000,00  oleh  75 (tujuh  puluh  lima)  satuan  kerja,  realisasi belanjanya adalah sebesar Rp134.291.948.755,00 sehingga menyisakan anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp10.174.223.245,00.
Belanja Penanganan Pandemi Covid- 19 pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II dialokasikan melalui 14 (empat belas) akun khusus terkait penanganan pandemi Covid-19 yang diatur melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.
38/PMK.02/2020. Akun Belanja Penanganan  Pandemi  Covid-19  dengan realisasi tertinggi adalah Belanja Jasa BLU
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
- Penanganan Pandemi Covid-19 (525154) dengan persentase realisasi belanja sebesar 99,83% atau sebesar Rp727.923.250,00 dari pagu  anggaran  yang  ditetapkan  sebesar Rp729.150.000,00. Sedangkan akun Belanja  Penanganan  Pandemi  Covid-19 dengan  realisasi  terendah  adalah  adalah Belanja  Pemeliharaan  BLU  -  Penanganan Pandemi Covid-19 (525155) dengan persentase realisasi belanja sebesar 61,46% atau  sebesar  Rp61.460.950,00  dari  pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00.
Laju  realisasi  Belanja  Penanganan Pandemi  Covid-19  pada  satuan  kerja  di wilayah  pembayaran  KPPN  Surabaya  II cenderung  berfluktuasi  dan  menumpuk  di akhir tahun anggaran. Waktu dilaksanakannya realisasi Belanja
Penanganan  Pandemi  Covid-19  tersebut juga bervariasi. Ada satuan kerja yang telah melakukan  realisasi  belanja  mulai  bulan Juni, bahkan ada juga yang baru melakukan realisasi  belanja  di  bulan  November. Walaupun  realisasi  tersebut  dilakukan sesuai  dengan  rencana  kerja  dan  kegiatan yang  telah  disusun  sebelumnya,  namun keterlambatan  dalam  melakukan  realisasi anggaran dapat mengakibatkan realisasi dan penyerapan  Belanja  Penanganan  Pandemi Covid-19 menjadi kurang optimal.
Berdasarkan  fenomena  realisasi  dan penyerapan  Belanja  Penanganan  Pandemi Covid-19 di atas, ditemukan 5 (lima) faktor
yang mempengaruhi realisasi dan penyerapan  Belanja  Penanganan  Pandemi Covid-19  pada  satuan  kerja  di  wilayah pembayaran  KPPN  Surabaya  II,  yaitu perencanaan anggaran yang kurang matang, revisi anggaran sebagai bentuk penyesuaian belanja  terhadap  dampak  pandemi  Covid- 19,  perubahan  bentuk  dan  jadwal  kegiatan sebagai  dampak  dari  pandemi  Covid-19, pengajuan  SPM  secara online ,  kendala dalam  proses  lelang  tender  (tidak  banyak tender yang dapat menyediakan kebutuhan terkait  penanganan  pandemi  Covid-19 sesuai dengan spesifikasi kebutuhan satuan kerja), beban kerja yang besar bagi pegawai sebagai  dampak  dari  keterbatasan  waktu penyerapan  anggaran,  kekosongan  jabatan pimpinan dan kurangnya kompetensi SDM pada  satuan  kerja  dalam  mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan negara.

## REFERENSI
Afriansyah, Ekasatya Aldila. 2018.

## “Penggunaan  Software  ATLAS.Ti
Sebagai  Alat  Bantu  Proses  Analisis Data  Kualitatif.” Mosharafa:  Jurnal Pendidikan  Matematika 5(2):53–63. doi: 10.31980/mosharafa.v5i2.260.
BPKP.  2011.  “Desember  2011  -  Paris Review.” Menyoal Penyerapan Anggaran 1–56. Gagola,  Ledy,  Jullie  Sondakh,  and  Jessy Warongan.  2017.  “Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd)
Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Talaud.” Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan
Auditing  “Goodwill” 8(1):108–17. doi: 10.35800/jjs.v8i1.15330. Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat. Keuangan RI, Kementerian. 2011. “Problem Klasik Penyerapan Anggaran  Harus  Diatasi.” Media Keuangan VI(50) . Retrieved (https://www.kemenkeu.go.id/sites/de fault/files/media keuangan/media keuangan oktober 2011/html/files/assets/basic-
html/page4.html).
Kuncoro,  ED.  2013.  “Analisis  Penyerapan Anggaran  Pasca  Penerapan  Aplikasi Sipp  Pada  Satker  Pelaksanaan  Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov.” Jurnal Administrasi Bisnis 1(4):364–73.
Kuswoyo,  Iwan  Dwi,  and  Abdul  Halim. 2012.  “Analisis  Atas  Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran  Belanja  Di  Akhir  Tahun Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja Di
Wilayah KPPN Kediri).”
Malahayati,  Cut,  Islahuddin,  and  Hasan Basri.  2015.  “Pengaruh  Kapasitas Sumber  Daya  Manusia,  Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap  Serapan  Anggaran  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh.” Jurnal Magister  Akuntansi  Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala 4(1):11–19. Nugrahani, Farida. 2014. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian
Pendidikan  Bahasa.” Cakra  Books 1(1):305.
Nugroho,  Rahadi,  and  Salman  Alfarisi.
2017. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan  Anggaran  Quartal  IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan
Keuangan).” Jurnal  BPPK 10(1):22– 37.
Rerung, Elypaz Donald, Herman Karamoy, and  Winston  Pontoh.  2017.  “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa  Di  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan.” Jurnal  Riset Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill”
8(2):192–202. doi:
10.35800/jjs.v8i2.17947.
Seftianova, Ratih, and Helmy Adam. 2013. “Pengaruh  Kualitas  DIPA  Dan Akurasi  Perencanaan  Kas  Terhadap Kualitas  Penyerapan  Aanggaran  Pada Satker  Wilayah  KPPN  MALANG.”
Akuntansi Dan Keuangan 4(1):75–84. Simanjuntak, Hertati S. A. 2016. “Analisis Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran Belanja  Pada  Skpd  Di  Pemerintah Kota Medan.”
Sudarwati,  Nina,  Herman  Karamoy,  and Winston  Pontoh.  2017.  “Identifikasi Faktor-Faktor  Penumpukan  Realisasi Anggaran  Belanja  Di  Akhir  Tahun (Studi  Kasus  Pada  Balai  Penelitian
Dan Pengembangan Lingkungan Hidup  Dan  Kehutanan  Manado).” Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing “Goodwill” 8(1):129–38. doi: 10.35800/jjs.v8i1.15332.
Trisna,  Trisna;  Marto,  Hasia;  Sari  Satna. 2019. “Tolis Ilmiah : Jurnal Penelitian Tolis Ilmiah : Jurnal Penelitian.” Tolis Ilmiah;  Jurnal  Penelitian 1(2):124– 29.