Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018

## KAJIAN PENDEKATAN SOSIAL DAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) ADIAN BATANG DI DESA LINGGA TIGA KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANANBATU
Oleh:

## Toni
Program Studi Pendidikan PKn, STKIP Labuhanbatu Email : toni300586@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pendekatan sosial dan hukum terhadap pekerja seks komersial didusun Adianbatang Desa  Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.  Pendekatan  sosial  secara  utuh  adalah  segala  perubahan-perubahan  pada  lembaga- lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya  nilai-nilai,  Moral,  sikap  dan  pola  prilaku,  diantara  kelompok-kelompok  dalam masyarakat.
Berdasarkan    Sangsi    hukuman  bagi  penyedia  sarana  untuk  orang  lain  melakukan  asusila  atau cabul maka  dijerat dengan  Pasal 296 KUHP  jo  Pasal 506 KUHP. Perda  No 8 Tahun 2011 Seri  A Nomor 08. Dalam Pasal 296 KUHP dijerat dengan hukuman selama lamanya satu tahun empat bulan denda seribu rupiah. Di pertegas lagi Pasal 506 bagi mucikari/ menarik keuntungan dari perbuatan cabul dikenakan hukuman satu tahun kurungan. Dalam Perda No 8 Tahun 2011 Seri A Nomor 08. Pada Bab II Pasal 3 Point e. Yang mengatur tentang diskotik, Karaoke, Klab malam dan sejenisnya. Jadi penulis dalam penelitian menemukan banyaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pekerja Sek Komersil, Penyedia tempat hiburan/mucikari. Juga kurangnya keseriusan penegak hukum yang berwenang untuk memberikan efek jera.
Setelah mendapat izin, peneliti melaksakan pengumpulan data penelitian dengan langkah-langkah sebagai  berikut:  (1)  Peneliti  menentukan  informan  berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  8  orang.  Peneliti  akan  memberikan  lembar persetujuan  informan  sebelum  dilakukan  wawancara.  (2)  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan wawancara yang telah disusun oleh peneliti dan menanyakan secara langsung kepada informan, peneliti akan menjelaskan maksud dan tujuan pengumpulan data tersebut serta  menjelaskan  maksud  dan  tujuan  wawancara  ini.  Informan  akan  menjawab  sambil  peneliti mengikuti kegiatan informan sehingga tidak terjadi manipulasi atas jawaban responden. (3) Setelah semua responden mengisi kuesioner tersebut maka seluruh data dikumpulkan untuk dianalisa.
Kata Kunci: Pendekatan Sosial dan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam  kitab  undang-undang hukum pidana (KUHPidana),
perbuatan  yang  tergolong  melanggar norma  kesusilaan  disebut  sebgai kejahatan  terhadap  kesusilaan  atau
1 Grace Patricia watak, 2009,
PertanggungJawaban Tindak Pidana Mucikari,
http://kekegpw.blogsport.com/2009/08/Pertanggung
delik  kesusilaan.  Kejahatan  terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan  kejahatan  terhadap  harta benta (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. 1
jawaban-tindak-pidana.  html,  diakses  pada  tanggal  5 November 2013.
Menurut Kartini Kartono: “Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat  yang  harus  di  hentikan penyebaranya,  tanpa  mengabaikan usaha opencegahan dan perbaikan”. 2
Adian  Batang  adalah  nama salah  satu  dusun  yang  ada  di  desa Lingga Tiga Kecamataan Bilah Hulu Kabupaten  Labuhanbatu.  Dengan keadaan letak geografi dusun Adianbatang  memiliki  jarak  tempuh kurang lebih empat puluh lima menit dari pusat kota Rantauparapat. Sekitar tahun  1992  dusun  Adianbatang menjadi  ramai  dengan  bermunculan warung-warung  penjual  makanan  di dusun  tersebut,  penjual  warung makanan  tidak  hanya  menyajikan sajian  makanan  berupa  mie  instan dan minimuan saja juga menyediakan jasa layanan plus-plus yang diberikan kepada  pengunjung.  Dengan  adanya layanan  plus-plus  yang  diberikan kepada  setiap  pengunjung  yang datang  maka  dusun  Adianbatang menjadi  ramai  pengunjung.    Dusun Adianbatang  menjadi  terkenal  di kalangan  masyarakat  Labuhanbatu sebagai  lokasi  penyedia  jasa  wanita pekerja  seks  komersial  sejak  tahun 1992  hingga  sekarang.  Dusung  ini dikenal  oleh  masyarakat  hingga  saat
2 Kartini Kartono, 1981, Patalogi Sosial jilid 1,
Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 207
ini  menjadi  lokalisasi  Adianbatang (ADB).
Wanita  pekerja  seks  komersial yang  tinggal  di  lokasi  Adianbatang awalnya mulanya adalah warga dusun tersebut,  namun  lama  kelamaan wanita tersebut menjadi pekerja seks komersial,  tetapi  hal  itu  menjadi perhatian  pemilik  warung  bahwa dengan  banyaknya  pengunjung  yang datang maka pemilik warung menyediakan wanita-wanita lain sebagai  pekerja  seks  komersial  yang disediakan untuk melayani pengunjung yang setiap hari semakin ramai.  Pemilik  warung  sebagai penyedia pekerja seks komersial yang berasal  dari  luar  dusun  tersebut dengan  alasan  perempuan  dari  luar dusun  lebih  diminati  pengunjung yang datang ke Adianbatang.
Pelacuran  itu  selalu  ada  pada semua negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa  menjadi  masalah  sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi.  Akan  tetapi,  sejak  adanya masyarakat  manusia  yang  pertama hingga  dunia  akan  kiamat  nanti,  “ mata  pencaharian“  pelacuran  ini  kan tetap  ada,  sukar,  bahkan  hampir, hampir  tidak  mungkin  diberantas selama  masih  ada  nafsu-nafsu  seks
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani. 3
Hingga saat sekarang ini pekerja  seks  komersial  yang  ada dilokalisasi  Adianbatang  berjumlah 20 orang pekerja seks komersial, hal
ini mengalami penurunan dikarenakan pengunjung yang datang sudah  mulai  berkurang  disebabkan faktor ekonomi para pengunjung yang pada umunya adalah pengusaha karet dan  pengusaha  kelapa  sawit.  Pekerja seks  komersial  akan  mendapatkan bayaran dari pengunjung yang menggunakan  jasanya  dalam  waktu yang singkat  (short  time) maka  akan dibayar  sebesar  Rp.250.000  dan menggunakan  jasa  wanita  pekerja seks  komersial  dalam  waktu  yang lama  (long  time)  maka  akan  dibayar sebesar  Rp.350.000.  bayaran  ini menjadi  hak  PSK  yang  melayanai pengunjung, namun sewa kamar yang disediakan oleh pemilik warung yang disebut  sebagai  majikan  (mucikari) mendaptakan bayaran sebesar
Rp.50.000/malam,  ditambah  biaya makan  minimum  pengunjung  dan PSK yang melayani. Kehidupan para PSK  di  Adianbatang  cukup  untuk
memenuhi kehidupannya dan keluarga yang dimilikinya. Para PSK
3 Ibid
juga  memiliki  keluarga,  anak  dan sanak  saudaranya  yang  ada  diluar lokasi.
Dalam ketentuan hukum indonesia  tidak  ada  satupun  hukum yang  mengatur  mengenai  prositusi atau  pelacuran  tetapi  diatur  didalam KUHPidana mengenai kejahatan yang  menyebabkan  dan  memudakan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506)  serta  kejahatan  perdagangan perempuan  dan  anak  yang  belum dewasa (Pasal 297).
Selanjutnya,  Terkhusus  pada
Pasal 296 KUHPidana yang dimaksudkan dalam Pasal ini gunanya  untuk  memberantas  orang- orang  yang  mengadakan  bordir- bordir  atau  tempat-tempat  pelacuran yang  terdapat  banyak  dikota-kota besar.  Supaya  dapat  dihukum  harus dibuktikan,  bahwa  perbuatan  itu menjadi pencariannya (dengan pembayaran)  atau  kebiasanya  (lebih dari satu kali) sesuai dengan isi Pasal
296 KUHPidana yaitu. 4 “Barang siapa yang pencarianya  atau  kebiasanya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan  cabul  dengan  orang lain  dihukum  penjara  selama lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya lima belas ribu rupiah.”
4 R.  Soesilo,  1995,  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (  KUHP)  Serta  Komentarnya  Lengkap Dengan Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, Hal 217
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
Pasal tersebut mengarah kepada menyediakan  rumah  atau  kamarnya (dengan  pembayaran  lebih  dari  satu kali)kepada  prempuan  dan  laki-laki melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu  kelaminya  dengan  jalan  lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan tempat tidur. 5
Sebagai PSK di Adianbatang ia tidak hanya memenuhi kebutuhannya sendiri  tetapi  juga  harus  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  biaya  sekolah anak  yang  dimiliknya.  Adianbatang tumbuh  dan  berkembang  bersama ibunya sebagai pekerja seks komersial,  dari  beberapa  anak-anak yang  tinggal  di  lokasi  Adianbatang ada  satu  anak  yang  menjadi  pekerja seks  komersial  di  tempat  tinggalnya saat  ini  yaitu  lokasi  yang  sama  yang menjdai  perhatian  status  anak  tidak ada  atministrasi  identitas.  Dalam  hal ini  ada  peraturan  Pemerintah    belum ditegakkannya  implementasi  yaitu Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  08 Tahun 2011 Seri A Nomor 08  objek Pajak    Hiburan    adalah    jasa penyelenggaraan  Hiburan    dengan dipungut  bayaran  seperti  diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya. Dan  juga  paktanya  pelangaran- pelangaran  yang  dilakukan  oleh pelaku usaha hiburan malam
5 Ibid
diantaranya yaitu melakukan perbuatan  melawan  hukum  dijerat dengan  KUHPidana Pasal 296 Jo 506 dan  juga  melanggar  Perda  Nomor  8 Tahun 2011 Seri A Nomor 08  objek Pajak    Hiburan    Tentang  Pajak Hiburan  yang  terdapat  Pada  Bab  II Pasal  3  Point  e.  Yang  mengatur tentang  diskotik,  Karaoke,  Klab malam  dan  sejenisnya.  Yang  mana akibat dari Perda tersebut didapatkan menyalagunakan  kewenangan  dari aturan  Perda,  sehingga  para  pelaku usaha  yang  diperbolehkan  usaha tersebut melakukan perbuatan melawan  hukum  dengan  adanya wanita-wanita  penghibur,  sehingga dapat  diduga    dijadikan  tempat prostitusi.  Juga  para  penyedia  usaha tersebut  seharusnya  ditindak  dengan tegas baik  secara  aturan  KUHPidana dan aturan Perda.
Bunyi  Pasal  296:  Barang  siapa dengan  sengaja  menyebabkan  atau memudahkan  perbuatan  cabul  oleh orang  lain  dengan  orang  lain,  dan menjadikannya  sebagai  pencarian atau  kebiasaan,  diancam  dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
Orang-orang yang disebut Germo inilah yang menurut Pasal 296
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
KUHPidana  dapat  dipidana.  Tetapi sangat  jarang  kita  mendengar  para mucikari  diusus  oleh  kepolisian  dan diajukan  penuntutan  ke  pengadilan oleh  jaksa  penuntut  umum.  Pasal  ini formal  dan  masih  berlaku.  Tetapi pada  kenyataanya  jarang  di  tindak oleh penegak hukum. 6
Bunyi  Pasal  506:  Barang  siapa menarik  keuntungan  dari  perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya  sebagai  pencarian, diancam  dengan  pidana  kurungan paling lama satu tahun./mucikari dari
praktik persitusi. Hingga saat dilakukaanya  observasi  di  lapangan masi banyak ditemukannya
pelangggaran  hukum  yang  ada  di lokasi dusun Adianbatang.

## II. METODE PENELITIAN
2.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat  di  dusun  Adianbatang  Desa Lingga  Tiga  Kecamatan  Bilah  Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Alasan pertimbangan peneliti tempat tersebut memungkinkan  dalam  mengambil data  yang  sesuai  dengan  penelitian yaitu;  kajian  pendekatan  sosial  dan hukum terhadap pekerja seks komersial dusun Adianbatang.
6 Adami Chazami, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajafindo Persada, Jakarta, hal 115
Penelitian  ini  dilaksanakn  mulai  dari Mei  2016  hingga  April  2017,  mulai dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

## 2.2 Jenis dan sifat penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif  dengan  metode  deskriptif analisis, yakni metode yang menjelaskan  mengenai  suatu  fakta atau fenomena sosial, dengan mendeskripsikan  sejumlah  variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.
Menurut  Soekanto,  penelitian hukum  adalah  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode,  sistimatika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk  mempelajari  satu  atau  hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. 7 Penelitian  kualitatif  bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam – dalamnya melalui pengumpulan data sedalam –
dalamnya  langsung  pada  subjek untuk dijadikan pengamatan.
Penelitian  ini  tidak  mengutamakan besarnya    populasi    atau    sampling bahkan  populasi  atau  samplingnya sangat  terbatas.  Jika  data  yang terkumpul sudah mendalam dan  bisa
7 Soekanto,  Penelitaian  Hukum  Normatif, Jakarta: Rajawali, 1985:.Hal.43
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
menjelaskan  fenomena  yang  diteliti, maka  tidak  perlu  mencari  sampling lainnya.  .

## 2.3 Subjek dan Obyek Penelitian
Subyek penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik sampling purposif (purposive sampling). Teknik sampling purposif adalah teknik yang mencakup orang – orang  yang  diseleksi  atas  dasar kriteria  –  kriteria  tertentu      yang dibuat   peneliti   berdasarkan   tujuan peneliti. Jadi subjeknya terdiri dari 5 orang  pekerja  sek  komersial  dan  3 orang objek untuk diminta wawancara  terdiri  dari  Kepala  desa,
Kepala dusun dan pemilik warung.
2.4 Jenis dan sumber data
1. Data  Primer,  yaitu  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari observasi  saat  penelitian  berupa melakukan  wawancara  dengan menganalisis data yang didapatkan dari risponden.
2. Data  Skunder,  yaitu  data  yang diperoleh  secara  tidak  langsung melalui  penelitian  kepustakaan
(library research) berupa
mengumpulkan  referensi  berupa buku-buku,  kaya  tulis  ilmia, artikel-artikel  dari  internet  serta dokumen-dokumen dianggap penting  masalah  dibahas  untuk penelitian.
2.5 Teknik Pengumpulan Data
Data  Penelitian  ini,  penulis akan  menyaring  sebagai bahan analisis  dengan  menggunakan  teknik sebagai berikut:
a. Observasi (pengamatan), kegiataan observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data sementara  yaitu pendekatan sosial  dan  hukum  terhadap pekerja  seks  komersial  dusun Adianbatang  Desa  Lingga  Tiga Kabupaten Labuhanbatu.
b. Wawancara  (interview)  awal, peneliti memperoleh data sementara, Wawancara bertujuan untuk  memperoleh  pengetahuan tentang  makna-makna  subyektif yang dipahami individu berkenaan  dengan  topik  yang diteliti.
c. Dokumentasi diperoleh data primer berupa gambar,
Pengumpulan data dengan dokumen  merupakan  pelengkap dari penggunaan metode observasi  dan  wawancara  dalam penelitian kualitatif.
2.6 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif data diperoleh  dari  berbagai  sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan secara terus menerus sampai datangnya titik jenuh. Dalam penelitian.  Analisis data  dalam
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
penelitian  kualitatif,  Analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini selama  dilapangan  menggunakan Model  Miles  and  Huberman  (1984) yaitu  aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:
1. Data    reduction  (reduksi  data) yaitu:    mereduksi  data  berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola penerapan prinsip komunikasi 2. Data  display  (penyajian  data)
yaitu: penyajian data bisa dilakukan  dalam  bentuk  uraian singkat  dengan  teks  yang  bersifat naratif, tersususun secara sistimatis agar muda
memahaminya.
3. conclusion/ verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Dalam  penelitian  kualitatif  yang menggunakan  model  Miles  and Huberman  maka  setiap  catatan- catatan  lapangan  yang  dihasilkan dalam  pengumpulan  data,  yang diperoleh  dari  hasil  observasi  dan wawancara  dengan  informan  tentang
8 Kartini kartono, Op.Cit.Hal 207
pendekatan sosial dan hukum terhadap pekerja sosial dusun Adianbatang.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Kajian Pendekatan Sosial
Terhadap  Pekerja  Seks  Komersial (PSK) Dusun Adian Batang  Didesa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
Dalam penelitia ini yang menjadi  masalah  adalah  prilaku masyarakat  yang  telah  menyimpang dari norma-norma yang dilarang oleh Sosial, hukum dan agama sedangkan pelacuran berasal dari bahsa latin pro- sitituere atau prostauree, yang berarti membiarkan  diri  untuk  berbuat  zina, melakukan  persundalan,  pencabulan dan pengendakan. Sedangkan prositusi  adalah  pelacur  atau  sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau tunasusila. 8 .
W.A.Bonger  dalam  tulisanya Maatschappelijke Oorzaken der
Prostitutie  menulis  bahwa  prostitusi ialah  gejala  kemasyarakatan  dimana wanita menjual melakukan perbuatan-perbuatan  seksual  sebagai mata pencarian. 9 Sedangkan menurut de  Bruine  van  Amstel  menyatakan bahwa  prostitusi  adalah  penyerahan
9 Ibid
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
diri  dari  wanita  kepada  banyak  laki- laki dengan pembayaran. 10
Selanjutnya  menurut  Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut. 11 a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan  sosial,  denngan pola-pola
organisasi,
inpuls/dorongan  seks  yang  tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk  pelampiasan  nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang  infersonal  tanpa  afeksi sipatnya.
b. Pelacuran  merupakan  peristiwa penjualan diri (persundalan)
dengan  jalan  memperjual  belikan badan, kehormatan da kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
c. Pelacuran ialah perbuatan
prempuan  atau  laki-laki  yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara sekssual demi mendapatkan upah.
Berdasarkan  definisi  tersebut penulis menyimpulkan bahwa prositusi    adalah  segala  bentuk  atau jenis  penyerahan    tubuh  seseorang kepada  orang  lain.    Bahwa  penulis
10 Ibid
melakukan observasi mengenai Pekerja  seks  komersial  yang  tinggal di  lokasi  Adianbatang  awalnya mulanya adalah warga dusun tersebut yang  mana  berawal  dari  mendirikan warung-warung  di  pinggir  jalan lintasan masyarakat, sehubungan dengan  daerah  tersebut  semakain ramai  sehingga  pengunjung  semakin banyak  dan  lama  kelamaan  wanita tersebut  semakain  banyak  yang datang untuk bekerja sebagai propesi pelacuran atau seks komersial, sehubungan semakin ramainya kawasan  tempat  hiburan  tersebut beberapa oknum masyarakat berpikir untuk  membuat  warung  dan  tempat menyediakan orang lain untuk berbuat  cabul  atau  pelacuran  dengan diminta  imbalan  terhadap  pengguna atau penikmat sek komersial tersebut berupa  uang  sewa  tempat  bahkan pemilik  tempat  tersebut  memang disengajah untuk mendatangkan wanita-wanita  pekerja  sek  komersial guna  untuk  melayani  pengunjung. Dalam  hal  ini  peneliti  melihat pengunjung  tersebut  beragam  dari segi  umur  ada  yang  muda  dan  juga tua,  juga  sebaliknya  wanita  pekerja sek  komersial  berpariasi  dari  segi umur ada yang berumur 23 tahun, 28 Tahun, dan seterusnya. Bahwa
11 ibid
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
menurut pengakuan para  pekerja sek komersial  mereka  melakukan  hal tersebut dikarenakan faktor ekomomi yang  sulit  bahkan  juga  dikarenakan perselisihan  rumah  tangga  yang berdampak perceraian sehingga untuk menutupi  kebutuhan  harus  bekerja seperti  itu,  bahkan  pekerja  sek komersial  tersebut  juga  memiliki anak yang masih kecil sehingga butuh uang  untuk  membesarkan  anak-anak mereka.  Dalam  hal  ini  peneliti  juga menemukan  persoalan  hukum  akibat prilaku  menyimpang  pekerja  sek komersial tersebut  berupa anak  yang dilahirkan  karena  hubungan  sek komersial tersebut tidak mendapatkan pengakuan  yang  sah  berupa  akte kelahiran  siapa  orang  tua  dari hubungan biologis tersebut.
Jadi menurut Jacobus Ranjabar menyimpulkan bahwa arti perubahan sosial,  adalah  proses  dimana  terjadi perubahan  struktur  masyarakat  yang selalu berjalan sejajar dengan perubahan  kebudayaan  dan  fungsi suatu sistem sosial, hal ini dinamakan
perubahan sosial hubungan fungsional,  karena  tiap-tiap  struktur mendapat  dukungan  dari  nilai-nilai dan norma-norma kebudayan. 12
12 Jacobus Rnjabar, SH, M.Si, 2008, Perubahan Sosial  Dalam  Teori  Makro  (Pendekatan  Realitas Sosial), Alfabeta, Bandung.
Menurut
Prof. Damsar
Sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi  sosial  dengan  ekonomi. Dalam  hubungan  tersebut,  dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi. Juga sebaliknya, bagaimana ekonomi
mempengaruhi masyarakat. 13
Sedangkan yang disebut masalah sosia 1.semua bentuk tingka laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (adat  istiadat  tersebut  diperlukan untuk  menjamin  kesejahteraan  hidup masyarakat). 2. Situasi sosial dianggap  oleh  sebahagian  besar warga masyarakaat sebagai pengganggu tidak dikehendaki, berbahaya  dan  merugikan  orang lain. 14
3.2 Penerapan Hukum Terhadap
Pelaku  Penyedia  Sarana  Prostitusi Dusun  Adian  Batang    Didesa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
Bahwa  dalam  hal  ini  penulis menjabarkan  bahwa  permasalahan yang  terdapat  pada  pekerja  sek komersial,  Mucikari  atau  penyedia
13 Prof.  Dr.  Damsar,  2009,  Sosiologi  Ekonomi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
14 Kartono,  Kartini  2007:2.  Pathologi  Sosial. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
sarana  dan  fasilitas  untuk  orang berbuat  cabul  atau  persetubuhan
sangan bertentangan dengan peraturan  perundang-  undangan  atau dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan  hukum,  dapat    dijerat dengan  Pasal  296  KUHP  Jo  506 KUHP. Juga melanggar Perda Nomor 8  Tahun  2011  Seri  A  Nomor  08 Tentang objek Pajak. Sebagai berikut keterangan dari peraturan tersebut:
Terdapat  pada  Pasal  296 KUHPidana:
”  Barang  siapa  dengan  sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan  cabul  oleh  orang  lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  satu  tahun  empat bulan  atau  pidana  denda  paling banyak lima belas ribu rupiah”.
Terdapat  pada  Pasal  506
KUHPidana: “Barang siapa menarik keuntungan  dari  perbuatan  cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian,
diancam  dengan  pidana  kurungan paling lama satu tahun”.
Sedangkan  menurut  Wirjono Prodjodikoro,  persundalan  tindak pidana  mengenai  ini  termuat  dalam Pasal 296 KUHPidana yang mngancam  dengan  hukuman  penjara maksimum  empat  tahun  penjara
15 Wirjono Prodjodikoro.1986. Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. PT. Presco. Bandung,Hal.122-
denda  seribu  rupiah.  Siapa  yang memperkerjakan  atau  kebiasanya dengan  sengaja  mengadakan  atau memudahkan  perbuatan  cabul  oleh orang  lain  dengan  orang  ketiga (koppelari,  prostitusi).  Seseorang atau  kappelaar  atau  penggandengini juga  dinamakan  “Germo”  sedangkan rumah dari  persundalan  yang khusus disediakan  untuk  prostusi  ini  juga dinamakan “Bordir” berasal dari kata bordeel dalam bahasa belanda”. 15
Dari  penafsiran  pasal  tersebut jelas  seorang  mucikari/penyedia  dari praktik  prostitusi  tersebut  dikenakan sangsi hukuman  pidana. Hingga saat dilakukaanya  observasi  di  lapangan masih banyak ditemukannya pelangggaran  hukum  yang  ada  di lokasi  dusun  Adianbatang  tersebut. Dalam  hal  ini  seharusnya  yang menjadi patut untuk diberantas terkait pelaggaran tersebut pentingnya pihak pemerintah,  masyarakat  dan  aparat penegak  hukum  dalam  penindakan secara tegas.
Perda  Nomor  8  Tahun  2011 Seri  A  Nomor  08    objek  Tentang Pajak  Hiburan  yang  terdapat    Pada Bab  II  Pasal  3  Point  E.  Yang mengatur  tentang  diskotik,  Karaoke, Klab  malam  dan  sejenisnya.  Yang
mana  akibat  dari  Perda  tersebut didapatkan
menyalagunakan
kewenangan  dari  aturan  Perda, sehingga  para  pelaku  usaha  yang diperbolehkan untuk membuka tempat  hiburan  tersebut  harus  butuh pengawasan  yang  ketat  agar  tidak terjadinya  penyimpangan  sosial  dan hukum.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan pelaksanaan Kajian Pendekatan Sosial Dan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Adianbatang  Di  Desa  Lingga  Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhananbatu.  Dalam  permasalahan peneliti  menemukan  belum  terlaksana pengawasan  dan  penindakan  hukum secara  tegas,  oleh  karena  itu  pengkajian akan  dampaknya  persoalan  portitusi  ini harus  segera  di  selesaiakan  dikarenakan banyaknya dampak yang akan di timbulkan.
Diantaranya  masyarakat  yang  akan terkontaminasi  berdampingan  dengan daerah  yang  tidak  bebas  dari  penyakit masyarakat, yang  mana  berdampak kepada  anak-anak, remaja, dan orang tua. Hal  ini  tidak  cukup  hanya  mengusir seluruh pekerja sek komersil dan penyedia tempat  persitusi,  akan  tetapi  pemerintah harus  memberikan  sarana  tempat  bekerja yang  layak  untuk  memenuhi  kebutuhan
mereka,  karena  pada  dasarnya  kita  sama dimata hukum untuk mendapatkan kehidupan  lebih  baik  ditengah-tengah masyarakat susuai dengan amanah Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  28  H yang  mana  pada  intinya  pasal  yang terkandung  didalamnya  untuk  persamaan status hidup yang lebih baik.
Berdasarkan  Sangsi  hukuman bagi penyedia  sarana  untuk  orang  lain melakukan asusila atau cabul maka dijerat dengan  Pasal  296  KUHP  jo  Pasal  506 KUHP.  Perda  No  8  Tahun  2011  Seri  A Nomor 08. Dalam Pasal 296 KUHP dijerat dengan  hukuman  selama  lamanya  satu tahun empat bulan denda seribu rupiah. Di pertegas  lagi  Pasal  506  bagi  mucicari/ menarik keuntungan dari perbuatan cabul dikenakan hukuman satu tahun kurungan. Dalam  Perda  No  8  Tahun  2011  Seri  A Nomor  08.  Pada  Bab  II  Pasal  3  Point  e. Yang mengatur tentang diskotik, Karaoke, Klab  malam  dan  sejenisnya.  Dari penjabaran  aturan  hukum  diatas  jika dikaitkan  dengan  permasalahan  dalam penelitian  dapat dikatakan hukum belum maksimal dalam penegakanya, jadi menurut peneliti dalam penegakan hukum,  hukum  harus  menjadi  panglima diatas segalahnya  dan  diatas kepentingan lainya.  Hal  ini  perlu  kerja  sama  dengan penegak hukum yang berwenang diantaranya,  pemerintah  setempat,  polisi, masyarakat atau instansi-instansi lembaga lain yang terkait kewenanganya.
Tabel  Subyek      penelitian      dalam penelitian      ini      adalah,  5  (lima)  orang
pekerja seks komersial dusun
Adianbatang. Tabel 1: Subjek Informan No Inisial Inform an Um ur Latar Belakang Pendid ikan Pekerj aan 1 RA 28 SMP PSK 2 FN 23 SMP PSK 3 RT 28 SMP PSK 4 RK 32 - PSK 5 LN 32 - PSK
Tabel  Obyek  penelitian  dinyatakan sebagai informan yang memiliki ciri-ciri umum sebagai beriku.
Tabel 2: Obyek Informan
N o Inisial Inform an Um ur Latar Belakang Pendidi kan Pekerja an 1. SP 38 SMA Kepala Desa 2. RO 47 SMP Kepala Dusun 3. BN 42 - Pemilik Warun g

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Adami Chazami, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajafindo Persada, Jakarta,
Jacobus  Rnjabar,  2008,  Perubahan  Sosial Dalam Teori Makro (Pendekatan Realitas Sosial), Alfabeta, Bandung.
Damsar,  2009,  Sosiologi  Ekonomi,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Kriyantono,  Rachmat.(2006).  Teknik  Praktis Riset  Komunikasi.  Jakarta  :  ( Kencana Prenada  Media Group.
Wirjono  Prodjodikoro.1986.  Tindak  Pidana
Tertentu  Di  Indonesia.  PT.  Presco. Bandung.
Poerwandari,  E.  K.  (2007).  Pendekatan Kualitatif.  Depok:  (Penerbit  Lembaga Pengembangan  Sarana  Pengukurandan Pendidikan Psikologi.
Soekanto, 1985. Penelitaian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum,UI Pres, Jakarta Sugiyono. (2006). Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta
Kartono,  Kartini  2007:2.  Pathologi  Sosial.
Jakarta:  Raja Grafindo Persada
.
Kartini Kartono, 1981, Patalogi Sosial jilid 1,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
b. Perundang- undangan
Undang Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) PERDA Nomor 8 Tahun 2011 Seri A Nomor 08 Tentang objek Pajak  Hiburan
c. website
Grace Patricia watak, 2009, PertanggungJawaban Tindak Pidana

## Mucikari,
http://kekegpw.blogsport.com/2009/08/Pertan ggung jawaban-tindak-pidana. html, diakses pada tanggal 5 November 2013.