## TEKANAN PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK PADA REALITAS SOSIAL BERPOTENSI KONFLIK DI PRIMETIME NEWS METRO TV
Chory Angela Wijayanti*
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra, Jalan Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236, INDONESIA * Penulis Korespondensi, email: chory@petra.ac.id

## ABSTRAK
Demokratisasi  media,  menciptakan  sebuah  ruang  publik  yang  menjadi  peluang  dan  jembatan  bagi  interaksi  masyarakat, untuk dapat mengatasi konflik sosial. Namun, karena banyaknya kepentingan yang terlibat, kontruksi realitas sosial di media massa seringkali malah menimbulkan kebencian atau stereotip pada kelompok tertentu yang terlibat dalam konflik. Hal ini semakin  terasa  saat  konflik  tersebut  melibatkan  perempuan  yang  terkait  dengan  industri  seks,  yang  ditempatkan  sebagai sebuah  patologi  sosial.  Penelitian  ini  kemudian  melihat  bagaimana  tekanan  faktor-faktor  dalam  media  massa  terhadap pembentukan ruang publik pada peristiwa penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya, sebagai sebuah realitas sosial yang berpotensi konflik tersebut. Melalui metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough, dengan memfokuskan pada dimensi kedua, yaitu praktik wacana ( discourse practice ), hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor presenter sebagai individu pekerja media, rutinitas media, organisasi media, dan ekstra media, mempengaruhi konstruksi realitas sosial di media massa. Akibatnya, program talk show Primetime News menjadi tidak netral karena pada kenyataannya dikendalikan oleh  para  aktor  media  massa,  yang  mengontrol  media  massa  dengan  menduduki  akses-akses  untuk  menseleksi  tema, informasi, dan kontribusi.
Kata kunci: Media massa, ruang publik, realitas sosial, lokalisasi.

## ABSTRACT
Democratization of the media, creating a public sphere into an opportunity and a bridge for community interaction, in order to resolve social conflicts. However, because of the many interests involved, construction of social reality in the mass media is often creating a negatif stereotype on certain groups that involved in the conflict. Moreover, when the conflict involves a woman associated with the sex industry, which was placed as a social pathology. This research see how the factors in the mass media supress the formation of public sphere in the event of the closing of localization “Dolly and Jarak” in Surabaya, as  a  social  reality  which  potentially  conflict.  Research uses  Norman  Fairclough’s  critical discourse analysis  method,  by focusing on a second dimension, discourse practice. The results showed that presenter as individual media workers, media routine, media organizations, and the extra media, influenced the construction of social reality in mass media. As a result, the program talk show Primetime News is not neutral because mass media actors control the mass media by occupying accesses to select a theme, information, and contributions.
Keywords: Mass media, public sphere, social reality, localization.

## 1. PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  dalam  sepanjang  tahun  2013,  konflik sosial  yang  naik  23,7  persen  dibanding  tahun sebelumnya,  telah  mengakibatkan  203  orang  tewas, 361  orang  terluka,  483  rumah  dirusak,  dan  173 bangunan  lainnya  dibakar  (Tribunnews,  2014). Banyaknya  konflik  sosial  ini  muncul  sebagai  akibat dari lunturnya sistem budaya asli yang tergerus oleh adanya  perubahan  zaman,  akulturasi,  dan  asimilasi. Hal ini  menyebabkan  hilangnya  rasa saling  percaya, komunikasi  antar  warga,  serta  melemahnya  kohesi- vitas sosial di dalam masyarakat.
Temuan CSRC Universitas Islam Jakarta menunjuk- kan  bahwa  mentalitas  toleransi  mayoritas  adalah toleransi pasif. Salah satu gejala yang terlihat adalah saat  masyarakat  meletakkan  persoalan  intoleransi  di lingkungannya  sebagai  masalah  internal,  bukan urusan  publik.  Selain  itu,  toleransi  pasif  ini  menye- babkan  semakin  rendahnya  empati  dan  kepedulian terhadap persoalan minoritas.
Sejauh  ini  berbagai  upaya  untuk  mengatasi  konflik sosial  yang  terjadi  di  Indonesia  telah  banyak dilakukan,  baik  oleh  pemerintah  maupun  kalangan sipil.  Namun,  hal  itu  belum  membuahkan  hasil
Jurnal SCRIPTURA, Vol. 5, No. 2, DESEMBER 2015, 39-45
ISSN 1978-385X
memadai  mengatasi  konflik  dan  menciptakan perdamaian  jangka  panjang.  Alternatifnya  perlu  di- ambil penanganan konflik berbasis pada kelembagaan politik  demokrasi  yang  mampu  mengakomodasi kepentingan dan juga pengakuan akan identitas yang ada.
Penciptaan  arena  publik  ( public  sphere )  yang  bebas dan demokratisasi arena publik merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan negara dan masyarakat sipil dalam berbagai sektor kebijakan publik. Namun, hal ini  tidak  akan  terwujud,  saat  demokrasi  tersebut dibajak  dan  dipergunakan  hanya  untuk  kepentingan segelintir  elite,  penguasa,  maupun  bisnis  (Wibowo, 2011, p.73-74).
Oleh  karena  itulah,  diperlukan  media  massa,  yang merupakan  entitas  paling  kuat  di  dunia.  Media memiliki kemampuan mengendalikan pikiran masya- rakat  melalui  informasi  dan  pengetahuan  yang disampaikannya,  sehingga  gagasan,  perilaku,  dan kebijakan  para  pemimpin  negara  pun,  tersampaikan ke  masyarakat.  Demokratisasi  media  ini  berarti membuka  peluang  yang  luas  bagi  semua  pihak  di masyarakat untuk bisa terlibat dalam kegiatan media yang  menjadi  tempat  dan  jembatan  bagi  interaksi masyarakat  (seluruh  kelompok  yaitu  pemerintah, pengusaha,  partai  politik,  masyarakat  sipil,  dan banyak pihak lainnya) untuk membangun kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  lebih baik. Proses demokratisasi media tidak sederhana dan mudah.  Proses  ini  membuka,  memberikan  peluang sekaligus tantangan (Siregar, 2014, p. xxvii).
Dalam  pemberitaan  konflik,  media  massa  seringkali mengonstruksi  realita  sosial  sedemikian  rupa, sehingga menimbulkan kebencian atau stereotip pada kelompok  tertentu  yang  terlibat  dalam  konflik. Stereotip yang cukup banyak muncul di media adalah yang berhubungan dengan gender atau jenis kelamin, terutama pada perempuan, yang dikonstruksi sebagai “warganegara  kelas  dua”  ( the  second  class  citizen ), atau  dalam  istilah  Simone  de  Beauvoir, The  Second Sex (Ibrahim, 2011, p.271) .
Ketidakadilan gender dalam media ini semakin terasa saat perempuan dikaitkan dengan industri seks, yang oleh  Dr.  Kartini  Kartono  dalam  bukunya  “Patologi Sosial”  (2014,  p.v),  ditempatkan  sebagai  salah  satu dari  lima  jenis  patologi  sosial,  bersama  dengan perjudian, korupsi, kriminalitas, dan mental disorder .
Hal ini pula yang muncul saat media mengonstruksi penutupan lokalisasi Dolly dan jarak di Surabaya.
Cemi  Fitriani  Jamal  (2013),  dalam  penelitiannya menyebutkan Dolly sebagai kawasan prostitusi yang
telah  memiliki  kekuatan  politik  sendiri.  Hal  ini didasarkan  pada  berbagai  keuntungan  yang  di  hasil- kan serta bagaimana setiap pihak di dalam lokalisasi mengatur hidup dan kebijakan mereka sendiri. Selain itu, keikutsertaan peran serta aparat militer yang dari tahun 1980-an, turut memperkuat dan mempengaruhi eksistensi  prostitusi  Dolly  selama  ini.  Dengan  ber- bagai  keuntungan  yang  dihasilkan  Dolly,  terutama dari  segi  ekonomi,  membuat  banyak  pihak  mem- perebutkan wilayah ini.
Demikian  banyaknya  pihak  yang  terlibat,  menim- bulkan kekhawatiran yang besar, akan potensi konflik sosial  yang  muncul  saat  pemerintah  memutuskan untuk  menutup  lokalisasi  ini.  Hal  ini  menarik perhatian  media  massa,  baik  cetak,  elektronik, maupun online .  Berbagai  macam  bentuk  peliputan dilakukan untuk mengulas permasalahan ini.
Salah  satu  bentuk  tayangan  televisi  yang  disiarkan untuk  membahas  penutupan  lokalisasi  Dolly  dan Jarak  ini  secara  khusus  adalah Primetime  News di Metro  TV.  Program  dalam  format talk  show ini menayangkan  liputan  dan  pembahasan  yang  men- dalam mengenai penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak tersebut, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang dinilai memiliki keterkaitan dengan isu tersebut.
Dalam  penelitian  Pratiwi  Ambarwati  (2005), disebutkan  bahwa  ruang  publik  dalam  media  massa tidak  terwujud  dalam  program  acara  yang  memang sudah “dirancang” untuk tidak menampilkan bentuk- bentuk partisipasi publik dalam tayangannya. Format tayangan talk  show, dinilai  memungkinkan  untuk memberikan kesempatan bagi partisipasi publik yang lebih besar.
Talk show sendiri, telah dianggap sebagai representasi ruang publik di televisi (Bignell, 2004, p.123), yang di dalamnya  isu-isu  publik  menjadi  bahan  perdebatan yang  rasional,  dengan  menggunakan  pertukaran wacana  dan  asumsi.  Keberadaan  debat  yang  demo- kratis  di  dalam talk  show menjaga  keberlangsungan dari sebuah ruang publik di dalam sebuah masyarakat yang berkembang. Yang menjadi pertanyaan kemudi- an  adalah  bagaimanakah  faktor-faktor  dalam  media massa menekan pembentukan ruang publik, terutama pada realitas berpotensi konflik tersebut?

## 2.   TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Ruang Publik
Jurgen  Habermas  memperkenalkan  konsepsi  ruang publik, yang terbentuk di antara masyarakat sipil dan negara, sebagai tempat diskusi publik kritis mengenai
persoalan kepentingan umum, yang dilindungi secara institusional  dan  berada  di  dalam  konteks  historis spesifik  dimana  ekonomi  pasar  sedang  berkembang (Habermas,  2012,  p.viii-ix).  Ruang  demokratis, tempat  warganegara  dapat  menyatakan  opini-opini, kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif adalah gagasan pokok ruang publik.
Di dalam kerangka pemikiran Habermas, keberadaan ruang  publik  politis  sebagai  kondisi  komunikasi, dapat  menumbuhkan  kekuatan  solidaritas  yang mengutuhkan sebuah masyarakat dalam perlawanan- nya terhadap sumber-sumber lain, yakni uang (pasar kapitalis)  dan  kuasa  (birokrasi  negara),  agar  tercapai suatu  keseimbangan.  Ruang  publik  lalu  dimengerti sebagai ruang otonom yang berbeda dari negara dan pasar, karena tidak hidup dari kekuasaan administratif maupun  ekonomi  kapitalis,  melainkan  dari  sumber- sumbernya sendiri.
Media massa, kemudian memegang peranan penting sebagai ruang publik bagi realitas sosial yang ada di masyarakat.  Di  dalam  ruang  publik-lah  “per- tarungan  simbolik”  atau  “pertarungan  wacana”  atau sederhananya  “pembicaraan”  bisa  menunjukkan kemurnian  “the  soul  of  democracy”,  sukma  demo- krasi sari suatu  masyarakat politik. Partisipasi penuh masyarakat  dalam  pembangunan  dan  pemerintahan dan debat rasional mengenai isu-isu politik dipandang sebagai  elemen  kunci  demokrasi  (Ibrahim,  1998,  p. xxxix).
Dalam  proses  demokrasi  deliberatif  atau  pem- bentukan ruang publik ini, Habermas membayangkan sebuah kondisi pembicaraan yang ideal ( ideal speech situation ),  dimana  partisipan  bebas  untuk  men- dengarkan,  menjelaskan, dan  menyampaikan  pikiran mereka,  tanpa  takut  akan  adanya  pembatasan  atau kontrol.  Dia  menyakini  bahwa  validitas  dari  setiap konsensus yang beretika, akan dapat diraih hanya jika tiga  kebutuhan  akan  akses  ( requirement  for  access ), argumentasi  ( requirement  for  argument ),  dan  pem- benaran  ( requirement  for  justification ),  terpenuhi (Griffin, 2011, p.243).

## 2.2  Konstruksi Realitas Sosial
Realitas sosial, dilihat sebagai hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, dimana kebenarannya bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang
dinilai relevan oleh pelaku sosial. Peter L. Berger dan Thomas  Luckmann  (1991)  menjelaskan  lebih  lanjut bahwa  realitas  sosial  adalah  hasil  ciptaan  manusia kreatif  melalui  kekuatan  konstruksi  sosial  terhadap dunia sosial di sekelilingnya.
Konstruksi yang beragam atas realitas sosial ini, tidak jarang menciptakan potensi terjadinya konflik sosial, saat  dalam  hubungan  antara  dua  pihak  atau  lebih, terdapat  tujuan  yang  tidak  kompatibel  (Haryat- moko, 2014, 189). Realitas sosial ini sendiri memiliki makna  saat  dikonstruksi  dan  dimaknakan  secara subyektif  oleh  individu  lain  sehingga  memantapkan realitas itu secara obyektif.
Media  massa  kemudian  menjadi  salah  satu  jalan untuk membentuk kontruksi realitas sosial di masya- rakat. Dalam struktur komunikasi yang sudah sedemi- kian  rupa,  media  telah  diintervensi  oleh  berbagai kepentingan,  sehingga  tidak  bisa  bebas  dari  distorsi. Shoemaker (1996, p.64), menyebutkan lima level atau faktor yang mempengaruhi isi media ( media content ), yaitu  (1)  Ideologi,  (2)  Ekstra  media,  (3)  Organisasi, (4) Rutinitas media, dan (5) Individu (pekerja media).

## 3.   METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian analisis wacana kritis yang akan menghubungkan teks dan konteks untuk melihat tujuan dan praktik bahasa. Pendekatan perubahan sosial akan digunakan sebagai kerangka  analisis  penelitian  ini  dengan  mengambil pemikiran  dari  Norman  Fairclough,  dimana  terdapat keterkaitan  antara  teks  (mikro)  dengan  konteks masyarakat (makro).
Titik  perhatian  dari  metode  penelitian  ini  adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Metode ini melihat bagaimana pemakai bahasa mengusung nilai ideologis  tertentu  melalui  analisis  yang  menyeluruh. Bahasa  secara  sosial  dan  historis  adalah  bentuk  dari tindakan, dalam hubungannya dengan struktur sosial. Oleh karena itu, analisis memusatkan pada bagaimana bahasa  itu  terbentuk  dan  dibentuk  dari  relasi  sosial serta  konteks  sosial  tertentu  (Eriyanto,  2001,  p.285- 334).
Fairclough  membagi  analisis  wacana  dalam  tiga dimensi, yang secara sederhana, kerangka analisisnya tergambar dalam Gambar 1.
Description (text analysis)
Interpretation (processing analysis) Explanation (social analysis) Dimensions of discourse Dimensions of discourse analysis SOCIOCULTURAL PRACTICE (Situational, Institutional, Societal) Process of Production Process of Interpretation DISCOURSE PRACTICE TEXT
Sumber: Fairclough, 2010, p.133
Gambar 1. Kerangka Analisis Wacana Norman Fairclough
Penelitian  ini  hanya  menggunakan  dimensi  kedua saja,  yaitu  praktik  wacana  ( discourse  practice ).
Dimensi ini berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Sebuah teks pada dasarnya dihasilkan lewat  praktik  diskursus  atau  proses  produksi,  seperti pola  kerja,  bagan  kerja,  dan  rutinitas  dalam  meng- hasilkan  teks.  Demikian  pula  pola  atau  proses konsumsi  teks  dapat  berbeda  dalam  konteks  yang berbeda.  Konsumsi  dapat  dihasilkan  secara  personal atau kolektif. Pada tingkatan discourse practice , untuk mendapatkan  informasi  mengenai  proses  produksi wacana  dalam talk  show  Prime  Time  News ,  peneliti melakukan  wawancara  dengan  awak  redaksi . Data- data  yang  ditemukan  dalam  proses  wawancara  ini kemudian  peneliti  kaitkan  dengan  hasil  analisis wacana yang telah ada sebelumnya. Selain itu, pene- liti  juga  akan  melakukan  analisis  dengan  meng- gunakan  konsep  milik  Shoemaker  dan  Reese,  yang membahas  mengenai  faktor-faktor  yang  mempenga- ruhi  isi  media.  Faktor-faktor  tersebut  adalah  level individu  (pekerja  media),  rutinitas  media,  organisasi media, ekstra media, dan ideologi media.

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor dalam media mempengaruhi kontruksi realitas sosial  berpotensi  konflik,  yaitu  penutupan  lokalisasi Dolly  dan  Jarak  di  Surabaya,  melalui  program talk show  Primetime  News .  Pertama,  presenter  sebagai individu pekerja media, secara efektif mengatur serta mengintegrasikan  suara-suara  lain  yang  muncul dalam  program  tersebut,  menentukan  kualitas hubungan  dengan  penonton,  serta  membentuk bingkai diskursif.
Dengan menggunakan jenis wawancara yang berbeda pada  narasumber  yang  berbeda,  presenter  berupaya untuk  mengendalikan  jalannya  dialog.  Presenter
menggunakan jenis The Accountability Interview saat melakukan  dialog  dengan  pemerintah  sebagai  pe- nentu  kebijakan; The  Experiental/Witness  Interview dengan  pelacur  sebagai  sosok  personal  yang  terkait langsung  dalam  isu;  serta The  Expert  Interview dengan  tokoh  sosial  atau  akademisi  untuk  men- jelaskan latar belakang masalah.
Dengan demikian, struktur berita yang terbentuk lebih bersifat  terbuka  ( open  structure  news  discourse ), karena  peran  presenter  lebih  bergantung  pada jalannya  wawancara  dengan  narasumber.  Hal  ini memungkinkan presenter untuk berimprovisasi, serta mempertanyakan  hal-hal  yang  muncul  dalam  dialog langsung. Wacana dalam Primetime News , kemudian terbentuk sebagai berita komprehensif, di mana fakta yang  diuraikan  merupakan  uraian  terperinci  yang selain  memperhatikan  segi  konteks,  juga  dikaitkan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
Presenter juga diposisikan secara tradisional, duduk di belakang meja, dengan pengambilan gambar kamera middle  close  up, atau  dari  kepala  sampai  ke  bawah sebatas dada. Dalam posisi seperti ini, terdapat pem- batasan ruang sosial antara presenter dan narasumber, sehingga kesan yang muncul adalah kesan formal dan wawancara  yang  berlangsung  tetap  dalam  tataran profesional.
Faktor  rutinitas  media,  yang  berkaitan  dengan  ke- seharian  dari  mekanisme  pembentukan  berita,  juga sangat menentukan isi media. Setiap organisasi media massa  memiliki  kebijakan  pemberitaan  dan  penge- lolaan berita tersendiri yang sudah menjadi ciri khas media  tersebut.  Kebijakan  redaksional  tersebut dioperasionalisasikan dalam mekanisme kerja redak- sional, mulai dari proses perencanaan berita.
Dalam penelitian ini, yang memegang peranan paling penting di dalam proses produksi program Primetime News, adalah  tahapan  pra  produksi  yang  memakan porsi  70%  dari  keseluruhan  acara.  Tahapan  ini dimulai  dengan  pembuatan pre-rundown oleh producer dan executive producer, yang berisi rencana isi  tayangan. Pre-rundown ini  kemudian  dibawa  ke dalam  rapat  yang  tidak  hanya  melibatkan  tim produksi  saja,  namun  juga  termasuk  tim news gathering (tim peliputan berita). Tim news gathering ini  terdiri  atas  koordinator  daerah,  koordinator nusantara,  koordinator desk nasional,  manajer,  dan pimpinan  redaksi,  jika  sedang  bisa  hadir.  Selain  itu, dalam  rapat  juga  hadir  beberapa  perwakilan  yang terkait dengan kerja di newsroom, seperti kameraman, editor, grafik, dan sebagainya.
Rapat  ini  membahas  semua  hal  yang  terkait  dengan isu  atau  topik  yang  ingin  diangkat  berdasarkan pre- rundown yang  telah  dipersiapkan  oleh executive producer sebelumnya. Di  dalamnya  akan  ditentukan angle (sudut) pemberitaan, judul, narasumber, bentuk liputan,  dan  sebagainya.  Dalam  penentuan  semua detail  berita  ini,  terjadi  diskusi  untuk  membicarakan pre-rundown tadi. Banyak masukan yang dihasilkan, sehingga bukan tidak mungkin bila di ujung diskusi, saat  keputusan  dihasilkan, pre-rundown yang  telah dipersiapkan  menjadi  benar-benar  berubah.  Proses diskusi yang sangat menentukan inilah yang membuat tahapan  pra  produksi  ini  menjadi  tahapan  yang memakan porsi paling besar.
Dalam  pembuatan  keputusan  di  tahapan  ini,  Metro TV  selalu  berpihak  pada  kepentingan  yang  lebih banyak,  dalam  hal  ini  masyarakat.  Meski  demikian, Metro  TV  berusaha  menjaga  agar  tetap  berada  di tengah,  sesuai  dengan  kaidah jurnalistik,  yaitu cover both  sides. Pada  edisi  “Mengubah  Wajah  Gang Dolly”, Metro TV menentukan sikap untuk pro atau mendukung penutupan lokalisasi. Pertimbangan yang digunakan  lebih  pada  alasan  moral,  dimana  terdapat banyak  perdagangan  manusia  di  sana.  Dengan melihat PSK sebagai korban dari praktik perdagangan manusia  tersebut,  maka  Metro  TV  menyatakan dukungan  terhadap  penutupan  lokalisasi  Dolly  dan Jarak.  Untuk  menjaga cover  both  sides, Metro  TV menekankan  pada  tanggung  jawab  pemerintah  kota Surabaya untuk memberikan peluang kerja bagi PSK, membuat  mereka  memiliki  kapasitas  lain,  selain memperdagangkan  tubuh  mereka  sendiri. Dengan demikian,  pemilihan angle, alur  cerita,  narasumber, dan  sebagainya,  digunakan  untuk  mendukung  sikap ini.
Keberadaan  program  lain  sebagai  faktor  organisasi media,  juga  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan dalam  memproduksi  tayangan talk  show  Primetime News di  Metro  TV,  termasuk  saat  membicarakan mengenai  penutupan  lokalisasi  Dolly  dan  Jarak  di Surabaya.
Dalam  proses  produksi Primetime  News, aspek organisasi yang berperan adalah keberadaan program lain. Ada kebijakan dalam organisasi Metro TV yang mengatur  bahwa  tidak  boleh  ada  dua  program  yang membahas satu isu yang sama, dengan sudut dan cara yang  sama.  Sebagai  sebuah  stasiun  televisi  berita ( news channel television ) yang tayang selama 24 jam sehari, ada pembagian isu pada semua program.
Dalam  kasus  penutupan  lokalisasi  Dolly  dan  Jarak, meskipun  sikap  utama  yang  ditentukan  adalah
persetujuan  terhadap  penutupan  lokalisasi  terkait dengan adanya perdagangan manusia di sana, namun Primetime  News tidak  menekankan  penelusuran mengenai  bagaimana  perdagangan  manusia  itu terjadi. Hal ini disebabkan karena pendekatan ini telah dilakukan oleh program yang lain.
Edisi  “Mengubah  Wajah  Dolly”  tayang  tepat  pada hari  penutupan  lokalisasi  Dolly  dan  Jarak,  sehingga Primetime  News mengambil  penelusuran  dengan angle yang  lain,  yaitu  tentang  bagaimana  tanggung jawab  pemerintah  kota  Surabaya  untuk  memberikan peluang  kerja  bagi PSK,  membuat  mereka  memiliki kapasitas  lain,  selain  memperdagangkan  tubuh mereka  sendiri. Dengan  demikian,  pemilihan angle, alur  cerita,  narasumber,  dan  sebagainya,  digunakan untuk mendukung sikap ini.
Selain  itu,  pemilihan  narasumber  juga  dipengaruhi oleh  kebijakan  tersebut.  Misalnya,  dalam  edisi “Mengubah Wajah Gang Dolly” tersebut, Tri Risma- harini  (Risma),  Walikota  Surabaya,  tidak  dihadirkan menjadi  salah  satu  narasumber.  Padahal,  dalam penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak ini, pemerintah kota,  menjadi  pihak  utama  yang  terlibat.  Jika mengikuti istilah yang digunakan oleh Metro TV, bisa dikatakan  bahwa  Risma  adalah  narasumber  kategori “Kelas 1”, yang akan memberi nilai lebih pada dialog. Namun  pada  hari  yang  sama,  Risma  ternyata  telah menjadi  narasumber  pada  program  lain.  Sehingga Primetime  News kemudian  menghadirkan  Syaifulah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Gubernur Jawa Timur, untuk mewakili  pihak  pemerintah  yang  terlibat  dalam penutupan tersebut.
Faktor  terakhir  yang  mempengaruhi  isi Primetime News adalah faktor ekstra media, adalah faktor yang berasal  dari  luar  lingkungan  media  yang  turut mempengaruhi  proses  produksi  isi  media.  Penonton menjadi  salah  satu  faktor  dari  luar  yang  mem- pengaruhi isi Primetime News.
Menurut  hasil  evaluasi  atau  analisis  penonton terhadap  tayangan Primetime  News, yang  menjadi potential viewer (penonton potensial) dari segmentasi di  atas  adalah  laki-laki,  dengan  usia  antara  40-60 tahun.  Penonton  potensial  inilah  yang  kemudian menjadi  penonton  setia  yang  perlu  dijaga  ( main- tenance ). Karakteristik penonton inilah yang menjadi patokan  bagi  tim  produksi,  untuk  memberikan bentuk-bentuk  tayangan  yang  sesuai  dengan  selera mereka, misalnya dalam hal pemilihan presenter yang tepat.  Hal  ini  nampak  dalam  pernyataan  yang disampaikan  oleh  Catharina  dalam  wawancara berikut ini:
Pengaruh  dong.  Kan  kita  menjaga  loyalitas penonton  juga.  Pemirsa  juga.  Kalau  laki-laki, kadang-kadang  kalau  kita  kasih  anchor  dialog tuh, seperti Avi misalnya, Aviani Malik. Karena dia  secara  mata  menarik,  secara  ngobrol  juga asik,  gitu  kan.  Kalau  laki-laki  dikasih  laki-laki lain juga boleh. Tapi laki-lakinya tipenya kayak indra.  Gitu  misalnya.  Karena  Indra  itu, ngomongin  dialog  politiknya  itu  pas  banget. Khas mereka, selera-selera mereka lah. Hahaha. Maksudnya kayak gitu lah kurang lebih .
Selain  jenis  kelamin  dan  usia,  segmentasi  penonton utama  Metro  TV  yang  aktif  dan  berwawasan  luas, juga  mempengaruhi  keputusan  dalam  memilih narasumber. Misalnya dalam edisi “Mengubah Wajah Gang  Dolly”,  salah  satu  asalan  yang  membuat Thamrin dipilih sebagai narasumber adalah sosoknya yang  dikenal  seringkali  melontarkan  pernyataan- pernyataan  yang  kontroversial.  Pada  tahun  2010, Thamrin  mengeluarkan  pernyataan  yang  dianggap menghina masyarakat dayak, pada saat menjadi saksi ahli  dalam  proses  peradilan kasus  video  porno  yang melibatkan Ariel, di Pengadilan Negeri Bandung.
Pada  30  Maret  2012,  dalam  dialog  interaktif  di program  8-11  Show  Metro  TV,  Thamrin  menyebut Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, seperti tomcat. Terakhir, pada Jumat 28 Juni 2013, dalam acara talk show  Apa  Kabar  Indonesia  (AKI)  Pagi  di  TvOne, Munarman,  Thamrin  disiram  teh  oleh  Juru  Bicara Front  Pembela  Islam  (FPI).  Sebagai  sosok  yang mungkin  tidak  bisa  diterima  banyak  pihak, menghadirkan  sosok  seperti  Thamrin  ini,  justru menjadi  sarana  untuk  bisa  menghidupkan  dialog, karena  menyampaikan  sudut  pandang  lain  dalam dialog.

## 5.   KESIMPULAN
Peneltian  ini  menyimpulkan  bahwa  beberapa  faktor dalam  media  memberikan  tekanan  dalam  mempe- ngaruhi kontruksi realitas sosial penutupan lokalisasi Dolly  dan  Jarak  di  Surabaya  melalui  program talk show  Primetime  News. Faktor-faktor  tersebut  antara lain,  presenter  sebagai  individu  pekerja  media, rutinitas media, organisasi media, dan ekstra media.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sebagai medium  presentasi  ruang  publik, Primetime  News menjadi  tidak  netral,  karena  pada  kenyataannya, program  ini  dikendalikan  oleh  para  aktor  media massa.  Mereka  mengontrol  media  massa  dengan
menduduki  akses-akses  untuk  menseleksi  tema, informasi,  dan  kontribusi.  Padahal,  para  pekerja media  menjadi  individu  yang  seharusnya  bisa menduduki  peran-peran  sebagai  aktor  ruang  publik ini.
Kemampuan  mereka  dalam  mengendalikan  kon- struksi realitas sosial di media massa, bisa digunakan untuk  memperjuangkan  hak-hak  publik,  terutama dalam  masyarakat  multikultural  yang  memiliki keragaman  kepentingan.  Pekerja  media,  misalnya presenter,  seharusnya  dapat  membangun  sebuah diskursus  inklusif  di  dalam  dialog,  melalui  beberapa narasumber sebagai representasi publik.
Kondisi  pembicaraan  ideal  ( ideal  speech  situation ) inilah  yang  akan  membentuk  sebuah  ruang  publik ideal,  sesuai  dengan  rumusan  Jurgen  Habermas, dimana  tiga  kebutuhan  partisipan,  yaitu  kebutuhan akan  akses,  kebutuhan  akan  argumentasi,  dan kebutuhan akan pembenaran, telah terpenuhi. Dengan demikian,  dalam  penanganan  realitas  sosial  yang berpotensi  menimbulkan  konflik  di  Indonesia, pemerintah  ataupun  pihak  lain  yang  terkait,  dapat memanfaatkan  keberadaan  media  sebagai  ruang publik, tempat dialog atau diskursus bagi semua pihak yang  terlibat,  untuk  membahas  dan  menentukan kebijakan-kebijakan  yang  meniminalisir  atau  men- cegah  terjadinya  konflik,  serta  bernilai  positif  bagi terwujudnya perdamaian di Indonesia.

## 6.   DAFTAR PUSTAKA
Ambarwati,  Pratiwi.  (2005).  Televisi  dan  Ruang Publik:  Kajian  Kritis  terhadap  Fungsi  RCTI sebagai  Ruang  Publik.  Unpublished  post- graduate thesis, Universitas Indonesia.
Berger, Peter L., & Thomas Luckmann. (1991). The Social Construction of Reality : A Treatise in The Sociology of Knowledge. USA: Penguin Books. Bignell,  Jonathan.  (2004). An  Introduction  to Television Studies. New York: Routledge. Eriyanto.  (2001). Analisis  Wacana:  Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS Yogya- karta Griffin, EM. (2011). A First Look at Communication Theory (8th edition). New York: McGraw-Hill. Habermas,  Jurgen.  (2012). Ruang  Publik:  Sebuah Kajian  tentang  Kategori  Masyarakat  Borjuis.
Bantul: Kreasi Wacana.
Haryatmoko.  (2014). Etika  Politik  dan  Kekuasaan . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara Ibrahim,  Idi  Subandy,  &  Suranto,  Hanif  (Eds.). (1998). Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender  dalam  Ruang  Publik  Orde  Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Kartono,  Kartini.  (2014). Patologi  Sosial  (Jilid  I). Jakarta : Rajawali Pres. Jamal,  Cemi  Fitriani.  (2013). Politik  Prostitusi  Kota Surabaya  (Studi  Deskriptif:  Eksistensi  Dolly). Junal Politik  Muda,  Universitas  Airlangga. Vol 2 no.1.
Shoemaker, Pamela J., & Stephen D. Reese. (1996).
Mediating  the  Message:  Theories  of  Influences on Mass Media Content (Second Edition). USA:
Longman Publisher.
Siregar,  Amir  Effendi.  (2014). Mengawal Demo- kratisasi  Media:  Menolak  Konsentrasi,  Mem- bangun  Keberagaman. Jakarta:  PT.  Kompas Media Nusantara.
Wibowo,  I.  (2011). Negara  dan  Bandit  Demokrasi.
Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Widianto, Willy. (2014, January 02). IPW: Waspadai Konflik  Sosial  Tahun  2014.  Retreived  October 10,  2014,  from http://www.tribunnews.com/ nasional/2014/01/02/ipw-waspadai-konflik- sosial-tahun-2014.