UPAYA-UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN PENCIPTA KARYA SENI TRADISIONAL TERHADAP HAK CIPTANYA
Nina Yolanda Fakultas Hukum Universitas Palembang Email: ninayolanda51@yahoo.com

## Abstract
The research objective is to describe and analyze efforts to increase the understanding and awareness of the creators of traditional art works on their copyright. Writing method uses normative juridical method. Research results: efforts to increase understanding and awareness of creators of their copyright  are  carried  out  through  efforts  to  promote  intellectual  property  rights  such  as  counseling, discussions,  seminars,  workshops,  symposiums,  intellectual  property  education  and  training  and institutionally  established  a  Copyright  Council.  In  the  end,  it  was  suggested  that  arrangements regarding  copyright  law  protection,  especially  the  copyright  of  traditional  artworks,  need  to  be accompanied  by  consistent  law  enforcement and efforts  to  increase  understanding  and  awareness  of creators of their copyright needs to be intensified both in terms of quality and quantity.
Keywords: Enhancement and understanding; creator; traditional artwork

## Abstrak
Tujuan penelitian untuk mnjabarkan dan menganalisi Upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisionil terhadap hak ciptanya. Metode Penulisan menggunakan metode  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  :  upaya  peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran  pencipta atas  hak  ciptanya  dilakukan  melalui  upaya  sosialisasi  HAKI  seperti  penyuluhan,  diskusi,  seminar, lokakarya,  simposium,  pendidikan  dan  pelatihan  HAKI  serta  secara  kelembagaan  pemerintah  telah membentuk  Dewan  Hak  Cipta.  Pada  akhirnya  disarankan  agar  pengaturan  mengenai  perlindungan hukum  hak  cipta  khususnya  hak  cipta  karya  seni  tradisional  perlu  diiringi  penegakan  hukum  yang konsisten  dan  upaya  peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran  pencipta  atas  hak  ciptanya  perlu  lebih diintensifkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Kata kunci: Peningkatan dan pemahaman;  pencipta; Karya seni tradisionil

## I. PENDAHULUAN

## A.  Pendahuluan
Indonesia  dengan  beragam  suku bangsa kaya akan hasil seni tradisional yang  mempunyai  nilai  estetika  yang tinggi  seperti  batik  tradisional  Solo, seni  ukir  Suku  Asmat,  kerajinan patung Bali, dan masih banyak lainnya. Karya  seni  tradisional  ini  selain memiliki  nilai  seni  dan  estetika  juga memiliki  nilai  ekonomis  serta  yang sering  tidak  diketahui  bahwa  di dalamnya  terkandung  hak  cipta  yang dilindungi undang-undang. Sangat ironis  bahwa  banyak  pencipta  yang tidak  memahami  bahwa  ia  memiliki hak  cipta  atas  karya  cipta  yang dihasilkan.
Kebanyakan pencipta cukup puas jika  karya  ciptanya  disukai  banyak orang dan laku dijual, tanpa mengetahui  dan  memikirkan  bahwa pencipta memiliki hak cipta yang perlu dilindungi dari eksploitasi secara ilegal oleh  pihak  yang  tidak  berhak.  Sebagai ilustrasi dapat diuraikan tentang kejadian  di  Bali  dimana  ada  turis Belanda  yang  memesan  kerajinan patung kayu Bali ke pencipta kerajinan kayu  tersebut  dalam  jumlah  besar untuk  dikirim  ke  Belanda.  Pencipta tersebut merasa bangga karena karyanya  disenangi,  ia  dapat  uang banyak dan bangga hasil karyanya bisa diekspor  ke  luar  negeri.  Ternyata  di Belanda hasil kerajinan tersebut
didaftarkan  dan  pada  produk  kerajinan tersebut ditempelkan made in Belanda.
Tentunya  eksploitasi  semacam ini  tidak  kita  inginkan  karena  sangat ironis bahwa pencipta
yang sesungguhnya  tidak  mendapatkan  hak yang  selayaknya  menjadi  miliknya secara optimal, padahal pencipta inilah yang  telah  berkorban  baik  waktu, tenaga  pikiran  maupun  materi  untuk menghasilkan ciptaannya.
Kalau  kita  telaah  dalam  sistem peraturan  perundang-undangan,  karya seni  tradisional  sebagai  suatu  ciptaan masuk  dalam  lingkup  perlindungan hak  cipta.  Dalam  Undang-undang  Hak Cipta  No.  19  Tahun  2002  (selanjutnya disebut UUHC 2002)  disebutkan ciptaan  yang  dilindungi  adalah  ciptaan yang  merupakan  hasil  karya  pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra. Juga disebutkan bahwa pencipta yang menghasilkan ciptaan yang orisinil mempunyai hak cipta yaitu hak untuk memperbanyak dan
mengumumkan ciptaannya.
Permasalahan yang muncul adalah  mengenai  pembuktian  bahwa pencipta karya seni tradisional merupakan pencipta yang
sesungguhnya.  Hal  ini  disebabkan karena dalam sistem hak cipta pendaftaran  tidak  bersifat  wajib  dan bukan merupakan pengakuan mengenai  lahirnya  hak  cipta,  sehingga banyak  pencipta  tidak  mendaftarkan ciptaannya  yang  dampaknya  bisa mempersulit pembuktian secara formal jika timbul sengketa di kemudian hari.
Permasalahan  lain  yang  muncul adalah  dalam  masyarakat  tradisional yang mempunyai sifat komunal
biasanya  ciptaan  yang  telah  dihasilkan seseorang  akan  dimanfaatkan  secara kolektif oleh anggota masyarakat  yang lain, sehingga pencipta yang sesungguhnya kurang dapat menikmati
hak  ciptanya  secara  eksklusif  atau bahkan  ciptaannya  itu  disalahgunakan oleh anggota masyarakat untuk keuntungan pribadinya.

## B.  Permasalahan
Terlihat  dari  uraian  diatas  bahwa pokok  permasalahan  adalah tingkat pemahaman  dan  kesadaran  pencipta atas  hak  ciptanya  masih  sangat rendah, sehingga menimbulkan kendala  bagi  pencipta  untuk  memiliki dan  mendayagunakan  hak  ciptanya secara  eksklusif  dan  melindungi  hak tersebut  dari  pelanggaran  hak  oleh pihak lain.
Untuk  itu  perlu  dilakukan  suatu penelitian yang akan mengkaji masalah yang  berkaitan  dengan perlindungan hukum  karya  seni  tradisional  dan upaya-upaya  peningkatan  pemahaman dan  kesadaran  pencipta  karya  seni tradisional  atas  hak  ciptanya  guna menghindari  eksploitasi  oleh  pihak lain  yang  tidak  berhak .  Sehingga dengan penelitian ini diharapkan adanya  penghargaan  terhadap  pencipta karya seni tradisional melalui perolehan dan pemilikan haknya secara layak serta lebih lanjut akan berdampak lebih luas bagi penghargaan  karya  seni  tradisional  di dunia  internasional.  Dan  lebih  utama diharapkan dapat diciptakan iklim yang kondusif  bagi  kegiatan  mencipta, sehingga secara stimulan dapat memberi pengaruh bagi tumbuh suburnya  kreativitas  masyarakat  yang pada  gilirannya  dapat  menciptakan stimulasi yang signifikan bagi lahirnya ciptaan-ciptaan  baru  yang  beragam, berkualitas serta memberi manfaat bagi pengayaan khasanah kehidupan bangsa. 1
1 Budi,  Henry  Soelistiyo.  (2009). Sistem  Perlindungan Hukum  di  Bidang  Hak  Cipta  di  Indonesia, Penelitian yang  disampaikan  pada  Pelatihan  HAKI  bagi Dosen  Fakultas  Hukum  Perguruan  Tinggi Indonesia Bagian Timur, Surabaya. Hlm. 1.

## B.  Metode Penelitian
Tujuan penelitian untuk mnjabarkan  dan  menganalisi  Upaya- upaya  peningkatan  pemahaman  dan kesadaran pencipta karya seni tradisionil terhadap hak ciptanya.
Metode
Penulisan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  yang mengkaji aspek hukum dari perlindungan  karya  seni  tradisional menurut ketentuan normatif dan mengkaji  aspek  empiris  dari  upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran  pencipta  atas  hak  ciptanya. Guna  menunjang  kajian  tersebut, sumber  data  yang  dipergunakan  terdiri dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh  dari  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  hak  cipta  serta informasi dari pihak-pihak yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder  merupakan  penunjang  yang berupa berbagai macam  bahan pustaka yang  membahas  hak  cipta  dan  karya seni tradisional.
Bahan hukum primer
dikumpulkan melalui penelaahan peraturan  perundangundangan  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti  dan  melalui  teknik  wawancara, sedangkan  bahan  hukum  sekunder dikumpulkan
dengan
studi kepustakaan.  Terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berhasil  dikumpulkan dilakukan analisis secara kualitatif.

## II.  PEMBAHASAN
Sebelum dibahas mengenai perlindungan hukum karya seni tradisional  dan  upaya  peningktan pemahaman  dan  kesadaran  pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya,  perlu  dibahas  apa  yang dimaksud  karya  seni  tradisioinal  dan pencipta.  Menurut  hasil  penelitian
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LIPI)  karya  seni  tradisional  diartikan sebagai  pernyatan  ekspresi  estetika bangsa  Indonesia  yang  khas  dan  asli yang  secara  sosial  dipantulkan  dala wujud  yang  nyata  maupun  hasil renungan dankreasi bangsa baik komunal maupun pribadi. 2
Karya  seni  tradisional  ini  antara lain  bisa  berupa  seni  rupa  (seni  ukir, seni  pahat,  seni  patung,  seni  lukis, kaligrafi), kerajinan tangan, seni Batik, seni  tenun,  seni  pertunjukan  (seni  tari, seni  musik,  seni  teater)  dan  seni arsitektur. Karya seni tradisional sebagai  salah  satu  bentuk  ciptaan masuk  dalam  lingkup  perlindungan hak  cipta,  asalkan  memenuhi  kriteria atau  syarat-syarat  perlindungan  hak cipta yaitu:
a.   ciptaan  tersebut  merupakan  ide yang  telah  selesai  diwujudkan dalam bentuk yang khas dan dalam kesatuan  yang  nyata,  sehingga dapat  ditangkap  oleh  panca  indera. Oleh  karena  itu  ide,  gagasan,  cita- cita tanpa ada perwujudannya tidak dapat dilindungi hak cipta.
b.   menunjukkan
keaslian atau orisinalitas  yang  berarti  ciptaan tersebut dihasilkan
dari kemampuan  pikiran,  kreativitas, imajinasi,  kecekatan,  ketrampilan dan keahlian pencipta yang bersifat pribadi.
c.   ciptaan  tersebut  dihasilkan  dalam bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra.
Sedangkan yang dimaksud
pencipta adalah seseorang atau beberapa  orang  secara  bersama-sama yang  atas  inspirasinya  lahir  suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan  dalam  bentuk  yang  khas dan  bersifat  pribadi  (pasal  1  angka  1
2 LKKN-LIPPI.  2009. Kapita  Selekta  Manifestasi Budaya Indonesia , Alumni, Bandung. Hlm. 107.
UUHC  2002).  Secara  lebih  rinci pencipta  atau  pemegang  hak  cipta karya  seni  tradisional  dalam  UUHC 2002  dapat  dikategorikan  sebagai berikut:
a.   Untuk  karya  seni  tradisional  yang sudah  jelas  siapa  penciptanya, maka  pemegang  hak  cipta  adalah
pencipta yang jelas-jelas menghasilkan ciptaannya tersebut;
b.   Untuk  karya  seni  tradisional  yang belum diketahui siapa penciptanya, maka  pasal  10  A  UUHC  2002 menetapkan :
-  apabila  suatu  ciptaan  tidak
diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum diterbitkan, maka negara memegang hak  cipta atas  ciptaan tersebut untuk kepentingan
penciptanya. -  apabila  ciptaan  tidak  diketahui penciptanya  atau  pada  ciptaan tersebut  hanya  tertera  nama samaran pencipta, makan penerbit  yang  memegang  hak cipta  atas  ciptaan  tersebut  untuk kepentingan pencipta.
Pemegang hak cipta lebih terperinci  lagi  diatur  dalam  Undang- undang  Hak  cipta  No.  19  Tahun  2002 yang  menetapkan  ketentuan  sebagai berikut:
a.   Pada  ceramah  yang  tidak  tertulis dan  tidak  ada  pemberitahuan  siapa penciptanya,  maka  orang  yang berceramah dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya [pasal 5 ayat (2)].
b.   Jika  ciptaan  terdiri  dari  beberapa bagian  tersendiri  yang  diciptakan dua  orang  atau  lebih,  maka  yang dianggap  sebagai  pencipta  adalah orang yang memimpin atau mengawasi  penyelesaian  seluruh ciptaan  tersebut  atau  orang  yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi  hak  cipta  masing-
masing  atas  bagian  ciptaannya (pasal 6 ).
c.   Jika  ciptaan  dirancang  seseorang, diwujudkan  dan  dikerjakan  oleh orang  lain  di  bawah  pimpinan  dan pengawasan orang yang merancang ciptaan,  maka  pencipta  adalah orang  yang  merancang  ciptaan tersebut (pasal 7).
d.   Jika ciptaan dibuat dalam hubungan  dinas  dengan  pihak  lain dalam  lingkungan  pekerjaannya, maka  pihak  yang  untuk  dan  dalam dinasnya  ciptaan  itu  dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada  perjanjian  lain  antara  kedua pihak dengan tidak mengurangi hak si pembuat sebagai pencipta apabila  penggunaan  ciptaan  itu diperluas  ke  luar  hubungan  dinas [pasal 8 ayat (1)].
e.   Jika ciptaan dibuat dalam hubungan  kerja  dengan  pihak  lain, maka  pihak  yang  membuat  karya cipta  itu  sebagai  pemegang  hak cipta,  kecuali  diperjanjikan  lain antara  kedua  pihak  (pasal  8  ayat (2).
f.   Jika  suatu  badan  mengumumkan bahwa  ciptaan  berasal  dari  badan hukum tersebut dengan tidak menyebut seseorang sebagai pencipta,  maka  badan  hukum tersebut  dianggap  sebagai  pencipta kecuali  jika  terbukti  sebaliknya (pasal 9).
g.   Negara  memegang  hak  cipta  atas peninggalan prasejarah, sejarah dan benda  budaya  nasional  lainnya [pasal 10 ayat (1)].
h.   Negara  memegang  hak  cipta  atas ciptaan  hasil  kebudayaan  rakyat yang  menjadi  milik  bersama,  jika berhubungan  dengan  pihak  luar negeri [pasal 10 ayat (2b)].
i.   Apabila  suatu  ciptaan  sama  sekali tidak  diketahui  siapa  penciptanya, negara  memegang  hak  cipta  atas
ciptaan  tersebut  kecuali  terbukti sebaliknya (pasal 10 (A).
A.   Perlindungan Karya Seni Tradisional 1.   Pemberian  hak-hak  kepada Pencipta Pencipta karya seni tradisional  mempunyai  hak  yang dinamakan  hak  moral  ( morale rights ) dan hak ekonomi (economic  rights) . Hak  moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta
suatu  ciptaan  dan  hak  pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap  setiap  perbuatan  yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian  ciptaan  yang  dapat mengganggu  kepentingan  dan reputasi pencipta 3 serta
merupakan hak yang kekal, selalu melekat  pada  pencipta  dan  tidak dapat dialihkan. 4
Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan  atau  mengeksploitasi ciptaan secara ekonomi.Hak ekonomi  ini  secara  garis  besar terdiri dari hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Meskipun  pencipta  karya  seni tradisional mempunyai hak eksklusif  atas  ciptaannya,  sistem hak cipta memperkenankan seseorang  menggunakan  ciptaan seseorang  tanpa  izin  pencipta asalkan  digunakan  dalam  batas- batas  yang  wajar  ( fair  use/fair
dealing ) dengan syarat
sumbernya  harus  disebut  dengan
3 Damian, Eddy . (2007). Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa  Konvensi  Internasional  dan  Undang  Undang Hak Cipta 1997 , Alumni, Bandung. Hlm. 62.
4 Djumhana,  Muhammad.  (2007). Hak  Milik Intelektual;  Sejarah,  Teori  dan  Praktek  di  Indonesia , Citra Aditya Bhakti, Bandung.
jelas dan dicantumkan serta tidak digunakan untuk tujuan komersial.
Dalam  UUHC  2002  hal  ini diatur  dalam  pasal  14:  Dengan syarat  bahwa  sumbernya  harus disebut  atau  dicantumkan  maka tidak  dianggap  pelanggaran  hak cipta :
a.   Penggunaan  ciptaan  pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan  kritik  dan  tinjauan suatu masalah dengan ketentuan  tidak  merugikan kepentingan  yang  wajar  bagi pencipta.
b.   Pengambilan  ciptaan  pihak lain baik seluruh atau sebagian guna keperluan pembelaan  di  dalam  dan  di luar pengadilan.
c.   Pengambilan  ciptaan  pihak lain  baik  seluruh  maupun sebagaian guan keperluan :
1.   ceramah  yang  semata- mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 2.   pertunjukan atau pementasan  yang  tidak dipungut  biaya  dengan ketentuan tidak
merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
d.   Perbanyakan  suatu  ciptaan bidang  ilmu  pengetahuan, seni  dan  sastra  dalam  huruf braile  guna  keperluan  tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.
e.   Perbanyakan  suatu  ciptaan selain  program,  komputer secara  terbatas  dengan  cara atau  alat  apapun  atu  proses serupa oleh perpustakaan
umum, lembaga ilmu pengetahuan  atau  pendidikan dan  pusat  dokumentasi  yang non  komersial,  semata-mata untuk keperluan akitvitasnya.
f.   Perubahan  yang  dilakukan atas  karya  atsitektur  seperti bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. g.   Pembuatan  salian  cadangan program komputer oleh pemilik  program  komputer yang  dilakukan  semata-mata untuk digunakan sendiri.

## 2.   Jangka Waktu Perlindungan
Terhadap ciptaan yang
memenuhi  kriteria  untuk  diberi perlindungan,  Undang  undang Hak Cipta memberi jangka waktu perlindungan  hak  cipta  dalam tiga  kategori  sebagaimana  diatur pasal  26  dan  pasal  27.  Kategori pertama  adalah  untuk  ciptaan yang  sifatnya  asli  atau  orisinil, jangka waktu perlindungan hukum  diberikan  selama  seumur hidup  pencipta  ditambah  50 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk ciptaan : a.   buku,  pamflet,  dan  semua hasil karya tulis lainnya
b.   ceramah,  kuliah,  pidato  dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
c.   Alat  peraga  yang  dibuat untuk  keperluan  pendidikan dan ilmu pengetahuan
d.   Ciptaan  lagu  atau  musik dengan atau tanpa teks termasuk karawitan.
e.   Drama, tari(koreografi),pewayangan, pantomin.
f.   Senirupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gmbar, seni ukir,  seni  kaligrafi,  seni
pahat,  seni  patung,  kolase, seni  terapan  yang  berupa kerajinan tangan;
g.   Arsitektur
h.   Peta.
i.   Seni batik.
j.   Terjemahan,  tafsir,  saduran, bunga  rampai,  dan  karya lainnya  dari  hasil  pengalih wujudan.
Sedangkan  kategori  kedua adalah untuk ciptaan yang bersifat turunan (derivatif) jangka waktu  perlindungan  diberikan hanya berlangsung 50 tahun sejak ciptaan yang bersangkutan diumumkan  yaitu  untuk  ciptaan program komputer,
sinematografi,  rekaman  suara, karya  pertunjukan  dan  karya siaran.
Dan  yang  terakhir  yaitu kategori  ketiga  untuk  ciptaan berupa  fotografi  dan  susunan perwajahan  karya  tulis  yang diterbitkan  sebagai  buku  jangka waktu  perlindungan  diberikan selama  25  tahun  sejak  pertama diumumkan.

## 3.   Perjanjian Lisensi
Perjanjian lisensi merupakan mekanisme lain perlindungan  hukum  karya  seni tradisional. Perjanjian lisensi pada  dasarnya  hanya  bersifat pemberian izin  atau hak  pencipta yang  dituangkan  dalam  akta perjanjian  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan  syarat  tertentu guna menikmati manfaat ekonomis  suatu  ciptaan  yang dilindungi  hak  cipta.  Dengan adanya  perjanjian  lisensi  maka penggunaan hak ekonomis pencipta  oleh  orang  lain  dapat dipertanggungjawabkan secara legal.
Untuk menjamin ketertiban  dan  kepastian  hukum dan  agar  mempunyai  akibat hukum bagi pihak ketiga,
perjanjian lisensi wajib dicatatkan  di  kantor  Hak  Cipta (pasal  38  ayat  (2)  UUHC  2002) dan untuk dapat dicatatkan secara sah,  perjanjian  lisensi  dilarang memuat  ketentuan  yang  secara langsung  maupun  tidak  langsung dapat  menimbulkan  akibat  yang dapat  merugikan  perekonomian Indonesia  (pasal  38  ayat  (1) UUHC 2002).

## 4.   Upaya  Hukum  dalam  Hal Terjadi Pelanggaran Hak
Terhadap pelanggaran hak cipta atas karya seni tradisional  dapat  ditempuh upaya hukum  melalui  jalur  perdata, pidan maupun hukum administrasi negara. Upaya hukum  melalui  jalur  perdata didasarkan  pada  ketentuan  pasal 41  yang  memberikan  hak  dan kewenangan  menggugat  secara perdata pelanggaran hakhak moral pencipta dan juga
ketentuan  pasal  42  UUHC  2002 yang memberikan hak dan kewenangan menggugat pelanggaran  hak-hak  ekonomi pencipta. Ketentuan pasal 42 UUHC  2002  memberikan  hak kepada  pemegang  hak  cipta untuk  mengajukan  gugatan  ganti rugi, permohonan penyitaan barang-barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta,  permohonan  penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan dari pelanggaran hak cipta,  mengajukan  permohonan penghentian kegiatan pembuatan,
perbanyakan,
penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan
atau  barang  yang  merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
Meskipun  pemegang  hak cipta  dapat  mengajukan  gugatan ganti rugi secara perdata, gugatan ini  tidak  mengurangi  hak  negara untuk melakukan tuntutan pidana atas  pelanggaran  hak  cipta.  Hal ini  disebabkan  pelanggaran  hak cipta  tidak  hanya  merugikan pemegang  hak  cipt  tetapi  juga negara  yang  tidak  mendapatkan pajak  atas  penjualan  barang- barang pelanggaran tersebut.
Untuk  itu  salah  satu  upaya menangkal pelanggaran hak cipta, undang-undang
memberikan ancaman yang berat, sebagaimana  diatur  dalam  pasal 44 UUHC 2002 :
a.   Sanksi pidana 7(tujuh ) tahun dan atau denda paling banyak 100 (seratus) juta  rupiah bagi yang  sengaja  dan  atau  tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak  ciptaan  atau memberi izin untuk itu.
b.  Sanksi  pidana  5  (lima  )  tahun dan atau denda paling banyak 50  (limapuluh)  juta  rupiah bagi yang sengaja
menyiarkan, memamerkan
atau mengedarkan atau menjual  kepada  umum  suatu ciptaan  atau  barang  hasil pelanggaran hak cipta.
c.   Sanksi  pidan  3  (tiga  )  tahun dan  atau  denda  25  (duapuluh lima)  juta  rupiah  bagi  yang sengaja  melanggar  larangan pemerinta mengumumkan hasil ciptaannya.
d.   Sanksi  pidana  2(dua  )  tahun dan  atau  denda  15  (lima belas) juta rupiah bagi pemegang  hak  cipta  yang mengumumkan dan
memperbanyak  ciptaan  potet tanpa seizin yang dipotret.
Tindak pidana pelanggaran  hak  cipta  semula merupakan  delik  aduan,  namun dengan undang-undang yang baru dirubah menjadi delik biasa. Dan agar  supaya  dapat  menangani substansi  pelanggaran  hak  cipta secara  tepat,  proses  penyidikan pelanggaran  hak  cipta  dilakukan Penyidik  Pelanggaran  Hak  Cipta yang  dilakukan  oleh  Pejabat Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  di lingkungan Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Perundangundangan)  yaitu  PPNS Hak  Cipta  tingkat  Kanwil  dan PPNS Hak Cipta tingkat Nasional
(PPNS  Dirjen  HAKI).  Hasil penyidikan PPNS Hak Cipta akan diserahkan ke Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum.
Selain  upaya  perdata  dan pidana, terhadap pelanggaran hak cipta  dapat  ditempuh  upaya melalui  jalur  administrasi  negara yang  mempunyai  kewenangan  di bidang kepabeanan dengan mendasarkan pada undangundang
No.  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan  khususnya  Bab  X yang berisi Larangan Pembatasan Impor dan Ekspor serta Penggendalian Impor dan Ekspor Barang  Hasil  Pelanggaran  Hak atas Kekayaan Intelektual.
Pelaksana  kewenangan ini  dilakukan  oleh  Dirjen  Bea dan  Cukai  yang mempunyai kewenangan  yang  bersifat  pasif untuk  menangguhkan  sementara waktu  pengeluaran  barang  impor atau ekspor dari kawasan kepabeanan  yang  berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta  (pasal  54  UU  No.  10  tahun
1995)  .  Kewengan  Bea  cukai  ini bersifat pasif karena kewenangan
tersebut  hanya  dilaksanakan  jika ada  permohonan  dari  pemegang hak  cipta  kepada  pengadilan negeri  yang  daerah  hukumnya meliputi wilayah kepabeanan tempat ekspor atau impor berlangsung. B.   Upaya Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Atas Hak Ciptanya Secara umum pemerintah mempunyai prioritas untuk
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai Hak Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI) melalui  beberapa  upaya.  Pemerintah tersebut  selain  melalui  penyuluhan, diskusi,  seminar,  dan  lokakarya, ditempuh pula upaya strategis melalui  perguruan  tinggi  untuk mengajarkan  HAKI  sebagai  bagian pengetahuan  yang  baru  dan  penting untuk diajarkan guna mempersiapkan para  lulusan  perguruan  tinggi  untuk memililiki bekal pengetahuan tentang HAKI yang nantinya akan ditularkan kepada  masyarakat  tempat  lulusan tersebut terjun beraktivitas.
Upaya  konkrit  lain  dilakukan melalui  penyelenggaraan  pelatihan yang dipusatkan di Universitas Indonesia untuk kawasan barat Indonesia  dan  Universitas  Airlangga untuk  kawasan  timur  Indonesia.  Di Universitas Airlangga pelatihan HAKI diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Pemerintah
Australia  dan  sudah  berlangsung untuk  4  angkatan  sampai  dengan Februari  1999,  bahkan  beberapa dosen  dan  praktisi  dari  berbagai bidang  asal  Indonesia  dikirim  ke Australia  untuk  mendapat  pelatihan HAKI atas biaya Pemerintah Australia.
Secara  kelembagaan  pemerintah membentuk  Tim  Keppres  34  yang
mempunyai  tugas  untuk  membenahi ketentuan-ketentuan HAKI dan mengkoordinir  keterpaduan  gerak dan langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran  di  bidang  HAKI.  Tim Keppres ini yang membidangi
beberapa  pelatihan  di  bidang  HAKI guna menyamakan persepsi.meningkatan pemahaman dan  ketrampilan  aparat  penegak hukum dan masyarakat dalam menganggapi  masalah  HAKI.  Selain itu pemerintah juga telah membentuk Dewan  Hak  Cipta  yang  mempunyai tugas  untuk  membantu  pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan Hak cipta. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah,  terdapat  pula  beberapa upaya  yang  dilakukan  beberapa kelompok masyarakat untuk
meningkatkan pemahaman dan sosialisasi HAKI seperti pembentukan Perhimpunan Masyarakat HAKI (Indonesia Intellectual Property Society disingkat  IIPS)  yang  mempunyai motto “menyebarluaskan pemahaman HAKI menuju masyarakat  Indonesia  yang  inovatif dan kreatif”. Kegiatan untuk menyebarluaskan  pemahaman  HAKI oleh  IIPS  dilakukan  antara  lain melalui  pendidikan  dan  latihan  yang pada  tahun  1999  dilakukan  Diklat HAKI  di  Mabes  Polri,  diterbitkan buletin  HAKI  untuk  referensi  bagi pemerhati dan pihak yang berkepentingan  dengan  HAKI,  juga dilakukan seminar dan simposium. Seminar  yang  dilakukan  yang berhubungan  dengan  karya  seni tradisional  adalah  Serial  Seminar Seni  Pertunjukan  Indonesia  yang diadakan  di  Solo  pada  tanggal  19 sampai  20  Februari  2009.  Seminar yang  menghadirkan  seniman  Ki Dalang  Sumartono  ini  menghasilkan
kesimpulan bahwa belum terciptanya iklim yang kondusif bagi perlindungan  karya  seni  tradisional bukan disebabkan instrumen
perlindungan  hukum  yang  kurang, tetapi terutama juga karena kesadaran  pelaku  seni  yang  masih kurang,  sehingga  perlu  dilakukan upaya  yang  lebih  intensif  untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pendipta karya seni tradisional.

## III. PENUTUP A.  Kesimpulan
Dalam  penelitian  ini  diambil suatu  kesimpulan  bahwa  perlindungan hukum  karya  seni  tradisional  masuk dalam  lingkup  perlindungan  hak  cipta yang  secara  garis  besar  meliputi pemberian  hak-hak  kepada  pencipta, pemberian  jangka  waktu  perlindungan hukum  yang  cukup  lama,  perjanjian lisensi  serta  upaya  upaya  hukum  yang dapat  ditempuh  dalam  hal  terjadi pelanggaran  baik  itu  melalui  jalur perdata,  pidana  maupun  administrasi negara.
Sedangkan  upaya  peningkatan pemahaman  dan  kesadaran  pencipta atas  hak  ciptanya  dilakukan  melalui upaya sosialisasi HAKI seperti penyuluhan, diskusi, seminar,
lokakarya,  simposium,  pendidikan  dan pelatihan HAKI serta secara kelembagaan pemerintah telah membentuk  Dewan  Hak  Cipta.  Pada akhirnya  disarankan  agar  pengaturan mengenai  perlindungan  hukum  hak cipta  khususnya  hak  cipta  karya  seni tradisional  perlu  diiringi  penegakan hukum  yang  konsisten  dan  upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran  pencipta  atas  hak  ciptanya perlu lebih diintensifkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

## B. Saran
Sebaiknya  setiap  pelanggaran  atau
kejahatan terhadap Hak Cipta Seseorang diberikan ganjaran hukuman untuk  memberikan  efek  jerah  terhadap orang yang telah mengambil Hak Cipta
Seseorang. Oleh karena  itu Pemerintah harus  bertindak  tegas  setiap  kejahatan terhadap Hak Cipta yang telah dimiliki oleh sipencipta.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi,  Henry  Soelistiyo.  (2009). Sistem Perlindungan  Hukum  di  Bidang
Hak Cipta di Indonesia, Penelitian yang disampaikan pada Pelatihan HAKI bagi Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi  Indonesia  Bagian  Timur, Surabaya. Damian, Eddy . (2007). Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional dan Undangundang  Hak  Cipta  1997, Alumni, Bandung.
Djumhana, Muhammad. (2007). Hak Milik Intelektual;  Sejarah,  Teori  dan
Praktek di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung. LKKN-LIPPI. 2009. Kapita Selekta
Manifestasi  Budaya  Indonesia, Alumni, Bandung Maulana,  Insan  Budi.  (2007). Sukses Bisnis  Melalui  Merek,  Paten dan Hak  Cipta, Citra  Aditya  Bhakti,
Bandung.
Saidin  .  (2007). Aspek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual, Raja
Grafindo, Jakarta.
Torn,  Eric  A.  (2009). Understanding Copyrights-a  Practical  Guide, London.