## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## ACCOUNTABILITY TO MEDIATE GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND COMMUNITY PARTICIPATION TOWARDS TRANSPARENCY OF ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS IN MOJOAGUNG

## AKUNTABILITAS MEMEDIASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN MOJOAGUNG
Shendi Damora 1 , Endah Susilowati 2
Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 19013010032@student.upnjatim.ac.id 1 , endahs.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  internal  control  system  and  community participation  on  the  transparency  of  village  fund  allocations  with  accountability  as  a mediating variable, a case study on the Mojoagung District Government Village Apparatus. This research is a quantitative research. The data used is primary data through distributing questionnaires.  The  sample  was  determined  by  purposive  sampling  method  of  90 respondents. The analysis technique uses SmartPLS 4.0. The results of the research show that a) the government's internal control system influences transparency and is proven to be true; b) The government's internal control system affecting accountability is not proven true;
c)  Public  Participation  affecting  Transparency  has  not  been  proven  true;  d)  Community Participation  influencing  Accountability  has  been  proven  true;  e)  Accountability  affects Transparency is not proven true. In conclusion, the Government's Internal Control System contributes to Transparency, Community Participation Contributes to Accountability and Accountability does not mediate the Internal Control System and Community Participation for Transparency in Village Fund Allocations.
Keywords : Accountability, Government Internal Control System, Community Participation, Transparency, Village Fund Allocation.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  dan partisipasi masyarakat terhadap transparansi alokasi dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel  mediasi,  studi  kasus  pada  Aparatur  Desa  Pemerintah  Kecamatan  Mojoagung. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Data  yang  digunakan  yaitu  data  primer melalui  penyebaran  kuesioner.  Sampel  ditentukan  dengan  metode purposive  sampling sebanyak  90  responden.  Teknik  analisis  menggunakan SmartPLS  4.0. Hasil  penelitian menunjukkan,  a)  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  mempengaruhi  Transparansi terbukti  kebenarannya.;  b)  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  mempengaruhi Akuntabilitas  tidak  terbukti  kebenarannya.;  c)  Partisipasi  Masyarakat  mempengaruhi Transparansi  tidak  terbukti  kebenarannya.;  d)  Partisipasi  Masyarakat  mempengaruhi Akuntabilitas  terbukti  kebenarannya.;  e)  Akuntabilitas  mempengaruhi  Transparansi  tidak terbukti  kebenarannya.  Simpulan,  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  memberikan kotribusi  atas  Transparansi,  Partisipasi  Masyarakat  Memberikan  Kontribusi  Terhadap Akuntabilitas  serta  Akuntabilitas  tidak  memediasi  Sistem  Pengendalian  Internal  dan Partisipasi Masyarakat atas Transparansi Alokasi Dana Desa.
Kata  Kunci :  Akuntabilitas,  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah,  Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Alokasi Dana Desa.

## PENDAHULUAN
Awal Indonesia merdeka hingga masa order baru sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi, dimana pemerintahan pusat yang berperan dalam pembangunan. Namun se l te l lah be l rakhirnya  orde l baru,  saat  ini  siste l m pe l me l rintahan  Indone l sia  be l rubah  dari pe l me l rintahan se l ntralisasi me l njadi de l se l ntralisasi. Pe l nggunaan siste l m pe l me l rintahan se l cara de l se l ntralisasi sama de l ngan tujuan de l mokrasi yang be l rtujuan untuk  te l rwujudnya  ke l se l jahte l raan  bagi masyarakat.
Be l rlangsungnya  de l se l ntralisasi dapat me l mbe l rikan ke l sadaran pe l ntingnya ke l mandirian  dae l rah  yang  be l rdasarkan pada  pe l mbe l rdayaan  pote l nsi  lokal.  Saat ini ke l bijakan pe l me l rintah yang ada masih me l nitik  be l ratkan  otonomi  pada  tingkat kabupate l n/kota,  namun  se l be l narnya se l cara  e l se l nsi  ke l mandirian  te l rse l but dimulai  pada  le l ve l l  pe l me l rintah  tingkat bawah yaitu de l sa (Yuliastuti, 2020).
De l sa  sudah  dapat  dipastikan me l nggunakan dana anggaran de l sa yang me l ngacu  ke l pada  pe l re l ncanaan  ke l rja pe l me l rintah  de l sa.  Anggaran  De l sa  yang dipe l role l h  be l rsumbe l r  dari  Pe l ndapatan Asli  Dae l rah  yang  digunakan  untuk me l mbiayai pe l ngadaan de l sa,
pe l mbe l rdayaan  masyarakat  de l sa  de l ngan prioritas
untuk me l mbiayai
pe l mbangunan de l sa, se l lain itu diatur juga ke l wajiban bagi pe l me l rintah pusat sampai kabupate l n untuk me l mbe l rikan dana bagi de l sa de l mi me l nge l mbangkan pe l mbangunan  masyarakat  de l sa  se l rta me l lakukan  pe l layanan  masyarakat  pada bidang  e l konomi,  sosial,  dan  budaya. Ke l butuhan  Pe l me l rintah  De l sa  yang se l makin me l ningkat me l nye l babkan Pe l me l rintah  Pusat  te l rus  me l naikkan jumlah  alokasi  RAPBN  untuk  dae l rah dan de l sa me l lalui alokasi dana de l sa.
Pe l ngalokasian dana de l sa diharapkan me l ndukung pe l mulihan pe l re l konomian  de l sa,  upaya  ini  dapat diciptakan me l lalui program padat karya, bantuan langsung dana de l sa, pe l mbe l rdayaan  UMKM  dan  pe l rtanian, se l rta  me l nge l mbangkan  Badan  Usaha Milik De l sa dan jaring pe l ngaman sosial.
Se l lanjutnya untuk re l formulasi pe l nyaluran  me l lalui  pe l nguatan  kine l rja dan  me l nunjang  pe l nge l mbangan  se l ktor prioritas  me l lalui  de l sa  wisata,  de l sa digital,  se l ktor  pe l rikanan  dan  pe l rtanian, se l rta pe l rbaikan sarana fasilitas ke l se l hatan. (Siahaan & Widajantie l , 2022) Salah  satu  hal  yang  paling pe l nting  untuk  dipe l rhatikan  dalam me l ndukung prose l s pe l laksanaan pe l mbangunan  dise l tiap  de l sa  adalah adanya  ke l pastian  ke l uangan  untuk pe l mbiayaan  dan  pe l nggunanaan  dana alokasi de l sa. Pe l nggunaan  Alokasi  Dana De l sa (ADD)  juga  harus  me l mbe l rikan manfaat  yang  se l be l sar-be l sarnya  de l ngan me l mprioritaskan  pe l mbangunan  dan pe l ndanaan pe l mbangunan de l sa, pe l mbe l rdayaan    masyarakat    se l rta  le l bih dibutuhkan
langsung de l ngan ke l pe l ntingan  se l bagian  be l sar  masyarakat de l sa. (Sumarni, 2020) Be l saran  dana  alokasi  dana  de l sa yang dite l rima se l tiap de l sa be l rbe l da be l da maka  dalam  me l nge l lola  Alokasi  Dana De l sa (ADD) dipe l rlukan adanya akuntabilitas  dan  transparansi  agar pe l nge l lolaan  dana  te l rse l but  be l rjalan de l ngan  baik.  Adanya  pe l nyaluran anggaran dana de l sa me l mbuat dibutuhkannya  se l buah  pe l raturan  yang me l ngatur te l ntang pe l nge l lolaan anggaran dana  de l sa,  ini  dilakukan  supaya te l rciptanya  ke l pe l rcayaan  masyarakat me l lalui tranparansi pe l nge l lolaan anggaran.
Adapun fe l nome l na yang be l rsumbe l r  dari  ne l ws.de l tik.com  (2019) me l nje l laskan  bahwa  Ke l pala  De l sa
Dukuhmojo,  Mojoagung,  Jombang, yang  diduga  me l lakukan  korupsi  Dana De l sa (DD) tahun 2018 de l ngan me l mbuat proye l k  fiktif.  Modusnya,  te l rsangka
me l mbuat  proye l k  fiktif  pe l mbangunan te l mbok pe l nahan tanah di de l sa te l rse l but. Se l lain itu, te l rdapat DD se l kitar Rp 10 juta yang tidak disalurkan untuk masyarakat. Nilai  ke l rugian  Dana  De l sa  yang dikucurkan  se l kitar  Rp  287  juta.  Untuk me l nutupi ke l salahannya, te l rsangka me l mbuat  laporan  pe l rtanggungjawaban pe l nggunaan DD fiktif, de l ngan dana Rp 70  juta,  te l rsangka  juga  me l mbangun tanggul pe l nahan tanah ala kadarnya. Adapun  fe l nome l na  lain  yang be l rsumbe l r  dari  FaktualNe l ws.co  (2020)
Se l jumlah  Ke l pala  De l sa  di  Kabupate l n Jombang  dipanggil  pihak  Ke l jaksaan Ne l ge l ri  Jombang.  Pe l manggilan  ini diduga  te l rkait  surat  pe l rtanggung jawaban  (SPJ)  ADD  dan  Dana  De l sa untuk tahun 2018 dan 2019 lalu. Ke l pala Ke l jari  Jombang,  tidak  me l mbantah  ada pe l manggilan  kade l s  di  Jombang  ke l
Kantor  Ke l jari  Jombang.  Ke l tua  De l wan Pimpinan  Cabang  Projo  me l laporkan kasus dugaan pe l nye l le l we l ngan Dana De l sa di Jombang se l jak 2017 sampai 2019 ke l KPK,  Ke l jaksaan  Agung,  BPKP.  Data yang  dimiliki  te l rtulis  laporan  ke l uangan de l sa  di  Jombang  banyak  tidak  se l suai fakta  di  lapangan,  te l rutama  di
Ke l camatan Jombang, Ngoro, Mojoagung. Be l be l rapa  pe l ne l litian  se l be l lumnya te l lah  me l lakukan  pe l ngujian  me l nge l nai tingkat  akuntabilitas  dan  transparansi pe l nge l lolaan alokasi dana de l sa. Pe l ne l litian yang dilakukan Garung & Ga, (2020)  me l nyatakan  akuntabilitas  dan transparansi  se l cara  parsial  be l rpe l ngaruh signifikan, te l rhadap pe l nge l lolaan alokasi dana  de l sa.  Me l nurut  Putra  &  Rasmini, (2019)  me l nunjukkan  bahwa  se l makin baik  akuntabilitas,  transparansi,  dan partisipasi  masyarakat  maka  e l fe l ktivitas pe l nge l lolaan dana de l sa. Me l nurut Anas &
Se l tyowati  (2021)  yang  me l nyatakan bahwa  partisipasi  tidak  be l rpe l ngaruh te l rhadap transparansi pe l nge l lolaan alokasi dana de l sa.
Be l rdasarkan  adanya  pe l ne l litian- pe l ne l litian  te l rdahulu  se l rta  fe l nome l na- fe l nome l na  yang  pe l nulis  te l mukan  pada le l mbaga  pe l me l rintahan  yang  ada  di Indone l sia. Diantaranya le l mahnya Siste l m Pe l nge l ndalian Inte l rnal Pe l me l rintah (SPIP)  pada  le l mbaga  pe l me l rintah  yang me l mpe l ngaruhi pe l ncapaian akuntabilitas dan  transparansi  yang  dihasilkan. Be l rdasarkan  latar  be l lakang  te l rse l but maka dilakukan kajian untuk me l nge l tahui pe l ngaruh siste l m pe l nge l ndalian  inte l rnal  dan  partisipasi masyarakat te l rhadap transparansi de l ngan  akuntabilitas  se l bagai  variabe l l me l diasi  de l ngan  studi  kasus  pada
Aparatur De l sa di Pe l me l rintahan
Ke l camatan Mojoagung.
Te l ori Ste l wardship ( Ste l wardship
The l ory) Me l nurut  Donaldson  &  Davis, (1991)  Te l ori  Ste l wardship  me l rupakan te l ori yangme l nggambarkan situasi manaje l r  yang  tidak  te l rmotivasi  ole l h tujuan  dari  individu  namun  le l bih ditunjukkan  pada  sasaran  hasil  utama guna  ke l pe l ntingan  organisasi.  Asumsi filosofi  me l nge l nai ste l wardship  the l ory dibangun  be l rdasarkan  sifat  manusia yaitu dapat dipe l rcaya, mampu be l rtindak de l ngan pe l nuh tanggung jawab, me l miliki inte l gritas, se l rta dapat be l rlaku jujur untuk pihak lainnya.
Te l ori ini me l nggambarkan hubungan yang kuat antara ke l puasan dan ke l sukse l san organisasi, te l rcapainya ke l sukse l san  dalam  se l buah  organisasi dapat dicapai de l ngan cara maksimalisasi utilitas principals dan manaje l me l n. Te l ori Ste l wardship me l nggambarkan  manaje l r tidaklah  te l rmotivasi  ole l h  ke l pe l ntingan pribadi,  me l lainkan  ke l pe l ntingan  publik se l hingga, ste l ward be l ke l rja atas ke l inginan
publik de l ngan me l mpe l rtimbangkan ke l butuhan  prioritas.  Se l cara  prinsip akuntansi  me l rupakan  alat  pe l nge l ndalian diri,  se l bagai  sarana  pe l laporan  aktivitas manaje l r  atas  pe l nge l lolaan  sumbe l r  daya manusia dan ke l uangan.
Ke l te l rkaitan  te l ori  ste l wardship de l ngan  pe l ne l litian  ini  yaitu  dapat me l nje l laskan  aparatur  de l sa (ste l ward)
se l bagai  salah  satu  le l mbaga  yang  bisa dipe l rcaya  dan  be l rtindak  se l suai  de l ngan
ke l pe l ntingan  publik  dalam  pe l laksanaan tugas  dan  fungsinya  de l ngan  te l pat  untuk me l nse l jahte l rakan  masyarakat.  Aparatur de l sa  dalam  me l laksanakan  tanggung jawabnya  me l re l ka  akan  me l ngarahkan se l mua  ke l mampuan  dan  ke l ahliannya dalam me l ningkatkan kompe l te l nsi aparatur de l sa, dan me l ningkatkan siste l m pe l nge l ndalian  inte l rnal  pe l me l rintah  yang be l rtujuan  untuk  me l nunjang  pe l ningkatan akuntabilitas  dan  transparansi  alokasi dana de l sa.
Siste l m Pe l nge l ndalian Inte l rnal
Pe l me l rintah Pe l raturan  Pe l me l rintah  No.  60 Tahun 2008 te l ntang Siste l m Pe l nge l ndalian
Inte l rnal  Pe l me l rintah  me l nje l laskan  bahwa siste l m pe l nge l ndalian inte l rn adalah prose l s inte l gral  pada  tindakan  dan  ke l giatan dilakukan  se l cara  te l rus  me l ne l rus  ole l h pimpinan dan se l luruh pe l gawai dise l le l nggarakan  se l cara  me l nye l luruh  di lingkungan pe l me l rintah pusat dan pe l me l rintah  dae l rah  untuk  me l mbe l rikan ke l yakinan  me l madai  atas  te l rcapainya tujuan  organisasi  me l liputi  ke l gitan  yang e l fe l ktif  dan  e l fisie l n,  ke l handalan  laporan ke l uangan,  pe l ngamatan  ase l t  ne l gara, ke l taatan  te l rhadap  pe l raturan  pe l rundang- undangan.
Adanya  siste l m  pe l nge l ndalian inte l rnal  pe l me l rintah  maka  se l luruh  prose l s ke l giatatan pe l ngawasan, audit dan pe l nganggaran  te l rhadap  organisasi  dalam rangka me l mbe l ri ke l yakinan yang me l madai bahwa ke l giatan te l lah dilaksanakan se l suai
de l ngan  tolak  ukur  dan  aturan  yang be l rlaku. Pe l ran Siste l m Pe l nge l ndalian Inte l rn Pe l me l rintah  (SPIP)  adalah  se l bagai pe l doman pe l laksanaan dan se l bagai bahan pe l mbanding untuk me l nge l ndalikan e l fe l ktifitas  pe l nye l le l nggaraan  ke l giatan ope l rasional,  aspe l k  biaya,  sumbe l r  daya manusia  dan  partsipasi  SDM  dalam pe l nge l lolaan  ke l uangan  De l sa.  (Martini, 2019).

## Partisipasi Masyarakat
Me l nurut  Masruhin  &  Kaukab, (2019)  partisipasi  me l rupakan  ikut  se l rta masyarakat dalam ke l giatan pe l mbangunan dan  ikut  me l manfaatkan  se l rta  me l nikmati hasil-hasil  pe l mbangunan.  Partisipasi masyarakat  bukan  hanya  me l libatkan masyarakat  dalam  pe l mbuatan  ke l putusan pada  se l tiap  program  pe l mbangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam me l ngide l ntifikasi  masalah  dan  pote l nsi yang  ada  di  masyarakat.  Partisipasi masyarakat  juga  dipe l rlukan  kare l na ke l te l rlibatan  langsung  masyarakat  bagi de l sa dalam prose l s pe l ngambilan ke l putusan dan  kontrol  se l rta  koordinasi  dapat me l mbantu  dalam  prose l s  pe l mbangunan de l sa.
Akuntabilitas
Akuntabilitas me l rupakan pe l mbe l rian  informasi  dan  pe l ngungkapan (disclosure l ) atas  aktivitas  dan  kine l rja finansial  ke l pada  pihak–pihak  yang be l rke l pe l ntingan.
Pe l me l rintah pusat maupun pe l me l rintahan dae l rah harus dapat me l njadi subye l k atas pe l mbe l rian informasi dalam  rangka  me l me l nuhi  hak–hak  publik yaitu  hak  untuk  me l nge l tahui,  hak  untuk dibe l ri  informasi  dan  hak  untuk  dide l ngar aspirasinya.  Akuntabilitas  pe l nge l lolaan dana  de l sa,  dapat  disimpulkan  se l bagai wujud  ke l wajiban  ke l pala  de l sa  agar be l rtanggungjawab me l nge l lolaan dana de l sa yang ditugaskan ke l padanya agar te l rcapai tujuan  yang  te l lah  dite l tapkan  me l lalui tanggung jawab yang te l rarah.
Pe l rtanggungjawaban  untuk  pe l nge l lolaan alokasi dana de l sa sangat dibutuhkan untuk pe l ndorong pe l laksanaan de l sa agar be l rjalan de l ngan baik dan maksimal.
Transparansi Alokasi Dana De l sa
Transparansi
me l ngisyaratkan bahwa  laporan  ke l uangan  tidak  hanya dibuat  te l tapi  juga  te l rbuka  dan  dapat diakse l s ole l h masyarakat, kare l na aktivitas pe l me l rintah adalah dalam rangka me l njalankan amanat rakyat. Transparansi Alokasi  Dana  De l sa  (ADD)  yang dimaksud  dalam  pe l ne l litian  ini  bahwa se l luruh ke l giatan de l sa yang dire l ncanakan, dilaksanakan  dan  die l valuasi  se l cara te l rbuka  de l ngan  prinsip  dari,  ole l h  dan untuk masyarakat se l lain itu ke l giatan yang me l rupakan ke l pe l ntingan de l sa harus dapat dipe l rtanggung jawabkan se l cara administrasi, te l knis dan
hukum me l nggunakan  prinsip  he l mat,  te l rarah  dan te l rke l ndali  se l rta  ke l te l rbukaan  te l rhadap publik.
Pe l ngaruh Siste l m Pe l nge l ndalian
Inte l rnal Pe l me l rintah te l rhadap
Akuntabilitas
Pe l rwujudan akuntabilitas pe l nge l lolaan  ke l uangan  de l sa  dipe l rlukan pe l nge l ndalian atas ke l giatan yang dilakukan. Pe l nge l ndalian dilakukan se l suai pe l doman  siste l m  pe l nge l ndalian  inte l rnal pe l me l rintah (SPIP) se l bagai tolak ukur dan standar  pe l nge l ndalian  pe l laksanaan  dana de l sa.  Pe l nge l ndalian  inte l rnal  me l rupakan suatu cara untuk me l ngarahkan, me l ngawasi,  dan  me l ngukur  sumbe l r  daya suatu  organisasi,  se l rta  be l rpe l ran  pe l nting dalam  pe l nce l gahan  dan  pe l nde l te l ksian pe l ngge l lapan (fraud). Pe l nge l ndalian inte l rnal  te l rdiri  atas  ke l bijakan  dan prose l dur yang digunakan dalam me l ncapai sasaran dan me l njamin atau me l nye l diakan informasi  ke l uangan  yang  andal,  se l rta me l njamin ditaatinya hukum dan pe l raturan yang be l rlaku.
Se l jalan de l ngan te l ori ste l wardship yang  dalam  hal  ini  adalah  pe l ne l rapan siste l m  pe l nge l ndalian  inte l rn  pe l me l rintah (SPIP) de l ngan se l mua dime l nsi yang ada di pe l me l rintah de l sa akan me l mbe l rika panduan dan  dukungan  dalam  be l ntuk  aturan  dan administrasi pe l me l rintahan se l hingga pe l laksanaan tugas dan tingkat akuntabilitas  (tanggung  jawab)  se l bagai ste l ward  dapat  te l rlaksana  de l ngan  baik, se l mua  itu  untuk  ke l pe l ntingan  masyarakat banyak.
Pe l ngaruh Partisipasi Masyarakat te l rhadap Akuntabilitas Pe l ntingnya kontribusi masyarakat  ini  dapat  digunakan  untuk me l nge l tahui  informasi  me l nge l nai  kondisi, ke l butuhan,  dan  sikap  masyarakat  te l rkait de l ngan program pe l mbangunan, ke l te l rlibatan  masyarakat  dalam  program pe l mbangunan,
me l ningkatkan ke l pe l rcayaan masyarakat te l rhadap program  ke l giatan  te l rse l but,  dan  se l bagai be l ntuk  partisipasi  umum  masyarakat te l rhadap  pe l mbangunan  di  wilayahnya se l ndiri.
Ke l te l rlibatan partisipasi masyarakat jika dihubungkan de l ngan te l ori ste l wardship  dalam  pe l ngalokasian  dana de l sa sangat pe l nting kare l na de l ngan adanya pe l rtisipasi masyarakat dalam me l mbe l rikan masukan  akan  me l mbantu  Pe l me l rintah De l sa untuk me l njaga tingkat akuntabilitas laporan pe l nge l lolaan dana de l sa.
Pe l ngaruh Siste l m Pe l nge l ndalian Inte l rnal Pe l me l rintah te l rhadap
Transparansi Alokasi Dana De l sa
Te l rwujudnya transparansi
laporan  ke l uangan  dae l rah  akan  me l njadi landasan awal bagi tata ke l lola pe l me l rintahan yang le l bih baik dan se l gala pe l rtanggungjawaban  ke l uangan  yang be l rasal  dari  dana  masyarakat  akan be l rjalan  lancar  se l iring  ke l pe l rcayaan masyarakat te l rhadap pe l me l rintahan dalam bidang pe l nge l lolaan ke l uangan.
Me l nurut Tama  e l t  al.,  (2020) dalam pe l ne l litiannya bahwa pe l nge l ndalian SPIP  yang  dilakukan  ini  digunakan se l bagai  cara  me l ningkatkan  transparansi dan  me l ngantisipasi  adanya  ce l lah  untuk me l lakukan
ke l curangan pe l makaian anggaran,se l hingga akan le l bih me l mbe l rikan  jaminan  ke l pada  masyarakat didalam  pe l nye l rapan  dana  de l sa  untuk ke l pe l ntingan  pe l nge l mbangan  de l sa      dan bukan untuk ke l pe l ntingan pe l rangkat de l sa.
Pe l ngaruh Partisipasi Masyarakat
te l rhadap Transparansi Alokasi Dana
De l sa Partisipasi masyarakat yang tinggi pe l me l rintah de l sa dapat me l nge l lola ke l uangan  de l sa  de l ngan  se l baik-baiknya tanpa  adanya  ke l curangan,  hal  ini dikare l nakan  masyarakat  ikut  te l rlibat dalam me l ngambil ke l putusan dan pe l laksanaan ke l giatan be l rsama-sama de l ngan  pe l me l rintah  de l sa.  Se l lain    itu, partisipasi  masyarakat  dalam  pe l ne l rapan transparansi    dapat  me l mbantu  aparatur de l sa dalam me l nge l lola dana de l sa dan akan be l ke l rja  se l suai    de l ngan    pe l raturan  yang pada akhirnya akan me l nghasilkan  kine l rja yang  baik  kare l na  me l ndapat  pe l ngawasan dari  masyarakat.  (Anas  &  Se l tiyowati, 2021).
Ke l te l rlibatan  adanya  partisipasi masyarakat jika dihubungkan de l ngan te l ori ste l wardship  dalam  pe l ngalokasian  dana de l sa sangat pe l nting kare l na de l ngan adanya pe l rtisipasi  masyarakat  dalam  me l ngawal pe l ngalokasian dana de l sa mampu me l mbantu  Pe l me l rintah  De l sa  untuk me l njaga  tingkat  transparansi  laporan pe l nge l lolaan dana de l sa.
Pe l ngaruh  Akuntabilitas  Te l rhadap Transparansi Alokasi Dana De l sa Adanya transparansi dan akuntabilitas me l njadi faktor yang me l mpe l ngaruhi kualitas informasi
ke l uangan de l sa. De l ngan pe l ne l rapan konse l p akuntabilitas dan transparansi diharapkan
dapat  te l rwujudnya  pe l nge l lolaan  instansi yang  baik  dan  be l rpihak  ke l pada masyarakat.  Me l nurut  Sukmawati  & Nurfitriani,  (2019),  bahwa  prinsip transparansi,  akuntabilitas,  sustainable l , partisipasif dan dapat dinikmati masyarakat  me l rupakan  prinsip-prinsip pe l mbangunan pe l de l saan.
Se l lain  itu  de l ngan  pe l ne l rapan akuntabilitas  dan  transparansi  pe l nge l lola instansi  akan  be l ke l rja  se l suai  de l ngan pe l raturan  dan  pada  akhirnya  akan me l nghasilkan  kine l rja  kare l na  te l rdapat pe l ngawasan  dari  masyarakat  kare l na pe l nge l lolaan  ke l uangan  de l sa  dipe l ngaruhi ole l h akuntabilitas.
Pe l ngaruh Siste l m Pe l nge l ndalian Inte l rnal Pe l me l rintah te l rhadap Transparansi  de l ngan  Akuntabilitas se l bagai Variabe l l Pe l me l diasi
Siste l m  Pe l nge l ndalian  Inte l rnal me l rupakan  upaya  pe l rusahaan  dalam me l lindungi  ase l t  dari  pe l nyalahgunaan, me l mastikan bahwa informasi alokasi dana de l sa  yang  disajikan  sudah  akurat,  se l rta me l yakinkan bahwa hukum se l rta pe l raturan te l lah  diikuti.  Kurangnya  transparansi dapat  te l rjadi  jika  pe l nge l ndalian  inte l rnal dalam suatu organisasi be l lum dilaksanakan se l cara e l fe l ktif. Jika pe l nge l ndalian  inte l rnal  suatu  organisasi le l mah,  maka  ke l mungkinan  te l rjadinya ke l salahan, ke l tidakakuratan, ataupun ke l curangan akan sangat be l sar. Pe l nge l ndalian inte l rnal me l mbantu organisasi  dalam  me l nyajikan  laporan ke l uangan  yang  te l rpe l rcaya,  se l hingga akuntabilitas pe l nge l lolaan ke l uangan dapat be l rjalan  de l ngan  le l bih  baik  (Tjungadi, 2020).
Se l makin baik pe l nge l ndalian inte l rnal suatu organisasi, maka pe l nge l lolaan  ke l uangan  akan  se l makin akuntabe l l,  se l hingga  transparansi  akan te l rwujud  de l ngan  baik,  de l ngan  de l mikian transparansi
(ke l te l rbukaan) yang dihasilkan  dari  ke l e l fe l ktifan  imple l me l ntasi
siste l m  pe l nge l ndalian  inte l rnal  mampu me l ningkatkan  pe l ngaruh  pe l nge l ndalian inte l rnal pe l me l rintahan te l rhadap me l ningkatnya transparansi.
Pe l ngaruh Partisipasi Masyarakat te l rhadap Transparansi de l ngan Akuntabilitas se l bagai Variabe l l
Pe l me l diasi
Tujuan  dari  alokasi  dana  de l sa adalah untuk me l nse l jahte l rakan masyarakat de l sa me l lalui program pe l mbangunan de l sa. Pe l mbangunan de l sa akan be l rjalan de l ngan baik apabila masyarakat ikut be l rpartisipasi  didalamnya.  Masyarakat me l mpunyai  pe l ran  pe l nting  dalam  se l tiap pe l ngambilan ke l putusan guna
me l nciptakan  ke l pe l rcayaan  ke l pada  para pe l me l rintah de l sa. Dalam pe l nge l lolaan alokasi dana de l sa  pe l rlu  me l mahami  le l bih  dalam me l nge l nai  Akuntabilitas  para  aparat  de l sa dan  juga  partisipasi  masyarakat  guna me l nunjang  pe l rtumbuhan  pe l mbangunan de l sa dan me l mbe l ri pe l ningkatan transparansi pada pe l mbangunan de l sa guna me l ncapai  suatu  de l sa  yang  makmur  dan be l rke l mbang. Akuntabilitas juga be l rpe l ran pe l nting dalam pe l mbangunan de l sa, dimana para  pe l me l rintah  de l sa  dituntut  harus te l rbuka pada public dalam se l tiap re l ncana ke l rja dan bisa me l mpe l rtanggungjawabkan se l tiap pe l makaian sumbe l r dana yang te l lah dike l lola. ME L TODE L PE L NE L LITIAN Je l nis  pe l ne l litian  ini  dilakukan de l ngan  pe l nde l katan  me l tode l kuantitatif. Obje l k pada pe l ne l litian ini adalah Aparatur De l sa  yang  be l rada  pada  lingkungan Pe l me l rintah Ke l camatan Mojoagung.
Pe l ngukuran  variabe l l  dalam  pe l ne l litian  ini me l nggunakan  je l nis  skala Like l rt . Pada pe l ne l litian  ini  me l nggunakan  te l knik purposive l sampling.  Purposive l sampling me l rupakan  te l knik  pe l ngambilan  sampe l l yang me l nggunakan pe l rtimbangan te l rte l ntu.
Adapun  krite l ria  yang  digunakan dalam  pe l ngambilan  sampe l l  ini  adalah Aparatur  De l sa,  me l miliki  jabatan  se l bagai ke l pala  de l sa,  se l kre l taris,  staff  ke l uangan, staff  pe l re l ncanaan  &  umum  dan  staff pe l me l rintahan.  Je l nis  pe l ne l litian  ini  be l rupa data  prime l r.  Data  prime l r  me l rupakan  data yang dipe l role l h se l cara langsung dari obje l k yang  dite l liti  dan  data  te l rse l but  dipe l role l h dari kue l sione l r yang dise l barkan.
Pe l ngolahan data dalam pe l ne l litian  ini  dilakukan  de l ngan  bantuan program kompute l r SmartPLS atau Partial Le l ast  Square l .  Pe l ngujian  hipote l sis dilakukan  me l lalui  koe l fisian  jalur (path coe l fficie l nt) de l ngan  tingkat  signifikan se l be l sar 5%. Ke l tika p-value l < 0,05 maka variabe l l  inde l pe l nde l n  be l rpe l ngaruh  se l cara signifikan  te l rhadap  variabe l l  de l pe l nde l n, namun  apabila p-value l >  0,05  maka variabe l l  inde l pe l nde l n  tidak  be l rpe l ngaruh se l cara  signifikan  te l rhadap  variabe l l de l pe l nde l n (Sholihin & Ratmono, 2013)
HASIL DAN PEMBAHASAN Pe l ne l litian ini me l nggunakan data prime l r yang dipe l role l h me l lalui kue l sione l r. Kue l sione l r  yang  dise l bar  be l rjumlah  90 re l sponde l n  pada  18  De l sa  di  Ke l camatan
Mojoagung. Ide l ntitas re l ponde l n be l rdasarakan  je l nis  ke l lamin  didominasi ole l h  pria  se l banyak  63  re l sponde l n dikare l nakan  se l cara  psikologis  dalam be l ke l rja laki-laki ce l nde l rung le l bih rasional, aktif, agre l sif. Be l rdasarkan usia didominasi 31- 40  tahun  se l banyak  50  re l sponde l n dikare l nakan  re l sponde l n  de l ngan  usia te l rse l but  dinilai  te l rmasuk  ke l dalam  usia produktif  te l naga  ke l rja  yang  me l miliki kre l atifitas tinggi te l rhadap pe l ke l rjaan se l bab didukung ole l h pe l nge l tahuan dan wawasan yang le l bih baik. Be l rdasarkan pe l ndidikan te l rakhir didominasi ole l h S1 se l banyak 43 re l spode l n dikare l nakan ke l lompok pe l ndidikan te l rse l but  me l miliki  tingkat  ke l mampuan yang  tinggi  be l rsifat  akade l mik  dan
profe l ssional se l rta lama be l ke l rja didominasi  5-10  tahun  se l banyak  52 re l sponde l n  kare l na  se l makin  lama  masa jabatan  pada  se l buah  pe l rusahaan,  maka se l makin  banyak  pula  pe l ngalaman  yang didapatkan.
Gambar 1 Uji Full Mode l l SmartPLS 4.0 Tabe l l 1 Rangkuman Hasil Olahan SmartPLS 4.0 Variabe l l AVE L
Cronbac h’s Alpha Composite l Re l liability R 2 SPIP 0.629 0.899 0.921 PM 0.551 0.719 0.828 TRP 0.852 0.913 0.945 0.382 AKN 0.557 0.793 0.860 0.967 Sumbe l r: Data diolah (2023)
Be l rdasarkan  tabe l l  1  didapatkan hasil Ave l rage l Variance l E L xtracte l d (AVE L ) le l bih  dari  0,50  (>0,50),  se l hingga  dapat disimpulkan bahwa validitas konve l rge l n dapat me l me l nuhi syarat. Nilai Cronbach Alpha dan Composite l Re l liability, masing-masing  variabe l l  me l miliki  nilai cronbach  alpha dan nilai composite l re l liability le l bih  dari  0,70  (>0,70), se l hingga  dapat  disimpulkan  bahwa se l luruh variabe l l te l lah me l me l nuhi rule l of thumb dari  uji  re l alibilitas  artinya ke l se l luruhan  variabe l l  me l miliki  tingkat re l liabiltas  yang  tinggi.  Tabe l l  1  dapat dilihat  juga  bahwa  nilai  koe l fisie l n de l te l rminasi  (R 2 )  diatas  dapat  bahwa siste l m pe l nge l ndalian inte l rnal pe l me l rintah dan  partisipasi  masyarakat  me l nje l laskan transparansi  se l be l sar  0.382  atau  38,2%, se l dangkan siste l m pe l nge l ndalian inte l rnal
pe l me l rintah,  partisipasi  masyarakat  dan akuntabilitas  dapat  dije l laskan  se l be l sar 0.967 atau 96.7%.
Uji path  coe l fficie l nt ini  akan me l nunjukkan  se l be l rapa  kuat  pe l ngaruh dari  variabe l l  inde l pe l nde l n  te l rhadap variabe l l de l pe l nde l n. Tabe l l 2 Hasil Pe l ngujian Pe l ngaruh Langsung ( Path Coe l fficie l nt) T Statistics (|O/STDE L V|) P Value l s
SPIP à TRP 19.001 0.000 SPIP à AKN 0.552 0.581 PM à TRP 0.388 0.165 PM à AKN 50.079 0.000 AKN à TRP 0.228 0.819 Sumbe l r: Data diolah (2023)
Be l rdasarkan  Tabe l l  2 Path Coe l fficie l nt, dapat  dike l tahui  dan  di analisis  variabe l l  Siste l m  Pe l nge l ndalian Inte l rnal Pe l me l rintah te l rhadap
Transparansi de l ngan nilai hasil
pe l ngujian p-value l <  0.05  yaitu  se l be l sar 0.000  se l hingga  dapat  di  inte l rpre l tasikan bahwa  uji  hipote l sis  dite l rima,  de l ngan de l mikian  disimpulkan  bahwa  siste l m pe l nge l ndalian inte l rnal pe l me l rintah me l mpe l ngaruhi  transparansi  te l rbukti ke l be l narannya.
Be l rdasarkan  Tabe l l  2 Path Coe l fficie l nt, dapat  dike l tahui  dan  di analisis  variabe l l  Siste l m  Pe l nge l ndalian Inte l rnal Pe l me l rintah te l rhadap
Akuntabilitas de l ngan nilai hasil
pe l ngujian p-value l >  0.05  yaitu  se l be l sar 0.581  se l hingga  dapat  di  inte l rpre l tasikan bahwa  uji  hipote l sis  ditolak,  de l ngan de l mikian  disimpulkan  bahwa  siste l m pe l nge l ndalian inte l rnal pe l me l rintah me l mpe l ngaruhi akuntabilitas tidak te l rbukti ke l be l narannya.
Be l rdasarkan  Tabe l l  2 Path
Coe l fficie l nt, dapat  dike l tahui  dan  di analisis  variabe l l  Partisipasi  Masyarakat te l rhadap Transparansi de l ngan nilai hasil pe l ngujian p-value l >  0.05  yaitu  se l be l sar 0.165  se l hingga  dapat  di  inte l rpre l tasikan bahwa  uji  hipote l sis  ditolak,  de l ngan de l mikian disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat  me l mpe l ngaruhi  transparansi tidak te l rbukti ke l be l narannya. Be l rdasarkan  Tabe l l  2 Path
Coe l fficie l nt, dapat  dike l tahui  dan  di analisis  variabe l l  Partisipasi  Masyarakat te l rhadap Akuntabilitas de l ngan nilai hasil pe l ngujian p-value l <  0.05  yaitu  se l be l sar 0.000  se l hingga  dapat  di  inte l rpre l tasikan bahwa  uji  hipote l sis  dite l rima,  de l ngan de l mikian disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat me l mpe l ngaruhi akuntabilitas te l rbukti ke l be l narannya.
Be l rdasarkan  Tabe l l  2 Path Coe l fficie l nt, dapat  dike l tahui  dan  di analisis  variabe l l  Akuntabilitas  te l rhadap Transparansi  de l ngan  hasil  pe l ngujian p- value l >  0.05  yaitu  se l be l sar  0.819 se l hingga dapat di inte l rpre l tasikan bahwa uji  hipote l sis  ditolak,  de l ngan  de l mikian disimpulkan bahwa
akuntabilitas
me l mpe l ngaruhi transparansi tidak
te l rbukti ke l be l narannya.
Tabe l l 3 Hasil Pe l ngujian Pe l ngaruh tidak Langsung (Indire l ct E L ffe l ct)
Sumbe l r: Data diolah pe l ne l liti (2023) Analisis  ini  untuk  me l nje l laskan hasil  pe l ngaruh  signifikan  se l cara  tidak langsung  atau  me l nggunakan  me l diasi. Tabe l l  3  diatas  me l nunjukkan  bahwa variabe l l  akuntabilitas  se l bagai  variabe l l me l diasi antara variabe l l siste l m pe l nge l ndalian inte l rnal pe l me l rintah de l ngan  transparansi,  de l ngan  kata  lain siste l m pe l nge l ndalian inte l rnal pe l me l rintah
be l rkontribusi  te l rhadap  transparansi me l lalui  akuntabilitas.  Hal  ini  dapat dilihat nilai p-value l 0,000 < 0,05 artinya akuntabilitas  me l me l diasi  se l cara  positif antara  siste l m  pe l nge l ndalian  inte l rnal pe l me l rintah  dan  transparansi  alokasi dana  de l sa.  Pe l ne l liti  te l lah  me l ne l mukan hasil  dari  pe l ngujian  tidak  langsung bahwa akuntabilitas adalah me l diasi. Hal te l rse l but  tidak  dituangkan  ke l dalam hipote l sis, se l hingga akuntabilitas me l me l diasi siste l m pe l nge l ndalian inte l rnal pe l me l rintah te l rhadap transparansi alokasi dana de l sa.
Be l rdasarkan
Tabe l l 3 me l nunjukkan bahwa variabe l l akuntabilitas  se l bagai  variabe l l  me l diasi antara  variabe l l  partisipasi  masyarakat de l ngan  transparansi,  de l ngan  kata  lain partisipasi  masyarakat  be l rkontribusi
te l rhadap transparansi me l lalui akuntabilitas.  Hal  ini  dapat  dilihat  nilai p-value l
0,000 < 0,05 artinya akuntabilitas  me l me l diasi  se l cara  positif antara  partisipasi  masyarakat  dan transparansi  alokasi  dana  de l sa.  Pe l ne l liti te l lah  me l ne l mukan  hasil  dari  pe l ngujian tidak  langsung  bahwa  akuntabilitas adalah  me l diasi.  Hal  te l rse l but  tidak dituangkan ke l dalam hipote l sis, se l hingga akuntabilitas juga me l me l diasi partisipasi masyarakat te l rhadap transparansi alokasi dana de l sa. Pe l ngaruh Siste l m
Pe l nge l ndalian Inte l rnal Pe l me l rintah Te l rhadap Transparansi Alokasi Dana De l sa Hasil  de l ngan  pe l ne l litian  ini me l nunjukkan siste l m pe l nge l ndalian inte l rnal pe l me l rintah be l rkontribusi te l rhadap  transparansi,  artinya  se l makin baik pe l nge l ndalian inte l rnal yang dilakukan  maka  se l makin  transparansi pe l ngalokasian  dana  de l sa,  hal  ini dise l babkan  adanya  organisasi  yang me l miliki kode l e l tik, staf yang kompe l te l n, dapat  dipe l rcaya,  dan  tanggap  de l ngan pe l rubahan,  pe l ngawasan  se l cara  te l rus
T Statistics (|O/STDE L V|) P Value l s SPIP à AKN à TRP 7.211 0.000 PM à AKN à TRP 6.387 0.000
me l ne l rus  dan  pe l riodik,  pe l nge l ndalian yang  tinggi  te l rhadap  pe l gawai  maka dapat me l ningkatkan transparansi se l hingga dapat me l ningkatkan ke l pe l rcayaan para stake l holde l r .
Ste l wardship  the l ory me l mandang pe l me l rintah  se l bagai  institusi  yang  dapat dipe l rcaya  untuk  be l rtindak  de l ngan se l baik-baiknya bagi ke l pe l ntingan masyarakat. Kaitan de l ngan te l ori ste l wardship dalam  pe l ne l litian  ini pe l ne l rapan  SPIP  di  Pe l me l rintah  De l sa me l mbe l rikan  panduan  dalam  be l ntuk aturan  dan  administrasi  pe l me l rintahan se l hingga  pe l laksanaan  tugas  dan  tingkat transparansi  dalam  pe l nge l lolaan  alokasi dana de l sa.
Pe l ne l litian  ini  didukung  Sari  e l t al., (2020) dan Tama e l t al., (2020) dalam pe l ne l litiannya bahwa pe l nge l ndalian SPIP yang  dilakukan  ini  digunakan  se l bagai cara  me l ningkatkan  transparansi  dan me l ngantisipasi  adanya  ce l lah  untuk me l lakukan ke l curangan pe l makaian anggaran.  Namun  pe l ne l litian  ini  tidak se l laras de l ngan pe l ne l litian Le l do & Aye l m (2017)  yang  me l nyatakan  bahwa  SPIP tidak be l rpe l ngaruh te l rhadap transparansi pe l nge l lolaan anggaran ke l uangan de l sa.
Pe l ngaruh Siste l m
Pe l nge l ndalian Inte l rnal Pe l me l rintah te l rhadap Akuntabilitas
Be l rdasarkan hasil pe l ngujian hipote l sis me l nunjukkan hipote l sis ini tidak be l rkontribusi  te l rhadap  akuntabilitas pe l nge l lolaan alokasi dana de l sa. Pe l ne l rapan  siste l m  pe l nge l ndalian  inte l rnal yang be l lum optimal dapat me l nye l babkan kurangnya akuntabilitas  pe l nge l lolaan dana de l sa. Pe l ne l litian ini didukung ole l h Pahlawan  &  Wijayanti,  (2020)  yang me l nyatakan bahwa siste l m pe l nge l ndalian inte l rnal pe l me l rintah tidak me l mpe l ngaruhi akuntabilitas  pe l nge l lolaan  alokasi  dana de l sa dikare l nakan kare l na
tim pe l nge l ndalian  inte l rnal  dari  pe l rangkat
de l sa, masyarakat masih minim pe l nge l tahuan  te l ntang  laporan  ke l uangan se l hingga  saat  me l nge l ndalikan  hanya me l mpe l rcayai  be l rapa  dana  yang  masuk dan  dana  yang  ke l luar.  Namun be l rbanding  te l rbalik  de l ngan  hasil pe l ne l litian ole l h Martini (2019), Puspa & Prase l tyo (2020) dan Putra e l t al., (2021) yang me l nyatakan bahwa Siste l m Pe l nge l ndalian Inte l rnal pe l me l rintah me l miliki pe l ngaruh te l rhadap akuntabilitas.
Se l jalan  de l ngan  te l ori ste l wardship pe l ne l rapan  SPIP  de l ngan  se l mua  dime l nsi yang  ada  di  pe l me l rintah  de l sa  akan me l mbe l rikan  panduan  dalam  be l ntuk aturan  dan  administrasi  pe l me l rintahan se l hingga pe l laksanaan tugas dan tingkat akuntabilitas  (tanggung  jawab)  se l bagai ste l ward  dapat  te l rlaksana  de l ngan  baik, se l mua itu untuk ke l pe l ntingan masyarakat banyak.
Pe l ngaruh  Partisipasi  Masyarakat te l rhadap Transparansi Hasil  pe l ngujian  me l nunjukkan hipote l sis ini tidak be l rpe l ngaruh te l rhadap transparansi  pe l nge l lolaan  alokasi  dana de l sa.  Pe l ne l litian  ini  se l laras  de l ngan pe l ne l litian  yang  dilakukan  ole l h  Anas  & Se l tyowati  (2021)  yang  me l nyatakan bahwa  partisipasi  tidak  be l rpe l ngaruh te l rhadap transparansi pe l nge l lolaan alokasi dana de l sa. Partisipasi masyarakat be l lum me l ningkatkan transparansi  pe l nge l lolaan  dana  de l sa. Se l lain  itu,  jika  pe l libatan  masyarakat dalam  pe l nge l lolaan  dana  de l sa  kurang maka  akan  be l rdampak  adanya  tindakan pe l nyimpangan  di  dalam  pe l nge l lolaan dana  de l sa  yang  dilakukan  ole l h  oknum yang tidak be l rtanggungjawab. Me l lalui transparansi akan te l rcipta ke l pe l rcayaan timbal balik antara pe l me l rintah  de l ngan  masyarakat,  kare l na masyarakat  me l nge l tahui  apa  yang dilakukan ole l h pe l me l rintah. Ke l te l rlibatan partisipasi masyarakat jika dihubungkan
de l ngan te l ori ste l wardship dalam pe l ngalokasian dana de l sa kare l na de l ngan adanya  pe l rtisipasi  masyarakat  dapat me l mbantu  Pe l me l rintah  De l sa  untuk me l njaga tingkat transparansi pe l nge l lolaan dana de l sa. Pe l ne l litian  ini  juga  be l rtolak be l lakang  pada  pe l ne l litian  Razak  & Harfiah, (2018) yang me l nyatakan bahwa partisipasi  masyarakat  be l rpe l ngaruh me l miliki pe l ngaruh dalam te l rlaksananya transparansi  pe l nge l lolaan  dana  de l sa dalam me l wujudkan good gove l rnance l .
Pe l ngaruh  Partisipasi  Masyarakat te l rhadap Akuntabilitas Pe l ne l litian ini me l nyatakan bahwa partisipasi  masyarakat  be l rkontribusi te l rhadap  akuntabilitas,  hal  ini  se l laras de l ngan  pe l ne l litian  yang  dilakukan  Fajri &  Julita  (2021),  De l wi  Purnama  & E L rlinawati  (2020)  dan  Pratiwi  &  De l wi (2021). Partisipasi masyarakat yang baik dapat  me l ningkatkan  tanggung  jawab atas  pe l nge l lolaan  dana  de l sa  dan me l mudahkan  aparatur  de l sa  dalam me l laksanakan pe l mbangunan de l sa . Hal  ini  se l suai  de l ngan  te l ori ste l wardship ,  para  aparatur  de l sa  yang me l nge l mban  tugas  dan  tanggung  jawab harus  me l mbe l rikan  pe l layanan  ke l pada masyarakat  dalam  be l ntuk  laporan  yang akuntabe l l se l suai pe l raturan yang be l rlaku se l hingga de l ngan te l rlibatnya masyarakat yang be l rpe l ran me l nge l valuasi dan me l nilai dalam  pe l nge l lolaan  alokasi  dana  de l sa se l hingga  diharapkan  dapat  me l ngurangi tingkat  pe l nyalahgunaan  dana  yang dilakukan aparatur de l sa. Pe l ne l litian  ini  tidak  se l laras de l ngan yang dilakukan ole l h Indraswari &  Rahayu  (2021)  yang  me l nyatakan bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak be l rpe l ngaruh  te l rhadap  akuntabilitas pe l nge l lolaan dana de l sa.
Pe l ngaruh  Akuntabilitas  te l rhadap Transparansi
Be l rdasarkan  hasil  pe l ngujian hipote l sis me l nunjukkan bahwa hipote l sis ini tidak be l rkontribusi te l rhadap transparansi  pe l nge l lolaan  alokasi  dana de l sa. Apabila pe l rtanggung jawaban atas ke l bijakan-ke l bijakan yang diambil te l rhadap  masyarakat  luas  masih  re l ndah maka  pe l ne l rapan  transparansi  juga re l ndah. Se l lain me l mbuat pe l rtanggungjawaban  be l rupa  laporan ke l uangan  yang  akuntabe l l  aparatur  de l sa se l bagai  ( ste l wards )  juga  be l rke l wajiban untuk  me l mbe l rikan  informasi  te l rkait pe l nge l lolaan  dana  de l sa  se l cara  te l rbuka, dan  jujur  me l lalui  me l dia  be l rupa  yang dapat  diakse l s  ole l h  pihak  yang be l rke l pe l ntingan de l ngan anggapan bahwa masyarakat ( principals ) be l rhak me l nge l tahui informasi te l rse l but.
Hal ini se l laras de l ngan pe l ne l litian Oktavia & Aliyah (2022) dan Fathmaningrum  &  Mukti,  (2019)  yang me l nyatakan  bahwa  akuntabilitas  tidak be l rpe l ngaruh te l rhadap transparansi dalam  pe l laporan  ke l uangan.  Namun be l rtolak  be l lakang  pada  pe l ne l litian He l rmansyah  e l t  al.,  (2018)  bahwa akuntabilitas  be l rpe l ngaruh  positif  dan signifikan te l rhadap transparansi.
Pe l ngaruh
Siste l m Pe l nge l ndalian Inte l rnal Pe l me l rintah te l rhadap Transparansi  de l ngan  Akuntabilitas se l bagai Variabe l l Me l diasi Pe l nge l ndalian inte l rnal me l rupakan  upaya  pe l rusahaan  dalam me l lindungi  ase l t  dari  pe l nyalahgunaan, me l mastikan  bahwa  informasi  alokasi dana  de l sa  yang  disajikan  sudah  akurat, se l rta  me l yakinkan  bahwa  hukum  se l rta pe l raturan  te l lah  diikuti.  Kurangnya transparansi dapat te l rjadi jika pe l nge l ndalian  inte l rnal  dalam  suatu organisasi  be l lum  dilaksanakan  se l cara e l fe l ktif. Jika pe l nge l ndalian inte l rnal suatu organisasi  le l mah,  maka  ke l mungkinan te l rjadinya  ke l salahan,  ke l tidakakuratan, ataupun  ke l curangan  akan  sangat  be l sar.
Pe l ne l litian  ini  didukung  ole l h  Utama  e l t
al., (2023) de l ngan de l mikian, transparansi (ke l te l rbukaan) yang dihasilkan  dari  imple l me l ntasi  siste l m pe l nge l ndalian  inte l rnal  te l rse l but,  tidak
mampu me l ningkatkan pe l ngaruh pe l nge l ndalian  inte l rnal  tanpa  adanya akuntabilitas (pe l rtanggungjawaban), yang  se l cara  be l rsama-sama  akan  dapat me l nciptakan  me l kanisme l pe l ngawasan
(control) te l rhadap pe l nge l lolaan ke l uangan. Pe l nge l ndalian inte l rnal me l mbantu organisasi  dalam  me l nyajikan  laporan ke l uangan  yang  te l rpe l rcaya,  se l hingga akuntabilitas  pe l nge l lolaan  ke l uangan dapat  be l rjalan  de l ngan  le l bih  baik (Tjungadi,
2020). Se l makin baik pe l nge l ndalian  inte l rnal  suatu  organisasi, maka  pe l nge l lolaan  ke l uangan  akan se l makin akuntabe l l, se l hingga transparansi akan te l rwujud de l ngan baik. Pe l ngaruh  Partisipasi  Masyarakat
te l rhadap Transparansi de l ngan Akuntabilitas se l bagai Variabe l l Me l diasi
Tujuan  dari  alokasi  dana  de l sa adalah untuk me l nse l jahte l rakan masyarakat  de l sa  me l lalui  program pe l mbangunan  de l sa.  Pe l mbangunan  de l sa akan  be l rjalan  de l ngan  baik  apabila masyarakat
ikut be l rpartisipasi didalamnya.  Masyarakat  me l mpunyai pe l ran pe l nting dalam se l tiap pe l ngambilan ke l putusan guna me l nciptakan ke l pe l rcayaan  ke l pada  para  pe l me l rintah de l sa.  Dalam  pe l nge l lolaan  alokasi  dana de l sa  pe l rlu  me l mahami  le l bih  dalam me l nge l nai Akuntabilitas para aparat de l sa dan  juga  partisipasi  masyarakat  guna me l nunjang  pe l rtumbuhan  pe l mbangunan de l sa dan me l mbe l ri pe l ningkatan transparansi  pada  pe l mbangunan  de l sa guna me l ncapai suatu de l sa yang makmur dan  be l rke l mbang.  Akuntabilitas  juga be l rpe l ran  pe l nting  dalam  pe l mbangunan de l sa,  dimana  para  pe l me l rintah  de l sa dituntut harus te l rbuka pada public dalam
se l tiap re l ncana ke l rja dan bisa me l mpe l rtanggungjawabkan se l tiap pe l makaian  sumbe l r  dana  yang  te l lah dike l lola.
Pe l ne l litian  ini  se l laras  de l ngan pe l ne l litian  Viranda,  (2019)  Hal  ini me l nunjukan bahwa partisipasi masyarakat  me l lalui  akuntabilitas  tidak mampu me l ningkatkan trasnaparansi dan e l fe l ktivitas  pe l mbangunan  de l sa,  yang mana  akuntabilitas  me l miliki  arti  yaitu se l gala pe l rbuatan/pe l rlakuan aparat pe l me l rintah yang dapat dipe l rtanggungjawabkan (pasal 7 undang-undang  No.28  tahun  1999)  dan laporan pe l rtanggungjawaban para pe l me l rintah  de l sa  tidak  disampaikan langsung  ke l pada  khalayak  masyarakat luas,  hanya  ke l tika  para  aparat  de l sa me l lakukan pe l nye l le l we l ngan atau korupsi maka akan dilakukan pe l ne l ye l le l nggaraan pe l me l rintahan yang akan dilakukan ole l h masyarakat untuk pe l ngambilan ke l putusan.

## PENUTUP
Be l rdasarkan  hasil  analisis  data yang dilakukan maka ke l simpulan dalam pe l ne l litian  ini  adalah  variabe l l  yang me l miliki  kontribusi  yaitu  siste l m pe l nge l ndalian inte l rnal pe l me l rintah te l rhadap  transparansi  de l ngan  adanya SPIP  dapat  digunakan  se l bagai  cara me l ningkatkan transparansi dan
me l ngantisipasi  adanya  ce l lah  untuk me l lakukan ke l curangan pe l makaian anggaran  dan  partisipasi  masyarakat te l rhadap  akuntabilitas yang  baik  dapat me l ningkatkan  tanggung  jawab  atas pe l nge l lolaan dana de l sa dan me l mudahkan aparatur  de l sa  dalam  me l laksanakan pe l mbangunan de l sa . Be l be l rapa ke l te l rbatasan pe l ne l litian ini yaitu pe l ne l liti tidak dapat me l ngontrol apakah  kue l sione l r  diisi  ole l h  re l sponde l n se l suai  de l ngan  krite l ria  yang  te l lah dite l tapkan. Saran pe l ne l litian se l lanjutnya dapat  me l nambahkan  wawancara  se l cara
langsung untuk me l ngkonfirmasi jawaban se l hingga me l ndapatkan ke l simpulan  yang  je l las  dari  data  yang dikumpulkan  me l lalui  kue l sione l r  se l cara te l rtulis,  masih  banyak  re l sponde l n  yang me l me l rlukan waktu lama dalam me l mahami  kue l sione l r  yang  dibe l rikan pe l ne l liti  dan  ke l ndala  yang  be l rsifat situasional  yang  dapat  me l mpe l ngaruhi jawaban re l sponde l n tidak se l suai de l ngan apa yang dirasakan ole l h re l sponde l n.

## DAFTAR PUSTAKA
Anas, D. E L . A. F., & Se l tiyowati, S. W. (2021).  Partisipasi  Me l mbe l ntuk Hubungan Antara Aspe l k Akuntabilitas  Dan  Transparansi Te l rhadap
Pe l nge l lolaan Dana
De l sa. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Pe l radaban , 7 (2).
De l wi Purnama, W. K., & E L rlinawati, W. A.  (2020).  Pe l ngaruh  Ke l je l lasan Sasaran Anggaran,Kompe l te l nsi, Dan Partisipasi Masyarakat Te l rhadap Akuntabilitas Pe l nge l lolaan  Dana  De l sa  Pada Kantor  De l sa  Se l -  Ke l camatan Blahbatuh,  Kabupate l n  Gianyar. Hita  Akuntansi  Dan  Ke l uangan , 273–298. www.djpk.de l pke l u.go.id Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  H.  (1991). Ste l wardship  the l ory  or  age l ncy the l ory:  CE L O  gove l rnance l and stake l holde l r  re l turns.  Australian Journal of Manage l me l nt.
Fajri,  R.,  &  Julita,  J.  (2021).  Pe l ngaruh
Transparansi,
Partisipasi Masyarakat,  Kompe l te l nsi  Aparatur
De l sa,  Dan  Pe l mahaman  Re l gulasi Te l rhadap
Akuntabilitas Pe l nge l lolaan Dana De l sa. Jurnal Al-
Iqtishad , 17 (2), 209. https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2. 14463 Fathmaningrum,  E L .  S.,  &  Mukti,  G.  B. (2019).  Pe l ngaruh  Ke l tidakpastian
Lingkungan,
Akuntabilitas,
Te l kanan  E L kste l rnal,  Pe l nge l ndalian
Inte l rnal, dan Komitme l n
Manaje l me l n  te l rhadap  Pe l ne l rapan
Transparansi  Pe l laporan  Ke l uangan (Studi E L mpiris Organisasi Pe l rangkat  Dae l rah  Kabupate l n  dan Kota  di  DIY). Jurnal  Sosial E L konomi  dan  Humaniora , 5 (2),
140-150.
Garung,  C.  Y.,  &  Ga,  L.  L.  (2020).
Pe l ngaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Te l rhadap Pe l nge l lolaan Alokasi  Dana  De l sa  (Add)  Dalam Pe l ncapaian Good Gove l rnance l Pada De l sa Manule l a, Ke l camatan Sasitame l an,  Kabupate l n  Malaka. Jurnal  Akuntansi :  Transparansi Dan  Akuntabilitas , 8 (1),  19–27. https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2
363
He l rmansyah,  I.,  Rahman,  R.,  & Suhe l rman,  M.  (2018).  Pe l ngaruh Akuntabilitas  Dan  Transparansi Te l rhadap Kualitas Pe l layanan Publik  (Surve l i  Pada  Dinas  Dae l rah
Kotatasikmalaya). Jurnal Akuntansi , 3 (1), 21–29. http://jurnal.unsil.ac.id/inde l x.php/j ak Indraswari, N. E L ., & Rahayu, Y. (2021). Pe l ngaruh  Kompe l te l nsi  Pe l me l rintah De l sa,  Partisipasi  Masyarakat  Dan Pe l manfaatan  Te l knologi  Informasi
Te l rhadap Akuntabilitas
Pe l nge l lolaan  Dana  De l sa. Jurnal Ilmu Dan Rise l t Akuntansi , 10 (4), 1– 15. http://jurnalmahasiswa.stie l sia.ac.id /inde l x.php/jira/article l /vie l w/3866 Le l do, D., & Aye l m, S. (2017). Pe l ngaruh Aspe l k-Aspe l k Manaje l me l n Ke l uangan Dae l rah Te l rhadap Transparansi Pe l nge l lolaan Ke l uangan  Dae l rah. Kajian  Bisnis STIE L Widya  Wiwaha , 25 (2),  161–
175.
https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.
236
Martini, R. (2019). Siste l m Pe l nge l ndalian Inte l rn Pe l me l rintah Atas Akuntabilitas Pe l nge l lolaan Ke l uangan Dana De l sa Di Ke l camatan Se l mbawa. Jurnal
Akade l mi Akuntansi , 2 (1), 106–123. https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8 364 Masruhin, A., & Kaukab, M. E L . (2019).
Pe l ngaruh  Kompe l te l nsi  Aparatur,
Komitme l n  Organisasi,  Partisipasi Masyarakat, Dan Ke l je l lasan Sasaran Anggaran  Te l rhadap  Ke l je l lasan Sasaran Anggaran Te l rhadap Pe l nge l lolaan  Dana  De l sa  (Studi E L mpiris  Pada  Pe l rangkat  De l sa  Di Ke l camatan Mojote l ngah Kabupate l n Wonosobo). Journal  of  E L conomic,
Busine l ss  and  E L ngine l e l ring , 1 (1),
118–130. Oktavia,  W.  T.,  &  Aliyah,  S.  (2022). Analisis Faktor yang Me l mpe l ngaruhi Pe l ne l rapan
Transparansi Pe l laporan Ke l uangan Dae l rah. Among Makarti , 15 (2). Pahlawan,  E L .  W.,  &  Wijayanti,  A.
(2020). INDONE L SIA ACCOUNTING . 162–172.
Pe l raturan Pe l me l rintah No.60 Tahun 2008 Te l ntang Siste l m Pe l nge l ndalian Inte l rnal.
Pratiwi,  P.  I.,  &  De l wi,  R.  S.  (2021). Pe l ngaruh Kompe l te l nsi Aparat De l sa Dan Partisipasi Masyarakat Te l rhadap Akuntabilitas Pe l nge l lolaan Dana De l sa Di Ke l camatan Namorambe l Kabupate l n De l li  Se l rdang. Indone l sian  Journal of  Busine l ss  Analytics , 1 (2),  183– 198.https://doi.org/10.54259/ijba.v 1i2.69 Puspa, D. F., & Prase l tyo, R. A. (2020). Pe l ngaruh  Kompe l te l nsi  Pe l me l rintah De l sa, Siste l m Pe l nge l ndalian Inte l rnal, Dan Akse l sibilitas Laporan Ke l uangan  Te l rhadap  Akuntabilitas Pe l nge l lolaan  Dana  De l sa. Me l dia Rise l t  Akuntansi,  Auditing  & Informasi , 20 (2), 281–298.
Putra,  R.  D.,  Agung  Santoso,  R.  E L .,  & Nurcahyono, N. (2021). Akuntabilitas  Pe l nge l lolaan  Dana
De l sa:  Studi  Ke l camatan  Losari.
Maksimum , 11 (2), 110. https://doi.org/10.26714/mki.11.2. 2021.110-122 Putra,  I.  M.  Y.  D.,  &  Rasmini,  N.  K. (2019).  Pe l ngaruh  Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada E L fe l ktivitas Pe l nge l lolaan  Dana  De l sa. E L -Jurnal
Akuntansi , 28 , 132. https://doi.org/10.24843/e l ja.2019.v
28.i01.p06 Razak, M. R. R., & Harfiah, S. (2018).
Te l rhadap Pe l rwujudan Good Gove l rnance l . Akme l n Jurnal Ilmiah , 15 (3),
476–496. https://e l - jurnal.stie l nobe l l- indone l sia.ac.id/inde l x.php/akme l n Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto,
D. S. (2020). Pe l ntingnya Pe l nge l ndalian Inte l rnal Untuk Me l ningkatkan  Transparansi  Dan Akuntabilitas Pe l nge l lolaan Ke l uangan  Dae l rah. Jurnal  Rise l t Akuntansi  Me l rcu  Buana , 6 (1),  1. https://doi.org/10.26486/jramb.v6i 1.697 Sholihin,  Mahfud,  and  Dwi  Ratmono. 2013.  Analisis  SE L M-PLS  De l ngan WarpPLS 3.0. Yogyakarta: Pe l ne l rbit Andi. Siahaan,  P.  I.  A.,  &  Widajantie l ,  T.  D.
(2022). Pe l ngaruh akuntabilitas dan partisipasi  masyarakat  te l rhadap pe l nge l lolaan  alokasi  dana  de l sa dalam pe l ncapaian good gove l rnance l pada de l sa di  Ke l camatan Air  Batu. Fair
Value l : Jurnal Ilmiah Akuntansi  Dan  Ke l uangan , 4 (11), 4815–4824. https://doi.org/10.32670/fairvalue l . v4i11.1901 Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pe l ngaruh transparansi dan
akuntabilitas te l rhadap pe l nge l lolaan
ke l uangan  de l sa. Jurnal  ilmiah
bisnis, pasar modal dan umkm , 2 (1), 52-66.
Sumarni, M. (2020). Pe l ngaruh pe l nge l lolaan  alokasi  dana  de l sa te l rhadap
Pe l ningkatkan
ke l se l jahte l raan  masyarakat. J-E L BIS (Jurnal  E L konomi  Dan  Bisnis
Islam) ,
77–90.
https://doi.org/10.32505/j- e l bis.v5i1.1498 Tama,  A.  I.,  Board,  E L .,  Immanue l lla,  I., Yustina,  A.  I.,  Aprilina,  V.,
Mahmudah, H., Risa, N., Kalbe l , U., Cahyati,  A.  D.,  Murniati,  A., Sagala,  G.  H.  (2021.). De l wan
Re l daksi  Jurnal  Rise l t  Akuntansi  & Kompute l risasi  Akuntansi  Inte l rnal Control  Pe l me l rintah  De l sa  Dalam Pe l nge l lolaan Dana
De l sa . 88349033 (83).
Tjungadi,  M.  A.  H.,  &  Rahadian,  Y. (2020).  Akuntabilitas  Pe l laporan
Ke l uangan dan Pe l nge l ndalian
Inte l rnal  pada  Ge l re l ja  Toraja ABC. Jurnal  ASE L T  (Akuntansi Rise l t) , 12 (2), 241-264.
Utama, D. A., Sitawati, R., & Subchan. (2023).  Pe l ngaruh  Pe l nge l ndalian Inte l rnal  Te l rhadap  Pe l nce l gahan
Fraud (Ke l curangan). Jurnal
Akuntansi , 18 (2), 109–124. Viranda,  J.  A.  (2019).  Pe l ngaruh Transparansi  Dan  Akuntabilitas Te l rhadap  E L fe l ktivitas  Program
Pe l mbangunan De l sa De l ngan Partisipasi  Masyarakat  Se l bagai
Variabe l l  Inte l rve l ning  Pada  De l sa Sidodadi  Ramunia  Ke l camatan Be l ringin. Skripsi,
Unive l rsitas Muhammadiyah  Sumate l ra  Utara,
Sumate l ra Utara , 1–67. Yuliastuti, E L . R., & Riharjo, I. B. (2020). Pe l ngaruh  Kompe l te l nsi  Pe l tugas, Pe l nge l ndalian
Inte l rnal, Dan
Ke l je l lasan Sasaran
Anggaran Te l rhadap Akuntabilitas Pe l nge l lolaan  Dana  De l sa. Jurnal
Ilmu dan Rise l t Akuntansi
(JIRA) , 9 (10).