## ANALISIS SHARIA GOVERNANCE & STRUKTUR MODAL TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH BERDASARKAN STANDAR AAOIFI
Hasina Tazkiya 1* Rifqi Muhammad 2 1,2 Universitas Islam Indonesia *hasinatazkiya@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the influence competency of SSB, SSB size, board of directors’ meetings, board tenure, audit committee, firm size, and leverage on the level of disclosure of sharia compliance based  on  AAOIFI  standards  in  Indonesia  and  Malaysia  for  the  period  2011-2020  using  DPS disclosure  based  on  AAOIFI  Governance  Standard  No.  1  &  5.  The  population  of  this  study  were Sharia  commercial  banks  in  Indonesia  and  Malaysia  using  purposive  sampling  method.  Data analysis was performed by panel data regression. The results showed that the variable competence of  DPS,  the  number  of  DPS,  and  the  board  of  Directors  meeting  a  positive  effect  on  sharia compliance.  While  the  variable  tenure  of  the  board  of  Directors,  audit  Committee,  firm  size,  and leverage does not affect sharia compliance
Keywords: Sharia Compliance, DPS Characteristics, Board Characteristics, Audit Committee, Firm Size, Leverage.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  antara  variabel  kompetensi  DPS,  jumlah anggota  DPS,  rapat  dewan  direksi,  masa  jabatan  direksi,  komite  audit, firm  size, dan leverage terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan Standar AAOIFI di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2020 menggunakan pengungkapan DPS berdasarkan AAOIFI Governance Standard No. 1 & 5. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia menggunakan metode purposive sampling . Analisis data dilakukan dengan  uji regresi data  panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS, jumlah DPS, dan rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Sedangkan variabel masa jabatan direksi, komite audit, firm size, dan leverage tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.
Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Karakteristik DPS, Karakteristik Direksi, Komite Audit, Firm Size, Leverage

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.13/2/PBI/2011  tentang  pelaksanaan  fungsi kepatuhan  Bank Umum, arti dari kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan  yang mendukung terciptanya  kepatuhan  terhadap  ketentuan  Bank  Indonesia  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  termasuk  prinsip  syariah  bagi  bank  umum  syariah  dan  unit  syariah.  Jika  fenomena kepatuhan syariah dikaitkan dengan kesadaran masyarakat Islam secara global, maka pemahaman tentang  hubungan  antara  konsep  kepatuhan  syariah  dan  hukum  Islam  perlu  untuk  dielaborasi (Setyowati et al., 2019). Konsep Islam bersifat universal dan rahmatan lil ‘ alamin sehingga kepatuhan terhadap konsep Syariah bagi industri perbankan Syariah menjadi sangat penting. Seiring dengan
meningkatnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  penerapan  syariat  Islam  harus  diimbangi  dengan peningkatan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Bersama dengan negara Qatar, Arab Saudi, Malaysia, Uni Arab Emirates dan Turki, Indonesia sebagai  pemilik  penduduk  Muslim  terbesar  di  dunia  dianggap  sebagai  kekuatan  pendorong keuangan Islam ke masa depan. Industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah Indonesia memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  dan  menjadi  berpengaruh  secara  global  menurut Islamic Finance  Country  Index (2016)  dalam  (Setyowati  et  al.,  2019).  Kawasan  Asia  Tenggara  telah berkembang  menjadi  pusat  perkembangan  industri  perbankan  syariah  di  dunia.  Seperti  2  negara yang  menjadi  penggerak  dalam  mengembangkan  industri  keuangan  perbankan  syariah  di  Asia Tenggara yaitu negara Indonesia dan Malaysia (Kurniasari et al., 2019). Negara Malaysia menjadi negara  tercepat  dalam  mengembangkan  industri  tersebut  dengan  total  pangsa  pasar  perbankan syariah telah meraih angka sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional (Rama, 2015).
Dalam  praktiknya  pada  perbankan  syariah  ternyata  masih  ada  yang  belum  patuh  terhadap kepatuhan syariah seperti terdapat perbedaan produk/ jasa/ instrumen yang ditawarkan oleh suatu negara tertentu dan tidak ditawarkan oleh negara lain. Hal tersebut bisa terjadi karena mazhab yang dianut oleh Dewan Pengawas Syariah antar negara bisa berbeda. Tuntutan untuk mematuhi aturan syariat Islam dengan pengawasan ketat dari MUI dan pemerintah bagi perbankan syariah menjadi salah satu keunggulan daya saing perbankan syariah. Hal ini terkait dengan tujuan maqashid syariah yaitu  salah  satunya  adalah  menjaga  harta.  Produk  yang  dikeluarkan  oleh  bank  syariah  berupaya untuk  menjaga  dan  mengembangkan  aset  nasabah  dengan  menggunakan  konsep  bagi  hasil. Pembersihan  harta  nasabah  secara  transparan  dalam  perbankan  syariah  diwujudkan  dalam penerapan sistem zakat di mana bank syariah berkewajiban untuk mengeluarkan  zakat atas  aset yang dimiliki sebesar 2,5%.
Kepatuhan syariah adalah bentuk ketaatan perbankan syariah dalam menaati prinsip syariah dan kepatuhan kepada Fatwa DSN untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan  Islam.  Kepatuhan  syariah  menjadi  bagian  dari  upaya  untuk  menjaga  eksistensi perbankan syariah terhadap kepercayaan masyarakat dan dipengaruhi oleh pengawasan terhadap Dewan  Pengawas  Syariah.  Standar  AAOIFI  adalah  standar  akuntansi  syariah  Internasional  yang berfungsi  sebagai  penyeragaman  perlakuan  akuntansi  entitas  syariah  global  (AAOIFI,  2015). Penyeragaman tersebut terkait dengan aturan-aturan seperti metode pengukuran, pengakuan, dan pelaporan  atas  produk  yang  dikeluarkan  perbankan  Islam  di  luar  negeri.  Objek  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Meskipun Indonesia dan Malaysia  tidak  mewajibkan  penerapan  standar  AAOIFI,  tetapi  standar  ini  dapat  dijadikan  sebagai acuan  dalam  penyusunan  standar  akuntansi  pada  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  dan Malaysia (Andraeny, 2021).
Beberapa penelitian terkait kepatuhan syariah, seperti penelitian oleh El-Halaby & Hussainey (2016)  yang  meneliti  8  negara  MENA  yang  mengadopsi  standar  AAOIFI  dengan  3  indeks pengukuran, menunjukkan bahwa ukuran bank, keberadaan Departemen Audit Syariah, usia bank, dan  tata  kelola  perusahaan  merupakan  faktor  penting  yang  mempengaruhi  level  pengungkapan kepatuhan syariah. Mnif & Tahari (2020) mengungkapkan bahwa variabel remunerasi DPS, anggota DPS  dengan  keahlian  industri,  anggota  DPS  dengan  keahlian  industri  gabungan  dan  keahlian akuntansi dan keuangan, serta keberadaan Departemen Audit Syariah secara positif berpengaruh terhadap  tingkat  kepatuhan  syariah  berdasar  AAOIFI Governance  Standard di  negara  MENA. Kurniasari et al (2019) meneliti 6 bank syariah di Asia Tenggara menyimpulkan bahwa variabel board tenure ,  latar  belakang  pendidikan  DPS, board  age ,  dan firm  age secara  bersama-sama  memiliki hubungan  terhadap  tingkat  kepatuhan  syariah  AAOIFI.  Andraeny  (2021)  menyimpulkan  bahwa ukuran  atau  jumlah  DPS  memiliki  hubungan  positif  signifikan  terhadap  pengungkapan  kepatuhan syariah menurut standar AAOIFI. Elamer et al (2020) menemukan bahwa DPS, independensi dewan, dan  kualitas  tata  kelola  perusahaan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan  risiko operasional pada negara MENA di kawasan Timur Tengah dan Afrika.
Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Kurniasari et al (2019), dan Mnif & Tahari (2020). Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menambahkan variabel independen baru berupa variabel leverage seperti yang disarankan oleh El-Halaby & Hussainey (2016) yang diadopsi dari jurnal internasional Emerging Market Review yang dilakukan oleh (Alnori & Alqahtani, 2019). Menurut Alnori & Alqahtani (2019) semakin patuh suatu perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah maka tingkat leverage akan semakin jauh lebih rendah. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan topik tingkat pengungkapan kepatuhan syariah umumnya diteliti di kawasan negara MENA dan belum banyak diteliti pada perbankan umum syariah (BUS) di kawasan  Asia  Tenggara.  Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai perkembangan  perbankan  umum  Syariah  di  Asia  Tenggara,  khususnya  di  negara  Indonesia  dan Malaysia. Hasil dari telaah literatur terdahulu menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten antara pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  pengaruh  antara  variabel  kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, firm size, dan leverage terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasarkan Standar AAOIFI di negara Indonesia dan Malaysia periode 2011-2020. Penelitian ini penting dilakukan di Indonesia dan Malaysia, mengingat kedua negara tersebut mayoritas penduduknya Muslim  sehingga potensi berkembangnya industri perbankan syariah sangat besar. Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah memberikan perspektif baru  bahwa sharia  governance dan  struktur  modal  berkontribusi  dalam  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  syariah.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  regulator  dalam merumuskan aturan dan kebijakan terkait dengan perkembangan industri perbankan syariah.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Agency Theory
Menurut Jensen  & Meckling (1976) konsep dari teori  ini  yaitu suatu perikatan di  mana satu atau dua orang lebih (prinsipal) mendelegasikan wewenang kepada agen atas beberapa pelayanan dalam  pengambilan  keputusan.  Keterlibatan  antara  manajemen  dan  pemegang  saham  ini  dapat membentuk  suatu  hubungan  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya  ketidakseimbangan  informasi (asymmetric  information). Asimetri  informasi  adalah  kondisi  di  mana  pihak  manajemen  sebagai pengelola  perusahaan  menyimpan  dan  menyembunyikan  lebih  banyak  informasi  daripada pemegang  saham.  Munculnya  asimetri  informasi  ini  disebabkan  karena  setiap  individu  memiliki keinginan untuk bertindak memaksimalkan kepentingannya sendiri. Hubungan teori agensi dengan variabel independen yaitu bahwasanya dalam tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi salah satu faktor penting sebagai fungsi pengawasan kepatuhan syariah dan menjamin bahwa perbankan syariah telah menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Perbankan  syariah  harus  memiliki  akuntabilitas  sebagai  bentuk keterbukaan  informasi  yang  cukup  dan  memadai  melalui  pelaporan  keuangan  yang  disusun berdasarkan prinsip syariah. Pengungkapan yang memadai bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan guna meminimalisir asimetri informasi.

## Trade-Off Theory
Trade  off  Theory menjelaskan  kaitan  antara  struktur  modal  dan  nilai  entitas  di  mana  akan muncul  potensi  level leverage yang  optimal  (Muhammad  &  Azmiana,  2021).  Struktur  modal perusahaan yang optimal dapat dicapai dengan menyeimbangkan antara manfaat dan pengorbanan yang  dapat  memungkinkan  terjadinya  kemungkinan  kebangkrutan  karena  perusahaan  memiliki hutang.  Kraus  &  Litzenberger  (1973)  memprediksi  bahwa  perusahaan  dengan  probabilitas kebangkrutan  yang  lebih  tinggi  harus  dibiayai  dengan leverage yang  lebih  rendah.  Perbankan syariah  memiliki  probabilitas  kebangkrutan  yang  lebih  tinggi  karena  perbankan  syariah  memiliki sumber pendanaan yang lebih sedikit sehingga penerbitan hutang akan lebih terbatas. Perbankan
syariah yang patuh terhadap aturan syariah cenderung memiliki tingkat leverage yang lebih rendah dikarenakan perbankan syariah memiliki lebih sedikit sumber pendanaan jika dibandingkan dengan perbankan  konvensional  serta  dipengaruhi  oleh  pembatasan  atas  kepatuhan  mereka  terhadap peraturan Islam.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengaruh Kompetensi DPS Terhadap Kepatuhan Syariah
Kompetensi  Dewan  Pengawas  Syariah  merepresentasikan  seseorang  yang  memiliki pengetahuan  dan  pendidikan  pada  bidang  ekonomi  syariah/  ekonomi/  fiqh  muamalah  dan pengalaman kerja pada lembaga keuangan lain. Berdasarkan teori Agensi, semakin banyak dewan pengawas  syariah  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  tertentu  maka  fungsi  monitoring  dari  dewan tersebut akan semakin efektif. Latar belakang pendidikan dan keahlian bagi anggota DPS memiliki peran penting terhadap kualitas pengambilan keputusan dan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan bank  Syariah.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahman  &  Bukair  (2013)  yang  dikutip dalam Muhammad et al (2021) menyebutkan bahwa  tingkat pendidikan  yang tinggi pada  anggota DPS  akan  membantu  mereka  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  ekonomi  dan  syariah. Menurut Mnif & Tahari (2020) anggota DPS yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan akan lebih  independen  dalam  membuat  keputusan  serta  dapat  memastikan  kualitas  pengawasan  dan konsultasi  yang  lebih  baik.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  oleh  Mukhibad  (2018)  dan Muhammad  et  al  (2021)  yang  menemukan  hubungan  positif  antara  kompetensi  DPS  dan  tingkat kepatuhan syariah pada bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1: Kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

## Pengaruh Jumlah Anggota DPS Terhadap Kepatuhan Syariah
Teori  Agensi  memprediksi  bahwa  jumlah  dewan  yang  lebih  besar  yang  memiliki  berbagai keahlian  akan  lebih  efektif  dalam  melakukan  fungsi  pemantauan  dan  kepatuhan.  El-Halaby  & Hussainey  (2016)  menemukan  bahwa  ukuran  dewan  cenderung  akan  mempengaruhi kemampuannya dalam mengontrol dan meninjau semua transaksi dan operasi bisnis perusahaan. Banyaknya  anggota  DPS  maka  pengetahuan  dan  pengalaman  kolektif  DPS  akan  meningkat  dan mendorong pada tingkat pengungkapan informasi yang lebih besar. Meutia et al (2019) menemukan bahwa jumlah anggota DPS di lembaga keuangan Syariah akan mengarah pada kepatuhan Syariah yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Mukhibad (2018), Segarawasesa (2021), dan Andraeny (2021) yang menemukan hubungan positif antara jumlah anggota DPS dan tingkat kepatuhan syariah. Semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin luas informasi yang dilaporkan bank syariah terkait pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H2:  Jumlah  Anggota  DPS berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  syariah  berdasarkan standar AAOIFI

## Pengaruh Rapat Dewan Direksi Terhadap Kepatuhan Syariah
Dalam  pandangan  teori  keagenan,  perilaku  manajemen  yang  cenderung  memenuhi kepentingannya sendiri harus dihindari dengan melakukan monitoring yang efektif dari salah satunya adalah dewan direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Dalam tata kelola perusahaan, direksi  memainkan  peran  penting  dalam  memantau  dan  juga  menasehati  manajemen  dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Melalui rapat direksi, memberikan jalan bagi anggota dewan
untuk berkumpul dan merencanakan strategi untuk memantau kegiatan manajemen dan operasional bank (Rismayani & Nanda, 2018). Semakin tinggi intensitas rapat dewan direksi maka direksi akan memiliki  kapasitas  yang  baik  dalam  memberikan  saran,  fungsi  pemantauan,  dan  meningkatkan kedisiplinan manajemen. Hal tersebut akan berdampak positif bagi pencapaian kinerja bank syariah menjadi lebih baik serta dapat meningkatnya kepatuhan syariah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H3:  Rapat  Dewan  Direksi  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  syariah  berdasarkan standar AAOIFI

## Pengaruh Masa Jabatan Dewan Direksi Terhadap Kepatuhan Syariah
Menurut  Kurniasari  et  al  (2019)  masa  jabatan  dewan  direksi  memiliki  pengaruh  positif terhadap  tingkat  pengungkapan  kepatuhan  syariah  berdasarkan  standar  AAOIFI.  Dewan  direksi yang  memiliki  masa  jabatan  lebih  lama  menjadikan  direksi  cenderung  lebih  kritis  dibandingkan dengan dewan direksi yang memiliki masa jabatan lebih sedikit. Masa jabatan dewan direksi yang lebih lama akan mencerminkan pengalaman, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik. Menurut teori  keagenan  dan  prinsip  syariah  menekankan  bahwa  setiap  aktivitas  manusia  harus  memiliki akuntabilitas. Semakin lama masa jabatan dewan direksi maka diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat mendorong perbankan syariah untuk lebih patuh terhadap prinsip-prinsip  syariah.  Prinsip  akuntabilitas  dapat  mendorong  optimalisasi  peran  dewan  direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kurniasari et al (2019) dan Muhammad & Oktaviyanti (2020) yang menemukan bahwa masa jabatan dewan  direksi  memiliki  hubungan  positif  signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan  kepatuhan syariah . Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H4:  Masa  Jabatan  Dewan  Direksi  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  syariah berdasarkan standar AAOIFI

## Pengaruh Komite Audit Terhadap Kepatuhan Syariah
Komite Audit  adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam  memenuhi  tanggung  jawab  pengawasannya  meliputi  penelaahan  atas  laporan  tahunan auditan  dan  laporan  keuangan,  penelaahan  terhadap  proses  pelaporan  keuangan  dan  sistem pengendalian internal serta pengawasan atas proses audit (Hikmah & Oktaviana, 2019). Kepatuhan Syariah merupakan salah bentuk dari terwujudnya Good Corporate Governance dalam perbankan syariah  sehingga  diperlukan  Komite  Audit  untuk  memberikan  keyakinan  ( assurance )  bahwa perusahaan  secara  wajar  patuh  terhadap  hukum  yang  berlaku,  mengarahkan  dan  mengelola usahanya secara etis dan melakukan pengendalian secara efektif terhadap konflik. Komite Audit dan Dewan  Pengawas  Syariah  di  Perbankan  Syariah  secara  optimal  akan  dapat  mengontrol  dan mengawasi  dengan  baik  setiap  kegiatan  operasional  dan  produk-produk  yang  dikeluarkan perbankan  syariah  agar  tetap  sesuai  dengan  peraturan  dan  prinsip  syariah.  Hal  tersebut  sejalan dengan  penelitian  oleh  Hikmah  &  Oktaviana  (2019),  Segarawasesa  (2021),  dan  Andraeny  (2021) yang menemukan hubungan positif antara komite audit dan tingkat kepatuhan syariah. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H5:  Komite  Audit berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  syariah  berdasarkan  standar AAOIFI

## Pengaruh Firm Size Terhadap Kepatuhan Syariah
Ukuran  bank  adalah  skala  ukuran  besar  atau  kecilnya  suatu  bank  yang  dapat  diukur menggunakan beberapa skala pengukuran antara lain total aset, total penjualan, atau total modal. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang memiliki ukuran besar perlu untuk mengungkapkan lebih  banyak  informasi  perusahaan  untuk  mengurangi  asimetri  informasi.  Dalam  perspektif  Islam, bank Islam yang berukuran lebih  besar memiliki biaya kebangkrutan lebih kecil  dikarenakan bank Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, diwajibkan memiliki portofolio yang terdiversifikasi, dan
risiko investasi yang cenderung rendah (Muhammad & Azmiana, 2021). Semakin besar ukuran bank Islam  maka  bank  Islam  akan  semakin  mendapatkan  banyak  perhatian  dari  masyarakat  luas sehingga  bank  Islam  akan  terdorong  untuk  mengungkapkan  informasinya  karena  tingginya permintaan informasi dari para pemangku kepentingan, pelanggan, analis, dan masyarakat umum. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Maulana (2020), dan Muhammad & Azmian (2021) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif  signifikan  terhadap  tingkat  pengungkapan  kepatuhan  syariah.  Oleh  karena  itu,  hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## H6: Firm Size berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

## Pengaruh Leverage Terhadap Kepatuhan Syariah
Leverage merupakan  rasio  hutang  perusahaan  di  mana  hutang  perbankan  syariah  lebih banyak berasal dari tabungan dan giro dari nasabah (Astuti & Nurkhin, 2019). Menurut teori trade off menyatakan  bahwa  struktur  modal  perusahaan  yang  optimal  dapat  dicapai  dengan menyeimbangkan antara keuntungan pajak dan biaya-biaya yang dapat memungkinkan terjadinya kemungkinan  kebangkrutan  karena  perusahaan  memiliki  hutang.  Perbankan  syariah  yang  patuh terhadap prinsip-prinsip syariah cenderung memiliki tingkat leverage yang lebih rendah dikarenakan perbankan syariah memiliki lebih sedikit sumber pendanaan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional serta dipengaruhi oleh pembatasan atas kepatuhan mereka terhadap peraturan Islam. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alnori & Alqahtani (2019) menemukan bahwa  pembatasan  pembiayaan  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  berdasarkan  prinsip  syariah diharapkan dapat mempengaruhi tingkat leverage pada struktur modal perusahaan tersebut. Kraus &  Litzenberger,  (1973)  memprediksi  bahwa  perusahaan  dengan  probabilitas  kebangkrutan  yang lebih  tinggi  harus  dibiayai  dengan leverage yang  lebih  rendah.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  ketujuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## H7: Leverage berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI
Berdasarkan  pengembangan  hipotesis  di  atas,  maka  kerangka  penelitian  adalah  sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah  yang terdaftar di Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank  Negara  Malaysia  pada  tahun  2011-2020.  Objek  yang  hendak diteliti  yaitu  pada  bank  umum  Syariah  di  Indonesia  dan  bank  umum  Syariah  di  Malaysia.  Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampli ng yaitu dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sampel penelitian antara lain: (1) perbankan umum syariah Indonesia yang terdaftar di OJK selama tahun 2011-2020, (2) perbankan umum syariah Malaysia yang terdaftar di Bank Negara Malaysia selama tahun 2011-2020, (3) bank umum  syariah  yang  menerbitkan  laporan  tahunan  ( annual  report) dan  laporan  tata  kelola perusahaan  (GCG)  secara  lengkap  dan  konsisten  selama  periode  2011-2020,  (4)  bank  umum syariah yang menyediakan informasi secara lengkap terkait dengan variabel penelitian yang hendak digunakan.

## Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber pada laporan keuangan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia periode  2011-2020.  Data  laporan  keuangan  tahunan  yang  diperoleh  disajikan  dan  dipublikasikan dalam  situs  website  resmi  dari  masing-masing  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia  dan  Malaysia. Analisis  data  penelitian  menggunakan  data  panel  karena  data  penelitian  merupakan  gabungan antara  data time  series dan  data cross  section .  Data time  series dalam  penelitian  ini  adalah  data tahunan  selama  periode  10  tahun  dari  2011-2020  sedangkan  data  silang  tempat  ( cross  section) adalah bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Proksi  yang  digunakan  dalam  mengukur  variabel  dependen  yaitu  menggunakan  indeks pengungkapan berdasarkan standar AAOIFI Governance Standard No. 1 & 5. Pengukuran dilakukan menggunakan  analisis  skoring  dengan  memberikan  skor  1  jika  bank  syariah  mencantumkan informasi terkait item tertentu, dan  0 jika bank tidak mencantumkan informasi item tertentu dalam laporan tahunannya. Perhitungan dilakukan dengan membagi jumlah item DPS yang diungkapkan dengan total item maksimum (Kurniasari et al, 2019) . Tabel 1 di bawah ini merupakan rincian item pengungkapan Standar Tata Kelola AAOIFI No 1& 5 (DPS) yang digunakan dalam penelitian.
Tabel 1. Item Pengungkapan Kepatuhan Syaria
No
Item Pengungkapan Standar AAOFI (Pengungkapan Syariah)
Item yang berhubungan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah
1 Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah
2 Latar belakang dan kualifikasi singkat tentang masing-masing anggota Dewan Syariah
3 Peran dan tanggung jawab Dewan
4 Otoritas dewan
5 Departemen Audit Syariah di bank
6 Apakah situs web atau laporan tahunan pengungkapan Fatwa untuk DPS terkait dengan layanan Islam
Item berhubungan dengan pelaporan Dewan Pengawas Syariah
7 Laporan DPS ditugaskan dari anggota dewan
8 Informasi tentang tanggung jawab Bank zakat
9 Informasi tentang tanggung jawab bank atas kegiatan yang tidak sesuai dengan Syariah dan bagaimana bank menghadapinya
10 Informasi tentang bagaimana proses distribusi laba di bank sesuai dengan Syariah Islam
11 Informasi tentang independensi DPS dengan piagam
12 Informasi tentang pendapat DPS tentang kepatuhan dengan syariah
13 Dewan  mengungkapkan  pendapatnya  setelah  meninjau  semua  dokumen  dan  semua laporan keuangan untuk bank
14 Apakah Laporan menunjukkan bahwa bank mematuhi standar AAOIFI 15 Informasi tentang tanggal laporan dan nama bank Jumlah item pengungkapan 15 Sumber: (El-Halaby & Hussainey, 2016)
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel sharia governance dan variabel struktur modal. Variabel sharia governance diproksikan dengan variabel kompetensi DPS, jumlah  anggota  DPS,  rapat  dewan  direksi,  masa  jabatan  direksi,  dan  komite  audit.  Sedangkan variabel struktur modal diproksikan dengan firm size dan leverage . Tabel 2 di bawah ini merupakan parameter pengukuran yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel independen yaitu sebagai berikut:
Tabel 2. Pengukuran Variabel Independen Variabel Independen Pengukuran Kompetensi DPS Variabel dummy, dimana diberi skor 3 jika latar belakang ekonomi syariah,  skor  2  jika  latar  belakang  ekonomi/  hukum  Islam,  skor  1 jika latar belakang selain yang disebutkan (Mukhibad, 2018). Jumlah anggota DPS Jumlah anggota DPS di bank umum syariah (Meutia et al, 2019). Rapat dewan direksi Jumlah rapat yang dilakukan DPS dalam satu periode (Muhammad & Oktaviyanti, 2020). Masa jabatan dewan direksi Variabel dummy , dimana diberi skor 1 jika masa jabatan ≥ 5 tahun,
skor 0 jika masa jabatan < 5 tahun (Kurniasari et al, 2019). Komite audit Jumlah komite audit pada bank syariah (Segarawasesa, 2021) Firm size Logaritma (Ln) dari total aset (Muhammad & Azmiana, 2021) Leverage Hutang  jangka pendek +  Hutang jangka panjang / Hutang  jangka pendek  +  Hutang  jangka  panjang  +  Kapitalisasi  pasar (Alnori  & Alqahtani, 2019).

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  data  panel  untuk  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan  alat  analisis eviews . Software Eviews dapat  mengidentifikasi  model random  effect dan model fixed effect. Eviews adalah salah satu software yang paling sering digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis data time series dan data cross section (Global, 2016). Menurut Algifari (2021) data panel adalah kombinasi antara data time series dan data cross section. Regresi data panel bisa menghasilkan beberapa estimasi untuk memilih model terbaik di antara beberapa model yang tersedia. Model regresi estimasi yang dihasilkan oleh regresi data panel yaitu model Common Effect, model Fixed Effect, dan model Random Effect. Untuk memilih model terbaik yang digunakan melalui tiga cara yaitu uji Chow , uji Hausman dan uji Lagrange Multiple . Uji Asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam regresi data panel  yaitu  uji multikolinieritas  dan uji heteroskedasitas.  Uji  hipotesis dan analisis data panel terdiri dari uji F, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji Beda.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan menggunakan metode purposive sampling, maka  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  100  bank  umum  syariah.  Dengan rincian yaitu 4 bank umum syariah di Indonesia dan 6 bank umum syariah di Malaysia yang masing- masing bank umum syariah diteliti selama 10 periode penelitian dari 2011-2020. Bank umum syariah tersebut terdiri dari, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah,
PT.  Bank  KB  Bukopin  Syariah,  Affin  Islamic  Bank  Berhad,  AmBank  Islamic  Berhad,  Bank  Islam Malaysia Berhad, Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad, Maybank Islamic Berhad, dan HSBC Amanah  Malaysia  Berhad.  Tabel  3  dan  tabel  4  di  bawah  ini  adalah  hasil  statistik  deskriptif menggunakan skala ukuran nilai rata-rata ( mean), nilai median, nilai maximum, nilai minimum, dan standar deviasi atas data yang diperoleh dari masing-masing variabel.
Tabel 3. Hasil Deskriptif Bank Umum Syariah di Indonesia
Kepatuhan Syariah Kompetensi DPS Jumlah DPS Rapat Direksi Masa Jabatan Direksi Komite Audit Firm Size Lev Mean 0,85 2,27 2,00 24,75 0,37 3,45 30,20 0,66 Median 0,87 3,00 2,00 18,00 0,00 3,00 29,59 0,76 Maximum 0,93 3,00 2,00 54,00 1,00 6,00 33,02 1,00 Minimum 0,73 1,00 2,00 6,00 0,00 2,00 27,91 0,00 Std. Dev 0,07 0,85 0,00 15,43 0,49 0,93 1,65 0,31 Observations 40 40 40 40 40 40 40 40 Sumber: Hasil olah 2022, Eviews Tabel 4. Hasil Deskriptif Bank Umum Syariah di Malaysia Kepatuhan Syariah Kompetensi DPS Jumlah DPS Rapat Direksi Masa Jabatan Direksi Komite Audit Firm Size Lev Mean 0,87 2,53 5,78 11,35 0,90 4,38 32,64 0,89 Median 0,90 3,00 5,00 10,00 1,00 4,00 32,20 0,90 Maximum 0,93 3,00 13,00 30,00 1,00 7,00 35,08 1,00 Minimum 0,80 2,00 4,00 5,00 0,00 3,00 30,99 0,32 Std. Dev 0,06 0,50 1,62 5,49 0,30 1,26 1,38 0,11 Observations 60 60 60 60 60 60 60 60
Sumber: Hasil olah 2022, Eviews
Pada variabel kepatuhan syariah, bank syariah Indonesia memiliki rata-rata sebesar 0,85 atau 85% dengan standar deviasi 0,07. Nilai maksimum sebesar 0,93 atau 93% dimiliki oleh PT. Bank BRI  Syariah.  Nilai  minimum  sebesar  0,73  atau  73%  dimiliki  oleh  PT.  Bank  Victoria  Syariah  yang setiap  tahunnya  hanya  mengungkapkan  11  item  dari  15  item  yang  dipersyaratkan.  Pada  bank syariah  Malaysia  memiliki  rata-rata  sebesar  0,87  dengan  standar  deviasi  9,06.  Nilai  maksimum sebesar  0,93  yang  berarti  bahwa  tingkat kepatuhan  tertinggi  sebesar  0,93  atau  93%  dimiliki  oleh Affin Islamic Bank Berhad, AmBank Islamic Berhad, dan Bank Islam Malaysia Berhad. Nilai minimum sebesar 0,800 atau 80% dimiliki oleh Maybank Islamic Berhad dan HSBC Amanah Malaysia Berhad yang setiap tahunnya hanya mengungkapkan 12 item dari 15 item yang dipersyaratkan.
Variabel  kompetensi  DPS  pada  bank  syariah  Indonesia  memiliki  rata-rata  sebesar  2,27 dengan standar deviasi 0,85. Nilai maksimum sebesar 3,00 yang berarti bahwa tingkat kompetensi DPS  yang  diproksikan  dengan  latar  belakang  pendidikan  DPS  ekonomi  syariah  dimiliki  oleh  PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Nilai minimum sebesar 1,00 yang berarti bahwa tingkat kompetensi DPS dengan latar belakang selain ekonomi syariah/ ekonomi/ hukum islam dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah. Pada bank syariah Malaysia memiliki rata-rata sebesar 2,53 dengan standar devias 0,5. Nilai maksimum sebesar 3,00 berarti bahwa kompetensi DPS dengan latar belakang pendidikan sebagai ekonomi syariah dimiliki oleh HSBC Amanah Malaysia Berhad. Nilai minimum sebesar 2,00 yang berarti bahwa kompetensi DPS dengan latar belakang selain ekonomi syariah/ ekonomi/ hukum islam dimiliki oleh AmBank Islamic Berhad.
Variabel jumlah DPS pada bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 2,00 dengan standar  deviasi  0,00.  Nilai  maksimum  sebesar  2,00  menunjukkan  bahwa  jumlah  anggota  DPS tertinggi  yaitu berjumlah 2,00.  Sedangkan nilai minimum sebesar 2,00  yang  artinya nilai terendah juga berjumlah 2,00. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua BUS di Indonesia yang dijadikan sampel penelitian memiliki jumlah anggota DPS sebanyak 2  orang dimiliki oleh  PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, dan PT. KB Bukopin Syariah. Pada  bank  syariah  Malaysia  memiliki  rata-rata  sebesar  5,78  dengan  standar  deviasi  1,62.  Nilai maksimum  13,00  berarti  bahwa  jumlah  anggota  DPS  tertinggi  berjumlah  13  orang  dimiliki  oleh Maybank  Islamic  Berhad.  Sedangkan  nilai  minimum  sebesar  4,00  berarti  bahwa  jumlah  DPS terendah berjumlah 4 orang dimiliki oleh AmBank Islamic Berhad.
Variabel rapat dewan direksi pada bank umum syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 24,75 dengan standar deviasi 15,43. Nilai maksimum sebesar 54,00 menunjukkan bahwa intensitas rapat dewan  direksi  tertinggi  sebesar  54  kali  dimiliki  oleh  PT.  Bank  BRI  Syariah.  Sedangkan  nilai minimum sebesar 6,00 dimiliki oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. yang hanya melakukan rapat direksi sebanyak 6 kali dalam satu periode. Pada bank syariah Malaysia memiliki rata-rata sebesar 11,35 dengan standar deviasi 5,49. Nilai maksimum sebesar 30,00 menunjukkan bahwa intensitas rapat  dewan  direksi  tertinggi  sebesar  30  kali  dimiliki  Maybank  Islamic  Berhad.  Sedangkan  nilai minimum  sebesar  5,00  dimiliki  oleh  Kuwait  Finance  House  Berhad  yang  hanya  melakukan  rapat direksi sebanyak 5 kali dalam satu periode.
Variabel  masa  jabatan  direksi  pada  bank  umum  syariah  di  Indonesia  memiliki  rata-rata sebesar  0,37  dengan  standar  deviasi  0,49.  Nilai  maksimum  sebesar  1,00  menunjukkan  bahwa dewan direksi menjabat selama ≥ 5 tahun untuk masa jabatan satu periode dan bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT. Bank KB Bukopin Syariah. Sedangkan nilai minimum sebesar  0,00 dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah yang menunjukkan bahwa tidak memiliki dewan direksi yang menjabat selama ≥ 5 tahun. Pada  bank  syariah  Malaysia  memiliki  rata-rata  sebesar  0,90  dengan  standar  deviasi  0,93.  Nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa dewan direksi menjabat selama ≥ 5 tahun untuk masa jabatan satu periode dan bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya dimiliki oleh AmBank Islamic Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Kuwait Finance House Berhad, dan Maybank Islamic Berhad. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,00 yang menunjukkan bahwa BUS tidak memiliki dewan direksi yang menjabat selama ≥ 5 tahun secara fluktuatif selama 10 tahun dimiliki oleh Affin Islamic Bank Berhad dan HSBC Amanah Malaysia Berhad.
Variabel komite audit pada bank umum syariah di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 3,45 dengan standar deviasi 0,93. Nilai maksimum sebesar 6,00 menunjukkan bahwa jumlah komite audit tertinggi sebanyak 6 anggota dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah. Sedangkan nilai minimum sebesar 2,00 dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah yang hanya memiliki jumlah anggota komite sebanyak 2 orang. Pada bank syariah Malaysia memiliki rata-rata sebesar 4,38. Nilai maksimum sebesar 7,00 menunjukkan bahwa jumlah komite audit tertinggi sebanyak 7 anggota dimiliki oleh AmBank Islamic Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad. Nilai minimum sebesar 3,00 artinya jumlah komite audit terendah  adalah  3  anggota  di  mana  secara  fluktuatif  selama  10  tahun  terakhir  dimiliki  oleh  Affin Islamic Bank Berhad, Kuwait Finance House Berhad, dan HSBC Amanah Malaysia Berhad.
Variabel firm  size pada  bank  umum  syariah  di  Indonesia  memiliki  rata-rata  sebesar  30,20 dengan  standar  deviasi  0,31.  Nilai  maksimum  sebesar  33,02  menunjukkan  bahwa  ukuran perusahaan  tertinggi  dengan  menggunakan  proksi log  asset dimiliki  oleh  PT.  Bank  Panin  Dubai Syariah Tbk. Sedangkan nilai minimum sebesar 27,91 dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah. Pada bank  syariah  Malaysia  memiliki  rata-rata  sebesar  32,64.  Nilai  maksimum  sebesar  35,08 menunjukkan  bahwa  ukuran  perusahaan  tertinggi  dengan  menggunakan  proksi  log  asset  dimiliki oleh  Maybank  Islamic  Berhad.  Nilai  minimum  sebesar  30,99  dimiliki  oleh  Kuwait  Finance  House Berhad.
Variabel leverage pada  bank  umum  syariah  di  Indonesia  memiliki  rata-rata  sebesar  0,66 dengan  standar  deviasi  0,31.  Nilai  maksimum  sebesar  1,00  menunjukkan  bahwa  nilai leverage tertinggi dimiliki oleh  PT. Bank Panin  Dubai Syariah Tbk. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,00 dimiliki  oleh  PT.  Bank  BRI  Syariah.  Pada  bank  syariah  Malaysia  memiliki  rata-rata  sebesar  0,89. Nilai  maksimum  sebesar  1,00  menunjukkan  bahwa  nilai  leverage  tertinggi  dimiliki  oleh  AmBank Islamic Berhad. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,32 dimiliki oleh Bank Islam Malaysia Berhad.

## Pengujian Hipotesis
Algifari (2021) menyatakan estimasi model regresi data panel dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yaitu model common effect (CE), model fixed effect (FE), dan model random effect (RE). Untuk memilih model terbaik dalam mengestimasi data panel terdapat tiga cara yaitu uji Chow , uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier. Uji C how bertujuan untuk memilih antara model common effect (CE)  atau  model fixed  effect (FE)  yang  paling  baik  untuk  digunakan  dalam  penelitian.  Uji Hausman bertujuan untuk memilih model fixed  effect atau model random effect yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Uji Lagrange Multiplier untuk memilih model common effect atau model random effect.
Dari hasil uji Chow diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section chi-Square sebesar 0,000 < 0,05 sehingga hasil dari uji Chow memilih model fixed effect. Namun demikian, hasil uji Hausman menunjukkan  nilai  probabilitas cross  section sebesar  0,4418  >  0,05  sehingga  hasil  uji Hausman memilih  model random  effect. Langkah  terakhir  melakukan  uji Lagrange  Multiplier dimana  nilai probabilitas breusch-pagan sebesar 0,0000 < dari 0,05.
Berdasarkan  hasil  metode  pengujian  pemilihan  model  maka  model  yang  terpilih  dalam penelitian  ini  adalah  model random  effect (REM).  Model random  effect menggunakan  metode generalized  least  square (GLS).  Metode  GLS  adalah  salah  satu  cara  untuk  mengatasi  masalah heteroskedastisitas  yang  terjadi  (Algifari,  2021).  Metode  GLS  juga  dapat  digunakan  untuk memecahkan masalah korelasi (Wooldridge, 2012). Menurut Algifari (2021) apabila dalam penelitian regresi data panel di mana yang terpilih adalah model random effect maka sudah tidak diperlukan lagi  melakukan  uji  heteroskedastisitas.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  uji  asumsi  klasik  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji  normalitas  dan  uji  multikolinearitas.  Uji  normalitas digunakan sebagai dasar dalam menentukan uji beda.
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  nilai  probabilitas  sebesar  0,00055  <  0,05.  Sehingga  nilai residual model regresi tidak terdistribusi normal. Menurut Gujarati (2012) dalam Basuki & Prawoto (2015) uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE ( Best Linear Unbiased Estimator) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai suatu yang wajib dipenuhi. hasil uji multikolinearitas  menunjukkan  bahwa  semua  nilai  korelasi  antar  masing-masing  variabel independen  tidak  ada  yang  lebih  dari  0,8  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data  tidak  terdapat masalah multikolinearitas. Pada tabel 5 di bawah ini merupakan hasil analisis regresi dengan model REM yaitu sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Variabel Koefisien t-statistik Probabilitas C 0.015007 0.149962 0.8811 Kompetensi DPS 0.012772 2.913423 0.0045 Jumlah DPS 0.003650 2.131780 0.0357 Rapat dewan direksi 0.000480 2.064060 0.0418 Masa jabatan direksi 0.004900 1.145438 0.2550 Komite audit 0.001820 0.999019 0.3204 Firm size -0.005628 -1.957420 0.0533 Leverage -0.006815 -0.780107 0.4373 R-squared 0.247640 F-statistic 3.257319
Adjusted R-squared 0.198615 Prob (F-statistic) 0.003907 Sumber: Hasil olah 2022, Eviews
Persamaan regresi dalam tabel 5 dapat dijabarkan sebagai berikut:
Y = 0,015007 + 0,012772 X1 + 0,003650 X2+ 0,000480 X3 + 0,004900 X4 + 0,001820 X5 – 0,005628 X6 – 0,006815 X7 ..................................................................................................(1)
Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,198615. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  variabel  kompetensi  DPS,  jumlah  DPS,  rapat  dewan  direksi,  masa  jabatan direksi, komite audit, firm size, dan leverage dapat menjelaskan sebesar 19,86% terhadap variabel kepatuhan syariah. Hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,003907 lebih kecil dari 0,05 (0,003907 < 0,05). Hasil menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS, jumlah DPS, rapat dewan  direksi,  masa  jabatan  direksi,  komite  audit, firm  size, dan leverage secara  bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah.
Variabel  kompetensi  DPS  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,0045  lebih  kecil  dari  0,05 (0,0045  <  0,05) dan nilai koefisien positif sebesar  0,012772. Hal  ini menunjukkan bahwa  variabel kompetensi  DPS  memiliki  arah  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  syariah  sehingga kompetensi  DPS  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  syariah  atau  dengan  kata  lain  H1 didukung. Variabel jumlah DPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0357 lebih kecil dari 0,05 (0,0357 < 0,05) dan nilai koefisien positif sebesar 0,003650. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah DPS memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga jumlah DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah atau dengan kata lain H2 didukung. Variabel rapat dewan direksi memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,0418  lebih  kecil  dari  0,05  (0,0418  <  0,05)  dan  nilai  koefisien positif  sebesar  0,000480.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  rapat  dewan  direksi  memiliki  arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah atau dengan kata lain H3 didukung.
Variabel masa jabatan dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2550 lebih besar dari 0,05  (0,2550  >  0,05)  dan  nilai  koefisien  positif  sebesar  0,004900.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel  masa  jabatan  dewan  direksi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  syariah sehingga  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  masa  jabatan  dewan  direksi  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan syariah tidak terbukti atau dengan kata lain H4 tidak didukung. Variabel komite audit  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,3204  lebih  besar  dari  0,05  (0,3204  >  0,05)  dan  nilai koefisien  positif  sebesar  0,001820.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  komite  audit  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  syariah  sehingga  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak terbukti atau dengan kata lain H5 tidak didukung.
Variabel firm  size memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,0533  lebih  besar  dari  0,05  (0,0533  > 0,05) dan nilai koefisien negatif sebesar  -0,005628. Hal ini menunjukkan bahwa variabel firm size tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  syariah  sehingga  hipotesis  yang  menyatakan bahwa firm size berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak terbukti atau dengan kata lain H6 tidak didukung. Variabel leverage memiliki nilai signifikansi sebesar 0,4373 lebih besar dari 0,05 (0,4373 > 0,05) dan nilai koefisien negatif sebesar -0,006815. Hal ini menunjukkan bahwa variabel leverage tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  syariah  sehingga  hipotesis  yang menyatakan  bahwa leverage berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  syariah  tidak  terbukti  atau dengan kata lain H7 tidak didukung.

## Pengaruh kompetensi DPS terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan  syariah  berdasarkan  standar  AAOIFI.  Kompetensi  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap kualitas pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kepada tingkat kepatuhan bank syariah. Kompetensi handal yang dimiliki oleh
DPS dapat memberikan sebuah jaminan bagi para pemangku kepentingan dan menjaga kredibilitas lembaga keuangan syariah. Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin banyak  anggota  DPS  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  tertentu  maka  fungsi  monitoring  akan semakin  efektif  sehingga  akan  mendorong  kepada  tingkat  kepatuhan  syariah  yang  lebih  baik. Laporan tahunan bank syariah juga dipengaruhi secara signifikan oleh keahlian DPS dan idealnya anggota  DPS  harus  memahami  dalam  bidang  perbankan/  ekonomi/  ekonomi  syariah  dan pengalaman  cukup  di  bidang fiqih  muamalah karena  dengan  keahlian  tersebut  maka  DPS  akan dapat membuat laporan dewan pengawas syariah secara lengkap dan terperinci. Anggota DPS yang memiliki  keahlian  di  bidang  akuntansi  atau  keuangan  dinilai  lebih  independen  dalam  membuat keputusan  serta  dapat  memastikan  kualitas  pengawasan  dan  konsultasi  yang  lebih  baik  (Mnif  & Tahari, 2020). Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rahman & Bukair (2013), Mukhibad (2018), Abbas & Ali (2019), Mnif & Tahari (2020), dan Muhammad et al (2021) yang menemukan hubungan positif antara kompetensi dan keahlian DPS dengan kepatuhan syariah.

## Pengaruh jumlah DPS terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI
Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota DPS pada sebuah bank umum  syariah  maka  akan  mendorong  pada  tingkat  pengungkapan  informasi  yang  lebih  besar sehingga  akan  mengarah  kepada  kepatuhan  syariah  yang  lebih  baik.  Semakin  banyak  jumlah anggota  DPS  maka  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  kinerja  bank  syariah  melalui kemampuan  mereka  dalam  merumuskan  kebijakan  dan  gagasan  yang  inovatif.  Oleh  karena  itu semakin efektif pula dalam fungsi pengawasan terhadap penerapan aspek peraturan syariah Islam serta  dalam  menjamin  bahwa  seluruh  transaksi  telah  mematuhi  prinsip-prinsip  syariah.  Hasil penelitian  ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa  keberadaan  dan  kedudukan  DPS  sangat  strategis dalam  menentukan  terciptanya  kepatuhan  syariah  di  mana  menjadi  unsur  utama  dalam keberlangsungan usaha bagi industri perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan teori agensi  yang memprediksikan  bahwa  semakin  besar  jumlah  anggota  dewan  pengawas  syariah  yang  memiliki berbagai  keahlian  maka  akan  semakin  efektif  dalam  fungsi  pemantauan  dan  kepatuhan  serta berdampak  pada  kemungkinan  berkurangnya  asimetri  informasi  (El-Halaby  &  Hussainey,  2016). Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Mukhibad (2018), Meutia et al (2019), Segarawasesa (2021), dan Andraeny (2021) yang menemukan hubungan positif antara jumlah DPS dengan kepatuhan syariah.

## Pengaruh rapat dewan direksi terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI
Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas rapat dewan direksi maka semakin efektif dalam pemantauan kegiatan manajemen dan operasional bank syariah. Rapat dewan direksi yang  dilaksanakan  rutin  setiap  periode  melalui  proses  evaluasi  dan  memfokuskan  pada pembahasan terkait tujuan sosial bank syariah akan berdampak positif bagi pencapaian kinerja bank syariah  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  syariah.  Dalam  tata  kelola  perusahaan,  dewan direksi memiliki fungsi pemantauan dan bertanggung jawab atas pengelolaan bank  umum syariah berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan teori agensi di mana fungsi  pemantauan  yang  efektif  yang  dilakukan  oleh  dewan  direksi  dapat  mendisiplinkan  perilaku manajemen yang cenderung memenuhi kepentingannya sendiri. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rismayani & Nanda (2018) dan Muhammad & Oktaviyanti (2020) yang menemukan hubungan positif antara rapat dewan direksi dengan kepatuhan syariah.

## Pengaruh  masa  jabatan  dewan  direksi  terhadap  kepatuhan  syariah  berdasarkan  standar AAOIFI
Hal ini menunjukkan bahwa variabel masa jabatan dewan direksi bukan termasuk prediktor yang  dapat  mempengaruhi  perbankan  syariah  dalam menerapkan kepatuhan  syariah.  Lama  atau tidaknya  masa  jabatan  dewan  direksi  tidak memengaruhi  kepada  tingkat kepatuhan  syariah  yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa PT. Bank Victoria Syariah  yang  rata-rata  memiliki  masa  jabatan  dewan  direksi  <  5  tahun  memiliki  tingkat
pengungkapan  kepatuhan  syariah  dengan  nilai  terendah  daripada  bank  umum  syariah  lainnya. Selain itu,  PT. Bank BRI Syariah  yang memiliki tingkat pengungkapan kepatuhan syariah  dengan nilai tertinggi ternyata selama periode 2011-2016 memiliki masa jabatan dewan direksi < 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya masa jabatan dewan direksi tidak menjamin terhadap tingkat profesionalisme dewan direksi serta belum mencerminkan keahlian, pengalaman, dan keterampilan dalam mengelola perbankan syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rismayani & Nanda (2018) yang menemukan bahwa masa jabatan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

## Pengaruh komite audit terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  komite  audit  bukan  termasuk  prediktor  yang  dapat mempengaruhi  perbankan  syariah  dalam  menerapkan  kepatuhan  syariah.  Hal  ini  berarti  bahwa komite audit diduga belum optimal dalam melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan operasional dan produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena peran dari audit eksternal lebih dominan dibandingkan dengan komite audit. Hasil ini sejalan dengan  penelitian  terdahulu  oleh  Andraeny  (2021)  menemukan  bahwa  komite  audit  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

## Pengaruh firm size terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel firm  size bukan  termasuk  prediktor  yang  dapat mempengaruhi  perbankan  syariah  dalam  menerapkan  kepatuhan  syariah.  Artinya  bahwa  bank syariah  akan  tetap  mengungkapkan  informasi  yang  lebih  banyak  dalam  laporan  tahunan  mereka terlepas dari ukuran perusahaannya untuk meyakinkan para pemangku kepentingan. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori agensi yang mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran besar perlu  untuk  mengungkapkan  lebih  banyak  informasi  perusahaan  untuk  mengurangi  asimetri informasi. Di samping itu kewajiban untuk mentaati standar kepatuhan syariah tidak ditentukan oleh ukuran  perusahaan.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  Sellami  &  Tahari  (2017), Elgattani & Hussainey (2020), Mnif & Tahari (2020), dan Segarawasesa (2021) yang menemukan bahwa firm size tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

## Pengaruh leverage terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel leverage bukan  termasuk  prediktor  yang  dapat mempengaruhi  perbankan  syariah  dalam  menerapkan  kepatuhan  syariah.  Hal  ini  berarti  bahwa tinggi  atau  rendahnya  tingkat leverage tidak mempengaruhi  bank  syariah  dalam mengungkapkan lebih  banyak  informasi  yang  berkaitan  dengan  tingkat  pengungkapan  kepatuhan  syariah.  Hal tersebut tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka akan lebih banyak mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya (Jensen & Meckling, 1976). Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Ajili & Bouri (2017) dan Srairi (2018) yang menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

## Uji Beda
Uji beda bertujuan untuk mengetahui perbedaan median atau rata-rata 2 kelompok yang tidak berhubungan dan berskala ordinal atau rasio. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa data tidak  normal  maka  pengujian  yang  dilakukan  menggunakan  uji  non  parametrik  menggunakan  uji Mann Whitney dikarenakan data yang diuji tidak terdistribusi normal. Kriteria pengambilan keputusan dimana  apabila  nilai  probabilitas mann  whitney >  0,05  maka  tidak  terdapat  perbedaan  yang signifikan. Apabila nilai probabilitas mann whitney < 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Tabel 6 di bawah ini merupakan hasil dari uji beda nonparametrik uji Mann Whitney yaitu sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Beda Mann Whitney Variabel Probability Kesimpulan Kepatuhan Syariah 0,0186 Terdapat perbedaan signifikan Kompetensi DPS 0,2929 Tidak terdapat perbedaan signifikan Jumlah DPS 0,0000 Terdapat perbedaan signifikan Rapat Dewan Direksi 0,0000 Terdapat perbedaan signifikan Masa Jabatan Direksi 0,0007 Terdapat perbedaan signifikan Komite Audit 0,0003 Terdapat perbedaan signifikan Firm Size 0,0000 Terdapat perbedaan signifikan Leverage 0,0007 Terdapat perbedaan signifikan
Sumber: Hasil olah 2022, Eviews
Berdasarkan tabel 6 di atas diketahui bahwa kepatuhan syariah memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar  0,0186  <  0,05  artinya  bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan  antara  kepatuhan  syariah negara Indonesia dengan nilai mean rank sebesar 44,916 dan negara Malaysia dengan nilai mean rank sebesar 58,875. Jika dilihat dari skor mean rank maka tingkat kepatuhan syariah Malaysia lebih baik  dibanding  Indonesia.  Hal  ini  didukung  oleh  data Islamic  Finance  Development  Report 2020 menurut  Refinitiv  (2020)  di  mana  Malaysia  berada  pada  peringkat  pertama  dan  disusul  oleh Indonesia pada peringkat kedua.
Kompetensi DPS memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar 0,2929 > 0,05 artinya bahwa tidak terdapat  perbedaan  signifikan  antara  kompetensi  DPS  negara  Indonesia  dengan  nilai mean  rank sebesar 46,750 dan negara Malaysia dengan nilai mean rank sebesar 53,00 di mana rata-rata hanya terpaut angka 6,25. Jumlah DPS memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar 0,0000 < 0,05 artinya bahwa tidak terdapat  perbedaan signifikan antara jumlah DPS negara Indonesia  dengan nilai mean rank sebesar 20,50 dan  negara Malaysia dengan nilai mean rank sebesar 70,50. Rapat  dewan  direksi memiliki  nilai  prob/  signifikansi  sebesar  0,00  <  0,05  artinya  bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan antara  rapat  dewan  direksi  negara  Indonesia  dengan  nilai mean  rank sebesar  69,62  dan  negara Malaysia dengan nilai mean rank sebesar 37,75. Variabel masa jabatan direksi memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar 0,0007 < 0,05 artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara masa jabatan direksi negara Indonesia dengan nilai mean rank sebesar 38,50 dan negara Malaysia dengan nilai mean rank sebesar 58,50. Variabel komite audit memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar 0,0003 < 0,05 artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara komite audit negara Indonesia dengan nilai mean rank sebesar 37,60 dan negara Malaysia dengan nilai mean rank sebesar 59,10. Variabel firm size memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara firm  size negara  Indonesia  dengan  nilai mean  rank sebesar  30,21  dan  negara  Malaysia dengan nilai mean rank sebesar 32,64. Variabel leverage memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar 0,0007  <  0,05  artinya  bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan  antara leverage negara  Indonesia dengan nilai mean rank sebesar 38,43 dan negara Malaysia dengan nilai mean rank sebesar 58,55

## KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

## Simpulan
Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota DPS serta anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang tertentu maka fungsi monitoring akan semakin efektif sehingga akan mendorong kepada tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik. Selain itu, teori agensi juga menyatakan bahwa fungsi pemantauan yang efektif yang dilakukan oleh dewan  direksi  dapat  mendisiplinkan  perilaku  manajemen  yang  cenderung  memenuhi kepentingannya  sendiri.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa variabel  kompetensi  DPS,  jumlah  anggota  DPS,  dan  rapat  dewan  direksi  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kepatuhan  syariah  berdasarkan  standar  AAOIFI.  Dengan  kata  lain  bahwa
semakin handal kompetensi DPS pada bidang tertentu maka akan semakin mendorong terciptanya kepatuhan  syariah.  Semakin  banyak  jumlah  anggota  DPS  maka  akan  semakin  mendorong terciptanya kepatuhan syariah. Semakin tinggi intensitas rapat dewan direksi maka akan semakin mendorong  terciptanya  kepatuhan  syariah.  Namun  variabel  masa  jabatan  dewan  direksi,  komite audit, firm size, dan leverage tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI. Artinya  bahwa  lama  atau  tidaknya  masa  jabatan  dewan  direksi,  keberadaan  komite  audit,  besar kecilnya ukuran perbankan syariah serta tinggi atau rendahnya tingkat leverage tidak mempengaruhi kepada  tingkat  kepatuhan  syariah  yang  lebih  baik.  Hasil  uji  beda  antara  2  negara  menunjukkan bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan  antara  Indonesia  dan  Malaysia  pada  variabel  kepatuhan syariah, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, firm size, dan leverage. Sedangkan variabel kompetensi DPS tidak terdapat perbedaan signifikan antara negara Indonesia dan Malaysia.

## Keterbatasan dan Implikasi
Penelitian  menggunakan  sampel  dari  negara  yang  memiliki  kontribusi  besar  dalam infrastruktur  lembaga  keuangan  Islam  di  seluruh  dunia  sehingga  hasilnya  dapat  menjadi  model selanjutnya untuk memperkuat peran DPS di negara lain. Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa  keterbatasan  yaitu  hanya  berfokus  pada  2  negara  di  Asia  Tenggara  dengan mempertimbangkan  perkembangan  ekonomi  yang  paling  pesat.  Peneliti  selanjutnya  dapat mencakup  sampel  yang  lebih  besar  dengan  menguji  determinan  kepatuhan  syariah  pada  5  atau lebih  negara  yang  memiliki  perkembangan  ekonomi  syariah  paling massive di  dunia.  Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya yang berpotensi memiliki pengaruh  kuat  terhadap  tingkat  kepatuhan  syariah  seperti  kompetensi  dewan  direksi,  struktur kepemilikan,  karakteristik  manajemen,  dan  auditor  eksternal  serta  dapat  menambahkan  proksi pengukuran  standar  AAOIFI  lainnya  agar  dapat  digunakan  sebagai  pembanding  model  dalam penggunaan proksi kepatuhan syariah. Penelitian ini juga hanya menggunakan data sekunder dalam menguji  pengaruh  antar  variabel  sehingga  peneliti  selanjutnya  dapat  melakukan  pendekatan alternatif lainnya seperti survei dan wawancara mendalam untuk meningkatkan pemahaman terkait fenomena kepatuhan syariah dan kebutuhan informasi yang relevan dengan penelitian .
Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbankan syariah di mana lamanya masa jabatan  dewan  direksi  dan  komite  audit  masih  belum  optimal.  Perlunya  fungsi  pengawasan  yang optimal  agar  meningkatkan  ketekunan  kepada  auditor  khususnya  mengenai  kepatuhan  terhadap pengungkapan wajib karena laporan auditor merupakan jaminan utama bagi para pemegang saham bank. Peran DPS sangat strategis dalam menciptakan budaya kepatuhan syariah dan diharapkan untuk semakin aktif dan optimal menjalankan fungsinya. Sertifikasi dan standar kualitas DPS perlu diperketat.  Bank  syariah  dapat  memberikan  evaluasi  yang  komprehensif  serta  memberikan  sesi pelatihan  bagi  petugas  kepatuhan  syariah  untuk  meningkatkan  kompetensi,  keahlian  serta  peran mereka  secara  berkala  agar  lebih  mengoptimalkan  operasi  bank  syariah  khususnya  dalam memenuhi  prinsip-prinsip  syariah.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  regulator  disarankan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap instrumen pengukuran kepatuhan syariah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan perkembangan industri perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
AAOIFI (2015). Shari’ah Standards for Islamic Financial Institutions, 1 (2015). Abbas,  M.  H.,  &  Ali,  H.  (2019).  An  Empirical  Study  of  Shari’ah  Compliance  in  Islamic  Banks  of Pakistan. Journal  of  Islamic  Finance , 8 (2),  21 –30.  https://journals.iium.edu.my/iiibf- journal/index.php/jif/article/view/312/165
Ajili, H., & Bouri, A. (2017). Comparative Study Between IFRS and AAOIFI Disclosure Compliance: Evidence  From  Islamic  Banks  in  Gulf  Cooperation  Council  Countries. Journal  of  Financial
Reporting and Accounting , 15 (3), 269 –292.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFRA-03-2016-0023/full/html Algifari. (2021). Pengolahan Data Panel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan Eviews 11 (1st ed.). UPP STIM YKPN.
Alnori, F., & Alqahtani, F. (2019). Capital Structure and Speed of Adjustment in Non-Financial Firms: Does  Sharia  Compliance  Matter?  Evidence  from  Saudi  Arabia. Emerging  Markets  Review , 39 (August 2018), 50 –67. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.008
Andraeny,  D.  (2021). Corporate  Governance  and  Disclosure  of  Sharia  Compliance :  An  Insight Based On Aaoifi Standards . 4 (1), 1 –13. https://doi.org/10.22515/jifa.v4i1.3475
Astuti,  W.,  &  Nurkhin,  A.  (2019).  The  Role  of  Islamic  Governance  on  Islamic  Social  Reporting Disclosure  of  Indonesia  Islamic  Banks. Conference  on  Islamic  Management  Accounting  and Economics , 2 , 26 –36. https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/download/12751/9438 Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi dalam Mendukung Good Governance dalam Memasuki MEA (Studi Empiris Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014). Book of Proceedings Published by Universitas Negeri Padang , c , 1 –19.  http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2058/1.  Agus  Tri  Basuki%2C Nano Prawoto %28hal 1-19%29_0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Brahim,  N.  Ben,  &  Arab,  M.  Ben.  (2020).  Social  disclosure:  compliance  of  Islamic  banks  to governance  standards  No.  7  of  AAOIFI  (2010). Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business Research , 11 (7), 1427 –1452. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2018-0199
El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Article information : Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic  Banks. Determinants  of  Compliance  with  AAOIFI  Standards  by  Islamic  Banks , 9 (kepatuhan lembaga syariah terhadap AAOIFI), 21.
Elgattani, T., & Hussainey, K. (2020). The Determinants of AAOIFI Governance Disclosure in Islamic Banks. Journal of Financial
Reporting and
Accounting , 18 (1), 1 –18.
https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2019-0040
Global.  (2016). Analisis  Data  Panel  dengan  Eviews  dan  Stata .  Global  Stats  Academic. https://www.en.globalstatistik.com/analisis-data-panel-dengan-eviews-dan-stata/
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). The McGraw-Hill Series Economics (N. Fox (ed.); 5th ed.). Doiglas Reiner.
Hikmah,  L.,  &  Oktaviana,  U.  K.  (2019).  Pengaruh  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah. EL Muhasaba Jurnal Akuntansi , 10 (2), 124. https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6588
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).  Racial  Diversity  and  its  Asymmetry  within  and  Across Hierarchical Levels: The Effects on Financial Performance. Journal of Financial Economics , 3 , 305 –360. https://doi.org/10.1177/0018726718812602
Kraus, A., & Litzenberger, R. H. (1973). A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage.
The Journal of Finance , 28 (4), 911 –922.
Kurniasari,  D.,  Lubis,  A.  T.,  &  Kamal,  M.  (2019).  Determinasi  Pengungkapan  Sharia  Compliance Berdasarkan  Standar  AAOFI  Pada  Bank  Syariah  di  Asia  Tenggara. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Islam , 7 (2), 103 –120. https://doi.org/10.35836/jakis.v7i2.95
Maulana, A. (2020). Sharia Governance Sebagai Solusi Mengatasi Pengaruh Negatif Karakteristik Sosial-Politik Terhadap Pengungkapan I-Csr Bank Syariah. Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah , 6 (1), 1. https://doi.org/10.30997/jn.v6i1.2707
Mnif,  Y.,  &  Tahari,  M.  (2020).  The  Effect  of  Islamic  Banks’  Specific  Corporate  Governance Mechanisms on Compliance with AAOIFI Governance Standards. Journal of Islamic Accounting and Business Research , 12 (1), 21 –43. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2018-0188
Muhammad, R., Azlan Annuar, H., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The Influence of the SSB’s Characteristics  Toward  Sharia  Compliance  of  Islamic  Banks. Cogent  Business  and Management , 8 (1), 1 –20. https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033
Muhammad,  R.,  &  Azmiana,  R.  (2021).  Determinan  Struktur  Modal  Perbankan  Syariah  Asia  Dan
Eropa.
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 21 (1), 51.
https://doi.org/10.25105/mraai.v21i1.9089
Muhammad, R., & Oktaviyanti, H. Y. (2020). Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah  Berbasis  Maqashid  Syariah. Wahana:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan  Akuntansi , 23 (2), 239 –259. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188
Mukhibad,  H.  (2018).  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Dalam  Pengungkapan  Islamic  Social
Reporting. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (2), 299 –311.
https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9018
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/2/PBI/2012  tentang Pelaksanaan  Fungsi  Kepatuhan  Bank Umum
Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Cooperation Council Countries. Asian Journal
of
Business and Accounting , 6 (2), 65 –104.
https://ajba.um.edu.my/index.php/AJBA/article/view/2678
Rama, A.  (2015).  Analysis  of  Shariah  Governance  Systems  For  Sharia  Banking  in  Indonesia  and Malaysia  Analisis  Sistem  Tata  Kelola  Syariah  Bagi  Perbankan  Syari’ah  di  Indonesia  dan Malaysia. Jurnal Bimas Islam , 8 (1), 87 –120.
Refinitiv.  (2020). Islamic  Finance  Development  Report  2020 .  https://icd-ps.org/uploads/files/ICD- Refinitiv IFDI Report 20201607502893_5274.pdf
Rismayani, G., & Nanda, U. L. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Direksi Terhadap Kinerja Maqasid Syariah. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi , 4 (2), 40 –
55. https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1698
Segarawasesa, F. S. (2021). Analysis of factors affecting sharia compliance levels in sharia banks in Indonesia. Asian Journal of Islamic Management (AJIM) , 3 (1), 56 –66. https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art6
Sellami,  Y.  M.,  &  Tahari,  M.  (2017).  Factors  influencing  Compliance  Level  with  AAOIFI  Financial Accounting Standards by Islamic Banks. Journal of Applied Accounting Research , 18 (1), 137 – 159. https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2015-0005
Setyowati, R., Heradhyaksa, B., & Wekke, I. S. (2019). Sharia Compliance in the Islamic Banking Perception in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 5 (2), 1608 – 1620.
Srairi, S. (2018). Determinants of Corporate Risk Disclosure Practice: The Case of Islamic Banks in Gulf  Cooperation  Council  Region. The  Journal  of  Muamalat  and  Islamic  Finance  Research , 15 (1), 16 –38. https://doi.org/10.33102/jmifr.v15i1.99
Wooldridge, J. M. (2012). Introductory Econometrics A Modern Approach (Ed. Ke-5. South-Western: Cengage Learning.