PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERUSAHAAN SUMBAWA TIMUR MINING DI KECAMATAN HU’U KABUPATEN DOMPU
M. Awaluddin 1)* , Mela Sari 2) *Email Korespondensi : awaldompu@gmail.com 1) Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia 2) Administrasi Negara Sekolah Tinggi Administrasi Setih Setio Muara Bungo
Jambi, Indonesia

## Abstract
West Nusa Tenggara Province Regulation Number 4 of 2012 concerning Management of Mineral and  Coal  Mining,  aims  to  make  mining  management  in  West  Nusa  Tenggara  Province  one  of which is Dompu Regency that can be sustainable, sustainable and environmentally sound. Dompu Regency's  first  Mining Business  is  located  in  Hu'u  District,  the  management  of  which  is carried out by the East Sumbawa Mining Company in accordance with a Mining Business License (IUP) obtained.The purpose of the research is to describe and analyze the successful implementation of community empowerment by the East Sumbawa Mining company in Hu'u District, Dompu Regency according to the Regional Regulation of the Province of West Nusa Tenggara.This research uses the type of Phenomenology Research and uses a qualitative method with a descriptive approach. Sources  of  data  in  qualitative  research  are  primary  and  secondary  data,  with  data  collection techniques  of  observation,  documentation  and  interviews.The  research  results  found  are  not  yet achieved  the  objectives  and  implementation  of  community  empowerment  in  accordance  with  the Regional Regulation of the Province of West Nusa Tenggara, due to inhibiting factors related to the  business  scale  of  the  East  Sumbawa  Mining  company  which  is  still  in  the  exploration  stage (mining material search and measurement). Lack of socialization to the local community related to community empowerment programs causes frequent conflicts between the community and the East Sumbawa Mining company. The driving factor for success, it was found that there were clear rules related  to  the  importance  of  socialization  of  community  empowerment  programs  in  accordance with  the  stages  and  scale  of  the  mining  business  as  well  as  government  supervision  so  that conflicts with the people of Hu'u District did not occur.
Key words: Community Empowerment, Exploration, Dompu Regency

## Abstrak
Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, bertujuan agar pengelolaan pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara  Barat  salah  satunya  Kabupaten  Dompu  dapat  berkelanjutan,  berkesinambungan  dan berwawasan lingkungan. Usaha Pertambangan pertama Kabupaten Dompu berlokasi di Kecamatan Hu’u  yang  pengelolaannya  dilaksanakan  oleh  Perusahaan  Sumbawa  Timur  Mining  sesuai  Ijin Usaha  Pertambangan  (IUP)  yang  diperoleh.Tujuan  penelitian  untuk mendiskripsikan  dan menganalisis  keberhasilan  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  oleh  perusahaan  Sumbawa Timur  Mining  di  Kecamatan  Hu’u  Kabupaten  Dompu  sesuai  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  Penelitian  Fenomenologi  dan  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Sumber  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah data  primer  dan  sekunder,  dengan  teknik  pengumpulan  data  observasi,  dokumentasi  dan wawancara.  Hasil  Penelitian  yang  ditemukan  adalah  belum  tercapainya  tujuan  dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena adanya faktor  penghambat  terkait  skala  usaha  perusahaan  Sumbawa  Timur  Mining  yang  masih  dalam tahap  eksplorasi  (pencarian  dan  pengukuran  bahan  tambang).  Kurangnya  sosialisasi  kepada masyarakat  setempat  terkait  program  pemberdayaan  masyarakat  menyebabkan  sering  terjadinya konflik  antara  masyarakat  dan  perusahaan  Sumbawa  Timur  Mining.  Faktor  pendorong keberhasilan,  ditemukan  bahwa  adanya  aturan  yang  jelas  terkait  pentingnya  sosialisasi  program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tahapan dan skala usaha pertambangan serta pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadinya konflik dengan masyarakat Kecamatan Hu’u.
Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, Eksplorasi, Kabupaten Dompu
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8 No. 2

## A. Pendahuluan
Indonesia  memiliki  kekayaan  alam  yang banyak  menarik  setiap  orang,  koperasi  atau badan  usaha  untuk  mengelolanya,  salah satunya adalah di bidang usaha pertambangan.  Bahan  galian  pertambangan di  Indonesia  harus  dikelola  dengan  baik untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil guna pertambangan serta terjaganya kelestarian lingkungan. Pemerintah Republik Indonesia perlu menetapkan kebijakan  terkait  pengelolaan  pertambangan mineral dan batu bara dengan diterbitkannya beberapa kebijakan di antaranya: 1) Pasal 18 ayat  6  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  terkait pelaksanaan  otonomi  Daerah.  2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang keselamatan  kerja.  3)  Undang-Undang Nomor  41  Tahunn  1999  tentang  kehutanan. 4)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  perlindungan  lingkungan  hidup.  5)
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan
sebagaimana  diatur  dalam  pasal  8  huruf  a Undang-  Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu  diadakan  pengaturan  lebih  lanjut dengan  peraturan  daerah  untuk  memberikan dasar  hukum  yang  jelas. Kabupaten  Dompu adalah  salah  satu  kabupaten  yang  ada  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  memiliki Sumber  Daya  Alam  (SDA)  berupa  bahan tambang,  salah  satunya  emas  dan  tembaga yang  ada  di  Kecamatan  Hu,u.  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Nomor  4  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara  dengan  pertimbangan  bahwa kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan batubara  di  Nusa  Tenggara  Barat  cukup besar  dan  berdampak  kepada  perubahan lingkungan di sekitarnya, karena  itu pelaksanaannya  harus  dapat  dikendalikan secara berkelanjutan.
Perusahaan  Sumbawa  Timur  Mining adalah  salah  satu  perusahaan  tambang  yang memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan eksplorasi (tahap pencarian, pengukuran nilai bahan tambang, dan  penyebarannya),  maupun  kegiatan operasi  produksi  sesuai  dengan  IUP  yang
dimiliki di So Humpa Leu Kecamatan Hu’u sejak  tahun  2012.  Perusahaan  Sumbawa
Timur Mining harus melaksanakan pemberdayaan  masyarakat  dalam  bentuk mengutamakan  pemanfaatan  tenaga  kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat  di  sekitar  tambang  yang  telah disepakati  antara  masyarakat,  pemerintah dan  pihak  Perusahaan  Sumbawa  Timur Mining.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  isi Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Nomor  4  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Pertambangan  Mineral  dan Batu Bara.
Pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat dalam  bentuk  penyerapan  tenaga  kerja masyarakat  sekitar  tambang,  pemberian bantuan berupa  barang dan jasa tidak sesuai dengan  keinginan  masyarakat  setempat, karena  sebagian  besar  masyarakat  lingkar tambang tidak  dilibatkan  dalam penyusunan program  pemberdayaan  masyarakat  dan perekrutan  tenaga  kerja  serta  penggunaan barang  dan  jasa  untuk  penunjang  kegiatan pertambangan  diambil  dari  luar  Kecamatan Hu’u. Menurut masyarakat Hu’u barang dan jasa  yang  dibutuhkan  oleh  Perusahaan Sumbawa  Timur  Mining  masih  sanggup disediakan  oleh  masyarakat  seperti:  sarana dan  prasarana  pemboran  dan  truk  sebagai alat pengangkut bahan tambang.
Kepala  Dinas  pertambangan  dan  energi Nusa  Tenggara  Barat mengungkapkan bahwa  Kontra  antara  masyarakat  dan
Pemerintah Kabupaten Dompu  karena Masyarakat  tidak  diikutsertakan  dalam proses  pembuatan  dan  penetapan  kebijakan. Selain  itu,  bahkan,  hanya  sebagian  kecil masyarakat  lingkar  tambang  yang  direkrut sebagai  tenaga  kerja.  Salahsatunya  Aksi Penolakkan  oleh  Kelompok  masyarakat  di Kabupaten  Dompu  terhadap  PT  Sumbawa Timur  Mining,  yang  sedang  beraktivitas  di bidang  usaha  pertambangan  emas  dan tembaga  di  So  humpaleu,  kecamatan  Hu'u, Kabupaten Dompu. (Antaranews.com, hal-1, 29 Maret 2013).
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan oleh  PT.  Sumbawa  Timur  Mining  dalam bentuk  perekrutan  tenaga  kerja  lokal  dan pemberian  bantuan  dalam  bentuk  barang yang  diperlukan  masyarakat.  Sebagian masyarakat  Kecamatan  Hu’u  menginginkan bantuan  yang  meningkatkan  kompetensi masyarakat  lokal  seperti  pembuatan  usaha
mikro  kecil  dan  menengah  dan  pelatihan menjahit,  tukang  batu  dan  tukang  kayu. Selain  itu  perekrutan  tenaga  kerja  lokal harus  adil  dan  terbuka  disamaratakan  tiap- tiap  Desa  di  Kecamatan  Hu’u.  Adanya perbedaan  antara  keinginan  masyarakat dengan  yang  dilaksanakan  oleh  Perusahaan Sumbawa  Timur  Mining  menyebabkan sering terjadinya Demonstrasi oleh masyarakat  Kecamatan  Hu’u  di  Perusahaan Sumbawa Timur Mining. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis keberhasilan  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat  di  Kecamatan  Hu’u  Kabupaten Dompu. Pelaksananaan pemberdayaan akan berhasil  dilaksanakan  apabila  masyarakat mampu mengelola lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan
tercapainya  tujuan  mereka.  Hal  tersebut seperti  yang  diungkapkan  oleh  Dams  dalam (Widayanti,  2012)  pemberdayaan  sebagai alat  untuk  membantu  individu,  kelompok dan  masyarakat  supaya  mereka  mampu mengelola  lingkungan  dan  mencapai  tujuan mereka,  sehingga  mampu  bekerja  dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.
Sehingga  pemberdayaan  dapat  diartikan sebagai    pembagian  kekuasaan  yang  adil dengan  meningkatkan  kesadaran  politis masyarakat supaya mereka bisa memperoleh akses  terhadap  sumber  daya.  Sasaran  dari pemberdayaan adalah mengubah masyarakat yang sebelumnya adalah ‘korban’ pembangunan menjadi ‘pelaku’ pembangunan. Dalam Penilitian ini kriteria pemberdayaan  yang  digunakan  menurut (Widayanti, 2012) yaitu: Tujuan pemberdayaan harus efektif untuk
meningkat  kemandirian  dan  kesejahteraan masyarakat  dan  lingkungan  di  Kecamatan Hu’u.
B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan  metode  Penelitian  kualitatif. Penelitian  kualitatif  menurut    Sugiyono (2015)  metode  penelitian  kualitatif  adalah metode  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen) dimana  Peneliti  adalah  sebagai  Instrumen kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data
bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam  penelitian  kualitatif, peneliti  menjadi  instrument,  untuk  dapat menjadi  instrument,  maka  peneliti  harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga  mampu  bertanya,  menganalisis, memotret  dan  mengkonstruksi  obyek  yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.
Adapun  metode  pengumpulan  data yang digunakan dilapangan secara
triangulasi  yaitu  wawancara,  observasi  dan dokumentasi  lapangan.  (Sugiyono:2015). Informan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  Kepala  Dinas  Pertambangan mineral dan batu bara Kab. Dompu Provinsi Nusa  Tenggara  Barat,  Kepala  Hubungan Masyarakat  perusahaan  Sumbawa  Timur Mining.
Fokus  penelitian  adalah  menggali informasi  mendalam  dengan  mengamati, menganalisis  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dan menemukan  faktor  penghambat.    Dalam penelitian  ini  diambil  situs  di  Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  yang beralamat  di  Jl.  Soekarno-Hatta  No.  174, Dompu,  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Dompu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Dompu,  PT.  Sumbawa  Timur
Mining. Selain itu, penelitian juga dilakukan di  lingkungan  masyarakat  Kecamatan  Hu’u yang ada di sekitar lokasi pertambangan. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat  di  kecamatan  hu’u  sesuai peraturan  daerah  provinsi  nusa  tenggara barat  nomor  4  tahun  2012  tentang pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara Agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat  bisa  berhasil  mencapai  tujuan sesuai  yang  diinginkan.  Hal  tersebut  sesuai dengan yang Kriteria pemberdayaan masyarakat  oleh  Widiyanti  (2012)  agar pemberdayaan  harus  memiliki  tujuan  yang efektif  untuk  meningkatkan  perekonomian masyarakat. Dunn (2003:610), mengungkapkan bahwa harus ada efektivitas untuk  melihat  pencapaian  hasil  sesuai
dengan  tujuan  yang  diinginkan  dalam pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan pertambangan di Kecamatan
Hu’u  Kabupaten  Dompu  sesuai  tujuan
Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Nomor  06  Tahun  2012  tentang Pengelolaan Pertambangan, harus melaksanakan  pengelolaan  pertambangan yang  berkelanjutan,  berkesinambungan  dan berwawasan  lingkungan.  Pengelolaannya harus berdasarkan asas keadilan, demokratis, transparan  dengan  memperhatikan  faktor- faktor  sosial,  lingkungan,  teknis  dan ekonomis.
Salah  satu  kewajiban  pemegang  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP)  sesuai  dengan pasal  34  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  Nomor  06  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Pertambangan  harus melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat sesuai skala usaha pertambangan.
PT.  Sumbawa  Timur  Mining  diketahui memegang  Izin  Usaha  Pertambangan  di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu sudah 7 tahun beroperasi dengan luas area pertambangan 12.480 (ha) dan sudah ada 82
titik  pemboran.  Dari  82  titik  ada  52  titik terindikasi  memiliki  barang  tambang  yang bernilai  ekonomis  setelah  dilakukan  uji laboratorium.  PT.  Sumbawa  Timur  Mining dinyatakan  masih  dalam  tahap  eksplorasi sehingga  belum  memiliki  keuntungan  yang signifikan. Sumber: (hasil wawacara peneliti dengan Humas PT. STM). Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan  oleh  PT.  Sumbawa  Timur
Mining  tidak  sesuai  keinginan  masyarakat karena  memberikan  barang  siap  pakai seperti  kebutuhan  rumah  tangga  dan infrastruktur. Selain itu PT. Sumbawa Timur Mining  merekrut  tenaga  kerja  lokal  di delapan  Desa  Kecamatan  Hu’u  sebanyak dua  sampai  tiga  orang  untuk  bekerja  di perusahaan Sumbawa Timur Mining. Sumber  (hasil  wawancara  dan  dokumentasi peneliti). Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan  oleh  PT.  Sumbawa  Timur Mining menurut masyarakat setempat masih belum  efektif.  Hal  tersebut  dikarenakan menurut  masyarakat  PT.  STM  memberikan bantuan  dalam  bentuk  uang  sehingga  bisa dikelola langsung oleh masyarakat. Masyarakat  juga  meminta  agar  Perusahaan Sumbawa Timur Mining tidak menggunakan kendaraan  truk  dari  luar  Kecamatan  Hu’u untuk  mengangkut  hasil  galian  tambang.
pengangkutan  hasil  galian  tambang  harus menggunakan  mobil  truk    milik  masyarakat setempat agar masyarakat memiliki pekerjaan. Sampai  saat  ini  pihak  perusahaan  masih menggunakan  truk  dari  luar  milik  beberapa cv penyedia jasa angkutan sehingga masyarakat  turun  ke  jalan  dan  memblokir pintu  masuk  PT.  Sumbawa  Timur  Mining. Hal  tersebut  menyebabkan  tidak  adanya kesepahaman  antara  masyarakat  setempat dan  PT.  Sumbawa  Timur  Mining.  Sumber (hasil  wawancara  dengan  tokoh  masyakat dan pemerhati lingkungan setempat).
Selain  itu,  antara  masyarakat  dan  PT. Sumbawa  Timur  Mining  tidak  memiliki kesepakatan pola atau bentuk pemberdayaan masyarakat  yang  diberikan  hanya  sesuai dengan  keinginan  PT.  Sumbawa  Timur Mining  untuk  menyusun  dan  melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Pengeloaan  Pertambangan,  bahwa dalam
pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat  harus  ada  kesepakatan  bersama antara  masyarakat,  pemerintah  daerah  dan pemegang  ijin  usaha  pertambangan  dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,  apabila  tidak  mengikuti  isi aturan yang berlaku tentu akan menimbulkan permasalahan dan tidak efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan.  Pemerintah  Kabupaten  Dompu harus  segera  ikut  terlibat  untuk  menengahi agar pemberdayaan masyarakat sesua dengan kemampuan perusahaan dan keinginan masyarakat, sehingga ada kesepakatan bersama. Seperti  diketahui  pemerintah  Kabupaten Dompu  hanya  mendukung  dan  memberikan koordinasi  serta  pengawasan  tetapi  untuk terlibat dalam penyusunan program pengembangan  wilayah  dan  pemberdayaan masyarakat  tidak  ikut  campur  karena  sudah menyerahkan  pada  PT.Sumbawa  Timur Mining  dan  masyarakat  yang  penting pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  di bidang sumberdaya manusia, ekonomi sosial dan  lingkungan.  Sumber:  (hasil  wawancara peneliti). Sebaiknya pemerintah Kabupaten
Dompu  mengarahkan  serta  memberikan sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  skala usaha  PT.  Sumbawa  Timur  Mining  yang masih  dalam  tahap  eksplorasi.  Selain  itu
pemerintah juga harus mengarahkan perusahaan apabila melaksanakan pemberdayaan harus memberikan sosialisasi terlebih dahulu baru melaksanakan. Diketahui  selama  ini  PT.  Sumbawa
Timur  Mining  tidak  melalukan  sosialisasi tetapi langsung mengadakan sesuai keinginannya  sendiri  sehingga  masyarakat menuntut adanya pemberdayaan yang menguntungkan masyarakat setempat. Sumber (hasil wawancara peneliti). Pembahasan Perusahaan  Sumbawa  Timur  Mining merupakan Perusahaan Multinasional gabungan  dari  saham  milik  asing  (VALE) dan  milik  pemerintah  (ANTAM),  pihak asing  memiliki  saham  80%  dan  pemerintah 20%.  Perusahaan  Sumbawa  Timur  Mining mulai  beroperasi  melakukan  eksplorasi lahan tambang emas dan tembaga pada akhir tahun  2010.  Perusahaan  Sumbawa  Timur Mining  memiliki  luas  Wilayah  Usaha Pertambangan  (WIUP)  12.480  ha,  yang  ada di  Kabupaten  Dompu  hutan  So  Humpa  Leu Kecamatan Hu’u.
Perusahaan  Sumbawa  Timur  Mining yang  melaksanakan  usaha  pertambangan  di
Kecamatan  Hu,u  selaku  pemegang  Ijin Usaha  Pertambangan  (IUP)  sesuai  dengan skala usaha yang dimiliki, harus melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat, sesuai  Peraturan  Daerah  Nusa  Tenggara Barat  Nomor  4  Tahun  2012  tentang Pengelolaan  Pertambangan  berkelanjutan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan  dalam  bentuk  pengembangan sumberdaya  manusia,  sosial,  ekonomi  dan lingkungan. Sesuai  dengan  kriteria  pemberdayaan masyarakat menurut Widiyanti (2012) tujuan  yang  efektif  untuk  meningkatkan perekonomian masyarakat maka pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan  oleh  PT.  Sumbawa  Timur Mining harus melihat manfaat dan berkoordinasi  dengan  masyarakat  setempat karena menyangkut kepentingan masyarakat. Adapun  pemberdayaan  masyarakat  yang sudah dilaksanakan oleh Perusahaan Sumbawa  Timur  Mining  adalah  berbentuk Fisik dan Non Fisik 1.  Fisik a. Pembangunan sarana pendidikan
b. Pembuatan irigasi
c. Bantuan buku untuk siswa
2.  Non Fisik
a. Penyuluhan Pertania
b. Penyuluhan Kesehatan
c. Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) d. Posyandu dokumentasi peneliti). Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan  oleh  PT.  Sumbawa  Timur Mining  masih  belum  efektif.  Hal  tersebut dikarenakan  PT.  STM  memberikan  bantuan tidak dalam bentuk uang sehingga tidak bisa dikelola langsung oleh masyarakat.
Masyarakat  juga  menginginkan  Perusahaan Sumbawa Timur Mining tidak menggunakan kendaraan  truk  dari  luar  Kecamatan  Hu’u untuk  mengangkut  hasil  galian  tambang. pengangkutan  hasil  galian  tambang  harus menggunakan  mobil  truk    milik  masyarakat setempat agar masyarakat memiliki pekerjaan.
Selain  itu,  antara  masyarakat  dan  PT. Sumbawa  Timur  Mining  tidak  memiliki kesepakatan pola atau bentuk pemberdayaan masyarakat  yang  diberikan  hanya  sesuai dengan  keinginan  PT.  Sumbawa  Timur Mining  untuk  menyusun  dan  melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Pengeloaan  Pertambangan,  bahwa dalam
pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat  harus  ada  kesepakatan  bersama antara  masyarakat,  pemerintah  daerah  dan pemegang  ijin  usaha  pertambangan  dalam pelaksanaannya.
Hal  tersebut  menyebabkan  masyarakat masih  terjebak  dalam  kemiskinan  dan pengangguran di Kecamatan Hu’u. Seharusnya  pemerintah  turun  koordinasi agar  menemukan  formulasi  baru  untuk mengefektifkan kegiatan pemberdayaan yang  menguntungkan  masyarakat  secara ekonomi  dan  lingkungan  sesuai  amanat peraturan daerah tersebut.

## D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat  yang  memberikan  manfaat pada  masyarakat  sesuai  besaran  skala Izin  Usaha  Pertambangan  yang  di pegang  oleh  PT.  Sumbawa  Timur Mining  belum  berhasil,  efektif  dan responsif sesuai Peraturan Daerah Nusa Tenggara  Barat  Nomor  4  Tahun  2012 tentang  Pertambangan  mineral  dan
Energi  karena  tidak  ada  kesepakatan bersama  antara  Pemerintah  Kabupaten Dompu, masyarakat lokal dan Perusahaan  Sumbawa  Timur  Mining terkait bentuk pemberdayaan masyarakat. Perusahaan Sumbawa Timur Mining  mengikuti  aturan  internal tampa melibatkan keinginan masyarakat sehingga  menimbulkan tuntutan dari masyarakat lokal.
2. Rekomendasi/Saran Sebaiknya  Perusahaan  Sumbawa
Timur  Mining  harus  berkoordinasi serta  memberikan  sosialisasi  bentuk pemberdayaan  masyarakat  yang  akan dilaksanakan.  Apabila  ada  masyarakat yang  memberikan  masukan  harus  di dengarkan dan
dipertimbangkan
dengan  baik,  apabila  bisa    maka  harus dilaksanakan. Pemerintah  Kabupaten  Dompu mengarahkan serta memberikan sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait skala  usaha  PT.  Sumbawa  Timur Mining  yang  masih  dalam  tahap eksplorasi.  Selain  itu  pemerintah  juga harus mengarahkan perusahaan apabila melaksanakan  pemberdayaan  harus memberikan  sosialisasi  terlebih  dahulu baru melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Pemerintah Daerah harus memberikan  pengawasan  dan masukan untuk  kemajuan  dan  kesejahteraan masyarakat  setempat  melalui  program pemberdayaan masyarakat. Penggunaan  jasa  masyarakat  akan  ikut mendorong  keberhasilan  pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara  Barat  Nomor  4  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Pertambangan.
Hal tersebut di atas didukung yang oleh Mulyadi (2015:14) bahwa keberhasilan kebijakan  salah  satunya  dipengaruhi oleh kelompok target. Kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah
kebijakan  dari  pada  masyarakat  yang tertutup dan beragam ( heterogen ).

## E. DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Dunn.  N  William.  2003,  Analisis  Kebijakan Publik, cetakan ke-5. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press. Mulyadi,  Deddy.  2015.  Studi  Kebijakan Publik  dan  Pelayanan  Publik. Cetakan Ke-1. Bandung: Alfabeta, CV. Sugiyono.  2015.  Memahami  Penelitian Kualitatif, cetakan ke-5. Bandung: Alfabeta, CV Widiyanti, Sri. (2012). Pemberdayaan
Masyarakat: Pendekatan Teoritis. Jurnal WELFARE. 1 (1): 2012.

## Media Massa dan Media Sosial
Dompu Antaranews, Aksi penolakan Masyarakat terhadap PT. Sumbawa  Timur  Mining    hal-1, tanggal 24 April 2016).

## Dokumen dan Undang-Undang

## Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  tentang Dasar Negara
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang keselamatan kerja. Undang-Undang  Nomor  41  Tahunn  1999 tentang kehutanan . Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang perlindungan  lingkungan hidup.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan  Mineral dan Batubara .
Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Nomor  4  Tahun  2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara