## ROLE PLAYERS ANALYSIS DALAM KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
(Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011)

## Ignasius Usboko

## Abstarct
Manganese mining conflicts in South Central Timor Regency in 2010-2011 is still echoing, especially from the perspective of developmentalism and neoliberalism paradigms.  It  also  can  be  seen  as  a  paradox  of  economic  development.  This study aims to describe and analyze the nature of this conflict in terms of actors, parties,  interests,  dynamics  and  its  resolutions.  By  employing  Wirawan’s theoretical model of conflict resolutions, this research showed findings as follows: (1) Manganese mining conflicts occurred within six phases, however,  the conflict remains  unresolved  (2)  Actors  involved  are  East  Nusa  Tenggara  local government,  South  Central  Timor  local  government,  East  Nusa  Tenggara Parliament, South Central Timor Parliament, PT SMR, Obama, Landlord. Role in the  conflict  based  on  power,  interests  and  goals  of  the  actors  (3)  Conflict resolution  is  done  by  doing  the  more  positive  approach  of  law  enforcement through  the  court  process  while  the  use  of  alternative  problem  solving  only  the latent phase and phase triggers.
Keywords:  Conflict, Conflict Resolutions, Role Players Analysis.

## A. PENDAHULUAN
Konflik  pertambangan  mangan  di  Kabupaten  TTS  tahun  2010-2011  dan konflik  pertambangan  di  daerah  lain  seantero  bumi  Indonesia  timbul  sebagai akibat biasnya pandangan terhadap Sumber Daya Alam (SDA), terdegradasinya  lingkungan  dan  tergerusnya  masyarakat  yang  kemudian menjadi  sulit  untuk  diselesaikan  karena  mengalami  eskalasi  bahkan  krisis yang sarat dengan kepentingan dan kekuasaan yang tidak terdistribusi secara adil. Konflik  itu menjelaskan kepentingan, kekuatan dan kerentanan berbeda dari  kelompok  sosial  berbeda  yang  didasari  oleh  keprihatinan  terhadap keadilan sosial dalam pemanfaatannya (Turner dalam Indra Gumay Febriano dkk, 2015).
Gambaran  konflik  diatas  menunjukkan  terciptanya  dua  kondisi  sekaligus bahwa  pada  satu  sisi  terpacunya  pertumbuhan  ekonomi  dan  pada  sisi  lain tertimbul  dampak  lingkungan,  ketimpangan  dalam  masyarakat.  Hal  ini dipandang  sebagai  paradoks  pembangunan  ekonomi  yaitu  tingginya pertumbuhan  ekonomi  tidak  diikuti  dengan  peningkatan  kualitas  kehidupan sosial  masyarakat.  Barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia  melimpah  ruah,  namun  kualitas  lingkungan  hidup  terus menurun,  kemiskinan  meningkat  dan  pengangguran  menghantui  jalannya pembangunan  (Moch.  F.  Cahyono  dkk,  2013:  1),  kondisi  demikian  dipahami
sebagai  dominasi  paradigma  pembangunanisme  dan  neoliberalisme  yang sangat ekonomi sentris (Wasisto R. Jati, 2012: 98).
Maka  sebenarnya  bentangan  realitas  yang  berkarakter  anomali  dan naungan  konseptual  dan  ideologi  yang  invisibel  telah  melahirkan  paradigma tata kelola SDA dari yang semula economic development menuju sustainable development pada  pertengahan  tahun  1990-an  yang  melahirkan  cara pandang baru yaitu pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan kelestarian, daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan  hidup,  yang  mana  hal  ini  telah tertuang  dalam  UUD  1945  pasal  33  yang  terjabar  pada  Undang-Undang Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  Pasal  12  Ayat  2,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 95 (d), (e), Pasal 98.
Regulasi tersebut juga  jelas menyatakan bahwa pengelolaan SDA harus menciptakan  keselamatan,  mutu  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat. Implementasi  regulasi  tersebut  berkaitan  dengan  SDA  yang  bersifat  terbatas sehingga  dalam  prinsip  ekonomi  disebutkan  bahwa  manusia  rasional  akan memperebutkan  sumber  daya  yang  langka  ( scarce )  apabila  ada  padanya pilihan-pilihan ( choices ) yang paling menguntungkan. Kompetisi tersebut tidak hanya  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  tetapi  menimbulkan  konflik  karena para  pelaku  ekonomi  dan  para  politisi  bertindak  tidak  rasional  berkaitan dengan  kebijakan  publik,  sering  memutuskan  kebijakan  publik  tidak  sesuai amanah yang diembannya (Cahyono dkk 2013: 1). Sementara itu, dalam studi politik,  kekuasaan  dipahami  sebagai  kemampuan  menggunakan  sumber- sumber  pengaruh  untuk  mempengaruhi  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya  ataupun  masyarakat  pada  umumnya  (Surbakti  dalam  Haryanto 2005:  5).  Maka  pada  tataran  ini  kekuasaan  dan  kepentingan  menjadi  faktor pertimbangan  seseorang  dalam  menjalankan  peran  terhadap  pengelolaan pertambangan.
Konflik  pertambangan  mangan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah daerah  terjadi  karena  kebijakan  tidak  partisipatif,  kebijakan  diatur  tidak memenuhi  hak-hak  masyarakat  termasuk  harga  mangan  dan  kelestarian lingkungan.  Konflik  antara  PT  SMR  dengan  Obama  disebabkan  oleh penyerobotan wilayah IUP PT SMR, PT SMR yang diskriminatif. Konflik antara Pemilik Lahan dengan PT SMR disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak yang semestinya  diberikan  oleh  PT  SMR.  Konflik  antarpemilik  lahan  disebabkan oleh meningkatnya nilai ekonomi lahan yang dipicu harga mangan. Konflik itu terjadi  di  lima  desa  yaitu  Desa  Supul,  Desa  Lakat  dan  Desa  Tubmonas (Kecamatan  Kuatnana),  Desa  Noebesa  dan  Desa  Tumu  (Kecamatan Amanuban Tengah) seperti yang tergambar dalam peta konflik pertambangan mangan berikut.

## Gambar 1.1

## Peta Konflik Pertambangan Mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Sumber: Data Sekunder yang Diadaptasi, 2015
Gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa wilayah IUP yang menjadi lokasi konflik meliputi 4.550 Ha dan masa operasi produksi selama 25 tahun.Wilayah yang  cukup  luas  dan  operasi  produksi  dalam  waktu  yang  cukup  lama,  justru terjadi  konflik  sejak  awal  hadirnya  PT  SMR  maka  yang  telah  menimbulkan dampak-dampak  yang  tidak  diharapkan  masyarakat.  Pada  2011,  pemerintah Kabupaten TTS membuat Perda
tentang  Mangan  namun  belum  diimplementasikan,  hanya  dapat melakukan  fungsi  pengendalian  melalui  Dinas  Pertambangan  dan  Energi, pemberlakuan  kartu  kendali  yaitu  untuk  mengetahui  tonase  mangan  yang dikeluarkan  investor.    Gubernur  NTT  menggodok  Pergub  tentang Pertambangan,  meningkatkan  nilai  tambah  pertambangan  bekerja  sama dengan  Australia  membangun  unit  pemurnian  mangan  (smelter)  di  Silawan, Kabupaten Belu, NTT dengan tujuan mengembangkan industri pertambangan dan  pengolahan  terpadu  sepenuhnya  di  wilayah  tambang 1 ,  untuk  menyikapi konflik yang terjadi.
Konflik  tersebut  dipengaruhi  oleh  kondisi  penduduk.  Jumlah  penduduk Kabupaten  TTS  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2008-2012  yaitu  2008 (417.942  jiwa)  dan  2012  (453.386  jiwa).  Penambahan  penduduk  sebanyak 35.444  jiwa  dan  penambahan  ini  didominasi  oleh  perempuan:  18.986  jiwa dengan  Penduduk  miskin  tahun  2011:122.300  jiwa 2 .  Kontribusi  lapangan pekerjaan  didominasi  oleh  sektor  pertanian  dengan  jumlah  tenaga  kerja 154.376  pada  2008,  dan  menurun  menjadi  148.347  pada  2012.  Serapan
1 Lihat https://www.lintasntt.com . Diunduh pada 12 April 2015 Pukul 08:30 WIB.
2 op. cit., lih (11)
sektor  pertanian  cenderung  menurun  pada  2011-2012  yaitu  14.089  orang, pada  saat  yang  sama  terjadi  peningkatan  pada  sektor  perdagangan,  industri dan  jasa.  Pendapatan  perkapita  menurut  dasar  harga  konstan,  tahun    2010: 2.163.081, 2011: 2.209.457 sedangkan atas dasar harga berlaku, tahun 2010: 5.066.689, 2011: 5.650.376. 3
Gambaran  kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  khususnya  yang berada  di  sekitar  wilayah  IUP  PT SMR  sebagian  beralih pada pertambangan mangan  padahal  umumnya  masyarakat  TTS  bergantung  pada  sektor pertanian. Namun didorong oleh penghasilan kerja mangan yang cukup bagus dan  sektor  pertanian  yang  kurang  memberi  penghasilan  yang  cukup  karena faktor  iklim,  faktor  topografi  maka  masyarakat  beralih  profesi  menjadi penambang.    Pada  saat  yang  sama  masyarakat  belum  cukup  memahami pertambangan  terutama  dampaknya,  masyarakat  lebih  tertarik  pada  tawaran harga mangan yang cukup bagus maka menimbulkan konflik.
Sumber daya tambang seperti mangan merupakan kepentingan ekonomi karenanya  akan  melibatkan  banyak  pelaku  ekonomi  yang  kuat  bahkan  yang memiliki  dana  untuk  melakukan lobbying mempengaruhi  pembuat    kebijakan atau memiliki dana untuk melakukan transaksi ekonomi. Hubungan antara rent seeker dengan  pembuat  kebijakan  atau  hubungan  antara  pihak  yang berkepentingan  dalam  pertambangan  dengan  pemerintah  daerah  atau antarmasyarakat  akan  membentuk  suatu  koalisi  untuk  meraup  kepentingan ekonomi semaksimal mungkin (Buchanan et al dalam Sugiyanto 2002).
Bertolak  dari  gambaran  realitas  diatas  maka  dapat  digunakan  model proses  konflik  Wirawan,  teori  stakeholder  Freeman  dan  teori  konflik Dahrendorf  dalam  paradigma  fakta  sosial  dengan  pendekatan  analisis deskriptif jenis studi kasus untuk menyingkap peran aktor yang memiliki akses terhadap  SDA  -  mangan.  Menurut  Bryant  and  Bailey  (1997),  dalam  konteks pengelolaan  SDA,  aktor  pertama  adalah  Negara,  kemudian  pengusaha  dan yang  terakhir  rakyat  jelata  yang  merupakan  aktor  yang  paling  lemah  dan hampir selalu mengalami proses marginalisasi atau rentan terhadap berbagai bentuk  degradasi  lingkungan  karena  manusia  dan  alam  dilihat  sebagai komoditas dan nilai tukar semata, (Bryant and Bailey dalam Sulthan Zainuddin dkk, 2012).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  1) menggambarkan  fase  konflik  pertambangan  mangan;  2)  menganalisis  peran aktor  dalam  konflik  pertambangan  mangan  dan  3)  menemukenali  potensi penyelesaian konflik pertambangan mangan.

## A.1. Model Proses Konflik Wirawan
Konflik  merupakan  salah  satu  esensi  dari  kehidupan  dan perkembangan  manusia  yang  mempunyai  karakteristik  yang  beragam. Manusia  memiliki  perbedaan  jenis  kelamin,  strata  sosial    dan  ekonomi, sistem  sosial,  bangsa,  suku,  agama,  kepercayaan  aliran  politik,  budaya
3 Lihat TTS Dalam Angka Yang Diolah Tahun  2012.
dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik.
Suatu model konflik yang dikembangkan Wirawan nampaknya lebih melengkapi  pembagian  tipe  konflik  Fizher  di  atas.  Hal  ini  juga  relevan dengan konflik pertambangan mangan yang terjadi. Adapun model konflik yang  dimaksud    seperti  pada  Gambar  1.2  tentang  Model  Proses  Konflik berikut.

## Gambar 1.2 Model Proses Konflik Yang Diadaptasi Penyusun
Sumber: Wirawan (2010)
Gambar    1.2  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  hakikatnya  konflik dapat terjadi secara melingkar atau siklus. Konflik dimaksud akan diawali oleh faktor-faktor sebab, yang dapat diyakini bahwa konflik tidak mungkin terjadi  tanpa  adanya  faktor  sebab.  Faktor  sebab  inilah  yang mempengaruhi  terjadinya  konflik.  Memahami  adanya  sebab  konflik  maka itu merupakan awal proses konflik ketika muncul sesuatu kejadian/peristiwa  pemicu,  para  pihak  mulai  menyadari  adanya  konflik.
3. Fase pemicu
- Konflik terbuka terjadi
- Dialog tidak berhasil 4. Fase ekskalasi - Interaksi konflik memanas - Polarisasi
- Mulai menggunakan kekuasaan - Memperbesar kekuasaan, mencari teman 2. Fase laten
- Penyebab konflik telah ada
- Belum terjadi kejadian pemicu - 1. Penyebab konflik
- perbedaan tujuan
- Kompetisi akan sumber
daya ayng terbatas
- Sistem imbalan yang tak
layak
7. Fase pasca konflik Hubungan pihak yang berkonflik: - Bisa kembali harmonis atau - Bisa  tidak harmonis 6. Fase resolusi konflik - Menyelamatkan muka
- Terjadi solusi 5. Fase krisis - Peraturan tidak dihormati - Semua kekuasaan digunakan untuk mengalahkan lawan
- Terjadi agresi
- Menyelamatkan muka
Sehingga  konflik  akan  mengalami  eskalasi  dan  bahkan  akan berkelanjutan pada konflik yang bersifat terbuka dan melibatkan berbagai pihak  dan  berpengaruh  besar.  Konflik  dapat  terus  berlanjut  karena  tidak ada  upaya  untuk  menyelesaikannya.  Setelah  konflik  mencapai  eskalasi dan  krisis  maka  proses  berikutnya  adalah  resolusi  konflik  sehingga tercipta kondisi baru pada pascakonflik.
Setiap  sistem  hukum  dan  sistem  politik  berfungsi  mengelola  konflik- konflik  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  agar  tidak  berkembang  menjadi tindakan  kekerasan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  sarana  pengelolaan konflik.  Dalam  literatur,  disebut  sarana  pengelolaan  konflik  meliputi penggunaan  berbagai  alat  analisis  konflik  dan  pemetaan  konflik, penguatan  institusi  demokratis  dan  tersedianya  berbagai  bentuk penyelesaian  konflik  yang  sah.  Di  dalam  literatur  maupun  praktik kehidupan  bernegara  di  Negara-negara  lain  dikenal  beberapa  bentuk penyelesaian  konflik  yaitu  negosiasi,  mediasi,  keputusan  pejabat administrasi,  arbitrase,  proses  pengadilan  dan  keputusan  legislatif  (M. Mukhsin Jamil 2007: 173-174).

## A.2. Teori Konflik Dahrendorf
Pada  masyarakat  selalu  terdapat  dua  golongan  yang  saling bertentangan  sebagai  refleksi  dari  kekuasaan.  Setiap  golongan  diikat oleh  kepentingan  nyata  yang  bertentangan  secara  substansial  dan langsung.  Pertentangan ini dapat  terjadi dalam situasi dimana golongan yang  berkuasa  mempertahankan  status  quo  dengan  cara  memberi instruksi  kepada  golongan  yang  dikuasai  selain  juga  golongan  ini berusaha  untuk  mengadakan  perubahan-perubahan.  Pada  gilirannya diferensiasi  kepentingan  melahirkan  kelompok  konflik  potensial  dan kelompok  konflik  aktual  yang  berbenturan  karena  memiliki  kepentingan yang  antagonistik  (Garna  1992,  Veeger  1993).  Lebih  lanjut  Dahrendorf membedakan  kelompok  yang  terlibat  konflik  itu  atas  tiga  tipe  yaitu kelompok semu ( quasi group ) dan kelompok kepentingan ( interest group ) dan  kelompok  konflik.  Kelompok  semu  adalah    kelompok  pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena  munculnya  kelompok  kepentingan.  Sedangkan  kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok ini mempunyai  struktur,  organisasi,  program,  tujuan  serta  anggota  yang jelas.  Kelompok  kepentingan  inilah  yang  menjadi  sumber  nyata timbulnya  konflik  sosial  dalam  masyarakat  (Ritzer  1992) 4 .  Kelompok konflik  adalah  kelompok  yang  terlibat  dalam  konflik  aktual.  Oleh  karena itu  tiga  konsep  utama  yang  dianalisis  dahrendorf  adalah  kekukasaan, kepentingan dan kelompok konflik sosial.
Berdasarkan  teori  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  konflik pertambangan  mangan  merupakan  realitas  yang  membentuk  struktur sosial  yang  dipengaruhi  oleh  aktor  yang  memiliki  otoritas  dalam
4 Lihat https://www.aifis.org/wp-content/upload/2013/12/Dilema-24-2010.pdf Diunduh pada 23 April 2015 Pukul 08:25 WIB.
pembuatan  kebijakan  dan  pengelolaan  pertambangan  mangan  yang kemudian terlibat konflik dengan aktor yang tidak memiliki otoritas. Aktor tersebut saling bertentangan dengan mempertaruhkan
kekuasaan  dan  sumber  daya  yang  dimiliki,  selama  ada  konflik kemungkinan aktor yang berposisi di struktur atas bisa dipengaruhi oleh aktor yang berposisi di struktur bawah karena memperbesar kekuasaan atau  mendapat  dukungan  teman  seperti  formula  Wirawan  tentang kekuasaan dan resistensi berikut.
Secara  singkat,  dipahami  bahwa  adanya    resistensi  karena  ada kekuasaan  lain  yang  memiliki  ketergantungan  sedikit  yang  mana  telah mendapat  dukungan  aktor  lain,  yang  dalam  konsep  Dahrendorf  disebut kelompok  quasi  atau  kelompok  kepentingan  yang  tidak  nyata  tetapi berpengaruh  melalui  kelompok  yang  memiliki  kepentingan  nyata (obama).
Penjelasan  teori  yang  didasarkan  pada  permasalahan  penelitian dapat  ditunjukkan dalam bentuk Bagan 1.1 tentang Kerangka pemikiran seperti di bawah ini.
Kekuasaan A terhadap T = Kekuasaan A dikurangi kekuasaan T, yaitu resistensi T terhadap kekuasaan A. Resistensi T terhadap A tergantung pada ketergantungan T terhadap kekuasaan A.

## POLI TIKA,
Vol.
7,
No.1 ,
April 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran
UUD 1945
UU Nomor 32 Tahun 2009 UU Nomor 4 Tahun 2009
PP No 5 Thn 2010, Inpres No 3 Thn 2000, Surat
Perintah Tugas Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi
TTS Sumber Daya Tambang Model Proses Konflik - Wirawan Teori Konflik –
Ralf Dahrendorf Kelompok Quasi Kelompok Kepentingan Kelompok Konflik Aktual Teori Stakeholder Freeman Stakeholder Utama Stakeholder Pendamping Stakeholder Kunci Konflik Antaraktor Alternatif Penyelesaian Konflik ANALISIS PERAN AKTOR
Sumber: Data Sekunder Diolah Oleh Penyusun, 2015
POLI TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
Bagan  1.1  diatas  menunjukkan  bahwa  teori  konflik  Dahrendorf  hadir untuk  menjelaskan  konflik  sumber  daya  tambang  dengan  tiga  konsep  utama dalam analisis yaitu kekuasaan, kepentingan dan kelompok konflik sosial. Aktor yang  terlibat  konflik  adalah  kelompok  quasi/semu,  kelompok  kepentingan  dan kelompok  konflik.  Kelompok-kelompok  tersebut  memperebutkan  sumber  daya tambang yang terbatas lalu menimbulkan konflik. Peran yang ditunjukkan aktor mengeluarkan  kebijakan  berupa  IUP  (pemerintah  daerah)  kepada  aktor  yang telah  memenuhi  syarat,  dalam  hal  ini  adalah  PT  SMR.  IUP  dikeluarkan berdasarkan  regulasi  seperti  UUD  1945,  UU  Nomor  4  tahun  2009,  PP  nomor 22 tahun 2010.
Penggunaan teori ini didukung dengan model operasional yaitu model proses konflik Wirawan yang meliputi 7 fase. Selain itu, hadir teori stakeholder Freeman  untuk  turut  menjelaskan  aktor  dan  perannya  agar  menjawabi permasalahan dan mencapai tujuan penelitian ini.

## A.3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif  jenis  studi kasus yang artinya penelitian yang berfokus pada satu konflik dalam skala lokal dan  khusus  sehingga  dapat  mengurai  faktor-faktor  konflik  yang  komprehensif dan  mendalam.  Pertimbangan  penggunaan  jenis  penelitian studi  kasus: pertama,  studi  ini  berfokus  pada  pemahaman  mendalam  berkaitan  dengan peran  aktor  dalam  konflik  pertambangan  mangan.  Kedua,  studi  ini  tidak  akan membuat generalisasi diluar kasus yang diteliti seperti pendapat Cowie bahwa studi kasus menekankan pemahaman kasus tanpa ada generalisasi dari kasus yang  diteliti  (Cowie  dalam  Alwasilah  2015:  80).  Ketiga,  studi  ini  akan dilaksanakan  di  situs  tertentu  tanpa  membangun  teori  apapun  (Saeidi  dalam Alwasilah  2015:  80).  Situs  yang  dimaksud  adalah  Kabupaten  TTS,  Provinsi NTT, khususnya wilayah pertambangan yang menjadi lokus konflik yaitu Desa Supul, Desa Lakat, Desa Tubmonas Kecamatan Kuatnana dan Desa Noebesa, Desa  Tumu  Kecamatan  Amanuban  Tengah  yang  menjadi  wilayah  konflik pertambangan  mangan.  Selain  itu,  Dinas  ESDM  Kabupaten  TTS,  PT  SMR Kabupaten TTS dan Walhi NTT.
Alasan  pemilihan  situs  ini:  pertama,  situs  ini  menjadi  lokasi pertambangan  mangan  secara  massif  sehingga  menimbulkan  dampak lingkungan  dan  konflik;    kedua,  kasus  yang  terjadi  di  situs  ini  berupa  konflik pertambangan mangan yang belum diteliti sebelumnya dan menjadi isu penting yang  menghadirkan  diskursus  bagi  masyarakat  NTT  baik  di  wilayah  NTT maupun di luar wilayah NTT.
Sumber  data  yang  digunakan  adalah  aktor  yang  memiliki  keterkaitan dengan  masalah  yang  diteliti  dan  berkompeten  karena  dipilih  secara proporsional  dengan  menggunakan  teknik snowball  sampling dan  didukung dengan  teknik purposve  sampling. Peneliti  menentukan  satu  orang  pertama lalu  dari  orang  pertama  kemudian  berlanjut  ke  orang  kedua  yang  diarahkan oleh  orang  pertama  tadi.  Begitupun  selanjutnya  hingga  mencapai  orang  yang memberi informasi/data yang lengkap atau jenuh (taraf redundancy ) Sugiyono (2013:  54-55).    Penentuan  orang  pertama  itu  secara purposive yang  artinya ada  pertimbangan  tentang  pengetahuan,  pengalaman  dan  juga  kesempatan
POLI TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
yang dimiliki orang tersebut. Sehingga yang menjadi informan adalah 7 Pejabat Pemerintahan Kabupaten TTS, 2 Pimpinan PT SMR, 4 Kepala Desa di wilayah konflik,  4  Tokoh  Masyarakat  di  wilayah  konflik,  4  Pemilik  Lahan,  1  Piminan Obama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) teknik observasi dan  wawancara  mendalam  yang  dilakukan  secara  interaktif  antara  peneliti dengan  sumber  data  yang  menghasilkan  data  primer.  2)  teknik  dokumentasi yang menghasilkan data sekunder.
Analisis    data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara terus-menerus pada  setiap  tahapan  penelitian  sehingga  sampai  tuntas dan  datanya  sampai  jenuh.  Aktivitas  dalam  analisis  data  yaitu data  reduction, data  display ,  dan conclusion  drawing/verification ( Miles  dan  Huberman  dalam Sugiyono 2013 : 91). Data yang dikumpulkan diawali dengan pemberian kode kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang bersifat naratif.
Keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  pemeriksaan  keabsahan data    menurut  Lincoln  dan  Guba  (1981)  dan  Patton  (1987)  yaitu  1)  Derajat Kepercayaan (Credibility), penerapan kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep  validitas  internal  dari  non  kualitatif  karena  ini  berfungsi  melaksanakan inkuiri  sedemikian  rupa,  sehingga  tingkat  kepercayaan  penemuannya  dapat dicapai;  2)  Keteralihan (Transferability), penggunaan  hasil  penelitian  pada situasi  lain 3) Ketergantungan (Dependability), pembimbing  membantu mengaudit  keseluruhan  aktivitas  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  4) Kepastian (Confirmability), Kriteria kepastian berarti menguji realitas penelitian untuk mendapatkan manfaat penelitiannya.

## A.4. Hasil Penelitian
Konflik  pertambangan  mangan  melibatkan  beberapa  aktor  dalam konflik  yaitu  PT  SMR  sebagai  aktor  utama  konflik  dengan  peran  pelaksana pertambangan,  negosiator  perdamaian  sekaligus  aktor  tindakan-tindakan konflik, obama sebagai aktor utama konflik dengan peran aktor transaski jual- bali mangan tak berizin, aktor tindakan-tindakan konflik, Gubernur NTT selaku pemegang  kendali  kebijakan  pertambangan,  aktor  konflik  secara  tidak langsung,  Bupati  TTS  selaku  pemegang  kendali  kebijakan  pertambangan, aktor  konflik  sekunder,  DPRD  Kabupaten  TTS  sebagai  pelaksana pengawasan  sekaligus  aktor  konflik  sekunder,  Pemilik  Lahan  sebagai pengawal  hak  ulayat,  aktor  konflik  sekunder  dan  Walhi  NTT  sebagai pengawal lingkungan hidup.
Penyelesaian konflik berdasarkan kekuasaan dan kepentingan masing- masing,  begitupun  tujuannya.  Upaya  penyelesaian  konflik  pertambangan mangan  lebih  menggunakan  pendekatan  penegakan  hukum  positif  melalui proses  pengadilan  sementara  penggunaan  alternatif    penyelesaian  masalah hanya pada fase laten dan fase pemicu menurut proses konflik Wirawan.

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Proses Terjadinya Konflik Pertambangan Mangan
POLI TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Sub bagian ini akan mencoba menganalisis terjadinya konflik menurut model  yang  dikembangkan  Wirawan  (2010).  Model  tersebut  menjelaskan bahwa proses konflik meliputi 7 (tujuh) fase yaitu 1) penyebab konflik, 2) fase laten,  3) fase pemicu, 4) fase eskalasi,  5) fase krisis,  6) fase resolusi konflik dan 7) fase pascakonflik.

## 1) penyebab konflik
Setiap  konflik  pasti  dipengaruhi  oleh  faktor  sebab  yaitu  perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan perbedaan tujuan serta komunikasi dan  klarifikasi,  inkonsistensi  kebijakan  kompensasi  dan  kebijakan  tentang pertambangan mangan.
Masyarakat  Pemilik  Lahan  menyediakan  lahannya  yang  mengandung mangan  kepada  PT  SMR  sebagai  pemilik  IUP  sehingga  konsekuensinya pemilik  IUP  mengganti  sejumlah  fasilitas  kepada  Pemilik  Lahan  berupa uang  dan  fasilitas  lainnya.    Namun  beberapa  Pemilik  Lahan  tidak menyerahkan  lahannya  meski  lahannya  masuk  wilayah  IUP  PT  SMR disebabkan  oleh  kurang  pahamnya  masyarakat  terhadap  pertambangan dan  manfaatnya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  cara  pandang  pemilik  lahan bahwa, lahan itu merupakan warisan leluhur untuk menafakahi anak cucu, yang  tidak  bisa  diganti  dengan  materi  apapun  termasuk  uang  sementara PT  SMR  mengklaim  bahwa  lahan  itu  masuk  dalam  wilayah  IUP  yang dikeluarkan  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  lahan  yang  coba  dijual  dengan harga tinggi, tetapi tidak disanggupi PT SMR, yaitu luas lahan 4-5 ha harga 1.5M.
Aktor  dan  sebab  konflik  lain  pada  konflik  pertambangan  mangan adalah a) konflik antara Pemilik Lahan dengan PT SMR, dengan sebabnya: 1)  komunikasi  yang  mandeg,  2)  inkonsistensi  implementasi  kesepakatan, 3)  harga  mangan  yang  rendah.  b)  konflik  antara  Pemilik  Lahan  dengan Pemilik Lahan, dengan sebabnya: 1) meningkatnya nilai ekonomi lahan, 2) pengaruh pihak ke-tiga. c) konflik antara PT SMR dengan Obama, dengan sebabnya:  1)  adanya  transaksi  jual-beli  mangan  pada  wilayah  IUP  PT SMR,  2)  adanya  perlawanan  Obama  terhadap  PT  SMR.  d)  konflik  antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan DPRD TTS.
2). Fase Laten
Pada  konflik  tambang  mangan,  fase  ini  ditandai  dengan  adanya kekecewaan  pada  sebagian  anggota  PT  SMR  karena  merasa  hak  IUP diganggu oleh masyarakat Obama. Pemilik Lahan dan Pekerja/Pengumpul mangan  merasa  rugi  karena  tenaga  yang  dikeluarkan  tidak  sebanding dengan  hasil  yang  diperoleh  dan  juga  merasa  kecewa  pada  PT  SMR karena  PT  SMR  tidak  memenuhi  kesepakatan  bersama  dan  merasa dimanfaatkan hanya untuk memenuhi kepentingan PT SMR

## 3) Fase pemicu
Pada  fase  ini,  masing-masing  pihak  telah  menyadari  keberadaan konflik.  Bentuk  ekspresi  masing-masing  pihak  telah  terlihat  melalui  kata- kata maupun tulisan dengan menyadari adanya perbedaan terhadap  suatu
POLI TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
objek  konflik.  Isu  yang  berkaitan  dengan  konflik  adalah  kepemilikan  lahan yang  mengandung  mangan,  pasaran  mangan.  Konflik  melibatkan  Pemilik Lahan yang satu dengan Pemilik Lahan lain disebabkan klaim lahan yang mengandung  mangan.  Konflik  PT  SMR  dengan  Obama  disebabkan pembelian mangan di wilayah IUP.
Sebenarnya  para  Pemilik  Lahan  telah  membangun  dialog  untuk menyelesaikan sendiri perbedaan pandangan terhadap lahan. Namun tidak mencapai  kesepakatan  sehingga  hal  tersebut  dibawa  ke  Camat  Kuatnana selaku Hakim Perdamaian di tingkat Kecamatan Kuatnana, hasilnya adalah kedua  pihak  bersepakat  agar  tidak  boleh  saling  klaim  lahan.  Pada  waktu kemudian  PT  SMR  mendekati  keluarga  Nesimnasi  selaku  Pemilik  Lahan terluas kedua di Desa Supul sekitar 6 Ha untuk mengajak kerja sama yang bersifat  resiprokal  -  saling  menguntungkan  yaitu  PT  SMR  membeli  lahan tersebut  dengantawaran  harga  sebesar  Rp  28.000.000,.  namun  keluarga Nesimnasi meminta Rp 1M tidak disetujui PT SMR. Dengan demikian tidak terjadi  kesepakatan  antara  PT  SMR  dengan  pihak  Nesimnasi.  Pada  sela- sela  kompromi  antara  PT  SMR  dengan  keluarga  Nesimnasi,  datanglah keluarga Bula  untuk mengklaim lagi lahan yang merupakan milik keluarga Nesimnasi. Aksi klaim tersebut tidak diterima oleh keluarga Nesimnasi

## 4) Fase eskalasi
Masyarakat  Obama  bertambah  jumlah  menjadi  lebih  dari  116  orang sehingga  aktivitas  pembelian  dan  pengangkutan  mangan  lebih  lancar antara  Obama  dan  pemilik  lahan,  lantas  mempengaruhi  interaksi  dan transaksi jual-beli antara PT SMR dengan masyarakat pekerja, sementara itu  masyarakat  yang  kontra  terhadap  pertambangan  mendapat  dukungan yang cukup luas dari beberapa aliansi masyarakat dan LSM yang bergerak di  bidang  lingkungan  hidup  seperti  Walhi  NTT.  Isu  yang  diperjuangkan adalah pertambangan mangan yang berwawasan lingkungan hidup.

## 5) Fase krisis
Konflik bila ditinjau secara teoritis dapat dipahami bahwa dapat terjadi bukan  hanya  secara  horizontal  tetapi  juga  vertikal  atau  struktural  karena masing-masing aktor konflik memiliki kekuasaan, menggunakannya bahkan memperbesar  kekuasaan  itu.  Semakin  besar  kekuasaan  seseorang  atau kelompok maka semakin besar pula pengaruhnya dalam konflik. Sehingga apabila  kekuasaan  seseorang  atau  sekelompok  orang  kecil  maka  akan didorong  untuk  memperbesar  kekuasaannya  dalam  konflik  karena  belum terpenuhi  kepentingannya.  Fase  dimana  konflik  semakin  meruncing, perilaku  emosional  juga  meningkat  dan  masing-masing  pihak  berusaha menyelematkan  diri.  Para  pelaku  konflik  berniat  menghancurkan  lawan dengan cara dan konsekuensi apapun.

## 6) Fase resolusi konflik.
Upaya  kolaboratif  antara  perusahaan,  pemerintah  daerah  dan  aparat keamanan di  atas,  tidak  serta merta  menghentikan  aktivitas  pengumpulan dan  penjualan  mangan  di  wilayah  IUP  PT  SMR.  Sehingga  PT  SMR mendatangi  Kantor  Bupati  TTS  sebanyak  2  kali  dengan  tujuan  untuk
POLI TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
meminta  tindakan  penertiban  terhadap  aktivitas  Obama.  Permintaan perusahaan sekaligus desakan itu kemudian menjadi salah satu dasar bagi pemerintah  daerah  untuk  melakukan  penindakan  terhadap  perilaku anarkisme Obama.
Peristiwa  puncak  konflik  yang  melibatkan  PT  SMR  dan  Obama  pada tanggal 11 April 2011 tersebut, satu hari setelahnya yakni tanggal 12 april 2011,  Pemerintah  Kabupaten  TTS  melalui  Dinas  ESDM  TTS  melakukan Telaahan Staf atas peristiwa anarkis penyerangan Kantor dan Gudang PT SMR termasuk karyawannya menemukan hasil yakni adanya permasalahan pertambangan mangan 1) permasalahan harga mangan, 2) tidak  adanya  perda  minerba.  Maka  saran  kepada  Bupati  TTS  adalah  1) membentuk  Tim  Terpadu  yang  terdiri  dari  unsur  Pemda,  Polri,  dan  TNI untuk memberantas/menghentikan aktivitas/kegiatan Obama; 2) membangun Pos Pemantau/Pos Gabungan di lokasi Desa Loli Kecamatan Polen  atau  batas  wilayah  Kabupaten  TTS  dan  Kabupaten  TTU;  3)  perda minerba  yang  telah  disahkan  perlu  disosialisasikan  sehingga  dapat diketahui oleh khalayak ramai.
Selain  itu  aparat  polres  berhasil  menghentikan  pembakaran  mobil dump  truck  MAN  milik  PT  SMR  1  unit  yang  sedang  dicuci  di  sumber  air Oemolo  Niki-Niki  yang  sebelumnya  Obama  telah berhasil merusak  Kantor dan  Gudang  PT  SMR.  Selanjutnya  aparat  Polres  melakukan  upaya penangkapan  terhadap  Obama  mulai  dari  tanggal  11-  14  April  2011  baru berhasil mengamankan Obama. Lalu para anggota Obama itu ditahan dan disidangkan  di  pengadilan,  atas  tindakan  pelanggaran  hukum  maka mereka dipenjara selama mulai dari 6 bulan hingga 2 tahun. Namun upaya ini  menuai  reaksi  dari  pendukung  dan  simpatisan  dari  masyarakat  maka sempat terjadi konflik dan masih terus berlanjut.

## B.2. Role Players Analysis Dalam Konflik Pertambangan Mangan

## B.2.1. Pemetaan Players
Role  players  analysis atau  analisis  peran  aktor  dalam  konflik pertambangan mangan dilakukan dengan pendekatan teori stakeholder dengan tujuan untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam konflik beserta  perannya  masing-masing,  selain  itu  dapat  mengetahui  motif keterlibatan  aktor  dalam  konflik.  Teori  stakeholder  menurut  Freeman (1984)  yaitu  kelompok  atau  individu  yang  dapat  mempengaruhi  dan atau  dipengaruhi  suatu  pencapaian  tujuan  tertentu.  Teori  ini menjelaskan  tipe  dan  kategori  stakeholder,  selanjutnya  melakukan pemetaan aktor/player berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuasaan  dalam  teori  Grid,  kaitan  dengan  kepentingan  dan kekuasaan tetap mengacu kepada teori konflik Dahrendorf.
Freeman  membuat  kategori  stakeholder  yaitu  stakeholder utama,  stakeholder  yang  memiliki  kaitan  langsung  dengan  konflik pertambangan  mangan,.  Stakeholder  pendukung,  stakeholder  yang tidak  memiliki  keterkaitan  langsung  tetapi  memiliki  kepedulian  dan keprihatinan  sehingga  mereka  turut  bersuara;  stakeholder  kunci,
POLI TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 stakeholder yang  memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan sesuai dengan levelnya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  peran  aktor/player  dalam  konflik pertambangan mangan seperti Gambar 2.1 berikut ini:
Gambar 2.1

## Aktor Konflik Pertambangan Mangan menurut Grid

## Sumber: Data Primer Diolah Oleh Penyusun, 2015
Berdasarkan  pemetaan  aktor  konflik  pertambangan  mangan  pada  Gambar 2.1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pemerintah  Daerah  NTT,  Pemerintah  Daerah  TTS  memiliki  tingkat kepentingan  dan  tingkat  kekuasaan    yang  tinggi  dalam  konflik pertambangan  mangan,  karena  itu  mencerminkan  peran  yang  besar dalam mempengaruhi konflik pertambangan mangan.
2. DPRD  NTT,  DPRD  TTS,  Pemiliki  Lahan,  Obama  dan  Walhi  NTT memiliki  tingkat  kepentingan  yang  tinggi,  tetapi  memiliki  tingkat kekuasaan  yang  lemah,  karena  itu  memiliki  kepedulian  yang  tinggi namun kurang berpengaruh dalam konflik pertambangan mangan.
Bila  aktor-aktor  tersebut  dikategorikan  menurut  Freeman,  maka kategorinya  sebagai  berikut:  kategori  utama  itu  adalah  PT  SMR,  Obama
Tinggi Le mah K ekua sa an Walhi NTT Obama Pemilik Lahan Pemda TTS DPRD NTT PT SMR DPRD TTS Tinggi Kepentingan Kecil Pemda TTS
POLI TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
dan Pemilik Lahan;  kategori pendukung adalah DPRD NTT, Walhi NTT.; kategori kunci adalah Pemda NTT, Pemda TTS, DPRD TTS. Selanjutnya pengelompokan  aktor  menurut  Dahrendorf,  aktor  yang  termasuk kelompok  semu  adalah  DPRD  NTT;  kelompok  kepentingan  adalah Pemda NTT, Pemda TTS, DPRD TTS; kelompok konflik adalah PT SMR, Obama dan Pemilik Lahan.

## B.2.2.  Interaksi Antarplayers
Interaksi  antarplayers  dapat  menjelaskan  tentang  peran  aktor dalam konflik pertambangan mangan. Interaksi antara satu aktor dengan aktor lain dapat terbangun pola vertikal, horizontal atau diagonal sekaligus menjelaskan peran  sesuai dengan kepentingan dan kekuasaan masing- masing aktor.
Pemilik  Lahan  dan  Obama  melakukan  penolakan  dengan  cara turun  langsung  ke  kantor  Bupati  TTS  dan  Gedung  DPRD  TTS. Tanggapan  pemerintah  daerah  adalah  masih  dipelajari  masalah pertambangan  kemudian  baru  mencari  solusi  atas  permasalahan. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  TTS  atau  dalam  hal  ini  Bupati  TTS  jika pada  waktu  pembuatan  kebijakan  atau  penerbitan  IUP  bagi  PT  SMR secara  terbuka  dan  melibatkan  masyarakat  untuk  memberikan  input sesuai  peraturan  perundang-undangan  maka  tentu  penolakan  tidak terjadi.
Konflik  dapat  terjadi  antara  PT  SMR  dengan  Pemilik  Lahan berkaitan  dengan  pelepasan  lahan.  PT  SMR  bersama  Pemilik  Lahan melakukan  kesepakatan  ataupun  bargaining  tentang  pembebasan  lahan melalui  penerapan  sistem  beli  putus  namun  dalam  bergaining  tidak semua  Pemilik  Lahan  mencapai  kesepakatan.    Kemudian  upaya pembebasan lahan masih terus berlanjut, dengan sistem sewa atau bagi hasil.  Ternyata  penggunaan  sistem  bagi  hasil  juga  menuai  penolakan masyarakat  karena  masyarakat  menilai  bahwa  imbalan  yang  diterima pemilik lahan tidak menunjukkan keadilan.
Pemerintah  Daerah  melalui  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan mestinya turun ke lokasi konflik untuk memediasi konflik yang melibatkan PT  SMR  dengan  Pemilik  Lahan,  apa  lagi  Pemilik  Lahan  sudah  langsung meminta  untuk  penyelesaian  konflik.  Namun  kemudian  DPRD  TTS  dan Pemerintah  Daerah  TTS  tergabung  dalam  tim  melakukan  peninjauan lokasi  pertambangan  PT  SMR  berkaitan  dengan  dampak  pembuangan limbah  yang  tidak  ramah  lingkungan.  Tim  tersebut  mendesak  PT  SMR untuk  mengelola  limbah  secara  baik  dan  ramah  lingkungan.  Sementara tuntutan pemenuhan janji menjadi tanggung jawab perusahaan dan kaitan dengan  peraturan  daerah  tentang  pertambangan  mangan  juga  dijanjikan akan dibahas dan ditetapkan pada tahun 2011.
Selanjutnya  interaksi  aktor  dapat  terlihat  pada  Gambar  2.2 berikut:
Interaksi Antarplayers dalam Konflik Pertambangan Mangan.

## POLI
TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Keterangan:
1.  Garis Turun-Naik Rapat : Konflik
2.  Garis Turun-Naik Berjarak  : Konflik Sedang 3.  Garis Putus : Hubungan Renggang 4.  Garis Tebal : Hubungan Baik

## Sumber: Data Primer Diolah Oleh Penyusun, 2015
Interaksi aktor dalam konflik yang membentuk pola seperti pada Gambar  2.2  diatas  menunjukkan  bahwa  peran  aktor  tidak  begitu maksimal  dijalankan.  Artinya  bahwa  peran  yang  dijalankan  lebih mengedepankan  kepentingan  masing-masing  aktor  sehingga  konflik sulit  diselesaikan.  Peran  itu  dijalankan  hanya  mengorbankan  hak-hak masyarakat  dan  memenuhi  kepentingan  aktor  yang  memiliki kekuasaan  yang  besar.  Ada  upaya  dari  masyarakat  untuk  menuntut hak  baik  kepada  perusahaan  maupun  pemerintah  daerah  tetapi  tidak mendapatkan  hasil  seperti  yang  diharapkan  karena  masyarakat  tidak memiliki  kekuasaan  untuk  mampu  mempengaruhi  perusahaan  dan pemerintah. Meski dalam proses perjuangannya, masyarakat didukung oleh  LSM,  namun  LSM  juga  tidak  memiliki  kekuasaan  untuk mempengaruhi  perusahaan  dan  pemerintah  daerah.  Pada  akhirnya dapat  dipahami  bahwa  peran  aktor  ditentukan  oleh  tingginya kekuasaan dan kepentingan, yang hal ini nampak dalam struktur sosial masyarakat.

## C. PENUTUP

## C.1. Simpulan
Konflik pertambangan mangan di Kabupaten TTS, Provinsi NTT tahun 2010-2011  yang  diekstraksi  dalam  forma  masalah  dan  hasil  penelitian  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Peimilik Lahan DPRD NTT Walhi NTT DPRD TTS Pemda NTT Pemda TTS Obama PT SMR
POLI TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
a.  Konflik  pertambangan  mangan  terjadi  menurut  6  fase  konflik  Wirawan  yaitu sebab konflik, fase laten, fase pemicu, fase eskalasi, fase krisis, fase resolusi konflik,  hanya  fase  ke  7  yaitu  fase  pascakonflik  tidak  berlaku  karena  sejak penelitian hingga selesai penelitian, konflik masih berlangsung. Setiap konflik pasti dipengaruhi oleh faktor sebab, dan konflik yang terjadi dipengaruhi oleh perbedaan  pendapat,  perbedaan  kepentingan  dan  perbedaan  tujuan  serta komunikasi  dan  klarifikasi,  konsistensi  kebijakan  kompensasi  dan  kebijakan tentang  pertambangan  mangan.  Faktor  sebab  ini  mendorong  terciptanya konflik  yang  bersifat  laten  sehingga  mulai  nampak  karena  dipicu  oleh kesadaran  akan  keberadaan  konflik,  kondisinya  berupa  persilangan  kata, layangan surat  atau perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat makin  tajam yang  menimbulkan  frustrasi  yang  dialami  aktor  konflik  karena  tidak  tercapai tujuan  berupa  klaim  lahan,  tawaran  harga  lahan,  tuntutan  pemeliharaan lingkungan hidup. Maka terjadi polarisasi individu atau kelompok untuk saling lawan  dan  konfliknya  memanas  karena  masing-masing  aktor  mendapat dukungan. Pada saat ini konflik mengalami eskalasi sehingga aktor tidak lagi mematuhi  peraturan  sampai  terjadinya  agresi  yaitu  terjadi  penyerangan terhadap  Kantor  dan  Gedung  PT  SMR  di  Desa  Supul  Kecamatan  Kuatnana Kabupaten  TTS  sampai  rusak,  lalu  terjadi  saling  serang  antara  Obama melawan  karyawan  PT  SMR  dan  pendukungnya.  Obama  mundur  dan menyerang  mobil  truk  yang  sedang  dicuci  di  Oemolo,  Niki-Niki  Kabupaten TTS.  Tindakan  obama  ini  cegah  oleh  aparat  kepolisian  Kabupaten  TTS bersama  unsur  pemerintahan  kabupaten  TTS  yang  terbentuk  dalam  Tim Koordinasi  Terpadu  dan  menindak  secara  hukum  sebagai  tahapan  resolusi konflik.  Namun  konflik  masih  terus  berlanjut  karena  adanya  ketidakpuasan atas  penindakan  hukum  itu,  kelompok  kontra  pertambangan  juga  terus beraksi didukung Walhi NTT.
b.  Aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  konflik  adalah  PT  SMR  sebagai  aktor  utama konflik  dengan  peran  pelaksana  pertambangan,  negosiator  perdamaian sekaligus aktor tindakan-tindakan konflik, obama sebagai aktor utama konflik dengan  peran  aktor  transaski  jual-bali  mangan  tak  berizin,  aktor  tindakan- tindakan  konflik,  Gubernur  NTT  selaku  pemegang  kendali  kebijakan pertambangan,  aktor  konflik  secara  tidak  langsung,  Bupati  TTS  selaku pemegang  kendali  kebijakan  pertambangan,  aktor  konflik  sekunder,  DPRD Kabupaten  TTS  sebagai  pelaksana  pengawasan  sekaligus  aktor  konflik sekunder, Pemilik Lahan sebagai pengawal hak ulayat, aktor konflik sekunder dan Walhi NTT sebagai pengawal lingkungan hidup.
c.  Upaya  penyelesaian  konflik  berdasarkan  kekuasaan  dan  kepentingan masing-masing,  begitupun  tujuannya.  Penyelesaian  konflik  itu,  lebih menggunakan  pendekatan  penegakan  hukum  positif  melalui  proses pengadilan  sementara  penggunaan  alternatif    penyelesaian  masalah  hanya pada fase laten dan fase pemicu menurut proses konflik Wirawan

## C.2. Saran
Saran yang diajukan adalah:
a.  Pemerintah Daerah NTT, Pemerintah Daerah TTS, perlu membuat kebijakan tentang pertambangan memperhatikan hak-hak masyarakat berkaitan dengan peningkatan  kesejahteraan  dan  kelestarian  lingkungan  hidup,  berupaya mencegah  terjadinya  konflik  terbuka  terutama  konflik  masih  dalam  kondisi

## POLI
TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
laten,  penyelesaian  konflik  perlu  menggunakan  alternatif  seperti  negosiasi dan rekonsiliasi.
b.  DPRD  NTT,  DPRD  TTS  diharapkan  melakukan  pengawasan  sejak Pemerintah Daerah mulai membuat kebijakan tentang pertambangan mangan dan  mengawasi  proses  implementasi  kebijakan  pertambangan,  melakukan investigasi  ketika  masyarakat  mengadukan adanya  persoalan  pertambangan mangan.
c.  PT  SMR  agar  menunjukkan  komitmen  dengan  mewujudkan  kesepakatan- kesepakatan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, menjadi aktor dalam penyelesaian konflik.
d.  Masyarakat  sekitar lokasi tambang membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pertambangan mangan melalui keterlibatan dalam dialog dengan perusahaan dan pemerintah daerah.

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku
Affandi,  Hakimul  Ikhwan.  (2004) .  Akar  Konflik  Sepanjang  Zaman  Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Alwasilah,  A.  Chaedar.  (2015). Pokoknya  Studi  Kasus  Pendekatan  Kualitaif. Bandung: Kiblat Buku Utama
Arikunto,  Suharsimi.  (1998). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Edisi Revisi Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta
Giddens,  Anthony.  (2010). Teori  Strukturasi:  Dasar-Dasar  Pembentukan  Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Haryanto.  (2005). Kekuasaan  Elit  Suatu  Bahasan  Pengantar. Yogyakrta:  Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gajah Mada.
HS, Salim. (2008). Hukum Pertambangan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers
Jamil, M. Mukhsin. (2007). Mengelola Konflik Membangun Damai. Semarang: WMC (Walisongo Mediation Centre) IAIN Walisongo.
Moleong,  Lexy  J.  (2009). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya
Pongtuluran,  Yonathan.  (2015). Manajemen  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan . Yogyakarta: Penerbit Andi Publishing
Prayogo,  Dody.  (2011). Socially  Reponsible  Corporation Peta  Masalah,  Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
Romli,  Lili.  (2007). Potret  Otonomi  Daerah  dan  Wakil  Rakyat  di  Tingkat  Lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono. (2008). Statistika Untuk Penelitian . Bandung: CV Alfabeta
------------. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta Sumaryadi,  Nyoman  I.  (2006). Kebutuhan  Masyarakat  Madani  Perspektif  Ilmu Pemerintahan. Jakarta:  Lembaga  Pengkajian  Manajemen  Pemerintahan Indonesia
Sukandarrumidi.  (2009). Bahan Galian Industri .  Yogyakarta: Gajah Mada University Press
POLI TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Suparmoko.  (1989). Ekonomi  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada Sugiyanto.  (2002).  Menguak  Peluang  dan  Tantangan  Administrasi  Publik:  Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik. Jakarta: LAN
Suyanto,  Bagong  dan  M.  Khusna  Amal.  (2010). Anatomi  dan  Perkembangan  Teori Sosial . Yogyakrta: Aditya Media Publishing. Wirawan.  (2010). Konflik  dan  Manajemen  Konflik  Teori  Aplikasi  dan  Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika
Wuryandari,  Ganewati.  (2014).  Pengembangan  Wlayah  dara  Persepektif  Sosial:
Permsalahan dan Kebijakan. Jakarta. LIPI Press Aggota of Ikapi Zulkifli, Arif. (2014). Pengelolaan Tambang Berkelanjutan . Yogyakrta: Graha Ilmu Timor  Tengah  Selatan    Dalam  Angka  (2014).  Timor  Tengah  Selatan:  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan
Timor  Tengah  Selatan    Dalam  Angka  (2012).  Timor  Tengah  Selatan:  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan

## Tesis
Ahmad,  Elisyana.  2014.  Anatomi  Konflik  Kegiatan  Eksplorasi  Pertambangan  PT.
Cahaya  Manunggal  Abadi  (PT  CMA)  di  Kawasan  Pertambangan  Emas Kecamatan  Balaesang  Tanjung  Kabupaten  Donggala.  Tesis.  Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
Sahani.  2006.  Konflik  Pengelolaan  Pertambangan  Timah  di  Kabupaten  Bangka Belitung  :  Studi  Tentang  PT  Timah  Tbk  dengan  Pemerintah  Kabupaten Bangka dan Asosiasi Industri Timah Indonesia. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
Sayekti,  Bayu.  (2011).  Proyeksi  Endapan  Fosfat  di  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Prosiding  Hasil  Kegiatan  Pusat Sumber Daya Geologi: 11.17
Se’u, Windynia G.G. 2013. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap pertambangan Mangan. Tesis. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana
Widiarti,  Maulidya.  2012.  Relasi  Penguasa-Pengusaha  di  Bumi  Antasari  Studi Kasus: Aktivitas Pertambangan Emas Hitam di Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

## Jurnal
Adib,  Muhammad.  (2012).  Agen  dan  Struktur  Dalam  Pandangan  Piere  Bourdieu.
Biokultur. Nomor 2. Vol 1Juli: 95-96
Astuti, Eka Z.L. (2012). Konflik Pasir Besi: Pro Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, No. 1. Vol. 16 Juli: 63.
C ahyono,  Moch.  Farid  dan  Hasby  Yusuf.  “Masalah  Eksternalitas  dan  Bagi  Hasil Tambang dalam Konflik Enam Desa di Maluku Utara”. Paper. No. 4 (2013), hal 1-14
Dermanto,  Argyo.  (2010).  Strukturalisme  Konflik:  Pemahaman  Akan  Konflik  pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser dan Rlaf Dahrendorf.  Dilema. No. 1 vol. 24: 4-5
POLI TIKA, Vol.
7, No.1 , April 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

## Febryano,  Indra  Gumay  dkk.  “Aktor  dan  Relasi  Kekuasaan  dalam  Pengelolaan
Mangrove  di  Kabupaten  Pesawaran,  Provinsi  Lampung  Indonesia”.  Jurnal Analisis Kebijakan. Vol. 12. No 2 (2015), hal 125-142
Haryanto.  (2009).  Elit  Politik  Lokal  Dalam  Perubahan  Sistem  Politik.  Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah   Mada, No 5 November: 135-136.
H.S,  H  Salim  dan  Idrus  Abdullah.  (2012).  Penyelesaian  Sengketa  Tambang:  Studi Kasus  Sengketa  Antara  Masyarakat  samawa  Dengan  PT  Newmont  Nusa Tenggara. No 3 (Oktober): 476-488
Jati,  Wasisto  Raharjo.  “Manajemen  Tata  Kelola  Sumber  Daya  Alam  Berbasis Paradigma Ekologi Politik”. Jurnal Ilmu Politik. Vol. 3 No. 2 (2012), hal 98-111
McKinnon,  Jesse  D.  (2003). The  Effect  of    Sociodemographic,  Familial  and Residential  Variables  in  Explaining  Mortality  Diverentials:  A  Comparison  of The  Dahrendorf    and  Weberian  Social  Class  Models.  Dissertation . Washington, D.C: Howard University.
Muhammad,  Adib.  (2012).  Agen  dan  Struktur  Dalam  Pandangan  Piere  Bourdieu. Biokultur. No 2. Vol. I Juli: 95-96.
Sihotang,  K.  J.  2012.  Struktur  dan  Kultur  Dominasi:  Relasi  Agensi  dan  Strukturasi Dalam  Pembentukan  Kultur  TNI  Angkatan  Darat  Pada  Era  Reformasi. Sosiologi Reflektif. No. 2. Vol. 6. April: 79-80
Tittenbrun,  Jacek. Ralph  Dahrendorf”s  Conflict  Theory  of  Social  Differentiation  and Elite  Theory .    Innovative  Issues  and  Approaches  in  Social  Sciences.  No.  3. Vol. 6: 117

## Majalah
Firmanto,  Andri  B.  2012,  Desember.  Pengendalian  Degradasi  Lingkungan. Direaktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Warta Minerba: 6-7
Laporan Tahunan PT SMR 2012
Profil Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

## RPJM Daerah Kabupaten TTS 2012-2032

## Internet
https://www.aifis.org/wp-content/upload/2013/12/Dilema-24-2010.pdf Diunduh  pada 7 April 2015 pukul 09:30 WIB
https://www.lintasntt.com . Diunduh pada 12 April 2015 pukul 08:30 WIB

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
POLI TIKA, Vol. 7,
No.1
, April 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2010  Tentang  Reklamasi  dan Pascatambang