## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 405-419 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.25796
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Analisis  Sosiologis  Terhadap  Kewajiban  Pandai  Baca  Al- Qur’an  Bagi Calon  Pengantin;  Studi  Kasus  Desa  Datara  Kecamatan  Tompobulu Kabupaten Gowa
Syahdan Bahrul 1* , M. Saleh Ridwan 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 syahdanbadruldam@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 18 December 2021 Revised: 18 December 2021 Accepted: 04 February 2022
How to Cite
Bahrul,  Syahdan,  and  M.  Saleh  Ridwan.  2022.  “Analisis  Sosiologis  Terhadap  Kewajiban  Pandai  Baca  Al - Qur’an  Bagi  Calon Pengantin: Studi Kasus Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25796.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait penggantian nama anak untuk kesehatan, dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum adat yang kemudian dikaitkan dengan yang terjadi  di  Kel.  Bontoparang,  Kec.  Parangloe,  Kab.  Gowa,  Sulawesi  Selatan.  Dalam  menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi peneltian). Adapun sumber data yang  didapatkan  diantaranya  data  primer  dan  data  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitiatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  untuk  mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses penegakannya.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Datara  , Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan terdapat suatu kepercayaan masyarakat dimana apabilah anak sering sakit-sakitan maka akan diganti namanya. Para ulama bersilang pendapat perihal nama baik yang paling dicintai Allah swt., sebagian berpendapat: nama para nabi sementara jumhur ulama sepakat menyatakan, bahwa nama yang paling dicintai Allah swt adalah nama yang di sandarkan (i ḍāfaāt) kepada asmā al - ḥusnā. Mitos atau sebuah kepercayaan terhadap suatu yang diluar nalar akal merupakan hal yang sudah lama ada pada masyarakat Indonesia khususnya  di  Sulawesi  Selatan.  Dalam  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  hampir  mayoritas responden menyatakan dan memahami bahwa mereka tidak terlalu memikirkan apakah mengganti nama  karena  kesehatan  itu  mitos  atau  tidak.  Karena  mereka  beranggapan  bahwa  selama  itu  baik maka  sah-sah  saja  untuk  dilakukan dan diamalkan.  Dengan  maksud  dan  tujuan yang  baik,  mereka berinisiatif untuk merubah nama mereka atau anak mereka agar supaya lebih baik dari sebelumnya. Yang  sebelumnya  sakit  supaya  sehat.    Implikasi  dari  penelitian  tersebut:    Kunci  utama  dalam pelaksanaan ibadah dari setiap muslim adalah mampu dalam membaca dan melantungkan ayat-ayat suci al- Qur’an. Ketika  seorang muslim tidak mampu untuk  membaca kitab suci al- Qur’an maka  itu akan menjadi penghambat dalam beribadah dan terapkanya aturan baca al- qur’an yaitu agar warga desa  Datara      mampu  membina  anak-anaknya  agar  menjadi  keluarga  yang  sakina  mawaddah  dan mampu  menjelaskan  sebagai  hamba  Allah  swt.  Pembinaan  akalnya,  jiwanya,  kesucian  dan  etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan dengan menggabungkan unsur-unsur tersebut  terciptalah  makhluk  dua  dimensi  dalam  satu  keseimbangan  dunia  dan  akhirat,  ilmu  dan
Analisis  Sosiologis  Terhadap  Kewajiban  Pandai  Baca  Al- Qur’an  Bagi  Calon  Pengantin;  Studi  Kasus  Desa  Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Syahdan Bahrul, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
iman. Dalam analisis sosioligis terhadap kewajiban pandai baca al- Qur’an bagi calon pengantin di Desa Datara      kecamatan  Tompobulu  kabupaten  Gowa  dalam  keterlibatan  masyarakat  dalam  tahap peraturan yang hendak dibentuk  oleh kepala desa adalah sebuah upaya  kerjasama yang dibangun dalam sebuah sistem pemerintahan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan tujuan membangun Desa ke arah yang lebih baik.
Kata kunci: Sosiologis; Pandai Baca Al- Qur’an; Calon Pengantin

## Abstract
This article aims to describe and analyze the renaming of children for health, from the perspective of Islamic  law  and  customary  law  which  is  then  linked  to  what  happened  in  Ex.  Desa  Datara    ,  Kec. Tompobulu,  Kab.  Gowa,  South  Sulawesi.  In  answering  the  problems  above,  the  author  uses  Field Research,  namely  research  that  raises  data  and  problems  in  the  field  (location  of  research).  The sources  of  data  obtained  include  primary  data  and  secondary  data.  This  study  uses  a  type  of qualitative  research  using  an  empirical  juridical  approach,  namely  to  find  out  how  a  law  is implemented and how the process is enforced. The results of this study indicate that in Datara   Village, Kec. Tompobulu, Kab. Gowa, South Sulawesi, there is a public belief that if a child is often sick, his name will be changed. Scholars disagree about the name that is most loved by Allah swt., some argue: the name of the prophets while the majority of scholars agree that the name most loved by Allah swt is the name that isleaned on (i ḍāfaāt) to Asmā al - ḥusnā. Myth or belief in something that is beyond reason  issomething  that  has  long  existed  in  Indonesian  society,  especially  in  South  Sulawesi.  In interviews conducted by researchers, almost the majority of respondents stated and understood that they did not think much about whether changing their name due to health was a myth or not. Because they think that as long as it is good then it is legal to do and practice it. With good intentions and goals, they take the initiative to change their name or their child to make it better than before. Those who  were  sick  before  are  healthy.  The  implications  of  the  research:  The  main  key  in  the implementation of worship  of every Muslim is being able to read and recite the holy verses of the Qur'an. When a Muslim is not able to read the holy book of the Qur'an then it will be an obstacle in worshiping and applying the rules of reading the Qur'an, namely so that the villagers of Datara   are able to nurture their children to become a sakina mawaddah family and be able to explain as a family. servant  of  Allah  swt.  The  development  of  his  mind,  soul,  purity  and  ethics,  while  his  physical development produces skills by combining these elements creates a two-dimensional creature in one balance of the world and the hereafter, science and faith. In the sociological analysis of the obligation to read the Qur'an for prospective brides in  Datara   Village, Tompobulu sub-district, Gowa district, community involvement in the regulatory stage to be formed by the village head is a collaborative effort built in a government system between the village government and the community. With the aim of building a village in a better direction . Keywords: Sociological; Good at Reading the Qur’an; Groom Candidates

## 1. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang  berlandaskan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. Indonesia bukanlah negara Islam walaupun mayoritas  penduduknya  beragama  Islam. 1 Tetapi Indonesia menyatukan kepentingan umat beragama dengan landasan yang kuat, yaitu pada sila pertama  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dan  dalam  pasal  29  dari  U ndang-Undang  Dasar  1945
1 Abdul  Syatar  and  Arif  Rahman,  “Transformation  of  Fiqh  in  the  Forms  of  Pilgrimage  and  Zakat  Legislation,” Mazahibuna 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
bahwa  Negara  menjamin  umat  beragama  untuk  memeluk  dan  menjalankan  agama  dan kepercayaan masing-masing. 2
Undang-Undang  Dasar  Nomor.  22/1999  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  ditetapkan berdasarkan  atas  kuatanya  tuntutan  masyarakat akan  perlunya  mengatur  diri  sendiri  (wilayah sendiri). 3 Namun  sesuai  dengan  prosesnya  begitu  mendesak,  tentu  saja  materi,  isi  dan substansinya  masih  banyak  kekurangan  dan  kelemahan  dan  perlu  di  antisipasi  oleh  daerah. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengatasi kekurangan dan kelemahan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwah proses legislasi dalam bentuk perda tidak lagi harus di  sahkan  oleh  pemerintah  pusat  asal  tidak  bertentangan  dengan    kepentingan  umum  dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi Undang-Undang Nomor. 32/2004 yang diterbitkan di belakanya bahwah sebuah perda harus mendapatkan pengesahan pusat atau berbagai  perda  ditingkat  kabupaten  harus  mendapatkan  pengesahan  pemerintah  tingkat provinsi. 4
Terdapat  perbedaan  konsepsi  perkawinan  antara  Burgelijk  Wetboek  (BW)  dan  Undang- Undang  Perkawinan.  BW  menganut  konsepsi  Perkawinan  Perdata. 5 Artinya  bahwa  suatu perkawinan itu adalah sah bila mana telah dilangsungkan berdasarkan ketentuan undang-undang dan  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang  (Pasal  26  BW “Undang -Undang  memandang  soal  perkawinan  hanya  dalam  hubungan-hubungan perdata”). Sedangkan  konsepsi  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan adalah:
1. Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 6
Pernikahan  merupakan  sunnatullah yang  dengan  sengaja  diciptakan  oleh  Allah  yang antara lain tujuan penciptaannya adalah untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainya. 7 Allah menciptakan makhlukNya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang
2 M K Ridwan, “PENAFSIRAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: PETA KONSEP INTEGRASI,” Dialogia 15, no. 2 (December 2017): 199 – 220, https://doi.org/10.21154/DIALOGIA.V15I2.1191.
3 Iskanda r, “KEBIJAKAN PEMERINTAH UNDANG -UNDANG N0. 32 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM DI INDONESIA,” Sains Indonesia: Jurnal Administrasi Publik Dan Politik 1, no. 1 (2016): 8 – 15, https://doi.org/https://ypsi.co.id/index.php/JAPP/article/view/4.
4 Rozaila Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Daerah Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung , Jakarta: PT, Rajagrafindo Persada , 2005.
5 Ahma d Royani, “KEDUDUKAN ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI KITAB  UNDANG- UNDANG  HUKUM  PERDATA  (KUHPerdata),” Jurnal  Independent 3,  no.  1  (June  2015):  45 – 52, https://doi.org/10.30736/ji.v3i1.34.
6 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah-Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
7 Arif Rahman, “Al -Daruriyat Al-Khams Dalam Masyara kat Plural,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664.
Analisis  Sosiologis  Terhadap  Kewajiban  Pandai  Baca  Al- Qur’an  Bagi  Calon  Pengantin;  Studi  Kasus  Desa  Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Syahdan Bahrul, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
sangat  dalam  agar  kehidupan makhlukNya  di  dunia  ini  menjadi  tentram.  Sebagaimana  dalam firmanya Q. S Al-Hujurat 49/13:
Terjemahnya :
“Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  seorang  laki -laki  dan  seorang perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-  suku  supaya  kamu saling kenal mengenal”. 8
Perkawinan  mempunyai  asas  kebebasan  antara  calon  mempelai  dengan batasan-batasan yang sudah diatur oleh syariat. 9 Para ulama mazhab sepakat bahwa     pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan  dengan  akad  yang  mencangkup  ijab  dan  qobul  antara  wanita  yang  dilamar  dan  lelaki  yang melamar, atau antara pihak yang menggantikannya  seperti  wakil.  Pernikahan  dianggap  tidak  sah  hanya semata-mata berlandaskan suka sama suka tampa adanya akad.

## 2. Literatur Review

## 2.1. Tinjauan Tentang Aspek Sosiologis
Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata “ socius ” yang berarti teman, dan “ logos ” yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau  bermasyarakat. 10 Sedangkan  Secara  terminologi,  sosiologi  adalah  ilmu  yang  mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. 11 Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.
Sedangkan  studi  sosiologi  agama  menurut  Joachim  Wach  merumuskan  secara  luas sebagai suatu studi tentang interelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang  terjadi  antar  mereka. 12 Dorongan-dorongan,  gagasan  dan  kelembagaan  agama mempengaruhi dan juga sebaliknya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, organisasi dan stratifikasi sosial.

## 2.2. Tinjauan Tentang Perkawinan
8 H. Zaini Dahlan. “ Qur’an Karim dan Terjemahan ” Yokyakarta (1999), h. 49.
9 Muhammad  Iqbal  and  Rabiah  Rabiah,  “Penafsiran  Dispensasi  Perkawinan  Bagi  Anak  Di  B awah  Umur   (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh),” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 1 (August 2020): 101 – 14, https://doi.org/10.22373/UJHK.V3I1.7708.
10 Abdul Syani, Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat , Lampung: Pustaka Jaya , 1995.
11 Bachrul Ulum, “PEMAHAMAN HADITS BERBASIS PENDEKATAN SOSIOLOGI (Pemaknaan Ulang Mahram Terhadap Pendamp ingan Wanita Dalam Perjalanan),” Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan 4, no. 1 (July 2022): 63 – 70, https://doi.org/10.55606/AY.V4I1.24.
12 M. Arif Khoiruddin, “PENDEKATAN SOSIOLOGI DALAM STUDI ISLAM,” Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 25, no. 2 (September 2014): 348 – 61, https://doi.org/10.33367/TRIBAKTI.V25I2.191.
Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( حﺎﻜﻨﻟا ), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj . . Sedangkan menurut istilah Indonesia  adalah  perkawinan.  Dewasa  ini  kerap  kali  dibedakan  antara  pernikahan  dan perkawinan,  akan  tetapi  pada  prinsipnya  perkawinan  dan  pernikahan  hanya  berbeda  dalam menarik akar katanya saja. 13
Dalam  kompilasi  hukum  islam  dijelaskan  bahwa  perkawinan  adalah  pernikahan,  yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan  ibadah. 14 Dari  beberapa  terminologi  yang  telah  dikemukakan  nampak  jelas  sekali terlihat bahwa  perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah dalam QS al- Rum/30:21.
Persepsi  masyarakat  mengenai  perkawinan  sering  rancu  dengan  istilah  nikah,  kedua istilah tersebut sebetulnya memiliki pengertian yang berbeda. Namun sejak digunakannya istilah perkawinan pada Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, maka secara teknis yuridis kerancuan pemahaman tersebut semestinya sudah tidak lagi menjadi masalah 15 : dalam arti pengertiannya sudah  diberikan  secara  resmi  oleh  pembentuk  Undang-Undang  dan  menjadi  pengertian  yang resmi.
Tujuan  perkawinan  menurut  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  telah  dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan  batin  antara  suami  dan  isteri  yang  ditujukan  untuk  membina  suatu  keluarga  atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. 16 Selanjutnya oleh J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974  suatu  perkawinan  bukanlah  sekedar  merupakan  perjanjian  antara  suami  isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 17
Pembentuk Undang-Undang memberikan penafsiran dalam penjelasan Pasal 2 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  bahwa  perkawinan  mutlak  harus  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam arti pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran  dari  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  tersebut,  jika  tidak  maka
13 Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan Dalam Islam , Istiqra , vol. 5, 2017.
14 Yunus Shamad, “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 5, no. 1 (2017): 74 – 80.
15 Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih (surabaya: Kencana, 1974).
16 Trusto  Subekti,  “SAHNYA  PERKAWINAN  MENURUT  UNDANG -UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  1974  TENTANG PERKAWINAN  DITINJAU  DARI  HUKUM  PERJANJIAN,” Jurnal  Dinamika  Hukum 10,  no.  3  (October  2010):  329 – 38, https://doi.org/10.20884/1.JDH.2010.10.3.103.
17 M.  Marzuki,  “Beberapa  Aspek  Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia,  Mesir  Dan  Pakistan  Suatu  Studi Perbandingan,” Jurnal Penelitian Humaniora UNY 3, no. 3 (1998): 157 – 68.
Analisis  Sosiologis  Terhadap  Kewajiban  Pandai  Baca  Al- Qur’an  Bagi  Calon  Pengantin;  Studi  Kasus  Desa  Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Syahdan Bahrul, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
perkawinan dianggap tidak sah. Pengertian perkawinan dengan melihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi hanya merupakan “perbuatan hukum” saja akan tetapi juga merupakan “perbuatan keagamaan”. 18 Perkawinan sebagai “perbuatan hukum” ditandai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan dan sebagai “perbuatan keagamaan” ditandai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut ketentuan agama yang dianut oleh calon mempelai yang akan kawin. 19

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekata n normative syar’i dan pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber data yaitu, data  primer  dan  data  sekunder.  Sementara  untuk  teknik  mengelola  data  yaitu  dengan mengumpulkan  data  melalui  sumber-sumber  referensi  (buku,  dokumentasi,  wawancara) kemudian  dari  data-data  yang  penyusun  dapatkan,  penyusun  mencoba  untuk  menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Kewajiban Baca Al- Qur’an bagi Calon Pengantin
Al- Qur’an  adalah  Kalam  Allah  swt.yang  diturunkan  melalui  ruhul  amin  ke  dalam  hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz bahasa Arab berikut maknanya supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah saw, bahwasanya beliau merupakan seorang utusan Allah SWT, pedoman bagi manusia sekaligus menjadi hidayah dan menbacanya merupakan ibadah. 20
Kedudukan dan fungsi al- Qur’an sebagai kitab suci seperti yang dijelaskan di atas menjadi sangat  urgen  untuk  diimani,  dipelajari,  diamalkan.  Salah  satu  dari  pengamalan  itu  dengan membacanya secara baik dan benar. Sementara hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al- Qur’an sangat banyak, antara lain .
a. Hadis Rasulullah saw
Artinya:
“Telah  menceritakan  kepada  kami  Hajjaj  bin  Minhal  Telah  menceritakan  kepada  kami Syu'bah ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Alqamah bin Martsad Aku mendengar
18 Subekti, “S AHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN.”
19 Munafrizal Manan, Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Bandung: Mandar Maju, 2012).
20 Jonwari and Faiz Zainuddin, “KONSEP TAFSIR DAN TAKWIL DALAM PRESPEKTIF AS -SYATIBI ,” LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 14, no. 2 (December 2020): 399 – 428, https://doi.org/10.35316/LISANALHAL.V14I2.791.
Sa'd bin Ubaidah(4) dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Utsman radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah  seorang  yang  belajar  Al  Qur`an  dan  mengajarkannya."  Abu  Abdirrahman membacakan (Al Qur`an) pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, "Dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini." 21
b. Hadis Rasulullah saw.:
Artinya:
“Dari  ‘Aisyah  r.a,  dia  berkata,  "Rasul  saw,  telah  bersabda:  Orang  yang  membaca  Al - Qur’an  dengan  fasih  dan  lancar  akan  dikelompokkan  dengan  orang -orang  yang  mulia. Orang  yang  membaca  Al- Qur’an  dengan  tidak  lancar,  namun  ia  tetap  berupaya  untuk membacanya, maka ia akan mendapat dua pahala”. 22
Maksud  lancar  adalah  kelancaran  dan  kesempurnaan  dalam  membaca  sesuai  dengan kaidah-kaidah tajwid. Sedangkan yang dimaksud utusan di sini adalah para nabi dan rasul karena merekalah manusia yang diutus sebagai penghubung antara Allah dan para hamba-Nya. Adapula yang memaknainya dengan para malaikat, yang berarti bahwa pembaca Al- Qur’an yang mahir kelak akan berada di suatu tempat mulia sejajar dengan para malaikat. Adapun yang dimaksud dengan  dua  pahala  bagi  pembaca  yang  belum  mahir  dan  masih  terbata-bata  adalah  pahala membaca dan pahala kesulitan yang dialaminya.
Calon penganten khususnya, kemampuan membaca Al- Qur’an menjadi sangat penting di samping sebagai salah satu pengamalan ajaran agama juga mereka akan menjadi orang pertama yang  mengajarkan  Al- Qur’an  kepada  keturunannya  yaitu  anak -anak,  terlebih  bagi  suami  yang menjadi  pemimpin  di  rumah  tangga,  tanggung  jawab  ini  lebih  besar  ketimbang  isteri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Nisa (4):
Terjemahnya:
“Hendaklah  merasa  takut  orang -orang  yang  seandainya  (mati)  meninggalkan  setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” 23
Menjaga  keturunan  itu  sangat  urgen  untuk  dipertahankan.  Turunan  yang  akan  datang sebagai  generasi  penerus,  kepada  mereka  ditumpahkan  harapan  masa  depan,  untuk menyambung usaha yang masih terbengkalai, cita-cita yang belum terlaksana sepenuhnya dan selanjutnya memelihara apa yang telah ada dan mengusahakan supaya menjadi lebih maju dan sempurna.  Jadi,  terciptalah  keluarga  yang  sempurna,  yang  ini  juga  sering  diistilahkan  dengan keluarga Sakinah. 24
21 A bi’Abdillah Ibn Ismail Al -Bukhari, Shahihu Al-Bukhari (Beirut-Libanon: Dar Ibn Hazm, 2003).
22 Muhammad Fuad ‘Abd Al -Baqi, Sahih Muslim Juz 1 (Beirut: Dar Alam al-Kutub, 1996).
23 R I Departemen Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahannya , Sygma Examedia Arkanleema (Bandung, 2009).
24 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
Analisis  Sosiologis  Terhadap  Kewajiban  Pandai  Baca  Al- Qur’an  Bagi  Calon  Pengantin;  Studi  Kasus  Desa  Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Syahdan Bahrul, et. al.

## 4.2. Kedudukan Pandai Baca al-Q ur’an Bagi Calon Pengantin Dalam Perkawinan
Kemampuan dalam membaca al- Qur’an merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam. Karna kunci utama dalam  pelaksanaan ibadah dari setiap muslim adalah mampu dalam membaca dan melantunkan ayat-ayat suci al- Qur’an. Ketika seorang muslim tidak mampu untuk membaca kitab suci al- Qur’an maka itu akan menjadi penghambat dalam beribadah. 25
Desa Datara   merupakan desa yang terletak di kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa. Suatu desa yang berada di Dataran tinggi. Desa Datara   merupakan suatu desa yang mempunyai kesadaran akan keagamaan yang baik dan sangat berkembang pesat, sebagian besar masyarakat desa menyetujui aturan yang di keluarkan oleh desa mengenai kewajiban pandai baca al-Q ur’an bagi calon pengantin. Pemikiran dalam bidang keagamaan terus di laksanakan seperti tadarrus Qur’an,  serta  sebelum  dikeluarkanya  aturan  ini  di  adakan  musyawarah  sebagaimana  yang  di paparkan oleh H. Alimuddin selaku tokoh masyarakat di Desa Datara   mengatakan:
“ Setiap pengambilan keputusan mulai dari perancangan hingga pengesahan di lakukan secara musyawarah secara terbuka desa menginstruksikan kepada setiap kepala dusun untuk berembuk terlebih dahulu guna menampung aspirasi masyarakat dusunya ” 26
Musyawarah yang di lakukan secara terbuka sesuai dengan demokrasi yang yang seutuhnya yakni  mendengar  segala  aspirasi  serta  menampung  segala  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat, akan tetapi masih banyak kontradiksi antara masyarakat banyak menganggap yang di lakukan bertentangan dengan pendapat masyarakat.
Kedudukan  pandai  baca  al- qur’an  baca  bagi  calon  pengantin  di  desa Datara      sudah menjadi peraturan desa dan di jalankan sebagaimana mestinya, aturan ini sudah ada pada tahun 1980 pada masa pemerintahan Abd. Karim Boko dan pada tahun 1990 sudah berjalan akan tetapi aturan baca tulis al- qur’an sudah mulai berkembang dan bagi calon pengantin yang tidak pandai baca al- Qur’an tidak dapat di nikah kan.
“ Aturan yang sudah ada tapi lama mengambang di aparatur desa sudah mulai berjalan dan bahkan sudah bisa di katakana banyak respon positif negatif bagi masyarakat, karena aturan yang ada sekarang ini sangat ketat (harus benar mahrajtul hurufnya sama panjang pendeknya), dan aturan ini juga terdapat denda yang di mana sudah lebih 60 orang calon pengantin yang dikenakan denda. Dendanya di sini ada beberapa tahap yang tidak pintar
25 Rama  Joni,  Abdul  Rahman,  and  Eka  Yanuarti,  “Strategi  Guru  Agama  Desa  Dalam  Meningkatkan  Kemampuan Membaca Al Quran Warga Desa,” JOEAI (Journal of Education and Instruction) 3, no. 1 (2020): 59 – 74.
26 Alimuddin, Tokoh Masyarakat Desa Datara, Wawancara 20 september 2021.
atau  tidak  tau  sama  sekali  di  denda  Rp.  1.500.000,00,  yang  kurang  lancar  Rp. 1.000.000,00, tau baca tapi tersendat-sendat 500.000 .” 27
Denda  bagi  calon  pengantin  yang  tidak  pandai  baca  al- qur’an  itu  di  kelolah  oleh  LPTQ digunakan  untuk  membuat  suatu  acara  keagamaan  dan  juga  bisa  menjadi  batu  loncatan  bagi anak-anaknya nanti untuk mempelajari al- qur’an. Di desa Datara   juga sudah ada rumah tahfis bagi yang ingin memperdalam bacaan al- Qur’anya sebagaimana yang di katakan oleh kepala desa Datara  .
“ Desa  Datara      sendiri  sudah  ada  rumah  tahfidz  Q ur’an  yang  pertama  ada  di  dusun tonroa,di dusun mampua, di dusun pattong-pattong dan rencana juga di adakan di dusun pattabakkang. Jadi tidak ada lagi alasan bagi masyarakat desa Datara   untuk tidak tau baca al-Q ur’an ” 28
Adakalanya  perkawinan  yang  telah  disepakati  atau  disetujui  baik  oleh  calon  mempelai laki-laki  maupun  calon  mempelai  wanita,  ternyata  masih  ada  pihak  lain  yang  berkeberatan, sebagai mana hasil wawancara dari saudara Muh. Agus Budiman yang di Denda sebesar 1.0000 juta.
“ Peraturan  yang  di  keluarkan  oleh  aparatur  desa  mengenai  pandai  baca  al- qur’an menimbulkan efek positif bagi masyarakat desa Datara   akan tetapi nasib buruk bagi diri saya kenapa saya katakan demikian karna saya juga masih orang tompobulu akan tetapi di desa saya ada juga yang namanya  sebelum melaksanakan pernikahan kita di suruh baca al- qur’an akan tetapi aturan itu mas ih mengambang dan persyaratan baca al- qur’an itu blm masuk rukun nikah (asalkan bisa mengucapkan kalimat syahadat) ” 29
Riskawati seorang warga dusun Datara   pada saat dilakukan wawancara, dia mengatakan bahwa yang di kenakan denda 500 ribu.
“ Pada awal di bentuknya aturan ini ada yang setuju dan tidak (pro dan kontra) akan tetapi lebih banyak masyarakat yang sepakat diberlakukan aturan tersebut karena kita ketahui bahwa di desa kita ini sudah 60 tahun atau lebih mengadakan tahfisul qur’an dan masih banyak masyarakat yang belum pandai baca termasuk saya ” 30
Hasil wawancara dari saudari Siti Aisyah yang lancar membaca al-Q ur’an “ Adanya peraturan wajib pandai baca al-Q ur’an sebelum menikah sangatlah membantu karena dasar atau pedoman kita nanti pada saat berkeluarga dan diberkati anak pasti kita akan berpatokan kepada al-Q ur’an, dan ini juga menginovasikan kepada kita untuk menekankan anak kita untuk belajar membaca tulis al-Q ur’an 31 ”
Wawancara langsung oleh bapak Hasanuddin, M.Th. I selaku Ketua LPTQ
“ Alhamdulillah berkat terpilihnya saya jadi ketua memang ada sebagian masyarakat yang tidak sejalan dengan aturan desa ini akan tetapi semenjak 2021 saya sudah melanjutkan
27 Askar Anwar, Kepala Desa Datara, wawancara 31 agustus 2021.
28 Askar Anwar, Kepala Desa Datara, wawancara 31 Agustus 2021.
29 Agus Budiman, Calon Pengantin Yang Kena Denda, Wawancara 03 september 2021.
30 Riskawati, Calon Pengantin Yang Kena Denda, wawancara 05 september 2021.
31 Siti Aisyah, Calon Pengantin Yang Kena Denda, wawancara 05 september 2021.
Analisis  Sosiologis  Terhadap  Kewajiban  Pandai  Baca  Al- Qur’an  Bagi  Calon  Pengantin;  Studi  Kasus  Desa  Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Syahdan Bahrul, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
aturan yang suda ada saya bagi menjadi 4 bagian. Mengenai denda yang tidak terduga sudah 65 masyarakat desa Datara   yang di denda dan yang paling beratnya ada 4 yang tidak tau sama sekali baca al- Qur’an, 2 orang merupakan warga asli dan 2 dari luar desa Datara. Selebihnya dapat membaca Al- qur’an ak an tetapi tersendak-sendak ” 32
Tujuan  di  terapkanya  aturan  baca  al- Qur’an  yaitu  agar  warga  desa Datara      mampu membina anak-anaknya agar menjadi keluarga yang sakina mawaddah dan mampu menjelaskan sebagai  sebagai  hamba  Allah  swt.  Pembinaan  akalnya,  jiwanya,  kesucian  dan  etika,sedangkan pembinaan  jasmaninya  menghasilkan  keterampilan.  dengan  menggabungkan  unsur-unsur tersebut terciptalah makhluk dua dimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Malakaji bapak Muhammad Nurung ,S. Ag mengatakan:
“ Sebelum dinikahkan, nanti calon pengantin dites baca al- Qur’an di KUA yang disaksikan masing-masing calon. bagi para calon pengantin yang akan menikah, sebaiknya melapor ke  KUA  10  hari  sebelum  acara  dengan  melengkapi  persyaratan  administrasi.  Begitu halnya buku nikah segera dikeluarkan begitu akad nikah selesai dilaksanakan ” . 33
Tujuan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  telah  dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan  batin  antara  suami  dan  isteri  yang  ditujukan  untuk  membina  suatu  keluarga  atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. 34
Di  kelurahan  kami  juga  sudah  melaksanakan  aturan  yang  dari  kabupaten  untuk  di laksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya, bagi calon kita tes mengaji dulu di pak imam kemudian kalaw dia tidak tau mengaji kita privat selama sebelum hari H. Biarpun tidak pandai baca al- Qur’an asalkan dia tau baca walaupun hanya terbata -bata dan bisa melafaskan syahadat. Di  kelurahan  malakaji  juga  persyaratan  nikah  kita  kurangi  dan  tidak  terlalu  membebani  calon mempelai.
Mengajarkan  generasi  muda  untuk  membaca  al- Qur’an sangat  urgen  untuk dipertahankan.  Turunan  yang  akan  datang  sebagai  generasi  penerus,  kepada  mereka ditumpahkan  harapan  masa  depan,  untuk  menyambung  usaha  yang  masih  terbengkalai,  dan mengusahakan  supaya  menjadi  lebih  maju  dan  sempurna.  Jadi,  terciptalah  keluarga  yang sempurna, yang ini juga sering diistilahkan dengan keluarga sakinah.
Membaca  al- Qur’an  sebagaimana  yang  di  tegaskan  oleh Rasulullah  SAW  bersabda “Sebaik -baiknya  kamu  adalah  orang  yang  mempelajari  al- Qur’an  dan  mengajarkannya. Yang
32 Hasanuddin, Ketua LPTQ, wawancara 01 september 2021.
33 Muhammad Nurung, Ketua KUA, wawancara 31 agustus 2021.
34 Elimartati, “Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia” (STAIN Batusangkar Press, 2014).
Artinya:  “Didiklah  anak -anakmu  dengan  tiga  perkara,  mencintai  Nabimu  dan  mencintai keluarganya (keluarga Nabi) dan membaca al- Qur’an sesungguhnya orang yang berpegang teguh kepada  al- Qur’an  berada  dalam  lindungan  Allah  pada  hari  tidak  ada  perlindungan  kecuali lindungan-Nya  bersama-sama  dengan  nabi-nabi  dan  sahabat- sahabatnya  yang  tulus”.  (HR. Bukhari).
4.3. Analisis Sosiologis Terhadap Kewajiban Pandai Baca Al- Qur’an Bagi Calon Pengantin Desa Datara   Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa
Persepsi  masyarakat  mengenai  perkawinan  sering  rancu  dengan  istilah  nikah,  kedua istilah tersebut sebetulnya memiliki pengertian yang berbeda. Namun sejak digunakannya istilah perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka secara teknis yuridis kerancuan pemahaman tersebut semestinya sudah tidak lagi menjadi masalah.
“ Desa  Datara      termasuk  dalam  Desa  yang  aktif  di  Kabupaten  Gowa  dalam  membuat sebuah  aturan,  mulai  dari  peraturan  Desa,  peraturan  Kepala  Desa  sampai  Peraturan Bersama, hal ini tidak lepas dari peran semua aparat Desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan yang paling berperan penting adalah masyarakat itu sendiri yang  sangat  antusias  dalam  melaksanakan  dan  menaati  aturan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah ” 35 .
Dalam arti pengertiannya sudah diberikan secara resmi oleh pembentuk Undang-Undang dan menjadi pengertian yang resmi. suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara  suami  isteri,  melainkan  ikatan  lahir  batin  yang  suci  dengan  tujuan  untuk  membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemampuan membaca al-Quran merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyarakat terpelajar.  Namun,  anak-anak  yang  tidak  memahami  pentingnya  belajar  membaca  tidak  akan termotivasi  untuk  belajar.  Belajar  membaca  merupakan  usaha  yang  terusmenerus,  dan  anak- anak  yang  melihat  tingginya  nilai  (value)  membaca  dalam  kegiatan  pribadinya  akan  lebih  giat belajar  dibandingkan  dengan  anak-anak  yang  tidak  menemukan  keuntungan  dari  kegiatan membaca.
Keterlibatan masyarakat dalam tahap peraturan yang hendak dibentuk oleh kepala desa adalah  sebuah  upaya  kerjasama  yang  dibangun  dalam  sebuah  sistem  pemerintahan  antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan tujuan membangun Desa ke arah yang lebih baik.  Tolak  ukur  suatu  daerah  dikatakan  Demokratis  apabila  dalam  pengambilan  kebijakan, masyarakat berperan aktif didalamnya.
“Bukan cuma pemuda atau kalangan masyarakat berpendidikan akan tetapi masyarakat biasa juga sering aktif dalam memberikan saran dan kritikannya bagi pemerintah” 36 .
35 Muhammad Jafar, Tokoh Masyarakat Wawancara 03 September 2021.
36 Askar Anwar, Kepala Desa Datara, wawancara 31 agustus 2021.
Analisis  Sosiologis  Terhadap  Kewajiban  Pandai  Baca  Al- Qur’an  Bagi  Calon  Pengantin;  Studi  Kasus  Desa  Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Syahdan Bahrul, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
Dari  pengalaman  kepala  desa,  setiap  kali  membentuk  peraturan  desa  selalu  saja mendapat  respon  yang  tidak  baik  dimata  masyarakat,  meskipun  ada  beberapa  yang  menolak akan  tetapi  lama  kelamaan  mereka  tetap  menerima  dan  bahkan  menaati  peraturan  yang  di bentuk.
Sebuah wilayah pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi, salah satu hal yang tidak bisa di hindari adalah adanya masyarakat yang pro dan kontra yang selalu saja tidak sepakat dengan pemerintahan, akan tetapi hal tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah negara yang demokrasi. Sejalan dengan wawancara langsung oleh kepala dusun Nirwansyah.
“ Pada tahun 2020 ada 8 Perdes dan 40 peraturan kepala desa yang disahkan bersama Alhamdulillah berjalan dengan baik, pada tahun ini baru 1 peraturan kepala desa yang di buat di bidang keagamaan, dimana calon pengantin yang bakal menikah harus pandai baca al-Q ur’an, dan apabila ne kat menikah maka akan dikenakan denda ada tiga kriteria denda yang di berlakukan. Sebelum di sahkan aturan tersebut hanya bersifat anjuran dari toko  Agama  dan  toko  masyarakat  maka  dituangkanlah  dalam  suatu  peraturan  kepala desa. ” 37
Dengan demikian desa Datara   memiliki perhatian yang sangat tinggi kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, maka dari itu di buatlah perdes yang bertujuan baik bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan harus pandai baca al- Qur’an. Salah seorang pendiri rumah tahfis bernama Ustad Jamaluddin wawancara di kediaman beliaw mengatakan:
“ Pada tahun kemarin pemerintah banyak mensahkan aturan mengenai perkembangan masyarakat  dari  segi  keagamaan  seperti  peraturan  kepala  desa  mengenai  seseorang tidak boleh menikah sebelum pandai baca Al- qur’an bagi calon pengantin 38 ”
Berbanding terbalik dengan penjelasan salah seorang tokoh agama yang dituakan di desa Datara   H. Sirajuddin, S.Pd. I bertempat tinggal di dusun Pattabakkang beliaw mengatakan:
“ Peraturan desa mengenai kewajiban pandai baca al- Qur’an bagi calon pengantin dapat memberikan motivasi bagi orang tua untuk memberikan pengetahuan keagamaan bagi calon anaknya khususnya dalam hal baca tulis al- Qur’an, dan aturan ini juga sudah lama sudah  ada  pada  pemerintahan  H.  book  dan  baru  tahun  kemarin  di  jadikan  sebagai peraturan desa 39 ”
Diwajibkannya  pencatatan  perkawinan  oleh  negara  melalui  peraturan  perundang- undangan  merupakan  kewajiban  administratif.  Makna  pentingnya  kewajiban  administratif berupa  pencatatan  perkawinan  tersebut,  menurut  MK,  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang  merupakan  tanggung  jawab  negara  dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  negara
37 Nirwansyah, Kadus Pattabakkang, wawancara 15 september 2021.
38 Jamaluddin, Guru Tahfis Dusun Mampua, wawancara 05 september 2021.
39 H. Sirajuddin, Toko Agama, wawancara 05 september 2021.
hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 40 Dalam rangka pembentukan peraturan desa yang sifatnya berlaku bagi masyarakat umum maka perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut melalui musyawarah mufakat yang di  lakukan  oleh  aparatur  desa  dengan  masyarakat,  dengan  berembuk  untuk  mencapai kesepakatan bersama tampa ada individu atau kelompok yang merasa di rugikan.

## 5. Kesimpulan
Kedudukan pandai membaca al- Qur’an yaitu membaca Kemampuan dalam membaca al - Qur’an merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam. Karna kunci utama dalam pelaksanaan ibadah dari setiap muslim adalah mampu dalam membaca dan melantungkan ayat-ayat suci al- Qur’an. Ketika seorang muslim tidak mampu untuk membaca  kitab  suci  al- Qur’an  maka  itu  akan  menjadi  penghambat  dalam  beribadah  dan terapkanya aturan baca al- qur’an yaitu agar warga desa Datara   mampu membina anak-anaknya agar menjadi keluarga yang sakina mawaddah dan mampu menjelaskan sebagai hamba Allah swt. Dalam analisis sosioligis terhadap kewajiban pandai baca al- Qur’an bagi calon pengantin di Desa Datara   kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa dalam keterlibatan  masyarakat dalam tahap peraturan  yang  hendak  dibentuk  oleh  kepala  desa  adalah  sebuah  upaya  kerjasama  yang dibangun dalam sebuah sistem pemerintahan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan  tujuan  membangun  Desa  ke  arah  yang  lebih  baik.  Tolak  ukur  suatu  daerah  dikatakan Demokratis  apabila  dalam  pengambilan  kebijakan,  masyarakat  berperan  aktif  didalamnya dengan  demikian  desa  gantarang  memiliki  perhatian  yang  sangat  tinggi  kepada  masyarakat dalam bidang keagamaan, maka dari itu di buatlah perdes yang bertujuan baik bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan harus pandai baca Al- qur’an .

## Daftar Pustaka
Abdullah, Rozaila. Pelaksanaan Otonomi Daerah Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung . Jakarta: PT, Rajagrafindo Persada , 2005.
Al- Baqi, Muhammad Fuad ‘Abd. Sahih Muslim Juz 1 . Beirut: Dar Alam al-Kutub, 1996.
Al- Bukhari, Abi’Abdillah Ibn Ismail. Shahihu Al-Bukhari . Beirut-Libanon: Dar Ibn Hazm, 2003.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam Dan Peradilan Agama . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1997.
Departemen Agama, R I. Al- Qur’an Dan Terjemahannya . Sygma Examedia Arkanleema . Bandung,
40 Suaib Lubis, “Pelaksanaan Peraturan Paerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al - Qur’an Bagi Calon Penganten (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal 2011)” (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2013).
Analisis  Sosiologis  Terhadap  Kewajiban  Pandai  Baca  Al- Qur’an  Bagi  Calon  Pengantin;  Studi  Kasus  Desa  Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Syahdan Bahrul, et. al.

## 2009.
Elimartati. “Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia.” STAIN Batusangka r Press, 2014.
Iqbal, Muhammad, and Rabiah Rabiah. “Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur    (Analisis  Beberapa  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh).” El-Usrah:  Jurnal  Hukum Keluarga 3, no. 1 (August 2020): 101 – 14. https://doi.org/10.22373/UJHK.V3I1.7708.
Iskandar.  “KEBIJAKAN  PEMERINTAH  UNDANG -UNDANG  N0.  32  TAHUN  2004  TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM DI INDONESIA.” Sains  Indonesia:  Jurnal  Administrasi  Publik  Dan  Politik 1,  no.  1  (2016):  8 – 15. https://doi.org/https://ypsi.co.id/index.php/JAPP/article/view/4.
Joni, Rama, Abdul Rahman, and Eka Yanuarti. “Strategi Guru Agama Desa Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Quran Warga Desa.” JOEAI (Journal of Education and Instruction) 3, no. 1 (2020): 59 – 74.
Jonwari,  and Faiz  Zainuddin.  “KONSEP  TAFSIR  DAN  TAKWIL  DALAM  PRESPEKTIF  AS - SYATIBI.” LISAN  AL-HAL:  Jurnal  Pengembangan  Pemikiran  Dan  Kebudayaan 14,  no.  2  (December 2020): 399 – 428. https://doi.org/10.35316/LISANALHAL.V14I2.791.
Khoiruddin, M. Arif. “PENDEKATAN SOSIOLOGI DALAM STUDI ISLAM.” Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 25, no. 2 (September 2014): 348 – 61. https://doi.org/10.33367/TRIBAKTI.V25I2.191.
Lubis, Suaib. “Pelaksanaan Peraturan Paerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al - Qur’an  Bagi  Calon  Pengante n  (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Batang  Natal  Kabupaten Mandailing Natal 2011).” Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2013.
Manan,  Munafrizal. Penemuan  Hukum  Oleh  Mahkamah  Konstitusi .  Bandung:  Mandar  Maju, 2012.
Marzuki, M. “Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Mesir Dan Pakistan Suatu Studi Perbandingan.” Jurnal Penelitian Humaniora UNY 3, no. 3 (1998): 157 – 68.
Nuruddin,  Amiur,  and  Azhari  Akmal  Tarigan. Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih . surabaya: Kencana, 1974.
Rahman,  Arif.  “Al -Daruriyat  Al- Khams  Dalam  Masyarakat  Plural.” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664.
Ridwan, M K. “PENAFSIRAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: PETA KONSEP INTEGRASI.”
Dialogia 15, no. 2 (December 2017): 199 – 220. https://doi.org/10.21154/DIALOGIA.V15I2.1191.
Royani, Ahmad. “KEDUDUKAN ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU  DARI  KITAB  UNDANG- UNDANG  HUKUM  PERDATA  (KUHPerdata).” Jurnal Independent 3, no. 1 (June 2015): 45 – 52. https://doi.org/10.30736/ji.v3i1.34.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah-Jilid 3 . Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
Shamad, Muhammad Yunus. Hukum Pernikahan Dalam Islam . Istiqra . Vol. 5, 2017.
Shamad,  Yunus.  “Jurnal  Hukum  Pernikahan  Dalam  Islam.” Istiqra` :  Jurnal  Pendidikan  Dan Pemikiran Islam 5, no. 1 (2017): 74 – 80.
Subekti, Trusto. “SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN.” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (October 2010): 329 – 38. https://doi.org/10.20884/1.JDH.2010.10.3.103.
Syani, Abdul. Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat . Lampung: Pustaka Jaya , 1995.
Syatar, Abdul, and Arif Rahman. “Transformation of Fiqh in the Forms of Pil grimage and Zakat Legislation.” Mazahibuna 1, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
Ulum,  Bachrul.  “PEMAHAMAN  HADITS  BERBASIS  PENDEKATAN  SOSIOLOGI  (Pemaknaan  Ulang Mahram  Terhadap  Pendampingan  Wanita  Dalam  Perjalanan).” Al  Yazidiy :  Jurnal Sosial
Humaniora Dan Pendidikan 4, no. 1 (July 2022): 63 – 70. https://doi.org/10.55606/AY.V4I1.24.