Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No. 12 Desember 2018

## IMPLEMENTASI  PERATURAN  TENTANG  RUANG  TERBUKA  HIJAU DALAM PEMBANGUNAN TOKO SERBA ADA DI KABUPATEN KUNINGAN

## Ratu Mawar Kartina
Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon Email: ratumawar86@gmail.com

## Abstrak
Pembentukan  Ruang  Terbuka  Hijau(RTH)  merupakan  salah  satu  wujud  dalam rangka  menciptakan  Lingkungan  yang  Baik  Dan  Bersih.  Tahap  implementasi merupakan  salah  satu  tahap  yang  cukup  penting  karena  suatu  Kebijakan  yang telah  disusun  dapat  dilaksanakan  sehingga  tujuan  kebijakan  publik  yang diinginkan  dapat  dicapai.  Agar  proses  implementasi  dapat  berjalan  dengan  baik, maka  proses  ini  akan  melibatkan  badan-badan  administrasi  pemerintah  sebagai eksekutorkebijakan.  Jenis    penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  metode  analisis  kualitatif,  yaitu dengan  mendeskripsikan  data  dilapangan yang  kemudian  data  tersebut  dikaji  dan  dianalisis  sesuai  dengan  hukum  positif yang  berlaku  di  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini    adalah  untuk  mengethui implementasi  peraturan  menteri  No  5  Tahun  2008  tentang  ruang  terbuka  hijau khususnya  di  Toko  Serba  Ada  di  kawasan    Kuningan.  Adapun  hasil  penelitiannya adalah  sudah  dijelaskan    dalam  peraturan    menteri    bahwa  penyediaan  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  bukan  hanya  tanggung  jawab  pemerintah  dan  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (DPUPR)  saja  tetapi  menjadi  tanggung jawab  bersama  terutama  pelaku  usaha  pemilik  Toserba  di  kabupten  Kuningan dalam  mendukung  penyediaan  (RTH)  yang  termuat  dalam  peraturan  peraturan perundang  –  undangan  yang  ada.  Faktor  penghamabat  dalam  penerapan peraturna  ini  dikarenakan    pemilik  toserba  tidak  mengetahui  adanya  aturan mengenai penyediaan RTH, ketidakpedulian pemilik terhadap penyediaan RTH dan ketidaktegasan pemerintah aparat hukum dalam memberikan sanksi.
Kata Kunci : Implementasi Peraturan, RTH, Toserba

## Pendahuluan
Jumlah  penduduk  di  suatu  Negara  yang  semakin  padat  menuntut  pemerintah untuk  lebih  memenuhi sarana  dan  pemenuhan  hidup  rakyatnya  baik  masyarakat  di pedesaan  maupun  di  perkotaan  dan  secara  tidak  langsung  juga  mengakibatkan  ruang lingkup  untuk  bergerak  semakin  sempit.  Saat  ini  ruang  kualitas  dan  kualitas  ruang terbuka untuk umum seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah mengalami penurunan yang  siginifikan,  sehingga    mengakibatkan    dampak  yang  merugikan  bagi  lingkungan
terutama    wilayah  perkotaan,  seperti  terjadinya  banjir,  semakin  meningkatnya  polusi udara,  dan  menurunnya  produktivitas  masyarakat  karena  kurangnya  fasilitas  ruang terbuka untuk menjalin interaksi sosial.
Dalam rangka mencapai tujuan masa depan pembangunan perkotaan yang aman dan nayaman ruang terbuka hijau berperan penting untuk mewujudkan tiga pilar utama yang bersinergi yaitu: ekonomi, lingkungan dan interaksi sosial. (Danaulutawar: 2015). Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  diperlukan  bukan  hanya  di    wilayah  tertentusaja dilingkungan Perhotelan, Restoran, Pusat Perbelanjaan pun seharusnya terdapat Ruang Terbuka  Hijau  yang  pastinya  apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  yang  baik,  adanya Ruang Terbuka Hijau akan sangat bermanfaat bagi masyarakat (Yayan Nuryana: 2017).
Dalam  Peraturan  Menteri  dalam  satu  wilayah  kota  penyediaan  ruang  terbuka hijau  diperkotaan  harus  sebesar  30%  dari  luas  wilayah  yang  diantarnya  ialah  ruang terbuka  hijau  privat  sebesar  10%  dan  publik  sebesar  20%.  Dalam  hal  ini  peran masyarakat  menjadi  sangat  penting  mulai  dari  penyediaan  lahan,  pembangunan  dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
Ketentuan Penyediaan ruang terbuka hijau kemudian lebih lanjut ditegaskan  di permen  Dalam  Negeri  No.1  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau Kawasan  Perkotaan,  menyatakan  bahwa  tujuan  pembentukan  RTH  adalah  untuk menjaga  keseimbangan  ekosistem  lingkungan  di  wilayah  perkotaan  dan  juga meningkatkan  kualitas    keindahan,  kenayaman,  dan  kesehatan  lingkungan  wilayah perkotaan.
Di  Kabupaten  Kuningan  sendiri  belum  mempunyai  peraturan  khusus  yang mengatur  Ruang  Terbuka  Hijau  Masih  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun  2008  tentang  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di Kawasan  Perkotaan  sebagai  dasar  untuk  mewujudkan  pembangunan  Ruang  Terbuka Hijau  di  Kabupaten  Kuningan  (Yayan  Nuryana:  2017),  yang  jadi  persoalan  adalah apakah  untuk  mewujudkan  ruang  terbuka  hijau  di  Kabupaten  Kuningan  pemerintah membuat  aturan  pula  agar  ruang  terbuka  hijau  ada  didalam  pembangunan  toserba  di kabupaten  Kuningan.  Karena  jika  dilihat  banyak  terjadi  di  dalam  pembangunan- pembangunan  toserba  jarang  sekali  yang  memasukkan  Ruang  Terbuka  Hijau  didalam Kawasan Toserba (Toko Serba ada).

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  Penulis  lakukan  menggunakan  metode  analisis  Bahan  Hukum Kualitatif yakni menggambarkan data  yang  sebenarnya/  fakta  yang  terjadi  di lapangan  kemudian  data  tersebut  dikaji  berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia  seperti  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

## Hasil dan Pembahsan
A. Faktor – Faktor Penghambat Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Khususnya  di Kawasan Toko Serba Ada di Kabupaten Kuningan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh Pemerintah  Kabupaten  Kuningan  khususnya  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan Ruang yang menjadi permasalahan utama atau faktor penghambat dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam kawasan Toserba yaitu :
1. Perencaanaan Pembangunan
PerencanaanPembangunan  merupakan  salah  satu  masalah  yang  mempengaruhi kurangnya  ketersediaan  RTH  dikarenakaan  dalam  perencanaan  terdapat  banyak kepentingan  yang  ditampung  didalamnya.Permasalahan  yangterjadi  dalam  ruang lingkup perencanaan pembangunan Kabupaten Kuningan pemerintah masih lebih memfokuskan  atau  lebih  mendahulukan  kepenttingan  mendesak  dan  belum adanya  pengesahan  peraturan  daerah  yang  menjadi  acuan  dalam  pengelolaan RTH, khususnya RTH dalam kawaasan Toserba.
2. Kurangnya Kesadaran Pihak Pengusaha
Banyak  sekali  bangunan-bangunan  yang  terdapat  di  Kab.  Kuningan  yang  tidak mengindahkan  KDB  (kofisien  dasar  bangunan)  yang  terdapat  didalam  peraturan undang–  undang  sebagai  acuan  penyediaan  RTH  dilingkungan  pertokoan  atau tempat usaha.
3. Keterbatasan  lahan  yang  mengakibatkan  pengusaha  mengalih  fungsikan  lahan untuk RTH malah menjadi lahan parkir
Toserba  yang  ada  banyaknya  memiliki  lahan  yang  sempit  yang  lahannya  sangat dipaksakan  untuk  dibangun.Sehingga  untuk  lahan  parkir  pun  sulit  apalagi  ruang untuk penyediaan RTH.
4. Belum  adanya perda  yang mengatur untuk menguatkan bahwa penerapan RTH dalam kawasan toserba itu penting
Pengusaha  yang  ada  dikabupaten  kuningan  pada  saat  pengecekan  dan peneguran  dari  pihak  pemerintah  merasa  tenang-tenang  saja  dikarenakan  belum ada  undang-undang  yang  kuat  untuk  mengatur    penyediaan  RTH  dikawasan pertokoaan.
5. Kurangnya  Pengawasan  Yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mengawasi pembuatan Toserba
Kasus-kasus  yang  ada  didalam  pembuatan  toserba  yang  tidak  ada  lahan  untuk RTH  adalah  pada  awal  memintaa  izin  mendirikann  bangunauan  untuk  usaha  di dalam denah terdapat 6. Sanksi hanya  berupa Surat
6. Peringatan ruang untuk RTH setelah dibangun malah ruang tersebut dihilangkan. Adanya sanksi di perda RTRW Kabupaten Kuningan tidak dilaksanakan sehingga sanksi yang ada hanya berupa teguran saja membuat para pihak pengusaha kadang tidak mengindahkan surat peringatan tersebut.
7. Ketidakberanian pihak-pihak dari pemerintaah untuk bersikap tegas kepada pihak pengusaha.  Para  Aparat  penegak  hukum  tidak  melakukan  tindakaan  tegas terhadap  pemilik  Toserba  dan  bangunan  toserba  tersebut,  dikarenakan  pihak pengusahaa  yang  selalu  tidak  mau  dan  selalu  membandingkan  dengan  tosserba lainnya apabila toserba mereka di usut kaarena tidak sesuai mengapa toserba dan toko-toko yang lainnya tidak diusut juga.
B. Ketentuan Hukum Dalam  Mengatur Ruang Terbuka  HijauKhususnyaDi Kawasan Toko Serba Ada Di Kabupaten Kuningan
Hukum  dengan  kekuasaannya  pada  dasarnya  ingin  memberikan  kepastian dan  keadilan.  Kepastian  menunjuk  pada  perilaku  yang  seharusnya  dilakukan  sesuai dengan  norma-norma  yang  telah  digariskan  dalam  hukum  positip,  sedangkan keadilan  menunjuk  pada  positivisasi  norma-norma  yang  dianggap  adil  oleh masyarakat.Biasanya  nilai-nilai  itu  digambarkan  sebagai  berpasangan,  tetapi  tidak
jarang  bersitegang  ( spanning )  antara  masing-masing  nilai  hukum  tersebut  (Endang Sutrisno, hlm 46).
Dalam  menjamin  ukuran  keseimbangan  ekosistem  kota  minimal  maka ukuran proposinya adalah 30%, seperti untuk sistem keseimbangan hidrologi, sistem keseimbangan  mikroklimat,  maupun  ekosistem  lain  dalam  meningkatkan  kualitas nilai  keindahan  perkotaan.    Target  30%    dari  luas  daerah  perkotaan  dapat  dicapai secara berkala melalui pembagian lahan di daerah perkotaan sesuai dengankarekteristiknya (Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan).  Tetapi  fakta dilapangan  keberadaan  Ruang  Terbuka  Hijau  jauh  dari  kriteria  ideal,  disebabkan factor  keberadaan  pasar  yang  memepenaruhi  sehingga  fungsi  lahan  bergeser  dari fungsi  semestinya  dan  akhirnya  menjadi termarginalkan  dan  diabaikan  manfaatnya. Fungsi penataan ruang yang semula diharapkan akan mengakomodasi seaakan tidak mempunyai  kekuatan  dan  tidak  berdaya  menopang  gencatan  mekanisme  pasar. Implementasi  penerapan  hokum  yang  baik  sudah  seharusnya  dilakukan  oleh perangkat  hukum  yang    mengatur  kebijakan.  Berkaitan  dengan  penataan  ruang konsistensi  pemerintah  aparat  hukum  dipertanggungjawabkan  dan  segala pengambilan  keputusanya  harus  sesuai  dengan  harapan  yang  direncanankan  agar pemerintah dapat memberikan fasilitas yang nyaman bagi masyarakat umum dengan adanya  ruang  terbuka  hijau    yang  berkualitas  (Endang  Sutrisno,  hlm  46).  Proses Identifikasi  ketersediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  saat  ini  menjadi  sangat  perlu  untuk dilakukan,  agar  pemerintah    memahami  betul  bagaimana  menentukan  kebijakan sekaligus  dapat  mengevaluasi  atas  pemberian  perlindungan  terhadap  pelaksanaan Ruang Terbuka  Hijau.

## C. Penerapan Regulasi Dalam Ketentuan Hukum Pengelolaan Ruang  Terbuk Hijau Di Pemerintah  Daerah Kabupaten Kuningan
Penjabaran  tentang  penataan  ruang  wilayah    kota  dan  prencanan  penyediaan ruang wilayah kota sperti pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sudah tercantum dalam Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007,  dimana    luas  minimal  Ruang  Terbuka  Hijau adalah sebesar 30% dari luas wilayah kota.
Penyedian RTH di Kabupaten Kuningan sudah mengacu pada Undang-Undang No  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  tetapi  yang  masih  kurang  yaitu  belum
adanya  Peraturan  Daerah  yang  khusus  mengatur  Ruang  Terbuka  Hijau  baik mengenai  penyediaan  RTH  dalam  kawasan  Toserba  di  Kabupaten  Kuningan maaupun  sanksi  yang  dikenakan  untuk  pelanggar  peraturaan..  Kurang  tersedianya RTH  dipusat  perbelanjaan  di  Kabupaten  Kuningan.Di  beberapa  toseba  tidak menyediakan RTH di dalam kawasannya padahal dalam denah pembangunan toserba tersebut harus di selipkan RTH didalam kawasan toserba/pusat perbelanjaan.Banyaknya  kenakalan-kenakalan  pemilik  toserba  yang  terjadi dilapangan seperti dalam  denah  untuk  dapat  izin mendirikan  bangunan  disitu disebutkan lahan RTH sebesar  10%  tetapi  setelah  dibangun RTH tersebut tidak ada. Padahal didalam peraturan menteri Nomor 05 tahun 2008  telah  diatur proporsi penyedian RTH yaitu sebagai berikut :
1) Untuk dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot;
2) Perkantoran,  pertokoan  dan  tempat  usaha  dengan  KDB  diatas  70%,memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
3) Persyaratan  penanaman  pohon  pada  perkantoran,  pertokoan  dan  tempat  usaha dengan  KDB  dibawah  70%,  berlaku  seperti  persyaratan  pada  RTH  pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.
Hal  tersebut    masih  belum  di    lakukan    oleh    para    pemilik    usaha,  RTH halaman tempat usaha  pada  umumnya    hanya    berupa    jalur    trotoar  dan  area parkir terbuka saja. Padahal apabila sesuai dengan ketentuan peraturan menteri    diatas  alangkah  sangat  menjadi  lebih  baikapabila  terdapat  tanaman hijau di kawasan toserba akan membuat pengunjung merasa nyaman karna kawasan toserba  masih  terasa  asri,  asap-asap  dari  kenalpot  kendaraan  akan  terserap  oleh tanaman-tanaman yang ada tidak langsung terhirup oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kuningan belum banyak menerapkan sanksi terhadap Toserba  yang  melanggar  aturan.Sampai  saat  ini  pemerintah  hanya  memberikan sanksi  berupa  peringatan  tertulis  saja  belum  pernah  ada  tindakan  mengenai  pelaku usaha yang melanggar, ketidaktegasan
pemerintah  daerah  kabupaten  kuningan  berdampak  para  pelaku  usaha  tidak  sadar akan  kesalahannya  dan  hanya  menganggap  sepele  surat  peringatan  dari  pemerintah tersebut.

## Kesimpulan
1.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  PU  Nomor  05  Tahun  2008  tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di  Kawasan Perkotaaan, di dalamnya  telah  dijelaskan mengenai  arahan  penyediaan  RTH, proporsi  ruang terbuka hijau :
1) Untuk dengan tingkat KDB 70%-
90% perlu menambahkan tanamandalam pot;
2) Tempat  –  tempat    usaha,  pertokoan,  dan  Perkantoran,  dengan  luas  KDB  diatas 70%,memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang  yang ditanam padalahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
3) Persyaratan      penanaman      pohon  pada  perkantoran,  pertokoan  dantempat  usaha dengan  KDB  dibawah  70%,  berlaku  seperti  persyaratan  pada  RTH  lahan pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.
Didalam peraturan tersebut juga mengatur peran serta pemerintah maupun peran serta  masyarakat  dalam  pembangunan  RTH.  Penyediaan  RTH  bukan  hanya  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  dan  DPUPR  (Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penaataan Ruang)  saja  tetapi  menjadi  tangung  jawab  bersama  terutama  pelaku  usaha  pemilik Toserba  di  kabupaten  Kuningan  dalam  mendukung  penyediaan  RTH  yang  termuat dalam  peraturan  yang  ada.  Tetapi  di  Kabupaten  Kuningan  belum  dilaksanakan. Apabila  kita  mengacu  pada  peraturan  menteri  tersebut  seharusnya  pemerintah mengeluarkan PERDA mengenai RTH tapi sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuningan  karna  RTH  sendiri  sangat  dibutuhkan  di kabupaten  Kuningan  khususnya  di  Kawasan  Toserba.  Sehingga  dapat  disimpulkan Penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun  2008 tentang Pedoman Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Kawasan  Perkotaan  belum terlaksana dengan baik diKabupaten Kuningan.
2.  Di  dalam  penyediaan  RTH  dikawasan  Toserba  terdapat  Faktor  penghambat  yang tidak  berlakunya  Peraturan  menteri  No  5  Tahun  2008,  yang  mengakibatkan  tidak
berjalannya  aturan  yang  sudah  di  atur.  Faktor-faktor  tersebut  diantaranya  adalah ketidaktahuan  pemilik  toserba  menenai  aturan  penyediaan  RTH,  ketidakpeduliaan pemilik  usaha  terhadap  penyediaan  RTH,  ketidaktegasan  aparat  hukum  dalam memberikan  sanksi.  Langkah  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kuningan  dalam  mewujudkan  penerapan  peraturan.    mengenai  RTH  di kawasan  Toserba  Pemerintah  Kuningan  membuat  PERDA  tentang  RTH  yang didalamnya  mengatur  mengenai  proporsi  RTH  disetiap  bangunan  sebagaimana tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  PU  Nomor  05  Tahun  2008  tentang  Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. Dengan belum adanya perda yang mengatur sanksi pun belum bisa diberikan terhadap pihak- pihak  yang  melanggar  ketentuan  yang  ada.  Selain  berisi  mengenai  proporsi  RTH, perda yang dibuat pemerintah daerah pun harus terdapat sanksi yang mengatur bagi pelanggar dengan adanya sanksi pihak-pihak pengusaha akan lebih mengikuti aturan yang ada.  Sampai saat ini pemerintah daerah hanya memberikan sanksi berupa surat peringatan  saja.  Pelaku  usaha/pemilik  Toserba  masih  cenderung  acuh  dan  tidak peduli  dengan  hal  tersebut,  karena  kurangnya  kesadaran  pelaku  usaha  terhadap pentingnya penyediaan RTH dan kurangnya tindakan pemerintah untuk menerapkan sanksi tegas bukan hanya berupa surat peringatan saja.

## BIBLIOGRAFI

## A. Buku
Suprihatin,  Agung.  2013. Pengantar  Pendidikan Lingkunga  Hidup. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Akib,  Muhammad.  2014. Hukum  Lingkunganperspektif  Global  Dan  Nasional , Jakarta:RajaGrafindo Persada
Andi, Hamzah. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan .  Jakarta : Penerbit, Sinar Grafika. Sutrisno, Endang . 2013. Bunga   Rampai Hukum dan Globalisasi . Jakarta : Penerbit In Media
Kelsen,  Hans.  2011. Teori Umum Tentang  Hukum  dan  Negara,  terj. Muttaqien, Raisul.Bandung : Nusa Media
Herdiansyah,  Haris.  2010. Metodologi  Penelitian    Kualitatif    Untuk    Ilmu-  IlmuSosial Salemba: Penerbit,Humanika
Irfan Islamy. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara , Pradnya Paramitha Jimly,  Assiddiqie.  2009. Penegakan  Hukum.(Makalah), Jakarta,    http:// jimly.com/ makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)
Koesnadi  Hardjasoemantri.  2012. Hukum  Lingkungan .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Lawrence  Meir  Friedman. 2001. Hukum Amerika: Suatu Pengantar , diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Penerbit PT. Tata Nusa
Maria, Farida. 1998. Ilmu Perundang- Undangan .Yogyakarta: Kanisius Muchtar, Masrudi. 2015. Sistem  Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Pustakaraya
Otto,  Soemarwoto.  2004. Ekologi.  Lingkungan Hidup Dan  Pembangunan .  Jakarta: Penerbit, Djambatan
Saryono. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan , Yogyakarta:Nuha Medika
Silalahi,  M.Daud. 2014. Hukum Lingkungan dalam  sistem  penegakan  Hukum Lingkungan  Indonesia, Bandung  :  P.T Alumni
Siahaan,  N.  H.  T.  2004. Hukum  Lingkungan  dan  Ekologi  Pembangunan (Jakarta: Penerbit, Erlangga
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) , Jakarta : Rajawali Press.
Subagyo, Joko.  2005. Hukum Lingkungan Masalah dan  penanggulangannya. Jakarta: Rineka Cipta
Sudikno, Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar .Yogyakarta: Liberty Takdir , Rahmadi,S.H.,LLM. 2011. Hukum Lingkungan Di Indonesia . Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada
Wiryono. 2013. Pengantar Hukum Lingkungan. Bengkulu: Pertelon Media.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar RI Tahun 1945
Undang undang No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2008  Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Kawasan
Perkotaan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  1  Tahun        2007Penaataan Ruang Terbuka  Hijau   Kawasan Perkotaan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1988  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di Wilayah Perkotaan