## DINAMIKA KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

## Oleh
Dwi Wahyu Handayani *) , Agus Hadiawan *) , Aman Toto Dwijono *)
*) Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

## ABSTRACT
The  research  problem  is  how  the  dynamics  of  cooperation  between  Indonesia  and Malaysia on the placement and protection of labor? The results of the study with qualitative descriptive  method  is  to  answer  how  the  dynamics  of  cooperation  between  Indonesia  and Malaysia  on  the  placement  and  protection  of  labor.  Usefulness  theoretically  is  enriching contemporary  studies  in  the  field  of  government  and  international  relations.  Practical usefulness,  can  provide  useful  information  for  the  government  as  the  frontline  public services.  Bilateral  relations  between  Indonesia  and  Malaysia  regarding  labor  can  not  be separated from each destination to fulfill the realization of national interests. The results of the  study  is  the  first,  migrant  workers  in  Malaysia  is  a  rational  economic  phenomenon which  is  based  interests  of  the  two  countries,  the  demand  for  high-Malaysia  on  migrant workers, Indonesia also benefit the economy as the biggest source of foreign exchange and help the national economy. Secondly, the dynamics of cooperation efforts the placement and the  protection  of  migrant  workers  in  Malaysia  from  time  to  time  is  influenced  by  2  states internal  constraints  that  the  employment  system  of  each  country.  Malaysia  and  Indonesia has  not  ratified  the  Migrant  Workers  Convention.  Malaysia  did  not  have  laws  that specifically deal with the informal sector workers. Malaysia is also opposed to the concept of legally binding and illegal migrant worker protection standards based on human rights. Third,  Indonesia  bargaining  power  is  weak  because  of  the  bad  image  of  workforce management  that  will  work  overseas,  including  the  presence  of  illegal  workers,  migrant workers  without  the  expertise  and  understanding  of  the  culture  of  the  recipient  country, unclear  contract  of  employment,  the  existence  of  extortion  against  migrant  workers  in  the country.

## Keywords: Dynamics, cooperation, placement and protection of labor

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  resmi  Kementerian  Luar  Negeri  RI,  hingga  tahun  2013  terdapat sekitar 4,6 juta WNI di luar negeri. Jumlah aktualnya diperkirakan mencapai dua kali lipat dari  jumlah  tersebut.  60  %  dari  angka  tersebut  adalah  TKI  sektor  informal.  Upaya perlindungan  terhadap  TKI  di  luar  negeri  yang  dilakukan  pemerintah  pusat,  tahun  2011 Kementerian  Luar  Negeri  dan  Perwakilan  RI  menangani  38.880  kasus  dengan  tingkat
penyelesaian  80,97%,  tahun  2012  menjadi  19.218  kasus  dengan  tingkat  penyelesaian 76,86%  dan  pada  tahun  2013  (30  September  2013)  menjadi  12.967  kasus  dengan  tingkat penyelesaian 73,09%.
Pengiriman  tenaga  kerja  ke  luar  negeri  dapat  ditinjau  dari  analisa  ekonomi,  yaitu dilihat dua pasar tenaga kerja. TKI Indonesia yang masuk Malaysia secara legal sekitar 1,5 juta orang. Pada umumnya di pasar ini tidak ada persoalan yang sengit. Pasar kedua adalah pasar  TKI  Indonesia  yang  “ilegal”,  sekitar  600-800.000.  Masalah  yang  mencuat    adalah deportasi, perlakuan tidak manusiawi, eksploitasi dan sebagainya.
Pasar  TKI  ilegal  ini  dengan  jumlah  yang  ternyata  cukup  besar,  menandai  ada permintaan  dari  majikan  Malaysia  dan  penawaran  penduduk  Indonesia  yang  miskin  dan yang  putus  asa  mencari  pekerjaan  di  dalam  negeri.  Apabila  Pemerintah  RI  memandang pasar TKI  sebagai pasar yang sangat penting, karena terkait devisa, maka perlu dilengkapi dengan undang-undang serta kelembagaan, termasuk dukungan APBN yang memadai. TKI bukan  barang  biasa  dan  perlu  dilindungi.    Oleh  sebab  itu,  penelitian  untuk  menganalisa dinamika  kerjasama  Indonesia  dan  Malaysia  dalam  penempatan  dan  perlindungan  tenaga kerja  menjadi  sangat  penting.  Faktor  pentingnya  adalah  pengiriman  TKI  ke  Malaysia termasuk besar dan memiliki jumlah pengaduan kasus TKI yang besar pula.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  pertanyaan  yang  diajukan  dan  hendak  dijawab melalui  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  dinamika  kerjasama  Indonesia  dan  Malaysia tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenaga  kerja?.  Diharapkan  hasil  penelitian  ini  akan memperkaya  kajian  kontemporer  dalam  bidang  pemerintahan  dan  hubungan  internasional. Dengan  demikian,  kajian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  andil  perkembangan  teori pemerintahan  yang  baik  untuk  menangani  masalah  kontemporer.  Kegunaan  secara  praktis, dapat  memberikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  pemerintah  sebagai  garda  terdepan pelayanan  terhadap  masyarakatnya  termasuk  upaya  perlindungan  terhadap  warganya  yang bekerja di luar negeri.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Migrasi Internasional dan Faktor yang Mempengaruhinya
Perpindahan  tenaga  kerja  internasional  adalah  perpindahan  yang  dilakukan  karena melakukan pekerjaan sementara, berdasarkan kontrak kerja yang telah ditentukan (Aswatini; 1999).  Dalam upaya  bermigrasi, seseorang tentunya dihadapkan pada proses pengambilan keputusan yang meliputi alternatif atau pilihan kegiatan, orang yang mengambil keputusan, dan tujuan yang ingin dicapai dalam keputusan. Adapun menurut Hoffman (Raharto, 1999) yang mendorong seseorang untuk bermigrasi adalah:
”Keputusan seseorang untuk bermigrasi sangat dipengaruhi oleh pendorong dan penarik  ini  sangat  berhubungan  dengan  motivasi  migran  untuk  meninggalkan daerah asal dan memilih daerah tujuan oleh  faktor-faktor pendorong di daerah asal dan faktor- faktor penarik di daerah tujuan.Motivasi merupakan kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai dari suatu tindakan yang diambil. Selain dari itu,  motivasi  juga  dapat  dianggap  sebagai  nilai  yang  diberikan  seseorang  atau tujuan yang ingin dicapai dari suatu keputusan yang diambil” .
Menurut  Everett  S.  Lee  (Munir,  2000)  ada  4  faktor  yang  menyebabkan  orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu:
1.   Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal
2.   Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan
3.   Rintangan-rintangan yang menghambat
4.   Faktor-faktor pribadi
Sedangkan  faktor  dalam  pribadi  mempunyai  peranan  penting  karena  faktor-faktor nyata  yang  terdapat  di  tempat  asal  atau  tempat  tujuan  belum  merupakan  faktor  utama, karena pada akhirnya  kembali pada tanggapan seseorang tentang faktor tersebut, kepekaan pribadi dan kecerdasannya. Adanya faktor-faktor sebagai penarik ataupun pendorong di atas merupakan  perkembangan  dari  ketujuh  teori  migrasi  ( The  Law  of  Migration )  yang dikembangkan oleh E.G Ravenstein pada tahun 1885 (Munir, 2000).

## Kerjasama Bilateral
Kerjasama  dapat  diadakan  dalam  berbagai  bentuk  mulai  dari  kerangka  kerjasama multilateral  maupun  kerjasama  bilateral.  Hubungan  bilateral  sebagai  suatu  konsep  dalam hubungan  internasional  memiliki  makna  yang  lebih  kompleks  dan  lebih  beragam  serta mengandung sejumlah pengertian  yang berkaitan dengan dinamika  hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkokoh kerjasama antara dua  negara  dengan  menggunakan  pengaruhnya  sehingga  dapat  mencapai  tujuan nasionalnya.
Menurut  Krisna  (1993)  dalam  kamus  politik  internasionalnya  mengatakan  bahwa  ; “hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi  atau  terjadi  hubungan  timbal  balik  antara  dua  pihak  atau  dua  negara” . Pernyataan  ini  mengandung  arti  bahwa  hubungan  bilateral  merupakan  hubungan  timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara. Dalam hal ini hubungan tersebut terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
Penggambaran  tentang  hubungan  bilateral  tersebut  tidak  terlepas  dari  kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua  negara  dan  tidak  tergantung  hanya  pada  negara  yang  dekat  saja  melainkan  juga negara  yang  secara  geografis  letaknya  agak  jauh.  Dengan  adanya  tujuan-tujuan  tertentu untuk  menciptakan  perdamaian  dengan  memperhatikan  kerjasama  politik,  sosial, kebudayaan  dan  struktur  ekonomi  sehingga  menghasilkan  suatu  hubungan  yang  lebih harmonis di antara kedua negara.
Hubungan  bilateral  dalam  hubungan  internasional  selalu  berada  dalam  dua  konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke  waktu    sesuai  dengan  dinamika  hubungan  internasional  itu  sendiri.  Pola  interaksi hubungan  bilateral  dalam  konteks  kerjasama  diidentifikasi  dengan  bentuk  kerjasama bilateral.  Kerjasama  bilateral  dapat  pula  di  artikan  dengan  adanya  kepentingan  yang mendasari  kesepakatan  antara  dua  negara  untuk  berinteraksi  dalam  suatu  bidang  tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama.
Dalam  kerangka  pemahaman  Holsti  (1998)  dijelaskan  bahwa  terbentuknya  suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian  yang  diusulkan  atau  membahas  masalah,  mengemukakan  bukti-bukti  teknis untuk  menyetujui  satu  penyelesaian  atau  lainnya  dan  mengakhiri  perundingan  dengan perjanjian  atau  pengertian  tertentu  yang  memuaskan  kedua  belah  pihak.  Proses  ini  disebut kerjasama.
Pendapat  Holsti  di  atas  memberikan  batasan  konsepsi  yang  jelas  antara  dua  bentuk interaksi  dalam  hubungan  internasional,  yaitu  konflik  dan  kerjasama.  Apabila  dalam
menghadapi  satu  kasus  atau  lebih  pihak-pihak  yang  terlibat  gagal  mencapai  kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak-pihak yang  terlibat  berhasil  mencapai  suatu  kesepakatan  bersama,  maka  interaksi  antar  aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama.
Dalam  membentuk  sebuah  kerjasama  bilateral  setiap  negara  memiliki  tujuannya masing-masing,  oleh  karena  itu  setiap  negara  merumuskan  sebuah  kebijakan  yang menyangkut  dengan  kepentingan  negara  tersebut.  Tujuan-tujuan  tersebut  memiliki  kaitan dengan  kepentingan  nasional  negara  tersebut.  Sebab  atas  dasar  kepentingan  nasional tersebut,  sebuah  negara  akan  merumuskan  sebuah  kebijakan.  Kebijakan  luar  negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara  dalam  menghadapi  negara  lain  atau  unit  politik  internasional  lainnya  yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional (Rudy, 2002).
Kebijakan  spesifik  yang  dimaksud  dapat  berupa  kebijakan  yang  bersifat  kerjasama bilateral  dalam  hal  ini  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah    Indonesia  dan  Malaysia dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Namun, kebijakan spesifik tersebut juga dapat  berupa  paksaan  yang  harus  diterima  oleh  negara  lain  dalam  hal  ini  kebijakan pembatasan  kuota  jumlah  TKI  oleh  pemerintah  Indonesia  atau  pun  Malaysia.  Hal  tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, serta melindungi kepentingan negaranya.
Devetak,  George,  dan  Burke  (2001)  mendefinisikan  kepentingan  nasional  sebagai berikut A notoriously plastic term that refers to the state's foreign policy aims. The national interest  is  said  to  be  the  same  regardless  of  the  government  in  power,  but  different governments  will  hold  different  ideological  agendas  and  priorities,  meaning  that  the national interest will change accordingl. Definisi di atas mengartikan kepentingan nasional sebagai sebuah hal yang nyata dimiliki oleh setiap negara dalam berbagai prilakunya dalam hubungan  antar  bangsa,  meskipun  dalam  implementasinya  setiap  negara  memiliki kepentingan nasional yang berbeda yang di dasarkan oleh berbagai faktor yang membentuk negara itu baik secara historis, politis, ekonomis dan geografis.
Kepentingan nasional sebuah negara dapat berubah  mengikuti pada tingkat prioritas atau  agenda  ideologis  pemimpin  ataupun  pemerintahan  negara  tersebut.Ini  menunjukkan bahwa  kepentingan  nasional  dapat  di  pengaruhi  oleh  banyak  faktor  dalam  sebuah  negara. Wujud dari implementasi sebuah kepentingan nasional adalah perumusan sebuah kebijakan yang  merupakan  kelanjutan  dari  politik  luar  negeri  negara  tersebut.  Politik  luar  negeri tersebut tidak hanya memperhitungkan kondisi dari luar negara tersebut, tetapi juga melihat kondisi dari dalam negerinya. Dalam wujud penempatan dan perlindungan tenaga kerja oleh Indonesia  dan  pemerintah  Malaysia  hal  pertimbangan  kebijakan  ini  merujuk  pada  kondisi serta fasilitas penunjang yang terus diperbaiki dan ditingkatkan.
Kebijakan  luar  negeri  sendiri  memiliki  pengertian "Kebijakan  luar  negeri  adalah semua  sikap  dan  aktivitas  yang  melalui  masyarakat  nasional  yang  terorganisasi  berusaha untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari lingkungan internasional" (Rudy, 2002). Defenisi  ini  menggambarkan  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara  sebagai  representasi  dari politik  luar  negeri  dan  politik  dalam  negeri.  Politik  luar  negeri  tersebut  tidak  hanya melibatkan  faktor-faktor  eksternal,  melainkan  juga  faktor-faktor  internal.  Secara  umum, politik  luar  negeri  merupakan  sebuah  perangkat  formula  nilai,  sikap,  arah  serta  sasaran untuk  mempertahankan,  mengamankan,  dan  memajukan  kepentingan  nasional  di  dalam percaturan dunia internasional (Perwita, 2006).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  berdasarkan  pada  metodologi  yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode pengumpulan data dalam penelitian  menggunakan  teknik  dokumen  dan  triangulasi.  Proses  analisis  data  diawali dengan  menelaah  seluruh  data  yang  berhasil  dihimpun  dari  berbagai  sumber  yaitu wawancara,  dan  kajian  dokumen  (pustaka).  Langkah  berikutnya  reduksi  data  yang dilakukan  dengan  cara  abstraksi.  Abstraksi  merupakan  upaya  membuat  rangkuman  dari segala  data  yang  ada.  Kemudian,  menyusunnya  dalam  satuan-satuan.  Satuan-satuan  ini dikategorisasikan  pada  langkah  berikutnya.  Pengkategorian  ini  dilakukan  dengan  cara koding.  Selanjutnya  adalah  melakukan  pemeriksaan  keabsahan  data.  Langkah  terakhir, penafsiran  data  yang  telah  untuk  diuji  (verifikasi)  untuk    dijadikan  teori  substansif  dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kerjasama  Perlindungan  TKI:  Antara  Daya  Bargaining  Position  dan  Kepentingan Nasional

## Daya Bargaining Position dengan Malaysia
Abdulsalam  (dalam  Handayani,  2014)  mengungkapkan  bahwa  undang-undang  telah mengamanahkan  bahwa  upaya  perlindungan  dan  penempatan  TKI  harus  diselenggarakan tertib,  efisien  dan  efektif  untuk  meningkatkan  perlindungan,  kesejahteraan  tenaga  kerja, perluasan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja dan peningkatan penerimaan devisa dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara. Kemudian juga dijelaskan mengenai  penempatan  tenaga  kerja  memperhatikan  harkat  dan  martabat  manusia,  bangsa dan negara. Indonesia (TKI) dapat dilakukan ke semua negara dengan ketentuan: a) negara tujuan  memiliki  peraturan  adanya    perlindungan  tenaga  kerja  asing,  b)  negara  tujuan membuka kemungkinan  kerjasama bilateral dengan negara Indonesia di bidang penempatan TKI, c) keadaan di negara tujuan tidak  membahayakan  keselamatan TKI dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antarnegara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri  merupakan  kewenangan pemerintah.
Kerjasama  G-to-G  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  sebagai  dasar  perlindungan terhadap  TKI  di  negara  tersebut  sudah    diupayakan  oleh    dua  negara.  Kemenlu  dengan membentuk aturan khusus yang dapat melindungi para TKI Malaysia, seperti pembentukan Memorandum  of  Understanding (MOU)  dengan  pemerintah  Malaysia.  Perjanjian  bilateral ini  untuk  memberi  perlindungan  kepada  TKI  dari  tindak  kekerasan  ketika  bekerja. Penempatan  TKI  ke  Malaysia  dilakukan  di  bawah  payung  MoU  Penempatan  dan Perlindungan  TKI  ke  Malaysia,  baik  untuk  sektor  formal  maupun  sektor  informal ( domestic ).  MoU  bagi  TKI  yang  bekerja  di  sektor  formal,  ditandatangani  tahun  2004,  dan MoU  tahun  2006  bagi  TKI  yang  bekerja  di  rumah  tangga  ( domestic  worker ).  MoU  ini secara  spesifik  mengatur  perlindungan  pekerja  domestik  Indonesia  di  Malaysia.  Tetapi banyak pihak, diantaranya pelapor khusus PBB untuk Hak Asasi Buruh Migran, LSM yang
konsen masalah perburuhan, dan sebagainya menilai MoU ini melanggar hak asasi manusia dan  berpotensi  berat  terjadinya  praktik trafficking (perdagangan  manusia,  Red.)  terhadap pekerja  domestik  Indonesia  di  Malaysia,  misalnya  paspor  atau  dokumen  resmi domestic workers Indonesia  harus  dipegang  majikan.  Tidak  ada  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak- hak pokok domestic worker s yang lain.
Pada tahun 2009, posisi penempatan TKI untuk sektor  domestik adalah  moratorium atau penundaan pelayanan sementara. Selama waktu tersebut, kedua pihak terus melakukan upaya-upaya  perbaikan  mekanisme  penempatan  dan  perlindungan  TKI  ke  Malaysia. Apabila  diperlukan,  pemerintah  Indonesia  dapat  menerapkan  moratorium  (penangguhan) pengiriman  TKI  khususnya  yang  berprofesi  sebagai  PRT  di  Malaysia.  Hal  ini  sebagai bagian  dari  diplomasi  politik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  sebagai  jawaban sekaligus  tekanan  apabila  terjadi  penolakan  pemerintah  Malaysia  untuk  menyetujui  MOU tersebut.
Ganjalan pembicaraan kedua negara soal pembantu luar rumah tangga (PLRT) terjadi pada  kebijakan  ketenagakerjaan.    Malaysia    belum  meratifikasi  konvensi  migran  tersebut. Sehingga  upaya  ratifikasi  dianggap  sia-sia  karena  tidak  akan  berpengaruh  terhadap perlindungan TKI di negara penempatan. Dalam hal ini,  strategi  yang dilakukan Indonesia hanya  bersifat  menunggu  sikap  Malaysia  agar  terlebih  dahulu  meratifikasi  konvensi  buruh migran.  Malaysia  tidak  memiliki  aturan  hukum  yang  khusus  mengurusi  para  TKI  yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga karena sifatnya yang informal dan tidak diatur secara  resmi  dalam  aturan  ketenagakerjaan  di  Malaysia.  Dengan  demikian  tidak  mengenal upah  minimum,  sehingga  Malaysia  sendiri  sulit  menerima  usulan  Indonesia  agar  upah minimum dimasukkan di dalam revisi MoU tentang pekerja domestik. Pemerintah Malaysia berpendapat masalah cost-structure , harus dibahas lebih panjang lagi sehingga dicapai kata sepakat  tentang  berapa  banyak  yang  harus  dibayar  buruh  migran  untuk  menjadi  PRT  ke Malaysia.  Malaysia  juga  menentang  konsep legally  binding dan  standar  perlindungan pekerja  migran  ilegal  berdasarkan  hak  asasi  manusia.  Kedua  negara  misalnya  belum mencapai  titik  temu  soal  gaji  pokok, cost-structure (biaya  rekrutmen  yang  harus  dibayar buruh  migran  untuk  menjadi  PRT  di  Malaysia),  hari  libur  dan  kontrak  kerja (http://disnakertransduk.jatimprov.go.id)
Beberapa hal yang membuat kegagalan dari proses negosiasi dengan pihak Malaysia adalah  kelemahan  Indonesia  dalam  mengelola  tenaga  kerja  yang  akan  berkerja  di  luar negeri.
1. Jumlah  TKI  ilegal  lebih  besar  dibanding  legal.  Hal  itu  disebabkan  antara  lain  rumit, tidak  praktis,  biaya  besar  dan  waktu    lama  untuk  migrasi  melalui    jalur    resmi.  Calon TKI sering hanya mempunyai sedikit akses terhadap informasi tentang prosedur migrasi dan kondisi kerja di Malaysia., akibatnya terjebak pada jalur tidak resmi
2. Pemerintah  belum  menandatangani  Konvensi  Pekerja  Migran  dan  Penyelesaian Perselisihan  Buruh.  Pemerintah  Indonesia  juga  mempertimbangkan  hak-hak  pekerja asing yang bekerja di Indonesia ketika meratifikasi konvensi migran. Konvensi ini juga akan mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memperhatikan dan memberikan hak- hak  pekerja  asing  yang  bekerja  di  Indonesia.  Hal  ini  dirasa  sulit  dilakukan  mengingat kondisi  ekonomi  Indonesia  yang  belum  mengizinkan  untuk  mengurusi  warga  asing  di tengah  kesulitan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya.Pemerintah  Indonesia  kawatir apabila  telah  meratifikasi  konvensi  migran  justru  akan  memperbanyak  pekerja  asing yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia  untuk  menjadi  pekerja,  karena  para  pekerja  akan diberikan fasilitas seperti yang tertuang dalam konvensi tersebut. Dikarenakan konvensi
ini  tidak  hanya  melindungi  pekerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri  tetapi  juga sebaliknya, pekerja migran yang ada di Indonesia harus turut dilindungi.
3. Sebagian  besar  pemerintah  melakukan  pengirimanTKI  tanpa  keahlian  dan  pemahaman budaya negara penerima serta tidak jelasnya kontrak kerja.
4. Adanya  pihak  yang  melakukan  pungli  terhadap  TKI,  seperti  keberadaan  calo transportasi  dan  penukaran  uang  di  Terminal  IV  Kepulangan  TKI  Bandara  Soekarno- Hatta, pemotongan upah pekerja selama tujuh bulan di Hongkong sebesar 3.000 dolar Hongkong,  transparansi  pemanfaatan  pengutipan  15  dollar  AS  setiap  TKI  serta kekerasan terhadap TKI.
Sementara  beberapa  hal  yang  menjadi  poin  perjuangan  dalam  upaya  perlindungan TKI di Malaysia:
1. Undang-undang    migrasi    Malaysia    menempatkan    tenaga    kerja    resmi    dengan majikan  yang  ditunjuk,  sedangkan  tenaga  kerja  ilegal mempunyai  kebebasan  lebih besar    untuk  memilih  majikan  mereka    dan        jenis  pekerjaan  yang  mereka    ingin lakukan. Hal ini difasilitasi oleh pasar tenaga kerja yang besar bagi tenaga kerja migran ilegal di Malaysia. Selain itu, biaya migrasi ilegal lebih murah daripada jalur resmi.
2. Meskipun tenaga kerja migran masuk ke Malaysia sebagai migran resmi namun kondisi kerja  yang  sangat  eksploitatif,  kekerasan  fisik  dan  psikologis  atau  gaji  yang  tidak dibayarkan  menyebabkan  tenaga  kerja  migran  lebih  memilih  meninggalkan  majikan mereka  dan  kehilangan  status  resminya.  Padahal,  ijin  kerja  sebagai  syarat  status  resmi sangat terkait erat dengan majikan.
3. Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia memperbolehkan dokumen perjalanan tenaga  kerja  migran  disimpan  oleh  majikan.  Meninggalkan  majikan  berarti  kehilangan status imigrasi dan dokumen identitas.
4. Sistem  hukum  di  Malaysia  khususnya  proses  persidangan  yang  melibatkan  warga negara asing termasuk TKI terkenal sangat lambat. Penyelesaian satu kasus pidana rata- rata  berlangsung  antara  2  –  5  tahun,  sedangkan  untuk  kasus  perdata  (perselisihan perburuhan) memakan waktu antara 1 – 4 tahun. Dalam sistim peradilan, kehadiran TKI mutlak  diperlukan  selama  proses  persidangan.  KJRI  telah  mencoba  mencari  terobosan dengan  membuat  rayuan  khusus  ke  Mahkamah  Buruh  dan  Mahkamah  Majestrit  untuk mempercepat  proses  yaitu  dengan  mendahulukan  kehadiran  TKI  di  awal  serentetan proses  persidangan.  Apabila  hakim  telah  menyatakan  cukup  atas  kehadiran  TKI  di persidangan, TKI dibolehkan pulang ke tanah air. Proses selanjutnya staf dan pengacara KJRI  mewakili  TKI.  Terobosan  ini  membuahkan  hasil  walaupun  tidak  untuk  semua kasus.  Sementara  kebanyakan  majikan  tidak  dipenjara  selama  menunggu;  tidak memperhitungkan pertimbangan secara personal  yang memengaruhi TKI dan kesulitan dalam membuktikan kasus mereka.
Kerjasama  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  Malaysia  terkendala  oleh  berbagai masalah,  yang  menyangkut  kondisi  dan  sistem  ketenagakerjaan  kedua  negara.  Bentuk kerjasama  apapun  idealnya  dilandasi  dengan  aturan  dan  kesepakatan  yang  jelas,  sehingga meminimalisir  terjadinya  masalah,  namun  hal  tersebutlah  yang  menjadi  kelemahan  dalam upaya perlindungan dan penempatan TKI di Malaysia. Upaya menjalin  kerjasaman dengan negara  lain  suatu  negara  memerlukan  kekuatan  atau power agar  dapat  mencapai kepentingannya. Power negara  sangat  penting  dan  diperlukan  dalam  berbagai  forum  guna memperoleh  dukungan  dari  negara  lain  ataupun  dalam  kerjasama,  baik  bilateral,  regional, maupun  multilateral.  Kepemilikan power dapat  menjadikan  suatu  negara  mampu
mempengaruhi  bahkan  mengontrol  negara  lain  untuk  bertindak  atau  mengambil  kebijakan yang akan memberikan keuntungan bagi negara pemilik power .
Meski demikian, power tidak muncul begitu saja melainkan dengan beberapa kekuatan dasar yang mesti dimiliki mulai dari segi ekonomi, sosial, politik, dan militer. Suatu negara dengan power lebih dibanding negara lainnya akan lebih mudah untuk meraih kepentingan nasionalnya.  Sedangkan  bagi  negara  yang  kekuatannya  kurang,  akan  memiliki  posisi  yang lemah  dalam  proses  tawar-menawar  kepentingan  tersebut.  Untuk  memperoleh power tersebut , seluruh negara akan melakukan berbagai upaya termasuk dengan memberdayakan segala potensi yang dimilikinya.
Negara  kemudian  menggunakan  kekuatan  nasional  ( national  power )  guna  meraih kepentingan  nasionalnya.  Elemen-elemen national  power ini  menurut  Morgenthau  (1948) terdiri  atas  sembilan  unsur,  yakni;  geografi,  sumber  daya  alam,  kemampuan  industri, kesiagaan  militer,  penduduk,  karakter  nasional,  moral  nasional,  kualitas  diplomasi,  dan kualitas pemerintah. Namun demikian untuk konteks kekinian, kesembilan elemen tersebut dapat diformulasi secara garis besar menjadi: geografis dan segenap isinya, man power atau tenaga  ahli,  kemampuan  industri  dan  teknologi,  ilmu  pengetahuan  dan  informasi,  serta keterampilan  diplomasi.  Kedudukan  atau  posisi  suatu  negara  yang  didukung  oleh keunggulan  geografis,  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusianya  turut  menentukan kekuatannya terutama dalam menjalin kerjasama dengan negara lain.
Diplomasi  pemerintahan  SBY  dinilai  belum  sepenuhnya  mampu  melindungi warganya  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Keberhasilan  diplomasi  Indonesia  dalam  masalah perlindungan  TKI.  Model  perlindungan  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  selama  ini dengan  mengupayakan  MoU  dengan  negara  penerima  sebenarnya  juga  tidaklah  cukup, dikarenakan standar MoU tidak  mengatur tentang prinsip perlindungan di dalam kebijakan nasional,  sehingga  MoU  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Indonesia  hanya  dominan  mengatur tentang  kerjasama  antara  PJTKI  dan  negara  tujuan,  dan  tidak  signifikan  mengatur  tentang perlindungan  pekerja  migran.  Catatan  keberhasilanny  baru  sekadar    kebijakan  pemutihan dari  pemerintah  Malaysia  terhadap  warga  negara  Indonesia  yang  statusnya  belum  resmi. Kemudian  adanya Community  Learning  Center atau  pendirian  sekolah  untuk  anak-anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

## Tuntutan Kepentingan Nasional
Permintaan  tenaga  kerja  dari  Indonesia  selama  ini  sangat  dibutuhkan  di  luar  negeri, di  antaranya  Malaysia.  Masyarakat  antusias  mencari  nafkah  hingga  ke  luar  negeri disebabkan penghasilan lebih tinggi dan kurangnya lapangan kerja di Indonesia. Negara pun mendapat  manfaat  ekonomi  karena  mereka  merupakan  sumber  devisa  terbesar  dan membantu  perekonomian  pemerintah  Indonesia  baik  legal  dan  illegal. Remittance yang dikirim  oleh  TKI  dari  luar  negeri  ke  dalam  negeri  merupakan  formulasi  dari  unsur pelayanan  penempatan  dan  perlindungan  TKI  ke  luar  negeri.  Masuknya remittance mendorong  kemampuan  negara  untuk  membayar  utang-utang  luar  negeri  dan  mengimpor barang-barang untuk menunjang pembangunan nasional. Remittance melalui pengirimanTKI  merupakan  devisa  yang  paling  efisien,  dibandingkan  dengan  devisa  yang lainnya karena tidak membutuhkan modal terlalu besar. Pengiriman remitance dari negara- negara  tujuan  penempatan  TKI  diluar  negeri  perlu  diawasi  dengan  ketat  oleh  otoritas moneter  nasional  agar  tidak  jatuh  ke  tangan-tangan  orang-orang  yang  tidak bertanggungjawab.  Bila  remittance  yang  besar  jatuh  pada  orang-orang  yang  tidak bertanggung jawab akan dapat mengganggu stabilitas pasar nilai valuta asing di Indonesia.
Dalam  proses  kesepakatan  upaya  perlindungan  dan  penempatan  TKI  di  Malaysia tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara kedua negara. Pemerintah Indonesia  terus  mengupayakan  perlindungan  bagi  warga  negaranya  sedangkan  Malaysia ingin melindungi struktur negaranya. Realitas mengenai kekerasan yang dialami oleh TKI di  Malaysia  tidak  dianggap  sebagai  resiko  pekerjaan  bagi  TKI  semata.  Pemerintah Indonesia yang mana dalam masalah ini merupakan pemilik tenaga kerja perlu melakukan antisipasi  dengan  cara  mengupayakan  perlindungan  bagi  TKI  di  Malaysia  yang  rawan terhadap tindak kekerasan.
Dalam  hal  pengawasan  pemerintah  Malaysia  bermaksud    memperkuat    kapasitas petugas lembaga pemerintah yang  bertanggung    jawab  terhadap  tenaga  kerja  migran, untuk    menegakkan    hukum    yang    lebih    efektif  dan  memperkuat    inspeksi  ketetapan instansi  penempatan    pekerjaan    berfokus    khusus    pada  majikan    yang  mempekerjakan sejumlah    besar    tenaga    kerja    migran.    Dalam    hal    data    dan    informasi    tenaga    kerja migran,  Pemerintah    Malaysia    bermaksud    meningkatkan    pengumpulan    informasi melalui  tenaga  kerja  nasional  yang pulang,  Pampasan membangun pangkalan data pasar tenaga  kerja dan  sistem pertukaran  tenaga Kerja elektronik untuk mengawasi manajemen dan perencanaan kebijakan secara efektif. Data dan informasi mengenai sistem  biometrik tenaga  kerja  dari  Kementerian Dalam Negeri  akan  dibagikan  ke  tenaga  kerja migran untuk memperbaiki pengawasan terhadap majikan.
Devetak,  George,  dan  Burke  (2001)  mendefinisikan  kepentingan  nasional  sebagai berikut A notoriously plastic term that refers to the state's foreign policy aims. The national interest  is  said  to  be  the  same  regardless  of  the  government  in  power,  but  different governments  will  hold  different  ideological  agendas  and  priorities,  meaning  that  the national interest will change accordingl. Definisi di atas mengartikan kepentingan nasional sebagai sebuah hal yang nyata dimiliki oleh setiap negara dalam berbagai prilakunya dalam hubungan  antar  bangsa,  meskipun  dalam  implementasinya  setiap  negara  memiliki kepentingan nasional  yang berbeda  yang didasarkan oleh berbagai faktor  yang membentuk negara itu baik secara historis, politis, ekonomis dan geografis.
Kepentingan nasional sebuah negara dapat berubah  mengikuti pada tingkat prioritas atau  agenda  ideologis  pemimpin  ataupun  pemerintahan  negara  tersebut.Ini  menunjukkan bahwa  kepentingan  nasional  dapat  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  dalam  sebuah  negara. Wujud dari implementasi sebuah kepentingan nasional adalah perumusan sebuah kebijakan yang  merupakan  kelanjutan  dari  politik  luar  negeri  negara  tersebut.  Politik  luar  negeri tersebut tidak hanya memperhitungkan kondisi dari luar negara tersebut, tetapi juga melihat kondisi dari dalam negerinya. Dalam wujud penempatan dan perlindungan tenaga kerja oleh Indonesia  dan  pemerintah  Malaysia  hal  pertimbangan  kebijakan  ini  merujuk  pada  kondisi serta fasilitas penunjang yang terus diperbaiki dan ditingkatkan.

## KESIMPULAN
1. Penempatan  TKI  ke  Malaysia  dilakukan  dibawah  payung  MoU  Penempatan  dan Perlindungan  TKI  ke  Malaysia,  baik  untuk  sektor  formal  maupun  sektor  informal ( domestic ).  MoU  bagi  TKI  yang  bekerja  di  sektor  formal,  ditandatangani  tahun  2004, dan MoU tahun 2006 bagi TKI yang bekerja di rumah tangga ( domestic worker ). Pada tahun  2009,  posisi  penempatan  TKI  untuk  sektor  domestik  adalah  moratorium  atau
penundaan  pelayanan  sementara.  Selama  waktu  tersebut  hingga  sekarang,  kedua  pihak terus melakukan upaya-upaya perbaikan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI ke Malaysia.
2. Dinamika kerjasama upaya penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia dari masa ke masa  dipengaruhi  oleh  kepentingan  nasional  terkait  ketenagakerjaan  masing-masing negara.  Malaysia  dan  Indonesia  belum  meratifikasi  konvensi  Buruh  Migran.  Malaysia pun  tidak  memiliki  aturan  hukum  yang  khusus  mengurusi  para  TKI  yang  bekerja sebagai  penata  laksana  rumah  tangga  karena  sifatnya  yang  informal.  Malaysia  juga menentang  konsep legally  binding dan  standar  perlindungan  pekerja  migran  ilegal berdasarkan hak asasi manusia.
3. Power  bargaining  Indonesia  menjadi  lemah  karena  kelemahan  Indonesia  dalam mengelola  tenaga  kerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  khususnya  TKI  illegal. Sebagian  besar  pemerintah  melakukan  pengirimanTKI  tanpa  keahlian  dan  pemahaman budaya  negara  penerima  serta  tidak  jelasnya  kontrak  kerja.    Adanya  pihak  yang melakukan pungli terhadap TKI di dalam negeri.
4. Diplomasi pemerintahan SBY dinilai belum sepenuhnya  mampu  melindungi  warganya yang bekerja di luar negeri.  Model perlindungan  yang dilakukan pemerintah Indonesia selama  ini  dengan  mengupayakan  MoU  dengan  negara  penerima  sebenarnya  juga tidaklah cukup, dikarenakan standar MoU tidak mengatur tentang prinsip perlindungan di  dalam  kebijakan  nasional,  sehingga  MoU  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Indonesia hanya dominan mengatur tentang kerjasama antara PJTKI dan negara tujuan, dan tidak signifikan mengatur tentang perlindungan pekerja migran.
5. Permintaan  tenaga  kerja  dari  Indonesia  selama  ini  sangat  dibutuhkan  di  luar  negeri, diantaranya  Malaysia.  Negara  pun  mendapat  manfaat  ekonomi  karena  mereka merupakan sumber devisa terbesar dan membantu perekonomian pemerintah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswatini,  Raharto.  1999. Migrasi  dan  pembangunan  di  kawasan  timur  indonesia .  PPT- LIPI: Jakarta.
Devetak, Richard, Jim George, dan Anthony Burke. 2001. An introduction to international relation: australian perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Handayani, Pristika. 2009. Perjanjian bilateral indonesia dengan malaysia terhadap tenaga kerja indonesia (TKI). Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, April 2014.
Holsti, K.J. 1998. Politik internasional: kerangka untuk analisis . Erlangga. Jakarta.
Krisna, Didi. 1993. Kamus politik internasional , Jakarta : Grasindo.
Morgenthau,  Hans  J.,    Kenneth    W.  Thompson,    2010, Politik  antar  bangsa,  terj.  S. Maimoen, et al. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Munir, R. 2000. “ Migrasi” dalam lembaga demografi FEUI, dasar-dasar demografi: edisi 2000 . Jakarta: Lembaga Penerbit UI.
Perwita, Anak Agung Banyu dan Yahyan Mochamad Yani. 2006. Pengantar ilmu hubungan internasinal . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Rudy.    T  May.  2002. Study  strategis  :  dalam  transformasi  sistem  internasional  pasca perang dingin. Refika Aditama.
http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/ketenagakerjaan/164-mou-perlindungan-tki-dengan- malaysia-kembali-tertunda.Tanggal Akses: 06 Sep 2014.