JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 40-5 0
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## KONFLIK BATAS WILAYAH DAERAH PEMEKARAN KEPULAUAN SERIBU MENGANCAM KEAMANAN NASIONAL
Syifa Haerunisa 1 , Puguh Santoso 2 & Achmed Sukendro 3
1, 2, 3 Universitas Pertahanan Email: syifa.hpm@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  konflik  batas  wilayah  perairan  pada  daerah  pemekaran  Kepulauan  Seribu.  Konflik  ini sengketa  antara  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  dengan  Provinsi  Banten  mengenai  batas  wilayah lautnya,  dimana  diantara  dua  provinsi  tersebut  terdapat  Kepulauan  Seribu  yang  menjadi  daerah  pemekaran. Setiap  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  wilayah  laut  yang  berada  di  wilayahnya.  Batas pengelolaan wilayah di laut pun menjadi bernilai strategis sehingga penentuan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut juga menjadi penting. Pengaturan tentang pengelolaan wilayah laut di Indonesia diperlukan karena laut  memiliki  potensi  sumber  daya yang besar.  Setiap  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  wilayah laut  yang  berada  di  wilayahnya.  Sengketa  batas  wilayah merupakan  isu  yang  berkaitan  dengan  usaha  dan perbaikan  perekonomian  di  daerah.  Namun,  sengketa  ini  juga  bisa  menyebabkan  munculnya  disintegrasi. Bahkan,  sebaliknya  disintegrasi  bangsa  dapat  memicu  terjadinya  konflik.  Dengan  pemahaman  bahwa disintegrasi  merupakan  suatu  gejala  sosial  yang  mengancam  keamanan  negara.  Penulisan  ini  diolah  serta dianalisis  secara  mendalam  dengan  menggunakan  teori  konflik  terhadap  sengketa  batas  wilayah  perairan  di Kepulauan Seribu.
Kata Kunci: Konflik, Batas wilayah, Keamanan Nasional.

## PENDAHULUAN
Indonesia terbentang dari Sabang hingga  Merauke  mempunyai  17.499  pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81  juta  km 2 .  Dari  total  luas  wilayah tersebut,  3,25  juta  km 2 adalah  lautan  dan 2,55  juta  km 2 adalah  Zona  Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km 2 yang berupa  daratan  (BPS  2020).  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  kepulauan terbesar dan memiliki garis pantai terpanjang ke dua di dunia, dengan panjang garis  pantai  99  .093  km.  Indonesia  terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, bahkan 98 kota yang tersebar di seluruh Indonesia dan kota  (Kementerian  Kelautan  &  Perikanan, 2019). Laut Indonesia yang luasnya 2,5 kali lipat  dari wilayah daratan memiliki potensi yang  sangat  besar,  dilihat  dari  kekayaan alam  maupun  lingkungan  yang  dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan  ekonomi  pada  tingkat  lokal, regional  dan  nasional.  Indonesia  disebut juga  sebagai  negara  kepulauan,  dengan bukti terdapat 16.056 pulau. Kurang lebih 6
juta  km 2 wilayah  Indonesia  berupa  laut yang  mempengaruhi  iklim  dan  cuaca seluruh  wilayah  (BIG  2017).  Secara ekologis,  hal  ini  merupakan  dasar  ilmiah dan  alami  pula  bagi  konsep  wawasan nusantara  sebagai  perwujudan  kesatuan geografis,  yang  menjadi  dasar  kesatuan politis,  ekonomi,  budaya,  pertahanan  dan keamanan.  Dengan  melimpahnya  sumber daya  alam  dan  kekayaan  yang  tersebar  di daratan  dan  lautan,  maka  perlu  dilakukan pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan mengamankan batas wilayah untuk menentukan  hak  dan  milik  pemerintah daerah  beserta  pengelolaannya.  Dalam perspektif  geopolitik,  bentangan  posisi geografis  ini  dan  banyaknya  daerah  di Indonesia  menjadikan  Indonesia  sebagai Negara  yang  memiliki tingkat  keamanan dan  pertahanan  nasional  yang  tinggi,  Hal ini  berangkat  dari  pemikiran  bahwa  ruang merupakan  inti  dari  geopolitik  karena merupakan  wadah  dinamika  politik  dan militer. Penguasaan ruang secara de facto dan de jure merupakan legitimasi dari
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 40-5 0
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kekuasaan
politik (Kementerian
Pertahanan,  2017).  Dalam  hal  keruangan setiap  daerah  tentunya  memiliki  batas wilayah terhadap daerahnya masing- masing, baik  batas daerah di  darat  maupun batas daerah perairan atau laut.
Penegasan  batas  wilayah  pengelolaan daerah  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri.  (Permendagri)  Nomor  141 Tahun  2017,  pada  batas  wilayah  laut peraturan  tersebut  memuat  penentuan  garis batas  yang  dibangun  dari  titik-titik  dasar dari garis pantai. Dimana prinsip penarikan garis  dasar  atau  pangkal  dalam  penentuan luas  pengelolaan  wilayah  laut  pada  daerah kepulauannya  menganut  ketentuan  dari UNCLOS  1982.  Undang-Undang  No.23 Tahun  2014  menyatakan  bahwa  setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengelola laut yang berada di  wilayahnya. Dengan berlakunya undang-undang tersebut,  setiap  daerah  di  Indonesia memiliki  kewenangan  dalam  mengelola sumber  daya  alam  dan  ruang  yang  berada di  wilayah  lautnya.  Batas  pengelolaan wilayah  di  laut  pun  menjadi  bernilai strategis sehingga penentuan dan penegasan batas  pengelolaan  wilayah  laut  juga menjadi penting. Pengaturan tentang pengelolaan  wilayah  laut  di  Indonesia diperlukan  karena  laut  memiliki  potensi sumber  daya  yang  besar.  Setiap  daerah memiliki  kewenangan  untuk  mengelola wilayah  laut  yang  berada  di  wilayahnya. Posisi  batas  wilayah  laut  antar  wilayah strategis  tersebut  berpotensi  besar  terhadap perkembangan  lingkungan  strategis  dan dinamika  konstelasi  antar  daerah  dengan kepentingannya  masing-masing.  Hal  ini menuntut Indonesia untuk membangun tata ruang  pertahanan  dan  arsitektur  keamanan yang mampu menghadapi ancaman, tantangan,  hambatan,  serta  gangguan  yang muncul  dari  dinamika  konstelasi  politik- keamanan di kawasan.
Berlakunya  undang-undang  ini  dapat menjadi  sebuah  acuan  dan  pedoman  setiap daerah  dalam  mengelola  daerah  lautnya, namun  sering  terjadi  konflik  batas  daerah perairan  antar  daerah  karena  perbedaan
pandangan terhadap batas wilayah, akibatnya  sengketa  memperebutkan  daerah perbatasan tidak dapat  dielakan.  Salah  satu daerah  di  Indonesia  yang  terjadi  sengketa batas wilayah perairan adalah DKI Jakarta. Provinsi  DKI  Jakarta  merupakan  provinsi yang  memiliki  banyak  pulau  yang  tersebar di  wilayah  bagian  utara.  Hal  tersebut menjadikan  luas  wilayah  lautnya  lebih besar  daripada  luas  daratannya,  sehingga Provinsi  DKI  Jakarta  termasuk  ke  dalam provinsi atau daerah yang berciri kepulauan.  Namun,  pada  daerah  berciri kepulauan  ini  sering  terjasi  konflik  antar batas wilayah perairan.  Sengketa  ini  antara Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta dengan  Provinsi  Banten  mengenai  batas wilayah  lautnya,  dimana  diantara  dua provinsi tersebut terdapat Kepulauan Seribu. Sejak Banten terpisah dari Provinsi Jawa  Barat  pada  Oktober  tahun  2000. Tidak jarang daerah yang telah dimekarkan didera konflik yang berkepanjangan. Masalah-masalah  yang  dialami  daerah pemekaran  pada  umumnya  berupa  konflik perbatasan, konflik ibukota, masalah utang- piutang  dan  serah  terima  aset-aset  daerah (Tri  Ratnawati,  2010).  Provinsi  banten membuat  tuntutan  kepada  Provinsi  DKI Jakarta  mengenai  kepemilikan  dua  puluh dua  pulau  di  Kepulauan  Seribu  semakin menguat  dengan  adanya  rencana  konsep megapolitan  yang  akan  dimasukkan  dalam revisi  Undang  -  Undang  Nomor  34  Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Yang mendasari daerah-daerah memperebutkan satu kawasan diperbatasan, karena batas daerah berkorelasi dengan luas wilayah  khususnya  dalam  penentuan  dana alokasi umum, serta perebutan sumber daya alam  dan  sumber  daya  manusia  yang berkorelasi dengan peningkatan pendapatan asli  daerah. Ketidaktegasan  batas  daerah memiliki  implikasi  luas  termasuk  sengketa yuridis  dan  sosiologis  antardaerah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  konflik  batas  wilayah sangat  relevan  untuk  menjadi  bahan  kajian bersama terkait dengan pelaksanaan otonomi  daerah,  karena  konflik  batas
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 40-5 0
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
wilayah  yang  banyak  terjadi  di  daerah sangat  rentan  dan  mengancam  pertahanan dan  keamanan  internal  bangsa  yang  sangat berpotensi  menimbulkan  perpecahan  dan mengancam keutuhan bangsa.
Dalam pengamatan penulis, hingga saat ini  belum  ada  kajian  atas  permasalahan pemekaran  daerah  khususnya  Kepulauan Seribu  dari  perspektif  ancaman  keamanan nasional.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, penulis ingin menganalisis dan menemukan solusi  atas  permasalahan  yang  timbul sebagai  implikasi  pemekaran  Kepulauan Seribu demi terwujudnya keamanan nasional. Teknik pengumpulan data sepenuhnya  dilakukan  dengan  cara  telaah dokumen dari peraturan perundang- undangan  maupun  studi  literatur  dan sumber  sekunder  lainnya.  Dari  hasil  studi kepustakaan  ini  kemudian  diolah  serta dianalisis. Oleh karena itu, penulis melakukan peneltian yang hasilnya kemudian  dituangkan    dalam  tulisan  ini yang  berjudul  “Konflik  Batas  Wilayah Daerah  Pemekaran  Kepulauan  Seribu Mengancam Keamanan Nasional”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah dibentuk  untuk  memberikan  kewenangan kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengurus dan  mengatur  rumah  tangga  daerahnya sendiri  dengan  bertanggung  jawab  dan diharapkan tingkat transparansi pemerintahan yang tinggi. Hal ini dilakukan  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat dan dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Namun, dengan diberlakukannya pelaksanaan pengelolaan pemerintah daerah  dengan  prinsip  otonomi  daerah bukan berarti tidak menimbulkan pertikaian dan konflik dalam pelaksanaannya. Banyaknya pembentukan daerah pemekaran  wilayah  baru  atau  Daerah Otonomi  Baru  (DOB)  otomatis  juga  akan memberikan  beban  terhadap  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) dan  ditambah  terdapat  kewajiban  terhadap peningkatan  kualitas  pelayanan  terhadap
masyarakat  yang  menjadi  tujuan  utama dalam prinsip otonomi daerah. Pengelolaan kekayaan indonesia yang berlimpah diperlukan  sinergitas  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah yang berkualitas. Dalam penulisan  ini  digunakan  teori  Louis  R. Pondy  (dalam  George  &  Jones,  1999:660) merumuskan  lima  tahapan  konflik  yang disebut "Pondys  Model  of  Organizational Conflict". Menurutnya, konflik berkembang melalui  lima  fase  secara  beruntun,  yaitu: latent  conflict,  perceived  conflict,  felt conflict,  manifest  conflict  and  conflict aftermath.

## Sengketa  Batas  Wilayah  Perairan  Pada Daerah Pemekaran Kepulauan Seribu
Ketentuan  batas  daerah  telah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2012 yang direvisi  dalam  Permendagri  Nomor  141 Tahun  2017  tentang  pengukuran  batas daerah.  Dalam  peraturan  tersebut  terdapat delapan ketentuan pengukuran batas di laut dengan  kondisi  karakteristik  wilayah  yang berbeda,  yaitu  pantai  yang  berhadapan dengan  laut  lepas  dan/atau  perairan kepulauan  lebih  dari  12  mil  laut  dari  garis pantai;  pantai  yang  saling  berhadapan dengan pantai daerah lain; dan pantai saling berdampingan dengan pantai daerah lain.
Letak  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota (DKI)  Jakarta  secara  geografis  berbatasan langsung  dengan  Provinsi  Banten  di sebelah  barat,  Provinsi  Jawa  Barat  di sebelah  timur  dan  selatan,  serta  Laut  Jawa di  bagian  utara.  Provinsi  DKI  Jakarta memiliki  wilayah  laut  dan  kabupaten administrasi  yang  berbentuk  kepulauan  di bagian  utara  wilayahnya.  Jumlah  pulau yang  terdapat  di  Kabupaten  Administrasi Kepulauan  Seribu  adalah  sebanyak  218 pulau  (BPS  Provinsi  DKI  Jakarta,  2018). Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta dengan  kondisi  wilayah  lautan  lebih  luas dari  wilayah  daratan  memiliki  potensi sumber  daya  laut  yang  cukup  besar,  yaitu berupa sumber daya mineral dan hasil laut. Sumber  daya  laut  yang  melimpah  dapat dimanfaatkan  untuk  berbagai  hal  yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 40-5 0
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
dapat  menunjang  kemajuan  wilayah  DKI Jakarta.  Melihat  besarnya  potensi  sumber daya  laut  yang  dimiliki,  maka  peranan batas  pengelolaan  wilayah  laut  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  pun menjadi  sangat  penting  agar  pemerintah dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya  laut  yang  ada  secara  optimal.  DKI Jakarta  sebagai  ibukota  Negara  memiliki wilayah  laut  dan  kabupaten  administrasi yang  berbentuk  kepulauan  di  bagian  utara Jakarta.  Setiap  tahunnya  abrasi  terjadi  di bagian  pantai  utara  Jakarta.  Kepulauan Seribu  yang  terletak  di  Laut  Jawa  dan Teluk  Jakarta  merupakan  wilayah  dengan karakteristik  dan  potensi  alam  yang berbeda  dengan  wilayah  DKI  Jakarta lainnya,  sebab  wilayah  ini  merupakan gugusan  pulau-pulau  terumbu  karang  yang terbentuk  oleh  biota  koral  dan  biota asosiasinya dengan bantuan bantuan proses dinamika alam.
Tahap pertama, konflik  terpendam atau laten ( latent conflict) . Konflik ini merupakan  bibit  konflik  yang  bisa  terjadi dalam interaksi individu maupun kelompok dalam  sebuah  organisasi,  terjadi  perbedaan konsepsi, namun masih dibawah permukaan. Konflik ini berpotensi sewaktu-waktu  dapat  muncul  secara  tiba- tiba ke permukaan. Bibit konflik ini diawali atas  Tuntutan  Provinsi  Banten  terhadap batas  wilayah  dengan  kepulauan  seribu Provinsi  DKI  Jakarta  ini  dilandasi  oleh Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 yang  kemudian  diganti  oleh  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  dimana  pada  pasal 18  ayat  4  disebutkan  kewenangan  daerah untuk  mengelola  sumber  daya  laut  paling jauh  12  mil  laut  dari  garis  pantai  ke  arah laut  lepas  dan/atau  ke  arah  perairan kepulauan  untuk  provinsi  dan  1/3  dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten  atau  kota.  Permasalahan  ini semakin  mencuat  dengan  diberlakukannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun 2001 yang mengukuhkan Kepulauan Seribu sebagai  kabupaten  administratif  di  bawah Provinsi  DKI  Jakarta.  Hal  ini  disayangkan
oleh  pihak  pemerintah  Provinsi  Banten sebab jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menggunakan Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  yang  digantikan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 sebagai landasan hukum dalam menentukan wilayah administratif daerahnya.
Tahap  kedua,  konflik  yang  terpersepsi ( perceived conflict) . Fase ini dimulai ketika para pelaku yang terlibat mulai mengkonsepsi situasi-situasi konflik termasuk cara mereka memandang, menentukan  pentingnya  isu-isu,  membuat asumsi-asumsi  terhadap  motif-motif  dan posisi  kelompok  lawan.  Pada  tahapan  ini Provinsi  banten  membuat  tuntutan  kepada Provinsi DKI Jakarta mengenai kepemilikan  dua  puluh  dua  pulau  di Kepulauan Seribu semakin menguat dengan adanya  rencana  konsep  megapolitan  yang akan  dimasukkan  dalam  revisi  Undang  - Undang  Nomor  34  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibu Kota  Jakarta.  Konsep  megapolitan  ini dijadikan Provinsi Banten sebagai bargaining positioning atau tawar menawar mengenai  status  kepemilikan  22  pulau  di Kepulauan  Seribu  yang  terdiri  dari  Pulau Laki,  Pulau  Unrung  Jawa,  Pulau  Rambut, Pulau  Bokor,  Pulau  Anyer,  Pulau  Lancang Kecil, Pulau Lancang Besar, Pulau Gosong Lancang,  Pulau  Pari,  Pulau  Tikus,  Pulau Kongsi, Pulau Burung, Pulau Payung Kecil, Pulau  Payung  Besar,  Pulau  Tidung  Kecil, dan Pulau Tidung Besar, Pulau Cipir, Pulau Bidadari,  Pulau  Kapal,  Pulau  Kelor,  Pulau Ubi  Besar,  Tuntutan  tersebut  sangat beralasan, karena secara geografis Kepulauan  Seribu  lebih  dekat  dengan Provinsi Banten (Heryawan, 2018).
Tahap  ketiga,  konflik  yang  terasa  ( felt conflict) .  Fase  ini  dimulai  ketika  para individu  atau  kelompok  yang  terlibat menyadari konflik dan merasakan pengalaman-pengalaman yang bersifat emosi, seperti kemarahan, frustasi, ketakutan,  dan  kegelisahan  yang  melukai perasaan. Persoalan batas wilayah ini sudah pernah  dibahas,  namun  hingga  saat  ini belum  ada  tindak  lanjutnya.  Kondisi  ini
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 40-5 0
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
menuntut  agar  segera  ditetapkan  batas wilayah  khususnya  wilayah  perairan  antar daerah Guna
mencegah atau menanggulangi  konflik  dalam  rangka keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Dalam  penentuan batas  daerah  dalam  banyak  hal  ditentukan oleh  proses  historis,  politik,  hukum  dan budaya, sehingga keterangan penduduk asli yang  tinggal  di  daerah  perbatasan  yang dipersengketakan  akan  sangat  membantu. Selama  ini  dalam  menyelesaikan  sengketa batas  wilayah,  pemerintah  daerah  jarang sekali  melibatkan  masyarakat  yang  berada di  daerah  yang  dipersengketakan  untuk membantu  menyelesaikan  persoalan  yang timbul,  sehingga  persolan  batas  wilayah  di kepulauan seribu menjadi berlarut-larut dan memakan  banyak  waktu  dan  biaya. Ketidaktegasan  batas  daerah  memiliki implikasi  luas  termasuk  sengketa  yuridis dan  sosiologis  antar  daerah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  konflik  batas  wilayah sangat  relevan  untuk  menjadi  bahan  kajian bersama terkait dengan pelaksanaan otonomi  daerah  pada  daerah  pemekaran, karena  koflik  batas  wilayah  yang  banyak terjadi  sangat  rentan  dan  mengancam keamanan.
Pada Konflik batas wilayah pada daerah pemekaran  Kepulauan  Seribu  ini  belum mencapai  pada  tahapan  keempat  yaitu konflik  yang  termanifestasi ( manifest conflict) karena  pada  fase  ini  salah  satu pihak  memutuskan  bereaksi  menghadapi kelompok  dan  sama-sama  mencoba  saling menyakiti dan menggagalkan tujuan lawan. Misalnya  agresi  terbuka,  demonstrasi, sabotase,  pemecatan,  pemogokan  dan sebagainya.  Kedua  pihak  yaitu  kepulauan seribu dan Provinsi Banten belum melakukan  aksi  yang  mencoba  sama-sama saling  menyakiti  pihak  lawan  karena ketentuan tentang penegasan batas pengelolaan  wilayah  laut  daerah  telah diatur  dalam  Permendagri  No.141  Tahun 2017  tentang  Penegasan  Batas  Daerah. Garis batas di  laut ini ditentukan dari titik- titik  dasar  yang  diukur  dari  garis  pantai. Maka dari itu, garis pantai menjadi peranan
penting  dalam  melakukan  penetapan  dan penegasan  batas  pengelolaan  wilayah  laut. Namun,  garis  pantai  suatu  wilayah  dapat mengalami  perubahan  karena  dinamika pantai yang berubah-ubah. Perubahan garis pantai  dapat  terjadi  karena  proses  alamiah seperti abrasi  dan sedimentasi, serta proses non-alamiah  seperti  penambangan  pasir, reklamasi, dan lainnya. Pengaturan mengenai  pengelolaan  wilayah  laut  di Indonesia  sangat  diperlukan  karena  laut memiliki  potensi  sumber  daya  yang  besar. Setiap  daerah  memiliki  kewenangan  untuk mengelola  wilayah  laut  yang  berada  di wilayahnya.  Dalam  UU  No.32  tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU No.33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan  Daerah,  menegaskan  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  memiliki peluang dalam mengelola daerahnya secara mandiri  daerah  mempunyai  peluang  yang lebih  mandiri.  Otonomi  daerah  sebagai suatu  perubahan  dari  sentralisasi  ke desentralisasi.  Salah  satu  permasalahan yang  muncul  adalah  menganggap  otonomi daerah  berarti  kewenangan  dalam  teritorial tertentu. Akibatnya sengketa memperebutkan  daerah  perbatasan  tidak dapat  dielakan.  Secara  geospasial  terdapat 16  provinsi  di  Indonesia  yang  memenuhi kriteria  definisi  provinsi  kepulauan  yang sesuai  dengan  pasal  1  butir  19  UU  No.  23 Tahun 2014.
Tahap kelima, konflik sesudah penyelesaian  ( conflict  aftermath) .  Fase  ini adalah  fase  sesudah  konflik  diolah.  Bila konflik  dapat  diselesaikan  dengan  baik hasilnya  berpengaruh  baik  pada  organisasi (fungsional) atau sebaliknya
(disfungsional), Namun  sengketa ini belum sepenuhnya  terjadi  penyelesaian  atau  jalan damai  untuk  kedua  belah  pihak,  karena  22 pulau  yang  masih  menjadi  sengketa  di perbatasan daerah pemekaran harus menyesuaikan  kembali  dengan  Ketentuan batas  daerah  telah  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2012 yang direvisi dalam
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 40-5 0
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Permendagri  Nomor  141  Tahun  2017 tentang pengukuran batas daerah.
Keputusan  penegasan  batas  daerah menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 19 menyatakan “Keputusan  penegasan  batas  daerah ditetapkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri”. Wilayah  perbatasan mempunyai nilai strategis  dalam  mendukung  keberhasilan pembangunan  nasional  yang  antara  lain ditunjukkan  oleh  karakteristik  kegiatan yang  ada  didalamnya  yaitu  diperlukan adanya keseimbangan antara faktor peningkatan kesejahteraan (prosperity factor) dan  faktor  keamanan (security factor).

## Sengketa Kepulauan Seribu Mengancam Keamanan Nasional
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan penghapusan  dan  penggabungan  daerah, dinyatakan bahwa syarat tehnis pembentukan  suatu  daerah  otonom  baru meliputi  faktor  kemampuan  ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan,  luas  daerah,  pertahanan, keamanan,  kemampuan  keuangan,  tingkat kesejahteraan  masyarakat,  dan  rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Dengan  pembentukan  Daerah Otonomi Baru disatu sisi dapat menyelesaikan sejumlah persoalan didaerah khususnya persoalan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta kesempatan dan  peluang  yang  sama  kepada  sumber daya  lokal  didaerah.  Dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No  55 tahun 2001 tentang pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi  DKI  Jakarta  membentuk  daerah pemekaran  untuk  meningkatkan  pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pengendalian  fungsi  kawasan  Kepulauan Seribu,  hal  ini  dipandang  perlu  untuk meningkatkan status Kecamatan Kepulauan Seribu  menjadi  Kabupaten  Administrasi Kepulauan Seribu. Landasan yuridis pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah Peraturan
Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2001  tentang Pembentukan Kabupaten
Administrasi Kepulauan  Seribu,  Peraturan  pemerintah tersebut merupakan pelaksana dari Undang- Undang  Nomor  Nomor  34  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Propinsi  Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.  Dengan  dibentuknya  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu,  masuk sebagai  salah  satu  bagian  dari  Provinsi Khusus  Ibukota, maka  wilayah Kotamadya Jakarta  Utara  dikurangi  dengan  wilayah Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu (PP NO 5 TH 2001).
Kerentanan dan konsekuensi dari konflik  ini  dapat  mengganggu  stabilitas.
Permasalahan penegasan batas dan pengelolaan kawasan batas daerah merupakan  masalah  multidimensi  karena menyangkut  pembinaan  garis  batas  dan pembinaan  masyarakat  yang  berbatasan. Berkenaan  dengan  hal  tersebut  Pemerintah telah  menerbitkan  beberapa  regulasi  yang diharapkan  dapat  dijadikan  acuan  dalam mengelola  dan  menentukan  Batas  Daerah dan  Wilayah  perbatasan.  Sengketa  batas wilayah merupakan  isu  yang  berkaitan dengan usaha dan perbaikan perekonomian di  daerah.  Namun,  sengketa  ini  juga  bisa menyebabkan munculnya disintegrasi. Bahkan,  sebaliknya  disintegrasi  bangsa dapat  memicu  terjadinya  konflik.  Dengan pemahaman  bahwa  disintegrasi  merupakan suatu  gejala  sosial  yang  mengancam keamanan  negara.  Berbagai  tantangan bermunculan dalam perencanaan pembangunan  pemerintah  daerah  di  tengah kehadiran  otoritas  pemerintah  nasional. Peran  dan  tantangan  pemerintah  daerah dalam memberikan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di daerah sengketa adalah mengatasi permasalahan kerawanan sosial, kerentanan dan konsekuensi yang berbeda karena dapat mengganggu  stabilitas  negara.  Salah  satu fungsi  hukum  adalah  alat  penyelesaian sengketa  atau  konflik,  disamping  fungsi yang  lain  sebagai  alat  pengendalian  sosial dan alat rekayasa sosial.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 40-5 0
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Pada sengketa batas wilayah ini, aturan mengenai batas daerah diatur oleh Undang- Undang  (UU)  Nomor  32  Tahun  2004  dan kemudian  digantikan  dengan  Undang- Undang  (UU)  Nomor  23  Tahun  2014 karena sudah tidak relevan dengan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah saat  ini.  Perbedaan  kedua  undang-undang tersebut  salah  satunya  mengatur  mengenai garis  pantai  yang  digunakan  sebagai  acuan penarikan garis batas. Pada undang-undang yang  lama,  acuan  penarikan  garis  batas berdasarkan  air  surut  terendah  ( Low Water ),  sedangkan  pada  aturan  perundang- undangan  yang  baru  mengacu  pada  batas pasang air laut tertinggi ( High Water ). Dari perubahan  kebijakan  tersebut  maka  terjadi perbedaan  garis  dasar  yang  berdampak pada  tata  cara  penarikan  garis  pantai dimana  jarak  antara  dua  garis  tersebut dipengaruhi  oleh  selisih  air  terendah dengan tertinggi yang berdampak pada luas wilayah pengelolaan laut ( Luhur, Sumaryo. 2021.) . Tujuan  pemekaran  daerah  itu sendiri  pada  dasarnya  untuk  mewujudkan roda penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan  masyarakat,  meningkatkan pelayanan  publik  serta  meningkatkan  daya saing  daerah.  Sejatinya,  tujuan  utama pemekaran daerah adalah untuk mendorong penyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat  dan  aspek  pelayanan  publik. Penegasan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud merupakan penentuan  titik-titik  batas  kewenangan pengelolaan  sumber  daya  di  laut  untuk daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  sesuai dengan  perundang-undangan.  Pentingnya penegasan  batas  wilayah  untuk  otonomi daerah  karena  pengelolaan  aset  wilayah DKI  Jakarta  dan  Provinsi  Bnaten  dalam konteks  menentukan  kewenangan  suatu daerah  sebagai  dasar  pembentuk  daerah, sehingga  tidak  akan  terjadi  ketidakjelasan garis  batas  yang  dapat  memicu  adanya konflik  antar  daerah  sehingga  dapat mengancam keamanan negara.
Untuk  mencari  solusi  terhadap  konflik ini  diperlukan  suatu  keputusan  dari  pihak yang berwenang dalam mengambil
keputusan untuk menetapkan tujuan, membuat  kebijakan  dan  mengalokasikan sumber  daya  yang  dimiliki  sehingga strategi  yang  sudah  diformulasikan  dapat dilaksanakan.  Pengimplementasian  strategi memiliki maksud memobilisasi stakeholder daerah  pemekaran  yaitu  pemerintah  DKI Jakarta dan Provinsi Banten dan pemerintah  pusat  yaitu  Kementerian  dalam negeri untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi. Mengimplementasikan tujuan pembentukan Daerah Administratif Kepulauan  Seribu  terhadap  batas  daerah salahsatunya merupakan memberikan kewenangan  pengelolaan  sumberdaya  di laut  untuk  Kepulauan  Seribu,  batas  daerah dilakukan pada rangkaian titik-titik koordinat  yang  diukur  dari  garis  pantai. Garis  pantai  dan  rangkaian  titik-titik koordinat  ini  selanjutnya  dituangkan  ke dalam  peta  batas  kewenangan  pengelolaan wilayah  laut  daerah  (Peraturan  Mendagri No  141  Th  2017).  Penegasan  batas  daerah telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  76 Tahun 2012 yang direvisi dalam Permendagri  Nomor  141  Tahun  2017. Penetapan  garis  batas  antar  dua  daerah otonom memerlukan pertimbangan berbagai  aspek  agar  tujuan  desentralisasi dan otonomi daerah dapat tercapai.
Salah  satu  aspek  adalah  konflik keruangan.  Dalam  tataran  Negara,  batas wilayah  territorial  Negara  mencerminkan wilayah  kedaulatan  dan  hak  berdaulat  di atasnya.  Dengan  mengacu  prinsip  tersebut maka  garis  batas  wilayah  menjadi  faktor penting  dalam  pemekaran  daerah.  Garis batas  menunjukkan  kedaulatan  dan  hak berdaulat dalam lingkup tugas dan kewajiban  yang  diatur  dalam  undang undang.  Tuntutan  ini  sejalan  dengan  posisi sentral  negara sebagai  penyedia keamanan, makna  keamanan  tidak  lagi  hanya  berkutat pada  ancaman  militer  saja,  namun  juga sudah  mengarah  pada  ancaman  dan kerawanan  karena  konflik  yang  timbul  di daerah.  Dengan  adanya  konflik  antar daerah karena batas wilayah yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 40-5 0
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
berkembang  menjadi  konflik  sosial  dan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, sistem keamanan nasional Indonesia  terancam  dengan  kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa.
Sebagai bentuk respon terhadap potensi terjadinya  sengketa  batas  antara  daerah provinsi,  kabupaten/kota,  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  mengatur  tentang mekanisme  penyelesain  melalui  Gubernur dan  Menteri  dalam  Negeri.  Berdasarkan pasal  370  ayat  (1)  jika  terjadi  sengketa perbatasan  daerah  otonom  di  dalam  satu provinsi  maka  penyelsaiainnya  di  fasilitasi oleh gubernur. Sedangkan jika perselisiahan  antara  pemerintahan  provinsi dengan  provinsi,  dan  provinsi  dengan daerah,  maka  penyelesaiannya  dilakukan oleh Menteri dalam Negeri dan keputusannya bersifat final. Seperti konflik perbatasan  dalam  negeri  lainnya,  kasus Kepulauan  Seribu  ini  juga  karena  alasan ekonomi  dimana  kepulauan  tersebut  dapat dieksploitasi  untuk  kepentingan  dunia usaha  yang  tentunya  diharapkan  akan meningkatkan  pendapatan  asli  daerah. Pentingnya  garis  batas  wilayah  yang  jelas dari  segi  hukum  dan  teknis,  sebagai  batas sistem  wilayah  pembangunan,  disamping dapat  mengurangi  potensi  konflik  juga dapat  digunakan  sebagai  alat  ukur  kinerja kepala  daerah  dalam  mengembangkan daerahnya.  Penilaian  keberhasilan  kepala daerah  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan memperhatikan indikator kualitas lingkungan, penggunaan tanah, ketersediaan  data  dasar  yang  lengkap,  baik data  spasial  maupun  data  non-spasial maupun  pencapaian  peningkatan  indikator ekonomi,  sosial  budaya,  politik  dan keamanan.  Ancaman  karena  sengketa daerah  pada  keamanan  nasional  adalah kemampuan pemerintah untuk mengeksploitasi
hubungan antara
keamanan  pemerintah  dan  negara  yang dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan posisi di tataran pemerintahan dalam negeri.
Penentuan  segmen  batas  ini  jika  sudah disetujui  oleh kedua belah pihak atau lebih
dalam konflik ini adalah Kepulauan Seribu dan Provinsi Banten, jika sudah dikeluarkan  regulasi  oleh  Menteri  Dalam Negeri dianggap sudah final dan berketetapan  hukum  yang  pasti.  Jika masalah  konflik  batas  wilayah  perairan tersebut tidak diselesaikan secara prosedur- prosedur yang sudah ditentukan, dikhawatirkan  berpotensi  untuk  terjadinya suatu konflik tapal batas yang berkepanjangan. Pemerintah perlu mengevaluasi penentuan batas wilayah daerah pemekaran agar tidak terjadi konflik yang mengancam keamanan  nasional.  Evaluasi  memiliki  tiga aktifitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor  internal  dan  eksternal  yang menjadi dasar untuk strategi yang dilakukan saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif. Para pemangku kebijakan sangat penting mengetahui  ketika  ada  strategi  yang  sudah diformulasikan  tidak  berjalan  dengan  baik. Adanya  kejelasan  dan  kepastian  hukum terhadap batas wilayah di suatu daerah dari hasil  penegasan  batas  yang  ditetapkan Menteri  Dalam  Negeri  dengan  produk Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal inilah yang  kemudian  harus  dimuat  di  dalam suatu  peta  sebagai  suatu  titik  koordinat batas  daerah.  Peta  batas  daerah  kemudian dilanjutkan  sebagai  titik  koordinat  yang tercantum  dalam  lampiran  undang-undang. Penentuan  titik  koordinat  merupakan  salah satu  syarat  penentuan  segmen  batas  daerah yang  mencakup  batas  wilayah  darat  dan laut serta batas antarnegara.
Kementerian
Dalam Negeri
mempercepat  penyelesaian  masalah  batas antardaerah dengan memberikan kewajiban kepada  Gubernur  daerah  konflik.  Hal  ini dikarenakan dampak sengketa batas daerah bukan  saja  menghambat  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pemanfaatan  sumber daya  alam,  melainkan  juga  menimbulkan konflik  sosial  di  daerah  perbatasan.  Oleh karena  wewenang  tersebut  merupakan wewenang Pemerintah Pusat, maka implikasinya  adalah  Pemerintah  Pusat memberikan  pendanaan  kepada  pihak-
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 40-5 0
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
pihak yang menerima wewenang dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut.  Pemerintah  pusat,  pemerintah lokal  yaitu  Provinsi  DKI  Jakarta  dan Provinsi  Banten  dengan  struktur  organisasi lokal saling berinteraksi agar dapat berkolaborasi membangun kekuatan wilayahnya masing-masing. Kehadiran negara  yang  direpresentasikan  melalui kerjasama pemerintah lokal dengan organisasi  masyarakat  lokal  dan  pemimpin lokal.  Namun,  perlu  digarisbawahi  bahwa implementasi  kebijakan,  program,  dan aturan  tersebut  sangat  bergantung  pada yang  melaksanakannya  yang  langsung mengeksekusi.  kebijakan,  program,  dan aturan  tersebut  dalam  bentuk  tindakan. Implementasi di lapangan seringkali dimodifikasi sesuai dengan tuntutan faktual di  daerah  dengan  dinamika,  tantangan,  dan kepentingan yang berbeda.
Perkembangan potensi ancaman terhadap keamanan negara makin beragam, Indonesia
perlu menata kembali kekuatannya.  UU  Nomor  23  Tahun  2019 Pasal  72  Ayat  1  tentang  sumber  daya nasional untuk pertahanan negara menjelaskan  Sumber  Daya  Alam,  Sumber Daya  Buatan,  serta  Sarana  dan  Prasarana Nasional  milik  Pemerintah  dan  pemerintah daerah adalah Sumber Daya Alam,  sumber Daya  Buatan,  serta  sarana  dan  Prasarana Nasional milik Pemerintah yang pengelolaan sepenuhnya menjadi kewenangan  Pemerintah  dan  pemerintah daerah,  baik  itu  berupa  badan  usaha  milik negara  dan/atau  badan  usaha  milik  daerah. Dalam konteks pemekaran daerah penetapan  garis  batas  sudah  dituangkan dalam  UU  tentang  pembentukan  suatu daerah.  Namun  yang  menjadi  pesoalan penentuan garis batas yang telah dituangkan  dalam  bentuk  UU  dalam implementasinya dilapangan masih memunculkan  penafsiran  dari  masing- masing  daerah  yang  berdampingan  seperti perbedaan  pandangan  terhadap  peraturan lama  den  gan  peraturan  yang  telah  direvisi pemerintah.  Perbedaan  penafsiran  dari masing-masing  pihak  inilah  yang  menjadi
awal  terjadinya  sengketa  perbatasan  antar daerah. Kekaburan batas daerah juga dapat menimbulkan  dampak  negatif  yang  lebih luas  lagi  dari  sekedar  potensi  konflik  antar daerah karena potensi strategis dan ekonomis  suatu  bagian  wilayah,  seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan mungkin juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan.
Usaha menjaga keamanan negara dengan  terciptanya  rasa  damai  di  setiap daerah  tanpa  adanya  konflik  yang  dapat menimbulkan  perpecahan  dan  mengancam disintegrasi bangsa, dengan sengketa perbatasan  di  dalam  negara  yang  terjadi  di daerah pemekaran Kepulauan Seribu menjadi  tantangan  bagi  bangsa  untuk mencari  jalan  keluarnya  agar  dapat  di contoh  bagi  daerah  lain  yang  bersengketa, karena  sengketa  ini  dapat  terjadi  di  setiap daerah karena perbedaan pandangan terhadap batas wilayah.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pemekaran  daerah  Kepulauan  Seribu tidak  dapat  dilepaskan  dari  persoalan menarik  garis  batas  wilayah.  Penetapan garis  batas  antar  dua  daerah  otonom memerlukan  pertimbangan  berbagai  aspek agar  tujuan  desentralisasi  dan  otonomi daerah  dapat  tercapai.  Melihat  besarnya potensi  sumber  daya  laut  yang  dimiliki, maka  peranan  batas  pengelolaan  wilayah laut  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  pun  menjadi  sangat  penting  agar pemerintah dapat mengelola dan memanfaatkan  sumber  daya  laut  yang  ada secara  optimal.  Konflik  Batas  wilayah kepulauan  seribu  dengan  provinsi  banten dilandasi  oleh  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999.  Permasalahan  ini  semakin mencuat dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2001  yang mengukuhkan  Kepulauan  Seribu  sebagai kabupaten  administratif  di  bawah  Provinsi DKI  Jakarta.  Sebab  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta menggunakan Undang-
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 40-5 0
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Undang  Nomor  22  Tahun  1999  yang digantikan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 sebagai landasan hukum dalam menentukan
wilayah administratif daerahnya,  dalam  konflik  ini  digunakan Permendagri  Nomor  76  Tahun  2012  yang direvisi  dalam  Permendagri  Nomor  141 Tahun  2017  tentang  pengukuran  batas daerah.  Pada  peraturan  tersebut  terdapat delapan ketentuan pengukuran batas di laut dengan  kondisi  karakteristik  wilayah  yang berbeda, pentingnya penegasan batas wilayah  untuk  otonomi  daerah  terhadap pengelolaan  suatu  daerah  dalam  konteks menentukan  kewenangan  daerah  sebagai dasar  pembentuk  daerah  tersebut  sehingga tidak akan terjadi ketidakjelasan garis batas yang  dapat  memicu  adanya  konflik  antar daerah.  Penilaian  keberhasilan  kepala daerah  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan memperhatikan
indikator
kualitas lingkungan,
penggunaan
tanah, ketersediaan  data  dasar  yang  lengkap,  baik data  spasial  maupun  data  non-spasial maupun  pencapaian  peningkatan  indikator ekonomi,  sosial  budaya,  politik  dan keamanan.  Ancaman  karena  sengketa daerah  pada  keamanan  nasional  adalah kemampuan pemerintah untuk
mengeksploitasi
hubungan antara keamanan  pemerintah  dan  negara  yang dapat dilakukan sebagai
upaya meningkatkan posisi di tataran pemerintahan dalam negeri.
Saran Pemerintah Pusat seharusnya
memberikan  bantuan  tenaga  ahli  dan peralatan  yang  memadai  kepada  provinsi dan  kabupaten/kota  yang  bersengketa sehingga tujuan untuk mempercepat penegasan  batas  daerah  secara  efektif  dan efisien  dapat  diterima  para  pihak,  dapat tercapai.  Perlu  penelitian  lebih  lanjut mengenai  regulasi  atau  aturan  yang  cepat berubah  dan  terjadi  revisi  khususnya  yang diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai sebuah  solusi  konflik,  karena  ada  kalanya penyelesaian masalah hampir selesai
namun  dengan  adanya  regulasi  yang  baru persoalan menjadi konflik kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Surya.  2018.  Analisa  Masalah-
Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
JIAGANIS, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2018.
Arifin,  A.,  Awaluddin,  M  &  Amarrohman, FJ..2020.  Analisis  Pengaruh  Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas
Pengelolaan  Wilayah  Laut  Daerah Provinsi  DKI  Jakarta.  Jurnal  Geodesi Undip,  Volume  9,  Nomor  1,  Tahun 2020.
Arifin,  Saru.  2016.  Penyelesaian  Sengketa
Batas Daerah Menggunakan
Pendekatan  Regulasi.  Jurnal  Hukum IUS  QUIA  IUSTUM  NO.  3  VOL.  23 JULI 2016: 439 - 460 Astuti,  E.  D.  T.,  Sabri,  L.  M.,  & Awwaluddin,  M.  (2021).  Analisis Penentuan  Batas  Pengelolaan  Wilayah Laut  Provinsi  Berciri  Kepulauan  dari Citra Sentinel-1a (Studi Kasus: Provinsi Kep. Bangka Belitung). Jurnal Geodesi Undip, 10(2), 69-77.
Badan  Informasi  Geospasial.  Melalui: http://big.go.id/berita- surta/show/indonesiadaftarkan-16-056- pulau-bernama-danberkoordinat-ke-pbb .  (2017)
BPS  Provinsi  DKI  Jakarta.  2018.  Statistik Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  2018. Jakarta.
Fauzi,  Awaluddin,  Bambang  &  Aisyah.
2020.  Analisis  keberadaan  kepulauan seribu  terhadap  batas  pengelolaan  laut provinsi DKI Jakarta.
Harry,  Setya.  2021.  Penyelesaian  Sengketa Tapal  Batas  Antara  Kabupaten/Kota Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.    Dharmasisya:  Vol.  1.  Article 33.
Heryawan,  2018.  Studi  Kasus  Sengketa Batas  Wilayah  Laut  Antara  Provinsi Banten  dan  DKI  Jakarta:  Tinjauan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 40-5 0
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Pelaksanaan  UU  No  3  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Karlina,  W.  R.,  &  Viana,  A.  S.  (2020). Pengaruh Naiknya Permukaan Air Laut terhadap  Perubahan  Garis  Pangkal Pantai  Akibat  Perubahan  Iklim. Jurnal Komunikasi  Hukum (JKH),  6(2),  757-
586.
Khomsin,  Cheri,  B.,  Guruh,  D  &  Prakoso,
W.  2021.  Analisa  Penentuan  Zona
Pengelolaan  Wilayah  Laut  Provinsi
Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Ruu Tentang Percepatan Pembangunan
Daerah  Kepulauan.  Prosiding  FIT  ISI Volume 1, Tahun 2021. Luhur,  Sumaryo.  2021. Analysis  of  The Effect  of  Vertical  Datum  on  The Amendment  Law  Number  32  of  2004 Become Law Number 23 of 2014 on Sea Boundary. JGISE.
Ni  Luh,  Getar    &  Kania.  2020.  Peran Pemerintah Dalam Mengatasi
Permasalahan  Kerawanan  Sosial  Di Wilayah  Perbatasan  Darat  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial ,  Jilid 21, Nomor 1, April 2020, 44-62
Prasetyo,  Haris  H.  &  Khomsin.  2020.
Delimitasi  Batas  Pengelolaan  Laut Menurut  Permendagri  141  Tahun  2017 (Studi  Kasus:  Provinsi  Maluku  Utara). Jurnal  Geoid:  Volume  16,  Nomor  1, Tahun 2020 (ISSN:2442-3998).
Ratnawati,Tri.  2010.  Satu  Dasa  Warsa
Pemekaran  Daerah  Era  Reformasi:
Kegagalan  Otonomi  Daerah  dalam Memasuki  Dasawarsa  Kedua  Otonomi Daerah:  Evaluasi  dan  Prospek. Jurnal
Ilmu  Politik,  AIPI  Kerjasama  Pustaka Pelajar, Edisi, 21, 2010. Sahyana, Yana. 2019. Penyelesaian Sengketa  Batas  Daerah  Menggunakan Pendekatan Regulasi. Jurnal Konstituen VOL.  1  NO.  1,  JANUARI  2019  :  45  –
58.
Satyawan,  Arif  &  Yoppie.  2018.  Ekonomi
Politik  Konflik  Agraria  Pulau  Kecil (Studi  Kasus  di  Pulau  Pari,  Kepulauan Seribu,  DKI  Jakarta).  Pusat  Kajian
Sumberdaya Pesisir dan Lautan
(PKSPL)-LPPM IPB
Sumaryo,  Luhur.  2021.  Analisis  Pengaruh Datum  Vertikal  Akibat  Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Terhadap  Penetapan  Batas Wilayah Laut. JGISE Volume 4 Nomor 2, Tahun 2021
United  Nations  Convension  on  the  Law  of the Sea (UNCLOS) 1982.

## Peraturan:
UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan  Pembentukan  dan  Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 42  Tahun  2001  Tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2012.
“Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 Tentang  Pedoman  Penegasan  Batas Daerah”. Jakarta Republik  Indonesia.  2014.  “Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah”. Lembaran
Negara  RI  Tahun  2014,  No.  244. Sekretarian Negara. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  141  Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah.
UU  Nomor  23  Tahun  2019  Tentang Sumber Daya Nasional Untuk
Pertahanan Negara