Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i3.1000

## KONSEP KEMAJUAN PRAKTIK KEBIJAKAN DAN KINERJA BIROKRASI PENDIDIKAN
Istanto
Ahmad Yani
Sofyan Tsauri Sri Handayani istanto@gmail.com

## Universitas Islam Nusantara Bandung

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  makalah  ini  adalah  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  mendapatkan  informasi tentang  konsep kemajuan praktik kebijakan dan kinerja  birokrasi  pendidikan.  Implementasi  kebijakan dan peran  birokrasi  di  bidang  pendidikan  dibutuhkan  birokrasi  pendidikan  yang  mampu  beradaptasi  dengan dinamika  perubahan  lingkungan  dan  memahami  kebutuhan  masyarakat  yang  dilayani.  Kinerja  birokrasi melalui  responbilitas  harus  terus  ditingkatkan  untuk  menciptakan  pelayanan  prima  terutama  merespon kepentingan  publik.  Lembaga  pendidikan  membutuhkan  penghargaan  dan  perlakuan  humanis  ketimbang dijadikan  sasaran  ekploitasi  dan  kepentingan  politis  etis  semata  yang  menegasikan  tujuan  utama  dari pendidikan  itu  sendiri.  Peran  birokrasi  di  lembaga  sekolah  pada  akhirnya  menjadi  puncak  model implementasi  kebijakan  pada  satuan  dan  jenjang  pendidikan.  Di  sini  diperlukan  adanya  pembaharuan manajemen  pada  satuan  dan  jenjang  pendidikan  tersebut.  Proses  pembaharuan  atau  inovasi  manajemen menjadi  suatu  keniscayaan  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  tengah  dihadapi.  Problem- problem tersebut dapat berupa usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan serta relevansi pendidikan. Tujuannya agar supaya penyebaran ide-ide inovasi yang dilakukan bisa diadopsi, dimanfaatkan dan didesiminasikan untuk perbaikan dan pemecahan problematika pendidikan di Indonesia.
Kata kunci: Kebijakan pendidikan dan Kinerja birokrasi pendidikan.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pendidikan  merupakan  penjabaran  visi  dan  misi  dari  pendidikan  dalam masyarakat  tertentu  yang  dilahirkan  dari  ilmu  pendidikan  sebagai  ilmu  praktis,  yaitu  kesatuan antara  teori  dan  praktik  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  meliputi  proses  analisis  kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi yang mempunyai validitas  dalam perkembangan pribadi  serta  masyarakat  yang  memiliki  rencana  mengembangkan  pendidikan.  Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya.
Pendidikan  merupakan  milik  masyarakat  maka  suara  masyarakat  dalam  berbagai  tingkat perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan menjadi penentu adanya pendidikan. Kebijakan  pendidikan  harus  didukung  oleh  riset  dan  pengembangan,  serta  dapat
Istanto, Ahmad Yani, Sofyan Tsauri, Sri Handayani : Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan
diimplementasikan  dalam  mengembangkan  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  yang  baik memperhitungkan  kemampuan  dilapangan.  Oleh  sebab  itu,  pertimbangan  kemampuan  tenaga, tersedianya  dana,  pelaksanaan  yang  bertahap,  serta  dukungan  oleh  kemampuan  riset  dan pengembangan merupakan syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien. 1
Konsep  kebijakan  pendidikan  di  atas  menjadi  harapan  ideal  seluruh  masyarakat  untuk diwujudkan. Namun dalam proses implementasi masih sangat banyak hal yang harus dibenahi dan dilakukan perbaikan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah selaku aparatur  negara atau birokrat dan  masyarakat  secara  umum  yang  menjadi  pengguna  layanan  kebijakan  pendidikan.  Karena masih ditemukan beberapa persoalan dalam praktik pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Implementasi  kebijakan  mengacu  pada  sistem  pengelolaan  urusan-urusan  publik. Pengelolaan urusan-urusan publik diwujudkan dalam bentuk good governance yang memerlukan adanya  reformasi  kelembagaan  dan  reformasi  manajemen  publik.  Reformasi  kelembagaan menyangkut  pembenahan  seluruh  alat-alat  pemerintahan  di  daerah  baik  struktur  maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan ini adalah masyarakat umum (Dewan Pendidikan, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  misalnya  sebagai  stakeholders,  pemerintah  atau  negara  sebagai eksekutif dan MPRDPR/D sebagai shareholders. 2
Sementara  itu,  reformasi  manajemen  sektor  publik  terkait  dengan  perlunya  digunakan model  manajemen  pemerintah  yang baru  atau  terbarukan  (dinamis)  yang  sesuai  dengan  tuntutan perkembangan  zaman,  tidak  sekedar  perubahan  paradigma  ( worldview )  namun  juga  perubahan manajemen/tata kelola/administratif sehingga peran birokrasi berjalan sesuai harapan.
Sebagai hajat hidup orang banyak yang nilainya sangat beragam, pendidikan dihadapkan pada berbagai masalah. Baik pada masalah pertentangan atau konflik nilai-nilai maupun masalah penyelenggaraan  dan  kualitasnya.  Satu  masalah  berkaitan  dengan  masalah  lainnya.  Satu penyelesaian  yang  parsial  berpengaruh  pada  timbulnya  masalah  pada  komponen  lain.  Begitu rumit  dan  kompleknya  memecahkan  masalah  pendidikan  bila  ditangani  secara  parsial  dan  oleh kalangan terbatas.
Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sangat penting keberadaannya sebagai power untuk menancapkan pengaruhnya agar pendidikan dapat dikelola dengan memenuhi harapan masyarakat sesuai agama, kepercayaan, tingkat ekonomi dan status sosial, politik, keamanan, budaya, tuntutan pekerjaan  dan  kemajuan,  dan  kepentingan  pemerintah.  Artinya  pertimbangan  dilahirkannya
1 A. Rusdiana, Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
2 Erma  Fatmawati,  “Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Perspektf  Peran  Birokrasi  Dan  Partisipasi Masyarakat,” JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management 1, no. 1 (27 Desember 2019): h. 60.
Istanto, Ahmad Yani, Sofyan Tsauri, Sri Handayani : Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan
kebijkan  pendidikan  haruslah  memperhatikan  berbagai  dimensi  dan  persoalan-persoalan  yang krusial darimasyarakat, pemerintah dan tuntutan jaman.
Kebijakan  Pendidikan  sebagai  kebijakan  publik  dikaji  dalam  Studi  kebijakan  dapat digambarkan dalam peta konsep berikut:
Dari  uraian  latar  belakang  maka  makalah  ini  mengemukakan  pembahasan  dengan  judul: “Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  penulis menerapkan  metode  penelitian  kepustakaan  karena  setidaknya  ada  beberapa  alasan  yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber  data  hanya  bisa  didapat  dari  perpustakaan  atau  dokumen-dokumen  lain  dalam  bentuk tulisan,  baik  dari  jurnal,  buku  maupun  literatur  yang  lain.  Kedua,  studi  kepustakaan  diperlukan sebagai  salah  satu  cara  untuk  memahami  gejala-gejala  baru  yang  terjadi  yang  belum  dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Kebijakan
Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui  program,  aktifitas,  aksi,  atau  tindakan  dalam  suatu  mekanisme  yang  terikat  pada  suatu sistem tertentu. Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang
Istanto, Ahmad Yani, Sofyan Tsauri, Sri Handayani : Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan
terjadi  di  masyarakat.  Kebijakan  publik  ditetapkan  oleh  para  pihak  (stakeholders),  terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari  pelaksanaan  kebijakan  publik  merupakan  suatu  hubungan  yang  memungkinkan  pencapaian tujuan-tujuan  atau  sasaran  sebagai  hasil  akhir  dari  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah. Kekurangan  atau  kesalahan  kebijakan  publik  akan  dapat  diketahui  setelah  kebijakan  publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. 3

## 2. Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  berasal  dari  kata  yunani  yaitu  polis  yang  berati  kota.  Kebijakan  berhubungan dengan  ide  mengenai  pengelolaan  organisasi. 4 Lebih  lanjut  kebijakan  merupakan  suatu  aktivitas formal  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  (pemerintah)  dengan  maksud  untuk mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat dan berlaku umum.
Kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi  penyelenggara  pendidikan  dan  masayarakat  untuk  dapat  mengembangkan pendidikan  secara  inovatif  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional. 5 Pencapaian  tujuan pendidikan  berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  saling  berhubungan  diantaranya  yaitu  faktor pendidik,  faktor  peserta  didik,  faktor  tujuan  pendidikan  ,  faktor  alat  pendidikan  dan  faktor lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuag sistem yang sistematis yang saling berkaitan antar sub sistem.

## 3. Komponen Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  pendidikan  merupakan  sebuah  aktivitas  dalam  merumuskan  langkah  maupun tahapan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  melalui  penjabaran  visi  misi  pendidikan  yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu.
Ada 5 komponen kebijakan pendidikan, yaitu;
a. Goa l  (Tujuan).  Tujuan  diartikan  sebagai  hasil  yang  ingin  didapatkan  oleh  individu  maupun kelompok  dalam  rentang  waktu  yang  ditetapkan.  Tujuan  dirancang  sebagai  langkah  awal  dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses  penerapanya  terarah.  Tujuan  kebijakan  pendidikan  harus  dibuat  rasional  agar  mudah diterima oleh berbagai pihak;
3 Arif Rohman, Kebijakan Pendidikan; analisis dinamika formulasi  dan implementasi (Bengkulu: Aswaja Pressindo, 2012).
4 Amir  Syarifudin  Kiwang,  David  B.  W.  Pandie,  dan  Frans  Gana,  “Kebijakan  Publik  dan Efektivitas Organisasi,” Jurnal Kebijakan Publik 5, no. 3 (4 September 2014).
5 Hamzah Junaid, “Sumber, Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional),” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 7, no. 2 (2012).
Istanto, Ahmad Yani, Sofyan Tsauri, Sri Handayani : Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan
b. Plans (Rencana).  Setelah  tujuan  pendidikan  dirancang  maka  selanjutnya  adalah  membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja  dibuat  bertujuan  untuk  proses  manejemen  dan  penerapan  kebijakan  pedidikan  agar  proses pengeimplementasianya terarah dan jelas;
c. Programme (Program).  Setelah  perencanaan  kerja  dibuat  maka  selanjutnya  adalah  proses pengembangan  program.  Program  merupakan  aktivitas  berupa  proyek  yang  nyata  berdasarkan tujuan  yang  telah  didesain  sebelumnya.  Program  merupakan  upaya  yang  dilakukan  agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan  untuk  dapat  mengembangkan  beberapa  alternatif  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan;
d. Decision (Keputusan).  Keputusan  merupakan  sebagai  bentuk  tindakan  dalam  penentuan  tujuan, pembuatan  rencana  program,  pelaksanaan  program,  dan  proses  evaluasi  program.  Pengambilan keputusan  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  hasil  uji  coba  terhadap  alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak;
e. Efects (Dampak).  Dampak  merupakan  pengaruh  yang  ditimbulkan  setelah  kebijakan  di laksanakan.  Dampak  ini  dapat  berupa  sengaja  maupun  ketidaksengajaan  baik  berupan  dampak priimer  maupun  dampak  sekunder.  Dampak  juga  dapat  berupa  dampak  positif  maupun  dampak negatif. 6

## 4. Kinerja Birokrasi
Birokrasi  terjadi  dalam  suatu  organisasi  (pemerintah),  sementara  itu  dalam  suatu organisasi  terdiri  dari  individu-individu  yang  bekerja.Individu-individu  yang bekerja  itulah  yang memainkan  peran  dalam  birokrasi.Untuk  itu  penting  juga  untuk  memahami  motivasi  karir individu dalam organisasi.
Wajah birokrasi secara umum di negeri yang sedemikian buruk tidak dapat dielakkan juga tercermin dalam birokrasi pendidikan.Birokrasi pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari  birokrasi  pemerintahan  secara  umum  juga  terasuki  keserakahan  birokrasi.  Birokasi pendidikan  seperti  itu  keberadaannya  lebih  banyak  merusak  dari  pada  membangun  pendidikan. Keberadaan  kantor-kantor  pendidikan  dari  tingkat  kabupaten  hingga  ke  pusat,  lebih  banyak menggerogoti daripada menyumbang perkembangan pendidikan. 7
Di sektor pendidikan secara sengaja diciptakan birokrasi yang melelahkan.Jenjangjenjang layanan  pendidikan  yang  panjang  dan  berliku  dari  tingkat  satuan  pendidikan  terendah  sampai kementerian adalah bentuk birokrasi yang sangat sering dikeluhkan.Oleh karena itu penting untuk mengetahui  wajah  birokrasi  pendidikan  setelah  berbagai  upaya  reformasi  birokrasi  ini diupayakan.
6 C.  O.  Jones,  “American  Politics  And  The  Organization  Of  Energy  Decision  Making,” Annual Review of Energy 4, no. 1 (1979).
7 Rohman, Kebijakan Pendidikan; analisis dinamika formulasi dan implementasi , h. 126.
Istanto, Ahmad Yani, Sofyan Tsauri, Sri Handayani : Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan Birokrasi Pendidikan
Pemahaman  kebijakan  pendidikan  sebagai  kebijakan  publik  dapat  digali  dari  ciri  ciri kebijakan publik. Adapun ciri kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik diantaranya adalah: a) kebijakan tersebut dibuat oleh negara/lembaga yang berkaitan dengan eksekutif, yudikatif dan legislatif  b)  kebijakan  ditujukan  untuk  mengatur  kehidupan  bersama  c)  mengatur  masalah bersama.  Kebijakan  pendidikan  seringkali  di  dengar,  dilakukan,  tetapi  seringkali  tidak  dipahami sepenuhnya.  Kedua  kata  yaitu  kebijakan  dan  pendidikan  memiliki  makna  luas  dan  bervariasi. Kebijakan  pendidikan  sesungguhnya  lahir  dari  ilmu  pendidikan  sebagai  ilmu  praktis  merupakan kesatauan  antara  teori  dan  praktik  pendidikan  yang  mengatur  kehidupan  manusia  berkaitan dengan  kebutuhan  layanan  pendidikan  untuk  mencerdaskannya.  Oleh  sebab  itu,  kebijakan pendidikan terdiri dari proses analisis, perumusan dam pelaksanaan serta evaluasi kebijakan. 8
Kebijakan  pendidikan  merupakan  keputusan  untuk  pedoman  bertindak  baik  bersifat simple maupun rumit, umum serta khusus, baik terperinsi maupun sederhana dirumuskan dengan proses  politik  disertai  tindakan  program  dan  rencana  tertentu  dalam  menyelenggarakan pendidikan. 9 Keseluruhan  tahapan  proses  dilanjutkan  hasil  perumusan  strategi  pendidikan dijabarkan  dari  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran  pendidikan  guna  mewujudkan pendidikan  nasional yang unggul dalam suatu decade waktu tertentu. 10
Terkait  dengan  kebijakan  pendidikan  merupakan  bagian  dari  kebjiakan  publik,  banyak pihak juga memahami kebijakan pendidikan sebagai kumpulan hukum atau perundang  undangan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, mencakup didalamnya tujuan, proses, evaluasi dan tindak  lanjut  pendidikan  supaya  tidak  terjadi  benturan  konflik  (conflict  interest)  antar  warga Negara dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Carter V. Good mendefiniskan:
educational  policy  is  judgment,  derived  from  some  system  of  values  and  some  assesment  of situational  factors.  Selanjutnya  operating  within  institutionalized  education  as  general  plan  for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives . 11
Mengemukakan  kebijakan  pendidikan  sebagai  proses  dan  hasil  perumusan  langkah strategis dari lembaga pendidikan dijabarkan dari visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan, dalam
8 H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
9 Rohman, Kebijakan Pendidikan; analisis dinamika formulasi dan implementasi , h. 109.
10 Tilaar dan Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik .
11 Carter V Good dan Phi Delta Kappa, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill, 1959), h. 18.
Istanto, Ahmad Yani, Sofyan Tsauri, Sri Handayani : Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan
mewujudkan tujuan pendidikan di suatu masyarakat pada kurun waktu yang ditentukan. 12
Indonesia sebagai negara hukum menitikberatkan pendidikan sebagai wahana memajukan negara.  Realitasnya  kebijakan  demi  kebijakan  seperti  bongkar  pasang  dengan  dalil  untuk menghasilkan  kualitas  pendidikan  yang  optimal.  Kenyataannya  hasilnya  masih  jauh  dari  yang diharapkan  stakeholder.  Contoh  kebijakan  pengalokasian  pembiayaan  pendidikan  20%  dari pemerintah  pusat  yaitu  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  sedakan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan dalil pengeluaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya yang  dimasukkan  sebagai  dana  pendidikan,  maka  dinilai  sudah  terpenuhi  komitmen  tersebut. Padahal sampai saat ini kondisinya masih belum 100% dapat terlaksana, bahkan kurikulum yang sering  berubah-ubah,  kebijakan  ujian  nasional  dan  lainnya.  Inkonsistensi  pemerintah  dalam memutuskan beberapa kebijakan pendidikan nasional seringkali menimbulkan tanda tanya bahkan kontroversi pro dan kontra di tengah masyarakat dan dunia pendidikan. Tuntutan paling mendesak dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan  relevan  dengan  dunia  kerja  yang  semakin  kompetitif adalah peningkatan kemampuan para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan.  Mereka  sebagai  pengambil  keputusan  tidak  cukup  hanya  dengan  kemampuan mengetahui  dan  menguasai  berbagai  isu  dan  masalah  pendidikan  yang  relevan  baik  secara internal,  eksternal  maupun  lintas  sektoral.  Para  analisis  kebijakan  pendidikan  dituntut  untuk menguasai teknik penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan.
Kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan terlihat pada besaran alokasi dana  pendidikan  dalam  APBN,  terus  mengalami  peningkatan.  Hal  menjadi  indikasi  adanya keseriusan  pemerintah  dalam  memberikan  jaminan  tiap  warga  negara  mendapatkan  pendidikan yang  memadai  dan  berkualitas.  Namun  sayangnya  sebagian  besar  masyarakat,  menganggap pendidikan  bukan  menjadi  hal  utama  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  hidup.  Selain  itu pemerintah  belum  maksimal  mengawasi  pengalokasian  dana  pendidikan.  Realitasnya  masih  ada kesulitan yang dialami sebagian masyarakat  yang sudah menyadari akan pentingnya pendidikan, kesulitan  dalam  mendapatkan  fasilitas  pembiayaan  pendidikan.  Kondisi  saat  ini,  pendidikan  kita masih  terasa  mahal  sebagian  masyarakat  yang  berada  pada  garis  kehidupan  di  bawah  garis kemiskinan.
Akibatnya  masih  terdapat  ketimpangan  sosial  antara  sesama  warga  negara  dalam mendapatkan  layanan  pendidikan.  Untuk  mendapatkan  kualitas  pendidikan  yang  baik,  namun
12 Hasbullah, Kebijakan  Pendidikan  dalam  Perspektif:  Teori  dan  Kondisi  Objektif  Pendidikan  di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
Istanto, Ahmad Yani, Sofyan Tsauri, Sri Handayani : Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan
dirasakan mahal oleh sebagian masyarakat.  Begitu juga pemerintah saat ini  sudah melaksanakan program  wajib  belajar  12  tahun.  Hal  ini  menjadi  kecemasan  warga  masyarakat  yang  kurang mampu menyekolahkan anaknya dengan biaya mahal.

## 2. Konsep Kemajuan Kinerja Birokrasi Pendidikan
Birokrasi sangatlah penting untuk kelangsungan suatu negara agar tidak terjadi kekacauan administrasi.  Oleh  karena  itu  perlu  diadakan  pengontrolan  birokrasi  penggajian  dikalangan pejabat  pejabat  agar  tidak  terjadi  kekacauan  administrasi.  Birokrasi  penggajian  dapat  diterapkan pada pejabat negara dan pegawai negri sipil. Tahap yang dilaksanakan pada birokrasi penggajian dibagi  menjadi  tiga,  thap  pelaksanaan,  tahap  implementasi,  tahap  evaluasi.  Tahap  pelaksanaan terdiri  dari  dua  kegiatan,  yaitu  mengontrol  keuangan,  dan  merencanakan  birokrasi  penggajian. Selanjutnya  adalah  tahap  implementasi  terdiri  dari  dua  langkah  yang  perlu  dilakukan  adalah penerapan  birokrasi  penggajian,  mengontrol  birokrasi  penggajian.  Tahap  terakir  adalah  tahap evaluasi yang dilakukan dengan cara penyebaran angket birokrasi.
Birokrasi di Indonesia hingga saat ini masih belum efektif. Para birokrat di mata publik memiliki citra buruk dan cenderung korup. Mereka tidak dapat mengikuti situasi ekonomi, sosial dan  politik  yang  sedang  berkembang  yang  menuntut  adanya  sikap  dinamis  dan  terbuka.  Waktu dan biaya yang tidak terukur adalah cermin ketidakprofesional kerja penopang birokrasi. Mereka masih melestarikan budaya birokrasi kolonial. Inilah budaya birokrasi kita saat ini yang jauh dari kesan  melayani  masyarakat.  Perubahan  kepemimpinan  yang  terjadi  di  tingkat  nasional  maupun daerah ternyata tidak mampu mendorong reformasi yang terarah dalam memperbaiki citra pejabat birokrat dan sistem birokrasi kita.
Dalam sektor pendidikan, birokrasi juga terjadi pada level organisasi mulai dari pimpinan puncak  sampai  pada  pejabat  yang  paling  rendah.  Dalam  hal  ini  birokrasi  dalam  administrasi pendidikan  baik  dalam  sistem  pemerintahan  maupun  persekolahan.  Sistem  administrasi pendidikan  khususnya  pada pemerintah  yang  diperankan  oleh Departemen  Pendidikan  Nasional, pemerintah provinsi yang diperankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang  diperankan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota,  serta  satuan  pendidikan  pada  semua jenis dan jenjang yang menyelenggarakan program pembelajaran.
Secara internal, berbagai kendala yang dihadapi oleh sektor pendidikan Indonesia menjadi alasan  kuat  tentang  perlunya  melakukan  reformasi  sistem  pendidikan nasional.  Adapun kendala- kendala yang dimaksud antara lain adalah:
a. Rendahnya mutu pendidikan dan tingginya angka putus sekolah
b. Rendahnya  kesadaran  dan  penguasaan  teknologi  para  pelaku  pendidikan  sehingga  belum
Istanto, Ahmad Yani, Sofyan Tsauri, Sri Handayani : Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan
dimanfaatkannya secara maksimal ilmu dan teknologi bagi kemajuan pendidikan
c. Belum terciptanya budaya belajar di kalangan masyarakat
d. Profesionalisme dan tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang masih belum sesuai dengan tantangan peningkatan mutu.
e. Menurunnya status kesehatan dan gizi sebagian peserta didik sebagai dampak krisis ekonomi yang mempengaruhi kesiapan mereka untuk belajar
f. Terjadinya  gejala  umum  menurunnya  moral,  budi  pekerti,  dan  rasa  toleransi  di  kalangan peserta didik dan generasi muda. 13
Birokrasi departemen pendidikan nasional atas nama pemerintah pusat mempunyai tugas pokok menetapkan dan mengelola standar pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam UUSPN No. 20  tahun  2003  pasal  50  ayat  2  menyatakan  pemerintah  menentukan  kebijakan  nasional  dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Kebijakan standarisasi ini khususnya  berkaitan  dengan  kurikulum  dalam  bentuk  garis-garis  besar  program  pengajaran (GBPP),  ketenagaan  yaitu  menentukan  persyaratan  pendidikan  dan  pembinaan  lanjutan  untuk memenuhi  profesionalisme  kependidikan,  kesiswaan  pada  semua  jenjang  dan  jenis  pendidikan, kelembagaan,  mutu  pendidikan  melalui  evaluasi  hasil  belajar,  sarana  dan  prasarana  pendidikan yang  diisyaratkan  untuk  pelaksanaan  kegiatan pembelajaran  dan  sebagainya.  Pendapat  ini  sesuai dengan PP No. 25 tahun 2000 pasal 2 ayat 11 bidang pendidikan  menyatakan bahwa pemerintah mempunyai  kewenangan  menetapkan  standar  kompetensi  siswa  dan  warga  belajar  serta pengaturan  kurikulum  nasional  dan  penilaian  hasil  belajar  secara  nasional  serta  pedoman pelaksanaannya.
Hal  ini  sejalan  dengan  UUSPN  No.  20  tahun  2003  pasal  35  ayat  1  yang  menyatakan bahwa  standar  nasional  pendidikan  terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiyaan,  dan  penilaian  pendidikan  yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Unsur-unsur penting dalam pengelolaan tersebut diberi  tanggung  jawab  kepada  pejabat  birokrasi  seperti  sekertaris  jendral,  direktorat  jendral, direktur, dan pejabat struktural lainnya, semua pejabat birokrasi dan untuk membantu menentukan kebijakan  dibantu  oleh  lembaga  penelitian  dan  pengembangan  depdiknas.  Mereka  para  pejabat birokrasi  ini  muara  kebijakan  dan  sasaran  kerjanya  adalah  satuan  pendidikan  dibawah  tanggung jawab menteri. UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
13 Fasli  Jalal  dan  Dedi  Supriadi, Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h. 61.
Istanto, Ahmad Yani, Sofyan Tsauri, Sri Handayani : Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan
Birokrasi pada pemerintahan provinsi yang diperankan oleh dinas pendidikan provinsi. PP No. 25 tahun 2000 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup  kewenangan  dalam  bidang  pemerintahan  yang  bersifat  lintas  kabupaten/kota  serta kewenangan dalam bidang tertentu lainnya.
Kewenangan  provinsi  dalam  bidang  pendidikan  menurut  PP  No.  25  tahun  2000  adalah: (1)  penetapan  kebijakan  tentang  penerimaan  siswa  dan  mahasiswa  dari  masyarakat  minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu; (2) penyediaan bantuan pengadaan buku-buku taman kanak- kanak,  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  luar  sekolah;  (3)  mendukung/membantu penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  selain  pengaturan  kurikulum,  akreditasi  dan  pengangkatan tenaga  akademis;  (4)  pertimbangan  pembukaan  dan  penutupan  perguruan  tinggi;  (5) penyelenggaraan  sekolah  luar  biasa  dan  balai  pelatihan  dan/atau  penataran  guru;  (6) penyelenggaraan museum, provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional dan pengembangan bahasa dan budaya daerah.
Kewenangan  provinsi  ini  diperkuat  oleh  UUSPN  No.  20  tahun  2003  pasal  50  ayat  3 menyatakan pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas  penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Birokrasi  pada  pemerintah  kabupaten/kota  yang  diperankan  dinas  pendidika kabupaten/kota. UU No.22 tahun 1999 pasal 11 ayat 1 menyatakan kewenangan daerah kabupaten dan  kota  mencakup  semua  kewenangan  pemerintah  selain  kewenangan  yang  dikecualikan. Selanjutnya  pada  ayat  2  menyatakan  bidang  menyatakan  bidang  pemerintahan  yang  wajib dilaksanakan  oleh  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota  antara  lain  bidang  pendidikan  dan kebudayaan.
Karena  itu  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  mempunyai  kewenangan  yang  cukup memadai  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  daerahnya  masing-masing,  khususnya menyediakan  tenaga kependidikan,  anggaran,  dan  bahan-bahan yang  diperlukan  sekolah. Hal  ini ditegaskan  kembali  pada  UUSPN  No.  20  tahun  2003  pasal  50  ayat  5  menyatakan  pemerintahan kabupaten/kota  mengelola  pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah  serta  satuan  pendidika yang berbasis keunggulan lokal.
Birokrasi  dalam  administrasi  pendidikan  sebagai  suatu  organisasi  pada  semua  tingkatan tersebut.  Karakteristik  dapat  digambarkan  sebagai  berikut:  (1)  organisasinya  dipengaruhi  oleh spesialisasi  dan  pembagian  tugas,  (2)  hierarki  otoritas  yang  kaku  dan  jelas  dirumuskan;  (3) menitikberatkan  pada  penggunaan  peraturan  umum  untuk  mengontrol  perilaku  anggotanya;  (4)
Istanto, Ahmad Yani, Sofyan Tsauri, Sri Handayani : Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan
impersonalitas dalam hubungan organisasi; (5) pekerjaan dalam organisasi pendidikan didasarkan pada  kompetensi  teknikal.  Karakteristik  ini  memperjelas  bahwa  ada  perbedaan  yang  mendasar antara organisasi pemerintah dengan organisasi sekolah mengurus pendidikan. 14
Dalam  dunia  pendidikan,  sebuah  organisasi  sangat  diperlukan  dalam  rangka memperlancar  fungsi  dan  proses  pendidikan.  Dalam  menjalankan  fungsi  organisasi  pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dengan birokrasi. Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik khusunya pada pendidikan di sekolah.

## KESIMPULAN
Konsep  kemajuan  praktik  kebijakan  dan  kinerja  birokrasi  pendidikan,  di  mana  birokrasi digunakan  untuk  dapat  membantu  mempermudah  dalam  memberikan  layanan  pendidikan  yang pasti  akan  mempengaruhi  dalam  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan.  Birokrasi  merupakan instrumen pembangunan pendidikan. Kekuatan birokrasi Indonesia sebetulnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jika  birokrasi  dijalankan  dengan  benar,  konsisten  dan  bertanggung  jawab,  maka  kualitas pendidikan akan maju.
Kebijakan  pembangunan  nasional  secara  umum  adalah  mensukseskan  terlaksananya otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan prioritas melanjutkan peningkatan, perluasan,  pemerataan,  kesempatan  mendapatkan  pendidikan,  peningkatan  mutu,  efisiensi,  dan efektivitas  pengelolaan  pendidikan  dan  kebudayaan.  Namun  di  sisi  lain,  penguasa  lebih mengutamakan  tujuan/target  daripada  proses.  Ada  kecenderungan  yang  beraroma  politis  di dalamnya.  Di  satu  sisi,  ada  upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  akademik  dan  professional serta  meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  pendidik  (guru)  sehingga  mampu  melaksanakan tugasnya secara optimal.
Peran birokrasi dan partisipasi masyarakat sebagai kontrol pendidikan nasional merupakan fungsi  birokrasi  itu  sendiri,  mengontrol  tugas  pokok  dan  fungsi  birokrasi  pendidikan  hingga pelaksanaan proses pendidikan di daerah supaya berjalan dengan baik. Meningkatkan kemampuan kinerja  birokrasi  pendidikan  dapat  dilakukan  melalui  program  pembinaan  birokrasi  pendidikan nasional  yang  profesional,  ini  dilakukan  untuk  menghapus  stigma  bahwa  birokrasi  merupakan kelompok yang sangat sulit untuk berubah.
14 Thomas J Sergiovanni, The Principalship: A Reflective Practice Perspective (Boston: Allyn and Bacon, 1991).
Istanto, Ahmad Yani, Sofyan Tsauri, Sri Handayani : Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan

## DAFTAR PUSTAKA
Fatmawati,  Erma.  “Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Perspektf  Peran  Birokrasi  Dan  Partisipasi Masyarakat.” JIEMAN:  Journal  of  Islamic  Educational  Management 1,  no.  1  (27 Desember 2019): 58–76.
Good, Carter V dan Phi Delta Kappa. Dictionary of Education . New York: McGraw-Hill, 1959.
Hasbullah. Kebijakan  Pendidikan  dalam  Perspektif:  Teori  dan  Kondisi  Objektif  Pendidikan  di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Jalal,  Fasli,  dan  Dedi  Supriadi. Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah . Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
Jones,  C.  O.  “American  Politics  And  The  Organization  Of  Energy  Decision  Making.” Annual Review of Energy 4, no. 1 (1979).
Junaid, Hamzah. “Sumber, Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional).” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 7, no. 2 (2012).
Kiwang,  Amir  Syarifudin,  David  B.  W.  Pandie,  dan  Frans  Gana.  “Kebijakan  Publik  dan Efektivitas Organisasi.” Jurnal Kebijakan Publik 5, no. 3 (4 September 2014).
Rohman, Arif. Kebijakan Pendidikan; analisis dinamika formulasi dan implementasi . Bengkulu: Aswaja Pressindo, 2012.
Rusdiana,  A. Kebijakan  Pendidikan  dari  Filosofi  ke  Implementasi .  Bandung:  CV  Pustaka  Setia, 2015.
Sergiovanni, Thomas J. The Principalship: A Reflective Practice Perspective . Boston: Allyn and Bacon, 1991.
Tilaar,  H.A.R,  dan  Riant  Nugroho. Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  untuk  Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.