## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.177
Implementasi Keamanan Kaitanya dengan Peraturan Perundang-Undangan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

## Galih Ihza Mahendra
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Correspondence email : mahlia.audiza51@gmail.com
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  pengamanan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan Negara terhadap sistem keamanan lembaga pemasyarakatan dan implementasi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan.  Jenis  penelitian  deskriptif  analisis  dengan  pendekatan  yuridihs  empiris.  Hasil  penelitian  mengemukakan  bahwa pengaturan Permenkumham No  33 Thn 2015 tentang Pengamanan pada lapas dan rutan Negara telah diatur secara terperinci dan lengkap  namun  dalam  pelaksanaannya  terdapat  berbagai  hambatan  sehingga  di  Lapas  Kuningan  belum  sepenuhnya  diterapkan secara  maksimal  terutama  dalam  penjagaan  dan  pengawalan  pada  saat  asimilasi  yang  seharusnya  dilakukan  pengawasan  dan pengawalam  tetapi  hanya  didampingi  oleh  staf  biasa  yang  ditugaskan.  Kesimpulannya  yaitu  untuk  mengoptimalkan  pengamanan memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti teknologi, sarana prasarana.
Kata Kunci : Implementasi, Sistem Keamanan, Lembaga Pemasyarakatan.
Abstract. The purpose of this research is to know the  security arrangement at Penitentiary Institution and House  of  Detainee against  security  system  of  correctional  institution  and  implementation  of security  in  Penitentiary  Kuningan.  This  type  of descriptive  analysis  research    with  empirical    juridical  approach.  The    result  of      the  research  stated  that  the  Regulation  of Permenkumham Number 33 Year 2015 concerning Security at Penitentiary and House of Detainees has been arranged in detail and complete but in its implementation there are various obstacles so that   in   Kuningan   has  not  fully  applied  maximally, especially in guarding  and guarding  at  the  time  of  assimilation  which  should  be  supervised  and  supervised  but  only accompanied by regular staff assigned. The conclusion is that to optimize security requires human resources and other resources such as technology, infrastructure.

## Keywords: Implementation, Security System, Correctional institution

## PENDAHULUAN
Sistem  pemasyarakatan  bisa  disebut  sebagai  proses  pembinaan  bagi    para  WBP  yang  berdasarkan  pada pancasila.  Sistem  tersebut  dilaksanakan  oleh  pembina  yang  ada  pada  lembaga  permasyarakatan,  warga  binaan permasyarakatan, serta masyarakat sekitar sebagai tindakan dalam meningkatkan mutu dan kualitas hidup bagi  warga binaan pemasyarakatan sehingga mereka bisa menginstrospeksi diri. Sehingga dapat menjadi manusia yang lebih baik dan  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat.  Selain  itu,  saat  berada  di  dalam  lembaga  permasyarakatan seorang narapidana tetap mendapatkan jaminan atas hak-haknya tatas jaminan rasa aman di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut sesuai berdasarkan sistem permasyarakatan yang ada pada lembaga permasyarakatan tersebut.
Menurut KBBI atau yan dikenal sebagai buku besar Bahasa Indonesia, narapidana ialah orang hukuman (orang yang  sedang  menjalani  masa  hukumannya  karena  tindak  pidana). 1 kaitanya  dengan  hal  ini,  Simontakir  mengartikan narapidana  sebagai  orang  yang  di  tahanan,  orang  yang  ditahan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan. 2 Berdasarkan pengertian  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  Narapidana  merupakan  terpidana  yang  menjalani  hukuman  atas  tindakan kriminal  dilakukan,  yang  berakibat  mereka  tidak  memiliki  kebebasan seperti  masyarakat  diluar. Meskipun  demikian, hal tersebut tidak menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang berkedudukan sebagai terpidana.
Seorang  narapidana  meskipun  telah  kehilangan  kebebasannya  selama  berada  di  dalam  lembaga pemasyarakatan,  hak-  hak  yang  mereka  miliki  sebagai  seorang  warga  negara  telah  dijamin  oleh  negara  berdasarkan pada UUD RI thn 1945 Pasal 28G ayat (1).
Dalam Pasal 8 UU No 39 Thn 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dikatakan yakni : “Pemajuan, perlindungan, penegakan  dan  pemenuhan  HAM  menjadi  tanggung  jawabnya  pemerintah”.  Sesuai  pasal  tersebut  diharapkan  bagi seorang  napi  bisa  kembali  ditengah-tengah  masyarakat  dan  dapat  kembali  dalam  kehdupan  bersosial.  Sesuai  dengan tujuan  pemerintah  dalam  pemenuhan  HAM,  proses  pelaksanaan  serta  pemenuhan  HAM  bagi  narapidana  harus
1 Pusat    Bahasa    Depdiknas,    KaMUS    Besar    Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 683.
2 J.T.C.  Simontakir  dkk,  KaMUs  HUKUM,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 102.
Galih  Ihza  Mahendra,  Implementasi  Keamanan  Kaitanya  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  pada  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
dijalankan semestinya, pada dasarnya seorang napi juga bukan hanya untuk sebagai objek pembinaan saja akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan agar bisa dikembalikan kepada masyarakat.
Menurut PERMEN KUMHAM RI No 33 Thn 2015  “Pengamanan pada Lapas dan rutan”. menjelaskan bahwa pada menyelenggarakan pengamanan pada Lembaga pemasyaraktan  dan Rumah tahanan dapat dibentuk satuan tugas kamtip  dengan  klasifikasi  pengamanan  didasarkan  pada  pola  bangunan  dan  pengawasan.  Pelaksanaan  pengamanan meliputi kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa PERMEN KUMHAM RI  No 33 Thn 2015 belum sepenuhnya dapat diterapkan secara baik dengan. Hal ini sebagaimana terjadi di lapas Klas IIA Kuningan yang belum melakukan pengawalan  dengan  baik  terhadap  narapidana  khususnya  pada  saat  cuti  mengunjungi  keluarga,  asimilasi,  dan  proses peradilan.  Munculnya  masalah  tersebut  dikarenakan  masih  kurangnya  tenaga  petugas  keamanan  di  Lapas  Klas  IIA Kuningan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptik-  analitik,  yaitu  menerangkan  secara  rinci  bagaimana implementasi Permenkumham No 33 Thn 2015  “Pengamanan pada Lapas dan Rutan Negara terhdap sistem keamanan pada  Lembaga  Pemasyarakatan”,  dimana  untuk  selanjutnya  dianalisa  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis empiris. Sumber data berasal dari pustaka dan fakta yang ada dilapangan. Pendekatan yuridis empiris ini bertujuan agar mengetahui landasan dari  metodologis operasional yang dipakai pada lapas dalam penerapkan sistem keamanan dalam lembaga pemasyarakatan sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi Permenkumham No33 Thn 2015 tentang Pengamanan pada LApasdan Rutan Negara terhadap sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan.
Penelitian seperti ini juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan, yaitu prosedur untuk mengumpulkan data  yang  bersumber  dari  literatur  atau  bahan  literatur,  perundang-undangan  terkait,  tulisan  atau  penelitian  hukum. Pendekatan dalam penelitian ini  adalah kualitatif dengan berorientasi pada pengembangan narasi dan / atau deskripsi tekstual dari fenomena yang diteliti. Sumber data utama penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengamati, mempelajari, membaca materi hukum dan keputusan serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut pada teori, hukum  menjadi sebagai alat pembentuk dalam merubah masyarakat (Law as Tool Social Engineering).  Teori  tersebut  dijalankan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  yaitu  dengan  pemberian  pembinaan  terhadap warga binaan permasyarakatan atau narapidana. Sebelum adanya konsep tersebut, keadaan di dalam penjara seringkali menjadi  tempat  yang  menyeramkan  karena  sering  adanya  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  sesama  terpidana. Tujuan dari adanya sistem pemasyarakatan adalah untuk mengubah pola tingkah laku dari narapidana menjadi manusia yang lebih baik, sehingga saat mereka  lulus dari lapas kehadiran mereka bisa diterima oleh kalangan masyarakat dan mampu menjadi warga negara seperti pada umumnya.
Hukum  menurut  konsepsi  Mochtar  Kusumaatmaja  yang  dikutip  oleh  Juhaya  Praja      dalam  ciptaannya mengenai Teori Hukum yang dibuat dan pengaplikasinya  mengartikan  bahwa  hukum itu tidak hanya    seperangkat kaidah  dan  asas    yang  mengatur  pada  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat,  tetapi  juga    harus  mencakup  samapi kelembaga  (institUtion)  dan  proses  (processes)  yang  mana  diperlukannya  untuk    mewujudkan    hukum    itu    kedalam lingkungan  masyarakat. 3
Selain  itu  Pengaturan  Permenkumham  mengenai  Pengamanan  pada  Lapas  dan  Rutan  Negara  menjelaskan bahwa  apa  yang  dimaksud  dengan  gangguan  kamtip  adalah  suatu  situasi  kondisi  yang  menimbulkan  keresahan, ketidakamanan,  serta  ketidaktertiban  kehidupan  di  dalam  Lapas  atau  Rutan.  Pengamanan  merupakan  segala  bentuk kegiatan  dalam  rangka  melakukan  pencegahan,  penindakan  dan  pemulihan  terhadap  setiap  gangguan  keamanan  dan ketertiban di Lapas atau Rutan.
Dari  Permenkumham  Nomor  33  Tahun  2015  penyelenggarakan  pengamanan  di  lembaga  pemasyarakatan dibentuk satuan tugas Kamtip yang mana  diemban oleh DIRJEN PAS untuk satuan tugas kamtip  setingkat pusat, dan KAKAWINLI  KEMENKUMHAM  RI.  Untuk  satuan  tugas  kamtipdi  tingkat  wilayah  provinsi,  ketentuan  lainnya dijelaskan sebagaimana uraian sebagai berikut:
Pengamanan yang  dilakuan  berdasarkan  klasifikasi  yang  telah  ditentukan:  pengamanan    dengan  tingkat sangat  tinggi,  pengamanan  tingkat  tinggi,  pengamanan  sedang,  dan  pengamanan  terrendah.  Klasifikasi  pengamanan tersebut didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan. Pelaksanaan klasifikasi pengamanan meliputi beberapa hal yaitu:
3 Juhaya S. Praja, Teori H UKUM dan Aplikasinya , CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011 , halaman 26.
Galih  Ihza  Mahendra,  Implementasi  Keamanan  Kaitanya  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  pada  Lembaga

## Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
1. Pengamanan  tingkat  sangat  tinggi  dilengkapi  dengan  adanya  pemagaran  berlapis,  terdapat  pos  menara    yang berada diatas, termasuk juga  pos bawah, penempatannya yang sudah  terpisah, pengawasan  secara closed circUIt television, pembatasan geraksudah diterapkan, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, serta pengendalian komunikasi.
2. Pengamanan  tingkat  tinggi  dilengkapi  dengan  pemagaran  berlapis,  pos  menara  atas  penempatan  terpisah  atau bersama,  pengawasan  closed  circUIt  television,  pembatasan  gerak,  pembatasan  kunjungan,  dan  kegiatan pembinaan.
3. Pengamanan sedang sudah dilengkapi  dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis, penempatannya sudah terpisah atau  bersama,  pengawasannya  secara  closed  circUIt  television,  terdapat  pembatasan  kunjungan  dan  pembatasan kegiatan pembinaan.
4. Pengamanan tingkat rendah tanpa menggunakan pagar yang berlapis, penempatannya yang terpisah dan bersama, pengawasan closed circUit television dan pembatasan kegiatan pembinaan.
Dalam  Penyelenggaraan  pengamanan  terhadap  narapidana  mencakup  beberapa  kegiatan  diantaranya pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Upaya dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan, yakni:
1. Memeriksa  pada  setiap  keluar  dan  Masuk  pintu,  Pemeriksaan  ini  ialah  pemeriksaan  pada  administrasi  yang dikerjakan terhdap seseorang yang hendak akan masuk kehalaman Lapas atau Rutan. Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Pengamanan.
2. Penjagaan  dikerjakan  di  beberapa  pintu  yaitu:  gerbang  pintu  halaman,  pengamanan  pintu  utama,  ruangan kunjungan,  lingkungan  blok  hunian,  blok-blok  hunian,  pos  atas,  dan  area  lainnya  yang  sudah  ditetapkan  oleh Kepala Lapas atau Rutan. Penjagaan dilakukan oleh Regu Pengamanan.
3. Pengawalan  diberikan  terhadap  napi  atau  tahanan  pada  saat  hendak  keluar  seperti:  izin  luar  biasa,  CMK,  CMB, CB  proses  peradilan,  asimilasi,  pemidanaanp,  perawatan  medis  di  luar  Lapas  maupun  Rutan,  serta  kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Pengawalan diberikan oleh Satuan Pengamanan atas izin dari KaLapas atau KaRutan.
4. Penggeledahan,  yakni:  penggeledahan  pada  bagian  badan,  penggeledahan  pada  barang  bawaan,  penggeledahan sel,  penggeledahan  area,  penggeledahan  kendaraan.  Pemeriksaan  ini  dilakukan  oleh:  petugas  dari  Satuan Pengamanan  dan  petugas  yang  telah  dierikan  amanah,  anggota  Kamtip  dari  Divisi  Pemasyarakatan  pada KANWIL KEMENKUMHAM, atau petugas satuan tugas Kamtip dari Dirjen pas.
5. Inspeksi  terhadap  plaksanaan  prosedur  kengamanan  diLapas  atau  diRutan.  Inspeksi  yang  dilakukan  secara insidentil oleh para petugas PAS yang dipilih oleh KaLapas atau kaRutan.
6. Melakukan  pengendalian  control  pada  beberapa  askses  yang  ada  seperti:  gerbang  pintu  halaman,  gerbang  pintu utama,  pengamanan  pintu  utama,  ruangan  kunjungan,  lingkungan  blok,  blok-blok  hunian,  menara  atas,  pagar dalam  dan  pagar luar,  kantor,  steril  area,  dan  pengamanan area lainnya  yang  ditetapkan  oleh Kepala  Lapas  atau Rutan. Kontrol dilakukan secara intensif  oleh Kepala pengamanan atau Wakil Kepala Regu bagian Pengamanan.
7. Melakukan  giat  Intelijen,  yang  dilakukan  guna  mendukung  kegiatan  pengamanan  di  lingkungan  Lapas  ataupun Rutan  terhadap  potensi  yang  akan  timbul  dari  gangguan  kamtip.  Kegiatan  intelijen  ini  meliputi  antara  lain pengelolaan,  pengumpulan,  dan  pertukaran  informasi.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  para  pejabat  yang  diberi amanah oleh Dirjen pas , Divisi Pemasyarakatan, dan Lapas atau Rutan.
8. Pengendalian  Peralatan,  dijalankan  dengan  mengelola  seluruh  sarana  pengamanan  dan  sarana  lain  yang  dapat menyebabkan  timbulnya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban.  Sarana  pengamanan  meliputi:  senpi,  perlengkapan anti  huru  hara,  kunci  dan  gembok  blok  hunia,  alat  komunikasi,  ruangan  kendali,  alat  damkar    dan  kendaraan. Sarana  lainnya  antara  lain  yaitu:  alat-alat  perkantoran,  peralatan  bengker,  alat  kelolah  dapur,  dan  peralatan- peralatan kebersihan. Pengendalian sarana pengamanan dilakukan oleh Kepala Satuan Pengamanan.  Pengendalian sarana  lain  dilakukan  oleh  petugas  pada  bagiannya  masing-masing  dan  melaporkan  hasil  pengendalian  kepada Kepala Satuan Pengamanan.
9. Pengawasan  melalui  Komunikasi,  untuk  mengawasi,  meneliti,  mencatat,  dan    memberikan  batas  kegiatan komunikasi  bagi napi dan tahanan dengan dunia luar lapas. Pengawasan ini dilakukan oleh bagian Pengamanan.
10. Pengendalian/pengawasan pada Lingkungan, dilakukan aagar memastikan lingkungan aman dan tertip serta steril area. Pengendalian/pengawasan lingkungan yang diterapkan di kawasan steril area ini dilakukan untuk melarang para napi untuk melakukan atau kegiatan lain tanpa izin dari Ka.Lapas dan Ka.Rutan. Pengendalian/pengawasan lingkungan  di  kawasan  jalan  orang  sebagaimana  yang  diberikan  dengan  memberi  batas  gerak  mereka,  serta memberikan  batas  area  kepada  kegiatan  napi  dan  tahanan.  Pengendalian/pengawasa  lingkungan  dilakukan  oleh petugas bagianPengamanan.
Galih  Ihza  Mahendra,  Implementasi  Keamanan  Kaitanya  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  pada  Lembaga

## Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
11. Penguncian,  diberikan  agar  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  didalam  Lapas  atau  Rutan.  Penguncian  diberikan kepada: gerbang halaman, gerbang utama, Pengamanan pintu utama, kamar-kamar hunian, lingkungan blok-blok hunian, dan ruangan perkantor. Penguncian dilakukan oleh Regu Pengamanan.
12. Penempatan dalam Rangka Pengamanan, dimaksudkan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban yang meliputi:  pelanggaran  disiplin,  pelarian,  terancam  jiwanya,  membahayakan  jiwa  orang  lain,  memiliki  potensi mengembangkan  jaringan  kejahatan,  dan  mengancam  stabilitas  keamanan  negara.  Penempatan  dilakukan  pada; strapsel,  isolasi,  dan  blok  hunian  khusus  napi  yang  melakukan  pelanggaran.    Bagian  ini  dilakukan  oleh  regu Pengamanan dengan izin dari KaLapas dan KaRutan.
13. Investigasi  dan  Reka  Ulang,  dilakukan  untuk  memperoleh  alasan  serta  sebab  terjadinya  gangguan  Kamtip. Investigasi dan reka ulang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan
14. Tindakan  Lainnya  yaitu  Sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Tindakan  lain  terkait  pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan.
Penindakan  yang  diberikan  untuk  memberhentikan  dan  meminimalkan  serta  melokalisir  gangguan  kamtip. Penindakan  ini  terjadi  jikalua:  terdapat  kerusuhan  perorangan  maupun  secara  massal,  penyerangan  kepada  petugas, percobaan  untuk  melakukan  pelarian,  pelarian,  rencana  bunuh  diri,  bunuh  diri,  keracunan  secara  besar  besaran  atau terjangkit  penyakit,  dan  pelanggaran  lain  yang  dilakukan.  Dalam  melakukan  penindakan,  petugas  Lapas  atau  Rutan wajib  menggunakan  kekuatan  yang  berkelanjutan.  Penggunaan  kekuatan  yang  berkelanjutan  meliputi  beberapa  hal yaitu:
1. Kehadiran  petugas  Lapas  atau  Rutan  dimaksudkan  agar  penindakan  ini  dilakukan  dengan  mengutamakan pendekatan persuasif sehingga pada saat berhadapan dengan narapidana atau tahanan merasa lebih aman.
2. Perintah  ucapan  bertujuan  agar  penindakan  yang  diberikan  dapat  memberikan  perintah  yang  jelas  serta  dapat diperhitungkan dengan baik pada saat berhadapan dengan napi atau tahanan yang menolak pada saat diajak unutk bekerja sama.
3. Kekuatan fisik dengan Teknik yang ringan bertujuan untuk penindakan serta memecah belah kekuatan narapidana atau tahanan dan pembatasan gerak fisik pada saat berhadapan dengan narapidana atau tahanan.
4. Kekuatan fisik dengan teknik yang sedikit keras dan melumpuhkan bertujuan agar tingkat pada tindakan dengan menggunakan  tindakan  fisik  bertujuan  untuk  menjatuhkan  dan  menyerang  saat  berhadapan  dengan  narapidana atau tahanan yang melakukan perlawanan.
5. Kekuatan  dengan Teknik yang dapat mematikan  bertujuan untuk penindakan saat berhadapan dengan napi  atau tahanan  yang  membahayakan  keselamatan,  dilakukan  dengan:  memberi  pukulan    ke  bagian  atau  daerah  yang sangat vital dan menggunakan senjata api.
Bantuan  dari  regu  pengamanan  terdiri  dari:  bantuan  pengamanan  dari  dalam  dan  bantuan  pengamanan  luar. Bantuan  pengamanan  dalam  dibutuhkan  ketika  pihak  upt  kekurangan  petugas  pengamanan.  KaLapas  atau  KaRutan memberikan  jabatan  fungsional  umum  kpda  petugas  bantuan  pengamanan  internal.  Bantuan  pengamanan  dari  dalam berada di bawah perintah dari Komandan Regu Pengamanan.

## Implementasi Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 di Lembaga pemasyarakatan Kuningan
Di  dalam  Lembaga  Pemayarakatan  Kuningan  pada  implementasinya  seringkali  terjadi  berbagai  macam gangguan diantaranya baik gangguan keamanan maupun ketertiban. Jenis gangguan yang paling sering terjadi di adalah kerusuhan  antara  sesama  narapidana  maupun  pelarian  yang  dilakukan  oleh  narapidana.  Sebagai  upaya  dalam penanggani  hal  tersebut,  bagi  narapidana  yang  melakukan  akan  dimintai  keterangan  kenapa  kerusuhan  tersebut  bisa terjadi kemudian akan diberikan sanksi dan kemudian diasingkan sementara.
Cara penerapan pada pelaksanaan keamanan bagi napi di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan umumnya yaitu: penjagaan,  pengawasan,  dan  pengawalan.  Cara  yang  diterapkan  dalam  pelaksanaan  keamanan  bagi  narapidana dijelaskan bahwa perlindungan yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi napi yaitu dilakukannya Protap atau Prosedur Tetap oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan. 4
Selanjutnya  penjagaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kuningan  terdiri  dari  beberapa  pos  yaitu:  6  pos  menara atas,  blok  I,  dan  blok  II.  Untuk  pos  menara  atas  yang  diisi  hanya  satu  pos  menara  oleh  1  orang  penjaga  yaitu  pos menara  II,  sedangkan  untuk  setiap  blok  masing-masing  terdiri  dari  1  orang  penjaga.  Penjagaan  dilakukan  pula  pada pintu blok II oleh 1 orang penjaga. Pengamanan pintu utama dipimpin   oleh   1   orang   penjaga. Pengamanan tersebut dilakukan melalui empat regu yang terdiri dari 6 orang termasuk 1 orang komandan. Pengamanan shift malam untuk regu pengamanan dibantu oleh 1 orang petugas piket malam yang ditunjuk dari petugas staf oleh Kalapas dan diawasi oleh  Pengawas  Umum  (PU)  yang  ditunjuk  dari  Pejabat  Eselon  III  oleh  Kalapas.  Pengamanan  di  hari  libur  nasional diawasi oleh Wasin (Pengawas Intern) yang ditunjuk dari Pejabat Eselon III oleh Kalapas.
4 Ibid

## Galih  Ihza  Mahendra,  Implementasi  Keamanan  Kaitanya  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  pada  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
Situasi  keamanan  pada  napi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kuningan  relatif  baik.  Pegawai  rugu  keamanan memberikan pengawasan dan penjagaan terhdap napi dengan memberikan laporan perhari dan berita acara mengenai pelaksanaan  pembinaan    serta  memberikan  keterangan  kondisi  keamanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kuningan adalah baik.
Terkait dengan implementasi terhadap Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga  Pemasyarakatan  dikuningan  menjelaskan  bahwa  pada  umumnya  pencegahan  gangguan  kamtip  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kuningan  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  khususnya  berkaitan  dengan  pemeriksaan  pada  pintu keluar  masuk  orang,  penggeledahan,  inpeksi,  kegiatan  intelijen,  pengendalian  peralatan,  pengawasan  komunikasi, pengendalian lingkungan, serta tempat dalam rangka pengamanan, dan investigasi pada reka ulang. Namun berkaitan dengan  penjagaan  terdapat  kendala  berupa  belum  diisinya  semua  pos  menara  atas  oleh  penjaga  dimana  yang  diisi hanya 1 pos menara atas yaitu pos menara II. Selain itu, pengawalan pada  saat asimilasi tidak dilakukan oleh Satuan Pengamanan dilakukan oleh petugas  yang  dipilih langsung oleh  Kalapas. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengoprasian  terhadap  Permenkumham  No  33  Thn  2015  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kuningan  belum  dilakukan sepenuhnya secara maksimal.
Sebagai  langkah  pengoptimalan  pengamanan  pada  Lapas  Kuningan,  petugas  dari  regu  pengaman  lapas memiliki waktu untuk rolling dan  berkeliling. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari oleh petugas keamanan setelah melakukan  apel  pagi,  dengan  berkeliling  area  kompleks  lapas.  Selain  itu,  juga  dapat  meminimalkan  resiko terbentuknya  kecurangan maupun masuknya barang-barang terlarang, kunjungan yang dilakukan oleh setiap keluarga atau  kerabat  harus  melalui  tahap  pemeriksaan.  Tahapan  tersebut  dilakukan  mulai  dari  pemeriksaan  pakaian,  maupun pemeriksaan terhdap barang bawaan. Pengaturan keamanan tersebut sebagai bentuk meningkatkan mutu dari lembaga pemasyarakatan  sehingga  dapat  berjalannya  pembinaan  dan  bimbingan  kepada  warga  binaannya  dengan  baik,  dan dapat memberikan keamanan bagi narapidana dan petugas Lapas.
Mengenai hambatan apa saja yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan dalam melakukan  keamanan untuk  para  narapidana  terdapat  hambatan  anatarnya  yakni  kurangnya  petugas  keamanan  Lembaga  Pemasyarakatan Kuningan.  KPLP  Kuningan,  berkata    jumlah  petugas  keamanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  ini  tidak  setara  dengan para narapidana yang ada 5 . Berdasarkan fakta yang ada dilapangan jumlah napi adalah 417 orang, sedangkan petugas keamanan hanya berjumlah 24 orang, itupun terbagi-bagi menjadi beberapa shiff yang telah ditetapkan. 6
Berdasarkan  pada  fakta  data  dilapangan  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  petugas  tidak  seimbang  dengan narapidana  yang  ada.  Hal  tersebut  bisa  saja  dapat  menimbulkan  adanya  gangguan  terhadap  para  warga  binaan permasyarakatan  atau  narapidana  maupun  terhadap  petugas  lapas.  Selain  itu  perlunya  penambahan  jumlah  personil petugas  keamanan  serta  melakukan  pelatihan-pelatihan  sesuai  dengan  kemapuan  dan  keahlian  yang  dimilki  untuk meningkatkan SDM para petugas bagian keamanan pada Lapas. Hal ini juga sebagai upaya agar tidak terjadi hal yang tidak dinginkan. Perlunya adanya pembatasan interaksi antara narapidana dengan orang dilingkungan luar, agar ruang bergerak para napi sangat terbatas, sehingga nantinya akan sulit bagi mereka melarikan diri. Solusi dalam peningkatan dari segi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan juga diterapkannya dengan sistem personal atau pendekatan perseusif,  dikarenakan  akan  muncul  rasa  kekeluargaan  antara  narapidana  jadi  akan  mudah  untuk  diberikan  arahan, tanpa  harus  mengurangi  rasa  patuh  narapidana  kepada  petugas  (Lapas),  pengamanan  bukan  lagi  dengan  dilakukan dengan ancaman atau kekerasan.
Implementasi Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Kuningan faktanya belum terlakasana  secara  maksimal. Maka  diperlukan  adanya  pemaksmimalan  penerapan  peraturan  perundang-undangan  ini dari segi SDM maupun sarpras untuk menunjang. Selain itu pengamanan pada lapas harus dilakukan secara maksimal baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Apabila  semua  sudah  berjalan  secara  maksimal,  upaya  pembinaan  terhadap wwarga binaan permasyarakatan atau narapidana akan mampu berjalan sesuai tujuan.
Fakta lain dari penerapan PERMENKUMHAM RI No 33 Thn 2015 yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIA  Kuningan  menunjukkan  bahwa  belum  sepenuhnya  dapat  diimplementasikan  dengan  baik.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  belum  dilakukannya  pengawalan  dengan  baik  terhadap  narapidana  khususnya  pada  saat  cuti mengunjungi  keluarga,  asimilasi,  dan  proses  peradilan.  Hal  tersebut  juga  didasari  karena  adanya  kurangan  tenaga petugas  keamanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kuningan.    terdapat  Pengaturan  Permenkumham  mengenai Pengamanan  pada  lapas  dan  Rutan  Negara  PERMENKUMHAM  Nomor  33  Tahun  2015  dimaksud  untuk  tindakan pencegahan  dan  penanggulangan  gangguan  kamtip  yang  ada  pada  lapas  yang  berakibat  pada  terjadinya  tindak ketidakamanan, serta ketidaktertiban di dalam Lapas atau Rutan.
5 wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan
6 Ibid .

## Galih  Ihza  Mahendra,  Implementasi  Keamanan  Kaitanya  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  pada  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

## SIMPULAN
Menurut penguraian diatas  penulis dapat  memberikan kesimpulan bahwa Permenkumham No 33 Tahun 2015 ini terhadap Sistem Keamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  dilaksanakan  melalui  klasifikasi  yaitu:  pengamanan  yang amat  sangat  tinggi,  pengamanan  tinggi,  pengamanan  sedang  ,  dan  pengamanan  tingkatan  terrendah.  Pencegahan gangguan  kamtip  ini  terjadi  pada  Lapas  atau  Rutan,  meliputi:  pemeriksaan  pintu  keluar  dan  masuk, pengawalan,control,  penjagaan,  penggeledahan,  inpeksi,,  kegiatan  intelijen,  peralatan  pengendalian,  pengawasan  dari segi  komunikasi,  pengendalian  pada  segi  lingkungan,  pengamanan  pada  penguncian  blok  blok  hunia,  penempatan narapidana  dalam  rangka  pengamanan,  investigasi  dan  reka  adegan  pada  tindakan  lain  sesuai  dengan    ketentuan perundang-undangan dan Implementasi terhadap Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kuningan  belum  sepenuhnya diterapkan secara maksimal khususnya dalam hal penjagaan, dimana terdapat kendala berupa belum diisinya semua pos menara  atas  oleh  penjaga dimana  yang  diisi hanya  1  pos  menara atas  yaitu pos  menara  II  dan  pengawalan  pada  saat asimilasi tidak dilakukan oleh Satuan Pengamanan tetapi dilakukan oleh petugas staf yang ditunjuk oleh Kepala Lapas. Kurang  optimalnya  dikarenakan  ketidak  seimbangan  antra  petugas  lapas  dan  jumlah  narapidana  yang  sangat  banyak sehingga dapam proses nya kurang berjalan dengan baik.

## Saran
Menurut  uraian  diatas  penulis  dapat  nyimpulkan  saran  sebagai  upaya  mencegah  terjadinya  hambatan pelaksanaan  keamanan  bagi  narapidana  di  lapas  Kuningan  dapat  dikerjakan  melalui  penambahan  jumlah  personil petugas keamanan sehingga antara petugas bagian keamanan dan hunian WBP dilapas dapat  sebanding, diperlukannya peningkatan  SDM para  petugas  keamanan  Lapas  dengan  cara  memberikan  pelatihan-  pelatihan  khusus  yang  ada  dan juga  perekrutan  petugas  didalam  Lapas  berdasarkan  kemampuan  dan  keahliannya,  supaya  dalam  bertugas  dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Diperlukan pula pembatasan terhadap interaksi narapidana dengan dunia luar, Hal ini dilakukan agar ruang gerak narapidana sangat terbatas, sehingga akan sulit untuk melarikan diri. Selain itu, diperlukan  peningkatan  terhadap  kemampuan  petugas  dalam  mengawasi  narapidana.  Hal  terebut  sebagai  upaya pengoptimalan terhadap implementasi Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015.

## DAFTAR PUSTAKA
Ach. Tahir, Cyber Crime (Akar Masalah, SolUSi, dan  PenanGGUlangannya),  Suka  Press, Yogyakarta, 2009. Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1996. Barda  Nawawi  Arief,  BUnga  Rampai  Kebijakan HUKUM Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. C.    I.    Harsono,    Sistem    BarU    Pembinaan Narapidana,    Djambatan,    Jakarta, 1995.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  KamUs  Besar Bahasa  Indonesia,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2014. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2009. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. J.T.C.   Simontakir   dkk,   KamUS   HUKUm,   Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Juhaya S. Praja,  Teori HUKUM dan Aplikasinya, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011. Lexy     J.     Moleong,     Metodologi     Penelitian KUAlitatif,      Remaja      Rosdakarya, Bandung, 2007. Muhammad    Tahir    Azhary,    Negara    HUKUm, Prenada Media, Jakarta, 2003. Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1999. Soerjono     Soekanto,     Pengantar     Penelitian HUKUM, Universitas   Indonesia Press, Jakarta, 2008. Suharsimi Arukinto, ProsedUR Penelitian: SUaTU Pendekatan   Praktek,   Rineka   Cipta, Jakarta, 2010.