## PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

## Customary Forest Management in Kerinci Seblat National Park
Bayu Budiandrian 1),* , Ahmad Jaetuloh 2) , Pramasty Ayu Koes Dinar 3)
1) Fakultas Pertanian, Universitas Singaperbangsa, Karawang
2) Peneliti Sajogyo Institue
3) Peneliti Akar Fondation
* E-mail: bayubudiandrian@gmail.com
Diterima: 30 Juli 2022 | Direvisi: 20 Agustus 2022 | Disetujui: 25 September 2022

## ABSTRACT
After the decision of the Constitutional Court No. 35 of 2012 concerning Customary Forests, the status of customary forests under the  state authority now has been removed from State forest areas and now customary law communities are given the authority to re-manage their customary forests through government permits. However, there are still many Customary Law communities who have not finished yet and succeeded in fighting for their own forests, one of which  is  the  Rejang  community  in  Lebong  Regency,  Bengkulu.  The  Agrarian  Reform  and Social Forestry (RA/PS) policy is mentioned in the 2014-2019 RPJMN. The policy allocates 12.7 million hectares of forest area for Social Forestry and 9 million hectares as Land for Agrarian  Reform  Objects  (TORA). However,  agrarian  reform  and  social  forestry  policy certainly required broader political, economic and cultural changed which is did not seen yet at the local and regional levels. In Lebong Regency, the Rejang Customary Law Community still has to continue to fight to reclaim their rights to the Customary Forest. For this reason, this study seeks to provide an overview of how the practice of implementing agrarian reform and social forestry policies in the Kerinci Seblat National Park. This study used data collection method by in-depth interviews and direct observation as well as focus group discussion (FGD). The total number of respondents in this study were 35 respondents. The results of this study indicate there is a dualism in forest management in Kerinci Seblat National Park between the State  and  the  Customary  Law  Community.  In  addition,  the  management  of  the  Rejang Indigenous Forest cannot be separated from the governance of the kuteui or the institutions of the indigenous peoples themselves; common property . In the forest which they call “Demong Samin”, there are at least 2 (two) classifications of rights attached to the Kuteui residents, namely property and owner.
Keywords: Social Forestry, Kerinci Seblat National Park, Access Theory

## ABSTRAK
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.35 Tahun 2012 mengenai Hutan Adat, status hutan adat yang dulu berada di bawah kewenangan negara, menjadi kewenangan masyarakat hukum adat  untuk  mengelola  kembali  hutan  adatnya  melalui  izin  pemerintah.  Kebijakan  Reforma Agraria  dan  Perhutanan  Sosial  (RA/PS)  masuk  dalam  RPJMN  2014-2019,    peluang  bagi Masyarakat Adat untuk memperoleh kembali hak atas hutan, dengan  mengalokasikan 12,7 juta ha kawasan hutan untuk  Perhutanan Sosial dan 9 juta ha sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).   Kebijakan tersebut membutuhkan reformasi politik, ekonomi dan budaya, yang  belum  berjalan  dengan  baik.  Penelitian  ini  berusaha  memberikan  gambaran  tentang pengelolaan hutan adat di Taman Nasional Kerinci Seblat. Metode penelitian ini adalah Mix Method , yaitu penggabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.  Pengumpulan data dengan metode survey dan wawancara mendalam serta pengamatan langsung di lapangan dan
FGD.  Responden  sejumlah 35 orang.  Analisis data menggunakansecara  metode deskriptif menggunakan analisis teori akses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dualisme pengelolaan  hutan  di  Taman  Nasional  Kerinci  Seblat  yaitu  antara  Negara  dan  Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, tata kelola Hutan Adat Rejang tidak bisa dilepaskan dari tata kelola kuteui atau kelembagaan masyarakat adat sendiri. Pengelolaan hutan oleh masyarakat adat jauh lebih  lama  dan establish ketimbang  Negara.  Pengelolaan  Hutan  Adat  biasanya  bersifat common property . Di Hutan ya ng mereka sebut sebagai “Demong Samin”, setidaknya terdapat 2 (dua) klasifikasi hak yang melekat pada warga kuteui , yaitu propertior dan owner .
Kata kunci: Perhutanan Sosial, Taman Nasional Kerinci Seblat, Teori Akses

## PENDAHULUAN
Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan dalam  persekutuan  alam  lingkungannya, yang  satu  dengan  lainnya  tidak  dapat dipisahkan.  Berdasarkan  statusnya,  hutan terdiri  atas  hutan  negara  dan  hutan  hak. Hutan  negara  adalah  hutan  yang  berada pada  tanah  yang  tidak  dibebani  hak  atas tanah.  Sementara  hutan  hak  adalah  hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
Merujuk pada UU No. 41 tahun 1999 tentang  kehutanan,  hutan  yang  termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan  hutan  kemasyarakatan.  Hutan  adat adalah  hutan  negara  yang  berada  dalam wilayah  masyarakat  hukum  adat.  Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk  desa.  Sedangkan  definisi  hutan kemasyarakatan  adalah  hutan  negara  yang pemanfaatannya  untuk  memberdayakan masyarakat. Namun, mengacu pada putusan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia atas  perkara  No.  35/PUU-X/2012,  hutan adat tidak bisa lagi dikategorikan kedalam hutan  negara,  tetapi  sudah  berubah  status menjadi  kategori  hutan  hak.  Berdasarkan putusan  MK  tersebut,  maka  pengertian hutan  adat  berubah  menjadi  hutan  yang berada  dalam  wilayah  masyarakat  hukum adat.
Kabupaten  Lebong  adalah  wilayah yang  sangat  kaya  sumber  daya  alamnya seperti  hutan,  rempah-rempah,  emas, batubara,  panas  bumi,  air  bersih,  pasir, hingga  batukali.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari  sejarah  geliat  perdagangan  lada  pada zaman  penjajahan  Inggris  di  Bengkulu tahun 1685-1824 dan eksploitasi SDA pada zaman  Pemerintah  Hindia  Belanda  yang masuk ke wilayah Lebong pada tahun 1824- 1942. Sebelum memasuki era perdagangan pada tahun 1685, wilayah Bengkulu terdiri dari  enam  Kerajaan,  antara  lain  Kerajaan Sungai  Serut,  Kerajaan  Selebar,  Kerajaan Sungai  Lemau,  Kerajaan  Sungai  Itam, Kerajaan  Anak  Sungai,  dan  Kerajaan Depati  Tiang  Empat  atau  lebih  dikenal dengan  Kerajaan  Empat  Petulai  yang  saat ini  menjadi  Kabupaten  Lebong  dimana rakyatnya  terdiri  dari  suku  Bangsa  Rejang seluruhnya.
Rahmana (2014) menyebutkan bahwa eksplorasi  tambang  emas  oleh  Belanda  di Kabupaten  Lebong  sudah  dilakukan  sejak tahun  1896,  hal  tersebut  ditandai  dengan berdirinya  perusahaan  tambang  emas pertama milik  Belanda  di  wilayah  Lebong bernama Lebong  Gold  Syncicaat .  Pada tahun 1897 aktifitas penambangan emas/perak  di  wilayah  Bengkulu  mulai beroperasi  di  Lebong  Donok,  namun kemudian perusahaan tersebut diambil alih oleh  perusahaan Minjbouw  Maatshcappij
Redjang  Lebong (MMRL)  dan Mijnbouw
Maatschappij  Simau pada  tahun  1899
Jurnal Agrimanex Vol.3 No.1, September 2022; halaman 61-77
dengan  keputusan  Pemerintah  Hindia Belanda  (PHB)  28  Januari  1899  No.1 MMRL  tentang  konsesi  pertambangan emas/perak  di  wilayah  Lebong  Donok. Selama  kurang  dari  setengah  abad,  yakni dari  tahun  1896  hingga  1941,  kedua perusahaan milik Belanda tersebut tercatat berhasil memproduksi 131 Ton emas yang kemudian  diekspor  ke  berbagai  Negara seperti  China,  Spanyol  dan  beberapa Negara lainnya di Eropa.
Tidak  hanya  pertambangan,  selama ini  hutan  menjadi  salah  satu  unsur pembentuk  identitas  terpenting  bagi masyarakat  hukum  adat  Rejang  di Kabupaten Lebong. Sebelum masuknya era kolonial  Belanda  ke  Tanah  Rejang  ini, seluruh  aktifitas  kehidupan  masyarakat hukum  adat  Rejang  ini  bergantung  pada hutan.  Mulai  dari  kebutuhan  sandang, pangan,  papan  hingga  kebutuhan  spiritual. Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  hukum adat  yang  mengatur  tentang  ruang  hidup atau  kosmologi  hutan  adat  Rejang,  ritual- ritual  adat,  ritus  adat  di  dalam  kawasan hutan,  jejak  daya  jelajah  dan  pengalaman serta  pengetahuan  masyarakat  terhadap hutan  adatnya.  Misalnya  terdapat  aturan tentang pembagian wilayah larangan dalam hutan.  Kemudian,  ritual  ziarah  ke  makam leluhur  yang  di  keramatkan  untuk mendapatkan berkah, serta bekas lahan atau tanaman  tua  yang  pernah  dibuka  dan dikelola oleh masyarakat.
Namun  sayangnya  pengetahuan  dan pengalaman  masyarakat  ini  dinegasikan oleh  proses  penyeragaman  terhadap  hak- hak  masyarakat  hukum  adat  Rejang  sejak era  kolonial  Belanda  dengan  pola pengelompokkan  masyarakat  adat  Rejang kedalam  kelompok  kesatuan  dengan pendekatan  wilayah  yang  disebut Margo . Sistem Margo ini diciptakan oleh Belanda dengan mengadaptasi sistem Marga dalam
Kesultanan  Palembang  yang  bertujuan untuk  mentertibkan  masyarakat  adat  yang batasan-batasan  administrasi  yang  dapat dikontrol  langsung  oleh  Pemerintahan Hindia  Belanda.  Selain  itu,  pengingkaran terhadap  hak-hak  masyarakat  hukum  adat Rejang  terhadap  wilayah  adatnya  menjadi konkret  sejak  berlakunya  Hukum  Agraria Belanda  atau AgrarischeWet pada  tahun 1870  yang  menyatakan  bahwa “semua tanah  yang  orang  lain  tidak  dapat membuktikan,  bahwa  itu  eigendomnya adalah  tanah  domein  atau  milik  negara” . Sehingga  tanah-tanah  dalam  wilayah  adat Rejang saat itu diambil alih seluruhnya oleh Negara  kemudian  masyarakat  di  partisi kedalam  batas-batas  wilayah  administrasi yang  dikuasa  oleh  setiap  Kontrolier Belanda.
Praktik  pengelolaan  hutan  oleh Negara  dengan  masyarakat  atau  adat memang  seringkali  menimbulkan  konflik. Studi  Budiandrian  (2017)  memperlihatkan bahwa kebijakan pengaturan hutan memang seringkali  bias  dan  tumpang  tindih  antara satu  dengan  yang  lainnya.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  adanya  dualisme  dalam mengelola  kawasan  hutan  konservasi. Dengan  adanya  kebij akan  yang  “mendua” dan penggunaan istilah yang bias di dalam regulasinya,  maka  jelas  ada  persoalan mendasar  di  dalam  kebijakan  besar pengelolaan  hutan.  Persoalan  mendasar tersebut adalah berjalannya logika kapital di dalam  pengelolaan  hutan  di  Indonesia. Hutan  masih  dianggap  sebagai  komoditas yang  dapat  menghasilkan  nilai  guna  bagi pemerintah.  Dengan  logika  seperti  ini, maka istilah “konservasi” seringkali hanya menjadi  tameng  untuk  mendapatkan manfaat atas hutan dan sumberdayanya.
Memasuki  era  orde  lama,  lahirlah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
kemudian  dikenal  dengan  UUPA.  Tujuan dari  UUPA  ini  adalah  untuk  memberikan kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas tanah  bagi  rakyat  seluruhnya  dengan menghapus  tanah-tanah  partikelir  atau particuliere  landerijen yang  dulu  dimiliki oleh  swasta  dan  Belanda.  Namun,  pasca runtuhnya  rezim  orde  lama  dan memasuki era  orde  baru,  pemerintah  Indonesia dibawah  tampuk  kekuasan  Soeharto mengambil  kebijakan  yang  kontakdiktif dengan cita-cita dan tujuan UUPA tersebut. Pemerintahan  Orde  Baru  mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kehutanan (UUPK).  Dalam  penjelasan  umum  UUPK ini merupakan suatu langkah untuk menuju kepada unifikasi hukum nasional di bidang kehutanan,  namun  peraturan  pelaksanaan UUPK  lebih  mengutamakan  kepentingan ekonomi  dibandingkan  dengan  upaya konservasi lingkungan.
Kebutuhan  modal  pembangunan nasional menjadi prioritas utama pada saat itu. Sehingga Undang-Undang No. 5 tahun 1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kehutanan (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Pertambangan  dan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967 tentang Penanaman Modal Asing dikeluarkan  sebagai  bagian  dari  paket kebijakan  yang  “membuka  pintu”  bagi penanaman modal asing dan dalam negeri. Pasca  paket  kebijiksananaan  ini  dibuat hingga  tahun  1979,  aturan  mengenai  tata batas dan tata kelola hutan oleh masyarakat hukum adat Rejang ini masih berpedoman dengan  tata  aturan  dan  keputusan Pemerintahan Margo.
Hutan  yang  boleh  dikelola  oleh masyarakat  hukum  adat  Rejang  adalah hutan Margo atau Hutan Boswezen. Setelah terbitnya  Undang-Undang  Nomor  5  tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang juga
menghapus  sistem  Pemerintahan  Margo secara keseluruhan, saat itu pula dari 1979- 1980  pemerintah  mengerahkan  seluruh aparatus  kehutanan  untuk  menarik  semua surat  izin  pengusahaan  tanah  untuk masyarakat  yang  dikeluarlan  oleh  margo kemudian membakarnya. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk membenahi tata aturan tentang  penguasaan  sumber-sumber  daya alam yang berada di hutan dan didominasi oleh  masyarakat  adat.  Sejak  saat  itu  pula tidak  ada  satupun  masyarakat  hukum  adat Rejang di Lebong yang memiliki lahan dan dapat mengakses kawasan hutan adat yang selama ini menopang penghidupan mereka.

## PERUMUSAN MASALAH
Sejarah  keterpisahan  Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rejang dengan hutan adatnya  terjadi  ketika  Negara  dengan gegabahnya  menerbitkan  Surat  Menteri Pertanian  No.736/  Mentan/X/1982 tentang wilayah  Taman  Nasional  Kerinci  Seblat (TNKS).  Dengan  luasan  TNKS  sebesar 1.484.660  ha.  Luasan  TNKS  sendiri mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Tahun 1996 misalnya, melalui SK Menteri Kehutanan nomor 192/Kpts-II/1996 luasan TNKS  berkurang  menjadi  1.386.000  ha. Terakhir,  di  tahun  2004;  berdasarkan  SK Menhut No.420/Menhut-II/2004, tertanggal 19  Oktober  2004;  luas  TNKS  meluas menjadi  1.389.510  ha.  Khusus  di Kabupaten  Lebong,  luas  TNKS  setara dengan  51%  dari  luas  wilayah  Lebong (192.924  hektar).    Dan  terdapat  lebih  dari 70 Desa di Kabupaten Lebong masuk dalam kawasan  TNKS.    Sehingga  akibat  dari penetapan  wilayah  TNKS  ini  adalah hilangnya  hak-hak  MHA  Rejang  dan tergerusnya  identitas  mereka  sebagai sebuah kasatuan sosial yang memiliki relasi sejarah  yang  panjang  terhadap  wilayah adatnya.
Jurnal Agrimanex Vol.3 No.1, September 2022; halaman 61-77 p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
Paska  ditetapkannnya  kawasan hutan  TNKS  tersebut,  aparat  kehutanan melakukan aksi-aksi represif yang mencuat pada  akhir  rezim  orde  baru  yakni  sekitar tahun  1990-1998.  Masyarakat  diusir  dan dilarang  untuk  melanjutkan  aktivitas  di hutan mereka. Pondok di kebun dihancurkan dan dibakar, tanaman di kebun ditebang,  pengelola  kebun  dikumpulkan dan  dipaksa  menggunakan  kalung  yang bertuliskan “perambah” dan diarak keliling desa.  Aksi-aksi  refresif  aparat  kehutanan tersebut kemudian membekas dan menyebabkan trauma psikis pada masyarakat.  Sehingga  beberapa  kelompok masyarakat adat terpaksa mencari alternatif ekonomi  dan  berhenti  melakukan  aktifitas di dalam hutan.
Sistem  kepercayaan  MHA  Rejang yang telah terbangun ratusan tahun ini tidak menjadi perhatian oleh Negara, dan Negara dengan  sepihak  menetapkan  hutan  adat Rejang  menjadi  kawasan  TNKS  yang terlarang untuk diakses oleh MHA Rejang.
Disisi  lain,  tanah  Desa  khususnya persawahan tidak terlalu banyak berkembang.  Hasil  pertanian  padi  hanya cukup  untuk  bertahan  hidup  keluarga petani,  sedangkan  produktifitas  ikan semakin  lama  semakin  menurun;  indikasi utama  akibat  penggunaan  pupuk  dan pestisida  yang  menyebabkan  turunnya tingkat  kesuburan  tanah.  Kondisi  tersebut membuat  banyak  dari  warga  di sekitar
TNKS sangat bergantung pada perkebunan kopi  yang  berada  di  wilayah  TNKS. Pelarangan warga untuk memasuki kawasan  TNKS  juga  menjadi  ancaman tersendiri ya … ng seringkali berujung pada terjadinya  ketegangan  antara  pemangku TNKS dengan warga itu sendiri. Intentifikasi  perkebunan  kopi  pada  hutan garapan  yang  sekarang  diklaim  sebagai Kawasan TNKS, juga memberikan
dinamika perubahan relasi masyarakat adat dan hutan adatnya tersendiri. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang berkepentingan.
Bagi  MHA  Rejang,  penetapan kawasan  dan  batas  TNKS  dianggap  telah merampas  hak,  menghancurkan  sumber penghidupan,  mempersempit  ruang  hidup, dan  menggerogoti  hukum  adat  Rejang. Selain  itu,  penetapan  kawasan  dan  batas TNKS  dianggap  telah  memutuskan  relasi yang  intim  antara  MHA  Rejang  dengan hutan  adatnya  sendiri.  Walaupun  hari  ini Negara mulai membuka peluang penetapan hutan  adat  kepada  MHA  Rejang  kembali, namun  yang  harus  diperhatikan  adalah bagaimana  bentuk  pengelolaan  hutan  adat di Taman Nasional Kerinci Seblat ditengah dualism  pengelolaan  hutan  yang  notabene juga  berstatus  sebagai  kawasan  hutan Negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Taman Nasional Kerinci Seblat dengan mengambil tiga Desa sebagai lokasi penelitian. Ketiga Desa  tersebut  antara  lain  Desa  Embong 1, Desa Embong Uram, dan Desa Kota Baru. Penelitian dilaksanakan pada Januari – Mei tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah mix  method yang menggabungkan  pendekatan  kualitatif dengan  pendekatan  kuantitatif.  Untuk pengumpulan  data  kuantitatif  dilakukan menggunakan metode  survey ,  sementara pengumpulan  data  yang  bersifat  kualitatif dilakukan dengan teknik pengambilan data wawancara  mendalam  dan  pengamatan langsung di lapangan serta dibantu dengan proses  diskusi  kelompok  terfokus  atau FGD.
Responden  dalam  penelitian  ini sejumlah  35  orang  selanjutnya  diambil  8 orang
informan yang mewakili
pengetahuan adat dan sejarah adat di Desa untuk  dilakukan  wawancara  mendalam tentang pengelolaan hutan adat.
Data yang telah diperoleh dari metode kuantitatif dan kualitatif selanjutnya diolah dan  dianalisis.  Data  kuantitafif  dari kuesioner  dioalah  dengan  menggunakan Ms.  Excel  2016  dan  SPSS  v.12  untuk menyajikan informasi mengenai data tabel frekuensi dan tabulasi silang. Data kualitatif dianalisis  melalui  proses  reduksi  data, penyajian data, dan verifikasi.
Reduksi  data  dilakukan  dengan melakukan  wawancara  mendalam  dan menuliskan  hasil  wawancara  mendalam tersebut  dalam  bentuk  tulisan  dan mengolahnya dengan mempertajam,
menggolongkan, mengarahkan,
dan membuang  data  yang  tidak  perlu.  Setelah data  direduksi,  kemudian  data  disajikan dengan menyusun segala informasi dan data yang  diperoleh  menjadi  serangkaian  kata- kata  yang  mudah  dibaca  ke  dalam  sebuah laporan berupa kutipan atau tipologi. Data yang telah disajikan lalu diverifikasi dengan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah.

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Sejak tahun 2013, Akar Foundation bersama  dengan  masyarakat  hukum  adat Rejang  di  Kabupaten  Lebong,  khususnya 11  Desa  yakni  Desa  Embong  1,  Embong, Kota Baru, Kota Baru Santan, Plabai (Suku IX), Talang Ratu, Suka Sari, Talang Donok, Talang Donok 1, Tanjung Bajok dan Teluk Diyen  mendorong  proses  pengakuan  dan penetapan  hutan  Adat  Rejang.  Pemilihan Kabupaten didasarkan asal usul keberadaan Suku Bangsa Rejang yang menurut Dr. JW. Van Royen Kabupaten Lebong merupakan tempat  lahirnya  peradaban  suku  bangsa Rejang.  Lebih  lanjut  lokasi  penelitian difokuskan  pada  Desa  Embong,  Desa
Embong 1 dan Desa Kota Baru telah yang memenuhi berbagai pertimbangan sebelumnya,  yaitu  merupakan  penduduk asli  suku  bangsa  Rejang  yang  terhimpun dalam satu kesatuan wilayah adat Suku IX dan merupakan desa yang ikut mendorong proses  advokasi  penetapan  Hutan  Adat  di Kabupaten Lebong.

## 1. Desa Embong Uram
Desa  Embong  Uram  adalah  salah satu desa yang berada di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Umumnya, serupa dengan  desa-desa  yang  ada  di  Kecamatan Uram Jaya, Desa Embong Uram terletak di paling  ujung  Kecamatan  Uram  Jaya.  Desa ini berdiri kurang lebih tahun 1910. Desa ini diberi  nama  “Embong”  karena  desa  ini diapit  oleh  dua  sungai.  Menurut  beberapa sumber,  embong  memiliki  arti  “pulau”, dengan  demikian  dapat  diartikan  Desa Embong  Uram  adalah  sebuah  pulau, sementara  lautannya  adalah  dua  sungai yang  mengapit  desa  tersebut.  Penduduk Desa Embong Uram mayoritas berasal dari Suku  Rejang  dan  bermata  pencaharian sebagai petani. Suku Rejang sendiri dikenal dengan  persatuannya  yang  kuat  dan  selalu bermusyawarah  dalam  menyelesaikan beragam  masalah.  Sejak  berdiri,  Desa Embong  sudah  mengalami  beberapa  kali kepemimpinan  Kepala  Desa.  Sejarah kepemimpinan desa diketahui dimulai dari kepemimpinan  Alm.  Bapak  Zainal.  Beliau memimpin  selama  3  periode  atau  kurang lebih  24  tahun  hingga  tahun  1991, kemudian  diteruskan  oleh  Ramlan  dari tahun  1992  hingga  tahun  1995,  kemudian digantikan oleh Pjs. Syarifudin tahun 1992 sampai  tahun  1996,  kemudian  Ibnu  Rusdi periode tahun 1996 sampai tahun 2013, dan terakhir  Naharudin  yang  terpilih  dalam pilkades  tahun  2014  dengan  masa  periode hingga tahun 2020.
Jurnal Agrimanex Vol.3 No.1, September 2022; halaman 61-77 p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
Desa  Embong  Uram  adalah  salah satu  desa  di  Kecamatan  Uram  Jaya, Kabupaten  Lebong,  Provinsi  Bengkulu dengan  luas  wilayah  166,5  ha.  Jarak  dari desa ke Ibu Kota Kecamatan adalah 2 km, sementara  jarak  desa  ke  Ibu  Kota Kabupaten  adalah  14  km.  Desa  Embong berbatasan dengan; sebelah barat
berbatasan  dengan  Desa  Embong  I  Kec. Uram  Jaya,  sebelah  timur  berbatasan dengan  TNKS,  sebelah  selatan  berbatasan dengan  Air  Uram,  Kec.  Lebong  Sakti  dan sebelah utara berbatasan dengan Air Uram, Kec.  Pinang  Belapis.  Wilayah  Desa Embong  Uram  yang  memiliki  luas  166,5
Ha/m² dimanfaatkan sebagai lahan
pemukiman  seluas  9  ha/m²,  lahan persawahan  70  ha/m²,  lahan  perkebunan seluas  85  ha/m²,  dan  lahan  kuburan  atau pemakaman  seluas  0,25  ha/m².  Iklim  di Desa  Embong  sebagaimana  desa-desa  lain di  wilayah  Indonesia memiliki  dua  musim yaitu kemarau dan penghujan dengan suhu rata-rata  25°C  dimana  keadaan  tersebut mempengaruhi  langsung  pola  tanam  pada lahan pertanian yang ada di Desa Embong Uram. Sedangkan, penduduk Desa Embong berasal dari berbagai daerah yang berbeda- beda,  meski  demikian  penduduknya dominan  berasal  dari  suku  Rejang  yang masih memegang tradisi musyawarah untuk mufakat,  saling  gotong-royong,  dan memegang  teguh  nilai-nilai  kearifan  lokal guna  menghindari  adanya  benturan  antar kelompok dalam masyarakat. Desa embong mempunyai  jumlah  penduduk  577  Jiwa yang  terdiri  dari  laki-laki  sebanyak  291 jiwa,  perempuan  286,  dan  189  kepala keluarga,  yang  terbagi  dalam  tiga  wilayah dusun.
Tingkat  Pendidikan  SDM  di  Desa Embong  termasuk  dalam  kategori  sedang, secara  rata-rata  tamatan  SLTA  lebih mendominasi. Tamatan SLTA sejumlah 71
orang, tamat SD sejumlah 67 orang, tamat SLTP  71  orang,  Diploma  3  orang  dan sarjana  13  orang.  Sedangkan  mayoritas penduduk Embong Uram bermata pencaharian sebagai petani, sebanyak 117, peternak  sebanyak  5  orang,  jasa  2  orang, pedangan  9  orang,  PNS  10  orang  dan TNI/Polri  1  orang  sebagian  besar  adalah petani  padi,  dan  kopi.  Hal  tersebut  sesuai dengan  kondisi  geografis  Desa  Embong yang berupa dataran, hutan, dan prekebunan.  Sedangkan  keadaan  ekonomi masyarakat  Desa  Embong  Uram  secara rata-rata  tergolong  masyarakat  menengah kebawah  dan  RTM,  hanya  sebagian kecilnya  yang  berekonomi  kuat/menengah ke  atas.  Kondisi  ini  salah  satunya disebabkan  oleh  rendahnya  SDM  dan mayoritas  penduduk  bermata  pencaharian sebagai  petani  yang  masih  menggunakan pola pertanian tradisional.

## 2. Desa Embong I
Desa Embong I merupakan pemekaran  dari  desa  Embong  Uram. Pemekaran  ini  terjadi  pada  tahun  2010. Karena  mengalami  pemekaran  desa,  maka struktur  desa  dan  adat  desa  Embong  I mengalami  penyesuaian  dari  kondisi  yang sebelumnya.  Selain  pemilihan  struktur pengurus  untuk  pemerintahan  desa, pemilihan  untuk  lembaga  kutei  juga dilakukan. Proses pemilihan tuwai kutei ini dilakukan  sama  persis  seperti  yang dilakukan pada umumnya di desa Embong. Sehingga dari pemilihan tersebut dipilihlah tiga  orang  yang  mewakili  klan/keluarga kutei  Embong  I  yakni  Hajar  dari  Klan Dukun, Jahanar dari Klan Abdul Gani dan Surgimin  dari  Klan  Dahlan.  Karena pemekaran  Desa  Embong,  perangkat  desa maupun  kutei  masih  menyesuaikan  diri dengan  kondisi  pemerintahan  yang  masih sangat baru. Hampir seluruh perangkat desa
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
dan  kutei  di  desa  Embong  I  ini  tergolong muda  dan  masih  dalam  tahap  memahami adat istiadat serta aturan main dalam kutei.
Desa  Embong  I  membentang  di hamparan  dibawah  kaki  bukit  Demong Samin yang sekarang diklaim sebagai hutan adat  di  Marga  Suku  IX.  Desa  Embong  I memiliki  Luas  wilayah  111.1  ha.  Di pinggiran  Desa  Embong  1  terdapat  hutan dengan  luas  1071  ha,  kebun  seluas  6  ha, sawah 80,1 ha dan pemukiman 8 ha. Saat ini penduduk  Desa  Embong  I  berjumlah  143 KK, yang terdiri dari 458 jiwa. Dari jumlah tersebut pembagiannya adalah 225 jiwa laki – laki  dan  233  jiwa  adalah  perempuan. Mayoritas  penduduk  Desa  Embong  I berprofesi  sebagai  petani,  berkebun  dan bersawah,  hanya  1.5  %  dari  jumlah keseluruhan  berprofesi  sebagai  PNS  dan wiraswasta.  Selanjutnya  Desa  Embong  I memiliki  batas-batas  wilayah  seperti berikut;  disebelah  barat  langsung  dengan Desa Kota Baru yang ditandai dengan patok batas  desa,  disebelah  timur  berbatasan langsung dengan Kota Agung yang ditandai dengan TNKS, disebelah selatan berbatasan langsung  dengan  Desa  Taba  Kauk  yang ditandai  dengan  Sungai  Uram,  dan  di sebelah  utara  berbatasan  langsung  dengan Desa Embong yang ditandai dengan patok desa.

## 3. Desa Kota Baru
KDesa Kota Baru ini pada awalnya memiliki nama Desa Embong Baru. Nama kutei Kota Baru ini berubah seiring dengan sejarah terbentuknya desa Kota Baru yang dulu  merupakan  sebuah  dusun  atau  sadei pemekaran  dari  sadei  Talang  Jarang  yang kini menjadi desa Kota Agung. Kuteui Kota Baru yang saat ini diduduki oleh Ali Nudin dari Klan Dalman, Ahmad Tawali dari Klan Haji  Idris  dan  Ahmad  Zarlubi  dari  Klan
Baidun  merupakan  generasi  kelima  dari tuwai kutei pertama di Kota Baru.
Sama  seperti  kutei  lainnya,  kutei Kota  Baru  ini  memiliki  ketinggian  sekitar 1000  meter  di atas  permukaaan  laut.  Luas wilayah  Desa  Kota  Baru  adalah  820  ha. Pemanfaatan  atas  lahan  dibagi  atas  hutan seluas 698 ha, kebun 45 ha sawah 72 ha dan pemukiman seluas ha. Penduduk Desa Kota Baru berjumlah 226 KK dan 641 jiwa yang teridiri  dari  318  laki  laki  dan  perempuan 323 jiwa. Bentuk pemukiman memanjang/satu hamparan dengan dikelilingi oleh sawah, perkebunan, sungai Uram,  serta  hutan  yang  sekarang  diklaim sebagai  hutan  negara  yakni  TNKS. Selanjutnya,  Desa  Kota  baru  memiliki batas-batas  wilayah  sebagai  berikut;  di sebelah barat berbatasan dengan TNKS, di sebelah  timur  berbatasan  dengan  Desa Embong 1 yang ditandai oleh patok desa, di sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Desa Talang  Bunut  yang  ditandai  oleh  sawah, dan  di  sebelah  utara  berbatasan  langsung dengan  Desa  Kota  Agung  yang  ditandai oleh  Sungai  Uram.  Hampir  seluruh masyarakat  Desa  Kota  Baru  bermata pencaharian  sebagai  petani  berdasarkan profesinya  masyarakat  menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hutan bagi MHA Rejang tidak hanya memiliki  fungsi  ekonomi  semata,  tetapi juga  memiliki  fungsi  ekologi  dan  spiritual yang  sudah  tertanam  sejak  lama  dan  telah menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat  itu  sendiri.  Hutan (imbo) merupakan  sumber  kehidupan  dan  ruang hidup  bagi  MHA  Rejang.  Pada  masa Kuteui ,  hutan  merupakan  kepunyaan bersama.  Hutan  milik kuteui adalah  hutan kepunyaan  bersama  yang  diwariskan  oleh nenek  moyang  atau  dikenal  dengan  istilah
Jurnal Agrimanex Vol.3 No.1, September 2022; halaman 61-77
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
tanak  tanai  utan  piadan  nenek  muyang keme (tanah  hutan  piadan  nenek  moyang kami).  Begitu  eratnya  hubungan  dengan imbo, masyarakat Rejang  memiliki penyebutan  mengenai  hutan  dan  tata gunanya  seperti imbo  lem,  imbo  cadang, imbo  bujang,  belukar,  tebo,  sakea,  jamai, jamai  imbo,  ujung  taneuik,  sawa  air  idup dan sawa bendar langit . (Lihat Tabel 1)
Memahami  bentuk  tata  kelola  HA MHA Rejang, tidak dapat dilakukan tanpa memahami bentuk pengelolaan sumberdaya hutannya.  Untuk  itu,  dengan  memahami bentuk  pengelolaan  sumberdaya  adat, diharapkan  dapat  memberikan  gambaran tentang  bagaimana  perubahan  relasi  MHA Rejang terhadap hutan dari masa ke masa. Untuk  melihat  hal  tersebut,  penelitian  ini memisahkan  hak  antara authorized  user , claimant , proprietor ,  dan owner dalam praktik pengelolaan hutan adat. Kemudian, dalam kaitannya dengan tingkat operasional dan  posisi  jangkauan  para  penggunanya, Schlager dan Ostorm (1992) juga membagi hak  menjadi  lima  kategori  yaitu access rights , yaitu hak untuk memasuki property fisik yang didefinisikan, withdrawal rights , yaitu  hak  untuk  mendapatkan  hasil  dari suatu  sumberdaya, management  rights, yaitu hak untuk mengatur pola penggunaan internal dan mengubah sumber daya dengan melakukan  perbaikan, exclusion  rights , yaitu  hak  untuk  menentukan  siapa  yang akan  memiliki  hak  akses,  dan  bagaimana hak  itu  dapat  ditransfer,  dan  terakhir alienation  rights ,  yiatu  hak  untuk  menjual atau menyewakan. (Lihat Tabel 2)
Menurut  teori  akses,  setiap  pihak memiliki  posisi  yang  berbeda  terkait dengan  sumber  daya  bergantung  atas bundle  of  power yang  dimilikinya.
Sebagian  pihak  mampu  mengontrol  akses atas sumber daya, sementara lainnya harus mempertahankan  aksesnya  atas  sumber
daya  melalui  pihak  yang  mengontrolnya. Menggunakan teori akses ini dimungkinkan untuk memahami fenomena sebagian pihak yang  mampu  memanfaatkan  sumber  daya walaupun  tidak  memiliki  hak  untuk memanfaatkannya.  Hal  yang  menjadi perbedaan  mendasar  antara  teori  akses dengan  teori  kepemilikan adalah jika  teori kepemilikan menitikberatkan pada pemahaman  atas  klaim,  sementara  teori akses  menitikberatkan  pada  cara-cara seseorang mengambil manfaat atas sumber daya yang tidak hanya terbatas pada relasi kepemilikan sumber daya.

## I. Perubahan Tata Kelola Hutan Adat Rejang
Perubahan  tata  kelola  hutan  adat
Rejang  hingga  disebut  sebagai  hutan
Demong  Samin berawal  dari  masuknya tanaman  komoditas  kopi  di  hutan  garapan orang Embong yaitu Sakea . Tanaman kopi dianggap  menjadi  salah  satu  alternatif ekonomi lain setelah hasil panen dari sawah dan  hasil  panen  dari  durian  tidak  lagi mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga petani.  Masuknya  tanaman  kopi  membuat pohon  durian  dan  buah-buahan  lain  yang ditanam  di Sakea ditebang  dan  digantikan dengan  kopi.  Digantikannya  pohon  durian dengan kopi tentu berakibat pada perubahan peta  kepemilikan  orang  Embong,  dari kepemilikan  yang  bersifat ethic  acces s menjadi kepemilikan individu. Di sisi lain, Negara  dengan  otoritasnya  menetapkan hutan  Demong  Samin  menjadi  kawasan TNKS  (Taman  Nasional  Kerinci  Seblat) state  property .  Dengan  demikian,  semua kegiatan  perkebunan  yang  berada  di kawasan  TNKS  dianggap  ilegal  oleh Negara.
Walaupun hak orang Embong dibatasi oleh  negara  namun  diam-diam  orang Embong  juga  masih tetap  masuk  ke  hutan
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
garapan  mereka; sakea .  Orang  Embong tetap  berkebun  sebagaimana  aktivitas nenek-nenek  mereka  sebelumnya.  Dalam hal  ini  penting  kiranya  memahami access orang Embong paska hutan Demong Samin ditetapkan  sebagai  kawasan  TNKS. Menurut  Ribot  dan  Peluso  (1992;2003) teori  akes  lebih  memfokuskan  pada “kemampuan”  daripada  “hak - hak”  sebagai teori  kepemilikan.  Teori  akses  juga  lebih menekankan  secara  luas  atas  relasi  sosial yang  dapat  mendorong  atau  mencegah seseorang mengambil manfaat dari sumber daya  tanpa  membatasinya  semata-mata pada kepemilikannya. Teori akses dipahami sebagai segala hal yang dimungkinkan bagi setiap  orang  melalui  berbagai  cara  untuk mengambil manfaat dari sesuatu. Dari teori akses ini maka dapat diketahui pihak mana yang  paling  banyak  mendapatkan  manfaat atau  keuntungan  dari  penetapan  kawasan TNKS.

## II. Kopi sebagai alternatif Ekonomi
Kopi mulai intensif ditanam di hutan garapan  orang  Embong  dimulai  sekitar tahun 1990-an. Kala itu pasar kopi sedang berkembang  dengan  baik  di  Lebong. Embong  sendiri  termasuk  desa  terakhir yang  warganya  mulai  masif  untuk menanam  kopi.  Di  Tapus  aktivitas menanam kopi sudah mulai masif dilakukan sejak masa orde lama. Di Tapus konsentrasi penanaman kopi berlokasi di 2 (dua) bukit yaitu, Bukit Pedinding dan Bukit Serdang. Bertahun-tahun  orang  Tapus  membuka hutan untuk kebun kopi, karena pembukaan kebun kopi tak terkendali maka tahun 1995 Tapus dilanda banjir bandang. 1 Tanaman kopi pertama kali dikenalkan  oleh  Belanda  sekitar  tahun 1900-an,  bersamaan  dengan  pembukaan wilayah  perkebunan  di  sekitar  Curup  dan Kepahyang.  Kala  itu  ada  sekitar  26
perkebunan  besar  ( ondernemingen )  untuk ditanami  kopi,  teh,  karet  dan  kina. Penanaman  tanaman  komoditas  tersebut berhubungan  dengan  naiknya  harga  kopi, teh, karet dan kina di dunia. Lambat laun, tanaman-tanaman  tersebut  menyebar  ke seluruh  penjuru  Lebong.  Jadi  dari  sejak awal  tanaman  kopi  ke  Lebong  memang merupakan komoditas perdagangan.
Penanaman  kopi  kembali  meningkat sekitar tahun 1990-an. Di Tapus kebun kopi diperluas,  membuka  hutan  di  sekitar kampung mereka, tidak mau ketinggalan di Embong  penanaman  kopi  juga  mulai dilakukan  di  sekitar  hutan  garapan. Penanaman  kopi  di  Embong  banyak dilakukan  di  hutan  garapan sakea.
Penanaman kopi secara intensif tentu akan banyak mengorbankan pohon-pohon lainya;  petai,  jengkol,  kabao  dan  terutama adalah  pohon  durian.  Tentu  apabila dibandingkan  dengan  pohon  durian, tanaman  kopi  terhitung  akan  lebih menguntungkan.  Masa  panen  kopi,  dalam satu  tahun  bisa  melakukan  4  kali  petik. Tanaman kopi juga terbilang tanaman yang cepat dan mudah berbuah biasanya 4 tahun setelah  penanaman  maka  kopi  akan  mulai bisa dipanen. Berdasarkan pada karakteristik tersebut tanaman kopi dianggap  akan  lebih  menguntungkan dibandingkan dengan tanaman holtikultura dan lainnya.
Dari  35  responden  petani  hutan  dan sawah  yang  diambil,  40%  orang  Embong menanam  kopi  di  hutan  garapan  mereka.
Jumlah ini terhitung lebih besar dibandingkan dengan jumlah pohon durian yang  ditanam  di  hutan  garapan,  sekitar 12%.  Disusul  dengan  warga  yang  hanya mengambil  sayur-sayuran  di  dalam  hutan yang jumlahnya hanya sekitar 4%. Ada juga dari  orang  Embong  yang  menanam  secara kombinasi antara kopi dan durian, kopi dan
Jurnal Agrimanex Vol.3 No.1, September 2022; halaman 61-77
mangis,  serta  durian  dan  sayur-sayuran. Dari  penanaman  kombinasi  ini  juga  dapat diketahui  bahwa  kopi  dan  durian merupakan tanaman yang paling banyak di budidaya di hutan garapan. Adapun jumlah petani  yang  menanam  kopi  saja  sebanyak 40%, sementara petani yang menanam kopi dan durian jumlahnya 16%. (Lihat Tabel 4).
Kebutuhan  penanaman  kopi  muncul ketika pendapatan di desa dari hasil sawah dan  pekarangan  dianggap  tidak  bisa  lagi memenuhi kebutuhan harian orang Embong.  Dalam  waktu  satu  tahun,  orang Embong hanya menanam padi 1 (satu) kali. Sementara  itu,  ikan  yang  tadinya  bisa menjadi  tambahan  pendapatan  orang Embong sudah tidak bisa lagi dibudidayakan secara maksimal setelah 15 tahun terakhir ini ikan banyak yang terkena penyakit  gagal  panen.  Akhirnya,  orang Embong hingga hari ini masih membudidayakan  ikan  di  sawah  setelah panen  padi,  yang  diharapkan  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan  harian,  selebihnya baru dijual. Beberapa tanaman holtikultura di  pekarangan  juga  sama,  dahulu  orang Embong  mengandalkan  pinang  sebagai salah  satu  pendapatan  tambahan  rumah tangga,  namun  10  tahun  belakangan  ini, ketika banyak orang membeli pinang muda untuk  di  jual  di  kota,  malahan  membuat harga  pinang  itu  anjlok.  Selain  itu, pemetikan  pinang  muda  akan  membuat masa  tumbuh  biji  pinang  memakan  waktu yang  lama,  berbeda  dengan  pemetikan pinang tua yang dalam waktu 1-2 bulan biji pinang bisa di panen kembali.
III. Sistem Kuteui dan  Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Merujuk  pada  Perda  Kabupaten
Lebong No. 4 Tahun 17 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang  pasal  8  ayat  1a,  kutai  atau kuteui
adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat Rejang yang asli dan berdiri sendiri bersifat tenurial  genealogis,  berciri  patrilineal eksogami  ini  dan  tempat  berdirinya jue’i - jue’i dipimpin oleh Tuai Kuteui . Di Kuteui pemerintahan dijalankan secara kekeluargaan  dan  demokratis.  Hal  ini karena segala keputusan selalu diambil atas dasar  musyawarah  dengan  tua-tua  dusun.
Tua-tua dusun biasa disebut dengan istilah Kepala Sukau/Sadeui . Di bawah pemimpin Tuai Kuteui masing-masing dan berpedoman  kepada  Hukum  Adat  yang ditinggalkan  oleh  nenek  moyang  yang dianggap  suci  dan  merupakan  adat  sejati turun-temurun.  Kuteui  juga  sering  di indentifikasikan  dengan  sejarah  asal  mula suatu  kampung  dan  tokoh  pendirinya. Misalnya  saja  adalah  sejarah Kuteui Rukam, salah satu kampung tua di Lebong. Kuteui Rukam adalah kuteui yang didirikan oleh  Bikau  Bermano,  sebuah  pemukiman dibentuk  dan  ditinggali  oleh  para  warga kuteui . Seringkali orang yang pertama kali mendirikan  sebuah kuteui akan  sekaligus menjadi Tuai Kuteui atau ketua kuteui. Tuai  Kuteui oleh  masyarakat  diberi banyak  hak  untuk  memimpin,  atas  dasar keturunannya. Tuai kuteui dipilih dari jurai/ jue’i tua kuteui , apabila masyarakat masih bercorak genealogis, pemimpin tadi dengan sendirinya  ialah  laki-laki  tertua  dari jurai tua.  Selanjutanya,  menurut  adat  Rejang Tiang  Empat  atau  adat  Rejang  Empat Petulai,  untuk  dapat  menjadi Tuai  Kuteui , syarat  utama  ialah  orang  berasal,  yaitu keturunan  dari  orang  pertama  mendirikan kuteui  di  samping  beberapa  syarat  yang lain.  Dengan  syarat  itu  maka Tuai  Kuteui akan  disegani,  dan  akan  mempunyai kewibawaan.  Selain  itu,  syarat  yang  lain adalah orang berakal, orang berilmu, orang berharta, dan orang sabar. Adat juga tidak bisa  dirubah  begitu  saja  karena  setiap
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
keputusan  yang  akan  diambil  untuk kepentingan  kuteui  harus  dimusyawarkan dengan  anggota-anggota  kuteuinya  dan keputusan diambil dengan kata sepakat.
Di  Desa  Kota  Baru,  Embong  1  dan Embong  uram,  selanjutnya  di  baca “Embong”, juga  hampir  sama  bahwa Tuai Kuteui dipilih berdasarkan garis genealogisnya,  terutama  laki-laki  dan menetap  di  desa.  Selain  adanya jue’i atau jurai , di Desa Embong, struktur kuteui juga terdiri  dari  beberapa  aktor  lain.  Aktor  lain itu adalah, syarak dan kepala adat. Syarak dalam  hal  ini  berarti  orang  yang  ahli beragama, sedangkan kepala adat biasanya mewakili  dusun  yang  bukan  dari  garis genealogis.  Kesemua  aktor  ini  lah  yang membentuk  satu  sistem  yang  dinamakan kutuei.  Apabila  salah  satu  dari  aktor  ini tidak terwakilkan atau muncul maka kuteui tidak bisa terbentuk. Oleh karena itu, pada setiap  musyawarah  atau  kegiatan  untuk mengambil  satu  keputusan  maka  semua pihak  atau  aktor  haruslah  datang  dan  ikut serta.  Apabila  ada  satu  pihak  atau  aktor tidak  hadir,  misalkan  syarak,  maka keputusan belum bisa diambil.
Berbagai  macam  keputusan  di rumuskan di kuteui, tidak terkecuali dengan pengaturan  hutan  adat;  di  Desa  Embong, Hutan  Demong  Samin.  Misalkan  saja, ketika  warga  kuteui  ingin membuka  hutan maka  langkah  awal  yang  harus  dilakukan adalah  meminta  injin  ke  tuai  kuteui. Bersama dengan tuai kuteui maka biasanya akan melihat lokasi hutan mana yang akan dibuka.  Dengan  memperhatiakan  wilayah larangan  dan  memperhatikan  kepemilikan kebun  atau  hutan  garapan  warga  lainnya. Apabila  hutan  tersebut  sudah  ada  yang membuka maka tidak boleh warga tersebut mengambil  hutan  yang  telah  dibuka,  dan tuai  kuteui  biasanya  mengetahui  akan  hal tersebut. (Lihat Tabel 4)
Setelah  semua  dianggap  aman  untuk dibuka barulah tuai kuteui dan warga yang akan  membuka  hutan  menandai  batas, orang Embong menyebutnya dengan istilah “ sulo ” . Sulo menjadi  salah  satu  tanda pembatas  hutan  milik  warga  Embong. Ketika sulo sudah  ditancapkan  ditanah maka  tidak  sembarang  orang  membuka kebun  dan  menebang  pohon.  Oleh  karena itu, kuteui memiliki  peran  penting  bagi orang Rejang dan khususnya orang Embong dalam pembukaan hutan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Untuk  memahami  tantangan  dan faktor  kunci  apa  saja  yang  hadir  dalam menjamin kepastian Hak HA Rejang maka yang  harus  diketahui  lebih  dahulu  bahwa masyarakat  Rejang  khususnya  di  Desa Embong pada dasarnya memiliki tata kelola sendiri  dan  unik  terhadap  hutan  adatnya. Tata  kelola  hutan  adat  terbentuk  dari peraturan-peraturan adat maupun hak yang melekat di dalamnya. Dalam hal ini, kuteui menjadi  titik  masuk  untuk  melihat pembagian  hak  dan  peraturan  tersebut.  Di hutan  Demong  Samin,  setidaknya  terdapat dua  kawasan  hutan  yang  memiliki perbedaan  peraturan  dan  hak.  Di  hutan larangan  misalnya; put  keling , yermuk- yerdam , imo tenang , dan daerah pinggiran sungai,  secara  hak,  orang  Embong  atau warga kuteui memiliki hak propertior . Hal ini karena, terdapat fungsi religi dan ekologi yang  lebih  dominan  di  dalamnya.  Hutan larangan  tersebut  biasanya  berhubungan dengan kawasan produksi air atau wilayah tangkapan air.
Berbeda  dengan  kawasan  hutan garapan.  Pada  hutan  garapan  hak  orang Embong  dapat  dikatakan  lebih  lengkap dibanding di hutan larangan. Lebih lengkap karena  orang  Embong  bisa  memiliki  hak owner ,  yang  berarti  bahwa  orang  Embong bisa menjual, menyewakan atau memindah-
Jurnal Agrimanex Vol.3 No.1, September 2022; halaman 61-77
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
tangankan  kebun  atau  hutan  garapannya. Peran Tuai  Kuteui ,  di  hutan  garapan biasanya hanya sebatas memastikan bahwa tidak  ada  pengambilan  pohon  atau pencurian  yang  berujung  pada  konflik sesama warga kuteui . Setiap pemilik hutan garapan  yang  terpenting  mengetahui masing-masing  batas jamai , sadei dan sakea .  Tata  kelola  hutan  yang  bersifat common property terus berlangsung sampai pada  akhirnya  Negara  dengan  semena- mena  menetapkan  Hutan  Demong  Samin sebagai  kawasan  Taman  Nasional  tanpa disertai dengan kesepakatan warga. Saat ini warga Kuteui hanya  diperbolehkan  untuk memasuki dan mengambil hasil hutan yang terbatas, authorized users .
Kepastian hak tata kelola HA Rejang tidak bisa dilepaskan dari tata kelola kuteui atau  masyarakat  adat  itu  sendiri; common property .  Di  Hutan  Demong  Samin, setidaknya terdapat 2 (dua) klasifikasi hak yang  melekat  pada  warga kuteui ,  yaitu propertior dan owner . Propertior pada hutan  larangan,  sedangkan owner pada hutan garapan. Subjek masyarakat adat saat ini  memang  sudah  diakui  negara  dengan diterbitkannya  perda  No.  4  Tahun  2017 tentang Pengakuan dan Pelindungan MHA Rejang,  namun  itu  belum  termasuk  HA Demong Samin sebagai objek.
Negara  dalam  hal ini, minimal  harus memastikan  bahwa  hak-hak  masyarakat adat; propertior dan owner harus terpenuhi. Memang ada perubahan relasi yang terjadi antara MHA Rejang dengan hutan adatnya; proses  individualisasi,  namun  yang  harus diperhatikan  bahwa  itu  terjadi  karena semakin  sempitnya  tanah  yang  bisa dimanfaatkan  di  desa  serta  meningkatnya kebutuhan  harian.  Dalam  hal  ini,  negara harusnya  bisa  memfasilitasi  penguatan pemasaran dan distribusi kopi yang berbasis masyarakat  adat  agar  keuntungan  tidak
diakumulasi  oleh  pemilik  modal  saja. Negara perlu untuk memfasilitasi ekonomi berbasis  pertanian;  kopi,  maka  kepastian hak dalam tata kelola HA Rejang  menjadi terjamin.

## REFERENSI
Asnan,  G.  2016. Sungai  Dan  Sejarah
Sumatera. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Bromley,  D.W.  1992. Property  Regims  In
Economic Development: Lesssons and Policy Implications._____,
Budiandrian,  B.  (2017).  Ekologi  Politik
Penguasaan  Lahan  dalam  Kawasan Hutan  Konservasi;  Studi  Kasus  di Taman  Hutan  Raya  Sultan  Thaha Saifuddin. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Hasan, Zulman. 2015. Anok Kutai Rejang:
Sejarah  Adat  Budaya  Bahasa  dan Aksara. Kabupaten lebong:____.
Hendry,  D.  2015. Studi  Pola  Penguasaan Lahan/Pemanfaatan  Sumber  Daya Alam  Masyarakat  di  Dalam  dan Sekitar  Taman  Nasional  Kerinci Seblat, Provinsi Bengkulu . Bengkulu: Akar Foundation.
Ostrom, E. 1990. Governing the Commons: The  Evolution  of  Institutions  for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
Ostrom,  E.  2000. Private  and  Common
Property  Right. Indana:  Indiana University.
Peluso, N.L. 1996. Fruit Trees and Family Trees  in  an  Anthropogenic  Forest: Ethics of Access, Property Zones, and Environmental  Change  in  Indonesia. Berkeley: University of California.
Ribot, J.C.  & Peluso, N.L. 1992. A Theory of Access, Rural Sociology.
Schlager, E. & Ostrom, E. 1992. Property
rights regimes and natural resources: a conceptual analysis Land Economic , 68(3).
Scott, JC. 1976. The Moral Economy of  The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast  Asia. New  haven:  Yale University.
Siddik,  A.  1990. Hukum  Adat  Rejang.
Jakarta: PN BALAI PUSAKA.
Siddik,  A.  1990. Sejarah  Bengkulu  1500- 1990. Bengkulu: BALAI PUSAKA.
Siddik,  A.  1996. SEJARAH  BENGKULU 1500-1990. Bengkulu:  PN  Balai Pustaka.

## Lampiran
Tabel 1. Penyebutan Hutan dan Tata Guna Hutan Oleh Masyarakat Adat Rejang Istilah Arti Imbo Hutan Imbo Lem Hutan belantara atau hutan larangan Imbo Cadang Hutan cadangan Imbo Bujang Hutan yang sudah pernah dikelola, namun telah ditinggalkan atau ditelantarkan lebih dari 15 tahun Belukar Hutan yang sudah pernah dikelola, namun telah ditinggalkan atau ditelantarkan lebih dari 7 tahun Tebo Hutan dengan kemiringan 40 derajat dan berada di bawah bukit Sakea Hutan yang telah dibuka hingga dengan pembakaran Jamai Ladang yang telah menghasilkan Jamai Imbo Ladang yang sudah berubah menjadi kebun Ujung Taneuik Lahan kosong yang berbatasan dengan Jamai yang bisa menjadi cadangan pengelola jamai untuk memperluas lahan Sawa Air Idup Sawah yang pengairannya bersumber dari air sungai Sawa Bendar Langit Sawah yang pengairannya bersumber dari air hujan

## Tabel 2. Hak Kepemilikan dan Jangkauan Penggunaannya
Owner Proprietor Claimant Authorized user Access dan Withdrawal ✓ ✓ ✓ ✓ Management ✓ ✓ ✓ Exclusion ✓ ✓
Alienation ✓ Tabel 3. Jenis Tanaman di Hutan Garapan 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% Kopi Durian Kopi dan
Durian kopi dan Manggis Durian dan Sayur Mayur Kopi, Durian dan Pinang 0.4 0.12 0.16 0.04 0.04 0.24

## Tabel 4. Tata Kelola Hutan Adat Masyarakat Adat Rejang
Hak yang diatur Kuteui Hutan Demong Samin Kawasan Hutan Demong Samin Access/ Withdrawal Management Exclusion Alientaion Hutan Larangan Wilayah pinggiran sungai (Dipercayai masyarakat sebagai tempat bersemayan Demong Samin) Diperbolehkan untuk mengambil tanaman pakis dan jamur. Untuk pengambilang kayu harus dengan syarat tertentu Diberikan kepada rumah tangga yang memerlukan kayu untuk kebutuhan rumah atau yang bersifat bersama Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis Put Keling (Tempat angker, dimana leluhur orang Embong berada, tempat mata air) Memungut hasil hutan; jamur atau pakis-pakisan, selain itu juga diperbolehkan untuk mengambil rotan atau manau Dilarang untuk menebang pohon untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk membuka menjadi kebun. Menebang pohon untuk keperluan bersama atau pembuatan rumah Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis Ulau Tulung (Bersemayan roh para leluhur dan  hulu sungai yang setiap orang memanfaatkan air dari sungai) Diperbolehkan untuk mengambil ikan dan tanaman untuk kebutuhan rumah tangga. Penebangan pohon sangat terbatas dan harus dengan syarat tertentu Menebang pohon atas kepentingan bersama dan atas sepengtahuan kuteui atau tuai kuteui. Pohon harus diganti lagi Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis Imu Baua (Hutan belantara yang didiami roh leluhur) Diperbolehkan untuk mengambil tanaman pakis dan jamur. Untuk pengambilang kayu harus dengan syarat tertentu dan jenis tertentu Diberikan kepada seluruh anggota adat yang bergantung pada sumber daya hutan. Pohon harus diganti lagi atau ditanam Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis Bioa Yermuk-yerdam (Aliran air bawah tanah biasanya ditandai dengan munculnya mata air di kaki bukit) Hak untuk memanfaatkan hasil hutan; sayuran maupun jamur- jamuran. Apabila ingin menebang pohon dengan jumlah yang sangat terbatas Diberikan kepada seluruh anggota adat dan harus mematuhi peraturan adat. Menebang pohon atas kepentingan bersama dan atas sepengtahuan kuteui atau tuai kuteui. Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis
Jurnal Agrimanex Vol.3 No.1, September 2022; halaman 61-77
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702 Kayu Puguk bauk (Rimbunan pepohonan, biasanya lembab sehingga lumut tumbuh dengan subur disana) Memungut hasil hutan; jamur atau pakis-pakisan, diperbolehkan untuk mengambil rotan atau manau. boleh menebang pohon dengan jumlah yang sangat terbatas Menebang pohon untuk keperluan bersama atau pembuatan rumah Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei, kecuali dalam kondisi mendesak dan krisis Imbo tenang (hutan tenang dimana terdapat pepohonan yang rindang dan satu sama lainnya saling menutupi) Hak untuk memanfaatkan hasil hutan; rotan dan manau.  Apabila ingin menebang pohon dengan jumlah yang sangat terbatas Diberikan kepada seluruh anggota adat dan harus mematuhi peraturan adat. Apabila menebang pohon untuk keperluan bersama atau pembuatan rumah Ketua Kuteui, biasanya dibantu oleh dukun Tidak diberikan kepada siapapun, termasuk juga ketua kutei. Kecuali dalam kondisi genting dan krisis Hutan Garapan Jamai (tempat orang Embong untuk menanam padi atau ketan di dalam hutan) Hak untuk memanen padi bagi orang yang menanam padi Pada saat memanen sering kali pemilik jamai melibatkan rumah tangga lain Pemilik lahan menentukan siapa-siapa saja orang yang diajak panen bersama Pemilik jamai bisa kapan saja menyewakan atau menjual hutan garapannya kepada orang lain Sakea tambea dan Lem (kebun milik warga yang biasanya ditandai dengan tanaman holtikultur, terutama durian) Hak untuk memanen hasil buah dan biji-bijian yang berada di sakea, terutama adalah keluarga waris Waktu panen diatur sedemikian rupa untuk kepentingan bersama. Apabila ada pihak diluar ingin memanfaatkan hasil panen maka harus seijin hak waris Berdasarkan kesepakatan atau pemilik sakea menentukan siapa saja yang boleh ikut mambil hasil hutan Pemilik sakea bisa  kapan memindahtangankan sakea; atau pohon durian kepada orang  lain, atas dasar keputusan bersama ahli waris