FAKTOR-FAKTOR MENENTUKAN DALAM KEBERHASILAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dida Daniarsyah ddaniarsyah@yahoo.com
S3, Administrasi Publik, Universitas Padjajaran
Abstrak
Perubahan tatanan global dan nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan teknologi yang berkembang dinamis  menuntut percepatan pembangunan nasional diberbagai sektor. Tak terkecuali  sektor  kelautan  dan  perikanan.  Sektor  ini  perlu  menyesuaikan  dan  memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat.
Besarnya  potensi  sumberdaya  laut  dan  perikanan  yang  belum  mampu  memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan atau penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan  sehingga  implikasinya  masyarakat  nelayan  pada  khususnya  dan  warga  negara  pada umumnya  belum  meningkat  tingkat  kesejahteraannya.  Hal  ini  menunjukkan riweuhnya permasalahan.  Salah  satu kariweuhan masalah  tersebut,  belum  optimalnya  atau  rendahnya pengelolaan penerimaan Negara di sektor Kelautan dan Perikanan.
Potensi  pendapatan  negara  atau  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  yang  dapat dioptimalkan di sektor kelautan dan perikanan yang selama ini belum digali dan dikelola dengan tertib  akan  berhasil  dioptimalkan  dengan  konsep  normatif  dan  akademik  serta  faktor  penentu ialah  Pemimpin  dan  Kepemimpinan,  Masyarakat  Sipil/Komunitas  Pegiat  Perikanan  yang terorganisir, Reformasi Kelembagaan dan SDM, Adopsi Teknologi, Penciptaan nilai dan share mision budaya jujur, Kolaborasi antar lembaga terkait, Komunikasi via medsos.
Optimalisasi  penerimaan  negara  di  sektor  kelautan  dan  perikanan  berkisar  Rp25  triliun pertahun yang dapat dibebankan pada kapal yang bertonasi di atas 30 GT karena kapal tersebut akan  mampu  menangkap  ikan  sekitar  2000  ton  sekali  melaut  berbagai  pungutan  seperti  pajak dan  pengusahaan  perikanan  lainya  dapat  dioptimalkan.  Dan  potensi  dari  hasil  tangkapan seluruhnya  berkisar  Rp300  triliun  tiap  tahun.  Potensi  dari  ekspor  sektor  budidaya  ikan  akan memberikan kontribusi sekitar 60 juta ton tiap tahun.
Kata Kunci: PNBP, Faktor Penentu Penerimaan Negara, Optimalisasi

## Abstract
Changes in the global order and national economic, social, political and technological dynamic growing demand accelerated national development in various sectors. No exception marine and fisheries  sector.  These  sectors  need  to  adapt  and  meet  the  challenges  of  the  strategic environment that moves fast.
The magnitude of the potential for marine resources and fisheries are not yet able to contribute significantly  to  the  income  or  revenues  in  the  marine  and  fisheries  sector  so  that  the implications of fishing communities in particular and citizens in general have not increased the
level of welfare. This shows riweuhnya problems. One kariweuhan the problem, not optimal or poor management of state revenue in the sector and Fisheries.
Potential state income or non-tax revenues (non-tax), which can be optimized in the marine and fisheries  sector  that  has  not  been  excavated  and  managed  in  an  orderly  manner  will  be successfully optimized the concept of normative and academic as well as the deciding factor is the Leader and Leadership, Civil Society / Community Activist Fishing organized, Institutional Reform  and  human  Resources,  Technology  Adoption,  Creation  mision  values  and  share  a culture of honesty, collaboration between agencies, communication via medsos. Optimization of state revenue in the marine and fisheries sector ranging from Rp25 trillion per year that can be imposed on ships over 30 GT bertonasi because the ship will be able to catch fish at sea about 2000 tons of various levies such as taxes and other fisheries exploitation can be  optimized.  And the  potential  of the  catch  wholly revolves  around  Rp300 trillion each  year. Export potential of fish farming sector will contribute about 60 million tonnes per year.
Keywords: non-tax revenues, Determinants of State Revenue, Optimization

## 1. Pendahuluan
Perubahan tatanan global dan nasional dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  politik  dan teknologi yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan nasional  diberbagai  sektor.  Tak  terkecuali sektor  kelautan  dan  perikanan.  Sektor  ini perlu menyesuaikan dan memenuhi
tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat. Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor  penggerak  pembangunan  nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana
terimplementasi dalam Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2007 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  yang  salah  satu  misinya mewujudkan  Indonesia  menjadi  negara kepulauan  yang  mandiri,  maju  kuat,  dan berbasiskan kepentingan
nasional.
Penegasan  selanjutnya,  dijelaskan  dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004
tentang Perikanan sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009  telah  mengamanatkan  bahwa tujuan  pengelolaan  perikanan  adalah  untuk (1)  meningkatkan  taraf  hidup  nelayan  kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan  penerimaan  dan  devisa negara, (3) mendorong perluasan
kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan  dan  konsumsi  sumber  protein ikan,  (5)  mengoptimalkan  pengelolaan sumber  daya  ikan,  (6)  meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku  untuk  industri  pengolahan  ikan,  (8) mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber  daya ikan  dan,  (9)  menjamin  kelestarian  sumber daya  ikan,  lahan  pembudidayaan  ikan  dan tata  ruang.  Memperkuat  tata  kelola  sumber daya  laut  maka  terbit  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan  bahwa  tujuan  pengelolaan wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil adalah  (1)  melindungi,  mengobservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya  sumber  daya  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  serta  sistem  ekologisnya secara  berkelanjutan,  (2)  menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau- pulau  kecil,  (3)  memperkuat  peran  serta masyarakat  dan  lembaga  pemerintah  serta mendorong  inisiatif  masyarakat  dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan,  dan  berkelanjutan,  dan,  (4) meningkatkan  nilai  sosial,  ekonomi,  dan
budaya  masyarakat  melalui  peran  serta masyarakat  dalam  pemanfaatan  sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan yang  diberikan  tugas  dalam  mengurusi pembangunan  kelautan  dan  perikanan bertekad  mewujudkan  Indonesia  sebagai poros maritim dunia, dengan cara mengelola  kekayaan  alam  laut  Indonesia untuk  kemakmuran  rakyat  dan  bangsa. Dengan  visi  yaitu  laut  adalah  masa  depan bangsa  dan  misi  mewujudkan  Indonesia sebagai  Negara  Maritim  yang  Mandiri, Maju,  Kuat  dan  berbasis  Kepentingan Nasional. Dalam  mengelola kekayaan alam laut Indonesia mimliki data potensi kelautan  alam  laut  begitu  besar  antara  lain 17.504  pulau,  99.093  km  panjang  garis pantai, 6.300.000 km 2 luas laut dan taksiran 1.2  triliun  dollar  per  tahun  pemasukan devisa Negara (www.kkp.go.id).
Mengamati besarnya sumberdaya alam sektor  kelautan  dan  perikanan  seharusnya mendatangkan penerimaan negara
sebanding  dengan  potensi  yang  dimiliki.
Namun pada kenyataannya
tidak berbanding  lurus.  Data  dan  fakta  yang terkait  dengan  kecilnya  pendapatan  negara dari sektor ini sebagaimana dinyatakan oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) pada  tahun  2015  ialah  menemukan  fakta terkait  minimnya  pendapatan  negara  dari sektor  kelautan selama  lima  tahun  terakhir. Sesuai kajian, kontribusi Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dari  sektor kelautan  hanya  sebesar  rata-rata  0,3  persen per  tahun.  Bahkan,  kontribusi  PNBP  dari sektor  perikanan  dalam  kurun  lima  tahun terakhir  hanya  0,02  persen  terhadap  total penerimaan  pajak  nasional.  Nilai  produksi perikanan  laut  pada  2013,  2012,  dan  2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp77 triliun, Rp72  triliun,  dan  Rp64,5  triliun.  Namun, faktanya,  PNBP  sumber  daya  perikanan tidak  sebesar  nilai  produksi  ikan  laut tersebut. Pada 2013, 2012, dan 2011, PNBP sumber daya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp229 miliar, 0,3  persen (Rp215  miliar),  dan  0,29  persen
(Rp183  miliar).  Berdasarkan  data  umum perpajakan pemilik kapal per Januari 2015, jumlah pemilik kapal yang telah memperoleh  izin  mencapai  1.836.  Tetapi dari  jumlah  itu  hanya  1.204  yang  memiliki Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP). Sisanya, 632 pemilik kapal, belum teridentifikasi NPWP-nya. Semua data pada dokumen  kapal  perikanan  tak  sesuai  data hasil  verifikasi,  Seperti  ukuran  panjang, lebar  dan  dalam  kapal,  jenis,  nomor,  dan kekuatan  mesin.  Beberapa  kapal  ada  yang berbeda  tanda  selarnya,  atau  melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama.
Temuan  KPK  tersebut  dikuatkan  oleh Menteri  KP  bahwa  terdapat  5.329  kapal besar  bertonase  diatas  30  GT  yang beroperasi  di  wilayah  perairan  Indonesia, 20  persen  diantaranya  kapal  berbendera asing.  Selama  ini,  setiap  kapal  hanya berkontribusi  sebesar  Rp  90  juta  melalui pembayaran retribusi perizinan kapal penangkapan  ikan.  Padahal  dalam  sekali melaut,  setiap  kapal  dapat  menghasilkan ikan  hingga  2000  ton.  Tentunya  nilai tangkapan  yang  diperoleh  tersebut  sangat besar,  jika  dibandingkan  nilai  pendapatan negara yang disumbangkan. Jika ditotalkan, jumlah  yang  disumbangkan  untuk  PNBP hanya berkisar Rp 300 miliar saja per tahun. Nilainya  yang  minim  itu  saja  sudah  sangat merugikan  negara.  Fakta  lain  disajikan dalam laporan  Direktur  Bank  Dunia,  Sri Mulyani,  menyebut  kerugian  negara  akibat praktik pencurian ikan ilegal mencapai US$ 20  miliar  per  tahun.  Ada  minimal  5.000 sampai  10  ribu  kapal  mondar  mandir  di perairan  Indonesia  melakukan  praktik tersebut.  Jika  dihitung  dengan  kurs  rupiah 14  ribu  per  dolar  Amerika  Serikat  (AS), kerugian  negara  dari  kejahatan illegal fishing di  Indonesia  mencapai  Rp  280 triliun  setiap  tahun.  Dari  data  besarnya lalulintas  kapal  dan  melimpahnya  hasil tangkapan,  menunjukkan  ada ineffesiensi cost sebesar 500%.
Ironi  memang  Negara  kaya  akan sumberdaya  laut,  tetapi  penerimaan  negara kecil  dan  kehidupan  masyarakat  khususnya pada  wilayah  pesisir  laut,  nelayan  dan
masyarakat  Indonesia  pada  umumnya
belum dapat mengangkat
tingkat
kesejahteraan  secara  signifikan. Bagaimana upaya optimalisasi pengelolaan penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan dan faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan  penerimaan  negara  di  sektor Kelautan  dan  Perikanan,  akan  diuraikan pada pembahasan makalah ini.

## 1.1. Rumusan Masalah
Besarnya potensi sumberdaya laut dan perikanan yang belum mampu  memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan  atau  penerimaan  negara  di sektor  kelautan  dan  perikanan  sehingga implikasinya  masyarakat  nelayan  pada khususnya dan warga negara pada umumnya belum meningkat tingkat
kesejahteraannya  menunjukkan riweuhnya permasalahan.  Salah  satu kariweuhan masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan  dalam  penulisan  makalah  ini ialah belum  optimalnya  atau  rendahnya pengelolaan penerimaan Negara di sektor Kelautan dan Perikanan.
Dari  rumusan  permasalahan  tersebut akan  menjawab  pertanyaan  ― bagaimana upaya optimalisasinya serta faktor faktor  apa  yang  menentukan  dalam keberhasilan  pengelolaan  penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan ?”

## 1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan penerimaan  negara  di  sektor  kelautan  dan perikanan  dan  faktor-  faktor  menentukan dalam keberhasilannya.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1. Konsep Normatif Pengelolaan
Penerimaan Keuangan Negara dalam good governance
Mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan  negara,  sejak  beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir melalui kebijakan Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut  mendapatkan  landasan  hukum yang  kuat  dengan  terbitnya  UU  Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  UU  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  dan  UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung
Jawab Keuangan Negara.
Konsep  normatif  keuangan  negara tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2003.  Undang-undang  tersebut menjelaskan pengertian, azas dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara.

## Pengertian Keuangan Negara
Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan dasar  hukum  yang  paling  tinggi  dalam struktur perundang-undangan di Indonesia.  Oleh  karena  itu  pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan  pada  undang-undang  ini, khususnya  dalam  bab  VIII  Undang- Undang  Dasar  1945  Amandemen  IV pasal  23  mengatur  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bunyi pasal 23:
1) Anggaran  pendapatan  dan  belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan  keuangan  negara ditetapkan  setiap  tahun  dengan undang-undang dan dilaksanakan  secara  terbuka  dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara  diajukan  oleh  Presiden untuk  dibahas  bersama  Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  yang  diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara tahun yang lalu. Secara garis besar keuangan Negara diartikan  sebagai  segala  aktivitas  yang bertalian  dengan  pembayaran  uang. Terjadinya  pembayaran  dimungkinkan ada  penerimaan  terlebih  dahulu.  Oleh karena itu maka keuangan sering diartikan  sebagai  suatu  sistem  mengenai penerimaan dan pengeluaran uang. Pengertian keuangan Negara berdasarkan UU  Nomor  17  tahun  2003  dijelaskan bahawa  Keuangan  Negara  adalah  semua hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban tersebut.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam merumuskan  definisi  keuangan  negara tersebut  bisa  diambil  dari  berbagai  sisi diantaranya  dari  sisi  obyek,  subyek, proses, dan tujuan. Dilihat dari sisi obyek yang  dimaksud  dengan  keuangan  negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan  dan  kegiatan  dalam  bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara  yang  dipisahkan,  serta  segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  tersebut.  Dilihat  dari  sisi subyek  yang  dimaksud  dengan  keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana  tersebut  di  atas  yang dimiliki  negara,  dan/atau  dikuasai  oleh Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah, Perusahaan  Negara/Daerah,  dan  badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.  Apabila  dilihat  dari  sisi  proses, keuangan  negara  mencakup  seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan
dengan  pengelolaan  obyek  sebagaimana tersebut  di  atas  mulai  dari  perumusan kebijakan  dan  pengambilan  keputusan sampai  dengan  pertanggunggjawaban. Dilihat  dari  sisi  tujuan,  keuangan  negara meliputi  seluruh  kebijakan,  kegiatan  dan hubungan  hukum  yang  berkaitan  dengan pemilikan  dan/atau  penguasaan  obyek sebagaimana  tersebut  di  atas  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang luas tersebut dapat dikelompokkan  ke  dalam  sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan  moneter,  dan  sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Lebih lanjut, lingkup keuangan  negara  meliputi  (Pasal  2  UU No.17; 2003):
a. hak negara untuk  memungut pajak, mengeluarkan  dan  mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan  tugas  layanan umum  pemerintahan  negara  dan membayar tagihan pihak ketiga c. penerimaan negara /daerah
d. pengeluaran negara /daerah
e. kekayaan  negara/kekayaan  daerah yang  dikelola  sendiri  atau  oleh pihak  lain  berupa  uang,  surat berharga,  piutang,  barang,  serta hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  termasuk  kekayaan yang  dipisahkan  pada  perusahaan negara/ perusahaan daerah
f. kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai oleh  pemerintah  dalam  rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan  dan/atau  kepentingan umum g. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah Kekayaan
pihak  lain  yang  dimaksud  di  sini meliputi  kekayaan  yang  dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan  kebijakan  pemerintah,
yayasan-yayasan di lingkungan
kementerian  negara/lembaga,  atau perusahaan negara/daerah.

## Azas-azas Umum Keuangan Negara
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan  negara,  pengelolaan keuangan  negara  perlu  diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan  aturan pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-  Undang  Dasar  1945.  Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang  meliputi asas-asas  yang  telah  lama  dikenal  dalam pengelolaan keuangan Negara. Yaitu :
1. Asas tahunan
2. Asas universalitas (Kelengkapan)
3. Asas kesatuan,
4. Asas spesialitas
5. Asas Akuntabilitas 6. Asas Profesionalitas
7. Asas Proporsionalitas;
8. Asas  Keterbukaan  dalam  pengelolaan keuangan negara,
9. Asas  Pemeriksaan  Keuangan  oleh badan  pemeriksa  yang  bebas  dan mandiri.
Asas-asas umum tersebut diperlukan pula  guna  menjamin  terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah.
Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut  di  UU  No  17  Tahun  2003, pelaksanaan  undang-undang  ini  selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen  keuangan  negara,  sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan  pelaksanaan  desentralisasi  dan otonomi  daerah  di  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara, yaitu: 1. Presiden
2. Menteri Keuangan
3. Menteri/Pimpinan Lembaga
4. Gubernur/Bupati/Walikota
5. Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna Anggaran (PA/KPA) Daerah 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (KSKPD), Secara normatif pengelolaan keuanganNegara menjadi keharusan dilaksanakan dan dilakukan oleh
kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara. Kekeliruan terjadi ketika konsep normatif dalam  undang-undang  ini  diabaikan  dan tidak  dijadikan  acuan  dalam  pengelolaan penerimaan keuangan negara.
Pada  dasarnya,  penerimaan  negara terbagi  atas  2  jenis  penerimaan,  yaitu penerimaan  dari pajak dan  penerimaan bukan  pajak  yang  disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menurut  UU  Nomor  20  tahun  1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah  Pusat  yang  tidak  berasal  dari penerimaan perpajakan. UU  tersebut  juga  menyebutkan kelompok PNBP meliputi: 1) penerimaan  yang  bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; 2) penerimaan  dari  pemanfaatan sumber daya alam;
3) penerimaan  dari  hasil-hasil pengelolaan  kekayaan  Negara yang dipisahkan;
4) penerimaan  dari  pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah 5) penerimaan berdasarkan putusan  pengadilan  dan  yang berasal  dari  pengenaan  denda administrasi; 6) penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah 7) penerimaan lainnya yang diatur  dalam  Undang-undang tersendiri 2.2. Konsep Akademik Pengelolaan Keuangan Negara
Ilmu keuangan negara adalah bagain dari  ilmu  ekonomi  yang  mempelajari tentang  kegiatan-kegiatan  pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran beserta  dengan  pengaruh-pengaruhnya  di dalam perekonomian tersebut (Suparmoko,2000:3). Selanjutnya dijelaskan bahwa keuangan negara merupakan  studi  tentang  pengaruh- pengaruh  dari  anggaran  penerimaan  dan belanja  negara  terhadap  perekonomian, terutama pengaruh terhadap tujuan kegiatan  ekonomi  seperti  pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan  yang  lebih  merata  dan  juga peningkatan  efesiensi  serta  penciptaan kesempatan kerja.
Pengertian  keuangan  negara  dalam arti  luas  dikemukakan  Basri  dan  Subri bahwa keuangan negara disamping meliputi  milik  negara  atau  kekayaan negara  yang  bukan  semata-mata  terdiri dari  semua  hak,  juga  meliputi  semua kewajiban.  Hak  dan  kewajiban  tersebut dapat  dinilai  dengan  uang  apabila dilaksanakan  (Basri  dan  Sabri,  2005:1). Hak  Negara  yang  dapat  dinilai  dengan uang, yakni:
a. Hak  mengenakan  pajak  kepada warganya
b. Negara  dapat  mencetak  uang kertas dan logam.
c. Negara mengadakan devaluasi Sedangkan  kewajiban  yang  dapat  dinilai dengan uang, yakni:
a. Kewajiban  melaksanakan  tugas negara seperti keamanan, pembangunan infrastruktur b. Kewajiban pembayaran atas
barang hasil pembelian.
Pengertian keuangan negara saat ini,
identik  dengan istilah  publik  finance dalam arti sempit diinterpretasikan goverment finance (Nurjaman, Bambang, Yowono,  1992:2).  Dengan  makna  lain dijelaskan  bahwa  kegiatan  pemerintah dalam  mencari  sumber  dana,  menyusun anggaran dan membelanjakan serta
memproduksi barang dan jasa pemerintah. Pendapat komprehensif tentang pengertian keuangan negara dikemukakan  oleh  John  F.  Due  yang menyamakan  dengan Goverment  Budget dalam W.Riawan Tjandra (2006,2) bahwa Goverment  budget adalah  suatu pernyataan mengenai belanja atau pengeluaran yang diusulkan dan
penerimaan  untuk  masa  mendatang bersama  dengan  data  pengeluaran  dan penerimaan  yang  sebenarnya  untuk periode  mendatang  dan  periode  telah lampau.  Unsur  -  unsur  definisi  Jhon  F. Due menyangkut:
a. Anggaran  belanja  yang  memuat data  keuangan  penerimaan  dan pengeluaran dari tahu sebelumnya
b. Jumlah  yang  diusulkan  untuk tahun yang akan datang
c. Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan
d. Rencana  keuangan  tersebut  untuk periode tertentu.
Perkembangan  yang  cepat  dalam paradigma  dan  tata  kelola  pemerintahan telah mempengaruhi perkembangan dalam prinsip dan segi hukum administrasi  pengelolaan  keuangan  dan perbendaharaan negara. Perubahan dalam berbagai  produk  regulasi  di  bidang keuangan negara sering dikaitkan dengan konsep good governance .
Pengertian governance dapat
diartikan  sebagai  cara  mengelola  urusan- urusan  publik  (Mardiasmo,  2004:23).
World bank memberikan definisi governance  sebagai “  the  way  state power  is  used  manging  economic  and social  resource  for  developing  of society ‖. Dalam hal ini world bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola  sumber  daya  sumber  daya sosial  dan  ekonomi  untuk  kepentingan pembangunan  masyarakat.  Mewujudkan good  goverment diperlukan  reformasi manajemen  publik  ( public  management reform) .  Model  manajemen  publik  yang
cukup  populer  adalah new  public management (NPM)  yang  berfokus  pada penekanan  adanya  perubahan  sistem penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja ( Performance budget ) (Mardiasmo, 2005:26). Implikasi perubahan tersebut ditegaskan  oleh Mardiasmo,  bahwa  tidak saja perubahan pada
struktur penganggaran akan tetapi proses penyusunan pengangaran pun tidak boleh luput  dari  perubahan.  Anggaran  dengan pendekatan  kinerja  adalah  suatu  sistem anggaran  yang  mengutamakan  kepada upaya  pencapaian  hasil  kerja  atau  output darai  perencanaan  alokasi  biaya  atau input yang ditetapkan. Perubahan tersebut berpegang pada
prinsip-prinsip Akuntabilitas  (pertangungjawab  publik),
Value  for  money (pengelolaan  organisasi
publik  berdasarkan  3  elemen,  efesiensi, efektivitas  dan  ekonomis),  Kejujuran dalam pengelolaan
keuangan,
Transparansi, dan Pengendalian.
Prinsip-prinsip good  governance mempengaruhi  penerapan  kaidah  kaidah terbaik  dalam  pengelolaan  keuangan negara.  Secara  umum  kaidah  tersebut (Pratikno  dalam  Suhardono,  et  al.
2001:83-84) meliputi:
1. Participatory
2. Sustainable
3. Legitimate  dan  aksesable bagi
masyarakat
4. Meningkatkan equity dan equality
5. Mengebangkan  sumberdaya  dan metode governance
6. Meningkatkan keseimbangan
7. Mentoleransi dan menerima persfektif yang beragam 8. Mampu memobilisasi sumberdaya untuk tujuan sosial 9. Memperkuat mekanisme- mekanisme asli (indigenous )
3. Metodelogi Penelitian
Teknik  pengumpulan  data  dalam penulisan makalah ini adalah studi
kepustakaan  ( Library  Research ).  Studi  ini dilakukan penulis dengan mengingat kembali hasil pengamatan dalam perjalanan dinas  ke  berbagai  Unit  Pelaksana  Teknis pada  KKP,  membaca  dan  mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku penunjang  khususnya  yang  berhubungan dengan  teori  keuangan  negara,  peraturan perundang-undangan, disertasi, dan penulusuran  internet  untuk  mendapatkan data-data yang relevan dengan permasalahan penulisan makalah.

## 4. Hasil Kajian
Kementerian Kelautan, dan Perikanan (disingkat KKP) adalah kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan  pemerintahan  negara. Dalam  melaksanakan  tugas,  Kementerian Kelautan,  dan  Perikanan  (www.kkp.go.id) menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan
2) pengelolaan  barang  milik/kekayaan negara  yang  menjadi  tanggung  jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan
3) pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  di lingkungan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan
4) pelaksanaan  bimbingan  teknis,  dan supervisi  atas  pelaksanaan  urusan
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan di daerah
5) pelaksanaan  kegiatan  teknis  yang berskala nasional
Milstones perjalanan  KKP  begitu  dinamis. Sampai  dengan  tahun  2015  telah  berhasil memberikan  warna  dalam  pemerintahan  di bawah  Presiden  Jokowi  dan  pembantunya Susi  Pudjiastuti  selaku  Menteri  KKP. Best practise dalam upaya optimalisasi
kembalinya  potensi  pendapatan  negara  di sektor  kelautan  dan  perikanan  mendapat apresiasi  publik.  Media  massa  selalu
menjadikan trend topik terkait kinerja yang banyak  mengandung  pujian  dimulai  dari Presiden  sampai  dengan  publik  itu  sendiri. Walaupun  ada  juga  yang  kontra  dengan kebijakan  yang  dijalankan  selama  ini. Tanpa  disadari best  practise KKP  mampu membangkitkan kembali atau mengoptimalkan  potensi  pendapatan  atau penerimaan  negara  (PNBP)  dari  sektor sektor  kelautan  dan  perikanan  menjadi meningkat  dan  pemberi  devisa  negara setelah pajak dan migas.
Adapun  potensi  pendapatan  negara atau  penerimaan  negara  bukan  pajak  yang dapat  dioptimalkan  di  sektor  kelautan  dan perikanan yang selama ini belum digali dan dikelola dengan tertib, antara lain:
1) Melakukan kebijakan pembiayaan pada  pengusahaan  perikanan  seperti izin  usaha,  izin  penangkapan,  izin penggunaan alat tangkap, izin pengangkutan ikan.
2) Pungutan hasil perikanan atas penangkapan ikan 3) Jasa  pelabuhan  perikanan  seperti, tambat, penggunaan sarana dan prasarana pelabuhan 4) Jasa pengembangan penangkapan ikan 5) Pungutan pengusahaan budidaya ikan
6) Penjualan benih, larva, induk,
konsumsi, calon induk ikan
7) Jasa uji laboratorium budidaya ikan
8) Jasa konsultasi dan bimtek
9) Jasa  penggunaan  sarana  dan  prasarana budidaya ikan
10) Uji  mikrobiologi,  uji  kimia,  uji organoleptik, uji hayati, jasa pelayanan teknis sertifikasi produk ikan
11) Jasa desiminasi ikan hias
12) Jasa  penggunaan  peralatan  mesin perikanan
13) Izin investasi, konservasi dan reklamasi  pulau  pulau  terluar,  pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum 14) Pengangkatan benda kapal tenggelam
15) Jasa  riset  dan  penelusuran  kajian ilmiah 16) Jasa pelaksanaan diklat fungsional dan profesi 17) Praktikum perikanan
18) Jasa  pemeriksaan  kesehatan  ikan,  jasa pengamatan,  perlakuan,  instalasi  dan pemeriksaan kualitas air ikan
19) Jasa pengujian mutu hasil perikanan
20) Uji  profiensi  untuk  bebas  hama penyakit ikan
21) Industri hilirasasi perikanan 22) Pembebasan bea ekspor produk perikanan 23) Bea impor perikanan
Potensi  penerimaan  di  sektor  kelautan dan  perikanan  tersebut  saat  ini,  mulai dikembangkan  dan  dikelola  dengan  baik ( best practise) . Diantara best practise tersebut
pertama ,  kebijakannya  dalam  menangani penangkapan  ikan  secara  ilegal  ( illegal Unregulated  and  unreported  fishing /IUUF) dengan  menenggelamkan  kapal  penangkap ikan  dengan  berbagi  data bersama  TNI  AL sehingga  mampu  memberikan  efek  jera bagi  kapal-kapal  asing  atau  kapal  asing yang  berbendera  Indonesia  dan  berhasil menghemat  subsidi  bahan  bakar  minyak yang  tidak  tepat  sasaran  selama  ini  kurang lebih  Rp11,5  triliun  serta  mengembalikan potensi  kehilangan  hasil  tangkapan  yang tidak  dilaporkan  sebesar  Rp300  triliun. Kedua ,  moratorium  ijin  kapal  penangkap ikan memberi implikasi pada terverifikasinya  kapal-kapal  yang bodong
dan bedegong tidak  patuh  pada  ketentuan administrasi  walaupun  sosialisasi  peraturan sering  digalakan.  Dari  5.329  kapal  berhasil diverifikasi,  keharusan  memiliki  NPWP sebanyak  4.000  kapal,  yang  selama  ini hanya  sekitar  1200  an  kapal  yang  ber NPWP, sekaligus kehilangan hasil tangkapan  sebanyak  Rp300  triliun  rupiah berhasil  dikembalikan  dengan  dilarangnya kapal  yang  tidak  sesuai  dengan  perijinan, serta  mengembalikan  volume  jumlah  ikan yang  berada  di  wilayah  laut  karena  selama satu tahun tidak ditangkap oleh kapal-kapal bertonase di atas 30 GT. Ketiga , pelarangan
beberapa  jenis  alat  tangkap  terbukti  efektif dalam  melestarikan  ekologi  sumberdaya laut,  ikan  kecil  mengalami  pembesaran secara  alamiah  karena  tidak  ditangkap dengan  alat  tangkap  pukat  dan  cantrang. Keempat ,  mengubah  komponen  struktur penganggaran yang berujung pada penghematan  efesinsi  dana  sebesar  Rp2,9 triliun  dengan  membuang  7  (tujuh)  kata- kata  bersayap  antara  lain  sosialisasi, pembangunan, pemberdayaan, peningkatan, pengembangan, pengelolaan dan pembinaan.  Alasannya  kata  tersebut  dalam struktur  penganggaran  akan  membuat  lari uang  Negara  dan  bias  atau  tidak  tepat sasaran, lebih baik konkrit saja pada sasaran yang  akan  diberikan  alokasi  dana  seperti pengadaan  kapal,  pengadaan  alat  tangkap, bantuan  dana,  rehabilitasi  laboratoriun. Kelima , berkolaborasi dengan KPK,
Kemenkeu  dan  Para  Duta  besar  dalam mengimplementasikan  kebijakan  seperti melakukan hearing kebijakan  dengan  para duta  besar  sekaligus  membuat  MOU tentang  kesepahaman illegal  fishing yang merugikan  berbagai  negara,  bekerja  sama dengan  Kemenkeu  untuk  mengidentifikasi besaran  penerimaan  negara  dari  sektor pajak  kapal,  pungutan  hasil  tangkapan  dan bea  impor  ikan. Keenam ,  ditengah  sektor lain  menyumbang  inflasi,  perikanan  justru deflasi  karena  ekspor  ikan  olahan  melebihi permintaan  negara-negara  pengekspor  ikan dan keberhasilan dalam budidaya ikan yang dijadikan  unggulan  seperti  udang  vaname, ikan  tuna,  kerapu  dan  lobster. Ketujuh , berbagai penghargaan berhasil diraih seperti peringkat ketiga terbaik dalam akuntabilitas anggaran, peringkat terbaik efesiensi energi listrik  dan  pemanfaatan  air,  kinerja  terbaik dalam rapat kabinet, peringkat ketiga dalam transparansi  informasi  keterbukaan  publik, peringkat  terbaik  dalam  pelayanan  publik tingkat  kementerian  setelah  Kementerian Keuangan, terakhir peringkat ketiga terbaik dalam  sistem  informasi  kepegawaian  dari Badan Kepegawaian Negara.
Pencapaian  terbaik  tersebut  tidak terlepas  dari  faktor-faktor  menentukan
keberhasilan optimalisasi pendapatan penerimaan  negara  di  sektor  kelautan  dan perikanan. Selain konsep normatif sebagaimana  tertuang  dalam  ketentuan peraturan perundangan-undangan dan konsep  akademik  pengelolaan  keuangan negara  dari  para  ahli.  Dalam  pengamatan penulis terdapat faktor faktor diluar konsep normatif  dan  konsep  akademik  yang mampu menentukan
keberhasilan
optimalisasi tersebut. Faktor-faktor menentukan tersebut
meliputi :

## 1) Pemimpin dan Kepemimpinan
Dari  pengamatan  lapangan  dan media  massa  memberikan  penegasan bahwa  faktor  paling  dominan  dalam menentukan  keberhasilan  optimalisasi penerimaan  negara  di  sektor  kelautan dan  perikanan  yaitu  faktor leader dan leadership . Faktor pemimpin menyangkut kemampuan personel karakter  atau  sifat  yang  dimiliki  oleh seorang pemimpin. Sedangkan kepemimpinan  adalah exercise atau penerapan  dari  kemampuan  personel karakter  atau  sifat  tersebut  dalam kehidupan  organisasi  nyata.  Dalam konteks  ini  faktor  pemimpin  meliputi faktor ideologi pemimpin, faktor motivasi  pemimpin,  faktor  ketegasan pemimpin, faktor kepemimpinan meliputi  saling  melengkapi.  Ideologi dalam  konteks  ini  diartikan  ide, gagasan  atau  pemikiran  pemimpin yang  melandasi  semua  pandangan, pertimbangan dan tindakan yang dilakukan  dalam  memutuskan  dan mengelola kebijakan. Ideologi pemimpin  menjadi  dasar  utama  dalam menentukan  kemana  arah  organisasi dibawa.  Menteri  Susi  pemimpin  yang memiliki ideologi yang ingin menegakkan  kedaulatan  sumberdaya laut,  yang  selama  ini  semena-mena dijarah  oleh  Negara  asing.  Kecepatan dan  ketangkasan  Ibu  Susi  dalam menertibkan illegal  fishing ,  dimulai
dari  harmonisasi  kebijakan  berbagai peraturan  perundang-undangan  tentang keamanan,  pertahanan,  perhubungan laut,  energi  sumber  daya  alam  dan kelautan dan perikanan. Pengalaman menjadi CEO Susi Air menjadi modal berharga dalam bertransformasi menentukan dan memutuskan arah kebijakan penegakkan hukum di wilayah laut. Hasil  ketegasan,  kecepatan  dan ketangkasan Ibu Susi berdampak positif terutama bagi kedaulatan wilayah Negara dan mampu menunjukkan  tegaknya  hukum  dan memberikan persepsi dunia bahwa laut Indonesia  berdaulat.  Dampak  lain adalah  kesejahteraan  nelayan  karena hasil tangkapannya  meningkat menjadi pengungkit menuju peningkatan kesejahteraan.  Hal  ini  memperkuat perspektif Grindle (2007:175-176) bahwa sikap pemimpin yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat merupakan bagian penting untuk meningkatkan  sensitivitas  pemimpin dalam  memperjuangkan  kepentingan rakyatnya.
Faktor Inovasi yang dilakukan Ibu Susi  berawal  dari  bekal  pengalaman dalam berbisnis perikanan yang dirintis dari  mulai  sebagai  pengepul  ikan sampai  memiliki  industri  pengolah ikan.  Inovasi  yang  dilakukan  Ibu  Susi dengan  memasang Vessel  Monitoring System yang  terkoneksi  ke  setiap pelabuhan  dan  tervisualkan  di  ruang kerjanya.  Sehingga  mampu  memonitor pergerakan  titik  kumpul  kapal  yang berada  diluar  garis  zonasi  yang ditentukan.
Faktor pemimpin yang tidak basa- basi  dan  tidak legeg atau  apa  adanya menjadi  suatu  yang  unik  dalam kepemimpinan  Ibu  Susi.  Kemudian,
faktor, motivasi pemimpin yang meyakinkan  dalam  bertindak  membuat
bawahan  terlindungi  dengan  sikap  dan kepercayaan diri seorang atasan. Konsentrasi  terhadap  pekerjaan  yang harus dituntaskan menjadi bukti kuatnya  motivasi  dalam  mengelola sektor  kelautan  dan  perikanan.  Sering disampakan  bahwa  saya  ini  orang  gila dalam bekerja sampai 24 jam harus all out untuk  berdaulatnya  wilayah  laut dan menertibkan illegal fishing .
Faktor kepemimpinan yang saling melengkapi antara sosok Ibu Susi yang kaya  pengalaman  bekerja  sebagai praktisi  perikanan  dan  sosok  birokrasi dari  pegawai  yang  berpengalaman dalam melaksanakan kebijakan menjadi  modal  besar  dalam  kemajuan pengembangan  sektor  kelautan  dan perikanan.
2) Masyarakat Sipil/Komunitas Pegiat
Perikanan Masyarakat sipil yang terorganisasir  dalam  bentuk  organisasi resmi  seperti  Himpunan  Petani  dan Nelayan  Indonesia,  Komunitas  Ikan Hias dan lainnya yang sangat kritis dan proaktif menanggapi berbagai kebijakan yang dilakukan KKP, menjadi penyeimbang dalam melaksanakan pengelolaan sektor
kelautan  dan  perikanan.  Kemampuan Ibu  Susi  dalam  berintekaksi  dalam berbagai  forum  mencerminkan  sosok orang  kecil,  cerdik  yang  tiba-tiba menjadi  sebuah  fenomena,  menjadi inspirasi  berbagai  komunitas.  Susi sangat menghormati dan mengorangkan  pendapat  nelayan  kecil yang  semula  antipati/kontra  menjadi penuh  kesahajaan  dan  selalu  mengajak bekerja keras dalam keterbatasan.
3) Reformasi Kelembagaan dan
Sumberdaya Manusia Berubahnya  struktur  organisasi sesuai  visi  misi  yang  diemban  dan
penataan  sumberdaya  manusia  yang dapat  membawa  gerbong  kelembagaan sesuai  dengan  tujuan  yang  digariskan dalam  visi  misi  menambah  faktor penentu keberhasilan. Konsistensi perubahan  organisasi  dan  tepatnya kompetensi  orang  yang  menempati organisasi  tersebut,  berdampak  besar dalam tata kelola kelautan dan perikanan. Perubahan struktur organisasi  yang  selama  ini  tumpang tindih dan lemahnya koordinasi menjadi prioritas utama dalam reformasi  kelembagaan  dan  SDM sehingga  dapat  memberikan  pelayanan yang  cepat,  tepat  dan  akurat  menjadi quik wins tersendiri di mata stakeholder . Kepada pegawainya terutama  eselon  I  dan  II,  Susi mengancam  jikalau  ada  yang  tidak sanggup  bekerja  dengan  dirinya  maka ungkapan  yang  sering  dilontarkan adalah ― go  away  from  my  job ‖ artinya
dipersilahkan mundur.

## 4) Adopsi Teknologi
Faktor  perkembangan  teknologi menjadi  salah  satu  faktor  penentu keberhasilan  pengelolaan  kelutan  dan perikanan sehingga  mampu menambah penerimaan  negara.  tidak  terlepasnya adopsi  teknologi  menjadi  bagian  yang tak  terpisahkan  dalam  menjembatani kebijakana.  Dimana  semua  kebijakan dan  program  yang  terkait  dengan publik  diwajibkan  untuk  berbasis online. Seperti e-proc, e-skp, e-kinerja, seleksi CPNS, e-Apip.
5) Penciptaan nilai dan share mision budaya jujur
Pengelolaan keuangan negara
dilakukan  dengan  akuntabiltas,  penuh dengan  tranparansi  diakui  baik  secara normatif  maupun  akademik  menjadi hal  yang  mutlak  namun  menurut penulis hal tersebut tidak lah cukup dan belum  menjadi  penentu  keberhasilan.
Faktor  menentukan  adalah  kejujuran yang disertai dengan tindakan penciptaan  iklim  kejujuran  atau share misio n  nya  yang  tidak  saja  hanya menyentuh struktural tapi harus dikulturkan dalam berbagai kesempatan atau kegiatan para pegawainya.

## 6) Kolaborasi antar lembaga terkait
Membangun kerjasama koordinasi dan  berkoordinasi  dalam  kerjasama merupakan  prasyarat  efektif  dalam menciptakan  kolaborasi.  Kolaborasi berbagai komponen yang terkait dengan  sektor  kelautan  dan  perikanan menjadi penentu daya gedor menggenjot  penerimaan  negara  di sektor kelautan dan perikanan.
7) Komunikasi via Media Sosial Faktor  menentukan  pengelolaan keuangan  negara  atau  penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan tidak terlepas dari komunikasi  yang  dibangun  dengan media sosial seperti twitter@susipudjiastuti. Feed back
masyarakat  baik  individu,  akademisi, praktisi dan komunitas berbasis perikanan  menjadi  pensuplai  informasi dan  memberikan  masukan  terhadap dinamisnya perubahan lingkungan strategis  pengelolaan  kelautan  dan perikanan. Keampuhan komunikasi ini memperkuat  posisi  Susi  di  mata Presiden.  Dan  menjadi  titik  krusial dalam pencapaian target yang dibebankan  Presiden  kepada  KKP.
Walaupun  ada  upaya  ― digentrengkan ‖ dengan  Jusuf  Kalla  dan  Ahok  ,  karena eratnya  komunikasi  Ibu  Susi  dengan Presiden  dan  dukungan  media  sosial maka  Ibu  Susi  menjadi  sosok  yang elegan  tidak  terpancing  dan  tidak terpengaruh dengan trik politik.

## 5. Kesimpulan
1. Perubahan  lingkungan  strategis  dalam pelaksanaan  pembangunan  nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan, diperlukan langkah-langkah terobosan  yang  bukan  merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan  upaya  terintegrasi  yang saling  memperkuat  dalam  rangka percepatan  pembangunan  kelautan  dan perikanan, terutama untuk menghasilkan penerimaan devisa negara dan meningkatkan nilai tambah dan  daya  saing  produk  kelautan  dan perikanan.
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan  pengelolaan  keuangan negara  pada  sektor  kelautan  dan perikanan adalah - Pemimpin dan Kepemimpinan -  Masyarakat  Sipil/Komunitas  Pegiat
Perikanan
- Reformasi Kelembagaan - Adopsi Teknologi
-  Penciptaan  nilai  dan  share  mision budaya jujur
- Kolaborasi antar lembaga terkait
- Komunikasi via medsos
3. Optimalisasi  penerimaan  negara  di sektor kelautan dan perikanan berkisar Rp25  triliun  pertahun  yang  dapat dibebankan  pada  kapal  yang  bertonasi di  atas  30  GT  karena  kapal  tersebut akan  mampu  menangkap  ikan  sekitar 2000  ton  sekali  melaut  berbagai pungutan seperti pajak dan pengusahaan  perikanan  lainya  dapat dioptimalkan. Potensi dari hasil tangkapan  seluruhnya  berkisar  Rp300 triliun  tiap  tahun.  Potensi  dari  ekspor sektor budidaya ikan akan memberikan kontribusi  sekitar  60  juta  ton  tiap tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Grindle M.S, 2010, Good Governance, The Inflator  Of  an  Idea ,  Massechuett, Harvard Kennedy School
Mardiasmo,  2004, Otonomi  &  Manajemen Keuangan  Daerah ,  Yogjakarta:  PT
Andi Nurdjaman  Arsjad,  Bambang  Kusumanto, Yuwono Prawirosoetono, 1992, Keuangan Negara , Jakarta: Intermedia Suparmoko,  2000, Keuangan  Negara: Dalam Teori dan Praktek , Yogyakarta, BPFE W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara , Jakarta: Grasindo Yuswar  Zainul  Basri  dan  Mulyadi  Subri, 2005, Keuangan Negara dan Analisis  Kebijakan  Luar  Negeri ,
Jakarta: Rajagrapindo
Disertasi:
Teguh  Yuwono,  2014, Faktor-faktor  Yang Menentukan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik .
Dokumen Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 PermenKP Nomor 75 Tahun 2015
Laman:
Http://www.kkp.go.id
http://www.kompasiana.com/adrian67/potre t-kinerja-kementerian-kelautan-dan- perikanan_5554711a6523bdd91d4aef52