## Policy Analysis Of Correctional Institutions In The Juvenile Criminal
Justice System
(Normative Study of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection)
Analisis Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
(Studi Normatif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)
Mayang Sari 1) ; Widya Timur 2) ; Hurairah 3)
1) Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) Widyatimur54@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [25 Agustus 2023]
Revised [30 September 2023] Accepted [06 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Lembaga  Pemasyarakatan  (LP)  memiliki  peran  sentral  dalam  pelaksanaan  sistem  peradilan pidana yang adil dan berkeadilan, khususnya dalam perlindungan anak sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kebijakan  yang  diadopsi  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  mendukung prinsip-prinsip  perlindungan  anak.  Dalam  analisis  mendalam,  terungkap  bahwa  undang-undang telah  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat,  tetapi  tantangan  dalam  implementasi  masih  ada, seperti  minimnya  sumber  daya,  pengetahuan  terbatas  tentang  hak  anak,  dan  kurangnya koordinasi  antara  lembaga  terkait.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  langkah-langkah  konkret  seperti pelatihan  intensif  untuk  petugas  LP,  peningkatan  akses  informasi,  dan  kolaborasi  erat  antar lembaga  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut,  dengan  harapan  bahwa  sistem peradilan  pidana  akan  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi  anak-anak  yang berhadapan dengan proses peradilan.

## ABSTRACT
Correctional  Institutions  (LP)  have  a  central  role  in  the  implementation  of  a  fair  and  equitable criminal  justice  system,  particularly  in  child  protection  in  accordance  with  Law  No.  35/2014  on Child Protection. This research aims to analyze the policies adopted by correctional institutions in supporting the principles of child protection. In-depth analysis revealed that the law has provided a  strong  legal  basis,  but  challenges  in  implementation  still  exist,  such  as  the  lack  of  resources, limited  knowledge  of  children's  rights,  and  lack  of  coordination  between  relevant  institutions. Therefore,  concrete  measures  such  as  intensive  training  for  prison  officers,  improved  access  to information, and close collaboration between agencies are needed to overcome these obstacles, with the hope that the criminal justice system will provide better protection for children in conflict with the justice process.
KEYWORDS Correctional Institution, Children
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan filosofis dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, tertuang dalam kelima sila  Pancasila  sebagai  satu  kesatuan  yang  bulat  dan  utuh.  Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala sumber  hukum,  hal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  Pancasila  merupakan  dasar  bagi  seluruh peraturan  perundang-undangan  dan  aparat  penegak  hukum  untuk  menegakkan  hukum  tanpa pengecualian kapan dan dimanapun hukum itu berada.
Pokok-pokok  jaminan,  pengakuan,  dan  perlindungan  terhadap  anak  juga  tercermin  dalam konstitusi  pembukaan  Undang-undang  dasar  1945.  Dengan  dicantumkannya  dasar  kemanusiaan  yang adil dan beradab, yang mana hal tersebut merupakan landasan hukum tertinggi diindonesia, seperti bunyi pada pasal 28B Ayat (2) menyebutkan bahwa ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang sertah berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi” Kemudian  dipasal  28I  Ayat  (2)    juga  menjamin  hak  anak  untuk  mendapatkan  perlindungan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan, Dalam konvensi hak anak,  pada tahun 1990, indonesia meratifikasi konvensi  hak-hak  anak  yang  diadopsi  oleh  perserikatan  bangsa-bangsa  (PBB).  Konvensi  ini  mengakui anak sebagai individu yang memiliki hak-hak yang perlu dilindungi dan dipenuhi. Penerimaan konvensi ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan undang-undang perlindungan anak di indonesia.
Kemudia Pengakuan perlindungan terhadap anak, juga diikuti oleh peraturan perundang-undangan di  bawah  Undang-undang  dasar  1945,  yaitu  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  perubahan  atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
Menurut  Barda  Nawari  Arief  dalam  artikel  jurnal  Widya  Timur,  tentang  Pengawasan  Terhadap Mantan  Narapidana  Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Rejang  Lebong  ; perlindungan  hukum  terhadap  anak  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  perlindungan  hukum  dari berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak  (fundamental  right  and  freedoms  of  children)  dan  berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak-anak.
Sedangkan  Anak  merupakan  generasi  penerus  suatu  bangsa  yang  memiliki  keterbatasan  dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Salah satu permasalahan yang sering  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  Indonesia  seiring  dengan  kemajuan  zaman  yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan transisi budaya secara global, membuat anak-anak melakukal tindakan hal-hal yang negatif karena dorongan rasa ingin tau dan ekplorasi yang kuat terhadap lingkungan sekitarnya melalui gadget atau smartphone yang digunakan, anak-anak sangat mudah untuk terkontaminasi tehadap semua hal yang dilihat dan diaksesnya melalui media sosial, mulai dari tindakan anarkisme, budaya pergaulan bebas, kehidupan yang konsumtif, budaya westernisasi atau bahkan sikap individualisme membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada  dimasyarakat,  bahkan  anak-anak  pun  juga  melakukan  pelanggaran  tersebut,  sehingga  hal tersebut menjadi indikator kegagalan orang tua dalam mendidik dan memperhatikan tumbuh kembang anak.
Anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar  akan  berhadapan  dengan  sistem  peradilan  hukum  yang  ada  dan  akan  mendapatkan  pembinaan khusus  oleh  lembaga  pemasyakatan  sebagai  bentuk  kosekuensi  dan  sanksi  atas  tindakan  yang dilakukan.
Menurut  Ambeg,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  yang  baru mempertegas perlakuan terhadap pelanggar hukum harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,  sehingga  menjadikan  Pemasyarakatan  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem peradilan  pidana  terpadu  yang  memuat  reformulasi  Pemasyarakatan,  Sistem  Pemasyarakatan,  dan penegasan tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
Selain itu, juga mencakup asas dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan serta penegasan fungsi Pemasyarakatan  dan  kelembagaan  penyelenggaraan  Sistem  Pemasyarakatan,  sertah  pengaturan  hak dan  kewajiban  Warga  Binaan,  melalui  lembaga  pemasyarakatan  diharapkan  dapat  menyadarkan narapidana  dan  anak  pidana  untuk  menyesali  perbuatannya,  dan  mengembalikannya  menjadi  warga masyarakat  yang  baik,  taat  kepada  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  sosial  dan  keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.
Pemasyarakatan  pada  dasarnya  mendorong  meningkatnya  kapabilitas  manusia,  namun  menjadi paradoks  di  dalam  praktek,  dikarenakan  Pemenjaraan  justru  membuat  kondisi  narapidana  menjadi semakin  buruk.  Kondisi  kehidupan  di  dalam  penjara  menciptakan  deprivasi  dan  prisonisasi  padahal narapidana  adalah  makhluk  yang  hidup  bermasyarakat,  dikaruniai  oleh  Tuhan  dengan  itikad  baik  dan potensi-potensi  penyesuian  dengan  persoalan  dan  kebutuhan  yang  dihadapinya  di  dalam  kompleksitas kehidupan dan penghidupan.
Namun pada hukuman dan pemidanaan dilembaga pemasyarakatan terhadap tindak pidana anak telah menunjukkan berbagai kelemahan dalam mencapai tujuan dan rekonsiliasi dalam Pemenuhan hak dan kewajiban narapidana.
Dilembaga  pemasyarakatan,  semua  ketentuan  dan  prinsip  termuat  dalam  aturan  berdasarkan Undang-undang  Nomor 22 Tahun  2022 Tentang  lembaga  pemasyarakatan  dan  Undang-undang  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  2  yang  menyatakan  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas  perlindungan  keadilan  non  diskriminasi,  kepentingan terbaik  bagi  Anak,  penghargaan  terhadap  pendapat  Anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang Anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  Anak  proporsional  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.
Dengan  demikian,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  menjelaskan  bahwa  narapidana  anak  yang  menjalankan  masa  pembinaannya  di Lembaga Pemasyarakatan khusus mendapatkan perlindungan hukum  dan perlakuan yang lebih khusus di lembaga pemasyarakatan  dari pada di lembaga pemasyarakatan umum atau dewasa lainnya karena mengingat  usianya  yang  labil  masih  berusia  anak-anak,  sehingga  narapidana  anak  dipisahkan  atau mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang lebih khusus di dalam lembaga pemasyarakatan khusus.
Pemasyarakatan  menyelenggarakan  penegakan  hukum  di  bidang  perlakuan  terhadap  tahanan, anak,  dan  warga  binaan,  diatur  pada,  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan, terdapat tiga tujuan utama dari sistem pemasyarakatan.
1.  Memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak.
2.  Meningkatkan  kualitas  kepribadian  dan  kemandirian  Warga  Binaan  agar  menyadari  kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.
3.  Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.
Sedangkan realitas dilapangan, kebijakan lembaga pemasyarakatan masih dianggap lemah dalam melakukan  pembinaan  secara  khusus  pada  anak,  dikarenakan  kondisi  keterbatasan  infrastuktur  yang tidak  memadai,  sehingga  mengalami  ketimpangan  dengan  jumlah  narapidana  yang  ada,  data  mencatat Bahwa, dari total 525 lapas dan rutan yang melaporkan data secara harian ke Kementerian Hukum dan HAM, tercatat 404 lapas dan rutan-setara dengan 77% total lapas dan rutan-yang menampung penghuni melampaui  kapasitasnya.  Sedangkan  Jumlah  penghuni  lembaga  pemasyarakatan  (lapas)  di  Indonesia mencapai  265.897  orang  per  24  Maret  2023.  Jumlah  tersebut  telah  melebihi  total  kapasitas  sebesar 89,35%.  Sedangkan  lapas di  dalam  negeri  yang  hanya  sebesar  140.424  orang.  Sehingga  dalam  hal  ini Over  kapasitas  juga  berdampak  pada  keadaan  yang  mengakibatkan  sulitnya  para  warga  binaan pemasyarakatan  untuk  beristirahat  dan  beraktifitas,  tidak  efektifnya  pemenuhan  hak-hak  dan  kewajiban narapidana terkhususnya pidana anak.
Adapun  data  lain  menujukan  permasalahan  yang  terjadi  di  lembaga  pemasyarakatan,  beberapa kabupaten dan kota di Indonesia terus menampung narapidana di bawah umur di lapas dewasa. Dengan demikian,  prioritas  kebijakan  penempatan  anak  di  lembaga  pemasyarakatan  menunjukkan  betapa buruknya  kondisi  anak  yang  berstatus  narapidana,  terutama  jika  anak  yang  melakukan  kriminal ditempatkan  di  lembaga  pemasyarakatan  dewasa,  dimana  mereka  rentan  terhadap  segala  perlakuan yang tidak pantas dan menghadapi risiko mempelajari perilaku kriminal dari narapidana dewasa.
Salah  satu  unsur  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  pelaku  tindak  pidana  anak  adalah akomodasi mereka terintegrasi dengan narapidana dewasa, belum lagi dengan persoalan fisik bangunan yang membuat anak merasa terisolasi dan menekan mental psikologis anak sehingga menghabat proses pembinaan  tersebut  karena  peraturan  menjelaskan  bahwa  penampungan  dan  program  pengembangan anak memiliki kriteria atau kategori tertentu.
Dari  variable  diatas,  pemenuhan  hak-hak  anak  dan  perlindungan  anak  di  lembaga pemasyarakatan masih sangat rendah, sedangkan semua ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak  pada,  pasal  3  tentang peradilan  anak  menyatakan  Perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## LANDASAN TEORI

## Sistem Peradilan Pidana
Sistem  peradilan  pidana  (criminal  justice  system)  merupakan  salah  satu  elemen  esensial  dalam tata  hukum  di  Indonesia.  Esensialitasnya  terletak  pada  konstruksinya  dalam  menopang  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  untuk  menjaga  dan  menciptakan  ketertiban  masyarakat  yang merupakan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sesuai  dengan  falsafah  atau  pandangan  hidup  bangsa  di  yakni pancasila yang juga berdiri kokoh sebagai dasar Negara.
Istilah “Criminal Justice System” atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan  mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  dasar pendekatan sistem. Ramington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik  administrasi  dan  sikap  atau  tingkah  laku  sosial.  Pengertian  sistem  itu  sendiri  mengandung implikasi  suatu  proses  interaksi  yang  dipersiapkan  secara  rasional  dan  dengan  cara  efisien  untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan-nya.
Sistem peradilan pidana menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan  tertentu.  Tatanan  tertentu  ini  menunjukan  kepada  suatu  struktur  yang  tersusun  dari  bagian- bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pengertian sistem menurut Anatol Rapport adalah whole which function as a whole by vertue of
the interdependence of its parts. Menurut R.L Ackoff, sistem sebagai entity conceptual or physical, which concists of interdependent parts.
Dimana,  Sebagai  suatu  sistem,  diskursus  mengenai  keseluruhan  sistem  peradilan  pidana dilakukan  untuk  mengoptimalkan  kinerja  keseluruhan  sistem  di  dalamnya  dan  demi  fleksibilitas  arus dinamika dari luar sistem yang kompatibel untuk diinjeksikan ke dalam subsistemnya. Keadaan tersebut merupakan  penopang  dalam  membangun  progresifitas  perubahan  sistem  yang  berorientasi  pada pembangunan sistem peradilan pidanayang berkelanjutan.
Dalam  konstruksi  sistem  peradilan  pidana,  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  merupakan  salah satu  elemen  atau  perangkat  utama  dalam  memacu  tercapainya  tujuan  utama  sistem  peradilan  pidana. Dalam konteks sistem hukum, Friedman mengemukakan gagasannya mengenai tiga  elemen sub-sistem yang  bekerja  secara  mekanis-tranformatif,  yakni  struktur  hukum  (legal  structure),  substansi  hukum (legalsubstance) dan kultur hukum (legal culture).  kedudukan Lapas berada pada posisi struktur hukum sebagai  tubuh  institusional.  Peran  Lapas  sangat  esensial  dalam  membangun  mekanisme kontrol  sosial (social  control)  dan  mekanisme  rekayasa  sosial  (social  engineering).  Tentunya  mekanisme  kerja  Lapas harus  korelatif  dengan  aturan  perundang-undangan  sebagai  sub-sistem  substansi  hukum  agar  Lapas mampu bekerja optimal dan efektif dalam merekayasa kultur hukum warga binaan di dalamnya.
Namun  demikian, hal  yang  penting  untuk  ditekankan, dan menjadi  salah  satu  ciri  keaslian  filosofi Pemasyarakatan  dalam  kondisi  historis  Indonesia  adalah  rumusan  ditinggalkan  dari  kompleksitas kehidupan  dan  penghidupan.  Rumusan  ini  menegaskan  bahwa  kejahatan  juga  merupakan  kesalahan dari  masyarakat  akibat  meninggalkan  individu-individu  tertentu  dengan  ketidak  mampuannya menyesuaikan  diri  dengan  harapan  masyarakat.  Di  dalam  khasanah  pemikiran  kriminologi,  rumusan ontologi kejahatan di dalam filosofi Pemasyarakatan ini termasuk ke dalam cara pandang kritis.
Cara  pandang  ini  melihat  kejahatan  tidak  lepas  dari  adanya  kesenjangan  sosial  di  masyarakat. Sebagaimana Richard Quinney menjelaskan crime in capitalist society pada tahun 1979. Menurutnya, di dalam struktur masyarakat kapitalistik, kejahatan dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu crime of domination  dan  crime  of  survival.  Crime  of  domination  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  seiring  dengan praktek  dominasi  kekuasaan  ekonomi  dan  politik  dari  kelas  atas  sehingga  terjadinya  eksploitasi  kelas bawah. Sedangkan crime of survival adalah bentuk resistensi kelas bawah terhadap dominasi kelas atas. Kejahatan properti juga dipahami sebagai bentuk reaksi kelas bawah untuk bertahan hidup.
Menurut  Max  Gluckman  (1949)  masyarakat  adat  adalah  komunitas  yang  struktur  internalnya didasarkan  atas  asosiasi  yang  bersifat  lokal.  Kelompok  ini  sekaligus  membentuk  otonomi  hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar, masyarakat adat memiliki apa yang disebut dengan the magical balance, the cosmic equilibrium, the magical bond antara tanah dengan manusia. Keseimbangan kosmik ini  pula  yang  menjadi  dasar  dalam  melihat  cara  penyelesaian  perselisihan  antar  anggota  masyarakat, termasuk  apabila  kejahatan  terjadi.  Sanksi  atau  hukuman  memiliki  tema  sentral  di  dalam  hukum  adat. Hukum adat ingin mencapai perdamaian melalui kemampuan keluarga para pihak untuk menyelesaikan perkaranya  melalui  musyawarah,  untuk  kemudian  mencapai  keseimbangan  alam  fisik  maupun metafisika.
Bagi  hukum  adat,  mengurung  pelaku  bukanlah  jalan  terbaik,  karena  seharusnya  pelaku  lebih diwajibkan untuk mengembalikan keseimbangan keadaan. Seseorang yang membunuh suami orang lain tidak  akan  dipenjara,  namun  diharuskan  menanggung  biaya  hidup  keluarga  korban.  Inilah  mengapa sanksi  dalam  hukum  adat  tidak  bersifat  punitif,  namun  bersifat  restoratif  atau  reparatif  (George,  et.al, 2003).
Indonesia  memiliki  berbagai  etnis  yang  memiliki  budaya  yang  berbeda-beda.  Mulai  dari  bahasa, kebiasaan, material budaya, hingga perpaduan budaya dan agama. Namun, setiap kebudayaan tersebut memiliki  satu  kebiasaan  yang  sama  di  dalam  cara  membuat  keputusan  atau  merespon  permasalahan yang  terjadi  di  komunitasnya,  termasuk  apabila  terjadi  perselisihan  interpersonal.  Cara  tersebut  adalah musyawarah.  Di  dalam  terminology  kriminologu  kontemporer,  musyawarah  pada  dasarnya  adalah sebuah proses konstitutif, di mana setiap orang akan menjadi agen aktif di dalam memberikan masukan dalam penyelesaian masalah. Termasuk di dalam mendefinisikan masalah itu sendiri. Inilah latar budaya yang dimiliki Indonesia, sehingga tidak terlalu mengherankan apabila Pemasyarakatan dikonstruksi Dalam  kerangka  berfikir  Amartya  Sen,  pemenjaraan  adalah  praktek  sosial  yang  tidak  mampu meningkatkan  kapabilitas  manusia.  Selain  itu,  pemenjaraan  memberikan  identitas  baru  seseorang sebagai  narapidana  atau  mantan  narapidana.  Identitas  seperti  ini  merupakan  salah  satu hal  yang  akan merugikan  narapidana  atau  mantan  narapidana,  seperti  munculnya  penolakan  masyarakat.  Selain  itu, hukuman  penjara  harus  melindungi  hak  narapidana,  kebutuhannya,  dan  perlakuan  minimum.  Dalam prakteknya, termasuk di Indonesia, pemenjaraan akan selalu berhadapan dengan masalah mewujudkan kesejahteraan minimum narapidana. Selain disebabkan oleh masalah organisasi, di mana pemenjaraan selalu menghadapi keterbatasan sumber daya, juga oleh keberadaan penjara itu sendiri sebagai institusi yang tidak akan mampu meningkatkan kapabilitas manusia.
Manusia adalah  agen  yang  bebas memberi makna dan membentuk  dirinya  sendiri,  sebagaimana dijelaskan  oleh  kriminologi  konstitutif.  Salah satu  upaya  itu  adalah  membebaskan  manusia  dari  otoritas yang  terpusat,  yang  tidak  memberikan  peluang  bagi  bekerjanya  mekanisme-mekanisme  non  formal  di dalam  menyelesaikan  masalah.  Dalam  penegakan  hukum,  kebebasan  ini  ditandai  oleh  perlunya mekanisme  penyelesaian  kejahatan  tanpa  harus  melalui  sistem  peradilan  pidana.  Diskusi  mengenai upaya meningkatkan kapabilitas ini dapat dilihat dalam konteks relasi antara manusia dengan kebebasan ini.
Memberikan  kebebasan  substantif  (kapabilitas)  dalam  penghukuman  berarti  memberikan kebebasan  narapidana  untuk  menentukan  kehidupannya  yang  lebih  bermakna  (Sulhin,  2014).  Hal  ini memiliki keterhubungan dengan diskursus Pemasyarakatan sebagai restorasi sosial, yang menempatkan narapidana sebagai agensi aktif (self propelling agency).
Menurut  Romli  Atmasasmita,  Sistem  Peradilan  Pidana  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut pendekatan, yaitu antara lain:
1.  Pendekatan  normatif  yang  memandang  keempat  aparatur  (kepolisian  kejaksaan,  pengadilan,  dan lembaga  pemasyarakatan)  sebagai  institusi  pelaksana  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2.  Pendekatan  manajemen  atau  administratif  yang  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum (kepolisian  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan)  sebagai  suatu  organisasi manajemen  yang  memiliki  mekanisme  kerja,  baik  hubungan  yang  bersifat  horisontal  maupun  yang bersifat  vertikal  sesuai  dengan  struktur  organisasi  yang  berlaku  dalam  organisasi  tersebut.  Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3.  Pendekatan  sosial  yang  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum  (kepolisian  kejaksaan, pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan)  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  suatu sistem  sosial  sehingga  masyarakat  secara  keseluruhan  ikut  bertanggung  jawab  atas  keberhasilan atau  ketidakberhasilan  dari  keempat  aparatur  penegak  hukum  tersebut  dalam  melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.
Ketiga  bentuk  pendekatan  tersebut  sekalipun  berbeda,  tetapi  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama lain.  Bahkan  lebih  jauh  ketiga  pendekatan  tersebut  saling mempengaruhi  dalam menentukan  tolak  ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif  melalui  studi  p ustaka  ,  Penelitian  hukum  normatif  yang  biasanya  “hanya”  merupakan  studi dokumen  kepustakaan  yakni  menggunakan  sumber  bahan  hukum  yang  berupa  peraturan  perundang- undangan,  keputusan/ketetapan,  teori  hukum,  dan  pendapat  para  sarjana.  Nama  lain  dari  penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  doktrinal,  juga  disebut  sebagai  penelitian  kepustakaan  atau studi dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.
Anak  adalah  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  generasi  penerus  bangsa,  di pundak  merekalah  harapan-harapan  dari  orang  tua  dan  negara  karena  bagaimanapun  juga  kemajuan suatu  bangsa  ada  dipundak  anak-anak  tersebut.  Perkembangan  seorang  anak  dipengaruhi  oleh  factor keturunan dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, situasi dan kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap kejiwaan  dan  perilaku  seorang  anak  di  era  globalisasi  ini,  berbagai  pengaruh  dunia  luar  semakin  jelas terlihat,  modernisasi  berlangsung  sangat  cepat,  pendidikan  yang  semakin  mahal,  berbagai  media elektronik  yang  terakses  tanpa  batas  dan  pengawasan  orang  tua  yang  minim  karena  sibuk  bekerja berdampak sangat serius terhadap anak.
Kehidupan  sekarang  mendorong  anak-anak  melakukan  perbuatan  yang  menyimpang,  yaitu kenakalan  hingga  mengarah  pada  bentuk  tindakan  kriminal,  seperti  narkoba,  minuman  keras, perkelahian,  pengrusakan,  yang  dapat  dikategorikan  dalam  bentuk  tindak  pidana.  Bahkan,  angka kriminalitas  dengan  pelaku  anak  dibawah  umur  mengalami  peningkatan.  Kondisi  ini  dinilai  akibat  faktor pengawasan  orang  tua  yang  kurang  dan  minimnya  tempat  berekspresi  bagi  anak  Undang-undang
Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  pasal  1  ayat  2  menyatakan  bahwa  Perlindungan  Anak  adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Mendalami  karakter  tersebut,  mengapa  seorang  Anak melakukan  tindak  kriminal,  maka  yang  didapatkan  bukanlah  faktor  tunggal  melainkan  beberapa  faktor yang  secara  bersama-sama  menjadi  sebab  terjadinya  kriminalitas  anak,  baik  faktor  internal  maupun faktor eksternal.
Dalam  konteks  internal,  yang  mempengaruhi  tindak  kriminalitas  anak  adalah  kepribadian,  konsep diri,  penyesuaian  sosial,  tugas  perkembangan  dan  kemampuan  penyelesaian  masalah  yang  rendah. Sedangkan  factor  eksternal  adalah  bagaimana  lingkungan  keluarga  seperti  pola  asuh,  lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.
Menurut  Mawangi  (2019),  Kenakalan  anak  erat  kaitannya  dengan  kriminalitas  anak,  kenakalan anak  mulai  dari  perilaku  yang tidak  dapat  diterima  secara  sosial  seperti  tindakan  berlebihan  di  sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal.
Kenakalan  anak  tidak  hanya  tindakan-tindakan  kriminal  saja,  melainkan  segala  tindakan  yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada  masa  remaja  yang  memiliki  karakteristik  perkembangan  yang  mungkin  membuat  anak  sulit  untuk melakukan  penyesuaian  diri  sehingga  memunculkan  masalah  perilaku.  Anak  atau  remaja  Nakal  atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.
Sehingga  secara  tidak  langsung  akan  menimbulkan  implikasi  yang  serius  yaitu  kekerasan  pada, seperti  yang  dinyatakan  pada  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  pada pasal 1 ayat 16 yang berbunyi :
“Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan huk um.”
Terkait dengan larangan membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Berdasarkan  analisis  penulis  bahwa  kekerasan  adalah  sikap  atau  tindakan yang dilakukan sebagai bentuk representasi emosional seorang manusia yang dilakukan secara frontal, kekerasan  merupakan  bagian  rumusan  ontologi  kejahatan  yang  mana  di  dalamnya  termasuk  ke  dalam cara  pandang  kritis.  Cara  pandang  ini  melihat  kejahatan  tidak  lepas  dari  adanya  kesenjangan  sosial  di masyarakat,  oleh  sebab  itu  kekerasan  tidak  dibenarkan  baik  secara  hukum  maupun  social  itu  sendiri. Dalam Pasal 7C tersebut dikatakan
“Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.
Adapun sanksi bagi masyarakat yang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak tercantum dalam Pasal 80 ayat (1), yaitu sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
Adapun  hak-hak  anak  yang  seharusnya  mereka  dapatkan,  diatur  sesuai  dengan  ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 6 yang berbunyi :
“Setiap  Anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berpikir,  dan  berekspresi  sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”
Dan kemudia pada pasal 9 ayat 1-2 yang berbunyi :
“(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan  bakat.  (1a)  Setiap  Anak  berhak mendapatkan  perlindungan  di  satuan  pendidikan  dari  kejahatan  seksual  dan  Kekerasan  yang dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik,  dan/atau  pihak  lain.  (2)  Selain mendapatkan  Hak  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (1a),  Anak  Penyandang Disabilitas  berhak  memperoleh  pendidikan  luar  biasa  dan  Anak  yang  memiliki  keunggulan  berhak mendapatkan pendidikan khusus.”
Kemudia kententuan pada pasal 14 ayat 1-2 yang berbunyi:
1. “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a.  bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
b.  mendapatkan  pengasuhan,  pemeliharaan,  pendidikan  dan  perlindungan  untuk  proses  tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c.  memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
d. memperoleh Hak Anak lainnya.”
Berdasarkan  deskripsi  tersebut,  maka  penulis  melakukan  penelitian  yang  dilakukan  dengan pendekatan  normative  bahwa  Analisis  kebijakan  Lembaga  Pemasyarakatan  terkait  perlindungan  anak harus  mempertimbangkan  Pengaturan  Sistem  Pendidikan  Anak  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  dalam lembaga pemasyarakatan.
Menurut  Isfihani  (2017),  Pendidikan  lebih  sekedar  pengajaran.  Pendidikan  adalah  suatu  proses dimana  suatu  bangsa  atau  negara  membina  dan  mengembangkan  kesadaran  diri  diantara individuindividu.  Undang-undang  nomor  3  Tahun  1997  pasal  61  ayat  (2)  tentang  pengadilan  anak menyatakan  bahwa  Anak  yang  ditempatkan  di  lembaga  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berhak memperoleh  pendidikan  dan  latihan  sesuai  bakat  dan  kemampuannya  serta  hak  lain  berdasarkan peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku.  Pembinaan  atau  bimbingan  merupakan  sarana  yang mendukung keberhasilan Negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat.
Adapun Anak didik permasyarakatan adalah:
1.  Anak Pidana: Berdasarkan Putusan Pengadilan, mereka menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai 18 tahun.
2.    Anak  Negara:  Anak-anak  diserahkan  ke  negara  untuk  dididik  sekaligus  ditempatkan  di  Lapas  anak paling lama sampai umur 18 tahun.
3.    Anak  Sipil:  Orang  tua  atau  wali  meminta  anak  agar  mendapat  didikan  di  Lapas,  setidaknya  sampai umur 18 tahun.Sebagai subsistem peradilan pidana, Pemasyarakatan menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, berdasarkan pasal 2 Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan,  terdapat  tiga  tujuan  utama  dari  sistem pemasyarakatan.
4.  Memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak.
5.  Meningkatkan  kualitas  kepribadian  dan  kemandirian  Warga  Binaan  agar  menyadari  kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.
6.  Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.
Melalui  sistem  pemasyarakatan  yang  diamanatkan  konstitusi  tersebut,  warga  binaan  nantinya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.
Menurut Gultom jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan menjadi 3 yaitu Pembinaan mental,  pembinaan  sosial  dan  pembinaan  keterampilan.  Pembinaan  mental  dilakukan  mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa  rendah  diri  yang  diharapkan  secara  bertahap  mempunyai  keseimbangan  emosi.  Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian pengertiaan agar dapat menerima dan menangani rasa  frustasi  dengan  wajar,  melalui  ceramah  memperlihatkan  rasa  prihatin  melalui  bimbingan  berupa nasehat  merangsang  dan  menggugah  semangat  narapidana  untuk  mengembangkan  keahliannya  dan memberikan  kepercayaan  kepada  kepada  narapidana  dan  menanamkan  rasa  percaya  diri,  untuk menghilangkan  rasa  cemas  dan  gelisah  dengan  menekankan  pentingnya  agama.  Pasal  2  Peraturan Pemerintah  No.  32  tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan  menentukan  bahwa  setiap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  berhak  untuk melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya,  yang  dapat  dilakukan  di  Lembaga Pemasyarakatan Anak atau duliar Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan program pembinaan.
Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan  adalah  memberikan  bimbingan  tentang  hidup  bermasyarakat  yang  baik  dan  memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya serta kunjungan untuk memelihara  hubungan  yang  harmonis  dengan  keluarga.  Maka  dari  itu  menurut  penulis  Pembinaan
keterampilan  sangat  dibutuhkan  karena  bertujuan  untuk  memupuk  dan  mengembangkan  yang  dimiliki narapidana,  sehingga  memperoleh  keahlian  dan  keterampilan.  Aktivitas  yang  dilakukan  adalah menyelenggarakan  kursus  pengetahuan  (pemberantasan  buta  huruf),  kursus  persamaan  sekolah  dasar Latihan  kejuruan  seperti  kerajinan  tangan  membuat  kursi,  sapu,  dan  mengukir  Latihan  fisik  untuk menjaga  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  seperti  senam  pagi  Latihan  kesenian  seperti  seni  musik  Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.
Adanya jenis pembinaan yang telah diterangkan tersebut, maka narapidana anak diharapkan akan menemukan atau mendapatkan kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik serta diharapkan dapat menyadari dirinya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan  orang  lain  dan  mempunyai  keterampilan  dalam  menjalani  kehidupannya.  Dalam  tahapan  ini dibutuhkan peranan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada  para  narapidana  anak  agar  mereka  merasa  nyaman  dalam  menerima  pendidikan  serta pembinaan yang diberikan.

## Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus anak
Proses  perlindungan  anak  harus  terpenuhi  segala  kebutuhannya  dan  mengacu  kepada  Undang- Undang  yang  ditentukan  dan  harus  memperhatikan  dampaknya  terhadap  lingkungan  maupun  diri  anak itu  sendiri,  sehingga  usaha  perlindungan  yang  dilakukan  tidak  berakibat  negatif.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  pasal  1  ayat  (2)  Tentang  Perlindungan  Anak  Menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak  Pasal  1 ayat (15) tentang Peradilan anak menyatakan Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan  terisolasi,  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  atau  seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (napza), anak  korban  penculikan,  penjualan,  perdagangan,  anak  korban  kekerasan  baik  fisik  atau  mental,  anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak  Pasal  2 tentang  peradilan  anak  menyatakan  bahwa Penyelenggaraan  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila dan  berlandaskan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip-  prinsip dasar  Konvensi  Hak-hak  Anak meliputi non diskriminasi,  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  hak  untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak  Pasal  3 tentang peradilan anak menyatakan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Perlindungan  hak-hak  anak  pada  hakikatnya  menyangkut  langsung  dalam  peraturan  perundang- undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  anak-anak  merupakan  golongan  yang  rawan, disamping  karena  adanya  golongan  anak-anak  yang  mengalami  hambatan  dalam  pertumbuhan  dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial.
Perlindungan  anak  bermanfaat  bagi  anak  dan  orang  tuanya  serta  bagi  pemerintah,  maka koordinasi  kerjasama  perlindungan  anak  perlu  diadakan  dalam  rangka  mencegah  ketidak  seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Setiap warga negara pada hakikatnya ikut bertanggung jawab  akan  perlindungan  anak  yang  mana  implemetasi  dari  perlindungan  anak  tersebut  adalah  untuk kesejahteraan  anak  itu  telah  diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak pasal 21, 22, 23, dan 24, terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah,  selain  itu  terdapat  juga  pada  pasal  25  dan  26  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  terkait  dengan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  masyarakat,  keluarga  dan orang tua.
Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  menjelaskan  bahwa  narapidana  anak  yang  menjalankan  masa  pembinaannya  di  Lembaga Pemasyarakatan khusus mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang lebih khusus di lembaga pemasyarakatan    khusus  dari  pada  di  lembaga  pemasyarakatan  umum  atau  dewasa  lainnya  karena mengingat  usianya  yang  labil  masih  berusia  anak-anak,  sehingga  narapidana  anak  dipisahkan  atau
mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang lebih khusus di dalam lembaga pemasyarakatan khusus.

## Pembinaan khusus anak dilembaga pemasyarakatan
Pembinaan  berasal  dari  kata  “bina”  yang  artinya  membangun,  mendirikan,  mengusahakan  agar mempunyai kemajuan lebih. Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses,  atau  pernyataan  dari  suatu  tujuan  dan  pembinaanitu  juga  bisa  menunjukkan  kepada  perbaikan atas  sesuatu.  Pembinaan  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  keluarga  terutama  terhadap hubungan orang tua dan anak untuk dididik itu memiliki kemampuan untuk melakukan tugas:
1. Memberikan pembinaan mental atau spiritual dengan baik
2. Sanggup memenuhi keperluan finansialnya sebagai biaya pendidikan
3. Sanggup memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya
Pengertian  pembinaan  adalah  seseorang  tidak  sekedar  dibantu  untuk  mempelajari  ilmu  murni tetapi dipraktekkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam  pembinaan  orang  terutama  dilatih  untuk  mengenal  kemampuan  dan  mengembangkannya  agar dapat  memanfaatkannya  secara  penuh  dalam  bidang  hidup  atau  kerja  mereka.  Oleh  karena  itu,  unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude, dan kecakapan maupun skill.
Secara  umum  pembinaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  untuk  sebuah  perbaikan terhadap pola kehidupan yang sudah direncanakan. Tiap-tiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan memiliki  keinginan  untuk  mewujudkan  hal  tersebut.  Apabila  tujuan  hidup  tersebut  tidak  tercapai,  maka individu tersebut akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.
Pelaksanaan  pembinaan  dalam  sistem  kemasyarakatan  pada  prinsipnya  ada  2  bagian  yaitu intramural  treatment  dan  ekstramural  treatment.  Intramural  treatment  artinya  pembinaan  tersebut dilaksanakan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dengan  tujuan  memperbaiki  dan  meningkatkan ketaqwaan  terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  kesehatan  jasmani-rohani. Sedangkan ekstramural treatment yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yang bertujuan  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  kemampuan  narapidana  selama  dalam  lembaga pemasyarakatan  meliputi  pemberian  asimilasi,  cuti  mengunjugn  keluarga,  cuti  menjelang  bebas  dan pembebasan bersyarat.
Pembinaan  terhadap  anak  di  lembaga  pemasyarakatan  harus  dilaksanakan  berdasarkan  asas- asas  pembinaan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  5  Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:
1.  Asas  Pengayoman,  bahwa  perlakuan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  adalah  dalam  rangka melindungi  masyarakat  dari  kemungkinan  diulangnya  tindak  pidana  oleh  warga  binaan pemasyarakatan.  Dan  juga  memberikan  bekal  kehidupan  kepada  warga  binaan  pemasyarakatan, agar  menjadi  warga  yang  berguna  dalam  masyarakat.  Yang  dimaksud  dengan  pengayoman  adalah perlakuan  kepada  warga  binaan  pemasyarakatan  dalam  rangka  melindungi  masyarakat  dari pengulangan  perbuatan  pidana  oleh  warga  binaan  dengan  cara  memberikan  pembekalan  melalui proses pembinaan.
2.  Asas  persamaan  perlakuan  dan  pelayanan,  bahwa  warga  binaan  pemasyarakatan  mendapat perlakuan  dan  pelayanan  yang  sama  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  tanpa  membedakan orangnya (non diskriminasi)
3.  Asas  pendidikan,  bahwa  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  warga  binaan  pemasyarakatan mendapat  pendidikan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Pancasila,  antara  lain  dengan  menanamkan jiwa  kekeluargaan,  ketrampilan,  pendidikan  kerohanian  dan  kesempatan  menunaikan  ibadah  sesuai agamanya masing-masing.
4. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan  yang  diselenggarakan  berdasarkan  Pancasila  dengan  menanamkan  jiwa  kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.
5.  Asas  Penghormatan  Harkat  dan  Martabat  Manusia,  bahwa  warga  binaan  pemasyarakatan  tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
6.  Asas  Kehilangan  Kemerdekaan  Satu-satunya  Penderitaan,  bahwa  warga  binaan  pemasyarakatan harus  berada  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai keputusan/penetapan  hakim.  Maksudnya  penempatan  itu  adalah  untuk  memberikan  kesempatan kepada  negara  guna  memperbaikinya,  melalui  pendidikan  dan  pembinaan.  Selama  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  warga  binaan  tetap  memperoleh  hak-haknya  yang  lain  layaknya  manusia,  atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan,
makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, dan rekreasi. Warga binaan tidak boleh  diperlakukan  diluar  ketentuan  undang-undang  seperti  dianiaya,  disiksa,  dan  sebagainya.  Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
7. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus  tetap  didekatkan  dan  dikenalkan  dengan  masyarakat  serta  tidak  boleh  diasingkan  dari masyarakat.  Untuk  itu,  warga  binaan  harus  tetap  berhubungan  dengan  masyarakat  dalam  bentuk kunjungan,  hiburan  ke  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dari  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.
Untuk  lebih  meningkatkan  program  pembinaan  dalam  hal  penanganan  dan  pengentasan  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  sesuai  dengan  amanat  yang  termaktub  pada  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak mempunyai tugas  Melaksanakan  Pemasyarakatan  Anak  Didik  pemasyarakatan  (Narapidana)  sesuai  peraturan  dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, subtantif, dan administrative seperti : 1. Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan hubungan social kerohanian Andikpas
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Adapun  kegiatan  tersebut  diselenggarakan  oleh  masing-masing  seksi,  mulai  seksi  pembinaan, seksi registrasi dan klarifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum. Dalam melaksanakan  pembinaan  dan  bimbingan  melalui  berbagai  bentuk  dan  usaha,  tentunya  menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dan oleh karena disadari bahwa sarana dan fasilitas selalu serba  terbatas,  maka  para  petugaspun  harus  mampu  memanfaatkan  melalui  pengelolaan  yang  efisien sehinqga dapat mencapai hasil yang optimal.
Sistem  Pemasyarakatan  menitik  beratkan  pada  usaha  perawatan,  pembinaan,  pendidikan,  dan bimbingan bagi  warga  binaan  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  kesatuan  hubungan  yang  asasi  antara individu  warga  binaan  dan  masyarakat.  Pelaksanaan  pembinaan  pemasyarakatan  didasarkan  atas prinsip-prinsip  sistem  pemasyarakatan  untuk  merawat,  membina,  mendidik  dan  membimbing  warga binaan  dengan  tujuan  agar  menjadi  warga  yang  baik  dan  berguna,  adapun  metode  pembinaan  atau bimbingan tersebut meliputi:
1.  Pembinaan  berupa  interakasi  langsung  yang  sifatnya  kekeluagaan  antara  Pembina  dengan  yang dibina
2.  Pembinaan  bersifat  persuasive  edukatif  yaitu  berusaaha  merubah  tingkah  lakunya  melalui keteladanan  dan  memperlakukan  adil  diantara  sesame  mereka  sehingga  menggugah  hatinya  untuk hal-hal yang terpuji dengan menepatkan anak didik pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.
3.  Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis
4.  Pemeliharaan  dengan  peningkatan  langkah-langkah  keamanan  yang  disesuaikan  dengan  kedaan yang dihadapi
5.  Pendekatan individual dan kelompok
6.  Dalam  rangka  menambah  rasa  kesungguhan,  keikhlasan  dan  tanggung  jawab  dalam  melaksanan tugas  serta  menanamkan  kesetiaan  kita  dana  tau  keteladanan  di  dalam  pengabdiannya  terhadap negara, hukum dan masyarakat.
Walaupun  proses  pemasyarakatan  yang  dilakukan  dengan  menjalankan  pembinaan  terhadap terpidana anak telah diupayakan memenuhi dan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam perundang- undangannya,  serta  telah  memeprhatikan  hak-hak  terpidana  dan  didasarkan  dengan  asas-asas pembinaan yang tepat dan terbaik bagi anak, serta dilaksanakan dengan metode pendekatan yang telah memperhatikan  kepentingan  anak,  namun  dalam  kenyataannya  tetap  akan  memberikan  citra  negative bagi anak terutama bagi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak, semestinya pejatuhan pidana terhadap anak benar-benar harus bersifat ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir apabila cara-cara lain memang sudah tidak ada yang dipandang tepat.
Dalam  Pasal  20  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  1995  “Untuk  pelaksanaan  pembinaan terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  (narapidana  anak)  di  Lapas  Anak  sebelumnya  diakukan
penggolongan berdasarkan : umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.”.
Dalam  pelakasanaan  pembinaan,  harus  diperhatikan  akan  hak-hak  dari  anak  pidana  di  dalam Lembaga Pemasyarakatan (diatur dalam Pasal 14 jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) sebagai berikut :
1.  Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2.  Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3.  Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran
4.  Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5.  Berhak menyampaikan keluhan
6.  Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7.  Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
8.  Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
9.  Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
10. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
11. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas 12. Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## Dampak  Penempatan  Anak  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Berkaitan  dengan  Tujuan  Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan.
Penempatan  Anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  akan memberikan dampak negatif bagi Anak. Dampak-dampak negative tersebut meliputi:
1.  Dampak Psikologis
Menurut teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Vygotsky, perkembangan anak disamping dipengaruhi  oleh  konteks  sosial  yang  bersifat  interpersonal  (dari  diri  anak  sendiri)  juga  dipengaruhi oleh  konteks  sosial  yang  bersifat  institusional.  Konteks  sosial  yang  bersifat  institusional  yang dimaksud disini adalah lingkungan yang ada disekitar anak. Konteks sosial yang bersifat institusional bagi  Anak  yang  ditempatkan  di  lembaga  Pemasyarakatan  adalah  lingkungan  para  narapidana  yang ada disekitarnya Jika hanya dilihat sekilas saja sudah dapat dilihat bahwa lembaga pemasyarakatan bukan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  Anak  dalam  masa  perkembangannya.  Meskipun  Anak ditempatkan  di  blok  khusus  Anak  yang  berada  di  depan  dekat  dengan  petugas.  Namun  masih memberikan celah untuk adanya interaksi dengan narapidana dewasa, hal ini tentu akan berdampak pada kondisi psikis Anak.
2.  Dampak Sosial
Dampak  sosial  ini  terjadi  akibat  adanya  interaksi  antara  Anak  dengan  narapidana  ketika  berada  di Lembaga  Pemasyarakatan.  Narapidana  yang  merupakan  orang  dewasa  akan  memiliki kecenderungan  mempengaruhi  Anak  dalam  proses  interaksi  sehingga  anak  bisa  mempelajari  suatu tindak  pidana  dari  interaksi  tersebut.  Disamping  dampak  tersebut  diatas,  terdapat  dampak  dari masyarakat.
Dampak  ini  terjadi  setelah  Anak  keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  sudah  kembali  ke masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat  bagi  orang  jahat  karena  digunakan  untuk  menghukum  orang  yang  telah  berbuat  jahat. Sehingga  menurut  sebagian  masyarakat,  setiap  orang  yang  menjalani  masa  pidananya  di  Lembaga Pemasyarakatan  adalah  orang  jahat  dan  meskipun  sudah  keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan mereka  tetap  orang  jahat.  Masyarakat  akan  memberi  label  Anak  sebagai  orang  jahat.  Masyarakat akan sulit menerima Anak untuk kembali ke dalam lingkungan mereka.
3.  Dampak Fisik dan Biologis
Kondisi fisik maupun kondisi mental Anak yang lebih lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, memposisikan  Anak  menjadi  golongan  yang  rentan  menjadi  korban  kekerasan.  Anak  rentan mendapatkan  kekerasan  dari  orang  yang  lebih  dewasa,  baik  kekerasan  fisik  maupun  kekerasan secara seksual
Faktor-faktor  Penghambat  dan  kendala  Dalam  Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Anak  di Lembaga pembinaan khusus anak.
Dalam  pelaksanaan  pola  pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak    terdapat  2  faktor penghambat, yaitu :
Adapun  bentuk  evaluasi  dan  kendala  yang  dialami  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Lembaga Pemasyarakatan terkait perlindungan anak berdasarkan analisis penulis yaitu :
1.  Terganggu  kondisi  fisik  atau  jasmani,  rohani  atau  psikologisnya  narapidana  anak  yang  masih  labil yang membuat tidak memungkinkan menjalankan mengikuti program narapidana anak secara efektif.
2.  Minimnya ketersedian fasilitas yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak selama proses pembinaan dilembaga pemasyaraktan khusus anak.
3.  Kelalaian  dan  kurang  pahamnya  para  petugas  lembaga  pemasyaraktan  khusus  anak,  terhadap stakeholder yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
4.  Desain  lingkungan  lembaga  pemasyakatan  yang  ada  tidak  menunjukan  keramahan  terhadap  anak sehingga anak merasa terisolasi dengan tekanan mental kuat sehingga menggagu psikologis anak 5.  Implikasi  over  kapasitas  dilapas  membuat  sebagian  anak  harus  bercampur  dengan  lapas  orang dewasa,  sehingga  dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  anak  tidak  berjalan  efektif  sebagaimana mestinya  hal  ini  akan  membuat  anak  akan  sangat  muda  terkontaminasi  oleh  hal-hal  yang  berbau kriminalitas akibat pengaruh narapidana dewasa.
6.  Dana  yang  menunjang  untuk  pelaksanaan  pembinaan  anak  didik  pemasyarakatan  dalam pelaksanaannya  maka  dibutuhkan  peralatan  dan  bahan-bahan.  Sebab  program  pembinaan  tidak hanya  1  (satu)  macam  saja  melainkan  banyak  macamnya  sesuai  dengan  bidang  minat  maupun pekerjaan  atau  keterampilan  yang  mungkin  diperlukan  untuk  kebutuhan  dan  kepentingan  bagi narapidana  anak  setelah  mereka  keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  tidak  adaya  dana menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  yang menjadi  faktor  penghambat  bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik pemsyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia.
7.  Faktor  administrasi,  keterlambatan  dalam  hal  persyaratan  pengajuan  remisi  seperti,  keterlambatan datangnya  petikan  vonis  dari  pengadilan  negri  yang  memutus  perkara  narapidana  tersebut  hingga dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana anak yang bersangkutan
8.  Dalam  proses  pelaksanaan  asimilasi  diantaranya  tidak  semua  masyarakat  memahami  sistem  atau proses  pemasyarakatan.  Dalam  pelaksanaan  asimilasi  belum  ada  petugas  pemasyarakatan  yang mempunyai keahlian dan betugas khusus dalam pembinaan.
Sehingga  dalam  hal  ini,  penulis  memberikan rekomendasi  terkait  permasalahan  tersebut, dengan berdasarkan  temuan  tinjauan  pustaka  dan  analisis  yang  telah  dilakukan.  Adapun  Rekomendasikan langkah-langkah  yang  dapat  diambil  untuk  meningkatkan  pelaksanaan  kebijakan  perlindungan  anak  di lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:
1.  Optimalisasi  penggunaan  sumber  daya  yang  ada  dengan  membentuk  dan  meningkatkan  pelatihan secara berkala bagi petugas lembaga pemasyarakatan khusus anak
2.  Ikut andil dalam keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
3.  Optimalisasi penerapan restorative justice (RJ) dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak
4.  Upaya peningkata kesejateraan anak melalui program yang dibuat lembaga pemasyakatan anak dan meningkatkan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  pertumbuhan  dan  perkembangan anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak.
Dalam hal ini tersebut tentunya akan diterapkan berdasarkan asas-asas dan prinsip perlindungan anak  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Pasal  2  yang  menyatakan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan  berdasarkan  asas perlindungan  keadilan  non  diskriminasi  kepentingan  terbaik bagi  Anak  penghargaan  terhadap  pendapat Anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak pembinaan dan pembimbingan Anak proporsional perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Lembaga Pemasyarakatan (LP) memiliki peran sentral dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang  adil  dan  berkeadilan.  Khususnya  dalam  konteks  perlindungan  anak,  kebijakan  yang  tepat  dan implementasi  yang  efektif  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  menjadi  sangat  penting.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  yang  diadopsi  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam mendukung  dan  melaksanakan  prinsip-prinsip  perlindungan  anak  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  dan  kesesuaiannya  antara  kebijakan  yang
ada  dengan  prinsip-prinsip  hak  asasi  anak,  serta  kendala-kendala  yang  mungkin  muncul  dalam implementasinya.
Dalam  rangka  mencapai  perlindungan  anak  yang  optimal  dalam  sistem  peradilan  pidana,  perlu adanya  komitmen  kuat  dari  pihak  terkait  untuk  mengatasi  tantangan  dan  kesenjangan  antara  kebijakan dan  implementasi.  Maka,  perlunya  langkah-langkah  konkret  untuk  memperkuat  implementasi  kebijakan perlindungan  anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Seperti  Pelatihan  dan  pendidikan  yang  lebih  intensif untuk  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  (LP),  peningkatan  akses  terhadap  informasi,  serta  kolaborasi yang  erat  antara  lembaga-lembaga  terkait,  menjadi  langkah  penting  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  yang  dihadapi.  Dengan  demikian,  sistem  peradilan  pidana  akan  mampu  memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan.

## Saran
Dalam  konteks  sistem  peradilan  pidana,  peran  Lembaga  Pemasyarakatan  (LP)  memiliki  dampak signifikan  terhadap  perlindungan  anak,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Melalui  analisis  kebijakan  LP  dalam  kaitannya dengan perlindungan anak, beberapa poin penting dapat diambil sebagai kesimpulan.
Pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  konsep  perlindungan  anak  perlu  menjadi  fokus dalam peningkatan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa  hak-hak  anak  yang  tengah  menjalani  proses  peradilan  pidana  tetap  terlindungi  dan  bahwa lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) mendukung perkembangan dan rehabilitasi anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anissa  Nur  Fitri  Et  al,  Perlindungan  Hak-Hak  Anak  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Anak, Volume 2, Issn: 2442-4480
Geoffrey Hazard Jr., Encyclopedia of Crime and Justice, Stanford Kadish, 1982.) Gultom,  Maidin.  2010.  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia.Bandung: Refika Aditama
http://repo.uinsatu.ac.id Tentang Teori perlindunga Hukum, ( Diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul : 12.30 WIB )
http://repo.uinsatu.ac.id. Tentang  Metode penelitian dan penulisan hukum. (Diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul : 12.30 WIB)
http://www.ditjenpas.go.id. Tentang “Undang-undang Nomor 22 tahun 2022, Usung semangat perubahan dan kemajua n pemasyarakatan” (Diakses pada tanggal 15 juli 2023, jam 11.00) https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id.  Tentang  “apa  saja  tujuan  utama  system  pemasyarakatan” (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, jam 04.55 wib)
https://dataindonesia.id.  Tentang  “Overkapasitas  lapas  RI  Capai  89,  35%  hingga  akhir  maret”  (Diakses pada tanggal 20 juli 2023, jam 10.20 wib)
https://dspace.uii.ac.id. Tentang  Metode penulisan. Diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul : 13.34 WIB https://kumparan.com.  Tentang  “Permasalahan  pembinaan  hak-hak  di  lembaga  pemasyarakatan”
(Diakses pada tanggal 29 juli 2023, jam 10.30 wib) https://nasional.kompas.com  dengan  judul  "Restorative  Justice:  Pengertian  dan  Penerapannya  Dalam Hukum di Indonesia" (Di akses pada tanggal 9 mei 2023, jam 11.55 wib) https://news.detik.com. Tentang  "Arti  Lapas  Kelas  1  hingga  Serba-serbinya"    (Diakses  pada  tanggal  15 Agustus 2023, jam 04.53 wib)
https://www.kompasiana.com. Tentang  Hukum perlindungan anak  (Di akses pada tanggal 9 mei 2023, jam 11.30 wib)
https://www.researchgate.net  Tentang  Filsafat  Pemasyarakatan  dan  Paradoks  Pemenjaraan  di Indonesia. hal.5-6 (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023)
https://www.semanticscholar.org The Role of Parents in the Education of Children  (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, jam 04.48 wib)
Hurlock, Elizabeth B. 1980. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta : Gramedia
Imam  Sujoko  et,  al,  Pembinaan  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Indonesia,  Cetakan  ke-1, Desember 2021, Penerbit KBM Indonesia)
Kamarusdiana, 2018, ”filsafat hukum ”, UIN jakarta Press :jakarta. Komang  Angga  Pradana,  Et  Al,  Perlindungan  Hukum,  Hak-Hak  Narapidana  Anak  Di  Lembaga Pembinaan Khusus, cetakan pertama, Ssn: 2746-5039 , Vol. 2, No. 3 –November 2021 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2013)
Lloyd  E.  Ohlin  and  Frank  J.  Remington,  Discretion  in  Criminal  Justice;  The  Tension  Between individualization and Uniformity, Albany, State University of New York Press, 1993.
Margaret  DeLacy.  Prison  Reform  in  Lancashire,  1700 –1850:  A  Study  in Local  Administration.  Stanford: Stanford University Press. 1986.
Maryani, Desi. Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015 Tentang “Faktor Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”.(di akses pada tanggal 14 juli 2023
Rocky Marbun, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, Malang, Setara Press, 2015.) Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. Syaiful  Bakhri  and  Ibnu  SIna  Chandranegara,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Dalam  Perspektif Pembaruan, Teori Dan Praktik Peradilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
Widya  timur,  et  al.  Pengawasan  Terhadap  Mantan  Narapidana  Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Rejang  Lebong.  Cetakan  pertama.  2023,  Universitas  Dehasen Bengkulu)
Yesmil Anwar and Adang, Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana (Jakarta: PT. Gramedia, 2008)
Yuliyanto,  “Efektivitas  Pelayanan  Tahanan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara”. Vol 18, No 1 (2018)
Zakki  Adlhiyati  dkk,  ”Melacak  Keadilan  dalam  Regulasi  Poligami:  Kajian  Filsafat  Keadilan  Aristoteles,
Thomas Aquinas , dan John Rawls” Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2019)