https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

## Farahdinny Siswajanthy *, Abid **.
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-mail: farahdinny@unpak.ac.id. abid@unpak.ac.id.
Naskah diterima : 13/07/2021, revisi : 30/07/2021, disetujui 08/08/2021

## ABSTRAK
Sengketa  ekonomi  syariah  diselesaikan  di  pengadilan  agama  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut biasa disebut dengan gugatan biasa dan dianggap  tidak  efektif  dan  efisien,  karena  penyelesaian  sengketanya  memakan  waktu yang lama sebagai akibat dari pemeriksaan yang sangat formalitas dan sangat teknis serta memerlukan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah di Pengadilan Agama dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui prosedur acara biasa  dan  melalui  prosedur  acara  sederhana.  Sesuai  dengan  azas  yang  berlaku  pada hukum  acara  perdata  yaitu  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  maka  Mahkamah  Agung mengeluarkan peraturan mengenai gugatan sederhana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian ada  perubahannya  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Dengan  dikeluarkannya  PERMA  tersebut  diharapkan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dapat  dilakukan  dengan  tidak  memerlukan waktu  yang  lama  yang  artinya  memangkas  prosedur  yang  panjang  menjadi  lebih sederhana.
Kata kunci : Peradilan agama, Sengketa, Ekonomi Syariah.

## ABSTRACT
Sharia economic disputes are resolved in religious courts in accordance with Law Number 50  of  2009  concerning  the  Second  Amendment  to  Law  Number  7  of  1989  concerning Religious Courts,  Supreme Court  Regulations Number  2  of 2008 concerning  Compilation  of Sharia Economic Law (KHES) and Supreme Court Regulations Number 14 of 2016 concerning
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Procedures  for  Settlement  of  Sharia  Economic  Cases,  where  the  settlement  of  sharia economic  disputes  is  commonly  referred  to  as  an  ordinary  lawsuit  and  is  considered ineffective and inefficient, because the dispute resolution takes a long time as a result of a very  formal  and  very  technical  examination  and  requires  a  fee.  which  is  not  small.  The implementation of sharia economic dispute resolution in the Religious Courts is carried out in  2  (two)  ways,  namely  through  ordinary  procedures  and  through  simple  procedures.  In accordance  with  the principles  that  apply  to  civil procedural  law,  namely  fast,  simple,  and low cost, the Supreme Court issued a regulation regarding simple lawsuits, namely Supreme Court  Regulation  Number  2  of  2015  concerning  Procedures  for  Settlement  of  Simple Lawsuits  which  was  later  amended  in  Supreme  Court  Regulation  Number  4  of  2015  2019 concerning  Amendments  to  the  Regulation  of  the  Supreme  Court  Number  2  of  2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits. With the issuance of the PERMA, it is  hoped  that  the  settlement  of  sharia  economic  disputes  can  be  carried  out  without requiring a long time, which means cutting long procedures into simpler ones.
Keywords: Religious Courts, Disputes, Sharia Economics.

## A. Pendahuluan
Kegiatan ekonomi  syariah    pada  kehidupan  sehari-hari  menurut  agama    Islam merupakan  bagian  dari  bentuk  muamalah,  sebagai  salah  satu  implementasi  dari habluminannas atau dikenal dengan hubungan antara  sesama manusia, yang diperintahkan oleh  Allah  SWT  di  dalam  Al- Qur’an,  dimana  bagi  umat  Islam  merupakan landasan  utama dalam melakukan dan menerapkan sistem ekonomi syariah, salah satunya di Indonesia, Perkembangan  pesat  penggunaan  sistem  skonomi  syariah  sebagai  jalur  dalam perekonomian  di  dunia,  termasuk  Indonesia,  merupakan  bukti  eksistensi  Islam  di  era modernisasi  ini.  Dengan  berkembangnya  ekonomi  syariah  di  Indonesia,  tidak  dapat dipungkiri akan berkembang pula sengketa yang terdapat dalam ekonomi syariah. Sengketa menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  sesuatu  yang  menyebabkan  perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. 1 Sengketa dapat juga disebut dengan perkara. Untuk itu,  diperlukan  upaya  penyelesaian  sengketa  syariah  yang  dapat  menyelesaikan  sengketa tersebut.
Penyelesaian merupakan sebuah usaha atau kegiatan untuk mencari jalan  ke luar atau solusi  terhadap  suatu  permasalahan  yang  dihadapi.  Perkara  ekonomi  syariah  merupakan perkara  di  bidang  ekonomi  syariah  yang  meliputi  perbankan  syariah,  lembaga  keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infak dan sedekah yang  bersifat  komersial  dan  dapat  yang  bersifat  kotentius  (gugatan)  atau  volunter (permohonan). 2
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dapat  dilakukan  dengan  2  cara,  yaitu  litigasi dan  non  litigasi,  dimana  penyelesain  sengketa  ekonomi  syariah  secara  litigasi  merupakan penyelesaian  sengketa  yang  diselesaikan  melalui  lembaga  pengadilan  dengan  berbagai hukum  acaranya  dan  merupakan  kompetensi  absolut  Badan  Peradilan  Agama.,  dimana Peradilan Agama merupakan badan peradilan  yang diberi wewenang  untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain :
1. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah (KHES);
5. Pasal  1  angka  6  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14 Tahun  2016  tentang Tata  Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi ada 2 (dua)  bentuk, yaitu :
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa  ( Alternative Dispote Resolution )
a. Musyawarah;
b. Mediasi;
c. Konsultasi;
d. Negosiasi;
e. Konsiliasi; dan
f. Penilaian Ahli

## 2. Arbitrase
Pengertian  arbitrase  menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :
“Perjanjian  arbitrase  adalah  suatu  kesepakatan  berupa  klausul  arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum  timbul  sengketa  atau  suatu  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”.
Pengajuan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  jalur  litigasi mempergunakan  hukum  acara  perdata  yang  umumnya  berlaku,  kecuali  yang  sudah  diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelesaian sengketa ekonomi  syariah.    Penyelesaian  sengketa  ini  dapat    dilakukan  dengan  cara  mengajukan gugatan  ke  pengadilan  agama  dalam  2  (dua)  bentuk,  yaitu  bentuk  gugatan  dengan  acara biasa atau dengan bentuk gugatan sederhana ( small claim court ), seperti yang diatur dalam Pasal  2  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah  (dimana  Peraturan  Mahkamah Agung ini melengkapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES)..
Istilah  gugatan  sederhana  mulai  dikenal  pada  tahun  2015,  dengan  diterbitkannya Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Republik  Indonesia  Nomor    2  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Gugatan  Sederhana  yang  ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia tanggal 7 Agustus 2015 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  ini  dikhususkan  bagi  perkara  sengketa ekonomi  dan  keperdataan  yang  umum  (konvensional)  lainnya  yang  menjadi  kewenangan pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  2 Peraturan  Mahkamah  Agung ini,  bahwa  “ gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum ”.  Sedangkan  bagi  penyelesaian  perkara ekonomi  syariah  yang  bersifat  sederhana  telah  diterbitkan    Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi  Syariah  di  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  yang  ditetapkan  oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2016 dan diundangkan di Jakarta  pada  tanggal  29  Desember  2016.  Pada  intinya  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini mengatur  prosedur  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  pengadilan  agama,  diantara para pelaku ekonomi syariah yang terikat perjanjian akad syariah atas dasar prinsip-prinsip syariah.
Mahkamah  Agung  dalam  menerbitkan  2  (dua)  buah  peraturan  ini,  pastinya  dengan pertimbangan bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat, termasuk perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang membutuhkan prosedur penyelesaian  yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan azas yang berlaku di dalam hukum acara perdata, terutama dalam hubungan hukum yang  bersifat  sederhana,  karena  selama  ini  prosedur  berperkara  yang  diatur  dalam Het Herziene  Indonesisch Reglement (HIR)  dan Rechtreglement  voor  de  Buitengewesten (RBg) serta  peraturan-peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hukum  acara  perdata,  dilakukan dengan  pemeriksaan  tanpa  membedakan  nilai  obyek  materil    yang  jumlahnya  besar  atau kecil,    juga  dalam  hal  gugatan  dimana  sederhana  tidaknya  pembuktian,  sehingga  untuk penyelesaian perkara yang sebenarnya sederhana, tetap saja memerlukan waktu yang lama. Oleh  karena  itu,  terbitnya  2  (dua)  buah  peraturan  Mahkamah  Agung  ini  memberi  solusi terhadap  perkara  atau  sengketa  di  bidang  ekonomi  dan  keperdataan  lainnya,  termasuk sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  yang  bersifat  sederhana,  agar  penyelesaiannya  bisa lebih cepat, sederhana dan biaya ringan.

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Spesifikasi  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  analitis.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  data
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
sekunder  melalui  studi  pustaka.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis yuridis kualitatif.

## C. Pembahasan
Tata  cara  pengajuan  gugatan  sengketa  atau  perkara  ekonomi  syariah  di  pengadilan agama  untuk  diperiksa  dan  diselesaikan,  dapat  diajukan  dalam  bentuk  gugatan  sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Hal ini dijelaskan oleh Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah,  yang menyebutkan bahwa :
“Per kara  ekonomi  syariah  dalam  bentuk  gugatan  sederhana  atau  gugatan dengan acara biasa “.
Sebelum  membahas  mengenai  gugatan  sederhana  di  lingkungan  Peradilan  Agama, maka  akan  dijelaskan  terlebih  dahulu  sekilas  mengenai  gugatan  ekonomi  syariah  dengan acara biasa, agar dapat membandingkan antara gugatan sederhana dengan gugatan dengan acara  biasa.
1. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Biasa. Pemeriksaan  perkara  ekonomi  syariah  yang  tidak  termasuk  ke  dalam  kategori gugatan  sederhana,  maka  pemeriksaannya  akan  dilakukan  dengan  berpedoman  pada hukum  acara  perdata    yang    berlaku,    kecuali  hal-hal  yang  secara  khusus  telah  diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah,  seperti  proses  pendaftaran,  mekanisme  atau proses pemeriksaan perkara, waktu penyelesaian perkara, pemanggilan para pihak, upaya damai,  kualifikasi  hakim,  pembuktian  dan    lain-lain.  Jadi  pemeriksaan  perkara  ekonomi syariah  dengan  acara  biasa  persis  sama  dengan  pemeriksaan-pemeriksaan  perkara perdata  pada  umumnya  yang  berlaku  di  Peradilan  Umum,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara maupun  Peradilan  Agama  dalam  hal  pedoman  hukum  acaranya,  walaupun  ada  berbagai hal yang diatur secara khusus sebagaimana diuraikan di atas.
Hal  ini  seperti  yang  dikemukakan  dalam  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa :
“Hukum  acara  yang  berlaku  pad a  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-u ndang ini”.
Beracara  di  pengadilan  dengan  acara  biasa,  melalui  beberapa  tahap  yaitu  gugatan, mediasi,  jawaban,  replik,  duplik,  pembuktian,  kesimpulan  dan  putusan.  Jadi  untuk beracara  melalui  gugatan  dengan  acara  biasa,  harus  melalui  beberapa  tahap  dan persidangannyapun  tidak  selalu  berjalan  mulus  di  pengadilan,  karena  mungkin  saja selama  proses  persidangan  tersebut  terdapat  suatu insident (yaitu    peristiwa  yang menghambat  jalannya  persidangan),  dimana insident ini  dapat  terjadi  karena  beberapa hal, antara lain karena para pihak, hakim atau dari hukum acaranya, yang mengakibatkan waktu penyelesaian perkaranya menjadi lebih panjang atau lama. Misalnya ketika proses
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
sedang  berjalan,  ada  pihak  yang  ikut  serta  dalam  proses    ( intervensi )  dengan  cara mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk  dapat  ikut  serta  dalam  proses  yang  sedang  berjalan,  atau  para  pihak  tidak  hadir pada  hari  sidang  yang  sudah  ditetapkan.  Bisa  juga  karena  hakimnya  berhalangan  hadir pada  waktu  hari  sidang  yang  sudah  ditetapkan,  atau  dari  segi  hukum  acaranya,  seperti mengenai  kewenangan  pengadilan  dalam  menangani  suatu  perkara  (kompetensi pengadilan), baik absolut maupun relatif dan masih banyak kemungkinan lainnya.
Selain itu, apabila sudah ada putusan dari pengadilan tingkat pertama, dan ada pihak yang melakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun  upaya hukum luar biasa, maka  proses  berperkara  akan  semakin  panjang  dan  lama  untuk  mandapatkan  putusan yang inkracht van gewijsde (putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap), sehingga pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan yang telah dijatuhkan belum dapat dilakukan, karena putusannya belum inkracht van gewijsde.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Penyelesaian    Perkara  di  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding pada  4  (empat) lingkungan  peradilan,  dimana  lingkungan  peradilan  tersebut  yaitu  :  Peradilan  Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer; mengatur mengenai tenggang waktu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.
Yang  diatur  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2014,  pada pokoknya mengenai :
a. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima)  bulan  termasuk  penyelesaian  minutasi.  Terhadap  sifat  dan  keadaan  perkara tertentu  yang  penyelesaian  perkaranya  memakan  waktu  lebih  dari  5  (lima)  bulan, maka  majelis  hakim  yang  menangani  perkara  tersebut,  harus  membuat  laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding (Tinggi) dan Ketua Mahkamah Agung.
b. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding (Tinggi), paling lambat dalam waktu  3  (tiga)  bulan  termasuk  penyelesaian  minutasi.  Terhadap  sifat  dan  keadaan perkara  tertentu  yang  penyelesaian  perkaranya  memakan  waktu  lebih  dari  3  (tiga) bulan, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Banding  (Tinggi)  dengan  membuat  tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.
c. Ketentuan  tenggang  waktu  tersebut  tidak  berlaku  terhadap  perkara-perkara  khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka  waktu  di  atas,  agar  memasukkan  data  perkara  dalam  sistem  informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu.
Dari  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  di  atas,  dapat  dilihat  berapa  lama  waktu  yang diperlukan untuk  penyelesaian  suatu  perkara,  bila  mempergunakan  acara  biasa.  Apalagi
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
kalau ada para pihak yang masih belum merasa puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian salah satu pihak  yang belum merasa puas, melakukan upaya hukum  luar  biasa  berupa  Peninjauan  Kembali  terhadap  putusan  kasasi  yang  sudah dijatuhkan  (walaupun  upaya  hukum  peninjauan  kembali  tidak  menunda  pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap putusan yang sudah inkracht van gewijsde tersebut) atau Derden Verzet (perlawanan pihak ketiga) atas putusan yang sudah dijatuhkan.
2. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana. Dalam  Pasal  2  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Ekonomi  Syariah  disebutkan  bahwa  perkara  ekonomi  syariah  dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa, dan menurut Pasal  3  ayat  (3)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  dijelaskan  bahwa pemeriksaan  perkara  ekonomi  syariah  dengan  acara  gugatan  sederhana  mengacu  pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Dengan  demikian,  penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah    yang  terkait  dengan  gugatan sederhana  diatur  oleh  2  (dua)  peraturan  Mahkamah  Agung,  yaitu  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana  dan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Ekonomi Syariah.
Adapun  tujuan  dibuatnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  ini, pada intinya untuk memangkas prosedur acara perdata di pengadilan, membatasi waktu berperkara  selama  25  hari  dan  melakukan  proses  secara  sederhana,  sehingga penyelesaian perkaranya  dapat cepat dan  biayanyapun ringan.
Untuk  menentukan  apakah  suatu  gugatan  ekonomi  syariah  termasuk  kategori gugatan  sederhana  atau  gugatan  dengan  acara  biasa,  maka  hal  tersebut  harus  mengacu pada  Pasal  3  dan  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  dan  apabila terpenuhi  syarat-syarat    yang  ditentukan  oleh  kedua  pasal  tersebut,  maka  gugatan  itu termasuk kategori gugatan sederhana.
Syarat-syarat  gugatan  sederhana    yang  diatur  oleh  Pasal  3  dan  4    Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  2015,  sebagai berikut :
a. Perkara  gugatan  sederhana  mencakup  perkara  cidera  janji/  wanprestasi,  atau Perbuatan  Melawan  Hukum/PMH  dengan  nilai  gugatan  materil  paling  banyak Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah).  Tuntutan  bersifat  materil,  tuntutan  yang bersifat immateril tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana;
b. Bukan perkara perdata yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  seperti  sengketa ketenagakerjaan;
c. Bukan sengketa hak atas tanah;
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
d. Masing-masing pihak, yakni penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari 1  (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
e. Dalam  hal  tergugat  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya,  tidak  dapat  diajukan  gugatan sederhana;
f. Para  pihak,  baik  penggugat  ataupun  tergugat,  berdomisili  di  wilayah  hukum  yang sama;
g. Para pihak, baik penggugat ataupun tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.
Sedangkan prinsip-prinsip dalam gugatan sederhana,  yaitu :
a. Pendekatan  pada  proses  persidangan  bersifat  mudah,  artinya  mengenai  pasal  yang akan dituntut menjadi tugas hakim untuk secara aktif menentukannya demikian juga mengenai  pembuktian  yang  harus  dilakukan,  Penggugat  dan  Tergugat  hanya menyampaikan  pokok  persoalannya  dalam  formulir  gugatan  yang  disediakan  oleh pengadilan, dan juga tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum. Apabila menemui kesulitan  dalam  mengajukan  gugatan,  maka  Penggugat  akan  dibantu  oleh  petugas pengadilan;
b. Waktu penyelesaian perkara yang cepat, dimana  bila menggunakan hukum acara yang biasa, maka proses penyelesaian perkara membutuhkan waktu rata-rata kurang lebih 450  (empat  ratus  lima  puluh)  hari  dari  mulai  Pengadilan  Tingkat  Pertama  sampai Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi untuk  Banding, Mahkamah Agung  untuk  Kasasi).  Sedangkan  bila  melalui  acara  gugatan  sederhana,  maka  akan melalui 2 (dua) tingkatan di Pengadilan Negeri, yaitu :
1) Pada  tingkat  hakim  tunggal  di  Pengadilan  Negeri  dengan  penyelesaian  perkara maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama {Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015}, dimana pada tahapan ini perkara akan diselesaikan oleh hakim tunggal.
2) Tingkat  keberatan  oleh  majelis  hakim  di  Pengadilan  Negeri,  merupakan  upaya apabila  ada  pihak  yang  tidak  puas  terhadap  putusan  yang  dijatuhkan  hakim tunggal.  Tujuannya  untuk  menjamin  penerapan  hukum  untuk  pencari  keadilan dengan waktu penyelesaiannya 7 (tujuh) hari  kerja  sejak majelis hakim dibentuk (Pasal  27  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015).  Pada  tahapan  ini, perkara  akan  diperiksa  ulang  oleh  majelis  hakim  yang  terdiri  dari  3  (tiga) orang hakim,  tanpa  memeriksa  atau  meminta  keterangan  tambahan  dari  para  pihak. Tingkat  keberatan  ini  merupakan  upaya  hukum  terakhir  dan  bersifat  final,  jadi para  pihak  tidak  dapat  mengajukan  upaya  hukum  lainnya  ke  Pengadilan  Tinggi atau Mahkamah Agung.
Secara umum, gugatan sederhana dari mulai pendaftaran sampai putusan pada upaya keberatan, diselesaikan dalam waktu antara 58 (lima puluh delapan) sampai  60 (enam puluh) hari kerja.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Gugatan  sederhana  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  (hakim  tunggal)  yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama,  dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Pendaftaran;
b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
c. Penetapan hakim (hakim tunggal);
d. Pemeriksaan pendahuluan;
e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
g. Pembuktian, dan
h. Putusan.
Hakim  Peradilan  Agama  yang  menangani  perkara-perkata  ekonomi  syariah, merupakan  hakim  yang  sudah  memperoleh    sertifikat  hakim  ekonomi  syariah  sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, yang menyebutkan bahwa :
“ Hakimnya harus bersertifikasi hakim ekonomi syariah, atau minimal hakim agama  yang  telah  mengikuti  diklat  fungsional  ekonomi  syariah,  apabila jumlah sertifikasi hakimnya belum cukup ”.
Pada  tanggal  6  Agustus  2019,  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  telah menetapkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian  diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019.
Pada  pokoknya,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  mengubah ketentuan    beberapa  pasal  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2015, yaitu :
a. Dalam  point  mengingat,  mencantumkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama, dimana pada  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015  tidak  tercantum,  yang  artinya  bahwa  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun 2019 ini berlaku pula bagi pengadilan agama.
b. Nilai  gugatan  materil  yang  tadinya  paling  banyak  Rp.  200.000.000,00  menjadi  Rp. 500.000.000,00 (Pasal 1 angka 1).
c. Dalam  hal  Penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau  domisili Tergugat,  Penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  menunjuk  kuasa,  kuasa  insidentil atau  wakil  yang  beralamat  di  wilayah  hukum  atau  domisili  Tergugat  dengan  surat tugas  dari  institusi  Penggugat  {Pasal  4  ayat  (3a)},  sehingga  dalam  ayat  (4)  nya ditambahkan kata-kata  kuasa insidentil,  atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
d. Penggugat  dan  Tergugat    dapat  menggunakan  administrasi  perkara  di  pengadilan secata  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  (Pasal  6A).  Hal  ini berkaitan  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.
e. Dalam hal Tergugat tidak hadir pada pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka  hakim  memutus  perkara  tersebut  secara verstek (Pasal  3),  dimana  pada sebelumnya tidak ada kata- kata “secara patut” dan “secara verstek ”.
f. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tergugat dapat mengajukan perlawanan  ( verzet )    dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  pemberitahuan putusan (Pasal 3a).
g. Dalam  proses  pemeriksaan,  Hakim  dapat  memerintahkan  peletakan  sita  jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat (Pasal 17A).
h. Dalil  gugatan  yang  diakui  secara  bulat  oleh  pihak  Tergugat,  tidak  perlu  pembuktian tambahan {Pasal 18 ayat (1)}, dimana sebelumnya terdapat kata- kata “dan/a tau tidak dibantah” diubah menjadi “bulat oleh pihak Tergugat”.
i. Penambahan 3 (tiga) ayat pada Pasal 31, yaitu :
1) Ketua  Pengadilan  mengeluarkan  penetapan aanmaning paling  lambat  7  (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi { ayat (2a)}.
2) Ketua  Pengadilan  menetapkan  tanggal  pelaksanaan  aanmaning  tidak  dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning {ayat (2b)}.
3) Dalam  hal  kondisi  geografis  tertentu  pelaksanaan aanmaning tidak  dapat dilaksanakan  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari,  Ketua  Pengadilan  dapat  menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), {ayat (2c)}.
Dengan adanya acara gugatan sederhana ini, maka diharapkan terjadi peningkatan akses pada  masyarakat  untuk  memperoleh  keadilan  untuk  menyelesaikan  perkaranya  melalui pengadilan,  juga  agar  iklim  usaha  di  Indonesia  dapat  meningkat  semakin  baik,  di  mata  para pelaku usaha di tanah air, khususnya pelaku ekonomi yang mempergunakan sistem ekonomi syariah,  dimana  pelaku  ekonomi  tidak  ragu-ragu  lagi  untuk  mempergunakan  aturan-aturan ekonomi  syariah  dalam  kegiatan  perekonomiannya  sehari-hari.  Juga  untuk  menghilangkan stigma  negatif  para  pelaku  ekonomi  syariah  mengenai  penyelesaian  perkara  melalui  litigasi yang  dianggap  berbelit-belit  dan  memakan  waktu  yang  cukup  lama,  sehingga  para  pelaku usaha  apabila  menghadapi  suatu  masalah  dapat  menyelesaikan  perkaranya  melalui  jalur litigasi.

## D. Kesimpulan dan Saran
1. Cara pengajuan gugatan ekonomi syariah di pengadilan agama, berdasarkan Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  D.  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara Ekonomi Syariah, dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan  dengan bentuk gugatan
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Gugatan sederhana dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang kemudian ada perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata  Cara  Gugatan  Sederhana,  sedangkan  gugatan  dengan  acara  biasa  dilakukan berdasarkan  peraturan  yang  sudah  diatur  dalam Het  Herziene  Indinesisch  Reglement , Rectsreglement  voor  Buitengewesten ,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  dan  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
2. Suatu  gugatan  ekonomi  syariah  dinyatakan  termasuk  dalam  kategori  gugatan sederhana,  apabila  gugatan  tersebut  memenuhi  syarat-syaratt  yang  tercantum  dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan  Sederhana juncto Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Gugatan Sederhana, apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 3 dan 4 tersebut, maka gugatan harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dengan acara biasa.
3. Dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  14  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah  yang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana yang mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Gugatan Sederhana dan juga perubahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana,  maka sangat  jelas  menunjukkan  keterkaitam  antara  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, karena aturan  yang  terdapat  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana,  menjadi  acuan  bagi  penyelesaian gugatan  sederhana  di  bidang  ekonomi  syariah,  kecuali  yang  diatur  secara  khusus  oleh Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata    Cara  Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## E. UCAPAN TERIMAKASIH
Saya  ucapkan  terimakasih  pada  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Pakuan  yang  telah memberikan  dukunagn  dan  motivasi  dalam  penulisan  jurnal  yang  berjudul “ GUGATAN SEDERHANA  DALAM  PENYELESAIAN  SENGKETA  EKONOMI  SYARIAH DI  INDONESIA” , sehingga Jurnal ini dapat diterbitkan dalam Pakuan Law Review (PALAR).

## F. BIODATA SINGKAT PENULIS
Farahdinny Siswajanthy. Lulus S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Melanjutkan Program S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Saat ini dipercaya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Anggota Senat Universitas dan Sekretaris Senat Fakultas Universitas Pakuan.  Mengajar Mata Kuliah Hukum Acara Perdata, Hukum  Keluarga  &  Kewarisan,  Hukum  Ekonomi, Hukum Ekonomi  Islam,  Hukum  Perikatan Syariah,  Hukum  Perbankan,  Pendidikan  dan  Latihan  Kemahiran  Hukum  (PLKH)  bagi mahasiswa semester akhir.
Abid. Lulus S1 UIN Riau pada tahun 1990. Melanjutkan Program S2 di Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Saat ini hakim di Pengadilan Agama Cibinong. Mengajar Mata  Kuliah  Hukum  Ekonomi  Islam,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  Hukum  Perdagangan Islam,  dan  Pendidikan  dan  Latihan  Kemahiran  Hukum  (PLKH)  bagi  mahasiswa  semester akhir.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang          Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .  UU  Nomor  50  Tahun  2009.        Lembaran Negara Nomor 159 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078.
________. Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .    PERMA Nomor 2 Tahun 2008.
________. Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  tentang  Tata Cara        Gugatan Sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
________. Peraturan  Mahkama h Agung  tentang  Tata Cara  Penyelesaian Perkara  Ekonomi Syariah . PERMA Nomor 14 Tahun 2016.
________. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana .  PERMA  Nomor  4 Tahun 2019.

## B. Buku
Basri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia . Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2003.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia .  Jakarta  :  Balai Pustaka, 1990.
Mansyur,  Ridwan  dan  D.Y.  Winanto. Gugatan  Sederhana Teori  Praktik  dan Permasalahannya . Jakarta : Pustaka Dunia, 2017. Mardani. Hukum Acara Perdata Pe radilan Agama dan Mahkamah Syar’iyy ah. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
Mujahidin, Achmad. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia . Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.
Suadi, Amran. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2017.