PENERAPAN  SISTEM  ANTI  PENCUCIAN  UANG DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR THE IMPELEMENTATION OF ANTI-MONEY

## LAUNDERING  SYSTEM  IN  COMBATING  ILLEGAL LOGGING
Diva Yohana Margaretha Marbun a , Fikri Triandhika b , Gita Mega Andriani Pasaribu c , Wanodyo Sulistyani d

## ABSTRAK
Sejumlah kasus tindak pidana pembalakan liar diikuti dengan tindak pidana  pencucian  uang  (TPPU).  Beberapa  indikasi  dari  kasus-kasus tersebut  adalah  dengan  dimanfaatkannya  sektor  jasa  keuangan, terutama bank untuk mentrasfer dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana  tersebut.  Dalam  penanganan  TPPU,  pendekatan follow  the money dikedepankan  untuk  mendeteksi  adanya  transaksi  keuangan mencurigakan sebagai bagian dari sistem anti pencucian uang (APU). Selain itu, sistem APU juga mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  setiap  transaksi  keuangan. Sejumlah  lembaga  seperti  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  (PPATK),  penegak  hukum,  dan  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan  TPPU  dengan  tindak  pidana  asal  pembalakan  liar. Akan  tetapi,  berdasarkan  hasil  analisis,  koordinasi  antar  lembaga, perbedaan persepsi, penerapan multidoor approach , dan ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung sistem APU masih menjadi kendala  yang  harus  diselesaikan.  Untuk  mengatasinya,  maka  perlu dilakukan upaya mengoptimalkan pendekatan follow the money dengan meningkatkan  pemahaman  penegak  hukum  tentang  pendekatan  ini, mendorong  koordinasi  antar  lembaga-lembaga  yang  terlibat  dengan mengoptimalkan  upaya multi-door  approach ,  serta  meningkatkan kepatuhan lembaga penyedia jasa keuangan dalam menerapkan sistem APU.  Analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menganalisis sejumlah  peraturan  perundang-undangan  terkait,  studi  kasus,  serta penelitian  literatur  yang  terkait  dengan  permasalahan  dalam penelitian ini.
Kata kunci: tindak pidana pencucian uang; tindak pidana pembalakan liar; sistem anti pencucian uang.
a Program  Studi  Sarjana,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Ir.  Soekarno  KM  21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: diva19003@mail.unpad.ac.id..
b Program  Studi  Sarjana,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Ir.  Soekarno  KM  21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: fikri19003@mail.unpad.ac.id.
c Program  Studi  Sarjana,  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Ir.  Soekarno  KM  21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: gita19001@mail.unpad.ac.id.
d Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Ir.  Soekarno  KM  21  Jatinangor  Kab.  Sumedang,  email: wanodyo@unpad.ac.id.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
Artikel diterima: 15 Februari 2023
Artikel diterbitkan: 30 Mei  2023
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v4i2.1226
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Several illegal logging cases are followed by money laundering. Some indications of money laundering in those illegal logging cases are the uses of financial service sector, especially banking to transfer money from proceed of crime. In handling money laundering, follow the money approach is using to detect suspicious transaction as a part of anti-money laundering system. Furthermore, anti-money laundering system also requires  financial  service  provider  to  implement  precarious  principles  in  financial  transaction.  Several institutions, such as anti-money laundering agency (PPATK), law enforcement institution, and Ministry of Environment and Forestry (KLHK) are involved in preventing and combating money laundering with illegal  logging  as  the  predicate  offence.  According  to  the  analyzes,  coordination  among  institutions, different perceptions, lack of implementation of multi-door approach and lack of implementation on anti- money laundering system by financial service provider become obstacles in combating those crimes. To deal with the obstacles, several efforts are proposed such as by enhancing law enforcer understanding on follow the money principle, promoting coordination among the institutions to implement multi-door approach, and enhancing conformity of financial service provider in implementing anti-money laundering system. To conduct the analyzes, literature research, statutory research, and case study are used as the methodology of research.
Keywords: money laundering; illegal logging; anti money laundering system.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  serta  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  berpengaruh pada digunakannya teknologi keuangan dan sistem pembayaran sebagai sarana untuk perpindahan  dana  antar  negara  dalam  waktu  yang  singkat.  Akan  tetapi,  teknologi keuangan  dan  sistem  pembayaran  ternyata  juga  disalahgunakan  sebagai  sarana melakukan  kejahatan,  sebagai  contoh  sarana  untuk  tindak  pidana  pencucian  uang (TPPU).  Tindak  pidana  pencucian  uang  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk menyembunyikan  atau  mengaburkan  asal-usul  hasil  tindak  pidana  asalnya.  Untuk mencegah dan memberantasnya, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU TPPU).
Merujuk  pada  UU  TPPU,  pencucian  uang  adalah  perbuatan  untuk menyembunyikan,  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  yang  patut  diduga merupakan hasil tindak pidana sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah dengan  cara  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  menukarkan,  perbuatan menghibahkan,  menyumbangkan,  menempatkan,  mentransfer,  membayarkan, membelanjakan,  atau  perbuatan  lainnya. 1 Dari  pengertian  tersebut,  maka  dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pencucian uang disyaratkan asal-usul harta yang ‘dicuci’  adalah  harta  dari  hasil  tindak  pidana.  Upaya  yang  dilakukan  untuk menyamarkan  atau  menyembunyikan  hasil  tindak  pidana  ini  adalah  dengan  cara
1 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana  Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
memasukkannya  ke  dalam  sistem  keuangan  agar  tidak  dapat  dilacak  oleh  pihak bewenang. 2
Dalam rangka menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, pelaku melakukannya dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap penempatan ( placement ), pelapisan  ( layering ),  dan  integrasi  ( integration ).  Pada  tahap placement ,  asal-usul  harta kekayaan ditempatkan ke dalam sistem keuangan dengan tujuan untuk menyamarkan harta  kekayaan  tersebut. 3 Selanjutnya,  di  tahap layering ,  pelaku  memindahkan  uang hasil  tindak  pidana  ke  bank  lain  dan  negara  lain,  misalnya  dengan  cara  pelaku memecah-mecahkan  uangnya  ke  dalam  jumlah-jumlah  kecil  sehingga  sumber  uang tersebut  tidak  dapat  dilacak  oleh  aparat  penegak  hukum. 4 Terakhir,  pada  tahap integration , pelaku membawa kembali uang yang telah diubah menjadi “uang bersih” ke dalam  bentuk  “pendapatan  bersih”. 5 Tindakan  pelaku  ini  tentu  saja  semakin mempersulit  upaya  pembuktian,  baik  pembuktian  terhadap  tindak  pidana  asalnya, maupun TPPU-nya.
Tindak  pidana  pencucian  uang  masih  menjadi  ancaman  bagi  Indonesia, sebagaimana diketahui dalam analisis yang dilakukan oleh Tim National Risk Assessment (NRA). Analisis Tim NRA menunjukkan ancaman TPPU antara lain dari tindak pidana asalnya yang diukur berdasarkan tingkat ancaman total serta ancaman potensial. Pada tahun 2015, tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup termasuk ke dalam tingkat ancaman total pada level “tinggi”. 6 Dari kedua tindak pidana tersebut, tindak pidana lingkungan  hidup  termasuk  ke  dalam  tingkat  ancaman  potensial  pada  level “menengah”; 7 sedangkan tindak pidana kehutanan termasuk ke dalam tingkat ancaman potensial  pada  level  “tinggi”. 8 Tingkat  ancaman  tersebut  juga  tidak  terlepas  dari keuntungan  yang  diperoleh  oleh  para  pelaku.  Sebagai  contoh,  kejahatan  lingkungan secara  umumnya  dapat  menghasilkan  keuntungan  sebesar  US$110  miliar  hingga
2 Sutan Remy Sjahdeini. (2007). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme . Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 1.
3 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. , hlm. 34.
4 Ibid . hlm 35-36.
5 Ibid . hlm 37.
6 Dalam data hasil analisis tingkat ancaman TPPU yang berasal dari tindak pidana asal terdapat beberapa kategori ancaman, yakni ancaman total, ancaman riil, dan ancaman potensial. TPA dengan nilai ancaman sebesar 3,0- 4,9 dikategorikan memiliki tingkat ancaman “rendah”. Kemudian, TPA dengan nilai ancaman sebesar 5,0- 6,9 dikategorikan memiliki tingkat ancaman “menengah”. Lalu, TPA dengan nilai ancaman
7,0- 9,0 dikategorikan memiliki tingkat ancaman “tinggi”. Nilai ancaman total TPA kehutanan sebesar 6,6 dan  TPA  lingkungan  hidup  sebesar  5,8.  (Lihat  Tim National  Risk  Assessment (NRA)  Indonesia.  (2015). Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 . Jakarta: Tim NRA, hlm. 32-33).
7 Nilai ancaman potensial TPA kehutanan sebesar 7,8. (Lihat Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia.
(2015). Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 . Jakarta: Tim NRA, hlm. 32-33).
8 Ibid .

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
US$280 miliar setiap tahunnya di tingkat global. 9 Di Indonesia, salah satu tindak pidana yang  marak  dilakukan  yakni  tindak  pidana  pembalakan  liar.  Dari  tindak  pidana tersebut  tercatat  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  pelaku  sebesar  US$  2  miliar  per tahun. 10 Keuntungan  yang  besar  ini  dapat  diketahui  dari  beberapa  putusan  perkara TPPU dan pembalakan liar.
Dalam kasus TPPU dan pembalakan liar yang melibatkan Labora Sitorus, aparat penegak hukum juga melakukan penyitaan terhadap 1.947 batang kayu merbau. 11 Lebih lanjut, penuntut umum dalam perkara ini menghadirkan bukti berupa sejumlah transfer uang  dengan  total  Rp1.5  triliun  melalui  rekening  pribadi  Labora  Sitorus. 12 Menurut penuntut umum, uang yang ditransfer tersebut merupakan hasil dari pembalakan liar berupa  penjualan  kayu  merbau  sejumlah  US$2,037,600. 13 Dalam  perkara  ini,  Labora Sitorus diputus bersalah oleh majelis hakim Kasasi dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 12 tahun serta denda sebesar Rp5 miliar. 14
Kemudian,  dalam  kasus  Marthen  Renouw,  dakwaan  penuntut  umum menyatakan bahwa pengiriman uang dilakukan secara berturut-turut ke rekening BNI Marthen Renouw sejumlah Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah). Uang  yang  ditransfer  tersebut  merupakan  hasil  dari  kegiatan  penebangan  atau pemungutan  hasil  hutan  kayu  pada  areal  hutan  di  Bintuni-Manokwari  dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari  pejabat yang berwenang. Namun, dalam putusan hakim Marthen Renouw diputus bebas karena jaksa tidak dapat menghadirkan anggota  Direksi  PT  Sanjaya  Makmur  dan  PT  Marindo  Utama,  perusahaan  yang ditengarai  melakukan penebangan liar di kawasan Bintuni, Manokwari sebagai saksi kunci dalam perkara ini. 15
Upaya  penanganan  TPPU  dengan  tindak  pidana  asal  pembalakan  liar  cukup kompleks. Beragamnya ketentuan perundang-undangan yang diterapkan menjadikan proses  pembuktian  terhada  tindak  pidana-tindak  pidana  ini  cukup  kompleks.  Lebih lanjut,  terlibatnya  oknum  penegak  hukum  di  dalamnya  semakin  menambah
9 FATF.  (2021). Money  Laundering  from  Environmental  Crime .  FATF.  https://www.fatf- gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Money-Laundering-from-Environmental-Crime.pdf.
10 Ibid.
11 Putusan MA Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014 a.n. Terdakwa Labora Sitorus, hlm 419.
12 Putusan MA Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014 a.n. Terdakwa Labora Sitorus, hlm 18-19.
13 Hendra Gunawan. (1 Juli 2022). 115 Kontainer Kayu Merbau di Pelabuhan Tanjung Perak Milik Aiptu Labora. Tribunnews.com .  https://www.tribunnews.com/regional/2013/05/19/115-kontainer-kayu- merbau-di-pelabuhan-tanjung-perak-milik-aiptu-labora.
14 Putusan Kasasi Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014 a.n. Terdakwa Labora Sitorus, hlm. 444.
15 Supriyadi Widodo Eddyono. (2017). Dari ‘Lacak Kayu Bulatnya’ Ke ‘Lacak Uangnya’ Penerapan Anti Pencucian Uang  Dalam  Kejahatan  Kehutanan  Studi  Kasus  Adelin  Lis,  Marthen  Renouw,  dan  Labora  Sitorus .  Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 167.
kompleksitas  dalam  penanganan  perkaranya  sebagaimana  dalam  kasus  di  atas  yang melibatkan Labora Sitorus dan Marthen Renouw yang merupakan anggota kepolisian.
Upaya penanganan TPPU dengan tindak pidana asal kehutanan dan lingkungan hidup tidak sebanding dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penegak hukum. Berdasarkan laporan PPATK, hingga Februari 2012, laporan TKM di bidang kehutanan yang ditindaklanjuti oleh penyidik hanya 9 (sembilan) laporan dari 1924  (seribu  sembilan  ratus  dua  puluh  empat)  laporan  (0,47%  dari  seluruh  total laporan). 16 Berikutnya  terjadi  peningkatan  penanganan  laporan  TKM  di  bidang kehutanan  pada  bulan  Juni  2012  sebanyak  26  (dua  puluh  enam)  laporan.  Sedangkan laporan  TKM  di  bidang  lingkungan  hidup,  dari  2  (dua)  laporan,  tidak  ada  Hasil analisisnya. 17 Dari penanganan laporan-laporan tersebut, dari Januari 2005 s.d. Januari 2021  tercatat  hanya  3  (tiga)  putusan  terkait  TPPU  yang  berasal  dari  tindak  pidana lingkungan hidup serta hanya terdapat 1 (satu) putusan terkait TPPU yang berasal dari tindak pidana kehutanan. 18
Dari  fakta  di  atas,  diketahui  bahwa  sistem  Anti  Pencucian  Uang  (APU),  yang antara  lain  berupa  penelusuran  aliran  dana  hasil  kejahatan,  memiliki  peranan  yang signifikan dalam menangani perkara TPPU dengan tindak pidana asal kehutanan dan lingkungan hidup. Sistem APU adalah serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  TPPU  yang  melibatkan  di  dalamnya  seluruh aparat  penegak  hukum  termasuk  masyarakat. 19 Permasalahannya,  meskipun  sistem APU  berperan  signifikan  dalam  mengungkap  tindak  pidana,  akan  tetapi  dalam penerapannya  masih  ditemukan  sejumlah  kendala  yang  berpotensi  menghambat efektivitas  penerapannya.  Kendala  pertama  karena  penyidik  belum  konsisten  dalam menerapkan pendekatan follow the money dalam penanganan TPPU serta tindak pidana asalnya.  Dalam  praktik  penanganan  perkaranya,  penegak  hukum  cenderung menggunakan  pendekatan follow  the  suspect .  Hal  ini  menjadikan  penanganan  TPPU terkesan  lamban  dan  upaya  perampasan  hasil  kejahatan  menjadi  tidak  optimal. 20 Kendala kedua yakni kesulitan dalam penerapan multi-door approach (pendekatan multi rezim  hukum).  Padahal  pendekatan  multi  rezim  ini  dapat  digunakan  untuk mengoptimalkan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Tidak optimalnya
16 Ibid ., hlm. 114.
17 Ibid., hlm. 116. 18 Ibid ., hlm. 45.
19 Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. (2021). Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021 . Jakarta: PPATK, hlm. 32.
20 Ni  Komang  Sutrisni  &  Anak  Agung  Ketut  Sukranatha.  (2013).  Pendekatan  Follow  The  Money  dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum ,
Volume 1 Nomor (2), hlm. 4.
penerapan  multi  rezim hukum  berpotensi  tidak  diprosesnya  korporasi  atas  sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Penanganan perkara pada akhirnya hanya fokus pada pelaku lapangan saja. 21 Kendala ketiga adalah ketidakpatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendukung sistem APU. Hal ini terbukti dari minimnya laporan PJK atas TKM kepada PPATK. 22
Berdasarkan  pada  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dalam  artikel  ini  akan diuraikan  kajian  mengenai  penerapan  sistem  APU  dalam  menangani  TPPU  dengan tindak pidana asal pembalakan liar. Pertama-tama akan digambarkan upaya pencucian uang hasil tindak pidana pembalakan liar. Berikutnya, akan diuraikan dan dianalisis kendala-kendala  dalam  penerapan  sistem  APU.  Terakhir  akan  diuraikan  analisis penerapan sistem APU untuk mencegah dan memberantas TPPU dengan tindak pidana asal pembalakan liar.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  tulisan  ini  yaitu  metode  penelitian normatif  yang  bersifat  deskriptif  analisis  serta  menggunakan  pendekatan  yuridis kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  primer  dan  sekunder.  Data  primer digunakan sepanjang mendukung data sekunder, sedangkan data sekunder yang terdiri dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  serta  tersier.  Data  yang  berasal  dari  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  kasus,  data  kepustakaan  lainnya  serta wawancara  yang  terkait  dengan  kebijakan  maupun  penyelesaian  perkara  TPPU  dan tindak pidana di bidang lingkungan hidup akan digunakan dalam penelitian ini. Sifat deskriptif  analitis  dalam  penelitian  ini  yakni  dengan  menggambarkan  serta menganalisis  data  penelitian.  Terkahir,  data  yang  diperoleh  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  kualitatif  akan  diolah  secara  kualitatif  dan  dianalisis  dengan menggunakan pendekatan hukum, khususnya hukum pidana.

## PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Pembalakan Liar
Sejumlah  ahli  memberikan  pandangannya  mengenai  pengertian  dari  tindak pidana,  seperti  Moeljatno  dan  Lamintang.  Menurut  Moeljatno,  tindak  pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman
21 Sapariah Saturi. (22 Mei 2022). Satgas REDD+ Prioritaskan 12 Kejahatan Kehutanan di Perkebunan Sawit dan  Tambang, Mongabay  Situs  Berita  Lingkungan .  https://www.mongabay.co.id/2012/10/23/satgas- redd-prioritaskan-12-kejahatan-kehutanan-di-perkebunan-sawit-dan-tambang/.
22 Rizka  Diputra.  (26  Februari  2022).  Tiga  Faktor  Penghambat  Pembuktian  Pidana  Pencucian  Uang,  Tiga Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang. Okezone Nasional . https://nasional.okezone.com/read/2016/01/25/337/1296816/tiga-faktor-penghambat-pembuktian- pidana-pencucian-uang .

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. 23 Lamintang juga memberikan pandangan  yang  serupa  bahwa  tindak  pidana  diartikan  sebagai  perbuatan  melawan hukum  yang  disertai  dengan  kesalahan  ( schuld )  dan  dilakukan  oleh  seseorang  yang mampu  untuk  bertanggung  jawab. 24 Dari  pandangan-pandangan  tersebut,  tampak bahwa  tindak  pidana  merupakan  perbuatan  yang  normanya  diatur  dalam  undang- undang dan diberi sanksi berupa pidana atau perbuatan tersebut dikriminalisasi melalui undang-undang.  Selanjutnya,  dalam  pengertian  tersebut  di  atas  juga  dikemukakan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan apabila kesalahan dari pelakunya  terbukti.  Sejumlah  tindak  pidana  yang  dibahas  dalam  artikel  ini  adalah tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU)  dan  tindak  pidana  pembalakan  liar  ( illegal logging ).
Kedua  tindak  pidana  di  atas  di  kriminalisasi  melalui  undang-undang.  TPPU dikriminalisasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang- undang ini, perbuatan yang dikriminalisasi adalah “perbuatan menitipkan, membawa  ke  luar  negeri,  menukarkan,  perbuatan  menghibahkan,  menyumbangkan, menempatkan,  mentransfer,  membayarkan,  membelanjakan,  atau  perbuatan  lainnya atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak pidana  dengan  maksud  dan  untuk  menyembunyikan,  atau  menyamarkan  asal  usul harta  kekayaan  sehingga  seolah- olah  menjadi  harta  kekayaan  yang  sah.”  Sejum lah perbuatan  yang  diuraikan  pada  pasal  di  atas  ditujukan  untuk  membuat  seolah-olah harta  hasil  tindak  pidana  sebagai  harta  yang  sah  dengan  cara  mengaburkan  atau menyembunyikan  asal-usulnya  yang  berasal  dari  sejumlah  tindak  pidana  asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Hal ini berarti bahwa TPPU merupakan tindak  pidana  lanjutan,  atau  dengan  kata  lain  didahului  oleh  tindak  pidana  asalnya ( predicate crime ). Hasil dari tindak pidana asal ini yang kemudian dicuci dan menjadi seolah-olah harta yang sah. 25 Tindak pidana di bidang kehutanan, yang salah satunya adalah  pembalakan  liar  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  asal  dari  TPPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. 26
23 Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.
24 P.A.F Lamintang. (2008). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 35.
25 Dahlia  Kusuma  Dewi  &  Dewi  Ervina  Suryani.  (2020).  Penerapan  Undang-Undang  No  8  Tahun  2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering ) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan ( Illegal Logging ), Jurnal Hukum Kaidah , Volume 19 Nomor (3), hlm. 499.
26 Pasal 2 ayat (1) UU TPPU berbunyi: “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan;.... w. di bidang kehutanan ; x. di bidang lingkungan hidup. yang dilakukan  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dan  tindak  pidana  tersebut  juga  merupakan  tindak  pidana  menurut  hukum Indonesia”.
Tindak pidana pembalakan liar dikriminalisasi melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (UU  P3H).  Merujuk pada  kedua  undang-undang  tersebut,  perbuatan  yang  dikriminalisasi  adalam  segala tindakan seperti menebang, merambah atau mengambil hasil hutan tanpa izin. 27 Dari tindakan  melanggar  hukum  tersebut,  hasil  kejahatan  yang  diperoleh  pelaku  amatlah signifikan.  Mengingat  hasil  kejahatan  yang  diperoleh,  sejumlah  pelaku  yang  terlibat dalam tindak pidana ini cukup bervariasi, mulai dari kelompok kejahatan terorganisir besar hingga perusahaan multinasional, serta individu. Terkait dengan TPPU dari hasil pembalakan  liar,  para  pelaku  melakukan  pencucian  uang  hasil  tindak  pidana pembalakan  liar  dengan  mengandalkan  sistem  keuangan  dan/atau  sistem  non- keuangan. 28
Untuk mencuci uang hasil tindak pidana pembalakan liar, cara yang dilakukan terbagi  menjadi  tiga  tahapan,  yakni placement (penempatan), layering (pelapisan)  dan integration (integrasi). 29 Berikut adalah gambaran dari tahapan pencucian uang: 30
Gambar 1. Tahapan Pencucian Uang Dalam Kasus Pembalakan Liar
27 Lihat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
28 FATF. Money Laundering from Environmental Crime , Op.Cit., hlm. 5.
29 Sutan Remy Sjahdeini. Op.Cit. , hlm. 34-37.
30 FATF. Money Laundering from Environmental Crime , Op.Cit., hlm. 22.
Sebagai contoh gambaran di atas dapat dilihat pada kasus TPPU dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana pembalakan liar yang melibatkan Marthen Renouw dan  Labora  Sitorus.  Marthen  Renouw  adalah  seorang  Polisi  yang  menjabat  sebagai Kepala  Bagian  Reserse  Umum  dan/atau  Kepala  Unit  Satuan  Operasional  Direktorat Reserse  Kriminal  Polda  Papua.  Salah  satu  wewenangnya  yakni  untuk  melakukan penyelidikan  hingga  penyidikan  pada  pelaku  tindak  pidana  kehutanan.  Namun Marthen  Renouw  malah  menerima uang  senilai Rp.1.065.000.000,-  (satu milyar  enam puluh  lima juta  rupiah) dari  beberapa  rekening pribadi  milik  pengurus PT.  Marindo Utama  Jaya  dan/atau  PT.  Sanjaya  Makmur  yang  saat  itu  sedang  menjalani  proses pidana kehutanan oleh Direktorat Reserse Kriminal Papua. Marthen Renouw kemudian diputus bebas sebab jaksa tidak dapat menghadirkan saksi kunci yakni anggota Direksi PT  Sanjaya  Makmur  dan  PT  Marindo  Utama  selaku  orang-orang  yang mengirimkan dana ke rekening milik Marthen Renouw. 31
Kasus Marthen Renouw berbanding terbalik dengan Labora Sitorus yang dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun serta denda sebesar Rp5 miliar. Dalam kasus Labora Sitorus  Indikasi  pencucian  uang  diketahui  dari  sejumlah  transaksi  keuangan mencurigakan  dengan  nilai  mencapai  1,5  Triliun  Rupiah  pada  rekening  bank  milik Labora Sitorus. Labora Sitorus yang berprofesi sebagai seorang polisi menerima transfer uang  senilai  ratusan  juta  dari  berbag ai  rekening  dengan  keterangan  “pembayaran kayu”, padahal Labora Sitorus sama sekali tidak memiliki badan hukum dan perizinan usaha  pada  bidang  kehutanan,  utamanya  pada  usaha  kayu  primer. 32 P.T.  Rotua miliknya  hanya  diberi  izin  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  kayu  sekunder,  yakni untuk mengolah kayu menjadi mebel, furniture , ataupun komponen rumah dari bahan kayu. 33
Lebih lanjut, berdasarkan bagan di atas, berikut diuraikan mengenai tiga tahapan pencucian uang pada kasus Labora Sitorus:
1. Placement (Penempatan)
Penempatan merupakan perbuatan menempatkan harta hasil tindak pidana ke  dalam  sistem  keuangan,  baik  itu  ke  dalam  sejumlah  rekening  bank,  cek, deposito ataupun produk keuangan lainnya. 34 Melalui sistem keuangan tersebut, kemudian  pelaku  akan  memindahkan  harta  hasil  kejahatan  tersebut  ke perusahaan-perusahaan afiliasinya, baik yang berada di luar maupun di dalam negeri. Pada kasus Labora Sitorus, melalui PT Rotua, ia melakukan penjualan kayu
31 Supriyadi Widodo Eddyono, Op.Cit. , hlm. 155-156.
32 Lihat Putusan No. 145/PID.B/2013/PN.SRG, hlm. 171.
33 Ibid., hlm. 160.
34 Tb. Irman. (2006). Hukum Pembuktian Pencucian Uang. Bandung: MQS Publishing, hlm. 41.
hasil  pembalakan  liar.  Hasil  dari  penjualan  kayu  tersebut  ditempatkan  pada rekening  milik  Labora  Sitorus  yang  kemudian  ditransfer  ke  rekening  PT  Seno Adhi Wijaya serta ke rekening PT MNI, PT MMP, dan sejumlah rekening lainnya. Uang yang ditransfer ke rekening PT Seno Adhi Wijaya dengan jumlah milaran rupiah  tersebut  digunakan  untuk  melakukan  pembelian  BBM  dari  Pertamina sebanyak jutaan liter pada kurun waktu tahun 2009-2012. Selain itu, Labora Sitorus juga  mengalihkan  harta  hasil  tindak  pidana  pembalakan  liar  dengan  membeli beberapa kendaraan bermotor, kapal laut, excavator, dump truck, hingga mobil mewah.
2. Layering (Pelapisan)
Pelapisan Merupakan perbuatan menghilangkan jejak transaksi dan nama pemilik uang hasil transaksi dengan cara memindahkan harta hasil tindak pidana dari satu rekening ke rekening lainnya atau ke rekening orang lain. 35 Tindakan pelapisan  pada  kasus  Labora  Sitorus  dilakukan  dengan  cara  mentransfer  uang sejumlah  miliaran  rupiah  ke  beberapa  rekening,  termasuk  rekening  miliknya sendiri.  Labora  Sitorus  tercatat  memiliki  9  (sembilan)  rekening  bank,  dari rekening-rekening itulah Labora Sitorus menerima sejumlah dana yang kemudian memindahkannya untuk mengaburkan asal-usul dana tersebut.
3. Integration (Integrasi)
Integrasi merupakan perbuatan mengumpulkan kembali semua harta hasil tindak  pidana  sebagai  harta  yang “legal”. 36 Pada  kasus  Labora  Sitorus,  tahap integrasi  dilakukan  dengan  memanfaatkan  dana  yang  sebelumnya  sudah ditransfer dan dibelanjakan untuk kegiatan bisnisnya.
Dari uraian di atas maka tergambarkan bagaimana tindak pidana pencucian uang  dilakukan  terhadap  hasil-hasil  kejahatan  pembalakan  liar.  Kompleksitas dalam tindakan pencucian uang ini tentu saja menimbulkan kendala tidak hanya untuk penegakan hukumnya, melainkan juga untuk upaya pencegahannya. Pada bagian  sub  pembahasan  selanjutnya  akan  diuraikan  dan  dianalisis  sejumlah kendala  dalam  penanganan  TPPU  dengan  tindak  pidana  asal  berupa  tindak pidana pembalakan liar.

## Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Pembalakan Liar di Indonesia
Salah satu kendala dalam penanganan TPPU dengan tindak pidana asal berupa pembalakan  liar  adalah  terkait  dengan  penegakan  hukum,  khususnya  dalam  hal
35 Ibid.
36 Ibid., hlm. 42.
penyidikan.  Ruang  lingkup  penyidikan  dalam  menangani  TPPU  yang  berasal  dari tindak  pidana  pembalakan  liar  melibatkan  beberapa  institusi,  yaitu  PPATK,  PPNS KLHK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Akan tetapi, masih terdapat hambatan pada proses tersebut  karena  masih  terdapat  perbedaan  persepsi  antar  aparat  penegak  hukum. Sebagai  contoh,  belum  adanya  persamaan  persepsi  antara  Kepolisian  dan  PPATK mengenai  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  (TKM). 37 Akibatnya,  koordinasi  antar institusi belum berjalan optimal.
Kendala dalam penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar antara lain:
1. Penyidik tidak menggunakan prinsip follow the money secara optimal. 38
Pendekatan follow  the  money mengutamakan  pencarian  atau  penelusuran terhadap uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana. Melalui penelusuran ini ditemukan asal usul harta kekayaan tersebut dan dilanjutkan dengan mencari pelaku  kejahatan.  Melalui  pendekatan follow  the  money ,  maka  potensi  untuk mengungkap siapa saja pelaku yang terlibat, baik dalam tindak pidana asalnya, maupun TPPU-nya semakin besar. Sebagai contoh, melalui penelusuran transaksi keuangan  yang  mencurigakan,  maka  dapat  diketahui  oknum  pejabat  yang menerima  hasil  tindak  pidana,  seperti  tindak  pidana  pembalakan  liar. 39 Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan paralel investigation guna mencari dan  menemukan  alat  bukti. Paralel  investigation dilakukan  dengan menggabungkan penanganan tindak pidana asal dengan TPPU. 40 Namun, dalam praktiknya, upaya-upaya sebagai perwujudan pendekatan follow the money belum dilakukan secara optimal oleh penegak hukum. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 41
a. Khusus tindak pidana asal berupa pembalakan liar, kewenangan penyidikan TPPU  oleh  PPNS  KLHK  adalah  hal  yang  baru.  Kewenangan  PPNS  KLHK baru ada setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.
37 Noula  Hillary  Makauli.  (2016).  Kewenangan  Penyidik  Polri  dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Privatum , Volume IV Nomor (2), hlm. 153.
38 Prinsip follow the money adalah prinsip yang dilakukan dengan mengikutsertakan Penyedia Jasa Keuangan serta aparat penegak hukum dengan tujuan mendeteksi aliran dana yang patut diduga berasal dari TPPU. (Lihat  Ayu Putu Mira  Fajarini,  I  Made  Minggu Widyantara,  &  I  Nyoman  Sutama.  (2022).  Peran  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Jurnal Konstruksi Hukum , Volume 3 Nomor (1), hlm. 106).
39 Ni Komang Sutrisni & Anak Agung Ketut Sukranatha, Op.Cit. , hlm. 4.
40 Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rekomendasi 30 FATF.
41 JDIH PPATK. (27 Februari 2022). Optimalisasi Penanganan TPPU oleh PPNS Penyidik Baru TPPU berdasarkan Putusan MK Nomor 15/2021 . Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=172SVmHJLak.
Putusan  MK  ini  memberikan  kewenangan  terhadap  PPNS  KLHK  untuk menyidik tindak pidana asal sekaligus menyidik TPPU-nya; serta
b. Belum  optimalnya  sinergitas  dan  koordinasi  antara  PPNS  KLHK,  Penyidik Kepolisian,  dan  Kejaksaan  dalam  penanganan  tindak  pidana  asal.  Hal  ini dikarenakan  perbedaan persepsi  dalam hal  penerapan  pasal  tindak  pidana asal  maupun  TPPU.  Sebagai  contoh,  terdapat  79  perkara  tindak  pidana pembalakan liar, namun yang naik ke tahap persidangan hanya 12 perkara pada tahun 2018. 42 Perbedaan penerapan pasal ini misalnya pada Pasal 69 UU TPPU.  Pada  Mahkamah  Agung  melalui  Putusan  Nomor  1081 K/PID.SUS/2014, hakim memutus bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri  ( dependent  crime ).  TPPU  dalam  putusan tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  tindak  pidana  asalnya  ( predicate crime ),  yaitu  tindak  pidana  kehutanan  dan  migas. 43 Akan  tetapi,  Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  90/PUU-XII/2015  menyatakan  bahwa  TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri ( independent crime ).
Kendala-kendala di atas dapat mempengaruhi optimalisasi upaya penjeraan dan  pencegahan  kedua  tindak  pidana  tersebut.  Tanpa  penegakan  hukum  yang andal,  maka  pelaku  atau  orang  yang  akan  melakukan  akan  memiliki kecenderungan  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini  karena  keuntungan ( benefit )  dari  melakukan  tindak  pidana  lebih  besar  dibandingkan  dengan konsekuensinya  ( cost ),  seperti  peluang  tertangkap  atau  dihukum  lebih  kecil dibanding keuntungan yang diperoleh dari tindak pidananya.
2. Kesulitan dalam menerapkan multidoor approach . 44
Dalam menangani TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar, penyidik  dapat  menggunakan  pendekatan  multi  rezim  hukum  ( multidoor approach ).  Pendekatan  ini  mengupayakan  diterapkannya  berbagai  undang- undang terhadap suatu tindak pidana. Sebagai contoh, diterapkannya Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
42 Chryssanti Widya, et. al. (2020). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019 . Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, hlm. 89.
43 Lihat  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  (Putusan  Kasasi)  Nomor  1081 K/PID.SUS/2014, hlm. 439-442.
44 Multidoor  approach adalah  sebuah  sistem  penegakan  hukum  dengan  mengandalkan  berbagai  undang- undang  dengan  tujuan  menjerat  pelaku  lingkungan  dan  tindak  pidana  kehutanan  serta  peraturan perundang-undangan  di  bidang  lingkungan  hidup,  kehutanan,  tata  ruang,  perencanaan,  perkebunan, pertambangan,  perpajakan,  korupsi,  dan  pencucian  uang.  Pendekatan  ini  diluncurkan  karena karakteristik  multi  sektoral  lingkungan  kejahatan  yang  hampir  selalu  diikuti  dengan  pencucian  uang, penyuapan, korupsi, gratifikasi, dan penghindaran pajak. (Lihat Hani Afrinita Murti. (2017). Penguatan Kebijakan Penegakan Hukum Multidoor sebagai Deterrent Effect untuk Menekan Laju Kasus Korupsi (Studi Kasus: Penerapan Pendekatan Multidoor di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proceeding International Seminar: Reconstructing Public Administration Reform To Build World Class Government, hlm. 436 ).
Lingkungan Hidup (UU PPLH), UU P3H, serta UU TPPU terhadap pelaku yang terindikasi  melakukan  beberapa  tindak  pidana  tersebut.  Pendekatan  ini  juga dimaksudkan  untuk  mempermudah  koordinasi  antar  lembaga  yang  terlibat dalam penanganan perkara pidana.
Secara  khusus,  pendekatan  multi  rezim  hukum  dibentuk  dengan  tujuan untuk menjerat pelaku korporasi sebagai tersangka atau terdakwa selain pelaku individual atau pelaku lapangan. 45 Namun, dalam penerapannya, pendekatan ini belum dilaksanakan secara optimal. Dari 1.017 kasus yang ditangani oleh KLHK di  tahun  2015  s.d.  2021,  hanya  beberapa  kasus  saja  yang  ditangani  dengan menggunakan  pendekatan  multi  rezim  hukum,  karena  sejumlah  kendala sebagaimana  diuraikan  pada  nomor  1  di  atas.  Dampaknya,  penegakan  hukum lebih banyak dilakukan terhadap para pelaku lapangan dibandingkan terhadap korporasi.  Hal  ini  antara  lain  juga  disebabkan  karena  masih  diutamakannya pendekatan follow  the  person dibandingkan  pendekatan follow  the  money oleh penegak hukum. 46
Koordinasi serta kesamaan pemahaman antar lembaga yang terlibat dalam penanganan  tindak  pidana  tersebut  memiliki  peranan  yang  signifikan.  Hal  ini kembali lagi didasarkan pada kompleksitas dari tindak pidananya. Agar proses peradilan  pidana  dalam  terlaksana  secara  efektif,  maka  lembaga-lembaga  yang terlibat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat bekerja bersama untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum.
3. Ketidakpatuhan  Penyedia  Jasa  Keuangan  (PJK)  dalam  mendukung  sistem  Anti Pencucian Uang (APU).
Ketidakpatuhan  PJK  dalam  mendukung  rezim  APU  antara  lain diindikasikan dengan minimnya laporan PJK atas TKM kepada PPATK. 47 Sebagai contoh,  pada  tahun  2021  berdasarkan  penilaian  risiko  yang  dilakukan  PPATK terhadap  TPPU  dijelaskan  bahwa  perlu  adanya  peningkatan  pengawasan kepatuhan PJK agar PJK memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak pelapor. 48 Dalam hal ini, PJK seharusnya memastikan
45 Supriyadi Widodo Eddyono. Loc.Cit., hlm. 14.
46 A.  W.  Situmorang.  (2015). Road  to  Improving  Forest  Governance  in  Indonesia:  Initial  Assessment  on  the Implementation  of  the  Joint  Regulation  on  the  Multi-DoorApproach  to  Address  Natural  Resources  and Environment-Related  Crimes  in  Forest  Areas  and  Peatlands. UN-REDD  Programme  and  UNDP  Indonesia, hlm. 37.
47 Rizka Diputra. (26 Februari 2022). Tiga Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang, Tiga Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang. Okezone Nasional . https://nasional.okezone.com/read/2016/01/25/337/1296816/tiga-faktor-penghambat-pembuktian- pidana-pencucian-uang .
48 Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021, Op.Cit. , hlm. 36.
tidak ada tersangka tindak pidana yang menyimpan uang hasil tindak pidananya ke  dalam  sistem  keuangan.  PJK  diminta  untuk  memahami  pola  transaksi  dari nasabah  dan  profil  mereka  dengan  menerapkan  Prinsip  Mengenal  Nasabah (PMN),  termasuk  nasabah  yang  memiliki  bisnis  di  bidang  kehutanan.  Jika  PJK menerapkan PMN dengan baik, mereka akan dapat mengidentifikasi TKM yang melibatkan nasabah mereka. Di sinilah peran PJK dibutuhkan dalam melakukan pelaporan TKM kepada PPATK. 49 Dari uraian tersebut, maka tampak pentingnya peran dari PJK untuk mencegah serta memberantas terjadinya TPPU.
Sejumlah  kendala  di  atas  juga  mengindikasikan  belum  optimalnya penggunaan  sistem APU  atau  berdampak terhadap  efektifitas  dari  sistem  APU untuk mencegah dan memberantas TPPU serta tindak pidana asalnya.

## Penggunaan Sistem APU dalam Memberantas Tindak Pidana Pembalakan Liar
Sistem  APU  merupakan  sebuah  sistem  terintegrasi  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan, kebijakan serta prosedur yang dirancang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 50 Adapun cara kerja dari sistem APU di Indonesia dapat kita lihat pada bagan berikut: 51

## Gambar 2. Bagan Sistem APU
49 PJK diwajibkan melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  atau  lebih  dalam  satu  hari  (Lihat  Bambang  Setiono.  (2022). Menggunakan  UU  Tindak  Pidana Pencucian Uang Menjerat Aktor Intelektual Illegal Logging .
https://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/GovBrief0605.pdf.
50 Constance  Gikonyo.  (2018). Detection  Menchanisms  Under  Kenya’s  Anti -Money  Laundering  Regime: Omissions and Loopholes . Journal of Money Laundering Control , Volume 21 Nomor (1), hlm. 59.
51 Lihat Pasal 17-89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Berdasarkan  bagan  di  atas,  diketahui  bahwa  dalam  memberantas  TPPU diperlukan kerjasama antar instansi baik di dalam maupun di luar negeri. Penggunaan sistem APU digunakan untuk mempermudah koordinasi antara PJK, PPATK, penyidik, penuntut  umum,  bahkan  melibatkan  lembaga  internasional.  Dalam  bagan  tersebut, laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor akan diterima oleh PJK terlebih dahulu. Apabila PJK menemukan adanya TKM, transaksi keuangan minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan transfer dana dari dan ke luar negeri, 52 maka PJK wajib melaporkan bukti-bukti tersebut kepada PPATK. Jika tidak dilaporkan kepada PPATK, maka PJK akan dikenakan sanksi administratif. 53 Apabila ditemukan adanya indikasi TPPU,  berikutnya  PPATK  menyerahkan  hasil  pemeriksaan  kepada  penyidik  untuk dilakukan penyidikan. 54 Selanjutnya, PPATK juga meminta PJK untuk menghentikan sementara  seluruh  atau sebagian  transaksi  yang  diketahui  atau  dicurigai  merupakan hasil tindak pidana. 55 Jika pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Negeri  untuk memutuskan harta  kekayaan tersebut  sebagai  aset  negara  atau  dikembalikan  kepada yang berhak.
Lebih lanjut, proses berikutnya adalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di  sidang  pengadilan  serta  pelaksanaan  putusan  terhadap  TPPU. 56 Sesuai  dengan ketentuan  dalam  UU  TPPU,  maka  tidak  wajib  untuk  tindak  pidana  asalnya  terbukti
52 Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
53 Lihat Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
54 Lihat  Pasal  44  ayat  (1)  huruf  l  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
55 Lihat  Pasal  44  ayat  (1)  huruf  i  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
56 Lihat  Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 2, Mei 2023
terlebih dahulu. 57 Untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum, selain melibatkan pemerintah,  kerjasama  internasional  juga  dilakukan  oleh  PPATK  dengan  lembaga sejenis  yang  ada  di  negara  lain  dan  lembaga  internasional  yang  terkait  dengan pemberantasan TPPU. 58 Kerjasama yang dilakukan berupa pertukaran informasi yang meliputi permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup  nasional  maupun  internasional. 59 Selain  itu,  dapat  juga  dilakukan  kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain. 60
Rezim  anti  pencucian  uang  maupun  pendekatan  delik  ekonomi  lainnya sebenarnya  merupakan  instrumen  yang  potensial  untuk  menghadapi  tindak  pidana pembalakan liar. 61 Penggunaan sistem APU dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana  pembalakan  liar  dilakukan  dengan  pendekatan  pencucian  uang  yang menerapkan follow the money yakni dengan melakukan penelusuran terhadap rekening atau transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Melalui kinerja sistem APU ini, maka dapat diketahui asal usul hasil tindak pidananya, pelaku-pelaku tindak pidana yang terlibat, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana ini. Lebih  lanjut,  upaya  penegakan  hukum  juga  diefektifkan  dengan  menggunakan pendekatan multi rezim hukum guna mengoptimalkan serta mempermudah koordinasi antar aparat penegak hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit atau menutup peluang  pelaku  tindak  pidana  untuk  tidak  dipidana.  Selain  itu,  pendekatan  ini  juga dapat mengoptimalkan pengenaan sanksi dan pengembalian kerugian negara.
Uraian di atas menunjukkan sistem APU memiliki peran yang signifikan untuk mengungkap  kejahatan,  baik  TPPU  maupun  tindak  pidana  asalnya.  Hal  ini menunjukkan  juga  bahwa  rezim  TPPU  tidak  hanya  terkait  dengan  sistem  peradilan pidana,  melainkan  juga  sistem  keuangan  sebagai  sarana  pencucian  uang  dari  hasil tindak pidana asal, termasuk dari hasil pembalakan liar. Lebih jelasnya, berikut uraian mengenai  penggunaan  sistem  APU  dalam  mendeteksi  dan  mencegah  tindak  pidana pembalakan liar:
57 Lihat  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
58 Lihat  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
59 Lihat  Pasal  90  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
60 Lihat  Pasal  91  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
61 Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. (2015). Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehutanan Sebuah Kajian Tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu .  KPK. https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf_id/related/2/3/3_kajian_pnbp_versi_web_redaksi _id.pdf . hlm. 97.
1. Mengoptimalkan prinsip “ follow the money ” dalam penanganan TPPU dari tindak pidana pembalakan liar.
Guna mengoptimalkan pendekatan follow the money , maka terdapat sejumlah upaya yang harus dilakuakan. Pertama yakni dengan menyamakan persepsi serta meningkatkan  koordinasi  antar  aparat  penegak  hukum.  Untuk  mewujudkan pendekatan follow the money , koordinasi sejumlah institusi seperti PPATK, PPNS KLHK,  Kepolisian,  serta  Kejaksaan  berperan  amat  signifikan.  Sebagai  contoh PPNS  KLHK  memiliki  kewenangan  yang  signifikan  dalam  rangka  penyidikan, Dalam  hal  penyidikan,  PPNS  KLHK  dapat  meminta  data  dari  PJK  mengenai kekayaan,  kondisi  keuangan,  perpajakan  pelaku,  dan  informasi  lain  yang diperlukan  dalam  penegakan  hukum.  Selain  itu,  PPNS  KLHK  berkoordinasi dengan  PPATK  juga  berwenang  untuk  memerintahkan  PJK  agar  melakukan pemblokiran  sementara  transaksi  atau  harta  kekayaan  yang  diduga  atau  patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pembalakan liar.
Dalam  pelaksanaan  kewenangannya,  PPNS  KLHK  berkoordinasi  dengan PPATK.  Sebagai  contoh,  untuk  mendapatkan  data  transaksi  dari  PJK  dalam penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar tidak diatur dalam UU PPLH maupun  UU  P3H,  melainkan  diatur  dalam  UU  TPPU.  Berdasarkan  pada ketentuan Pasal 74 UU TPPU, penyidik tindak pidana asal diberikan kewenangan untuk  melakukan  penyidikan  TPPU.  Dalam  hal  tindak  pidana  asalnya  berupa pembalakan  liar,  maka  PPNS  KLHK  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan  TPPU.  Hal  ini  juga  dikuatkan  melalui  Putusan  MK  No.  15/PUU- XIX/2021.  Kewenangan  ini  menjadikan  PPNS  KLHK  dapat  menggunakan instrumen  hukum  yang  ada  dalam  UU  TTPU  untuk  mengoptimalkan  upaya penyidikan, baik penyidikan tindak pidana pembalakan liar maupun penyidikan TPPU-nya.
Upaya  kedua  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  menerapkan  prinsip Customer Due Diligence (CDD) secara konsisten. Sistem APU di sektor perbankan dipraktikkan  antara  lain  melalui  penerapan  prinsip  CDD.  Prinsip  ini mengharuskan  bank  untuk  mengidentifikasi,  memverifikasi,  dan  memantau nasabah  dalam  rangka  memastikan  tidak  adanya  transaksi  yang  tidak  sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau Walk  in  Customer (WIC). 62 Penerapan  prinsip  CDD  sebagaimana  yang  diatur  di
62 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Istilah Walk in Customer (WIC) adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal, namun tidak memiliki rekening pada PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari
dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  akan  membuat  bank terlindungi dari risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan usahanya, baik risiko operasional maupun risiko hukum. 63 Hal itu dikarenakan prinsip CDD yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian 64 yang digunakan oleh bank guna mencegah  digunakannya  sistem  perbankan  sebagai  sarana  atau  sasaran  dari TPPU.
Dalam mendukung sistem APU, bank menerapkan prinsip CDD ini dengan memahami sejumlah modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. Terkait TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar terdapat banyak modus, salah satunya yang paling umum digunakan adalah smurfing . Smurfing dilakukan dengan  memindahkan  atau  mentransfer  uang hasil  tindak  pidana  ke  rekening- rekening  sesama  komplotannya.  Misalnya,  pada  kasus  Labora  Sitorus pemindahan  hasil  kejahatan  dilakukan  ke  sejumlah  rekening  dengan  nilai transaksi  miliaran  hingga  triliunan  rupiah  dari  tahun  2007  sampai  2012. 65
Transaksi  tersebut  tidak  sesuai  dengan  profil,  karakteristik,  dan/atau  pola transaksi  dari  Labora  yang  merupakan  seorang anggota  polisi  dengan  pangkat Aiptu. Dengan menerapkan sistem APU melalui pendekatan CDD, tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh Labora dapat diketahui dan ditelusuri.
2. Meningkatkan  koordinasi  antar  lembaga  untuk  mengoptimalkan  pendekatan multi rezim hukum ( multidoor approach ).
Pendekatan multi rezim hukum menuntut koordinasi antar penegak hukum secara  optimal.  Dalam  ranah  koordinasi  antar  institusi,  pola  yang  digunakan adalah pola koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal dilakukan dalam bentuk koordinasi Penyidik Kepolisian dan PPNS KLHK, koordinasi internal Kepolisian, koordinasi Penyidik dengan PPATK, koordinasi Penyidik Kepolisian atau PPNS
Nasabah  untuk  melakukan  transaksi  atas  kepentingan  Nasabah.  (Lihat  ketentuan  Pasal  1  angka  10 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  12/POJK.01/2017  Tahun  2017  tentang  Penerapan  Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan).
63 Surya Chandra, Joni Emirzon, & Annalisa Yahanan. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) TBK Sebagai Pengguna Fasilitas Kayanan Mandiri Online. Lex Lata , Volume 1 Nomor (2), hlm. 182-188.
64 Prinsip  kehati-hatian  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan. Dalam undang-undang ini dijelaskan kewajiban bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan  ketentuan  kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (Lihat Suryadi M. Sahara. (2018). Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Et Societatis , Volume VI Nomer (10), hlm. 97).
65 Putusan MA No. 1081 K/Pis.Sus/2014, hlm. 18-19.
KLHK  dengan  Penuntut  Umum,  dan  koordinasi  internal  Kejaksaan. 66 Bentuk- bentuk  koordinasi  ini  berperan  signifikan  mengingat  kompleksitas  dalam penanganan  perkaranya  serta  untuk  mengoptimalkan  sistem  peradilan  pidana sebagai sarana penanganan tindak pidana.
Dengan  pendekatan  multi  rezim  hukum,  maka  peluang  tidak  diproses pidana atau tidak dipidananya pelaku tindak pidana pembalakan liar dan TPPU dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan dengan pendekatan multi rezim hukum,  maka  pelaku  akan  diancam  dengan  sejumlah  peraturan  perundang- undangan  terkait,  baik  secara  perdata,  administrasi,  maupun  pidana. 67 Secara khusus  dalam  konteks  pemidanaan,  pendekatan  multi  rezim  hukum memungkinkan untuk aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana yang optimal. Hal tersebut dikarenakan sifat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan gabungan tindak pidana ( concursus ), oleh karenanya pelaku diancam pidana  sebagaimana  diatur  dalam  sejumlah  peraturan  perundang-undangan terkait, seperti UU PPLH, UU P3H, serta UU TPPU. Melalui pendekatan ini, maka upaya meminimalisir atau menghilangkan keuntungan atau hasil kejahatan yang diperoleh pelaku tindak pidana dapat dioptimalkan.
Merujuk  pada pain  and  pleasure  principle sebagaimana  yang  dikemukakan oleh Jeremy Bentham, 68 maka optimalisasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut  dapat  menjadikan  pain  dari  melakukan  tindak  pidana  lebih  besar dibandingkan dengan pleasure yang diperoleh pelaku. Artinya, peradilan pidana harus  memastikan  bahwa  kesenangan  yang  didapat  dari  tindak  pidana  itu sebanding dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh hukuman yang diberikan agar menimbulkan  efek  jera  dan  kepatuhan  baik  bagi  pelaku  maupun  masyarakat lainnya. 69
3. Meningkatkan kepatuhan PJK dalam mendukung rezim APU.
Lembaga keuangan sering digunakan sebagai sarana pencucian uang. Hal ini disebabkan karena dalam sistem keuangan terdapat banyak pilihan transaksi yang  dapat  digunakan  atau  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  TPPU,  misalnya melalui  transaksi  pengiriman  uang.  Praktik  tersebut  menjadikan  lembaga keuangan sebagai  pintu masuk terjadinya TPPU dan  untuk mengaburkan asal-
66 Jeanne Darc Noviayanti Malik. (2018). Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam. Jurnal  Hukum  Prioris , Volume 6 Nomor (3), hlm. 278-303.
67 Hotnando  Mexson  Simalango  &  Tajudin,  Imamulhadi.  (2021).  Reorientasi  Pengaturan  Pendekatan Multidoor System Penegekan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Belo, Volume 6 Nomor (2), hlm. 236.
68 Tim Newburn. (2007). Criminology. Devon: Willan Publishing, hlm. 117-118.
usul hasil tindak pidana. Contohnya, harta kekayaan dari pelaku pencucian uang dapat ditarik kembali sebagai kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak dapat lagi dilakukan  pelacakan  terhadap  asal  usul  kekayaannya.  Oleh  karenanya,  perlu adanya upaya peningkatan kepatuhan PJK  karena berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan PPATK pada tahun 2021 dijelaskan bahwa PJK masih memiliki kesadaran  yang  rendah untuk  memenuhi  kewajibannya  sebagai  pihak  pelapor. Dalam  mendukung  rezim  APU  juga  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan mengoptimalkan pengawasan oleh OJK dan BI agar penerapan sistem APU dapat berjalan  dengan  optimal.  Dengan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi informasi,  seharusnya seluruh PJK  menerapkan rezim APU secara optimal dan efektif. 70

## PENUTUP Kesimpulan
Dalam  sejumlah  kasus  pembalakan  liar,  diketahui  bahwa  juga  diikuti  dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). TPPU dilakukan untuk menyembunyikan asal- usul  hasil  dari  tindak  pidana  pembalakan  liar  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku. Sejumlah  kasus  pembalakan  liar  yang  disertai  dengan  TPPU  antara  lain  kasus  yang melibatkan Labora Sitorus dan  Marthen Renouw.  Upaya menyembunyikan asal  usul hasil  kejahatan  dilakukan  antara  lain  dengan  melakukan  sejumlah  transfer  dana  ke sejumlah  rekening  yang  berbeda.  Berikutnya,  dana-dana  tersebut  digunakan  belanja maupun untuk kegiatan bisnisnya.
Dalam  penanganan  TPPU  dengan  tindak  pidana  asal  berupa  pembalakan  liar masih  ditemukan  beberapa  kendala.  Kendala-kendala  tersebut  antara  lain  dengan belum  optimalnya  penggunaan  metode  deteksi dan  penelusuran  aliran dana  dengan menggunakan pendekatan “ follow the money ”; belum optimalnya penerapan multi-door approach atau multi rezim hukum dalam penanganan kasus pembalakan liar dan TPPU; dan belum optimalnya peran penyedia jasa keuangan dalam mencegah dan mendeteksi TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar.
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam  penanganan  TPPU  dengan  tindak pidana asal pembalakan liar, maka perlu secara optimal diterapkan sistem APU. Sistem APU  merupakan  sebuah  sistem  terintegrasi  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan, kebijakan serta prosedur yang dirancang untuk mencegah dan memberantas tindak  pidana  pencucian  uang.  Penggunaan  sistem  APU  dalam  mendeteksi  dan
70 Bank Indonesia. (2019). Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme , https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan- pendanaan-terrorisme/default.aspx.
mencegah tindak pidana pembalakan liar dilakukan dengan cara pertama, pendekatan pencucian  uang  yang  menerapkan  “ follow  the  money ”.  Sistem  APU  akan  membawa kepada pelaku utama, tidak hanya pelaku lapangan. Kedua, menggunakan multidoor approach atau  multi  rezim  hukum merupakan  sinergi  dan  koordinasi  aparat  penegak hukum  untuk  memperkecil  kemungkinan  pelaku  tindak  pidana  pembalakan  liar melepaskan diri dari jerat sanksi karena keterbatasan yang dimiliki satu rezim hukum. Hal  tersebut  memaksimalkan  pengenaan  sanksi  dan  pengembalian  kerugian  negara. Ketiga, sistem APU dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pembalakan liar dengan  memaksimal  peran  teknologi  keuangan  dan  sistem  pembayaran.  Pentingnya penerapan  sistem APU dalam  TPPU  karena  rezim  TPPU  tidak hanya  terkait  dengan sistem peradilan pidana, melainkan juga sistem keuangan. Hal tersebut dapat mencegah dan memudahkan penelusuran terhadap hasil tindak pidana pembalakan liar.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  yakni  Pertama,  aparat  penegak  hukum mengoptimalkan pendekatan “ follow the money ” karena faktanya aparat penegak hukum hanya  fokus  kepada  tindak  pidana  asalnya.  Padahal,  pendekatan “ follow  the  money ” memastikan  semua  pelaku  dapat  ditangkap,  tidak  hanya  para  pelaku  lapangan  saja. Kedua,  meningkatkan  koordinasi  antara  Kepolisian,  PPNS  KLHK,  PPATK,  PJK,  dan Kejaksaan pada penanganan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar  guna  mengoptimalka  pemidanaannya.  Ketiga,  melakukan  pengawasan  terhadap aparat  penegak  hukum  yang  sedang  menindaklanjuti  kasus  TPPU  yang  berasal  dari tindak pidana pembalakan liar, karena dalam 2 kasus yang dianalisis, aparat penegak hukum justru ikut terlibat dalam melakukan pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.  W.  Situmorang.  (2015). Road  to  Improving  Forest  Governance  in  Indonesia:  Initial Assessment on the Implementation of the Joint Regulation on the Multi-DoorApproach to Address  Natural  Resources  and  Environment-Related  Crimes  in  Forest  Areas  and Peatlands . UN-REDD Programme and UNDP Indonesia.
Chryssanti Widya, et. al. (2020). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019 . Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
Elizabeth Arden Madonna, Refki Saputra, & Safira Salsabila. (2021). Tantangan & Proyeksi Model  Koordinasi  Antar  Lembaga  Dalam  Proses  Penegakan  Hukum  di  Sektor  Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup . Jakarta: Yayasan Auriga Nusantara.
Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. (2015).
Mencegah  Kerugian  Negara  Di  Sektor  Kehutanan  Sebuah  Kajian  Tentang  Sistem
Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu . KPK.
https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf_id/related/2/3/3_kajian_pnbp_versi_w eb_redaksi_id.pdf.
Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta.
P.A.F  Lamintang.  (2008). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Supriyadi  Widodo  Eddyono.  (2017). Dari  ‘Lacak  Kayu  Bulatnya’  Ke  ‘Lacak  Uangnya’ Penerapan Anti Pencucian Uang Dalam Kejahatan Kehutanan Studi Kasus Adelin Lis, Marthen Renouw, dan Labora Sitorus . Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
Sutan Remy Sjahdeini. (2007). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme . Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
Tb. Irman. (2006). Hukum Pembuktian Pencucian Uang . Bandung: MQS Publishing.
Tim  National  Risk  Assessment  (NRA)  Indonesia.  (2015). Penilaian  Risiko  Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 . Jakarta: Tim NRA.
Tim Newburn. (2007). Criminology . Devon: Willan Publishing.
Tim  Pelaksana  Penilaian  Risiko  Indonesia  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Tahun 2021. (2021). Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021 . Jakarta: PPATK.

## Jurnal
Ayu Putu Mira Fajarini, I Made Minggu Widyantara, & I Nyoman Sutama. (2022). Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme. Jurnal  Konstruksi Hukum , Volume 3 Nomor (1).
Constance  Gikonyo.  (2018).  Detection  Menchanisms  Under  Kenya’s  Anti -Money Laundering  Regime:  Omissions  and  Loopholes. Journal  of  Money  Laundering Control , Volume 21 Nomor (1).
Dahlia Kusuma Dewi & Dewi Ervina Suryani. (2020). Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  (TPPU)  Terhadap  Penegakan  Hukum  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging), Jurnal Hukum Kaidah , Volume 19 Nomor (3).
Hotnando Mexson Simalango & Tajudin, Imamulhadi. (2021). Reorientasi Pengaturan Pendekatan  Multidoor  System  Penegekan  Hukum  Tindak  Pidana  Lingkungan Hidup Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Belo , Volume 6 Nomor (2).
Jeanne  Darc  Noviayanti  Malik.  (2018).  Koordinasi  Penyidik  Polri  Dengan  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jurnal Hukum Prioris , Volume 6 Nomor (3).
Ni Komang Sutrisni & Anak Agung Ketut Sukranatha. (2013). Pendekatan Follow The Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , Volume 1 Nomor (2).
Noula  Hillary  Makauli.  (2016).  Kewenangan  Penyidik  Polri  dalam  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Lex  Privatum , Volume IV Nomor (2).
Surya Chandra, Joni Emirzon, & Annalisa Yahanan. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah  PT  Bank  Mandiri  (Persero)  TBK  Sebagai  Pengguna  Fasilitas  Kayanan Mandiri Online. Lex Lata , Volume 1 Nomor (2).
Suryadi M. Sahara. (2018). Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya  Perbankan  Mencegah  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Lex  Et  Societatis , Volume VI Nomer (10).

## Peraturan Perundang-undangan
BPK. (1999). Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
BPK. (2003). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
BPK.  (2010).  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rekomendasi 30 FATF.
OJK. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

## Sumber Lain
Bambang Setiono. (2022). Menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang Menjerat Aktor Intelektual  Illegal  Logging .  https://www.cifor.org/publications/pdf_files/ govbrief/GovBrief0605.pdf.
Bank  Indonesia.  (2019). Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme , https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian- uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx.
FATF.  (2021). Money  Laundering  from  Environmental  Crime .  FATF.  https://www.fatf- gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Money-Laundering-from-
Environmental-Crime.pdf.
Hani Afrinita Murti. (2017). Penguatan Kebijakan Penegakan Hukum Multidoor sebagai Deterrent  Effect  untuk  Menekan  Laju  Kasus  Korupsi  (Studi  Kasus:  Penerapan Pendekatan  Multidoor  di  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. Proceeding  International  Seminar:  Reconstructing  Public  Administration  Reform  To Build World Class Government .
Mahkamah Agung.  (2013).  Putusan  No.  145/PID.B/2013/PN.SRG.  mahkamahagung. go.id.
Mahkamah  Agung.  (2014).  Putusan  MA  Nomor  1081  K/Pid.Sus/2014  a.n.  Terdakwa Labora Sitorus. mahkamahagung.go.id.
Sapariah Saturi. (22 Mei 2022). Satgas REDD+ Prioritaskan 12 Kejahatan Kehutanan di Perkebunan  Sawit  dan  Tambang, Mongabay  Situs  Berita  Lingkungan . https://www.mongabay.co.id/2012/10/23/satgas-redd-prioritaskan-12- kejahatan-kehutanan-di-perkebunan-sawit-dan-tambang/.
JDIH PPATK. (27 Februari 2022). Optimalisasi Penanganan TPPU oleh PPNS Penyidik Baru TPPU berdasarkan Putusan MK Nomor 15/2021 . Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=172SVmHJLak.
Rizka  Diputra.  (26  Februari  2022).  Tiga  Faktor  Penghambat  Pembuktian  Pidana
Pencucian Uang, Tiga Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang. Okezone Nasional . https://nasional.okezone.com/read/2016/01/25/337/
1296816/tiga-faktor-penghambat-pembuktian-pidana-pencucian-uang.
Hendra  Gunawan.  (1  Juli  2022).  115  Kontainer  Kayu  Merbau  di  Pelabuhan  Tanjung Perak  Milik  Aiptu  Labora.  Tribunnews.com.  https://www.tribunnews.com/ regional/2013/05/19/115-kontainer-kayu-merbau-di-pelabuhan-tanjung-perak- milik-aiptu-labora.