## IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS OF NARCOTICS
ABUSE AGAINST TNI OFFICERS (Military Court Decision on Case Registration Number: 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019)
Sitti Mawar, Nelis Sa’adah, Universitas Islam Negeri  Ar-Raniry Banda Aceh E-mail: sittimawar424@gmail.com . nelissaada4@gmail.com ,

## ABSTRACK
Narcotics abuse is a crime that violates the rule of law, which can threaten the safety of both the physical and the soul of the user. As we know, narcotics abuse is not only for civilians, but in reality, TNI personnel are also involved in  narcotics  abuse.  The  TNI  is  a  state  apparatus  whose  duty  is  to  guard, protect,  maintain  security  and  safeguard  the  sovereignty  of  the  State.  The imposition of basic criminal sanctions for TNI personnel for narcotics abuse refers to Law Number 35 of 2009 Article 127 paragraph 1 which states that people  who  abuse  narcotics  class  I  for  themselves  are  sentenced  to  a maximum  imprisonment  of  4  years.  However,  Article  6  of  the  Military Criminal  Law  (KUHPM)  provides  additional  types  of  punishment,  namely dismissal from military service, demotion and revocation of certain rights. In this thesis, the formulation of the problem is how the judge's consideration in imposing  a  relatively  light  sentence  for  narcotics  abuse  on  TNI  personnel (Military Court Decision Case Number 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019) and how the author's analysis is based on ( Military Court Decision Case Number 49- K/PM.I-01/AD/IV/2019).  The  research  method  used  in  this  thesis  is normative  sourced  from  legislation.  Based  on  the  decision  of  the  Military Court Judge I-01 Banda Aceh that narcotics abuse against TNI personnel is punishable  by  2  years  in  prison.  In  addition,  additional  criminal  sanctions were imposed, namely dismissal from the Military Service. The basis of  the judge's  consideration  in  reducing  the  defendant's  sanctions  on  the  basis  of the  defendant's  level  of  guilt,  the  defendant  admits  his  actions  openly,  the defendant is the breadwinner of the family, has never been sentenced or is a recidivist,  is  polite  in  front  of  the  trial,  has  regrets  and  promises  not  to repeat  it.  For  law  enforcers,  especially  military  judges,  in  imposing imprisonment sanctions, they must be in accordance with the law.
Keywords : Imposition of Criminal Sanctions, TNI Perpetrators of Narcotics Abuse

## A. PENDAHULUAN
Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar aturan  hukum,  yang  dapat  mengancam  keselamatan  baik  fisik  maupun  jiwa si  pemakai  dan  juga  terhadap  masyarakat  di  sekitar  sosial.  Selain  itu  dapat menyebabkan  rusaknya  hubungan  kekeluargaan,  menurunkan  kemampuan kerja,  ketidakmampuan  untuk  membedakan  antara  yang  baik  dan  buruk, perubahan  perilaku  menjadi  anti  sosial,  merosotnya  produktif  kerja  dan gangguan kesehatan. 1
Sebagaimana  di  ketahui  narkotika  merupakan  zat  atau  bahan  aktif  yang bekerja  pada  sistem  saraf  otak,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan. 2 Disatu  sisi  narkotika  merupakan  obat  atau  bahan  yang bermanfaat  di  bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan pengembangan  dan  ilmu  pengetahuan.  Namun  pada  sisi  lain  dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang salah penggunaanya tanpa ada pengendalian  atau  pengawasan  yang  ketat.  Penggunaan  secara  tidak  teratur menurut  takaran  atau  dosis  yang  sesuai,  dapat  menimbulkan  bahaya  fisik maupun  mental  bagi  yang  menggunakannya  serta  dapat  menimbulkan ketergantungan pada dirinya sendiri. 3
TNI  (Tentara  Nasional  Indonesia)  merupakan  aparatur  negara  yang bertugas  untuk  menjaga,  melindungi,  mempertahankan  keamanan  serta menjaga  kedaulatan  Negara,  juga  melaksanakan  segala  tanggungjawab  dan
1 Ni Made Desy Dwi, Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika  Yang  Dilakukan  Oleh  Anggota  TNI,  Skripsi, Makassar:  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 2.
2 Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika , Cet. 1, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 6.
3 Lisa  Juliana, Narkotika,  Psikotropika  dan  Gangguan  Jiwa ,  (Yogjakarta:  Nuha Medika, 2013), hlm. 5.
kewajibannya terhadap negara, 4 dan diharapkan mampu memberikan contoh kepada  masyarakat  untuk  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  agar tidak  melakukan  penyalahgunaan  narkotika.  Berdasarkan  pernyataan tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  bukan  hanya  masyarakat  sipil  yang  dapat terjerumus  dalam  penyalahgunaan  narkotika  tetapi  oknum  TNI  juga  terlibat penyalahgunaan  narkotika.  Dalam  lingkungan  peradilan  militer,  apabila oknum  TNI  melakukan  tindak  pidana,  ia  akan  mengikuti  hukum  acara peradilan  militer  sebagaimana  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1997  Pasal  5  ayat  (1)  tentang  Peradilan  Militer  yang  merupakan pelaksana  kekuasaan  kehakiman  dilingkungan  angkatan  bersenjata  untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  demi  keamanan  negara. 5 Namun  apabila dilakukan  oleh  warga  sipil  proses  penyelesaiannya  mengikuti  hukum  acara pidana  sipil  yang  di  atur  dalam  KUHP. 6 Dalam  proses  persidangan  di pengadilan  militer  juga  terbuka  untuk  umum,  sama  halnya  dengan pengadilan  negeri  kecuali  dalam  tindak  pidana  kesusilaan.  Oleh  karena  itu, oknum TNI harus taat dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum  yang berlaku  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM)  dan peraturan-peraturan lainnya. 7
Penjatuhan  sanksi  pidana  bagi  oknum  TNI  penyalahgunaan  narkotika merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Pasal  127  ayat  1 menyebutkan  bahwa  orang  yang  menyalahgunakan  narkotika  golongan  I bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  Tahun”. 8
4 http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf . Diakses pada tanggal 08 Februari 2021, Pukul 09.00 WIB.
5 Wawancara dengan Erwanto, selaku Kepaniteraan PM.I-01 Banda Aceh, 10 Mei 2021, Pukul 14.00 WIB.
6 Ardyanto  Imam,  ddk,  “ Tinjauan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI ”, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014-Januari 2015 , hlm. 4-5 7 Moch Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.15.
8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1
Terdapat  dalam  Pasal  2  KUHP  yang  menjelaskan  bahwa  ketentuan  pidana dalam  perundang-undangan  Indonesia  berlaku  untuk  setiap  orang  yang melakukan  tindak  pidana  tanpa  membedakan  apakah  pelaku  orang  biasa maupun  aparat  TNI 9 .  Sesuai  dalam  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer (KUHPM)  Pasal  6,  selain  dijatuhi  pidana  pokok  juga  dijatuhi  pidana tambahan.  Jenis  pidana  tambahan  tersebut  adalah  pemecatan  dari  Dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu dan tidak diatur dalam hukum pidana umum. Jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran  dan  sekaligus  merupakan  pemberatan  pemidanaan  bagi  Oknum TNI. 10 Namun  sebelum  menjatuhkan  pidana  tambahan  tergantung  pada hakim militer yang mengadili, karena hakim militer diberikan kebebasan dan kepercayaan  penuh  untuk  menambahkan  pidana  tersebut  atas  dasar  bahwa benar-benar  terdakwa  tidak  layak  untuk  berdinas  kembali  sebagai  anggota militer  atau  benar-benar  tidak  layak  untuk  tetap  berada  dalam  kepangkatan yang semula. 11
Dalam  putusan  Pengadilan  Militer  I-01  Banda  Aceh  kasus penyalahgunaan  narkotika  yang  terjadi  pada  bulan  Januari  Tahun  2019 memutuskan  bahwa  terdakwa  terbukti  sah  dan  menyakinkan  melakukan tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  golongan  1  untuk  dirinya  sendiri. Majelis hakim menetapkan terdakwa terjerat pidana penjara selama 2 Tahun atas  dasar:  tingkat  kesalahan  terdakwa,  terdakwa  mengakui  perbuatannya secara  terus  terang,  terdakwa  merupakan  tulang  punggung  keluarga,  belum pernah  dihukum  atau  residivis,  sopan  di  depan  persidangan,  adanya penyesalan  dan  berjanji  tidak  mengulanginya.  Selain  itu  juga  dijatuhkan
9 Pasal 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
10 Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kejaksaan  Republik  Indonesia, Hukum  Acara Pidana , (Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Pembentuk Jaksa, 2019), hlm. 3.
11 Chandra  Hima  Y.P,  dkk,  “ Tinjauan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer ”, Vol. 2, No. 1, 1 Januari-April 2013, hlm. 55.
pidana  tambahan  yang  berupa  pemecatan  dari  Dinas  Militer,  dikarenakan terdakwa  tidak  dapat  dipertahankan  dalam  Dinas  keprajuritan  sebagai berikut: bahwa terdakwa sudah mengetahui narkotika golongan 1 jenis sabu- sabu  adalah  barang  terlarang  yang  tidak  boleh  dikosumsi  sembarangan bahkan  sudah  sering  diingatkan  oleh  Komando  Satuan  dan  adanya penyuluhan  hukum  dari  Kumdam  IM  maupun  dari  BNNP  Aceh  agar menjauhi  Narkotika.  tidak  hanya  itu,  terdakwa  telah  di  nyatakan  tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengukai di  persidangan  berkaitan  dengan  perbuatan  terdakwa  telah  mengkosumsi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April  2014  dan  bulan  Januari  2019.  Dalam  putusan  tersebut  dapat  di simpulkan  bahwa  terdakwa  bukanlah  dikategorikan  sebagai  pencandu narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitas medis. 12
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka terbentuklah beberapa rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman yang  relatif  ringan  penyalahgunaan  narkotika  terhadap  oknum  TNI (Putusan  Mahkamah  Militer  Registrasi  Nomor  49-K/PM.I- 01/AD/IV/2019)?
2. Bagaimanakah  Analisis  Penulis  berdasarkan  (Putusan  Mahkamah Militer Registrasi Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019)?
Metode  penelitian  hukum  merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna
12 Putusan Pekara Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019, hlm. 55-60.
menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 13 Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  berfokus  pada kaidah-kaidah  atau  asas-asas  dalam  arti  hukum  dikonsepkan  sebagai  norma atau  kaidah  yang  bersumber  dari  perundang-undangan,  putusan  pengadilan maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. 14

## 1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan kasus ( case approach ) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma, kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam  kasus-kasus  yang  telah  diputuskan  oleh  hakim  yang berwenang dalam memutuskan suatu perkara. 15

## 2. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  yaitu pengumpulan  data  pada  suatu  latar  alamiah  dengan  maksud menafsirkan  fenomena  yang  terjadi,  dimana  sebagai  kunci,  analisis data bersifat  kualitatif. 16 Penelitian ini bertujuan untuk  mendapatkan informasi  mengenai  Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Oknum  TNI,  dimana penelitian ini memperoleh data maupun informasi dari pengadilan Militer.
3. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
13 Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 35.
14 Bachtiar dkk, Metode Penelitian Hukum , (Banten: Umpam Press, 2019), hlm. 55.
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Ui Press, 1981), hlm.
10.
16 Albi  Anggito  dan  Johan  Setiawan, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung: CV. Jekak, 2018), hlm. 8.
1) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan Militer.
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika.
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu  bahan  hukum  yang  membantu  bahan  hukum  primer. Untuk  mendapatkan  data  sekunder  ini  adalah  dengan  literatur yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian  seperti  buku,  artikel, jurnal  dan  putusan  untuk  melengkapi  karya  ilmiah  ini  sehingga diperoleh dari hasil yang valid.
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu  data  yang  didapatkan  melalui  kamus  dan  ansiklopedia yang  berfungsi  untuk  mendukung  data  primer  dan  sekunder dalam penelitian ini. 17

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  pengumpulan  data  untuk  penulisan  skripsi  ini,  penulis memperoleh  data  melalui  penelitian  studi  perpustakan  dan  waawancara. Adapun  cara  pengolaan  dan  penyajian  data  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara  merupakan  suatu  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Teknik  wawancara  yang  penulis  gunakan  ialah berbentuk  daftar  pertanyaan  guna  untuk  mendapatkan  data  yang
17 Amiruddin,  dkk, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2012), hlm. 30.
jelas  dan  akurat  tentang  informasi  yang  menjadi  fokus  penulis untuk  melakukan  sebuah  penelitian.  Hasil  dari  wawancara tersebut  dijadikan  sebagai  data  hasil  penelitian.  Adapun  objek atau  sasaran  yang  penulis  wawancara  adalah  Hakim,  kepanitera dan Sekretariat Pengadilan Militer.
b. Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  oleh  penulis  dengan  cara  mengumpulkan  berbagai dokumen-dokumen dari sumber terpercaya guna untuk memperkuat hasil dari penelitian ini.

## B. PEMBAHASAN

## 1. SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP OKNUM TNI
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  Pasal  1  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  narkotika  adalah  zat  atau  obat yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman  baik  sintesisi  maupun semisintesis  yang  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan. 18 Disatu sisi  narkotika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan. Namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang salah penggunaanya tanpa ada pengendalian atau pengawasan yang  ketat.  Penggunaan  secara  tidak  teratur  menurut  takaran  atau  dosis yang  sesuai,  dapat  menimbulkan  fisik  maupun  mental  bagi  yang
18 Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika , Cet. 1, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 6.
menggunakannya,  serta  dapat  menimbulkan  ketergantungan  bagi  diri sendiri. 19
Adapun  penjatuhan  sanksi  pidana  pokok  terhadap  Oknum  TNI  yang melakukan  tindak  pidana  diatur  dalam  Pasal  10  KUHP  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana)  dan  pidana  tambahan  terdapat  dalam  Pasal  6 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yaitu:
Sanksi pidana pokok terdapat Pasal 10 KUHP yaitu: 20

## 1. Pidana Mati
Pasal 11 KUHP Pidana  mati  dijalankan  oleh  algojo  di  tempat  gantungan  dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana sendiri.
Dengan  kata  lain,  Pidana  mati  adalah  sanksi  pidana  yang dilakukan  oleh  pihak  yang  ditunjuk  oleh  Undang-Undang  (algojo) dengan  cara  menghilangkan  nyawa  terpidana  secara  paksa  setelah seseorang  dijatuhi  hukuman  pidana  mati  oleh  hakim.  Pidana  mati ditunda  jika  terpidana  sakit  atau  wanita  sedang  hamil,  ini  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan Kehakiman  yang  mengatakan  pelaksanaan  pidana  mati  dilakukan dengan memperhatikan kemanusia.
2. Pidana Penjara Pasal 12 KUHP
(1) Pidana  penjara  ialah  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  selama waktu tertentu;
(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh  tahun  berturut-turut  dalam  hal  kejahatan  yang  pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup  dan  pidana  pejara  selama  waktu  tertentu,  atau  Antara
19 Lisa  Juliana, Narkotika  Psikotropika  dan  Gangguan  Jiwa ,  (Yogjakarta:  Nuha Medika, 2013), hlm. 5.
20 Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
pidana  penjara  seumur  hidup  dan  pidana  penjara  selama  waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan dan pengulangan;
(4) Pidana  penjara  selama  waktu  tertentu  sekali-kali  tidak  boleh melebihi dua puluh tahun.
Namun demikian, tujuan pidana penjara tidak hanya memberikan pembalasan  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  dan  juga memberikan  penderitaan  kepada  terpidana  karena  telah  dirampas atau  dihilangkan  kemerdekaan  bergeraknya,  disamping  itu,  juga mempunyai  tujuan  lain  yaitu  untuk  membina  dan  membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan Negara.
3. Pidana Kurungan Pasal 18 KUHP
(1) Pidana  kurungan  paling  sedikit  satu  hari  dan  paling  lama  satu tahun;
(2) Jika  ada  pidana  yang  disebabkan  karena  pembarengan  atau pengulangan,  pidana  kurungan  dapat  ditambah  menjadi  satu tahun empat bulan;
(3) Pidana  kurungan  sekali-kali  tidak  boleh  lebih  dari  satu  tahun empat bulan.
Pidana kurungan adalah pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan juga merupakan suatu  pidana  yang berupa pembatasan  kebebasan  bergerak  dari  seorang  terpidana,  yang ditempatkan  di  sebuah  Lembaga  Permasyarakatan  dan  wajib menataati  semua  peraturan  tata  tertib  di  dalam  Lembaga Permasyarakatan.
4. Pidana Denda Pasal 30 KUHP
(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen;
(2) Jika  pidana  denda  tidak  dibayar,  ia  diganti  dengan  pidana kutungan;
(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
Pidana  denda  adalah  terpidana  harus  membayar  sejumlah  uang sebagai  tanda  penebus  dosa  atau  sebagai  ganti  rugi  terhadap  tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana. Bagi terpidana yang tidak mampu  membayar  pidana  denda,  maka  dapat  digantikan  dengan pidana  kurungan  pengganti.  Pidana  kurungan  pengantian  adalah penganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. 21

## 5. Pidana Tutupan
Pidana  tutupan  adalah  merupakan  jenis  pidana  yang  baru  dalam Pasal  10  KUHP,  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  1946  Pasal  2  tentang  hukuman  tutupan  sebagai berikut:
a. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan  hukuman  penjara,  karena  terdorong  oleh  maksud  yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
b. Peraturan  dalam  ayat  1  tidak  berlaku  jika  perbuatan  yang merupakan  kejahatan  atau  cara  melakukan  perbuatan  itu  atau akibat  dari  perbuatan  tadi  adalah  demikian  sehingga  hakim berpendapat,  bahwa  hukuman  penjara  lebih  pada  tempatnya. 22
Maksud  dari  hukuman  tutupan  ini  untuk  mengantikan  hukuman penjara.
Sedangkan  Sanksi  Pidana  tambahan  yang  terdapat  dalam  KUHP  adalah sebagai berikut:
1. Pencabutan beberapa hak tertentu
Merupakan  salah  satu  jenis  dari  pidana  tambahan.  Pencabutan  hak- hak  tertentu  memiliki  arti  bahwa  tidak  semua  hak  terpidana  akan
21 Teguh  Prasetyo, Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2011), hlm.118.
22 Usmi  Gunadi  dan  Jonaedi, Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana , (Jakarta: Kencang Prenadamedia, 2014), hlm. 70.
dicabut, seperti hak asasi manusia, hak hidup, dan lainnya tidak dapat dicabut, sebab apabila semua hak dicabut maka dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup bagi pihak terpidana.
Pasal 35 Ayat (1) KUHP (1) Hak-hak  terpidana  yang  dengan  putusan  hakim  dapat  dicabut dalam  hal-hal  yang  ditentukan  dalam  kitab  undang-undang  ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
a. Hak  memegang  jabatan  pada  umumnya  atau  jabatan tertentu;
b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
d. Hak  menjadi  penasehat  hukum  atau  pengurus  atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu  atau  pengampu  pengawas,  atas  orang  yang bukan anak sendiri;
Pasal 38 KUHP mengenai batas waktu dari pencabutan hak, yaitu:
(1) Jika  dilakukan  pencabutan  hak,  hakim  menentukan  lamanya pencabutan sebagai berikut:
(2) Dalam  hal  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
(3) Dalam  hal  pidana  penjara  untuk  waktu  tertentu  atau  pidana kurungan,  lamanya  pencabutan  paling  sedikit  dua  tahun  dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
(4) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
2. Perampasan barang tertentu
Ketentuan mengenai  perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:
(1) Barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari kejahatan  atau  yang  sengaja  dipergunakan  untuk  melakukan kejahatan, dapat dirampas;
(2) Dalam  hal  pemidanaan  karena  kejahatan  yang  tidak  dilakukan dengan  sengaja  atau  karena  pelanggaran,  dapat  juga  dijatuhkan
putusan  perampasan  berdasarkan  hal-hal  yang  telah  ditentukan dalam undang-undang;
(3) Perampasan  dapat  dilakukan  terhadap  orang  yang  bersalah  yang diserahkan  kepada  pemerintah,  tetapi  hanya  atas  barang-barang yang telah disita.

## 3. Pengumuman putusan hakim
Pengumuman  putusan  hakim  diatur  dalam  Pasal  43  KUHP  yang berbunyi:
“Apabila  hakim  memerintahkan  supaya  putusan  diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus  ditetapkan  pula  bagaimana  cara  melaksanakan  perintah  atas biaya terpidana.”
Pengumuman  putusan  hakim  ini  adalah  agar  masyarakat mengetahui  tentang  hukuman-hukuman  apa  saja  yang  akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidan tersebut. 23
Adapun sanksi pidana pokok terdapat Pasal 6 KUHPM: 24

## 1. Pidana Mati
Pidana  mati  dilingkungan  peradilan  militer  sama  halnya  dengan pidana  mati  di  peradilan  umum.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1997 Pasal 255 tentang Peradilan Militer, menentukan bahwa pelaksanaan  pidana  mati  dilakukan  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  tidak  dimuka  umum.  Dengan  kata  lain, Pidana  mati  adalah  perampasan  nyawa  secara  paksa  yang  dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana dikalangan militer dilakukan oleh  satuan  regu  militer.  Hal  ini  dikarenakan  akibat  dari  perbuatan
23 Nurul  Kurnia,  “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penerapan  Sanksi  Pidana  Pelaku Penyalagunaan  Narkotika  (Studi  Kasus  di  PN  Sidrap  Tahun  2010-2014) ”, Skripsi , Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016, hlm. 21- 23.
24 Pasal 6 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).
pidana yang tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.
2. Pidana Penjara Pasal 256 KUHPM
(1) Pidana  penjara  atau  kurungan  dilaksanakan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Militer  atau  di  tempat  lain  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam  hal  Terpidana  dipidana  penjara  atau  kurungan  dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana  yang  dijatuhkan  terdahulu,  pidana  tersebut  mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
(3) Apabila  Terpidana  dipecat  dari  Dinas  keprajuritan,  pidana sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  di  Lembaga Pemasyarakatan Umum.
Penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana militer adalah suatu perampasan  kemerdekaan,  akan  tetapi  pada  dasarnya  lebih mengutamakan  suatu  tindakan  pendidikan  atau  pembinaan  daripada balas  dendam,  selama  terpidana  tersebut  akan  diaktifkan  kembali dalam  Dinas  militer  setelah  menjalankan  hukumannya.  Karena terpidana  militer  setelah  menjalankan  hukumannya  diharapkan menjadi  militer  yang  baik  dan  berguna,  baik  dari  kesadaran  diri sendiri  maupun  dari  hasil  tindakan  pendidikan  yang  diberikan  pada saat menjalankan hukumnannya.
3. Pidana Kurungan
Pasal 14 KUHPM apabila  seseorang  dinyatakan  bersalah  karena  melakukan  suatu kejahatan  yang  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  ini  dan kepadanya  akan  dijatuhkan  pidana  penjara  sebagai  pidana  utama yang  tidak  melebihi  3  bulan,  hakim  berhak  menentukan  dengan keputusan bahwa pidan tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan.
Terpidana  yang  dijatuhkan  pidana  kurungan  dalam  peraturan kepenjaraan  diadakan  pembedaan,  dimana  kepada  terpidana kurungan  diberikan  pekerjaan  didalam  Rumah  Permasyarakatan  dan
pekerjaan  yang  diberikan  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  mereka yang dijatuhkan hukuman penjara. 25

## 4. Pidana Tutupan
Pidana  tutupan  adalah  merupakan  jenis  pidana  yang  baru  dalam Pasal  10  KUHP,  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  1946  Pasal  2  tentang  hukuman  tutupan  sebagai berikut:
c. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan  hukuman  penjara,  karena  terdorong  oleh  maksud  yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
d. Peraturan  dalam  ayat  1  tidak  berlaku  jika  perbuatan  yang merupakan  kejahatan  atau  cara  melakukan  perbuatan  itu  atau akibat  dari  perbuatan  tadi  adalah  demikian  sehingga  hakim berpendapat,  bahwa  hukuman  penjara  lebih  pada  tempatnya. 26
Maksud  dari  hukuman  tutupan  ini  untuk  mengantikan  hukuman penjara.
Sedangkan  pidana  tambahan  yang  terdapat  dalam  KUHPM  adalah sebagai berikut:
1. Pemecatan  dari  dinas  militer  dengan  atau  tanpa  pencabutan  haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
Maksudnya  adalah  jika  Oknum  TNI  tersebut  melakukan  sebuah pelanggaran  yang  merugikan  kehidupan  baik  pribadi  maupun  orang lain,  maka  Oknum  TNI  tersebut  bisa  saja  dipecat  oleh  atasannya karena telah melakukan sebuah tindak pidana.
2. Penurunan pangkat
Dalam  hal  ini,  jika  salah  satu  Oknum  TNI  melakukan  sebuah tindakan pidana penyalahgunaan narkotika bersama masyarakat sipil,
25 Moch  Faisal  Salam, Hukum  Pidana  Militer  Di  Indonesia ,  (Bandung:  Mandar Maju, 2006), hlm. 85.
26 Usmi  Gunadi  dan  Jonaedi, Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana , (Jakarta: Kencang Prenadamedia, 2014), hlm. 70.
maka  TNI  tersebut  bisa  saja  diturunkan  pangkatnya  walaupun  dia sebelumnya berstatus atasan yang paling tinggi.
3. Pencabutan hak-hak
Pencabutan  hak-hak  yang  disebutkan  dalam  Pasal  35  ayat  1.
Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  bahwa  dalam  hal  ini  jika  salah satu  Oknum  TNI  melakukan  tindak  pidana,  maka  hak-hak  khusus yang  pernah  diberikan  kepadanya  akan  dicabut  oleh  atasannya  yang berwenang. 27
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan  penyalahgunaan  narkotika  terhadap  oknum  TNI (Putusan  Mahkamah  Militer  Registrasi  Nomor  49-K/PM.I-

## 01/AD/IV/2019
Dalam Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009  Pasal  8 Ayat (2)  tentang  kekuasaan  kehakiman  disebutkan  bahwa  dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan  pula  sifat  yang  baik  dan  jahat  dari  terdakwa.  Dasar pertimbangan  hakim  memberikan  hukuman  yang  relatif  ringan  bagi Oknum  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  golongan  1  jenis  sabu-sabu  pada  perkara  Nomor  49- K/PM.I-01/AD/IV/2019,  yang  terbukti  sah  melakukan  tindak  pidan penyalahgunaan  narkotika.  sebagai  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Pasal  127  Ayat  (1)  adalah  “Setiap penyalahgunaan  Narkotika  golongan  1  bagi  dirinya  sendiri  dipidana penjara 4 Tahun”.
27 Nunung  Haryati,  “ Analisis  Perbandingan  Sanksi  Tindak  Pidana  Penganiyaan Menurut Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 ayat 1 Jo Ayat  2  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM) ”, Skripsi ,  Banda  Aceh: Fakultas Syariah’ dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm 48.
Namun  secara  rinci  dapat  dikatakan  bahwa  ada  beberapa  dasar pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  hukuman  yang  relatif  ringan kepada terdakwa yaitu:
a. Kesalahan Terdakwa
Terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Terdakwa melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dikarena untuk  mengerjakan  tugas  Dukops  Babinsa  agar  badan  fit  dan tidak mengantuk, terdakwa merasa lebih semangat untuk berkerja dan  berhalusinasi.  Ketentuan  pidana  terhadap  penyalahgunaan narkotika  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 pasal  127  Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang penyalahgunaan  narkotika  golongan  1  untuk  dirinya  sendiri dipidana 4 Tahun”. Namun majelis hakim menetapkan terdakwa terjerat  pidana penjara 2 Tahun, jauh lebih ringan dari ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
b. Terdakwa mengakui perbuatanya secara terus terang
Terdakwa  terus  terang  dalam  memberikan  keterangan  di depan persidangan. Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  golongan  1  jenis  sabu-sabu.  Menurut terdakwa,  terdakwa  memang  benar  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  dikarenakan  adanya  pengaruh  dari saudara  Bogem  yang  merupakan  masyarakat  sipil,  dengan  bujuk rajunya sehingga terdakwa mau mengkosumsi narkotika golongan 1  jenis  sabu-sabu.  Terdakwa  melakukan  aksi  tepatnya  di  rumah saudara  bogem  pada  hari  Minggu  tanggal  6  Januari  2019  sekira pukul  13.40  WIB.  Maka  dari  pernyatan  terdakwa  tersebut  dapat dijadikan  hakim  sebagai  alasan  untuk  meringankan  sanksi  yang
akan dijatuhkan kepada terdakwa, dikarenakan dapat mempermudahkan  hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili perkara.
c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
Majelis  hakim  memberikan  hukuman  yang  seringan-ringan kepada  terdakwa,  dikarenakan  terdakwa  merupakan  tulang punggung keluarga terhadap keluarganya (istri dan anaknya) yang memerlukan  kasih  sayang  dan  perhatian  terdakwa.  Hal  ini merupakan  salah  satu  alasan  majelis  hakim  menjatuhkan  sanksi yang ringan kepada terdakwa.
d. Belum pernah dihukum atau residivis
Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika,  terdakwa  tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini merupakan pertimbangan hakim  untuk  meringankan  keringanan  sanksi  pidana  penjara kepada terdakwa.
e. Sopan di depan persidangan
Saat  persidangan  berlangsung,  terdakwa  sopan  dan  patuh dalam  bersikap,  bertutur  kata  yang  baik,  serta  menataati  semua peraturan yang telah ditetapkan saat persidangan berlangsung. Hal tersebut  merupakan  nilai  tersendiri  bagi  hakim  sebagai pertimbangan  putusan  untuk  meringankan  penjatuhan  sanksi pidana.  Selama  pertanyaan  yang  diajukan  di  dalam  persidangan kepada  terdakwa,  terdakwa  menjawab  secara  terus  terang  dan tidak  berbelit-belit.  Maka  hal  tersebut  dapat  dijadikan  hakim sebagai  alasan  untuk  meringankan  sanksi  pidana  yang  akan dijatuhkan kepada terdakwa.
f. Adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya
Terdakwa mengakui
perbuatannya dan menyesali perbuatannya  yang  sudah  dilakukannya,  terdakwa  telah  berjanji tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  dan  berjanji  akan  berdinas dengan  baik  di  satuan  terdakwa  serta  akan  mengikuti  dan mempedomani  aturan-aturan  yang  berlaku  di  lingkungan  TNI AD. Maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk  meringankan  sanksi  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada terdakwa. 28
3. Analisis  Penulis  berdasarkan  (Putusan  Mahkamah  Militer
Nomor registrasi 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019)
Berdasarkan  putusan  Majelis  hakim  pengadilan  I-01  Banda Aceh,  terdakwa  terjerat  pidana  penjara  2  Tahun,  dikarenakan  hakim meringankan  pidana  atas  dasar:  terdakwa  terung  terang  di persidangan, terdakwa menyesal  dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya  lagi,  dan  terdakwa  sebagai  tulang  punggung  terhadap keluarganya  (istri  dana  anaknya).  Selain  itu  juga  dijatuhkan  pidana tambahan  yang  berupa  pemecatan  dari  Dinas  Militer,  karena terdakwa tidak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut:  bahwa  terdakwa  sudah  mengetahui  narkotika  golongan  1 jenis sabu-sabu adalah barang terlarang  yang tidak boleh di kosumsi sembarangan, bahkan sudah sering diingatkan oleh Komando satuan dan  adanya  penyuluhan  hukum  dari  Kumdam  IM  dari  BNNP  Aceh agar menjauhi narkotika. Tidak hanya itu, terdakwa telah di nyatakan tidak  mendukung  program  pemerintah  bersama  masyarakat  yang sedang berusaha keras dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan  terdakwa  mengakui  di  persidangan  bahwa  terdakwa  telah
28 Wawancara dengan Chik Syawaluddin Syah, Pangkat Letkol CHK Hakim PM.I- 01 Banda Aceh, 29 Juni 2021, Pukul 14.30 WIB.
mengkosumsi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2014 dan bulan Januari 2019.
Namun  penulis  tidak  sependapat  dengan  putusan  Majelis  Hakim Pengadilan  Militer,  dikarenakan  pada  kasus  tersebut  sangat  jelas  bahwa terdakwa  yang  bernama  HB  terbukti  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan  alat bukti yang dikumpulkan yaitu alat hisab sabu-sabu/Bong dari botol air mineral. Oleh karena itu, setiap Oknum TNI yang melakukan tindak pidana harus tunduk  dan  taat  kepada  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  bagi TNI, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan  lainnya.  Hukum  Pidana  Militer  adalah  hukum  pidana  khusus karena bersifat tidak meyeruluh. Hal ini dikenal dengan asas hukum Lex Specialist  Derogat  Legi  Generale yang  mengandung  makna  bahwa aturan  hukum  yang  khusus  menyampingkan  aturan  yang  umum.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk memutus perkara narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang  menjelaskan  bahwa  ketentuan  pidana  dalam  Perundang-undangan Indonesia  berlaku  untuk  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana tanpa  membedakan  apakah  pelaku  orang  biasa  maupun  Oknum  TNI. Dengan demikian, baik Oknum TNI maupun masyarakat biasa mendapat perlakuan  sama  di  depan  hukum  yaitu  mendapatkan  sanksi  pidana  yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Oknum  TNI  mendapatkan  sanksi  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Militer,  baik  dalam  proses  penangkapan, penyidikan dan penyelidikan.
Seharusnya  Majelis  Hakim  Pengadilan  I-01  Banda  Aceh  dalam menjatuhkan  pidana  harus  sesuai  dalam  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  Pasal  127  Ayat  (1).  Padahal  dampak  dari  penyalahgunaan narkotika itu sendiri sangatlah buruk bagi penggunaanya, bahkan sangat membayakan  kepentingan  bangsa  dan  Negara.  Sehingga  hukuman  yang diberikan  kepada  terdakwa  betul-betul  memberikan  efek  jera  dan kedepannya  pihak  Oknum  TNI  merasa  takut  dengan  hukuman  yang berlaku  di  Indonesia.  Tidak  hanya  itu,  masyarakat  umum  akan beranggapan bahwa Oknum TNI yang merupakan aparat penegak hukum juga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tetapi hukuman yang  dijatuhkan  kepadanya  lebih  ringan  daripada  masyarakat  sipil  yang melakukan tindak pidana yang sama. Maka disinilah letak keadilan tidak diterapkan  dengan  sepenuhnya.  TNI  yang  diharapkan  mampu memberikan  contoh  kepada  masyarakat  untuk  melakukan  pencegahan dan  pemberatansan  narkotika  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana narkotika, namun dia sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut.

## C. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kesimpulan
a. Penjatuhan  sanksi  pidana  bagi  oknum  TNI  penyalahgunakan narkotika  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Pasal  127 ayat  1 menyebutkan bahwa  orang  yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling  lama  4  Tahun.  Namun  dalam  putusan  Majelis  hakim Pengadilan  Militer,  terdakwa  dijatuhkan  hukuman  2  (dua)  Tahun penjara  dan  dijatuhkan  pidana  tambahan  yaitu  di  pecat  dari  Dinas Militer.
b. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan kepada terdakwa  yaitu:  tingkat  kesalahan  terdakwa, terdakwa mengakui  perbuatannya  secara  terus  terang,  terdakwa  merupakan tulang  punggung  keluarga,  belum  pernah  dihukum  atau  residivis, sopan  di  depan  persidangan,  adanya  penyesalan  dan  berjanji  tidak mengulanginya.

## 2. Saran
Setelah  melakukan  pembahasan  dan  analisi  terhadap  permasalahan yang  telah  dikemukan  dalam  skrispi  ini,  maka  saran  yang  dapat  diberikan oleh penuluis adalah sebagai berikut:
a. Bagi  penegak  hukum  khususnya  Hakim  militer  dalam  menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Oknum TNI penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu harus sesuai dalam Undang-undang Nomor 35  Tahun  2009  Pasal  127  Ayat  (1).  Dampak  yang  ditimbulkan  bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain bahkan juga merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
b. Bagi Oknum TNI, hendaknya melakukan tugas dan fungsi dengan baik sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan  Sapta  Marga  dan  diharapkan mampu  memberikan  contoh  kepada  masyarakat  untuk  melakukan pencegahan dan pemberatansan narkotika agar tidak melakukan tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abidin Ahmad, Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan , Bandung, Sinergi Pustaka Indonesia, 2007.
Albi  Anggito  dan  Johan  Setiawan, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,
Bandung, CV. Jekak, 2018.
Ahmad  Hanafi, Narkotika  dalam  Hukum  pidana  Islam ,  Bogor,  Kharisma
Ilmu, 2016.
Ali Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana , Jakarta, Sinar Grafika, 2015. Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
Amiruddin,  dkk, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2012.
Bachtiar dkk, Metode Penelitian Hukum , Banten, Umpam Press, 2019.
Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kejaksaan  Republik  Indonesia, Hukum Acara  Pidana ,  (Jakarta:  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pembentuk  Jaksa, 2019
Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia,  mahasiswa  dan  Bahaya
Narkotika, (Diputi Bidang Pencegahan: 2012).
Dirdjosisworo Soedjono, Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Alumni, 1987. Herdjito, Disparitas  Penjatuhan  Pidana  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Desersi (Pusblitbang  Hukum  dan  Peradilan  Badan  Litbang  Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, 2014).
Juliana Lisa, Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa , Yogjakarta, Nuha Medika, 2013.
Juliana  Lisa  FR  dan  Nengah  Sutrisna  W, Narkoba,  dan  Gangguan  Jiwa , Yogyakarta, Nuha medika, 2013.
Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Prenada Media, 2005.
Makarao  Moh.  Taufik,  dkk, Tindak  Pidana  Narkotika ,  Cet.  1,  Bandung, Ghalia Indonesia, 2003.
Mulyadi  Mahmud, Revitalisasi  Alas  Filosofi  Tujuan  Pemidanaan  dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia , (USU: Repository, 2006).
Salam  Moch.  Faisal, Hukum  Acara  Pidana  Militer  di  Indonesia ,  Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2002.
Salam Moch Faisal, Hukum Pidana Militer Di Indonesia , Bandung, Mandar Maju, 2006.
Salam  Moch  Faisal, Peradilan  Militer  Indonesia ,  Bandung,  Mandar  Maju,
1994.
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, Ui Press, 1981. Susanti Emilia, Hukum kriminologi , Bandar Lampung, Cv Anugerah Utama Raharja, 2018.

## B. Jurnal dan Skripsi
Ardyanto  Imam,  ddk,  “ Tinjauan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan  Oleh  Anggota  TNI ”, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014-Januari 2015. Aslinda  Rahayu,  “ Peranan  Oditur  Militer  IV-17  Makassar  Dalam  P4GN (Pencegahan,  Pemberantasan,  Penyalahgunaan  dan  Peredaran Gelap  Narkotika)  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Militer  III-16 Makassa r, Skripsi ,  Makassar:  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum Universitas Uin Alauudin, 2019.
Chandra Hima Y.P, dkk, “ Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan  Narkoba  Oleh  Anggota  Militer ”,  Vol.  2,  No.  1,  1
Januari-April 2013.
Dwiadi  Permana  Syahputra, Sanksi  Pidana  Dan  Upaya  Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota TNI Tentara Nasional
Indonesia Anggatan Darat (TNI-AD) Di Kodam II Sriwijaya, Skripsi ,
Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
Kasyful Aufar Al- Amin,  “ Tindak Pidana Penyalahgunaan  Narkotika Yang Dilakukan  Oleh  Oknum  Anggota  TNI”,  Skripsi, Banda  Aceh: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, 2020. Made  Desy  Dwi,  “ Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan
Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan  Oleh  Anggota  TNI”,
Skripsi, Makassar:  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin
Makassar, 2017.
Melyani Putri Utami, “ Tujuan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Negeri Makassar No. 516/Pid. Sus/2015/PN.Mks) ”, Skrips i,  Makassar:  Universitas  Hasanuddin Fakultas Hukum, 2016. Muhammad  Ceasar,  Skripsi:  “ Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika Oleh  Anggota  TNI”,  Skripsi, Jakarta:  Fakultas  Syariah  dan  Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
Ni  Made  Desy  Dwi, Tinjauan  kriminologis  Terhadap  Kejahatan Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan  Oleh  Anggota  TNI,
Skripsi, Makassar:  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin
Makassar, 2017.
Nunung  Haryati,  “ Analisis  Perbandingan  Sanksi  Tindak  Pidana Penganiyaan  Menurut  Pasal  131  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana  (KUHP)  dan  Pasal  131  ayat  1  Jo  Ayat  2  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM) ”,  Skripsi,  Banda  Aceh: Fakultas  Syariah’  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry,
2018.
Nurul Kurnia, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalagunaan  Narkotika  (Studi  Kasus  di  PN  Sidrap  Tahun  2010- 2014) ”, Skripsi ,  Makassar:  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin
Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016. Putri Aulia Rizki, “ Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi  Aceh  Terhadap  Modus  Peredaran  Narkotika  Ditinjau Menurut  Hukum  Islam ”, Skripsi ,  Banda  Aceh:  Universitas  Islam Negeri Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2020.
C. Undang-Undang dan Putusan
Pasal 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Pasal 6 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB III Pasal 6 tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB XV, Pasal 111 sampai dengan 127.
Putusan Perkara Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019.
D. Internet
http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf . Diakses  pada  tanggal  08 Februari 2021, jam 09.00 WIB.
E. Wawancara
Wawancara  dengan  Chik  Syawaluddin  Syah,  Pangkat  Letkol  CHK  Hakim
PM.I-01 Banda Aceh.
Wawancara  dengan  Erwanto,  Pangkat  Serma  Pengelolaan  Perkara  PM.I-01 Banda Aceh.