## Vol. 22 No. 2 Tahun 2023 | Hal. 199 – 208
email: jmd@unj.ac.id
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang
Nofal Wiska 1,* , Asrinaldi 2 , Aidinil Zetra 3
Universitas Andalas, Jl. Limau ManisPadang, Kota Padang, 25163, Sumatera Barat, Indonesia 1 nofalwiska@gmail.com 1, *, 2 asrinaldi@soc.unand.ac.id, 3 aidinil@soc.unand.ac.id
Informasi artikel ABSTRAK Diterima: 01/03/2023
Disetujui: 02/08/2024 Kata kunci: Political will, Kebijakan, Kepala Daerah, Keterbukaan
Informasi Publik, Titik  lemah  dari  implementasi  keterbukaan  informasi  publik,  berada  di  kebijakan pemerintah dan kepala daerah. Khusus kepala daerah memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan regulasi, politik anggaran yang pro dengan pengembangan sistim dan budaya keterbukaan dan strategi dalam menggerakkan stakeholders untuk keterbukaan informasi publik.Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis kebijakan pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dan  Kota  Padang  dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  tipe  penelitian  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  metode  wawancara  dan  dokumentasi.  Dari  hasil  penelitian  ini,  peneliti menemukan  bahwa  dalam  melihat  kebijakan  kepala  daerah  sebagai  political  will  di Pesisir Selatan dan Kota Padang dilihat dari (a) aspek regulasi dan perangkat keputusan yang dibuat merupakan titik tolak bagaimana sebuah kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik, (b) pemahaman yang sama pada agenda formal, sehingga masalah yang muncul  menjadi  masalah  publik  untuk  diagendakan  menjadi  kebijakan  publik.  (  c) Insentif  dan  disinsentif  pendukung  terkait  dengan  kepatuhan  implementator  dalam menerapkan  kebijakan  publik  dan  (d)  bagaimana  kepala  daerah  mengorkestrasi komitmen  bersama  melalui  pendanaan  dan  sanksi  dan  penerapan  kebijakan, mekanisme  penegakan  hukum  disertai  sanksi  yang  jelas,  serta  ada  dukungan  dari pelaksana kebijakan atau birokrat.
ABSTRACT Received: 01/03/2023
Accepted:
02/08/2024
Keywords: Political Will,
Policy, Public Information
Disclosure,
Local Government Policies in Implementing Public Information Disclosure:
Case Studies in Pesisir Selatan Regency and Padang City. Local Government Policies  in  Implementing  Public  Information  Disclosure:  Case  Studies  in  Pesisir Selatan Regency and Padang City. The weak point of the implementation of public information  disclosure  is  in  the  policies  of  regional  heads.  Regional  heads  have authority  in  terms  of  issuing  regulations,  pro-budgetary  politics  with  system development and a culture of openness and strategies in mobilizing stakeholders for public information disclosure. The purpose of this study is to explain and analyze the policies of regional heads in Pesisir Selatan Regency and Padang City in implementing public information disclosure. This study uses a qualitative approach with a case study research  type.  Data  collection  techniques  were  carried  out  using  interviews  and documentation  methods.  From  the  results  of  this  study,  researchers  found  that  in viewing regional head policies as political will in Pesisir Selatan and Padang City seen from (a) the regulatory aspects and the decision tools made are the starting point for how a policy can be implemented properly, (b) a good understanding the same on the formal agenda, so that problems that arise become public issues to be scheduled to become  public  policies.  (c)  Supporting  incentives  and  disincentives  related  to implementer compliance in implementing public policies and (d) how regional heads orchestrate shared commitments through funding and sanctions and implementation of policies, law enforcement mechanisms accompanied by clear sanctions, and support from policy implementers or bureaucrats.
Copyright © 2023 (Nofal Wiska, Asrinaldi, Aidinil Zetra). All Right Reserved
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang Nofal Wiska*, Asrinaldi, Aidinil Zetra Hal. 199-208
How to Cite: Demokrasi,  J.  I.  M.  (2023).  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Melaksanakan  Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 22(2), 199-208. DOI: 10.21009/jimd.v22i2.34243
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan
Pelaksanaan  good  governance  tidak  akan bisa  terwujud  jika  pemerintah  tidak  membuka akses  informasi  kepada  masyarakat.  Namun paradigma ketertutupan informasi ini masih saja menjadi  penghambat  dalam  proses  penguatan good governance sebagai bagian dari demokratisasi (Saleh 2010; Sjoraida 2015; Susila Wibawa  2019).  Keterbukaan  informasi  pada prinsipnya adalah untuk memperkuat penyelenggaraan  negara  dan  tata  kelola pemerintahan.  Faktanya,  secara  substansial keterbukaan  informasi  tidak  terimplementasi secara  sempurna.  Banyak  persoalan  yang melingkupi,  termasuk  salah  satunya  adalah kebijakan  pemerintah  daerah  terkhusus  kepala daerah  yang  tidak  mendukung  kebijakan keterbukaan informasi tersebut.
Dalam konteks kebijakan publik, kepemimpinan menjadi salah satu faktor penentu dalam  keberhasilan  tata  kelola  pemerintahan (Muhammad Quranul Kariem dan Ishmatuddin 2021).  Kepemimpinan  yang  dimaksud  akan terlihat dalam kebijakan yang diformulasikan, dan diimplementasikan. Keterbukaan informasi publik  sebagai  bagian  dari  kebijakan  itu,  akan sangat  dipengaruhi  oleh  bagaimana  komitmen dan  political  will  dari  pemimpin,  khususnya pimpinan  tertinggi  institusi,  termasuk  kepala daerah.
Idealnya,  dalam  tata  kelola  pemerintahan lokal harus memiliki akuntabilitas publik (public accountability)  dan  masyarakat  sebagai  pemilik pemerintahan  (people  own  government).  Serta melaksanakan prinsip transparansi yaitu keterbukaan  informasi  dalam  arti  yang sebenarnya,  yaitu  memberikan  akses  terhadap masyarakat  agar  masyarakat  tahu  tentang berbagai  aktifitas  pemerintahan  daerah  yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat (Yunus 2006).  Selain  itu,  salah  satu  unsur  terpenting dalam  mewujudkan  prinsip  good  governance adalah  prinsip  transparansi  atau  bahasa  lainnya adalah keterbukaan (Roy 2016).
Keberadaan  keterbukaan  informasi  publik dalam memperkuat demokrasi, masih
diperdebatkan  banyak  ahli  seperti  Gregory Michener, seperti yang dikutip Posen (2018) yang mengkritik  bahwa  keterbukaan  informasi  atau transparansi memberdayakan penentang regulasi, mendistribusikan barang pemerintah dengan cara regresif,  dan  berkontribusi  pada  budaya penghinaan  seputar  birokrasi  kebijakan  dalam negeri  sambil  mengisolasi  negara  keamanan nasional.  Paradoks  antara  demokrasi  dan keterbukaan informasi tersebut juga dicatat oleh Pozen  (2018)  bahwa  di  satu  sisi  untuk melegitimasi  bagian  terbesar  dari  kerahasiaan pemerintah, sementara di sisi lain mendelegitimasi dan melemahkan pemerintah itu sendiri .
Terlepas  dari  kritikan  tersebut,  para  ahli setidaknya  sepakat  bahwa  transparansi  tersebut pada  dasarnya  adalah  untuk  memperkuat demokrasi, karena keterbukaan itu menjadi syarat untuk  mewujudkan  partisipasi  masyarakat (Marshall  and  Stewart  2015;  Mendel  2008; Mueller 2019; Neuman 2009; Saez-Martin, Caba- Perez, and Lopez-Hernandez 2017). Robert Dahl bahkan secara tegas menjelaskan bahwa salah satu dari lima alat untuk mengukur demokrasi adalah kemampuan  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi  tentang  sebuah  diskusi  atau perdebatan.  Ditambahkannya  bahwa  dalam sistim poliarki, warga negara harus mendapatkan alternatif  informasi  dari  pemerintah  dan  hal tersebut  harus  diatur  oleh  undang  undang (Brooke 2016).
Artikel ini berasumsi bahwa titik lemah dari implementasi  keterbukaan  informasi  publik, berada di kebijakan kepala daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan  dalam  hal  mengeluarkan  regulasi, politik anggaran yang pro dengan pengembangan sistim dan budaya keterbukaan dan strategi dalam menggerakkan  stakeholders  untuk  keterbukaan informasi  publik  pada  pemerintahan  daerah. Kepemimpinan  dan  kemauan  politik  dalam kerangka  kebijakan  publik  bagi  (Kabata  dan Garaba 2019) merupakan faktor dominan untuk menjalan regulasi yang ada serta memberdayakan birokrasi untuk pelayanan keterbukaan informasi

## Vol. 22 No. 2 Tahun 2023 | Hal. 199 – 208
publik.            Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia  dan  Sumatera  Barat  maka  untuk penguatan  keterbukaan  informasi  publik dibutuhkan  kebijakan  kepala  daerah  yang terlaksana  dengan  baik.  Demikian  juga sebaliknya,  jika  kepala  daerah  tidak  memiliki kemauan  yang  diejawantahkan  dalam  bentuk kebijakan  dalam  melaksanakan  keterbukaan informasi  publik,  maka  pelayanan  informasi publik  tidak  akan  berjalan  secara  maksimal. Dalam melihat ini rentang waktu yang digunakan sejak  tahun  2017  sampai  2021.  tahun  2017 tersebut  diambil  karena  lahirnya  Permendagri  3 tahun  2017  yang  mewajibkan  setiap  daerah memiliki  PPID.  Selanjutnya,  artikel  ini  akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah daerah di  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dan  Kota  Padang dalam  melaksanakan  keterbukaan  informasi publik.

## Metode
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  tulisan ini  adalah  pendekatan    kualitatif,  dan  tipe  studi kasus.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  dan  dokumentasi.  Kemudian  data yang  didapatkan  dianalisis  menggunakan  unit analisis data secara deskriptif.

## Hasil dan pembahasan
Kebijakan kepala daerah tidak terjadi secara tiba  tiba,  tetapi  memiliki  proses  yang  panjang. Setidaknya kebijakan kepala daerah tersebut bisa dilihat  dari  dua  sisi  yaitu  political  will  kepala daerah  dan  model  transaksional  dalam melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Dalam penelitian  ini,  untuk  melihat  kebijakan  kepala daerah  tentang  keterbukaan  informasi  publik, akan  dielaborasi  dengan  memperbandingkan kebijakan  kepala  daerah  di  Kabupaten  Pesisir Selatan  dan  Kota  Padang.  Dua  daerah  ini memiliki  perbedaan  yang  signifikan  dalam pelaksanaan  kebijakan  keterbukaan  informasi publik,  sehingga  dengan  perbandingan  tersebut bisa  dilihat  bagaimana  seharusnya  pemerintah daerah,  kepala  daerah  dan  unsur  pelaksana kebijakan  melaksanakan  sebuah  kebijakan keterbukaan  informasi  publik  dalam  rangka memperkuat  good  governance  khususnya  sisi transparansi dan  akuntabiltas.  Hal  ini  kemudian mendorong pemerintahan mencapai pemerintahan yang informatif.
Dalam penelitian ini juga melihat bagaimana perubahan kepemimpinan daerah dalam menerapkan  keterbukaan  informasi  publik.  Di Pesisir  Selatan  terjadi  pergantian  Bupati  yaitu Hendrajoni yang menjabat dari 2015 - 2020 dan Rusma  Yul  Anwar  periode  2020  -  2025. sedangkan  di  Kota  Padang  terjadi  pergantian walikota  dari Mahyeldi  digantikan  Hendri  Septa pada  7  April  2021,  karena  Mahyeldi  terpilih sebagai Gubernur Sumatera Barat.
Kebijakan  pemerintah  daerah  sangat  erat kaitannya dengan komitmen dan political will dari kepala  daerah  tersebut.  Dengan  kata  lain, kebijakan  yang  dihasilkan  adalah  hasil  dari komitmen yang kuat dari kepala daerah. Namun dalam  memunculkan  komitmen  tersebut  tidak bisa dilepaskan dari faktor internal dan eksternal, seperti  pemahaman,  dukungan  lingkungan, dukungan implementator, dan faktor kepentingan.  Komitmen  tersebut  bisa  diukur dalam  empat  hal  yaitu  pertama,  perangkat pengambil keputusan yang memadai. Komponen ini melihat kelompok pengambil keputusan yang membuat  kebijakan,  mendukung  kebijakan  dan kelompok  yang  berinisiatif  untuk  menghambat implementasi  kebijakan  tersebut.  Kedua, pemahaman  bersama  tentang  masalah  tertentu dalam agenda formal. Proses formulasi kebijakan dilakukan  setelah  munculnya  permasalahan  dan menjadi  isu  dan  masalah  publik.  Untuk penyelesaian  permasalahan  tersebut  maka diperlukan  tindakan  pemerintah  dalam  bentuk pengambilan kebijakan dan masuk dalam agenda formal.  Ketiga,  komitmen  untuk  mendukung, dukungan  merupakan  inti  dari  kemauan  politik tersebut. komitmen mendukung ini harus terlihat dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pembuat keputusan,  salah  satunya  adalah  insentif  dan disinsentif  bagi  aktor  politik.  Keempat,  solusi kebijakan  yang  dirasakan  secara  umum  dan berpotensi  efektif.  Kebijakan  publik  seharusnya bisa  dirasakan  manfaatnya  oleh  seluruh  lapisan masyarakat,  sehingga  dibutuhkan  kemauan politik  untuk  mengimplementasikan  kebijakan dengan  tujuan  dirasakan  oleh  masyarakat  (Post, Raile, and Raile 2010).
Dalam  penelitian  ini,  selanjutnya  akan menyederhanakan  konsep  tersebut  menjadi regulasi  dan  perangkat  keputusan  yang  dibuat, pemahaman  yang  sama  pada  agenda  formal, insentif  dan  disinsentif  pendukung  dan bagaimana  kepala  daerah  mengorkestrasi
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang Nofal Wiska*, Asrinaldi, Aidinil Zetra Hal. 199-208
komitmen  bersama  melalui  pendanaan  dan sanksi. Menurut Post et al (2010) political will ini bukan  merupakan  hal  yang  abstrak,  tetapi  bisa diukur  dengan  melihat  bagaimana  political  will tersebut  bisa  dilaksanakan.  Empat  hal  diatas merupakan ukuran secara praktis dan substantif dalam  melihat  political  will  dalam  kerangka sebuah kebijakan.
Pertama, dalam political will salah satu dasar dalam  pelaksanaannya  adalah  ada  perangkat pengambil keputusan yang memadai. Komponen ini melihat bagaimana sebuah regulasi yang dibuat dan  kaitanya  terhadap  kelompok  pengambil keputusan yang membuat kebijakan, mendukung kebijakan  dan  kelompok  yang  berinisiatif  untuk menghambat  implementasi  kebijakan  tersebut. Dalam  pemerintahan  yang  stabil  maka  lembaga atau  faksi  pengambil  keputusan  bisa  diukur bagaimana  inisiatif  dan  kemauannya  dalam penerapan sebuah kebijakan. Hal ini bisa dilihat dari  kebijakan  dan  statemen  yang  dikeluarkan oleh  eksekutif  dan  legislatif  dalam  mendukung ataupun  menolak  sebuah  kebijakan.  Kondisi  ini menjadi dasar melihat sebuah lembaga berperan dalam  proses  pengambilan  kebijakan  maupun penerapan kebijakan itu sendiri (Post et al. 2010).
Dari  komparasi  Kabupaten  Pesisir  Selatan dan Kota Padang, indikator perangkat pengambil keputusan yang memadai sangat mempengaruhi political will pemerintah daerah dalam menyetujui dan melaksanakan sebuah kebijakan. political will bisa  dilihat  dari    individu  atau  kelompok  yang mampu menyetujui, menerapkan, dan menegakkan kebijakan publik. Di Pesisir selatan, individu  dan  instituasi  secara  aktif  memberikan persetujuan, melakukan penerapan dan menegakkan  kebijakan  publik  secara  konsisten dalam  berbagai  program  dan  kegiatan  yang terukur,  seperti  dengan  membuat  grup  WA, kebijakan  penganggaran  dan  diskusi formal  dan informal yang rutin dilakukan. Sedangkan di Kota Padang,  penerapan  dan  pelaksanaan  kebijakan publik  tidak  bisa  berjalan  optimal,  karena  tidak ada  konsistensi  yang  dilakukan  dalam  bentuk program  dan  kegiatan.  Kepala  daerah  di  Kota Padang  lebih  cendrung  mendapatkan  informasi keterbukaan  informasi  publik  secara  parsial, karena  tidak  mendapat  masukan  dan  saran  dari bawahannya.
Regulasi yang mengatur tentang keterbukaan  informasi  publik  di  Pesisir  Selatan mengatur secara teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Seperti Perbup No. 53 Tahun 2018  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Pelayanan
Informasi  dan  Dokumentasi  di  Lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan, SK  Bupati  No.  555/241/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang  Pembentukan  Forum  Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pesisir Selatan  Tahun  2018,  SK  Bupati  No.
800/281/Kpts/BPT-PS/2019 Tentang Penetapan  Standar  Operasional  Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Pesisir  Selatan,  SK  Bupati 555/352/Kpts/BPT-PS/2020
Tentang Penetapan  Admin/Operator  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  Pembantu  Pada Perangkat Daerah dan lain sebagainya. Sedangkan Pemerintah  Kota  Padang  memiliki  regulasi Peraturan  Daerah  Kota  Padang  No.  18  Tahun 2011  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik Dalam  Penyelengggaraan  Pemerintah  Kota Padang.  Diperkuat  dengan  Perwako  Padang Nomor  43  Tahun  2019  tentang  Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
Dalam melaksanakan kebijakan publik yang menjadi  dasar  adalah  perangkat  regulasi  yang mengatur tentang permasalahan publik yang ada. Regulasi pada prinsipnya adalah bentuk nyata dari sebuah  kebijakan  publik.  Sebagai  sebuah keputusan  publik,  proses  kebijakan  tidak  hanya berkenaan  dengan  pemilihan  yang  terbaik  di antara berbagai alternatif, tetapi juga berhubungan dengan aksi kebiiakan atau aplikasi dari keputusan itu. Oleh karena itu, pengambilan keputusan  publik  perlu  menggunakan  kriteria yang  sama  besar  antara  pertimbangan  yang bersifat konsepsional dengan pertimbangan yang bersifat operasional. Pertimbangan yang bersifat konsepsional  cenderung  memperhatikan  nilai nilai  dalam  masyarakat  yang  mempengaruhi ataupun  yang  akan  dipengaruhi  oleh  suatu kebijakan (Abidin 2019).
Hal  tersebut  tergambar  dalam  regulasi sebagai keputusan publik di Pesisir Selatan, yang menempatkan  konsepsional  dan  operasional dalam satu kerangka kerja keterbukaan informasi publik.  Regulasi  tersebut  selalu  diperbaharui setiap tahun, untuk memudahkan operasional di tingkat bawah. Perubahan regulasi dalam konteks operasional  tersebut  memperlihatkan  bahwa dalam pengaturan KIP dibutuhkan regulasi yang update  agar  pelaksanaannya  bisa  berjalan maksimal. Selain itu, dengan regulasi ini sekaligus bisa  menyatukan  persepsi  dari  aktor  politik

## Vol. 22 No. 2 Tahun 2023 | Hal. 199 – 208
sehingga mau untuk melaksanakan kebijakan ini dalam  kerangka  pemahaman  pengambilan keputusan tersebut.
Kedua,  agenda  formal  dalam  sebuah kebijakan merupakan masalah publik yang sudah mendapatkan  perhatian  serius  dari  pemerintah yang kemudian masuk dalam agenda pembahasan secara formal di pemerintahan (Post et al. 2010). Untuk mengukur kemauan politik tersebut maka bisa dilihat dari intensitas diskusi yang dilakukan oleh pengambil kebijakan, dan akhirnya muncul kesepahaman  tentang  masalah  dan  kebijakan yang harus diambil. Selain itu,  Untuk menjadikan agenda formal maka subjek yang paling penting adalah  inisiatif  dari  pemerintah  (Brinkerhoff 2000).
Di Kabupaten Pesisir Selatan diskusi terkait dengan  isu  keterbukaan  publik  sering  dilakukan oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  kepada stakeholders. Diskusi rutin yang dilakukan adalah dengan Kepala Daerah menjadikan keterbukaan informasi  publik  masuk  dalam  agenda  formal pemerintahan yang diterjemahkan dalam bentuk kebijakan  publik.  agenda  formal  pemerintahan harus  mendapat  dukungan  dari  legislatif. Legislatif  berperan  dalam  proses  legislasi  dan fungsi budgeting. untuk mendapatkan dukungan legislatif untuk masuk dalam agenda formal, tentu saja harus diawali dengan pemahaman yang sama antara pemerintah dan legislatif terhadap sebuah masalah  publik.  Pemahaman  ini  muncul  dari intensitas  diskusi  yang  dilakukan  oleh  eksekutif dan  legislatif.  Salah  satu  output  dari  agenda formal  ini  adalah  berupa  kebijakan  anggaran  di APBD,  khusus  terkait  dukungan  pelaksanaan PPID  di  Bidang  Informasi  dan  Komunikasi Publik (IKP).
Kebijakan lain yang menjadi agenda formal di Pesisir Selatan adalah kegiatan pemeringkatan OPD  dan  nagari  yang  dilakukan  setiap  tahun. Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  bentuk  Surat Keputusan  Bupati  yang  diperbaharui  setiap tahun. Kegiatan ini tidak terlepas dari pemetaan masalah yang dilakukan oleh PPID Utama yaitu minimnya  pemahaman  OPD  dalam  penerapan KIP  di  instansi  masing-masing.  Melalui komunikasi dan diskusi serta rapat rapat formal, Pemkab  Pessel  menjadikan  kegiatan  ini  sebagai kegiatan rutin setiap tahun, dan wajib diikuti oleh seluruh OPD, Kantor Camat dan Kantor Nagari.
Sedangkan di PPID Kota Padang, masalah agenda  formal  belum  mendapatkan  titik  temu
karena  belum  ada  pembahasan  serius  yang dilakukan  terkait  penerapan  keterbukaan informasi  publik  secara  substantif.  Salah  satu yang  menjadi  kendala  adalah  persoalan  inisiatif dari Kepala Dinas Kominfo maupun jajarannya dalam memberikan pemahaman kepada pimpinan  daerah,  sehingga  belum  muncul  isu bahwa  keterbukaan  informasi  publik  adalah sebagai  masalah  publik  yang  harus  diselesaikan dalam tataran kebijakan publik. Implikasi lainnya adalah anggaran PPID yang minim.
Ketiga, insentif dan disinsentif pendukung. Insentif dilakukan dengan melakukan penghargaan  kepada  OPD  yang  berprestasi dalam  melaksanakan  KIP.  Kepatuhan  dalam melaksanakan  regulasi  ini  berawal  dari  praktik tawar  menawar  yang  dilakukan.  Bupati memberikan  tawaran  kepada  OPD  untuk melaksanakan  KIP,  dan  bagi  yang  berhasil melaksanakan dengan baik maka akan diberikan penghargaan.  Sedangkan  bagi  yang  tidak melaksanakan maka akan ada sanksi. Kondisi ini akhirnya  memicu  OPD  untuk  konsisten melaksanakan regulasi secara baik.
Insentif  yang  diberikan  oleh  Bupati  Pesisir selatan  dilakukan  dalam  dua  hal,  yang  pertama insentif dalam bentuk memberikan apresiasi pada saat  apel  mingguan  dan  yang  kedua  adalah insentif dalam bentuk piala dan hadiah uang yang dilakukan setiap tahun. Pada apel pagi setiap Hari Senin,  Bupati  selalu  diberikan  bahan  terkait progres  pelaksanaan  keterbukaan  informasi publik oleh OPD. Bupati kemudian mengumumkan OPD terbaik dan sekaligus OPD terburuk setiap minggunya.
Sedangkan  insentif  yang  diberikan  setiap tahun merupakan penghargaan kepada OPD dan Nagari  berprestasi  dari  hasil  penilaian  PPID Utama  Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Setiap  tahun,  PPID  melakukan  monitoring  dan evaluasi  kepada  seluruh  OPD,  kecamatan  dan nagari  terkait  pelaksanaan  KIP.  Penilaian  ini dilakukan  dalam  bentuk  visitasi  tim  verifikator untuk  melihat  secara  langsung  bagaimana pelayanan  informasi  yang  dilakukan  oleh  PPID Pelaksana  di  Pesisir  Selatan.  Hasil  penilaian  ini kemudian dijadikan sebagai bahan ranking pada dua  kategori,  yaitu  kategori  OPD  dan  kategori nagari. Juara masing masing kategori mendapatkan piagam penghargaan yang diserahkan oleh bupati serta uang pembinaan.
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang Nofal Wiska*, Asrinaldi, Aidinil Zetra Hal. 199-208
Pola  insentif  dan  disentif  dalam  bentuk punish dan reward ini merupakan salah satu cara untuk  membentuk  komitmen  memberikan dukungan sebagai sebuah kebijakan. Insentif ini harus dilakukan langsung oleh pimpinan tertinggi untuk menegaskan political will dan keberpihakannya  dalam  mendukung  sebuah kebijakan. Insentif dan disinsentif ini juga sebagai bentuk  motivasi  yang  diberikan  kepada implementator  dalam  meningkatkan  dukungan terhadap kebijakan. Dalam memberikan insentif dan  disentif  ini  Bupati  Pesisir  Selatan  selalu mengumumkan kepada masyarakat, baik melalui pertemuan  langsung  maupun  melalui  media massa, termasuk media sosial yang dikelola oleh PPID.
Selain  itu,  insentif  dan  disentif  ini  juga dilakukan  oleh  Sekretaris  Daerah  dalam  grup whatsapp  yang  berisikan  PPID  Pelaksana  di seluruh OPD dan kecamatan. Sekda memberikan apresiasi  dan  evaluasi  kepada  seluruh  OPD  di dalam grup tersebut dan menjadi salah satu bahan untuk  rapat  staf  di  lingkungan  Pemkab  Pesisir Selatan. Insentif memang tidak dilakukan dalam bentuk  materi,  namun  secara  moril,  hal  yang dilakukan  Sekda  ini  menjadi  pemacu  motivasi OPD  untuk  meningkatkan  kinerjanya  dalam melaksanakan KIP.
Praktik berbeda dilakukan di Kota Padang, kepala  daerah  dan  PPID  utama  belum menerapkan  insentif  dan  disentif  yang  jelas,  hal ini  tidak  terlepas  dari  pemahaman  PPID  dan kepala  daerah  terkait  regulasi  dan  SOP  yang mengatur KIP itu sendiri. Program dan kegiatan yang  berkaitan  dengan  KIP  belum  terlaksana secara maksimal, bahkan kepala daerah tidak ada penekanan-penekanan khusus terkait pelaksanaan  di  tingkat  PPID  Pelaksana  atau OPD.  Insentif  dan  disentif  ini  pada  prinsipnya adalah  tingkat  lanjut  dari  proses  penerapan kebijakan, jika kebijakan telah diterapkan dengan baik  maka  baru  bisa  diberikan  reward  dan punishment kepada implementator. PPID Utama Kota  Padang  sejauh  ini  belum  optimal melaksanakan KIP sehingga tidak ada pemberian penghargaan  atau  sanksi  terhadap  PPID Pelaksana  yang  tidak  melaksanakan  SOP  dan regulasi.
Begitupun dengan pernyataan  - pernyataan yang  disampaikan  ke  publik,  hampir  tidak  ada pernyataan  kepala  daerah  terkait  dengan pelaksanaan KIP sesuai dengan regulasi yang ada. Retorika yang dimunculkan adalah soal tata kelola pemerintahan  yang  baik,  termasuk  transparansi
dan  akuntabilitas  namun,  teknis  pelaksanaan sesuai  dengan  UU  Nomor 14  tahun  2008  tidak ada  penegasan  kepada  publik.  Bahkan  dalam rapat rapat staf yang dilakukan pimpinan daerah dengan OPD dan staf tidak ada perintah spesifik tentang KIP ini.
Aspek  terakhir  dalam  melihat political  will kebijakan  kepala  daerah  adalah      komitmen pendanaan  dan  sanksi  yang  jelas.  Komitmen pendanaan  ini  adalah  penganggaran  yang dilakukan  oleh  eksekutif  dan  legislatif  untuk pelaksanaan KIP dan pos anggaran untuk PPID, semakin besar dukungan anggaran maka semakin memperlihatkan  political  will  kepala  daerah tersebut.
Di  Pesisir  Selatan,  terkait  komitmen pendanaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2018. Dalam aspek pendanaan ini, PPID Pesisir Selatan menggunakan berbagai anggaran untuk memaksimalkan fungsi diseminasi  informasi  serta  anggaran  penunjang kegiatan.  Di  awal  pelaksanaan,  anggaran  untuk KIP ini difokuskan untuk pengebangan website sebagai  salah  satu  sarana  pendukung.  Dinas Kominfo  selain  membangun  jaringan  internet, juga  membuat  website  untuk  seluruh  OPD hingga  nagari  yang  terintegrasi.  Walaupun pendanaan  ini  tidak  dikhususkan  untuk  PPID, namun  bisa  menjadi  tulang  punggung  untuk memaksimalkan fungsi PPID hingga ke nagari. Setelah  website  tersebut  dibangun  dan berjalan, PPID Pesisir Selatan selanjutnya mulai melakukan  peningkatan  kualitas  SDM  secara internal dan eksternal PPID. Peningkatan kualitas ini  dilakukan  dengan  melakukan  pelatihan pelatihan dan bimtek, sehingga bisa mengembangkan  kemampuan  petugas  PPID. Kegiatan  ini  berbanding  dengan  anggaran  yang cukup  besar  dalam mendukung  kegiatan  ini.  Di tahun  2018  anggaran  untuk  PPID  sebesar  Rp. 203.831.000,.  Tahun  2019  PPID  mendapatkan anggaran    Rp.  316.280.000,  tahun  2020  sebesar Rp.  148,577,500.  sementara  itu  di  Tahun  2021 berjumlah Rp. Rp. 170.194.150.
Hal  lain  yang  paling  berpengaruh  untuk efektivitas kebijakan adalah aspek implementator atau  pelaksana  kebijakan.  Implementator  dalam hal ini adalah birokrat, khususnya PPID di Pesisir Selatan yang berada dibawah Dinas Komunikasi dan  Informasi.  Sebagaimana  yang  sudah digambarkan  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa salah satu yang menjadi kekuatan PPID di Pesisir Selatan  adalah  Kepala  Dinas  Kominfo  beserta jajarannya.  Pelaksanaan  kebijakan  KIP  diawali

## Vol. 22 No. 2 Tahun 2023 | Hal. 199 – 208
dengan  pemahaman  regulasi  yang  mengatur tentang tugas dan fungsi dari PPID ini.
Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, PPID  melakukan  berbagai  upaya  dalam  bentuk inovasi  inovasi  kebijakan.  Beberapa  diantaranya adalah  integrasi  data  hingga  ke  nagari  dan melakukan  monitoring  dan  evaluasi  internal. Inovasi  tersebut  muncul  dari  PPID  Utama sebagai  bentuk  komitmen  dalam  penerapan kebijakan tersebut. inovasi ini juga tidak terlepas dari komunikasi yang dilakukan oleh implementator  dengan  berbagai  stakeholders, dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik secara substantif.
Selain  anggaran,  pemberian  sanksi  juga dilakukan  oleh  pimpinan  daerah,  sebagaimana yang  sudah  dijelaskan  di  bagian  sebelumnya, sanksi ini diberikan kepada Kepala OPD dalam bentuk  teguran  langsung  pada  saat  apel  pagi  di hadapan  seluruh  ASN  Pemerintah  Kabupaten Pesisir  Selatan.  Sanksi  berupa  sanksi  sosial  ini dirasakan  sangat  efektif,  sehingga  Kepala  OPD mau  tidak  mau  melakukan  upgrading  kepada bawahannya. Selain pada apel pagi, teguran juga diberikan  langsung  di  grup  Whatsapp  yang beranggotakan  kepala  daerah  dan  kepala  OPD. Sekretaris  Daerah  diberikan  laporan  secara berkala  oleh  Kepala  Dinas  Kominfo  terkait perkembangan  DIP  dan  jumlah  berita  yang diupload di website milik Pemkab Pesisir Selatan. Rekapitualasi  laporan  tersebut  diserahkan  pada akhir bulan, yang merupakan evaluasi dari OPD setiap bulannya.
Sementara  itu  di  Kota  Padang,  persoalan pendanaan  atas  kebijakan  ini  belum  terlalu maksimal. Hal ini bisa dilihat dari postur anggaran untuk  PPID  yang  relatif  minim  seperti  yang dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya.  Hal  yang sama  juga  terjadi  dalam  penegakan  aturan  yang tidak  memiliki  sistim  pemberian  reward  dan punishment  yang  jelas,  sehingga  kepala  daerah sulit untuk melakukan evaluasi kebijakan KIP di lingkup  Pemko  Padang.  Hal  ini  terjadi  karena tidak  ada  regulasi  teknis  yang  kuat  mengatur terkait dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik ini. Faktor tersebut terjadi  akibat  ketidakpahaman  implementator dalam pola layanan keterbukaan informasi publik, sehingga tidak ada keseriusan dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Permendagri 3 Tahun 2017.
Pemberian  sanksi  pada  prinsipnya  adalah tingkat  lanjut  dari  proses  penerapan  kebijakan, jika kebijakan telah diterapkan dengan baik maka baru  bisa  diberikan  reward  dan  punishment kepada  implementator.  PPID  Utama  Kota Padang  sejauh  ini  belum  optimal  melaksanakan KIP sehingga tidak ada pemberian penghargaan atau sanksi terhadap PPID Pelaksana yang tidak melaksanakan SOP dan regulasi.
Implementator dalam hal ini adalah PPID utama belum memiliki sistim yang baik, sehingga pada saat mutasi jabatan di tingkat Kepala Dinas dan Kabid IKP mengakibatkan perubahan sistim pelaksanaan  kebijakan  itu  sendiri.  Realita  ini berdampak pada kinerja PPID yang masih belum maksimal, dan tidak ada masukan kepada kepala daerah dalam peningkatan pelaksanaan kebijakan tersebut.  Di  PPID  Utama  Kota  Padang,  sejak Tahun 2018 terjadi mutasi 3 Kepala Bidang IKP dan  2  pergantian  Kepala  Dinas  Kominfo. Implementasi  kebijakan  ini  tidak  terlepas  dari pemahaman  implementator  tersebut,  khususnya Kepala  Bidang  IKP  Diskominfo  yang  menjadi leading  sector  dalam  pengelolaan  layanan informasi publik. Kondisi ini juga terjadi karena tidak  adanya  pola  peralihan  tugas  dari  pejabat lama ke pejabat baru, sehingga pejabat baru harus menyesuaikan  dengan  kondisi.  Realita  ini menyebabkan  kebijakan  dalam  melaksanakan keterbukaan  informasi  publik  relatif  berjalan tidak maksimal, dan tidak ada political will yang jelas  dari  kepala  daerah  disebabkan  karena implementator  tidak  menjalankan  kewajibannya tersebut.
Kemudian  untuk  solusi  kebijakan  yang efektif  ini  juga  harus  memiliki  mekanisme penegakan  hukum  yang  jelas  dalam  bentuk pemberian  sanksi  kepada  pelaksana  kebijakan yang  tidak  melaksanakan  kebijakan  tersebut. Sanksi di Pesisir Selatan diberikan dalam bentuk publikasi  terkait  dengan  hasil  monitirng  dan evaluasi  internal  ini.  Publikasi  ini  dilakukan  di media internal pemerintah, media sosial dan juga melalui  media  massa  yang  bekerjasama  dengan Dinas  Kominfo  Pessel.  Publikasi  ini  menjadi salah  satu  cara  efektif  untuk  menimbulkan  efek jera,  karena  bagi  pejabat  dan  kepala  OPD, performa dan kinerja merupakan hal yang utama. Sehingga  ketika  berita  negatif  maka  akan dianggap  sebagai  hal  yang  memalukan.  Hal  lain yang  memiliki  dampak  terhadap  penerapan kebijakan KIP ini adalah dukungan dari pelaksana
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang Nofal Wiska*, Asrinaldi, Aidinil Zetra Hal. 199-208
kebijakan.  Pesisir  Selatan  berhasil  membangun sistim  dan  pola  layanan  informasi  karena PPID utama  memahami  tugas  dan  fungsinya,  serta memiliki komitmen untuk menjalan regulasi serta mau untuk berinovasi.,
Penerapan  kebijakan  yang  efektif  ini  juga secara bertahap mengubah budaya birokrasi yang sebelumnya cendrung tertutup menjadi semakin terbuka.  Rezim  UU  No.  14  Tahun  2008 mengubah  paradigma  pemerintahan  yang menjadi  lebih  transparan,  namun  hal  ini  belum diikuti oleh paradigma birokratis yang cendrung masih tertutup. dengan kebijakan monev internal ini  merupakan  langkah  awal  dari  PPID  Utama Pemkab  Pesisir  Selatan  dalam  memberikan pemahaman kepada ASN untuk mengedepankan prinsip transparansi dalam tata pemerintahan.
Dalam  pelaksanaan  political  will  ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, melakukan  berbagai  upaya  untuk  implementasi keterbukaan informasi publik. political will yang diukur  dalam  empat  aspek  diatas,  menjadikan kabupaten ini konsisten dalam menerapkan KIP di  lingkungan  pemerintah  hingga  ke  tingkat nagari.  Pelaksanaan  empat  aspek  tersebut  harus dilaksanakan  secara  kontinyu  dan  menyeluruh tanpa bisa meninggalkan satu aspek saja.
Selain  aspek  diatas,  keunggulan  dari Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  adalah melakukan  inovasi  inovasi  baik  secara  digital maupun  konvensional.  Inovasi  digital  dilakukan dengan  melakukan  integrasi  data  seluruh  PPID Pelaksana, sehingga Daftar Informasi Publik yang diunggah bersifat dinamis, karena diunggah setiap hari.  Selain  itu,  website  utama  PPID  Pesisir Selatan,  juga  terhubung  dengan  website  PPID pelaksana,  jika  operator  di  PPID  Pelaksana mengunggah  dokumen,  maka  secara  otomatis akan  terunggah  di  website  utama  PPID  Pesisir Selatan.
Inovasi  lain  yang  dilakukan  adalah  dengan memanfaatkan  radio  Langkisau  FM.  Radio tersebut  dikelola  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informasi  Pesisir  Selatan.  Pemanfaatan  saluran radio ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat pedesaan,  sehingga  informasi  publik  bisa tersampaikan secara maksimal. Radio Langkisau FM  secara  rutin  mengudara  setiap  hari  dengan berbagai siaran dengan 60 persen berisi tentang informasi informasi berkaitan dengan masyarakat.  Sumber  informasi  publik  tersebut berasal dari seluruh OPD, kecamatan dan nagari. Langkisau  FM  juga  beberapa  kali  mendapatkan
penghargaan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) terbaik di Sumatera Barat.
Pelaksanaan prinsip good governance dalam hal  transparansi  salah  satunya  merujuk  kepada regulasi  yang  mengatur  tentang  keterbukaan informasi publik. Dalam implementasi kebijakan itu,  maka  target  yang  harus  dikejar  oleh  badan publik adalah predikat informatif yang dinilai oleh Komisi  Informasi.  Selain  bersandar  pada kepatuhan terhadap regulasi, salah satu indikator penilaian  untuk  menjadi  informatif  tersebut adalah aspek inovasi dalam pelayanan informasi publik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi  tentang  pelaksanaan  monitoring  dan evaluasi  keterbukaan  informasi  publik  pada badan  publik.  Inovasi  ini  dinilai  oleh  Komisi Informasi dalam segala aspek.
Inovasi  yang  dilakukan  PPID  Kabupaten Pesisir  Selatan  merupakan  salah  satu  komitmen untuk  melaksanakan  keterbukaan  informasi publik  secara  substatif,  sehingga  keberadaan PPID ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,  bukan  hanya  sebagai  melaksanakan kewajiban saja.
Political  will  yang  hadir  dalam implementasi  keterbukaan  informasi  publik membutuhkan political want, political must dan political  can.  Dengan  kata  lain    agar  pemegang kekuasaan  dapat  untuk  berkomitmen  untuk bertindak,  pemimpin  tersebut  perlu  sebuah keinginan  untuk  melakukan  aktivitas  tertentu. Setelah  itu,  pemimpin  tersebut  memiliki keyakinan  terhadap  sumber  daya  yang  dimiliki dalam  melakukan  sesuatu  ataupun  membuat sebuah  kebijakan.  Dengan  dorongan  keinginan dan  keyakinan  tersebut,  maka  pemimpin  akan merasa bahwa mereka harus melakukan tindakan tersebut (Malena 2009).
Dalam  konteks  keterbukaan  Informasi Publik  di  Pesisir  Selatan  ini,  Kepala  daerah  dan implementator memiliki keinginan dan komitmen dalam  melakukan  perubahan  budaya  kerja organisasi  dengan  menerapkan  keterbukaan informasi  publik,  untuk  mewujudkan  good governance.  Komitmen  tersebut  kemudian dilaksanakan  menggunakan  sumber  daya  yang ada seperti memanfaatkan sumber daya di Dinas Kominfo yang mampu untuk membuat jaringan internet dan aplikasi pendukung dalam membuat sistim  terpadu  dan  menyebarluaskan  informasi publik  kepada  masyarakat.  Political  will  ini kemudian dikokohkan dalam kemauan melaksanakan  inovasi  inovasi  yang  berkaitan dengan  keterbukaan  informasi  publik.  Political

## Vol. 22 No. 2 Tahun 2023 | Hal. 199 – 208
will kepala daerah dalam implementasi kebijakan keterbukaan  informasi  publik  dalam  berbagai aspek sangat mendukung ekosistim keterbukaan yang  menjadi  pra  syarat  dalam  penerapan  good governance.
Untuk  memperkuat political  will tersebut maka inovasi harus menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan untuk ditambah dalam parameter  mengukur  bagaimana  pemerintah melakukan  kemauan  politiknya  agar  kebijakan tersebut bisa dimplementasikan secara baik.

## Simpulan
Secara  umum  keberhasilan  Pesisir  Selatan melaksanakan  kebijakan  KIP  ini  tidak  terlepas dari  empat  aspek,  yaitu    kapasitas  organisasi tahap  implementasi  program,  hakekatnya  dapat dimaknai sebagai kemampuan
guna melaksanakan tugas yang seharusnya, sebagaimana  telah  ditetapkan  atau  dibebankan pada  salah  satu  unit  organisasi.  Kemampuan organisasi  meliputi  tiga  unsur  pokok  yaitu kemampuan  teknis,  komitmen  birokrasi  dan dukungan  kelompok  kepentingan.  Tiga  hal tersebut dilakukan dengan di Pesisir Selatan.
Sedangkan kegagalan Pemko Padang dalam menerapkan  KIP  dihambat  oleh  faktor banyaknya  ‘pemain’  (aktor)  yang  terlibat, komitmen atau loyalitas ganda, Kerumitan yang melekat  pada  proyek  itu  sendiri,  jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak dan perubahan kepemimpinan.

## Referensi
Abidin, Said Zainal. 2019. Kebijakan Publik. 4th ed. Jakarta: Salemba Humanika.

## Brinkerhoff, Derick W. 2000. “Assessing Political
Will  for  Anti-Corruption  Efforts:  An
Analytic Framework.” Public Administration and Development 20(3):239 – 52. doi: 10.1002/1099-
162X(200008)20:3<239::AID- PAD138>3.0.CO;2-3.
Brooke, H. 2016. “Citizen or Subject? Freedom of Information and the Informed Citizen in a Democracy.”
Kabata,  Victor,  and  Francis  Garaba.  2019. “Leadership  and  Political  Will  for Implementation  of  the  Access  to
Information (ATI) Act (2016) in Kenya.” Records  Management  Journal  29(1 – 2):117 – 33.  doi:  10.1108/RMJ-09-2018- 0034.
Marshall,  Penelope,  and  Daniel  Stewart.  2015. “Assessing  Access  to  Information  in Australia:  The  Impact  of  Freedom  of Information  Laws  on  the  Scrutiny  and Operation  of  the  Commonwealth Government.”  New  Accountabilities, New  Challenges  1982:79 – 159.  doi:
10.22459/nanc.04.2015.04.
Mendel, Toby. 2008. Freedom of Information: A Comparative  Legal  SurveyFreedom  of Information: A Comparative Legal Survey. 2 nd. paris: Unesco.
Mueller,  Christoph  Emanuel.  2019.  “Evaluating Freedom of Information Laws: Objectives,  Approaches,  and  Practical Considerations.”  International  Journal  of Public  Administration  42(12):1020 – 30. doi: 10.1080/01900692.2019.1575663.
Muhammad  Quranul  Kariem,  and  Noor Ishmatuddin.  2021.  “Analisis  Faktor - Faktor Penentu Tata Kelola Pemerintahan Di  Pemerintah  Kota  Surabaya  Periode Kepemimpinan  Tri  Risma  Harini  Tahun 2015- 2020.”  KEMUDI :  Jurnal  Ilmu Pemerintahan 5(02):239 – 48. doi:
10.31629/kemudi.v5i02.3141.
Neuman,  Laura.  2009.  “Enforcement  Models Content  and  Context.”  Access  to
Information Working Paper Series World Bank Institute.
Post, Lori Ann, Amber N. W. Raile, and Eric D. Raile.  2010.  “Defining  Political  Will.” Politics  and  Policy  38(4):653 – 76.  doi: 10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x.
Roy,  Subir.  2016.  “The Principle  of  Sustainable Development  and  Good  Governance.”
Brawijaya Law Journal 3(2):200 – 220. doi:
10.21776/ub.blj.2016.003.02.06.
Saez-Martin, Alejandro, Carmen Caba-Perez, and
Antonio Lopez-Hernandez. 2017. “Freedom  of  Information  in  Local
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang Nofal Wiska*, Asrinaldi, Aidinil Zetra Hal. 199-208

## Government: Rhetoric or Reality?” Local
Government  Studies  43(2):245 – 73.  doi: 10.1080/03003930.2016.1269757.
Saleh, L. 2010. “Keterbukaan Informasi Publik : Perangkat  Baru  Menciptakan  Good Governance Dalam Pemerintahan Lokal. ” Jurnal Konstitusi 3(1):115223.
Sjoraida,  Diah  Fatma.  2015.  “Implementasi Kebijakan  Keterbukaan  Informasi  Publik Pada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.”
Sosiohumaniora
17(3):204.
doi:
10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338.
Susila  Wibawa,  Kadek  Cahya.  2019.  “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik  Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Tata Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik.”
Administrative  Law  and  Governance Journal 2(2):218 – 34. doi:
10.14710/alj.v2i2.218-234.
Yunus,  Yasril.  2006.  “Desentralisasi  Dalam Kerangka  Demokratisasi  Dan  Good Governance.” Demokrasi 5(1):81– 93.