## Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Positif

## Dismas Kwirinus
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia kwirinusdismas22@gmail.com

## Abstract
The focus of this research examines the registration of mixed religious marriages based on canon law and positive law. The topic of study is related to the legal instruments governing mixed religious marriages, the implementation of mixed religious marriages based on Church law and positive law. The aim of this study is to serve as a guideline for government agencies that have firm authority regarding marriage and everything related to  marriage.  Researchers  used  descriptive  qualitative  methods  and  critical  reading  of texts, namely: (1) Canon Law 1124-1129; (2) Law Number 1 of 1974 article 2 paragraph (1) in conjunction with article 66; (3) Law Number 23 of 2006. The results and findings in this research are that interfaith marriages can be obtained and registered with the Civil Registry Officer and obtain a Deed and Excerpt from the Marriage Certificate, requiring first a decision from the court as regulated in article 35 Law no. 23 of 2006. Meanwhile, marriages  issued  by  the  Catholic  Church  do  not  receive  enough  Marriage  Certificate Excerpts from the Population and Civil Registration Service. The conclusion from this research is that the implementation of a Mixed Mexta Religio marriage must first obtain a license from the Church authorities, because the marriage is a prohibited marriage. It is seen as a prohibition because there are many elements of similarity and togetherness between the Christian and Catholic Churches. Meanwhile, Marriage Disparity Cultus is seen  as  an  obstacle  to  marriage  (impedimentum  disparity  cultus)  and  to  confirm  this marriage a dispensation is needed.

## Keywords: Church Law; Civil Law; Interfaith Marriage; Registration

## Abstrak
Fokus  penelitian  ini  mengkaji  tentang  pencatatan  perkawinan  campuran  beda agama berdasarkan hukum kanonik dan hukum positif. Hal yang menjadi topik kajian berkaitan dengan perangkat hukum yang mengatur perkawinan campuran beda agama, pelaksanaan perkawinan campuran beda agama berdasarkan hukum Gereja dan hukum positif.  Tujuan  dari  kajian  ini  kiranya  menjadi  sebuah  pedoman  bagi  instansi-instansi pemerintah yang tegas  dan wewenangnya berhubungan dengan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks, yaitu: (1) Kitab Hukum Kanonik 1124-1129; (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) juncto pasal 66; (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006. Adapun  hasil dan  temuan dalam penelitian ini bahwa perkawinan beda agama dapat diperoleh dan dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil dan mendapat Akta  serta  Kutipan Akta  Perkawinan,  mensyaratkan  terlebih  dahulu  adanya penetapan  dari  pengadilan  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  pasal  35  UU  No.  23 tahun 2006. Sedangkan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik tidak cukup mendapat  Kutipan Akta  Perkawinan  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. Simpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  pelaksanaan  perkawinan  Campuran Mexta  Religio terlebih  dahulu  harus  mendapat  izin licentia dari  otoritas  berwenang  Gereja,  karena perkawinan tersebut adalah larangan perkawinan. Dilihat sebagai larangan karena banyak terdapat  unsur  kesamaan  dan  kebersamaan  Gereja  Kristen  dan  Katolik.   Sedangkan
Perkawinan Disparitas  Cultus dilihat  sebagai  halangan  perkawinan (impedimentum disparitatis cultus) dan untuk meneguhkan perkawinan ini dibutuhkan dispensasi.
Kata Kunci: Hukum Gereja; Hukum Sipil; Pencatatan; Perkawinan Beda Agama

## Pendahuluan
Pernikahan beda agama  merupakan sebuah fenomena sosial.  Zainun  mengatakan bahwa pernikahan beda agama menjadi hal yang sangat mungkin terjadi dan dialami oleh setiap umat dari semua agama teristimewa dalam ruang lingkup kehidupan yang plural dengan beragam suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya (Zainun, 2007). Karena itu, pembahasan  tentang  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  berbeda  agama menjadi pokok pembahasan yang sangat luas. Karena memiliki jangkauan pembahasan yang luas maka peneliti akan memberikan batasan pada problem yang akan ditampilkan dalam  studi  ini  yakni  bagaimana  pencatatan  perkawinan  campuran  beda  agama berdasarkan  hukum  kanonik  dan  hukum  positif.  Gereja  Katolik  memiliki  paham perkawinan yang tertuang dalam beberapa Dokumen Konsili Vatikan II dan dasar hukum yang  mengatur  perkawinan.  Gereja  Katolik  memiliki  hukum  positif  sendiri  dikenal dengan istilah Codex Iuris Canonici atau dalam bahasa Indonesia Kitab Hukum Kanonik (KHK). Hukum Kanonik inilah yang mengatur soal perkawinan. Gereja Katolik memiliki pergumulan tersendiri dalam sejarah soal perkawinan campuran dan hal ini berpengaruh bagi  ketentuan-ketentuan  perkawinan  campuran  dalam  Hukum  Kanonik  (Emanuel,  F., Kwirinus, D., Yuniarto, 2023). Pandangan Dogmatis Gereja, Teologi Dogma dan Moral juga mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya.
Perkawinan  campuran  beda  agama  dalam  Hukum  Kanonik  diatur  dalam  Kanon 1124  dan  1129.  Berdasarkan  Hukum  Kanonik,  perkawinan  campuran  beda  agama memiliki dua pengertian, yaitu yang diatur dalam Kanon 1124 sebagai perkawinan Mexta Religio atau perkawinan beda Gereja. Artinya salah satu pasangan dibaptis dalam Gereja Katolik dan yang lain baptisan non Katolik. Sedangkan dalam Kanon 1129 menegaskan ketentuan kanon 1127 dan 1128 yang diterapkan pada pernikahan terkena halangan beda agama yang disebut dalam kan. 1086 #1 mengatur soal pernikahan Disparitas Cultus atau pernikahan beda agama. Artinya salah satu pasangan Katolik dan yang lain non-Katolik dan Kristen. Pernikahan Mexta Religio dipandang sebagai larangan pernikahan karena itu agar  dapat  diteguhkan  terlebih  dahulu  mendapat  izin  dari  ordinaris  wilayah  setempat dalam hal ini Uskup (Emanuel, F., Kwirinus, D., Yuniarto, 2023). Sedangkan pernikahan Disparitas Cultus sebagai halangan perkawinan dan untuk peneguhannya terlebih dahulu harus mendapat dispensasi dari Uskup. Supaya dapat melangsungkan pernikahan Mexta Religio dan Disparitas Cultus secara sah harus memenuhi beberapa persyarat yang telah ditetapkan oleh ordinarius wilayah setempat.
Perkawinan  campuran beda agama juga diatur dalam hukum  negara dalam  GHR Staatsblad  1898  No.  158  karena  dalam  UU  No.  1  tahun  1974  tidak  mengatur  secara materil perkawinan beda agama tetapi perkawinan campuran beda warga negara (WNI dengan  WNA).  GHR  S.  1898  No.  158  itu  sendiri  sebagai  salah  satu  stelsel  yang dimaksudkan pasal 66 UU No. 1 tahun 1974. Persoalan pencatatan perkawinan tersebut diatur dalam pasal 35 UU No. 23 tahun 2006 sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat (2) UU No 1  tahun  1974  di  mana  terlebih  dahulu  memohon  penetapan  pengadilan.  Dalam pelaksanaan pencatatan timbul persoalan baru akibat multitafsir dari pejabat pencatatan sipil mengenai pasal 2 dan pasal 66 UU No 1 tahun 1974 juga penetapan pengadilan (pasal 35  UU  No.  23  tahun  2006).  Keadaan  ini  berakibat  pejabat  pencatatan  sipil  tidak  mau mencatatkan dan menerbitkan akta perkawinan bagi pasangan perkawinan beda agama.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks. Peneliti berusaha mensistematisasi berbagai penemuan dari bermacam  literatur  menjadi  sebuah  kumpulan  kalimat  atau  paparan  yang  bermakna. Karena akan menganalisis kumpulan temuan literatur, maka data yang akan digunakan sekaligus penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian pustaka. Secara lebih tegas, penelitian  pustaka  dan  pembacaan  kritis  atas  teks  dilakukan  dengan  membaca  dan menginterpretasikan  buku-buku,  jurnal  dan  dokumen  yang  memiliki  kaitan  erat,  baik secara substansial  maupun sekadar pelengkap data, dengan pembahasan yang tentunya disesuaikan berdasarkan pilihan tema yang menjadi konsentrasi penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk baik secara budaya, suku, ras  dan  agama.  Kemajemukan  inilah  menjadi  suatu  peluang  terjadinya  perkawinan campuran,  pasangan  yang  beda  suku,  ras  dan  agama.  Penelitian  ini  membahas  tentang perkawinan  campur  beda  agama  dalam  perspektif  Hukum  Gereja  Katolik  atau  dikenal dengan Codex Iuris Canonici.

## 1. Realitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Perkawinan campur beda agama, khususnya antara pemeluk agama Katolik dan non Katolik,  baik  itu  yang  menerima  pembaptisan  dalam  hal  ini  Kristen  Protestan  maupun yang tidak menerima yaitu pemeluk agama Islam, Hindu, Budha menjadi suatu persoalan yang terus terjadi dan tak kunjung henti (Nikodemus, & Endi, Y., 2023). Gereja universal atau  Gereja  Katolik  diseluruh  dunia  maupun  Gereja  Katolik  di  Indonesia  memberikan perhatian khusus mengenai persoalan ini, secara konkret memberikan pendampingan atau dengan istilah pastoral care sebelum maupun dalam perjalanan perkawinan campur beda agama  ini.  Gereja  lokal  yang  terdiri  dari  36  Keuskupan  yang  masuk  dalam  Konfrensi Wali  Gereja  Indonesia  (KWI)  memiliki  status  perkawinan  selain  KHK  (Codex  Iuris Canonici)  yang  menjadi  landasan  formal  yuridis  dalam  pelaksanaan  pastoral  care perkawinan  campur  beda  agama  (Rubiyatmoko,  2011).  Khususnya  status  perkawinan seiring  disesuaikan  dengan  keadaan  Gereja  atau  umat  setempat  sehingga  dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.
Persoalan  lain  yang  muncul  setelah  terjadinya  perkawinan  campur  beda  agama adalah persoalan pencatatan perkawinan oleh pejabat pencatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Wibisana, 2016). Banyak pasangan perkawinan campur beda agama yang  melaksanakan  perkawinannya  di  Gereja  Katolik  sampai  saat  ini  perkawinannya belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berbagai alasan atau argumentasi  dimunculkan  oleh  petugas  pencatatan  sipil  perihal  penolakan  pencatatan perkawinan  campur  beda  agama.  Hal  ini  sangat  berkesan  pencatatan  sipil  bertindak diskriminatif serta mengabaikan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik itu hukum positif negara dan hukum yang ada dalam Gereja Katolik. Salah  satu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  penduduk  adalah  perkawinan,  maka sesungguhnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban mencatatkan  perkawinan  campur  beda  agama  dengan  tidak  mencampuradukan  sahnya perkawinan dalam perspektif agama khususnya perkawinan campur beda agama dalam Gereja  Katolik  (Dharmawan,  R.,  Hermanto,  Y.  P.,  &  Simanjuntak,  2022).  Kiranya pencatatan  status  perkawinan  sangat  penting  dan  mendasar  yaitu  salah  satunya  demi kepastian hukum atas hak anak sehubungan dengan pendidikan dan nafkah kehidupannya serta warisan apabila terjadi kematian dari ayahnya juga hak istri apabila ditinggal suami karena perceraian dan kematian (Atabik, A., & Mudhiiah, K., 2014).
2. Pengertian Perkawinan Campuran Berdasarkan KHK 1124 dan KHK 1129
a. Perkawinan Campuran “Mixta Religio”
Kanon 1124 menegaskan: “Perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu dibaptis  dalam  Gereja  Katolik  atau  setelah  dibaptis  diterima  di  dalamnya  dan  tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, tetapi yang lain anggota Gereja atau jemaat gerejawi yang tak mempunyai persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin tegas otoritas yang berwenang dilarang.”
Ketentuan  kanon  di  atas  mengatur  perihal  perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh satu  pihak  dibaptis  dalam  Gereja  Katolik  dan  pihak  lain  dibaptis  non  Gereja  Katolik. Istilah yang digunakan untuk perkawinan campur seperti ini adalah Mexta Religio atau perkawinan campuran beda Gereja. Perkawinan ini dapat diteguhkan dengan lebih dahulu mendapat  izin  tegas  dari  otoritas  berwenang  dari  Gereja  Katolik,  dengan  demikian perkawinan campur beda Gereja tidak termasuk kategori halangan nikah tetapi larangan perkawinan  (Alfonsus,  2006;  Donatus  W.  S.  T.,  &  Mensiana,  R.,  2020).  Salah  satu pertimbangan perkawinan Mexta Religio tidak termasuk katagori halangan nikah karena banyak  terdapat  unsur  kesamaan  dan  kebersamaan  Gereja  Kristen  dan  Gereja  Katolik, walaupun terdapat juga perbedaan yang mendasar dan seringkali menjadi faktor resiko untuk iman dan kesejahteraan perkawinan, sehingga Gereja Katolik melarangnya (Piet & Suharto, 2009; Gobai, & Yulianus, 2020).
Ketentuan kanon 1059 menjelaskan bahwa perkawinan Mexta Religio diatur oleh hukum ilahi dan hukum kanonik, dalam artian pihak Katolik dan non Katolik sama-sama tunduk dan terikat oleh hukum ilahi karena hukum tersebut bersifat universal untuk setiap manusia.  Sedangkan  di  hadapan  hukum  kanonik  keduanya  juga  tundauk  dan  terikat namun  atas  dasar  yang  berbeda.  Secara  khusus  bagi  pihak  non  Katolik  tunduk  pada ketentuan hukum kanonik secara tidak langsung atau melalui pihak yang Katolik dalam urusan  atau  tindakan  yang  dilakukan  bersama  dengan  pasangannya  yang  Katolik (Alfonsus, 2006; Joko, A., 2021).
b. Perkawinan Campuran “Disparitas Cultus”
Ketentuan kanon 1129  menegaskan “Ketentuan-ketentuan kanon 1127 dan 1128 harus juga diterapkan pada perkawinan yang terkena halangan beda agama, yang disebut dalam kanon 1086 #1. Kanon 1086 #1 itu sendiri menyatakan “Perkawinan antara dua orang,  yang  diantaranya  satu  telah  dibaptsi  dalam  Gereja  Katolik  atau  diterima  di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis  adalah  tidak  sah”.  Perkawinan  yang  diatur  dalam  dua  kanon  di  atas  adalah perkawinan  campur  beda  agama  atau  Disparitas  Cultus.  Pada  dasarnya  perkawinan Disparitas Cultus adalah masuk dalam kategori halangan nikah (impedimentum disparitas cultus)  tetapi  perkawinan  ini  dapat  disahkan  apabila  pihak  Katolik  meminta  dan mendapatkan  dispensasi  dari  otoritas  gerejawi  yang  berwenang  atau  diatasi  dengan dispensasi  berbeda  dengan  Mexta  Religio  yang  larangan  nikahnya  diatasi  degan  izin (Alfonsus,  2006).  Perkawinan  ini  dalam  dokumen  gerejawi  merupakan  perkawinan legitimum yaitu untuk menyebut perkawinan sah non sakramental, meskipun demikian perkawinan ini tetap menjadi perkawinan yang suci dan masuk dalam rencana Allah (Piet & Suharto, 2009; Halawa, 2017).
c. Alasan dan Persyaratan Pemberian Izin dan Dispensasi Kawin Campur
Alasan pemberian izin kawin campur beda Gereja diatur dalam kanon 1125: “Izin smacam  itu  dapt  diberikan  Ordinarius  wilayah,  jika  terdapat  alasan  wajar  dan  masuk akal...”. Rumusan yang patut diperhatikan dan digarisbawahi adalah “alasan wajar dan masuk akal” iusta et rationabilis causa ) (Rubiyatmoko, 2011). Penjelasan dari rumusan ini  mengharapkan  Ordinarius  yang  berwenang  sebelu  memberikan  izin  dan  dispensasi
terlebih dahulu melihat dan mengerti atau mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh alasan-alasan yang dapat menghindarkan atau mengimbangi resiko dan sisi negatif kawin campur menyangkut nilai-nilai seperti iman pihak Katolik, pendidikan iman anak-anak yang lahir dalam perkawinan campur dan kesejahteraan perkawinan itu sendiri  (Piet & Suharto, 2009; Tao, E. Y., & Wilhelmus, O. R., 2020).
Sementara itu ada tiga persyaratan dalam  pemberian izin dan dispensasi  tersebut dan  telah  diatur  dalam  kanon  1125,  yaitu:  Pertama,  janji  pihak  Katolik.  Janji  yang dimaksudkan di sini adalah dari pihak Katolik untuk tetap berpegang teguh pada iman Katoliknya meskipun pasangannya berbeda iman dan dengan sekuat tenaga agar semua anaknya  dibaptis  dan  dididik  dalam  Gereja  Katolik.  Kedua,  pemberitahuan  pihak  non Katolik.  Maksud  dari  pemberitahuan  ini  adalah  yang  pertama  dan  mendasar,  Gereja menghormati dan menghargai kebebasan agama dan hati nurani pihak non Katolik. Oleh Karena itu, sebelum perkawinan dilangsungkan Otoritas Gereja menjelaskan posisi sejak awal mula perkawinan dan demi kejujuran dalam hubungan antara pihak Katolik dan non Katolik, sehingga terkesan pihak non Katolik dipaksa atau dipojokan oleh pihak Gereja.
Penjelasan mengenai tujuan dari sifat-sifat hakiki perkawinan kepada kedua belah pihak. Dalam perkawinan campur tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan paham mengenai  perkawinan  beserta  konsentrasi  penghayatannya,  karena  itu  posisi  atau pandangan Gereja Katolik mengenai perkawinan secara khusus moral perkawinan perlu dijelaskan.  Ketiga  syarat  di  atas  harus  dipenuhi  dalam  penyelidikan  kanonik  sebelum terjadi peneguhan perkawinan. Penyelidikan itu sendiri dilakukan oleh pastor paroki atau wakilnya yang diberi delegasi terhadap calon  pasangan sebagaimana ditegaskan dalam kanon 1067.

## d. Pelaksanaan Perkawinan Campuran
Pelaksanaan perkawinan campur dalam Hukum Kanonik diistilahkan dengan tata peneguhan di mana tata peneguhan tersebut selalu dilaksanakan dalam konteks perayaan liturgi atau keagamaan, sebagaimana telah diataur dan diwajibkan oleh kanon 1127 no. 1,  yaitu  dengan  memberlakukan  kewajiban  tata  peneguhan  kanonik  kanon  1108  untuk meneguhkan kawin campur (Rubiyatmoko, 2011).
Sedangkan  kanon  1127  no.  2  dimungkinkan  adanya  permohonan  dispensasi  dari tata  peneguhan  kanonik  jika  dimunculkan  kesulitan  serius  atau  besar  untuk memenuhinya, mislanya pernikahan “terpaksa” perkawinan campur. Dalam kasus seperti ini, kanon 1127 no. 2 mengisyaratkan demi sahnya perkawinan harus ada suatu bentuk tata peneguhan publik dalam hal ini Konfrensi para Uskup berhak menetapkan norma- norma agar dispensasi tersebut diberikan secara seragam. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya  nikah  ganda  yaitu  peneguhan  sebelumnya  dan  sesudah  peneguhan  Katolik, masih diadakan peneguhan menurut agama lain (kanon 1127 no. 3).
Dalam  kasus  perkawinan Disparitas  Cultus ,  Gereja  Katolik  menuntut  agar peneguhan  perkawinan  terjadi  dalam  Gereja  Katolik  atau  diteguhkan  menurut  tata peneguhan kanonik  tanpa mengharuskan  atau mewajibkan pihak non Katolik  atau non Baptis berpindah agama memeluk iman Katolik.

## e. Pencatatan Perkawinan
Perihal  pencatatan  perkawinan  diatur  dalam  Hukum  Kanonik,  secara  khusus ditegaskan  dalam  kanon  1121-1123.  Kanon  1121  Pencatatan  di  buku  Perkawinan  #1 Setelah  perayaan  perkawinan  pastor  paroki  tempat  perayaan  atau  yang  mewakilinya, meskipun tak seorangpun dari keduanya meneguhkannya, hendaknya sesegera mungkin mencatat dalam buku perkawinan nama-nama suami istri, peneguh dan para saksi, tempat dan  hari  perayaan  perkawinan,  menurut  cara  yang  ditetapkan  Konfrensi  Uskup  atau Uskup diosesan (Rubiyatmoko, 2011).
Selanjutnya  kanon  1121,  #2  berbunyi:  Setiap  kali  perkawinan  dilangsungkan menurut ketentuan kanon 1116, imam atau diakon yang menghadiri perkawinan itu atau kalau  tidak  ada,  para  saksi,  diwajibkan  bersama  dengan  suami  istri  secepat  mungkin memberitahukan  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  kepada  pastor  paroki  atau Ordinaris wilayah (Rubiyatmoko, 2011). Adapun maksud dari penegasan kanon di atas adalah  pencatatan  perkawinan  di  dalam  buku  perkawinan  menjadi  sumber  untuk  surat nikah  yang  diperlukan  pasangan,  selain  itu  diperlukan  untuk  mengisi  statistik  nasional dalam hal ini bagi dokumentasi Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan internasional yaitu Vatikan, Roma.
Kanon  1122,  Pencatatan  dalam  buku  baptis:  #1.  “Perkawinan  yang  telah dilangsungkan hendaknya dicatat dalam buku baptis di mana baptis suami istri dicatat.” #2. “Bila jodoh melangsungkan perkawinan tidak di paroki di mana ia dibaptis, pastor paroki tempat perayaan hendaknya secepat mungkin mengirim berita perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pastor paroki tempat baptis telah diterimakan.”
Maksud  pencatatan  dalam  buku  baptis  adalah  mengingat  buku  baptis  dapat dikatakan memuat data yang paling lengkap mengenai orang yang telah dibaptis, dalam buku  baptis  inilah  dapat  diketahui  bukti  status  liber  sebagai  salah  satu  tuntutan  bebas halangan atau syarat sah perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan (Dewi, N. K., Laksmi, S. & Suryani, 2022).
Kanon 1123 menegaskan tentang pencatatan perubahan-perubahan status: “Setiap kali  perkawinan  atau  disahkan  dalam  tata  lahir  atau  dinyatakan  tidak  sah  atau  diputus secara  legitim  bukan  karena  kematian,  pastor  tempat  perayaan  perkawinan  harus diberitahu, agar pencatatan dalam buku-buku perkawinan dan baptis dapat terjadi dengan baik”.  Penegasan  tersebut  berhubungan  dengan  data  status  liber  apabila  terjadi perubahan-perubahan seperti dijelaskan dalam kanon di atas.
3. Perkawinan Campuran Berdasarkan Ketentuan Hukum Negara

## a. Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974
Pengertian perkawinan campur menurut UU perkawinan No. 1 tahun 1974 hanya mengatur perkawinan campuran beda warga negara yang dijelaskan dalam pasal 37. Di sini yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam UU ini adalah perkawinan antara dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  asing  dan  salah  satu berkewarganegaraan Indonesia (Arliman S, L., 2019). Dari ketentuan pasal di atas dapat dilihat  unsur-unsur  perkawinan  campuran,  antara  lain:  Pertama,  Perkawinan  antara pasangan yang tunduk kepada hukum  perkawinan yang berbeda karena  ada perbedaan kewarganegaraan. Kedua, Salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak lain Warga Negara Asing (WNA). Ketiga, Perkawinan dilangsungkan di Indonesia atau dilangsungkan di luar negeri.
Mengenai perkawinan campuran beda agama itu sendiri tidak dijelaskan konkret. Mengandaikan  perkawinan  campuran  beda  agama  tidak  pernah  terjadi  dan  tidak  sah karena dalam pasal 2 ayat 1 yang mengatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Penjelasan dari pasal 2 ayat 1 ini sendiri adalah berarti “tidak ada perkawinan di luar ketentuan hukum masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya,  meskipun  dalam  penjelasan  UU  No.  1  1974 ditambahkan “....sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini”.
Ketentuan  pasal  59  ayat  (2)  UU  No.  1  1974  mengatur  mengenai  syarat-syarat perkawinan campur yaitu apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia maka harus dilakukan berdasarkan hukum  perkawinan  di  Indonesia dan perkawinan menjadi
sah (Ashsubli, 2015; Suryani, Danik dan Kudus, 2022). Karena harus dilakukan hukum perkawinan  di  Indoneisa  maka  seluruh  persyaratan  keabsahan  perkawinan  harus berdasarkan  ketentuan  UU  No.  1  1974,  sebelum  syarat-syarat  tersebut  dipenuhi, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan.
UU No. 1 1974 menjadi ketentuan yang menggantikan ketentuan sebelumnya untuk perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan.  Walaupun demikian  UU  ini  hanya  mengatur  formalitas,  sedangakan  untuk  mengerti  pengaturan materiil  tentang  perkawinan  campuran  dapat  menggunakan  pasal  66  UU  No.  1  1974 sehingga  ketentuan  yang  tidak  diatur  dalam  UU  No.  1  1974  dapat  dicarikan  dasar hukumnya pada ketentuan-ketentuan sebelumnya seperti yang dijelaskan dalam pasal ini, misalnya  Kitab  UU  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek),  Ordonansi  Perkawinan Indonesia  Kristen  (Hiiwelijks  Ordonnantie  Christen  Indonesiers  S.  1933  No.  74) Peraturan  Perkawinan  Campuran  (Regeling  op  de  gemengde  Hiiwelijken  S.  1898  No. 158) atau GHR.
b. Perkawinan Campuran Berdasarkan GHR Staatsblad 1896 No. 158
Terdapat perbedaan pengertian tentang perkawinan campuran antara Regeling op de gemengde Hiiwelijken S. 1898 No. 158 (GHR) dengan UU No. 1 tahun 1974. Dalam pasal 1 GHR S. 1898 No. 158 dijelaskan: “Yang dinamakan Perkawinan campuran ialah perkawinan  antara  orang-orang  yang  di  Indonesia  tunduk  kepada  hukum-hukum  yang berlainan”. Pengertian dari ketentuan dalam pasal ini lebih luas dibandingkan perkawinan campuran menurut UU No. 1 1974 yang hanya membahas “perbedaan kewarganegaraan”, sedangkan dalam pasal 1 GHR S. 1898 No. 158 menyatakan antara orang-orang yang di Indonesia  tunduk  pada  hukum-hukum  yang  berlainan.  Dalam  hal  ini  dapat  berarti, perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama.
Secara  khusus  dalam  pembahasan  ini  mengarsibawahi  persoalan  perkawinan campuran beda agama. Dalam persoalan perkawinan campuran beda agama hanya diatur dalam  GHR  S.  1898  No.  158,  sedangkan  UU  No.  1  tahun  1974  tidak  mengatur  sama sekali tentang kawin campuran tersebut (Ashsubli, 2015).
Ketentuan  pasal  7b  GHR  S.  1898  No.  158  menjelaskan:  “Perbedaan  agama, kebangsaan  atau  asal-usul  tidak  menjadi  halangan  untuk  melaksanakan  suatu perkawinan”.  Mengenai  tata  peneguhannya  diatur  dalam  pasal  6  yaitu:  “Perkawinan dilangsungkan menurut hukum suami, disertai penjelasan dari calon suami isteri”.
c. Akibat Hukum Perkawinan Campuran
Akibat hukum perkawinan campuran itu sendiri dapat dilihat dalam pasal 58 UU No. 1 tahun 1974: “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat  pula  kehilangan  kewarganegaraannya  menurut  cara-cara  yang  telah  ditentukan dalam UU kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku” (Dewi, A. S., & Isdiana S.,  2022).  Dan  Pasal  59  ayat  (1):  “Kewarganegaraan  yang  diperoleh  sebagai  akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata”.
Akibat hukum perkawinan campuran dalam pasal 58 hanya menyebutkan perihal memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan hilangnya kewarganegaraan menurut  cara-cara  yang  telah  ditentukan  dalam  UU  kewarganegaraan  yang  berlaku. Akibat hukum bagi anak ataupun kedudukannya diatur dalam pasal 59 ayat (1) itu sendiri. Meskipun  demikian  UU  No  1  tahun  1974  tetap  tidak  menyebutkan  akibat  hukum  dari perkawinan  campuran  secara  materil  terhadap  pihak-pihak  yang  melangsungkan perkawinan ataupun anak yang terlahir dari perkawinan tersebut  (Dewi, A. S., & Isdiana S.,  2022).  Karena  itu,  persoalan  tentang  akibat  hukum  perkawinan  campuran  secara
materiil  dapat  dicari  sandaran  hukumnya  pada  ketentuan  pengaturan  yang  berlaku sebelumnya berdasarkan pasal 66 UU No 1 tahun 1974.
Dalam  persolan  ini,  pada  tahun  1993  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam laporan akhir pengkajian hukum tentang perkawinan campur menjelaskan bahwa dapat ditemukan dasar hukumnya pada ketentuan pasal 6 ayat (1) GHR S. 1898 No. 158 yang menetapkan bahwa perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk calon suami, kecuali apabila kedua mempelai menghendaki agar hukum calon isteri yang  berlaku  (Dewi,  A.  S.,  &  Isdiana  S.,  2022).  Kajian  ini  kiranya  menjadi  sebuah pedoman bagi  instansi-instansi  pemerintah yang tegas dan wewenangnya  berhubungan dengan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

## 4. Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama
a. Pengertian  Pencatatan  Perkawinan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974
UU  No.  1  tahun  1974  dalam  pasal  2  ayat  (2)  telah  menentukan  bahwa  tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sedangkan dalam penjelasan umumnya hanya menekankan pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting  dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, satu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan (Hadiwardoyo, 1990; Mariani, 2020).
Dari  ketentuan  pasa  2  ayat  (2)  dan  penjelasan  umumnya  tidak  memberikan pengertian  atau  mengungkapkan  maksud  diadakannya  pencatatan  perkawinan. Pencatatan perkawinan itu sendiri bersifat administrative dalam arti peristiwa perkawinan telah terjadi dan ada, bukan menentukan sah tidaknya perkawinan. Sedangkan tujuan atau maksud  perbuatan  pencatatan  oleh  Makalew,  J.  M.,  dijelaskan  sebagai  berikut:  Dapat dikatakan  bahwa  pencatatan  perkawinan  itu  bertujuan  untuk  menjadikan  peristiwa perkawinan itu menjadi jelas. Baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dalam masyarakat, karena dapat dibaca dalam salah satu syarat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam salah satu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan  adanya  surat  bukti  itu  dapatlah  dibenarkan  atau  dicegah  suatu  perbuatan  yang lain (Makalew, J. M., 2013).
Sehubungan dengan pencatatan tersebut, dalam pasal  3 sampai 9 dalam pasal  11 peraturan  pelaksanaan  (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974)  mengatur  tentang  cara  melakukan pencatatan meliputi: Pertama, pemberitahuan. Diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5. Pemberitahuan kepada pegawai pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan pasal  3  ayat  (1)  dilakukan  sekurang-kurangnya  10  hari  kerja  sebelum  perkawinan dilakukan (ayat 2) secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya  (pasal  4)  yang  memuat  data  identitas  calon  mempelai  (pasal  5).  Kedua, penelitian. Setelah pemberitahuan diterima, pegawai pencatat meneliti akan terpenuhnya syarat-syarat perkawinan dan ada tidaknya halangan perkawinan menurut UU pasal 6 ayat 1  serta  diteliti  juga;  kutipan  akta  kelahiran  atau  surat  kenal  lahir  calon  mempelai  atau apabila tidak ada dapat menggunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal- usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
Ketiga, pengumuman. Pasal 8 menjelaskan; setelah dipenuhi tata cara dan syarat- syarat  pemberitahuan  serta  tiada  sesuatu  halangan  perkawinan,  pegawai  pencatatan menyelenggarakan  pengumuman  tentang  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan perkawinan  dengan  cara  menempelkan  surat  pengumuman  menurut  formulir  yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan  mudah  dibaca  oleh  umum.  Pengumuman  ini  sendiri  ditandatangani  oleh  pegawai pencatat  dan  memuat  identitas  calon  mempelai  dan  orang  tua  calon  mempelai  disertai hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 9).

## b. Pengertian  Pencatatan  Perkawinan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006
Dalam ketentuan umum pasal  1 angka 15 menjelaskan secara singkat  pengertian pencatatan perkawinan, ialah “pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam  register  Pencatatan  Sipil  pada  Instansi  Pelaksana”.  Pengertian  dari  peristiwa penting  itu  sendiri  adalah  “kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang  meliputi  kelahiran, kematian,  lahir  mati,  perkawinan  perceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak, pengangkatan  anak,  perubahan  nama  dan  perubahan  status  kewarganegaraan”  (pasal  1 angka  17).  Adapun  tata  cata  pencatatan  diatur  dalam  pasal  34  sampai  38.  Pasal  34  itu sendiri menekankan; (1) “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib  dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan” dan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta tersebut (pasal 34 ayat 2), diberikan masing-masing kepada suami dan isteri (ayat 3).  Bagi  pemeluk  agama  Islam  dan  melangsungkan  perkawinan  secara  Islam,  pelapor dilakukan oleh KUA Kecamatan (Pasal 34 ayat 4) dan data perkawinan disampaikan oleh KUA  Kecamatan  kepada  Instansi  Pelaksana  paling  lambat  10  hari  setelah  pencatatan perkawinan dilaksanakan (ayat 5) dan tidak perlu menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil  (ayat  6)  (Ulfa, Maria, dan Martin, 2004;  Cahyani,  2018).  UU No. 23 tahun 2006 juga  mengatur  pencatatan  perkawinan  bagi  perkawinan  campuran  beda  agama  dengan sayarat: Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan (Pasal 35 huruf a) yaitu perkawinan yang  dilakukan  antar  umat  yang  berbeda  agama  (Tagel,  D.  P.,  2020).  Juga  bagi perkawinan Warga Negara Asing: Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia  atas  permintaan  yang  bersangkutan  (huruf  b),  konsekuensinya  tentu  saja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.
c. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan
Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan secara singkat  bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, sedangkan pada ayat 2 yang berbunyi: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut  peraturan  yang  berlaku”  mempunyai  konsekuensi  yuridis  bagi  suami-isteri dalam sudut pandang Hukum Positif Negara. Maksud dari pernyataan ini adalah: Akibat hukum pencatatan perkawinan dalam sudut pandang Negara: Perkawinan dianggap sah karena  telah  dicatatkan  oleh  Kantor  Pencatatan  Sipil  atau  Kantor  Urusan  Agama (Dwisaptani, & Setiawan, 2008; Mamahit, 2013). Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dicatat adalah anak sah dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya. Anak dan ibunya berhak atas nafkah dan warisan (Priandena, 2014; Widanarti, 2019). Singkatnya akibat hukum Pencatatan Perkawinan adalah suami isteri dan anak- anak dijamin kepastian dan perlindungan hukum akan perkawinannya oleh negara, karena pencatatan  perkawinan  merupakan  syarat  sah  yang  harus  dipenuhi  agar  penikahan  sah menurut  Agama  dan  menurut  Hukum  Positif  dan  dilaksanakan  secara  seimbang  dan parallel.

## Kesimpulan
Hukum  Gereja  dan  KHK  dalam  Kanon  1124  dan  1129  mengatur  perihal Perkawinan  Campuran  Beda  Agama.  Pengertian  Perkawinan  Campuran  dalam  KHK adalah Perkawinan Campuran Mexta Religio atau Perkawinan Beda Gereja, diatur dalam Kanon  1124  dan  Perkawinan Disparitas  Cultus diatur  dalam  Kanon  1129  untuk menegaskan  Kanon  1086  ayat  1.  Pelaksanaan  perkawinan  Campuran Mexta  Religio terlebih  dahulu  harus  mendapat  izin licentia dari  otoritas  berwenang  Gereja,  karena perkawinan tersebut adalah larangan perkawinan. Dilihat sebagai larangan karena banyak terdapat  unsur  kesamaan  dan  kebersamaan  Gereja  Kristen  dan  Katolik.  Sedangkan Perkawinan Disparitas  Cultus dilihat  sebagai  halangan  perkawinan (impedimentum disparitatis  cultus) dan  untuk  meneguhkan  perkawinan  ini  dibutuhkan  dispensasi. Persoalan pemberian izin dan dispensasi terlebih dahulu mempertimbangkan janji pihak Katolik, pemberitahuan pihak non Katolik dan penjelasan mengenai tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan  Katolik.  UU Perkawinan No.  1 tahun 1974 memberikan pengertian yang  berbeda  dengan  pengertian  Perkawinan  Campuran  menurut  KHK.  Pasal  57  UU Perkawinan hanya mengatur Perkawinan Campuran Beda Warga Negara (WNA dengan WNI). Berdasarkan pasal 2 ayat (1), Perkawinan Beda Agama tidak pernah terjadi dan tidak sah walaupun dalam pasal 66 secara substansi merujuk kepada GHR S. 1898 No 158 yang mengatur soal Perkawinan Campuran Beda Agama.

## References
Arliman  S,  L.  (2019).  Peran  Lembaga  Catatan  Sipil  Terhadap  Perkawinan  Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. JCH (Jurnal Cendekia  Hukum), 4 (2), 288.
Ashsubli,  Muhammad.  (2015).  Undang-Undang  Perkawinan  Dalam  Pluralitas  Hukum Agama. Jurnal Cita Hukum 3 (2), 289–302.
Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.
Yudisia , 5 (2), 293–294.
Cahyani,  A.  I.  (2018).  Poligami  dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal  Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 5 (2), 271.
Dewi, A. S., & Isdiana S. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5 (1), 179–91.
Dewi,  N.  K.,  Laksmi  Dewi,  A.  A.  S.  &  Suryani,  L.  P.  (2022).  Pendaftaran Kewarganegaraan  Anak  Hasil  Perkawinan  Campuran. Jurnal  Interpretas,  3 (2), 275–81.
Dharmawan, R., Hermanto, Y. P., & Simanjuntak, F. (2022). Pernikahan Beda Keyakinan Menurut  I  Korintus  7:  12-16  dan  Relevansinya  dalam  Pluralitas  Agama  di Indonesia. Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen, 4 (2), 251-265.
Donatus  W.  S.  T.,  &  Mensiana,  R.  (2020).  Studi  Pemahaman  Umat  Katolik  Tentang Perkawinan  Campur  Berdasarkan  Kitab  Hukum  Kanonik  1983  Dan  Dampaknya Terhadap Dimensi Kehidupan Berkeluarga. Jurnal Masalah Pastoral, 8 (2), 102– 32.
Dwisaptani, Rani. & Setiawan, Jenny Lukito. (2008). Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan, Jurnal Humaniora 20 (3), 327-329.
Dokumen Konsili Vatikan II. (1993). Diterjemahkan oleh H. Hardawiryana, Jakarta: Obor. Emanuel, F., Kwirinus, D., Yuniarto, P. (2023). The Concept of Interfaith Marriage: Islam- Catholicism  and  Its  Implications  for  the  Moral  Educations  of  Children. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 14 (1), 103-115.
Go, Piet. (1990). Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gereja . Malang: Dioma.
Gobai,  Daniel, W, Yulianus Korain.  (2020). Hukum  Perkawinan Katolik  dan Sifatnya, sebuah  manifestasi  relasi  cinta  Kkristus  kepada  Gereja  yang  satu  dan  tak terpisahkan. Jurnal Hukum Magnum Opus, 3 (1), 15-30.
Hadiwardoyo, A. P. (1990). Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: Implikasinya dalam Kawin Campur . Yogyakarta: Kanisius. Halawa,  A.  Arifman.  (2017).  Unitas  (Monogam)  Perkawinan  Katolik  Dalam  Terang Biblis. Logos Jurnal Filsafat-Teologi, 14 (2), 45-66.
Joko, A.  P.  D.  (2021).  Perkawinan  Campur  Dan  Beda Agama:  Sikap  Dan  Kebijakan Gereja. Lux et Sal, 1 (2), 117–30.
Kamal, Zainun. (2007). “Fakta Empiris Nikah Beda Agama”. www.islamlib.com, diakses 5 November.
Katekismus  Gereja  Katolik. (1995).  Diterjemahkan  oleh  Herman  Embuiru,  Ende: Arnoldus.
Kitab  Hukum  Kanonik  (Codex  Iuris  Canonici). (2016).  Diterjemahkan  oleh  V. Kartosiswoyo, dkk, Jakarta: Obor dan Sekertariat KWI.
Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Lex Privatum 1 (2), 131–44.
Mamahit,  Laurensius.  (2013).  Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Isteri  Akibat  Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum, 1 (1): 12–25. Mariani, M. (2020). Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 19 (1), 84. Nikodemus, & Endi, Y. (2023). Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur: Perspektif Amoris  Laetitia  Dan  Hukum  Kanonik. Kamaya:  Jurnal  Ilmu  Agama ,
6 (3), 352–366.
Paulus II, Yohanes. (1994). Surat Kepada Keluarga-Keluarga, No. 4, 2 Februari 1994. Jakarta: DokPen KWI.
Priandena, A. G. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran. Jurnal Jurisprudence 4 (2), 15–23. Rubiyatmoko,  R.  (2011). Perkawinan  Katolik  Menurut  Kitab  Hukum  Kanonik.
Yogyakarta: Kanisius.
Suryani, Danik dan Kudus, Wahid Abdul. (2022). Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja  Perempuan  di  Kelurahan  Pipitan. Jurnal  Pendidikan  Sosiologi  dan Humaniora, 13 (2), 260-269.
Suwito, P. (2002). Panduan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Keluarga. Malang: Dioma. Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Vyavahara Duta, 14 (2), 84.
Tao, E. Y., & Wilhelmus, O. R. (2020). Pandangan Pasutri Tentang Perkawinan Campur Beda Agama. Jurnal Pendidikan Agama, 2 (1), 14–21. Ulfa, Maria, dan Martin Lukito Sinaga. (2004). Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme. Jakarta: Kapal Perempuan. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1,  Tahun  1974,  tentang  Perkawinan  (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Depag RI.
Wibisana, W. (2016). Faktor-faktor Penyebab Perempuan Dalam Melakukan Pernikahan Siri (Studi Deskriptif Pada Perempuan Yang Menikah Siri di Desa Arjasa). Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim , 14 (2), 185–193.
Widanarti,  H.  (2019). Tinjauan Yuridis Akibat  Perkawinan  Campuran Terhadap Anak. Diponegoro Private Law Review 4 (1), 449.