INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3099-3116 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Adat Limayya dalam Struktur Lembaga Pemerintahan Adat Ammatoa di Tana Toa Kajang Bulukumba
Elfira 1 ✉ , Najamuddin 2 , Bahri 3
Universitas Negeri Makassar Email: elfr001110@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Adat Limayya yang merupakan bagian dari struktur lembaga pemerintahan adat Ammatoa Kajang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan analisis sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Awal mula berdirinya Adat Limayya karena Ammatoa memerlukan bantuan untuk bekerjasama mengatur dan mengawasi sistem yang mengatur kehidupan masyarakat, meliputi kepercayaan, adat istiadat pergaulan, hubungan kekeluargaan, pertanian dan pemerintahan. Selanjutnya terjadi perubahan kewenangan pada lembaga pemerintahan adat yaitu pada tahun 1985 pada masa Pak Haji Tayyeb menjabat sebagai kepala desa, dimana kepala desa dapat merangkap  jabatan  sebagai  bagian  dari  anggota  Adat  Limayya.  Alasannya,  dilatarbelakangi  oleh keinginan untuk lebih berdaya guna dalam pengelolaan wilayah dan pelayanan kepada masyarakat yang didasari oleh pertimbangan optimalisasi pelayanan dan pengelolaan desa dengan menduduki jabatan Kepala Desa sekaligus menjadi anggota Adat Limayya.
Kata Kunci: Adat Limayya, Struktur Instansi Pemerintahan, Tana Toa Kajang

## Abstract
This research aims to analyze the existence of the Limayya Adat which is part of the structure of the Ammatoa  Kajang  traditional  government  institution.  This  research  is  qualitative  research  which  is descriptive and uses a historical analysis approach which consists of four stages, namely: heuristics, criticism, interpretation, historiography. The beginning of the existence of the Limayya Custom was because  Ammatoa  needed  assistance  to  collaborate  to  organize  and  supervise  the  system  that regulates  community  life,  including  beliefs,  social  customs,  family  relations,  agriculture  and government. Furthermore, there was a change in authority in the traditional government institution, namely in 1985 during Mr. Haji Tayyeb's tenure as village head, during which time the village head could hold concurrent positions as part of the members of the Limayya Adat. The reason is that he is motivated by the desire to be more efficient in regional management and services to the community which is based on considerations of optimizing village services and management  by holding the position of Village Head as well as being a member of the Limayya Adat.
Keywords: Limayya Customs, Government Institution Structure, Tana Toa Kajang

## PENDAHULUAN
Tantangan dan ketidaksesuaian antara pengakuan formal terhadap masyarakat adat di tingkat internasional atau nasional dengan kenyataan di lapangan. Beberapa aspek yang diangkat  dari  deskripsi  tersebut  dapat  dicermati  lebih  lanjut.  Meskipun  ada  pengakuan formal terhadap status masyarakat adat, realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian. Tantangan ini mungkin terkait dengan implementasi kebijakan, perundang-undangan, atau praktik pemerintah setempat. Adanya inkonsistensi dalam perlakuan terhadap masyarakat adat oleh negara bagian menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan kebijakan dan hukum. Perlakuan yang tidak konsisten dapat mencakup hak-hak asal usul, hak atas wilayah adat, dan hak-hak budaya.
Kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan politik dapat mencerminkan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Ini dapat mengarah pada kebijakan  yang  tidak  mempertimbangkan  sepenuhnya  kepentingan  dan  perspektif masyarakat  adat.  Adanya  indikasi  bahwa  hak-hak  asal  usul,  hak  atas  wilayah  adat,  dan budaya masyarakat adat diabaikan atau bahkan dihilangkan. Ini dapat mencakup dampak negatif terhadap keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat adat. Tantangan ini dapat terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, di mana hak-hak masyarakat adat, seperti hak atas tanah dan hak untuk mempertahankan budaya, sering kali tidak dipenuhi.
Untuk  mengatasi  ketidaksesuaian  ini,  diperlukan  upaya  serius  dari  pemerintah, lembaga  internasional,  dan  masyarakat  umum  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak masyarakat  adat  dihormati  dan  diperlakukan  secara  adil.  Peningkatan  partisipasi
masyarakat  adat  dalam  pengambilan  keputusan,  perlindungan  hak  asasi  manusia,  dan implementasi  kebijakan  yang  inklusif  dapat  menjadi  langkah-langkah  yang  diperlukan untuk  mengatasi  masalah  ini  (Dalidjo  2021).  Rekayasa  genetik  Masyarakat  Adat, menyiratkan  bahwa  masyarakat  adat  mengalami  perubahan  yang  signifikan,  mungkin melalui intervensi pemerintah atau faktor-faktor lain. Rekayasa genetik bisa merujuk pada perubahan  struktural  dan  kultural  yang  tidak  selalu  diinginkan  oleh  masyarakat  adat. Tampaknya  ada  perubahan  struktural  dalam  masyarakat  adat  yang  terjadi  tanpa memperhatikan atau menghormati hak-hak asli mereka. Penggantian ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kepemimpinan tradisional, sistem hukum adat, atau tata kelola lokal.
Adanya  dualisme  kekuasaan  antara  pemerintah  dan  struktur  eksekutif  masyarakat adat  menunjukkan  potensi  konflik  dan  ketida  kselarasan.  Situasi  ini  dapat  menciptakan ketidakpastian hukum dan tata kelola di tingkat lokal. Pemerintahan desa dijelaskan sebagai sesuatu  yang  erat  kaitannya  dengan  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia.  Tampaknya terdapat kompleksitas dalam hubungan ini, mungkin akibat dari sejarah, kebijakan, atau tindakan  spesifik  pemerintah.    Merujuk  pada  pandangan  Van  Vollenhoven  bahwa masyarakat  adat  di  Indonesia  hidup  dalam  sistem  hukum  sendiri  sebelum  kedatangan Belanda,  yang  disebut  sebagai  common  law.  Common  law  masyarakat  adat  dapat mencakup tradisi, norma, dan aturan hukum yang diakui dan diterapkan oleh masyarakat adat.  Melalui  pemahaman  lebih  lanjut  tentang  dinamika  ini,  mungkin  diperlukan  upaya untuk membangun kerja  sama dan  keterlibatan  yang lebih baik antara pemerintah  dan masyarakat adat, dengan menghormati hak-hak asli mereka dan menjaga keberlanjutan budaya dan hukum adat (Nurtjahjo and Fuad 2010).
Sama  halnya  dalam  sistem  politik  masyarakat  adat  Kajang  Tana  Toa  menunjukkan adanya  struktur  kepemimpinan  yang  kuat  dengan  peran  sentral  Ammatoa. Ammatoa memegang  peran  utama  sebagai  pemimpin  masyarakat  adat  Kajang  Tana  Toa.  Gelar Ammatoa  mungkin  mengandung  makna  sebagai  bapak  atau  kepala  suku  tertua, menandakan  kedalaman  keterkaitan  dengan  sejarah  dan  tradisi  masyarakat.  Peran Ammatoa  meskipun  tidak  secara  formal,  memiliki  peran  penting  dalam  sistem pemerintahan  tradisional  masyarakat  adat  Kajang  Tana  Toa.  Pemangku  kepentingan Pribumi  mendukung  dan  mengkoordinasikan Ammatoa  dalam  pelaksanaan  perannya. Pendelegasian Tanggung Jawab, Prinsip pendelegasian tanggung jawab masih dikenal dan dihormati, sehingga tidak semua tanggung jawab harus didelegasikan kepada Ammatoa. Ini mencerminkan pola pemerintahan yang melibatkan kerjasama dan partisipasi kolektif dalam pengelolaan urusan masyarakat. Sistem pemerintahan tradisional Ammatoa Kajang melibatkan dua Anrong (ibu), yaitu Anrong ta ri Pangi dan Anrong ta ri Bongkina, serta
pemangku adat. Anrong ta ri Pangi memiliki tanggung jawab khusus dalam pengangkatan Ammatoa.
Ammatoa didukung oleh Adat Limayya Karaeng Tallua dan Adat Limayya ri Loheya dan ri  Kekeyya.  Adat  Limayya  berperan  sebagai  asisten  Ammatoa,  khususnya  dalam mengelola Adat  Ada'  Pallabakki  Cidong.  Melalui  konsep  ini,  terlihat  bahwa  sistem pemerintahan tradisional masyarakat adat Kajang Tana Toa didasarkan pada kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak. Pemangku kepentingan, Anrong, dan Adat Limayya memiliki peran khusus dalam mendukung Ammatoa dan menjalankan tugas-tanggung jawabnya. Model ini mencerminkan prinsip partisipatif dan koordinatif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan masyarakat adat.
Adat Limayya dan Karaeng Tallua adalah lembaga pemerintahan adat di kawasan adat Kajang yang membantu dalam pengelolaan galla-galla atau lembaga pemerintahan adat. Adat Limayya setara dengan Karaeng Tallua dan memiliki lima anggota. Pembentukan Adat Limayya yaitu Cerita pembentukan Adat Limayya diawali dengan anggota putra pertama Ammatoa.  Setelah putra Ammatoa meninggal, penggantinya diambil dari keturunan yang diwarisi dari Pasang. Fungsi dan Kewenangan  adat Limayya dan Karaeng Tallua memiliki fungsi dan kewenangan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan lingkungan, serta antara manusia dengan Tu Rie' A'ra'na (entitas spiritual).  Pranata sosial  adat  Kajang  berfungsi  sebagai  aturan  pasang  surut  untuk  menjaga  ketimpangan kehidupan  masyarakat  yang  dinamis.  Struktur  kelembagaan  yang  sudah  diatur mengindikasikan  adanya  sistem  aturan  yang  harus  diikuti.  Pemimpin  tertinggi  dalam struktur  adalah Ammatoa,  dan  di  bawahnya  terdapat  beberapa  galla  (Menteri)  yang menjalankan tugas tersebut.
Pada  awal  sejarah Adat  Limayya,  jabatan  itu  dipegang  oleh  anak-anak  Ammatoa pertama. Setelah anak-anak ini meninggal, jabatan tersebut diisi oleh keturunan berikutnya sesuai  dengan  ketentuan  aliran Pasang.  Perubahan  Kedudukan  Adat  Limayya  seiring berjalannya  waktu,  kedudukan Adat  Limayya  di  dalam  dan  di  luar  adat  ditempati  oleh pemerintah setempat, khususnya oleh kepala desa. Terjadi pergeseran dari peran murni adat ke pengaruh pemerintah setempat dalam kepemimpinan Adat Limayya. Bergesernya Fungsi dan Peran Ammatoa, Peran Ammatoa juga mengalami pergeseran dari pemimpin pemerintahan di tingkat masyarakat menjadi pemimpin ritual keagamaan. Pergeseran ini semakin intensif sejak era pasca kemerdekaan dan dua hingga beberapa dekade terakhir. Akibat  perubahan  tersebut,  peran  dewan  adat  untuk  membantu Ammatoa  dalam mengelola berbagai bidang pemerintahan di tingkat masyarakat mulai hilang. Meskipun peran  asisten Ammatoa  (Kolerasi)  dianggap  membosankan,  mereka  tetap  memegang
peran  dalam  mekanisme  politik  tradisional  di  Kajang.  Pergeseran  ini  mencerminkan adaptasi masyarakat adat terhadap perubahan zaman dan dinamika sosial-politik.
Posisi Adat Limayya yang semula didominasi oleh aspek adat kemudian terintegrasi dengan  struktur  pemerintahan  setempat.  Pergeseran  peran Ammatoa  dari  pemimpin pemerintahan  menjadi  pemimpin  ritual  mencerminkan  transformasi  dalam  peran kepemimpinan di masyarakat adat Kajang Tana Toa. Meski demikian, tetap ada usaha untuk menjaga peran tradisional dalam mekanisme politik mereka (Akib 2003).
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “ Adat Limayya  Dalam  Struktur  Lembaga  Pemerintahan  Adat  Ammatoa  di    Tana  Toa    Kajang Kabupaten Bulukumba (2005-2022) ” untuk menganalisis status dan pengaruh adat Limayya di dalam kehidupan Masyarakat adat Ammatoa Kajang.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  memungkinkan  untuk  menyelidiki  peran Adat  Limayya dengan mendalam dan memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melibatkan masyarakat  adat  Kajang.  Metode  kualitatif  memungkinkan  pengumpulan  data  yang fleksibel,  mencakup  wawancara  mendalam,  observasi  partisipatif,  dan  analisis  dokumen yang dapat memberikan pemahaman holistic (Moleong, L. J. 2014).
Selain  itu  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  sejarah  yang  bersifat  deskriptif.  Menurut  (Helius,  2007:  86),  dalam  penelitian sejarah ada beberapa langkah-langkah atau metode dalam penelitian, yaitu :

## 1. Heuristik
Langkah  pertama  dalam  penelitian  sejarah  adalah  mencari  dan  mengumpulkan sumber informasi yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Pengumpulan sumber primer dalam penelitian sejarah disebut sebagai heuristik.

## 2. Kritik
Setelah  tahap  heuristik,  langkah  berikutnya  bagi  peneliti  adalah  mengkritisi narasumber  atau  kritik  sumber.  Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  informasi tentang apakah sumber tersebut valid atau tidak valid. Setelah menemukan bahan- bahan  sejarah  yang  diperlukan,  peneliti  harus  memutuskan  apakah  bahan-bahan sejarah  itu  otentik,  seberapa  autentik,  dan  seberapa  dapat  dipercaya.  Kritik,  yaitu pemeriksaan kritis terhadap sumber informasi yang diperoleh melalui penelitian dan
penilaian apakah sumber yang dikumpulkan sesuai dalam konten dan bentuk dengan pertanyaan penelitian.

## 3. Interpretasi
Interpretasi, yaitu tahapan/kegiatan menafsirkan fakta dan memastikan makna dan relevansi fakta yang diperoleh. Interpretasi masih merupakan tahap pemberian arti dan makna pada fakta mentah. Data yang sebelumnya sudah melalui tahap validasi masih merupakan data mentah, meskipun sudah faktual. Tanggal tanpa makna dan penjelasan mengacaukan narasi tertulis yang sebenarnya. Serangkaian konsep dan bidang studi utama harus diikuti oleh perbendaharaan data interpretatif. Data harus disesuaikan dengan topik yang dibahas. Selain memberikan makna dan interpretasi, data  juga  harus  melalui  proses  klasifikasi  untuk  mengorganisasikan  data  sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. (Kuntowijoyo, 1997)

## 4. Historiografi
Historiografi  adalah  tahapan  terakhir  dari  tahapan  kajian  sejarah,  dan  historiografi berarti  historiografi.  Historiografi  ini  dalam  arti  sebenarnya  adalah  upaya  untuk menulis  ulang  secara  kronologis  dan  naratif  data  yang  dikumpulkan  dan  dipesan (Syamsudin 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tugas Adat Limayya dalam Struktur Lembaga Adat Ammatoa
Pemangku adat yang membidangi urusan adat Ammatoa disebut Adat Limayya dan dijabat  oleh  lima  orang. Adat  Limayya  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  dan melestarikan tradisi serta norma adat dalam komunitas Ammatoa. Awalnya, Adat Limayya dijabat oleh anak-anak dari Ammatoa pertama, dan setelah generasi tersebut, jabatan ini diwariskan kepada keturunan berikutnya sesuai dengan ajaran adat yang diteruskan melalui Pasang.  Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan dalam struktur kepemimpinan adat. Ada Limayya saat ini juga dapat diisi oleh kepala desa setempat, baik yang berada dalam  kawasan  adat  maupun  yang  berada  di  luar  kawasan  adat.  Kelima  anggota  Ada Limayya adalah Galla Pantama, Galla Kajang, Galla Lombo, Galla Puto, dan Galla Malleleng. Setiap  anggota Adat  Limayya  memiliki  tugas  tertentu  yang  melibatkan  membantu Ammatoa dalam menyelesaikan berbagai urusan di dalam kawasan adat.
Tugas  mereka  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari  pertanian,  memimpin  ritual, hingga  menjaga  hutan  adat.  Pemilihan  anggota Adat  Limayya  didasarkan  pada kepercayaan adat dan penunjukan Ammatoa. Dengan demikian, struktur kepemimpinan
adat ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi tetap memegang teguh nilai- nilai dan ajaran adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Ammatoa. Adapun tugas- tugas kelima anggota Adat Limayya yakni:
Galla memiliki posisi dan jabatan dalam struktur pemerintahan adat Kajang. Mereka dapat memiliki peran tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hubungan struktural Galla dengan  pemerintah daerah terutama terlihat melalui koneksi dengan  Kepala  Kecamatan  Kajang.  Ini  mencerminkan  kerjasama  dan  koordinasi  antara struktur pemerintahan adat dan pemerintahan daerah formal.
Galla  dapat  berperan  sebagai  mediator  dan  penyelesaian  masalah  dalam  konteks adat. Mereka memiliki keterlibatan fungsional dalam menangani masalah-masalah sehari- hari yang dihadapi oleh masyarakat adat. Galla juga dapat berfungsi sebagai perwakilan masyarakat adat Kajang dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah. Mereka memiliki tanggung  jawab untuk menyampaikan keinginan, kehendak,  dan aspirasi warga  kepada pihak pemerintah.
Galla dapat memainkan peran dalam mendukung keberhasilan program pemerintah dengan menjadi mediator dan penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat adat.  Sebaliknya, Ammatoa  sebagai  pemimpin  adat  memiliki  peran  dalam  mewakili keinginan masyarakat adat kepada pihak pemerintah. Ammatoa dapat berfungsi sebagai juru bicara dan perantara dalam hubungan ini. Dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintahan adat, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Kajang.
Peran Adat Limayya Dalam Penyelesaaian Pelanggaran Adat di Tana Toa Kajang Pentingnya menjaga dan mempertahankan lembaga adat dapat menjadi kunci untuk tetap  melestarikan  identitas  dan  kearifan  lokal.  Dengan  demikian,  meskipun  terdapat perkembangan  dan  perubahan  dari  luar,  nilai-nilai  adat  dan  tradisi  Kajang  dapat  terus dijaga  dan  dilestarikan.  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ismail  selaku  pemandu wisatawan yang ingin berkunjung ke Kawasan Adat beilau menjelaskan bahwa:
Selama  beberapa  tahun  terakhir  ini  terjadi  perubahan  yang  begitu  seknifikan  di Kawasan adat kajang terutama dalam struktur Lembaga pemerintahan adat Ammatoa seperti  halnya  adat  limayya  yang  dulunya  hanya  boleh  dijabat  oleh  keturunan Ammatoa  atau  memiliki  garis  keturunan  dengan  anggota  adat  limayya  yang sebelumnya pernah menjabat, namun saat ini terjadi perubahan yang dimana Ketika seseorang  menjabat  sebagai  Kepala  Desa  maka  ia  juga  akan  di  lantik  dalam  adat sebagai anggota adat limayya (Wawancara, 06 November 2023)
Lembaga adat limayya memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ajaran Pasang kepada setiap generasi. Ini melibatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai, norma, dan etika  yang  diwariskan  melalui  tradisi  lisan. Adat  limayya  berperan  dalam  mencegah masuknya perkembangan teknologi. Ini dapat mencakup pemeliharaan tradisi berpakaian, cara bertani, dan cara lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga adat menegakkan nilai-nilai  etika  dan  norma  hukum  yang  ada  dalam  ajaran Pasang.  Memberikan  sanksi kepada pelanggaran hukum adat menjadi bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Lembaga adat berfungsi sebagai pelindung dan  pengayom  bagi  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  lembaga  adat  berperan  dalam memberikan bimbingan dan dukungan spiritual serta moral kepada anggota masyarakat. Pentingnya peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, lingkungan, dan nilai-nilai budaya  merupakan  fondasi  yang  kuat  dalam  mempertahankan  eksistensi  tradisi  Kajang Ammatoa  di  tengah  arus  globalisasi.  Terus  menjaga  dan  menghormati  ajaran  Pasang sebagai  panduan  hidup  merupakan  langkah  kunci  dalam  memastikan  keberlanjutan budaya  dan  identitas  masyarakat  adat  Kajang.  Sama  halnya  dalam  penjelasan  yang diberikan oleh Puto Pallasa (Ammatoa selaku pemangku adat) bahwa:
Punna rie pelanggaran lalang ri ada' a, pantarai RI pammarentayya numbania Pani pasilolongan, kulle Todo nipakmaing  bijai. Minka punna anre nakkulle napakmaing, nierangi lampa RI desayya kunjo nipakmaing. Punna anrek nakulle napasilolongan RI desayya nampami nierang lampa RI ada' a, nampami i amma la pasilolongan i rurung gallak na. Nanampa nipattunra untuk pangnginyarang.
Artinya: Ketika terjadi pelanggaran didalam kawasan adat maka masalah tersebut akan di  selesaikan  terlebih  dahulu  didalam  pemerintahan  setempat  atau  dalam kekeluargaan namun jika tidak ada titik terang dari masalah tersebut maka akan naik tingkat ke Desa namun jika masih belum dapat diselesaikan maka akan naik tingkat yaitu ke adat melalui Ammatoa dan para Galla-gallanya dengan memberikan sanksi berupa sumpah sebagai peringantan. (Wawancara, 13 November 2023)
Namun Kelembagaan adat diakui sebagai entitas yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan  masalah  internal  di  dalam  kawasan  adat.  Hal  ini  mencakup  sengketa antarwarga  atau  masalah  yang  terkait  dengan  tradisi  dan  adat  istiadat.  Saat  masalah melibatkan aspek hukum yang di luar wewenang kelembagaan adat, pemerintah daerah setempat dan aparat kepolisian diakui sebagai entitas yang dapat memberikan solusi dan menegakkan  hukum.  Terdapat  kerjasama  dan  koordinasi  antara  kelembagaan  adat, pemerintah  daerah,  dan  kepolisian  dalam  menangani  masalah.  Ini  menciptakan  suatu sistem  di  mana  setiap  lembaga  dapat  memberikan  kontribusi  sesuai  dengan
kewenangannya. Sistem ini menunjukkan pendekatan yang fleksibel, di mana kelembagaan adat  dan  kelembagaan  pemerintah  dapat  saling  melengkapi.  Kelembagaan  adat memberikan  kebijaksanaan  lokal,  sementara  pemerintah  daerah  dan  kepolisian menyediakan  penyelesaian  hukum  yang  sesuai.  Pendekatan  ini  menunjukkan  adanya penghargaan  terhadap  keberagaman  dan  nilai-nilai  lokal.  Penyelesaian  masalah  melalui kelembagaan  adat  memungkinkan  pengakuan  terhadap  tradisi  dan  budaya  setempat. Kerjasama  antarlembaga  ini  juga  dapat  melibatkan  upaya  pencegahan  konflik  dan penyelesaian  masalah  secara  preventif.  Ini  dapat  melibatkan  pembentukan  mekanisme dialog dan mediasi.
Dengan demikian, kombinasi pendekatan ini mencerminkan semangat kolaborasi dan pengakuan  terhadap  keberagaman  serta  kompleksitas  masyarakat  adat.  Menanggapi masalah  dengan  cara  ini  dapat  menciptakan  sistem  yang  lebih  inklusif  dan  berkeadilan untuk menjaga harmoni di dalam kawasan adat.
Puto Pallasa (Ammatoa Pemangku adat) kemudian menambahkan:
Minka maraeng punna  riek masalah RI massing- massing kawasanna gallak amma toa iareka ada' limayya. Iaminjo masalah langsung nierang lampa RI desayya iareka RI gallak a kunjo lanipakmaing. Minka punna anre nakulle napakmaing kunjo, nidahuang mi  gallak  puto  selaku  pabicarana  i  amma  toa.  Minka  punna  anre  nakulle  pole nipakmaing RI gallak puto, na allemi amma iareka lanipattunuang panrolik, na hajik ni issek angkua Inai Annaba, Inai sala.
Artinya:  Tetapi  berbeda  halnya  dengan  Ketika  terjadi  sengketa  dikawasan  masing- masing Galla Ammatoa yakni  adat Limayya maka masalah sengketa  tersebut akan diselesaikan  atau  diserahkan  langsung  kepada  kepala  desa  atau  Galla  untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut, tetapi jika belum menemukan titik terang maka  akan  diberikan  kepada  Galla  Puto  selaku  juru  bicara  Ammatoa,  kalaupun masalahnya  belum  dapat  terselesaikan  maka  Ammatoa  akan  mengambil  Tindakan yakni  mengadakan  Tunu  Panroli  untuk  menetukan  kebenaran  bahwa  siapa  yang bersalah.  (Wawancara, tanggal 13 November 2023)
Attunu  panroli,  atau  lebih  dikenal  sebagai  pembakaran  linggis,  merupakan  suatu praktik  tradisional  dalam  masyarakat  Kajang  yang  dianggap  sebagai  cara  untuk mengungkap  kebenaran.  Prosedur  ini  dilakukan  dalam  konteks  penyelidikan  terhadap suatu kesalahan atau dugaan pelanggaran di suatu tempat.  Praktik ini dilakukan ketika terdapat kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di suatu tempat. Ada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku, namun tidak ada pengakuan atau bukti yang memadai. Seluruh warga yang berada di sekitar tempat kejadian, termasuk yang dicurigai, dikumpulkan untuk
melakukan Attunu  Panroli.  Linggis  dibakar  dan  dimasukkan  ke  dalam  api.  Proses  ini biasanya  dipimpin  oleh  seseorang  yang  dianggap  ahli  atau  ahlinya.  Semua  peserta, termasuk  yang  dicurigai,  diminta  untuk  memegang  linggis  yang  telah  dibakar  hingga memutih.
Jika seseorang tidak bersalah, mereka seharusnya tidak merasakan efek apapun dan dapat memegang linggis dengan nyaman. Namun, jika seseorang bersalah, ada keyakinan bahwa tangannya akan melekat atau terbakar. Hasil dari ritual ini dianggap sebagai tanda kebenaran.  Jika  ada  yang  mengalami  reaksi  tidak  biasa  pada  tangannya,  hal  ini  dapat dianggap sebagai bukti kesalahannya. Hasil dari Attunu Panroli diterima oleh masyarakat sebagai bentuk keputusan adat yang mengungkapkan kebenaran. Ini dapat mempengaruhi status dan pandangan masyarakat terhadap individu yang terlibat.
Adat Limayya berperan dalam merumuskan dan menjaga hukum adat yang sesuai dengan  isi Pasang,  yaitu  ajaran  hidup  masyarakat  Kajang  Ammatoa.  Lembaga  ini bertanggung  jawab  untuk  menegakkan  norma  dan  etika  dalam  masyarakat.  Hal  ini mencakup  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pasang  ri  Kajang.  Adat  Limayya  memiliki wewenang  untuk  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  adat.  Sanksi  tersebut diharapkan memiliki efek jera dan berfungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya. Keterlibatan  dan  partisipasi  warga  dalam  melaporkan  pelanggaran  adat  menunjukkan keterbukaan  dan  kewaspadaan  masyarakat  terhadap  keberlangsungan  norma  dan  nilai adat.
Dalam  situasi  di  mana  pelaku  pelanggaran  tidak  diketahui, Ammatoa  dapat mengambil  inisiatif  untuk  mengungkap  kebenaran  melalui  upacara  adat,  seperti Attunu Panroli atau pembakaran linggis. Ditekankan bahwa peran Adat Limayya sangat penting dalam  menyelesaikan  pelanggaran  adat.  Keberadaan  lembaga  ini  membantu  Ammatoa dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat adat Kajang Ammatoa. Ammatoa memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga nilai-nilai adat yang diatur oleh Pasang  ri  Kajang.  Ini  melibatkan  pemantauan  terhadap  perilaku  masyarakat  dan memastikan  bahwa  tradisi  dan  aturan  adat  dihormati  dan  diikuti.  Sebagai  mediator, Ammatoa  bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang  timbul  di  antara masyarakat adat. Pendekatan penyelesaian perselisihan biasanya mengacu pada norma- norma  adat  dan  aturan  yang  diatur  dalam Pasang.  Ammatoa  memiliki  peran  sebagai inisiator  dalam  mengungkap  dan  menanggapi  pelanggaran  terhadap  nilai-nilai  adat. Mereka  dapat  mengambil  tindakan  untuk  memperbaiki  pelanggaran  tersebut  dan memastikan keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat adat.
Pasang  ri Kajang tidak hanya mencakup norma-norma sosial, tetapi juga  nilai-nilai terkait dengan alam dan lingkungan. Ammatoa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan  alam  dan  melibatkan  masyarakat  dalam  pelestarian  sumber  daya  alam. Ammatoa berperan sebagai pembawa pesan yang membawakan nilai-nilai adat kepada masyarakat. Mereka juga memiliki peran sebagai pendidik, mentransmisikan pengetahuan adat  dari  generasi  ke  generasi.  Dalam  konteks  modern, Ammatoa  dapat  bekerja  sama dengan  pemerintah  lokal  untuk  membantu  pembangunan  dan  pelestarian  budaya. Kolaborasi  ini  mencakup  pengambilan  kebijakan  yang  menghormati  nilai-nilai  adat. Ammatoa memiliki tanggung  jawab untuk mengukuhkan kedudukan  lembaga adat  dan menjaga  keberlanjutan  tradisi  adat.  Hal  ini  melibatkan  upaya  untuk  memperoleh pengakuan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  dan  keberlanjutan  masyarakat adat.Mereka  bertanggung  jawab  merumuskan  hukum  adat,  merapkan  hukum-hukum sesuai isi pasang, memberikan sanksi, serta memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Masyarakat  adat Ammatoa  hidup  dalam  suasana  yang  dipenuhi  dengan  berbagai pantangan dan pamali (Heryati 2011).
Salah satu hal yang dijaga dengan saksama adalah kesucian Pasang ri Kajang, yang dianggap  sebagai  kebenaran  yang  tidak  boleh  diubah.  Melarang  masyarakat  untuk menebang pohon adalah upaya pelestarian hutan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.  Pohon  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  keseimbangan  ekosistem  dan kehidupan masyarakat. Rotan dan tali sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi larangan  ini  mungkin  bertujuan  untuk  menghindari  eksploitasi  berlebihan  terhadap tanaman dan bahan alam yang dapat merugikan ekosistem. Melarang penangkapan udang dan ikan menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya perairan. Praktik ini berkontribusi  pada  pelestarian  kehidupan  laut  dan  kelanjutan  mata  pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil perikanan.
Larangan  berburu  di Borong  Karama'  mencerminkan  kepercayaan  terhadap keberadaan  roh  atau  kekuatan  spiritual  yang  terkait  dengan  kawasan  tersebut.  Ini merupakan  bentuk  penghormatan  terhadap  lingkungan  alam  dan  warisan  budaya. Larangan  mengganggu  lebah  menunjukkan  rasa  hormat  terhadap  peran  penting  lebah dalam ekosistem. Lebah memiliki peran penting dalam polinisasi tanaman, dan melindungi mereka dapat mendukung keberlanjutan pertanian lokal. Pantangan dan pamali ini tidak hanya memiliki dampak positif terhadap pelestarian alam, tetapi juga mencerminkan nilai- nilai  spiritual  dan  keberlanjutan  budaya  yang  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat  adat Ammatoa.  Larangan-larangan  ini  menjadi  bagian  integral  dari  sistem  kepercayaan  dan norma-norma adat yang diwariskan dari generasi ke generasi.Larangan ini mencerminkan
kebijakan pelestarian alam dan ekosistem yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Suasana hidup yang dipenuhi dengan nilai-nilai adat, pantangan, dan pamali menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang unik dan sarat makna spiritual. Upaya menjaga integritas nilai- nilai tersebut menjadi kunci keberlanjutan budaya dan keberlanjutan ekosistem di wilayah adat Ammatoa.
Pengaruh Lembaga Adat Limayya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Ammatoa Pemerintahan adat dan lembaga adat memainkan peran penting dalam memelihara dan mengatur kehidupan masyarakat hukum adat. Struktur pemerintahan adat bervariasi di setiap komunitas, tergantung pada tradisi, budaya, dan kebutuhan lokal. Meskipun setiap masyarakat hukum adat memiliki keunikan sendiri, ada beberapa konsep umum yang dapat membantu memahami susunan dan kedudukan lembaga adat dalam masyarakat hukum adat.  Kepala  adat  atau  pemimpin  adat  umumnya  memiliki  peran  sentral  dalam pemerintahan adat. Jabatannya dapat diwariskan, dipilih, atau diakui berdasarkan prestasi dan  keberhasilan  dalam  memimpin  masyarakat.  Di  beberapa  masyarakat  hukum  adat, terdapat dewan adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat atau pemimpin lokal yang memiliki wewenang  dalam  membuat  keputusan  terkait  urusan  adat  dan  masyarakat.  Beberapa masyarakat  hukum  adat  memiliki  lembaga  adat  khusus  yang  mengurus  aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat, seperti kepercayaan adat, upacara keagamaan, atau penyelesaian sengketa.
Lembaga-lembaga  ini  bertanggung  jawab  atas  pelestarian  dan  penjagaan  warisan budaya  masyarakat  hukum  adat,  termasuk  tradisi,  bahasa,  dan  nilai-nilai  adat.  Proses pemilihan atau penunjukan kepemimpinan adat dan anggota lembaga adat bisa bervariasi. Ini  dapat  melibatkan  proses  demokratis,  pewarisan,  atau  pertimbangan  kualifikasi  dan dedikasi terhadap masyarakat. Dalam mengambil keputusan penting, kepemimpinan adat mungkin mengadakan konsultasi adat dengan para tokoh atau lembaga adat yang relevan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai masyarakat. Keberadaan  lembaga  adat  dan  struktur  pemerintahan  adat  sangat  dipengaruhi  oleh konteks lokal dan sejarah budaya masyarakat hukum adat tersebut. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga ini memperoleh legitimasi dan otoritas mereka melalui pengakuan dan dukungan masyarakat secara luas.
Pengaruh Adat Limayya Dalam Kehidupan  Masyarakat Ipantarang Embayya (Kajang Luar) Situasi  di  wilayah  adat Ipanatarang  Embayya  mencerminkan  dinamika  perubahan sosial dan budaya yang terjadi di banyak masyarakat adat di berbagai tempat. Perbedaan dalam  pelaksanaan Pasang  ri  Kajang  antara  wilayah  Ipanatarang  Embayya  dan  Ilalang
Embayya  menunjukkan  diversitas  dalam  praktik  adat  di  dalam  satu  komunitas  adat.  Ini mencerminkan dinamika dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman. Sebagian besar  warga  di Ipanatarang  Embayya  mengalami  pengaruh  modernisasi  dengan menggunakan teknologi informasi, transportasi modern, dan membangun rumah-rumah modern.  Ini  mencerminkan  bagaimana  masyarakat  adat  juga  terlibat  dalam  proses globalisasi dan perkembangan teknologi. Meskipun banyak aspek kehidupan masyarakat di Ipanatarang Embayya yang telah berubah, beberapa upacara adat seperti akkalomba, akkattere,  dan  andingingi  masih  dipertahankan.  Hal  ini  mungkin  mencerminkan  usaha untuk memelihara dan memperkuat aspek-aspek  budaya  tertentu di tengah perubahan modern.  Kontras  dengan Ipanatarang  Embayya,  masyarakat  di  Ilalang  Embayya  masih memegang teguh tradisi hidup kamase-mase dan kebudayaan tradisional. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat masih dijaga dengan cermat di wilayah tersebut.
Pengaruh adat  Limayya  dan  peran  Ammatoa  pada  awalnya  tetap  eksis,  terutama dalam menyelesaikan urusan pemerintahan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung di tingkat desa. Permintaan petunjuk dari Ammatoa menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki otoritas moral dan kebijakan yang diakui. Tanggung jawab besar Ammatoa dan para  pemangku  adat  mencerminkan  peran  sentral  mereka  dalam  memelihara  dan mengatur kehidupan masyarakat adat Kajang. Amanah tersebut dijalankan dengan prinsip- prinsip kejujuran, ketegasan, dan konsistensi. Namun pada sekarang ini peran adat limayya dalam kawasan Ipantanrang Embayya sudah mulai berkurang pengaruhnya sebab di picu oleh kemajuan zaman yang mulai modern tidak seperti pada masa dimana Kajang dahulu tidak terbagi menjadi dua bagian yakni kajang dalam dan kajang luar.
Sistem  komunikasi  dari Ammatoa  kepada  para  pemangku  adat,  yang  selanjutnya disampaikan  kepada  masyarakat  secara  menyeluruh,  menunjukkan  struktur  yang  baik dalam pengambilan keputusan dan penyebaran informasi. Ini memastikan bahwa panduan dan nilai-nilai adat disampaikan dengan tepat dan efektif. Meskipun masyarakat Kajang di luar  kawasan adat sudah mengadopsi gaya hidup modern,  peran lembaga  adat seperti Galla  Lombok  dan  Ammatoa  menciptakan  harmoni  antara  tradisi  dan  modernitas.  Ini menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat adat terhadap perubahan zaman.
Kemampuan  masyarakat  adat  Kajang  untuk  menyaring  dan  memilih  kemajuan teknologi mencerminkan upaya mereka untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin merusak  nilai-nilai  tradisional  dan  budaya  mereka.  Ini  adalah  bentuk  pertahanan  diri terhadap perubahan yang tidak sesuai dengan identitas dan nilai-nilai lokal.  Penekanan pada  pentingnya  menjaga  budaya  bangsa  dan  waspada  terhadap  pengaruh  negatif teknologi menunjukkan kesadaran akan risiko terpinggirkannya budaya lokal. Pelestarian
budaya  dianggap  sebagai  tanggung  jawab  bersama  yang  harus  diemban  oleh  seluruh elemen  masyarakat.  Beberapa  komunitas  lokal  dan  adat  berusaha  mempertahankan kemandirian  mereka  terhadap  intervensi  negara  yang  dapat  merubah  atau  merusak struktur  kelembagaan  adat.  Resistensi  ini  dapat  mencerminkan  keinginan  untuk mempertahankan keberlanjutan nilai-nilai dan tata cara hidup tradisional. Meskipun ada upaya resistensi, beberapa komunitas adat terkadang terpaksa melakukan negosiasi dan berkompromi  dengan  kekuatan  negara  untuk  menjaga  eksistensi  mereka.  Ini mencerminkan  dinamika  kompleks  antara  kekuatan  lokal  dan  pusat.  Bagi  beberapa komunitas  adat,  terutama  yang  merasa  terpinggirkan,  tetap  bisa  eksis  sebagai  simbol warisan masa lalu menjadi suatu pilihan. Meskipun peran dan fungsinya mungkin tergeser, keberlanjutan sebagai simbol tetap dianggap sebagai bentuk pelestarian warisan budaya.
Pentingnya dialog dan kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan elemen masyarakat  lainnya  menjadi  kunci  dalam  menemukan  solusi  yang  seimbang  antara modernitas  dan  pelestarian  budaya.  Memahami  dan  menghormati  keunikan  masing- masing komunitas dapat membantu menciptakan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pengaruh Adat Limayya Dalam Kehidupan Masyarakat Ilalang Embayya (Kajang Dalam) Adat Limayya memiliki pengaruh yang masih kuat dan bertahan sampai saat ini dalam masyarakat hukum adat Ilalang Embayya. Sebagai pemangku adat, Adat Limayya menjadi penentu kebijakan dan penyelesaian masalah dalam masyarakat adat. Faktor ikatan, baik genealogis  maupun  teritorial,  menjadi  dasar  utama  dalam  menghargai  dan  mengakui otoritas Adat  Limayya.  Pembentukan  masyarakat  hukum  adat  secara  teoritis  didasarkan pada faktor ikatan genealogis (keturunan) dan teritorial (wilayah). Ini menunjukkan bahwa keanggotaan  dalam  masyarakat  hukum  adat  terkait  erat  dengan  garis  keturunan  dan wilayah geografis, menciptakan dasar identitas dan keterkaitan yang kuat.
Terjadinya  negosiasi  antara  masyarakat  adat  dengan  dominasi  pemerintah mencerminkan  respons  terhadap  dinamika  kekuasaan.  Kehadiran  Kepala  Desa  sebagai bagian dari unsur pemangku adat menciptakan hubungan kompleks antara  pemerintah dan  masyarakat  adat.  Dominasi  pemerintah  yang  besar  dalam  urusan  pemerintahan, terutama  melalui  Kepala  Desa  sebagai  bagian  dari  pemangku  adat (Adat  Limayya), menunjukkan kompleksitas hubungan antara kelembagaan adat dan pemerintahan resmi. Hal ini bisa menciptakan tantangan dalam menjaga kemandirian dan otonomi masyarakat adat.
Adanya pejabat pemerintah di desa yang juga merupakan bagian dari pemangku adat ( Adat Limayya) menciptakan peran ganda yang kompleks. Hal ini bisa memiliki implikasi terhadap bagaimana keputusan diambil dan diimplementasikan, serta dinamika hubungan antara kelembagaan adat dan pemerintah. Kerja sama antara pemangku adat Ammatoa dan pemerintah membawa dampak dalam bentuk intervensi pemerintah, terutama melalui program-program bantuan. Ini menciptakan hubungan yang kompleks antara masyarakat adat dan pemerintah, di mana bantuan menjadi salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam kawasan adat.(Antlov 2003)
Dampak dari peran ganda ini menciptakan pergeseran dalam kekuatan dan pengaruh di komunitas adat. Elit lama, yang memiliki basis tradisional, dapat mengalami pergeseran ke  sisi  yang  kurang  dominan,  sementara  elit  baru  yang  memegang  jabatan  politik administratif menjadi pemegang otoritas yang lebih kuat dalam proses pembangunan dan stabilitas.  Pergeseran  ke  arah  pemegang  jabatan  politik  administratif  dalam  konteks pembangunan dan stabilitas menunjukkan adanya adaptasi terhadap norma-norma baru dan kebijakan pemerintah. Hal ini juga mencerminkan bahwa faktor-faktor pembangunan dan stabilitas dianggap sebagai prioritas dalam peran ganda yang diemban oleh pemangku adat.
Terbentuknya patronase dan peran ganda dapat menciptakan pengaruh yang kuat dari  pemerintah  dalam  proses  pembangunan  di  tingkat  desa.  Ini  menunjukkan  bahwa program-program  pembangunan  dan  kebijakan  pemerintah  dapat  memainkan  peran signifikan  dalam  mengarahkan  dinamika  sosial  dan  kelembagaan.  Pergeseran  struktur kekuasaan  dan  peran  ganda  menciptakan  dinamika  baru  dalam  masyarakat  adat. Hubungan antara elite tradisional dan elite administratif perlu dikelola dengan bijaksana untuk  memastikan  keberlanjutan  nilai-nilai  adat  sambil  juga  memenuhi  tuntutan pembangunan dan stabilitas.
Kemudian  galla  Pantama  sekaligus  kepala  desa  pantama  dalam  wawancaranya menjelaskan bahwa:
“ Walaupun beberapa anggota adat limayya merangkap jabatan dalam pemerintahan namun tugas dan peran didalam Masyarakat masih berjalan sampai dengan saat ini meskipun sudah tidak seperti dulu lagi sebab kajang pada saat ini telah terbagi atas dua  bagian  yang  diamana  dulu  daeranya  Cuma  satu  yakni  kajang  saja  namun sekarang ini berbeda ada yang disebut sebagai kajang dalam (ilalang embayya) dan kajang luar (ipantarang embayya). Yang dimana ilalang embayya sampai saat ini masih memegang  adat  istiadatnya,  sedangkan  ipantarang  embayya  sendiri  hanya  ada
beberapa yang masih memegang adat istiadat mereka namun memilih untuk hidup modern. (Wawancara, 06 Desember 2023)
Masyarakat adat Kajang mengalami proses perubahan budaya yang tercermin dalam berbagai gejala akhir-akhir ini. Perubahan ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti cara berfikir,  bertingkah  laku,  dan  organisasi  sosial.  Perubahan  budaya  dapat  mengarah  ke inovasi  positif  atau  negatif.  Penting  untuk  mendukung  inovasi  positif  yang  dapat meningkatkan  kesejahteraan  dan  pembangunan,  sementara  juga  harus  mewaspadai perubahan  yang  dapat  membawa  dampak  negatif  terhadap  identitas  budaya  dan keberlanjutan tradisi.
Proses  perubahan  budaya  memerlukan  upaya  melestarikan  nilai-nilai  budaya  yang mendasar. Pemahaman mendalam tentang budaya dan kerja sama antara pemangku adat dan  pemerintah  dapat  membantu  menjaga  keseimbangan  antara  perubahan  dan keberlanjutan tradisi. Perubahan budaya bertitik tolak dari organisasi sosial dan interaksi komunikatif.  Proses  ini  mencakup  cara  berfikir  dan  bertingkah  laku  yang  timbul  dari interaksi dalam masyarakat, dan dapat menjadi cermin dinamika hubungan sosial. Bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana, seperti pembangunan sekolah dan jalan- jalan tani, dapat membawa dampak signifikan terhadap masyarakat adat. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap bantuan juga dapat membawa perubahan budaya, seperti aturan seragam sekolah yang menciptakan warna baru dalam Kawasan Adat.
Menurut Galla Lombok selaku Kepala Desa Tana Toa mengatakan:
“ Meskipun ditengah-tengah terjadinya proses modernisasi Masyarakat  adat  kajang masih teguh dalam memegang adat istiadatnya, contohnya adalah anak muda yang menimba ilmu di luar kawasan adat saat ini telah diperbolehkan, tetapi mereka bukan berarti  melupakan  adat  istisadat  yang  telah  ada  sejak  mereka  lahir,  mereka  tetap menjalan aturan-aturan adat seperti misalnya, mereka Ketika ingin kesekolah tetap memakai alas kaki dengn syarat Ketika ingin pulang kerumahnya atau ingin memasuki kawasan adat mereka harus melepakan alas kaki tersebut serta melepaskan segala hal yang bersifat modern. Yang dimana masyarkat adat kajang ini tidak bisa dikatakan sebagai  Masyarakat  yang  tertinggal  oleh  zaman  tetapi  Masyarakat  adat  ini  yang menolak  perkembangan  zaman  dengan  tetap  melestarikan  adat  istiadat  mereka ” . (Wawancara, tanggal 15 November 2023)
Kerja  sama  antara  pemerintah  dan  pemangku  adat  memberikan  pengaruh  positif terkait  penguatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  masyarakat.  Ini  menunjukkan  bahwa beberapa  program  dapat  memberikan  manfaat  langsung  terhadap  perkembangan  dan kesejahteraan  individu  dalam  masyarakat  adat.  Meskipun  ada  dampak  positif,  namun
muncul kekhawatiran terhadap ancaman terhadap tradisi yang tergerus. Perubahan seperti masuknya seragam sekolah dapat menjadi indikator pergeseran budaya, dan masyarakat adat memiliki kekhawatiran terkait pelestarian nilai-nilai tradisional.
Kesadaran  dari  Lembaga  adat  dan  pemerintah  terhadap  hakikat  otonomi  desa menjadi kunci dalam menjaga adat istiadat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemertahanan  tradisi  dapat  bersinergi  dengan  prinsip-prinsip  otonomi  desa  yang menghormati hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Eksistensi Lembaga adat di daerah Kajang  Ammatoa  tetap  dipertahankan  oleh  masyarakatnya,  meskipun  dihadapkan  pada arus  globalisasi.  Fakta  ini  menunjukkan  kekuatan  dan  ketahanan  lembaga  adat  dalam mempertahankan identitas budaya di tengah-tengah tantangan globalisasi. Daerah Kajang Ammatoa menjadi tujuan wisata terkenal, dan pengaruh globalisasi dapat dengan mudah masuk melalui sektor pariwisata. Meskipun demikian, deskripsi menegaskan bahwa hal ini tidak  mempengaruhi  tatanan  sosial  dan  budaya  masyarakat  Kajang,  terutama  lembaga adatnya.

## SIMPULAN
Kesimpulan penelitian ini yakni Awal mula berdirinya Adat Limayya karena Ammatoa memerlukan  bantuan  untuk  bekerjasama  mengatur  dan  mengawasi  sistem  yang mengatur  kehidupan  masyarakat,  meliputi  kepercayaan,  adat  istiadat  pergaulan, hubungan  kekeluargaan,  pertanian  dan  pemerintahan.  Selanjutnya  terjadi  perubahan kewenangan pada lembaga pemerintahan adat yaitu pada tahun 1985 pada masa Pak Haji Tayyeb menjabat sebagai kepala desa, dimana kepala desa dapat merangkap jabatan sebagai bagian dari anggota Adat Limayya. Alasannya, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lebih berdaya guna dalam pengelolaan wilayah dan pelayanan kepada masyarakat yang didasari oleh pertimbangan optimalisasi pelayanan dan pengelolaan desa dengan menduduki jabatan Kepala Desa sekaligus menjadi anggota Adat Limayya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib, Yusuf. 2003. Potret Manusia Kajang. 1st ed. Makassar: Pustaka Refleksi.
Antlov,  Hans.  2003. Negara  Dalam  Desa:Patronase  Kepemimpinan  Lokal.  Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Dalidjo,  Nurdiyansah.  2021. “ Mengenal  Siapa  Itu  Masyarakat  Adat. ” Diambil (https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat).
Fadli, Hidayat, and Muh. Nur Yamin. 2021. “ Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa Dalam  Menata  Masyarakat  Adat  Di  Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba. ” Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer 9(2).
Heryati.  2011. “ Konsep  Islam  Dalam  Pasang  RI  Kajang  Sebagai  Suatu  Kearifan  Lokal Tradisional Dalam Sistem Bermukim Pada Komunitas Ammatoa Kajang. ” Arsitektur UNG Gorontalo.
Hijjang,  Pawennari.  2005. “ Pasang  Dan  Kepemimpinan  Ammatoa:  Memahami  Kembali Sistem  Kepemimpinan  Tradisional  Masyarakat  Adat  Dalam  Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kajang Sulawesi Selatan. ” Antropologi Indonesia 29(3).
Moleong, L. J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya.
Nurtjahjo, Hendra, and Fokky Fuad. 2010. Legal Standing Kesatuan Mayarakat Hukum Adat, Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Salemba Humanika.
Sambu, Abdul Haris. 2016. Sejarah Kajang. Makassar: Yayasan Pemerhati Sejarah Sulawesi Selatan Indonesia.
Syahrir, Karim. 2022. “ Otonomi Desa Dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal. ” VOX POPULI 5(1).
Syamsudin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.