JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 2 (September 2022)                                                E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v10i2.113

## Sound Governance dan Gerakan Antikorupsi
Augustin Rina Herawati 1* ), Tri Yuniningsih 2 , Endang Larasati 3 1,2,3 Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro, Jl. dr. A. Suroyo Kampus Undip Tembalang Kota Semarang 50275
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 22/08/2022 Received in revised form 11/10/2022 Accepted 01/11/2022

## Abstract
The current rampant practice of corruption with various operandi modus has made the Government try to prevent and eradicate it by issuing Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes  through  the  concept  of  sound  governance.  The  research  method  used  in  this  study  was  a qualitative descriptive method. The type of data used in this research was qualitative data. Sources of data  were  obtained  through  library  research  techniques  (library  study)  which  refers  to  available sources both online and offline. The results of the study conclude that sound governance is a preventive instrument against acts of corruption, so the concept of sound governance could be used as an indicator of  testing  an  action  by  government  officials.    Efforts  to  prevent  acts  of  maladministration  must  be carried out using sound governance principles to eradicate corruption by government administration. The  abuse  of  authority  is  an  act  of  maladministration  caused  by  actions  that  are  not  based  on  the principles of good administration and sound governance principles. Based on the principle of sound governance, the government apparatus will carry out the duties and functions of the government by always paying attention to these principles to eradicate corruption.
Keywords: Sound Governance, Anti-Corruption Movement, Governance

## Abstrak
Maraknya  praktek  korupsi  saat  ini  dengan  berbagai  modus  operandi  menyebabkan  Pemerintah berupaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  melalui  konsep  sound governance.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online  maupun  offline.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  sound  governance  sebagai  instrumen preventif  terhadap  tindakan  korupsi,  maka  konsep  sound  governance  dapat  dijadikan  sebagai indikator pengujian suatu tindakan aparatur pemerintahan. Upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan maladministrasi tentunya dilakukan dengan menggunakan prinsip sound governance dalam upaya  pemberantasan  korupsi  oleh  penyelenggaraan  pemerintahan.  Adanya  penyalahgunaan wewenang  merupakan  tindakan  maladministrasi  yang  disebabkan  adanya  tindakan  yang  tidak didasarkan  pada  asas  good  administration,  dan  asas  sound  governance.  Berdasarkan  asas  sound
governance,  aparatur  pemerintahan  akan  melakukan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  dengan senantiasa memperhatikan asas-asas tersebut menjadi upaya memberantas korupsi.
Kata Kunci: Sound Governance, Gerakan Antikorupsi, Pemerintahan
PENDAHULUAN Sebagai  salah  satu  tuntutan reformasi,  reformasi  birokrasi  dalam bentuk pelayanan publik telah menjadi awal kesadaran mekanisme pelayanan publik  dan  tonggak  kesadaran  sistem pemerintahan organisasi pemerintahan. Menggunakan semangat  reformasi  aparatur  negara berarti  mewujudkan  penyelenggaraan negara yang stabil dan kohesif.
Menurut  Kaufmann  (J.  Ilmu  et  al., 2014),  pengadaan  barang/jasa  (PBJ) adalah  aktivitas  pemerintah  yang dianggap  paling  rentan  terhadap korupsi,  dan  ini  terjadi  dimanapun  di seluruh  dunia  (Anandya  et  al.,  2021). Hasil penelitian ini sedikit banyak juga terkonfirmasi di Indonesia. Pengadaan sangat  penting  dalam  keberhasilan pengelolaan  pemerintahan,  karena kegiatan  ini  memiliki  anggaran  yang besar  dan  rentan  terhadap  risiko penipuan.  Menurut  data  Indonesia
Corruption  Word  2021,  terdapat  23 kasus  korupsi  negara  di  departemen pemerintahan, kerugian negara sebesar 101,7 miliar rupiah, dan pelaku korupsi terbanyak adalah ASN (Aparatur  Sipil  Negara)  sebanyak  162 orang,  disusul  sebanyak  103  orang. sektor swasta.
Berdasarkan  hasil  penyidikan Komisi Independen Anti Korupsi 2017 -  2021,  sebanyak  887  kasus  korupsi tersangkut  di  34  gubernur  provinsi dengan  kasus  paling  banyak  disidik adalah 564 kasus suap dan 188 kasus pengadaan barang dan jasa. Temuan ini menunjukkan  bahwa  kasus  suap  dan pengadaan barang dan jasa pemerintah
rentan  terhadap  pelanggaran  yang mengakibatkan harga tinggi, penerimaan  non-kontrak,  transfer pekerjaan,  dan  proses  perencanaan dan  lelang  yang  tidak  sesuai  untuk kerugian  negara.  Sesuai  regulasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah dijadikan  lapangan  hijau  bagi  oknum koruptor.  Selain  itu,  di  sektor pendidikan  juga  terdapat  23  kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp.  31.5  miliar  dan  nilai  suap  dan pingutan liar dengan total Rp. 400 juta. Dimulai  pada  tahun  1990  dengan meningkatnya ketidakpercayaan publik  terhadap  kinerja  pemerintah, layanan birokrasi yang tumpang tindih, dan  potensi  korupsi  yang  besar  oleh pegawai pemerintah, intensitas pemberian  layanan  publik  kepada masyarakat  dari  tahun  1990  sebagai dampak  negatif  ini  menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah Mulai mengenalkan konsep  governance,  dan  melalui konsep  inilah  kepercayaan  publik terhadap pemerintah dapat disembuhkan.  Jadi  akan  lebih  baik untuk menganut konsep governance in governance .  Namun  seiring  dengan perkembangan  zaman  dan  tuntutan globalisasi,  penerapan  konsep good governance dalam  penyelenggaraan pemerintahan  perlu  ditingkatkan. Dalam proses penyempurnaan konsep good  governance ,  muncul  pandangan yang lebih komprehensif tentang good governance .  Hal  ini  untuk  membuka arah baru bagi perkembangan global ke
*) Penulis Korespondensi
E-mail : augustinrina@lecturer.undip.ac.id
depan,  termasuk  menuju  Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Sound  governance lahir  pada dasarnya  untuk  menyempurnakan konsep sebelumnya, yaitu konsep good governance .  Tata  pemerintahan  yang baik  memiliki  tiga  pilar,  pemerintah, swasta dan masyarakat. Sementara itu, tata pemerintahan yang sehat memiliki empat  pilar,  yaitu  aktor  pemerintah, swasta,  sosial  dan  internasional. Konsep  tata  pemerintahan  yang  sehat melengkapi konsep-konsep
sebelumnya  yang  dianggap  tidak sempurna  karena  era  globalisasi menuntut  evolusi  terus-menerus  dari sistem pemerintahan. Tata kelola yang baik  tidak  menggunakan  prinsip- prinsip  seperti  tata  kelola  yang  baik, tetapi menggunakan dimensi sehingga salah  satunya  dapat  dihilangkan. Melengkapi  tata  pemerintahan  yang baik,  konsep  tata  pemerintahan  yang sehat diilhami oleh birokrasi Indonesia. Farazmand  (Farazmand,  2004) menjelaskan The  concept  of  sound governance  is  used  to  characterize governance  with  superior  qualities  in functions,  structures,  processes,  values,
dimensions,  and  elements  that  are necessary in governing
and administration. Munculnya paradigma good governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh semakin tingginya tuntutan demokrasi dan HAM yang  berkualitas  serta  inefisiensi pemerintahan, sehingga segala bentuk penyalahgunaan  kepercayaan  publik tidak  lagi  ditoleransi,  dan  pejabat publik  semakin  dituntut  untuk  dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  1999  yang mengatur  tentang  prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih antara lain: 1.  Asas kepastian hukum 2.  Asas  tertib  penyelenggaraan negara 3.  Asas kepentingan umum 4.  Prinsip keterbukaan 5.  Prinsip proporsionalitas 6.  Profesionalisme 7.  Prinsip akuntabilitas Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi akibat penyalahgunaan kekuasaan.  Pekerjaan  pencegahan tersebut  harus  dilakukan  dengan menggunakan  prinsip-prinsip  tata kelola  yang  baik.  Penelitian  serupa dilakukan oleh Rahmat Hidayat, Muhlis Madani dan Rudi Hardi (M. Ilmu et al., 2015)  dalam  penelitiannya  yang berjudul  “Penerapan  Dimensi  Tata Kelola  yang  Sehat  pada  Pelayanan Publik  di  Kantor  Samsat  Kabupaten Gowa”.  Penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini mengaitkan konsep sound governance dengan kampanye antikorupsi  di  Indonesia  yang  tidak disebutkan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap sebagai kontribusi penting bagi  pemberantasan  ide-ide  korupsi bangsa di masa depan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  (Yusuf,  n.d.) yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  deskriptif  kualitatif. Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.
Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan ( library study )(Suharsaputra,  2012)  yang mengacu  pada  sumber  yang  tersedia baik  online  maupun  offline  seperti: jurnal  ilmiah,  buku  dan  berita  yang bersumber  dari  sumber  terpercaya. Sumber-sumber  ini  dikumpulkan berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari  satu  informasi  ke  informasi lainnya.  Setelah  keseluruhan  data terkumpul maka Langkah selanjutnya
adalah  menganalisa  data  tersebut sehingga  ditarik  suatu  kesimpulan. Untuk  memperoleh  hasil  yang  benar dan  tepat  dalam  menganalisa  data, menggunakan  teknik  analisis  isi ( content  analysis ). Content  analysis adalah  penelitian  yang  bersifat pembahasan  mendalam  terhadap  isi suatu informasi tertulis atau tercetak di  jurnal,  atau  bahan  dokumentasi lainnya.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Indonesia  saat  ini  mencoba menerapkan konsep good governance ,
berusaha  mewujudkannya  melalui skema  birokrasi  Indonesia.  Pada dasarnya sound governance merupakan penyempurnaan dari good governance , sehingga secara konseptual  kedua  konsep  ini  sangat berkaitan.  Selain  itu,  pemerintah dapat  memberikan  lebih  banyak kesempatan kepada sektor publik dan swasta untuk melaksanakan pembangunan. Sektor swasta berperan besar dalam pembangunan, menjadikan  sektor  non-pertanian sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, pemain utama dalam penciptaan  lapangan  kerja,  dan penyumbang utama pendapatan pemerintah  dan  daerah.  Dengan masyarakat  berperan  besar  (tidak berpartisipasi) dalam proses pembangunan, maka perlu dikembangkan dan diperkuat kelembagaan yang memungkinkannya mandiri dan berjejaring dengan pihak-pihak untuk menjalankan  fungsi  produksi  dan konsumsinya,  serta  perlu  adanya pemberdayaan  untuk  meningkatkan efisiensi  produksi,  produktivitas  dan kualitas.
Tjahjanulin  (2011),  tata  kelola yang  baik  memiliki  banyak  segi dimensi,  masing-masing  dimensi  ini berkolaborasi  dengan  dimensi  lain seperti orkestra, dengan
kepemimpinan yang jelas dan elemen partisipatif  yang  dinamis  atau komponen  interaktif,  menyediakan sistem  tata  kelola  yang  berkualitas yang  melebihi  harapan.  Dimensi  ini meliputi:
1. Proses,  tata  kelola  yang  baik melibatkan proses yang mengatur semua interaksi antara  semua  elemen  atau pemangku  kepentingan  yang terlibat,  itulah  yang  ingin dihasilkan  oleh tata  kelola  yang baik; 2. Struktur,  seperangkat  elemen penyusun, aktor, aturan, peraturan, prosedur, kerangka pengambilan  keputusan  dan sumber  otoritas  yang  dapat menyetujui  atau  melegitimasi proses tata kelola;
3. Manajemen  dan  kinerja,  dan dimensi manajemen dan kinerja dari tata kelola yang baik sangat terkait.  Ini  adalah  bagian integral dari keseluruhan sistem. Tetapi  kinerja  saja  tidak  cukup, ia  harus  menghasilkan  hasil yang  diinginkan,  dan  ini  secara tepat  diterjemahkan  ke  dalam institusi dan legitimasi institusional. Maraknya  korupsi  dan  berbagai modus operandi yang terjadi saat ini membuat pemerintah berupaya untuk mencegah dan memberantasnya dengan menerbitkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001. Selanjutnya, pemerintah membentuk Pengadilan Tipikor, sebagai  pengadilan  khusus,  proses pidananya juga dilakukan oleh badan khusus berupa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa,  mengadili, dan  memutus tindak pidana korupsi.
Tindak  pidana  korupsi  dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  memiliki  delik  inti  ( bestandeel delict )  berupa  kenakalan  (pasal  2) dan penyalahgunaan kekuasaan (pasal  3).  Mengenai  muatan  inti penyalahgunaan  kekuasaan,  hal  ini masih  menjadi  perdebatan,  karena unsur  penyalahgunaan  kekuasaan tidak  dapat  diuji  di  bidang  hukum pidana.  Tentu  saja,  parameter pengujian penyalahgunaan kekuasaan  harus  didasarkan  pada hukum administrasi. Penyalahgunaan kekuasaan mengarah pada adanya tindak pidana korupsi  yang  pada  hakikatnya merupakan  maladministrasi  privat yang melanggar prinsip good governance untuk tujuan tertentu.
Maladministrasi  erat  kaitannya dengan  sikap  dan  perilaku  pejabat pemerintah.  Ada  perilaku  yang mengarah  pada  penyalahgunaan kekuasaan  dan  berdampak  pada praktik  korupsi,  lebih  tepatnya bentuk maladministrasi. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan  salah  satu  bentuk pelanggaran administrasi
yang menimbulkan tanggung jawab pribadi terhadap  instansi  pemerintah  yang melakukan  perbuatan  tersebut.  Oleh karena  itu,  hakim  dalam  peradilan pidana tidak dapat menguji penyalahgunaan  kekuasaan,  yaitu salah  administrasi  yang  berdampak pada  korupsi.  Menerapkan  prinsip- prinsip  tata  kelola  yang  baik  dalam pengelolaan  pemerintahan  untuk mencegah  terjadinya  penyimpangan administrasi.
Dalam  hal  tata  pemerintahan yang  sehat  sebagai  alat  untuk mencegah  praktik  korupsi,  konsep tata  pemerintahan  yang  sehat  dapat digunakan sebagai indikator tindakan pejabat  pemerintah.  Tentu  saja, pengelolaan pemerintahan didasarkan  pada  tata  pemerintahan yang  baik,  dan  kemudian  berbagai lembaga  akan  menjalankan  fungsi pemerintahan dengan baik (Asaduzzaman, 2017). Dalam hukum administrasi, pemerintahan  yang  baik  adalah menerapkan prinsip umum pemerintahan  yang  baik.  Hal  ini menurut G.H. Addink (Addink, 2019) bahwa prinsip-prinsip good governance dijabarkan menjadi delapan prinsip, baik positif maupun negatif, antara lain:
1.  Prinsip  melarang  melakukan  apa pun yang anda inginkan;
2. Asas keadilan atau fairness;
3. Asas kepastian hukum;
4. Asas kepercayaan;
5. Prinsip kesetaraan;
6.  Asas proporsionalitas atau keseimbangan;
7. Prinsip kehati-hatian; dan
8. Pertimbangkan prinsip.
Jika  kedelapan  asas  tersebut  di atas  dijadikan  sebagai  landasan hukum tata tertib administrasi organ, maka  asas-asas  tersebut  akan menjadi  norma  preventif,  sehingga tidak  terjadi  korupsi  dan  mengarah pada tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang mengacu pada  pelanggaran  administratif  yang disebabkan  oleh  perilaku  yang  tidak ditujukan untuk memberikan wewenang.  Dengan  delapan  prinsip good  governance tersebut  di  atas, instansi  pemerintah  akan  selalu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan (Anticorruption, 2021). Dalam perkembangannya terdapat  interaksi  yang  dinamis, sehingga perlu memunculkan tiga hal pokok, yaitu keragaman,
kompleksitas,
dan ketegangan
(Farazmand,  2004).  Di  dalam sound governance , terdapat dimensi- dimensi yang yang diharapkan dapat menjadi  peta  pelaksanaan  reformasi administrasi  publik,  dan  dapat sebagai  tindakan  preventif  korupsi. Dimensi-dimensi dalam sound governance menurut Domai (Tjahjanulin,  2011)  adalah  proses, struktur, kognisi dan nilai, konstitusi, organisasi  dan  institusi,  manajemen dan  kinerja,  kebijakan,  sektor, kekuatan  internasional  (globalisasi) serta etika, akuntabilitas dan transparansi. Orang-orang  menyadari  bahwa menerapkan prinsip-prinsip
ini bukanlah  langkah  yang  mudah  dan cepat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan ruang lingkup kerja yang terintegrasi, profesional, dan peduli, dengan etika yang  tinggi,  untuk  mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dan profesional, tanpa melakukan  tindakan  yang  mengarah pada korupsi.
KESIMPULAN Sound governance sebagai instrumen preventif terhadap tindakan korupsi, maka konsep sound governance dapat  dijadikan  sebagai indikator  pengujian  suatu  tindakan aparatur pemerintahan. Upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan  maladministrasi  tentunya dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip sound governance , dalam upaya pemberantasan korupsi oleh penyelenggaraan pemerintahan. Adanya penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan maladministrasi  yang  disebabkan adanya tindakan yang tidak didasarkan  pada  dimensi-dimensi sound  governance ,  yaitu  proses, struktur, kognisi dan nilai, konstitusi,
organisasi  dan  institusi,  manajemen dan  kinerja,  kebijakan,  sektor, kekuatan  internasional  (globalisasi) serta etika, akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya dimensi dalam sound  governance tersebut, aparatur pemerintahan akan melakukan tugas dan fungsi pemerintahan  dengan  senantiasa memperhatikan dimensi-dimensi tersebut menjadi upaya memberantas korupsi. Penelitian berikutnya dapat menggunakan dimensi Sound Governance dalam  kasus  Pencegahan Korupsi di lokus penelitian tertentu.

## REFERENSI
Addink,  H.  (2019). Good  Governance Concept and Contex . Anandya, D., Easter, L., Ramadhana, K.,
Husodo,  A.  T.,  Sunaryanto,  A.,  & Watch,  I.  C.  (2021). HASIL PEMANTAUAN TREN PENINDAKAN  KASUS  KORUPSI SEMESTER  I  2021  Penulis :  Diky Anandya  Lalola  Easter  Kurnia
Ramadhana  Reviewer :  Adnan Topan  Husodo  Agus  Sunaryanto Indonesia Corruption Watch . Anticorruption,  O.  (2021). Office  of Anticorruption and Integrity 2021 Annual Report . Asaduzzaman,  M.  (2017). Governance Theories  and  Models . October . https://doi.org/10.1007/978-3- 319-31816-5 Farazmand, A. (2004). Sound Governance Policy and Administrative Innovations . Ilmu,  J.,  Holidin,  D.,  &  Handini,  R.  S. (2014). Sound Governance Analysis  in  the  Innovation  of Traditional Market Revitalization and  Street  Vendors  Management . 21 (1). Ilmu,  M.,  Negara,  A.,  Makassar,  U., Jurusan,  D.,  Administrasi,  I.,
Unismuh, N., Jurusan, D.,
Administrasi,  I.,  &  Unismuh,  N. (2015). PENERAPAN  DIMENSI SOUND  GOVERNANCE  DALAM .
1 (April). Suharsaputra,  U.  (2012). Metode Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif, dan Tindakan .
Tjahjanulin. (2011). Sound Governance . https://www.google.co.id/books /edition/Sound_Governance/gJG ZDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq =sound
governance
tjahjanulin&pg=PP1&printsec=fr ontcover
Yusuf,  A.  M.  (n.d.). Metode  Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan .