## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10/ 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI KOTA MALANG)

## IMPLEMENTATION OF THE LOCAL REGULATION NO. 10/ 2010 ABOUT WASTE MANAGEMENT (CASE STUDY IN MALANG CITY)
Oleh:
Retno Wulan Sekarsari 1) , Khoiriyah Trianti 2)
1) Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
2) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Email : sekarsari@unisma.ac.id 1) , ria13er@gmail.com 2 )

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  serta  Peraturan Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2012  mengamanatkan  perlunya  perubahan  paradigma  yang mendasar dalam pengelolaan sampah  yaitu dari paradigma kumpul– angkut–buang, menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sampah bisa dimanfaatkan  sebagai  sumber  daya  yang  mempunyai  nilai  ekonomis.  Pemanfaatan  tersebut misalnya, untuk energi terbarukan, kompos, pupuk, dan bahan baku industri.
Berdasarkan  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  yang  menekankan  pada  proses dan makna, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif  dengan  maksud  memberikan  gambaran  masalah  secara  sistematis,  cermat,  rinci, dan  mendalam  mengenai  implementasi  Perda  Kota  Malang  No.  10  Tahun  2010  dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diterapkan kota Malang.
Mekanisme  pengelolaan  sampah  Kota  Malang  adalah  sebagai  berikut:  Penyapuan  - Pewadahan  -  Pengumpulan  -  Pemindahan  -  Pengangkutan  -  Pembuangan  akhir  dan Pengelolaan  Sampah  dengan  Pengkomposan.  Metode  memilah  sampah  berbeda-beda tergantung  dari  jenis  sampah.  BSM  melakukan  pemilahan  untuk  membagi  sampah  dengan metode  3R. Reduce (mengurangi  sampah)  yaitu  tidak  membiarkan  tumpukan  sampah  yang berlebih. Reuse (memanfaatkan)  yaitu  menggunakan  kembali  sampah  yang  bisa  digunakan dan Recycle (mendaur  ulang)  sampah  merupakan  program  untuk  memanfaatkan  kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.
Pemerintah  terus  melakukan  upaya  pengelolaan  sampah  menggunakan  konsep  3R (Reduce,  Reuse,  Recycle).  Kegiatan  ini  dibuktikan  dengan  adanya  Bank  Sampah  Malang, Pengkomposan,  dukungan  kepada  pemulung.  Pemerintah  selalu  berupaya  memberikan edukasi  kepada  masyarakat  tentang  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sadar  untuk membuang  sampah  pada  tempatnya.  Pemerintah  dan  masyarakat  perlu  membuat  dan memberikan sanksi terhadap pelanggar aturan.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.

## Abstract
The  Constitution  no.18/2010  about  waste  management,  and  Local  Regulation No.81/2012 emphasize new paradigm in waste management, namely from the collect garbage - hauling garbage - throw garbage, into waste management that focus on Reduce, Reuse of garbages.  Waste  can  be  used  as  a  resource  that  has  economic  value.  The  utilization  of  the garbages can be used as renewable energy, compost, fertilizer, and industrial raw materials.
Based  on  the  urgency  of  the  research,  this  research  emphasizing  of  process  and meaning.  The  researcher  using  descriptive  qualitative  research,  that  will  describe  a systematic, careful,  detailed, and in-depth  description  of  the problem of research especially about  implementation  of  the  local  regulation  no.  10/  2010  about  waste  management  in Malang city.
The  mechanism  of  waste  management  in  Malang  City  is  as  follows:  Sweeping  - Collecting  –  Moving  up  the  garbage  to  Final  disposal and  Waste  Management  by Composting the garbage. The method of sorting waste has many variation depending on the type  of  waste.  BSM  does  sorting  to  divide  waste  by  the  3R  method,  that  are  Reduce  the garbage  –  Reuse  the  garbage  –  using  the  garbage  as  Recycle  Product  that  supported  by Local  Government  of  Malang  City. The government  of  Malang  City continues to  implement waste  management  using  the  3R  concept  (Reduce,  Reuse,  Recycle).  This  activity  involves Malang  Garbage  Bank,  Composting,  supporting  scavengers.  The  Local  government  of Malang  City  always  trying  to  educate  the  society  and  household  about  the  right  concept  of waste management. The government and society also need to make punishment and sanction to the violators.
Keywords : Implementation, Local Regulation, Waste Management.

## 1. PENDAHULUAN
Sampah  dan  limbah  telah  menjadi permasalahan nasional. Masalah persampahan sangat terkait dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi  dan  perubahan  pola  konsumsi asyarakat.  Pertumbuhan  pesat  di  sektor industri  juga  merupakan  imbas  dari meningkatnya  pendapatan  rumah  tangga dan  makin  beragamnya  pola  serta  jenis konsumsi  masyarakat.  Kondisi  tersebut menimbulkan bertambahnya volume, beragamnya jenis, dan karakteristik sampah dan limbah.
Timbulan sampah dan buangan limbah  berdampak  buruk  bagi  lingkungan dan  kesehatan,  oleh  karena  itu  perlu dilakukan langkah penanganan.
Penanganan sampah dan limbah ini sejalan dengan  target  Sustainable  Development Goals  (SDGs). Regulasi  dalam menangani permasalahan sampah dan limbah tertuang dalam  UU  Nomor  18  tahun  2008  tentang pengelolaan sampah dan turunannya, serta Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah diantaranya dengan mengalokasikan anggaran  perlindungan  lingkungan  pada APBN  dan  APBD.  Penanganan  sampah dan limbah juga perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.
Upaya  pengelolaan  sampah  juga dilakukan  dengan  mendorong  pemimpin daerah membangun partisipasi aktif masyarakat  serta  dunia  usaha  untuk mewujudkan  kota  berkelanjutan  melalui program Adipura. Menumbuhkan kepedulian  terhadap  lingkungan  perlu dilakukan oleh semua kalangan, pemerintah, swasta dan terutama masyarakat  sebagai  penyumbang  dan penerima ekses negatif pencemaran. Untuk itu  masyarakat  harus  mengambil  peran dalam pengurangan dan penanganan sampah.
Kota  Malang  merupakan  salah  satu kota  besar  di  Indonesia.  Penduduk  Kota Malang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke tahun.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik Kota Malang tahun 2020 penduduk Kota Malang berjumlah 874.890 jiwa. Setiap tahun mengalami peningkatan sebesar  1%  tahun  2019  jumlah  penduduk 870.682  jiwa,  tahun  2018  866.118,  tahun 2017  berjumlah  861.414  jiwa.  Jumlah  ini belum ditambah jumlah pendatang. Pendatang  yang  banyak  melakukan  studi di kota Malang. Peningkatan penduduk ini juga berpengaruh terhadap volume sampah di  Kota  Malang.  Volume  sampah  di  kota Malang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke tahun.
Usaha  yang  telah  dilakukan  oleh Dinas Kebersihan Kota Malang selama ini dalam  penanganan  sampah  dan  tugas
pokok  lainnya  dipandang  masih  belum optimal.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan adanya  perbedaan  jumlah  volume  yang diangkut  dan  diolah  hasilnya  berbeda dengan volume sampah yang ada. Tindakan penanganan sampah yang kurang  baik  berakibat  buruk  terhadap lingkungan hidup, baik pada tanah, air, dan udara. Pembakaran sampah yang dilakukan  untuk  mengurangi  timbunan sampah  dapat  mencemari  udara  dan meningkatkan  produksi  gas  rumah  kaca, terutama karbondioksida, dan gas metana.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun 2012  mengamanatkan  perlunya  perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan  sampah  yaitu  dari  paradigma kumpul  –  angkut  –  buang,  menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan  sampah  dan  penanganan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif.  Dimulai  dari  hulu,  yaitu sejak  suatu  produk  yang  berpotensi menjadi sampah belum dihasilkan.
Dilanjutkan  sampai  ke  hilir,  yaitu  pada fase  produk  sudah  digunakan,  sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan  ke  media  lingkungan  secara aman.
Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat,
melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan  sampah,  pendauran  ulang  dan pemanfaatan  kembali  sampah  ( Reduce , Reuse dan Recycle (3R)).  Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk memilah sampah.
Pembangunan bank sampah ini merupakan momentum awal dalam membina  kesadaran  kolektif  masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Peran Bank Sampah  menjadi  penting  dengan  terbitnya Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  81 Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis Sampah  Rumah  Tangga.  Akan  tetapi,  hal tersebut  dinilai  belum  merata  ke  seluruh masyarakat  di  Kota  Malang,  karena  Bank Sampah hanya muncul di salah satu daerah saja yaitu RW 03 Sukun Kota Malang. Hal tersebut hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh  warga  sekitar.  Belum  meratanya program  pemerintah  pengelolaan  sampah berbasis  masyarakat,  maka  penelitian  ini muncul untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Malang.
Pengelolaan  sampah  rumah  tangga belum  menjadi  priorits  di  dalam  kegiatan masyarakat perkotaan saat ini. Peningkatan jumlah  penduduk  dan  perubahan  pola konsumsi telah mengarah pada
peningkatan  volume  sampah  di  Kota Malang. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem  pengelolaan  sampah  berkelanjutan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.
Penelitian ini akan membahas tentang: Sistem  pengelola  sampah  di  Kota  Malang menurut  Perda  No.10  tahun  2010  dan Implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
2.1 Kebijakan
Kebijakan  dapat  didefinisikan  sebagai serangkaian  rencana  program,  aktivitas, aksi,  keputusan,  sikap,  untuk  bertindak maupun  tidak  bertindak  yang  dilakukan oleh  para  pihak  (aktor-aktor),  sebagai tahapan  untuk  penyelesaian  masalah  yang dihadapi.  Penetapan  kebijakan  merupakan suatu  faktor  penting  bagi  organisasi  untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).
Lebih  lanjut,  kebijakan  memiliki  dua aspek (Thoha, 2012), yakni:
a. Kebijakan  merupakan  praktika  sosial, kebijakan  bukan  event  yang  tunggal atau  terisolir.  Dengan  demikian, kebijakan  merupakan  sesuatu  yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan  berdasarkan  dari  segala kejadian  yang  terjadi  di  masyarakat. Kejadian  tersebut  ini  tumbuh  dalam praktika  kehidupan  kemasyarakatan, dan  bukan  merupakan  peristiwa  yang
berdiri  sendiri,  terisolasi,  dan  asing bagi masyarakat.
b. Kebijakan  adalah  suatu  respon  atas peristiwa  yang  terjadi,  baik  untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif  atas  tindakan  bersama  bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan  yang  tidak  rasional  atas usaha bersama tersebut.
Dengan  demikian,  kebijakan  dapat dinyatakan  sebagai  usaha  untuk  mencapai tujuan-tujuan  tertentu,  sekaligus  sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan  sarana-sarana  tertentu,  dan dalam  tahapan  waktu  tertentu.  Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan  hanya  menggariskan  pedoman umum  sebagai  landasan  bertindak  dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh  para  pelaku  ( stakeholders )  dalam rangka  memecahkan  suatu  permasalahan tertentu (Haerul, Akib,  & Hamdan, 2016). Proses  kebijakan  dapat  dijelaskan  sebagai suatu  sistem,  yang  meliputi:  input,  proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan  proses  kebijakan  berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan  kebijakan.  Isu  dan  formulasi kebijakan  dapat  dipahami  sebagai  proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau
kelompok-kelompok  penekan.  Output  dari proses  kebijakan  adalah  kinerja  kebijakan (Wahyudi,  2016).  Oleh  karena  itu, kebijakan tidak bersifat permanen.
Kebijakan  dibuat  sekali  untuk  rentang waktu  tertentu  sebagai  sebuah  solusi  atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006).

## 2.2 Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  menunjuk aktivitas  menjalankan  kebijakan  dalam ranah  senyatanya,  baik  yang  dilakukan oleh  pemerintah  maupun  pihak  yang  telah ditentukan  dalam  kebijakan.  Implementasi kebijakan  sendiri  biasanya  ada  yang disebut  sebagai  pihak  implementator  dan kelompok sasaran. Implementataor kebijakan  adalah  mereka  yang  secara resmi  diakui  sebagai  individu/  lembaga yang  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan program  di  lapangan.  Kelompok  sasaran adalah menunjuk parapihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan (Indiahono, 2009: 143)
Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam Winarno  (2008:  146-147)  membatasi implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu- indidvidu (atau kelompok-kelompok) pemerintahan maupun swasta yang diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan- keputusan kebijakan sebelumnya.
Tindakan  ini  mencakup  usaha  untuk mengubah  keputusan  menjadi  tindakan operasional  dalam  jangka  waktu  tertentu maupun dalam  rangka melanjutkan usaha- usaha untuk pencapaian perubahan- perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
Menurut  Anderson  (1979:  68)  ada  4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi  kebijakan  yaitu:  (1)  Siapa yang  mengimplementasikan,  (2)  Hakikat dari proses administrasi (3) Kepatuhan dan (4) Dampak dari pelaksanaan kebijakan.
2.3 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pengelolaan sampah, menurut Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah suatu kegiatan  mengurangi  dan  menangani sampah  yang  sistematis,  menyeluruh,  dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan  dan  penanganan  sampah. Undang-undang  tersebut  juga  menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan  secara  komprehensif  dari  hulu sampai hilir.
Kegiatan  mengurangi  dan  menangani sampah  terkait  erat  dengan  konsep  3R, yang terdiri atas:
1. Reduce (mengurangi timbulan sampah), yaitu mengurangi kegiatan konsumsi yang menyebabkan timbulan sampah.
2. Reuse (menggunakan kembali
bahan yang berpotensi
menimbulkan sampah), yaitu penggunaan kembali sampah secara  langsung,  baik  untuk  fungsi yang  sama  maupun  fungsi  yang lain.
3. Recycle (mendaur  ulang  sampah), yaitu memanfaatkan kembali sampah  setelah  mengalami  proses pengolahan
2.4 Peraturan  Daerah  Kota  Malang Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 menimbang bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya  perlu  dilakukan  secara komprehensif  dan  terpadu  dari  hulu  ke hilir  agar  memberikan  manfaat  secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi  lingkungan,  serta  dapat  mengubah perilaku  masyarakat.  Sampah  adalah  sisa kegiatan  sehari-hari  manusia.  Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah  ini,  terdiri  atas;  a)  sampah  rumah tangga,  (b)  sampah  sejenis  sampah  rumah tangga,  (c)  sampah  spesifik.  Sampah spesifik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  c,  meliputi:  sampah  yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mengandung limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun; sampah yang timbul akibat bencana; puing bongkaran  bangunan;  sampah  yang  secara
teknologi  belum  dapat  diolah;  dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.
Pasal 7 Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 menjelaskan tugas Pemerintah Daerah  sebagaimana  dimaksud,  terdiri atas: (a)  menumbuh  kembangkan  dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; (b) melakukan penelitian  dan  pengembangan  teknologi pengurangan serta penanganan sampah; (c) memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan  dan  pemanfaatan  sampah;  (d) melaksanakan  pengelolaan  sampah  serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah; (e) memfasilitasi dan melakukan  pengembangan  atas  manfaat yang  dihasilkan  dari  pengelolaan  sampah; (f)  memfasilitasi  penerapan  teknologi spesifik  lokal  yang  berkembang  pada masyarakat setempat untuk menangani dan mengurangi  sampah;  dan  (g)  melakukan koordinasi  antar  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  agar terdapat  keterpaduan  dalam  pengelolaan sampah.
Pasal 16 menyebutkan bahwa pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan sampah  sejenis  rumah  tangga  terdiri  atas pengurangan  sampah  dan  penanganan sampah.  Hal  ini  diperinci  dalam  pasal  17 yang  mana  penguranan  sampah  yang dimaksud  adalah  pembatasan  timbulan sampah,  pendauran  ulang  sampah,  dan
pemanfaatan kembali sampah. Lebih lanjut di  dalam  Pasal  17  dijelaskan  bahwa Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan kegiatan  sebagai  berikut:  (a)  menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap  dalam  jangka  waktu  tertentu:  (b) memfasilitasi  penerapan  teknologi  yang ramah lingkungan; (c) memfasilitasi penerapan  label  produk  yang  ramah lingkungan;  (d)  memfasilitasi  kegiatan mendaur  ulang  dan  mengguna  ulang;  dan (e)  memfasilitasi  pemasaran  produk- produk daur ulang.
Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam  Pasal  18 bahwa untuk pengurangan sampah Pemerintah Daerah dapat melakukan: a. menentukan  kawasan  atau  lokasi percontohan untuk pengurangan sampah dengan teknologi  yang ramah lingkungan  dan  kegiatan  mendaur ulang serta mengguna ulang;
b. membentuk  dan  menentukan  kader- kader  pengelolaan  sampah  ditiap-tiap RW  atau  Kelurahan  sebagai  pelopor langsung  yang  terjun  di  masyarakat dalam pengurangan sampah.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1 Mekanisme Penelitian
Berdasarkan  masalah  yang  diangkat dalam  penelitian  yang  menekankan  pada proses dan makna, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang  bersifat  deskriptif  dengan  maksud
memberikan  gambaran  masalah  secara sistematis,  cermat,  rinci,  dan  mendalam mengenai implementasi Perda Kota Malang  No.  10  Tahun  2010  dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diterapkan kota Malang.
Jenis  penelitian  yang  digunaka  adalah penelitian  deskripstif  kualitatif.  Sebagai suatu  penelitian  deskriptif,  penelitian  ini studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci  dan mendalam mengenai  potret  kondisi  tentang  apa  yang sebenarnya terjadi di lapangan studinya.

## 3.2 Instrumen Penelitian
Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi  kualitas  hasil  penelitian, yaitu  kualitas  instrumen  utamanya  adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus  penelitian  menjadi  jelas,  maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen  penelitian  yang  diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan  dengan  data  yang  telah ditemukan melalui:
1. Teknik Observasi
2. Teknik Wawancara
3. Teknik Dokumentasi

## 3.3  Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Malang.  Alasan  pemilihan  lokasi  tersebut antara lain: (1) Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan  Kota  Malang  merupakan unsur  pelaksana  pemerintah  daerah  yang
menangani masalah kebersihan dan pertamanan kota, salah satunya mempunyai  tugas  yang  sangat  penting dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.  Sehingga  pada  dinas  tersebut peneliti  bisa  mendapatkan  data-data  yang diperlukan dengan permasalahan yang ada.
(2)  Lokasi  tersebut  merupakan  tempat dimana  proses  implementasi  kebijakan (Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun  2010)  dalam  penyelenggaraan pengelolaan  sampah  dilaksanakan.  (3) Masyarakat Kota Malang

## 3.4 Objek Penelitian
Di  dalam  penelitian  ini  penulis memilih  informan  dan  berbagai  sumber yang  terkait  dengan  pengelolaan  sampah khususnya  di  Kota  Malang.  Informasi diambil dari orang-orang yang dipilih oleh peneliti yang berperan sebagai narasumber dan  partisipan.  Dengan  pertimbangan, bahwa  informan  tersebut  sepenuhnya terlibat  dalam  kasus  pada  situasi  sosial yang hendak diteliti.
Ada beberapa informan dan informasi kunci  yang  menjadi  sumber  informasi penulis dalam penellitian ini, yaitu: 1. Kepala Dinas Kebersihan Kota Malang
2. Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan (PPTK) Program Pegembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3. Petugas  Lapangan,  yang  terdiri  dari Petugas  Kebersihan  Pasar,  Penyapu Jalan,  Petugas  Pembersih  Parit  dan
Rumput, Petugas Pembersih Pengangkut Sampah, Petugas
Pemeliharaan TPA
4. Masyarakat  Kota  Malang  secara  umum dan secara khusus yang tinggal di dekat TPA.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Sistem  Pengolahan  Sampah  di  Kota Malang  menurut  Perda  No.10  tahun 2010
Timbunan  sampah  di  Kota  Malang  akan terus bertambah. Jumlahnya terus bertambah  seiring  dengan  pertambahan penduduk dan perubahan kondisi perekonomian.  Di  tahun  2019,  jumlah sampah  yang  diangkut  sebanyak  667  ton per  hari.  Kota  Malang  memiliki  72  TPS. Seluruh sampah langsung dikelola. Sebagian  sampah  sudah  diproses  baik komposting  maupun  pemilahan  dan  daur ulang di Rumah PKD (Pilah Kompos Daur Ulang).  Sejumlah  25  PKD  lokasinya berdekatan dengan TPS.
Kota  Malang  menghasilkan  sampah sebanyak  667  ton/  hari.  667  ton  sampah diangkut  oleh  151  truk/  hari.  1  truk mengangkut  4-5  ton  sampah.  Pengelolaan sampah  di  Kota  Malang  dikelola  oleh Dinas  Lingkungan  Hidup  dulunya  adalah Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Malang.  Organisasi  Dinas  Lingkungan Hidu Kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah  Nomor  10  tahun  2010  tentang
pembentukan,  kedudukan,tugas  pokok, fungsi  dan  struktur  organisasi  dinas sebagai  pelaksana  pemerintah  daerah. Mekanisme  pengelolaan  sampah  Kota Malang adalah sebagai berikut:
1. Penyapuan . Penyapuan sampah merupakan  kegiatan  awal  pengelolaan sampah dari sumber sampah, baik  sampah dari  rumah  tangga,  perusahaan,  kantor, jalan  raya,  dan  lain-lain.  Kegiatan  awal pengelolaan  sampah  ini  dilakukan  setiap hari agar Kota Malang Mkelihatan bersih , indah, nyaman dan sehat. Petugas pasukan kuning  dinas  kebersihan  Kota  Malang yang  bertugas  menyapu  sampah  di  jalur poros di pusat wilayah kota dibagi menjadi empat  kelompok  jam  kerja  yaitu:  Pukul 05.00  -  09.00  WIB;  pukul  10.00  –  13.00 WIB;  dan  pukul  14.00  –  17.00  WIB;  dan pukul 19.00 – 21.00 WIB.
2. Pewadahan . Pewadahan sampah merupakan  sarana  tempat  penampungan sampah pada setiap lokasi sumber sampah. Sistem  pewadahan  sampah  dapat  bersifat individual atau bekelompok. Bentuk pewadahan  sampah  yang  diterapkan  di Kota  Malang  bervariasi,  untuk  wadah individual  menggunakan  bak  pasangan batu-bata yang diletakkan di depan rumah, wadah  sampah  dari  ban  bekas,  tong sampah, keranjang sampah, kantong plastik dan bak sampah.
3.  Pengumpulan .  Pengumpulan  sampah dari  tempat-tempat  sampah  yang  ada  di
tempat  atau di  wadah sampah  yang ada di sumber  sampah  dilakukan  oleh  petugas pengumpulan  sampah,  dalam  hal  ini pasukan  kuning,  baik  yang  swakelola maupun  dinas  kebersihan  kota,  untuk mengumpulkan  sampah  ke  TPS-TPS dengan menggunakan gerobak sampah.
4.  Pemindahan .  Pemindahan  sampah dilakukan  oleh  pasukan  kuning  untuk memindahkan sampah dari dalam  gerobak untuk dimasukkan ke dalam container atau dump  truck,  pemindahan  dilakukan  untuk sampah  yang  sudah  dikumpulkan  pasukan kuning.  Sistem  pemindahan  sampah  di Kota Malang dapat berupa andasan dengan bantuan  alat  pengangkut  loader  dan  dump truck, container dengan alat arm roll truck dan transfer depo dengan rumah jaga yang dilengkapi dengan dump truck memindahan pengosongan sampah gerobak.
5.  Pengangkutan .  Pengangkutan  sampah adalah  kegiatan  sampah  yang  telah  di kumpulkan di tempat penampungan sementara  atau  langsung  dari  tempat sumber  sampah  ke  tempat  pembuangan akhir.  Pengangkutan  sampah  dari  TPS (tempat  pembuangan  sementara)  ke  TPA (tempat  pembuangan  akhir)  dilaksanakan oleh dinas kebersihan Kota Malang dengan menggunakan 3 angkutan meliputi: loader, dump  truck,  dan  arm  roll  dalam  proses pemuatannya.
6. Pembuangan akhir . Pembuangan akhir adalah cara yang digunakan untuk memusnahkan  sampah  padat  dari  hasil kegiatan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah. Sistem pengelolaan sampah di TPA Supit Urang menggunakan sistem controlled landfill . Sistem controlled landfill merupakan peningkatan dari open dumping.
Untuk mengurangi potensi gangguan  lingkungan  yang  ditimbulkan, sampah  ditimbun  dengan  lapisan  tanah setiap tiga hari sekali. Dalam operasionalnya, untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukan  TPA,  maka  dilakukan  juga perataan dan pemadatan sampah menggunakan  alat  berat..  Akan  tetapi, pemerintah  menyadari  penggunaan  sistem controlled landfill sudah dirasa tidak dapat mengatasi  banyaknya  sampah  yang  ada  di TPA. Hal ini diperlukan sistem pengelolaan  sampah  yakni  menggunakan sistem sanitary  landfill .  Sistem  sanitary landfill  dilakukan  secara  sistematis  yakni seperti  proses  penyebaran  dan  pemadatan sampah  pada  area  pengurugan  dan penutupan  sampah  dilakukan  setiap  hari. Hal  ini  dilakukan  untuk  meminimalkan potensi gangguan yang ditimbulkan.
Sistem sanitary landfill masih tahap proses pembangunan,    yang  nantinya  di  tahun 2021  Kota  Malang  akan  menerapkan sistem sanitary landfill .
Selain sistem buang, angkut, tumpuk ada  juga  proses  pemilaha.  Pemilahan dilakukan  secara  manual  yakni  diambil oleh  pemulung.  Pemulung  itu  sendiri  dari warga sekitar. Pemulung tersebut mengambil sampah yang masih bisa dijual. Pemilahan ini juga dilakukan di  area TPA Supit  Urang.  Partisipasi  pemulung  dalam upaya  pengurangan  sampah  di  TPA  juga berdampak  secara  ekonomis  dan  ekologis. Pada  saat  truck  pengangkut  sampah  yang datang  di  TPA  Supit  Urang,  sampahnya dibongkar dan dikeluarkan semuanya, para pemulung berkelompok dan secara individu  “mengumpulkan”  semua  sampah yang dianggap mempunyai nilai ekonomis dan  dimasukkan  ke  dalam  keranjang anyaman bambu yang dibawanya.
Dari  semua  jenis  sampah  yang terkumpul  di  keranjang  bambu  masing- masing  pemulung  kemudian  di  bawa  ke rumah  gudang  sementara  yang  berada  di lingkungan TPA Supit Urang, kemudian di pilah-pilah sesuai dengan karakter sampah yang ada.
Dari sejumlah sampah yang dikumpulkan  dan  dimasukkan  ke  dalam keranjang bambu masingmasing pemulung,  mayoritas  adalah  sampah anorganik,  berupa:  plastik,  besi,  kertas, rambut dan lainnya. Sampah ini merupakan barang yang jika ditimbun sulit terurai  dan  membutuhkan  waktu  yang sangat  lama  untuk  melapiknya.  Dalam  hal
ini  para  pemulung  mempunyai  andil  yang sangat  besar  secara  ekologis  karena mengurangi volume sampah yang dibuang ke  lingkungan  bebas  dan  berpeluang menimbulkan dampak kesehatan lingkungan  bagi  masyarakat  di  sekitar TPA Supit Urang. Partisipasi pemulung ini didukung  oleh  pemerintah.  Dukungan tersebut  yakni  dibangun  Bank  Sampah Malang  II  yang  dikhsuskan  kepada pemulung. Jadi, nanti pemulung-pemulung bisa  menyetorkan  hasil  pengumpulan sampahnya  berdasarkan  karakter  masing- masing  ke  Bank  Sampah  Malang  II  yang letaknya di dekat TPA Supit Urang.
Pengelolaan Sampah dengan

## Pengkomposan.
Pembuatan  kompos  juga  dilakukan  dalam upaya  pengurangan  sampah.  Kompos  ini berasal  dari  sampah  organik  yaitu  sampah dari  pasar.  Sampah  dari  pasar  ini  berupa sampah sisa-sisa sayuran yang sudah tidak digunakan,  kemudian  diolah  menjadi kompos. Dari 667 ton sampah, pengkomposan  ini  mampu  mengurangi  10 ton  sampah  per  hari  yang  digunakan menjadi  kompos.  Kemudian  kompos  ini juga  dibagikan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan.  Biasanya  pengelola  TPST bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Dari kerjasama  ini  juga  ditujukan  untuk memberikan  edukasi  kepada  masyarakat bahwa sampah dapat menjadi sesuatu yang bnerguna bagi masyarakat.
Kota  Malang  telah  melakukan  konsep  3R. Dalam  upayanya  melakukan  3R  (reduce, reuse,  recycle)  kota  Malang  memiliki Bank  Sampah  yaitu  Bank  Sampah  Induk Gemaripah.  Bank  sampah  ini  adalah  bank sampah  pertama  kali  yang  ada  di  kota Malang.  Bank  Sampah  ini  merupakan program pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah sampah dan menyadarkan  masyarakat  akan  pentingnya menjaga lingkungan.
4.2 Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Sampah Yang Ada Di Kota Malang
a)  Mekanisme  Pengelolaan  Sampah Bank Sampah Masyarakat
Pengelolaan  sampah  merupakan  suatu kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah  secara  sistematis,  menyeluruh, dan  berkesinambungan  sejak  sampah ditimbulkan  sampai  dengan  pembuangan akhir. Secara garis besar pengurangan dan penanganan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan hingga pembuangan akhir.
Metode  memilah  sampah  berbeda- beda  tergantung  dari  jenis  sampah.  BSM melakukan  pemilahan  untuk  membagi sampah  dengan  metode  3R. Reduce (mengurangi sampah) yaitu tidak membiarkan  tumpukan  sampah  yang berlebih. Reuse (memanfaatkan)  yaitu
menggunakan  kembali  sampah  yang  bisa digunakan  dan Recycle (mendaur  ulang) sampah merupakan program untuk memanfaatkan  kembali  sampah  setelah mengalami proses pengolahan. a. Pemilahan Sampah dan Stok Sampah
Kegiatan pemilahan sampah dimaksudkan  agar  memudahkan  petugas untuk  mengolah  sampah  yang  telah dikumpulkan.  Hal  ini  bermanfaat  agar pekerjaan lebih efisien dan tidak memakan  banyak  waktu  untuk  memilah kembali. Pemilahan sampah yang dilakukan BSM dilakukan melalui beberapa  tahapan  yaitu  sampah  tersebut dibawa  petugas  pengambilan  sampah hingga  sampah  yang  diolah  akan  dibeli oleh  pihak  pabrik  untuk  diolah  kembali. Berikut ini gambar mekanisme pemilahan/sortir  sampah  yang  dilakukan oleh BSM.
Pada  gambar  diatas,  sampah  yang dibawa oleh driver atau petugas pengambilan  sampah  terlebih  dahulu ditimbang  serta  dijumlahkan  menurut
jenis  sampah  yaitu  nasabah  instansi, sekolah,  masyarakat.  Lalu  sampah  yang ada  di  BSM  selanjutnya  akan  dilakukan pengklarifikasian  berdasarkan  jenisnya kemudian  dilakukan  pembersihan.  Untuk bagian  pemilahan  akan  dilakukan  oleh divisi  operasional.  Proses  pemilahan  dan packing  barang  dilakukan  oleh  divisi operasional  tetapi  untuk  jenis  sampah kertas sesuai dengan jenis yang ditentukan.  Selanjutnya,  disiapkan  dalam bahan baku produksi  akan  dimasukkan  ke dalam  stok  sampah  siap  giling  yang nantinya  akan  dicacah  maupun  dijual kembali akan  diproses pada  divisi produksi.  Sampah  yang  telah  terkumpul nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan  kamar  sampah  atau  gudang yang  telah  diberi  skat/pembatas.  Sampah yang  ada  di  kamar-kamar  di  tumpuk secara  rapi  dimasukkan  ke  dalam  karung- karung. Untuk sampah yang akan digiling dilakukan  pembersihan  tetapi  bukan dicuci  melainkan  dibersihkan  dari  label. Seperti botol air mineral akan dibersihkan dari label merk air tersebut. Sampah yang banyak di BSM adalah jenis plastik karena terdapat fasilitas pencacahan plastik hingga  akhirnya  sampah  bersih  siap diproses  untuk  digiling  dan  masuk  ke dalam  stok  sampah  yang  dimiliki  BSM untuk proses selanjutnya. Tahap selanjutnya, divisi operasional akan memutasi  sampah  yang  siap  digiling  ke
Gambar 3. Proses Pencacahan Plastik
divisi produksi  Berikut ini gambar proses pembersihan sampah oleh BSM:
Gambar.1: Pembersihan dari label dan Contoh Hasil Produksi Sampah
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)
Gambar.2: Hasil Produksi Bank
Sampah
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)
Pada
divisi produksi ini penggilingan,  pengeringan,  dan  packing hasil giling akan menjadi  tanggung jawab divisi ini. Pada  proses penggilingan/cacah plastik  yang  bertanggung  jawab  terhadap proses  penggilingan  hingga  perawatan mesin  penggiling.  Sebagian  sampah  akan diolah  menjadi  cacahan.  Proses  pertama, sampah  tersebut  dimasukkan  ke  mesin pencacahan sekaligus dilakukan pencucian.  Setelah  dilakukan  pencacahan diteruskan dengan pengeringan
menggunakan  mesin sentries/blower. Dari hasil  pengeringan  menggunakan  mesin sentries/blower  tersebut  hasil  cacahan tidak kering 100 persen tetapi masih agak basah  yaitu  kering  sekitar  80%,  sehingga perlu  mengeringkan  dengan  dihamparkan atau  di  angin-anginkan  selama  satu  hari. Selanjutnya  setelah  dihamparkan,  hasil cacahan  plastik  tersebut  dimasukkan  ke dalam  karung.  Lalu  seksi  pengering  dan packing  akan  menimbang  dan  mencatat hasil  produksi  yang  sudah  dipacking  dan melaporkan  ke  manager  produksi  untuk siap  dijual  ke  pabrik  plastik  yang memesan.
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)
a. Penjualan Produk sampah
Dalam satu hari,  BSM dapat memperoleh
sekitar  ±4  ton  per  hari  dari  jumlah  total transaksi  sekitar  ±  Rp.3.000.000,-  hingga Rp.4.000.000,-  per  hari.  Sedangkan  untuk penerimaan  penjualan  sampah  baik  dari sampah yang dicacah/giling maupun yang tidak  dicacah  sebesar  ±250  juta  dengan keuntungan  ±40-50  juta  perbulan  BSM menjual  produk  sampahnya  menjadi  tiga produk sampah yaitu bahan baku, kerajinan  daur  ulang,  dan  produksi  cacah plastik.  Bahan  baku  merupakan  produk plastik yang tidak melalui proses pencacahan  yaitu  plastik,  logam,  kertas, dan  botol  kaca.  Bahan  baku  ini  akan langsung  dijual  ke  lapak/pengepul/pabrik setelah  disortir  oleh  BSM.  Untuk  produk berupa  kerajinan  daur  ulang  tidak  semua sampah  dapat  dijadikan  kerajinan.  Hanya sampah-sampah  tertentu  saja  yang  dapat dijadikan  kerajinan  seperti  kertas  Koran dapat  dibuat  menjadi  vas  bunga,  kain percah menjadi dompet, styrofoam menjadi  bahan  dasar  lukisan,  plastik menjadi macam-macam tas, dan sebagainya. Pada kerajinan daur ulang ini, pembuatan kerajinan tidak dilakukan oleh BSM  melainkan  dikelola  sendiri  oleh nasabah.  Sehingga  kerajinan  yang  dijual di BSM hanya berupa titipan dari nasabah yang ingin memasarkan produk kerajinannya di BSM. Sedangkan cacahan plastik  akan  dilakukan  oleh  BSM  sendiri, biasanya sudah dipesan oleh supplier atau pabrik plastik.
Dari  ketiga  produk  sampah  yang dijual  oleh  BSM  tersebut,  produk  yang memiliki  daya  jual  tinggi  adalah  produk bahan  baku  dan  produksi/cacah  plastik. Sedangkan  produk  kerajinan  daur  ulang memiliki  penjualan  tidak  menentu  karena tergantung  pada  tamu/kunjungan  ke  BSM menjadi  tujuan  dalam  studi  banding kabupaten/kota  di  Indonesia  baik  dari pemerintah daerah, LSM/NGO, organisasi sosial  masyarakat,  CSR,  dan  lainnya terkait  Bank  Sampah,  karena  menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  BSM  adalah  bank  sampah terbaik  yang  ada  di  Indonesia.  Selain  itu kegiatan  penjualan  kerajinan  daur  ulang ini  juga  dibeli  oleh  pemerintah  Kota Malang  terutama  DKP  Kota  Malang sebagai  pengganti  tas  dari  kegiatan pelatihan 3R yang dilaksanakan oleh DKP Kota  Malang.  Berikut  gambar  display BSM  yang  digunakan  khusus  untuk kerajinan.
Gambar 4. Display Barang Hasil Daur Ulang di Kantor BSM
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)

## 5. PENUTUP
Pemerintah terus melakukan upaya pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Kegiatan ini dibuktikan  dengan  adanya  Bank  Sampah Malang, Pengkomposan, dukungan kepada pemulung.  Pemerintah  selalu  berupaya memberikan  edukasi  kepada  masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan  sadar  untuk  membuang  sampah  pada tempatnya.  Maka  dari  itu,  pemerintah  dan pihak  yang  berwenang  perlu  memberikan sanksi terhadap pelanggar aturan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  James.  E.  2003.  Public  Policy Making, Fifth Edition. USA: Houghton Mifflin Company.
Cointreau,  S.J.,  C.G.  Gunnerson,  J.M.
Huls,  dan  N.N  Seldman.  1985. Integrated
resource recovery: Recycling from municipal  refuse  –  A  state-of-the-
art review and annotated biobliography. UNDP Project Management  Report  Number  1. The World Bank, Washington D.C. Badan  Pusat  Statistik.  2015.  Volume  dan Pengolahan Sampah.
https://malangkota.bps.go.id/ .
Diakses  tangga  7  Agustus  2019, pukul 11.25 WIB
Haerul,  Akib,  H.,  &  Hamdan.  2016.
Implementasi  Kebijakan  Program Makassar  Tidak  Rantasa  di  Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik,  6,  21-34.  Retrieved  from http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/a rticle/view/2477/1272
Iskandar,  J.  2012.  Kapita  Selekta  teori Administrasi  Negara.  Bandung: Puspaga.
Godin,  R.  E.,  Rein,  M.,  &  Moran,  &.  M. 2006.  The  Public  and  its  Policies. In  M.  Moran,  M.  Rein,  &  R.  E. Goodin,  The  Oxford  Handbook  ff Public  Policy  (pp.  3-35).  New York: Oxford University Press. Kementerian  Lingkungan  Hidup.  2008.
Gender dan lingkungan hidup. http://www.menlh.go.id/hom e/index.php?option=com_content& view=artcle&id=2916:GENDER- DAN- LINGKUNGANHIDUP&catid=43: berita&Itemid=73&lang=en .
Moningka, L. 2000. Community
participation in solid waste management factors favouring  the  sustainability  of community participation: A literature review. UWEP Occasional Paper.
Ostrom, E., 1990. Governing the commons: The evolution of
institutions for
collective  action.  Cambridge  University Press, U.S.A.
Tobing,  ISL.  2005.  Dampak  sampah terhadap kesehatan lingkungan dan manusia.  Makalah  pada  Lokakarya “Aspek  lingkungan  dan  legalitas
pembuangan
sampah serta
sosialisasi  pemanfaatan  sampah
organik sebagai bahan baku
pembuatan  kompos”  kerjasama
Universitas Nasional  dan Dikmenti
DKI, Jakarta.
Thoha,  M.  2012.  Dimensi-dimensi  Prima
Ilmu  Administrasi  Negara.  Jakarta:
Raja Grafindo Persada
Wahab,  S.  A.  2010.  Pengantar  Analisis Implementasi  Kebijakan  Negara.
Jakarta: Rineka Cipta.
Wahyudi,  A.  2016.  Implementasi  rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat  dan  desa  dalam  upaya pengembangan  Badan Usaha Milik Desa  di  Kabupaten  Kotawaringin Barat.  Jurnal  Ilmiah  Administrasi
Publik  ,  2(2),  101-105.  Retrieved from
http://ejournalfia.ub.ac.id/index.ph p/jiap/article/view/566/851
Winarno,  B.  2012.  Kebijakan  Publik:
Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus. Jakarta:  Center  for  Academic Publishing Service.

## Peraturan:
Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  10 Tahun 2010.
Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.