http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang
Rico Firmanda 1 , M. Fachri Adnan 2
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang
2 Universitas Negeri Padang Email: firmandarico@gmail.com 1 , fachriadnan@fis.unp.ac.id 2
Abstract. Controlling street vendors in the city of Padang is an unresolved problem. Based on data from January to December 2019, the Padang City Civil Service Police has taken action on 720  violations  committed  by  street  vendors.  This  number  increased  compared  to 2018  which  was only 677 violations, plus the problem of the Covid-19 pandemic in the city of Padang. The purpose of this study is to find out the strategies and policies of the Civil Service Police  in controlling street vendors  during  the  Covid-19  pandemic. The  method  used is  descriptive  qualitative,  the collection techniques  used  are  observation,  interviews,  and  data  collection  through  documents  and  data analysis techniques in this study, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification  and  field  analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  strategies  and  policies carried out by Civil Service Police are quite good, although there are Civil Service Police that are still being violated by street vendors.
Keywords: Strategy, Policy, Discipline, Street Vendor
Abstrak. Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  yang  ada  di  Kota  Padang  merupakan permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Berdasarkan data dari sejak Januari hingga Desember 2019 Dinas Satpol   Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  Kota Padang, telah menindak sebanyak 720 pelanggaran  yang dilakukan oleh PKL. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya  677  pelanggaran,  di  tambah  dengan  permasalahan  Pandemi  Covid-19  yang  ada  di  Kota Padang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi dan kebijakan dari Satpol PP dalam melakukan  penertiban  para  PKL  pada  masa  Pandemi  Covid-19  ini.  Metode  yang  digunakan  yaitu deskriptif  kualitatif,  teknik  pengumpulan  yang  digunakan  yaitu  observasi,  wawancara,  dan pengumpulan data melalui dokumen dan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  dan  analisis  dilapangan.  Hasil  dari  penelitian ini  menunjukan  bahwa  strategi  dan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP  sudah  cukup  baik, walaupun ada kebijakan Satpol PP yang masih di langgar oleh PKL.

## Kata kunci: Strategi, Kebijakan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  meningkatnya  jumlah tenaga  kerja  ditambah  dengan  sempitnya lapangan perkerjaan. Di tambah lagi pada masa Pandemi Virus Corona (Covid-19) ini mengakibatkan  perkerjaan  formal  sangat  sulit di  dapatkan,  sehingga  berdampak  ke  segala kalangan  masyarakat  khususnya  terhadap  para Pedagang Kaki Lima di Kota Padang Sumatera Barat.
Sebagian  besar  masyarakat  yang  ada  di kota  Padang  adalah  memilih  bekerja  sebagai Pedagang  Kaki  Lima(PKL)  karna  tidak
membutuhkan  modal  yang  besar  dan  juga perkerjaan  yang  sangat  mudah  di  lakukan  oleh semua kalangan masyarakat. Hal itu memyebabkan  melimpahnya  PKL  ke  pingir- pingir  jalan  yang  berada  di  pusat-pusat keramaian  yang  ada  di  Kota  Padang  seperti halnya di sekitaran Pasar Raya Kota Padang.
Kota  Padang  pada  dasarnya  tidak  dapat kita  pungkiri  bahwa  dengan  adanya  Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  bisa  membantu  orang-orang dari  kalangan  menengah  ke  bawah  dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sebagaimana di sisi lain PKL pun menimbulkan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
permasalahan  yang  cukup  krusial,  adapun permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh  PKL diantaranya.
Sebagaimana  D ata  pengangguran  yang rilis  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Sumbar akibat  dari  adanya  Covid-19  telah  mengakibat 35.457  warga  Sumbar  yang  sebelumnya bekerja kini menjadi pengangguran. Jumlah itu merupakan  kondisi  hingga  Agustus  2020  dan tersebar  di  seluruh  kabupaten  dan  kota  di Sumbar,"  kata  Kepala  BPS  Sumbar  Pitono melalui  press  release  secara  virtual  di  Padang, Kamis  (5/11/2020).  A kibat  yang  di  timbulkan oleh Virus Corona yaitu terpuruknya perekonomian masyarakat.
Selain  menimbulkan  kemacetan  karna mereka  mmengelar  dagangannya  di  pingir jalan. Karena PKL ini melakukan transaksi jual beli  secara  langsung  atau  kontak  langsung dengan Masyarakat pada masa Pandemi Covid- 19  ini  kalau  tidak  ditangi  dengan  baik  bisa menjadi  sumber  penyebaran  Wabah  Covid-19 ini  dan  harus  di  lakukan  penyuluhan  protokol kesehatan  dan  aturan  yang  baik  dan  benar, kalau  tidak  akan  memunculkan  permasalahan Pandemi  Covid-19,  kesehatan,  sosial,  dan lingkunga  di  Kota  Padang.  Permasalahan tersebut akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat  pada  masa  Pandemi  Covid-19, kebersihan lingkungan, keindahan, dan ketertiban suatu kota.
Pedagang kaki lima merupakan saalah satu bentuk  perubahan  inovasi  masyarakat  dalam mencangkup kebutuhan hidup mereka. Dimana pedagang kaki lima  memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, kelebihannya menjadi penguat bagi para keberadaan pedagang  kaki  lima,  kelemahan  padagang menjadi  penyebab  akan  timbulnya  berbagai permasalahan  antara  pedagang  dengan  pihak- pihak yang terkait.
Sehinga  di  butuhkan  suatu  strategi kebijakan  yang  baik  oleh  Dinas  Saatuan  Polisi Pamong  Prraja  dalam  penanganan  khasus  ini “strategi”  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini adalah  segala  upaya  atau  rencana  cermat  yang dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam  Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  pada masa  Pandemi  Covid-19  di  Pasar  Raya  Kota Padang  dalam  pencapaian  rencana  khusus,
dengan adanya 3 unsur strategi yaitu perencanaan,  pelaksanaan  dan  pencapaian hasil/ evaluasi untuk meningkatkan ketentraman  dan  ketertiban  di  kawasan  Pasar Raya  Kota  Padang  pada  masa  pandemi Covid- 19 sekarang ini.
Selain  strategi  yaitu  perlunya  suatu administrasi  pembangunan  yaitu  segala  bentuk strategi  yang  dilakukan  Dinas  Satuan  polisi Pamong  Praja  dalam  pembangunan  kota padang  yang  tentram  dan  juga  tertib  akan protokol  kesehatan  dan  tertib  hukum  terutama pada kalangan PKL, sehingga terbentuk sebuah proses  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan masyarakat  pada  sebuah  negara  secara  sadar dan terencana untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik (modern).
Sehingga  melahirkan  suatu  kebijakan- kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Satuan Polisi  Pamong  Praja  diharapkan  mampu menagani  permasalahan-permasalahan  yang berada  di  kota  Padang  terkhusus  pada  masa Pandeemi Covid-19  pada sekarang ini.
Tujuan  kajian  artikel  ini  yaitu  untuk melihat  bagaimanapenyelesaian  masalah  yang di  hadapi  oleh  Kota  Padang  pada  saat  terjadi Pandemi Covid-19 ini, denngan melihat strategi dan kebijakan dara Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam penertiban Pedagang Kaki  Lima  pada  masa  Pandemi  Coviid-9  di Kota Padang

## METODE
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan yaitu  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian kualitatif, teknik pengumpulan yang digunakan yaitu  observasi,  wawancara,  dan  pengumpulan data  melalui  dokumen  dan  teknik  analisa  data dalam  penelitian  ini  yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi dan analisis dilapangan. Didefenisikan  sebagai  metode  penelitian  ilmu- ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis  data  berupa  kata-kata  (lisan maupun  tulisan)  dan  perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung  atau  mengkuatifikasikan  data kualitatif  yang  telah  diperoleh  dan  dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Fokus  dari  penelitian  ini  adalah  melihat pelaksanaan  Strategi  dan  kebijakan  yang  di lakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PKL dan faktor apa saja yang mempengaruhi  dalam  penertiban  pada  masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang.
Informan dalam penelitian ini adalah orang yang  memberi  informasi  yang  diperlukan selama  proses  penelitian.  Informan  dalam penelitian  ini  meliputi  informan  kunci  dan informan  biasa.  Informan  kunci adalah  mereka yang  mengetahui  dan  memiliki  berbagai informasi  pokok  yang  diperlukan  dalam penelitian  atau  informan  yang  mengetahui secara  mendalam  permasalahan  yang  diteliti. Yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini adalah  pegawai  Satpol  PP  kota  Padang  dan PKL  yang  sering  berjualan  di  kawasan  pasar raya kota Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  adalah  segala  upaya  atau  rencana cermat  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima  pada  masa  Pandemi  Covid-19  di  Pasar Raya  Kota  Padang  dalam  pencapaian  rencana khusus,  dengan  adanya  3  unsur  strategi  yaitu perencanaan,  pelaksanaan  dan  pencapaian hasil/ evaluasi untuk meningkatkan ketentraman  dan  ketertiban  di  kawasan  Pasar Raya  Kota  Padang  pada  masa  pandemi Covid- 19 sekarang ini.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  telah peneliti  lakukan  bahwa  strategi  dan  kebijakan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Satuan  Polisi Pamong  Praja  pada  saat  Pandemi  Covid-19  ini para  anggota  sudah  mentaati  aturan  dan protokol  kesehatan  yang  sudah  ada.  Namun kembali lagi kepada para Pedagang  Kaki  Lima yang  Masih  banyak  melanggar  Protokol kesehatan  yang  ada  dan  melanggar  aturan penertiban  yang  ada  di  Kota  Padang  masa Pandemi Covid--19 ini.
Peraturan Tentang Pedagang Kaki Lima Berdasarkan  Peraturan  walikota  padang Nomor  71  Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata Kerja Statuan Polisisi Pamong Praja menyelenggaran  fungsi:  perumusan  kebijakan
bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Pereturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  9 Tahun  2014    tentang  pembentukan  organisassi dan  tata  kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja untuk  mengoptimalkan  kinerja  Satuan  Polisi Pamong  Praja  yang  mampu  mendukung terwujudnya  kondisi  daerah  yang  tenteram, tertib, dan teratur, dan diisempurnakan kembali sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat,  di  antaranya;  (a)  Pengawasan  dan Penertiban  terhadap  pelaksanaan  Peraturan Daerah  ini  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  beberapa  peraturan  di  atas Dinas  Satuan  polisi  Pamong  Praja  sudah melaksanakan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi (TUPOKSI)  penertiban  Pedagang  Kaki  Lima dengan cukup baik. Namun yang jadi persoalan yaitu  karna  kurangnya  kesadaran  dan  sumber daya  manusia  dari  sebagian  besar  Pedagang Kaki  Lima  masih  masih  banyak  melanggar peraturan tersebut.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Strategi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  Pada  Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator  di  bawah ini:
1. Formulasi Kebijakan (Forescasting)
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  40  Tahun  2011  Tentang Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kerja  maka Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang akan  berpedoman  pada  peraturan  ini  dalam peramalam-peramalan permasalahan yang akan muncul  pada  saat  melakukan  penertiban  para PKL  pada  masa  Pandemi  Covid-19  dan himbauan mengenai protokol kesehatan.
Berdasarkan  wawancara  dan  observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa peramalan  permasalahan  yang  di  hadapi  oleh Dinas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam penertiban  PKL  pada  masa  Pandemi  Covid-19
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
di  Pasar  Raya  Kota  Padang  sudah  sangat  baik dilihat  dengan  sudah  setiap  hhari  mereka melakukan  himbauan  dan  penertiban  terhadap para  PKL,  penulis  juga  sudah  melihat  Posko Pengaman  Covid-19  di  Pasar  Raya  Kota Padang.
Namun  yang  jadi  persoalan  disini  yaitu kembali lagi kepada kurangnya  kesadaran para PKL dan masyarakat yang tidak mengindahkan aturan  dan  himbauan  yang  di  lakukan  oleh SATPOL PP Kota Padang.
2. Rekomendasi Kebijakan
(Adopsi

## Kebijakan)
Strategi  merupakan  perencanaan  yang akan  melahirkan  suatu  kebijakan  yang  tepat sasaran  dan  merancang  alternatif-alternatif kebijakan,  sehingga  kebijakan  yang  di  buat oleh  Dinas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam penertiban  pada  masa  Pandemi  Covid-19  ini menjadi tepat sasaran.
Sebagaimana  di  atur  dalam  Peraturan pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  tentang Satuan  Polisi  Pamong  Praja  berwenang melakukan  tindakan  penertiban  masyarakat yang  melakukan  pelangaran  hukum  atau peraturan pemerintah daerah.
Berdasarkan  hasil  observasi  dilapangan kewenangan dan tindakan dari Satpol PP sudah mulai membaik, dinilai tidak terlalu arogan dari yang  sebelumnya.  Terbukti  dari  beberapa  hasil wawancara dengan sejumlah PKL  yang berada di sekitaran Pasar Raya Kota Padang.
3. Monitoring Kebijakan (Implementasi

## Kebijakan)
Yaitu  memberikan  informasi  mengenai konsekuensi  sekarang  dan  masa  lalu  dari diterapkannya  alternatif  kebijakan  termasuk kendala-kendalanya.
a) Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan
1) Faktor Kesadaran
Kesadaran merupakan faktor yang sangat  penting  di  dalam  pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima. Kesadaran para PKL  sangat diharapkan untuk  terciptanya  lingkungan  yang tertib  dan  juga  tentram,  hal  ini  akan membawa  dampak  positif  terhadap kebijakan  yang  di  buat  oleh  Dinas
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Padang.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang peneliti  lakukan  para  pegawai  telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing secara maksimal, dilihat dengan hasil beberapa observasi dilapangan para pegawai telah meakukan  penertiban  dan  himbauan hampir setiap hari, bahkan hari Minggu saja  meraka  juga  melakukan  hal penertiban.  Namun  faktor  kesadaran yang  menjadi  masalah  yaitu  pada  PKL yang  berdasarkan  hasil  yang  di  lihat  di lapangan  tidak  satupun  yang  mematuhi protokol  kesehatan  sebagaimana  yang di  himbaukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kota Padang.
2) Faktor Aturan
Faktor aturan menjadi perangkat
penting dalam segala tindakan perbuatan  orang.  Tanpa  adanya  aturan, tindakan  akan  brjalan  sesuai  dengan keinginan  masing-masing  orang  secara personal.  Faktor  aturan  juga  menjadi indikator  maju  dan  tidaknya  individu atau suatu kelompok.
Berdasarkan  hasil  observassi penulis  dilapangan  melihat  bahwa faktor aturan belum dilaksanakan dengan  seutuhnya  oleh  PKL  dan  juga masyarakat  yang  berada  di  sekitaran Pasar Raya Kota Padang, dilihat dengan banyak  nya  para  PKL  yang  masih memakai badan jalan dan tidak mematuhi  aturan  Protokol  Kesehatan sebagaimana  yang  di  anjurkan  oleh Pemerintahan Kota Padang.
b) Kendala yang di hadapi dalam penertiban 1) Kurang tersedianya sarana dan prasarana
Sarana yang dibtuhkan oleh para PKL  disini  adalah  segalah jenis peralatan  dan  fasilitas  yang  berfungsi sebagai  alat  pembantu  sosial  dalam rangka  kepentingan  yang  berhubung dengan  para  PKL.  Faktor  ketersedian sarana  atau  tempat  berjualan  juga mempengaruhi  kualitas  dari  tata  tertib
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
suatu  Kota,  karena  sarana  merupakan alat  utama  atau  pembantu  dalam pelaksanaan  perkerjaan.  Disamping  itu, sarana  juga  mempunyai  fungsi  sebagai alat  ketertiban  sehingga  timbulnya  tata kelola Kota yang rapih, bersih, nyaman, dan juga tentram.
Berdasarkan hasil observasi yang  dilakukan  yaitu  sarana  dan prasarana  yang  dimiliki  oleh  Dinas Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Padang  masih  belum  cukup  memadai, seperti,  posko  pengamanan,  mobil operasional,  dan  juga  prasarana  lain yang menunjang kerja organisasi kantor. Dilihat  dari  sarana  dan  prasarana  yang di sediakan untuk para PKL juga belum memadai,  tetapi  berdasarkan  hasil observasi dilapangan PKL lebih memilih  berdagang  di  pingir  jalan, banyak  yang  memakai  trotoar,  dan banyak  yang  memakai  badan  jalan untuk  mengelar  dagangan  mereka.
Dengan alasan di sana banyak pelanggan.
2) Kurang Sumber Daya Manusia Sumber  daya  masnusia  (SDM) merupakan  salah  satu  faktor  yang sangat  berperan  penting  bahkan  tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, institusi  bahkan  perusahaan  sekalipun. Pada  hakikatnya.  Dalam  melakukan penertiban para PKL sangat dibutuhkan aparatur  pemerintah  yang  memadai secara kualitas dan juga kuantitasnya. Berdasarkan  hasil  wawancara yang  peneliti  lakukan,  para  anggota kesulitan  menghadapi  sebagan  tingkah laku  para  PKL  yang  berulang-ulang melakukan  pelanggaran  yang  sama. Dengan keterbatasan waktu para anggota  dalam  melaksanakan  tugas penertiban  mengakibatkan  para  PKL terkadang  leluasa  memanfaatkan  waktu kekosongan  yang  ada,  sehingga  banyak para PKL yang melakukan pelangaran.
3) Kurangnya  kesadaran  Pedagang  Kaki Lima Pentingnya penertiban demi kententraman dan ketertiban suatu Kota,
hal ini akan menjadi faktor yang sangat penting  demi  tatanan  suatu  kota.  Demi terciptanya suatu ketertiban  maka dibutuhkannya  suatu  kesadaran  para PKL  untuk  selalu  mentaati  aturan  yang ada  pada  saat  Pandemi  Covid-19  di sekitar Pasar Raya Kota Padang.
Berdasarkan  hasil  wawancara dan  observasi  yang  peneliti  lakukan bahwa  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) kurang  memiliki  kesadaran  akan  aturan mengenai  protokol  kesehatan  dan  juga ketertiban  yang  ada,  seperti  banyaknya para  PKL  yang  tidak  memakai  masker yang mengelar dagangannya di sejumlah  trotoar  di  sekitar  Pasar  Raya Kota  Padang  tersebut,  meski  hampir tiap  hari  di  lakukan  penertiban  dan himbauan  yang  di  lakukan  oleh    Dinas Satpol PP Kota Padang. Jadi kurangnya kesadaran dari para PKL menjadi faktor penghabat  dalam  penanganan  Wabah Virus  Corona  ini  dan  juga  penanganan dalam ketertiban suatu kota.
c) Upaya yang dilakukan dalam penerapan kebijakan
Pada  hakikatnya  strategi  merupakan suatu misi suatu organisasi dalam menetukan  sasaran  dan  tujuan  organisasi, dengan  apa  yang  di  miliki  oleh  organisasi itu  sendiri  seperti  faktor  internal  dan eksternal.  Dalam  melakukan  suatu  strategi perlunya perumusan kebijakan dan strategi tertentu  dalam  mencapai  sasaran  dengan tepat  dan  memastikan  implementasinya secara  tepat  dan  juga  akurat,  sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan  kebijakan  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Bapak  Afridal  yang menyatakan pertamakami melakukan pemberitahuan  terlebih  dahulu  terhadap PKL yang melanggar aturan yang ada, jika himbauan  yang  kami  berikan  tidak  juga di dengar  maka  kami  melakukan  surat peringatan  pertama,  jika  juga  tidak  taat pada  aturan  yang  ada  maka  kami  ada namanya  sanksi  yaitu  Tindak  Pidana Ringan  (TIPIRING)  dengan  sanksi  ini
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
pihak PKL yang terkena sanksi ini akan di pangil ke kantor untuk mencari jalan keluar dan penyelesaian masalah yang ada.

## KESIMPULAN
Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong praja Kota Padang mulai  dari  Perumusan  masalah,  formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, serta implementasi  kebijakan  sudah  cukup  baik  di terapkan  pada  masa  Pandemi  Covid-19  saat sekarang  ini.  Namun  kembali  lagi  kepada  para Pedagang  Kaki  Lima  yang masih banyak tidak mematuhi  protokol  kesehatan  (PROKES)  yang ada.  Penyebabnya  yaitu  masih  kurangnya kesadaran  dan  masih  rendahnya  sumber  daya manusia (SDM) sebagian besar para PKL yang berada di sekitaran Kota Padang.

## SARAN
Perlunya  dukungan  personil  Satuan  Polisi Pamong Praja yang berkualitas dan kapasitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional di bidangnya, dilakukannya pendidikan  dan  pelatihan  secara  berkala  bagi anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  fasilitas pendukung  dapat  dipenuhi  sesuai  standar  kerja yang ada.
Dalam  kendala  yang  dihadapi  Satpol  PP dalam  penertiban  PKL  pada  Masa  Pandemi Covid-19 ini sebaiknya memberikan pengertian dan  pemahaman  bagi  PKL  untuk  mentaati aturan  yang  ada,  seperti  memakai  masker, mencuci  tangan,  dan  saling  menjaga  jarak (PROKES) dan juga mematuhi aturan penertiban  yang  ada  seperti  tidak  memakai badan  jalan  dan  tidak  berjualan  di  trotoar sehingga  tercipta  Kota  Padang  yang  tentram, tertib, bersih dan indah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah  segala  puji  dan  syukur penulis  ucapkan  kehadirat  Allah  SWT,  Tuhan Yang  Maha  Esa,  berkat  rahmat  dan  karunia- Nya  penulis  dappat  menyelesaikan  Artikel  ini. Selama  penulisan  skipsi  ini  tentunya  tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang  selalu mendukung  penulis  secara  langsung  atau  tidak langsung.  Penulis  mendapat  bimbingan  dan motivasi  dari  berbagai  pihak,  sehingga  laporan in  selesai.  Untuk  itu  dengan  ketulusan  hati
penulis  ingin  mengucapkan  rasa  terima  kasih kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu memberikan motivasi dalam penulis Artikel.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Afrizal.  2014,  Metode  Penelitian  Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Chaedar Alwasilah. (2017) Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Bandung:Pustaka Jaya
Indiahono.  Dwiyanto  (2009) Kebijakan  Publik Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys .
Yogyakarta: Gava Media
Sondang  P.  Siagian  (2008) Manajemen Strategis . Jakarta: PT Bumi Aksara Suharto. Edi. (2010) Analisis Kebijakan Publik .
Bandung: CV Alfabeta
Sunyato, Danang. (2013) Teori, Kuesioner, dan Proses Anlisis Data Perilaku
Organisasional. Yogyakarta: CAPSTho
Jurnal
Indah. Sulisdiani. (2012) Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)    di  Kota Pontianak. Jurnal  PMIS-UNTAN-PSIS. https://www.google.com/-kinerja- satuan-polisi-pamong-praja-dalam- penertiban-pedagang-kaki-lima-pkl-di- ko.pdf&usg  (diakses  pada  10Agustus 2020)
Syamsir.  (2011) Dampak  Program  Bantuan PKL Terhadap Tingkat Motivasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Provinsi Sumatera  Barat. Jurnal  Tingkap    Vol. VII No. 1 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/tingk ap/article/view/15 (diakses pada 15 Juni 2020)
Tito.  Inneka.  (2019) Kinerja  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Satpol  PP)  dalam Mentertibkan  Pedagang  Kakli  Lima (PKL)  di  Kecamatan  Ciledug. Jurnal Mozaik Vol. XI No.1 https://-jurnal-tiw- kinerja-tramtib-dalam-mentert
92c60123.pdf&usg  (diakses  pada    10 Agustus 2010)
Tito.  Inneka.  (2019) Kinerja  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Satpol  PP)  dalam
Mentertibkan  Pedagang  Kakli  Lima (PKL)  di  Kecamatan  Ciledug. Jurnal
Mozaik Vol. XI No.1 https://-jurnal-tiw- kinerja-tramtib-dalam-mentert 92c60123.pdf&usg  (diakses  pada    10 Agustus 2010)

## Peraturan Dan Dokumen Pemerintah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  40
Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja maka Dinas Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota
Padang
Peraturan  pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan  walikota  padang  Nomor  71  Tahun
2016  tentang Kedudukan,  Susunan
Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata Kerja Statuan Polisisi Pamong Praja Website https://sumatra.bisnis.com/read/20201105/533/ 1313982/35457-warga-sumbar  menjadi- pengangguran-akibat-pandemi-covid-19 (diakses pada  10 Agustus 2010)