Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 671-676| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4039.671-676

## PENYELENGGARAAN OPERASIONAL ANGGOTA PATROLI JALAN RAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWALAN VVIP MAUPUN VIP DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
Berliana Indahsari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia indahsari.berliana@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Dalam  wilayah  hukum  Polda  Bali  tentunya  juga  terdapat  pengawalan  VIP  dan  VVIP  yang  merupakan pengawalan  khusus  dari  Kepolisian  untuk  kunjungan  kerja  pejabat  pemerintah  yang  berkunjung  ke  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  melaksanakan  kegiatan  pendampingan  tersebut  tentunya  harus  sesuai dengan  standard  operating  procedure  (SOP)  yang  telah  ditetapkan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji pengaturan  hukum  mengenai  pengamanan  pengawalan  yang  dilakukan  anggota  Polri  dalam  perjalanan  ke tempat  tujuan  dan  mengungkap  sanksi  yang  diterima  anggota  Polri  dalam  melakukan  pengawalan  yang  tidak sesuai dengan  standar operasional prosedur. Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  hukum  normatif terhadap permasalahan  dan  perundang-undangan.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder yang  diperoleh  melalui  membaca  dan  mencatat.  Selanjutnya  data  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pengawalan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Sanksi  yang  diterima  anggota  Polri  yang  tidak  menegakkan disiplin  dalam  pengawalan  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003 tentang Disiplin Anggota Polri atau sanksi pelanggaran pelaksanaan kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri. Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Kata Kunci: Lalu Lintas, Polda Bali, Sanksi

## Abstrak
In the jurisdiction  of  the Bali Police, there are also VIP and VVIP  escorts  which are special escorts from the Police  for  working  visits  of  government  officials  visiting  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia.  In carrying  out  these  mentoring  activities,  it  must  be  in  accordance  with  the  established  Standard  Operating Procedure (SOP). This study aimed to examine the legal arrangements regarding the security of escorts carried out  by  Polri  members  on  the  way  to  their  destination  and  reveal  the  sanctions  received  by  Polri  members  in carrying  out  escorts  that  are  not  in  accordance  with  Standard  Operating  Procedures.  This  study  used  a normative legal approach to problems and legislation. Sources of data used were primary data and secondary data  obtained  through  reading  and  taking  notes.  Furthermore,  the  data  were  analyzed  descriptively qualitatively. The results of the study indicated that the right to escort is also regulated in Law No. 22 of 2009 Article  134  concerning  Road  Traffic  and  Transportation.  Sanctions  received  by  Polri  members  who  do  not enforce discipline in escort are contained in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003  concerning  Discipline  of  Polri  Members  or  sanctions  for  violating  the  implementation  of  Polri's professional  code  of  ethics  as  regulated  in  National  Police  Chief  Regulation  Number  14  of  2011  concerning Polri's Professional Code of Ethics.
Keywords: Traffic, Bali Police, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Pada  pelaksanaan  tugas,  pihak  kepolisian  sebagai  sebuah  wadah  atau  institusi  yang  sangat  berperan, tugas  juga  fungsinya  salah  satu  ada  pada  bidang  lalu  lintas  (lantas).  Polisi  lalu  lintas  atau  Polantas merupakan  suatu  unsur  yang  melaksanakan  tugas-tugas  kepolisian  yang  salah  satunya  adalah pengaturan,  pengawalan,  penjagaan  dan  juga  patroli  serta  pendidikan  dan  pembentukan  karakter masyarakat  dan  juga  rekayasa  lalu  lintas,  identifikasi  serta  registrasi  kendaraan  bermotor  atau  yang sering  disebut  sebagai  pengemudi,  penyidikan  dalam  hal  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  dan  juga penegakan  hukum  yang  terjadi  dalam  bidang  lalu  lintas  itu  sendiri,  guna  memelihara  ketertiban,
kelancaran  lalu  lintas  dan  keamanan  serta  kenyamanan  saat  berkendara.  Pelayanan  di  bidang  lalu lintas  dari  Polisi  kemasyarakat  juga  dilakukan  bertujuan  yakni  untuk  memberikan  peningkatan kualitas hidup masyarakat salah satunya dengan mengadakan Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR).
Bali  adalah  suatu  pulau  yang  sangat  dikenal  identik  dengan  tujuan  wisata  dunia  dan  tidak jarang menjadi tempat untuk pelaksanaan suatu kegiatan tingkat nasional ataupun internasional yang tentunya  menyebabkan  terjadinya  kepadatan  lalu  lintas.  Seringkali  kegiatan  yang  ada  di  pulau  ini menyangkut  tamu  VIP/VVIP  yang  tentunya  harus  untuk  dikawal.  Pengawalan  lalu  lintas  ini merupakan  suatu  giat  yang  mengadakan  penyelenggaraan  dalam  rangka  meningkatkan  keamanan yang  mana  bergerak  untuk  melindungi  serta  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  terhadap  jiwa (manusia) dan juga barang (benda). (Junef, 2014) . Kegiatan pengawalan atau sering disebut protocol kenegaraan  ini  mengawal  terus  menerus  seseorang  atau  benda  dari  satu  tempat  ke  tempat  tujuannya secara  terus-menerus  dengan  menggunakan  kendaraan  bermotor  khusu  untuk  patrol  yang  tentunya meningkatkan keamanan pengguna jalan lainnya (Iskandar, 1996) .
Pengawalan  VVIP  ini  adalah  pengawalan  khusus  dari  pihak  Kepolisian  yang  dipergunakan untuk  suatu  kunjungan  kerja  pejabat  pemerintahan  yang  berkunjung  ke  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  bersama  dengan  keluarganya  seperti  Presiden  dan  juga  Wakil  Presiden  dan  Tamu-tamu Negara setingkat kepala negara dari negeri seberang. Sedangkan pengawalan VIP sendiri adalah suatu pengawalan  yang  dikhususkan  untuk  para  pejabat  negara  atau  pejabat  negara  asing  yang kedudukannya  berada  di  bawah  tingkat  kepala  negara,  calon  presiden  atau  calon  wakil  presiden  dan juga  Cakada-cawakada  TK  I/TK  II,  ambulans  yang  mengangkut  orang-orang  sakit  yang  bersifat emergency,  kendaraan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pertolongan  pada  kecelakaan  lalu  lintas, pemadam kebakaran yang sedang melakukan tugasnya, kendaraan yang digunakan  untuk menangani bencana alam, rangkaian kendaraan TNI/Polri dan barang-barang berharga atau berbahaya lainnya.
Anggota  Polri  yang  melaksanakan  tugas  pengawalan  pada  tamu-tamu  VVIP/VIP  mempunyai kewenangan  yang    penuh  terhadap  pergerakan  lalu  lintas.  Mereka  memiliki  hak  untuk  menentukan kemana arah dan juga jalur yang akan dilewati oleh tamu VVIP/VIP itu sendiri. Ada hal-hal yang bisa terjadi  saat  melaksanakan  tugas  pengawalan  ini  yang  mana  tentunya  anggota  Polri  akan  melakukan tindak  diskresi.  Diskresi  merupakan  tindakan  yang  boleh  untuk  dilakukan  oleh  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  saat  terjadinya  gangguan-gangguan  pada  ketertiban  umum  yang  diperkirakan kedepan  akan  menimbulkan  suatu  yang  membahayakan  dan  didalam  keadaan  tersebut  yang  tidak dimungkinkan bagi anggota Polri tersebut untuk meminta petunjuk atau atensi dari atasan yang dalam hal bertindak tentunya harus juga memikirkan reaiko dari suatu tindakan yang terjadi.
Saat  melaksanakan  tugas  pengawalan  ini  tentunya  Polri  harus  memenuhi  Standart  operational Procedure (SOP) yang tentunya sudah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Ka Korps Lantas Kepolisian No. 2 Tahun 2018 mengenai SOP Pengawalan lalu lintas menyebutkan bahwa pengawalan dilakukan sesuai  dengan  peran  dan  fungsi  dan  mengacu  pada  bentuk  pengawalannya,  pelaksanaan  pengawalan harus  terorganisir  dan  melalui  perencanaan  pengawalan  lantas,  prosedur  yang  ditetapkan  dan  juga pengakhiran pengawalan lantas itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang  pengamanan  pengawalan  yang  dilakukan  anggota  Polri  dalam  perjalanan  sampai  di  tempat tujuan dan mengungkapkan sanksi yang diterima anggota Polri dalam pelaksanakan pengawalan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  Satuan  Lalu  Lintas Polres  wajib  melakukan  upaya  optimalisasi  Dikmas  Lantas  guna  meningkatkan  kesadaran  pelajar dalam  keselamatan  berlalu  lintas  banyak  mengalami  hambatan.  Selanjutnya  dalam  pemberian  sanksi pelanngaran  lalu  lintas  harus  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang (Hanafi,  2017) .  Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi program lalu lintas diupayakan dari  petugas  mensosialisasikan  Undang-undang  LLAJ (Anas,  2020); (Jasmine,  2020) .  Walaupun sudah  diteliti  terkait  prosedur  penyelenggaraan  operasional  Patroli,  namun  samapai  saat  ini  masih terlihat kegagalan aparat satlantas dalam melakukan rajian. Berkaitan dengan ini, peneliti melakukan Penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaturan  hukum  tentang  pengamanan  pengawalan  yang dilakukan  anggota  Polri  dalam  perjalanan  sampai  ditempat  tujuan  dan  mengungkapkan  sanksi  yang diterima  anggota  Polri  dalam  pelaksanakan  pengawalan  tidak  sesuai  dengan  Standar  Operasional Prosedur

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga kepustakaan karena seluruh pendekatan  masalahnya  diambil  dari  refrensi  literatur  dan  modul  serta  pendekatan  masalahnyapun menggunakan perundang-undangan (Soekanto, 1984) . yang di konsepkan sesuai dengan  yang  tertera pada peraturan Perundang-undangan dan juga hukum yang terlibat dikonsepkan sebagai suatu kaidah maupun  norma-norma  tertulis  yang  menjadi  patokan  berprilaku  manusia  yang  dalam  hal  ini  adalah Masyarakat  RI  yang  dianggap  pantas  dan  layak (Amiruddin  &  Asikin,  2006) .  Sedangkan  sumber bahan  hukum  yang  digunakan  ialah  berasal  dari  sumber  bahan  hukum  sekunder  untuk  mencari  data awal  atau  informasi,  yang  lalu  mendapatkan  landasan  teori  atau  landasan  hukum  mendapatkan batasan, definisi, arti dari suatu istilah (Ashshofa, 1996) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  tentang  Pengamanan  Pengawalan  yang  Dilakukan  Anggota  Polri  dalam Perjalanan Sampai di Tempat Tujuan
Semua  manusia  tentunya    memiliki  hak-hak  yang  sama  dalam  menggunakan  jalan  untuk  mobilisasi berlalu  lintas.  Tanpa  membedakan  haknya  untuk  diutamakan  dalam  beralalu  lintas,  terkecuali  atas dasar  peraturan  perundang-undangan  yang  tercantum  dan  memberikan  peluang  baru  terhadap  suatu keperluan  tertentu    yang  mendapatkan  suatu  tindakan    prioritas  dalam  menggunakan  jalan  untuk berlalu lintas.
Dalam  mewujudkan  ketentuan  dan  ketetapan    pada  keamanan,  kenyamanan,    keselamatan dalam  berlalu  lintas,  ketertiban  dalam  mematuhi  rambu-rambu  lalu  lintas,  dan  kelancaran  berlalu lintas  sendiri  (Kamseltibcarlantas)  terhadap  suatu  objek  yang  dikawal  dan  masyarakat  di  jalan  raya (Karjadi, 1975)
a. Menjaga  jalan-jalan  yang  rentan  terjadi  kerusakan  seperti  jembatan  agar  tidak  hancur  disebabkan oleh kendaraan yang melintas terlalu berat;
b. Meningkatkan kualitas dan kelancaran serta ketertiban dalam berkendara;
c. Mengatur  dan  juga  ikut  menyalurkan  dengan  tertib  segala  angkutan  barang-barang  dan  juga penumpang terutama dengan kendaraan umum
Hak-hak  utama  tersebut  diatur  secara  tertulis    dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 134, pengguna jalan yang mendapatkan haknya yang paling utama untuk tetap didahulukan sesuai dengan urutannya sebagai berikut:
1. Pemadam kebakaran yang menjalankan tugasnya untuk membantu masyarakat;
2. Ambulance yang bersifat urgent untuk mengangkut orang yang sakit;
3. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut suatu kejadian kecelakaan lalu lintas;
4. Tamu Negara setingkat pimpinan yang berkunjung ke Wilayah Indonesia;
5. Iringan jenazah;
6. Kendaraan  tertentu  yang  menurut  pertimbangan  Negara  digunakan  untuk  penanganan  ancaman bom, pengangkut petugas yang akan menyelesaikan huru-hara, angkutan para pasukan keamanan, penanganan  bencana  alam,  dokumen  dan  uang  yang  tentunya  dianggap  penting,  pengawalan barang-barang berbahaya dan juga kegiatan masyarakat lainnya yang sudah mendapatkan izin.
Dasar  hukum  dari  kewenangan  anggota  Polri  mengenai  pengawalan  ini  diatur  dalam  Pasal  12 huruf  E  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  untuk  melaksanakan  suatu  penjagaan,  pengawalan, pengaturan  dan  juga  patroli  kepada  suatu  kegiatan  masyarakat  (kepentingan  umum)  dan  juga kepentingan  pemerintahan  sesuai  yang  di  butuhkan  dan  juga  memberikan  kewenangan    untuk  bisa bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri demi kepentingan umum yang dimaksud.
Dalam  UU  No.  22  /  2009  dalam  Pasal  104  ayat  (1)  mengatur  hal-hal  yang  memiliki  keterikatan dengan Pengutamaan Petugas,  yang  mangatakan bahwa dalam rangka meningkatkan  ketertiban serta kelancaran  berkendara  dan  angkutan  jalan,  para  polisi  memiliki  kewenangan  penuh  untuk meberhentikan/menstop  arus  lalu  lintas  dan  juga  para  pengguna  jalan.  Meningkatkan  kualitas perjalanan dengan bisa memberikan untuk pengendara untuk jalan terus, mempercepat arus lalu lintas dan juga memperlambatnya serta sampai mengalihkan arus agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di satu tempat sehingga menyebabkan kepadatan.
Adapun  perencanaan  yang  dapat  dilakukam  sebelum  melakukan  kegiatan  pengamanan pengawalan  lalu  lintas  yakni  Mendeteksi  data-data  awal    kegiatan  pengawalan  lalu  lintas,
Menpersiapkan  dengan  kuat  personil  anggota  Polri  yang  akan  melaksanakan  tugas    pengawalan, Mempersiapkan  sarana dan juga prasarana dalam tugas pengawalan dan Menyiapkan jalur alternatif, survey lokasi dan alur yang akan dilewati saat pengawalan;
Adapun  kendala-kendala  yang  sering  terjadi  saat  melakukan  tugas  pengawalan,  dalam  hal  ini lah peran anggota Polri sangat diuji guna bisa menyelamatkan objek yang dikawalnya dan melindungi objek  tersebut (Romadhon,  2020) .  Adapun  bentuk-bentuk  dalam  penyelamatan  terhadap  suatu  objek yang  dilakukan  pengawalan  yaitu  Membatalkan  keberangkatan  dalam  hal  terjadinya  suatu  kendala sebagai berikut:
a. Menyiapkan rute alternatif atau cadangan untuk jaga-jaga b. Escape kembali code yang ada
c. Escape atau penyelamatan dengan menggunakan helicopter maupun pesawat udara;
d. Penyelamatan dengan menggunakan kapal laut.

## 2. Sanksi  yang  Diterima  Anggota  Polri  yang  Melakukan  Tugas  Tidak  Sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur
Instansi Kepolisian merupakan suatu wadah yang dipercaya dapat mengayomi dengan baik, melayani masyarakat  dan  melindungi  masyarakat  dan  juga  menegakkan  keadilan,  memelihara  rasa  aman  dan nyaman dengan peningkatan  ketertiban di kehidupan bermasyarakat.  Menurut Tim Pokja  Lemdiklat. Dalam rangka menghindari sikap yang tidak diinginkan oleh masyarakat kepada Polri maka tindakan diskresi  harus  wajib  untuk  tidak  terlalu  banyak  diterapkan  dengan  mempertimbangkan  asas-asas yakni:
1. Asas  kepentingan  adalah  suatu  tindakan  yang  mewajibkan  Polisi  untuk  melakukan  tindakan diskresi, seperti ada suatu kegiatan besar dan polisi setempat membantu untuk pengalihan arus lalu lintas agar tidak macet
2. Asas  Tujuan  merupakan  suatu  tindakan  dalam  pengambilan  keputusan  yang  menciptakan  rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya dianggap keputusan yang paling tepat untuk menghindari kejadian yang membahayakan, misalnya dalam suatu kejadian kebakaran, Polisi mengambil keputusan untuk merobohkan rumah disamping bangunan yang terbakar, hal ini dilakukan untuk menghindari merembetnya kobaran api;
3. Asas  keseimbangan    dalam  pengambilan  keputusan  dan  juga  tindakan  harus  memikirkan  lebih dalam  lagi  mengenai  manajemen  resiko  yakni  dengan  sarana  yang  digpergunakan,  besar  atau kecilnya  gangguan  itu,  besar  atau  kecil  objek  yang  akan  ditindak.  Contohnya  seperti  menilang pengemudi yang tidak perlu dengan cara kasar, cukup dengan cara yang humanis;
4. Asas Keperluan
Tindakan  ini  sangat  dibutuhkan,  contoh:  Polisi  yang  memberhentikan  mobilitas  di  jalan  dalam rangka  mendahulukan  kendaraan  yang  bersifat  vital  seperti  mobil  pemadam  kebakaran, ambulance, pengawalan pejabat,dll.
Adapaun tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi yang sangat fatal adalah melakukan suatu tindakan tanpa adanya surat perintah (Sprin) pengawalan atau tidak terdapak permintaan resmi untuk pengawalan. Sprin ini juga merupakan bagian dari surat kuasa yang didapatkan polisi oleh atasannya untuk kelengkapan administrasi yang harus digunakan sebelum mejalankan tugas pengawalan.  Dalam rangka  meningkatkan  penegakkan  hukum  banyak  cara  yang  dipergunakan  dan  juga  disiplin  dari anggota Polri salah satunya adalah PP Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri, PP Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan  Umum  bagi  anggota  Polri  dan  juga  PP  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Disiplin Anggota Polri.
Dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  apapun,  seluruh  anggota  Polisi  melakukan  tindakan berdasarkan dari suatu norma atau peraturan-peraturan dari kesatuan landasan etik (kode etik) ataupun filosofis yang tentunya memiliki keterkaitan yang erat dengan cara berperilaku ataupun cara berucap tentang hal yang dianggap perlu atau wajib, patut ataupun tidak patut, dilarang untuk dilakukan oleh para  anggota  Polisi  dalam  pelaksanaan  tugas  apapun,  kewenangan  dan  juga  tanggung  jawab  yang tentunya sesuai dengan aturan tertulis yakni PerKAPOL No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Walau begitu tetap pasti ada anggota polisi yang tindakannya dalam melaksanakan tugas tidak sesuai  dengan  kode  etik  Polri.  Anggota  Polri  yang  melakuakn  pelanggaran  tentunya  akan
diberlakukan suatu sanksi oleh komisi kode etik profesi Polri, yakni berupa a. Teguran secara lisan
b. Prilaku yang dimaksud melanggara dalah perbuatan yang tercela
c. Polisi  yang  melanggar  meminta  maaf  langsung  di  hadapan  persidangan  komisi  kode  etik  POLRI dan dengan permohonan tertulis kepada Kapolri dan yang merasa dirugikan
d. Dapat merugikan instansi
e. Terbukti melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
f. Sanksi administrasi
g. Mengikuti suatu pembinaan yang merupakan tugas Polri yang melanggar kode etik melalui Komisi pelanggaran kode etik
h. Pindah tugas dengan jabatannya yang berbeda, yang bersifat Demosi, minimal satu tahun;
i. Pindah ke fungsi yang berbeda dengan sebelum pelanggaran (demosi), minimal satu tahun;
j. Pindah tugaskan wilayah beda atau disebut Demosi, paling cepat satu stahun;
k. Teguran lisan;
l. Pemberhentian secara tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Jatuhnya suatu hukuman bisa dihapuskan apabila ada persetujuan dari komisi kode etik profesi Polri  dikarenakan  oleh  pelanggar  mengidap  suatu  penyakit  kejiwaan,  meninggal  dunia.  Adanya suatu  pertimbangan  bahwasanya  pelanggaran  tesb  memang  benar  dilakukan  untuk  kepentingan tugasnya  dalam  kepolisian,  masuk  akan  dan  juga  patut  dalam  lingkup  jabatan,  ataupun  juga  layak dikarenakan keadaan yang memaksa dengan menghormati HAM.

## III. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  data,  hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  Pengaturan  hukum  tentang pengamanan  pengawalan  yakni  mengacu  kepada  suatu  aturan  tertulis  yakni  Undang-undang  Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  mana  terdapat  tujuh  kendaraan  yang bisa untuk memperoleh hak utama yang bisa didahulukan dalam mobilisasi (kegiatan lalu lintas) dan atas  suatu  kepentingan  umum  menurut  Pasal  134  dan  juga  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok perlindungan, melayani  masyarakat  khususnya  di  jalan  raya  dan  juga  mengayomi  masyarakat  dalam  kegiatan  lalu lintas.  Pada  suatu  pengamanan  atau  pengawalan  terhadap  rombongan  VVIP  ataupun  VIP  yakni merupakan tanggung jawab dari instansi Kepolisian. Sanksi yang diterima oleh para anggota Polri jika selama pelaksanaan tugas pengamanan atau pengawalan tidak cakan dan juga selaras dengan Standar Operasional Prosedur yakni kepadanya akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2  Tahun 2003 tentang disiplin anggota polri ataupun  sanksi  pelanggaran  komisi    kode  etik  profesi  POLRI  yang  diatur    dalam  peraturan  tertulis, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

## 2. Saran
Dari  simpulan  penelitian  di  atas,  adapun  saran  yang  disampaikan  peneliti  yaitu  diharapkan  kepada anggota Polri dalam melakukan pengamanan  pengawalan rombongan VVIP maupun VIP  hendaknya dalam  pelaksanaan  tugas  harus  bekerja  berdasarkan  dengan  Undang-undang  yang  berlaku. Diharapkan  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna  jalan  agar  menumbuhkan  kesadaran  dalam berkendara  dengan  mengutamakan  keselamatan  dan  mentaati  peraturan  berlalu  lintas.  Tujuannyapun untuk  menjaga  keselamatan  berkendara  agar  terhindar  dari  kecelakaan  lalu  lintas  dan  meningkatkan budaya tertib berlalu lintas saat berkendara dengan mengedepankan disiplin berlalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  &  Asikin,  H.  Z.  (2006). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Anas,  H.  (2020).  Police  Goes  to  School  Program  to  Reduce  Traffic  Violation  by  Students. Journal Tanggon Kosala , 9 (2), 195–224 . Ashshofa, B. (1996). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta .
Hanafi,  M.  R.  (2017).  Optimalisasi  Dikmas  Lantas  oleh  Unit  Lintas  Dikyasa  Satuan  Lalu  Lintas
Polres  Cilacap  Guna  Meningkatkan  Kesadaran  Pelajar  dalam  Keselamatan  Berlalu  Lintas. Journal Advances in Police Science Research , 1 (3), 773–812.
Iskandar,  A.  (1996). Menuju  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  Tertib .  Jakarta:  Departemen Perhubungan Indonesia .
Jasmine,  N.  C.  (2020).  Pertanggungjawaban  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Karena  Penggunaan Smartphone  Saat  Mengemudi. Indonesian  Journal of  Criminal Law  and  Criminology  (IJCLC) , 1 (1), 33–44.
Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat terhadap Operasi Bukti Pelanggaran ( Tilang ) dalam Berlalu Lintas. Jurnal Widya Yustisia , 1 (1), 52–60 . Karjadi, M. (1975). Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya . Bogor. Politeia.
Romadhon,  M.  I.  (2020).  Peran  Sabhara  dalam  Mencegah  Terjadinya  Kericuhan  dalam  Pesta Demokrasi  Pemilu  2019  di  Wilayah  Hukum  Polres  Salatiga. Indonesian  Journal  of  Police Studies , 4 (1), 359–4 80 Soekanto, S. (1984). PengantarPenelitianHukum . UI Press.