## THE POSITION OF PANCASILA VALUE ON CIVICS STUDY IN THE FORMATION OF CHARACTER NATION
POSISI NILAI PANCASILA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA
Ana Andriani Universitas Muhammadiyah Purwokerto Email: ana.andriani@gmail.com

## ABSTRACT
This paper is intended to look at the position of Pancasila values  in Civics Education to build the  students  nation's  character.  This  research  was  done  to  see  the  extent  to  which  the  role  of Pancasila  as  part  of  the  subject  matter  Civics  Educatin,  and  as  a  nation  ideology  capable  of forming  national  character  in  students.  Pancasila  values  in  subjects  Citizenship  Education  is expected to be a guideline in everyday life, whether in the classroom, and outside the classroom. For guidance in the life of society, nation, and state, Pancasila is capable of forming national character in students.
Keywords: Pancasila, Citizenship education, Nation Character .

## ABSTRAK
Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  melihat  posisi  nilai  Pancasila  pada  PKn  untuk  membangun karakter  bangsa  siswa.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  peranan  nilai Pancasila  sebagai  bagian  dari  materi  pada  mata  pelajaran  PKn,  dan  sebagai  sebuah  ideologi bangsa  mampu  membentuk  karakter  bangsa  pada  siswa.  Nilai  Pancasila  pada  mata  pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik  di  dalam  kelas,  maupun  di  luar  kelas.  Sebagai  pedoman  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pancasila mampu membentuk karakter bangsa pada siswa.
Kata Kunci: Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Bangsa.
Salah satu peranan pendidikan adalah memberikan pembekalan/ pengetahuan, melatih,  dan  meningkatkan  potensi  diri peserta  didik  serta  memberikan  aneka pengalaman  belajar  (pelakonan  diri)  sesuai dengan  target  substansil  atau  pola  proses KBM-nya. Dalam mengembangkan pendidikan  atas  dasar  prinsip  sistem  among, Ki  Hadjar  dewantara  (1962,  hlm.  107) menyusun  alat-alat  pendidikan,  berupa:  1) pemberian  contoh  (teladan);  2)  pembiasaan; 3)  pengajaran;  4)  Perintah,  Paksaan,  dan hukuman;  5)  laku  ( zelf-beheersching,  self- discipline ), dan 6) pengalaman lahir dan batin ( nglakoni,  ngrasa,  beleaving ).  Seperti  yang dikatakan Djahiri (1992, hlm. 2) tentang nilai
sebagai  berikut:  Nilai  adalah  sesuatu  yang berharga  menurut  standar  logika  (benar- salah), estetika (bagus-buruk), etika (adil/layak-tidak  adil),  agama  (dosa-haram- halal),  dan  hukum  (sah-absah)  serta  menjadi acuan  atau  sistem  keyakinan  diri  maupun kehidupannya.
PKn  telah  muncul  dengan  berbagai nama dan program, namun pada intinya mata pelajaran  ini  mempersiapkan  warga  negara. PKn (Citizenship  Education )  merupakan salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada  pembentukkan  diri  yang  beragam  dari segi  agama,  sosiokultural,  bahasa,  usia,  dan suku  bangsa  untuk  menjadikan  warga  negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan
berkarakter  yang  diamanatkan  oleh  Pancasila dan  UUD  1945  (Depdiknas,  2003,  hlm.  2)
Secara konseptual
PKn memusatkan perhatian  pada  program  pendidikan  disiplin ilmu  politik,  sebagai  substansi  induknya. Secara  kurikuler  PKn  berorientasi  kepada pengadaan  dan  peningkatan  kemampuan profesionalisme  guru  PKn.  Sebagaimana lazimnya  suatu  sistem  keilmuan,  PKn menurut Winataputra (2006, hlm. 5) seyogyanya dilihat dari dimensi-dimensi: “(1)
nomenklatuur atau terminologi yang digunakan,  (2) Visi,  missi,  dan  strategi akademik ,  (3) ontologi ,  (4) epistimologi ,  dan (5) aksiologi ”. Maka dalam kerangka berpikir seperti  ini  paradigma  PKn  akan  dibahas  dari berbagai pemikiran teoritis dan praktisis PKn.
Menurut Winataputra (2006, hlm. 5), “Ada  tiga  terminologi  yang  banyak digunakan  yakni civics,  civic  education ,  dan citizenship  education ” . Adapun    sejarah pembentukkan Civics Education, yakni berawal  dari Civics yang  mengambil  bagian dari  Ilmu  Politik,  yaitu  demokrasi  politik. Bahwasanya Civics sudah menjadi ilmu yang tersendiri,  sudah  diakui  oleh  para  sarjana, Misalnya, Creshore meyebutkan Civics dengan  “ the  science  of  citizenship”. Karena konsep  tentang Civic  Education di  Indonesia tidak  dapat  dilepaskan  dari  perkembangan civics atau Ilmu Kewarganegaraan di Amerika,  sebagai  negara  asal civics dan civics  education .  Untuk  menjelaskan  batasan istilah  PKn  di  Indonesia,  sebaiknya  perlu diketahui pula latar belakang pertumbuhannya di Amerika. Secara histories, Civics Education dapat digambarkan pertumbuhannya sebagai berikut  :    (a) Civics (1970),    (b) Civics Education (Harold  Wilson,  1901),  (c) Community  Civics (W.A.  Dunn,  1907),  (d) Civics-Citizenship Education (John Mahoney,
1945),  (e) Civics-Citizenship  Education (NCSS, 1971). Secara paradigmatik, citizenship education memiliki visi  sosio–pedagogis mendidik  warga  negara  yang  demokratis dalam  konteks  yang  lebih  luas,  yang mencakup  konteks  pendidikan  formal  dan pendidikan  non–formal,  seperti  yang  secara konsisten  diterapkan  di  UK  (QCA:  1998; Kerr: 1999; Winataputra, 2006). Berdasarkan dari kajian teoritik dan diskusi reflektif, maka
dirumuskan  visi  PKn  dalam  arti  luas,  yakni sebagai  sistem  PKn  agar  berfungsi  sebagai: (1) program kurikuler dalam konteks pendidikan  formal  dan  non-formal;  (2) program  aksi  sosio-kultural  dalam  konteks kemasyarakatan;  (3)  bidang  kajian  ilmiah dalam  wacana  pendidikan  disiplin  ilmu sosial.  Sedangkan  visi  PKn  mengandung  dua dimensi  yakni  (1)  dimensi  substantif  berupa muatan  pembelajaran  ( content  and  learning experiences )  dan  objek  telaah  serta  obyek pengembangan  (aspek  ontologis),  dan  (2) dimensi proses berupa penelitian dan pembelajaran    (aspek  epistimologis  dan aksiologis).  (Winataputra,  2006,  hlm.  7). Dalam  konteks  proses  reformasi  menuju Indonesia  baru  dengan  konsepsi  “masyarakat madani”  sebagai  tatanan  ideal  sosio- kulturalnya,  maka  PKn  mengemban misi sosio-pedagogis , sosio-kultural , dan substantif akademik. Selanjutnya Winataputra  (2006:  9)  menjelaskan  tentang missi tersebut sebagai berikut: 1. Misi sosio-pedagogis adalah mengembangkan  potensi  individu sebagai  insan  Tuhan  Yang  maha  Esa dan  makhluk  sosial  menjadi  warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius. 2. Misi sosio-kultural adalah memfasilitasi  perwujudan  cita-cita, sistem  kepercayaan/  nilai,  konsep. Prinsip, dan praksis demokrasi dalam konteks  pembangunan  masyarakat madani Indonesia melalui pengembangan partisipasi warga negara secara cerdas dan bertanggungjawab  melalui  berbagai kegiatan  sosio-kultural  secara  kreatif yang  bermuara  pada  tumbuh  dan kembangnya  komitmen  moral  dan sosial kewarganegaraan.
3. Misi substantif-akademik adalah mengembangkan  struktur  atau  tubuh pengetahuan atau spektrum konstelatif PKn, termasuk di
dalamnya konsep, prinsip, dan
generalisasi  mengenai  dan  yang berkenaan  dengan civic  virtue atau kebajikan Kewarganegaraan dan civic culture atau budaya
kewarganegaraan  melalui  kegiatan penelitian dan pengembangan.
PKn dipandang sebagai mata pelajaran  yang  mempunyai  peranan  penting dalam  membentuk  warga  negara  yang  baik sesuai  dengan  falsafah  bangsa  dan  konstitusi negara  Republik  Indonesia.  Saat  ini Citizen Transmission ,  sebagai  salah  satu  tradisi  IPS, menurut  Winataputra  (2001,  hlm.  ii)  sudah berkembang  pesat  menjadi  suatu  batang tubuh  ( body  of  knowledge )  yang  dikenal memiliki  paradigma sistemik  yang  di dalamnya  terdapat  tiga  domain citizenship education atau PKn, yakni domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural. Secara garis besar mata pelajaran PKn terdiri dari:
a. Dimensi pengetahuan Kewarganegaraan  ( civics  knowledge ) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral. b. Dimensi keterampilan Kewarganegaraan ( civics skills ) meliputi keterampilan partisipasi dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
c. Dimensi  nilai-nilai  Kewarganegaraan ( civics  values )  mencakup  antara  lain percaya  diri,  komitmen,  penguasaan atas  nilai-nilai  religius,  (Depdiknas: 2004).
“ Citizenship  education “  oleh  Cogan (1999, hlm. 4) digunakan sebagai istilah yang bermakna
“... both these in-school experriences as well as out-of school or non- formal/informal learning which takes place in the  family,  the  religious  organizations, community  organizations,  the  media,  etc which  help  to  shape  the  totality  of  the citizen“ , yang bermakna sebagai pengalaman di  sekolah  dan  di  luar  sekolah  seperti  di rumah,  dalam  organisasi  keagamaan,  dalam organisasi  kemasyarakatan,  melalui  media massa, dan lain-lain, yang berperan membantu  proses  pembetukkan  totalitas sebagai warga negara.
Suatu  bangsa  membutuhkan  ideologi sebagai perangkat prinsip pengarahan ( guiding  principles ),  yang  dijadikan  dasar serta  memberikan  arah  dan  tujuan  untuk dicapai dalam melangsungkan dan
mengembangkan hidup dan kehidupan nasional  suatu  bangsa  dan  negara.  Seperti yang  dikatakan  Wijaya  (1986,  hlm.  35) bahwa:  “Suatu  bangsa  memerlukan  landasan falsafah bagi kelangsungan hidupnya sekaligus  berfungsi  sebagai  dasar  dan  cita- cita  atau  tujuan  nasional  yang  hendak dicapai”.Negara  Indonesia  dibentuk  melalui proklamasi  kemerdekaan  pada  tanggal  17 Agustus 1945.
Proklamasi merupakan puncak revolusi  Pancasila  yang  menolak  segala bentuk  apapun  yang  tidak  sesuai  dengan ajaran  Pancasila.  Atas  dasar  itu  maka kemerdekaan Indonesia merupakan kemerdekaan negara Pancasila. Antara negara Pancasila  dan  negara  proklamasi  tidak  dapat dipisahkan.  Predikat  ini  berdasar  pada ketentuan  konstitusional  yang  termaktub dalam  Pembukaan  Undang-undang  Dasar 1945.  Ketentuan  ini  mengandung  makna bahwa  Pancasila  merupakan  filsafat  bangsa Indonesia,  sebagai  norma  dasar  dan  tertinggi dalam  negara  Indonesia,  sebagai  ideologi bangsa,  sebagai  identitas  dan  karakteristik, serta  sebagai  jiwa  dan  kepribadian  bangsa serta  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia. Unsur-unsur  dari  Pancasila,  sudah  dimiliki oleh masyarakat Indonesia.
Nilai Pancasila dalam hal ini dimaknai  sebagai  pesan,  semangat  yang dijiwai  oleh  Pancasila.  Nilai  Pancasila mempunyai  karakter  tersendiri  yang  berbeda dengan  lainnya.  Menurut  Engkoswara  (2004, hlm.    38),  “Nilai  Pancasila  ini  dapat  menjadi kebudayaan  Pancasila,  yaitu  kebudayaan yang  dilandasi  nilai-nilai  luhur  Pancasila dalam berbagai segi kehidupan”.
Nilai Pancasila harus dibina,
dikembangkan/ ditingkatkan di tengah kehidupan  yang  merupakan  dampak  sains secara  global.  Apabila  terdapat  kemandulan dan  tumpulnya  isi  serta  potensi  afektif  yang diiringi peningkatan intelektual ilmiah rasional,  akan  mampu  melahirkan  emosi NMNr (Nilai-Moral-Norma) dan dehumanisasi,  seperti  dikatakan  Djahiri (1996,  hlm.  55),  “…pada  titik  tertentu manusia  demikian  akan  menjadi  arogan, pongah, amat
mengandalkan dan
mengagungkan  otak  dan  kemampuannya  dan bahkan  bukan  mustahil  akan  menyembah hasil ciptaannya sendiri”.
Pembentukan Karakter Bangsa (Studi Kasus Pada SMA di Purwakarta) | 42
Filsafat Pancasila memiliki sistematika  yang  meliputi  bidang  ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Ketiganya merupakan  kerangka  dasar  dalam  kajian filsafat. Diakui, masih terdapat ajaran tentang metode  serta  pendekatannya.  Di  mana  latar belakang  sejarah  dan  motivasi,  serta  tujuan ajaran  itu  dapat  tersendiri,  tetapi  dapat  pula pengembangan dalam bidang yang terkandung  secara  profesional  dan  relevan dengan  bidang-bidang  dalam  sistematika tersebut. Rasa kebangsaan merupakan kesadaran  berbangsa,  yaitu  kesadaran  untuk bersatu  sebagai  suatu  bangsa  yang  lahir secara alamiah karena sejarah, karena aspirasi perjuangan masa lampau, karena kebersamaan kepentingan, karena rasa senasib dan sepenanggungan dalam
menghadapi  masa  lalu  dan  masa  kini,  serta kesamaan  pandangan,  harapan  dan  tujuan dalam  merumuskan  cita-cita  bangsa  untuk waktu  yang  akan  datang.  Dengan  kata  lain rasa kebangsaan adalah perekat yang mempersatukan dan memberikan dasar kepada jati diri sebagai bangsa.
Manifestasi wawasan kebangsaan ini, memenuhi  seloka-seloka  rumongso  melu handarbeni  ( sense  of  belonging ),  rumongso melu  hangrungkebi  ( sense  of  participation ), dan  mulat  sariro  hangroso  wani  ( sense  of responsibility ). Kemajemukan bangsa Indonesia,  membutuhkan  pengelola  yang mampu  memelihara  kemajemukan  dalam kebersamaan. Maka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu yang harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan,  serta menuntut kesadaran dari semua unsur bangsa. Budiyanto (2003, hlm. 1)
mengatakan  “dalam  arti  sosiologis,  bangsa termasuk  kelompok  paguyuban  yang  secara kodrati  ditakdirkan  untuk  hidup  bersama  dan senasib  sepenanggungan  di  dalam  suatu negara”.  Dalam  sebuah  negara,  rakyat  harus tunduk  dan  patuh  pada  kekuasaan  negara. Berdasarkan  hubungannya  dengan  daerah tertentu  di  dalam  suatu  negara,  rakyat  dapat dibedakan  menjadi  penduduk  dan  bukan penduduk. Sedangkan berdasarkan hubungannya  dengan  pemerintah  negaranya, rakyat dapat dibedakan menjadi warga negara dan  bukan  warga  negara.  Rakyat  dalam
jumlah besar merupakan kumpulan masyarakat  yang  membentuk  negara  disebut bangsa.  Menurut  Ernest  Renan  (dalam Budiyanto  2003,  hlm.  2),  bangsa  terbentuk karena  adanya  keinginan  untuk  hidup bersama  (hasrat  untuk  bersatu)  dengan perasaan kesetiakawanan yang agung.
Sedangkan  menurut  Ratzel,  bangsa  terbentuk karena  adanya  hasrat  bersatu.  Hasrat  itu timbul  karena  adanya  rasa  kesatuan  antar manusia  dan  tempat  tinggalnya.  Hertz  dalam bukunya Nationality  in  history  and  Politics
(dalam Budiyanto, 2003, hlm. 5) mengemukakan bahwa ada empat unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu negara, yaitu:
a. Keinginan  untuk  mencapai  kesatuan nasional  yang  terdiri  atas  kesatuan sosial,  ekonomi,  politik,  agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi  dan  campur  tangan  bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. c. Keinginan akan kemandirian,
keunggulan,  individualitas,  keaslian, atau  kekhasan,  contoh:  menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri.
d. Keinginan  untuk  menonjol  (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar  kehormatan,  pengaruh  dan prestise. Dengan melihat pada unsur pembentukkan negara, maka terdapat karakter bangsa yang unik. di sini terkandung makna:  sifat  kejiwaan,  atau  tabiat  yang dimiliki  oleh  bangsa.  Khususnya  dengan bangsa  Indonesia,  terkandung  sifat  kejiwaan atau tabiat yakni berupa nilai-nilai luhur yang merupakan  warisan  nenek  moyang  yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara, sehingga  bangsa  Indonesia  mempunyai  ciri yang  khas  yang  berbeda  dengan  bangsa lainnya.

## METODE
Berdasarkan  pada  permasalahan  di atas, selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif.  Dimana  peneliti mencatat permasalahan secara seksama terhadap  masalah-masalah  yang  muncul terkait  dengan  objek  yang  diteliti.  Kemudian masalah ini dideskripsikan secara apa adanya. Walaupun sebetulnya perbedaan antara kedua pendekatan  ini  berkait  dengan  tingkat pembentukkan pengetahuan dan proses penelitian;  tingkat  epistimologi  yang  cukup tipis,  tingkat  teori  tengahan  ( middle  range ) sebagaimana  diuraikan  dalam  kerangka teoritis,  serta  tingkat  metode  dan  teknik- teknik. (Brannen, 2005, hlm.  9).
Pendekatan  yang  dilakukan  melalui penelitian kualitatif naturalistik, didasari oleh adanya  suatu  upaya  untuk  memahami bagaimana  karakter  bangsa  dibentuk  melalui nilai  Pancasila  pada  mata  pelajaran  PKn. Sejalan  dengan  itu,  Sudjana  dan  Ibrahim (1989:  189)  mengemukakan  bahwa:  Dengan pendekatan kualitatif–naturalistik ini dipandang  sangat  tepat  karena  tekanannya pendekatan  kualitatif  pada  proses  bukan hasil”. Pendekatan kualitatif, dianggap sesuai dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini, dengan  alasan:  1)  dengan  melihat  kenyataan di lapangan akan lebih mudah; 2)
mengungkapkan  secara  langsung  hakekat hubungan  antara  peneliti  dan  responden;  3) Bersifat  lebih  peka  serta  dapat  lebih menyesuaikan  diri  dengan  banyak  faktor pengaruh terhadap kondisi yang dihadapi.
Metode deskripsi yang dipakai, digolongkan  ke  dalam  jenis  studi  kasus, karena  fokus  penelitiannya  telah  ditentukan, yakni  melihat  gambaran  tentang  posisi  nilai Pancasila  pada  mata  pelajaran  PKn  dalam pembentukkan  karakter  bangsa.  Dengan adanya  penekanan  dan  penentuan  fokus, maka  peneliti  menggunakan  studi  kasus sebagai  alat  kerjanya.  Penelitian  ini  lebih menekankan pada tipe studi kasus,
dikarenakan menyangkut masalah pembentukkan karakter bangsa. Maka  tergambar  secara  jelas  tentang
karakteristik dari pendekatan kualitatif, sebagai instrumen penelitian, di mana peneliti menjadi  pengumpul  data  utama  dalam penelitian  ini,  serta  menjelaskan  secara
rasional  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan mengenai  penempatan  peneliti  yang  tinggi sehingga  mampu  menyesuaikan  diri  dengan situasi yang berubah-ubah. Melalui pendekatan  kualitatif  yang  dimaknai  dalam menafsirkan  data  penelitian  serta  dengan memanfaatkan  teori-teori  yang  dikemukakan sebagai  landasan  teoritik  penelitian  ini, diharapkan  diperoleh  temuan  penelitian  yang dapat dipertanggungjawabkan.Sedangkan penelitian  kuantitatif  terkait  secara  khas dengan  proses  induksi  enumeratif  (induksi yang  ditarik  atas  dasar  penghitungan).  Salah satu  tujuan  utamanya  menurut  Brannen (2005, hlm. 12)  adalah  “menemukan beberapa  banyak  dan  jenis  manusia  apa  saja dalam  populasi  umum  dan  populasi  induk yang  mempunyai  karakter  khusus  yang ditemukan dalam populasi sampel”. Pernyataan  di  atas,  menjelaskan  bahwa penggabungan  kedua  metode  ini  dapat dilakukan  dengan  berbagai  faktor,  sehingga masalah  yang  ada  menjadi  saling  terkait  dan penting untuk diuraikan.
Penelitian di lakukan di kota Purwakarta,  dengan  pertimbangan  bahwa kota  Purwakarta    mempunyai  karakter  yang unik,  terkait  dengan  letaknya.  Purwakarta sering  disebut  juga  sebagai  kota  transit. Sebutan  ini  cukup  beralasan,  disebabkan Purwakarta sebagai tempat persinggahan bagi pengguna  jalan  antara    kota  Jakarta  menuju kota  Bandung,  juga  ke  kota  Cirebon  sebagai jalan  utama  menuju  propinsi  Jawa  Tengah. atau  sebaliknya.  Dengan  karakter  seperti  itu, berimbas  pada  pergaulan  remaja  serta  anak muda  yang  sebagian  merupakan  siswa sekolah.
Di  Purwakarta  terdapat  21  Sekolah Menengah  Atas,  11  sekolah  merupakan sekolah  negeri,  selebihnya  sekolah  swasta. Penelitian  ini  diwakili  oleh  lima  Sekolah Menengah  Atas.  Adapun  tempat  pelaksanaan penelitian  dilakukan  di  lima  SMA,  dengan perbandingan 3 sekolah negeri, dan 2 sekolah swasta.  Sekolah-sekolah  itu  adalah:  SMA Negeri  2  Purwakarta,  SMA  Negeri  1
Darangdan, Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta,  SMA  PGRI  3,  dan  SMA Pasundan. Pemilihan lokasi dilakukan dengan alasan sekolah-sekolah tersebut dapat mewakili  sekolah  negeri  dan  swasta  di Purwakarta.
Ada  empat  teknik  pengumpulan  data yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini, yaitu melakukan studi kepustakaan, observasi wawancara, dan dokumentasi, serta kuesioner yang  disebar  kepada  siswa  SMA  se- kabupaten Purwakarta. Keempatnya diharapkan dapat melengkapi dalam memperoleh data yang diperlukan.
Sedangkan  sumber  data  yang  diperlukan dapat  diklasifikasikan  menjadi  data  primer dan data sekunder.
Di  dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi responden  penelitian  adalah,  Para  pakar  PKn dan  Pancasila,  Para  pengembang  Kurikulum PKn,  beserta  guru-guru  pengajar  PKn  yang berkaitan  dengan  proses  pembelajaran  PKn itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan data  sekunder  adalah  diambil  data  yang diambil  dari  berbagai  dokumen  resmi, maupun  tidak  resmi,  yang  berhubungan dengan  materi  penelitian  yang  mendukung data  primer.  Selanjutnya  analisis  data  yang digunakan  melalui  tahapan  :  1)  Orientasi;  2) Eksplorasi;  3)  Member  Check,  dan  4) Triangulasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Posisi Pancasila Menurut Beberapa Pakar 1. Pendapat Pakar Pendidikan

## Kewarganegaraan
Posisi  Pancasila  sangat  kuat  karena mata  pelajaran  PKn  dilaksanakan  untuk pendidikan  warga  negara.  Pancasila  secara hukum adalah sebagai ideologi negara. Nilai- nilai  isi  Pancasila  harus  mewarnai  kehidupan bernegara,  serta  harus  mewarnai  seluruh kehidupan  bernegara,  dimana  ideologi  terdiri dari:  cita-cita  negara;  cita-cita  bangsa;    cita- cita  unsur  wilayah;  cita-cita  unsur  rakyat; cita-cita  unsur politik yang terbagi menjadi 2 yaitu:  unsur  politik  luar  negeri,  serta  unsur politik dalam negeri
Kontribusi  nilai  Pancasila    terhadap pembentukkan  karakter  bangsa  adalah  sejauh apa  yang  dijelaskan  dalam  perilaku  warga negara,  sejauh  itu  pula  nilai-nilai  Pancasila mewarnai  hak  dan  kewajiban  warga  negara, memberikan arah sekalipun tidak keseluruhan. Pancasila merupakan kristalisasi dari:  filosofis;  sistem  nilai;  serta  sistem budaya  bangsa.  Diharapkan  melalui  integrasi nilai-nilai Pancasila
ini dapat
diimplementasikan dalam nilai-nilai
kehidupan.
Nilai-nilai  Pancasila  atau  kebangsaan pada prinsipnya mengadopsi dari nilai agama Islam,  karena  kalau  dilihat  dari  sejarah perumusan  dasar  negara  Pancasila  dan pembuatan UUD 1945, yang merumuskannya mayoritas beragama  Islam, maka  wajar kalau nilai-nilai  Islam  masuk  dalam  nilai-nilai kebangsaan.  Jika  kita  lihat  urutannya,  sila kesatu  dari  Pancasila  merupakan  nilai ketuhanan  yang  dijadikan  sebagai  dasar  bagi sila-sila  yang  lainnya,  sehingga  dengan demikian  kita  sebagai  manusia,  perbuatan- perbuatan  yang  kita  lakukan    akan  selalu diawasi oleh Tuhan YME.
Nilai kemanusiaan menempatkan manusia  pada  posisi  yang  bermartabat  atau terhormat  sehingga  pendidikan  merupakan suatu  upaya  untuk  memanusiakan  manusia dengan cara yang manusiawi. Islam memandang  orang  yang  baik  ketika  dia mampu menghargai sesama manusia. Kerakyatan  pada  prinsipnya  sama  dengan demokrasi,  memiliki  dua  konsep,  yakni:  (1) Hikmat adalah nilai kebenaran yang datangnya  dari  Tuhan  YME  dan  (2) Kebijaksanaan atau kebijakan yang
bersumber dari manusia.

## 2. Pendapat Pakar Pancasila
Karakter  bangsa  saat  ini,  khususnya setelah  perang  dingin  selesai,  sangat  berbeda dengan  pada  saat  negara  di  proklamasikan. Dulu  kita  bersatu  padu  tanpa  membedakan suku  bangsa  untuk  melawan  penjajahan. Namun sekarang seolah masyarakat terkotak- kotak. Terlebih dengan diberlakukan otonomi daerah.  Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah, sebetulnya  ada  kesempatan  besar  untuk tumbuh  kembang  pada  daerah  tersebut, namun  perlu  diingat  bahwa  peraturan  daerah yang dibuat harus mengikuti Undang-undang.
Pendidikan Pancasila hendaknya diberikan pada saat usia kecil hingga dewasa.
Di  usia  kecil,  indoktrinasi  dapat  dilakukan dan  sangat  diperlukan,  yang  pada  tahap selanjutnya  kemudian  dipelajari,  dimengerti, dipahami,
diujicobakan,
akhirnya dilaksanakan.  Antara  pendidikan  formal  dan informal dapat saja berbeda, namun diharapkan  Pancasila  mampu  menjembatani serta  menyikapinya.  Hal  ini  dapat  dilakukan
dengan menghubungkan essensial/ categorical  values ,  dalam  wujud  life  skill, instrumental values.
Fenomena  saat  ini  terlihat  jelas adanya  kesenjangan  antara  guru  Pancasila  di lapangan di satu sisi, dengan pusat pengembang  kurikulum  di  sisi  lain.  Hal  ini dikarenakan  dalam  pembuatan  kurikulum kurangnya  sosialisasi  di  lapangan  sehingga pesan  yang  ada  tidak  tersampaikan  secara optimal,  bahkan  seringkali    keberanian berkreasi  di  lapangan  masih  sering  terbebani keraguan, membuat para guru mata pelajaran. PKn di lapangan kebingungan.
Pancasila  harus  diajarkan  secara keseluruhan,  maka  harus  disusun  program PKn  pertahun,  dari  tahun  ke-satu,  dua,  dan seterusnya,  agar  terjadi  kesinambungan  dan keterlanjutan.  Dalam  Pancasila  sebagian boleh  mengajarkan  nilai  kategorikal/  esensial seperti  Ketuhanan,  kemanusiaan,  kesatuan, kerakyatan  dan  keadilan.  Namun  diharapkan kita  lebih  kreatif  dengan  menggabungkan nilai  kategorikal/esensial  itu  dengan  nilai sehari-hari/  instrumental  seperti  hukum, politik,  pengadilan,  ekonomi,  bisnis,  olah raga,  kesehatan,  kesenian,  HAM  (Hak  Asasi Manusia)  dan  sebagainya.  Evaluasi  yang dapat dipakai dalam pembelajaran PKn dapat bermacam-macam,  namun  meliputi  kognitif untuk pengertiannya  afektif untuk sikap, dan psikomotor melalui niatnya.

## 3. Pendapat Pakar Evaluasi
Resposisi didalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu dilakukan dan
dikembangkan dengan cara melalui pembangunan  karakter  bangsa.Tidak  ada metode  yang  ampuh  yang  sesuai  dengan kebutuhan  peserta  didik,  maka  dari  itu diperlukan pemikiran dan kreativitas pendidik yang harus tanggap dan mampu membaca apa yang  siswa  dapat,  serta  tidak  membuat  jenuh siswa dalam pembelajaran di kelas.
Kebutuhan
siswa merupakan
orientasi  sekolah.  Jika  kebutuhan  seorang siswa  ingin  terlaksana  maka  seorang  guru harus  mengenal  dulu  siswanya.  Bagaimana karateristik siswa, guru harus dapat menyesuaikan diri, dan bukan
sebaliknya.Untuk  menilai  ketercapaian  dari proses  pembelajaran,  antara  siswa  dan  guru harus  saling  dapat  memperbaiki  proses
pembelajaran  tersebut  ( Feed  Back ).  Unsur PKn  yaitu:  kognitif;  afektif;  psikomotor, ketiganya  harus  dinilai  dengan  alasan  yang sesuai.  Cara  menilai  kecakapan  siswa  dalam proses  belajar  yaitu  dilakukan  dengan  dua cara  yakni  tes  dengan  angka  dan  nontest dengan deskripsi.

## 4. Pendapat Pengembang Kurikulum
Inti  ( core )  PKn  adalah  pancasila. Namun  saat  ini  Pancasila  tidak  begitu mewarnai serta tidak mendominasi pada mata pelajaran  PKn,  hal  ini  dikarenakan  orang- orang  masih  dalam  proses  malu-malu  kucing untuk menyebut Pancasila. Saat ini, Pancasila belum  ditempatkan  sebagai  inti  ( core )  PKn melainkan  hanya  baru  disebut-sebut  saja. Padahal idealnya, sekarang ini justru Pancasila  dan  UUD  1945  harus  menjadi  inti pada mata pelajaran PKn. Hal ini dimungkinkan  karena  di  negara  manapun konstitusi  tetap  menjadi  intinya.    Karena konstitusi merupakan  personifikasi dari cita- cita  sebuah  bangsa,    maka  sangat  ideal apabila  semangat  kebangsaan  di  dalamnya mempelajari nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam konstitusi, walaupun Pancasila  disejajarkan  dengan  aspek  lain,
tetap intinya adalah Pancasila. Tidak  ada  satu  metode  yang  dipakai dalam  mengimplementasikan  nilai  Pancasila pada mata pelajaran PKn dalam pembentukkan  karakter  bangsa,  tidak  ada metode sebagai satu-satunya
yang diandalkan, “there is not panesy in educatition,  we  have  to  need  so  many“. Di sini Kompetensi berbeda-beda seperti Pengetahuan Kewarganegaraan “ Civics
Knowledge” berbeda  dengan  Perjanjian warganegara  “ Civics  Commitmen” .  Metode mengajar harus berdasarkan kompetensi yang diajarkan.  Sama  halnya  dengan  evaluasi, maka  evaluasi  harus  disesuaikan  dengan standar  isi  yang  diberikan.  Evaluasi  dapat dilakukan  dalam  bentuk  essay  maupun pilihan ganda.
Peta Kompetensi sudah tidak dikembangkan  lagi,    dan  semua  mata pelajaran mulai dikembangkan. Peta
Kompetensi  Dasar  yang  dikembangkan  pada Tahun  1999,  memiliki  delapan  aspek,  salah satunya  adalah  aspek  nilai  Pancasila.  Dalam nilai Pancasila tersebut terdapat asas
demokrasi,  musyawarah  mufakat,  dan  asas Ketuhanan, dan lain-lain. Aspek ini dikembangkan    mulai  dari  SD  (Sekolah Dasar)  sampai  jenjang  SMA  (Sekolah Menengah  Atas)  dari  kelas  I  sampai  XII. Aspek  nilai  Pancasila  disesuaikan  dengan perkembangan  usia  anak  dari  segi  kogniktif, afektif,  dan psikomotor.
Muatan  nilai  Pancasila  mewarnai materi  PKn  baik  di  dalam  KBK  (Kurikulum Berbasis  Kompetensi)  2004,    ataupun  di dalam standar isi. Hal ini dapat dilihat bahwa salah  satu  aspek  PKn  adalah  nilai-nilai Pancasila. Namun Saat ini ada kecenderungan guru  alergi  untuk  mengatakan  Pancasila, dikarenakan  pada  zaman  rezim  Soeharto,
Pancasila sangat diagungkan
dan pelaksanaannya banyak salah kaprah, sehingga  masyarakat  menjadi  enggan  untuk sekedar menyebut Pancasila. Adapun pendekatan “ problem solving ”  sangat  sulit  dilakukan  oleh  guru, karena  guru  sering  terbentur  antara  fakta  dan teori.  Guru  dituntut  lebih  responsif  dengan masalah-masalah  politik,    akan  tetapi sebagian  besar  memiliki  rasa  takut  untuk mengungkapkan  hal  yang  sebenarnya.  Maka guru  harus  membuat  kelas-kelas  pada pembelajaran  PKn,  agar  menjadi  kelas  yang demokratis,  sehingga  tidak  ada  lagi  tekanan, rasa  takut,  dan  ketidak  mampuan  untuk mengungkapkan  kenyataan  yang  ada  di lapangan.  Mengenai  metode  yang  dapat digunakan  dalam  pembelajaran  PKn  sangat beragam, maka tidak hanya satu metode yang ideal  untuk  materi  PKn,  tetapi  beragam  yang disesuaikan dengan materi PKn.
Penilaian merupakan salah satu tolok ukur  keberhasilan  pembelajaran,  sedangkan PKn  bukanlah  mata  pelajaran  yang  hanya mengukur kognitif saja, maka perlu penilaian yang  sesuai  dengan  metodenya.  Penilaian pada  mata  pelajaran  PKn  sebaiknya  dalam bentuk  essay,  karena  bentuk  pilihan  ganda banyak kelemahannya. Adapun bentuk evaluasi lain untuk PKn, dapat menggunakan performance  test,  product,  project serta portofolio .  Di  dalam  pelaksanaan  evaluasi, guru  PKn  dapat  berkolaborasi  dengan  guru lain,  apabila  sebelumnya  telah  disepakati bentuk  penilaian  seperti  apa,  bagaimana, bilamana, dsb.
Untuk  membentuk  karakter  bangsa, saat  ini  ada  suatu  bentuk  khusus,  yang terdapat dalam Sub Pengembangan Diri, yang bukan  merupakan  mata  pelajaran  yang dikembangkan,  melainkan  mengembangkan kegiatan    pembiasaan,  kepramukaan  dan keterampilan.  Ada  lima  macam  model pengembangan  diri  yang  dikembangkan,
salah satunya yaitu pengembangan
keterampilan. 5. Pakar Implementasi PKn di Lapangan Kontribusi  nilai  Pancasila  untuk memperkaya materi PKn dalam
pembentukkan  karakter  bangsa,  jelas  sangat besar.  Di  dalam  materi  hakekat  bangsa  dan negara,  dapat  dilihat  bahwa  kita  sebagai bangsa  Indonesia  perlu  pembentukkan  jati diri  bangsa,  yang  berkepribadian  bangsa, dengan  identitas  bangsa  seperti,  ketuhanan, kemanusiaan,  kesatuan,  kerakyatan,  dan keadilan.  Strategi  yang  dikembangkan  dapat menggunakan  CTL  ( Contextual  Teaching Learning )  yang  bersifat  aplikatif.  Studi literatur  dapat  dilakukan  sebagai  pemahaman awal pada siswa yang selanjutnya diaplikasikan  di  lapangan.  Banyak  metode yang  dapat  dilakukan  dalam  pembelajaran PKn,  diantaranya  portofolio,  yang  sekaligus dapat  dilakukan  penilaian  di  dalamnya. Dalam porofolio  semua tercakup, baik secara lisan,  tulisan.  Kreativitas  anak,  toleransi, menghargai  pendapat  orang  lain,  serta  dalam menghargai  waktu  dapat  menjadi  penilaian tersendiri,  dan  ini  sudah  meliputi  ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
Secara  materi  PKn  menyangkut  Nilai-nilai berikut ini:
a. Nilai fundamental: Ketuhanan, keimanan, Kemanusiaan,  Kesatuan,  Kerakyatan, Keadilan
b. Nilai  Instrumental:  Penjabaran  nilai-nilai fundamental  yang  merupakan  penjabaran dari  UU,  PP,  Keperes,  Perda,  dll.
(sumber: Bapak Moerdiono)
Baik  secara  yuridis,  historis,  dan praksis, petunjuk hidup kita banyak terkandung dalam tata tertib sekolah, PP yang lebih operasional. Strategi yang dapat dipakai dalam  memasukkan  nilai  Pancasila  untuk memperkaya materi PKn dalam pembentukkan karakter bangsa, yakni dengan menghubungkan materi yang dibahas
disesuaikan  dalam  kehidupan  sehari-hari (keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara).

## 6. Guru Mata Pelajaran PKn
Kontribusi nilai Pancasila ada,
walaupun belum sepenuhnya dilakukan siswa melalui  sikapnya  sehari-hari.  Strategi  yang dapat  dilakukan  dalam  pembelajaran  PKn untuk  pembentukkan  karakter  bangsa  dapat melalui  berbagai  cara,  misalnya  dengan menyisipkan  nilai  Pancasila  dalam  proses pembelajaran  di  dalam  kelas,  atau  dengan melihat  fenomena  yang  ada  di  lapangan  saat itu.
Metode untuk pembelajaran ini tidak terbatas, banyak  metode  yang  dapat  dipakai,  seperti studi  kasus  mengenai  isu  aktual,  kontraversi isu, dll. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara pilihan  ganda dan essay yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

## Hasil Kuesioner Siswa
1. Analisis        Data      Kuantitatif     Respon Sikap        Siswa  di      SMU      Purwakarta Terhadap  Pernyataan Nilai Pancasila
a. Respon  Sikap  Siswa  Terhadap  Item Pernyataan Nilai Pancasila. Tabel 1. Respon Sikap Siswa Terhadap Pernyataan Nilai Pancasila Respon Sikap Bobot Skor Frekuensi Jumlah Skor % Sangat tidak setuju 1 28 28 0,15 Tidak setuju 2 90 180 0,99 Ragu-ragu 3 618 1854 10,20 Setuju 4 2102 8408 46,26 Sangat setuju 5 1541 7705 42,39 Jumlah 4379 18175 100
% jumlah skor dari total skor maksimum = (18175/21895) x100% = 83,01%
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016
Tabel  1.  di  atas  menunjukkan  variasi respon  sikap  siswa  terhadap  pernyataan  nilai Pancasila,  walaupun  terdapat  siswa  yang bersikap sangat tidak setuju tetapi frekuensinya sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,15%,  bandingkan  dengan  siswa  yang menyatakan  dan  bersikap setuju terhadap item  pernyataan  nilai  Pancasila  yang  jumlah relatif  besar  yaitu  46,26%.  Bahkan  jika dianalisa  berdasarkan  prosentase  jumlah  skor secara  keseluruhan,  diperoleh  interpretasi sikap  kategori sangat  baik , artinya  secara
keseluruhan  siswa  merespon  dengan  sikap yang sangat  baik terhadap  item  pernyataan nilai-nilai Pancasila.
b. Respon  Sikap  Siswa  Per  Sekolah
Terhadap Item Pernyataan Nilai Pancasila Analisis  data  selanjutnya  dilakukan untuk  mengetahui  variasi  respon  sikap  siswa berdasarkan  masing-masing  sekolah.  Hasil pengolahan  data  berdasarkan  lampiran  A diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 2. Respon Sikap Siswa Per Sekolah Terhadap Pernyataan Nilai Pancasila
Sekolah % Skor Total Skor % Total Skor Interpretasi Sangat tidak setuju Tidak setuju Ragu- ragu Setuju Sangat setuju SMA 2 Purwakarta 0,02 0,69 10,03 46,00 43,27 5835  83,84  Sangat baik MAN Purwakarta 0,11 1,57 12,40 44,99 40,92 3556  81,75  Sangat baik SMA Darangdan 0,00 1,42 13,80 47,11 37,66 3651  81,22  Sangat baik SMA PGRI 3 0,69 0,78 6,67 36,76 55,11 3330  85,06  Sangat baik SMA Pasundan 0,00 0,33 5,66 65,45 28,56 1803  82,90  Sangat baik
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016
Tabel  di  atas  menunjukkan  terdapat  variasi respon  sikap,  siswa  SMA  PGRI  3  misalnya sebagian  besar  menyatakan  sikap sangat setuju dibandingkan  siswa  dari  sekolah  yang lain  yaitu  sebesar  55,11  %,  sedangkan  SMA Darangdan  walaupun  jumlah  siswanya  yang menyatakan sikap sangat setuju lebih sedikit dari  sekolah  yang  lain  tetapi  tidak  terdapat siswa  yang  menyatakan  sikap sangat  tidak setuju . Tabel 4.2 di atas menunjukkan secara keseluruhan  semua  siswa  pada  masing-
masing  sekolah  bersikap sangat  baik dalam merespon  item  nilai  Pancasila,  hal  ini  sesuai dengan  hasil  analisa  data  sebelumnya  yaitu pada tabel 4.1.

## c. Respon Sikap Siswa Per Item Pernyataan Nilai Pancasila
Respon  sikap  siswa  berdasarkan responnya  terhadap  setiap  item  pernyataan nilai  Pancasila,  diperoleh  hasil  seperti  pada tabel 3.
Tabel 3. Respon Sikap Siswa Per Item Pernyataan Nilai Pancasila
No Item Sangat tidak setuju Tidak setuju Ragu- ragu Setuju Sangat setuju Jumlah Skor Interpretasi % % % % % % 1 0 0 0 21,19 73,51 94,7 Sangat baik 2 0 0 0 32,32 58,28 90,6 Sangat baik 3 0,13 0,26 21,9 39,21 13,25 74,7 Baik 4 0,4 2,38 1,99 28,61 52,98 86,36 Sangat baik 5 0,53 2,12 27 22,78 18,54 70,99 Baik 6 0,13 0,26 7,55 40,26 35,76 83,97 Sangat baik 7 0,13 1,32 15,5 44,5 14,57 76,03 Baik 8 0 1,59 5,17 52,45 21,85 81,06 Sangat baik 9 0 0 6,75 51,39 24,5 82,65 Sangat baik 10 0 0,26 8,34 48,74 24,5 81,85 Sangat baik 11 0 0,53 2,38 36,03 49,67 88,61 Sangat baik 12 0,66 3,18 5,56 34,97 35,76 80,13 Baik 13 0 0,26 1,19 41,32 45,7 88,48 Sangat baik 14 0,26 0,26 15,5 40,26 21,85 78,15 Baik 15 0 0,26 0 24,9 68,21 93,38 Sangat baik 16 0 0,53 7,95 38,68 37,09 84,24 Sangat baik 17 0,66 3,97 25,8 29,14 7,285 66,89 Baik 18 0,13 0 2,38 22,78 66,89 92,19 Sangat baik 19 0 0 1,99 39,21 47,68 88,87 Sangat baik 20 0 0 0,79 34,44 55,63 90,86 Sangat baik 21 0,26 1,32 12,3 45,56 17,88 77,35 Baik 22 0,13 0,53 25,8 40,26 4,636 71,39 Baik 23 0,26 1,32 14,7 42,38 17,88 76,56 Baik 24 0 0 3,18 47,68 35,1 85,96 Sangat baik 25 0 0 5,56 50,86 27,15 83,58 Sangat baik 26 0 0,26 15,1 49,27 12,58 77,22 Baik 27 0 1,85 5,56 36,56 40,4 84,37 Sangat baik 28 0 0,53 0,79 36,56 51,66 89,54 Sangat baik 29 0 0,79 3,97 41,32 39,74 85,83 Sangat baik
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016
Tabel  3.  menunjukkan  variasi  respon  sikap siswa  terhadap  masing-masing  item  nilai Pancasila,  untuk  item  nomor  satu  dan  item nomor  dua  yaitu  tentang  hak  beragama  dan ketenangan  beribadah  semua  siswa  bersikap setuju bahkan sangat  setuju .  Disamping  itu walaupun prosentasenya relatif kecil, terdapat siswa  yang  bersikap sangat  tidak  setuju terutama pada  item  nomor  12  tentang kebebasan mengemukakan pendapat , kemudian item nomor 17 tentang nasionalisme ,  juga  item  nomor  lima  tentang kesamaan dimata hukum dan pemerintahan. 2. Analisis        Data      Kuantitatif     Respon Sikap        Siswa  di      SMU      Purwakarta Terhadap Pernyataan Karakter Bangsa a. Respon  Sikap  Siswa  Terhadap  Item

## Pernyataan Karakter Bangsa
Dengan prosedur dan proses yang sama dengan  pengolahan  data  kuantitatif  respon sikap  nilai-nilai  Pancasila,  maka  berdasarkan hasil  penyebaran  kuesioner  pada  lampiran  9, diperoleh  hasil  pengolahan  data  respon  sikap siswa  terhadap  item  karaker  bangsa  sebagai berikut:

## Tabel 4. Respon Sikap Siswa Terhadap Pernyataan Karakter Bangsa
Respon Sikap Bobot Skor Frekuensi Jumlah Skor % Sangat tidak setuju 1 46 46 0,31 Tidak setuju 2 101 202 1,38 Ragu-ragu 3 500 1500 10,24 Setuju 4 1979 7916 54,02 Sangat setuju 5 998 4990 34,05 Jumlah 3624 14654
% jumlah skor dari total skor maksimum = (14654/18120) x100% = 80,87%
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016
Dari  tabel  4.  terlihat  bahwa  sebagian  besar siswa  merespon  dengan setuju terhadap pernyataan karakte r  bangsa yaitu  dengan persentase  terbesar  54,02%,  bahkan  terdapat juga  siswa  yang  merespon  dengan  sikap sangat setuju dengan prosentase cukup besar yaitu  34,05%.  Secara  keseluruhan  dengan memperhatikan  persentase  skor  total,  maka siswa  merespon  seluruh  item  pernyataan
karakter  bangsa  pada  kategori    sikap sangat baik .
b. Respon          Sikap          Siswa          Per Sekolah        Terhadap        Item Pernyataan

## Karakter  Bangsa
Respon  siswa  untuk  setiap  sekolah, dengan  prosedur  analisa  data  yang  sama dengan  nilai  Pancasila,  diperoleh  hasil sebagai berikut:
Tabel 5. Respon Sikap Siswa Per Sekolah  Terhadap Pernyataan Karakter Bangsa
Sekolah % Skor Total Skor % Total Skor Interpretasi Sangat tidak setuju Tidak setuju Ragu- ragu Setuju Sangat setuju SMA 2 Purwakarta 0,17 1,30 11,41  56,77 30,35 4629 80,36 Baik MAN Purwakarta 0,27 1,25 12,97  51,61 33,90 2891 80,31 Baik SMA Darangdan 0,27 1,29 13,57  57,82 27,04 2940 79,03 Baik SMA PGRI 3 0,77 1,68 5,36 35,71 56,49 2744 84,69  Sangat baik SMA Pasundan 0,07 1,52 3,52 76,97 17,93 1450 80,56  Sangat baik
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016
Pada  tabel  5.  terlihat  terdapat  dua  sekolah yang  merespon  dengan  sikap  yang  termasuk kategori sangat  baik, karena  siswa  pada kedua  sekolah  tersebut  sebagian  besar memberikan  respon setuju bahkan sangat setuju. Tabel  tersebut  juga  memperlihatkan
walaupun  terdapat  variasi  interpretasi  akhir pada  masing-masing  sekolah,  namun  variasi tersebut  sangat  kecil,  sehingga  secara keseluruhan masing-masing sekolah merespon  dengan sangat  baik sesuai  dengan hasil  analisis  pada  tabel  4.4.  Untuk  lebih jelasnya,  tabel  4.6  merupakan  hasil  dari pengolahan  data  berupa  respon  sikap  siswa berdasarkan item pernyataan karakter bangsa.
c. Respon Sikap Siswa Terhadap Per Item Pernyataan Karakter Bangsa Seperti halnya respon terhadap pernyataan  nilai-nilai  Pancasila,  respon  sikap terhadap  pernyataan  karakter  bangsa  untuk setiap itemnya terdapat variasi respon. Untuk item  nomor  9,  nomor    13  dan  nomor  18 misalnya,  sebagian  besar  siswa  merespon dengan  sikap setuju dan sangat  setuju, tidak satupun  siswa  yang  merespon  dengan  sikap tidak  setuju apalagi sangat  tidak  setuju namun  prosentase  siswa  yang  menyatakan ragu-ragu juga cukup banyak terutama untuk pernyataan  nomor  9  yaitu  tentang  usaha- usaha menjaga keutuhan bangsa. Tabel 6. Respon Sikap Siswa Per Item Pernyataan Karakter Bangsa No Item Sangat tidak setuju Tidak setuju Ragu- ragu Setuju Sangat setuju Jumlah Skor Interpretasi % % % % % % 1 0 1,32 3,18 29,67 54,3 88,48 Sangat baik 2 0,13 3,97 27,8 24,37 12,58 68,87 Baik 3 0 0,79 7,55 50,33 22,52 81,19 Sangat baik 4 0 1,32 3,97 43,44 35,76 84,5 Sangat baik 5 0 0,26 15,1 51,92 9,272 76,56 Baik 6 0 0,26 8,74 46,09 27,15 82,25 Sangat baik 7 0,4 0,79 15,1 36,03 25,83 78,15 Baik 8 0,13 2,65 19,1 41,32 9,272 72,45 Baik 9 0 0 8,74 54,04 17,88 80,66 Sangat baik 10 0 0,26 3,18 34,44 50,99 88,87 Sangat baik 11 0,4 1,06 5,56 49,27 24,5 80,79 Sangat baik 12 0,13 0,26 6,36 56,69 17,22 80,66 Sangat baik 13 0 0 1,59 34,44 54,3 90,33 Sangat baik 14 0 0,26 5,17 53,51 23,84 82,78 Sangat baik 15 0,13 0,26 6,36 48,21 27,81 82,78 Sangat baik 16 0 0,53 7,95 53,51 18,54 80,53 Sangat baik 17 0 0,26 1,99 36,56 50,33 89,14 Sangat baik 18 0 0 4,77 46,62 33,77 85,17 Sangat baik 19 2,25 9,01 3,97 28,61 23,84 67,68 Baik 20 0,26 0,53 6,75 52,45 20,53 80,53 Sangat baik 21 0,4 0,53 10,7 52,45 13,25 77,35 Baik 22 1,59 1,59 13,1 32,32 25,83 74,44 Baik 23 0,26 0,53 7,55 48,21 24,5 81,06 Sangat baik 24 0 0,26 4,37 43,97 37,09 85,7 Sangat baik Sumber: Diolah oleh peneliti, 2016 Pembahasan Hasil Penelitian
Posisi Nilai Pancasila pada Mata Pelajaran PKn
Perilaku  yang  mendukung  Ketuhanan
Yang  Maha  Esa,  yaitu  perilaku  yang memancarkan  iman  dan  taqwa  pada  Tuhan
Yang  Maha  Esa,  dalam  masyarakat  yang terdiri dari berbagai golongan agama, dengan menghormati  kegiatan  ibadah  agama  lain, melaksanakan  ibadah  sesuai  agamanya,  serta tidak  memaksakan  agama  pada  orang  lain.
Perilaku  yang  bersifat  kemanusiaan
yang  adil  dan  beradab,  di  mana  kita  sebagai umat  manusia  memperlakukan  setiap  orang sebagai  manusia  yang  punya  hak  dan kewajiban yang sama, serta membiasakan diri menolong  guna  menegakkan  hak-haknya sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  serta menempatkan  hak  asasi  manusia  sesuai dengan  kondisi  dan  situasi  negara  Indoensia tanpa  mengurangi  arti  hak  asasi  manusia secara internasional.Perilaku
yang mendukung Persatuan Indonesia, yaitu dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan  kepentingan,  antara  lain  membiasakan diri untuk bersama-sama menegakkan keamanan  dan  ketertiban  di  lingkungannya, dan  memperlakukan  sama  setiap  orang  tanpa melihat  perbedaan  suku,  agama,  ras,  maupun golongan.  Perilaku  yang  mendukung  sila keempat  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh
Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, yaitu mengutamakan  kepentingan  bersama  di  atas kepentingan pribadi maupun golongan, sehingga  perbedaan  pemikiran,  pendapat, serta  kepentingan  mampu  diatasi  oleh musyawarah mufakat.Perilaku yang
mendukung  upaya  terwujudnya  keadilan sosial,  yaitu  membiasakan  diri  untuk  hidup hemat, bekerja keras, membiasakan diri untuk bergotong royong dalam rangka kesejahteraan umum. Mata pelajaran PKn juga
mengupayakan  agar  siswa  mampu  berucap, dan bersikap serta berperilaku, sesuai dengan norma-norma  yang  berlaku  di  masyarakat, baik  itu  norma  agama,  norma  hukum,  norma kesopanan, dan norma kesusilaan.
Pengetahuan dan kemampuan dasar berkaitan dengan hubungan antar  warga negara dengan negara, serta menumbuhkan kecintaan terhadap  tanah  air,  kesadaran  berbangsa  dan bernegara  Indonesia,  serta  rela  berkorban untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara Indonesia.

## 1. Pancasila sebagai Dasar Negara
Pada  waktu  ketua  BPUPKI  (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kenmerdekaan Indonesia) Dr. K.R.T. Radjiman  Wedyodiningrat,  membuka  sidang pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengemukakan  bahwa  salah  satu  hal  yang penting  yang  harus  difikirkan  adalah  tentang
dasar negara bagi negara yang akan didirikan. Kemudian  Bung  Karno  mengartikannya sebagai  dasar  negara  Indonesia  Merdeka, yang dalam bahasa Belanda disebut philosofische  grondslag ,  yang  dalam  pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 disebut Pancasila.
Dalam  sidang  selanjutnya  yakni dalam  sidang  PPKI  (Panitia  Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Pancasila
disepakati  oleh  para  anggota  bahwa  dasar negara  adalah  Pancasila,  meskipun  hal tersebut  tidak  tercantum  secara  eksplisit, tetapi  rumusan  sila-silanya  dicantumkan dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Dasar  Negara  merupakan  hal  yang  penting bagi  warga  negara  sebagai  pedoman  dalam kehidupan berbagsa dan bernegara.

## 2. Pancasila sebagai Ideologi Nasional
Ideologi  berasal  dari  kata  Yunani idein yang  berarti  melihat,  dan logia yang berarti  kata  atau  ajaran,  sehingga  ideologi adalah  ilmu  tentang  cita-cita,  gagasan,  atau buah  fikiran.  Ideologi  dalam  kamus  Besar bahasa Indonesia mempunyai makna kumpulan  konsep  yang  bersistem  yang dijadikanm  asas  pendapat  (kejadian)  yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
Cita-cita  bangsa  yang  tercantum  di dalam  pembukaan  Undang-  Undang  Dasar 1945  berisi  kesadaran  dan  komitmen  yang kuat. Di dalam isi pembukaan UUD 1945 itu mengandung  nilai-nilai  Pancasila,  yang bersumber  dari  nilai-nilai  budaya  bangsa serta menjadi roh bagi kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara serta  menjadikan  bangsa  Indonesia  menjadi bangsa yang bermartabat.

## 3. Pancasila  sebagai  Pandangan  Hidup
Bangsa, Negara, dan Masyarakat
Eksistensi  Pancasila  dapat  dikaitkan dengan  teori  kausalitas  Aristoteles,  di  mana segala  sesuatunya  mempunyai  empat  sebab/ kausal/ asal mula yaitu:
a. Kausal  materialis,  yaitu  sebab  atau  asal mula  bahan.  Kausal  materialis  Pancasila adalah  adat  kebiasaan,  kebudayaan,  dan agama-agama bangsa Indonesia;
b. Kausa  efisien,  yaitu  sebab  atau  asal  mula karya.  Kausa  efisien  Pancasila  adalah kegiatan  BPUPK  dalam  merumuskan Pancasila  sebagai  calon  dasar  filsafat negara, dan kegiatan PPKI dalam mengesahkan  dan  menetapkan  Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia;
c. Kausa formalis, yaitu sebab atau asal mula bentuk.  Kausa  formalis  Pancasila  adalah rumusan  Pancasila  dalam  alinea  IV Pembukaan UUD 1945;
d. Kausa  finalis  yaitu  sebab  atau  asal  mula tujuan.  Kausa  finalis  Pancasila  adalah dijadikannya  Pancasila  sebagai  dasar filsafat negara Republik Indonesia.
Pancasila  merupakan  tuntunan  yang fungsional  dari  kedudukan  dan  fungsi  dasar negara  Pancasila  sebagai  sistem  kenegaraan Republik  Indonesia,  serta  dapat  membentuk watak  bangsa  yang  berkarakter  unik  sesuai dengan  nila-nilai  luhur  yang  dianut  bangsa ini,  sebagai  berikut:    Taqwa  pada  Tuhan Yang Maha Esa; mampu mengakui persamaan derajat manusia; mampu menghargai perbedaan pendapat, serta memiliki sikap rela berkorban demi kepentingan  bangsa  dan  negara,  melalui perjuangan  untuk  meneruskan  kendali  dalam mengelola negara di masa yang akan datang.
Kontribusi      Nilai      Pancasila      dalam Memperkaya   Materi   PKn     dalam Pembentukkan Karakter Bangsa 1. Muatan Nilai Pancasila dalam PKn
PKn  merupakan  bidang  studi  yang bersifat  multifaset  dengan  konteks  lintas bidang  keilmuan.  PKn  menurut  Chreshore (dalam  Winataputra  dan  Sapriya,  2003:  95) memiliki  ontologi  pokok  ilmu  politik, khususnya  konsep political  democracy untuk aspek duty  and  rights  of  citizen .  Aspek instrumental  PKn  adalah  sarana  programatik kependidikan  yang  sengaja  dibangun  dan dikembangkan  untuk  menjabarkan  substansi aspek-aspek  idiil.  Ranah  ini    meliputi keseluruhan  potensi  sosial-psikologis  yang oleh  Bloom  dkk  (1056,  Kratswohl  (1962)), dikategorikan  ke  dalam  ranah  kognitif, afektif,  dan  psikomotorik,  yang  secara programatik  diupayakan  untuk  ditingkatkan kuantitas  dan  kualitasnya  melalui  kegiatan pendidikan. (Winataputra, 2006: 13).

## b. Karakter Bangsa Indonesia
Pembentukkan karakter bangsa melalui penanaman  nilai  Pancasila  terhadap  siswa merupakan  suatu  keharusan.  Salah  satu  mata pelajaran  yang  memuat  pendidikan  nilai adalah  mata  pelajaran  PKn.  Sebagai  salah satu mata pelajaran yang memuat pendidikan nilai, PKn digunakan “sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan  moral  yang  berakar  pada  budaya  bangsa Indonesia,  diharapkan  dapat  diwujudkan dalam  bentuk  perilaku  dalam  kehidupan sehari-hari  peserta  didik,  baik  sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa” (Depdikbud 1994: 2).
Fenomena  globalisasi  di  samping memberi  dampak  positif,  juga  berdampak negatif, yakni menimbulkan ancaman terhadap integritas bangsa, karena  globalisasi adalah dominasi dan intervensi dalam bentuk baru.  Hegemoni  kebudayaan  akan  terjadi, karena  kebudayaan  asing  akan  masuk  untuk menggantikan  kebudayaan  asli,  sehingga menimbulkan  ancaman  kebudayaan,  yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan politik, serta terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Memperkokoh  rasa  kebangsaan,  itulah kunci  kesuksesan  yang  harus  ditanamkan pada  anak  bangsa,  melalui  pendidikan.    jika tidak,  maka  pembangunan  tidak  akan  pernah berhasil,  dan  kita  akan  tetap  larut  dalam putaran masalah, serta menjadi pecundang.

## 2. Strategi  dalam Pembelajaran PKn
Kepeloporan  generasi  muda  dalam pembentukkan karakter bangsa, harus dupayakan,  agar  keberadaan  bangsa  dengan karakter  yang  unik  tetap  lestari.  Mengenai kemampuan  untuk  menjaring  minat  siswa, diharapkan  seluruh  peran  masyarakat  dan pemerintah  untuk  membantu  terlaksananya pendidikan ke arah yang lebih maju.
Adapun pendekatan “ problem solving ” sangat sulit dilakukan oleh guru, karena guru sering  terbentur  antara  fakta  dan  teori.  Guru dituntut  lebih  responsif  dengan  masalah- masalah  politik,    akan  tetapi  sebagian  besar memiliki  rasa  takut  untuk  mengungkapkan hal  yang  sebenarnya.  Maka  guru  harus membuat  kelas-kelas  pada  pembelajaran
PKn,  agar  menjadi  kelas  yang  demokratis, sehingga  tidak  ada  lagi  tekanan,  rasa  takut, dan ketidak mampuan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada di lapangan.
3. Metode   Tepat  dalam Mengimplementasikan  Nilai  Pancasila pada Mata    Pelajaran   PKn Keteladanan, ceramah, petatah- petitih,  dan  pendekatan-pendekatan  yang tepat dapat dilakukan untuk mengimplementasikan  nilai  Pancasila  pada mata  pelajaran  PKn  guna  peningkatan karakter bangsa. Proses pembelajaran PKn di kelas X, XI, maupun XII dapat menggunakan  berbagai macam metode yang disesuaikan dengan kompetensi dasar. Metode  tersebut  dapat  berupa:  diskusi  yang dilanjutkan  dengan  laporan  hasil  diskusi/ presentasi;  uji  kasus;  simulasi,  bermain Peran,  portofolio.  Namun  sebetulnya  tidak ada  metode  yang  ampuh,  hal  ini  harus disesuai  dengan  kebutuhan  peserta  didik, maka  dari  itu  diperlukan  pemikiran  dan kreativitas  pendidik  yang  harus  dan  mampu membaca apa yang siswa dapat. Metode yang dipakai  dalam  pelajaran  PKn,  tergantung pada  nilai  apa  yang  akan  diberikan  pada siswa  yang  tujuannya  adalah  pembentukkan karakter bangsa.
4. Evaluasi  Tepat  untuk  Menilai  Muatan Nilai  Pancasila  pada  Mata  Pelajaran PKn  dalam  Pembentukkan  Karakter Bangsa
Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara  yaitu  tes  (tertulis)  dan  non  tes  seperti brain  storming ,  studi  kasus,  peran  (sosio drama), dan unfinish Story (cerita yang belum tuntas).  Bentuk  evaluasi  yang  paling  tepat dalam  menilai  nilai  pancasila  pada  mata pelajaran  PKn  dalam  pembentukan  karakter bangsa,  ada  beberapa  macam  diantaranya adalah: pilihan ganda, essay, dan skala sikap. Untuk  melaksanakan  evaluasi  harus  adanya pengorbanan dari guru.
Evaluasi  tepat  yang  dapat  dipakai  adalah penilaian  dari  aspek  afektif  karena  dapat membentuk  kepribadian  bangsa  yang  sesuai dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Evaluasinya dapat  pula  dilakukan  dengan  skala  sikap ataupun  pengamatan  secara  langsung.  Serta mengadakan  tes  tertulis  untuk  mengetahui
sejauh  mana  siswa  memahami  nilai  –  nilai pancasila.  Evaluasi  juga  dapat  dilakukan melalui  data  observasi,  dengan  meminta bantuan seluruh komponen sekolah, sehingga penilaian terhadap siswa bukan saja merupakan  pendapat  pribadi.  Evaluasi  yang dilakukan  adalah  untuk  melihat  hasil  proses pada mata pelajaran PKn yang diintegrasikan dengan  pokok/  sub  pokok  bahsan  adalah melalui  skala  sikap.  Hal  ini  penting  untuk melihat sejauh mana siswa telah melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan  sehari-hari.  Skala  sikap  dapat dilaksanakan  secara  terbuka  setelah  guru mengadakan penilaian, kemudian
diperlihatkan  kepada  siswa,  hal  ini  penting, agar  siswa  mengetahui  serta  sadar  terhadap sikap-sikap yang dilakukannya adalah merupakan  indikator  dari  karakter  bangsa yang diharapkan.
Pemahaman Siswa terhadap Nilai Pancasila pada Mata Pelajaran PKn dapat Diimplementasikan di Lapangan Pengambilan  keputusan  ( decision maker ) merupakan salah satu bentuk perbuatan dan hasil dari perbuatan itu disebut keputusan. Ini berarti dengan melihat seorang remaja  mengambil  keputusan,  maka  dapat diketahui perkembangan berfikirnya. Pembentukkan karakter bangsa melalui
penanaman  nilai  Pancasila  terhadap  siswa merupakan suatu keharusan. Di mulai dengan pembiasaan,  maka  kunci  terpenting  ada dalam pendidikan. Sekolah merupakan institusi  resmi  pendidikan  yang  mempunyai kontribusi  dalam  pembentukkan  karakter bangsa, maka seluruh komponen sekolah dari mulai  pimpinan  sampai  penjaga  sekolah harus  memberikan  teladan  kepada  siswa melalui  pembiasaan  dalam  kehidupan  sehari- hari,  senantiasa  bersikap  dan  berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan  masalah,  maka  pada  bagian  ini akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian yang  telah  dilaksanakan,  terutama  yang berkenaan  dengan  permasalahan  yang  diteliti yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Posisi nilai Pancasila pada mata pelajaran PKn  adalah  kuat.  Pancasila  sebagai
filosofi  bangsa,  dan  ideologi  negara, secara  yuridis  formal  masih  tercantum  di dalam  konstitusi,  dan  menjadi  acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Kontribusi nilai Pancasila dalam memperkaya materi Pkn dalam pembentukkan  karakter  bangsa  sangat besar.  Nilai  Pancasila  terintegrasi  satu dengan  yang  lainnya.  Karakter  bangsa yang  diharapkan  dalam  PKn  adalah karakter  yang  berkepribadian  bangsa yang mempunyai identitas yang mencakup  kelima  sila  dalam  Pancasila, yakni  ketuhanan,  kemanusiaan,  kesatuan, kerakyatan, dan keadilan.
3. Strategi  yang  dapat  dipakai  dalam memasukkan  nilai  Pancasila  pada  mata pelajaran PKn, adalah pendekatan kontekstual,  dan  yang  utama  adalah membaca tuntutan keharusan, serta instrumennya.
4. Metode  tepat  yang  dapat  dipergunakan dalam pembelajaran PKn adalah portofolio,  Bentuk  evaluasi  tepat  yang dapat  dapat  dilakukan  dengan  lisan  dan tulisan, serta skala sikap untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa, yang terpenting meliputi ranah kognitif,
afektif, dan psikomotor.
5. Pemahaman  siswa  SMA  di  Purwakarta secara umum terhadap nilai Pancasila dan karakter bangsa termasuk sangat baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Budiyanto  (2002). Kewarganegaraan untuk SMA kelas X , Jakarta:  Erlangga
------------,  (2005). Kewarganegaraan  untuk SMA kelas XI , Jakarta: Erlangga
Bogdan,        R.    C.        Dan      Biklen,      S.    K.
(1982), Qualitative              Research for
Education      an  introduction  to  Theory  and Methods. Boston: Allyn and Bacon Brannen,    J.    (2005). Memadu    Metode Penelitian  Kualitatif dan Kuantitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Cogan,  J.J.   (1999) Developing     the   Civic Society:    The    Role  of  Civic Education ,
Bandung: CICED
Dewantara,  K.  H.  (1962). Bagian  Pertama: Pendidikan . Jogjakarta: Taman Siswa Djahiri,      A.        K        (2004). “Esensi
Pendidikan        Nilai       Moral       di Era Globalisasi”. Makalah pada Seminar Pendidikan Umum UPI, Bandung --------,  A.  K.   (1992). Menelusuri  Dunia Afektif-    Nilai    Moral    dan Pendidikan
Nilai Moral , Laboratorium Pengajaran PMP IKIP Bandung.
--------,    A.  K.      (1998), Beberapa
Pemikiran                ke          arah Revitalisasi Program  Pengajaran  PPKn-IPS  dan  Tata Negara pada Persekolahan , Bandung: Laboratorium PPKN IKIP. ---------,  (1996). Dasar        dan        Konsep Pendidikan            Moral .    Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik Engkoswara (2004). Iman   Ilmu    Amaliah Indah:   Upaya mencegah kerusuhan, korupsi  dan  disintegrasi  bangsa  serta  bekal manusia  hidup  di  dunia  dan  akhirat , Bandung: Yayasan Amal Keluarga Guba G. E. & Lincoln S. (1985). Naturalistic Inquiry . London: Sega Publications. Bavery Hills NCSS (1994) Curriculum    Standard    for Social    Studies   : Expectectation of Excellence , Washington Somantri,   M.   N.    (2001). Menggagas Pembaharuan     Pendidikan     IPS ,
Bandung: Remaja Rosdakarya. Undang-Undang Dasar 1945 Usman,  H.      Dan      Setiadi,  P.      (2000) Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara Winataputra,  U.  S.        (2001) Jati    Diri Pendidikan        Kewarganegaraan sebagai
Wahana  Sistemik      Pendidikan      Demokrasi
(Suatu      Kajian      Konseptual    dalam Konteks  Pendidikan  IPS)  Disertasi Doktor  PPS  UPI  Bandung:  tidak diterbitkan -----------,(2006) PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) sebagai Pendidikan Disiplin
Ilmu:Tantangan Epistimologis, dan Implikasi Pedagogis . (makalah) Bandung: UPI
Winataputra         dan         Sapriya       (2003)
Pengorganisasian        Kurikulum Pendidikan  Kewarganegaraan  dan IPS di Sekolah Dasar . Bandung -----------,  (2004) Pendidikan Kewarganegaraan,          Model Pengembangan
Materi,     dan  Pembelajaran .  Bandung Lab. PKn.