Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (61-69) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Gereja dan Partisipasi Politik
Abu Bakar & Muh. Wahyu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: abu.bakar@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini berusaha  menjelaskan peran Gereja  sebagai  institusi  agama di dalam  mendorong  partisipasi  politik  masyarakat  di  Kota  Makassar.  Untuk mengkerangkai  tulisan  ini  menggunakan  teori  partisipasi  politik  dan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Tulisan  ini  menjelaskan  bahwa sekalipun  Gereja  Katolik  tidak  menyatakan  sikap  politik  secara  jelas  dan berpihak kepada kandidat tertentu, akan tetapi upaya mereka terutama dari Komite  Kepemudaan  Keuskupan  Agung  Makassar  yang  mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020 menjadi relevan  dengan  ajaran  dalam  Gaudium  et  Spes.  Sekalipun  langkah  dan metode  yang  dilakukan  melalui  kanal  Youtube,  namun  demikian  cara tersebut sudah dapat dianggap cukup, mengingat situasi pandemi Covid-19. Sebaliknya,  Gereja  Kristen  kelihatan  justru  lebih  terang-terangan menyatakan  keberpihakan  kepada  kandidat  tertentu.  Terutama  kesediaan mereka  menerima  kandidat  di  dalam  Gereja  dan  diperkenalkan  kepada jemaat  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  pengurus  Gereja  Huria  Kristen Batak  Protestan  (HKBP)  Kota  Makassar  ketika  memperkenalkan  Nurdin Halid kepada jemaat sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan.
Kata Kunci : Partisipasi Politik, Gereja, Pemilu

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  berusaha  menjelaskan  peran Gereja dalam upaya mendorong partisipasi politik  warga  negara,  khususnya  warga Makassar. Karena itu, Gereja sebagai insti- tusi agama akan dilihat sejauhmana meng- ambil  peran  dalam  sistem  politik  demo- kratis di Indonesia.
Indonesia  yang  telah  mengamini  demok- rasi  sebagai  sistem  ideal  dalam  menjalan- kan kekuasaan negara, tentu membutuhkan
partisipasi  warga  negara  dalam  mengelola urusan-urusan  publik.  Karena  itu  partisi- pasi politik warga negara merupakan keha- rusan  dan  semua  elemen  perlu  terlibat dalam  memperkuat  sistem  demokrasi,  ti- dak  terkecuali  institusi  agama.  Walau  pa- rtisipasi  politik  dibayangkan  sebagai  hak warga  negara,  namun  pada  kenyataannya masih banyak warga negara yang memilih untuk  tidak  berperan  dalam  proses  politik demokrasi.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (61-69) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Gereja dan Partisipasi... | 62
Keengganan warga negara mengambil per- an  dalam  proses  politik  tentu  dipengaruhi oleh  banyak  faktor,  misalnya  kekecewaan warga  negara  terhadap  pejabat  yang  tidak becus  mengurusi  urusan  publik  atau  sikap tercela  politikus  yang  dianggap  menyim- pang  dari  harapan  warga.  Di  samping  itu, akses terhadap informasi politik yang tidak memadai  juga  dapat  memicu  absennya partisipasi warga negara dalam proses pol- itik.  Biasanya  keterbatasan  informasi  pol- itik yang diperoleh oleh warga negara dik- arenakan sosialisasi politik yang tidak ma- ksimal. Begitupun juga tidak maksimalnya kerja-kerja institusi demokratik seperti pa- rtai politik untuk mendorong animo masy- arakat  agar  terlibat  dalam  kegiatan-kegia- tan politik.  Selain  itu, kesadaran masyara- kat berkenaan dengan pentingnya berparti- sipasi  dalam  proses  demokrasi  juga  men- jadi kendala.
Tentunya untuk mendorong partisipasi po- litik masyarakat, semua elemen harus ber- sinergi. Tidak hanya aktor-aktor demokra- tik  formal,  akan  tetapi  dibutuhkan  keter- libatan  aktor  lain  seperti  institusi  agama, lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  dan komunitas-komunitas lainnya.  Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat sej- auhmana  peran  aktor-aktor  tersebut  dalam mendorong  partisipasi  politik  masyarakat. Hanya  saja,  penelitian  ini  akan  fokus  me- lihat peran dan upaya intitusi Gereja dalam mendorong tingkat partisispasi masyarakat di Kota Makassar.
Pelibatan  institusi  agama  di  dalam  kerja- kerja  demokratis  tentu  memiliki  kendala pada tingkat tertentu, namun juga berguna
pada  sisi  yang  lain.  Pandangan  sebagian pemeluk  agama  yang  memisahkan  antara dunia agama dan politik tentunya menjadi kendala  karena  berbenturan  dengan  paha- man  teologis  mereka.  Akan  tetapi  ketika institusi  agama  ikut  mengambil  bagian, justru akan mendorong ketertarikan pengi- kutnya untuk terlibat dalam politik sebagai perjuangan suci demi kemaslahatan umat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sebuah telaah dari Baghi menunjukkan be- tapa pentingnya keterlibatan  Gereja dalam proses  sosial  politik  untuk  kepentingan umum. Bagi Baghi, Gereja sebagai intitusi agama  tidak  boleh  berdiri  di  luar  dimensi politik,  oleh  karenanya  Gereja  harus  me- ngambil  peran  dalam  negara  dengan  ber- kewajiban  untuk  terlibat  dalam  proses politik demokrasi demi terwujudnya kebij- akan dan keputusan yang berpihak kepada kepentingan  orang  banyak. 1 Pelibatan  ini tentunya  tidak  hanya  terbatas  aspek-aspek tertentu, namun secara luas dapat diwujud- kan  dalam  bentuk  mendorong  jemaat  unt- uk berpartisipasi secara politik dalam pro- ses demokratis.
Senada  dengan  Baghi,  dalam  artikelnya The Church’s Role in Politics (1999), Jim Harris  berpendapat  bahwa  Gereja  memili- ki peran penting dalam politik dikarenakan ada  banyak  warga  Gereja  yang  berurusan dengan masalah sosial, politik, dan ekono- mi setiap hari. Banyak kebijakan pemerin- tah  yang  berhubungan  langsung  dengan
1 Felix Baghi, Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas,  Persahabatan:  Etika  Politik  dan Postmodernisme (Flores: Ledalero, 2012).
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (61-69) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
kepentingan  warga  Gereja.  Oleh  karena itu,  Gereja  sebagai  tempat  bernaung  para jemaat tidak dapat menghindar dari perso- alan-persoalan  yang  dihadapi  oleh  jemaat itu  sendiri.  Kata  Jim  Haris,  keterlibatan Gereja  dalam  proses  politik  merupakan perwujudan  dari  refleksi  iman  atas  ling- kungan sekitarnya. 2
Sejalan  dengan  Jim  Haris,  Leo  Boff  seba- gaimana  dikutip  oleh  Alexander  Jebadu berpendapat  bahwa  kodrat  dari  pelayanan Gereja  bersifat  politik,  di  mana  Gereja akan  diperhadapkan  pada  kenyataan  ada- nya  ketidakadilan  sosial,  pada  kondisi  itu Gereja  tidak  boleh  apolitis.  Gereja  harus mengambil  peran  dan  terlibat  dalam  poli- tik. 3
Tiga  pandangan  sarjana  di  atas  memberi- kan gambaran bahwa institusi agama perlu mengambil  peran  dalam  proses  politik dengan  tujuan  untuk  kepentingan  dan kebaikan bersama. Olehnya itu, salah satu peran  yang  perlu  dilakukan  adalah  bagai- mana  institusi  agama  mendorong  ummat- nya berpatisipasi dalam proses politik.

## TINJAUAN TEORETIS

## Partisipasi Politik
Bagi  masyarakat  Barat  sebelum  abad  ke- 18,  partisipasi  politik  merupakan  barang asing.  Pemberian  hak  yang  sama  kepada
2 Jim  Harris,  “The  Church’s  Role  in  Politics” dalam https://thebigpicture.homestead.com/Chur chinPolitics.html diakses 10 Februari 2021.
3 Alexander  Jebadu,  “Dimensi  Politik  dari Misi  Pembebasan  Gereja  Bagi  Orang  Miskin  dan Pemeliharaan Alam Ciptaan”, Jurnal Teologi , Vol. 06, No. 02 (2017), h. 167-186.
laki-laki  dan  perempuan  untuk  berpartisi- pasi  dalam  pemilu  yang  demokratis  baru dimulai  pada  abad  ke-20. 4 Sementara  di Indonesia, kajian tentang pentingnya parti- sipasi  politik  semakin  menggeliat  setelah kejatuhan  rezim  Orde  Baru  dan  dimulai- nya proses demokratisasi di Indonesia.
Dalam  berbagai  kajian  literatur,  istilah partisipasi  politik  dipahami  dan  diberikan pengertian  secara  beragam.  Misalnya  saja Sidney Verba dan Norman H. Nie mende- finisikan  bahwa  partisipasi  politik  berkai- tan dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu yang sec- ara  langsung  bertujuan  untuk  mempeng- aruhi pemilihan atau seleksi pejabat publik atau pejabat pemerintahan. 5 Sementara itu, baik  Miriam  Budiarjo,  Myron  Weiner maupun  Harbert  McClosky  mendefinisi- kannya  sebagai  kegiatan  seseorang  atau kelompok  orang  untuk  ikut  serta  secara aktif  dalam  kehidupan  politik.  Kegiatan politik di  sini tidak terbatas pada pemilih- an  pemimpin  negara,  namun  juga  berkait- an  dengan  bagaimana  memengaruhi  kebi- jakan pemerintah. 6
Dari definisi di atas, maka partisipasi poli- tik  dapat  dibedakan  berdasarkan  jumlah pelaku,  yakni  individual  dan  kolektif.  Pa- rtisipasi  yang  bersifat  individual  adalah
4 Eko Handoyo, Sosiologi Politik (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).
5 Saiful  Mujani, Muslim  Demokrat:  Islam, Budaya  Demokrasi  dan  Partisipasi  Politik  di Indonesia  Pasca  Orde  Baru (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 256.
6 Miriam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  2002). Lihat Eko Handoyo, 2013.
Gereja dan Partisipasi... | 64
kegiatan warganegara secara perseorangan yang terlibat  dalam kehidupan politik. Se- mentara  partisipasi  kolektif  adalah  kegia- tan  warganegara  secara  serentak  untuk mempengaruhi  penguasa  seperti  kegiatan dalam pemilihan umum. Partisipasi kolek- tif ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni; Pertama , partisipasi kolektif konvensional, dan; Kedua ,  partisipasi  kolektif  nonkonv- ensional (agresif). Bentuk partisipasi kole- ktif  konvensional  berupa  kegiatan  semac- am  keterlibatan  dalam  pemilihan  umum, sementara  partisipasi  nonkonvensional  se- perti  pemogokan  yang  sah,  pembang- kangan warga negara atau huru-hara. 7
Samuel  P.  Huntington  dan  Joan  Nelson mengklasifikasikan partisipasi politik dala- m  dua  bentuk,  yakni  partisipasi  otonom dan partisipasi mobilisasi. Partisipasi oton- om  adalah  kegiatan  yang  oleh  pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, seper- ti pemberian suara dalam pemilihan umum atau menghubungi pejabat publik atau ber- gabung  dengan  organisasi  politik.  Namun demikian,  sekalipun  partisipasi  yang  dila- kukan  bertujuan  untuk  mempengaruhi  ke- putusan  pemerintah  tidak  didasarkan  pada niat  dan  inisiatif  sendiri,  partisipasi  ter- sebut  digolongkan  ke  dalam  partisipasi mobilisasi.  Jadi  yang  membedakan  antara partisipasi  otonom  dengan  partisipasi  mo-
7 Said    A.A.  Gatara  &  Moh  Dzulkiah  Said,
Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan  Kajian (Bandung:  Pustaka  Setia, 2007).
bilisasi  terletak  pada  inisiatif  atau  peng- geraknya. 8
Dalam  penelitian  ini,  tentu  yang  dibaya- ngkan adalah keikutsertaan institusi Gereja untuk  mendorong  jemaatnya  ambil  bagian dalam  politik  elektoral,  dalam  hal  ini  ter- libat  dalam  penseleksian  pejabat  publik melalui  pemilihan  umum.  Keikutsertaan ini  mencakup  seruan  Gereja  untuk  men- coblos, berkampanye untuk mengajak atau bahkan dukungan terhadap kandidat lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuali- tatif dengan fokus mengkaji literatur  yang tersedia. Dalam  penelitian ini kami meng- gunakan  dokumen  atau  literatur  yang  ter- sedia  sebagai  sumber  data  primer,  misal- nya  jurnal,  buku  dan  berita-berita  terkait aktivitas geraja. Berita-berita ini kemudian kami  sortir,  yang  tidak  berkaitan  dengan politik kami tidak perlakukan sebagai data. Hanya  berita  yang  berkaitan  politik  yang kemudian  kami  ambil  sebagai  basis  data. Dalam  penelitian  ini,  kami  mengkom- parasikan  data  yang  berkaitan  dengan Gereja  Kristen  dan  Gereja  Katholik  untuk melihat kecenderungan keduanya.

## PEMBAHASAN

## Gereja dan Dinamika Politik
Entitas  negara  dan  Gereja  adalah  dua  hal yang  tidak  dapat  disatukan,  akan  tetapi pada praktisnya keduanya sulit dipisahkan.
8 Samuel  P.  Huntington  &  Joan  Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (61-69) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Oleh  karenanya,  masih  sering  kita  temu- kan  warga  Gereja  menggunakan  atau  me- manfaatkan  persekutuan  untuk  meraih  ke- kuasaan politik. Begitupun sebaliknya, po- litisi  dengan  mengatasnamakan  negara mendatangi masyarakat Gereja untuk men- dapatkan dukungan politik. Misalnya pada pemilihan  presiden  2014,  PGPI  (Perseku- tuan Gereja Pantekosta di Indonesia) men- erbitkan  surat  edaran  di  mana  surat  ter- sebut  ditandangani  oleh  oleh  Pdt.  Jacob Nahuway.  Di  dalam  surat  edaran  tersebut berisikan dukungan terhadap Partai Gerin- dra dan dukungan terhadap Prabowo Subi- anto sebagai calon presiden kala itu. Surat tersebut  dikirim  ke  seluruh  Gereja  di bawah PGPI, yang jemaatnya diperkirakan sekitar  12  juta  jiwa.  Pertimbangan  dalam edaran  tersebut  menyatakan  bahwa  kepe- mimpinan nasional harus berlatar belakang militer  karena  dianggap  bahwa  Indonesia butuh  pemimpin  yang  kuat  dan  itu  ter- cermin dari sosok Prabowo Subianto. 9
Tidak  hanya  PGPI,  GKE  (Gereja  Kristen Evangelis)  sebagai  organisasi  Gereja  Pro- testan  tertua  di  Kalimantan  Tengah  juga ikut  berpartisipasi  dalam  proses  politik. Beberapa  jemaat  GKE  mencalonkan  diri dan  mengambil  bagian  pada  pemilu legislatif  DPR  RI  dan  DPD  RI  untuk daerah  pemilihan  Kalimantan  Tengah. Oleh  karena  itu,  GKE  tidak  hanya  terlibat mendorong  warga  jemaat  menggunakan hak  politiknya  dalam  pemungutan  suara, tetapi  GKE  bersikap  dan  bertindak  aktif
9 David  Ming,  “Peranan  Gereja  dalam  Sistem Pemerintahan  Yang  Baik  di  Indonesia”, Jurnal Kadesi:  Jurnal  Teologi  dan  Pendidikan  Agama Kristen, Vol. 1, No. 1 (2021), h. 85-105.
memberi  dukungan  kepada  calon  dari jemaat  GKE.  Sikap  ini  nampak  dalam pemilihan  DPD  RI,  di  mana  GKE  mener- bitkan  surat  rekomondasi  kepada  salah satu  calon  anggota  legislatif  DPD  RI daerah  pemilihan  Kalimantan  Tengah. Tidak  hanya  itu,  GKE  juga  menindaklan- juti  dengan  menggerakan  potensi  sumber daya  GKE  untuk  meng-galang  dukungan dari warga jemaat. 10
Tulisan  Mikhael  Rajamuda  Bataona  dan Atwar  Bajari  tentang  Gereja  di  Nusa Tenggara Timur juga menyebutkan bahwa dalam  dua  kali  Pemilihan  Gubernur  di Nusa  Tenggara  Timur  dan  Pemilihan  Bu- pati  dan  Wali  Kota  Kupang,  keterlibatan Gereja  terutama  otoritas  Gereja  Katolik sangat nyata dalam memberikan dukungan politik terhadap kandidat tertentu. Temuan Bataona  dan  Bajari  didukung  oleh  testim- oni  beberapa  pihak  bahwa  dalam  pemi- lihan  kepada  daerah  di  banyak  kabupaten di  Nusa  Tenggara  Timur,  otoritas  Gereja juga berpolitik praktis. 11
Di Sulawesi Selatan, pasangan Calon Gub- ernur  Nurdin  Halid-  Abdul  Aziz  Qahhar Mudzakkar  pada  Pemilihan  Gubernur  Su- lawesi  Selatan  2018  juga  menadapatkan dukungan  langsung  dari  Sekretaris  Umum Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Tora-
10 Jhon  Retei  Alfri  Sandi,  “Perilaku  Politik Gereja  Kristen  Evangelis  (GKE)  Dalam  Pemilihan Umum  Legislatif  di  Kalimantan  Tengah  Tahun 2019”, Jurnal  Politik  Profetik, Vol.  8,  No.  1 (2020), h. 37-61.
11 Mikhael Rajamuda Bataona & Atwar Bajari, “Relasi  Kuasa  dan  Simbol-Simbol  EKonomi- Politik  Gereja  Dalam  Konstestasi  Politik  Lokal Provinsi NTT,” Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 5, No. 2 (2017), h. 121-135.
Gereja dan Partisipasi... | 66
ja,  Suleman  Allo  Linggi.  Suleman  Allo Linggi  bahkan  terang-terangan  menyata- kan dukungan kepada pasangan tersebut. 12

## Gereja dan Politik: Kasus Makassar
Kehadiran  Nurdin  Halid  sebagai  Calon Gubernur  Sulawesi  Selatan  pada  perayaan Natal  di  Gereja  Huria  Kristen  Batak Protestan  (HKBP)  Jalan  Rajawali  Kota Makassar tahun 2018 dan disambut hangat oleh  jemaat  Gereja  HKBP  menandakan bahwa  Gereja  tidak  menutup  diri  dari politik.  Bahkan  Pendeta  HKBP,  Pansur Sijabat  mengakui  sudah  saatnya  Nurdin Halid  maju  sebagai  pemimpin  Sulawesi Selatan. 13
Begitupun  yang  dilakukan  oleh  Bakal Calon Walikota Makassar, Abdul Rachmat Noer  yang  menemui  Pendeta  Daud  Rupa, Sekretaris  Umum  Gereja  Kibait  Klasis Makassar. Pertemuan ini bukan pertemuan biasa,  karena  Pendeta  Daud  Rupa  berjanji akan  membantu  Abdul  Rachmat  Noer untuk  diperkenalkan  kepada  jemaat,  seba- gaimana  disampaikan  oleh  Pendeta  Daud Rupa  bahwa  ”Saya  akan  membantu  Pak Rachmat untuk diperkenalkan kepada jem- aat  dan  akan  mengundang  untuk  meng- hadiri beberapa kegiatan Gereja.” 14
12 Miftahul  Khaeriyah,  “Dukung  NH-Aziz, Sekertaris  BPS  Gereja  Toraja  Titip  Tiga  Hal” dalam  https://www.merdeka.com/peristiwa/dukung -nh-aziz-sekertaris-bps-Gereja-toraja-titip-tiga-hal. html diakses 1 Agustus 2021.
13 Kabar  Wirhabuana,  “Wow!  Pendeta  HKBP Puji Komitmen Cagub Sulsel Nurdin Halid” dalam https://kumparan.com/golkar-celebes/wow-pendeta -hkbp-puji-komitmen-cagub-sulsel-nurdin-halid diakses 2 Agustus 2021.
14 Asrul,  “Jelang  Pilwali,  Rachmat  Noer Temui Pendeta Gereja Kibait” dalam https://www. sulselsatu.com/2019/08/07/politik/jelang-pilwali-
Pada  kasus  yang  lain,  Komisi  Kepemu- daan Keuskupan Agung Makassar melalui kanal  Youtube Komkep  Kams  Official yang  diikuti  sekitar  1.300-an subscribers melakukan  sosialisasi  politik  yang  meng- ajak pemuda dan masyarakat Kota Makas- sar  untuk  berpartisipasi  pada  Pemilihan Walikota Makassar 2020. Komisi  Kepem- udaan  Kuskupan  Agung  Makassar  meng- gunakan  hastag  #OMKAntiGoput  yang menandakan  bahwa  mereka  mendorong agar masyarakat tidak “golput” pada Pemi- lihan Walikota Makassar 2020.
Sementara  itu,  ketika  kami  melakukan wawancara  kepada  Theobaldus  Hemma, Ketua  Umum  PMKRI  Sanctus  Albertus Magnus  terkait  keterlibatan  Pastor  atau pengurus  Gereja  dalam  proses  sosialisasi politik kepada jemaat, Theobaldus Hemma mengatakan bahwa “ Sejauh ini saya belum menemukan  baik  Pastor  atau  Romo  di setiap Gereja yang mendorong partisipasi politik di dalam Gereja. Tapi di luar Ger- eja  mungkin  ada,  kalau  di  dalam  Gereja mereka  punya  tupoksi  sendiri,  mereka lurus  membahas  moral  di  Gereja.  Maka- nya,  umat  kristiani  tidak  menun-jukkan eksistennya pada urusan duniawi dan poli- tik  praktis  Gereja  secara  umum  karena mengacu  pada  hierarki  Gereja.  Kota  Ma- kassar misalnya, kenapa sampai kemudian keuskupan  agung  Makassar  tidak  menya- mpaikan ke masyarakat memilih salah sat- u calon, karena urusan Gereja adalah ur- usan  hierarki.  Nah,  untuk  misalkan  khut- bah  itu  tergantung  dari  penafsiran  kitab
rachmat-noer-temui-pendeta-Gereja-kibait-%E2% 80%8B.html diakses 2 Agustus 20221.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (61-69) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
suci  pada  pasal-pasalnya  masing-masing. Kalau dalam ibadah tidak ada.” 15 Begitu- pun  KPU  sebagai  penyenggara  Pemilu, belum  pernah  ke  Gereja  untuk  mensosia- lisasikan Pemilu kepada jemaat.
Dari pemaparan tersebut jelas bahwa seka- lipun  dalam  ajaran  Gereja  tidak  dapat  di- satukan  antara  agama  dan  negara/politik sebagaimana  termaktub  pada Gaudium  et Spes (GS)  yang  menyatakan  bahwa,  “ ber- dasarkan tugas juga wewenangnya Gereja sama  sekali  tidak  bisa  dicampuradukkan dengan  negara,  serta  tidak  terikat  pada sistem  politik  mana  pun  juga ” (GS. 76). 16
Namun  pada  kenyataannya  Gereja  juga tidak bisa lepas dari tanggungjawab sosial- nya dalam hal memperbaiki kondisi masy- arakat,  salah  satunya  melalui  peran  aktif dalam  dunia  politik  tanpa  memihak  pada kandidat tertentu.
Wewenang  Gereja  dan  negara  memang tidak dapat dicampuradukan, tetapi Gereja mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dengan  negara  dalam  rangka  mewujudkan cinta  kasih  dan  keadilan.  Terkait  dengan hal  itu,  dokumen  GS  menyatakan  bahwa, “Gereja,  yang bertumpu pada cinta kasih sang  penebus,  menyumbangkan  bantuan- nya,  supaya  di  dalam  kawasan  bangsa sendiri  dan  antara  bangsa-bangsa  makin meluaslah keadilan dan cinta kasih. Deng- an mewartakan kebenaran injil, dan deng- an  menyinari  semua  bidang  manusiawi
15 Theobaldus  Hemma,  Ketua  Umum  PMKRI Sanctus Albertus Magnus, wawancara, 3 September 2021.
16 Antonius  Beny  Wijayanto,  dkk., Peran Serta Umat Katolik Dalam Mewujudkankan Pemilu Yang Berkualitas (Jakarta: Bawaslu RI, 2018).
melalui  ajaran-nya  dan  melalui  kesaksian umat  kristen,  Gereja  juga  menghormati dan  mengembangkan  kebebasan  serta  ta- nggung jawab politik para warganegara.”
(GS.  76).  Dari  dokumen  itu  jelas  bahwa negara dan Gereja mempunyai tujuan yang sama  yaitu  membangun  manusia  secara utuh. 17
Dengan mendorong masyarakat untuk ber- partisipasi  dalam  pemilu,  sudah  menunj- ukkan  kepedulian  Gereja  dalam  memper- baiki  kualitas  demokrasi  di  Indonesia. Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Makassar yang mendorong partisipasi politik melalui kanal Youtube mereka.

## KESIMPULAN
Agama dan negara/politik sejauh ini masih menjadi  perdebatan  banyak  kalangan.  Se- bagian  berpendapat  bahwa  agama  pada dasarnya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan negara  atau  politik.  Sebaliknya  berpand- angan bahwa agama harus dijauhkan deng- an  dinamika  politik  praktis  karena  kedua- nya  berbeda.  Agama  dipandang  sebagai urusan  privat  yang  bersifat  transenden, sementara politik adalah ranah publik yang berkaitan  dengan  kehidupan  sehari-hari. Sehingga keduanya tidak dapat disatukan.
Di  Makassar,  sekalipun  Gereja  Katolik tidak menyatakan sikap politik secara jelas dan  berpihak  kepada  kandidat  tertentu, akan  tetapi  upaya  mereka  terutama  dari Komite  Kepemudaan  Keuskupan  Agung
17 Antonius Beny Wijayanto, dkk., 2018.
Gereja dan Partisipasi... | 68
Makassar yang mensosialisasikan penting- nya  berpartisipasi  pada  Pemilihan  Wali- kota  Makassar  2020  menjadi  relevan dengan ajaran dalam Gaudium et Spes. Se- kalipun  langkah  dan  metode  yang  dila- kukan  melalui  kanal  Youtube,  namun  de- mikian cara tersebut sudah dapat dianggap cukup  mengingat  situasi  pandemi  Covid- 19.
Sebaliknya, Gereja Kristen kelihatan justru lebih terang-terangan menyatakan keberpi- hakan  kepada  kandidat  tertentu.  Terutama kesediaan  mereka  menerima  kandidat  di dalam  Gereja  dan  diperkenalkan  kepada jemaat  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh pengurus Gereja Huria Kristen Batak Pro- testan (HKBP) Kota Makassar ketika mem perkenalkan  Nurdin  Halid  kepada  jemaat sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander  Jebadu,  “Dimensi  Politik  Dari Misi Pembebasan Gereja Bagi Orang Miskin  dan  Pemeliharaan  Alam Ciptaan”, Jurnal  Teologi ,  Vol.  06,
No. 02 (2017), h. 167-186.
Antonius  Beny  Wijayanto,  dkk., Peran Serta  Umat  Katolik  Dalam  Mewu- judkankan  Pemilu  Yang  Berkualitas (Jakarta: Bawaslu RI, 2018).
David  Ming,  “Peranan  Gereja  dalam  Sis- tem  Pemerintahan  Yang  Baik  di Indonesia”, Jurnal  Kadesi:  Jurnal Teologi  dan  Pendidikan  Agama Kristen, Vol. 1, No. 1 (2021), h. 85- 105.
Eko  Handoyo, Sosiologi  Politik (Yogya- karta: Penerbit Ombak, 2013).
Felix Baghi, Alteritas: Pengakuan, Hospit- alitas,  Persahabatan:  Etika  Politik dan  Postmodernisme (Flores:  Leda- lero, 2012).
Jhon  Retei  Alfri  Sandi,  “Perilaku  Politik Gereja  Kristen  Evangelis  (GKE) Dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif di Kalimantan Tengah Tahun 2019”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 8, No. 1 (2020), h. 37-61.
Mikhael  Rajamuda  Bataona  &  Atwar Bajari,  “Relasi  Kuasa  dan  Simbol- Simbol  Ekonomi-Politik  Gereja  dal- am  Konstestasi  Politik  Lokal  Provi- nsi  NTT,” Jurnal  Kajian  Komu- nikasi, Vol. 5, No. 2 (2017), h. 121- 135.
Miriam  Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Poli- tik (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2002).
Said  A.A.  Gatara  &  Moh  Dzulkiah  Said, Sosiologi Politik: Konsep dan Dina- mika  Perkembangan  Kajian (Ban- dung: Pustaka Setia, 2007).
Saiful  Mujani, Muslim  Demokrat:  Islam, Budaya  Demokrasi  dan  Partisipasi Politik  di  Indonesia  Pasca  Orde Baru (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2007).
Samuel  P.  Huntington  &  Joan  Nelson, Partisipasi  Politik  di  Negara  Ber- kembang (Jakarta:  Rineka  Cipta, 1990).
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (61-69) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Website
Asrul, “Jelang Pilwali, Rachmat Noer Te- mui  Pendeta  Gereja  Kibait”  dalam https://www.sulselsatu.com/2019/08/ 07/politik/jelang-pilwali-rachmat-no er-temui-pendeta-Gereja-kibait-%E 2%80%8B.html  diakses  2  Agustus 2021.
Jim  Harris,  “The  Church’s  Role  in  Politi cs” dalam https://thebigpicture.home stead.com/ChurchinPolitics.html diakses 10 Februari 2021.
Kabar Wirhabuana, “Wow! Pendeta HKB- P Puji Komitmen Cagub Sulsel Nur- din  Halid”  dalam  https://kumparan. com/golkar-celebes/wow-pendeta- hkbp-puji-komitmen-cagub-sulsel-n urdin-halid diakses 2 Agustus 2021.
Miftahul  Khaeriyah,  “Dukung  NH-Aziz,
Sekertaris  BPS  Gereja  Toraja  Titip Tiga  Hal”  dalam  https://www.merde ka.com/peristiwa/dukung-nh-aziz-se kertaris-bps-Gereja-toraja-titip-tiga- hal.html diakses 1 Agustus 2021.

## Wawancara
Theobaldus Hemma, Ketua Umum
PMKRI  Sanctus  Albertus  Magnus,
wawanc ara, 3 September 2021.