## M A N A Z H I M

## Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan
p-ISSN : 2656-5374 e-ISSN : 2656-0216
Terindeks : SINTA 4, Crossref, Garuda, Moraref, Google
Scholar, dan lain-lain.
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Imam Hidayat & Steven Gunawan Universitas Muhammadiyah Tangerang imam_accounting@yahoo.com , stevengun97@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to examine and identify the effect of taxpayer understanding, tax  sanctions  and  the  quality  of  tax  services  simultaneously  or  partially  on  taxpayer compliance  in  paying  land  and  building  taxes  will  it  affect  taxpayer  understanding,  tax sanctions and the quality of tax services. The category of information used in this research is primary information. The primary source of information in this research was obtained directly from  land  and  building  taxpayers  located  in  South  Tangerang  City.  In  other  words, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Quality of Tax Services together affect Taxpayer Compliance Paying Land and Building Tax. Taxpayer awareness does not affect Taxpayer Compliance  Paying  Land  and  Building  Tax  in  South  Tangerang  City  in  2021,  Tax Sanctions  do  not  affect  Taxpayer  Compliance  Paying  Land  and  Building  Tax  in  South Tangerang City in 2021, Quality of Tax Service affects Taxpayer Compliance Paying Land and Building Tax in South Tangerang City in 2021.
Keywords : Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Service Quality
Abstrak : Tujuan riset ini untuk menguji serta mengenali pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan serta mutu pelayanan perpajakan secara simultan ataupun parsial terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  akan  kah mempengaruhi  guna  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  serta  Mutu  Pelayanan Perpajakan. Kategori informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi primer. Sumber  informasi  primer  pada  riset  ini  diperoleh  langsung  dari  wajib  pajak  bumi  dan bangunan yang terletak di Kota Tangerang Selatan. Dengan kata lain Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi  Perpajakan,  Serta  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  secara  bersama–  sama mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Kesadaran Wajib Pajak  tidak  mempengaruhi  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Membayar  Pajak  Bumi dan  Bangunan  pada  Kota  Tangerang  Selatan  Tahun  2021,  Sanksi  Perpajakan  tidak mempengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada
Kota  Tangerang  Selatan  Tahun  2021,  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  mempengaruhi terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.
Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  pemasukan  Negara  yang  mempunyai  kemampuan besar  dalam  menunjang  program  kerja  pemerintahan  dalam  melaksanakan transformasi  guna  mendukung  tujuan  pemerintah.  Pajak  ialah  sumber  pendapatan utama  APBN  yang  digunakan  buat  membiayai  pengeluaran  Negeri,  baik  rutin maupun pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan yaitu salah satunya( PBB). Guna perihal  ini  pemerintah  diharapkan  untuk  mengelola  pajak  dengan  baik  supaya terwujud  pembangunan  yang  optimal,  tidak  hanya  itu  kedudukan  dari  warga  pula sangat dibutuhkan supaya terwujudnya pembangunan nasional.
Pajak terdapat bermacam peraturan yang diatur dalam perundang- undangan yang  menuntut  tiap  wajib  pajak  untuk  menguasai  ketentuan  pajak  yang  berlaku. Kesejahteraan untuk segala bangsa Indonesia bisa diwujudkan dengan melaksanakan pemerintah  yang  baik  serta  melakukan  pembangunan  di  segala  bidang,  namun didukung oleh sumber pembiayaan yang mencukupi.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  ialah  salah  satu  tipe  pajak  pusat  yang wewenangnya  dilimpahkan  kepada  wilayah.  Perihal  ini  diperjelas  dengan diberlakukanya  Undang–Undang  No  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Wilayah  dan Retribusi Wilayah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan( PBB P-  2)  menjadi  pajak  wilayah  hingga  tipe  pajak  ini  hendak  diperhitungkan  selaku pemasukan  asli  wilayah  dan  tingkatkan  kemampuan  wilayah  dalam  membiayai kebutuhan  daerahnya  sendiri.  Salah  satu  metode  memaksimalkan  penerimaan  pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara menaikkan kepatuhan wajib pajak jadi salah satu  hambatan  yang  bisa  menghambatt  keefektifan  dalam  penerimaan  pajak. Permasalahan kepatuhan jadi permasalahan klasik yang nyaris dialami seluruh Negeri yang  menjalankan  sistem  perpajakan.  Tidak  hanya  permasalahan  rendahnya  tingkat
pembayaran,  kemudahan  pembayaran  pajak,  kualitas  pelayanan,  serta  waktu  yang dibutuhkan untuk mengurus.
Tingginya  sasaran  penerimaan  pajak  jadi  tugas  berat  untuk  pemerintah khusunya  Direktorat  Jendral  Pajak(  DJP)  untuk  bisa  merealisasikanya.  Partisipasi rakyat  dalam  membayar  pajak  hendak  mempermudah  DJP  untuk  merealisasikan pajak  yang  telah  diresmikan  tersebut.  Bila  wajib  pajak  kurang  berfungsi  aktif  dalam membayar  pajak  maka  akan  jadi  permasalahan  dalam  realisasi  pajak  tersebut,  tidak hanya  itu  karna  sistem  pemungutan  yang  berlaku  di  Indonesia  merupakan  Self- assessment.  System  dimana  seluruh  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dicoba seluruhnya  oleh  wajib  pajak,  fiskus(  pengumpul  pajak)  hanya  melaksanakan pengawasan lewat prosedur penyelidikan,( Devano&amp; Siti Kurnia, 2006: 109).
Tingginya  target  penerimaan  pajak  menjadi  tugas  berat  bagi  pemerintah khusunya  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  untuk  dapat  merealisasikanya.  Partisipasi rakyat  dalam  membayar  pajak  akan  memudahkan  DJP  untuk  merealisasikan  pajak yang  sudah  ditetapkan  tersebut.  Jika  wajib  pajak  kurang  berperan  aktif  dalam membayar pajak maka akan menjadi masalah dalam realisasi pajak tersebut, selain itu karena sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah Self- assessment. System dimana  segala  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  wajib pajak,  fiskus  (pengumpul  pajak)  hanya  melakukan  pengawasan  melalui  prosedur pemeriksaan, (Devano & Siti Kurnia, 2006:109).
Berdasarkan data perkembangan jumlah objek pajak PBB-P2 Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2018, jumlah objek pajak PBB-P2 meningkat setiap tahun nya. Pada tahun 2016 jumlah objek pajak PBB-P2 sebanyak 399.218 kemudian meningkat menjadi 400.566 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 jumlah objek pajak PBB-P2 sebanyak  410.669.  Dengan  meningkatnya  objek  pajak  PBB-P2  maka  diharapkan penerimaan  pajak  dari  PBB-P2  juga  akan meningkat.  Namun  berdasarkan  data  dari Badan  Pendapatan  Kota  Tangerang  Selatan,  realisasi  pokok  PBB-P2  untuk  Kota Tangerang Selatan masih belum terpenuhi seperti yang tergambar dalam tabel berikut berikut.
Tabel 1 Ketetapan dan Realisasi Pokok PBB-P2 Kota Tangerang
Selatan Tahun 2016 – 2018 Tahun Ketetapan Pokok  Realisasi Pokok Presentase 2016 345.926.225.026 238.999.140.377 69% 2017 367.354.963.655 211.805.176.493 58% 2018 448.992.736.412 286.826.200.514 64%
(Sumber : Badan Pendapatan Kota Tangerang Selatan)
Bersumber  pada  informasi  ketetapan  serta  realisasi  pokok  PBB-  P2  Kota Tangerang  Selatan  tahun  2016-  2018,  tingkatan  kepatuhan  wajib  pajak  PBB-  P2 masih  rendah.  Perihal  tersebut  nampak  dari  persentase  realisasi  pokok  PBB-  P2, dimana pada tahun 2016- 2018 masih belum menggapai ketetapan yakni pada tahun 2016  sebesar  69%,  tahun  2017  sebesar  58%  serta  tahun  2018  sebesar  64%.  Oleh sebab itu pemerintah wilayah berupaya guna tingkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB- P2 sehingga penerimaan wilayah dapat ikut bertambah.
Bagi  Tjahjono(  2008)  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  sikap  wajib  pajak dalam  penuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Sedangkan  menurut  Purnamasari(  2016),  kepatuhan  pajak  yakni  apabila  wajib  pajak yang taat dan memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan syarat peraturan  perundang-  undangan  perpajakan.  Sehingga  kepatuhan  wajib  pajak merupakan  wajib  pajak  yang  taat  dan  memenuhi  serta  melakukan  kewajiban perpajakan sesuai dengan syarat perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
Aspek lain yang pengaruhi Kepatuhan Pajak adalah pemahaman wajib pajak. Pemahaman  wajib  pajak  hendak  bertambah  apabila  wajib  pajak  memiliki  persepsi yang  baik  terhadap  pajak  itu  sendiri.  Tingkatan  pemahaman  wajib  pajak  bisa dicerminkan dari gimana intensitas serta kemauan wajib pajak dalam mentaati syarat perpajakan yang berlaku. Riset yang dicoba oleh Kundalini( 2016) menciptakan kalau aspek pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Aspek  lain  yang  pengaruhi  Kepatuhan  Pajak  adalah  sanksi  perpajakan  ialah salah  satu  aspek  yang  pengaruhi  besar  rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak(  Agus Nugroho  Jatmiko,  2006).  Wajib  pajak  hendak  penuhi  kewajiban  perpajakan  apabila memandang  kalau  sanksi  perpajakan  hendak  lebih  banyak  merugikannya(  Agus Nugroho Jatmiko, 2006).
Aspek  lain  yang  pengaruhi  Kepatuhan  Pajak  merupakan  kualitas  pelayanan pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  penuhi  kewajibannya  bergantung  pada bagaimana  petugas  pajak  dalam  memberikan  sesuatu  pelayanan  kepada  wajib  pajak. Pelayanan  sendiri  paada  zona  perpajakan  bisa  diartikan  sebagai  pelayanan  yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak  penuhi  kewajiban  perpajakannya.  Pelayanan  pajak  terrnasuk  dalam  pelayanan publik karna dijalankan oleh lembaga pernerintah, bertujuan untuk penuhi kebutuhan warga ataupun dalam rangka penerapan undang- undang serta tidak berorientasi pada profit ataupun laba.
Bersumber  pada  fenomena  research  gap  dengan  judul  Pengaruh  Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  ada  pengaruh  yang berbeda beda. Ada 3 variable ialah, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan dimana dari ketiga variable diatas ada pengaruh positif serta negative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

## Teori Atribusi
Teori  atribusi  pertama  kalinya  ditemukan  oleh  Heider  pada  tahun  1958  dan kemudian  dikembangkan  oleh  Weiner  pada  tahun  1974.  Teori  atribusi mengasumsikan  bahwa  orang  mencoba  untuk  menentukan  mengapa  orang melakukan  apa  yang  mereka  lakukan,  yaitu  atribut  meyebabkan  perilaku.  Seseorang berusaha  untuk  memahami  mengapa  orang  lain  melakukan  sesuatu  yang  mungkin satu  atau  lebih  atribut  menyebabkan  perilaku  itu.  Weiner  (1974:27-42)  menjelaskan sebuah proses tiga tahap mendasari suatu atribusi, yaitu :
a) Orang harus melihat atau melihat perilaku
b) Maka orang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan, dan
c) Maka  orang  harus  menentukan  apakah  mereka  percaya  yang  orang  lain dipaksa untuk melakukan perilaku atau tidak.

## Teori Pembelajaran Sosial
Teori belajar social dikenalkan oleh Bandura pada tahun 1986. Konsep dari teori ini menekan  pada  komponen  kognitif  dari  pikiran,  pemahaman  dan  evaluasi.  Faktor social dan kognitif serta factor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor  kognitif  berupa  ekspektasi  /  penerimaan  untuk  meraih  keberhasilan, sedangkan factor social mencakup pengamatan. Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian  peran  dari  Skinner  yaitu  teori  yang  mengandaikan  perilaku  sebagai suatu  fungsi  dari  konsekuensi-konsekuensinya.  Bandura  (1986)  mengatakan  bahwa proses dalam pembelajaran social meliputi :
a) Proses
Perhatian ( Attentional )
Proses  perhatian  yaitu  orang  hanya  akan  belajar  dari  seseorang  hanya  akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
b) Proses Penyimpanan ( Retention )
Proses  penyimpanan  adalah proses  mengingat  tindakan  suatu  model  setelah model tidak lagi mudah tersedia.
c) Proses Reproduksi Motorik
Proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
d) Proses Penguatan ( Reinforcement )
Proses  yang  mana  individu-individu  disediakan  rangsangan  positif  atau penghargaan supaya berperilaku sesuai dengan model.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak  memiliki  pengertian  atau  definisi  yang  diberikan  oleh  para  ahli,  yang  satu sama  lain  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  merumuskan  pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib  dari  warga  negara  kepada  negara  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan  tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang  hasilnya  digunakan  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan nasional.
Pengertian  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undangundang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  balas  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk pengeluaran  umum  (Mardiasmo,  2011  :  1).  Menurut  Abdul  Rahman,  pajak  adalah iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut  Undang-undang  No.28  Tahun  2007,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak menda    patkan imbalan secara langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Berdasarkan  pengertian  pajak  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  memiliki unsur sebagai berikut:
a. Iuran dari rakyat kepada kas negara
b. Dapat dipaksakan dalam pemungutannya,
c. Tanpa mendapatkan balas jasa (kontraprestasi),
d. Digunakan untuk pengeluaran umum dan memakmurkan rakyat.

## Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan
Landasan  Hukum  PBB,  adalah  Undang–Undang  Nomor  12  Tahun  1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Ada  empat  asas  utama  yang  harus  diperhatikan  dalam Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:
1. Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
2.  Adil,  dalam  arti  keadilan  vertikal  maupun  horizontal  dalam  pengenaan  Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
3.  Mempunyai  kepastian  hukum,  dengan  pengertian  bahwa  pengenaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  diatur  dengan  Undang-Undang  dan  peraturan  atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum.
4.  Gotong-royong,  dimana  semua  masyarakat  baik  berkemampuan  rendah maupun  tinggi  ikut  berpartisipasi  dan  bertanggung-jawab  mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan sertaketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Dasar Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Dasar  hukum  PBB  adalah  pasal  33  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  1945  yang berbunyi  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”. Sedangkan dasar pemungutannya adalah pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Segala Pajak untuk  keperluan  negara  berdasarkan  Undang-undang”.  Dalam  pelaksanaan Pemungutannya adalah Undang-undang No.12 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.12 Tahun 1994.

## Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
a.  Official  assessment  system,  diterapkan  dalam  hal  pelunasan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  dan  juga  diterapkan  dalam  penentuan  besarnya  PBB,  dimana Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung
sendiri, Tetapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang ( SPPT ) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.
b.  Self  assessment  system  contohnya  diterapkan  dalam  kegiatan  menyerahkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan dalam hal pengisian SPOP.

## Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Subjek Pajak PBB
Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau  memperoleh  manfaat  atas  bangunan.  Subyek  pajak  yang  dikenakan kewajiban  membayar  pajak  menjadi  Wajib  Pajak  berdasarkan  UU  Pajak  Bumi  dan Bangunan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Istilah kepatuhan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), yaitu patuh atau tunduk terhadap aturan dan ajaran. Lalu, terkait ini bahwa dalam hal perpajakan bisa diartikan bahwa kepatuhan perpajakan ialah patuh, tunduk, ketaatan, dan  menjalankan  ketetapan  pajak.  Sehingga,  disebut  sebagai  orang  yang  mematuhi yaitu  wajib  pajak  yang  taat  seta  melakukan  atau  memenuhi  keharusan  pajak berdasarkan akan ketetapan dalam aturan Undang-Undang perpajakan.
Pengertian  kepatuhan  pajak  menurut  (  Zain,  2003:31)  adalah  suatu  iklim kepatuhan  dan  kesadaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  tercemin  dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  mengisi  formulir  pajak  dengan  lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Leni Samira, 2015). Sedangkan menurut Purwono (2010) kepatuhan wajib  pajak  adalah  perilaku  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan,  pegertian  kepatuhan  wajib  pajak  yang  taat  dan  memenuhi  serta melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Nurmantu ( 2003 ). Dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu :
a. Kepatuhan Formal
Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Perpajakan.
b. Kepatuhan Material
Kepatuhan  material  adalah  dimana  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara subtansi / hakekat memenuhi semua ketentuan perpajkan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  pembiayaan  Negara  dan  kesadaran membayar  pajak  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  ( Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaaannya sebagai warga Negara yang  selalu  menjunjung  tinggi  Undang-Undang  dasar  1945  sebagai  dasar  hokum penyelenggaran  Negara.  Menurut  (Joto  purnomo  dan  Mangoting,  2013)  kesadaran berpengaruh  positif  terhadap  kemauan  membayar  pajak.  Variabel  kesadaran membayar  pajak  sangat  mungkin  dikaitkan  dengan  kepatuhan  membayar  pajak. Kesadaran  membayar  pajak  dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  sikap  moral  yang memberikan  sebuah  kontribusi  kepada  Negara/daerah  untuk  menunjang pembangunan  dan  berusaha  untuk  mentaati  semua  peraturan  yang  telah  ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.
Kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam  menunjang pembangunan  negara.  Kesadaran  bahwa  penundaan  pembayaran  pajak  dan pengurangan  beban  pajak  sangat  merugikan  negara.  Dan  kesadaran  bahwa  pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.
Berikut  k esadaran  Wajib  Pajak  berkaitan  dengan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan adalah (Tjiptohadi, 2015):
1. Sebagai  orang  yang  memperoleh  manfaat  atas  bumi  dan  bangunan  wajib pajak  memiliki  kewajiban  dalam  membayar  pajak  atas  objek  yang  mereka miliki/manfaatkan.
2. Wajib  pajak  sadar  bahwa  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  daerah,  jadi sebagai  warga  negara  yang  merupakan  bagian  dari  sebuah  daerah  kesadaran membayar  pajak  juga  dapat  diartikan  kesadaran  untuk  turut  serta  dalam pembangunan daerah

## Sanksi Perpajakan
Sanksi  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak,  karena  fungsi  sanksi  adalah  digunakan  sebagai  cara  untuk  mengatur sekelompok  populasi  untuk  memenuhi  aturan  yang  ditentukan.  Sanksi  ditujukan kepada  wajib  pajak  yang  tidak  mematuhi  aturan  perpajakan  atau  melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan  adanya  sanksi  berupa  denda  maupun  sanksi  pidana  yang  cukup  tinggi diharapkan  wajib  pajak  lebih  patuh  terutama  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB). Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  sehingga  apabila terjadi  pelanggaran  wajib  pajak  dihukum  dengan  indikasi  kebijakan  perpajakan  dan undang-undang perpajakan.
Dalam  Undang-undang  Perpajakan  dikenal  dua  macam  sanksi  yaitu  sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana.  Sanksi  administrasi  dikenakan  terhadap  wajib  pajak yang  tidak  memenuhi  ketentuan  peraturan  perpajakan  atau  melakukan  pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian  pada  negara,  dan  dapat  berupa  bunga,  denda  atau  kenaikan.  Sedangkan sanksi  pidana  diterapkan  karena  adanya  tindak  pelanggaran  dan  tindak  kejahatan.
Sehubungan  dengan  itu,  dibidang  perpajakan,  tindak  pelanggaran  disebut  dengan kealpaan  yaitu  tidak  sengaja,  lalai,  tidak  hati-hati  atau  kurang  mengindahkan kewajiban  pajak  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara. Meski  dapat  menimbulkan  kerugian  terhadap  negara  tindak  pidana  terhadap perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka  waktu  ini  dihitung  sejak  terutangnya  pajak,  berakhirnya  masa  pajak, berakhirnya  bagian  tahun  pajak  atau  berakhirnya  tahun  pajak  yang  bersangkutan. Penetapan  jumlah  10  tahun  ini  disesuaikan  dengan  kadaluarsa  penyimpanan
dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang yaitu selama 10 tahun.

## Kualitas Pelayanan Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  tergantung  pada  bagaimana petugas  pajak  dalam  memberikan  suatu  pelayanan  kepada  wajib  pajak.  Pelayanan sendiri  pada  sektor  perpajakan  dapat  diartikan  sebagai  pelayanan  yang  diberikan kepada  Wajib  Pajak  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  membantu  Wajib  Pajak memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Pelayanan  pajak  terrnasuk  dalam  pelayanan publik  karena  dijalankan  oleh  instansi  pernerintah,  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.
Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013: 20) menyatakan bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang dapat dirincikan sebagai berikut : tangibles, atau bukti fisik, reliabilig atau keandalan responsiveness, atau ketanggapan, assurance, atau jaminan dan empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi
Kualitas  pelayanan  perpajakan  dalam  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:
1) Metode Penyampaian SPPT
Mekanisme  penyerahan  SPPT  dari  Dinas  Pendapatan  dan Pengelolaan  Aset  Daerah  yang  disalurkan  kepada  kantor  kelurahan  sesuai domisili  Wajib  Pajak,  dari  kantor  kelurahan  SPPT  diserahkan  kepada  ketua RW  yang  kemudian  oleh  ketua  RW  disampaikan  kepada  Ketua  RT  untuk disampaikan kepada warga atau wajib pajak
2) Pelayanan pembayaran PBB-P2
Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang  dibuat  sesederhana  mungkin,  wajib  pajak  hanya  perlu  membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan,  jika  membayar  di  bank  wajib  pajak  akan  dibantu  oleh  petugas bank.  Selain  itu  fasilitas-fasilitas  yang  mendukung  proses  pembayaran  yang
meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan  serta  lokasi  pembayaran  yang  cukup  mudah  di  jangkau  oleh Wajib Pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

## METODE PENELITIAN

## A. Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang  berada  diwilayah  Kota  Tangerang  Selatan.  Sampel  yang  diambil  adalah sebanyak 40 responden.

## B. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Sumber data  primer  pada  penelitian  ini  diperoleh  langsung  dari  wajib  pajak  bumi  dan bangunan yang berada di Kota  Tangerang Selatan.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  angket  yaitu menyebarkan  daftar  pertanyaan  (kuisioner)  yang  akan  di  isi  dan  dijawab  oleh responden.

## D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, variable bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak  & Kualitas Pelayanan Pajak.
Pengukuran semua variable.

## E. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  metode  analisis  menggunakan  Analisis Regresi Berganda (Multiple Regresion Analysis) namun agar memperoleh hasil yang maksimal  perlu  dilakukan  Uji  Asumsi  Klasik  sebagai  gambaran  akan  digunakan untuk mengolah data.

## F. Defenisi Operasional

## 1) Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  disini  dapat  diartikan  ketaatan,  tunduk,  dan  patuh  serta melaksanakan  ketentuan  perpajakan.  Jadi,  dapat  disimpulakan  wajib  pajak  di katakan  patuh  apabila  wajib  pajak  tersebut  taat  dalam  memenuhi  serta melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2) Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  disini  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kondisi  dimana  seseorang wajib  pajak  mengetahui,  menghargai  serta  mentaati  peraturan  perpajakan  yang berlaku dimana wajib pajak tersebut memiliki keinginan dan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

## 3) Sanksi Pajak
Sanksi  disini  dapat  diartikan  sebagai  cara  untuk  mengatur  sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan.

## 4) Kualitas Pelayanan Pajak
Pelayanan  sendiri  pada  sektor  perpajakan  dapat  diartikan  sebagai  pelayanan yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Uji Validitas
Uji  Validitas  digunakan  untuk  mengukur  valid  atau  tidaknya  kuesioner.  Validitas menunjukan seberapa baik suatu hasil dapat diukur pada suatu konsep tertentu. Suatu kuesioner  bisa  dinyatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut.  Jadi,  validitas adalah mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang dapat diketahui dengan r hitung sig > 0,05 = valid dan r hitung sig < 0,05 = tidak valid
Perhitungan df = n – 2 = 40 – 2 = 38. NIlai r tabel untuk df = 38 dengan α = 5%
(pengujian satu arah) sebesar 0,264 .

## Tabel 2 Uji Validitas
No. Variabel/Indikator R hitung R tabel Keterangan 1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) Indikator 1 .764 .264 Valid Indikator 2 .862 .264 Valid Indikator 3 .734 .264 Valid Indikator 4 .493 .264 Valid Indikator 5 .711 .264 Valid 2. Sanksi Perpajakan (X2) Indikator 1 .599 .264 Valid Indikator 2 .598 .264 Valid Indikator 3 .638 .264 Valid Indikator 4 .584 .264 Valid Indikator 5 .712 .264 Valid 3. Kualitas Pelayanan Perpajakan (X3) Indikator 1 .771 .264 Valid Indikator 2 .763 .264 Valid Indikator 3 .751 .264 Valid Indikator 4 .820 .264 Valid Indikator 5 .627 .264 Valid 4. Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB (Y) Indikator 1 .740 .264 Valid Indikator 2 .700 .264 Valid Indikator 3 .700 .264 Valid Indikator 4 .509 .264 Valid Indikator 5 .730 .264 Valid
Tabel diatas menunjukan semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan r hitung > dari r tabel. Uji signifikasi dilakukan dengan membanding r tabel dengan r hitung. Dalam  penelitina
ini diketahui bahwa n = 40, a = 0,05 dan besar nya df dapat dihitung 40  – 2 = 38, demikian pertanyaan yang mengukur setiap variabel penelitian dinyatakan valid.

## 2. Uji Realibilitas Variabel
Secara  umum  uji  realibilitas  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  konsistensian kuesioner  yang  digunakan  oleh  saya  sendiri  peneliti  dalam  menghasilkan  data walaupun  kuesioner  digunakan  kembali  di  waktu  yang  berbeda  dengan  responden yang berbeda.
Tabel 3 Uji Realibilitas Variabel No . Variabel / Indikator Alpha Hitung Alpha Croncbach Keterangan 1.  Kesadaran Wajib Pajak .264 .872 Reliabel 2.  Sanksi Perpajakn .264 .825 Reliabel 3 Kualitas Pelayanan Perpajakan .264 .896 Reliabel 4.  Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB .264 .842 Reliabel
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  besarnya  nilai Alpha  Croncbach Pada  setiap  variabel penelitian nilainya lebih besar dari .0264 . Dengan demikian item – item pertanyaan yang mengukur variabel dinyatakan reliabel.
Selanjutnya item – item setiap variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur

## 3. Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  data  regresi  berdistribusi normal  atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik  adalah  data  yang  terdistribusi  secara normal atau hampir normal. Cara untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak,
maka  dilakukan  pengujian  normalitas  dengan  menggunakan  grafik  probability  plot, dengan hasil uji normalitas ini sebagai berikut :

## Gambar 1 Uji Normalitas
Berdasarkan  gambar  diatas  menunjukan  pola  distribusi  data  sesuai  atau  masih  ada yang  berjarak  dengan  garis  diagonal.  Dengan  demikian  hal  ini  menjadi  salah  satu ketentuan dari uji regresi linier berganda hampir lolos uji normalitas
Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi berganda  ditemukan  korelasi  antara  variabel  bebas  atau  tidak.  Penyebab multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat Variance inflantion factor (VIF). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

## Tabel 4  Uji Multikolinieritas
Y X1 X2 X3 Pearson Correlation Y 1.000 .729 .733 .712 X1 .729 1.000 .834 .677 X2 .733 .834 1.000 .750 X3 .712 .677 .750 1.000 Collinearity Statistics Model Tolerance VIF 1 X1 .299 3.350 X2 .241 4.146 X3 .428 2.335
Hasil  pengujian  pada  tabel  4  menunjukan  bahwa  variabel  independen mempunyai  nilai  tolerance  >  0,10  dan  nilai  VIF  <  10.  Oleh  karena  itu  dapat  di simpulkan  bahwa  terjadi  multikolinieritas  diantara  variabel  independen  dan  model regresi dan ini layak dipakai sebagai penelitian.

## Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan  varian  residual  yang  satu  dengan  yang  lain.  Model  regresi  yang  baik dan  memenuhi  syarat  untuk  dilakukan  pengujian  adalah  data  yang  tidak  terdapat heteroskedastisitas.  Hasil  uji  heteroskedastisitas  ini  menggunakan  grafik  scatterplot sebagai berikut :

## Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berikut gambar diatas terlihat pola persebar data dalam uji heteroskedastisitas scatterplot  diatas  tidak  membentuk  suatu  pola  tertentu.  Sesuai  dengan  kaidah  yang telah  ditentukan  pada  bab  sebelumnya  dapat  diartikan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
Uji Hipotesis
Koefisiensi Determinasi (R²)
Koefisiensi  determinasi  (R²)  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen  sangat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi  yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variabel  independen.  Koefisien  determinasi  dari penelitian ini ditunjukan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 5 Uji Determinasi R² Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .793 a .629 .599 1.419
a. Predictiors: (Constant) X3,X1,X2

## b. Dependent Variabel : Y
Tabel  diatas  memperlihatkan  bahwa  nilai adjusted R²  yang  diperoleh  adalah 0,599  atau  sama  dengan  59,9  persen.  Keadaan  ini  menunjukan  bahwa  variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak,Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan sebesar  59,9  persen  terhadap  tingkat  variabel  dependen  Kepatuhan  Wajib  Pajak Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Sedangkan  sisanya  40,1  persen  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

## Uji T
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  linear  antara variabel  bebas  dan  variabel  terikat.  Hasil  pengujian  parsial  tersebut  sesuai  dengan hasil analisi regresi, adapun hasilnya sebagai berikut :

## Tabel 6 Uji t
Model Unstandardized  Coefficients  Standardized Coefficients T Sig. B Std.Error Beta 1 (Constant) 1.460 .837 1.745 .090 X1 .271 .152 .331 1.784 .083 X2 .156 .156 .208 1.006 .321 X3 .226 .106 .331 2.137 .039
a. Dependent Variable: Y
Tabel diatas menunjukan nilai t hitung untuk nilai masing-masing variabel :
1. Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Berdasarkan  hasil  statistic  t  hitung  menunjukan  signifikasi  Kesadaran  Wajib Pajak yaitu sebesar 0,083 > 0,05 sehingga dapat dibuktikan bahwa H1 ditolak
dan  dapat  disimpulkan  bawah  Kesadaran  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh terhadapt Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Berdasarkan hasil statistic t hitung menunjukan signifikasi Sanksi Perpajakan yaitu sebesar 0,321  >  0,05  sehingga  dapat  dibuktikan  bahwa  H2  ditolak  dan  dapat disimpulkan  bawah  Sanksi  Perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Hipotesis  ketiga  menyatakan  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Berdasarkan hasil statistic t hitung menunjukan signifikasi Kualitas Pelayanan Perpajakan yaitu sebesar 0,039 > 0,05 sehingga dapat dibuktikan bahwa H3 diterima  dan  dapat  disimpulkan  bawah  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan.

## Uji F
Uji statistic F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh yang sama terhadapa variabel dependen atau terikat.

## Tabel 7 Uji Simultan(F)
ANOVA Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 123.059 3 41.020 20.385 .000 b Residual 72.441 36 2.012 Total 195.500 39
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3
Tabel  uji  F  diatas  menunjukan  hasil  uji  statistic  dengan  signifikasi  sebesar 0,000.  Dengan  ketentuan  bahwa  nilai  signifikasinya  kurang  dari  0,05  artinya  ada pengaruh yang signifikasi dari variabel bebas secara bersama - sama terhadap variabel dependen. Dengan kata lain Kesadaran Wajib Pajak,Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan secara bersama – sama mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian yang dibahas diatas disediakan berdasarkan data penelitian kuesioner, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1) Kesadaran  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan  pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021
2) Sanksi  Perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan  pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021
3) Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan  pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Handayani, R. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi Pembayaran Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (PBB)  Bagi  Masyarakat  Di  Wilayah  Kelurahan Cibeber  Kecamatan  Cimahi  Selatan  Kota  Cimahi. Jurnal  Indonesia  Membangun , 16 (2), 134–149.
Erawati,  T.,  &  Parera,  A.  M.  W.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Dan  Pelayanan  Fiskus. Jurnal  Akuntansi ,
5 (1), 37. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255
Nafiah, Z.  .,  &  Warno,  W.  . (2018).  Pengaruh  Sanksi  Pajak  Kesadaran  Wajib  Pajak Dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari
Kota  Semarang  Tahun  2016). Jurnal  Stie  Semarang , 10 (1),  86–105. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88
Kesadaran, P., Pajak, W., Pajak, M., & Bengkalis, K. (2019). Inovbiz . 7 , 42–47.
Rahman,  A.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tingkat  Pendidikan,  dan
Pendapatan  terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang , 6 (1), 1–20. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946
Arry Eksandy, S.E., M. Akt. Metode Penelitian Akuntansi Dan Manajemen.