## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.830            pp.  1-17
Research Article

## Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
Budi Badrul Zaman 1 , Isman 2 , Imron Rosyadi 3
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 0200210023@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, ism190@ums.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta, ir120@ums.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  September 18, 2023 Revised :  October 25, 2023 Accepted :  November, 2023 Available online    :  January 02, 2024
How to Cite: Budi Badrul Zaman, Isman and Imron Rosyadi (2024) “Implementation Of Maqashid Sharia in Employee Wages in Islamic Education Institutions”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 1–17. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.830

## Implementation Of Maqashid Sharia in Employee Wages in Islamic Education Institutions
Abstract. This study aims to determine the implementation of maqashid sharia in providing employee wages  in  Islamic  Education  Institutions.  This  research  method  is  qualitative  using  a  case  study approach  with  the  object  of  research  is  the  Islamic  Education  Institution  Ar  Rahmah  Pacitan Foundation.  The  data  collection  techniques  were  carried  out  by  observation,  interview,  and documentation. The data that has been collected, arranged systematically, and analysed.  Data analysis used includes data collection, data reduction, data presentation, and verification. The results of the study  explain  that  the  provision  of  employee  wages  at  the  Ar  Rahmah  Pacitan  Foundation  Islamic Education  Institution  is  carried  out  with  a  process  that  is  by  the  provisions  of  the  ijarah  contract, namely; there is an agreement between the institution and employees, both in terms of obligations and rights. In terms of wages given by the principles of justice (Clear, transparent, and proportional), and feasible in the sense of fulfilling the basic needs of clothing, food, and shelter, also in accordance with (market standards) other similar institutions in the same area.  Providing employee wages at the

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
Ar Rahmah Pacitan Foundation Islamic Education Institution has realized maqashid sharia, namely dhoruriyat al-khomsah or al-kuliyat al-khomsah including Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, Hifz al-Nasl, and Hifz al-Maal.
Keywords : Maqashid Sharia, Wages, Islamic Education Institutions.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi maqashid  syari’ah dalam pemberian  upah  pegawai  di  Lembaga  Pendidikan  Islam.  Metode  penelitian  ini  bersifat  kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan objek penelitiannya adalah Lembaga Pendidikan Islam Yayasan  Ar  Rahmah  Pacitan.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang  telah  terkumpul,  disusun  secara  sistematis  dan  dianalisis. Analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil  dari  penelitian  menjelaskan  bahwa  pemberian  upah  pegawai  di  Lembaga  Pendidikan  Islam Yayasan Ar Rahmah Pacitan dilakukan dengan proses yang sesuai dengan ketentuan akad ijarah yaitu adanya kesepakatan antara lembaga dengan pegawai, baik dalam hal kewajiban maupun hak haknya. Dalam hal upah yang diberikan sesuai dengan prinsip keadilan (Jelas, transparan, dan proporsinal), dan layak dalam arti mencukupi kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan, juga sesuai dengan (standar  pasaran)  lembaga  lain  yang  sejenis  di  daerah  yang  sama.    Pemberian  upah  pegawai  di Lembaga  Pendidikan  Islam  Yayasan  Ar  Rahmah  Pacitan  telah  mewujudkan maqashid  syari’ah yaitu dhoruriyat al-khomsah atau al-kuliyat al-khomsah diantaranya Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-‘Aql, Hifz al-Nasl dan Hifz al-Maal .
Kata Kunci :  Maqashid Syari’ah, Upah, Lembaga Pendidikan Islam.

## PENDAHULUAN
Salah satu isu penting dalam kebijakan ekonomi dibidang ketenagakerjaan di Indonesia  adalah  penetapan  kebijakan  upah  minimum.  Kebijakan  ini  merupakan jaring  pengaman  untuk  menjamin  pekerja  mendapatkan  penghasilan  agar  hidup layak, sejahtera dan mempersempit kesenjangan pendapatan (Safitri et al., 2020: 46). Kesejahteraan  pekerja  yang  dimaksud,  yaitu    sebagaimana  dalam  undang  undang dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani  yang  dapat  meningkatkan  produktivitas  kerja  dalam  lingkungan  kerja  yang aman dan sehat ( Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 , n.d.).
Islam  mengatur  hubungan  antara  pekerja,  pegawai  atau  buruh  dengan pemberi kerja, lembaga atau perusahaan, khususnya dalam hal pemberian upah yang adil. Upah yang adil merupakan hak dasar pekerja. Selain mendapatkan upah yang adil,    mendapatkan  kesempatan  untuk  bekerja  juga  merupakan  hak  dasar pekerja. Islam menganjurkan untuk bekerja karena bekerja merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia (Sarhan & Rosman, 2022: 2179). Anjuran bekerja ini  agar manusia dapat menjalani kehidupan dan memenuhi  kebutuhan hidupnya. Hubungan  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja  merupakan  hubungan  yang  saling menguntungkan satu sama lain.
Pengaturan  Islam  dalam  hubungan  antara  pekerja  dengan  pemberi  kerja termasuk  dalam  bidang mu’amalat .  Hukum  asal  dalam  bidang mu’amalat adalah mubah, termasuk transaksi kontrak perjanjian ( ‘aqad ), apapun bentuknya bisa dibuat selama  tidak  ada  larangan  khusus  mengenai  transaksi  itu.  Hal  ini  senada  dengan rumusan hukum Islam bahwa pada dasarnya akad itu kesepakatan para pihak, dan

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
akibat hukumnya adalah apa apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji (Dewi, 2019: 15).
Dalam konteks pemberian upah bagi pekerja atau pegawai, Islam memberikan dasar hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama juga para cendekiawan muslim. Dasar pemberian upah dalam Islam diantaranya manfaat yang diberikan pekerja atau pegawai, nilai kerja, standar cukup, perjanjian kerja dan jenis kerja. Disamping itu terdapat syarat syarat yang tidak boleh diabaikan seperti harus jelas, dan memiliki nilai  ekonomi,  selain  itu  harus  dibayarkan  dengan  segera  dan  sesuai  dengan kesepakatan  (Dewi,  2019:  17-18).  Tujuan  dari  semua  itu  adalah  untuk  menjamin kesejahteraan  dan  keberlangsungan  hidup  yang  merupakan  bagian  dari maqashid syari’ah .
Maqashid syari’ah diperlukan dalam menetapkan  sebuah ketentuan hukum. Begitu juga dalam regulasi yang berkaitan dengan persoalan penetapan upah pekerja atau  pegawai  yang  merupakan  bagian  dari mu’amalat dan  persoalan  kehidupan ekonomi syari’ah. Dengan maqashid syari’ah akan  terbangun pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad akad (Syamsoni & Ismail, 2021: 81). Begitu  juga  kontrak  kerja  antara  pekerja  atau  pegawai  dengan  pemberi  kerja  atau lembaga yang dibangun diatas akad perjanjian kerja.
Teori  kebutuhan  yang  berdasarkan  atas  azas  kemaslahatan  merupakan penjabaran dari konsep maqashid syari’ah . Teori tersebut sampai saat ini tetap eksis digunakan dalam sistem ekonomi yang berlandaskan al Qur’an dan as Sunnah atau lebih dikenal dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam (Suharyono & Kurniawan, 2022).
Dalam konteks persoalan upah, aspek kemaslahatan juga perlu diperhatikan baik  kemaslahatan  bagi  pegawai,  juga  kemaslahatan  bagi  lembaga.  Dalam  rangka mewujudkan  kemaslahatan  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat,  berdasarkan  analisis para ahli ushul fiqh, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan . Kelima unsur  pokok  tersebut  adalah  agama,  aqal,  keturunan,  jiwa  dan  harta.  Jika  kelima unsur tersebut dijaga, dipelihara dan diwujudkan maka mukallaf akan mendapatkan kemaslahatan, dan sebaliknya jika tidak dapat mewujudkan kelima pokok tersebut maka akan terjadi mafsadat (Mansyur, 2020: 75).
Penelitian  sebelumnya  (Mansyur,  2020)  membahas  bagaimana  penerapan teori maqashid syari’ah asy-Syatibi dalam menyelesaikan persoalan mu’amalah dari mulai  klasik  sampai  modern/  kontemporer.  Teori maqashid  syari’ah asy-Syatibi senantiasa relevan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya studi yang dilakukan oleh (Zulaikhah, 2022) membahas implementasi maqashid syari’ah dalam penetapan upah minimum pekerja berbasis keadilan. Dalam studinya  menyimpulkan bahwa jumlah upah minimum tidak ditetapkan secara pasti dalam al-Qur’an maupun hadits.  Penetapannya  melalui  kebiasaan  yang  berlaku  di  masyarakat  dengan ketentuan  upah  yang  diberikan  harus  memenuhi  kebutuhan  pokok  pekerja  dan keluarganya.  Dan  Implementasi maqashid  syari’ah dalam  penetapan  upah  dapat diwujudkan  dalam  bentuk  terlaksananya  perintah  syariah  dan  ditinggalkannya larangan  syariah  serta  mengandung  unsur  lima  pokok maqashid  syari’ah. Dari penelitian  sebelumnya  tersebut,  penulis  mencoba  untuk  melanjutkan  studi penelitian terkait dengan implementasi maqashid syari’ah dalam konteks pemberian

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
upah di Lembaga Pendidikan Islam. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sistem pengupahan di Lembaga Pendidikan Islam agar sesuai dengan maqashid syari’ah. Adapun  Lembaga  yang  menjadi  tempat  penelitian  ini  adalah  Lembaga Pendidikan  Islam  (LPI)  Yayasan  Ar  Rahmah  (YAR)  di  Kabupaten  Pacitan.  Yayasan tersebut  memiliki  tiga  unit  lembaga  pendidikan  setingkat  sekolah  dasar,  sekolah menengah  pertama  dan  pondok  pesantren.  Ar  Rahmah  merupakan  yayasan  yang mengelola  Lembaga  Pendidikan  Islam  dengan  jumlah  siswa  yang  tidak  sedikit  di Kabupaten Pacitan. Dengan jumlah siswa yang banyak tentu memiliki pegawai yang banyak pula, tentunya memerlukan managemen pengelolaan pegawai baik dari segi profesionalitas maupun kompensasi upah sehingga bisa menjaga hak hidup pegawai, dan keberlangsungan lembaga. Bahkan aspek kebutuhan pegawai perlu diperhatikan sehingga bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan pegawai yang bekerja di lembaga tersebut.
Pegawai tentunya memiliki kebutuhan salah satunya kebutuhan materi baik berupa  papan,  sandang  maupun  pangan.  Papan  sandang  dan  pangan  atau  tempat tinggal,  pakaian  dan  makanan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  perlu dipenuhi  untuk  keberlangsungan  hidup. Maqashid  syari’ah mempunyai  peran  dan fungsi  untuk  membangun  kehidupan  manusia.  Proteksi  terhadap  nilai  nilai kemanusiaan  serta  proteksi  terhadap  materi  terkandung  dalam maqashid  syari’ah . Kelima  proteksi  yang  dicakup  dalam  bingkai  maqashid  syariah    yaitu;  proteksi terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Fanindy, 2020: 25).
Menurut  teori  al  Ghazali maqashid  syari’ah diklasifikasi  menjadi  lima  hal pokok yaitu pemeliharaan terhadap agama, kehidupan/ jiwa, nasab, harta, dan akal, dimana  dalam  setiap  klasifikasi  memiliki  tingkatan  tersendiri  yaitu; dharuriyyat , hajjiyat , dan tahsiniyyat (Zulaikhah, 2022: 408) .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi maqashid  syari’ah dalam  pemberian  upah  pegawai  di  Lembaga  Pendidikan  Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan saran terhadap lembaga dalam hal manajemen pengelolaan upah pegawai. Disamping itu diharapkan bisa memperkaya literatur tentang implementasi maqashid syari’ah dalam pemberian upah pegawai di Lembaga Pendidikan Islam.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan metode penelitian ini karena meneliti fenomena objek  alamiah,  dimana  peneliti  sebagai  instrument  kunci  dengan  teknik pengumpulan  data  secara  trianggulasi  (gabungan),  dengan  analisis  data  bersifat induktif/ kualitatif, serta hasil penelitian menekankan pada makna (Sugiyono, 2021: 18).  Selain  itu  karena  untuk  menemukan  pola  hubungan  yang  bersifat  interaktif, penemuan  teori,  penggambaran  realitas  yang  kompleks,  dan  pemahaman  makna (Effendy, 2023: 121). Adapun lokasi penelitian ini di lakukan di Lembaga Pendidikan Islam Yayasan                  Ar Rahmah Pacitan, tepatnya di Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Untuk bisa memahami makna implementasi maqashid  syariah  dalam  pemberian  upah  pegawai  di  Lembaga  Pendidikan  Islam

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
Yayasan  Ar  Rahmah  Pacitan,  keterlibatan  peneliti  secara  langsung  pada  objek  di lapangan sangat diperlukan.
Berdasarkan  permasalahan  dan  tujuan  penelitian  yang  telah  dipaparkan  di atas, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  analisis  data  dimulai  dengan  mengkaji seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi atau pengamatan, dokumen resmi, dan lain-lain. Data  yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model Miles dan  Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Sugiyono, 2021: 321).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Upah Dalam Islam
Upah sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  ketenagakerjaan    Pasal  1  ialah  hak  pekerja  atau  buruh  yang  diterima  dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan ( Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 , n.d.). Upah adalah imbalan yang  diberikan  oleh  penyedia  lapangan  kerja  kepada  tenaga  kerja  dalam  suatu hubungan kerja yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja  (Putra et al., 2022: 26). Dengan  demikian,  upah  bisa  diartikan  sebagai  suatu  kompensasi  atas  jasa  yang dikeluarkan oleh pekerja berdasarkan kesepakatan dengan pemberi kerja.
Ada perbedaan pengertian antara upah dan gaji dalam pengertian Barat, upah terkait  dengan  pemberian  imbalan  kepada  pekerja  tidak  tetap  atau  tenaga  buruh lepas  seperti  buruh  bangunan  yang  dibayar  harian  atau  mingguan,  sedangkan  gaji berkaitan dengan imbalan uang yang diterima oleh pekerja tetap yang dibayar setiap bulan.  Hal  ini  berbeda  dengan  Islam  yang  lebih  komprehensif  dalam  memandang upah dan gaji dari pada Barat (Khotimah & Efendi, 2021: 243).
Dalam  Islam  hubungan  antara  pemberi  kerja  dengan  pekerja  diatur  dalam kontrak ijaroh. Sebagaimana dalam DSN-MUI mengenai ketentuan ijaroh disebutkan bahwa objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa, dan sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan atau dibayarkan (DSN-MUI No. 09 Tahun 2000, n.d.). ijaroh berarti  transaksi  atas  jasa  tertentu  dengan  imbalan  atau  kompensasi tertentu pula (Khotimah & Efendi, 2021: 241).
Ijaraoh menurut Ulama Hanafiah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Ulama Syafi’iyah, ijaroh adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Menurut  Ulama  Malikiyah, ijaroh suatu  akad  yang  memberikan  hak  milik  atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan dari manfaat. Sedangkan menurut Hambaliyah, ijaroh ialah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijaroh dan kara’ dan semacamnya.  Menurut Taqiyuddin an Nabhani, ijaroh ialah transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi (Musa & Yusmalinda, 2021: 28-29).

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
Ijaroh berlaku  umum  atas  seluruh  transaksi  yang  menjadikan  adanya pemberian  imbalan  terhadap  suatu  manfaat  yang  diambil.  Dengan  adanya ijaroh maka timbul ujroh dimana ujroh dimaknai dengan sewa atau upah karena sesuatu yang  disewa  dapat  berupa  barang  atau  jasa. Ujroh merupakan  kompensasi  yang diterima  oleh  pekerja  dalam  bentuk  uang  karena  statusnya  sebagai  pekerja  yang memberikan  kontribusi  dalam  mencapai  tujuan  dalam  pekerjaannya  (Safwan  & Benazir, 2023: 30-31). Dengan demikian baik gaji, maupun upah, atau ujroh sama sama merupakan suatu kompensasi yang diterima oleh pekerja atas sebuah jasa yang telah dikeluarkannya.
Islam  memiliki  landasan  yang  menjadi  dasar  hukum  pemberian  upah sebagaimana  dalam  al  Qur’an  dan  al  hadits.  Al  Qur’an  menyebutkan  upah  dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya: “… Dan Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al- Baqarah: 233) (Kementerian Agama RI, 2017: 37) . Selain dalam  ayat  tersebut  ada  beberapa  ayat  lain  yang  menjadi  dasar  hukum  pemberian upah,  seperti  surat at-Thalaq ayat  6  yang  artinya: …  kemudian  jika  mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah  diantara  kamu  (segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan  jika  kamu menemui  kesulitan  maka  perempuan  lain  boleh  menyusukan  (anak  itu)  untuknya. (Q.S.  at-Thalaq: 6) (Kementerian Agama RI, 2017: 559) . Begitu juga dalam Surat al- Kahfi ayat  77  yang  artinya: …  Maka  keduanya  berjalan;  hingga  tatkala  keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu,  tetapi  penduduk  negeri  itu  tidak  mau  menjamu  mereka,  kemudian  keduanya mendapatkan  dalam  negeri  itu  dinding  rumah  yang  hamper  roboh,  maka  Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”. Q.S. Al-Kahfi: 77) (Kementerian Agama RI, 2017: 302) .
Dalam  beberapa  hadits  juga  disebutkan  mengenai  pemberian  upah diantaranya  Hadits  Nabi  SAW  yang  berbunyi: “Berikanlah  upah  seseorang  sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah). Juga Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi: …. Diriwayatkan dari Abi Hurairoh r.a.,  dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: “Allah telah berfirman: ”Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh  mereka  pada  hari  kiamat.  Seseorang  yang  bersumpah  atas  nama-Ku  lalu mengingkarinya,  seseorang  yang  menjual  orang  yang  telah  merdeka,  lalu  memakan hasil penjualannya (harganya), dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja  itu  menyelesaikan  pekerjaannya,  namun  tidak  memberi  upahnya” (HR. Bukhori No. 2075).
Terdapat  beberapa  ketentuan  dalam  pembayaran  upah  diantaranya;  upah disebutkan  sebelum pekerjaan dimulai, dibayarkan secara layak, dibayarkan secara proporsional, dan dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan kesepakatan yang telah  disebutkan  dalam  akad  (Caniago  &  Ganesha,  2018:  45-46)  Ketentuan  ini merupakan bagian dari jaring pengaman bagi para pekerja agar tercipta keadilan yang dapat  mendorong  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya,  sehingga  bisa meningkatkan produktifitas dalam bekerja dengan suasana yang aman dan nyaman. Ketentuan ini sejalan dengan rambu rambu sistem pemberian upah dalam Islam yaitu

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
yang pertama adil dalam arti jelas dan transparan, dan yang kedua layak dalam arti cukup pangan sandang dan papan serta sesuai dengan pasaran (Agustian & Mellita, 2020: 45).
Wahbah  Az-Zuhaili  menjelaskan  bahwa  syarat  upah  ada  dua  macam,  yang pertama hendaknya upah tersebut merupakan harta yang bernilai dan diketahui, dan yang  kedua  hendaknya  upah  tidak  berbentuk  manfaat  yang  sejenis  dengan  objek akad,  seperti  jasa  dibayar  dengan  jasa.  Upah  berupa  manfaat  yang  sejenis  dengan objek  akad  dikategorikan  cabang  dari  riba  oleh  ulama  Malikiyah  (Az  Zuhaili,  2011: 400-404).
Selain itu ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemberian upah yaitu; adanya musyawarah mufakat antara pemberi kerja dan pekerja baik dalam hal penetapan upah maupun bentuk pekerjaan di awal akad sehingga sebelum pekerjaan dimulai  pemberi  kerja  harus  menjelaskan  kepada  pekerja  terkait  pekerjaan  dan upahnya, yang kedua upah harus sesuai dengan kemampuan pemberi pekerjaan  dan kesanggupan  pekerja,  dan  yang  ketiga  adanya  asas  timbal  balik  suatu  pekerjaan. Timbal  balik  ini  yang  dimaksud  adalah  adanya  hubungan  saling  menguntungkan antara pekerja dan pemberi pekerjaan (Putri et al., 2023: 4-5).

## Pegawai dan Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Ar Rahmah
Adapun pekerja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 undang undang No. 13 yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ( Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 , n.d.).  Sesuai dengan definisi tersebut, bisa penulis sebutkan bahwa pegawai bisa difahami sebagaimana pekerja yaitu orang yang bekerja dengan menerima upah. Begitu juga yayasan yang merupakan  sebuah  lembaga  yang  berbadan  hukum  bisa  dikategorikan  sebagai pemberi pekerjaan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pegawai dan yayasan adalah para pihak yang berakad atau bertransaksi dalam mencapai suatu tujuan pekerjaan.
Dalam konteks penelitiaan ini, yang dimaksud dengan pegawai yayasan adalah guru dan karyawan yang bekerja pada yayasan dan menerima gaji atau honor yang telah ditetapkan melalui surat keputusan dan berdasarkan perjanjian hubungan kerja dengan yayasan ( Peraturan Ketua Yayasan Ar Rahmah Pacitan , 2019). Seluruh tenaga pendidik atau guru, juga seluruh tenaga kependidikan atau karyawan baik karyawan administrasi  maupun  kebersihan  tercakup  dalam  lingkup  pegawai  di  Yayasan  Ar Rahmah Pacitan.
Status kepegawaian di yayasan mempengaruhi penetapan upah/ gaji, sehingga perlu  penulis  jelaskan  definisi  dari  unsur  pegawai  di  yayasan.  Dalam  aturan kepegawaian  yayasan  ( Peraturan  Ketua  Yayasan  Ar  Rahmah  Pacitan ,  2019)  yang dimaksud dengan;
- Guru  adalah  guru  tetap  yayasan,  guru  tidak  tetap  yayasan, calon  guru  tidak tetap  yayasan,  dan  guru  kontrak  yayasan  yang  merupakan  pendidik profesional yang bekerja di yayasan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
- Calon  guru  tidak  tetap  yayasan  adalah  guru  yang  telah  lulus  seleksi  dan mengikuti masa orientasi untuk bekerja pada yayasan.
- Guru  tidak  tetap  yayasan  adalah  guru  yang  telah  lulus  masa  orientasi, selanjutnya disingkat GTTY.
- Guru tetap yayasan adalah guru yang telah menyelesaikan tahapan GTTY yang telah  diangkat  tetap  oleh  yayasan  berdasarkan  surat  keputusan  yayasan, selanjutnya disingkat GTY.
- Guru  kontrak  yayasan  adalah  guru  yang  bekerja  pada  yayasan  berdasarkan perjanjian kontrak kerja.
- Karyawan adalah pegawai tetap yayasan, pegawai tidak tetap yayasan, calon pegawai  yayasan,  dan  pegawai  kontrak  yayasan  yang  bekerja  di  yayasan dengan  tugas  utama  melaksanakan  fungsi  manajerial,  administrasi  dan pelayanan.
- Calon pegawai yayasan adalah karyawan yang telah lulus seleksi dan mengikuti masa orientasi untuk bekerja pada yayasan.
- Pegawai tidak tetap yayasan adalah karyawan yang telah lulus masa orientasi, selanjutnya disingkat PTTY.
- Pegawai  tetap  yayasan  adalah  karyawan  yang  telah  menyelesaikan  tahapan PTTY  yang  telah  diangkat  tetap  oleh  yayasan  berdasarkan  surat  keputusan yayasan, selanjutnya disingkat PTY.
- Pegawai  kontrak  yayasan  adalah  karyawan  yang  bekerja  pada  yayasan berdasarkan perjanjian kontrak kerja.
- Pegawai  khusus  adalah  guru  atau  karyawan  yang  diangkat  oleh  yayasan dengan tahapan khusus.
Berikut tabel status kepegawaian di Lembaga Pendidikan Yayasan Ar Rahmah Pacitan;

## Tabel 1. Status Kepegawaian
Status Pegawai Di Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Ar-Rahmah Pacitan Guru Karyawan Guru tetap (GTY) Pegawai tetap (PTY) Guru Tidak tetap (GTTY) Guru kontrak Pegawai tidak tetap (PTTY) Pegawai kontrak Pegawai khusus Calon guru tidak tetap Calon pegawai tetap
Yayasan Ar Rahmah Pacitan memiliki tiga unit lembaga pendidikan dari mulai tingkat  sekolah  dasar  sampai  tingkat  sekolah  menengah  pertama.  Yayasan sebagai lembaga  yang  berbadan  hukum  yang  menaungi  unit  lembaga  pendidikan  tersebut berlokasi  di  Desa  Bangunsari  Kecamatan  Pacitan  Kabupaten  Pacitan.  Yayasan memiliki empat kampus lembaga pendidikan yang tersebar di tiga desa yaitu; Unit Lembaga Pendidikan Islam Sekolah Dasar Islam Terpadu atau disingkat dengan SDIT Ar-Rahmah  berlokasi  di  Desa  Sirnoboyo  Kecamatan  Pacitan  Kabupaten  Pacitan,

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
disebut kampus 1. Unit Lembaga Pendidikan Islam Sekolah Menengan Pertama Islam Terpadu atau disingkat dengan SMPIT Ar Rahmah berlokasi di dua desa yaitu kampus putra di Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan disebut kampus 2, sedangkan  kampus  putri  di  Desa  Sumberharjo  Kecamatan  Pacitan  Kabupaten Pacitan.  Untuk  asrama  putri  berlokasi  di  Dsn.  Craken  Wetan  disebut  kampus  3, sedangkan untuk tempat kegiatan belajar mengajar sekolah formal berlokasi di Dsn. Craken  Kulon  disebut  kampus  4.  Unit  Lembaga  Pondok  Pesantren  atau  disingkat dengan Ponpes         Ar Rahmah berlokasi di dua desa juga sama dengan SMPIT yaitu kampus  putra  di  Desa  Bangunsari  kecamatan  Pacitan  Kabupaten  Pacitan  disebut kampus  2,  dan  kampus  putri  di  Desa  Sumberharjo  Kecamatan  Pacitan  Kabupaten Pacitan disebut kampus 3.

## Sistem Upah Di Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Ar Rahmah (LPI-YAR)
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  beberapa  data  hasil penelitian  untuk  diinterpretasikan.  Sistem  pembayaran  upah/  gaji  di  Lembaga Pendidikan  Islam  Yayasan  Ar  Rahmah  (LPI-YAR)  dilakukan  sebulan  sekali  yaitu setiap akhir bulan ke rekening masing masing pegawai. Dalam setahun, upah/ gaji dibayarkan  12  kali  ditambah  gaji  ke  13,  juga  Tunjangan  Hari  Raya.  Komponen  dan kisaran besaran gaji disampaikan kepada calon pegawai saat pegawai dinyatakan lulus seleksi  dan  akan  mengikuti  masa  orientasi.  Pada  saat  dijelaskan  komponen  dan kisaran gaji sesuai dengan tahapan status kepegawaian kepada calon pegawai, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyatakan apakah akan melanjutkan proses tahapan calon pegawai atau mengundurkan diri. Dengan tahapan penjelasan kisaran besaran  upah/  gaji,  calon  pegawai  memahami  dengan  jelas  terkait  tahapan  status kepegawaian di lembaga, juga berapa dia akan mendapat upah/ gajinya setiap bulan.
Upah/  gaji  yang  diberikan  kepada  pegawai  tetap  di  LPI-YAR  terdiri  dari beberapa komponen, seperti; gaji pokok, masa kerja, tunjangan struktural, tunjangan fungsional,  tunjangan  kehadiran,  dan  tunjangan  hari  tua.  Hal  ini  berbeda  dengan upah/  gaji  yang  diberikan  kepada  calon  pegawai,  pegawai  atau  guru  tidak  tetap, pegawai kontrak, dan pegawai khusus. Upah/ gaji selain pegawai atau guru tetap tidak terdiri  dari  komponen  sebagaimana  pegawai  atau  guru  tetap,  dan  hal  ini  juga dijelaskan  di  awal  sebelum  calon  pegawai  bekerja.  Pegawai  yang  masih  berstatus calon pegawai, pegawai atau guru tidak tetap juga pegawai khusus, mendapat upah/ gaji  setiap  bulannya  dengan  nominal  tertentu  yang  telah  dijelaskan  kepada  calon pegawai  di  awal  sebelum  mereka  bekerja.  Sedangkan  pegawai  kontrak  diberikan upah/ gaji berdasarkan hitungan jumlah kehadiran atau tatap muka dalam sebulan. Dengan  demikian,  semua  pegawai  yang      bekerja  di  LPI-YAR  telah  mendapat penjelasan  upah/  gaji  sebelum  mereka  menyepakati  untuk  bekerja  di  lembaga yayasan.
Gaji  pokok  merupakan  gaji  atau  upah  yang  ditetapkan  berdasarkan  tingkat pendidikan  pegawai.  Masa  kerja  ditetapkan  berdasarkan  waktu  tahun  bekerja. Tunjangan  struktural  ditetapkan  berdasarkan  jabatan  struktur  lembaga  yang diduduki.  Tunjangan  fungsional  ditetapkan  berdasar  jumlah  jam  mengajar,  begitu juga karyawan diambil dari persamaan dengan jumlah rata rata jam mengajar guru atau 25 jam pelajaran. Tunjangan kehadiran ditetapkan berdasar jumlah menit dalam

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
setiap  hari  dan  diakumulasi  dalam  sebulan.  Tunjangan  hari  tua  ditetapkan berdasarkan nominal tertentu dalam setiap bulan. Berikut table penjelasan upah/ gaji sesuai dengan status kepegawaian di LPI-YAR:
Tabel 2. Komponen Gaji di LPI-YAR
Komponen Penjelasan Gaji Pokok Berdasarkan tingkat Pendidikan Masa Kerja Berdasarkan waktu tahun bekerja Tunjangan Struktural Berdasarkan jabatan yang diduduki Tunjangan Fungsional  Berdasarkan jumlah jam mengajar bagi guru, dan persamaan 25 jam pelajaran bagi karyawan Tunjangan Kehadiran Berdasarkan  jumlah  menit  dalam  sehari  dan  diakumulasi dalam sebulan Tunjangan Hari Tua Berdasarkan nominal tertentu dalam setiap bulan Tabel 3. Penerimaan Komponen Gaji di LPI-YAR No Status Pegawai Gaji Pokok Masa Kerja Tunja- ngan Struk- tural Tunja- ngan Fung- sional Tun- jangan Kehadi- ran Tun- jangan Hari Tua Sesuai Jumlah Tatap Muka Ditentuka n Nominal Tertentu 1 Pegawai/ Guru Tetap         2 Pegawai/ Guru Tidak Tetap**         3 Pegawai Kontrak         4 Pegawai Khusus         5 Calon Pegawai*        
 Periode calon pegawai yaitu selama 3 bulan.
 Periode pegawai/ guru tidak tetap yaitu selama 9 bulan.
Waktu kerja pegawai atau guru tetap LPI-YAR adalah 42 jam dalam seminggu sebagaimana diatur dalam aturan kepegawaian lembaga Bab IV Pasal 14 tentang jam kerja dan hari kerja. Hari kerjanya adalah senin sampai sabtu. Sedangkan hari libur resmi  adalah  hari  hari  libur  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  atau  yayasan ( Peraturan  Ketua  Yayasan  Ar  Rahmah  Pacitan ,  2019).    Begitu  juga  dengan  calon pegawai, dan pegawai atau guru tidak tetap menyesuaikan dengan pegawai atau guru tetap.  Sedangkan  waktu  kerja  pegawai  kontrak  dan  pegawai  khusus  adalah  sesuai dengan  jadwal  tugas  mengajar,  tugas  kerja,  dan  atau  disepakati  pegawai  dengan kepala unit lembaga masing masing.

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam

## Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberian Upah Pegawai Di Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Ar Rahmah Pacitan
Ibadah dan mu’amalah merupakan bagian dari syariah yang terkandung dalam al-Qur’an. Walaupun aturan terperinci tidak diatur secara spesifik dalam al-Qur’an, prinsip hukum ajaran Islam terkadung di dalamnya. Selanjutnya dengan al-hadits kita mendapat  penjelasan terhadap  al-Qur’an  tersebut.  Dengan  dasar  al-Qur’an  dan al-Hadits  para  ulama  mengembangkan  hukum  islam  terutama  bidang  mu’amalah, dari  kerangka  inilah  asy-Syatibi  mengemukakan  konsep maqashid  al-syari’ah (Suharyono & Kurniawan, 2022) .
Al-maqashid merupakan bentuk jamak dari al-maqshad dari akar kata al-qashd yang memiliki arti tujuan yang paling utama sebagaimana yang dimaksud oleh para ulama fiqh dan ushul fiqh (Musolli, 2018: 62). Al-syari’ah secara bahasa memiliki arti jalan  menuju  sumber  air,  bisa  dikaitkan  pula  dengan  jalan  menuju  sumber  pokok kehidupan (Anggraini et al., 2018: 304). Pada dasarnya syari’ah dipakai untuk sumber air  yang  dimaksudkan  untuk  diminum.  Orang  arab  memakai  kata syari’ah untuk pengertian jalan yang lurus, maksudnya adalah bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia pada kebaikan (Paryadi, 2021: 204).
Sedangkan menurut istilah al-maqashid al-syari’ah adalah apa yang dimaksud, apa yang dituju, apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam  definisi  lain  adalah  maksud  dan  tujuan  disyariatkannya  hukum  islam (Syamsoni & Ismail, 2021: 82). Maqashid syari’ah memiliki arti yang sama dengan kata al-hikmah yang bermakna tujuan yang dimaksud Allah SWT dalam penetapan suatu hukum.  Dengan  kesamaan  arti  ini,  Ibnu  ‘Ashur  mendifinisikan maqashid  syari’ah sebagai makna makna lebih mendalam dan aspek aspek baik dari kebijaksanaan, yang dipertimbangkan  oleh  pembuat  hukum  (Allah  SWT)  menyangkut  semua  atau sebagian besar bidang dan keadaan dalam pembuatan  hukum  (Syamsoni & Ismail, 2021:  82).  Dari  definisi  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa maqashid  syari’ah adalah hikmah  yang  terkandung  dalam  suatu  penetapan  hukum  yang  diinginkan  oleh pembuat hukum untuk tujuan kemashlahatan di dunia dan di akhirat.
Kemaslahatan di dunia dan akhirat merupakan tujuan dari syari’at (maqashid syari’ah) saat  pembebanan  hukum.  Kaitannya  dengan  kemaslahatan  yang  ingin diwujudkan, memerlukan mediator/ wasa’il yang bisa mengantarkan kepada tujuan yang ingin dicapai tersebut. Al Qarafi menyebutkan bahwa mediator dalam ketetapan hukum  mengikuti  tujuan.  Jika  tujuannya  wajib  makan  wasa’ilnya  juga  wajib,  dan sebaliknya jika tujuannya haram maka mediatornya juga haram  (Rizka et al., 2021: 936).
Menurut  asy-Syatibi  bahwa  kemaslahatan  yang  ingin  dicapai  itu  terbagi kedalam  tiga  kategori  yaitu;  kebutuhan dharuriyat ,  kebutuhan hajiyat ,  dan kebutuhan tahsiniyat . Kebutuhan dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan jika tidak  terpenuhi,  akan  merusak  kehidupan  secara  total.  Kebutuhan hajiyat yaitu kebutuhan  yang  bila  tidak  terpenuhi,  tidak  mengancam  keselamatan,  tetapi menimbulkan  kesulitan.  Dan  yang  terakhir  kebutuhan tahsiniyat ialah  kebutuhan yang jika tidak terwujud tidak mengancam eksistensi dan tidak pula berdampak pada kesulitan,  kebutuhan  ini  hanya  pelengkap  saja  yang  diperlukan  untuk  menjadikan kehidupan  lebih  indah  (Kurniawan  &  Hudafi,  2021:  35-36).  Hierarki  tujuan  hukum

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
dalam  wacana  asy-Syatibi  memperkuat  posisi  epistimologisnya  sebagai  penganut paham koherensi (Isman, 2020: 52).
Maqashid  syari’ah di  dalam  lingkup  kebutuhan dharuriyat terbagi  menjadi lima  yang  disebut  dengan al-kuliyat  al-khomsah, yaitu;  yang  pertama Hifz  al-Din mengandung  pengertian  memelihara  agama  maksudnya  adalah  bagaimana  agar norma norma dan ketentuan agama ini terjaga baik dari sisi aspek akidah maupun ibadah. Kedua Hifz al-Nafs mengandung arti memelihara jiwa sehingga terjaga hak hidup setiap individu maupun masyarakat serta melindunginya dari segala macam yang  bisa  mengancam  jiwa.    Ketiga Hifz  al-‘Aql artinya  memelihara  ‘aqal  dengan melindunginya dari apapun yang bisa menyebabkan kerusakan pada ‘aqal agar bisa tetap terjaga kreatifitas dan daya fikirnya. Keempat Hifz al-Nasl artinya memelihara keturunan maksudnya ialah menjaga keberlangsungan generasi atau keturunan yang baik.  Dan  terakhir Hifz  al-Maal adalah  memelihara  harta  dengan  melindungi  hak milik pribadi serta mengembangkan perekonomian (Kurniawan & Hudafi, 2021: 35).
Untuk  melihat  implementasi maqashid  syari’ah dalam  pemberian  upah  di Lembaga  Pendidikan  Yayasan  Ar  Rahmah  Pacitan  dapat  dilihat  dalam  penjelasan berikut. Pertama, realitas Hifz al-Din dalam praktek pemberian upah pegawai di LPI- YAR. Jika melihat pemberian upah yang dilakukan  oleh lembaga yayasan tersebut, bisa  diinterpretasikan  bahwa  proses  akad  dalam  hal  pengupahan  berjalan  sesuai dengan prinsip syariah yaitu musyawarah dan transparan. Calon pegawai mendapat penjelasan  dari  lembaga  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban,  atau  upah  dan  detil pekerjaan,  sebelum  mereka  bekerja.  Dengan  musyawarah  ini  menjadikan terwujudnya  keadilan  dan  terhindar  dari  kedzaliman  karena  kejelasan  akad  dan komitmen kedua belah pihak. Begitu pula dalam pelaksanaan waktu pemberian upah yang  senantiasa  diberikan  dengan  rutin  setiap  akhir  bulan  kepada  pegawai sebagaimana disepakati oleh lembaga dan calon pegawai pada saat akad.
Wahbah  az-Zuhaili  dalam  kitabnya fiqh  Islam  wa  adillatuhu menjelaskan bahwa  syarat  sah  akad ijarah diantaranya;  kerelaan  kedua  pelaku  akad, penjelasan objek kerja, manfaat yang dijadikan objek dibolehkan secara syara’ (Az Zuhaili, 2011: 390-396).  Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an nisa ayat 29 yang artinya: Wahai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  diantara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah  Maha  Penyayang  kepadamu.  (an-Nisa:  29:) (Kementerian Agama RI, 2017: 83) .
Memelihara  agama  berarti  melaksanakan  perintah  dan  meninggalkan larangan. Syariah harus terjaga dari sistem yang dapat merusaknya. Begitu pula dalam sistem  pemberian  upah,  penjagaan  terhadap  ketentuan  yang  diperintahkan  dan menghindari  sistem  yang  bisa  merusak  mu’amalah  dalam  pemberian  upah  harus dijaga.  Dengan  melihat  proses  akad  dan  juga  waktu  pelaksanaan  pemberian  upah yang dilakukan lembaga kepada calon pegawai tersebut, maka norma norma agama berupa  ketentuan  dalam  hal  pemberian  upah  kepada  pegawai  telah  dijaga  dan dipelihara sehingga terimplementasikan maqashid syariah dalam kategori hifz al-Din. Kedua, realitas Hifz al-Nafs dalam pemberian upah kepada pegawai oleh LPI- YAR bisa dianalisis dari ketentuan upah dalam hal menjaga keberlangsungan hidup.

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
Jika  norma  adil  dilihat  dari  kejelasan,  transparan,  dan  proporsional , maka  dalam menjaga keberlangsungan hidup bisa dilihat dari kelayakan dalam pemberian upah.
Dalam sebuah hadits disebutkan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu  Dzar  bahwa  Rasulullah SAW.  Bersabda:  “ Mereka (para budak dan  pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus  diberinya makan seperti apa  yang  dimakannya  (sendiri)  dan  memberi  pakaian  seperti  apa  yang  dipakainya (sendiri),  dan  tidak  membebankan  kepada  mereka  dengan  tugas  yang  sangat  berat. Dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).
Layak  bisa  diartikan  dengan  mencukupi  kebutuhan  dasar  pangan,  sandang, dan  papan,  serta  sesuai  pasaran.  Dalam  hal  sesuai  dengan  pasaran  artinya  dalam pemberian upah tersebut harus sama dengan standar upah yang biasanya diberikan (Agustian & Mellita, 2020: 43-44). Perbandingan pasaran yang digunakan tentunya sesuai lembaga sejenis dan daerah dimana lembaga tersebut berada.
Penerimaan upah di LPI-YAR sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu sesuai dengan  ketentuan  status  kepegawaian.  Ketentuan  status  pegawai  memengaruhi penerimaan upah tersebut. Pegawai tetap yayasan dengan berbagai komponen gaji yang diterima sebagaimana dalam penjelasan di atas, telah memenuhi standar layak, baik  dari  segi  kecukupan  sandang,  pangan,  dan  papan,  maupun  jika  dilihat  dari standar  pasaran,  yaitu  dengan  perbandingan  lembaga  lain  yang  sejenis  di  daerah Pacitan.    Dalam  komponen  gaji  terdapat  juga  tunjangan  hari  tua,  sehingga  ini membantu  para  pegawai  saat  nanti  purna  agar  punya  simpanan  untuk keberlangsungan hidup. Dengan demikian, maqashid syari’ah pada dharuriyat al-Nafs telah  terimplementasikan  pada  pegawai.  Selain  itu,  adanya  kebijakan  dalam  hal kompensasi, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) ataupun dana sosial, seluruh para pegawai  terjaga  hak  hidupnya  dan  terlindungi  dari  segala  macam  yang  bisa mengancam jiwa.
Ketiga, realitas Hifz al-‘Aql yaitu menjaga agar akal tetap terjaga kreatifitas dan daya fikirnya. Akal merupakan potensi yang Allah berikan kepada manusia sehingga berbeda dengan makhluk lainnya. Menjaga akal dari hal hal yang bisa menyebabkan rusaknya  akal  tersebut,  bagian  dari maqashid syari’ah. Lembaga  memiliki  program peningkatan  kapasitas  diantaranya  ialah  pegawai  diberi  kesempatan  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  dengan  bantuan  biaya pendidikan dari lembaga. Program lainnya dalam menjaga akal ini berupa monitoring dan  evaluasi  terkait  dengan  ta’lim,  juga  pemberian  pendidikan  dan  pelatihan  para pegawai. Karena lembaga sudah menyediakan program dalam memenuhi kebutuhan agar akal ini tetap terpelihara dengan baik dan tumbuhnya daya fikir serta kreatifitas pegawai,  upah  yang  diterima  bisa  digunakan  untuk  keperluan  lain.  Program peningkatan  kapasitas  pegawai  dalam  aspek  moral,  spiritual,  dan  kapasitas  sesuai dengan  tupoksinya,  merupakan  bagian  dari  kebijakan  lembaga  dalam mengimplementasikan maqashid  syari’ah pada  aspek  memelihara  akal  sehingga terjaga dari kerusakan daya fikir dan kreatifitas berfikir, juga menjauhkan dari hawa nafsu yang bisa merusak akal.

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
Keempat, realitas Hifz al-Nasl yaitu menjaga keberlangsungan generasi atau keturunan  yang  baik.  Program  yang  diberikan  kepada  pegawai  di  LPI-YAR  yang mengandung  tujuan  menjaga  keturunan  adalah  berupa  bantuan  biaya  pendidikan untuk  anak  anak  kandung  para pegawai.  Hal  ini  dilakukan  agar  keturunan  terjaga kualitas dan potensinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Allah dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 9: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang orang yang sekiranya mereka  meninggalkan  keturunan  yang  lemah  di  belakang  mereka  yang  mereka khawatir  terhadap  (kesejahteraan)  nya.  Oleh  sebab  itu,  hendaklah  mereka  bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Qs. An- Nisa: 9) (Kementerian Agama RI, 2017: 78). Program bantuan biaya pendidikan anak ini  merupakan  implementasi hifz  al-Nasl yang  merupakan maqashid  syari’ah agar terwujud maslahah dunia dan akhirat.
Kelima,  realitas Hifz  al-Maal yaitu  memelihara  harta.  Dalam  al-Qur’an disebutkan  dalam  surat  asy-Syu’aro  ayat  183,  “ Dan  Janganlah  kamu  merugikan manusia dengan mengurangi hak haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi, (Asy-Syu’aro:  183) (Kementerian  Agama  RI,  2017:  374) . Dalam  ketentuan  ekonomi islam  khususnya  dalam  pemberian  upah  pegawai  tidak  boleh  ada  unsur  yang  bisa merugikan hak hak orang lain. Sumber perekonomian pegawai berupa harta harus terpelihara dengan baik sehingga pegawai bisa semakin produktif dalam bekerja dan nyaman  dalam  lingkungan  kerja  mereka.  Sistem  pemberian  upah  di  LPI-YAR memiliki  kejelasan  dalam  komponennya,  begitu  juga  nominal  dan  ketentuannya sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas.  Sebagai  interpretasi  data  atas  pemenuhan kebutuhan dalam hifz al-Maal untuk kemaslahatan maqashid syari’ah, ada komponen gaji berupa tunjangan hari tua. Program ini juga bisa dimaksudkan agar para pegawai bisa tetap memiliki sumber perekonomian atau harta saat mereka tidak bekerja lagi di lembaga, baik karena usia pensiun atau karena hal lain. Dalam hal tidak ada hak yang terkurangi dari harta pegawai berupa upah, adanya kebijakan lain berupa gaji ke-13, dan tunjangan hari tua, maka aspek Hifz al-Maal telah terimplementasi dalam pemberian  upah  pegawai  di  LPI-YAR.  Berikut  penulis  gambarkan  bentuk  bentuk implementasi maqashid  syari’ah dalam  pemberian  upah  pegawai  di  Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Ar Rahmah.

## Tabel 4
Implementasi maqashid syari’ah dalam pemberian upah pegawai di LPI-YAR
No Maqashid syari’ah Bentuk Dalam Pemberian Upah Pegawi Implementasi 1 Hifz al-Din (Memelihara agama) Terlaksananya ketentuan syariah dan norma norma agama dalam pemberian upah Terwujud 2 Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa) - Tercukupi kebutuhan pokok - Sesuai dengan pasaran lembaga lain yang sejenis di daerah yang sama. - Tunjangan Hari Raya - Dana sosial Terwujud

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
3 Hifz al-‘Aql (Memelihara Akal) - Bantuan biaya pendidikan lanjutan pegawai - Program pendidikan dan pelatihan - Monitoring program ta’lim Terwujud 4 Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan) - Bantuan biaya Pendidikan anak - Dana sosial Terwujud 5 Hifz al-Maal (Memelihara Harta) - Tidak terdzalimi dalam penerimaan upah - Gaji ke-13 - Tunjangan hari tua Terwujud
Demikianlah Implementasi maqashid syari’ah dalam pemberian upah pegawai di Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Ar Rahmah Pacitan. Pemberian upah pegawai harus  memenuhi  terwujudnya  kebutuhan al  kuliyat  al-khomsah sesuai  dengan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat, karena tujuan syariah adalah kemaslahatan untuk manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  penelitian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pemberian upah pegawai di Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Ar Rahmah Pacitan dilakukan  dengan  proses  yang  sesuai  dengan  ketentuan  akad ijarah yaitu;  adanya kesepakatan antara lembaga dengan pegawai, juga kerelaan pegawai di awal sebelum bekerja  baik  dalam  hal  kewajiban  yaitu  jenis  pekerjaan  atau  tupoksi  maupun  hak haknya seperti kisaran upah atau gaji yang diterima setiap bulan pada waktu akhir bulan.  Dalam  hal  upah  yang  diberikan  telah  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  (Jelas, transparan,  dan  proporsinal),  dan  layak  dalam  arti  mencukupi  kebutuhan  pokok sandang, pangan dan papan, juga sesuai dengan (standar pasaran) lembaga lain yang sejenis di daerah yang sama. Kebijakan kompensasi sebagai pemenuhan kebutuhan pokok  manusia  seperti  komponen  gaji  yang  terdiri  dari  gaji  pokok,  masa  kerja, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan kehadiran, dan tunjangan hari tua,  juga  kebijakan  adanya  gaji  ke-13,  THR,  dana  sosial,  merupakan  gambaran pemenuhan maqashid syaria’ah.
Pemberian upah pegawai di Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Ar Rahmah Pacitan  telah  memenuhi maqashid  syari’ah yaitu dhoruriyat  al-khomsah  atau  al- kuliyat al-khomsah diantaranya Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-‘Aql, Hifz al-Nasl dan Hifz al-Maal .

## DAFTAR PUSTAKA
Agustian, W., & Mellita, D. (2020). Konsep Pengupahan Dalam Manajemen Syariah.
JIBM; Jurnal Ilmiah Bina Manajemen , 3 (1), 36–46. https://doi.org/https://doi.org/10.33557/jibm.v3i1.827

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
Anggraini,  R.,  Rohmati,  D.,  &  Widiastuti,  T.  (2018).  Maqā ṣ id  al-Sharī‘ah  sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 9 (2), 295– 317.
https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051 Az Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Vol. Jilid 5 . Gema Insani.
Caniago,  F.,  &  Ganesha,  P.  P.  (2018).  Ketentuan  Pembayaran  Upah  Dalam  Islam.
TEXTURA , 5 (1), 38–48. http://www.journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/view/170 Dewi,  N.  Y.  S.  (2019).  Pengupahan  dan  Kesejahteraan  Dalam  Perspektif  Islam.
Econetica  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Ekonomi  Dan  Bisnis , 1 (2),  11–24. https://doi.org/https://doi.org/10.0602/econetica.v1i2.86
DSN-MUI  No.  09  Tahun  2000.  (n.d.). Fatwa  DSN  No:  09/DSN-MUI/IV/2000 . Retrieved August 19, 2023.
https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf Effendy, M. (2023). Riset & Publikasi Ilmiah (E. S. Mulyanta, Ed.). ANDI. Fanindy, M. N. (2020). Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah;
Studi  Kasus  Perda  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  No.  7  Tahun  2018 Tentang  Ketahanan  Keluarga. ISLAMITSCH  FAMILIERECHT  JOURNAL , 1 (01), 23–45. https://doi.org/https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489
Isman.  (2020).  Legal  Reasoning  Comparative  Model  Of  Asy  Syatibi  And  Gustav Radbruch. Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan  Masyarakart , 20 (1),  48–56. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6089
Kementerian  Agama  RI.  (2017). -Tikrar- Al-Qur’an Hafalan Tajwid &  Terjemah .  PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA.
Khotimah, H., & Efendi, I. (2021). Perbedaan Dasar Konsep Upah Islam Dan Barat. Jurnal Cakrawala Ilmiah , 1 (3), 239–249.
https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.60 6
Kurniawan,  A.,  &  Hudafi,  H.  (2021).  Konsep  Maqashid  Syariah  Imam  Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. Al-Mabsut; Jurnal Studi Islam Dan Sosial , 15 (1), 29–38. https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502
Mansyur,  Z.  (2020).  Implementasi  Teori  Maqashid  Syari’ah  Asy-Syatibi  Dalam Muamalah Kontemporer. JURISDICTIE , 11 (1), 67. https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675
Musa,  &  Yusmalinda.  (2021).  Studi  Pemikiran  Fazlurrahman  Tentang  Upah.
IQTISHADY , 2 (1), 21–40. https://journal.staiat.ac.id/index.php/iqtishady/article/view/55/47
Musolli.  (2018).  Maqasid  Syariah:  Kajian  Teoritis  Dan  Aplikatif  Pada  Isu-Isu Kontemporer. 60 | Musolli At-Turā ṡ , V (1), 60–82.
https://doi.org/https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324
Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. Cross-Border , 4 (2), 201–216. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742

## Budi Badrul Zaman, Isman, Imron Rosyadi
Implementasi Maqashid Syari’ah Dalam Pemberian Upah Pegawai di Lembaga Pendidikan Islam
Peraturan Ketua Yayasan Ar Rahmah Pacitan . (2019). Putra,  Z.,  Wiridin,  D.,  &  Wajdi,  F.  (2022). Implementasi  Upah  Minimum  Terhadap Kesejahteraan Pekerja (Y. Umaya, Ed.; Cet. Ke-1). Ahlimedia Press. Putri, R. C., Akmal Tarigan, A., Samri, Y., & Nasution, J. (2023). Analisis Konsep AL- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik. JIEI; Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9 (01), 1–9. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8161
Rizka,  Bakhtiar,  A.,  &  Rosyadi,  I.  (2021).  Sadd  Adz-Dzari’ah  Dan  Aplikasinya  Pada Fatwa  Bidang  Kesehatan  Majelis  Ulama  Indonesia. Syntax  Literate:  Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (2), 935–947.
https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.4951
Safitri,  R.,  Baihaqi,  J.,  &  Supriyadi,  S.  (2020).  Pengaruh  Upah  Minimum Kabupaten/Kota  (UMK)  dan  Pembangunan  Manusia  Berbasis  Maqashid Syariah Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. IQTISHODUNA , 16 (1), 39–58. https://doi.org/https://doi.org/10.18860/iq.v16i1.7498
Safwan, & Benazir. (2023). Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Tahqiqa , 17 (1).
http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/view/84/73
Sarhan, W. A.  I., & Rosman,  A. S. Bin. (2022). Criteria And Bases  For Determining Wages  In  Islamic  Economic  Thought  And  Its  Economic  Effects  On Distribution  And  Achieving  Social  Security. Journal  of  Positive  School Psychology , 6 (6), 2177–2195.
http://mail.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/7537 Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). ALFABETA.
Suharyono, & Kurniawan, Y. S. (2022). Pemikiran Al-Syatibi Dalam Bidang Ekonomi. El-Kahfi; Journal of Islamic Economics , 03 (01). https://doi.org/https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i01.100
Syamsoni, U. R., & Ismail, M. S. (2021). Penerapan Maqashid Asy-Syari‘Ah Pada Sistem Ekonomi  Syariah. ISTIKHLAF: Jurnal  Ekonomi,  Perbankan Dan Manajemen Syariah , 3 (1), 80–89.
https://doi.org/https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.295
Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 .  (n.d.).  Retrieved  August  16,  2023,  from https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
Zulaikhah.  (2022).  Implementasi  Maqashid  Al-Syariah  Dalam  Penetapan  Upah Minimum  Pekerja  Berbasis  Keadilan. Justisia  Ekonomika  Jurnal  Magister Hukum Ekonomi Syariah , 6 (01), 401–414.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v6i1