JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## KONFLIK GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DAN PEMERINTAH DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW

## Muhammad Fakhrur Razy
Pascasarjana Magister Sosiologi FISIP Unpad E-mail: muhammadfakhrurrazy@gmail.com

## Muhammad Fedryansyah
Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad E-mail: m.fedryansyah@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Konflik  Gerakan  Masyarakat  Sipil  dan  Pemerintah  masih  sangat  sering  terjadi  di  Indonesia  apalagi bersinggungan  dengan  kebijakan  atupun  proses  peyusunan  kebijakan.  Salah  satunya  adalah  proses  pnyusunan Rancangan undang-undang Omnibus Law yang menuai kontroversi ditengah kehidupan masyarakat akibat dari kurangnya  komunikasi  politik  yang  dibangun  oleh  pemerintah,  adanya  politik  relation  yang  melibatkan segelintir  orang  yang  memiliki  kepentingan  dan  hubungan  yang  deekat  dengan  pemerintahan  serta  kurangnya partisipasi  politik  dalam  hal  ini  masyarakat  kelas  bawah  yang  secara  langsung  merasakan  dampak  dari  RUU tersebut jika di sahkan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam konflik gerakan masyarakat sipil dan pemerintah dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law serta apa yang  menjadi  penyebab  terjadinya  konflik  tersebut.  kajian  konflik  proses  penyusunan  omnibus  law  ini melakukan analisis menggunakan pemberitaan di media sosial serta kajian literatur lainnya.
Kata Kunci: Konflik, Omnibus Law, Undang-Undang, Masyarakat

## PENDAHULUAN
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara yang  memiliki  prodak  hukum  yang  begitu banyak  prodak-prodak  tersebut  menjadi acuan untuk pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Sehingga  tidak  sedikit  kita  melihat kebijakan-kebijakan  yang  di  keluarkan oleh  pemerintah,  baik  Undang-undang yang  di  bahas  melalui  gedung  parlemen, peraturan  presiden  (PERPRES),  Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Pemerintah (PP),  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan yang saat ini sedang  ramai  di  perbincangkan  yaitu Omnibus  Law  atau  yang  di  kenal  dengan Undang-Undang sapu jagad.
Dalam  proses  penyusunan  perundang- undangan  di  Indonesia  tidak  sedikit menuai konflik dalam kehidupan masyarakat. Pada September 2019 gerakan penolakan Rancanag Kitab Undang-
Undang
Hukum Pidana (RKUHP) bergejolak  di  seluruh  daerah  di  Indonesia.
Setelah  demo  mahasiswa  mengepung Gedung  DPR  RI  Jakarta,  mahasiswa  di berbagai  daerah  kembali  menggelar  aksi, seperti  di  Kalimantan  Barat,  Sulawesi Tengah,  Sumatra  Barat  dan  wilayah lainnya,  Rabu,  25  September  2019. Demonstrasi  tersebut  adalah  salah  satu bentuk  kritikan  terhadap  pemerintahan Indonesia  yang  selalu  terkesan  tergesa- gesa dalam proses pembuatan dan pengesahan  berbagai  macam  kebijakan  di Indonesia termaksud RKUHP yang digodok  selama  dua  hari,  sehingga  isi kandungan  RKUHP  dan  berbagai  produk hukum  lainnya  memiliki  banyak  pasal kontroversi. (Tirto.id, 2020 April 24).
Setelah RKUHP, Omnibus law sebagai produk hukum yang baru di periode kedua Presiden  Jokowidodo  juga  mengalami penolakan. Omnibus law yang menampung  kurang  lebih  76  Undang- undang dan 1.200 pasal ini bertujuan untuk menyatukan  pelbagai  macam  undang- undang menjadikan satu agar tidak adanya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
tumpang  tindih  aturan,  serta  bertujuan untuk  mempermuda  investasi  masuk  ke Indonesia  agar  tidak  berbelit-belit.  Akan tetapi  produk  hukum  yang  baru  saja  di perkenalkan  tersebut  di  nilai  sangat tergesa-gesa  oleh  kelompok  masyarakat sipil  serta  tidak  melibatkan  berbagai macam  stakeholder  yang  memiliki  kaitan langsung  dengan  produk  RUU  omnibus law  tersebut  seperti  serikat  buruh,  aktivis lingkungan  dan  aktivis  HAM  serta kelompok masyarakat sipil lainnya.
Produk  rancanagan  undang-undang omnibus  law  ini  di  nilai  sangat  tergesa- gesa  untuk  disahkan.  Sebab  Presiden Jokowidodo menargetkan Rancangan Undang-Undang  omnibus  law  bisa  selesai dalam  waktu  100  hari  saja.  Padahal Omnibus  Law  sendiri  digagas  dengan harapan  memberikan  kelapangan  dan kemudahan  dalam  menanamkan  investasi bisnis  di  Indonesia.  Hanya  saja  keinginan kerja  cepat  yang  dicanangkan  oleh Presiden  Jokowi  itu  justru  terkesan  penuh ketergesa-gesaan.  Ingin  cepat  rampung tetapi banyak aspek yang tidak terakomodir termaksud berbagai stakeholder  yang  terkait  dengan  RUU omnibus  law  ini  sehingga  memunculkan penolakan.  (Kompasiana.com,  2020  April 25).
Penolakan  gerakan  masyarakat  sipil terhadap  produk  rancangan  omnibus  law ini memiliki berbagai macam alasan, selain poin-poin yang terkandung dalam omnibus law  di  nilai  banyak  merugikan  kaum pekerja,  produk  omnibus  law  ini  dalam penyusunannya juga sangat tidak partisipatif  dengan  tidak  melibatkan  kaum pekerja  sebagai  salah  satu  sektor  yang nantinya akan merasakan langsung dampak dari omnibus law melalui rancangan  undang-undang  cipta  kerja (CIPTAKER). Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  mengatakan bahwa  buruh  tidak  dilibatkan  dalam penyusunan omnibus law, Presiden KSPSI juga  memberikan  saran  kepada  pemerinta agar  pemerintah  berkomunikasi  dengan buruh sebelum merumuskan aturan
omnibus  law.  (Kompas.com,  2020  April 23).
Bukan  hanya  serikat  pekerja  yang melakukan  penolakan  dan  memberikan komentar  terkait  rancangan  omnibus  law. Pusat  Studi  Hukum  Konstitusi  juga menjelaskan  bahwa  banyak  materi  dalam RUU itu  yang bermasalah. Sehingga kami menyatakan
perlunya DPR
mengembalikan RUU Omnibus Law kepada  presiden  dan  mengubah  ketentuan yang  kontroversial  serta  memuat  beragam aspirasi  yang  telah  dilontarkan  oleh masyarakat,  kata  Direktur  PSHK  FH  UII, Allan Fatchan Gani Wardhana. (Tribunjogja.com, 2020 April 24). Selain  PSHK  FH  UII  terdapat  dua lembaga/komisi
negara seperti Ombudsman  RI  dan  Komnas  HAM  RI yang  mengaku  sampai  pada  tanggal  31 Januari  masih  sulit  untuk  mendapatkan draft  omnibus  law.  Walaupun  pihak obudsaman pada prosesnya telah melayangkan  surat  pada  desember  2019 untuk  meminta  draft  RUU  Omnibus Law yang dimaksud kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian sayangnya,  niat  baik  itu  tidak  mendapat respon positif sesuai yang diharapkan Pada intinya  Kemenko  Perekonomian  menolak memaparkan draft RUU  itu dengan  alasan draft  belum  disetujui  Presiden  dan  belum ada arahan dari Menteri.
(hukumonline.com, 2020 April 23).
Selain  itu  Fraksi  Rakyat  Indonesia (FRI)  menilai  bahwa  dalam  proses penyusunan omnibus law adalah keseluruhan  proses  yang  sangat  tertutup, tidak  demokratis,  dan  hanya  melibatkan pengusaha.  Selain  itu,  substansi  RUU Cilaka Indonesia menyerupai watak pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda.  FRI juga  memaparkan  12  alasan  menolak Omnibus  Law  RUU  Cilaka.  Seperti penyusunan  RUU  Cilaka  cacat  prosedur karena  dilakukan  secara  tertutup,  satgas omnibus  law bersifat  elitis,  sentralisme kewenangan  yaitu  kebijakan  ditarik  ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi, celah korupsi melebar
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit,  dan  penghilangan  hak  gugat oleh rakyat. (Detik.com, 2020 April 24).
Fraksi  Rakyat  Indonesia  (FRI)  terdiri dari  40  organisasi  non  pemerintahan seperti Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI),
Konfederasi  Persatuan  Buruh  Indonesia (KPBI),  Sentra  Gerakan  Buruh  Nasional (SGBN),  Konfederasi  Serikat  Nasional (KSN),  Pergerakan  Pelaut  Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk  Demokrasi  (SINDIKASI),  Federasi Pekerja  Pelabuhan  Indonesia,  Konsorsium Pembaharuan  Agraria  (KPA),  Wahana Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI), Jaringan  Advokasi  Tambang  (JATAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia  (YLBHI),  Aliansi  Masyarakat Adat  (AMAN),  Liga  Mahasiswa  Nasional Untuk Demokrasi Dewan Nasional (LMND-DN)  serta  beberapa  organisasi lainnya.
Dari  data  di  atas  telah  menjelaskan bahwa  sistem  pemerintahan  Indonesia dalam  proses  pembuatan  berbagai  produk hukum  di  nilai  sangat  tergesa-gesa  dalam penetapannya  dan  tidak  partisipatif  dalam mengambil  kebijakan  seperti  melibatkan organisasi masyrakat aktivis buruh, aktivis lingkungan,  aktivis  ham  dan  aktivis mahasiwa,  sehingga  prodak  hukum  yang telah  di  buat  terkesan  tertutup  dan  tidak demokratis.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  penulis  ingin  mengkaji  konflik yang  terjadi  antara  gerakan  masyarakat sipil dan pemeintah dalam proses penysunan rancangan undang-undang omnibus law. Siapa saja Pihak-pihak yang terlibat  dan  berkonflik  dalam  proses penyusunan  Rancangan  Undang-Undang omnibus  law  serta  apa  yang  menjadi penyebab  sehingga  terjadinya  konflik gerakan  masyarakat  sipil  dan  pemerintah dalam  proses  penyusunan  Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.

## METODE PENELITIAN
Dalam artikel konflik gerakan masyarakat  sipil  dan  pemerintah  dalam
proses  penyusunan  rancangan  undang- undang  omnibus  law  ini,  digunakan metode    studi  literatur,  jurnal,  buku,  serta konten  analisis  dari  media  massa  yang dikaitkan  dengan  teknik  analisa  situasi konflik  dari  kacamata  sosiolog  Simon Fisher dkk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  yang  di  keluarkan  oleh pemerintah maupun hasil dari pembaharuan
kembali perundang-
undangan  menjadi  salaha  satu  rujukan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat  agar  tetap  mendapatkan social equilibrium atau  keseimbangan  sosial. Sehingga  dari  kehidupan  sosial  yang seimbang  menciptakan  tatanan  kehidupan sosial  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera, sehingga itulah pentingnya berbagai macam produk kebijakan yang di ciptakan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan  kepastian  hukum.  (Hidayat & Arifin, 2019).
Akan  tetapi  tidak  sedikit  dari  pelbagai macam  produk  hukum  yang  di  keluarkan oleh  pemerintah  menuai  kontroversi  di kalangan  masyarakat  sipil,  baik  isi  dari peraturan  tersebut  maupun  proses  dalam penyusunan perundang-undangan.
Kontroversi  kebijakan  maupun  proses pembuatan  tersebut  anatara  pemerintah dan masyarakat  sipil  itulaha  yang di  sebut dengan  konflik  vertikal  atau  konflik struktural,  sehingga  konflik  menjadi  hal yang  tidak  bisa  kita  hindari  dalam kehidupan  sosial  masyarakat,  bahkan  di manapun dan kapanpun konflik akan tetap ada di dalam kehidupan  sosial  masyarakat baik  dalam  struktur  sosial  yang  paling kecil  sampai  pada  struktur  sosial  tertinggi sebab manusia adalah makhluk  yang tidak lepas dari konflik. Seperti yang di jelaskan oleh  (Novri  Susan  2014)  bahwa  manusia adalah mahluk konfliktis (homo conflictus).
Konflik  adalah  fenomena  yang  tidak bisa terhindarkan dari kehidupan manusia. Sebab  konflik  akan  selalu  terjadi  baik dalam  keluarga  sebagai  struktur  yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
paling  kecil  maupun  negara  sebaga struktur  terbesar,  konflik  bisa  saja  terjadi antara individu dengan individu, kelompok dan  individu  atau  kelompok  dengan kelompok.
Dalam penjelasannya Hebermas (dalam  Zuldin,  2019)  mengemukakan bahwa  konflik  adalah  suatu  yang  in  heren dalam  kehidupan  masyarakat.  Artinya konflik  menjadi  hal  yang  tetap  dan  tidak bisa  di  hindari  dalam  kehidupan  sosial masyarakat,  sebab  konflik  memiliki  sifat parmanen dalam kehidupan sosialnya.
Lebih  lanjut  (Simon  Fisher,  Dkk.
2001) dalam bukunya menjelaskan konflik adalah  hubungan  antara  dua  pihak  atau lebih  (individu  atau  kelompok)  yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.  Dari  tingkat  mikro  konflikpun terjadi antar pribadi hingga antar kelompok.
Gejolak
perlawanan gerakan masayarakat  sipil  terhadap  rancangan undang-undang  omnibus  law  menjadi  hal yang  menarik  untuk  di  kaji  dalam prespektif  konflik  Simon  Fisher,  dalam bukunya  juga  menjelaskan  bahwa  konflik sosial  akan  muncul  apabilah  tidak  adanya keseimbangan dalam struktur sosial masyarakat termaksud proses dalam menentukan  kebijakan  publik,  sehingga bisa  menghasilkan  kekuasaan  yang  tidak seimbang dan akan menghasilkan kesenjangan sosial.
Dalam artikel ini, penulis menganalisis konflik  gerakan  masyarakat  sipil  dan pemerintah  dalam  proses  penyusunan rancangan  undang-undang  omnibus  law menggunakan pemetaan konflik dan analogi pilar Simon Fisher.
Pihak-Pihak yang
Terlibat dan Berkonflik  dalam  Proses  Penyusunan RUU Omnibus Law
Dalam poin ini penulis akan melakukan  pemetaan  siapa  saja  yang terlibat dalam proses penyusunan rancangan  undang-undang  omnibus  law dan  siapa  saja  kelompok  yang  berkonflik.
Sehingga  pembaca  bisa  mengetahui  peta
konflik  yang  terjadi.  Sesuai  dengan pemetaan  konflik  yang  di  kenalkan  oleh Simon  Fisher.  Berikut  pihak-pihak  yang terlibat dalam proses penyusunan rancangan  undang-undang  omnibus  law dan pihak  yang melakukan kritik terhadap proses  pembuatan  rancangan  undang- undang omnibus law:
1. Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif sebagai lembaga pemerintahan yang
memiliki berbagai banyak wewenang  salah  satunya  seperti yang  di  atur  dalam  undang-undang dasar  1945  pasal  5  ayat  1  bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan  undang-undang  kepada Dewan Perwakilan Rakyat.  Dalam kasus  rancangan  undang-undang omnibus  law  lembaga  eksekutif dalam  hal  ini  Menteri  Koordinator
Bidang Perekonomian
mengeluarkan  keputusan    Nomor 378  Tahun  2019  tentang  Satuan Tugas  Bersama  Pemerintah  dan Kadin  untuk  Konsultasi  Publik Omnibus Law.
Setelah  pembentukan  satgas, Menko  Perekonomian  Airlangga Hartarto,  yang  didampingi  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani,
Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofjan Djalil, hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengantarkan surat presiden dan draf rancangan undang-undang omnibus law.
(Kumparan.com, 2020 April 25).
2. Satuan Tugas (Satgas)
Dalam proses penyusunan rancangan undang-undang omnibus law  pemerintah  membentuk  satuan tugas  bersama  pemerintah  dan kadin  untuk  konsultasi  publik omnibus law. Dalam satgas tersebut  di  ketuai  oleh  Rosan Roesali    yang  juga  selaku  ketua umum  Kamar  Dagang  dan  Industri (KADIN),  selain  pemerintah  dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
akademisi  satgas  omnibus  law tersebut  di  dominasi  oleh  pihak pengusaha  yang  terdiri  dari  16 orang  termaksud  dalam  pengurus pusat dan daerah Kadin.
Selain Kadin, terdapat beberapa ketua asosiasi bisnis yang tergabung  dalam  satgas  tersebut seperti  Ade  Sudrajat  (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), Sanny Iskandar (Himpunan Kawasan Industri), Eddy Widjanarko (Asosiasi  Persepatuan  Indonesia), Hariyadi Sukamdani (Asosiasi
Perhimpunan  Hotel Indonesia), Aryan  Warga  Dalam  (Asosiasi Pulp  dan  Kertas  Indonesia),  dan Yukki Nugrahawan Hanafi (Asosiasi  Logistik  dan  Forwarder Indonesia).  Selain  itu  tercatat beberapa  anggota  satgas  juga sebagai  pengusaha  seperti  Joko Supriyono  (Gabungan  Pengusaha Kelapa  Sawit  Indonesia),  Adhi Lukman  (Gabungan  Pengusaha
Makanan  dan  Minuman  Seluruh Indonesia), Benny Soetrisno (Gabungan  Pengusaha  Eksportir Indonesia),  Roy  Nicholas  Mande (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia),  Moenardji  Soedargo (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia), dan Pandu Patra Sjahrir (Asosiasi  Pertambangan  Batubara Indonesia), Indroyono Soesilo (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia), Tirto Kusnadi (Gabungan  Perusahaan  Farmasi Indonesia), Surracti Sasmita (Asosiasi  Pengusaha  Indonesia),
Kamaluddin  Hasyim  (Gabungan
Usaha Penunjang Energi dan
Migas), Iskandar Z Hartawi
(Gabungan  Pelaksana  Konstruksi Nasional  Indonesia),  dan  Joseph Pangalila  (Gabungan  Perusahaan Nasional Rancang bangun Indonesia), Carmelita Hartoto
(Indonesian  Nasional  Shipowner's Association),  Putri  K  Wardhani
(Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi  Kosmetika  Indonesia), Mardani  H  Maming  (Himpunan Pengusaha  Muda  Indonesia),  dan Totok  Lusida  (Dewan  Pimpinan Pusat  Real  Estate  Indonesia). (Tirto.id, 2020 April 25).
Dari data di atas telah menjelaskan  bahwa  satuan  tugas yang mengawal proses pembentukan  rancangan  undang- undang  omnibus  law  di  dominasi oleh pihak pengusaha dari berbagai sektor.
3. Lembaga Legislatif
Lembaga  legislatif  memiliki
tugas sebagai lembaga yang menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan
undang-undang, membahas  ruu  yang  di  sarankan oleh presiden, menetapkan undang- undang bersama presiden, menerima  RUU  yang  di  ajukan oleh  DPD  serta  Menyetujui  atau tidak menyetujui peraturan
pemerintah  pengganti  UU  (yang diajukan Presiden) untuk
ditetapkan  menjadi  UU.  Selain  itu (dpr.go.id, 2020 April 29).
Dari  penjelasan  di  atas  maka DPR  RI  memiliki  peran  untuk membahas rancangan undang- undang  omnibus  law  yang  di ajukan oleh lembaga eksekutif pada 12  Februari  2020.  Pembahasan tersebut  di  bahas  oleh  Badan Legislasi
Nasional (BALEG) dalam  rapat  paripurna  membahas Program Legislasi Nasional
(PROGLENAS) tahun 2020.
Ketiga  lembaga  di  atas  jika merujuk  pada  grafik  pemetaan konflik  pada  halaman  sebelumnya mereka  memiliki  hubungan  yang agak  dekat  bahkan  ada  pihak  yang beraliansi.  Kita  melihat  bahwa berdasarkan amanat undang- undang dasar Eksekutif dan Legislatif memiliki hubungan kerja
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
yang  cukup  dekat.  Sementara Lembaga Eksekutif atau pemerintah membangun satu aliansi  bersama  pihak  akademisi dan  pengusaha  yang  di  beri  nama satuan  tugas  bersama  pemerintah dan  kadin  untuk  konsultasi  publik omnibus  law.  Selain  pihak  yang memiliki  hubungan  yang  dekat bahkan sampai pihak yang berkoalisi,  ada  kelompok  yang mendukung agar rancangan undang-undang omnibus law segera di sahkan  yaitu pihak Partai Politik dan Pengusaha.
4. Partai Politik dan Pengusaha Surbakti (dalam Martono,
2014)  menjelaskan  bahwa  partai politik menjadi salah satu alat bagi negara  untuk  menjadi  kontrol politik, selain itu partai politik juga menjadi pemandu dalam menjalankan kepentingan kelompok  tertentu.  Lebih  lanjut Castles  (dalam  Martono,  2014)
juga  menjelaskan  bahwa  partai politik  selain  memiliki  hal  positif bagi negara modern yang menganut sistem  demokratis juga  dapat menjadi  kutukan  bagi  masyarakat jika partai politik di gunakan untuk memobilisasi  kepentingan  kelas- kelas tertentu atau penguasa.
Dari  penjelasan  di  atas  sedikit menjelaskan  tentang  wujud  dari partai politik yang memiliki kemungkinan  untuk  mendorong kepentingan  kelas-kelas  tertentu.
Jika  kita  merujuk  pada  topik pembahasan  artikel  ini  melihat proses penyusunan rancangan undang-undang omnibus law  yang mendapatkan  dukungan  dari  partai politik dan pengusaha untuk segera di sahkan.
Seperti  pernyataan  sikap  dua partai  politik  besar  di  Indonesia yaitu  Golkar  dan  Nasdem  melalui pimpinannya menyatakan telah bersepakat untuk mendukung
rancangan undang-undang omnibus law untuk segera disahkan. (cnnindonesia.com, 2020 April 29).
Selain  partai  politik  pihak pengusaha  juga  mendorong  dan mendukung agar rancangan undang-undang omnibus law segera  di  sahkan.  Seperti  yang dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan
Pertimbangan Kadin  DKI  Jakarta Sarman Simanjorang menilai pembahasan  Rancangan  Undang- Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  tetap harus  dilanjutkan.  Ia  mengklaim kalangan pengusaha tetap mendukung  agar  RUU  Sapu  Jagad ini  terus  dibahas,  meski  berada dalam  masa  pandemi  virus  corona (COVID-19).
Sehingga dari penjelasan di atas partai politik dan Pengusaha menjadi satu kekuatan yang memberikan dukungan kepada pihak legislatif untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang omnibus law.  Jika  kita  berdasarkan  pada grafik  pemetaan  konflik  di  atas maka pihak partai politik dan pihak pengusaha  menjadi  salah  satu dukungan
eksternal bagi
pemerintah untuk segera mengsahkan  rancangan  undang- undang tersebut. Selain pihak yang memberikan  dukungan  terhadap pemerintah untuk segera mengsahkan  rancangan  undang- undang  tersebut  ada  juga  pihak yang  melakukan  kritik  bahkan penolakan terhadap rancangan undang-undang tersebut yaitu
Gerakan Masyarakat Sipil.
5. Gerakan Masyarakat Sipil
Gerakan Masyarakat Sipil adalah  sebuah  gerakan  yang  di bangun  oleh  masyarakat  atas  dasar kesadaran mereka
untuk memperjuangkan  hak  yang  mereka miliki. Gerakan tersebut terdiri dari seluruh
organisasi non
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
pemerintahan  seperti  Ngo,  Serikat Buruh,  Aktivis  mahasiswa  serta elemen  masyarakat  lainnya  yang menyatukan  satu  kekuatan  untuk mendorong apa yang telah menjadi hak  rakyat.  Salah  satunya  adalah Fraksi Rakat  Indonesia (FRI) salah satu gerakan masyarakat sipil  yang menyatukan 40 organisasi  kedalam satu  aliansi    yang  mengkritik hadirnya rancangan undang-undang omnibus law.
Dari  saat  pertama  hadirnya omnibus law telah banyak di kritik oleh  gerakan  masyarakat  sipil. Terakhir  gerakan  masyarakat  sipil melakukan  demonstrasi  via  media sosial  pada  tanggal  7  April  2020. Seperti yang di jelaskan oleh Ketua
Badan Legislasi DPR RI Supratman  Andi  Agtas  bahwa pihaknya beserta sepuluh pimpinan Baleg lainnya
mendapatkan kiriman sms atau aplikasi percakapan
whatsapp yang berisikan penolakan terhadap rancangan undang-undang omnibus law yang dilakukan oleh sekitar 10 ribu  buruh.  (cnnindonesia.com, 2020 April 29).
Sehingga dalam hal ini gerakan masyarakat  sipil  menjadi  pihak yang berkonflik baik dengan lembaga eksekutif
maupun legislatif  seperti  yang  telah  di gambarkan  dalam  grafik  pemetaan konflik.

## Penyebab  Terjadinya  Konflik  dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang- Undang Omnibus Law
Setelah  kita  telah  memetakan  siapa- siapa  saja  terlibat  dalam  penyusunan omnibus  law  dan  siapa  saja  pihak  yang berkonflik  dalam  proses  penyusunan rancangan  undang-undang  omnibus  law melalui  konsep  pemetaan  konflik  oleh Simon  Fisher.  Maka  pada  pembahasan  ini kita  akan  mengkaji  apa  saja  yang  menjadi pilar  pendukung  hingga  terjadinya  konflik
dalam  proses penyusunan  rancangan undang-undang tersebut, dengan menggunakan konsep Anologi Pilar Simon Fisher.
Dari  hasil  analisis  penulis  yang menggunakan  alat  bantu  analogi  pilar Simon  Fisher  maka  ada  beberapa  pilar pendukung terjadinya konflik dalam proses penyusunan  rancangan  undang-undang omnibus law seperti kurangnya komunikasi  politik,  minimnya  partisipasi politik  dan  adanya  politik  relation  atau relasi  politik  yang  di  bangun  oleh pemerintah dan pengusaha.
Berikut  penjelasan  secara  rinci  terkait 3 poin tersebut:
1. Kurangnya Komunikasi Politik
Pilar  pertama  yang  menjadi penyangga  dalam  konflik  tersebut adalah kurangnya komunikasi politik  yang  di  bangun  oleh pemerintah  dan  satgas  kepada masyarakat sipil. Sehingga masyarakat  sipil  kesusahan  dalam mendapatkan informasi
perkembangan serta isi dari rancangan undang-undang omnibus law,  seperti  yang  di  jelaskan  oleh Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi  Buruh  Indonesia  (Kasbi) Nining  Elitos  menilai  pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang- Undang (RUU) Cipta Kerja, termasuk minim akses untuk mengetahui
perkembangan
mengenai pembahasan RUU tersebut. (nasional.kompas.com, 2020 April 30). Padahal  jika  merujuk  pada Undang-Undang  No  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  telah  di  jelaskan  bahwa hak memperoleh
informasi merupakan  hak  asasi  manusia  dan keterbukaan informasi publik merupakan  salah  satu  ciri  penting negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara  yang baik.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Lebih  lanjut  pada  Pasal  3  ayat  1 undang-undang  ini  menjelaskan tujuan  dari  keberadaan  undang- undang  tersebut  yaitu  menjamin hak warga negara untuk mengetahui  rencana  pembuatan kebijakan
publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,
serta  alasan  pengambilan  suatu keputusan publik.
Maka  dalam  penerapan  UU keterbukaan Informasi Publik melekat  pada  dua  pihak  yaitu penyelenggara  pemerintahan  dan masyarakat  atau  publik.  Dalam Penyelenggara  pemerintahan  maka wajib menyediakan informasi publik  kepada  masyarakat,  dalam implementasi  publik  maka  seluruh kegiatan pemerintahan baik kebijakan publik, alasan mengambil kebijakan publik,
pelayanan  publik  serta  penyusunan anggaran pemerintahan harus terbuka  dan  mudah  diakses  oleh masyarakat.
(Febriananingsih, 2012). Sejalan  dengan  pandangan  di atas (Setiaman, Sugiana, & Mahameruaji, 2013) juga menjelaskan  bahwa  Pemerintah harus menyediakan informasi dengan  berbagai  infrastruktur  yang di  miliki  agar  masyarakat  dengan mudah memberikan kontribusi atau partisipasi positif dalam penyelengaraan pemerintahan termaksud dalam pengambilan kebijakan.
Sehingga  hadirnya  Undang- Undang  Keterbukaan  Informasi memiliki  dampak  yang  baik  dalam kehidupan  sosial  masyarakat  dan politik. Melalui UU tersebut masyarakat mendapatkan informasi
dengan mudah sehingga UU tersebut mampu membentuk masyarakat
informasi yang
transparan,  efektif,  efisien  dan akuntabel. (Rifai, 2008). Sebagai langkah dalam mewujudkan  pemerintahan  yang baik  (Good  Governance)  harus memiliki informasi yang transparan,  efektif  dan  akuntabel agar  masyarakat  secara  langsung dapat  terlibat  dalam  melakukan kontrol  terhadap  negara  dalam segala aktifitas politiknya.
(Retnowati, 2012).
Dari  penjelasan  di  atas  maka masyarakat seharusnya dengan mudah mendapatkan informasi publik  dari  rancangan  undang- undang  omnibus  law.  Sebab  hal tersebut menjadi mandat dari
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan  informasi  publik
menjadi salah satu langkah komunikasi
politik yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan satgas dalam memperkenalkan rancangan Undang-Undang omnibus law serta proses dalam pembuatannya.
Menurut  Bill  Kovach  dan  Tom Rosenthiel,  (dalam  Susanto,  2013) “  hak  atas  informasi  merupakan hak  dasar  yang  melekat  pada manusia,  atau  sebagai  kesadaran manusia  untuk  mengetahui  hal  – hal diluar dirinya”.
2. Politik Relation Dari  data  yang  sudah  di jelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam proses penyusunan rancangan undang-undang omnibus law hanya melibatkan  pihak-pihak  pengusaha yang  memiliki  hubungan  yang dekat  dengan  pemerintahan  hingga membangun  satu  aliansi  satuan gugus tugas. Dalam sistem pemerintahan  yang  demokratis  hal ini  menjadi  salah  satu  bentuk kekerasan struktural terhadap masyarakat.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Dalam konsep kekerasan struktural  Galtung  (dalam  Susan,
2009)  tentang  kekuasan  struktural menjelasakan  salah  satu  bentuk penggunaan  kekuasan  struktural yang  di  miliki  oleh  orang  yang mempunyai wewenang untuk menciptakan kebijakan publik. Sehingga  kebijakan  yang  di miliki  oleh  pemerintah  di  gunakan untuk mendorong kepentingan
mereka  dalam  membentuk  satu aliansi  dengan  pihak  pengusaha dengan membentuk Satgas bersama pemerintah dan kadin untuk konsultasi  publik  omnibus  law.
Claus  Offe  (dalam  Angger,  2003) melakukan  diskusi  tentang  krisis hubungan  negara  dan  masyarakat dalam  istilah  kapitalisme  yang  tak terorganisir  bersama  Hilferding salah  satu  orang  yang  memberikan satu  dasar  ekonomi  penting  bagi Mazhab  Frankfut  dengan  istilah Kapitalisme  terorganisir.  Dalam diskusinya  mereka  menjelaskan “bahwa  kapitalisme  memerlukan
intervensi negara untuk membentengi dan mencegah kecendrungan krisis struktral”. Maka dalam proses penyusunan rancangan Undang-Undang omnibus  law  dengan  membentuk satuan tugas yang di dominasi oleh pihak  pengusaha  adalah  salah  satu bentuk politk relation atau hubungan  politik  dari  ke  dua lembaga tersebut melalui kebijakan yang  di  miliki  oleh  pemerintah.
Sehingga minimnya partisipasi politik  bagi  masyarakat  kelas bawah  yang  tergabung  dalam berbagai aliansi gerakan
masyarakat sipil.
3. Minimnya Partisipasi Politik Poin  terakhir  yang  menjadi pilar  penyangga  adalah  minimnya partisipasi  politik.  Dalam  proses penyusunan  rancangan  Undang- Undang omnibus law sangat minim
partisipatif  sebab  tidak  melibatkan masyarakat  kelas  bawah  yang langsung  merasakan  dampak  dari rancangan undang-undang tersebut. Dalam  UU  No  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan sangat di butuhkan dalam mewujudkan
penyelenggaran negara yang baik. Selanjutnya  dalam  UU  No  12
Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96 ayat 1 menjelaskan bahwa masyarakat  berhak  memberikan masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Dalam tulisannya (Lubis, 2013) mebagi  partisipasi  atas  dua  yaitu partisipasi  langsung  dan  partisipasi tidak  langsung.  Dua  cara  ini  di gunakan untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam pengambilan  kebijakan  partisipasi langsung  di  gunakan  dengan  cara tahap-tahap mediasi atau pertemuan  secara  langsung  untuk melibatkan  diri  dalam  penyusunan kebijakan  sedangkan  partisipasi tidak langsung menggunakan media sebagai alat untuk melibatkan  diri  dalam  pembuatan kebijakan publik.
Maka  kebijakan  publik  yang matang  serta  di  terimah  oleh masyarakat    adalah  kebijakan publik  yang  partisipatif  melibatkan masyarakat  secara  langsung  di dalamnya.  (Damanik,  Santosa,  & Nugroho, 2015). Dalam melibatkan partisipasi  publik  sebaiknya  tidak melihat  perbedaan  jenis  kelamin sebab  masyarakat  tanpa  terkecuali memiliki  hak  dalam  penentuan kebijakan  pemerintahan  dengan demikian  keinginan  dan  harapan masyarakat dapat terakomodir.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Sanit (dalam Hasbi Wahyudi et al., 2013).
Jika  kita  merujuk  pada  data yang  ada  bahwa  partisipasi  politik masyarakat  kelas  bawah  sangat kecil  dalam  proses  penyusunan rancangan undang-undang omnibus law.  Padahal  masyarakat  memiliki hak  dalam  rangka  keterlibatan penyusunan kebijakan publik seperti  yang  sudah  dimandatkan dalam undang-undang.

## KESIMPULAN
Konflik  yang  terjadi  dalam  proses penyusuna rancangan undang-undang omnibus  law  antara  pemerintah  dan kelompok  gerakan  masyarakat  sipil  akibat dari kurangnya komunikasi politik, adanya politik  relation  dan  minimnya  Partisipasi politik. Hal tersebut mengakibatkan lahirnya produk undang-undang yang tidak demokratis,  serta  memiliki  potensi  untuk mendorong kepentingan segelintir kelompok.  Sehingga  hal  tersebut  akan menghasilkan konflik-konflik
berkepanjangan.
Maka dalam setiap pengambilan kebijakan,  pemerintah  harus  menjalankan mandat  dari  UU  No  14  Tahun  2008 tentang keterbukaan  Informasi,  UU No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang- Undangan  sehingga  masyarakat  memiliki keterlibatan  dalam  pengambilan  kebijakan hal  ini  akan  meminimalisir  terjadinya berbagai  konflik  yang  berkaitan  dengan kebijakan  maupun  proses  penyusunan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Angger,  B.  (2003). TEORI  SOSIAL
KRITIS Kritik, Penerapan dan Implikasinya (Hadi  Purwanto,  ed.). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Martono, N. (2014). SOSIOLOGI PERUBAHAN SOSIAL Prespektif Klasik,  Modern,  Posmodern,  dan
Poskolonial. Jakarta: Rajawali Pers.
Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Steve Williams,

## S. W. (2001). MENGELOLA KONFLIK KETERAMPILAN DAN STRATEGI
UNTUK BERTINDAK . Jakarta: The British Council,
Indonesia.
Susan,  N.  (2009). Pengantar  Sosiologi Konflik . Jakarta: Penanda Media Grup. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  No  14  Tahun  2008.
Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang  No  12  Tahun  2011.
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

## Bacaan Lain Jurnal dan Web
Ady,  T.D.A.  (2020).  Dua  Lembaga  Ini
Kesulitan  Akses  Naskah  RUU  Cipta Lapangan
Kerja. https://www.hukumonline.com/berita/b aca/lt5e33ddd1059a5/dua-lembaga-ini- kesulitan-akses-naskah-ruu-cipta- lapangan Andi,  S.  (2020).  Ramai-ramai  Menolak Omnibus  Law  RUU  Cilaka,  FRI:
Berwatak Kolonial!.
https://news.detik.com/berita/d- 4878945/ramai-ramai-menolak- omnibus-law-ruu-cilaka-fri-berwatak- kolonial/3
Agil,  S.H.  (2020).  Terkait  Omnibus  Law,
Jokowi  Bekerja  Cepat  atau  Tergesa- gesa? https://www.kompasiana.com/agilshab ib/5e49fd65d541df289f2c6f14/terkait- omnibus-law-jokowi-bekerja-cepat- atau-tergesa-gesa?page=1 Alexander,
H. (2020). Mengapa
Mahasiswa  Demo  di  DPR,  Pasal
Kontroversi  RKUHP  Jadi  Alasan. https://tirto.id/mengapa-mahasiswa-
demo-di-dpr-pasal-kontroversi-rkuhp- jadi-alasan-eiHT
Andrian,
P (2020).
Komposisi
'Bermasalah'  Satgas  Omnibus  Law. https://tirto.id/komposisi-bermasalah- satgas-omnibus-law-enEn
Cnn  indonesia.  (2020).  Puluhan  Ribu Buruh  Disebut  Demo  Tolak  Omnibus
Law via Medsos. https://www.cnnindonesia.com/nasiona
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
l/20200409044223-32- 491881/puluhan-ribu-buruh-disebut- demo-tolak-omnibus-law-via-medsos Damanik,  M.  P.,  Santosa,  P.  I.,  & Nugroho,  H.  A.  (2015).  KERANGKA IMPLEMENTASI LAYANAN E- CONSULTATION. (Snik), 163–168. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia.
(2020). Tugas dan Wewenang. http://www.dpr.go.id/tentang/tugas- wewenang
Febriananingsih,  N.  (2012).  Jurnal  Rechts
BPlRechts Jur. 1(April), 135–156. Hasbi  Wahyudi,  Tantio  Fernando,  Azhari Ahmad,  Ayu  Khairani,  Fatimah,  Ivan Muhammad  Agung,  &  Mirra  Noor Milla.  (2013).  Peran  Kepercayaan politik  dan  Kepuasan  Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. Jurnal  Psikologi  UIN  Sultan  Syarif Kasim Riau, 9(Desember), 94–99. Hidayat,  A.,  &  Arifin,  Z.  (2019).  Politik
Hukum Legislasi Sebagai Socio- Equilibrium  Di  Indonesia.  Jurnal  Ius Constituendum, 4(2), 133. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654
Lubis,  S.  (2013).  Partisipasi  Masyarakat dalam  Perumusan  Kebijakan  Publik.
Politik Praktik, 1, 72–81.
Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). Perspektif, 17(1), 54. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17
i1.94
Rifai, A. (2008). KEMERDEKAAN
INFORMASI :  Catatan  atas  Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Dakwah, 9(2), 101–116.
Setiaman,
A., Sugiana, D.,
&
Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi  Kebijakan  Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 1(2), 196–205. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9
Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Steve Williams, S. W. (2001). MENGELOLA KONFLIK  KETERAMPILAN  DAN
STRATEGI  UNTUK  BERTINDAK.
Jakarta:
The British Council, Indonesia. Susanto, E. H. (2013). Dinamika Komunikasi  Politik  Dalam  Pemilihan Umum.  Jurnal  Kajian  Komunikasi,
1(2), 163–172. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.6
Zuldin,  M.  (2019).  Ketimpangan  Sebagai Penyebab  Konflik.  Temali:  Jurnal Pembangunan  Sosial,  2(1),  157–183. Retrieved  from  journal.uinsgd.ac.id  › index.php › temali › article › download
Ihsanuddin.  (2020).  Mengenal  Omnibus Law,  Aturan  "Sapu  Jagat"  yang
Ditolak Buruh.
https://nasional.kompas.com/read/2020 /01/20/13152061/mengenal-omnibus- law-aturan-sapu-jagat-yang-ditolak-
buruh?page=3
Nicha,  M.  (2020).  Akhirnya  Draf  RUU Omnibus  Law  Cipta  Kerja  Diserahkan ke
DPR. https://kumparan.com/kumparanbisnis/ akhirnya-draf-ruu-omnibus-law-cipta- kerja-diserahkan-ke-dpr-
1spGYvTxtZx/full Retnowati,
E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen). Perspektif, 17(1), 54. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17
i1.94
Rifai, A. (2008). KEMERDEKAAN INFORMASI :  Catatan  atas  Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Dakwah, 9(2), 101–116.
Sania,  M.  (2020).  Kasbi:  Kaum  Buruh
Sulit Dapat Akses Terkait Pembahasan RUU Cipta Kerja. https://nasional.kompas.com/read/2020 /04/09/21443511/kasbi-kaum-buruh- sulit-dapat-akses-terkait-pembahasan- ruu-cipta-kerja.
Setiaman, A., Sugiana, D., &
Mahameruaji, J. N. (2013).
Implementasi  Kebijakan  Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 1(2), 196–205. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 74-85 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Thohirin. (2020). Golkar dan Nasdem Satu Suara  Dukung  Pengesahan  Omnibus Law. https://www.cnnindonesia.com/nasional/2 0200309163409-32-481820/golkar- dan-nasdem-satu-suara-dukung- pengesahan-omnibus-law Yosef,  L.P.  (2020).  PSHK  FH  UII  Desak DPR  RI  Kembalikan  RUU  Omnibus Law Cipta Kerja ke Presiden.
https://jogja.tribunnews.com/2020/03/1 1/pshk-fh-uii-desak-dpr-ri-kembalikan- ruu-omnibus-law-cipta-kerja-ke- presiden.
Zuldin,  M.  (2019).  Ketimpangan  Sebagai Penyebab  Konflik.  Temali:  Jurnal Pembangunan  Sosial,  2(1),  157–183. Retrieved  from  journal.uinsgd.ac.id  › index.php › temali › article › download.