## Pendahuluan
Rumah  sakit  adalah  organisasi penyelenggara  pelayanan  publik  yang mempunyai  tanggung  jawab  atas  setiap pelayanan  jasa  publik  kesehatan  yang diselenggarakannya,  menurut  Machmud (1).  Tanggung  jawab  tersebut  adalah menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif,  dan  memberikan  perlindungan bagi  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa pelayanan kesehatan ( health receiver ), juga bagi  penyelenggara  pelayanan  kesehatan demi mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya.  Pasien  dapat  menerima berbagai  perawatan  kesehatan,  mulai  dari perawatan dokter umum hingga spesialis di rumah sakit.
Dalam  aspek  hukum  kesehatan hubungan  dokter  dengan  pasien  terjalin dalam memberi pelayanan ( medical providers )  dan  yang  menerima  pelayanan (medical  receivers) mempunyai  hak  dan
kewajiban  yang  harus  dihormati.  Ikatan seperti itulah yang memungkinkan masalah persetujuan  tindakan  kedokteran  timbul. Artinya,  disatu  pihak  dokter  (tim  dokter) mempunyai kewajiban melakukan diagnosis,  pengobatan  dan  tindakan  medis yang  baik  menurut  jalan  pikiran  dan pertimbangannya, tetapi di lain pihak pasien atau keluarga pasien mempunyai hak untuk menentukan  pengobatan  atau  tindakan medis apa yang akan dilaluinya (2)
Menurut Permenkes No.290/MENKES/PER/III/2008  (3),  tentang persetujuan  tindakan  kedokteran,  pada pasal  1  ayat  (1)  menyatakan  bahwa persetujuan  tindakan  kedokteran  adalah persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien atau  keluarga  terdekat  setelah  mendapat penjelasan  lengkap  mengenai  tindakan kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang dilakukan kepada pasien. Namun, terkadang  pasien  atau  keluarga  pasien merasa  bahwa  mereka  tidak  menerima

## Tinjauan Proses Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran Di Ruang Bedah RSUD H. Damanhuri Barabai Tahun 2014
Overview The Process Of Filling The Medical Action Approval  In Surgical Room RSUD H. Damanhuri Barabai in The Year 2014
Deasy Rosmala Dewi, Ani Kipatul Hidayah, Anisa Batunnajariah 3
1 STIKES Husada Borneo, Jl. A. Yani Km 30,5 No. 4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
2 Alumni STIKES Husada Borneo, Jl. A. Yani Km 30,5 No. 4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan

## Abstrac
Research  the  process  of  filling  the  medical  action  approval  in  Yakud  Room  (Surgical Room) RSUD  H.  Damanhuri  Barabai has  been  done,  but  14  medical  record  were analyzed in March, 9 of them incomplete documentation on the part of the explanation. The purpose of the study is to describe the filling process of medical action approval in Yakud  Room  (Surgical  Room) RSUD  H.  Damanhuri  Barabai .  This  research  uses descriptive  method.  Sample  in  this  research  is  the  filling  process  of  the  medical  action approval  and  the  provision  of  information    in  Yakud  Room  (Surgical  Room) RSUD  H. Damanhuri  Barabai period  12  May  2014  to  24  May  2014  amounted  7  process  .  The result of this study are medical action approval in Yakud Room (Surgical Room) RSUD H.  Damanhuri  Barabai using  2  different  forms.  The  first  form    used    medical  form  of informed consent to inpatient consent while the second form  used for explanation and consent documentation of patients requiring medical on surgical measures. Approval or consent  was  given  after  the  patient  or  family  received  explanation  for  the  measures. Parties are allowed to fill out informed consent is patient, the wife or husband, children, parents, and other relative of patients. Patient’s rights in informed consent fill out is the right to receive an expalantion, the right to approve and reject the recommended medical action, and the right to discuss the disease and the patient required actions. Obligations patient  in fill out informed consent  is listening to  an explanation of  the disease and the patient required actions. Signed a letter of approval or denial of surgical measures and believe in the ability of physicians.
Keywords : Process, informed consent.
pemberitahuan  dan  penjelasan  mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan.
Upaya memperoleh persetujuan dapat  memerlukan  waktu  yang  lama. Persetujuan  pada  berbagai  keadaan  akan berbeda,  karena  setiap  pasien  memiliki perhatian  dan  kebutuhan  yang  subyektif meskipun waktu yang tersedia sedikit, tetap saja tidak ada alasan untuk tidak memperoleh persetujuan (2).
Kadang-kadang  orang  menekankan pentingnya penandatanganan formulir persetujuan tindakan kedokteran. Meskipun formulir    tersebut  penting  dan  sangat menolong  (dan  kadang-kadang  diperlukan secara  hukum),  tetapi  penandatanganan formulir  itu  sendiri  tidak  mencukupi.  Hal lebih  penting    adalah  mengadakan  diskusi yang rinci dengan pasien, dan didokumentasikan  di  dalam  rekam  medis pasien.
Ketika  dokter mendapat  persetujuan tindakan kedokteran, maka harus  diartikan bahwa  persetujuan  tersebut  terbatas  pada hal-hal  yang  telah  disetujui.  Dokter  tidak boleh bertindak melebihi lingkup persetujuan tersebut, kecuali dalam keadaan gawat darurat, yaitu dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien atau mencegah kecacatan (gangguan kesehatan yang  bermakna).  Oleh  karena  itu  sangat penting  diupayakan  agar  persetujuan  juga mencakup  apa  yang  harus  dilakukan  jika terjadi  peristiwa  yang  tidak  diharapkan dalam  pelaksanaan  tindakan  kedokteran tersebut.
Pada  kasus  dugaan  mal  praktik hingga  pasien  meninggal  yang  terjadi  pada tanggal  10  April  2010  di  Rumah  Sakit  Dr. Kandau  Manado.  Pihak  keluarga  dari pasien  (Fransiska  Maketey)  menyatakan tidak  pernah  memberikan  persetujuan tindakan  operasi caesar kepada  Fransiska Maketey  namun  ibu  korban  mengakui bahwa  menerima  dan  menandatangani sebuah  surat    dari  dokter  tanpa  melihat maupun  membaca  isi  surat  tersebut. Sehingga  dapat  dikatakan  dalam  kasus tersebut  tidak  ada  pemberian  pesetujuan tindakan medis dari keluarga pasien karena menurut  pengakuan  pihak  keluarga  tidak ada pemberian penjelasan mengenai tindakan operasi yang akan dijalani
Fransiska Maketey. Keluarga pasien akhirnya  melaporkan  kejadian  tersebut
pada  pihak  kepolisian  kemudian  pada tanggal 8 November 2013, tiga  dokter yang menangani  pasien  tersebut    diputuskan bersalah  oleh  Mahkamah  Agung  dengan putusan  10  bulan  penjara.  Sehingga  dapat disimpulkan  meskipun  waktu  yang  tersedia sedikit,  tetap  saja  tidak  ada  alasan  untuk tidak memperoleh persetujuan.
Uraian  di  atas  menggambarkan pentingnya  pemberian  penjelasan  dan pengisian  persetujuan  tindakan  kedokteran dilakukan,  karena  dengan  dilaksanakannya proses pemberian dan pengisian persetujuan  tindakan  kedokteran  yang  baik maka  hal  tersebut  dapat  melindungi  pasien sebagai  penerima  tindakan,  dokter  sebagai pelaksana  tindakan  dan  yang  bertanggung jawab  atas  pasien,  serta  serta  sarana pelayanan  kesehatan  yang  bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran tersebut secara hukum.
Persetujuan  tindakan  kedokteran  di ruang  bedah  RSUD  H.  Damanhuri  telah dijalankan,  namun  dari  studi  pendahuluan pada tanggal 27 Maret 2014, terlihat bahwa pengisian  persetujuan  tindakan  kedokteran secara  tertulis  masih  belum  dilakukan sepenuhnya.  Hal  tersebut  terlihat  dari  14 rekam  medis  pasien  ruang  bedah  pada bulan  Maret,  pada  bagian  dokumentasi penjelasan  mengenai  tindakan  kedokteran yang  akan  dilakukan,  9  diantaranya  belum terisi  lengkap  dan  tidak  ada  tanda  tangan dokter  pelaksana  tindakan  pada  8  formulir. Sehingga dapat dikatakan adanya kekurangan  dari  proses  pengisian  tindakan kedokteran  di  ruang  bedah  RSUD  H. Damanhuri Barabai karena berdasar analisis  di  atas  dapat  terlihat  kurangnya pendokumentasian  dari  proses  persetujuan tindakan kedokteran. Padahal dari terdokumentasinya proses persetujuan tindakan  kedokteran,  baik  dari  proses pemberian penjelasan maupun pada proses pemberian  persetujuan  tindakan  dapat melindungi  baik  pihak  dokter  maupun pasien  apabila  terjadi  permasalahan  antara dokter dan pasien atas tindakan yang telah dilakukan.
Oleh  karena  itu,  permasalahan  di atas  menjadi  dasar  pertimbangan  penuh untuk  memilih  judul  “Tinjauan  proses pengisian  persetujuan  tindakan  kedokteran
di  ruang  bedah  RSUD  H.  Damanhuri Barabai Tahun 2014”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  yaitu  suatu  metode  penelitian yang  dilakukan  dengan  tujuan  utama  untuk membuat  gambaran  atau  deskripsi  tentang suatu  keadaan  secara  objektif  dalam  buku Notoatmodjo  (4). Jenis  penelitian  ini digunakan  untuk  mengetahui  gambaran proses  pengisian  persetujuan  tindakan kedokteran  di  ruang  bedah  RSUD  H. Damanhuri Barabai Tahun 2014.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  RSUD  H. Damanhuri Barabai yang dikhususkan pada ruang rekam medis dan ruang bedah.
Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada
tanggal  12  Mei  s/d  7  Juni  tahun 2014  di  RSUD  H.  Damanhuri Barabai.

## Populasi
Populasi penelitian ini adalah seluruh  proses  pemberian  informasi  dan pengisian  persetujuan  tindakan  kedokteran di RSUD H. Damanhuri Barabai periode 12 Mei s/d 24 Mei 2014.

## Sampel
Teknik    sampling  penelitian  ini menggunakan  teknik  sampel  jenuh  yaitu teknik  penentuan  sampel  bila  semua anggota populasi digunakan sebagai sampel  oleh Sugiyono(5).
Sampel  penelitian  ini  adalah  proses pengisian  persetujuan  tindakan  kedokteran di  ruang  bedah  RSUD  H.  Damanhuri Barabai  berjumlah  7  proses  pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran.

## Variabel Penelitian
Variabel  pada  penelitian  ini  adalah proses  pengisian  persetujuan  tindakan kedokteran  dengan  sub  variabel,  sebagai berikut:
a.  Lembar persetujuan tindakan kedokteran
b.  SDM (dokter/perawat terkait)
c.  Pasien/keluarga pasien yang menerima tindakan kedokteran

## d.  Petugas rekam medis

## Definisi Operasional
Definisi operasional digunakan untuk membatasi  ruang  lingkup  atau  pengertian variabel-variabel diamati/diteliti Notoatmodjo  (4).  Definisi  operasional  dari variabel penelitian ini  adalah a.  Proses  pengisian  persetujuan  tindakan kedokteran Proses  pengisian  persetujuan  tindakan kedokteran  adalah  tahapan  pemberian pemberian informasi oleh dokter pelaksana  tindakan  dan  pemberian persetujuan oleh pasien yang didokumentasikan pada formulir sebelum tindakan dilakukan. b.  Lembar persetujuan tindakan kedokteran Lembar persetujuan
tindakan kedokteran  adalah  formulir  yang  diisi ketika  adanya  pemberian  persetujuan tindakan  kedokteran  kepada  pasien oleh  pasien/keluarga  pasien  setelah mendapatkan  penjelasan  dari  dokter mengenai  tindakan  kedokteran  yang akan dilakukan.
c.  SDM (dokter/perawat terkait)
Dokter  adalah  orang  yang  memiliki kewenangan  dan  izin  untuk  melakukan tindakan  kedokteran  sesuai  dengan prosedur yang diperlukan.
Perawat  adalah  salah  satu  tenaga medis  yang  paling  banyak  berinteraksi dengan pasien secara langsung.
d.  Pasien/keluarga pasien yang menerima tindakan kedokteran Pasien  adalah  setiap  orang  yang melakukan konsultasi mengenai kesehatannya untuk memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan kepada dokter.
e.  Petugas rekam medis
Petugas rekam medis adalah staff yang bertugas  menyediakan  dan  mengelola isi  informasi  di  dalam  rekam  medis maupun berkas rekam medis.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah a.  Pedoman wawancara
Pedoman  wawancara  berisi  mengenai daftar  pertanyaan  yang  akan  diajukan oleh  peneliti  kepada  subjek  penelitian
berkaitan  dengan  proses  pemberian informasi  dan  pengisian  persetujuan tindakan kedokteran.
b.  Pedoman observasi
Pedoman  observasi  berisi  mengenai daftar hal-hal yang akan diamati dalam proses pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran. c.  Pedoman studi dokumen
Pedoman studi dokumen berisi mengenai  daftar  dokumen  yang  akan dipelajari  dalam  proses  pemberian informasi  dan  pengisian  persetujuan tindakan kedokteran.

## Teknik Pengumpulan Data
Langkah-langkah pengumpulan data pada penelitian ini adalah
a.  Wawancara Pada  penelitian  ini  peneliti  melakukan wawancara terstruktur dengan menyiapkan instrument berupa pertanyaan-pertanyaan  tertulis  sebagai panduan.  Objek  wawancara  adalah Kepala  Unit  Kerja  Rekam  Medis  dan SDM  (dokter/perawat)  yang  terlibat pada
saat proses pengisian persetujuan  tindakan  kedokteran  di ruang  bedah  RSUD  H.  Damanhuri Barabai.
b.  Observasi Observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku  kerja, proses  kerja,  gejala-gejala  alam  dan bila  responden  yang  diamati  tidak terlalu  besar  oleh  Sugiyono  (5).  Objek observasi  dalam  penelitian  ini  adalah proses pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran.
c.  Studi dokumen Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen maupun  kebijakan  yang  terkait  dengan persetujuan tindakan kedokteran.

## Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah analisa secara deskriptif  yaitu  memaparkan hasil penelitian dan membandingkan dengan teori untuk  kemudian  ditarik kesimpulan.  Cara  penyajian  data  dalam penelitian ini adalah dalam bentuk tekstular.

## Tahap Persiapan Penelitian
Tahap  persiapan  penelitian  dimulai dengan mengidentifikasi masalah kemudian merumuskan  judul  yang  akan  diajukan kepada  dosen  pembimbing.  Ketika  judul telah disetujui dilanjutkan dengan menyerahkan  surat  ijin  study  pendahuluan proposal  pada  tanggal  26  Maret  2014  ke bagian  diklat  RSUD  H.  Damanhuri  untuk menguatkan permasalahan pada judul yang telah  diajukan.  Kemudian  peneliti  mulai merencanakan instrumen pengumpulan data  yang  dirumuskan  pada  proposal penelitian  yang  kemudian  diajukan  kembali kepada dosen pembimbing.

## Tahap Pelaksanaan Penelitian
Tahap pelaksanaan penelitian ditandai  dengan  mulai  dilakukan  kegiatan pengumpulan data. Kegiatan tersebut seperti  observasi,  wawancara  dan  studi dokumen.

## Tahap Akhir Penelitian
Tahap  akhir  penelitian  ditandai dengan  mulai  dilakukan  pengolahan  data yang telah didapat untuk kemudian menghasilkan laporan penelitian Hasil Penelitian Alur dan Prosedur Pengisian

## Persetujuan Tindakan Kedokteran
Permenkes No. 290 Tahun 2008 (3) tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran pada  Pasal  ayat  1  menyatakan  bahwa semua  tindakan  kedokteran  yang  akan dilakukan  terhadap  pasien  harus  mendapat persetujuan. Pengisian persetujuan tindakan  kedokteran  di  Ruang  Yakud (Bedah) RSUD H. Damanhuri Barabai telah dilaksanakan dan didahului dengan adanya penjelasan  mengenai  tindakan  yang  akan dilakukan,  seperti  yang  dinyatakan  pada Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran  pada  Pasal  45 ayat  2  (6)  bahwa  persetujuan  diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan.
Persetujuan  tindakan  kedokteran  di Ruang Yakud (Bedah) RSUD H. Damanhuri Barabai  menggunakan  2    jenis  formulir. Tujuan  kedua  formulir  tersebut  adalah sama-sama  untuk  meminta  persetujuan tindakan  kedokteran  dari  pasien/keluarga, tapi  masing-masing  formulir  mempunyai tujuan  khusus.  Untuk  formulir  1  “surat
pernyataan
persetujuan
tindakan
medik/diagnostik  dan  pengobatan  khusus” ditujukan  untuk  seluruh  pasien  yang menjalani  rawat  inap  di  rumah  sakit.  Hal tersebut  dikarenakan    formulir  tersebut digunakan  untuk  meminta  persetujuan  atas tindakan medis, diagnostik dan pengobatan khusus yang perlu diterima pasien. Sedangkan  formulir  2  “surat  persetujuan tindakan  kedokteran”  digunakan  untuk pasien  yang  perlu  menerima  tindakan kedokteran (operasi).
a.  Pengisian Formulir 1 “Surat Pernyataan
Persetujuan Tindakan Medik/Diagnostik dan Pengobatan Khusus” Hasil
wawancara yang dilakukan untuk proses pengisian persetujuan tindakan dengan formulir 1, terdapat  proses  pemberian  penjelasan dan  pemberian  persetujuan,  namun tidak ada kolom yang disediakan untuk dokumentasi penjelasan yang diberikan pada  formulir,  sehingga  penjelasan hanya  dilakukan  secara  lisan.    Hal tersebut kurang sesuai dengan Permenkes  No.  290  Tahun  2008  (3) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran  pada  Pasal  9  ayat  (2) menyatakan  bahwa  seluruh  penjelasan yang menyangkut persetujuan tindakan kedokteran dicatat dan didokumentasikan  dalam  rekam  medis oleh  dokter  atau  dokter  gigi  yang memberikan
penjelasan dengan mencantumkan  tanggal,  waktu,  nama dan  tanda  tangan  pemberi  penjelasan dan penerima penjelasan.
Desain  Formulir  1  “Surat  Pernyataan  Persetujuan Tindakan Medik/Diagnostik dan Pengobatan Khusus”di  Ruang  Bedah  RSUD  H.  Damanhuri Barabai
Desain  formulir  persetujuan  tindakan  kedokteran yang  disarankan pada  Manual  Persetujuan  Tindakan Kedokteran (2006)
Gambar 1. Perbandingan desain Formulir 1 “Surat Pernyataan Persetujuan  Tindakan  Medik/Diagnostik dan  Pengobatan  Khusus”  di  Ruang Yakud  (Bedah)  RSUD  H.  Damanhuri Barabai  dengan  formulir  persetujuan tindakan  kedokteran  yang  disarankan pada  Manual  Persetujuan  Tindakan Kedokteran (2006)
Berdasarkan 2 perbandingan desain formulir  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  desain formulir  Formulir  1  “Surat  Pernyataan Persetujuan Tindakan Medik/Diagnostik dan Pengobatan  Khusus”  di  Ruang  Yakud (Bedah) belum memenuhi ketentuan mengenai  dokumentasi  pada  Permenkes No. 290 Tahun 2008 (3) tentang Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  pada Pasal  3  ayat  (3)  bahwa  persetujuan  tertulis sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibuat  dalam  bentuk  pernyataan  yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk  itu  dan  pada  Pasal  9  ayat  (2) menyatakan  bahwa  seluruh  penjelasan yang  menyangkut  persetujuan  tindakan kedokteran  dicatat  dan  didokumentasikan dalam rekam medis oleh dokter atau dokter gigi  yang  memberikan  penjelasan  dengan mencantumkan  tanggal,  waktu,  nama  dan tanda tangan pemberi penjelasan.
Sehingga pada Manual Persetujuan
Tindakan  Kedokteran,  Adriyati  Rafly  dan Budi  Sampurna  (7)  diberikan  gambaran format  persetujuan  tindakan  kedokteran yang  sebaiknya  digunakan  seperti  gambar di  atas  yaitu  pada  1  formulir  terdiri  dari bagian dokumentasi penjelasan dan bagian dokumentasi persetujuan.
Formulir  1  “surat  pernyataan persetujuan tindakan medik/diagnostik  dan  pengobatan khusus”  yang  digunakan  di  Ruang Yakud (Bedah) RSUD H. Damanhuri
Barabai  dapat  digolongkan  sebagai surat  persetujuan  pasien  rawat  inap dikarenakan  fungsi  dari  formulir  1 yang diisi sebelum  pasien menjalani perawatan  rawat  inap.  Hal  tersebut sesuai  dengan  penjelasan  pada buku Health Information Management, bahwa  melalui  proses
persetujuan  pasien  setuju  untuk menjalani  pengobatan  dan  prosedur yang  harus  dilakukan  oleh  prawat
klinis.  Persetujuan  umum  sering menjadi  bagian  dari  penerimaan atau  proses  masuk  ke  fasilitas kesehatan. Namun, persetujuan umum  tidak  menggantikan  formulir persetujuan,  pasien  harus  mengisi dan  menandatangani  untuk  setiap operasi  atau  prosedur  khusus  untuk menunjukkan bahwa pasien mengetahui informasi tentang perawatan dilakukan. b.  Pengisian Formulir 2 “Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran Desain formulir 2 dapat
dikatakan  lebih  lengkap  dari  formulir  1 dikarenakan pada formulir  2 terdapat  2 bagian, yaitu penjelasan dan persetujuan.  Desain formulir  2  tersebut sesuai dengan desain formulir penolakan  tindakan  kedokteran  yang disarankan  pada  Manual  Persetujuan Tindakan  Kedokteran,  Adriyati  Rafly dan Budi Sampurna (7).
Desain Formulir 2 “Surat  Persetujuan Tindakan  Kedokteran “ di Ruang Bedah RSUD H. Damanhuri Barabai
Desain  formulir  persetujuan  tindakan  kedokteran  yang disarankan  pada  Manual  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran (2006)
Gambar  3.  Perbandingan  desain  formulir penolakan  tindakan  di  Ruang  Yakud (Bedah) RSUD H. Damanhuri Barabai
Berdasarkan 2
perbandingan desain  formulir  di  atas  dapat  dilihat  bahwa desain  formulir  2 “Surat  Persetujuan
Tindakan  Kedokteran”  di  Ruang  Yakud (Bedah) sudah memenuhi ketentuan mengenai  dokumentasi  pada  Permenkes No. 290 Tahun 2008 (3) tentang Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  pada Pasal  3  ayat  3  bahwa  persetujuan  tertulis sebagaimana  dimaksud pada  ayat  1  dibuat dalam  bentuk  pernyataan  yang  tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu dan  pada  Pasal  9  ayat  2  menyatakan bahwa seluruh penjelasan yang menyangkut persetujuan tindakan kedokteran  dicatat  dan  didokumentasikan dalam rekam medis oleh dokter atau dokter gigi  yang  memberikan  penjelasan  dengan mencantumkan  tanggal,  waktu,  nama  dan tanda tangan pemberi penjelasan.
Sehingga pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran (7) diberikan gambaran  format  persetujuan  tindakan kedokteran  yang  sebaiknya  digunakan seperti gambar di atas yaitu pada 1 formulir terdiri  dari  bagian  dokumentasi  penjelasan dan bagian dokumentasi persetujuan.
Meskipun  pengisian  persetujuan tindakan kedokteran telah dilakukan, namun dalam  proses  mendapatkan  persetujuan tersebut  masih  ada  kekurangan,  misalnya berdasarkan  hasil  observasi  dari  pengisian formulir  1  “surat  pernyataan  persetujuan tindakan  medik/diagnostik  dan  pengobatan khusus” tidak ada pendokumentasian penjelasan  yang  diberikan  karena  memang formulir  1  tidak  menyediakan  kolom  untuk dokumentasi penjelasan, sedangkan Formulir 2 “surat persetujuan
tindakan kedokteran” dari 7 proses pemberian informasi dan pengisian persetujuan tindakan kedokteran dokumentasi  penjelasan  (informasi)  hanya dilakukan  pada  1  formulir  persetujuan tindakan  kedokteran.  Isi  dari  dokumentasi pemberian  informasi  yang  dilakukan  oleh dokter  pelaksana  tindakan  adalah  inti  dari penjelasan yang telah diberikan. Berdasarkan  observasi  dan  wawancara yang  dilakukan  hal  tersebut  dikarenakan dokter merasa telah memberikan penjelasan  secara  lisan  sehingga  tidak terlalu  memerlukan  dokumentasi  tertulis atas  penjelasan  tersebut.  Dari  7  proses tersebut  juga  diketahui,  2  proses  diantara melupakan  pengisian  tanda  tangan  dari pemberi  persetujuan  dan  hanya  2  proses diantaranya  yang  disertai  oleh  saksi  1 (keluarga)  dan  memberikan  tanda  tangan. Sedangkan  untuk  saksi  2  (perawat)  dari  7 proses  pemberian  informasi  dan  pengisian persetujuan  tindakan  kedokteran  diketahui hanya  ada  1  formulir  yang  diisi  tanda tangan saksi 2 (perawat). Hal tersebut tidak sesuai  dengan  Permenkes  No.  290  Tahun 2008  (3)  tentang  Persetujuan  Tindakan Kedokteran pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan  bahwa  seluruh  penjelasan yang  menyangkut  persetujuan  tindakan kedokteran  dicatat  dan  didokumentasikan dalam rekam medis oleh dokter atau dokter gigi  yang  memberikan  penjelasan  dengan mencantumkan  tanggal,  waktu,  nama  dan tanda  tangan  pemberi  penjelasan  dan penerima penjelasan.

## Proses Pemberian Persetujuan Tindakan Kedokteran
Pemberian persetujuan tindakan kedokteran  di  Ruang  Yakud  (Bedah)  pada formulir  1  maupun  formulir  2,  diberikan setelah  ada  penjelasan  mengenai  tindakan
yang  akan  dilakukan  kepada  pasien.  Hal tersebut sesuai dengan Permenkes No. 290 Tahun  2008  tentang  Persetujuan  Tindakan Kedokteran  pada  Pasal  2  ayat  3  bahwa persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 diberikan setelah pasien mendapatkan  penjelasan  yang  diperlukan tentang perlunya tindakan  kedokteran dilakukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan  pemberian  persetujuan  dilakukan oleh  pasien/keluarga  pasien,  untuk  pasien dalam  keadaan  darurat  persetujuan  dapat dilakukan  oleh  keluarga  yang  mengantar pasien,  apabila  tidak  ada  keluarga  yang mengantar  sedangkan  tindakan  harus dilakukan  maka  persetujuan  akan  diminta setelah  tindakan  dilakukan  dan  pasien sadar  serta  dianggap  mampu  menerima penjelasan  yang  diberikan  atas  tindakan yang  dilakukan.  Sesuai  Hanafiah  dan  Amir (2), persetujuan tindakan kedokteran terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu: tersirat atau dianggap  telah  diberikan  ( implied  consent ) yaitu  pada  keadaan  normal  dan  pada keadaan  darurat. Implied  consent pada kondisi  darurat  sedang  dokter  memerlukan tindakan  segera  sementara  pasien  tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya  pun  tidak  ada  di  tempat  maka dokter dapat memberikan tindakan kedokteran  yang  terbaik  disebut  juga sebagai presumed  consent .  Artinya,  bila pasien  dalam  keadaan  sadar,  dianggap akan  menyetujui  tindakan  yang  akan dilakukan dokter.
Hasil  observasi  dan  wawancara yang dilakukan mengenai proses persetujuan  tindakan  kedokteran  diketahui bahwa pemberian
penjelasan juga
dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan  dari penerima  informasi.    Tingginya  tingkat pendidikan penerima informasi akan membuat  adanya  keingintahuan  yang  lebih atas tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien.
Penerima informasi dengan pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan adanya  diskusi  antara  pemberi  informasi (dokter pelaksana tindakan) dengan penerima informasi. Sehingga ketika penerima  informasi  tersebut  diminta  untuk memberikan persetujuan,
penerima informasi akan benar-benar mengerti dengan  informasi  penjelasan  yang  telah
diberikan sebelumnya dan dapat menentukan apakah akan memberi persetujuan  atau  pun  penolakan  tindakan. Sedangkan untuk penerima informasi dengan  pendidikan  lebih  rendah  akan cenderung  menerima  atas  informasi  yang diberikan.  Meskipun  begitu,  pendidikan tidak dapat menjadi satu-satunya faktor dari pemahaman seseorang atas informasi yang diberikan.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa penolakan  tindakan  kedokteran  pernah terjadi dan telah disediakan formulir khusus untuk  pasien  yang  menolak  tindakan kedokteran  dengan  judul  formulir  “Surat Pernyataan  Penolakan  Tindakan  Medik” tapi  selama  observasi  dilakukan  tidak ditemukan  adanya  penolakan  tindakan kedokteran dari pasien/keluarga pasien.
Permenkes No. 290 Tahun 2008 (3) tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran pada  Pasal  16  ayat  1  bahwa  penolakan tindakan  kedokteran  dapat  dilakukan  oleh pasien/keluarga  terdekat  setelah  menerima penjelasan  tentang  tindakan  yang  akan dilakukan  sesuai  dengan  hasil  wawancara di Ruang Yakud (Bedah) penolakan tindakan kedokteran  juga  dilakukan  setelah pasien/keluarga menerima penjelasan tentang  tindakan  kedokteran  yang  akan dilakukan.  Namun,  penjelasan  tersebut tidak didokumentasikan karena tidak tersedianya
formulir dokumentasi pemberian  informasi  atau  pun  penjelasan, sehingga yang ada hanya
penandatanganan formulir penolakan tindakan kedokteran dan pemberian informasi atau penjelasan secara lisan.
Desain  formulir  penolakan  tindakan  kedokteran  di  Ruang Bedah RSUD H. Damanhuri Barabai
Desain  formulir  penolakan  tindakan  kedokteran  yang disarankan  pada  Manual  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran (2006)
Gambar 2. Perbandingan desain Formulir 2 “Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran” di Ruang Bedah RSUD H. Damanhuri Barabai di  Ruang  Yakud  (Bedah)  RSUD  H. Damanhuri Barabai dengan formulir persetujuan  tindakan  kedokteran  yang disarankan pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran (2006)
Perbandingan  desain  formulir  di atas,  dapat  menggambarkan  kekurangan desain  formulir  yang  digunakan  di  Ruang Yakud  (Bedah).  Desain  formulir  di  Ruang
Yakud  (Bedah)  tidak  menyediakan  kolom untuk  dokumentasi  informasi  (penjelasan) sebelum  dilakukannya  penolakan  tindakan kedokteran.  Pada  Manual  Persetujuan Tindakan Kedokteran (7) pada bagian yang membahas  mengenai  penolakan  tindakan kedokteran,  dinyatakan  bahwa  rincian setiap  diskusi  maupun  penjelasan  antara dokter  dan  pasien/keluarga  harus  secara jelas didokumentasikan dengan baik.
Pihak-Pihak yang Berhak Mengisi Persetujuan Tindakan Kedokteran Pihak-pihak yang diperbolehkan memberikan persetujuan tindakan kedokteran di Ruang Yakud (Bedah) RSUD H.  Damanhuri  Barabai,  berdasarkan  dari hasil wawancara
adalah pasien, isteri/suami,  anak,  orang  tua,  dan  keluarga lain  pasien  karena  apabila  pasien  kurang kompeten  dalam  menerima  penjelasan  dan memberikan  persetujuan,  maka  dapat diwakilkan  oleh  keluarga  pasien.  Hal tersebut sesuai dengan Permenkes No. 290 tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Persetujuan  diberikan  oleh  pasien  yang kompeten atau keluarga terdekat”.
Untuk  pasien  anak,  persetujuan diberikan  oleh  orang  tua  pasien  atau keluarga  terdekat  pasien.  Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa seorang pasien dianggap mampu menerima penjelasan  dan  memberikan  persetujuan yaitu  pasien  yang  berusia  lebih  dari  18 tahun  atau  pernah  menikah.  Hal  tersebut juga sesuai dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  maka  setiap orang  yang  berusia  18  tahun  atau  lebih dianggap sebagai orang yang sudah bukan anak-anak. Pada Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran (7)
terdapat pernyataan  bahwa  pasien  yang  telah berusia  16  tahun  tetapi  belum  18  tahun memang  masih  tergolong  anak  menurut hukum,  namun  dengan  menghargai  hak individu  untuk  berpendapat  sebagaimana juga  diatur  dalam  UU  No  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  maka  mereka dapat  diperlakukan  seperti  orang  dewasa dan dapat memberikan persetujuan tindakan  kedokteran  tertentu,  khususnya yang tidak berrisiko tinggi. Untuk itu mereka harus  dapat  menunjukkan  kompetensinya dalam  menerima  informasi  dan  membuat
keputusan  dengan  bebas.  Selain  itu, persetujuan  atau  penolakan  mereka  dapat dibatalkan  oleh  orang  tua  atau  wali  atau penetapan pengadilan.
Hak  dan  Kewajiban    Pasien  dalam Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran a.  Hak pasien dalam pengisian persetujuan tindakan kedokteran Menurut  UU  No.  29  Tahun  2004  (6) tentang  Praktik  Kedokteran  Pasal  52 menjelaskan  mengenai  hak  pasien dalam menerima pelayanan, yaitu:
1)  Mendapatkan penjelasan secara lengkap  tentang  tindakan  medis sebagaimana  dimaksud  pada  pasal 45 ayat 3;
2)   Meminta  pendapat  dokter  atau dokter gigi lain;
3)  Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
4)  Menolak tindakan medis; dan
5)  Mendapatkan isi rekam medis.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara yang  dilakukan,  hak  pasien  yang  diterima pasien  di  Ruang  Yakud  (Bedah)  dalam pengisian  persetujuan  tindakan  kedokteran adalah hak menerima penjelasan mengenai penyakit dan tindakan yang diperlukan, hak menyetujui dan menolak tindakan kedokteran  yang  disarankan,  dan  hak berdiskusi  mengenai  tindakan  kedokteran yang  akan  dijalani  bila  pasien/keluarga masih belum mengerti.
b.  Kewajiban  pasien  dalam  pengisian persetujuan tindakan kedokteran Menurut  UU  No.  29 Tahun  2004  (6) tentang  Praktik  Kedokteran  Pasal  53 menjelaskan  mengenai  kewajiban  pasien dalam  menerima  pelayanan  pada  praktik kedokteran, yaitu:
1)  Memberikan  informasi  yang  lengkap
dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2)  Mematuhi  nasihat  dan  petunjuk  dokter atau dokter gigi;
3)  Mematuhi  ketentuan  yang  berlaku  di sarana pelayanan kesehatan; dan
4)  Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara yang  dilakukan,  kewajiban  pasien    dalam
pengisian  persetujuan  tindakan  kedokteran di Ruang Yakud (Bedah)  adalah
1)   Mendengarkan  penjelasan  mengenai penyakit  dan  tindakan  yang  akan diterima pasien. 2)  Menandatangani surat persetujuan/penolakan tindakan kedokteran 3)  Percaya pada kemampuan dokter.

## Daftar Pustaka
1.  Machmud,  Syahrul.  (2012) Penegakan Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik . Bandung: KPD
2.  Hanafiah, M, J. & Amir, A. (1999) Etika Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan Edisi 4. Medan: EGC.
3.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang
Standar  Pelayanan  Minimal  Rumah Sakit.  Jakarta:  Departemen  Kesehatan RI. 4.  Notoatmodjo, Soekidjo. (2005). Metodologi Penelitian Kesehatan . Jakarta:  Rineka Cipta 5.  Sugiyono.  (2011) Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
6.  Undang–Undang  No.  29  tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran.  Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
7.  Adriyati Rafly dan Budi Sampurna (ed). (2006). Manual  Persetujuan  Tindakan Kedokteran . Konsil Kedokteran Indonesia. http//perpustakaan.depkes.go.id:8180/h andle/123456789/819  [Accessed  12 April 2014]
8.   Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang
Rekam  Medis.  Jakarta:  Departemen Kesehatan RI. 9.  Undang–Undang  No.  36  tahun  2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 10.  Undang–Undang  No  44  tahun  2009 tentang Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 11.  Hatta, G, R. (2009) Pedoman Manajemen  Informasi  Kesehatan  di Sarana Pelayanan Kesehatan . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
12.  Kathleen  M.  LaTour,  Shirley  EM  (Ed) . Health iInformation Management
Concept,  Principles,  and Practice Third Edition. Chicago: AHIMApress.
13.  Rustiyanto,  E.  (2009) Etika  Profesi Perekam Medis dan Informasi
Kesehatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.