Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 28-32| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2338.28-32

## PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI KASUS: PUTUSAN BPSK BADUNG NO.01/AP/BPSK/IV/2016)
Arianto Hulu, A.A. Laksmi Sagung Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakulatas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia ariantohoelaw@gmail.com

## Abstrak
Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat didunia menjadi pangsa pasar yang menggiurkan bagi pelaku usaha. Namun potensi tersebut tidak luput dari hal negatif dimana pelaku usaha kerap hanya menjadikan konsumen  sebagai  objek  dari  kegiatan  bisnisnya  tanpa  memperhatikan  kualitas  produk  yang  dipasarkan sehingga  konsumen  mendapat  kerugian.  Menyikapi  fenomena  tersebut  sehingga  dibentuk  Badan  penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa antara Pembeli dan Penjual dengan tujuan  menyelesaikan  sengketa  diantara  kedua  belah  pihak  secara  non  litigasi  secara  efektif  dan  efisien. Organisasi  ini  bukanlah  sistemis,  tetapi  mempunyai  fungsi  membereskan  konflik  yang  terjadi  antara  produsen dengan pembeli secara non litigasi.  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan  hukum  konsumen  terhadap  pelaku  usaha  dan  bagaimana  peran  BPSK  dalam  penyelesaian sengketa  konsumen.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku usaha diatur dalam pasal 1 angka 3 UU No. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyatakan kalau pelaku usaha itu  merupakan  orang  keseluruhan  atau  individu  ataupun  suatu  badan  usaha  yang  didasarkan  pada  hukum  atau tidak  serta  tempat  melaksanakan  kegiatan  tersebut  di  daerah  NKRI.  Selain  itu,  BPSK  memiliki  peran  dalam melaksanakan  proses  dan  penuntasan  konflik  konsumen  melalui  cara  mediasi,  arbitrase  atau  konsiliasi  dengan kesempatan  yang  diberikan  mulai  dari  konsultasi  perlindungan  konsumen,  pengawasan  dalam  penerapan perjanjian,  membuat  laporan  ke  penyidik  apabila  ada  indikasi  pelanggaran  hukum,  menerima  pengaduan, melakukan kajian dan analisis konflik  yang terjadi,  memanggil para pihak, saksi  maupun  setiap individu  yang mengetahui sebuah peristiwa pelanggaran hukum.
Kata Kunci: Hukum Konsumen; Konsumen; Pelaku Usaha; Penyelesaian Sengketa Konsumen

## Abstract
Indonesia, with the fourth largest population in the world, is a large market share for business actors. However, this  potential  is  not  free  from  negative  things  where  business  actors  often  only  make  consumers  the  object  of their business activities without paying attention to the quality of the products being marketed so that consumers suffer losses. Responding to this phenomenon, the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) was formed as an  alternative  means  of  dispute  resolution  between  Buyers  and  Sellers  with  the  aim  of  resolving  disputes between the two parties in an effective and efficient non-litigation manner. This organization is not systemic but has the function of resolving conflicts that occur between producers and buyers on a non-litigation basis. This research was conducted with the aim of describing the forms of consumer legal protection for business actors and the role of BPSK in resolving consumer disputes. The research method used in this paper was a normative legal research method. This research showed that consumer legal protection for business actors is regulated in article 1 number 3 Law No. 8 of 1999 regarding consumer protection which states that a business actor is an entire person or individual or a business entity based on law or not and the place to carry out these activities in the  territory  of  the  Republic  of  Indonesia.  In  addition,  BPSK  has  a  role  in  carrying  out  the  process  and resolving  consumer  conflicts  through  mediation,  arbitration  or  conciliation  with  opportunities  ranging  from consumer  protection  consultations,  supervision  in  the  application  of  agreements,  making  reports  to investigators if there are indications of legal violations, receiving complaints, conducting studies and analysis of conflicts that occurred, summoning the parties, witnesses and any individual who is aware of an incident of law violation.
Keywords: Consumer Law, Consumers, Business Actors, Consumer Dispute Resolution

## I. PENDAHULUAN
Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah lama dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai negara di dunia.  Kekayaan  alam  indonesia  menjadi  daya  tarik  bagi  para  saudagar  dengan  harapan  prospek ekonomi  yang  tinggi  ( Tumantara,  2016 ).  Hal  itu  diperkuat  dengan  tingginya  pertumbuhan  jumlah penduduk  Indonesia  setiap  tahunnya  sehingga  menjadikan  Indonesia  Negara  dengan  Penduduk terbanyak keempat didunia. Potensi ini menjadikan pangsa pasar yang menjanjikan bagi pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menjual produknya. Akibat dari Pesatnya perkembangan di era globalisasi sehingga perdagangan bebas mendominasi aktivitas bisnis baik barang maupun jasa ( Redjeki, 2002 ).
Semakin  meningkatnya  pembangunan  dan  tumbuhnya  ekonomi  menyebabkan  munculnya berbagai  jenis  produk  barang/  jasa  yang  dapat  memenuhi  akan  kebutuhan  konsumen.  Semakin majunya iptek dan saluran komunikasi yang tanpa batas turut mendorong pelebaran lintasan gerakan jual  beli  produk  atau  layanan  ke  berbagai  daerah  tanpa  adanya  batas-batas  wilayah  suatu  Negara. Keadaan tersebut  memberikan  dampak  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sebab  keperluannya akan  suatu  produk  atau  layanan  yang  dikehendaki  dengan  mudah  tercukupi  dan  makin  banyak kesempatan  dalam  memilah-milah  klasifikasi  produk  atau  layanan  yang  dikehendaki  oleh  pembeli berdasarkan  kesanggupannya.  Kemajuan  sektor  perdagangan  sekarang  ini  amat  gesit  dan  hal  ini mempunyai kaitan erat dengan aktivitas perdagangan baik produk mapaun layanan dan ditopang oleh pertumbuhan  ekonomi  dalam  mapun  luar  negeri.  Di  lain  sisi,  keadaan  dan  fenomena  tersebut  turut memberikan nilai positif maupun negatif dimana kadang berdampak pada posisi penjual dan pembeli yang  tidak  setara,  dimana  pembeli  cenderung  dianggap  obyek  kegiatan  perdagangan  oleh  pedagang demi  meraup  laba  sebanyak-banyaknya  dan  pembuatan  perikatan  antara  penjual  dan  pembeli  yang tidak adil bagi pembeli.
Masyarakat  yang  beragam  menyebabkan  pelaku  usaha  seringkali  melakukan  kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan strategi yang paling efektif demi memenuhi kebutuhan  konsumen  yang  sangat  beragam  tersebut  demi  meraih  keuntungan  dan  mengabaikan keselamatan  konsumen.  Konsumen  dapat  dirugikan  melalui  informasi  yang  tidak  sesuai,  pemalsuan produk dan kualitas produk ( Kurniawan, 2011 ). Persoalan utama yang dihadapi oleh konsumen adalah kesadaran akan keutamaan penyelamatan bagi pembeli. Di banyak persoalan yang merugikan pembeli telah diselesaikan namun tidak adil sehingga malah merugikan konsumen.
Kesadaran para konsumen dan pendidikan yang rendah menjadi titik lemah yang dengan mudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha demi meraup untung ( Krisyanti, 2009 ). Oleh sebab itu, Perlindungan bagi  konsumen  memiliki  peranan  yang  paling  utama  demi  menyetarakan  posisi  pembeli  dengan penjual. Saat ini, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan dengan jalur peradilan maupun di luar peradilan.
Kehadiran  aturan  hukum  bagi  aktivitas  jual  beli  produk  maupun  layanan  antara  penjual  dan pembeli bertujuan menjadi payung yuridis yang kokoh bagi eksekutif maupun organisasi nirlaba yang berkonsentrasi  mengurus  persoalan  ini  demi  meningkatan  pemahaman  masyarakat  yang  dilakukan secara  efektif  dan  efisien.  Tetapi,  upaya  untuk  menyadarkan  pelaku  usaha  tidaklah  mudah  sebab pelaku  usaha  memiliki  prinsip  ekonomi  yaitu  dengan  modal  yang  sekecil-kecilnya  namun  meraih keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga konsumen dapat dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung ( Shidarta, 2000 ).
Dibentuknya  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  menjadi  angin  segar  bagi perlindungan konsumen. Dimana BPSK merupakan sebuah lembaga non struktural dan berkedudukan di  Daerah  Tingkat  II  atau  Kabupaten/  Kota  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  adalah  menuntaskan apabila ada konflik antara pengguna suatu produk atau layanan dengan produsen atau penjual secara non  litigasi  ( Akhyar,  Matnuh,  &  Hardianto,  2015 ; Samosir,  2018 ; Yatini  &  Safitri,  2019 ).  Susunan keanggotaanya  dari  unsur  eksekutif,  penjual  dan  pedagang.  Kehadiran  lembaga  ini  didambakan mampu  mengakomodir  kepentingan  masyarakat  atau  konsumen  yang  menghindari  proses penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  serta  untuk  mengurangi  beban  tumpukan  perkara  di pengadilan. Langkah ini merupakan salah satu terobosan baru dan diharapkan dapat membantu serta menunjang kegiatan penyelamatan bagi pengguna atau pembeli di negara ini. Perkembangan aktivitas ekonomi  penduduk  kita  sekarang  ini  sehingga  membuat  peran  BPSK  sebagai  media  alternatif
penyelesaian  sengketa  sehingga  dibutuhkan  di  daerah-daerah  yang  mempunyai  intensitas  kegiatan ekonomi yang cukup tinggi.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mendeskripsikan  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  konsumen  terhadap  pelaku  usaha  dan bagaimana peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen.

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan  riset  ilmiah  ini  memakai  riset  ilmiah  hukum  normatif  dengan  menggunakan  metode pendekatan  masalah  penalaran  kasus.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang,  artikel- artikel  hukum,  dan  pendapat  para  ahli  hukum.  Data  yang  dibutuhkan  dikumpulakan  dengan menggunakan  metode  kepustakaan.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  menggunakan  metode  kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pelaku Usaha
Negara  Kesatuan  Repulik  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum  dan  istilah  Negara  Hukum  secara konstitusional telah disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia  1945.  Dimana  setiap  warga  negara  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  adil dengan kedudukan yang sama didepan hukum tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
Beberapa  ahli  telah  mengemukakan  pendapatnya  perihal  maksud  dari  Perlindungan  Hukum, diantaranya:
1. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum itu merupakan kumpulan dari semua aturan hak asasi manusia untuk bisa menikmati hak-  hak  yang  memang diberikan oleh aturan yang ada.
2. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum itu merupakan perlindungan yang bersangkutan  dengan  kehidupan  seseorang  yang  memang  harus  dan  wajib  didasarkan  pada aturan.
3. CST  Kansil  menyebutkan,  Perlindungan  Hukum  itu  salah  satu  cara  yang  disediakan  hukum demi merasakan hal yang baik dan nyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Menurut Shidarta (2000) , Perlindungan Konsumen merupakan asas dan kaidah hukum pengatur para  pihak  terkait  suatu  barang  atau  jasa.  Aturan  perlindungan  konsumen  merupakan  aturan  dan hukum bagi konsumen dan produsen demi terwujudnya perlindungan hukum bagi konsumen.
Pasal  1  angka  3  UU  No.  8  tahun  1999  mengenai  perlindungan  konsumen,  menyatakan  kalau pelaku  usaha  itu  merupakan  orang  keseluruhan  atau  individu  ataupun  suatu  badan  usaha  yang didasarkan pada hukum atau tidak serta tempat melaksanakan kegiatan tersebut di daerah NKRI.
Dihadapan hukum pelaku usaha mempunyai perlindungan dalam menjalankan bisnisnya demi terhindar dari perbuatan curang oknum konsumen yaitu:
a. hak  bisa  menerima  tagihan  berdasarkan  perjanjian  sebelumnya  antara  penjual  dan  pembeli terhadap sesuatu yang diperikatkan dalam bentuk apapun;
b. berhak menerima perlindungan hukum yang diberikan dengan niatan baik;
c. memiliki  hak  untuk  dapat  menyatakan  pembelaan  diri  jika  terjadi  sesuatu  hal  yang  tidak diinginkan dalam persoalan hukum konsumen;
d. mendapat  pemulihan  nama  baik  ketika  dinyatakan  bahwa  tidak  terjadi  sebuah  tindakan  yang merugikan konsumen;
2. Peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dalam  Penyelesaian  Sengketa Konsumen
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdiri berdasarkan Undang-undang dimana setiap Kabupaten/  Kota  wajib  dibentuk  sesuai  perintah  undang-undang  dan  mempunyai  tugas  pokok  dan fungsi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  konsumen  diluar  pengadilan  (non  litigasi)  secara  murah, cepat,  dan  sederhana  ( Shofie,  2002 ).  Ketika  dirancang,  seperti  mengadopsi  cara  alternative  dispute resolution  (ADR)  khas  Indonesia  dimana  dapat  dilihat  dari  terminologi  yang  dipergunakan  dalam menyelesaikan  sengketa  konsumen  dengan  tersedianya  3  (tiga)  cara  penyelesaian  sengketa  yaitu secara  konsiliasi,  mediasi,  dan  arbitrase.  Tujuan  pembentukannya  yaitu  mengatasi  persoalan  antara pelaku usaha dengan konsumen yang didasarkan pada totalitas yang kecil, akan tetapi tidak memiliki
batasan  antara  totalitas  yang  kecil  sampai  yang  besar  sehingga  dimungkinkan  bagi  konsumen menggugat mulai dari nilai terkecil hingga nilai yang besar. Badan ini penting dan dibutuhkan disetiap daerah  diseluruh  Indonesia  khususnya  di  daerah  tingkat  dua  sehingga  konsumen  yang  merasa dirugikan  dapat  memperjuangkan  keadilan  yang  dialaminya.  Walaupun  tidak  pengadilan, kehadirannya atas status hak konsumen yang mendapatkan keamanan didalam penyelesaian persoalan konsumen  dengan  pelaku  usaha  ataupun  sebaliknya,  akan  tetapi  kehadirannya  lebih  penting  untuk menjalankan  pengawasan  pada  pencantuman  klausula  baku  yang  dilakukan  pelaku  usaha  demi memberikan  motivasi  kepatuhan  dan  kesadaran  hukum.  Dengan  adanya  lembaga  ini,  maka  bisa memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan. Setiap konsumen maupun pelaku usaha yang merasa  dirugikan  dapat  mengadukan  masalahanya  kepada  BPSK  baik  secara langsung  atau  diwakili oleh kuasanya maupun ahli warisnya. Keberadaan Badan ini dapat diartikan sebagai awal kesetaraan keadilan sebab mustahil nilai yang kecil diselesaikannya konflik secara litigasi dimana tidak seimbang antara  kerugian  yang  dituntut  dengan  uang  yang  dikeluarkan.  Dalam  hal  ini  bisa  dicermati  2  (dua) poin utama.
1. Bahwa  Hukum  Perlindungan  Konsumen  menyampaikan  preferensi  menuntaskan  konflik penjual dan pembeli secara Non litigasi di BPSK diluar peradilan sesuai domisili hukum sang konsumen.
2. Mengakhiri  konflik  antara  Penjual  dengan  Pembeli  bukanlah  pilihan  tertutup.  Namun,  para pihak  diberi  kebebasan  untuk  memilih  jalur  penyelesaian  atas  konflik  mereka  baik  secara litigasi maupun secara non litigasi.
BPSK  memiliki  peran  dalam  melaksanakan  proses  dan  penuntasan  konflik  konsumen  melalui cara  mediasi,  arbitrase  atau  konsiliasi  dengan  kesempatan  yang  diberikan  mulai  dari  konsultasi perlindungan  konsumen,  pengawasan  dalam  penerapan  perjanjian,  membuat  laporan  ke  penyidik apabila ada indikasi pelanggaran hukum, menerima pengaduan, melakukan kajian dan analisis konflik yang terjadi, memanggil para pihak, saksi maupun setiap individu yang mengetahui sebuah peristiwa pelanggaran  hukum.  Apabila  Panggilan  BPSK  tidak  dipenuhi,  maka  meminta  bantuan  aparat berwenang  untuk  menghadirkan  para  pihak  termasuk  pihak  yang  dianggap  mengetahui  adanya peristiwa  pelanggaran  hukum.  Memberikan  putusan  dan  penetapan  terhadap  yang  disengketakan perihal ada ataupun tidaknya kerugian yang dialami oleh para pihak. Dan apabila Pelaku usaha telah diputuskan  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  maka  pelaku  usaha  akan  dijatuhkan  sanksi administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  Undang-undang.  Dalam  proses penyelesaian  sengketa  yang  sedang  bergulir,  maka  dibentuk  majelis  untuk  memeriksa  dan  memberi putusan  dimana  majelisnya  wajib  ganjil  dan  minimal  3  (tiga)  orang  terdiri  dari  seorang  ketua merangkap  anggota,  seorang  wakil  ketua  merangkap  anggota,  dan  seorang  anggota.  Majelis  yang dibentuk  memuat  komponen  eksekutif,  konsumen  dan  pelaku  usaha  serta  dibantu  oleh  seorang panitera.  Putusan  majelis  bersifat  final  dan  mengikat.  Wanprestasi  bagian  faktor  timbulnya  konflik akibat salah satu pihak tidak melakukan prestasi atas perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Konflik  antara  Konsumen  dan  Pelaku  Usaha  dimaksudkan  adalah  untuk  menuntut  kerugian  yang dialami  oleh  para  pihak  baik  kerugian  secara  materil  maupun  kerugian  immateril  berefek  dari mengkonsumsi  barang  dan  atau  manfaat  jasa  ( Suherman,  2004 ).  Bila  penulis  mencermati  melihat secara  umum  perihal  konflik  konsumen  dengan  indikator  aturan  yang  berlaku  perihal  dengan perlindungan konsumen.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, pelaku  usaha  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum  dan  mendapatkan  perlindungan hukum  dalam  menjalankan  usahanya.  Hal  ini  diatur  dalam  asal  1  angka  3  UU  No.  8  tahun  1999 mengenai  perlindungan  konsumen  yang  menyatakan  kalau  pelaku  usaha  itu  merupakan  orang keseluruhan  atau  individu  ataupun  suatu  badan  usaha  yang  didasarkan  pada  hukum  atau  tidak  serta tempat melaksanakan kegiatan tersebut di daerah NKRI. Kedua, akibat perkembangan konflik antara Konsumen  dan  Pelaku  Usaha  menjadi  penyebab  lahir  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) dengan tujuan menyelesaikan konflik antara konsumen dan pelaku usaha secara non litigasi dengan  efektif  dan  efisien  dan  berpayung  hukum  dengan  dasar  segala  aturan  hukum  yang  berlaku berkaitan  dengan  hukum  konsumen.  BPSK  memiliki  peran  dalam  melaksanakan  proses  dan penuntasan konflik konsumen melalui cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi dengan kesempatan yang
diberikan  mulai  dari  konsultasi  perlindungan  konsumen,  pengawasan  dalam  penerapan  perjanjian, membuat  laporan  ke  penyidik  apabila  ada  indikasi  pelanggaran  hukum,  menerima  pengaduan, melakukan  kajian  dan  analisis  konflik  yang  terjadi,  memanggil  para  pihak,  saksi  maupun  setiap individu yang mengetahui sebuah peristiwa pelanggaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhyar, Z., Matnuh, H., & Hardianto. (2015). Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 5 (10), 773–783. Krisyanti, C. T. S. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen . Kurniawan. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) . Malang: UB Press. Redjeki, H. S. (2002). Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas . Bandung: Mandar Maju.
Samosir, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Juranl Hukum Legal Standing , 2 (2), 133–142. Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen . Shofie, Y. (2002). Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Suherman, A. M. (2004). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tumantara, E. F. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Persfektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan) .
Yatini, & Safitri, W. (2019). Penyelesaian Sengketa Konsumen di Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 63–96.