journal homepage : http://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id

## Efisiensi Biaya Peremajaan Kelapa Sawit Pola Swadaya di Desa Sei Putih
Daniel Noviardi Sitorus 1 *, Sakti Hutabarat 2 , Didi Muwardi 3 1,2,3 Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau
Jurnal Triton, Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126 e ISSN : 2745-3650, p ISSN : 2085-3823 DOI: https://doi.org/10.47687/jt.v14i1.289
Efisiensi  biaya  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah mengendalikan  biaya  agar  pertindak  efisien  yaitu  hasil  akhir tidak  jauh  menyimpang  dari  standar  yang  telah  ditentukan dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya denga biaya standar  sehingga  dapat  dicapai  suatu  efisiensi.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  perbedaan  standar  biaya peremajaan  nasional  dengan  biaya  peremajaan  kelapa  sawit swadaya dan mengetahui efisiensi biaya peremajaan pekebun swadaya.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Sei  Putih Kecamatan  Tapung  yang  terletak  di  Kabupaten  Kampar, Provinsi  Riau.  Kegiatan  penelitian  dilaksanakan  pada  bulan November  2020  sampai  bulan  Mei  2022.  Studi  ini menggunakan  metode  survei  dengan  teknik  pengambilan sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik sensus,  dimana  semua  pekebun  yang  tergabung  dalam kelompok tani Rezeki Baru dijadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, untuk menjawab tujuan pertama, sedangkan untuk tujuan kedua menggunakan analisis  efisiensi  biaya  peremajaan.  Hasil  penelitian  ini memperlihatkan  standar  biaya  nasional  peremajaan  kelapa sawit di daerah Riau pada tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp  62.762.000,-/ha,  sedangkan  biaya  rata-rata  yang dikeluarkan pekebun pada peremajaan kelapa sawit sebesar Rp 52.045.898,-/ha.  Selisih  biaya  rata-rata  peremajaan  yang dikeluarkan  pekebun  dengan  biaya  yang  ditetapkan pemerintah  yaitu  sebesar  17,07%.    Rasio  efisiensi  biaya menunjukkan  nilai  82,93%,  yang  artinya  peremajaan  yang dilakukan  pekebun  kelompok  tani  Rezeki  Baru  tidak  baik. Biaya peremajaan yang kurang efisien ini dikarenakan adanya kegiatan  peremajaan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah tidak dilakukan oleh pekebun sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh pekebun.

## ABSTRAK ARTIKEL INFO
Sejarah artikel Diterima 18/08/2022
Diterima dalam bentuk revisi 10/11/2022 Diterima dan disetujui 10/03/2023 Tersedia online 16/06/2023
Kata kunci Efisiensi biaya Kelapa sawit
Pekebun swadaya Peremajaan Standar biaya nasional
© 2023 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari
*Email Penulis Korespondensi : danielsitorus202@gmail.com danielsitorus202@gmail.com 1 , sakti.hutabarat@lecturer.unri.ac.id 2 , didimuwardi@gmail.com 3
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126
Sitorus et al .

## ABSTRACT
The  cost  efficiency  referred  to  in  this  study  is  to control  costs  so  that  the  action  is  efficient,  namely the  final  result  does  not  deviate  much  from  the predetermined  standard  by  comparing  the  actual cost with the standard cost so that an efficiency can be  achieved. The  objective  of  this  study  were  to analyze the difference between the national cost and the cost of oil palm replanting and to determine the cost  efficiency  of  replanting  of  independent smallholders  in  Sei  Putih  Village,  Tapung  District, Kampar  Regency.  This  research  was  conducted  in Sei  Putih  Village,  Tapung  District,  Kampar Regency,  Riau  Province. Research  activities  are carried out from November 2020 to May 2022. The sampling  method  used  in  this  research  is  census, where  all  the  planters  who  are  members  of  the Rezeki Baru Farmers Group are sampled. Data were analysed  using  descriptive  analysis  for  the  first research  questions,  meanwhile,  the  third  research
question uses replanting cost efficiency analysis. The result  of  this  study  shows  that  the  national  cost standard for oil palm replanting in the Riau area in 2015  and  2016  was  IDR  62,762,000/ha  in  one hectare.  The  average  cost  of  replanting  by independent  smallholders  was  IDR  52,045,898/ha, while  the  cost  from  the  government  is  IDR 62,762,000.  The  difference  between  the  average replanting  costs  incurred  by  the  farmers  and  the costs  set  by  the  government  was  17,07%.  The  cost efficiency  ratio  shows  a  value  of  82.93%,  which means  that  the  rejuvenation  carried  out  by  the Rezeki  Baru  Farmers  Group  planters  is  not  good. This inefficient replanting cost is due to the fact that the rejuvenation activities that have been determined by the government are not carried out by the planters properly,  resulting  in  differences  in  the  costs incurred by the planters.

## PENDAHULUAN
Perkebunan  kelapa  sawit  merupakan tanaman  perkebunan  yang  berpotensi  sebagai penghasil produk unggul untuk ekspor, sumber pendapatan  dan  devisa  negara.  Kelapa  sawit (Elaeis guineensis jacq) masih menjadi andalan Indonesia sebagai komoditas ekspor serta untuk memenuhi  kebutuhan  dalam  negeri  yang  dari tahun  ke  tahun  semakin  meningkat (Siswandi,
2016) . Perkembangan perkebunan kelapa sawit di  Provinsi  Riau  menunjukkan  trend  yang semakin meningkat, dapat dilihat dari semakin luasnya lahan dan meningkatnya produksi rata- rata  per  tahun. Direktorat  Jendral  Perkebunan
(2022) mencatat  luas  areal  perkebunan  kelapa sawit  pada  tahun  2021  yaitu  2.900.000  ha dengan  jumlah  produksi  sebesar  10.270.149 ton.
Desa Sei Putih merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.  Tanaman  kelapa  sawit  di  Desa  Sei Putih  sudah  memasuki  usia  tidak  produktif karena  berumur  32  tahun (Permentan,  2016) .
Kondisi  tanaman  yang  sudah  tua  dan  tidak produktif akan dapat menyebabkan produktivitas  menjadi  rendah,  dan  untuk meningkatkan  produksi  kelapa  sawit  yang berkelanjutan,  maka  para  pekebun  yang melakukan  usaha  tani  kelapa  sawit  juga  harus memperhatikan  umur  ekonomis  kelapa  sawit. Umur  ekonomis  tanaman  kelapa  sawit  adalah sekitar 25 tahun, dimana tanaman kelapa sawit yang  melewati  umur  ekonomis  harus  segera diremajakan  untuk  memperbaiki  produktivitas yang  menurun  tajam.  Standar  produktivitas yang dapat dijadikan patokan masa peremajaan adalah sekitar 10 ton TBS/ha/tahun (Permentan,
2016) .
Peremajaan adalah pembukaan areal dari bekas perkebunan kelapa sawit yang sudah tua dan  tidak  produktif  lagi (Fauzi et  al. ,  2012) .
Pemilihan  teknik  peremajaan  yang  tepat  tidak ditinjau dari aspek teknis agronomis, melainkan juga  melihat  aspek  sosial  ekonomi  serta penggunaan  benih/bibit (Minsyah,  2020) .
Berbagai  alternatif  model replanting tersedia
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126
Sitorus et al .
untuk  digunakan  oleh  pekebun  diantaranya tanaman ulang total, tanam ulang underplanting , dan tanaman ulang intercropping (Manurung et al ., 2015) .
Pekebun diharuskan segera melaksanakan  kegiatan  peremajaan,  jika  tidak maka  ke  depannya  untuk  keberlanjutan perkebunan  kelapa  sawit  swadaya  sebagai pemasok TBS dan  sumber devisa stabilitasnya akan  terganggu (Jelsma et  al. ,  2017) .  Persepsi pekebun  terhadap  kegiatan  peremajaan  sangat baik, hal ini berimplikasi pada tingginya tingkat kesiapan pekebun untuk melakukan peremajaan kelapa  sawit  pada  saat  umur  tanaman    kelapa sawit sudah tidak produktif lagi (Hutasoit et al .,
2015) .  Pesan  utama  untuk  pengembangan perkebunan  kelapa  sawit  yang  berkelanjutan dalam pembangunan daerah adalah pentingnya membentuk  kelompok  tani  dan  koperasi  tani kelapa  sawit  rakyat  untuk  menyiapkan  semua persyaratan  dan  tahapan  kegiatan  peremajaan kelapa sawit (Noer et al. , 2019) .
Pemerintah  menyediakan  bantuan  dana untuk  pengembangan  kebun  kelapa  sawit melalui  Badan  Pengelola  Dana  Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS merupakan badan  pengelola  dana  perkebunan  yang didirikan untuk melakukan penghimpunan dana dalam  mendorong  pengembangan  perkebunan kelapa sawit. Salah satu penggunaan dari dana yang  dihimpun  tersebut  adalah  Program bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program PSR  bertujuan  untuk  meningkatkan produktivitas  kebun  kelapa  sawit  rakyat (Kusumawati et al. , 2019) .
Kelompok  tani  Rezeki  Baru  merupakan kelompok tani swadaya di Desa Sei Putih yang
memulai  kegiatan  peremajaan  kelapa  sawit pada  tahun  2019  dengan  luas  lahan  74  ha, dimana  saat ini  rata-rata umur tanaman  kelapa sawit  sudah  berumur  3  tahun  dan  belum  ada melakukan  kegiatan  pemanenan.  Sebelum peremajaan kelapa sawit dilaksanakan rata-rata pekebun  menjual  hasil  kebunnya  secara masing-masing, hal ini disebabkan karena KUD yang  sudah  tidak  ada.  Kelompok  tani  menjadi salah  satu  syarat  bagi  pekebun  untuk  bisa mendapatkan  dana  dari  pemerintah  melalui BPDPKS.  Kelompok  tani  merupakan  syarat mutlak  mendapatkan  bantuan  dana  dari pemerintah melalui BPDPKS untuk membantu permodalan  para  pekebun  dalam  kegiatan peremajaan  kelapa  sawit (Nurfathiyah  & Rendra, 2019) .
Pekebun  yang  tergabung  ke  dalam kelompok  tani  Rezeki  Baru  juga  harus memenuhi  persyaratan  yang  lain,  yaitu  seperti adanya  mitra  dengan  tujuan  untuk  membantu kelompok  tani  dalam  bentuk  modal  biaya perawatan  kelapa  sawit.  Mitra  yang  tergabung dalam  kelompok  tani  Rezeki  Baru  yaitu  Bank Riau  dan  PT.WKP  (Wira  Karya  Pramitra), adapun  alasan  kelompok  tani  memilih  Bank Riau  karena  bunganya  rendah  dan  pekebun diberi waktu untuk membayar angsuran selama 5  tahun  setelah  tanaman  kelapa  sawit  sudah produksi.
Permasalahan yang dihadapi oleh pekebun  swadaya  pada  kegiatan  peremajaan kelapa  sawit  saat  ini  adalah  pekebun  belum memanfaatkan dengan baik dalam penggunaan dana BPDPKS yang diberikan oleh pemerintah. Inovasi  peremajaan  kelapa  sawit  dinilai  cukup menguntungkan  dan  cukup  mudah  dalam
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126
Sitorus et al .
penerapannya,  namun  cukup  rumit  untuk diterapkan  sesuai  dengan  anjuran  pemerintah (Anggreany et al. , 2016) . Aspek yang menjadi persoalan  dalam  penggunaan  dana  BPDPKS yang diberikan oleh pemerintah yaitu ada aspek administrasi dan aspek pembiayaan (Siahaan et al. ,  2020) .  Aspek  administrasi,  adanya  yang beralamat  di  luar  daerah  sehingga  menjadi kendala bagi pekebun untuk memperoleh  dana bantuan dari BPDPKS. Aspek pembiayaan pada peremajaan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh pekebun  tidak  sesuai  dengan  kebijakan pemerintah.
Persoalan  yang  perlu  diketahui  dalam pelaksanaan  PSR  ialah  bagaimana  ketentuan melakukan  peremajaan  kelapa  sawit  yang ditinjau dari aspek pembiayaan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan dan apakah biaya yang dikeluarkan pekebun sudah sesuai dengan yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pada  dana peremajaan sawit rakyat khususnya di Desa Sei Putih  serta  melihat  perbandingan  penggunaan dana  yang  dikeluarkan  oleh  pekebun  dengan standar  biaya  pemerintah  selama  proses peremajaan  kelapa  sawit.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan standar biaya nasional dengan biaya peremajaan  kelapa  sawit  dan  mengetahui efisiensi biaya peremajaan pekebun swadaya di Desa  Sei  Putih  Kecamatan  Tapung  Kabupaten Kampar.

## METODE
Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Putih Kecamatan  Tapung,  Kabupaten  Kampar, Provinsi  Riau.  Pemilihan  lokasi  tersebut dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan
bahwa  Desa  Sei  Putih  Kecamatan  Tapung merupakan  salah  satu  daerah  perkebunan kelapa sawit yang telah melakukan peremajaan. Di  daerah  ini    sebagian  besar  masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan  kelapa  sawit.  Kegiatan  penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Maret  2022,  dengan  tahapan  mulai  dari penyusunan  proposal  dan  kuesioner,  survei lapangan, pengumpulan data, analisis data dan penulisan hasil penelitian.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  yang  diperlukan  yaitu profil  pekebun,  keragaan kebun,  profil kelompok tani dan data biaya-biaya peremajaan yang dikeluarkan oleh pekebun yang bersumber dari  pekebun.  Data  sekunder  yang  digunakan yaitu data luas lahan dan produksi perkebunan kelapa sawit Kabupaten Kampar yang bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Kabupaten  Kampar,  standar  biaya  peremajaan kelapa  sawit  yang  bersumber  dari  Direktorat Jenderal Perkebunan, gambaran umum wilayah penelitian yang bersumber dari kantor desa.
Metode  pengambilan  sampel  yang dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik sensus . Teknik sensus adalah teknik penentuan sampel  jika  semua  anggota  populasi  dijadikan sampel (Sugiyono, 2016) . Teknik ini dilakukan kepada  pekebun  kelompok  tani  Rezeki  Baru yang  sudah  melakukan  peremajaan  dengan anggota sebanyak 37 pekebun. Teknik ini sering dilakukan  jika  jumlah  populasi  relatif  kecil, dengan  demikian  pada  metode  ini  semua anggota populasi dijadikan sampel.
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126
Sitorus et al .
Teknik  analisis  data  yang  digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial untuk  menjawab  tujuan  pertama  dengan membandingkan biaya peremajaan yang ditetapkan  oleh  Direktorat  Jendral  Perkebunan (DIRJENBUN) dengan biaya yang dikeluarkan oleh  pekebun.  Analisis  deskriptif  adalah  suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan objek penelitian melalui data atau sampel yang terkumpul (Sugiyono,  2016) .  Tujuan  kedua menggunakan analisis efisiensi biaya
peremajaan  untuk  mengetahui  dan  mengukur tingkat efisiensi dengan memperhatikan beberapa  aspek  pembiayaan  yang  dikeluarkan oleh  pekebun  untuk  mendukung  peremajaan kelapa sawit di lapangan yaitu mulai dari biaya kegiatan  proses  penanaman  awal  (P 0 )  sampai dengan  pemeliharaan  tahun  ketiga  (P 3 ).  Aspek pembiayaan tersebut disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Keterangan biaya peremajaan kelapa sawit rakyat per hektar
No Kegiatan Uraian 1 Penanaman Awal (P0) Tenaga kerja Infrastruktur Bahan dan Alat Biaya Pengelolaan 5% Sertifikat Lahan 2 Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tenaga kerja Bahan dan Alat Biaya Pengelolaan 5% 3 Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tenaga kerja Bahan dan Alat Biaya Pengelolaan 5% 4 Pemeliharaan Tahun Ketiga (P3) Tenaga kerja Bahan dan Alat Biaya Pengelolaan 5%
Sumber: SK Direktoral Jenderal Perkebunan, 2015
Perbandingan  selisih  persentase  biaya peremajaan  kelapa  sawit  antara  pekebun dengan standar biaya pemerintah dapat dihitung dengan mnggunakan rumus sebagai berikut.
Selisih = 𝐵 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ−𝐵.𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛 𝐵 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑥 100%
Aspek  pembiayaan  pada  peremajaan kelapa  sawit  yang  dilakukan  oleh  pekebun dapat dianalisis menggunakan Microsoft Office Excel  dan  setelah  didapatkan  hasil  biaya peremajaan  kelapa  sawit  oleh  pekebun,
kemudian  dibandingkan  dengan  standar  biaya nasional peremajaan kelapa sawit dari pemerintah.  Selanjutnya,  dilihat  dan  dianalisis efisiensi  biaya  peremajaan  kelapa  sawit  dari pekebun di kelompok tani Rezeki Baru.
Tujuan kedua penelitian ini menggunakan analisis efisiensi biaya peremajaan  kelapa  sawit,  yang  dapat  diukur menggunakan  rumus  rasio  efisiensi  dari Mahmudi (2010) .
Efisiensi = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑥 100%
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126
Sitorus et al .
Tabel 2. Klasifikasi efisiensi biaya peremajaan
Kriteria Kategori >100 Sangat Efisien =100 Efisien 90% - 99% Cukup Efisien 75% - 89% Kurang Efisien <75% Tidak Efisien
Sumber: Sunandar (2012)

## HASIL
Tanaman kelapa sawit di Desa  Sei Putih telah memasuki masa peremajaan, dimana umur tanaman kelapa sawit sudah lebih dari 25 tahun dan  telah  melewati  umur  ekonomisnya. kelompok  tani  Rezeki  Baru  merupakan  salah satu  kelompok  tani  di  Desa  Sei  Putih  yang mendapatkan  dana  peremajaan  kelapa  sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit  (BPDPKS).  BPDPKS  merupakan  badan pengelola  dana  perkebunan  yang  didirikan untuk  melakukan  penghimpunan  dana  dalam mendorong  pengembangan  perkebunan  kelapa sawit.  Salah  satu  penggunaan  dari  dana  yang
dihimpun  tersebut  adalah  program  bantuan dana peremajaan sawit rakyat (PSR). BPDPKS memberikan  bantuan  dana  kepada  pekebun sebesar  Rp.  25.000.000/ha  dengan  luasan maksimal kebun yang dibiayai adalah 4 ha per pekebun,  dimana  total  biaya  peremajaan  yang sesuai standar pemerintah sebesar Rp. 62.762.000/ha.  Dana  yang  diberikan  BPDPKS 25 juta/ha digunakan pada kegiatan penumbangan, chipping , membeli bibit, membuat  lubang  tanam  dan  menanam  bibit. Kekurangan  dari  biaya  peremajaan  yang diberikan  oleh  BPDPKS  harus  disiapkan pekebun,  supaya  sesuai  dengan  standar  biaya pemerintah.  Pekebun  memperoleh  tambahan dana denga cara meminjam ke Bank Riau untuk modal  perawatan  tahun  pertama  (P1)  sampai perawatan tahun ke lima (P5).
Tabel 3.  Satuan biaya maksimum per hektar peremajaan kelapa sawit di lahan kering tahun 2015 dan 2016
No Kegiatan Biaya Peremajaan (Rp) 1 PO Pembukaan lahan dan    penanaman 25.640.000 -          Tenaga Kerja
-          Infrastruktur
-          Bahan dan alat
-          Biaya Pengelolaan       5%
-          Sertifikasi Lahan
2 P1 Pemeliharaan Tahun Pertama 10.895.000
-          Tenaga Kerja
-          Bahan dan Alat -          Biaya Pengelolaan        5% 3 P2 Pemeliharaan Tahun Kedua 12.414.000
-          Tenaga Kerja
-          Bahan dan Alat -          Biaya Pengelolaan        5%
4 P3 Pemeliharaan Tahun ketiga 13.813.000 -          Tenaga Kerja -          Bahan dan Alat -          Biaya Pengelolaan        5% Jumlah 62.762.000 Sumber: SK Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015 Penanaman sawit sudah mulai dilakukan
pada  tahun  2019  menggunakan  jenis  bibit
marihat  yang  diperoleh  dari  mitra  PT.  Hijau. Pola tanam yang digunakan dalam peremajaan
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126
Sitorus et al .
ini  yaitu  pola  tanam  mata  lima  dengan  jumlah populasi 132 pokok/ha. Pekebun kelompok tani Rezki Baru yang melakukan peremajaan kelapa sawit berjumlah 37 pekebun dengan luas lahan untuk  masing-masing  pekebun  yaitu  2  ha. Model  alternatif  peremajaan  kelapa  sawit  di kelompok  tani  Rezeki  Baru  adalah  model peremajaan  tanam  ulang  total  (TUT),  dimana model ini sudah menjadi ketentuan pemerintah yang  diwajibkan  kepada  pekebun  jika  ingin mendapatkan  bantuan  dana  dari  BPDPKS. Peremajaan tanam ulang total adalah peremajaan kelapa sawit dengan cara menebang tanaman  tua  secara  keseluruhan  dan  menanam kembali tanaman baru secara serentak (Susanti et al ., 2014) .
Secara  umum,  tahapan  peremajaan tanaman  kelapa  sawit  sesuai  dengan  standar nasional  yang  disusun  mengacu  pada  sistem penumbangan  serempak  dengan  pertimbangan bahwa  sistem  ini  memiliki  keunggulan,  yaitu adanya  pengolahan  tanah  yang  lebih  intensif sehingga  persiapan  lahan  menjadi  lebih  baik dan dapat menyediakan media tanam yang lebih ideal  bagi  tanaman,  selain  itu  adanya pencacahan  batang  dan  penanaman  kacangan pada  sistem  ini  dapat  bermanfaat  untuk mempercepat laju pelapukan, menjaga kelembaban  tanah,  menekan  resiko  serangan hama  dan  mengurangi  penyebaran  penyakit. Sistem  penumbangan  dilakukan  dengan  cara mengolah  tanah  diikuti  dengan  penumbangan dan  pencacahan  batang,  persiapan  penanaman dan  proses  penanaman,  serta  pemeliharaan TBM.
Pemeliharaan  selama  masa  tanaman belum  menghasilkan  perlu  dilakukan  sesuai
standar  kultur  teknis  TBM  yang  meliputi konsolidasi dan penyisipan tanaman, pembersihan  piringan  pohon,  pemeliharaan kacangan  penutup  tanah,  pengendalian  hama dan penyakit, pemupukan, kastrasi, tunas pasir, persiapan sarana panen, dan pemeliharaan jalan serta parit drainase.
Pemupukan  merupakan  suatu  kegiatan dalam menyediakan unsur hara yang cukup dan berimbang  yang  sesuai  dengan  kebutuhan tanaman sehingga tanaman akan dapat tumbuh dan  berproduksi  secara  optimal.  Curah  hujan menjadi  faktor  utama  yang  harus  diperhatikan dalam  pemupukan,  dimana  curah  hujan  yang kurang  dapat  menurunkan  efektifitas  pupuk yang  diberikan  ke  tanaman  sedangkan  curah hujan  yang  berlebihan  dapat  menyebabkan mudahnya  kehilangan  hara  karena  tercuci. Standar  nasional  dosis  pupuk  yang  digunakan yaitu  untuk  pupuk  urea  sebanyak  250 gram/pokok, pupuk RP 250 gram/pokok, pupuk MOP  500  gram/pokok,  pupuk  dolomit  500 gram/pokok  dan  pupuk  borax  50  gram/pokok (Permentan, 2016) .
Pengendalian hama dan penyakit dilakukan berdasarkan hasil pengamatan. Jenis Organisme  Pengganggu  Tanaman  (OPT)  yang umum  menyerang  tanaman  kelapa  sawit  yang belum  menghasilkan  adalah  kumbang  tanduk, ulat api, belalang, tikus dan lain-lain. Cara yang digunakan  untuk  pengendalian  OPT  tersebut adalah  menggunakan  pestisida  yang  harus terdaftar  dan  mendapat  izin  dari  Menteri Pertanian.
Kegiatan kastrasi dilakukan pada tanaman  berumur  18  sampai  24  bulan  dengan rotasi  1  kali  sebulan.  Kegiatan  ini  dilakukan
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126
Sitorus et al .
dengan  cara  membuang  semua  bunga  jantan dan betina. Adapun manfaat dari kastrasi adalah untuk merangsang dan mengoptimalkan pertumbuhan  vegetatif,  mendapatkan  buah dengan  berat  yang  seragam  dan  mendapatkan kondisi tanaman yang bersih.
Biaya  peremajaan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah termasuk ke dalam wilayah 3 untuk Provinsi  Riau  adalah  sebesar  Rp  62.762.000,- /ha (Direktorat  Jendral  Perkebunan,  2015) .
Pengalokasian  biaya  peremajaan  kelapa  sawit oleh  pemerintah  terdiri  dari  biaya  penanaman awal  (P 0 ),  biaya  pemeliharaan  tahun  pertama (P 1 ),  biaya  pemeliharaan  tahun  kedua  (P 2 )  dan pemeliharaan tahun ketiga (P 3 ).  Pengalokasian biaya terbesar berada pada kegiatan penanaman
awal  (P 0 )  dan  yang  terendah  berada  pada kegiatan  pemeliharaan  tanaman  tahun  pertama (P 1 ).
Peremajaan  kelapa  sawit  membutuhkan biaya  yang  cukup  besar,  sehingga  membuat pekebun  kesulitan  dalam  mencari  dana  untuk pembiayaan  peremajaan  kelapa  sawit  tersebut. Pemerintah membantu pekebun dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp 25.000.000/ha  melalui  BPDPKS.  Dana  ini membantu meringankan beban pekebun terkait permasalahan  biaya  peremajaan  kelapa  sawit (rincian biaya bahan dan alat pada peremajaan kelapa sawit dari P 0 sampai P 3 di kelompok tani Rezeki Baru disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Rincian biaya bahan dan alat pada peremajaan kelapa sawit dari P 0 sampai P 3 di Kelompok tani
Rezeki Baru No Bahan dan Alat Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) A Penanaman Awal (P0) Pembelian Bibit Sawit 5.676.000 89,60 Patok Batas 280.000 4,42 Pupuk RP Untuk Sawit 138.600 2,19 Tiang Pancang Tanam 132.000 2,08 Tiang Pancang Rumpun 18.000 0,29 Herbisida 90.000 1,42 Jumlah 6.334.600 B Pemeliharaan tanaman 1 tahun (P1) 1 Herbisida 2 Ltr/Ha x 2 Rotasi 360.000 8,22 2 Pupuk MOP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok) 1.874.400 42,83 3 Pupuk Dolomite 1,5 Kg/Pokok/Thn x 1 Rotasi (132 Pokok) 264.000 6,03 4 Pupuk  RP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok) 554.400 12,66 5 Pupuk Urea 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok) 1.683.000 38,46 Jumlah 4.375.800 C Pemeliharaan tanaman 2 Tahun (P2) 1 Herbisida 2 Ltr/Ha x 2 Rotasi 360.000 6,49 2 Pupuk MOP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok) 1.874.400 33,82 3 Pupuk Dolomite 1,5 Kg/Pokok/Thn x 1 Rotasi (132 Pokok) 198.000 3,58 4 Pupuk TSP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok) 1.848.000 33,34 5 Pupuk Urea 1,5 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok) 1.262.250 22,77 6 Pupuk Borax 0,05 Kg/Pokok/Thn x 1 Rotasi (132 Pokok) 72.600 1,30 Jumlah 5.542.650 D Pemeliharaan tanaman 3 tahun (P3) 1 Herbisida 1,5 Ltr/Ha x 2 Rotasi 270.000 4,54 2 Pupuk MOP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok) 1.874.400 31,52
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126 Sitorus et al . 3 Pupuk Dolomite 1,5 Kg/Pokok/Thn x 1 Rotasi (132 Pokok) 198.000 3,57 4 Pupuk TSP 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok) 1.848.000 33,34 5 Pupuk Urea 1 Kg/Pokok/Thn x 2 Rotasi (132 Pokok) 1.683.000 22,77 6 Pupuk Borax 0,05 Kg/Pokok/Thn x 1 Rotasi (132 Pokok) 72.600 1,30 Jumlah 5.946.000 Total 22.199.050
Sumber: Data olahan, 2022.
Pengalokasian  biaya  peremajaan  kelapa sawit untuk bahan dan alat dari P0 sampai P3 di kelompok  tani  Rezeki  Baru  adalah  sebesar  Rp 22.199.050,-. Biaya tertinggi yang dikeluarkan untuk peremajaan kelapa sawit pada bahan dan alat  yaitu  berada  pada  penanaman  awal  (P 0 ) sebesar  Rp  6.334.600,-  hal  ini  dikarenakan
besarnya  biaya  kegiatan  pada  investasi  awal peremajaan  kelapa  sawit  dan  yang  terendah yaitu  pada  pemeliharaan  tanaman  tahun pertama  (P 1 )  sebesar  Rp  4.375.800,-.  Biaya upah  tenaga  kerja  untuk  peremajaan  kelapa sawit  di  kelompok  tani  Rezeki  Baru  seperti yang disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5.  Upah tenaga kerja pada peremajaan kelapa sawit dari P0 sampai P3 di kelompok tani Rezeki
Baru No Upah Tenaga Kerja Jumlah (Rp) Persentase (%) 1 Penanaman Awal (P0) 16.770.800 62,03 2 Pemeliharaan Tahun 1 (P1) 3.434.050 12,70 3 Pemeliharaan Tahun 2 (P2) 3.333.346 12,33 4 Pemeliharaan Tahun 3 (P2) 3.499.200 12,94 Jumlah 27.037.396 100,00 Sumber: Data olahan, 2022.
Tabel 6. Biaya operasional peremajaan kelapa sawit di kelompok tani Rezeki Baru
No Biaya Operasional Jumlah (Rp) Persentase (%) 1 Penanaman Awal (P0) 1.167.770 41,57 2 Pemeliharaan Tahun 1 (P1) 473.695 16,86 3 Pemeliharaan Tahun 2 (P2) 572.037 20,36 4 Pemeliharaan Tahun 3 (P2) 595.950 21,21 Jumlah 2.809.452 100,00 Sumber: Data olahan, 2022.
Pengalokasian biaya peremajaan kelapa  sawit  untuk  upah  tenaga  kerja  dari  P0 sampai P3 di kelompok tani Rezeki Baru adalah rata-rata  sebesar  Rp  27.037.396,-.  Biaya tertinggi  yang  dikeluarkan  untuk  upah  tenaga kerja  yaitu  berada  pada  penanaman  awal  (P 0 ) dan  yang  terendah  berada  pada  pemeliharaan tahun  kedua  (P 2 ).  Besarnya  biaya  yang dikeluarkan pada penanaman awal dikarenakan
kebutuhan  tenaga  kerja  yang  juga  besar  mulai dari pembersihan lahan, pemancangan, pembibitan,  penanaman,  pemupukan,  dan  lain sebagainya. Upah tenaga kerja untuk pemupukan,  pengendalian  hama  dan  penyakit serta  pengaplikasian  herbisida  yaitu  sama  dari P 1 sampai  P 3 .  Biaya  operasional  yang  juga dikeluarkan  oleh  pekebun  untuk  peremajaan
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126
Sitorus et al .
kelapa sawit seperti yang disajikan pada Tabel 6.
Biaya operasional yang dikeluarkan oleh pekebun  adalah  sebesar  Rp  2.809.452,-. Biaya operasional tertinggi yang dikeluarkan pekebun yaitu  pada  penanaman  awal  (P 0 )  sebesar
41,57%, sementara itu pada pemeliharaan tahun pertama sampai tahun ketiga tidak berbeda jauh. Besarnya  biaya  operasional  pada  penanaman awal  dikarenakan  kebutuhan  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  kegiatan  pemeliharaan tahun pertama sampai tahun ketiga.
Tabel 7. Biaya rata-rata yang dikeluarkan pada peremajaan kelapa sawit milik pekebun
No   Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Persentase (%) 1 Penanaman awal (P0) 24.273.170 46,64 2 Pemeliharaan tahun pertama (P1) 8.283.545 15,92 3 Pemeliharaan tahun kedua (P2) 9.448.033 18,15 4 Pemeliharaan tahun ketiga (P3) 10.041.150 19,29 Jumlah 52.045.898 100,00
Sumber: Data olahan, 2022.
Biaya rata-rata yang dikeluarkan pekebun pada peremajaan kelapa sawit yaitu sebesar Rp 52.045.898,-.  Biaya  peremajaan  kelapa  sawit yang dikeluarkan pekebun tebesar berada pada penanaman awal (P 0 ) yaitu sebesar 46,64% dan yang  terendah  berada  pada  pemeliharaan
tanaman  tahun  pertama  (P 1 )  yaitu  sebesar 15,92%.  Biaya  rata-rata  yang  dikeluarkan pekebun  berbeda  dari  biaya  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  seperti  yang  disajikan  pada Tabel 8.
Tabel 8.  Perbandingan  biaya  peremajaan  kelapa  sawit  di  kelompok  tani  Rezeki  Baru  dengan  biaya pemerintah
No Jenis Kegiatan Biaya Pemerintah(Rp) Biaya Rata-Rata Pekebun (Rp) Selisih (%) 1 Penanaman awal (P0) 25.640.000 24.273.170 5,33 2 Pemeliharaan tahun 1 (P1) 10.895.000 8.283.545 23,97 3 Pemeliharaan tahun 2 (P2) 12.414.000 9.448.033 23,89 4 Pemeliharaan tahun 3 (P3) 13.813.000 10.041.150 27,30 Junlah 62.762.000 52.045.898 17,07
Sumber: Data Olahan, 2022.
Biaya  peremajaan  kelapa  sawit  di kelompok  tani  Rezeki  Baru  lebih  rendah dibandingkan  dari  biaya  yang  ditetapkan pemerintah.  Selisih  biaya  peremajaan  rata-rata yang  dikeluarkan  pekebun  dengan  biaya  yang ditetapkan  pemerintah  yaitu  sebesar  17,07  %. Selisih  pengalokasian  biaya  peremajaan  yang lebih  besar  yaitu  pada  kegiatan  pemeliharaan tanaman tahun ketiga (P 3 ) sebesar 27,30% dan
yang  terendah  pada  penanaman  awal  sebesar 5,33%.
Perbedaan biaya peremajaan pada kegiatan  P 0 sampai  P 3 dikarenakan  kegiatan yang  direkomendasikan  pemerintah  tidak dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pekebun. Penerapan  peremajaan  yang  tidak  sesuai standar  pemerintah  bisa  berdampak  buruk terhadap  keberlanjutan  produktivitas  tanaman
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126
Sitorus et al .
kelapa sawit. Perbedaan tersebut terjadi karena pekebun  tidak  menanam  kacangan  penutup tanah pada penanaman awal, penggunaan dosis pupuk  yang  berbeda,  seperti  pupuk  urea  yang digunakan pekebun yaitu sebanyak 2 kg/pokok sementara standar pemerintah sebanyak 3,25kg/pokok, begitupula dengan pupuk dolomit, MOP, RP dan borax. Kegiatan kastrasi juga terdapat perbedaan pada pekebun, dimana dilakukan  6  kali  dalam  setahun  sedangkan standar  dari  pemerintah  dilakukan  1  kali sebulan, serta pemeliharaan jalan, parit drainase dan pasar pikul.
Efisiensi  biaya  merupakan  bagaimana seseorang melakukan kegiatan usaha pertanian dengan  mengalokasikan  biaya  yang  ada  dan digunakan  secara  efektif  dan  efisien  untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Julita (2015) , efisiensi merupakan pengukuran dalam arti  tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang  telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi biaya tersebut diketahui  dari  perhitungan  biaya-biaya  yang dikeluarkan selama kegiatan peremajaan kelapa sawit  yang  dilakukan  oleh  pekebun  kelompok tani  Rezeki  Baru  kemudian  dibandingkan dengan  biaya  yang  sudah  di  tetapkan  oleh pemerintah/DITJENBUN.
Tabel 9. Efisiensi biaya peremajaan kelapa sawit
No Jenis Kegiatan Biaya Pemerintah (Rp) Biaya Rata-Rata Pekebun (Rp) Rasio Efisiensi (%) 1 Penanaman awal (P 0 ) 25.640.000 24.273.170 94,67 2 Pemeliharaan tahun 1 (P 1 ) 10.895.000 8.283.545 76,03 3 Pemeliharaan tahun 2 (P 2 ) 12.414.000 9.448.033 76,10 4 Pemeliharaan tahun 3 (P 3 ) 13.813.000 10.041.150 72,69 Rata-rata 62.762.000 52.045.898 82,93
Sumber: Data olahan, 2022.
Rasio efisiensi biaya peremajaan menunjukkan  nilai  82,93%,  maka  dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya  peremajaan berada pada kategori kurang efisien. Angka ini menunjukkan ketidakpatuhan pekebun terhadap rekomendasi pemerintah untuk budidaya kelapa sawit  di  wilayah  setempat.  Biaya-biaya  yang dikeluarkan  pekebun  tidak  sesuai  dengan ketetapan  yang  sudah  dibuat  oleh  pemerintah mulai dari penggunaan pupuk yang tidak tepat dosis,  kurangnya  kegiatan  kastrasi  yang dilakukan  hanya  6  kali  dalam  setahun berdampak pada pertumbuhan vegetatif tanaman menjadi tidak optimal, dan kurangnya
kegiatan perawatan seperti pemeliharaan jalan, parit drainase, dan perawatan pasar pikul.
Perbedaan  kegiatan  peremajaan  ini dikarenakan  biaya  peremajaan  yang  begitu mahal,  sehingga  membuat  pekebun  kesulitan mencari tamabahan dana untuk biaya peremajaan  tersebut.  Dana  bantuan  yang diberikan  Pemerintah  Rp  25.000.000/ha  tidak dapat  memenuhi  kebutuhan  biaya  peremajaan sawit sampai pemeliharaan tanaman tahun ke-3, dimana pekebun yang tergabung pada kelompok  tani  Rezeki  Baru  harus  menyiapkan lagi  rata-rata  tambahan  dana  senilai  Rp 37.762.000  dari  total  biaya  yang  dibutuhkan. Kekurangan  dari  dana  tersebut  disiapkan
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126
Sitorus et al .
pekebun dengan cara meminjam uang ke bank dalam bentuk modal biaya perawatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Standar  biaya  nasional  peremajaan kelapa  sawit  di  daerah  Riau  pada  tahun  2015 dan 2016 adalah sebesar Rp 62.762.000 dalam satu  hektar.  Pengalokasian  biaya  peremajaan kelapa sawit oleh pemerintah terdiri dari biaya penanaman awal (P 0 ), biaya pemeliharaan tahun pertama  (P 1 ),  biaya  pemeliharaan  tahun  kedua (P 2 ) dan pemeliharaan tahun ketiga (P 3 ). Biaya rata-rata  yang  dikeluarkan  pekebun  pada peremajaan  kelapa  sawit  yaitu  sebesar  Rp 52.045.898.  Selisih  biaya  peremajaan  rata-rata yang  dikeluarkan  pekebun  dengan  biaya  yang ditetapkan  pemerintah  yaitu  sebesar  17,07  %. Perbedaan  biaya  peremajaan  kelapa  sawit  ini dikarenakan  adanya  perbedaan  kegiatan  pada penanaman  awal,  perbedaan  dosis  pupuk  yang digunakan, pemeliharaan jalan, dan pasar pikul. Rasio  efisiensi  biaya  menunjukkan  nilai 82,93%,  yang  artinya  peremajaan  yang dilakukan pekebun kelompok tani Rezeki Baru tidak baik. Biaya peremajaan kelapa sawit yang dikeluarkan  pekebun  tidak  sesuai  dengan standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana  biaya  yang  dikeluarkan  pekebun  lebih sedikit.  Biaya  peremajaan  yang  kurang  efisien ini  dikarenakan  adanya  kegiatan  peremajaan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  tidak dilakukan oleh pekebun sebagaimana mestinya, sehingga  mengakibatkan  adanya  perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh pekebun.
Saran  penelitian  ini  adalah  pengurus kelompok  tani  sebaiknya  melakukan  evaluasi dan  pengawasan  terhadap  biaya  peremajaan
kelapa  sawit  yang  dikeluarkan  oleh  pekebun agar  sesuai  dengan  acuan  pemerintah,  sebab apabila  kegiatan  perawatan  yang  dikurang- kurangi  atau  tidak  dilakukan  akan  berdampak pada  pertumbuhan  dan  produktivitas  tanaman kelapa sawit kedepannya.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI
Dalam artikel ini, Daniel Noviardi Sitorus sebagai  kontributor  utama  dan  kontributor korespondensi,  sementara  Sakti  Hutabarat  dan Didi Muwardi sebagai kontributor anggota.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggreany,  S.,  Muljono,  P.,  &  Sadono,  D.
(2016). Partisipasi petani dalam replanting kelapa sawit di Provinsi Jambi.
Jurnal Penyuluhan , 12(1).
Direktorat Jenderal Perkebunan. (2015). Satuan Biaya Maksimum Per Hektar Pembangunan  Kebun  Peserta  Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015 dan 2016.  Jakarta: Kementerian Pertanian.
Direktorat Jenderal Perkebunan. (2022). Statistik  Perkebunan  Kelapa  Sawit Indonesia  2021.    Jakarta:  Kementerian Pertanian.
Fauzi, Y., Widyastuti, Y. E., Satyawibawa, I., &
Paeru,  R.  H.  (2012). Kelapa  sawit . Penebar Swadaya Grup.
Hutasoit,  F.  R.,  Hutabarat,  S.,  &  Muwardi,  D. (2015).  Analisis  persepsi  petani  kelapa sawit  swadaya  bersertifikasi  rspo  dalam menghadapi kegiatan peremajaan perkebunan  kelapa  sawit  di  Kecamatan Ukui  Kabupaten  Pelalawan. Jurnal
Online Mahasiswa (JOM) Bidang
Pertanian , 2(1), 1-13.
Jelsma,  I.,  Slingerland,  M.,  Giller,  K.  E.,  & Bijman,  J.  (2017).  Collective  action  in  a smallholder  oil  palm  production  system in  Indonesia:  The key to sustainable and inclusive  smallholder  palm  oil?. Journal of rural studies , 54, 198-210.
Julita. (2015). Analisis anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian biaya produksi
Jurnal Triton Vol. 14 No. 1 (Juni, 2023) : 114-126
Sitorus et al . pada  PT.  Perkebunan  Nusantara  IV (PERSERO) Medan. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , 15(1), 18-27.
Kusumawati,  S.  A.,  Yahya,  S.,  Hariyadi,  H.,
Multasih,  S.,  &  Istina,  I.  N.  (2019).
Analisis pendapatan usahatani
tumpangsari  pada  peremajaan  kebun kelapa  sawit  rakyat. Buletin  Palma , 20(1), 45-56.
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN.
Manurung,  L.  P.,  Hutabarat,  S.,  &  Kaswarina, S.  (2015).  Analisis  model  peremajaan perkebunan  kelapa  sawit  pola  plasma  di desa  meranti  Kecamatan  Pangkalan Kuras  Kabupaten  Pelalawan  Provinsi Riau. Sorot , 10(1), 99-113.
Minsyah, N. I. (2020). Kaitan biaya dan teknik peremajaan kelapa sawit rakyat. JALOW,
3 (1).
Noer,  M.,  Syarfi,  I.  W.,  &  Azhari,  R.  (2019). Persiapan peremajaan kebun kelapa sawit oleh  KUD  Suka  Maju  dan  KUD  Bukit Jaya Di Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera  Barat. Buletin  Ilmiah  Negari Membangun , 2(3), 134-144.
Nurfathiyah,  P.,  &  Rendra,  R.  (2019). Penyuluhan  Tentang  Peremajaan  Kelapa Sawit  Dan  Kelembagaan  Petani  Di
Kecamatan  Sungai  Bahar  Kabupaten
Muaro  Jambi. Jurnal  Karya  Abdi Masyarakat , 3(1), 86-94.
Permentan. (2016). Peraturan Mentri Pertanian
Nomor  :  18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan  Kelapa  Sawit.    Jakarta: Kementrian Pertanian.
Siahaan,  J.  M.,  Siregar,  T.  H.,  &  Siahaan,  E.
(2020).  Analisis  Kebijakan  Program
Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Badan
Pengelola  Dana  Perkebunan  Kelapa
Sawit (BPDPKS) Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. AGRISAINS:
Jurnal  Ilmiah  Magister  Agribisnis ,  2(2),
139-147.
Siswandi.  (2016). Panduan  Praktis  Agribisnis
Kelapa  Sawit Rakyat Berwawasan
Lingkungan (dengan Potensi Produksi 42 Ton/Ha/Tahun) .Yogyakarta: Deepublish. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian
Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan
R&D. Bandung: Alfabeta.
Sunandar.  (2012).  Analisis  efektifitas  dan efisiensi pengelolahan anggaran pendapatan  dan  belanja  pada  Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan  Masyarakat  (UPKBKM) Mandiri  Sejahtera  Kelurahan  Panggung
Tegal. Journal  of  Accounting  Research,
1 (1).
Susanti,  E.,  Hutabarat,  S.,  &  Muwardi,  D. (2014).  Analisis  perbandingan  alternatif model peremajaan kelapa sawit konvensional  dengan  underplanting  pola perkebunan  inti  rakyat  (pir)  di  Desa  Sei Lambu  Makmur  Kecamatan  Tapung Kabupaten  Kampar. Jurnal  Online Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Pertanian , 1(2), 1-9.