HUKUM PERJANJIAN
(DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA)

## Hartana
Direktur Utama PT. Bumi Kencana Eka Sejahtera Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email : hartana_palm@yahoo.com

## ABSTRAK
Konsensualitas  merupakan  prinsip  atau  asas  fundamental  dalam  hukum perjanjian  dimana  suatu  persetujuan  dapat  terjadi  karena  persesuaian  kehendak (konsensus)  para  pihak.  Pada  umumnya  suatu  persetujuan  dapat  dibuat  “bebas bentuk” dan tidak formal atau perjanjian sudah terjadi dan bersifat mengikat sejak tercapai kesepakatan (konsensus) antara kedua belah pihak mengenai suatu obyek perjanjian.
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa “ Bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Berdasar ketentuan tersebut, mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi  perekonomian  nasional  guna  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Negara harus berazaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan serta keberpihakan kepada  kepentingan bangsa sesuai ketentuan Undang-Undang No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Pemerintah selaku  aparatur  negara  mengatur  dan  menentukan  penyelenggaraan,  perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan cadangan batubara serta menentukan dan  mengatur  hubungan  hukum  mengenai  pertambangan  batubara  serta hubungan hukum antara orang-orang dengan sumber daya batubara.
Secara  yuridis,  hubungan  hukum  sebagaimana  dimaksud  di  atas  dapat dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian yang merupakan konsensus para pihak, yaitu  Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  (“PKP2B”)  dan Kontrak  Karya  (“KK”).  Kedua  bentuk  perjanjian  ini  telah  ada  pada  saat diundangkannya  UU  No.  4  Tahun  2009  dan  tetap  berlaku  sampai  dengan  masa berakhirnya  kontrak/perjanjian  tersebut  sebagaimana  ketentuan  tentang peralihan pada UU No. 4 Tahun 2009 dan wajib melakukan penyesuaian selambat- lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 tersebut diundangkan.

## Kata  kunci  :  Hukum  Perjanjian,  Pertambangan,  Perjanjian  Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

## ABSTRACT
Konsensualitas a principle or fundamental principle in contract law where an agreement may occur because of a rapprochement will (consensus) of the parties. In general,  an  agreement  can  be  made  "free  form"  and  not  formal  or  agreement  has occurred  and  is  binding  since  reached  an  agreement  (consensus)  between  the  two

## Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016
sides regarding a particular object of the agreement. Article 33 Paragraph (3) of the Constitution of 1945.
Based on these provisions, mineral and coal are natural resources controlled by the state and its administration must provide added value to the national economy in order to achieve prosperity and welfare. To achieve these objectives, the management of mineral and coal by the State should be based on the principle of benefit, justice and  balance  as  well  as  siding  with  the  interests  of  the  nation  according  to  the provisions of Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining. Government as the state apparatus govern the implementation, change, use, supply and maintenance of coal reserves as well as to determine and regulate the legal relations concerning coal mining as well as the legal relationship between those with coal resources.
Legally, the legal relationship as referred to above can be contained in a form which  is  the  consensus  agreement  of  the  parties,  namely  the  Work  Agreement  for Coal  Mining  ("PKP2B")  and  a  Contract  of  Work  ("COW").  Both  forms  of  this agreement have been there at the time of the enactment of Law No. 4 of 2009 and remain  valid  until  the  expiration  of  the  contract  /  agreement  on  the  transitional provisions such as the Law No. 4 of 2009 and shall make adjustments no later than 1 (one) year since the Act No. 4 of 2009 was enacted.

## Keywords: Contract Law, Mining, Coal Mining Agreement
Latar Belakang Manusia  dalam  kehidupannya selaku makhluk sosial selalu berhubungan  dan  berinteraksi  antar manusia  lainnya  dengan  meliputi beberapa  aspek,  diantaranya  aspek sosial,  budaya  dan  hukum,  termasuk perdata. Dalam makalah ini, pembahasan  lebih  diarahkan  pada aspek  hukum  perdata,  khususnya hukum perjanjian tentang pengusahaan pertambangan batubara. Berbicara tentang pertambangan  khususnya  tambang batubara  tentu  tidak  lepas  dari masalah  bisnis,  dimana  pada  saat  ini bisnis yang dilakukan manusia adalah selalu  berkembang  dan  diharapkan selalu  terus  berkembang  mengikuti perkembangan zaman. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana suatu hubungan  usaha  atau  bisnis  antar manusia dituangkan ke dalam sebuah perjanjian  yang  bisa  mengakomodir segala kepentingan mereka termasuk adanya batasan-batasan sebagai
pagar  yang  melindungi  kepentingan para pihak apabila terjadi sesuatu hal yang  tidak  diinginkan,  diantaranya perselisihan  tentang  adanya  itikad baik,  wanprestasi  yang  kesemuanya berujung  pada  timbulnya  sengketa.
Terutama  dalam  hal  ini  adalah perjanjian  pertambangan  batubara yang mempunyai sifat dan karakteristik perjanjian yang kompleks. Sebelumnya  perlu  dipahami terlebih  dahulu  pengertian  dari
Hukum,  yaitu  peraturan-peraturan yang  teratur,  tersusun  baik  dan bersifat  mengikat  masyarakat  serta bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat  yang  tertib,  damai  dan adil dengan ditunjang adanya kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi sebagaimana tujuan normatif  dari  suatu  negara  adalah untuk  mewujudkan  situasi  negara yang  kondusif.  Indonesia  merupakan negara  hukum  dimana  setiap  tata
cara pelaksanaan kehidupan didalamnya  berlandaskan  hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis/abstrak yang dalam pelaksanaannya  dijalankan  secara bersama oleh pemerintah dan rakyat.
Sementara  pengertian  perjanjian adalah  implementasi  dari  poin-poin hubungan  usaha  atau  bisnis  antar manusia  yang  dituangkan  secara tertulis  dalam  lembar  perjanjian  dan telah  memiliki  kesepakatan  para pihak.  Perjanjian  memiliki  hubungan erat  dengan  perikatan  sebagaimana Buku III KUHPerdata Pasal 1233 yang menyebutkan  tentang  terjadinya perikatan  yang    mengemukakan bahwa perikatan timbul dari persetujuan  atau  undang-undang  (R. Setiawan, 1994). Menurut  Subekti,  perjanjian merupakan  bentuk  konkrit  dari perikatan sedangkan perikatan merupakan  bentuk  abstrak  dari perjanjian,  hal  ini  dapat  diartikan adanya  hubungan  hukum  antara  dua pihak  yang  isinya  adalah  hak  dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (R. Subekti, 1992).
Pengaturan  tentang  perikatan secara  khusus  terdapat  dalam KUHPerdata  Buku  II  bagian  umum dari  Bab  I  sampai  dengan  Bab  IV, misalnya tentang bagaimana lahirnya dan  hapusnya  perikatan,  macam- macam  perikatan  dan  sebagainya
( Kitab Undang-undang Hukum Perdata) . Pasal  1313  Bab  II  Buku  III KUHPerdata  memberikan  pengertian tentang  perjanjian:  “Suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu
orang lain atau lebih”. Perjanjian juga adalah satu peristiwa dimana seseorang  berjanji  kepada  orang  lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, merupakan  terjemahan  dari  bahasa
Belanda  yaitu  “ overeenskomst ”  (J. Satrio,  2001).    Para  pihak  dalam perjanjian  yang  akan  diadakan  dan telah  sepakat  tentang  apa  yang mereka  sepakati  berupa  janji-janji yang  di  perjanjikan  dengan  sesuatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan  ‘prestasi’,  dapat  berupa menyerahkan suatu barang, melakukan  suatu    perbuatan  dan tidak melakukan suatu perbuatan. Adapun  perjanjian  tersebut merupakan  suatu  Undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga  harus  tunduk  serta  wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian  tersebut.  Perikatan  yang lahir  dari  perjanjian  sebagaimana KUHPerdata  Buku  III,  pasal  1338 terdapat  ketentuan  tentang  azas “kebebasan  berkontrak”  ( pacta  sunt servanda )  yaitu  dalam  membuat suatu  perjanjian  adalah  bebas  dalam menterjemahkan poin-poin kesepakatan asalkan tidak melanggar ketentuan, tidak melanggar ketentuan  undang-undang  dan  tidak melanggar  ketertiban  umum  dan kesusilaan  sebagaimana  Pasal  1337
KUH  Perdata  (J.  Satrio),  sehingga dapat  diterjemahkan  bahwa:  ”Semua perjanjian  yang  telah  dibuat  secara sah  mengikat  para  pihak  sebagai Undang-undang” ( Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata) ,  dan  secara hukum  sehingga  jika  perjanjian  telah timbul,  para  pihak  yang  terikat didalamnya
dituntut untuk
melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka ( Kitab Undang-undang Hukum Perdata ) : 1. Perjanjian  yang  dibuat  oleh para  pihak  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya. 2. Perjanjian  yang  telah  dibuat tidak  dapat  ditarik  kembali kecuali  adanya  kesepakatan dari  para  pihak  atau  karena adanya  alasan  yang  dibenarkan oleh undang-undang. 3. Perjanjian  harus  dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut KUHPerdata, bila salah satu pihak tidak menjalankan pelaksanaan  perjanjian  dan  tidak memenuhi  kewajiban  sebagaimana tertuang  dalam  perjanjian  ataupun telah memenuhi kewajibannya namun  tidak  sebagaimana  yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Terjadinya prestasi, wanprestasi  dan  keadaan  memaksa dikarenakan adanya hukum perikatan  yang  menurut  Buku  III KUHPerdata  menyebutkan  bahwa suatu  hubungan  hukum  (kekayaan harta benda) terjadi antara dua orang yang  memberi  hak  pada  yang  satu untuk  menuntut  sesuatu  dari  yang lainnya,  sedangkan  orang  lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut, hal ini sebagaimana  definisi  dari  Subekti (1980). Oleh karena sifat hukum yang termuat  dalam  Buku  III  KUHPerdata selalu  berupa  tuntut-menuntut  maka Buku III KUHPerdata juga dinamakan perhutangan,  (Sri  Soedewi  Masjhoen Sofran,
1987) dimana
dalam
implementasinya  menganut  3  (tiga) asas hukum, yaitu :
1. Asas  Hukum  Terbuka ,  hukum perjanjian memberikan kebebasan  kepada  masyarakat untuk  mengadakan  perjanjian yang  berisi  apa  saja  sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mengandung  suatu  pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus  yang  diatur  dalam undang-undang hanyalah perjanjian-perjanjian  yang  telah dikenal umum di dalam masyarakat pada waktu KUHPerdata dibentuk. 2. Asas  Konsensualitas ,  asas  ini menyatakan  bahwa  perjanjian sudah  terjadi  dan  bersifat mengikat sejak tercapai kesepakatan  (konsensus)  antara kedua  belah  pihak  mengenai obyek perjanjian. Dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan  kewajiban  dari  masing- masing  pihak,  sebagai  contoh adalah transaksi jual beli. Perjanjian  telah  timbul  sejak penjual  melakukan  penawaran atas suatu barang dan penawaran itu  kemudian  disetujui  oleh pembeli. 3. Asas Hukum Pelengkap , beberapa  pasal  dalam  Hukum Perjanjian  dikatakan  sebagai hukum  pelengkap,  karena  pasal- pasal  ini  melengkapi  perjanjian- perjanjian  yang  dibuat  secara tidak  lengkap.  Biasanya  orang yang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci  semua  persoalan  yang berkaitan dengan perjanjian itu.
UUD  1945  Pasal  33  Ayat  (3) menyebutkan  bahwa  “ Bumi  dan  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat” ( Undang- undang Dasar 1945, Pasal  33  ayat  3) Perumusan pasal ini berbeda dengan pemahaman  negara  lain  tentang prinsip  kepemilikan  sumber  daya alam  berupa  kekayaan  alam  yang terkandung  di dalamnya  yang menganut pemahaman bahwa pemilik dari tambang yang ditemukan  dalam  wilayah  area tambang  dari  seseorang  adalah dimiliki oleh orang tersebut.
Indonesia  merupakan  negara  yang kaya  akan  bahan  galian  (tambang) meliputi  emas,  perak,  tembaga, minyak, gas bumi, batubara dan lain- lain  dimana  bahan  galian  tersebut dikuasai oleh negara.
Peran  negara  dalam  hal  ini adalah pemerintah, wajib melaksanakan optimalisasi dan pemanfaatan  potensi  sumber  daya alamnya  secara  berkelanjutan  serta seoptimal  mungkin  bagi  kepentingan rakyat  dengan  mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sementara pengertian hak menguasai  oleh  Negara  sebagaimana terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Agraria (“UUPA”)  (UU  No.  5  Tahun  1960, Peraturan Dasar Agraria (“UUPA”) 1. Mengatur dan menyelenggarakan  perubahan, penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan  bumi,  air  dan ruang angkasa tersebut. 2. Menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan hukum antara  orang-orang  dengan bumi, air dan ruang angkasa. 3. Menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai  bumi,  air  dan  ruang angkasa. Berdasar  ketentuan  tersebut, batubara  sebagai  salah  satu  sumber daya  alam  yang  terkandung  dalam bumi  Negara  Republik  Indonesia, negara berwenang atas penguasaannya untuk sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  dan Pemerintah  selaku  aparatur  negara mengatur dan menentukan penyelenggaraan perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan  cadangan  batubara, serta  menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai  pertambangan  batubara serta hubungan hukum antara orang- orang dengan sumber daya batubara. Bentuk  penguasaan  negara  atas batubara  lebih  lanjut  dituangkan dalam peraturan perundang- undangan di bidang pertambangan. UU  No.  11  Tahun  1967  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan adalah peraturan perundangan di bidang pertambangan  sebagai  pelaksana amanat  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3) UUD  1945  yang  telah  diundangkan selama lebih kurang empat dasawarsa,  walaupun  dalam  praktik cukup menuai berbagai permasalahan,  telah  memberikan sumbangan  yang  penting  bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan  lebih  lanjut,  undang- undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan  situasi  sekarang  dan
tantangan di masa depan. Di samping itu,  pembangunan  pertambangan harus  menyesuaikan  diri  dengan perubahan  lingkungan  strategis,  baik bersifat nasional maupun internasional.  Tantangan  utama  yang dihadapi  oleh  pertambangan  mineral dan  batubara  adalah  pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi,  otonomi  daerah,  hak asasi  manusia,  lingkungan  hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan  peran  swasta  dan masyarakat.
Masalah  pertambangan  mineral dan  batubara  (minerba)  selama  ini merupakan  hal  yang  tak  pernah selesai, mulai dari persoalan tumpang tindih,  wilayah  Kuasa  Pertambangan sampai  masalah transfer  pricing (http://www.hukumonline.com). Sektor pertambangan khususnya  pertambangan  batubara, mengalami  masa  puncak  kejayaan pada  era  2004  sampai  dengan  akhir 2006  seiring  dengan  melambungnya harga minyak bumi dan motivasi dari berbagai  pihak  untuk  mencari  dan memaksimalkan sumber energi selain minyak  dan  gas  bumi.  Batubara dijuluki juga sebagai emas hitam pada masa  itu  sehingga  para  pengusaha dari  skala  kecil  sampai  besar,  baik domestik maupun internasional berbondong-bondong terjun ke bisnis batubara.  Saat  ini,  meskipun  harga batubara  tidak  sefantastis  pada  era 2004  sampai  dengan  akhir  2006, namun  pengusahaan  batubara  di Indonesia  masih  tetap  dianggap bisnis  yang  sangat  prospektif  di kalangan pengusaha. Berkenaan  dengan  hal  tersebut di  atas,  Pemerintah  pada  akhirnya dengan persetujuan DPR mengesahkan  UU  No.  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara  yang  dapat  memberikan landasan  hukum  bagi  langkah- langkah  pembaruan  dan  penataan kembali  kegiatan  pengelolaan  dan pengusahaan  pertambangan  mineral dan batubara.
Pemberlakuan  UU  No.  4  Tahun 2009  memiliki  dampak  positif,  di antaranya dapat memberikan keberpihakan  kepada  perusahaan pertambangan  nasional  dari  hulu sampai  ke  hilir.  Konsep  manajemen Wilayah Umum Pertambangan (“WUP”) yang melibatkan Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Daerah  dan  DPR diharapkan dapat mengatasi masalah tumpang  tindih  lahan  dengan  sektor lain seperti kehutanan dan pertanian. Selain  itu,  ketentuan  pelelangan dalam  mendapatkan  Izin  Usaha Pertambangan (“IUP”) akan memberikan peluang bagi perusahaan pertambangan yang profesional  dan  serius.  Dampak positif lainnya adalah UU No. 4 Tahun 2009  memberikan  prioritas  khusus kepada  BUMN  untuk  mengusahakan wilayah  pencadangan  negara  melalui IUP  Khusus.  Selain  itu,  ketentuan tentang  keharusan  mengolah  di dalam  negeri  merupakan  peluang bagi perusahaan pertambangan dalam  negeri  untuk  melakukan pengolahan  dan  pemurnian  hasil tambang dari pemegang IUP lain. Mineral  dan  batubara  yang merupakan  sumber  daya  alam dikuasai oleh negara, oleh karenanya pengelolaannya  harus  memberi  nilai tambah  bagi  perekonomian  nasional
guna  mencapai  kemakmuran  dan kesejahteraan
rakyat. Untuk mencapai  tujuan  di  atas,  maka pengelolaan  pertambangan  mineral dan  batubara  harus  berazaskan manfaat,  keadilan  dan  keseimbangan serta keberpihakan kepada   kepentingan  bangsa  sesuai ketentuan  Undang-Undang  No.  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara eksplisit UU No. 4 Tahun 2009 menghormati keberadaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan  Batubara  (“PKP2B”) dan Kontrak Karya (“KK”) yang telah ada  pada  saat  diundangkannya  UU
No.  4  Tahun  2009  dengan  tetap diberlakukannya  KK  dan  PKP2B sampai  dengan  masa  berakhirnya kontrak/perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan tentang peralihan pada UU No. 4 Tahun 2009 dan  wajib  melakukan  penyesuaian selambat-lambatnya  1  (satu)  tahun sejak  UU  No.  4  Tahun  2009  tersebut diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009  (UU  No.  4  Tahun  2009, Pertambangan Mineral Dan Batubara , pasal 169) : 1. Perjanjian  Karya  Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum  berlakunya  Undang- Undang  ini  tetap  diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. 2. Ketentuan yang tercantum dalam  PKP2B  sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat- lambatnya  1  (satu)  tahun  sejak Undang-undang ini diundangkan  kecuali  mengenai penerimaan negara. 3. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana  dimaksud  pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara. Dari  penjelasan  Latar  Belakang di atas, maka yang menjadi Identifikasi  Masalah  dalam  makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Apa  maksud  dan  pengertian dari hukum dan perjanjian? 2. Apa  jenis-jenis  dan  pengertian dari hukum perjanjian, terutama Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)? 3. Bagaimana  penerapan  hukum perjanjian  di  Indonesia  secara umum  serta  jika  ditinjau  dalam perspektif  Perjanjian  Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)? Tinjauan Pusataka Perjanjian Dalam Hukum Perdata Dalam  hukum  asing  dijumpai istilah overeenkomst (bahasa Belanda), contract/ agreement (bahasa  Inggris),  dan  sebagainya yang  merupakan  istilah  yang  dalam hukum kita dikenal sebagai ”kontrak” atau ”perjanjian”. Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah tersebut  memiliki  pengertian  yang sama,  sehingga  tidak  mengherankan apabila  istilah  tersebut  digunakan secara  bergantian  untuk  menyebut sesuatu konstruksi hukum.
Istilah  kontrak  atau  perjanjian dapat  kita  jumpai  di  dalam  KUHP, bahkan  didalam  ketentuan  hukum
tersebut  dimuat  pula  pengertian kontrak  atau  perjanjian.  Disamping istilah tersebut, kitab undang-undang juga  menggunakan  istilah  perikatan, perutangan,  namun  pengertian  dari istilah tersebut tidak diberikan.
Pengertian  perjanjian  yang dikemukakan  oleh  Yahya  Harahap adalah:  “Perjanjian  mengandung pengertian  atau  suatu  hubungan hukum  kekayaan  harta  benda  antara dua  orang  atau  lebih,  yang  memberi kekuatan  hak  atau  sesuatu  untuk memperoleh  prestasi  atau  sekaligus kewajiban  pada  pihak  lain  untuk menunaikan  kewajiban  pada  pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi”. Sedangkan menurut Tahir Tungadi  bahwa,  “Perjanjian  adalah persetujuan  atau  sepakat  untuk menimbulkan, merubah atau menghapuskan  hubungan  hukum  di lapangan hukum harta benda”. Pembahasan  Hukum  Perjanjian
dalam makalah ini tidak terlepas dari konsep  perjanjian  yang  berlaku  di Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata.  Hal ini  disebabkan  kesepakatan  para pihak  yang  dituangkan  dalam  suatu perjanjian merujuk kepada ketentuan pasal-pasal  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  Buku  Ketiga tentang Perikatan sebagaimana dijelaskan  dalam  pasal  1313  KUH Perdata  yang  menyatakan  Perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Oleh karena  itu,  tidak  salah  jika  Kartini Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja  dalam bukunya  Perikatan  yang  Lahir  dari
Perjanjian menyebutkan suatu perjanjian adalah: 1) suatu
perbuatan,  2)  antara  sekurang- kurangnya  dua  orang  (jadi  dapat lebih  dari  dua  orang),  perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara  dua  pihak  yang  berjanji tersebut. Adapun yang menjadi unsur perjanjian adalah sebagai berikut: a) Ada para pihak b) Ada persetujuan antara pihak- pihak tersebut c) Ada tujuan yang akan dicapai d) Ada  prestasi  yang  akan dilaksanakan e) Ada bentuk tertentu,baik lisan maupun tulisan f) Ada syarat-syarat tertentu. 1. Syarat Sah Perjanjian Menurut KUH Perdata Sahnya suatu perjanjian dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu  syarat  subyektif  dan  syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu syarat yang  menyangkut  para  pihak  dan apabila  syarat  subyektif  dalam  suatu perjanjian  tidak  terpenuhi  maka perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan (vernietigbaar), selama  perjanjian yang  mengandung  cacat  subyektif belum  dibatalkan,  maka  ia  tetap mengikat  para  pihak  layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan syarat obyektif adalah  syarat  yang  menyangkut obyek  perjanjian  sebagaimana  dalam Pasal  1320  KUHPerdata,  dengan ketentuan: a) Adanya  kesepakatan  dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. b) Adanya kemampuan untuk membuat perjanjian.
c) Adanya  obyek  atau  hal tertentu yang diperjanjikan. d) Tidak dilarang oleh undang-undang atau adanya sebab yang halal. Apabila  suatu  perjanjian  tidak memenuhi  syarat  obyektif  dari  suatu perjanjian  maka  akibat  hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void) (J. Satrio). 2. Jenis pengusahaan pertambangan  batubara  di Indonesia Terdapat 2 (dua) skema pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  1967 dan PP No. 32 Tahun 1969 (PP No. 32 Tahun 1969) : a) Perjanjian Karya Pengusahaan  Pertambangan Batubara (PKP2B) Kontrak kerja sama pengusahaan  pertambangan  antara Instansi Pemerintah/Perusahaan Negara  selaku  pemegang  Kuasa Pertambangan dan pengusaha sebagai kontraktor. b) Kuasa Pertambangan (KP) Wewenang yang diberikan kepada  badan/perseorangan  untuk melaksanakan usaha pertambangan.
Dimana  dalam  perkembangan selanjutnya,  ketentuan  pengusahaan pertambangan diatur dalam UU No. 4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  Dan  Batubara  yang  dapat memberikan  landasan  hukum  bagi langkah-langkah  pembaruan  dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Pembahasan 1. Pengertian Hukum dan Perjanjian a.   Pengertian Hukum Menurut Van Kant, (http://www.scribd.com) hukum ialah  keseluruhan  peraturan  hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi  kepentingan  manusia didalam masyarakat. Peraturan dalam menjalankan kehidupan diperlukan untuk melindungi kepentingan dengan tertib. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan  peraturan  (baik  berupa perintah  maupun  larangan)  yang mengatur  tata  tertib  dalam  suatu masyarakat  dan  seharusnya  ditaati oleh  anggota  masyarakat  yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat  menimbulkan  tindakan  dari pihak pemerintah
Menurut  Wiryono  Kusumo,
hukum adalah keseluruhan peraturan baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis  yang  mengatur  tata  tertib dalam  masyarakat  dan  terhadap pelanggarnya  umumnya  dikenakan sanksi. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,  hukum  merupakan keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah- kaidah  yang  mengatur  kehidupan manusia  dalam masyarakat,  dan  juga mencakupi lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya  kaidah-kaidah  itu  dalam kenyataan. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto,
(http://mitrahukum.org)    tidak  ada konsep  tunggal  mengenai  apa  yang disebut  hukum,  karena  sebenarnya hukum terdiri dari 3 konsep : hukum sebagai  asas  moralitas,  hukum sebagai  kaidah-kaidah  positif  yang berlaku  pada  waktu  dan  tempat tertentu  dan   hukum  dikonsepkan sebagai  institusi  yang  riil  dan fungsional  dalam  sistem  kehidupan bermasyarakat.
Menurut  Hans  Kelsen,  hukum adalah  sebuah  ketentuan  sosial  yang mengatur  perilaku  mutual  antar manusia,  yaitu  sebuah  ketentuan tentang  serangkaian  peraturan  yang mengatur  perilaku  tertentu  manusia dalam  hal  ini  berarti  sebuah  sistem norma, jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan.

## b. Pengertian Perjanjian
Sementara  salah  satu  dasar teori  dan  pengertian  dari  perjanjian adalah  suatu  rangkaian  dari  sebuah ketentuan yang merupakan salah satu bentuk dari norma individual mengenai  hak  sipil  yang  terkait dengan  hukum  perdata.  Individu melalui perjanjian dimungkinkan ikut dalam proses hukum sehingga diakui sebagai  bagian  dari  tata  aturan hukum  yang  memiliki  karakter hukum, hal ini sebagaimana pandangan  Hans  Kelsen  di  atas  yang menyatakan  bahwa  hukum  adalah suatu ketentuan. M. Yahya Harahap mengemukakan  bahwa  perjanjian (adanya  debitur  dan  kreditur)  yang bersifat  perdata  ( civiele  verbintenis ) melekat  prinsip  pemaksaan,  yaitu apabila  debitur  tidak  memenuhi prestasi  secara  sukarela  maka kreditur memiliki hak untuk
memaksakan  pemenuhan  prestasi tersebut, inilah yang disebut “ afdwangbaarheid ”.    Pemenuhan prestasi  dapat  dipaksakan  kepada debitur melalui alat kekuasaan/pejabat pengadilan dengan  mempergunakan  prosedur sebagaimana  ditentukan  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.  Ini  berarti  secara  material hukum  perjanjian  telah  menetapkan “ hak  kekuasaan ”  kreditur  untuk memperoleh prestasi yang diperjanjikan. Dan untuk memperoleh  hak  material  atas prestasi,  kreditur  dilengkapi  dengan “hak  kekuasaan  melakukan  aksi” sebagai  upaya  hukum  terhadap  hak material  atas  prestasi.  Jadi  kreditur diberi  hak  gugat  atau  aksi  untuk memperoleh  hak  material  atas prestasi  dengan  mempergunakan upaya  hukum  yang  diatur  dalam hukum  acara  ( process  recht )  (Yahya Harahap, 1986). Menurut  Prof.  Subekti  (1996), definisi  perjanjian: “Suatu  peristiwa dimana  seseorang  berjanji  kepada seorang  lain  atau  dimana  dua  orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” Disamping perjanjian, juga dikenal  istilah  lain  yang  berarti kesepakatan para pihak, diantaranya: 1) Persetujuan  atau  dalam  bahasa Inggris disebut agreement . Sama  seperti  yang  dimaksud oleh  perjanjian  dalam  Pasal 1313  KUHPerdata,  pengertian agreement dalam  pengertian luas  dapat  berarti  sebagai kesepakatan  yang  mempunyai konsekuensi  hukum  dan  juga kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi
hukum. Agreement akan mempunyai kualitas atau pengertian perjanjian atau kontrak  apabila  ada  akibat hukum yang dikenakan terhadap pelanggaran janji ( breach  of  contract )  dalam agreement tersebut. Dalam pengertian  kesepakatan  para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, maka agreement sama  artinya  dengan  perjanjian (Subekti).      Pengertian  yang tercakup  dalam  Pasal  1313 KUHPerdata  tidak  menentukan bahwa perjanjian tersebut berbentuk  tertulis  maupun tidak tertulis. Sehingga terminologi “perjanjian” mencakup kedua bentuk tertulis maupun tidak tertulis tersebut. 2) Kontrak,  berasal  dari  kata bahasa Inggris “ contract ”. Adapun  pengertian  kontrak tidak  disebut  secara  tegas dalam literatur hukum. Kontrak lebih  merupakan  istilah  yang digunakan  dalam  perikatan- perikatan  bisnis  disamping Memorandum  of  Understanding (“MoU”)  dan Letter  of  Intent (“LoI”) yang pemakaian istilahnya bersifat khusus untuk perikatan  bisnis.  Kontrak  yang dibuat  dalam  hubungan  bisnis memiliki  sifat  yang  tidak berbeda  dengan  perjanjian, yaitu  ikatan  yang  memiliki akibat hukum. Dalam  KUHPerdata,  perjanjian disebut juga dengan istilah “ overeenkomst” (Belanda), diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan,
yaitu
“ contract/agreement” (Inggris)  dan sebagainya,  merupakan  istilah  yang dalam  hukum  kita  dikenal  sebagai ”kontrak” atau ”perjanjian”. Umumnya  dikatakan  bahwa  istilah- istilah  tersebut  memiliki  pengertian yang sama, sehingga tidak mengherankan apabila istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk  menyebut  suatu  konstruksi hukum. Menyimak  judul  Buku  III  titel kedua  tentang  “Perikatan-perikatan yang  lahir  dari  Kontrak  atau Perjanjian”  yang  dalam  bahasa Belanda berbunyi “Van verbintenissen die  uit  contract  of  overeenkomst geboren  worden”, dimana  pengertian ini  didukung  oleh  banyak  sarjana, antara  lain:  Hofmann  dan  J.  Satrio (1992),  Soetojo  Prawirohamidjojo dan  Marthalena  Pohan  (1978), Mariam  Darus  Badrulzaman  (1996), Purwahid Patrik (1994) dan Tirtodiningrat  (R.M.  Suryodiningrat, 1985)  yang  menggunakan  istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama. Subekti  (1996)  menganggap istilah kontrak mempunyai pengertian  lebih  sempit  daripada perjanjian/perikatan,  karena  kontrak ditujukan kepada perjanjian/perikatan  yang  tertulis. Sedangkan  Pothier  membedakan contract dan convention ( pacte ). Disebut convention yaitu  perjanjian antara  dua  orang  atau  lebih  untuk menciptakan,  menghapuskan  atau merubah  perikatan,  adapun contract adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan. Argumentasi  kritis  mengenai penggunaan  istilah  kontrak  atau
perjanjian  disumbangkan  oleh  Peter Mahmud  Marzuki  (2003)  dengan melakukan  perbandingan  terhadap pengertian  kontrak  atau  perjanjian dalam sistem Anglo-American. Sistematika  Buku  III  tentang Verbintenissenrecht (hukum Perikatan) mengatur mengenai overeenkomst yang kalau diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa
Indonesia  berarti  perjanjian.  Dalam konsep  kontinental , penempatan pengaturan  perjanjian  pada  Buku  III KUHPerdata tentang Hukum Perikatan  mengindikasikan  bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah Harta Kekayaan ( Vermogen ). Pengertian  perjanjian  ini  mirip dengan contract pada  konsep Anglo- American yang  selalu  berkaitan dengan  bisnis.  Di  dalam  pola  pikir
Anglo-American , perjanjian yang bahasa Belanda-nya adalah overeenkomst dan dalam  Bahasa Inggris disebut agreement mempunyai  pengertian  lebih  luas dari contract, karena  mencakup  hal- hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan  bisnis.  Untuk agreement yang berkaitan  dengan  bisnis  disebut contract, sedangkan untuk yang tidak terkait  dengan  bisnis  hanya  disebut agreement. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perjanjian sebagai  suatu  hubungan  hukum mengenai  harta  benda  antara  dua pihak,  dalam  mana  suatu  pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain  berhak  menuntut  pelaksanaan janji  itu  (Wirjono  Prodjodikoro,
1986). Abdul Kadir Muhammad memberikan definisi perjanjian sebagai  suatu  persetujuan  dengan mana  dua  orang  pihak  atau  lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan  suatu  hal  dalam lapangan harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 2000). Tahir  Tungadi  memberikan definisi  perjanjian  sebagai  suatu persetujuan  atau  sepakat  untuk menimbulkan, merubah atau menghapuskan  hubungan  hukum  di lapangan hukum harta benda (Tungadi, 1979). Rutten  memberikan  definisi perjanjian  sebagai  suatu  perbuatan hukum  yang  terjadi  sesuai  dengan formalitas-formalitas  dari  peraturan hukum  yang  ada,  tergantung  dari persesuaian  pernyataan  kehendak dua  atau  lebih  orang-orang  yang ditujukan  untuk  timbulnya  akibat hukum  demi  kepentingan  salah  satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan  dan  atas  beban  masing- masing pihak secara timbal balik”.
Sementara menurut adat, “Perjanjian  adalah  dimana  pemilik rumah memberikan ijin kepada orang lain untuk mempergunakan rumahnya  sebagai  tempat  kediaman dengan pembayaran sewa dibelakang (atau  juga  dapat  terjadi  pembayaran dimuka)”.
Pengertian  perjanjian  menurut
Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai  suatu  perbuatan  hukum dengan  mana  salah  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap satu  orang  lain  atau  lebih,  oleh karenanya  Kartini  Muljadi  dan Gunawan  Widjaja  dalam  bukunya yang  berjudul  “Perikatan  yang  Lahir dari  Perjanjian” menyebutkan  suatu
perjanjian  adalah  :  1)  suatu perbuatan      2)  antara  sekurang- kurangnya  dua  orang  (jadi  dapat lebih  dari  dua  orang)  dan  perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara  dua  pihak  yang  berjanji tersebut. Merujuk  sistematika  buku  III KUHPerdata tentang Verbintenissenrecht (Hukum Perikatan),  berbagai  kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menerjemahkan  “ verbintenis ”  dan “ overeenkomst ”  :
1) Verbintenis (perikatan)  dan
overeenkomst (persetujuan) digunakan  oleh  Subekti  dan Tjiptosudibjo (1994). 2) Verbintenis (perutangan)  dan overeenkomst (perjanjian) digunakan oleh Utrecht (1994). 3) Verbintenis (perjanjian)  dan overeenkomst (persetujuan) digunakan  oleh  Achmad  Ichsan (1994). Kemudian dapat disimpulkan (R.
Setiawan, 1994):
1) Terdapat  3  (tiga)  istilah  untuk
Verbintenis ,  yaitu  perikatan, perutangan dan perjanjian.
2) Terdapat  2  (dua)  istilah  untuk
Overeenkomst ,  yaitu  perjanjian dan persetujuan. Prof. Subekti menjabarkan pengertian perikatan: “Suatu perhubungan  hukum  antara  dua orang  atau  dua  pihak,  berdasarkan mana  pihak  yang  satu  berhak menuntut  sesuatu  hal  dari  pihak  lain, dan  pihak  yang  lain  berkewajiban untuk  memenuhi  tuntutan  itu.” ( http://www.jurnalhukum.com). Pitlo  mendefinisikan  perikatan: “ Suatu  hubungan  hukum  di  dalam
lapangan  harta  kekayaan  antara  dua orang  atau  lebih  dimana  salah  satu pihak berkewajiban dan pihak lainnya berhak atas suatu prestasi. ” Pasal  1233  Buku  III  KUHPerdata mengemukakan  bahwa  perikatan timbul  dari  persetujuan  atau undang-undang (Agustinus  Dawarja dan Aksioma Lase ) dan menunjukkan bahwa setiap kewajiban  yang  ada  pada  suatu perikatan  dapat  terwujud  karena dua hal. Pertama, karena ditentukan oleh  undang-undang  dan  kedua karena  memang  dikehendaki  oleh para  pihak  dengan  mengadakan atau  membuat  suatu  perjanjian. Dengan demikian, setiap pihak yang membuat  perjanjian  dengan  pihak lainnya  secara  sadar  memang bermaksud  untuk  mengikatkan dirinya  untuk  melaksanakan  suatu kewajiban  dalam  lapangan  harta kekayaan yang merupakan perikatan  atau  utang  bagi  dirinya terhadap  pihak  lawannya  dalam perjanjian tersebut (Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, 2004). Pasal 1234 Buku III KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap-tiap  perikatan  adalah  untuk memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat sesuatu  atau  tidak  untuk  berbuat sesuatu”.  Pasal  1235  KUHPerdata menyebutkan  :  “Dalam  tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu,  termaktub  kewajiban  si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan sampai  pada  saat  penyerahan”.  Dari pasal  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  suatu perikatan, pengertian “memberi sesuatu”  mencakup  pula  kewajiban untuk  menyerahkan  barangnya  dan
memeliharanya hingga waktu penyerahan. Istilah  “memberikan  sesuatu” sebagaimana  disebutkan  di  dalam Pasal  1235  KUHPerdata  tersebut dapat  mempunyai  dua  pengertian, yaitu :
1) Penyerahan  kekuasaan  belaka atas barang yang menjadi obyek perjanjian. 2) Penyerahan  hak  milik  atas barang  yang  menjadi  obyek perjanjian,  yang  dinamakan penyerahan yuridis.
Wujud prestasi terdiri  dari
“berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”.  Pengertian  berbuat  sesuatu adalah  melakukan  suatu  perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian,  sedangkan  tidak  berbuat sesuatu  adalah  tidak  melakukan sesuatu  perbuatan  sebagaimana  juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian  tersebut  akan  berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan, namun kadangkala  ditemui  bahwa debitur tidak  bersedia  melakukan  atau menolak memenuhi prestasi sebagaimana  yang  telah  ditentukan dalam perjanjian.
Salah satu unsur  dari  perikatan adalah  adanya  suatu  isi  atau  tujuan perikatan  itu  sendiri,  yakni  suatu prestasi yang terdiri dari :
1) Memberikan  sesuatu,  misalnya membayar  harga,  menyerahkan barang. 2) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis  suatu  lukisan  untuk pemesan. 3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tindak akan mendirikan  suatu  bangunan, perjanjian tidak akan menggunakan  merk  dagang tertentu. Prestasi  dalam  suatu  perikatan tersebut  harus  memenuhi  syarat- syarat: 1) Suatu prestasi harus merupakan suatu  prestasi  yang  tertentu atau sedikitnya dapat ditentukan  jenisnya,  sehingga tanpa  adanya  ketentuan,  sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum. 2) Prestasi  harus  dihubungkan dengan suatu kepentingan, dimana tanpa suatu kepentingan  orang  tidak  dapat mengadakan tuntutan. 3) Prestasi  harus  diperbolehkan oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 4) Prestasi harus dilaksanakan.
Pengertian  istilah debitur yaitu pihak yang wajib memenuhi tuntutan atau  pihak  berhutang  dan kreditur yaitu  pihak  yang  berhak  menuntut atau pihak berpiutang.
Debitur dikatakan wanprestasi manakala  ia  karena  kesalahannya sendiri  tidak  melaksanakan prestasi atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan  untuk  dilakukan.  Jadi wanprestasi adalah tidak dipenuhinya  perikatan  hukum,  tidak melakukan  apa  yang  dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian  serta  melakukan  sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan  wanprestasi  berasal dari  bahasa  Belanda,  yang  artinya
prestasi  buruk.  Suatu  keadaan dikarenakan
kelalaian atau kesalahannya,  seorang  debitur  tidak dapat  memenuhi  prestasi  seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (Nindyo Pramono, 2003). Menurut  R.  Subekti,  melakukan prestasi tetapi  tidak  sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi. Yang  menjadi  persoalan adalah  sejak  kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi .  Mengenai  hal tersebut perlu dibedakan wujud atau bentuk  prestasinya.  Bentuk prestasi sangat  menentukan  sejak  kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.
Dalam  hal  wujud  prestasinya “memberikan  sesuatu”,  maka  perlu dipertanyakan  apakah  di  dalam perjanjian  telah  ditentukan  atau belum  mengenai  tenggang  waktu pemenuhan  prestasinya.  Apabila tenggang  waktu  pemenuhan prestasi sudah  ditentukan  dalam  perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUHPerdata, debitur sudah  dianggap wanprestasi dengan  lewatnya  waktu pemenuhan prestasi tersebut. Sedangkan  bila  tenggang  waktunya tidak  dicantumkan  dalam  perjanjian, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu memperingatkan debitur guna memenuhi  kewajibannya  dan  jika tidak  dipenuhi,  maka  ia  telah dinyatakan wanprestasi.
Debitur  juga  dinyatakan  telah wanprestasi  apabila  sudah  ada somasi (in  gebreke  stelling). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238  KUH  Perdata  adalah  (Nindyo Pramono) :
1) Surat perintah Surat  perintah  tersebut  berasal dari  hakim  yang  biasanya  berbentuk
penetapan.  Dengan  surat  penetapan ini  juru  sita  memberitahukan  secara lisan kepada debitur kapan selambat- lambatnya  dia  harus  berprestasi.  Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”.
2)   Akta sejenis
Akta  ini  dapat  berupa  akta dibawah  tangan  maupun  akta notaris. 3)   Tersimpul  dalam  perikatan  itu sendiri Maksudnya  sejak  pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi. Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang  melalaikan  kewajibannya  dapat dilakukan  secara  lisan  akan  tetapi untuk  mempermudah  pembuktian dihadapan  hakim  apabila  masalah tersebut  berlanjut  ke  pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.
Dalam  keadaan  tertentu somasi tidak  diperlukan  untuk  dinyatakan bahwa  seorang  debitur  melakukan wanprestasi  yaitu  dalam  hal  adanya batas  waktu  dalam  perjanjian  (fatal termijn),  prestasi  dalam  perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.
Seorang debitur dianggap wanprestasi bila  ia  telah  memenuhi ketentuan-ketentuan : 1) Tidak  melakukan  apa  yang disanggupi akan dilakukan; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3) Melakukan  apa  yang  dijanjikan tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukannya.
Pendapat  lain  mengenai  syarat- syarat terjadinya wanprestasi, yaitu:
1) Debitur sama  sekali  tidak berprestasi,  dalam  hal  ini kreditur tidak perlu menyatakan peringatan  atau  teguran  karena hal  ini  percuma  sebab debitur memang tidak mampu berprestasi. 2) Debitur berprestasi tidak sebagaimana  mestinya,  dalam hal  ini debitur sudah  beritikad baik  untuk  melakukan prestasi , tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya.
3) Debitur terlambat  berprestasi, dalam  hal  ini debitur masih mampu  memenuhi prestasi namun terlambat dalam memenuhi prestasi tersebut. Apabila  debitur  melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi  yang  dapat  dijatuhkan kepada debitur, yaitu : 1) Membayar kerugian yang diderita kreditur; 2) Pembatalan perjanjian;
3) Peralihan resiko;
4) Membayar biaya perkara apabila  sampai  diperkarakan  dimuka hakim.
Bahwa  kerugian  yang  harus diganti  meliputi  kerugian  yang  dapat diduga  dan  merupakan  akibat langsung  dari  wanprestasi,  artinya ada  hubungan  sebab-akibat  antara wanprestasi  dengan  kerugian  yang diderita. Berkaitan dengan hal ini ada dua sarjana   yang  mengemukakan teori tentang sebab-akibat yaitu :
a) Conditio  Sine  qua  Non (Von Buri) Menyatakan bahwa suatu peristiwa  A  adalah  sebab  dari peristiwa B (peristiwa lain) dan peristiwa  B  tidak  akan  terjadi jika tidak ada peristiwa A. b) Adequated  Veroorzaking  (Von Kries) Menyatakan bahwa suatu peristiwa  A  adalah  sebab  dari peristiwa B (peristiwa lain). Bila peristiwa A menurut pengalaman manusia   yang normal diduga mampu menimbulkan  akibat  (peristiwa B). Dari  kedua  teori  diatas  maka yang  lazim  dianut  adalah  teori Adequated  Veroorzaking karena pelaku  hanya  bertanggung  jawab atas  kerugian  yang  selayaknya dapat  dianggap  sebagai  akibat  dari perbuatan  itu  disamping  itu teori  inilah  yang  paling  mendekati keadilan. Disamping debitur harus menanggung hal tesebut diatas, maka yang  dapat  dilakukan  oleh kreditur dalam  menghadapi debitur yang wanprestasi ada  lima  kemungkinan sebagai berikut : 1) Dapat  menuntut  pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat. 2) Dapat  menuntut  penggantian kerugian,  berdasarkan  Pasal 1243  KUH  Perdata,  ganti  rugi tersebut  dapat  berupa  biaya, rugi atau bunga. 3) Dapat  menuntut  pemenuhan dan penggantian kerugian. 4) Dapat  menuntut  pembatalan atau pemutusan perjanjian. 5) Dapat  menuntut  pembatalan dan penggantian kerugian. Perikatan  dapat  meliputi  dua arti,  yaitu  pada  satu  sisi  sebagai perjanjian yang memang konsekuensi hukumnya  sangat  tergantung  pada
pihak-pihak  yang  terikat  didalamnya dan  pada  sisi  lain  merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi  hukum  yang  jelas. Sekalipun  perjanjian  sebagai  suatu perikatan muncul bukan dari undang- undang  tetapi  memiliki  kekuatan hukum  yang  sama  dengan  perikatan yang  muncul  dari  undang-undang, yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang diikat didalamnya. Pada  dasarnya  perikatan  dan perjanjian adalah sama, yaitu merupakan  hubungan  hukum  antara pihak-pihak  yang  diikat  didalamnya, namun  pengertian  perikatan  lebih luas  dari  perjanjian  sebab  hubungan hukum  yang  ada  dalam  perikatan munculnya tidak hanya dari perjanjian  tetapi  juga  dari  aturan perundang-undangan.  Hal  lain  yang membedakan keduanya
adalah bahwa  perjanjian  pada  hakekatnya merupakan  hasil  kesepakatan  para pihak,  jadi  sumbernya  benar-benar kebebasan  pihak-pihak  yang  ada untuk  diikat  dengan  perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338
KUHPerdata.  Sedangkan  perikatan yang  mengikat  karena  diwajibkan oleh undang-undang, perbedaan pengertian  antara  perjanjian  dan perikatan  didasarkan  karena  lebih luasnya pengertian perikatan dibandingkan  perjanjian.    Artinya didalam  hal  pengertian  perjanjian sebagai  bagian  dari  perikatan,  maka perikatan  akan  mempunyai  arti sebagai  hubungan  hukum  atau perbuatan  hukum  yang  mengikat antara  dua  orang  atau  lebih,  yang salah satu pihak mempunyai kewajiban  untuk  memenuhi  prestasi tersebut.  Bila  salah  satu  pihak  yang melakukan  perikatan  tersebut  tidak
melaksanakan
atau terlambat melaksanakan  prestasi,  pihak  yang dirugikan  akibat  dari  perbuatan melawan  hukum  tersebut  berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau  penggantian  kerugian  dalam bentuk biaya, ganti rugi dan bunga. T. Antony Downes mengemukakan  bahwa  “kontrak” sebagai  salah  satu  konsep  besar dalam  hukum  sangat  sulit  untuk didefinisikan karena akan berimplikasi  kepada  generalisasi yang bergantung kepada pengecualian  dan  ketidaklengkapan ( subject to exceptions and incomplete ), tetap mencoba memberikan pengertian  atas  “contract”  yang paling  tidak  dapat  memberikan indikasi  dari  ide  pokok  konsep tersebut,  yaitu  “perjanjian  yang secara  hukum  dapat  dipaksakan ( contracts  are  legally  enforceable agreements )”.  Tanggung  jawab  atas wanprestasi ( breach of contract ), oleh karenanya  adalah  tanggung  jawab atas  kegagalan  dalam  mentaati ketentuan dalam perjanjian dimaksud.  “Secara  hukum  dapat dipaksakan”  disini  berarti  bahwa hukum  memberikan  sanksi  atas wanprestasi  yang  membedakannya dengan kesepakatan sosial biasa yang berada  di  luar  hukum  yang  hanya mengikat  secara  kewajiban  moral atau  secara  hukum  kebiasaan.  Lebih lanjut  ditegaskan  bahwa  suatu perjanjian  hanya  akan  dikategorikan sebagai  kontrak  jika  para  pihak berkeinginan untuk memiliki konsekuensi hukum yang berasal dari perjanjian  tersebut  (T.  Antony Downes, 1997). M.  Yahya  Harahap  menyatakan bahwa
perjanjian ( verbintenis )
sebagai  suatu  hubungan  hukum kekayaan/harta  benda  antara  dua orang  atau  lebih,  yang  memberi kekuatan  hak  pada  satu  pihak  untuk memperoleh  prestasi  dan  sekaligus mewajibkan  pihak  lain  menunaikan prestasi.  Sedangkan  “persetujuan” atau “ overeenkomst” bisa juga disebut “ contract” tindakan  seseorang  atau lebih mengikatkan diri pada seseorang atau lebih. Tindakan/perbuatan ( handeling ) yang menciptakan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” ( wils verklaring ) antara para pihak. Namun perlu  diingatkan,  sekalipun  Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa  kontrak  atau  persetujuan adalah  tindakan  atau  perbuatan
( handeling ),  tapi  tindakan  yang dimaksud  dalam  hal  ini  adalah tindakan  atau  perbuatan  hukum ( rehctshandeling ). Sebab tidak semua tindakan/perbuatan  memiliki  akibat hukum  ( rectsgevolg )  hanya  tindakan hukum saja yang dapat menimbulkan akibat hokum (Yahya Harahap).
Dalam  Kitab  Undang  Undang
Hukum  Perdata  terdapat  asas-asas yang  perlu  mendapat  perhatian dalam membuat perjanjian, yaitu: 1) Asas  Kontrak  sebagai Hukum  mengatur (aanvullen  recht)
adalah  peraturan-peraturan  hukum hukum  yang  berlaku  bagi  subjek hukum,  misalnya  para  pihak  dalam suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum  seperti  ini  tidak  mutlak berlakunya,  karena  jika  para  pihak mengatur  sebaliknya,  maka  yang berlaku  adalah  apa  yang  diatur  oleh para  pihak  tersebut.  Jadi,  peraturan yang  bersifat  umum  mengatur  dapat disimpangi  oleh  para  pihak.  Pada prinsipnya  hukum  kontrak  termasuk
kategori  hukum  mengatur,  yakni sebagian  besar  (meskipun  tidak menyeluruh)  dari  hukum  kontrak tersebut  dapat  disimpangi  oleh  para pihak  dengan  mengaturnya  sendiri. Oleh  karena  itu,  hukum  kontrak  ini disebut  hukum  yang  mempunyai sistem  terbuka  (open  system). Sebagai  lawan  dari  hukum  mengatur adalah hukum yang memaksa (dwingend  recht,  mandatory).  Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum memaksa  adalah  aturan  hukum  yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam  arti  tidak  dapat  disimpangi oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam suatu  perbuatan  hukum,  termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak. 2) Asas Kebebasan Berkontrak (freedom  of  contract) merupakan konsekuensi dari berlakunya  asas  kontrak  sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak  adalah  suatu  asas  yang mengajarkan  bahwa  dalam  suatu kontrak  para  pihak  pada  prinsipnya bebas  untuk  membuat  atau  tidak membuat  kontrak,  demikian  juga kebebasanya untuk mengatur sendiri isi  kontrak  tersebut.  Asas  kebebasan berkontrak  ini  dibatasi  oleh  rambu- rambu hukum sebagai berikut :
a) harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak b) tidak  dilarang  oleh  undang- undang c) tidak  bertentangan  dengan kebiasaan yang berlaku d) harus  dilaksanakan  dengan itikad baik 3) Asas Pacta Sunt Servanda
Istilah ”pacta  sunt  servanda” mempunyai  arti  bahwa  janji  itu mengikat,  yang  dimaksud  dengan asas  kebebasan  berkontrak  ini  ialah bahwa  kontrak  yang  dibuat  secara sah  oleh  para  pihak  tersebut  secara penuh  sesuai  isi  kontrak  tersebut. Istilah  lain  dari  asas  ini  adalah ”my word is my bonds” , yang artinya dalam bahasa  Indonesia  bahwa  jika  sapi dipegang  talinya,  jika  manusia dipegang  mulutnya,  mengikat  secara penuh  atas  kontrak-kontrak  yang dibuat oleh para tersebut oleh hukum kekuatanya  dianggap  sama  saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang.  Oleh  karena  itu, apabila  suatu  pihak  dalam  kontrak yang  telah  dibuatnya  oleh  hukum disediakan  ganti  rugi  atau  bahkan pelaksaan kontrak secara paksa. 4) Asas Konsensual Yang  dimaksud  dengan  asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa  jika  suatu  kontrak  telah dibuat,  maka  dia  telah  sah  dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya  persyaratan  tertulis  pun tidak  disyaratkan  oleh  hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. 5) Asas Obligatoir Asas  obligatori  adalah  suatu asas  yang  menetukan  bahwa  jika suatu  kontrak  telah  dibuat,  maka para  pihak  telah  terikat,  tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata,  sedangkan  prestasi belum  dapat  dipaksakan  karena kontrak kebendaan
(zakelijke
overeenkomst) belum terjadi. Jadi, jika terhadap  kontrak  jual  beli  misalnya, maka  dengan  kontrak  saja,  hak  milik
belum  berpindah,  jadi  baru  terjadi kontrak  obligatoir  saja.  Hak  milik tersebut  baru  dapat  berpindah setelah  adanya  kontrak  kebendaan atau  sering  disebut  serah  terima (levering).
Hukum kontrak di Indonesia memberlakukan asas obligatoir  ini  karena  berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Kalaupun  hukum  adat tentang  kontrak  tidak mengakui  asas obligatoir karena hukum adat memberlakukan  asas  kontrak  riil, artinya suatu kontrak haruslah dibuat secara  riil,  dalah hal  ini  harus dibuat secara  terang  dan  tunai.  Kontrak harus  dilakukan  di  depan  pejabat tertentu, misalnya di depan penghulu adat  atau  ketua  adat,  yang  sekaligus juga  dilakukan  levering-nya.  Jika hanya  sekedar  janji  saja,  seperti dalam  sistem  obligatoir,  dalam hukum  adat  kontrak  semacam  ini tidak  mempunyai  kekuatan  sama sekali.
Suatu  perjanjian  dianggap  sah dan  mengikat,  bila  unsur-unsur  dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian harus terpenuhi. Unsur-unsur  dalam  perjanjian terdiri dari (ejurnal.ung.ac.id) :
1) Para pihak
2) Persetujuan  antara  pihak- pihak tersebut 3) Tujuan yang akan dicapai 4) Prestasi yang akan dilaksanakan 5) Bentuk  tertentu,baik  lisan maupun tulisan
6) Syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat  tertentu  terdiri dari  4  (empat)  unsur  yang  harus dipenuhi :
1) Adanya kesepakatan dari pihak- pihak yang membuat perjanjian
berupa persetujuan secara bebas  dari  pihak-pihak  yang mengadakan perjanjian. Kehendak  satu  pihak  haruslah juga  kehendak  pihak  yang  lain. Kesepakatan  harus  diberikan dalam keadaan sadar, bebas dan bertanggung  jawab.  Tiga  hal yang  dapat  menyebabkan  tidak tercapainya  kesepakatan  secara bebas, yaitu paksaan, khilaf dan penipuan. a) Paksaan  dapat  berupa  paksaan fisik  maupun  psikis.  Paksaan psikis sudah terjadi apabila  ada ancaman menakuti-nakuti. Ancaman  yang  dimaksud  disini adalah  ancaman  yang  melawan hukum.  Apabila  tidak  melawan hukum, seperti ancaman gugatan  atas  kelalaian,  maka tidak  dapat  dikatakan  paksaan (Pasal 1324 BW) b) Kekhilafan terjadi apabila pihak yang membuat perjanjian (salah satu  atau      keduanya)  keliru mengenai  sifat,  harga, dan  jenis obyek yang diperjanjikan. Kekeliruan di sini haruslah yang tidak  diduga  dan  disadari  serta adanya kencenderungan siapapun yang memberi persetujuan  akan  berada  dalam kekeliruan.  Atas  hal  ini  dapat dimintakan  pembatalan  atas perjanjian yang telah dibuat. c) Penipuan  terjadi  apabila  salah satu pihak memberikan informasi  yang  tidak  benar mengenai subyek maupun obyek yang diperjanjikan dengan tujuan untuk mempengaruhi  pihak  lainnya untuk  memberikan  persetujuan (Pasal 1328 BW). 2) Adanya kemampuan untuk membuat perjanjian. Yang dimaksud  dengan  kemampuan adalah  memiliki  pengetahuan dan  kehendak  terhadap  hal yang diperjanjikan serta dianggap mampu mempertanggung jawabkan apa yang  diperjanjikannya.  Pada dasarnya  setiap  orang  yang sudah dewasa dan berakal sehat mampu mengetahui dan menghendaki apa yang diperjanjikan.  Pihak-pihak  yang dianggap  tidak  mempunyai kemampuan  dalam  perjanjian menurut pasal 1330 KUHPerdata adalah : a) Anak yang belum dewasa b) Orang-orang  yang  di  bawah pengampuan,  yaitu  orang  yang tidak  sehat  akalnya,  pemboros, orang yang lemah ingatannya
Akibat  dari  perjanjian  yang dibuat  oleh  pihak  yang  tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 BW). 3) Adanya  obyek  atau  hal  tertentu yang diperjanjikan. Obyek perjanjian  harus  jelas,  apabila berupa  barang  maka  harus jenis-jenis, jumlah, dan harganya.  Paling  tidak  dari keterangan  mengenai  obyek, harus  dapat  ditetapkan  apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak.  Suatu  perjanjian  yang tidak  menyebutkan  obyeknya otomatis batal menurut hukum. 4) Tidak  dilarang  oleh  undang- undang atau adanya sebab yang halal.  Maksudnya  isi  perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan
yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Sahnya causa dari suatu persetujuan  ditentukan  pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian  tanpa  causa  yang halal  adalah  batal  demi  hukum, kecuali  ditentukan  lain  oleh undang-undang. Persesuaian  kehendak  atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan/surat  dan  lain-lain.  Pihak yang satu menawarkan atau memajukan  “usul”  (proposal),  serta pihak  yang  lain  menerima  atau menyetujui  usul  tersebut.  Jadi  dalam persetujuan terjadi penerimaan/ acceptance atau persetujuan  usul.  Dengan  adanya penawaran/usul  serta  persetujuan oleh  pihak  lain  atas  usul,  lahirlah “persetujuan”  atau  “kontrak”  yang melahirkan “ikatan hukum” bagi para pihak.
Ewan  Mc  Kendrick,  salah seorang  sarjana  hukum  dari  sistem hukum Common Law , terkait penawaran dan penerimaan mengemukakan  bahwa  pengadilan mengadopsi  “ mirror  image  rule ” mengenai  terjadinya  kontrak.  Oleh karena itu, harus terdapat penawaran jelas  dan  tegas  yang  disandingkan dengan  penerimaan  yang  sama  jelas dan  tegasnya  sebagai  syarat  (Ewan Mc Kendrick, 2003).
Perjanjian  menuntut  adanya itikad  baik  dari  para  pihak  dalam perjanjian, oleh karena itu perjanjian yang  disebabkan  oleh  sesuatu  yang tidak halal, misalnya karena paksaaan atau  tipu  muslihat  tidak  memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian.
Penegasan terhadap pemberlakuan  perjanjian  yang  telah memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian, merupakan  aturan  hukum  yang mengikat kedua belah pihak, ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdata: suatu perjanjian merupakan  suatu  undang-undang bagi  para  pembuatnya.  Berlakunya perjanjian  sebagai  sebuah  undang- undang mengikat bagi para pihak dan memaksa para pihak untuk melaksanakannya. Resiko  yang  akan  terjadi  pada transaksi  pinjam  meminjam  apabila tidak ada perjanjian yang jelas, maka terdapat  kemungkinan  salah  satu pihak  akan  mangkir  dari  tanggung jawab untuk membayar kewajibannya.  Inilah  salah  satu penyebab  mengapa  dikeluarkannya hukum  perjanjian.  Hukum  perjanjian dikeluarkan  dengan  tujuan  agar semua proses kerjasama yang terjadi dapat  berjalan  dengan  lancar  dan untuk mengurangin resiko terjadinya penipuan  atau  hal  apapun  yang beresiko merugikan salah satu pihak.
Peranan hukum disini adalah sebagai pengatur atau sebagai penunduk para pelaku  hukum  agar  tetap  bertindak sesuai peraturan yang telah ditentukan,  dan  tentunya  peraturan yang  dimaksud  adalah  peraturan yang  berlandaskan  UUD,  contohnya Pasal  13  ayat  20  KUHPerdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Hukum  perjanjian  dilakukan oleh dua pihak yang saling bekerjasama.  Ketika  mereka  sepakat untuk  melakukan  kerja  dengan disertai  beberapa  syarat(perjanjian) maka  pada  saat  itu  sudah  terjadi hukum  perjanjian.  Sebagai  contoh
dan  untuk  memudahkan  dalam penalaran,misalnya  pada  pasar  uang hukum  perjanjian  dilakukan  oleh kedua belah pihak, yaitu investor dan emiten. Dikeluarkannya hukum perjanjian  adalah  untuk  melindungi investor  dari  berbagai  resiko  yang mungkin  akan  terjadi.  Hukum perjanjian  tidak  hanya  menyangkut masalah  ekonomi.  Hukum  perjanjian juga  mengatur  berbagai  kerjasama yang  menyangkut  dua  pihak  yang terkait.  Misalnya  hubungan  antar Negara (bilateral maupun multilateral),  pengalihan  kekuasaan, mengatur  harta  warisan,  perjanjian kontrak kerja, perjanjian perdamaian. Di  Indonesia,  tidak  semua  perjanjian yang  isinya  merupakan  kesepakan murni antara dua belah pihak. Tetapi ada  juga  beberapa  perjanjian  yang didalamnya  terdapat  campur  tangan pemerintah.
Hukum  perjanjian  merupakan sesuatu  yang  terbentuk  dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang akan terkait didalamnya. Hukum  perjanjian  terbentuk dengan beberapa asas-asas perjanjian: 1) Asas Itikad Baik Hukum  perjanjian  dibentuk dengan  tujuan  agar  dapat memberikan manfaat bagi kedua  belah  pihak.  Dengan harapan  kedua  belah  pihak memberikan  seluruh  potensi, kemampuan, usaha dan prestasi mereka  sesuai  dengan  yang tertera di dalam surat perjanjian. 2) Asas Konsensualitas Perjanjian  telah  dinyatakan  sah oleh  kedua  belah  pihak  dan bukan merupakan suatu
perjanjian yang bersifat formalitas belaka. 3) Perjanjian Berlaku sebagai Undang-undang Perjanjian yang telah dibuat dan sudah disahkan dianggap sebagai  dasar  mengikat  kedua belah  pihak  untuk  bertindak sesuai isi perjanjian. 4) Asas Kepribadian Perjanjian dibuat hanya melibatkan  kedua  belah  pihak saja  dan  tidak  ada  pihak  ketiga yang dirugikan akibat perjanjian tersebut. 5) Kebebasan Berkontrak, meliputi : a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian b) Kebebasan untuk memilih dengan  siapa  akan  melakukan perjanjian c) Kebebasan  untuk  menetukan obyek perjanjian d) Kebebasan  untuk  menentukan bentuk perjanjian Apabila  azas-azas  perjanjian telah terpenuhi, maka hukum perjanjian dapat dilaksanakan dengan  membuat  surat  perjanjian dengan melampirkan identitas kedua belah  pihak  dan  obyek  perjanjian disertai  dengan  materai.  Apabila obyek perjanjian menyangkut masalah  seperti  warisan,  jual  beli rumah  dan  atau  tanah  maka pengesahannya  dilakukan  dengan melibatkan notaris.
Jenis-jenis  dan  Pengertian  Hukum Perjanjian  Serta  Perjanjian  Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Perjanjian Obligatoir
Perjanjian  yang  mewajibkan seseorang  untuk  menyerahkan  atau membayar sesuatu, meliputi: 1) Perjanjian  dengan  cuma-cuma dan perjanjian dengan beban a) Perjanjian  dengan  cuma-cuma ialah  suatu  perjanjian  dimana pihak  yang  satu  memberikan suatu  keuntungan  kepada  yang lain  tanpa  menerima  suatu manfaat  bagi  dirinya  sendiri. (Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdata). b) Perjanjian  dengan  beban  ialah suatu  perjanjian  dimana  salah satu  pihak  memberikan  suatu keuntungan  kepada  pihak  lain dengan menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. 2) Perjanjian sepihak dan 3) perjanjian timbal balik Perjanjian  sepihak  adalah  suatu perjanjian  dimana  hanya  terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja. a) Perjanjian  timbal  balik  ialah suatu  perjanjian  yang  memberi kewajiban  dan  hak  kepada kedua belah pihak. 4) Perjanjian konsensuil, formal dan riil a) Perjanjian  konsensuil  ialah perjanjian dianggap sah apabila ada  kata  sepakat  antara  kedua belah  pihak  yang  mengadakan perjanjian tersebut. b) Perjanjian formil ialah perjanjian yang harus dilakukan dengan  suatu  bentuk  tertentu, yaitu dengan cara tertulis. c) Perjanjian  riil  ialah  suatu perjanjian dimana selain diperlukan adanya kata sepakat, harus diserahkan. d) Perjanjian bernama, tidak bernama dan campuran
a) Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian dimana Undang Undang telah mengaturnya dengan kententuan-ketentuan  khusus yaitu  dalam  Bab  V  sampai  bab XIII  KUHPerdata  ditambah  titel VIIA. b) Perjanjian  tidak  bernama  ialah perjanjian  yang  tidak  diatur secara khusus. c) Perjanjian campuran ialah perjanjian  yang  mengandung berbagai  perjanjian  yang  sulit dikualifikasikan. Perjanjian Non Obligatoir Perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, terdiri: 1) Zakelijk overeenkomst , adalah perjanjian yang menetapkan  dipidindahkannya suatu  hak  dari  seseorang kepada  orang  lain.  Misalnya balik nama hak atas tanah. 2) Bevifs  overeenkomst adalah perjanjian  untuk  membuktikan sesuatu. 3) Liberatoir overeenkomst adalah perjanjian dimana seseorang  membebaskan  pihak lain dari suatu kewajiban. 4) Vaststelling overenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri  keraguan  mengenai isi  dan  luas  perhubungan hukum di antara para pihak. Perjanjian  yang  dilarang  berdasar UU No. 5 Tahun 1999 1) Perjanjian bersama dan (Oligopoli dan Monopoli)
kegiatan  yang  mengarah  pada penguasaan pangsa pasar.
2) Perjanjian bersama untuk menetapkan harga (Price Fixing/penetapan harga). 3) Perjanjian  yang  mengakibatkan diskriminasi harga (Price Discrimination/ (satu atau beberapa pembeli mendapatkan harga lebih rendah diskriminasi harga)  atau  lebih  tinggi  dari lainnya). 4) Perjanjian dan kegiatan penetapan harga di bawah (Jual rugi/Predatory  harga  pasar (jual rugi), untuk menyingkirkan pesaing Pricing). 5) Perjanjian harga secara vertikal (pemasok  menetapkan  Resale Price  Maintenance  harga  jual dan dilarang menurunkan harga). 6) Perjanjian (horizontal) pembagian wilayah pasar (Pembagian  wilayah  pasar) (contoh dulu :  Asosiasi Semen). 7) Perjanjian  melakukan  boikot yang  menghalangi  (Boikot) pelaku usaha lain masuk pasar. 8) Perjanjian  (horizontal)  untuk menetapkan/ (Kartel) mempengaruhi  harga,  produksi dan pemasaran. 9) Perjanjian membentuk gabungan  usaha  (lebih  besar) (Trust)  untuk  memperkuat anggota pelaku perjanjian, mengontrol produksi dan pemasaran. 10) Perjanjian (vertikal) untuk (Oligopsoni) menguasai pembelian dengan mengendalikan harga dan kuantitas  pembelian.  (Contoh: Indikasi  awal  terlihat  dari
kontrol  pabrik  rokok  atas gudang-gudang  pembelian  yang cenderung  merugikan  petani tembakau). 11) Perjanjian  integrasi  vertikal penguasaan produksi berangkai/  sejenis.  (Contoh: impor  gandum,  pengolahan gandum, dst). 12) Perjanjian tertutup hanya menerima dan memasok (Exclusive kepada pihak tertentu. dealing). 13) Perjanjian  dengan  pihak  luar negeri  yang  mengakibatkan praktik monopoli. Perjanjian  Karya  Pengusahaan Pertambangan Batubara  (PKP2B) Indonesia sebagai negara kepulauan  sangat  kaya  dengan sumber  daya  alam,  diantaranya batubara. Batubara merupakan bentukan  sedimen  senyawa  organik alami dari sisa tanaman alam dengan tingkat berbeda dari lignite. Batubara digunakan untuk pembangkit  tenaga  listrik,  industri pabrik  dan  sebagainya.,  Batubara sebagai  energi  alternatif  memiliki nilai ekonomi strategis untuk kehidupan  dan  kepentingan  rakyat Indonesia yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Pertambangan  di  Indonesia semakin prospektif dimana Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya  alam  berlimpah  menarik  minat pengusaha  asing  untuk  berinvestasi di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam bentuk  kerjasama  yang  ditawarkan oleh  pihak  asing  dalam  bentuk kontrak / perjanjian. Dalam perjanjian perlu dipertimbangkan  beberapa  prinsip,
yaitu  prinsip  keseimbangan,  prinsip- prinsip  kebebasan  kontrak  dan prinsip syarat perbandingan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta  beberapa  hal  yang  terkandung dalam BW pasal 1320. Hal berikutnya yang  perlu  disampaikan  adalah potensi  pelanggaran  kontrak  yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak  menjalankan  kewajiban  sesuai kontrak.
Peraturan perundang-undangan dalam  pertambangan  sumber  daya mineral  dan  batubara  yang  saat  ini berlaku  di  Indonesia  adalah  UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara atau  dikenal  dengan  UU  Minerba. Dalam kenyataannya tidak semua hal yang terkait dengan usaha pertambangan  sumber  daya  mineral dan  batubara  sesuai  dengan  UU Minerba  dengan  masih  berlakunya KK  (Kontrak  Karya)  bagi  Perusahaan Pertambangan  Mineral  dan  PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) bagi Perusahaan  Pertambangan  Batubara dalam melaksanakan kegiatan pertambangan  mereka,  padahal  UU No.  11  Tahun  1967  tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan  yang  melandasi  isi dari ketentuan yang termaktub dalam Kontrak Karya dan PKP2B dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam penulisan ini, pembahasan  dibatasi  hanya  untuk pertambangan batubara saja, sehingga  ketentuan  dan  peraturan yang  dipergunakan  adalah  ketentuan tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Penerapan Hukum Perjanjian Secara  Umum  Serta  Penerapannya Dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) a. Penerapan Hukum Perjanjian

## Secara Umum
Perjanjian  yang  berlaku  umum di  masyarakat  saat  ini  adalah perjanjian  obligatoir  yang  bersifat konsensuil, artinya perjanjian dianggap  sah  apabila  ada  kata sepakat  antara  kedua  belah  pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. 1) Ditinjau  Dari  Hukum  Privat (http://lista.staff.gunadarma.ac.id) Suatu  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313  BW).  Pengertian  perjanjian  ini mengandung unsur: a) Penggunaan  kata  “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian  ini  lebih  tepat  jika diganti  dengan  kata perbuatan hukum atau tindakan  hukum , karena perbuatan tersebut membawa  akibat  hukum  bagi para pihak yang memperjanjikan; b) Satu  orang  atau  lebih  terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya  suatu  perjanjian,  paling sedikit  harus  ada  dua  pihak yang  saling  berhadapan  dan saling  memberikan  pernyataan yang tepat satu sama lain. Pihak tersebut  adalah  orang  atau badan hukum. c) Mengikatkan  dirinya,  Di  dalam perjanjian  terdapat  unsur  janji yang  diberikan  oleh  pihak  yang satu  kepada  pihak  yang  lain.
Dalam  perjanjian  ini  orang terikat  kepada  akibat  hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Menurut pasal 1331 (1) KUHPerdata,  semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Apabila perjanjian yang dilakukan  obyek/perihalnya  tidak ada  atau  tidak  didasari  pada  itikad yang  baik,  maka  dengan  sendirinya perjanjian  tersebut  batal  demi hukum.  Dalam  kondisi  ini  perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut  para  pihak  tidak  memiliki dasar  penuntutan  di  depan  hakim. Sedangkan  untuk  perjanjian  yang tidak  memenuhi  unsur  subyektif seperti  perjanjian  dibawah  paksaan dan  atau  terdapat  pihak  dibawah umur  atau  dibawah  pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan  (kepada  hakim)  oleh pihak  yang  tidak  mampu  termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata lain, apabila tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak. Prinsipnya,  hukum  perjanjian menganut asas konsensualisme artinya bahwa perikatan timbul sejak terjadi kesepakatan antara para pihak sehingga  apabila  salah  satu  pihak tidak  melaksanakan  perjanjian  atau wanprestasi,  maka  akan  timbul  4 akibat yang dapat terjadi, yaitu: a) Membayar kerugian yang diderita  oleh  pihak  lain  berupa ganti-rugi b) Dilakukan pembatalan perjanjian c) Peralihan resiko d) Membayar  biaya  perkara  jika sampai  berperkara  dimuka hakim Memperoleh pengakuan wanprestasi tidaklah mudah, sehingga  apabila  yang  bersangkutan menyangkal telah dilakukannya wanprestasi, dapat dilakukan pembuktian  di  depan  pengadilan dimana  sebelumnya  dikeluarkan surat  peringatan  atau  teguran  atau somasi . Pedoman  penting  penafsiran suatu perjanjian :
a) Jika  kata-kata  dalam  perjanjian jelas, maka tidak diperkenankan menyimpangkan dengan penafsiran. b) Jika mengandung banyak penafsiran, maka harus diselidiki  maksud  perjanjian oleh  kedua  pihak,  dari  pada memegang teguh arti kata-kata. c) Jika  janji  berisi  dua  pengertian, maka  harus  dipilih  pengertian yang memungkinkan janji dilaksanakan d) Jika  kata-kata  mengandung  dua pengertian, maka dipilih pengertian yang selaras dengan sifat perjanjian e) Apa  yang  meragukan,  harus ditafsirkan  menurut  apa  yang menjadi kebiasaan. f) Tiap  janji  harus  ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata,  menyatakan  bahwa semua  kontrak  (perjanjian)  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Dari  Pasal  1338  ayat (1) KUHPerdata ini dapat disimpulkan  adanya  asas  kebebasan
berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi  oleh  hukum  yang  sifatnya memaksa,  sehingga  para  pihak  yang membuat  perjanjian  harus  menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain  dengan  sepakat  kedua  belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat
untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas dinyatakan  didalamnya,  tetapi  juga untuk  segala  sesuatu  yang  menurut sifat  perjanjian,  diharuskan  oleh kepatutan,  kebiasaan  atau  undang- undang. Suatu perjanjian dikatakan perjanjian berakhir bila: a) ditentukan  oleh  para  pihak berlaku untuk waktu tertentu; b) undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian; c) para  pihak  atau  undang- undang  menentukan  bahwa  dengan terjadinya  peristiwa  tertentu  maka persetujuan akan hapus; Peristiwa tertentu yang dimaksud  adalah  keadaan  memaksa ( overmacht )  yang  diatur  dalam  Pasal 1244  dan  1245  KUH  Perdata. Keadaan  memaksa  adalah  suatu keadaan  dimana  debitur  tidak  dapat melakukan prestasinya kepada kreditur  yang  disebabkan  adanya kejadian  yang  berada  di  luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain.  Keadaan  memaksa  dapat dibagi  menjadi  dua  macam  yaitu keadaan  memaksa  absolut  adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat
memenuhi perutangannya  kepada  kreditur,  oleh
karena  adanya  gempa  bumi,  banjir bandang,  dan  adanya  lahar  ( force majeur ).
Akibat keadaan memaksa absolut ( force majeur ) :
a) debitur  tidak  perlu  membayar ganti  rugi  (Pasal  1244  KUH Perdata); b) kreditur  tidak  berhak  atas pemenuhan  prestasi,  tetapi sekaligus  demi  hukum  bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan  kontra  prestasi, kecuali  untuk  yang  disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata. c) keadaan  memaksa  yang  relatif adalah  suatu  keadaan  yang menyebabkan  debitur  masih mungkin  untuk  melaksanakan prestasinya,  tetapi  pelaksanaan prestasi  itu  harus  dilakukan dengan  memberikan  korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan  kekuatan  jiwa yang  di  luar  kemampuan manusia  atau  kemungkinan tertimpa  bahaya  kerugian  yang sangat besar. Keadaan memaksa ini  tidak  mengakibatkan  beban resiko  apapun,  hanya  masalah waktu  pelaksanaan  hak  dan kewajiban kreditur dan debitur. d) pernyataan menghentikan persetujuan  (opzegging)  yang dapat  dilakukan  oleh  kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak  pada  perjanjian  yang bersifat  sementara  misalnya perjanjian kerja; e) putusan hakim;
f) tujuan perjanjian telah tercapai;
g) dengan  persetujuan  para  pihak (herroeping).

## Ditinjau Dari Hukum Publik
Dalam Hukum Publik, perjanjian menunjuk kepada Perjanjian Internasional dan memainkan peranan  yang  sangat  penting  dalam mengatur  kehidupan  dan  pergaulan antar negara. Perjanjian Internasional hakekatnya merupakan sumber hukum  internasional  yang  utama untuk  mengatur  kegiatan  negara- negara atau subjek hukum internasional lainnya. Konvensi  Wina  pada  tahun 1969 mendefinisikan perjanjian internasional  (treaty)  adalah  suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum  internasional,  apakah  dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen  yang  berkaitan  dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Pengertian  tersebut  di  atas mengandung unsur : a) Adanya subjek hukum internasional,  yaitu  negara, organisasi  internasional  dan gerakan-gerakan  pembebasan. Pengakuan negara sebagai sebagai subjek hukum internasional  yang  mempunyai kapasitas penuh untuk membuat  perjanjian-perjanjian internasional  tercantum  dalam Pasal 6 Konvensi Wina. Organisasi  internasional  juga diakui  sebagai  pihak  yang membuat  perjanjian  dengan persyaratan kehendak membuat  perjanjian  berasal dari negara-negara anggota dan perjanjian  internasional  yang dibuat merupakan bidang kewenangan organisasi internasional tersebut. b) Rezim  hukum  internasional, perjanjian  internasional  harus tunduk pada hukum internasional  dan  tidak  boleh tunduk  pada  suatu  hukum nasional  tertentu.  Walaupun perjanjian  itu  dibuat  oleh negara atau organisasi internasional  namun  apabila telah tunduk pada suatu hukum nasional  tertentu  yang  dipilih, perjanjian  tersebut  bukanlah perjanjian internasional. Dalam  perjanjian  yang  ditinjau dari  hukum  publik  ini,  kata  sepakat hanya menunjukkan kesaksian naskah  perjanjian,  bukan  keabsahan perjanjian.  Dan  setelah  perjanjian  itu sah,  tidak serta  merta mengikat  para pihak  apabila  para  pihak  belum melakukan ratifikasi. Tahapan  pembuatan  perjanjian ini meliputi : a) Perundingan  dimana  negara mengirimkan  utusannya  ke suatu konferensi bilateral maupun multilateral. b) Penerimaan  naskah  perjanjian (adoption  of  the  text)  adalah penerimaan isi naskah perjanjian oleh peserta konferensi  yang  ditentukan dengan  persetujuan  dari  semua peserta  melalui  pemungutan suara. c) Kesaksian  naskah  perjanjian (authentication  of  the  text), merupakan suatu tindakan formal yang menyatakan bahwa naskah perjanjian tersebut telah diterima konferensi. d) Persetujuan  mengikatkan  diri (consent to the bound), diberikan dalam bermacam cara tergantung  pada  permufakatan
para pihak pada waktumengadakan  perjanjian, dimana  cara  untuk  menyatakan persetujuan  adalah  sebagai berikut:
o Penandatanganan,  pasal  12 Konvensi Wina menyatakan:
 persetujuan  negara  untuk diikat suatu perjanjian dapat dinyatakan dalam bentuk tandatangan wakil negara tersebut;  bila perjanjian itu sendiri yang menyatakannya;
 bila  terbukti  bahwa  negara- negara yang ikut berunding
menyetujui demikian;  bila  full  powers  wakil-wakil negara  menyebutkan  demikian  atau dinyatakan  dengan  jelas  pada  waktu perundingan.
Pengesahan, melalui ratifikasi dimana perjanjian  tersebut  disahkan  oleh badan  yang  berwenang  di  negara anggota. Pasal 26 Konvensi Wina menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian  yang  berlaku  mengikat negara-negara  pihak  dan  harus dilaksanakan dengan itikad baik atau in  good  faith.  Pelaksanaan  perjanjian itu  dilakukan  oleh  organ-organ negara  yang  harus  mengambil tindakan  yang  diperlukan  untuk menjamin  pelaksanaannya.  Daya  ikat perjanjian  didasarkan  pada  prinsip pacta sunt servanda.
Berbeda  dengan  perjanjian dalam  lapangan  hukum  privat  yang tidak  boleh  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi pihak ketiga, perjanjian internasional dapat menimbulkan  akibat  bagi  pihak ketiga  atas  persetujuan  mereka, dapat  memberikan  hak  kepada negara-negara ketiga atau
mempunyai  akibat  pada  negara ketiga  tanpa  persetujuan  negara tersebut (contoh : Pasal 2 (6) Piagam
PBB yang menyatakan bahwa negara- negara  bukan  anggota  PBB  harus bertindak  sesuai  dengan  asas  PBB sejauh  mungkin  bila  dianggap  perlu untuk  perdamaian  dan  keamanan internasional).    Pasal  35  Konvensi Wina  mengatur  bahwa  perjanjian internasional  dapat  menimbulkan akibat  bagi  pihak  ketiga  berupa kewajiban  atas  persetujuan  mereka dimana persetujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian ditinjau dalam hukum  publik  dikatakan  berakhir apabila : a) sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri; b) atas  persetujuan  kemudian yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri; c) akibat peristiwa-peristiwa tertentu yaitu tidak dilaksanakannya perjanjian, perubahan  kendaraan  yang bersifat  mendasar  pada  negara anggota, timbulnya norma hukum  internasional  yang  baru yaitu perang.
Penerapan hukum perjanjian dalam  perspektif  Perjanjian  Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Sebagaimana diketahui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan  Batubara  (PKP2B) adalah  Perjanjian  antara  Pemerintah Republik  Indonesia  dan  Perusahaan
Swasta  Asing  berdasar  UU  No.  1 Tahun  1967  tentang  Investasi  Asing dan  UU  No.  11  Tahun  1967  tentang Ketentuan  Dasar  dan  Pertambangan
Umum,  sesuai  Pasal  1  Keputusan
Menteri  Pertambangan  dan  Energi No.  1409.K/201/M.PE/1996  tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perjanjian  ini  disebut  juga perjanjian karya, sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat  (3)  UU  No.  11  Tahun  1967. Namun konstruksi yang dipergunakan  dalam  ketentuan  ini tidak hanya perjanjian dalam pertambangan batubara semata, tetapi  juga  pertambangan  emas, tembaga, perak dan lain-lain. Hukum perjanjian ini diterapkan  untuk  mengakomodir Keppres  No.  49  Tahun  1981, utamanya pasal 1 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama  Pengusahaan  Tambang Batubara antara perusahaan Tambang  Batubara  dan  Konstraktor swasta,  istilah  yang  dipergunakan adalah  perjanjian  kerjasama,  yaitu perjanjian  antara  perusahaan  negara tambang batubara sebagai pemegang kuasa  pertambangan  dan  pihak swasta  sebagai  kontraktor  untuk pengusahaan tambang batubara untuk jangka waktu tiga puluh tahun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keppres ini. Perjanjian kerjasama ini diadakan antara: a. Perusahaan Negara tambang batubara dengan kontraktor b. Obyek pengusahaannya adalah batubara c. Jangka waktunya adalah tiga puluh tahun d. Pelaksanaan  perjanjian kerjasama  ini  didasarkan  pada Keppres No. 49 Tahun 1981
Pengertian    perjanjian  karya pengusahaan pertambangan batubara dalam pasal 1 Keppres No. 75 Tahun 1996,  yaitu:  ‘perjanjian  antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara”. Definisi  lain  tentang  perjanjian karya  pengusahaan  pertambangan batubara  dapat  dilihat  dalam  pasal  1 Keputusan  Menteri  Pertambangan dan Energi No. 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya  Pengusahaan  Pertambangan
Batubara.  Dalam  ketentuan  itu, disebutkan  bahwa  perjanjian  karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B)  adalah:  ‘  suatu  perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing  atau  patungan  antara  asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk  pengusahaan  batubara  dengan berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1967  tentang  Penanaman  Modal Asing  serta  UU  No.  11  Tahun  1967 tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Pertambangan Umum”.
Unsur-unsur  yang  terdapat dalam Pasal 1 Keppres No. 75 Tahun 1996: a. Para  pihak  dalam  perjanjian  ini adalah pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta b. Obyeknya  adalah  pengusahaan pertambangan  bahan  galian batubara.
Unsur-unsur  yang  terdapat dalam  pasal  1  Keputusan  Menteri
Pertambangan  dan  Energi  No. 1409.K/201/M.PE/1996  :
a. Adanya perjanjian b. Subyek hukumnya adalah Pemerintah  Republik  Indonesia dengan  perusahaan  swasta asing  atau  patungan  antara asing  dengan  nasional  (dalam rangka PMA). c. Obyeknya adalah untuk pengusahaan batubara. d. Pedoman yang digunakan dalam  perjanjian  karya  adalah UU  No.  1  Tahun  1967  tentang Penanaman  Modal  Asing  serta UU  No.  11  Tahun  1967  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum. Dalam  Pasal  1  Keppres  No.  75
Tahun  1996,  tidak  dijelaskan  secara rinci  tentang  perusahaan  kontraktor swasta  yang  dapat  melakukan pengusahaan  batubara.  Sementara dalam  pasal  1  Keputusan  Menteri Pertambangan  dan  Energi  No. 1409.K/201/M.PE/1996,  perusahaan kontraktor  swasta  yang  dapat melakukan  pengusahaan  batubara tidak hanya swasta nasional, tapi juga swasta  asing  dan  atau  gabungan antara  perusahaan  swasta  nasional dengan swasta asing. Persamaan dari kedua unsur perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara adalah  memiliki  obyek  yang  sama, yaitu pengusahaan batubara. Prinsip-prinsip dalam perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara seperti terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Keppres No. 75 Tahun 1996 adalah : a. Perusahaan  kontraktor  swasta bertanggung jawab atas pengelolaan pengusahaan penambangan  batubara  yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian. b. Perusahaan  kontraktor  swasta menanggung  semua  resiko  dan semua biaya berdasarkan perjanjian  dalam  melaksanakan perusahaan pertambangan batubara. Perjanjian  Karya  Pengusahaan Pertambangan  Batubara  (PKP2B) diperkenalkan  pertama  kalinya  di Indonesia  pada  tahun  1996,  sesuai dengan  Keputusan  Presiden  No.  75
Tahun 1996 tentang Ketentuan Dasar Perjanjian  Kerja  dari  Tambang
Batubara  dan  Keputusan  Menteri Pertambangan  dan  Energi  No.  No. 1409.K/  201/M.  PE/Tahun  1996 tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perjanjian  Karya  Pengusahaan Pertambangan  Batubara  (PKP2B) merujuk kepada Pasal 1338 BW yang dikenal sebagai kebebasan persetujuan prinsip/kontrak. Ditegaskan  bahwa  para  pihak  telah setuju untuk mengikat satu sama lain dalam perjanjian itu, dengan demikian  kesepakatan  itu  menjadi hukum  dan  mengikat  bagi  kedua belah  pihak  yang  penandatanganan ini,  tetapi  terbatas  oleh  Pasal  1320 BW.  Dengan  demikian  persyaratan legalisasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara  (PKP2B)  adalah  sama dengan  persetujuan  dan  sesuai ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Sebagaimana  kita  ketahui  dari pandangan hukum seyogyanya semua kegiatan  yang  berkaitan  dengan pertambangan  mineral  dan  batubara haruslah  sesuai  dengan  UUD  1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) dan UU No.
4  Tahun  2009.  Apabila  tidak  sesuai maka kegiatan tersebut bertentangan dengan  hukum  kecuali  memang sudah  diatur  secara  jelas  dalam ketentuan UU yang merupakan pasal- pasal pengecualian.
Kontrak  Karya  dan  PKP2B diatur  dalam  UU  No.  4  Tahun  2009 pada  Bab  XXV  tentang  Ketentuan Peralihan  Pasal  169  yang  berbunyi sebagai berikut : a. Kontrak  Karya  dan  perjanjian karya pengusahaan pertambangan  batubara  yang telah  ada  sebelum  berlakunya UU  ini  tetap  diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/ perjanjian. b. Ketentuan yang tercantum dalam  pasal  kontrak  karya  dan perjanjian  karya  pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana  dimaksud  pada huruf  a  disesuaikan  selambat- lambatnya  1  (satu)  tahun  sejak
UU  ini  diundangkan  kecuali mengenai penerimaan negara. Penafsiran  dari  ketentuan  di atas adalah UU Minerba ini menjamin dari  segi  jangka  waktu  bahwa kontrak/  perjanjian  yang  sudah disepakati tidak akan sewaktu-waktu diputus  oleh  Pemerintah,  sehingga pelaku usaha bisa tenang melanjutkan  usahanya.  Hal  ini merupakan penghormatan pemerintah  terhadap  kontrak  yang telah  dibuat  dahulu  oleh  pemerintah baik dengan Perusahaan Pertambangan  Mineral  atau  dengan Perusahaan  Pertambangan  Batubara. Namun  secara  terang  diatur  bahwa semua  pasal  yang  terkandung  dalam kontrak  karya  dan  perjanjian  karya
pengusahaan  pertambangan  harus disesuaikan  dengan  UU  No.  4  Tahun 2009 paling lambat 1 tahun sejak UU Minerba berlaku.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan diatas,  maka  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pada  dasarnya  tidak  akan  ada kesepakatan  yang  mengikat suatu  pihak  jika  tidak  ada perjanjian  yang  disepakati  oleh masing-masing  pihak,  sehingga perikatan merupakan konsekuensi  logis  dari  pada perjanjian. 2. Sejatinya  hukum  perjanjian, baik  hukum  privat  maupun publik  akan  sah  dan  memiliki kekuatan  mengikat  bagi  para pihak yang memperjanjikan jika sudah  memenuhi  syarat-syarat yang ditentukan untuk dinyatakan sah, termasuk dengan pihak ketiga. 3. Subjek perjanjian dalam hukum privat  adalah  individu  atau badan hukum, sementara subjek perjanjian  dalam  hukum  publik adalah subjek hukum internasional yaitu negara, organisasi  internasional  dan gerakan-gerakan pembebasan. 4. Dalam  kitab  Undang  undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata) Pasal  1331  dinyatakan  secara jelas  bahwa  semua  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang  undang  bagi mereka yang membuatnya. 5. Perjanjian  Karya  Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)  ditinjau  dari  hukum perjanjian,  dapat  disampaikan
bahwa  perjanjian  ini  menurut UU  No.  4  Tahun  2009  dianggap masih  berlaku  hingga  berakhir periode perjanjian. 6. Pengaturan  hak  dan  kewajiban dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Indonesia sebenarnya telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata  tentang  sahnya perjanjian yakni sepakat mereka  mengikat  diri,  cakap untuk  membuat  perjanjian, mengenai  hal  tertentu,  suatu sebab  yang  halal,  serta  telah sesuai  dengan  asas  kebebasan berkontrak,  asas  kesimbangan, dan asas proporsionalitas. 7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum  dalam  perjanjian karya pengusahaan pertambangan  batubara  yang telah diupayakan untuk disesuaikan  dengan  UU  No.  4 Tahun 2009, dalam kenyataannya  masih  belum dilaksanakan  secara  optimal oleh  pemerintah  sebagai  pihak yang  mewakili  Negara  dan Rakyat  Indonesia.  Padahal  UU Minerba  sudah  berlaku 4  tahun lebih.  Amanatnyapun  harus sudah dilakukan setahun setelah  UU  No.  4  Tahun  2009 atau  tanggal  12  Januari  2010. Untuk itu diharapkan pemerintah segera melaksanakan  ketentuan  UU dengan cara menertibkan ketentuan-ketentuan  yang  ada dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Daftar Pustaka
Sumber Buku: Atiyah,  Patrick  Selim,  1988. The Rise and  Fall  of  Freedom  of Contract .  New  York:  Oxford University Press. Black,  Henry  Campbell.  1990. Black's Law Dictionary . Sixth Edition,
St  Paul,  Minn  West  Publising Co. Darus,  Badrulzaman  Mariam,  1996. Kitab Undang-undang Hukum  Perdata  Buku  III Tentang  Hukum  Perikatan Dengan  Penjelasan.  Edisi  II. Cet. I. Bandung: Alumni. Dawarja, Agustinus, 2007. PERJANJIAN  -  Pengertian Pokok dan Teknik Perancangannya. Downes, T. Antony, 1997. Textbook on Contract. Fifth Edition . Published  by  Blackstone Press Ltd.
Eisenberg,  Melvin  Aron,  1991. The Nature  of  The  Comon  Law . Harvard  University  Press, Massachusetts.
Fred  R,  David,  1997. Strategic Manegement . Prentice-Hall International, Inc. New Jersey. Friedmann,  W,  1960. Legal  Theory. Forth Edition . London: Stevens & Sons Limited. Harahap,  M.  Yahya,  1986.  Segi-Segi Hukum  Perjanjian.  Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
Ichsan,  A,  1994.  Hukum  Perdata  IB, dalam  R.  Setiawan,  Pokok- Pokok  Hukum  Perikatan. Cetakan  Kelima.  Bandung: Bina Cipta.
Kendrick,  Ewan  Mc,  2003. Contract Law .  Palgrave  Macmillan.
Fifth Edition. New York. Meliala,  Qirom  Syamsudin,  1985. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya . Yogyakarta: Liberty. Muhammad, Abdulkadir, 2000. Hukum  Perdata  Indonesia. Bandung:    PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Pangaribuan  simanjuntak,  SH.,  Prof
Emmy.  1994. Perusahaan
Kelompok .  Yogyakarta:  Seksi
Hukum  Dagang  Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah
Mada Pramono,  Nindyo.  Hukum  Komersil, (Jakarta:  Pusat  Penerbitan UT, 2003), Cet. 1
Patrik,  Purwahid,  1994.  Dasar-dasar hukum  Perikatan.  Bandung: Mandar Maju.
Prawirohamidjojo, Soetojo dkk, 1978.
Hukum  Perikatan.  Surabaya: Bina Ilmu. Prodjodikoro,  Wirjono,  1986.  Asas- Asas Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Bale. Prodjodikoro  and  R  Wirjono,  1989. Azas-azas  Hukum  Perjanjian. Cetakan ke-Sebelas. Bandung: PT. Bale. Pitlo, 1985. Materi Kegiatan Praktikum Penyusunan Kontrak Nasional, Laboratorium  Fakultas Hukum, Bandung: Universitas Padjadjaran. Santoso,  Djohari  dan  Ali  Achmad, 1989.  Hukum  Perjanjian Indonesia. Yogyakarta: Perpustakaan FH UII. Satrio,  2001.  Hukum  Perikatan- Perikatan  Yang  Lahir  Dari Perjanjian Buku I. Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti. _____,1995.  Hukum  Perikatan  - Perikatan  Yang  Lahir  Dari Perjanjian  Buku  II.  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. _____,1992. Hukum Perjanjian (Perjanjian  Pada  Umumnya). Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti. Setiawan, 1994. Pokok-Pokok Hukum Perikatan,  Cetakan  Kelima. Bandung: Bina Cipta. Suryodiningrat, 1985. Azas-azas Hukum  Perikatan.  Bandung: Tarsito. Subekti  dan  Tjitrosudibio  R,  1992. KUHPER. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. _______________________,1996. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita. Subekti,  1992.  Aspek-Aspek  Hukum Perikatan Nasional, Cet. ke-4. Bandung:   PT.  Citra  Aditya Bakti.
_______,  1985.    Aneka  Perjanjian. Cetakan  Ketujuh.  Bandung: Alumni.
_______,1995.    Aneka  Perjanjian. Bandung:    PT.  Citra  Aditya Bakti.
_______. Hukum Perjanjian. Cetakan ke XI. Jakarta: Intermasa.
_______. Hukum Perjanjian. Cetakan ke XII. Jakarta: Intermasa.
_______,  1996.  Hukum  Perjanjian. Cetakan  ke  XVI.  Jakarta: Intermasa.
_______,  1992.  Pokok-pokok  Hukum
Perdata. Jakarta: PT. Intermasa. Suharnoko. Hukum Perjanjian - Teori dan Analisa Kasus. Suryodiningrat,  1982.  Perikatan  - perikatan Bersumber Perjanjian. Bandung: Tarsito Sofran,  Sri  Soedewi  Masjhoen,  1987. Pengantar  Hukum  Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Bina Cipta. Tungadi, Tahir, 1979. Hukum Perjanjian.  Ujung  Pandang: Universitas Hasanudin. Wijaya, Gunawan dan Muljadi Kartini,
2004.  Jual  Beli.  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada. Wild,  Susan  Ellis,  2006. Webster`s New  World  Law  Dictionary . Canada: Wiley Publishing.
Sumber Jurnal & Paper: Marzuki,  Peter  Mahmud,  2003.
“Batas-batas Kebebasan Berkontrak”, Artikel dalam Jurnal  Yuridika,  Volume  18  No. 3. Susanto,  Sri  Nur  Hari.  Penguasaan
Daerah  Atas  Bahan  Galian/ Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi  Daerah,  Disampaikan pada  Seminar  Nasional  Aspek Hukum  Penguasaan  Daerah Atas  Bahan  Galian,  di  Fakultas Hukum Undip pada 2 Desember 2009.
Sumber Peraturan Perundangan: Undang  -  Undang  Dasar  1945  Pasal 33 Ayat (3). Undang  -  Undang  Dasar  1945, Tambahan  Lembaran  Negara, Lembaran Negara  No. 14 Tahun 2006.
Undang  -  Undang  No.  5  Tahun  1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Undang - Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang  Ketentuan  –  ketentuan Pokok Pertambangan.
Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang  -  Undang  No.  4  Tahun  2009
Tentang  Pertambangan  Mineral dan Batubara . Peraturan  Pemerintah  No.  32  Tahun 1969  Tentang  Pelaksanaan Undang  -  undang  No.  11  Tahun 1967  Tentang  Ketentuan  – ketentuan Pokok Pertambangan. Sumber Internet: http://www.hukumonline.com/berit a/baca/hol21259/bumn-kawal- penyusunan-pp  pelaksana-uu- minerba. http://hukumonline.com/berita/bac a/hol21000/menteri-esdm- pemerintah-adalah pengatur- bukan-pemain. http://www.hukumonline.com/pusat data/detail/cl6802/node/lt4a0 a533e31979/ transfer-pricing. http://www.lexregis.com/?menu=leg al_article&id_la=11.
http://www.scribd.com/doc/512559
35/bab-I-Definisi-dan-Tujuan-
Hukum. http://sikumendes84.wordpress.com
. http://mitrahukum.org/devel/wpcon tent/uploads/2012/09/teori_h ukum_soetandyo. http://herikurniawan19.wordpress.c om/2012/04/06/hukum- perjanjian. http://budikelanasosrosubroto.blogs pot.com/2012/06/hukum-
perikatan-perjanjian  -  dan- dagang.html. http://www.jurnalhukum.com/penge rtian-perikatan. http://hanim.blog.unissula.ac.id/201 1/10/07/wanprestasi- overmacht-dan hapusnya - perjanjian-pengabdian- masyarakat. http://www.legalakses.com/asas- asas-perjanjian. http://www.jurnalhukum.com/jenis- jenis-perjanjian. http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Do wnloads/files/19365/Hukum+ Perjanjian. ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/articl e.