Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 39-44| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6421.39-44

## PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PRAMUWISATA ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PRAMUWISATA
I Gusti Ayu Pryanka Nindyaprasista Putri, I Nyoman Putu Budiartha, Putu Ayu Sriasih Wesna Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: ryangek16@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com , ayuwesna@gmail.com

## ABSTRAK
Tingginya  perkembangan  pariwisata  di  Bali  menimbulkan  banyak  yang  mengambil  pekerjaan  dibidang pariwisata, salah satunya pramuwisata. Namun banyak yang beroperasi secara ilegal tanpa ijin yang sah bahwa warga  negara  asing  pun  ada  yang  berprofesi  sebagai  pramuwisata  di  Bali.  Tujuan    penelitian  ini  adalah bagaimana  bentuk  pengawasan  dan  bentuk  sanksi  hukum  bagi  profesi  pramuwisata  di  Bali.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  normatif,  penelitian  ini  menekankan  pada  metode analisis  hukum.  Bentuk  pengawasan  dan  sanksi  hukum  bagi  pramuwisata.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukan  bahwa  pengawasan  mengenai  pramuwisata  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  berbentuk pengawasan  preventif  namun  dalam  bentuk  pengawasan  represifnya  masih  kurang  dijelaskan.  Sedangnya mengenai bentuk sanksi hukum terhadap pramuwisata yang beroperasi secara ilegal yang sudah ditentukan oleh pemerintah  daerah  adalah  sanksi  berbentuk  sanksi  pidana  berupa  kurungan  dan  denda,  dan  juga  berbentuk sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Kata kunci : Pengawasan, Sanksi, Pramuwisata, Izin, Ilegal

## ABSTRACT
The development of tourism in Bali is very high resulting in many taking jobs in the tourism sector, one of which is  becoming  a  tour  guide.  However,  many  operate  illegally  without  valid  permits,  even foreign  nationals  who work as tour guides in Bali. The problem in this research is how the form of supervision and the form of legal sanctions about the tour guide profession in Bali. With a normative approach, this study emphasizes the method of legal analysis. has the aim to find out the forms of supervision and legal sanctions for tour guides. The results of  the  study  show  that  the  supervision  of  tour  guides  implemented  by  the  local  government  is  in  the  form  of preventive supervision but the repressive supervision is still poorly explained. Meanwhile, regarding the forms of  legal  sanctions  against  tour  guides  who  operate  illegally  that  have  been  determined  by  the  regional government are sanctions in the form of criminal sanctions in the form of confinement and fines, and also in the form of administrative sanctions in the form of revocation of permits.
Keywords : Supervision, Penalty, Tour Guide, Permit, Illegal

## I. PENDAHULUAN
Bali merupakan tempat dimana keindahan sumber daya alam, keanekaragaman budaya, adat istiadat dan  keagamaan  yang  sangat  kental,  hal  ini  menjadi  daya  tarik  utama  wisatawan  memilih  untuk melakukan  perjalanan  wisata,  Besarnya  dampak  pariwisata  bagi  masyarakat  Indonesia  khususnya dalam  bidang  perekonomian,  membuat  masyarakat  memanfaatkan  keadaan  untuk  mendapatkan penghasilan  dari  sektor  tersebut  salah  satunya  adalah  Pramuwisata  atau  sering  kita  sebut  pemandu Wisata (Guide) (Soritua, 2015) .
Hal ini dikarenakan pentingnya peran seorang pramuwisata untuk kelangsungan objek wisata yang  ada.  Wisatawan  lokal  maupun  wisatawan  asing  sangat  membutuhkan  seorang  pramuwisata apabila  melakukan  perjalanan  wisata.  Seorang  pramuwisata  selain  dapat  bergerak  secara  individu juga bisa dalam kelompok usaha perjalanan wisata. Selain berperan penting untuk pariwisata, profesi pramuwisata  ini  juga  sangat  berperan  dalam  kepentingan  negara  dan  segala  sumber  daya  yang
dimiliki.  karena  hal  tersebut  maka  seseorang  yang  ingin  berprofesi  sebagai  pramuwisata  sangatlah harus  dipersiapkan  dengan  baik,  seperti  mahir  berbahasa  asing,  memiliki  pengetahuan  yang  luas mengenai pariwisata, budaya, sejarah dan mengetahui apapun mengenai objek wisata di bali, karena pramuwisata  adalah  salah  satu  peran  utama  dalam  memberi  informasi  yang  akurat.  Selain pengetahuan  yang  luas,  mengenai  perizinan  sangatlah  harus  diperhatikan,  bagaimana  syarat-syarat, hak dan kewajiban seorang pramuwisata.
Masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  pariwisata  sebagian  besar  bergelut  pada  usaha Tour  Guide  atau  pramuwisata  sudah  menjadi  kegiatan  rutinitas  warga  lokal  baik  dalam  kelompok usaha  maupun  perseorangan,  dikarenakan  seorang  Pramuwisata  harus  memberikan  dampak pelayanan langsung kepada wisatawan mancanegara maupun domestik agar wisatawan mendapatkan sumber  informasi  yang  akurat  dan  tidak  mengalami  kesulitan  pada  tempat  atau  objek  wisata  yang akan menjadi tujuan (Arjana, 2015) .
Banyaknya  masyarakat  yang  berminat  menjadi  Pramuwisata,  sering  terdapat  Pramuwisata yang  tidak  mau  mengikuti  prosedur  yang  ada,  tidak  dibekali  pengetahuan  yang  cukup  dan  tidak memiliki  izin  yang  sah  namun  tetap  beroperasi  menjadi  Pramuwisata,  sehingga  seolah-olah  hanya mengantar  wisatawan  tanpa  member  informasi.  Seorang  Pramuwisata  tentu  wajib  menguasai pengetahuan  mengenai  hal  tersebut,  selain  untuk  menambah  pengetahuan  bagi  wisatawan  juga bertujuan untuk menghindari penyimpangan persepsi atau perilaku yang merugikan terhadap hal itu sendiri.  Pramuwisata  dituntut  untuk  bekerja  secara  profesional,  memiliki  kemampuan  berbahasa internasional,  berwawasan  yang  luas,  jujur  dan  bertanggung  jawab  serta  wajib  memiliki  izin  atau lisensi  yang  sah.  Kurangnya  informasi,  sosialisasi  mengenai  bagaimana  syarat-syarat  menjadi seorang  Pramuwisata  dan  mengenai  pengurusan  izin  untuk  Pramuwisata  agar  mendapatkan  KTP (Kartu  Tanda  Pengenal  Pramuwisata)  agar  menjadi  Pramuwisata  yang  legal,  membuat  banyak masyarakat yang tidak tahu ataupun tidak mau akhirnya memilih menjadi Pramuwisata Ilegal. Selain masyarakat lokal, warga Negara asing yang melihat peluang penghasilan dari sektor pariwisata pun ingin menjadi seorang Pramuwisata atau Pemandu Wisata untuk sesama warga asing yang berwisata di Bali, seorang warga asing yang menjadi Pramuwisata sudah jelas menjadi Pramuwisata ilegal.
Warga Negara asing yang menjadi Pramuwisata tentu saja merugikan bagi Pramuwisata lokal terutama  yang  memiliki  kemampuan  dan  izin  yang  sah,  karena  seorang  Pramuwisata  seharusnya berasal  dari  daerah  dimana  dia  menjadi  Pramuwisata  karena  lebih  memahami  wilayahnya.Seorang Pramuwisata  ilegal  tidak  memiliki  jaminan  bahwa  Pramuwisata  tersebut  dibekali  dengan  standar kompetensi  yang  berdasarkan  peraturan  yang  sudah  berlaku.  Masyarakat,  pengelola  objek  wisata maupun  wisatawan  itu  sendiri  juga  kadang  kurang  memperhatikan  tentang  adanya  Pramuwisata ilegal  yang  beroperasi  tanpa  memiliki  izin,  hal  itu  salah  satu  bertambahnya  peluang  pramuwisata ilegal  terjadi.  Mengenai  hal  tersebut  tentu  perlu  diadakannya  suatu  tindakan  untuk  mengurangi Pramuwisata  ilegal,  peraturan  mengenai  Pramuwisata  harus  lebih  ditegaskan  terutama  dalam pengawasan  dan  sanksi  hukum  apabila  pelanggaran  terjadi.  Beberapa  kasus  ditemukannya Pramuwisata yang tidak memiliki izin ataupun Pramuwisata yang berkewarganegaraan asing di Bali mengakibatkan  diragukannya  pemerintah  dalam  hal  menegakan  Pramuwisata  ilegal,  baik  dari  segi pengawasannya maupun dari segi  sanksi yang berlaku. Mengenai Penggolongan dan ruang lingkup Pramuwisata  serta  persyaratan,  pelaksanaan,  pembinaan,  pengawasan  dan  penyidikan  sudah  tertera dalam  peraturan  daera (Suparta,  2013) .  Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pramuwisata.
Pengawasan  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  hal  tersebut  sudah  berjalan  sebagaimana mestinya  sesuai  dengan  yang  sudah  ditetapkan,  jika  hasil  dari  pengawasan  tersebut  ditemukannya pelanggaran  maka  diberlakukannya  sanksi  hukum  atas  pelanggaran  tersebut  untuk  mencegah terjadinya  pengulangan  pelanggaran  tersebut.  Sanksi  hukum  yang  diberikan  kepada  seseorang  atas konsekuensi hukum karena telah melanggar  hukum yang sudah menjadi  kesepakatan, hukum harus lebih  ditegakkan  bagi  Pramuwisata  agar    meminimalisir  pelanggaran  yang  terjadi.  Sanksi  biasanya ditetapkan di akhir setiap peraturan, dan sanksi adalah cara warga negara mencapai kepatuhan norma hukum.  Tujuan    penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  bentuk  dari  pengawasan  dan  sanksi  hukum terhadap pramuwisata ilegal berdasarkan peraturan daerah provinsi bali nomor 5 tahun 2016 tentang pramuwisata  dengan  tujuan  agar  mengetahui  dan  memahami  bagaimana  peraturan  yang  diterapkan kepada profesi pramuwisata.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  mengkaji  permasalahan  yang  timbul  pada  penulisan  ini,  tipe  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  merupakan  penelitian  hukum  Normatif,  yaitu  mengkaji  permasalahan  dengan  menggunakan peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan  pendekatan  masalah  secara  Perundang- undangan,  teori-teori  hukum  yang  dikemukakan  oleh  para  Sarjana  serta  Yurisprudensi  atau  Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan masalah pengawasan dan sanksi hukum terhadap Pramuwisata illegal (Sonata,  2014) .  Jenis  Sumber  Hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini  berasal  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan,    Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun 2016 Tentang Pramuwisata, dan sumber hukum sekunder berupa buku-buku, sumber hukum, literatur, pendapat  ahli  hukum  dan  sarjana  hukum,  dan  jurnal  hukum  tentang  masalah  hukum  ini  yang membantu  memberikan  penjelasan.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dipakai  untuk memecahkan dan mengkaji persoalan yang terdapat pada penelitian ini adalah dengan memakai teknik studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  pengkajian  permasalahan,  kemudian dilakukan pencatatan, mengutip dan meringkas informasi yang telah didapatkan dari literatur-literatur, selanjutnya  setelah  bahan  hukum  digabungkan,  penulis  menggunakan  teknik  argumentasi  dan interpretasi hukum berdasarkan kepada logika deduktif dan induktif dari penulis (Hartono, 2006) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pramuwisata
Perkembangan  pariwisata  sangatlah  cepat  seiring  dengan  berkembangnya  jaman.  Perkembangan tersebut tentunya berdampak pada beberapa hal lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Namun perkembangan  itu  tentu  saja  bisa  berdampak  positif  atau  berdampak  negatif  bagi  masyarakat, wisatawan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata. Untuk mencegah hal-hal negatif maka  perlu  dibentuk  peraturan,  dilaksanakan  pengawasan  dan  ditetapkannya  sanksi  hukum.  dalam hukum  administrasi  negara  yang  dimaksud  dengan  pengawasan  adalah  untuk  mengetahui  apakah negara itu tercapai atau tidak dalam hal yang diterapkan. Menurut Sujamto Pengawasan adalah segala sesuatu  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  mengenai pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan  apakah  sudah  sesuai  dengan  yang  ditentukan  atau  tidak (Sujanto, 1990) .
Dapat  diartikan  bahwa  pengawasan  sebagai  kegiatan  mengawasi  dengan  seksama  sehingga tidak  ada  kegiatan  lain  diluar  itu,  dan  juga  membandingkan  apa  yang  dijalankan,  dilaksanakan  atau diselenggarakan  dengan  apa  yang  sudah  direncanakan,  dikehendaki,  diperintahkan  apakah  sudah sesuai  atau  belum.  Pengawasan  dapat  diklasifikasikan  menjadi  beberapa  jenis  menurut  Victor M.Situmorang  yaitu  pengawasan  langsung  yang  dilaksanakan  secara  pribadi  oleh  pemimpin  atau pengawasan  dengan  cara  mengamati,  meneliti  dan  mengecek  secara  langsung  secara  on  the  spot ditempat terlaksanakannya pekerjaan  tersebut. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan  cara mempelajari  laporan-laporan  yang  diterima  dari  pelaksanaan  secara  lisan  maupun  tertulis. Pengawasan  preventif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum  kegiatan  itu  berlangsung  seperti mengadakan  pengawasan  terhadap  persiapan-persiapan  kegiatan  tersebut  untuk  meminimalisir kesalahan. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah berlangsungnya kegiatan tersebut dengan pemeriksaan pelaksanaan ditempat (inspeksi).
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri bukan  dari  pihak  lain.  Pengawasan  Eksternal  dilakukan  oleh  badan  atau  lembaga  pengawasan  dari luar  unit  organisasi  yang  diawasi  atau  oleh  aparat  dari  luar  organisasi.  Pengawasan  Formil  menurut hak  (rechtmatigheid)  adalah  pemeriksaan  terhadap  pengeluaran  apakah  telah  sesuai  dengan pengaturan,  hak  yang  terbukti  kebenarannya  dan  tidak  kadaluarsa,  sedangkan  pengawasan  materiil adalah  dengan  tujuan  pengeluaran  (doelmatigheid)  yaitu  pemeriksaan  terhadap  pengeluaran  apakah telah sesuai dengan prinsip ekonomi (Widanarto, 2012) .
Pengawasan  juga  dapat  dilakukan  apabila  informasi  dan  penyuluhan  sudah  diberikan  oleh pemerintah  dan  ternyata  masih  terjadi  penyimpangan  dan  pelanggaran  maka  aparat  pengawasanlah yang harus turun tangan untuk menyelidiki dan mengusut untuk dijadikan evaluasi dan menjadi dasar untuk  diterapkannya  sanksi.  Kebijakan  pemerintah  daerah  provinsi  bali  tertuang  dalam  bentuk
peraturan  daerah  yang  diawali  dengan  perumusan,  kemudian  implementasi  dan  diakhiri  dengan evaluasi (Kusna, 2019) .
Mengenai permasalahan diatas dapat dipertanyakan mengapa Pramuwisata Ilegal masih terjadi dikalangan  pariwisata,  dilihat  dari  Implementasi  dari  kebijakan  yang  ada  dapat  dilihat  dari  kegiatan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pramuwisata  yang  mengenai  hukum  administrasi  serta pengetahuan  dan  perilaku  dari  pramuwisata  tersebut  apakah  seluruh  pramuwisata  yang  beroperasi sudah  mengikuti  prosedur  yang  dibentuk  oleh  pemerintah.  Selanjutnya  mengenai  evaluasi  kebijakan dapat dikatakan sebagai yang berhubungan dengan penilaian kebijakan dan dampak dari kebijakan itu sendiri.
Wewenang  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap pramuwisata tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata Ban  VIII  dengan  judul  Pembinaan  dan  Pengawasan,  tertera  pada  Pasal  15  yang  dilaksanakan  oleh Gubernur  yang  berkoordinasi  dengan  Bupati/Walikota  yang  kemudian    membentuk  tim  untuk melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan.  Dari  ketentuan  tersebut  mengenai  pengawasan  terhadap pramuwisata,  bentuk  pengawasan  yang  diterapkan  bersifat  Preventif  karena    pada  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2016  Tentang  Pramuwisata  karena  sudah  dijelaskan  syarat-syarat  dan ujian-ujian  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  pramuwisata  sebelum  melakukan  kegiatan  tersebut  yang tertera  pada  Pasal  3  dan  Pasal  4.  Selain  itu  bentuk  pengawasan  Ekstern  juga  tercantum  bahwa  yang melakukan  pengawasan  adalah  badan  atau  lembaga  di  luar  organisasi  tersebut  yaitu  Gubernur  yang berkoordinasi  dengan  Bupati/Walikota.  Namun  Penulis  merasa  pengawasan  dalam  bentuk  Represif kurang  ditegaskan  bagaimana  pengawasan  itu  dilakukan  secara  langsung  di  tempat  dimana  para pramuwisata  beroperasi  (on  the  spot),  pada  pasal  diatas  tidak  dicantumkan  dimana  pengawasan  itu dilaksanakan.
3 .2 Sanksi Hukum Bagi Pramuwisata Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata
Sanksi  adalah  suatu  langkah  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  Negara  atau  kelompok  tertentu  karena terjadinya sebuah pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Menurut  Mahrus  Ali  sanksi  dapat  diartikan  sebagai  tanggungan,  tindakan,  hukuman  untuk  memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang (Ali, 2011) . Macam-macam sanksi hukum menurut Hukum Positif dibagi menjadi tiga yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata dan sanksi hukum administrasi. Sanksi hukum pidana  terbagi lagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana  tambahan,  pidana  pokok  terdiri  dari  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  pidana denda,  dan  pidana  tutupan.  Pidana  tambahan  terdiri  dari  pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan barang-barang  tertentu,  dan  pengumuman  keputusan  hakim.  Sanksi  perdata  dibedakan  berdasarkan sifat  putusan  yaitu  Deklarator,  Konstitutif  dan  Kondensator.  Sanksi  hukum  administratif  berupa peringatan atau teguran lisan, peringatan tertulis, tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politie dwang), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, denda administratif dan pengenaan uang paksa (Dwangsom) (Setiadi, 2009) .
Setelah dilaksanakannya pengawasan jika ditemukannya penyimpangan atau pelanggaran yang masih  terjadi  maka  hasil  pengawasan  tersebut  menjadi  dasar  untuk  berlakunya  sanksi.  Masih banyaknya  pramuwisata  yang  kedapatan  tidak  memiliki  KTP  (Kartu  Tanda  Pengenal  Pramuwisata) atau  tidak  memiliki  izin  yang  sah  dan  tidak  melengkapi  syarat-syarat  yang  tertera  pada  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2016.  Pramuwisata  tersebut  dapat  dikatakan  illegal,  hal  ini merupakan  suatu  pelanggaran  kode  etik  pramuwisata  dan  kewajiban  dari  profesi  pramuwisata  itu sendiri  dalam  menjalankan  tugasnya.  Berdampak  pada  pariwisata  yang  sudah  memiliki  izin  karena dapat  menyebabkan  menurunnya  kualitas  dan  menyebabkan  diragukannya  fungsi  sebagai  tolak  ukur seorang pramuwisata.
Atas dasar tersebut pramuwisata yang tidak memiliki izin ataupun tidak memenuhi persyaratan yang  berlaku  maka  diterapkannya  sanksi  hukum  yang  diharapkan  dapat  memberi  efek  jera  dan meminimalisir  bertambahnya  pramuwisata  ilegal.  Sebagaimana  telah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2016  Tentang  Pramuwisata  Bab  XI  dengan  judul  Ketentuan  Pidana pada  Pasal  18  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  melanggaran  Pasal  3  ayat  (1)  dikenakan sanksi berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000’.
Pada  pasal  3  ayat  (1)  yang  dimaksud  adalah  mengenai  kewajiban  seorang  pramuwisata  untuk memiliki  KTP  (Kartu  Tanda  Pengenal  Pramuwisata)  yang  diterbitkan  oleh  Gubernur.  Berdasarkan peraturan  di  atas  bentuk  sanksi  yang  diterapkan  adalah  pidana  pokok  dan  pidana  denda.  Pidana kurungan yang ditetapkan adalah selama 3 bulan kurungan hal tersebut sedau sesuai dengan ketentuan pidana kurungan yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling maksimal 1 tahun kurungan, berarti  pramuwisata  ilegal  yang  sudah  diputuskan  oleh  hakim  menjadi  terpidana  akan  diberi  batasan kemerdekaannya  dan  juga  geraknya  selama  3  bulan  yang  telah  didaftarkan  ke  suatu  lembaga pemasyarakatan yang sewilayah.
Selain  pidana  kurungan  juga  terdapat  pidana  denda  sejumlah  Rp.  50.000.000’.  yang  harus dibayarkan  oleh  terpidana  kepada  Negara  dan  apabila  tidak  sanggup  membayar  sejumlah  denda tersebut  maka  dapat  diganti  dengan  pidana  kurungan  pengganti  maksimum  6  bulan  kurungan. Mengenai  biro  jasa  perjalanan  wisata  yang  disebutkan  sebagai  UJPW  (usaha  jasa  perjalanan  wisata) juga  menggunakan  jasa  pramuwisata,  seorang  pramuwisata  yang  tidak  bergerak  sendiri  namun tergabung  dalam  suatu  kelompok  jasa  perjalanan  wisata  apabila  pramuwisata  tersebut  juga  tidak memiliki  izin  atau  KTPP  seperti  yang  sudah  dijelaskan  pada  pasal  11 peraturan  daerah  provinsi  bali nomor  1  tahun  2010  tentang  usaha  jasa  perjalanan  wisata  huruf  b  yang  menyatakan  “Pengusaha UJPW  wajib  menggunakan  pramuwisata  yang  bersertifikat  dan  memiliki  kartu  tanda  pengenal pramuwisata”.
Apabila  pengusaha  jasa  pariwisata  tersebut  mempekerjakan  pariwisata  illegal  maka diterapkannya sanksi berupa sanksi administratif yang sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi “Setiap penyelenggara UJPW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan  melanggar  larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12,  dikenakan  sanksi  administratif berupa  penutupan  tempat  usaha”.  Unsur  sanksi  administratif  yang  diterapkan  berupa  sanksi  punitif yaitu  berupa  denda  administrasi  dan  sanksi  regresif  yaitu  sanksi  ditetapkan  karena  suatu  reaksi  atas ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  yang  berlaku  atau  diterbitkan  seperti  peringatan  atau  teguran  dan penarikan kembali keputusan yang menguntungkan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  maka  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  betuk  pengawasan  dan betuk  sanksi  hukum  bagi  pramuwisata  ilegal  adalah  pengawasan  yang  bersifat  Preventif  yaitu dilakukan  sebelum  kegiatan  itu  berlangsung,  namun  masih  kurang  dari  segi  pengawasan  Represif karea  kurang  dijelaskan  bagaimana  pengawasan  tersebut  dilaksanakan  secara  langsung  ditempat kegiatan itu berlangsung (on the spot). Mengenai sanksi yang diterapkan adalah sanksi hukum dalam ketentuan  pidana  yaitu  pidana  pokok  dan  juga  sanksi  hukum  dalam  ketentuan  hukum  administratif, sanksi  pidana  berupa  kurungan  dan  denda,  sedangkan  sanksi  administratif  yang  diterapkan  adalah dikenakannya  denda  administratif  yang  termasuk  unsur  sanksi  Punitif  dan  juga  dilakukannya pencabutan izin usaha yang termasuk unsur sanksi Regresif.

## 4.2 Saran
Berdasarkan  penjelasan  pembahasan  dan  kesimpulan  diatas,  maka  penulis  memberikan  saran  yaitu mengingat  maraknya  Pramuwisata  yang  beroprasi  secara  ilegal  dapat  memberikan  efek  negative terhadap pariwisata dan juga wisatawan sebaiknya pemerintah lebih menegaskan dan mengutamakan pengawasan  dilapangan  secara  (on  the  spot)  agar  lebih  mengurangi  beroprasinya  pramuwisata  ilegal pada  tempat-tempat  wisata.  Dan  juga  untuk  para  masyarakat  diwilayah  pariwisata,  wisatawan  yang berkunjung dan juga seluruh objek wisata lebih memperhatikan  jika menggunakan  jasa pramuwisata untuk  memastikan  bahwa  pramuwisata  tersebut  sudah  memiliki  izin  atau  KTTP.  Mengenai  sanksi hukum yang berlaku alangkah baiknya jika selama masa kurungan berlangsung juga diselingi dengan sosialisasi  ataupun  pelatihan  tentang  pramuwisata  dan  membantu  pengurusan  izin  agar  setelah  masa kurungan  berakhir  diharapkan  bisa  kembali  bekerja  menjadi  pramuwisata  yang  sudah  layak membantu perkembangan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2011). Dasar Dasar Hokum Pidana . Sinar Grafika: Jakarta Timur. Arjana, I. G. (2015). Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . Jakarta: Rajawali Press . Hartono,  S.  (2006). Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  akhir  Abad  ke-20 .  Bandung: Alumni.
Kusna, K. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata. Jurnal Widya Publika , 7 (2).
Setiadi,  W.  (2009).  Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan  Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 6 (4).
Sonata,  D.  L.  (2014).  Metode  Penelitian Hukum  Normatif  Dan  Empiris:  Karakteristik  Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1).
Soritua,  Y.  (2015).  Analisis  Peran  Sektor  Pariwisata  Menjadi  Pendapatan  Utama  Daerah (Studi Banding: Peran Sektor Pariwisata Di Provinsi Bali). Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntasi , 3 (2).
Sujanto.  (1990). Otonomi  Daerah  Yang  Nyata  dan  Bertanggung  Jawab .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Suparta, I.  K. (2013).  Pengawasan Terhadap Pramuwisata di Provinsi Bali. Jurnal Magister Hukum Udayana , 2 (1).
Widanarto, A. (2012). Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah.
JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 12 (1).