## Hasil Penelitian
Hasil Penelitian

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Kegagalan Calon Incumbentcy Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010

## Abstract
This  research  backgrounded  by  prospective  drubbing  politics  phenomenon  incumbentcy  carry the  wind  region  at  Regency  Indragiri  Hulu.  Remembering  politics  force  and  candidate  dominate incumbentcy one that huge deep win General Election competition carries the wind Region at Indonesian. Politics actor that carries self as prospective as incumbentcy on Elect carries the wind Region at Regency Indragiri  Hulu’s  year  2010  experiences  failing  (defeat  blackballs).  To  the  effect  this  research  main  is subject to be know prospective bust causation factors incumbentcy on Elect performing carries the wind Region and  Region head Representative at Regency  Indragiri Hulu  year 2010. Reputed  theory relevant with  about  problem  this  is  cognitive  about  power  purpose  and  Winning  Strategy  theory.  Where  is prospective failing incumbentcy this was analysed from that candidate trick keeps power (status quo) by use of its politics resource as prospective as region head that officiating and also analyses on prospective effort incumbentcy and its success team at deep do Winning Strategy (Political Marketing).
This  Observational  type  is  observational  descriptive  qualitative,  by  use  of  interview  data collecting tech which is a straightforward communication with observational informan and does Question- answer  that  is  engaged  research  problem,  then  observation  to  word,  give,  and  identifies  happening phenomena,  and  does  analisis  about  data  which  is  engaged  Pilkada's  management  and  performing  at Regency Indragiri Hulu Year 2010. After been done its observational, gotten by observational result, that prospective  bust  factor  incumbentcy  caused,First,    candidate  incumbentcy  insufficiently  optimal  deep utilize its politics resource as official as be of power, as frail its Mass Media Mastery, its frail is ability does loby politics to strong party at region (Local Politics Mastery),and optimalization reducing program exploit, budget  and  government  facility  for  mengkapitalisasi  elector  society  support.  Both  of,    Winning  strategy (Political  Marketing)  candidate  incumbentcy  also  under  investment  strength,  as  pattern  positioning  that don't effective, amongst those on segmentation and targeting what do just gain control governance center region  and politics  force  basis  traditional  it just  and  not  dominates  at  other  region  basises  that  become voice  granary  outgrow  at  Indragiri  Hulu's  Regency,  policy  one  that  reducing  implementable  base prospective performance incumbentcy all  this  time. Candidate (person)  candidate incumbentcy one that reducing gets place again at society heart, try a fall supporting political party (party) one that have no term basis  outgrows  at  Indragiri  Hulu's  Regency,  and  push  marketing  that  responsif's  reducing  and  not conspicuous of elector.
Keywords: Incumbentcy, General Electoral, Political Marketing
* Hasanuddin, Amir Syamsuadi
* Adalah Dosen dan Alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR

## A.  PENDAHULUAN
Pemilihan
umum
(Pemilu) merupakan sarana demokrasi yang sangat penting  untuk  melibatkan  rakyat  dalam kehidupan  bernegara.  Pemilu  dipercaya
sebagai lembaga dan proses demokrasi yang berfungsi mewujudkan kedaulatan  rakyat.  Dengan  adanya
Pemilu warga negara diberi kekuasaan untuk  menentukan  orang-orang  yang akan mengisi jabatan didalam

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
pemerintahan.  Memilih  dan  menentukan kepala  pemerintahan  di  wilayah  provinsi, kabupaten  atau  kota  disebut  dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada merupakan bentuk rekrutmen kepemimpinan di tingkat lokal dan merupakan  implementasi  dari  kehidupan berdemokrasi  di  level  daerah.    Menurut Alwis  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  secara  demokratis  adalah karena  prinsip  demokrasi.  Setiap  pejabat publik  yang  merupakan  pemegang  jabatan politis  harus  dipilih  secara  langsung sebagai  mekanisme  akuntabilitas  jabatan politis  dan  kontrak  politik  antara  rakyat dengan  pemimpinnya,  sehingga  upaya untuk  menciptakan  pemerintahan  dari rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat  dapat direalisir. 1 Dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2008 tentang Pemilu dan partai politik, disebutkan  bahwa  Pemilu  adalah  sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar tahun 1945. 2
Mulai  bulan  Juni  tahun  2005, Indonesia untuk pertama kali telah menyelenggarakan
pemilihan
kepala daerah secara langsung. Ketentuan mengenai  Pilkada  langsung  ini  didasarkan pada  UU  No.  32  tahun  2004.  Satu kemajuan yang berarti bagi sejarah bangsa Indonesia,  dimana  telah  ada  perubahan paradigma  pemilihan  kepala  daerah  dari pemilihan  kepala  daerah  dengan  sistem perwakilan melalui DPRD, berubah menjadi  pemilihan  kepala  daerah  dengan sistem pemilihan langsung.Beberapa waktu  yang  lalu  tepatnya  tanggal  3  juni
1 Alwis, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebagai Upaya Demokrasi di daerah, Pekanbaru 2005, hal: 2. 2 Sisrianto,  Studi Kemenangan Karmila Dharma Santi Sebagai  Anggota Legislatife Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Pekanbaru, Skripisi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip UR 2010
2010, Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan Pilkada secara
langsung  untuk  memilih  bupati  dan wakil  bupati  yang  diharapkan  mampu membawa  Kabupaten  Indragiri  Hulu menjadi  kabupaten  yang  lebih  baik.
Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan pemilihan langsung bupati  dan  wakil  bupati  yang  akan memimpin  kabupaten  tersebut  sampai lima tahun mendatang. Hal ini merupakan  momentum  besar  bagi warga Kabupaten Indragiri Hulu, karena  Pilkada  langsung  tahun  2010 ini  merupakan  saat  dimana  untuk kedua kalinya
masyarakat di Kabupaten  Indragiri  Hulu  menentukan sendiri pemimpinnya. Keberhasilan dan  kegagalan  kandidat  calon  kepala daerah dalam Pilkada ini, akan menjadi  catatan  sejarah  penentuan calon  pemimpin  di  Kabupaten  Indragiri Hulu kedepannya. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten  Indragiri  Hulu  tahun  2010 serentak  dengan  pelaksanaan  Pilkada di  3  (tiga)  Kabupaten/Kota  lainnya  di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis,  Kabupaten  Meranti  dan Kota  Madya  Dumai.  Kandidat  calon kepala  daerah  di  Pilkada  Kabupaten Indragiri  Hulu  ini  diantaranya  adalah pasangan:  Drs.  H.  Tengku  Razmara, M.Si  dengan  Dra.  Hj.  Herawati,  MM, pasangan  Ir.  H.  Amed  Tribjapraja,  MM dengan  Zulfahmi  Adrian,  AP,  M.Si, pasangan  Yopi  Arianto,  SE  dengan Harman  Harmaini,  SH,  MH,  dan pasangan  Drs.  H.  Mujtahid  Thalib dengan  Drs.  H.  R.  Marjohan  Yusuf. Para  kandidat  tersebut  resmi  menjadi calon kepala daerah setelah diumumkan penetapannya oleh Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD) Kabupaten  Indragiri  Hulu pada  tanggal 1 April 2010 di gedung Dang Purnama

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Rengat. 3 Setelah  penghitungan  suara selesai dilakukan, calon incumbentcy Mutjahid  Thalib  bersama  pasangannya Marjohan  Yusuf  secara  tidak  terduga, mengalami  kegagalan  dan  kalah  dalam pemilihan.  Perolehan  suara  pasangan calon  incumbentcy  tidak  memenuhi  kuota untuk memenangkan pasangan tersebut di Pilkada.  Calon  incumbentcy  hanya  unggul di  3  kecamatan  dari  14  kecamatan  yang ada di Kabupaten Inhu. Pasangan Mutjahid Thalib  dan  Marjohan  Yusuf  (MM)  hanya unggul di Kecamatan Pasir Penyu,
Kecamatan  Sei  Lala  dan  Kecamatan Rengat  Barat.  Sementara  itu,  calon  non incumbentcy Yopi Arianto bersama pasangannya Harman Harmaini mendominasi  sebagian  besar  peolehan suara  di  wilayah  pemilihan.  Pasangan Yopi-Harman  (Ya-Rahman)  unggul  di  10 kecamatan, dari 14 kecamatan yang ada di seluruh  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Mereka unggul  di  Kecamatan  Rengat,  Kecamatan Seberida,  Kecamatan  Batang  Gansal, Kecamatan  Batang  Cenaku,  Kecamatan Peranap,  Kecamatan  Lirik,  Kecamatan Kuala Cenaku, Kecamatan Batang Peranap,  Kecamatan  Rakit  Kulim  dan Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Sisa
keunggulan 1 suara di kecamatan, diperoleh  pasangan  Tengku  Razmara- Herawati  (Tuah),  yaitu  di  Kecamatan Kelayang. Sementara itu pasangan lainnya,  Amedtripjapraja  dengan  Zulfahmi Adrian  (Adzan),  sama  sekali  memiliki keunggulan  suara  di  seluruh  kecamatan yang ada di Kabupaten Indargiri Hulu.
Hasil  perhitungan  suara  Pilkada  di Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan  yang  ditetapkan  oleh  KPUD Inhu pada tanggal 8 juni tahun 2010. Suara sah  untuk  pasangan  nomor  urut  1: Drs.H.Tengku
Razmara,MSi dan
3
http://www.riaumandiri.net/rm/index.php?option=com_
content&view=article&id=2634:4-pasangan-lolos-ikuti- pilkada-inhu7catid=45:pilkada-2010danitemind=1.
Dra.Hj.Herawati,  MM  Perolehan  suara sah (28.392) Presentase (18,26), suara sah  untuk  pasangan  nomor  urut  2: Ir.H.Amed
Tribjapraja, MM dan Zulfahmi  Adrian,  AP,  M.Si  Perolehan suara sah (29.183) Presentase (19,80), suara  sah  untuk  pasangan  nomor  urut 3:  Yopie  Arianto,SE  dan  Harman Harmaini,  SH,  MH,  perolehan  suara sah  (53.791)  Presentase  (36,50),  dan suara  sah  untuk  pasangan  nomor  urut 4: Drs.H. Mujtahid Thalib dan Drs. H.R. Marjohan  Yusuf,  perolehan  suara  sah (36.014)  Presentase  (24,44).  Jumlah perolehan seluruhnya adalah (147.380).  Hasil  rekapitulasi  suara  sah oleh  KPUD  Indragiri  Hulu  dapat  dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel I
Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Sah Pada Pilkada Inhu Tahun 2010
Sumber : KPUD Kab. Indragiri Hulu, 2010
Keterangan : Pasangan  I:  Drs.H.Tengku  Razmara,  M.Si  dan Dra.Hj.Herawati,MM Pasangan  II:  Ir.H.Amed  Tribjapraja,  MM  dan ZulfahmiAdrian,AP,M.Si
Pasangan  III:  Yopi  Arianto,SE  dan  Harman Harmaini,SH,MH Pasangan  IV:  Drs.H.  Mujtahid  Thalib  dan
Drs.H.R. Marjohan Yusuf Rekapitulasi suara pada Pilkada tersebut
secara sah, memposisikan  pasangan    Mutjahid Thalib  dan  Marjohan  Yusuf  sebagai calon  yang  kalah  dalam  pemilihan. Pasangan  tersebut  hanya  berada  di urutan  kedua  dengan  perolehan  suara 36.014  (24,44%)  kalah  dari  pasangan Yopi  Arianto  dan  Harman  Harmaini yang  unggul  dengan  perolehan  suara
No Nomor Urut Pasangan Perolehan Suara Sah Jumlah (%) 1 I 28.392 19,26 2 II 29.183 19,80 3 III 53.791 36,50 4 IV 36.014 24,44 Jumlah Suara Seluruhnya 147.380 100,00

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
sebanyak 53.791 (36,50%). Dengan terpilihnya  Yopi  Arianto  dan  Harman
Harmaini  sebagai  pemenang  Pilkada, secara otomatis memupuskan calon incumbentcy untuk kembali mempertahankan  kekuasaanya  sebagai kepala  daerah,  dan  harus  merelakan jabatannya  tersebut  kepada  pemenang Pilkada.  Berbagai  sumber  daya  yang dimiliki oleh calon incumbentcy tidak dapat menjamin  kandidat  tersebut  untuk  dapat kembali  memenangkan  Pilkada.  Lalu, bagaimana  strategi  membangun  kekuatan politik  yang  diterapkan  calon  incumbentcy selama ini didalam mempersiapkan Pilkada di  Kabupaten  Inhu  tahun  2010.?  Begitu pentingnya  membangun  kekuatan  politik untuk  kepentingan  pemenangan  Pilkada. Jika  tidak  di  perhatikan  taktik  lawan  dalam membangun  kekuatan  politiknya,  maka bersiaplah  untuk  menerima  kekalahan. Sebuah  kontestan  sulit  memenangkan Pemilu  tanpa  mengetahui  peta  kekuatan pesaing,  para  pemilih  dan  faktor-faktor lainnya (Firmanzah, 2007).

## B. PEMBAHASAN
B.1.Kekuasaan dan Strategi Pemenangan Dalam Pilkada Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan  sumber-sumber  pengaruh yang  dimiliki  untuk  mempengaruhi  perilaku pihak  lain  sehingga  pihak  lain  berperilaku sesuai  dengan  beperilaku  sesuai  dengan kehendak  pihak  yang  mempengaruhi. Kekuasaan menurut Miriam Budiarjo (2005) adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang
atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku  itu  menjadi  sesuai  dengan keinginan  dan  tujuan  dari  orang  yang mempunyai  kekuasaan  itu.  Hal  senada disampaikan  oleh  Ramlan  Surbakti  (1992), kekuasaan
adalah
kemampuan menggunakan  sumber-sumber  pengaruh yang  dimiliki  untuk  mempengaruhi  perilaku
pihak lain sehingga pihak lain berperilaku  sesuai  dengan  kehendak pihak  yang  mempengaruhinya.  Secara sempit kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh  untuk  mempengaruhi  proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan  politik  sehingga  keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada  umumnya  (Ramlan  Surbakti, 1992:58). Dalam setiap situasi, hubungan (relation) kekuasaan memiliki  tiga  unsur  yang  terkandung didalamnya.  Ketiga  unsur  tesebut meliputi  tujuan,  cara  penggunaan sumber pengaruh,
dan hasil
penggunaan sumber-sumber
pengaruh.  Menurut  Charles  F.  Andrain dan  R.M.  Mac  Iver  ciri  hubungan kekuasaan adalah sebagai berikut :
1.  Kekuasaan  merupakan  hubungan antar manusia.
2.  Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain. 3.  Pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi, ataupun pemerintah. 4.  Sasaran kekuasaan (yang dipengaruhi) dapat berupa
individu, kelompok, organisasi ataupun pemerintah. 5.  Suatu  pihak  yang  memiliki  sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena bergantung  pada  kemampuannya menggunakan  sumber  kekuasaan secara efektif.
6.  Penggunaan sumber-sumber kekuasaan  melibatkan  paksaan, konsesnsus  ataupun  kombinasi keduanya.
7.  Hal ini bergantung pada persefektif moral yang digunakan, yakni apakah tujuan yang hendak dicapai itu baik atau buruk?. 8.  Hasil  penggunaan  sumber-sumber pengaruh tersebut dapat

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
menguntungkan  seluruh  masyarakat atau dapat juga hanya menguntungkan kelompok  kecil  masyarakat.  hal  ini bergantung  pada  ada  atau  tidaknya distribusi kekuasaan yang relatif merata dalam masyarakat tersebut. 9.  Pada  umumnya  kekuasaan  politik mempunyai  makna  bahwa  sumber- sumber itu digunakan dan dilaksanakan untuk masyarakat umum, sedangkan  kekuasaan  yang  bersifat pribadi  cenderung  digunakan  untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat. 10.  Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber- sumber pengaruh untuk mempengaruhi  proses  politik.  (Ramlan Surbakti, 1992:58) Dalam pelaksanaannya, kekuasaan  politik  meliputi  bentuk  dan jumlah sumber kekuasaan, distribusi sumber  kekuasaan,  kapan  seseorang menggunakan atau kelompok menggunakan sumber dan hasil penggunaan  sumber-sumber  kekuasaan. Dengan  hal  tersebut  dapat  diketahui kondisi  bagaimanakah  kekuasaan  dapat dilaksanakan secara efektif. Yang termasuk
dalam
kategori sumber
kekuasaan ialah sarana fisik kekayaan dan harta  benda  (ekonomi),  normatif,  jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas  pribadi,  dan  massa  yang terorganisasi.  Kewenangan  yang  melekat dalam  jabatan  jelas  merupakan  sumber pengaruh  yang  efektif.  Itu  sebabnya birokrasi  dimanapun  cenderung  memiliki pengaruh yang besar tidak hanya terhadap masyarakat,  tetapi  juga  terhadap  politikus yang  mejadi  atasannya.  Massa  yang terorganisasikan, seperti organisasi- organisasi buruh, petani, supir, guru, sopir, pemuda,  mahasiswa,  dan  wanita  dapat pula menjadi sumber kekuasaan. Selanjutnya kemapuan pers (media massa) membentuk pendapat umum melalui pemeberitaan, tajuk rencana, reportase  dan  karikatur  juga  merupakan
sumber  kekuasaan.  Persepsi  baik- buruk,  adil-tidak  adil,  benar-salah, menggembirakan-mencemaskan,  dan optimis-pesimis  di  kalangan  partisipan media  tentang  kehidupan  ekonomi, politik,  hukum,  dan  pemerintah    juga dapat  dibentuk  dan  diarahkan  oleh media  massa. 4 Menurut  John  Brench dan Bertram Raven salah  satu sumber kekuasaan  lainnya  adalah  kekuasaan yang  sah  (legitimate  power),  yaitu kekuasaan  formal  yang  diperoleh berdasarkan  hukum  atau  aturan  yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi  bahwa  pemberi  pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas waktu tertentu.  Hal ini sesuai dengan konteks demokrasi di negara  kita,  bahwa  kepala  daerah dipilih  untuk  menjabat  selama  kurang lebih  5  tahun.  Sebagai  pemegang kekuasaan  ditingkat  lokal  mereka memperoleh kekuasaannya secara sah berdasarkan  aturan  main  yang  ada, yaitu  dengan  sistem  pemilihan  kepala daerah  yang  telah  diatur  dengan undang-undang. Dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  2008  tentang  Pemilu  dan  partai politik, disebutkan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara
Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar tahun 1945. Pencapaian
kekuasaan tersebut  diatur  oleh  konstitusional negara  dalam  bentuk  peraturan  dan perundang  undangan.  Secara  yuridis dasar  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah secara  langsung  dapat  ditemukan dalam  Pasal  18  ayat  (4)  Undang-
4 Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasaran Indonesia, Jakarta, Hal : 71

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa "gubernur,  bupati  dan  walikota  masing masing sebagai kepala pemerintah daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota dipilih secara demokratis. Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang kemudian    di  ubah  menjadi  UU  No.10 Tahun  2008  adalah  bentuk  regulasi  yang mengatur  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah  di  Indonesia.  Pilkada  merupakan bagian  dari  proses  pemilihan  umum (Pemilu),  dimana  tujuan  umum  dari Pemilu  adalah  menghasilkan  wakil  rakyat yang  bersedia  dan  mampu  memberikan pelayanan  kepada  penguasa  dan  rakyat secara seimbang.
Di dalam pelaksanaan Pemilu terdapat empat fungsi utama yaitu sebagai
:  Pembentukan  legitimasi  penguasa  dan pemerintah; Pembentukan perwakilan politik  rakyat;  Sirkulasi  elit  penguasa;  dan Pendidikan politik. 5 Selain diartikan sebagai siasat,  cara  atau  taktik  untuk  mencapai tujuan  tertentu,  salah  satu  kajian  politik adalah  memfokuskan  pada  kekuasaan. Bagaimana  kekuasaan  tersebut  diperoleh dan bagaimana kekuasaan tersebut dipertahankan.  Biasanya  dianggap  bahwa perjuangan  memperoleh  kekuasaan  ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan  masyarakat.  Politik  adalah seni  dan  ilmu  untuk  meraih  kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. 6 Menurut  Miriam  Budiardjo inti dari politik adalah semua kegiatan yang menyangkut  masalah  memperebutkan  dan mempertahankan
kekuasaan.
W.A.
Robson  dalam  The  University  Teaching  of
Social  Sciens  berpendapat  bahwa  ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat  yaitu sifat hakiki dasar proses- proses  ruang  lingkup  dan  hasil-hasil. 7
5 Arbi  Sanit,  1997,  Partai,  Pemilu  dan  Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 87
6 http://id.wikipedia.org/wiki/Politik.
7 Miriam Budiardjo. 2006 Dasar Dasar Ilmu Politik. Penerbit PT Gramedia pustaka utama, hal 10
Fokusnya  tertuju  pada  perjuangan untuk  mencapai  dan  mempertahankan kekuasaan,  melaksanakan  kekuasaan, pengaruh  orang  lain  atau  membina pelaksanaan itu. Upaya mempertahankan  kekuasaan  sangat dekat  kaitannya  dengan  penggunaan konsep  status  quo.  Tujuan  umum pemegang  kekuasaan  adalah  untuk mendapatkan ketaatan atau penyesuaian  diri  dari  pihak  yang  di pengaruhi. Tujuan
umum ini dikelompokkan  menjadi  dua  aspek yang  berbeda,  yaitu  tujuan  positif  dan negatif.  Kekuasaan  positif  adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan  untuk  mencapai  tujuan yang dipandang penting
dan diharuskan, sedangkan kekuasaan negatif  ialah  penggunaan  sumber- sumber  kekuasaan  untuk  mencegah pihak  lain  mencapai  tujuannya  yang  di pandang tidak perlu tetapi juga merugikan pihaknya (Ramlan Surbakti, 1992:62).
Dalam  konteks  Pilkada  tujuan kekuasaan  yang  bersifat  negatif  itulah yang  cenderung  dilakukan  oleh  aktor pemegang  kekuasaan,  hal  tersebut dilakukan  untuk  mencegah  pihak  lain agar  tidak  dapat  meraih  kekuasaan yang  sama-sama  ingin  dicapai.  Untuk mempertahankan  posisinya  sebagai kepala  daerah  calon  yang  kembali dalam
pemilihan cenderung memanfaatkan kekuasaannya agar dapat mempertahankan posisinya. Menurut  Sutoro  Eko  “(kekuasaan, kewenangan  dan  kekayaan)  dipegang betul  oleh  para  pemegang  jabatan politik.  Mereka  tidak  mempunyai  visi bagaimana  memanfaatkan  kekuasaan untuk
memperjuangkan nilai, melainkan hanya berorientasi bagaimana mencari dan mempertahankan  kekuasaan”.  Setiap penguasa,  dari  presiden  hingga  bupati dan  kepala  desa,  selalu  berupaya keras  agar  tetap  menduduki  jabatan

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
yang  kedua  kalinya.  Ini  tidak  lain  hanya untuk  memelihara  status  quo.  Menurut Muchtarom  dengan  kekuasaan  yang  ada ditangannya, mereka mengatur dan mengendalikan  negara  dan  masyarakat, dilain  aspek  kekuasaan  menjadi  sarana untuk mempertahankan dinasti pribadi atau kelompok. Bahkan kekuasaan dapat digunakan  untuk  menumpuk  kekayaan, memperkuat oligarki dan melindungi segala kepentingannya. 8
Menurut  Hasyim  Asy’ari  dengan kekuasaannya kepala daerah dapat melakukan  apa  saja  sesuai  kehendaknya dengan  segenap  instrumen  dan  sumber daya yang dimiliki. 9 Dalam konteks Pilkada calon  incumbentcy  yang  memiliki  berbagai sumberdaya  tersebut  berusaha  untuk dapat mempertahankan kekuasaannya dengan  cara-cara  mempengaruhi  pihak lain, seperti melakukan mobilisasi birokrasi, menguasai  media  massa  dan  melakukan penguasaan politik lokal. Selain itu, karena diuntungkan  dengan  posisinya  sebagai calon kepala daerah yang sedang menjabat, calon
incumbentcy juga berpeluang  besar  untuk  menggunakan kekuasaannya tersebut dalam pemanfaatan  progam,  anggaran,  fasilitas pemerintah dan juga menggunakan popularitas  jabatannya  sebagai  kepala daerah  dalam  berbagai  kunjungan  kerja untuk  mengkapitalisasi  dukungan  dari masyarakat pemilih. Definisi Strategi menurut  bahasa  adalah  upaya  untuk mencapai  suatu    maksud.  Strategi  dapat dikatakan  sebagai  rangkaian  keputusan dan  tindakan  untuk  mencapai  suatu maksud dalam pencapaian tujuan organisasi.  Menurut  Philip  Kotler,  strategi adalah  wujud  rencana  yang  terarah  untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Basu Swasta, strategi
8 Mohammad Mochtarom  2010. Fenomena Pemilukada, Etika Politik  dan Nilai Moral Kekuasaan , hal 2 9 Asy’ari, Hasyim. Misteri Kekuasaan, dalam Suara Merdeka, 18 Oktober 2010
adalah suatu
rencana yang diutamakan  untuk  mencapai  suatu tujuan. Strategi juga didefinisikan sebagai suatu proses yang menetukan arah  yang  perlu  dituju  oleh  organisasi untuk memenuhi misinya. Dalam konteks pencapaian kemenangan, strategi  adalah  pendekatan  secara keseluruhan  yang  akan  diterapkan dalam  kampanye,  atau  lebih  mudah dapat  diartikan  sebagai  pendekatan yang diambil untuk menuju pada suatu kondisi tertentu dari pada saat ini yang dibuat  berdasarkan  analisis  masalah dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan. 10
Untuk  menjadi  pemenang  disebuah Pilkada  dibutuhkan  strategi  atau  kiat- kiat  jitu  dari  calon  kandidat  dan  tim sukses  agar  bisa  mengakumulasi dukungan  suara  masyarakat  pemilih. Menurut  Achmad  Herry  ada  9  strategi tim sukses dan calon Kepala Daerah di dalam  menghadapi  Pilkada  langsung yaitu  Bercermin  pada  hasil  analisa SWOT  dan  penuhi  kriteria  standar pemimpin,  Menawarkan  visi,  misi, strategi,  kebijakan  dan  progam  kerja yang sederhana dan menyentuh kepentingan  masyarakat,  Memahami dan  mematuhi  semua  aturan  main termasuk  tahapan  progam  dan  jadwal pilkada yang ditetapkan KPUD, Menetapkan  bentuk  organisasi  Tim Sukses  yang  efektif  dan  efesien  di tingkat  kabupaten/kota  dan  provinsi hingga  ke  tingkat  TPS,  Menerapkan manajemen keuangan yang transparan dan  akutabel,  Menjalankan  soft  dan hard  campaign  (public  relations)  yang efektif  dan  efesien,  Secara  khusus membentuk kelompok pendukung tingkat  kecamatan  (KPC),  Kelompok pendukung  tingkat  desa  kelurahan (KPD/L)  dan  kelompok  Pendukung
10 Venus.2004.Managemen Kampanye Panduan
Teoritis dan  Praktis Dalam Mengaktifkan Kampanye Komunikasi.Bandung;simbiosa rekatama.Hal:15

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
untuk  setiap  TPS  (KP-TPS),  Menguasai secara  detail  mekanisme  persyaratan pendaftaran  dan  penetapan  pemilih  yang berhak  menggunakan  hak  pilihnya,  Setiap anggota  tim  sukses  memahami  prosedur perhitungan  dan  rekapitulasi  perhitungan suara  disemua  tingkatan  yang  dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK, KPUD (Kabupaten/Kota/Propinsi). Strategi pemenangan lainnya yang juga tidak
kalah penting dalam memenangkan  Pilkada  adalah  political marketing.  Menurut (Adman Nursal, 2004),
political marketing
adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu didalam pemikiran para pemilih. Serangkaian makna  politis  yang  terbentuk  didalam pikiran  para  pemilih  menjadi  orientasi perilaku  yang  akan  mengarahkan  pemilih untuk
memilih kontestan tertentu. Penerapan  metode  dan  konsep  marketing dalam  dunia  politik disebut  sebagai marketing  politk,  mirip  dengan  proses memasarkan produk, dimulai dari riset dan analisis  untuk  menemukan  kebutuhan konsumen  dan  segmen  pasar.  (Nursal, 2004)  juga  menjabarkan  sembilan  elemen political  marketing  yang  disederhanakan dengan model
9P : Positioning (segmentasi), Policy, Person, Party, Presentation, Push
Marketing, Pull
marketing,  Pass  Marketing  dan  Polling. Antara  segmentasi  dengan  positioning adalah dua hal yang tidak dapat dipisahakan  satu  dengan  yang  lain. Segmentasi sangat dibutuhkan untuk dapat mengidentifikasi  karakteristik  yang  muncul di setiap kelompok masyarakat. sementara positioning adalah upaya
untuk menempatkan  image  dan  produk  politik sesuai  dengan  masing-masing  kelompok mayarakat. Positioning tidak akan dilakukan tanpa adanya segmentasi politik.
Segmentasi sangat diperlukan untuk menyusun  program  partai,  terutama  cara berkomunikasi  dan  membangun  interaksi dengan  masyarakat.  Tanpa  segmentasi, partai politik akan kesulitan dalam
penyusunan  pesan  politik,  program kerja,  kampanye  politik,  sosialisasi politik  dan  produk  politik.  Dalam orientasi  pasar,  kondisi  real  yang dihadapi  masyarakat  adalah  sumber utama  dalam  penyusunan  program kerja. Positioning dalam
iklim
persaingan  partai  politik  harus  mampu menempatkan produk politik dan image politik dalam benak masyarakat. Untuk dapat  tertanam,  produk  dan  image politik  harus  memiliki  sesuatu  yang berbeda  dibandingkan  dengan  produk- produk  politik  lainnya.  Keseragaman produk  dan  image  akan  menyulitkan masyarakat  dalam mengindetifikasi suatu  partai  politik,  karena  semua produk  dan  image  politiknya  berbagai karakteristik yang sama.
Positioning
kemudian di kelompokkan  menjadi  produk  politik  , yang  meliputi  beberapa  bagian  seperti
Policy  atau  kebijakan  terhadap  isu tertentu. Policy ditawarkan oleh kontestan.  Pemilu  untuk  membawa masyarakat  kepada  kehidupan  yang lebih  baik.  Itu  juga  berarti,  policy merupakan  solusi  dari  persoalan  yang dianggap sebagai biang yang menyebabkan  kehidupan  tidak  atau belum membaik. Policy meliputi berbagai  aspek  kehidupan  seperti ekonomi,  politik,  hukum,  pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya. Person  (Figur)  kandindat  seringkali menentukan  keputusan  pilihan,  hal  ini berkaiatan proses
pembentukan keyakinan  para  pemilih,  bahwa  para pemilih lebih diyakinkan dengan menawarkan  figur  manusia.  Orang lebih  mudah  terinformasi  oleh  fakta mengenai  manusia.  Partai  (Party) merupakan mesin politik dengan aneka kegiatan  politik.  Tujuannya  tidak  lain dan  tidak    bukan  adalah  untuk memperoleh  kekuasaan  atau  ikut mengendalikan kekuasaan. Partai berusaha merebut simpati para pemilih dengan menawarkan policy dan

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
person  yang  diharapkan  sesuai  dengan aspirasi  pemilih.  Dengan  demikian,  partai dapat juga disebut sebuah organisasi yang menghasilkan produk-produk politik. Presentation (Presentasi) penyajian produk politik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik juga menyangkut pada cara  mengirimkan  atau  menyampaikan produk-produk  politik  dengan  memilih substansi  dan  cara  presentasi  yang  cocok dengan pemilih (Push Marketing), penyampain  pesan  produk  melalui  melalui berbagai  media  seperti  media  elektronik, media  massa,  website  dan    media    luar ruang  (Pull  Marketing),    penyampaian produk  politik  kepada  influencer  groups (Pass  Marketing).  Supaya  kesemuanya  itu berjalan  lancar  dan  terkendali  sesuai dengan sasaran objektif, maka di butuhkan pemandu    proses  Poltical  Marketing  yang disebut dengan Polling.

## B.2.Peta  Politik  Kabupaten  Indragiri Hulu Tahun 2010
Terselenggaranya momentum demokrasi bertajuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2010 menarik untuk dicermati. Pelaksanaan Pilkada yang berlangsung  pada  tanggal  3  Juli  2010 tersebut meninggalkan cerita tentang hingar  bingar  penyelenggaraan  pesta demokrasi lokal di Kabupaten yang terletak di  wilayah  bagian  selatan  Propinsi  Riau tersebut.  Pelaksanaan  Pilkada  Inhu    2010 ini  diikuti  oleh  empat  pasang  calon,  yakni pasangan  (nomor  urut  1)  Drs.  H.  Tengku Razmara,  M.Si  dengan  Dra.  Hj.  Herawati, MM,  pasangan  (nomor  urut  2)  Ir.  H.  Amed Tribjapraja,  MM  dengan  Zulfahmi  Adrian, AP,  M.Si,  pasangan  (nomor  urut  3)  Yopi Arianto, SE dengan Harman Harmaini, SH, MH,  dan  pasangan  (nomor  urut  4)  Drs.  H. Mujtahid  Thalib  dengan  Drs.  H.  R. Marjohan  Yusuf.  Keseluruhan  pencalonan kepala  daerah  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu tahun  2010  melalui  partai  politik,  tidak  ada pencalonan  kepala  daerah  di  Kabupaten
Inhu  tersebut  melalui  pencalonan perorangan (independent).
Sketsa  Pilkada  Inhu  turut memperhatikan  komposisi  35  kursi DPRD  Kabupaten  Inhu  periode  2009- 2014.  Mengapa  demikian,  karena perolehan suara partai pada Pemilihan Umum  Legislatif  turut  mempengaruhi kredibilitas  partai  dalam  mendukung kandidat  calon  kepala  daerah.  Pada Pemilu  Legislatif    di  Kabupaten  Inhu ini, perolehan kursi Partai Golkar cukup dominan  dengan  8  kursi  disusul  oleh Partai  Demokrat  sebanyak  7  kursi. Sementara  PDIP,  Hanura,  Gerindra, PKPB, PDK, PPP, dan PKNU menempatkan wakilnya masing masing sebanyak  2  kursi,  dan  sisanya  1  kursi masing  masing  diambil  oleh  PKS, PKPI,  PKB,  PKP,  PBB  dan  Patriot. Partai  Golkar  mempertahankan  diri sebagai  partai  politik  yang  memiliki pengaruh  besar  di  Kabupaten  Indragiri Hulu.    Partai  berlambang  beringin tersebut banyak menempatkan wakilnya pada Pemilihan Umum Legislatif  tahun  2009.  Disusul  oleh
Partai  Demokrat  yang  juga  ikut  dalam daftar  deretan  partai-partai  besar  yang mempunyai  masa  depan  cerah  di Kabupaten
Inhu,
dengan menempatkan  wakilnya  sebanyak  7 kursi  di  DPRD  Kabupaten  Inhu  tahun 2009-2014.Partai Demokrat, PDIP, PKNU, partai Patriot, dan PKS mendukung  pasangan  Nomor  urut  1 yaitu    pasangan  Tengku  Razmara  dan
Herawati.
Tengku Razmara yang merupakan  mantan  Sekda  Inhu  ini mengusung optimisme memenangi Pilkada
Inhu. Dengan perahu utamanya  Partai  Demokrat  dan  PDI Perjuangan,  calon  yang  berpasangan dengan Herawati tersebut sangat yakin akan meraih dukungan yang signifikan, alasannya karena Partai Demokrat dan PDI  Perjuangan  merupakan  partai besar  yang  juga  memiliki  basis  masa

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
yang cukup kuat menyaingi partai Golkar di Kabupaten  Inhu.  Pasangan  Amedtribja Praja dan Zulfahmi Adrian juga mempunyai asa  untuk  menduduki  kursi  bupati  dan wakil  bupati  di  Kabupaten  Inhu,  melalui perahu  partai  PKPB,  PDK,  PBB  dan  PKP, Amedtripjapraja  yang  juga  mantan  Kepala Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Inhu  ini  juga optimis untuk memenangi kompetisi
Pilkada Inhu  2010. Di lain  pihak Pasangan Yopi-Harman  merupakan  pasangan  yang dinilai  sangat  beruntung  karena  Partai Golkar pemilik kursi legislatif 2009
terbanyak  di  DPRD  Kabupaten  Indragiri Hulu mengusung pasangan tersebut. Partai Golkar bersama PPP, Hanura, PKB, dan PKPI secara solid mendukung pasangan  Yopi-Harman  untuk  memenangi Pilkada  di  Kabupaten  Inhu.  Dengan  modal dukungan  14  kursi  di  DPRD,  optimisme tersebut  akan  dijadikan  strategi  khusus untuk bersaing dengan calon-calon lainnya. Pencalonan  pasangan  Mutjahid Thalib dan Marjohan Yusuf yang mendapatkan  nomor  urut  4  ini,  diluar dugaan  hanya  di  usung  oleh  partai  yang tidak mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Indragiri  Hulu  (non  parlemen).  Semula Mutjahid Thalib tidak ingin kembali mencalonkan  diri  menjadi  bupati  pada Pilkada  Inhu  tahun  2010.  Kemudian  alur politik  berubah  sehingga  Mutjahid  thalib mau maju kembali dalam pemilihan karena adanya  ajakan  dari  Raja  Marjohan  Yusuf, keurungan  Mutjahid  Thalib  untuk  maju dalam  Pilkada  bukan  tidak  beralasan, Mutjahid  Thalib  yang  berasal  dari  partai Golkar  ini  tidak  meyakini  akan  mendapat dukungan dari partai yang pernah menempatkan  dirinya  menjadi  anggota DPRD  Riau  tersebut.  Nama-nama  seperti Tengku  Razmara,  Soegianto  dan  Emrizal Pakis lebih berpotensi besar untuk dicalonkan  sebagai  kandidat  dari  Partai Golkar.  Namun  karena  loby  politik  dari Soegianto dan kedekatannya pada petinggi partai Golkar Riau seperti Rusli  Zainal dan Indra  Muklis  Adnan,  membuat  dukungan
partai  Golkar  jatuh  kepada  Soegianto. Namun mengingat usianya yang sudah tua dan juga mempertimbangkan faktor kesehatan membuat tokoh yang sangat  berperan  di  partai  Golkar tersebut mengarahkan dukungan partai  Golkar  kepada  putranya,  yaitu Yopi Arianto. 11
Mutjahid  Thalib  yang  semula enggan  untuk  maju  kembali  dalam pemilihan,  ternyata  berubah  fikiran. Adanya  upaya  ajakan  dari  Raja Marjohan  Yusuf membuat dirinya berfikir untuk kembali mencalonkan diri di Pilkada Inhu tahun 2010. Kendaraan politik  calon  incumbentcy  hanyalah partai kecil yang dinilai kurang berpengaruh  besar  bagi  pencalonan incumbentcy. Partai-partai tersebut merupakan  partai-partai  non  parlemen diantaranya  adalah  Partai  Demokrasi Pembaharuan (PDP), Barisan Nasional (Barnas), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Damai Sejahtera  (PDS),  Partai  Buruh,  Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai
Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi  (PBR),  Partai  Persatuan Daerah  (PPD)  dan  Partai  Republikan Nusantara (PRN).

## B.3.Analisis  Kekuatan  Politik  dan Indikasi  Penyebab  Kegagalan Calon Incumbentcy
Pada Pemilihan Kepala Daerah  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu tahun  2010  Mutjahid  Thalib  yang merupakan
calon incumbentcy bersama  pasangannya  Raja  Marjohan Yusuf  gagal  memenangkan  Pemilihan Kepala  Daerah.  Calon  kepala  daerah yang  sebelumnya  adalah  Bupati  Inhu
11 Muhammad Ansor, Kuasa Survey Dalam Pilkada “Studi Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah Di Partai Golkar Pada Pilkada 2010 Di Riau”.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
ini  hanya  memperoleh  suara  36.014 dengan  presentase  24,44  %  dan  berada pada  urutan  kedua  suara  terbanyak,  kalah dari  pasangan  Yopi  Arianto  dan  Harman Harmaini  yang  memperoleh  suara  53.791 dengan  presentase  36,50%.  Kegagalan calon  incumbentcy  di  Kabupaten  Indragiri Hulu  ini  menarik  untuk  diteliti  mengingat kekuatan  politik  setiap  calon  incumbentcy diberbagai  Pilkada  di  Indonesia  cenderung untuk  menang  dan terpilih  kembali, namun di  Pilkada  Kabupaten  Indragiri  Hulu  ini, calon  incumbentcy  gagal  dan  tidak  terpilih lagi  pada  pemilihan.Setelah  menganalisa kekuatan politik calon
incumbentcy bersama tim suksesnya dapat diidentifikasi  beberapa  faktor  penting  yang mejadi penyebab kegagalan calon incumbentcy  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  tahun 2010.
Pada pemanfaatan kekuasaan untuk  mempertahankan  status  quo,  calon incumbentcy  kurang  efektif  memanfaatkan jabatannya  sebagai  kepala  daerah,  calon incumbentcy  tidak  berhasil  mengelola sumberdaya  yang  dimilikinya  tersebut untuk membantu pemenangannya di Pilkada. Ini terlihat dari lemahnya penguasaan  media  massa,  kemampuan melakukan loby politik terhadap partai kuat didaera  (penguasaan  politik  lokal),  dan kurang  efektifnya  pemanfaatan  progam, anggaran  dan  fasilitas  pemerintah  untuk mengkapitalisasi  dukungan  masyarakat pemilih.Calon incumbentcy dan tim suksesnya  juga  lemah  pada  beberapa strategi  pemenangan  yang  dibungkus kedalam  political  marketing,  yaitu  pada positioning diantaranya pada pola segmentasi  dan  targeting,  selanjutnya calon  incumbentcy  juga    lemah  pada policy,  party,  person  dan  push  marketing. Secara  umum  kekuatan  politik  calon incumbentcy lemah, sehingga calon incumbentcy kalah dalam pemilihan kepala daerah.

## C. PENUTUP
Pemilihan
kepala daerah selalu  memunculkan  siapa  kandidat yang  menjadi  pemenang  dan  siapa kandidat  yang  gagal  (tidak  terpilih). Semua  kontestan  calon  kepala  daerah berpeluang  untuk  menang  dan  terpilih menjadi  kepala  daerah.  Setelah  di lakukannya  penelitian  yang  secara langsung melibatkan orang yang benar-benar  terlibat  dalam  proses Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  di Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis  dapat  menyimpulkan  beberapa faktor  penyebab  kegagalan  calon incumbentcy pada Pilkada
di
Kabupaten  Indragiri  Hulu  tahun  2010 ini. Penyebab  kegagalan  calon incumbentcy pada Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu ini dipengaruhi oleh  lemahnya calon incumbentcy dalam mengoptimalisasikan kekuasaannya untuk  mempertahankan  status  quo, dan  juga  pada  lemahnya  beberapa pola  strategi  pemenangan  (political marketing). Kekuasaan yang dimilikinya  tidak  dimanfaatkan  secara optimal  oleh  calon  incumbentcy  untuk kembali memenangkan dirinya di pentas  Pilkada,  hal  ini  dibuktikan dengan tidak efektifnya calon incumbentcy  menggunakan  sumber daya  kekuasaan  yang  ia  miliki  untuk mempertahankan  status  quo  dan  juga lemahnya beberapa pola strategi pemenangan yang dibungkus ke dalam  Political  Marketing.  Kondisi tersebut  pada  akhirnya  menyebabkan calon  incumbentcy  gagal  terpilih  dan akhirnya  kalah  dalam  pemilihan.  Bagi calon  kepala  daerah  yang  akan berkompetisi  di  ajang  Pilkada  baik  itu calon incumbentcy ataupun non incumbentcy,  sangat  penting  untuk memperhatikan positioning, yaitu strategi  komunikasi  untuk  memasuki jendela  otak  pemilih  agar  kandidat

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
mengandung arti tertentu yang mencerminkan  keunggulannya  terhadap kontestan pesaing dalam bentuk hubungan asosiatif.  Agar  efektif  positioning  dilakukan dengan  tidak  mengesampingkan  image yang  akan  dibentuk.  Partai  politik  dan koalisi partai
pendukung harus diperhatikan  dalam  hal  pencalonan  kepala daerah.  Dukungan  yang  solid  dari  partai politik  akan  menjadikan  kandidat  memiliki kekuatan politik yang baik dan berpengaruh  besar  untuk  memenangi kompetisi Pilkada.
Selain  itu  pendanaan (finansial)  juga memegang  peranan  yang  cukup  vital didalam membiayai segala bentuk aktivitas politik  calon  selama  perhelatan  Pilkada, dengan  pendanaan  yang  baik  maka  akan semakin  memudahkan  kandidat  untuk mengerahkan  massa  dan  semakin  intens pula  didalam  membuat  suatu  kegiatan untuk  mencapai  kemenangan.  Dalam  hal penyampaian  produk  politik,  seharusnya kandidat menyampaikannya melalui berbagai  media  ataupun  secara  langsung dengan  menggunakan  juru  kampanye (jurkam)  dan  supaya  produk  politik  yang disampaikan  juga  mendapat  perhatian  dan memiliki  keunggulan,  maka  hal  tersebut harus  dilakukan  dengan  cara-cara  yang unik,  menarik  dan  menghibur.  Secara praktis  bagi  calon  kepala  daerah  yang bersaing  di  Pilkada.  Untuk  dapat  menang dalam  Pilkada  harus  mengukur  kekuatan politiknya,
yaitu dengan cara memanfaatkan  berbagai  sumber  daya politik yang ada serta memperhatikan taktik diri  dan  juga  antisipasi  terhadap  berbagai strategi dari lawan-lawan politiknya. Singkatnya untuk mencapai sebuah kemenangan,  upaya  mengelola  sumber daya politik dan strategi Political Marketing harus  dilakukan  seefektif  dan  seefesien mungkin.  Penelitian  ini  hanya  merupakan sebagian  kecil  fenomena  sosial  yang terdapat  didalam  lokasi.  Dalam  artian masih  banyak  lagi  permasalahan  yang dapat digali bagi pihak-pihak yang
berkeinginan melanjutkan atau melakukan penelitian berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwis,  2005,  Pemilihan  Kepala  Daerah Secara Langsung Sebagai Upaya Demokrasi Didaerah, Pekanbaru : Unri Press. Budiardjo  Miriam,  2006,  Dasar  Dasar Ilmu Politik, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. Cangara  Hafied.  2009,  Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Dan Nimmo, 2004, Komunikasi Politik Komunikator, Pesan,
Media,  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya. Firmanzah.  2007,  Marketing  Politik Antara Pemahaman dan Realitas, Jakarta: Yayasan  Obor Indonesia. Herry,    A  2005,  9  Kunci  Sukses  Tim Sukses dalam Pilkada
Langsung,  Yogyakarta:  Galang Press.
Jalaluddin,  Rakhmat,  1989,  Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: Remaja Rosda Karya. Kusumah, Mulyana W 2005, Memenangkan  Hati  dan  Pikiran Rakyat, Strategi dan  Taktik Menang Dalam Pemilihan Kepala  Daerah,  Yogyakarta  : Pembaharuan. Moleong, L.J.,  2000,
Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Bandung:
PT Remaja Rosdakarya Nursal,  A.  2004,  Political  Marketing Strategi  Memenangkan  Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR,
DPD,  Presiden,  Jakarta:  PT. Gramedia. Nasir  M,  1988,  Metode  Penelitian, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian

## Nawawi,  Hadari,  1995,  Metode  Penelitian
Bidang  Sosial,  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Politik Kualitatif, Yogyakarta: Lkis Sanit  Arbi  1997,    Partai,  Pemilu  dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Surbakti  Ramlan,  1992,  Memahami  Ilmu politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sutopo,  HB,  2002,  Metode  Penelitian
Kualitatif, Surakarta: UNS Press Upe Ambo, 2008, Sosiologi Politik Kontemprer,  Jakarta:  PT  Prestasi
Pustakarya. Venus,  2008,  Management  Kampanye Panduan  Teoritis  dan  Praktis  Dalam Mengaktifkan Kampanye Komunikasi, Bandung: Simbiosa
Rekatama. Jurnal

## Ansor,  Muhammad  2010:  “Studi  Proses
Rekrutmen  Calon  Kepala  Daerah  Di Partai  Golkar  Pada  Pilkada  2010  Di Riau”.  Kuasa  Survey  Dalam  Pilkada. 1:17
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah:
UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 UU No.32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu dan Partai Politik
Koran: Tribun Pekanbaru
Skripsi/Tesis/Disertasi:
Ronald Norman P: Faktor-Faktor Penyebab Kemenangan Indra Mukhlis Adnan dan Rosman Malomo
Pada  Pilkada  Inhil  Tahun  2008. Pekanbaru:Skripsi.
Sisrianto  :  Studi  Kemenangan  Karmila Dharma  Santi  Pada  Pemilihan Umum  Legislatif  Tahun  2009  di Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Skripsi