E-ISSN : 2798-7329
Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin Volume 1. No. 2 (2021)

## GERAK POLITIK UANG PADA PILKADA DUMAI 2020: SARANA PENDIDIKAN POLITIK YANG BAIK BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI SE-KOTA DUMAI
Lis Hafrida STIE Tuah Negeri, Indonesia lis.hafrida@gmail.com

## Abstract
This research was a qualitative descriptive study, aimed at describing the application of political education received by students on campus to money politics that occurred in the Election of Mayor and Deputy Mayor at Dumai in 2020. The instrument used a questionnaire developing Guttman scale. Its population  was all students  who are enrolled in  universities throughout  Dumai.  Respondents  amounted  to  760  people  who  were  selected  by  incidental sampling technique. Some findings of this study were: (1) A total of 74.7% of students in the city  of  Dumai  knew  about  money  politics;  (2)  71.7%  of  respondents  knww  the  purpose  of money politics; (3) 79.9% of respondents had experience of receiving money from the success team and/or pairs of candidates; (4) A total of 78.9% of student respondents already knew the impact of money politics on the 2020 Dumai Mayor and Deputy Mayor Election; (5) A total of  73.6%  of  respondents  had  experience  receiving  money  from  unscrupulous  pairs  of candidates during the previous election when the previous election was held; (5) Questions regarding  the  prediction  of  money  politics  during  the  election  was  85%  of  respondents answered  that  it  would  not  happen;  (6)  The  statement  of  the  respondent's  attitude  when receiving money and choosing the candidate pair in question would be made by 22.1% of the respondents; and (7) A total of 71.4% of respondents did not accept the money given and did not  choose  the  candidate  pair.  In  conclusion,  from  the  percentage  of  the  data  above, realization of political education received by the students in some campus in Dumai with the attitude towards the rejection of money politics in happened in Dumai on 2020 Mayor election is better.

## Keywords:  Money  Politics;  Political  Education;  Dumai’s  Mayor  and  Deputy  Mayor Election in 2020

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif,  bertujuan  untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan politik yang diterima mahasiswa di kampus terhadap politik uang yang terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020. Instrumen  penelitian  ini  adalah  angket  menggunakan  skala  Guttman.  Populasi  penelitian adalah  seluruh  mahasiswa  yang  terdaftar  di  perguruan  tinggi  se-kota  Dumai.  Responden berjumlah 760 orang yang dipilih dengan teknik sampling insidental. Temuan penelitian ini adalah:  (1)  Sejumlah  74,7%  mahasiswa    di  kota  Dumai  mengetahui  tentang  apa  itu  politik uang dan 25,3% tidak mengetahuinya; (2) Sebesar  71,7% responden mengetahui tujuan dari politik uang; (3) 79,9% responden memiliki pengalaman menerima uang dari tim sukses dan atau  pasangan  calon  peserta  pemilihan;  (4)  Sejumlah78,9%  responden  sudah  mengetahui dampak  politik  uang  terhadap  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Dumai  2020;(5) Sebanyak 73,6% responden memiliki pengalaman menerima uang dari pasangan calon pada pemilu sebelumnya; (5) Pertanyaan tentang prediksi akan adanya politik uang saat Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dijawab dengan 85% responden menjawab tidak akan terjadi; (6) Pernyataan sikap responden saat  menerima uang dan memilih pasangan calon yang dimaksud dilakukan oleh 22,1% responden; dan (7) Sejumlah 71,4% responden bersikap tidak  menerima  uang  yang  diberikan  dan  tidak  memilih  pasangan  calon  tersebut.  Jadi penerapan  pendidikan  politik  yang  diterima  mahasiswa  di  kampus  dengan  sikap  terhadap penolakan politik uang dalam pemilu Walikota Dumai 2020 sudah baik.

## Kata Kunci: Politik Uang; Pendidikan Politik; Pilkada Dumai 2020

## Pendahuluan
Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum merupakan pergelaran akbar demokrasi politik bagi rakyat Indonesia dan para pasangan calon yang digelar setiap lima tahun sekali. Pesta  demokrasi  ini  merupakan  wujud  kedaulatan  rakyat  dan  bertujuan  untuk  memilih perwakilan  rakyat  yang  duduk  di  kursi  DPR  (Dewan  Perwakilan  Rakyat),  DPD  (Dewan Perwakilan  Daerah),  DPRD  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah)  dan  Presiden  dan  Wakil Presiden dan terdiri dari para kandidat yang mewakili partai-partai yang ada.
Para  kandidat  yang  mencalonkan  diri  sebagai  calon  legislatif  (caleg)  saling berkompetisi untuk mendapatkan dukungan berupa pemberian suara dari masyarakat. Berbagai usaha pun dilakukan oleh para caleg ini agar masyarakat bersimpati dan bersedia memberikan suaranya untuk mau memilihnya.  Contoh cara yang dinilai taat asas seperti : (1) Para caleg ini memperkenalkan  visi  dan  misi  serta  program  jangka  panjang  yang  dimilikinya  kepada masyarakat selaku pemilih, dan (2) Caleg memberikan track record (rekam jejak) yang baik kepada  masyarakat.  Lebih  lanjut,  dikarenakan  media  massa  berkewajiban  untuk menyampaikan  informasi  dalam  bentuk  siaran  yang  cermat,  jujur  dan  berintegritas  maka informasi politik berupa kampanye visi dan misi serta track record para caleg ini melalui media massa  pun  dilibatkan  sepenuhnya.    Media  massa  berupa  media  cetak  dan  online  ini  dinilai sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi politik kepada masyarakat luas yang terdiri dari beragam etnis dan agama (Firdaus, 2020).
Secara tegas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil dan terbebas dari politik uang di Indonesia menurut Firdaus (2020) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  serta  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Pedoman Pelaksanaan Kampanye. Hukuman yang tegas bila ditemukan adanya tindakan money politics dalam pemilu juga telah diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2012 tersebut pasal 301 ayat 1. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa hukuman pidana diberlakukan tidak hanya bagi calon legislatif yang terlibat  politik  uang  saja  tetapi  juga  pengurus  partai  politik,  juru  kampanye,  personal  dan organisasi yang ditunjuk sebagai peserta pemilu.
Tetapi  beberapa  oknum  caleg  ditemukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dan  petugas penyelenggara  pemilu  melakukan  pelanggaran  politik  uang  ini.  Tujuannya  adalah  untuk membeli suara masyarakat melalui pemberian sejumlah uang atau barang kepada masyarakat tersebut  dan  disayangkan  sekali  kegiatan  ini  dilakukan  dalam  keadaan  sadar  (Robi  Cahyadi Kurniawan, 2019). Hal ini jelas-jelas telah menjadi fenomena buruk dan mencederai demokrasi di Indonesia karena meredupkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu.
Politik  uang  ini  dikelompokkan  dalam  tindakan  pelanggaran  pemilu  dan  termasuk dalam  kelompok  pidana  pemilu.  Hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri  karena  pemilihan  umum memerlukan modal (uang) baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu itu sendiri, dalam hal ini para caleg. Contoh sederhana saja pada saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden  atau  kepala  daerah  seperti  Walikota  dan  wakil  walikota.  Kampanye  ini  bersifat terbuka dan menghadirkan massa (masyarakat) dalam jumlah besar. Untuk mencapai ke tempat
berlangsungnya kampanye maka massa tadi dibekali sejumlah uang dan atribut. Dalam sudut pandang hukum, hal ini sudah termasuk ke dalam politik uang.
Pendidikan politik merupakan aspek penting untuk menciptakan karakter unggul untuk menghadapi tantangan di era globalisasi saat ini. Karakter unggul yang dimaksud antara lain ditinjau  dari  segi  potensi  dalam  diri  individu  seperti  bakat,  keahlian,  pengetahuan  dan kepemimpinan, serta intelektual  dalam lingkungan akademik. Perguruan  tinggi  atau kampus menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa untuk menemukan jati diri dan mengimplemetasikan berbagai  hasil  pemikiran  mereka.  Oleh  karena  itu  pendidikan  politik  menjadi  poin  penting dalam menciptakan mahasiswa yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tolak  ukur  keberhasilan  pendidikan  politik  ini  diantaranya  terciptanya  wagra  negara  yang berkualitas di tengah masyarakat.
Dalam  kaitannya  dengan  dunia  kampus,  kampus  merupakan  salah  satu  tempat  yang memfasilitasi adanya pendidikan politik yang bersifat preventif. Menurut Almond dalam (Tri Wulandari & Dayati, 2020) pendidikan politik ini adalah kegiatan yang bertujuan membentuk nilai-nilai  moral  berorientasi  politik  bagi  sivitas  akademika  (dalam  hal  ini  lebih  ditujukan kepada mahasiswa). Mahasiswa idealnya memiliki partisipasi politik yang tinggi karena warga negara  yang  berpendidikan  tinggi  dinilai  lebih  sadar  dan  aktif  dalam  berpartisipasi  politik. Selain  itu,  mahasiswa  sebagai  penyandang  gelar  sebagai  agent  of  change  merupakan  sosok kritis yang harus mengetahui tentang fenomena pelanggaran politik seperti money politics ini. Sebagai  individu  yang  mendapatkan  pendidikan  politik  di  kampus,  mahasiswa  bertanggung jawab dalam perpolitikan negara (Pahlevi & Amrurobbi, 2020).
Pendidikan politik merupakan awal munculnya revolusi sosial, di mana ideologi atau pemikiran politik tertentu dapat disebarluaskan dalam bentuk afektif dan psikomotor sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan masyarakat. Fungsi perguruan tinggi adalah memberikan  penguatan  kepada  peran  organisasi  kemahasiswaan  untuk  mengembangkan kesadaran mahasiswa akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Ramdhani, 2019).
Tepatnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 akan diadakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kota Dumai, Riau.  Kepala daerah yang dipilih adalah Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai untuk periode 2020-2025. Pada Pilkada kali ini, terdapat empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri, diantaranya: (1) Hendri Sandra – Rizal Akbar; (2) Eko Suharjo – Syarifah; (3) Paisal – Amris; dan (4) Edi Sepen – Zainal Abidin. Lembaga Strategis Kajian Politik Dumai memprediksi bahwasanya yang akan menang adalah paslon  ketiga  yang  akan  meraih  perolehan  suara  terbanyak  di  lima  kecamatan.  Paslon  ini bersaing ketat dengan paslon nomor 2. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan pendidikan  politik  terhadap  gerak  politik  uang  pada  Pilkada  Dumai  2020  dari  segi  persepsi mahasiswa se-kota Dumai.

## Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  deskriptif  kuantitatif merupakan  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  keadaan  atau  status  fenomena  dan dianalisis. Penelitian ini menggunakan alat statistik dekriptif sehingga formulasi hipotesis tidak diperlukan (Suharsimi, 2006). Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerapan pendidikan  politik  terhadap  fenomena  politik  uang  pada  saat  akan  dilaksanakannya  Pemilu Walikota  dan  Wakil  Walikota  Kota  Dumai  tahun  2020  berdasarkan  persepsi  mahasiswa. Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  kuesioner  (angket)  Persepsi  Mahasiswa terhadap Politik Uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020 yang terdiri atas 10 pertanyaan menyangkut politik uang. Angket ini dikembangkan menggunakan skala Guttman, di mana  hanya  ada dua interval  ‘ya’ dan ‘tidak’, ‘pernah  dan tidak pernah’, ‘tahu dan tidak tahu’ karena peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas dari responden (Sugiyono,  2007).  Sebelum  turun  ke  lapangan  kuesioner  ini  telah  diuji  validitas  dan
reliabilitasnya.  Uji  coba  dilakukan  di  STIE  Tuah  Tuah  Negeri.  Melalui  pengujian  validitas angket diperoleh hasil valid dengan rhitung kecil dari rtabel (0,878)  dan pengujian reliabilitas didapatkan hasil reliabel di mana hasil perhitungan rhitung sebesar 0,952 lebih besar dari rtabel 0,6. Populasi penelitian adalah mahasiswa perguruan tinggi di kota Dumai yang terdaftar pada semester  ganjil  tahun  ajaran  2020/2021.    Responden  penelitian  berjumlah  760  orang  yang didominasi  oleh  responden  laki-laki  dengan  persentase  64,2%  dan  35,8%  responden perempuan.  Responden  dipilih  menggunakan  teknik  sampel  insidental.  Teknik  ini  dipilih karena peneliti memandang bahwa mahasiswa yang ditemui itu cocok dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2007).

## Hasil dan Pembahasan
Untuk  mengetahui  persepsi  mahasiswa  terhadap  aktifitas  politik  uang  yang  akan berlangsung  saat  pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Dumai  pada  tanggal  9  Desember 2020 nanti, berdasarkan angket yang telah diisi oleh responden, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Persentasi Persepsi Mahasiswa tentang Politik Uang pada Pemilihan Walikota
Dumai tahun 2020 No Indikator Persentase (%) Ya Tidak Total 1 Pengetahuan  tentang politik uang 74,7 25,3 100 2 Pengetahuan tentang tujuan politik uang 71,7 28,3 100 3 Pengetahuan  dampak  dari  politik uang terhadap Piemilihan Walikota  Dumai tahun 2020 78,9 21,1 100 4 Pengalaman  menerima  uang  dari pasangan calon atau tim sukses 79,9 20,1 100 5 Pengalaman  menerima  uang  saat pemilu sebelumnya 73,6 26,4 100 6 Perkiraan akan adanya politik uang dalam Pemilihan Walikota Dumai tahun 2020 15 85 100 7 Pernyataan  sikap  akan  adanya politik  uang,  uang  diterima  dan paslon tersebut dipilih 22,1 77,9 100 8 Pernyataan  sikap  akan  adanya politik  uang,  uangnya  diterima tetapi paslon tidak dipilih 28,6 71,4 100
Dari  data  di  atas  diperoleh  persentase  dari  setiap  pertanyaan  tentang  persepsi mahasiswa terhadap politik uang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di kota Dumai tahun  2020.  Pertama,  dalam  tabel  1  di  atas  digambarkan  bahwa:  Pertama,  sejumlah  74,7% mahasiswa  di  kota  Dumai  mengetahui  tentang  apa  itu  politik  uang,  sedangkan  25,3%  tidak mengetahui  tentang  politik  uang.  Kedua,  sebesar  71,7%  responden  mengetahui  tujuan  dari politik  uang  dan  sisanya  28,3%  tidak  tahu  tujuan  dari  politik  uang  tersebut.  Ketiga,  79,9% responden  memiliki  pengalaman  menerima  uang  dari  tim  sukses  dan  atau  pasangan  calon peserta  Pemilihan  Walikota  dan  wakil  Walikota  kota  Dumai,  dan  hanya  20,1%  yang  tidak pernah menerima uang.  Keempat, 78,9% responden sudah mengetahui dampak politik uang terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai 2020, sementara 21,1% responden yang tidak mengetahui.
Kelima, sejumlah 73,6% responden memiliki pengalaman menerima uang dari oknum pasangan calon saat pemilu sebelumnya dan 26,4% belum pernah menerima uang saat pemilu sebelum  ini  dilaksanakan.  Keenam,  pertanyaan  tentang  akan  adanya  politik  uang  saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dijawab dengan 85% responden menjawab tidak akan ada dan 15% dari responden menjawab politik uang akan terjadi. Ketujuh, pernyataan sikap responden saat  menerima uang dan memilih  pasangan calon  yang dimaksud akan dilakukan oleh 22,1% responden, dan sebaliknya 77,9% responden bersikap tidak akan menerima uang dan  tidak  memilih  pasangan  calon  tersebut.  Terakhir,  71,4%  responden  bersikap  tidak menerima uang yang diberikan dan tidak memilih pasangan calon tersebut dan sisanya 28,6% responden   menerima uang dan tidak memilih calon pasangan yang memberikan uang tersebut.

## 1.  Pengetahuan Mahasiswa terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui asas Pemilu langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ini, jelaslah bahwa tujuan Pemilu  adalah  untuk  melahirkan  pemimpin  yang  adil,  memiliki  integritas  tinggi,  jujur  dan mengedepankan  kepentingan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  legitimasi  kekuatan  rakyat diserahkan sebagian kepada perwakilan yang duduk di parlemen. Begitu juga dalam pemilihan kepala  daerah  apakah  itu  gubernur  dan  wakil  gubernur,  walikota  dan  wakil  walikota  serta bupati dan wakil bupati yang merupakan sarana mengakomodasikan cita-cita masyarakat demi terciptanya kehidupan yang lebih baik.
Namun,  pelanggaran  dalam  pemilu  kepala  daerah  ini  sering  muncul  di  masa-masa pemilihan.  Seringnya, alasan yang digunakan para pelaku yang notabene adalah para kontestan politik  ini  adalah  karena  pemilu  memerlukan  biaya  yang  besar  dalam  penyelenggaraannya sehingga  mereka  berlomba-lomba  mendapatkan  dukungan  (suara  rakyat)  demi  dapat menduduki kursi pemimpin di daerah masing-masing. Tak heran bila saat ini ditemukan pejabat publik  yang  korup  untuk  mengganti  biaya  politik  yang  cukup  tinggi.  Salah  satu  bentuk pelanggaran pemilu yang paling sering terjadi adalah adalah politik uang (money politics).
Politik  uang  telah  diatur  secara  tegas  dalam  perundang-undangan  sebagai  salah  satu pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan bagi pelakunya telah ditetapkan sangsi yang berat  pula.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2016  tentang Pemilihan Kepala daerah Pasal  187A ayat  (1) yang berbunyi  “Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada  warga  negara  Indonesia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu  sehingga suara menjadi  tidak  sah,  memilih  calon  tertentu,  atau  tidak  memilih  calon  tertentu  sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)” (Nail, 2018). Hal senada juga diungkapkan oleh Aspinall dan  Sukmajati  dalam  (Pahlevi  &  Amrurobbi,  2020),  di  mana  politik  uang  adalah  salah  satu usaha  kontestan  politik  menyuap  para  pemilihnya  dengan  membagi-bagikan  uang  atau  jasa secara cuma-cuma dengan maksud agar suara pemilih diberikan kepada kontestan ini.
Berdasarkan  hasil  sebaran  angket  di  lapangan  terhadap  mahasiswa  yang  ada  di perguruan tinggi di Kota Dumai, pengetahuan mahasiswa tentang politik uang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020 sudah baik. Pengetahuan tersebut tidak hanya dari segi definisi tetapi juga dari segi tujuan dan dampak dari politik uang itu. Hal ini didukung oleh hasil angket yang menunjukkan bahwa  74,7% mahasiswa tersebut  mengetahui tentang apa itu politik uang dan hanya 25,3% tidak mengetahui tentang politik uang. Kemudian  71,7% responden mengetahui tujuan dari politik uang  dan sisanya 28,3% tidak tahu tujuan dari politik uang tersebut. Begitu juga dampak politik uang yang sudah diketahui oleh 78,90% mahasiswa.

## Gambar 1. Persentase Pengetahuan Mahasiswa tentang Politik

## 2.  Realisasi Pendidikan Politik  Yang  Diperoleh Mahasiswa Dengan Praktiknya Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020
Pendidikan politik merupakan awal munculnya revolusi sosial, di mana ideologi atau pemikiran politik tertentu dapat disebarluaskan dalam bentuk afektif dan psikomotor sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan masyarakat. Fungsi perguruan tinggi adalah memberikan  penguatan  kepada    peran  organisasi  kemahasiswaan  untuk  mengembangkan kesadaran mahasiswa akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Ramdhani, 2019).
Salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan politik ini adalah proses demokrasi dalam penentuan hak setiap warga negara. Hal ini tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu, berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, adil sesuai ketentuan perundang-undangan”. Bentuk tercapainya proses tujuan pendidikan politik dalam pasal ini adalah kesadaran akan hak dan kewajiban serta mempunyai tanggungjawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Hal  ini tidak  dapat  dilihat secara langsung karena dibutuhkan  waktu  yang  cukup lama  untuk  melihat  perubahan  sikap  dan  perilaku  seseorang  ke  arah  yang  lebih  baik (RAHMADI, 2016).
Gambar 2. Persentase Responden Yang Pernah Menerima Uang Dari Timses Atau Paslon
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% Pengetahuan  tentang politik uang Pengetahuan tentang tujuan politik uang Pengetahuan dampak dari politik uang terhadap Piemilihan Walikota Dumai tahun 2020 74.70% 71.70% 78.90% Tidak Ya 73.60% 26.40% Pernah Tidak Pernah
Proses  pendidikan  politik  dalam  diri  mahasiswa  di  perguruan  tinggi  se-kota  Dumai telah berlangsung dengan baik. Hal ini seperti digambarkan pada Chart 2 di atas.   Chart ini mendeskripsikan  bahwa  Pemilu  sebelum  tahun  2020,    sebagian  besar  mahasiswa  pernah menerima  uang  dari  tim  sukses  dan  atau  pasangan  calon  dengan  persentase  73,60%. Sebaliknya,  mahasiswa yang  tidak pernah menerima presentasenya lebih kecil yaitu 26,40% saja.
Gambar 3. Persentase Pernyataan Sikap Menolak Politik Uang Dengan Memanfaatkan Uang Yang Diberikan
Sebagai  tambahan,  berdasarkan  deskripsi  pada  Chart  3  di  atas,  meskipun  responden pernah  menerima  uang  dari  tim  sukses  atau  pasangan  calon  dalam  pemilihan  sebelumnya, namun sikap untuk menolak politik uang ditunjukkan dari hasil angket. Para responden berani menerima uang yang diberikan karena membutuhkan uang tersebut dengan persentase sebesar 71,40%    tetapi  berani  juga  menolak  untuk  memilih  pasangan  calon  yang  memberikannya. Sementara  itu,  bagi  responden  yang  menerima  uang  dan  memilih  pasangan  calon  tersebut presentasenya  28,60%.  Chart  3    menunjukkan  realisasi  bahwasanya  mahasiswa  telah mengalami  proses  pembelajaran  politik  bahwasanya  politik  uang  tersebut  tidak  baik  dalam proses demokrasi Indonesia.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  (Wahyu,  2019)  yang  mendefinisikan  politik  uang sebagai kanker dalam demokrasi Indonesia. Ia mengibaratkan politik uang ini seperti sebuah pertumbuhan sel kanker dalam tubuh demokrasi  kita yang  menggerogoti nilai kejujuran dan keadilan sehingga lama kelamaan dapat merusak moralitas politik. Politik uang ini berawal dari ditetapkannya partisipasi massa (masyarakat) dalam pemilihan langsung kepala daerah pada tahun 2005. Adanya pergeseran politik uang dari sesama anggota legislatif selaku pemilih di parlemen    menjadi  masyarakat  sebagai  pemilih  langsung  yang  memiliki  suara  menjadi penyebabnya. Tak hanya pemilih yang telah bergeser, bentuk praktek politik uang in pun telah berkembang.  Tak  hanya  menyogok  menggunakan  uang  saja  tetapi  sudah  dalam  bentuk pemberian jasa seperti pengobatan gratis, asuransi, pemberian proyek, bantuan pembangunan sarana umum seperti jalan atau tempat ibadah bahkan juga telah merambah ke dalam bentuk kegiatan sosial dan berbagai macam bentuk perlombaan.

## Kesimpulan
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui asas Pemilu  langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ini, jelaslah bahwa tujuan Pemilu  adalah  untuk  melahirkan  pemimpin  yang  adil,  memiliki  integritas  tinggi,  jujur  dan mengedepankan  kepentingan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  legitimasi  kekuatan  rakyat diserahkan sebagian kepada perwakilan yang duduk di parlemen. Begitu juga dalam pemilihan kepala  daerah  apakah  itu  gubernur  dan  wakil  gubernur,  walikota  dan  wakil  walikota  serta bupati dan wakil bupati yang merupakan sarana mengakomodasikan cita-cita masyarakat demi terciptanya kehidupan yang lebih baik.
28.60% 71.40% Ya Tidak
Politik  uang  dalam  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Dumati  tahun  2020  ini merujuk  pada  tindakan  menyogok  para  kontestan  pemilu  untuk  masyarakat  dengan memberikan secara percuma pemberian seperti uang dan jasa  dengan tujuan agar suara pemilih ditujukan untuk kontestan tersebut agar memenangkan pemilihan.  Hal ini jelas bertentangan dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  untuk  para  pelakunya  telah  disiapkan  sanksi yang tegas.
Dalam  kaitannya  dengan  pendidikan  politik  dimana  pendidikan  ini    meliputi  aspek kesadaran  mahasiswa  terhadap  hak  dan  kewajibannya  di  bidang  politik.  Salah  satu  yang menjadi hak mereka adalah memilih dan dipilih dalam pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah  melalui  pemungutan  suara  yang  berasaskan  luber  dan  jurdil.  Pengetahuan  mengenai politik uang yang dilarang dalam pemilu  menjadi   sebuah kewajiban bagi  mahasiswa untuk dapat  tegas  menolaknya.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  adanya  perubahan  sikap  dan  perilaku mahasiswa di Kota Dumai dalam menghapapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020  dari  yang  biasanya  menerima  karena  alasan  ekonomi  dan  kebutuhan  menjadi  perilaku penolakan disebabkan alasan  pengetahuan dan kesadaran akan bahaya politik uang terhadap demokrasi dan prosesnya. Kesimpulan harus menjawab permasalahan penelitian dan temuan dari penelitian yang dilakukan. Dapat juga memberikan saran atau rekomendasi untuk proyek riset berikutnya.

## Daftar Pustaka
Firdaus, A. (2020). Money Politics dalam Pemilihan Umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pemilu. Justiqa, 02(01), 61–69.
Nail, M. H. (2018). Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum. 5(2), 245–261.
Pahlevi, M. E. T. P., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Jurnal Antikorupsi Integritas, 6(1), 141–152. RAHMADI,  D.  S.  (2016).  Peran  Elit  Politik  Lokal  dalam  Pendidikan  Politik  Mahasiswa  di Kabupaten Lombok Timur. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 13(1). https://doi.org/10.21831/socia.v13i1.9901
Ramdhani, H. (2019). Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi.
Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019, 79–85.
Robi Cahyadi Kurniawan, D. H. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. Jurnal Integritas KPK 2019, 5(1), 29–41.
Sugiyono. (2007). Statistik untuk Penelitian (E. Mulyatiningsih (ed.)). Alfabeta Bandung. Tri Wulandari, N. A., & Dayati, U. (2020). Hubungan Pengetahuan Kewarganegaraan dengan
Partisipasi Politik Mahasiswa.  Jurnal Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan, 4(2), 361. https://doi.org/10.17977/um019v4i2p361-367
Wahyu, Y. (2019). Setengah Hati Berantas Politik Uang. In D. S. Kartini (Ed.), Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penyelenggaraan Kampanye (Pertama, pp. 111–138). BAWASLU : Badan Pengawas Pemilu. www.bawaslu.go.id