## ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

## Analysis of Online Criminal Fraud in the South Sulawesi Regional Police
Jalil Wahyudin 1* , Ruslan Renggong 2 , Abd. Haris Hamid 2
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: jalilwahyudin.JW@gmail.com
Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  memahami  penerapan  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara  Online  di  Wilayah Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  serta  apa  saja  hambatan  –hambatan  yang  dihadapi  Penyidik  dalam  pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian bersifat analisis kualitatif. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan di Unit Cyber Crime Direktorat Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sulsel  di  Kota  Makassar.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  Indonesia  telah  banyak terjadi Tindak Pidana Penipuan secara Online dimana korbannya mencakup semua kalangan masyarakat yang mengakibatkan kerugian secara materil dengan kisaran ratusan juta hingga milyaran rupiah, Modus operandi pelaku pun bermacam-macam dari modus menjual barang hingga penawaran jasa fiktif kepada korban dengan menggunakan media sosial sebagai sarananya. Dalam Penyidikannya terdapat berbagai kendala yang di hadapi oleh Penyidik diantaranya karena Tempat Kejadian Perkara berada di dunia  maya, Proses pengungkapannya  yang  membutuhkan  waktu  yang lama serta keterbatasan alat khusus  untuk membantu Penyelidikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapannya yaitu, faktor internal dan eksternal dengan  beberapa  klasifikasi.  Faktor  internal  yaitu  sumber  daya  manusia  untuk  menjalankan  perangkat  alat  khusus  tersebut masih terbatas, infrastruktur tekhnologi untuk pengadaan alat khusus masih terbatas pada polda-polda tertentu saja. Sedangkan faktor  eksternal  yaitu,  keengganan  masyarakat  untuk  melaporkan  kejadian  Tindak  Pidana  penipuan  online  tersebut  karena masyarakat tidak mengetahui karena menganggap bahwa kerugian materil yang dialami relative kecil saja.
Kata Kunci : Penyelidikan dan Penyidikan, Tindak Pidana Penipuan Online

## ABSTRACT
The research aims to understand the implementation of the Online Fraud Investigation Process in the South Sulawesi Regional Police  and  what  obstacles  investigators  face  in  its  implementation.  This  research  was  conducted  using  empirical  juridical methods.  The  research  is  a  qualitative  analysis.  Data  collection  methods  and  techniques  were  carried  out  using  literature studies and interviews. The research was conducted at the Cyber Crime Unit of the Special Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police in Makassar City. The results of the research show that in Indonesia there have been many online fraud crimes where the victims include all levels of society resulting in material losses ranging from hundreds of millions to billions of rupiah.  The modus operandi of the perpetrators also varies from selling goods to offering fictitious services to victims. by using social media as a means. In the investigation, there were various obstacles faced by investigators, including because the crime scene was in cyberspace, the disclosure process took a long time and limited special tools to assist the  investigation.  There  are  several  factors  that  influence  disclosure,  namely,  internal  and  external  factors  with  several classifications.  Internal  factors,  namely  human  resources  to  run  the  special  equipment  are  still  limited,  technological infrastructure for procuring special equipment is still limited to certain regional police. Meanwhile, external factors are the reluctance of the public to report incidents of online fraud because the public does not know because they think that the material losses experienced are relatively small.
Keywords: Investigations and Investigations, Online Fraud Crimes
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Wilayah Kepolisian… (Jalil wahyudin, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)

## 1.   PENDAHULUAN
Kejahatan  terdiri  dari  2  (dua)  jenis  yaitu  kejahatan Konfensional  dan  kejahatan  non  Konfensional.  Dalam  hal kejahatan Konfensional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1  tahun  1946  tentang  Hukum  Pidana.  Dan  kejahatan  Non Konfensional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia  lain  yang  mencakup  Undang-Undang  Migas, Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kehutanan serta terdapat lagi Undang-Undang lain yang diatur di  luar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  termasuk  pula Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Tindak Pidana  Penipuan  Online  diatur  secara  khusus  dalam  Pasal  28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Hal  terpenting  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat, berbangsa dan bernegara adil dan makmur di Indonesia, tentu saja  harus  ada  aturan  hukum  serta  norma-norma  yang mengaturnya  terlebih  lagi  di  era  digital  sekarang  ini  banyak sekali  terjadi  perkara  Pidana  Penipuan  secara  Online  yang  di alami  oleh  masyarakat.  Dalam  perkembanganya  banyak menimbulkan kerugian materil bagi korbannya.
Penipuan  secara  online  merupakan  tindakan  yang termasuk  ke  dalam  tindak  Pidana  yang  akibatnya  diberikan ancaman  hukuman  bagi  yang  melakukannya  baik  berupa kurungan  penjara  maupun  berupa  denda.  Penipuan  secara online  diatur  dalam  Pasal  28  Ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Menurut  Bagir  Manan  Undang-  Undang  tersebut merupakan  Lex  specialis  yaitu  adalah  asas  penafsiran  hukum yang  menyatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat  khusus  (lex specialis)  mengesampingkan  hukum  yang bersifat  umum (lex generalis). Namun Undang-Undang tersebut dapat pula di junto kan  dengan  Pasal  378  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946 Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Di  dalam perkara  Penipuan  Online  terdapat  motif  yang  tujuan  pelaku adalah  keuntungan,  yang  dilakukan  dengan  cara  curang  atau memperdaya  orang,  agar  si  korban  dapat  memberikan  atau menyerahkan suatu barang berharga, atau baik berupa uang.
Tindakan memperoleh manfaat dari mempengaruhi orang lain  adalah  hal  utama  dalam  tindak  Pidana  Penipuan  online. Tanpa  adanya  upaya  memperdaya  atau  menggerakan  maka unsur penipuan menjadi tidak sempurna.
Di  dalam  perkara-perkara  penipuan  online  sulit  untuk dibuktikan  karena  dilakukan  dengan  media  dunia  maya  atau secara  daring  yang  pelakunya  tidak  diketahui  dimana keberadaannya.  Pelaku  juga  cenderung  sangat  gampang menghilangkan  barang  bukti  digital  (Digital  evidence)  yang mereka  pakai  untuk  berbuat  kejahatan.  Akibat  hukum  dari pelaku penipuan online yang memenuhi unsur menjadi pelaku Tindak  Pidana  penipuan,  Berdasarkan  Pasal  28  Ayat  (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (UU ITE) Dalam Pasal  28  Ayat  (1)  akan  dijerat  ancaman  hukuman  selama  6 tahun. Yaitu dengan bunyi:
“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  diPidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”
Pada dasarnya, Penipuan online merupakan tindak Pidana yang  sama  dengan  penipuan  Konvensional  yang  diatur  baik dalam KUHPidana lama yang masih berlaku. Adapun Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya tidak  mengatur  eksplisit  mengenai  penipuan  online.  Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak. Sementara itu, Penipuan Konvensional diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang menjelaskan, “Barang Siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan  melawan  hak, baik dengan  memakai  nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun  dengan  karangan  perkataan-perkataan  bohong, membujuk orang supaya  memberikan suatu barang,  membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”
Korban  tindak  Pidana  penipuan  online  tidak  hanya mencakup  dari  masyarakat  golongan  menengah  keatas  saja, tetapi sejatinya golongan masyarakat menengah kebawah yang notabenenya dalam hal  ini bisa dikatakan sebagai masyarakat miskin juga rentan menjadi korban dari tindak Pidana penipuan online  ini.  Hal  itu  didasarkan  atas  motif  ekonomi,  serta  gaya hidup  yang  selama  ini  menjadi  momok  dalam  kehidupan masyarakat.
Motif ekonomi dan budaya konsumtif atau biasa disebut gaya hidup selama ini menjadi hal yang merebak di kehidupan masyarakat  modern  mempunyai  dampak  sangat  besar  dalam tumbuh kembang ekonomi dan motif pelaku kejahatan. Pelaku tindak  Pidana  Penipuan  online  melakukan  kejahatan  tersebut tidak pandang bulu melihat siapa korbannya. Korban bisa saja meliputi  Pengusaha,  ibu  rumah  tangga,  dosen,  pejabat pemerintahan bahkan aparat penegak hukum baik Polri maupun dari TNI.
Mereka  melakukan  tindak  Pidana  tersebut  secara  sadar dan  mempunyai  niat  sejak  awal  kejahatan  tersebut  di  mulai. Berdasarkan  tradisi  common  law,  hakim  sering  kali menyimpulkan  "keadaan  pikiran  yang  buruk"  selain  tindakan atau  kelalaian  (actus  reus)  untuk  memutuskan  bersalahnya seorang  penjahat.  Seiring  waktu,  kondisi  mental  orang  yang bersalah (mens rea) menjadi bervariasi di antara berbagai jenis kejahatan.  Kejahatan  dan  kondisi  mental  tersebut  dapat mencakup,  misalnya,  "kebencian",  "penipuan"  sebagai penipuan,  "kesengajaan  dan  korupsi"  sebagai  sumpah  palsu, dan seterusnya.
Sistem hukum Common Law adalah sistem hukum yang berlaku  di  negara-negara  yang  dulunya  merupakan  koloni Inggris.  Sistem  ini  didasarkan  pada  keputusan-keputusan Pengadilan yang telah diambil sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu.
Sistem  hukum  Common  Law  memiliki  beberapa karakteristik  utama.  Pertama,  sistem  ini  didasarkan  pada preseden  hukum,  yang  berarti  bahwa  keputusan-keputusan pengadilan  sebelumnya  menjadi  dasar  untuk  keputusan- keputusan  pengadilan  di  masa  depan.  Pengadilan  harus mengikuti keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya dalam kasus yang serupa, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk mengubahnya. Hal ini memberikan stabilitas dan konsistensi dalam sistem hukum.
Kedua, sistem hukum Common Law juga mengandalkan interpretasi  hukum  oleh  hakim.  Hakim  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  sistem  ini,  karena  mereka  harus menafsirkan undang-undang dan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu  ke  waktu.  Hal  ini  memungkinkan  hukum  untuk berkembang  dan  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial  dan kebutuhan masyarakat.
Ketiga,  sistem  hukum  Common  Law  juga  menghargai prinsip  keadilan  dan  kebebasan  individu.  Hakim  memiliki kebebasan  untuk  membuat  keputusan  yang  adil  dan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Mereka juga  harus  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  hukum  yang telah berkembang dari waktu ke waktu, seperti prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan berbicara.
Keempat, sistem hukum Common Law juga menghargai peran juri dalam proses hukum. Juri adalah sekelompok warga negara  yang  dipilih  secara  acak  untuk  mendengarkan  bukti- bukti dalam kasus dan membuat keputusan berdasarkan fakta- fakta  yang  ada.  Peran  juri  ini  memberikan  perspektif masyarakat  dalam  proses  hukum  dan  memastikan  bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil.
Namun,  sistem  hukum  Common  Law  juga  memiliki beberapa  kelemahan.  Pertama,  karena  sistem  ini  didasarkan pada  preseden  hukum,  ada  kemungkinan  bahwa  keputusan- keputusan  yang  telah  diambil  sebelumnya  tidak  lagi  relevan atau  tidak  adil  dalam  konteks  yang  berbeda  dengan  keadaan sekarang.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  ketidakadilan  dalam sistem hukum itu sendiri.
Kedua,  sistem  hukum  Common  Law  juga  cenderung rumit  dan  sulit  dipahami  oleh  masyarakat  awam.  Bahasa hukum yang digunakan dalam keputusan pengadilan seringkali sulit  dipahami  dan  membingungkan  bagi  orang  yang  tidak memiliki  latar  belakang  hukum.  Hal  ini  dapat  menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum.
Ketiga,  sistem  hukum  Common  Law  juga  cenderung lambat dan mahal. Proses hukum yang melibatkan pengadilan seringkali  memakan  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  tinggi. Hal  ini  dapat  menyebabkan  akses  terhadap  keadilan  menjadi sulit bagi masyarakat yang kurang mampu.
Meskipun  memiliki  kelemahan,  sistem  hukum  Common Law tetap menjadi salah satu sistem hukum yang paling umum digunakan  di  dunia.  Keputusan-keputusan  pengadilan  yang diambil  dalam  sistem  ini  telah  membentuk  prinsip-prinsip hukum yang penting dan menjadi dasar bagi sistem hukum di banyak negara. Sistem hukum Common Law juga memberikan stabilitas  dan  konsistensi  dalam  sistem  hukum,  serta menghargai prinsip keadilan dan kebebasan individu
Terlepas dari bagaimana persyaratan tersebut dikategorikan, Mahkamah Agung telah menjelaskan persyaratan mens rea untuk kejahatan bersifat "universal" dan penting bagi "sistem hukum yang matang", bahkan mengatakan bahwa  keyakinan  ini  mendasari  gagasan  tentang  kehendak bebas. dan moralitas.
Mens  Rea,  atau  “pikiran  bersalah,”  menandai  ciri pembeda utama hukum Pidana. Cedera yang disebabkan tanpa mens rea dapat menjadi dasar tanggung jawab perdata, namun biasanya tidak dapat dijadikan alasan Pidana. Tanggung jawab Pidana  tidak  hanya  memerlukan  tindakan  yang  menyebabkan kerugian atau kejahatan yang dilarang – “actus reus” dari suatu pelanggaran – tetapi juga pola pikir tertentu yang menyebabkan kerugian  atau  kejahatan  tersebut.  Untuk  frasa  yang  sangat penting  dalam  hukum  Pidana,  “mens  rea”  mengalami kebingungan  makna  yang  cukup  mengejutkan.  Salah  satu sumber  kebingungan  muncul  dari  dua  cara  berbeda  dalam penggunaan  frasa  tersebut,  dalam  arti  luas  dan  dalam  arti sempit.  Dalam  arti  luas,  “mens  rea”  identik  dengan  sifat bersalah  seseorang,  atau  lebih  tepatnya,  kondisi  yang
menjadikan pelanggaran yang dilakukan seseorang cukup patut untuk dicela sehingga pantas dijatuhi hukuman Pidana. Dalam pengertian  yang  luas  ini,  frasa  tersebut  mencakup  semua doktrin  hukum  Pidana  tentang  kelayakan  menyalahkan  -- persyaratan  mental  suatu  pelanggaran  serta  pembelaan  alasan seperti  kegilaan,  ketidakdewasaan,  dan  paksaan,  dan  masih banyak lagi.
Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 terdapat kenaikan signifikan  jumlah  laporan  Polisi  tentang  Tindak  Pidana Penipuan Online yang dilaporkan masyarakat, yaitu pada tahun 2020 terdapat 172 kasus per tahun  yang di tangani,  lalu pada tahun  2021  terjadi  kenaikan  sebanyak  220  kasus  per  tahun, kemudian tahun 2022 terdapat kenaikan lagi menjadi 270 kasus pertahun,  dan  yang  paling  mengalami  kelonjakan  adalah  di tahun  2023  yaitu  terdapat  310  kasus  sampai  dengan  bulan Oktober 2023  Kenaikan kasus Penipuan Online tidak dapat di pungkiri  karena  kegiatan  transaksi  elektronik  masyarakat dengan memanfaatkan internet sebagai medianya sangat besar pengaruhnya.  Kenapa  kasus  penipuan  online  marak  terjadi, karena kecenderungan masyarakat menggampangkan mempercayai  hal-hal  informasi  di  duniamaya  seperti penawaran  barang  murah,  investasi  bisnis,  ataupun  lowongan pekerjaan. Masyarakat terlalu gampang percaya, padahal tidak mengetahui siapa yg berperan di balik layar. Terlalu gampang percaya  sehingga  mudah  di  manipulasi  pikiran  nya  untuk percaya  akan  sebuh  kebenaran,  padahal  belum  tentu  benar adanya.  Kemampuan  memanipilasi  data  dan  pikiran  ini  yg  di manfaatkan oleh si pelaku penipu untuk melakukan kejahatan. Chek  and  rechek  sebelum  bertransaksi,  pastikan  dulu kebenaran  data,  kepastian  data,  yakinkan  benar  adanya  orang dibelakang  layar  yang  mengoperasikan  perangkat  elektronik tersebut. Dalam hal pengungkapan Tindak Pidana PenipuanSecara  Online,  Penyidik  sangat  berhati-hati  dalam melakukan  pelacakan  karena  pelaku  cenderung  sangat gampang  menghilangkan  barang  bukti  berupa  perangkat elektornik  (device)  yang  dilakukan  untuk  bekerja,  contohnya seperti  telefon  genggam  (Handphone),  Laptop,  ataupun menghapus  akun-akun  yang  dipergunakan  untuk  menipu. Karena  dalam  melakukan  Penyelidikan,  Penyidik  lebih  fokus mengejar  kepada  Perangkat  elektronik  yang  dipakai,  bukan kepada  pelaku  yang  belum  di  ketahui  siapa  orangnya,  nanti setelah pelaku yang mengoperasikan perangkat tersebut dapat tertangkap baru bisa di simpukan kepada siapa Tersangka yang dituju.
Penelitian  bertujuan  untuk  memahami  penerapan  Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta apa saja hambatan – hambatan yang dihadapi Penyidik dalam pelaksanaannya.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  yuridis-empiris.  Pengumpulan  data yang dilakukan melalui studi putusan, kepustakaan, wawancara dan  dokumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  secara kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deduktif  maupun induktif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif.  Penelitian  ini dilaksanakan di Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas
Analisis Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Wilayah Kepolisian… (Jalil wahyudin, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)
pertimbangan  bahwa  di  kantor  tersebut  tersedia  data  yang diperoleh  sebagai  bahan  analisa,  pengumpulan  dokumen- dokumen yang berkaitan dengan Penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  hal  Penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sulsel  dalam mengungkap tindak pidana penipuan Online dimulai dari dari Proses  Penyelidikan  berupa  patroli  Cyber.  Kegiatan  ini dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas yang di miliki oleh polri berupa laptop atau komputer yang di hubungkan dengan jaringan internet. Patroli Cyber ini dilakukan secara sistematis dengan masuk kedalam akun-akun media sosial untuk mencari dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  terjadi  di  dunia  nyata kemudian peristiwa / kejadian tersebut diupload oleh seseorang kedalam  internet  sehingga  dapat  dilihat  atau  diakses  oleh pengguna  internet  seluruh  dunia.  Bentuk  yang  dapat  dilihat oleh  pengguna  internet  baik  berupa  gambar  ataupun  video (audio  visual)  yang  sifatnya  dapat  menimbulkan  kegaduhan ataupun dapat perbuatan pidana berupa tulisan yang disinyalir sebagai berita yang tidak benar adanya (Hoaks).
Seseorang yang mengakses media sosial ataupun jaringan internet tidak boleh langsung mempercayai akan berita berupa gambar  atau  video  tersebut  karena  dengan  kecanggihan tekhnologi  sekarang  ini  seseorang  dapat  saja  memanipulasi gambar  atau  video  sebuah  peristiwa  kemudian  di  upload  ke jaringan internet.
Penipuan  secara  online  yang  marak  terjadi  sekarang  ini, memanfaatkan  kecanggihan  tekhnologi  tersebut  untuk melakukan  kejahatan  dengan  memanipulasi  keadaan  tertentu sehingga orang yang melihatnya dapat percaya atas barang atau jasa yang di tawarkan tersebut.
Setelah  dilakukan  Patroli  Cyber  kemudian  terindikasi sebuah  akun  media  sosial  tertentu  baik  di  Facebook  maupun Instagram yang dicurigai atau terindikasi melakukan Penipuan Online  dengan  menjual  sebuah  barang  tertentu  atau menawarkan  jasa  tertentu  maka  Penyidik  mulai  melakukan pendalaman dengan menerbitkan laporan pengaduan / Laporan Polisi  sebagai  landasan  Hukum  untuk  mulai  melakukan Penyelidikan  /  Penyidikan  tindak  pidana  Penipuan  online tersebut. Bentuk Laporan Pengaduan / laporan Polisi ini berupa Laporan Polisi model A  yaitu tindak pidana yang di temukan langsung  oleh  Petugas  setelah  melaksanakan  Patroli  Cyber, atau  dapat  pula  laporan  Polisi  Model  B  yaitu  Kejahatan  / pelanggaran  yang  dilaporkan  langsung  oleh  korban  yang merasa di rugikan atas kejadian penipuan online tersebut.
Bentuk Penyelidikan / Penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yang bersumber dari Laporan Polisi yang di  buat  oleh  masyarakat  atas  kerugian  secara  materil  yang dialaminya, contoh nya ketika melakukan pembelian barang di dunia maya / internet ia merasa dirugikan karena telah  melakukan  pembayaran  namun  barang  yang  di  peroleh tidak sesuai yang dijanjikan dalam iklan.
Kemudian  Penyidik  pun  menerbitkan  Surat  Perintah Penyelidikan  atas  laporan  tersebut  dan  mulai  melakukan interogasi awal saksi-saksi yang terlibat dalam perkara tersebut serta mulai mengumpulkan bukti-bukti.
Dalam melakukan Penyelidikan, Penyidik sangat berhari- hati  dalam  melakukan  pelacakan,  karena  tujuan  utama  dari hasil  Penyelidikan  adalah  alat  yang  digunakan  pelaku  yaitu perangkat elektronik berupa telefon genggam (handphone) dan Laptop,  karena  pada  dasarnya  Penyidik  tidak  mengetahui identitas  pelaku  tersebut,  nanti  setelah  Perangkat  (device)
ditemukan  maka dapat disimpulkan  siapa  yang  menggunakan perangkat  tersebut  untuk  menetapkan  Tersangkanya.  Kehati- hatian  ini  disebabkan  karena  Pelaku  cenderung  rentan  untuk menghilangkan barang bukti dan alat bukti berupa surel (email) ataupun rekam jejak digital dari perbuatannya tersebut dengan menghapus akun-akun palsu atau surat elektronik (email) serta bisa  saja  membuang  kartu  Modul  Identitas  Pelanggan  atau biasa  di  sebut  Subscriber  Identity  Module  (Sim  Card),  yang mengakibatkan  kegagalan  dalam  proses  Penyelidikan  dan Penyidikan.
Setelah  hasil  Penyelidikan  dirasa  sudah  lengkap  maka dimulailah proses Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi serta menyita Barang bukti, baik berupa bukti surat , petunjuk ataupun barang bukti elektronik  (Digital Evidence).
Selanjutnya  setelah  Penyidik  berhasil  mengumpulkan semua  informasi  dan  data  yang  di  duga  sebagai  pelaku  maka penyidik pun melakukan Penangkapan terhadap yang di duga pelaku  dengan  menggunakan  alat  khusus  yang  di  miliki  oleh polri yaitu Direction Finder (DF) untuk mengetahui posisi atau keberadaan  pelaku.  Setelah  di  laksanakan  Penangkapan selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi  kemudian dilakukan Gelar Perkara untuk menetapkan Tersangka dan setelah berkas perkara rampung maka Penyidik melimpahkan Berkas Perkara ke  Kejaksaan  Negeri  dan  setelah  dinyatakan  Berkas  Perkara Lengkap  maka  oleh  Kejaksaan  menerbitkan  P-21,  kemudian dilakukan  penyerahan  Tersangka  dan  Barang  Bukti  ke Kejaksaan.
Bahwa terdapat 2 (dua) tekhnik dalam Penyelidikan yaitu di  laksankan  yaitu  yang  pertama  diterbitkan  Laporan indormasi,  kemudian  di  lakukan  profiling  dan  di  lakukan Hunting¸nanti  ketika  pelaku  tertangkap  maka  diterbitkan Laporan Polisi Model A yaitu kejahatan / pelanggaran yang di temukan oleh Polisi. Kemudian untuk tekhnik kedua yaitu dari awal Penyidik menerbitkan Laporan Polisi, lalu Surat Perintah Penyelidikan,  dan  Surat  Perintah  Penyidikan,  lalu  dilakukan Hunting  terhadap  pelaku,  setelah  tertangkap,  maka  dilakukan pemeriksaan saksi, selanjutnya gelar perkara untuk penetapan Tersangka.  Karena  proses  Hunting  itu  mencari  device  bukan mencari orang, nantilah orang yang memegang device tersebut dapat di tetapkan sebagai pelaku.
Penyusunan  Berkas  perkara  oleh  Penyidik  unit  Cyber Crime  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sulsel selaksanakan  setelah  seluruh  hasil  Penyidikan  dinyatakan rampung berupa pemeriksaan saksi-saksi, Penetapan Tersangka,  Penangkapan  Tersangka,  Pemeriksaan  Tersangka, Penahanan  Tersangka  serta  Penyitaan  barang  bukti,  dan Permintaan  penetapan  barang  Bukti  dari  Pengadilan  Negeri Makassar,  kemudian  berkas-beras  tersebut  di  himpun sedemikan rupa  menjadi 1 (satu) Berkas perkara lengkap dan dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dimana rangkaian ini lazimnya disebut sebagai Tahap I (Pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Makassar).
Proses  pelimpahan  Tersangka  dan  Barang  Bukti  Ke Kejaksaan  Negeri  Makassar  dilaksanakan  setelah  Berkas Perkara  Tersebut  dinyatakan  telah  rampung  yaitu  memenuhi syarat Formil dan syarat Materil sebuah kasus untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian diterbitkanlah  surat  dari  JPU  berupa  P21  yang  artinya  berkas perkara  dinyatakan  lengkap  dan  siap  untuk  dilaksanakan penyerahan  tahap  II  yiatu  Penyerahan  Tersangka  dan  barang Bukt  kepada Jaksa Penuntut  Umum. Setelah tahapan  tersebut dilaksanakan oleh penyidik, maka tugas Penyidik telah selesai dan  dilanjutkan  oleh  JPU  untuk  melakukan  penuntutan terhadap Tersangka.
Dalam  Kurun  waktu  bulan  januari  tahun  2023  hingga bulan  agustus  2023  terdapat  banyak  laporan  pengaduan masyarakat tentang Penipuan dengan cara pelaku mengirimkan tautan  aplikasi  dengan  kode  APK  ke  sosial  media  whatsapp dengan  mengatakan  bahwa  akan  mengirimkan  undangan pernikahan,  namun  setelah  korban  mengklik  tautan  tersebut maka  seluruh  data  password  akun  bank  korban  dapat  terbaca oleh pelaku  melalui aplikasi tersebut  sehingga pelaku dengan leluasa  untuk  mengakses  akun  bank  korban  dan  mengambil uang  yang  ada  di  rekeningnya.  Kejahatan  ini  disebut  Phising internet.
Pada  Bulan  Juni  2023  Unit  Cyber  Crime  Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku  peretas  kartu  debit  yang  mencuri  uang  nasabah,  salah satu  pelaku  menjelaskan  mencuri  saldo  nasabah  kartu  debit, Mastercard,  dengan  masuk  ke  sistem,  kemudian  ke  akun seseorang  yang  memiliki  kartu  kredit  dengan  menggunakan aplikasi tertentu. Dari aplikasi tersebut ia bisa mengakses akun seseorang  yang  punya  uang  di  kartu  debit,  sehingga  dia  bisa menggunakan  kartu  tersebut,  sementara  pemilik  akun  tidak mengetahui  hal  tersebut.  Kejahatan  ini  dimulai  dengan  cara mengumpulkan  data-data  surat  elektronik  berdasarkan  daftar surel  (email)  korban  yang  di  jadikan  data  target.  selanjutnya pelaku  menggunakan  perangkat  lunak  heart  sender  V mengirimkan  email  pengelabuan  kepada  korban  atau  pemilik surel  (email)  yang  masuk  dalam  daftar  tersebut  dengan mengambil  data  kredensial  yang  sensitive  seperti  nama pengguna  (Username),  kata  kunci  (password),  nomor  paspor dan data kartu debit tersebut. Setelah calon korban mengisi data tersebut  pemilik  surel  (email)  yang  masuk  daftar  tersebut, dengan menargetkan pengguna situs https://login.northlane.com/ untuk diambil data kredensial yang sensitif,  seperti  nama  pengguna  ("username"),  kata  kunci (Pasword),  surel  (email),  nomor  paspor,  dan  data  kartu  debit tersebut. Setelah calon korban mengisi data kredensial, pelaku mengecek alamat surel (email) korban. Selanjumya, diberikan nama pengguna ("username") dan kata kunci oleh pelaku serta data  kartu  debit  itu  milik  orang  lain  untuk  dicek  isi  saldo, seperti  nomor  kartu  dan  kode  pengamanan  selanjutnya  akan muncul  saldo  kartu  debit  itu  milik  korban.  Pelaku  lalu menyimpan data tersebut ke notepad dan memasukkan jumlah saldo  Saat  pelaku  meminta  data  itu,  lalu  memanfaatkan  data kredensial untuk transaksı, selanjutnya mencairkan saldo kartu debit serupa milik orang lain, dari warga negara asing dengan berbagai  cara,  seperti  bertransaksi  koin  Cryptocurrency  di platform  Paxful,  mencarkan  lewat  situs  Western  Union  dan Remitly  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi.  Pelaku menjalankan aksı itu sejak bulan Maret 2021 hingga 20 April 2023 dan telah mendapatkan keuntungan pribadi sekitar Rp100 juta. Pelaku belajar secara autodidak tutorial dari dunia maya. Jadi banyak tutorial seperti ini internet. dia punya pengetahuan mengetahui informası di dunia 'hacker’ di pasar gelap banyak ditawari rekening lengkap dan data kartu. Tapi harus bayar dulu untuk  masuk  Dia  tahu  ada  nilainya,  baru  dia  masuk  ke  akun orang. Pelaku dijerat Pasal 46 Ayat 1 juncto Pasal 30 Ayat 1 dan  atau  Pasal  46  Ayat  2  juncto  Pasal  30  Ayat  2  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (ITE)  juncto  Pasal  55  Ayat  1  ke-1 KUHPidana.
Pada  bulan  November  2023  telah  terjadi  laporan pengaduan masyarakat di kantor Polda Sulsel perihal Penipuan dengan cara memasang iklan di social media Instagram dengan bertindak  sebagai  akun  Bank  dengan  menyertakan  nomor telfon  yang  melayani  keluhan  masyarakat  untuk  akun  bank yang  terblokir,  dimana  sebelumnya  akun  bank  milik  korban telah  terblokir  karena  3  (tiga)  kali  kesalahan  dalam memasukkan pin dalam transaksi  mobile banking ,  kemudian korban menelfon nomor tersebut dan menceritakan keluhannya,  kemudian  pelaku  berpura-pura  menanyakan identitas  korban  akan  mengarahkan  korban  agar  mengirim nomor kode one-time password (OTP) yang dikirim ke nomor handphone  korban,  karena  korban  begitu  percaya  kemudian apabila Kode OTP tersebut telah di terima pelaku maka dengan leluasa  pelaku  akan  masuk  ke  system  jarangan  akun  milik korban dan mengambil uang yang ada di rekening bank korban.
Penulis  juga  melakukan  wawancara  kepada  salah  satu Penyidik  Pembantu  di  ruang  kerjanya  di  unit  Cyber  Crime Polda  Sulsel  yaitu  Brigadir  Polisi  Kepala  Udiyanto  yang bertugas  di  Unit  1  (satu)  Sub  Direktorat  V  (lima)  Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Penyidik menjelaskan dalam  kurun  waktu  tahun  2021  hingga  tahun  2023  terdapat banyak  menangani  perkara  penipuan  Online.  Penyidik menjelaskan  bahwa  Kisaran  sejak  tahun  2020  hingga  tahun 2023  terdapat  banyak  kasus  yang  di  tangani  oleh  Dit Reskrimusus  Polda  Sulsel  dengan  berbagai  macam  modus operandi, kemudian untuk tempat kejadian perkara kebanyakan terjadi  di  luar  Provinsi  tempat  pelaku  berasal  karena  para pelaku sudah mengetahui dimana sasaran korban yang jauh dari tempatnya berasal, untuk menghindari upaya penagkapan dari Pihak  Kepolisian  setempat.  Bahwa  Pelaku  penipuan  sebelum melakukan perbuatan tersebut mereka melakukan profiling dari internet yang dijadikan data oleh mereka.
Bahwa  Penyidik  Dit  Reskrimsus  Polda  Sulsel  dalam melakukan  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  Pidana Penipuan  Online  tidak  pernah  membeda-bedakan  klasifikasi kasus  yang  mereka  tangani,  hanya  saya  memang  terdapat beberapa kasus yang menjadi perhatian mereka untuk ditangani secara  optimal  diantaranya:  Kasus  Viral.  Menjadi  Perhatian Publik, Masuk ke media Nasional, Atensi Pimpinan.
Salahsatunya  kasus  yang  telah  di  rampungkan  berkas perkaranya  dan  telah  P-21  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi Selatan  adalah  Modus  Penipuan  Online  segitiga  yaitu  pelaku menghubungkan  para  korban  dengan  berpura-pura  sebagai pengusaha  besar  toko  bahan  bangunan  di  Makassar  yang menelfon  pembeli  dan  penjual  serta  menghubungkan  mereka namun uang yang di transfer pembeli masuk ke rekening bank Pelaku.
Berdasarkan hasil profiling Penyidik berdasarkan nomor telfon,  nomor  kemudian  nomor  rekening  dan  jejak  digital ternyata  dari  sejumlah  laporan  Polisi  yang  masuk  ternyata pelaku adalah orang yang sama dengan korban yang berbeda- beda.
Sejak  akhir  masa  pandemic  Covid  19  pada  tahun  2022 terdapat  banyak  laporan  pengaduan  dari  masyarakat,  karena saat  wabah  covid  melanda  di  bulan  januari  2020  kegiatan masyarakat  masyarakat  yang  memanfatakan  akses  internet untuk melakukan transaksi, hal itu didasarkan karena keadaan yang  tidak  memungkinkan  bertemu  secara  langsung  saat  itu, kebiasaan  bertransaksi  secara  elektronik  inilah  membawa
Analisis Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Wilayah Kepolisian… (Jalil wahyudin, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)
dampak  kebiasaan  masyarakat  untuk  memudahkan  transaksi menggunakan internet sehingga menjadi kebiasaan dan hal itu yang dimanfatkan oleh para pelaku dalam melancarkan aksinya melakukan  penipuan secara Online.
Narasumber  menerangkan  bahwa  kemampuan  pelaku Penipuan  Online  mampu  memanfaatkan  kelengahan  korban dan  telah  mengembangkan  tekhniknya  untuk  memanipulasi pikiran korban sesuai dengan perkembangan zaman.
Sebenarnya kegagalan para penipu ini sangat banyak, dan keberhasilan  mereka  hanya  sedikit,  hanya  korban  yang menderita kerugian materil yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
Pelaku Penipuan online sebenarnya melakukan kejahatan tersebut  dengan  cara  mengiklankan  postingan  yang  palsu dengan  berbayar  pada  platform  media  sosial,  sehingga  lebih cepat  tampil  di  beranda  sosial  media,  dimana  sebenarnya terdapat  postingan  asli  dari  orang  lain  namun  karena  tidak  di iklankan maka jarang terlihat di beranda sosial media. Disinilah sebenarnya  unsur  pertama  dari  pasal  28  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi elektronik yaitu “menyebarkan berita bohong”.
Untuk  Klasifikasi  Pelaku  Penipuan  Online  tersebut bekerja secara berkelompok / sindikat, bahkan Penyidik pernah menemukan  data  yang  sama  digunakan  oleh  beberapa kelompok, dan antar kelompok tersebut sudah saling mengenal.
Terdapat Banyak modus operandi yang di gunakan pelaku dalam  melakukan  Penipuan  secara  Online  adapun  beberapa diantaranya yang berhasil penulis rangkum sebagai berikut:
Modus pelaku berpura-pura sebagai aparat Kepolisian dan menelfon korban secara acak dengan mengatakan bahwa anak korban  tertangkap  polisi  karena  terjerat  narkoba,  dan mengatakan  apabila  anaknya  ingin  di  bebaskan  maka  harus membayar  sejumlah  uang.  Apabila  korban  terperdaya  dengan tipu muslihat pelaku maka tanpa berpikir panjang, korban akan segera mengirimkan uang ke pelaku melalui transfer bank.
Modus pelaku membuat sebuah kupon undian palsu yang isinya  menyatakan  bahwa  penerima  kupon  mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah serta hadiah berupa mobil, didalam kupon tersebut juga tertera nomor telfon penyelenggara undian. Kemudian  kupon  palsu  tersebut  dimasukkan  ke  bungkusan kopi kemasan (saset) atau  ke  dalam sabun bubuk (detergent), lalu  menyebararkannya  ke  toko-toko  dengan  modus  untuk  di jual.  Kemudian  setelah  korban  mendapat  kupon  undian tersebut,  tentu  saja  gembira  karena  merasa  menang  undian. Disini  apabila  korban  tidak  jeli,  maka  pasti  akan  terpancing untuk menelfon nomor yang tertera dalam kupon tersebut untuk mengkonformasi. Selanjutnya setelah pelaku berbicara kepada korban,  maka  korban  di  minta  untuk  mengirimkan  sejumlah uang  untuk  biaya  pajak  ataupun  biaya  pengiriman  mobil tersebut dari kota Jakarta. Apabila korban tidak jeli maka akan masuk  ke  perangkap  pelaku  dan  mengirimkan  uang  tersebut dimana  sebenarnya  undian  tersebut  palsu  atau  tidak  benar adanya.
Modus  Money  Mule  yaitu  modus  dengan  cara  pelaku menghubungi  korban  dan  menyatakan  bahwa  korban memenangkan sejumlah uang tunai atau sering kita mendengar salah transfer dana, namun korban diminta mengembalikannya secara  paksa  karena  satu  alasan.  Jadi  harap  berhati-hati!  Itu adalah modus dari penipuan money mule. Kurang lebih, money mule  ini  sama  halnya  dengan  pencucian  uang.  Penipu  akan mengirim  sejumlah  dana  ke  korban  dan  memintanya  untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening yang berbeda.
Modus Social Engineering yaitu modus untuk memberikan / mengirimkan kembali kode One Time Password
(OTP) yang selalu muncul di aplikasi perbankan atau dompet digital.  Kemunculan  ini  bukan  tanpa  alasan,  sebab  modus penipuan social engineering kerap kali terjadi. Pelaku penipuan akan memanipulasi psikologis hingga korban secara tidak sadar memberikan data atau informasi sensitif berupa OTP.
Modus  E-commerce  yaitu  modus  penipuan  dalam transaksi jual beli, baik  melalui  media sosial atau platform  e- commerce. Bentuk penipuan dalam transaksi jual beli ini sangat banyak. Beberapa di antaranya bukti pembayaran palsu, barang yang  jauh  berbeda  dari  yang  dijanjikan,  hingga  transaksi bodong atau barang yang tidak kunjung dikirimkan.
Berdasarkan data diatas modus operandi pelaku penipuan secara online dapat di klasifikasikan sebagai berikut: 1.    Modus pelaku berpura pura sebagai aparat kepolisian.
Tahun 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus. Tahun 2021 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus. Tahun 2022 sebanyak 28 (dua puluh delapan) kasus. Tahun 2023 sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus.
2. Modus pelaku membuat kupon undian palsu. a.    Tahun 2020 sebanyak 17 (tujuh belas) kasus. b.    Tahun 2021 sebanyak 19 (Sembilan belas) kasus. c.    Tahun 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus. d.    Tahun 2023 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kasus.
3. Modus Money Mule.
a.    Tahun 2020 sebanyak 20 (dua puluh) kasus.
b.    Tahun 2021 sebanyak 28 (dua puluh delapan) kasus. c.    Tahun 2022 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus. d.    Tahun 2023 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus.
4. Modus Social engineering.
a.   Tahun 2020 sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus. Tahun 2021 sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus. Tahun 2022 sebanyak 48 (empat puluh delapan) kasus. Tahun 2023 sebanyak 50 (lima puluh) kasus.
5. Modus e-commerce.
a.  Tahun 2020 sebanyak 15 (lima belas) kasus. b.  Tahun 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) kasus. c.  Tahun 2022 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus. d.   Tahun 2023 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kasus. Kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  kepolisian  dalam mengungkap perkara Tindak Pidana penipuan secara Online.
Berbicara  tentang  kendala,  tentu  saja  terdapat  yang menjadi kendala dalam pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online,  namun  hal  tersebut  bukan  menjadi  suatu  halangan. Pihak  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan  Khususnya  Unit Cyber Crime Drektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel tetap  akan  melaksanakan  penegakan  hukum  terhadap  para pelaku  Penipuan  Online  tersebut.  Adapun  kendala  yang berhasil di rangkum oleh penulis diantaranya adalah: 1) Tempat Kejadian Perkara Berada di Dunia Maya.
Kadangkala  ketika  Pihak  Kepolisian  menerima  laporan pengaduan tentang penipuan online dari masyarakat , tentusaja awal  mula  pertanyaan  penerima  laporan  mempertanyakan dimana  dan  kapan  terjadinya  kejahatan  tersebut,  dan  pelapor pun  menjawab  bahwa  kejadiannya  berada  di    ranah  internet (dunia  maya)  seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa  dunia maya  tersebut  bukan  berada  di  dunia  nyata  yang  selama  ini tempat kita berinteraksi kehidupan sosial dengan semua orang, melainkan  sebuah  tempat  yang  tidak  nyata  namun  kita  dapat berinteraksi dengan siapapun tanpa batasan waktu serta jarak di seluruh dunia . Seperti di lansir dalam laman Wikipedia Dunia maya atau disebut juga ruang siber atau mayantara (cyberspace) adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal- balik secara online (terhubung langsung).
Dunia  maya  ini  merupakan  integrasi  dari  berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, tranduser,  koneksi,  transmisi,  prosesor,  signal,  pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar  di  seluruh  penjuru  dunia  secara  interaktif  dan  tanpa batasan (borderless), dimana kata tersebut paling tepat sebagai gambaran  keadaan  umat  manusia  saat  ini,  dunia  seakan-akan mengecil,  batas  negara  seakan  dihilangkan,  dan  manusia dengan bebas berlanglangbuana untuk mencari informasi tanpa ada yang membatasi dirinya.
Yang tentu saja pihak Kepolisian harus menggunaan alat khusus  untuk  mendeteksi  keberadaan  pelaku,  perlu  kehati- hatian  dan  analisa  mendalam  terhadap  data  dan  informasi dengan  cara  profiling  karena  barang  bukti  berupa  perangkat elektronik (Device) yang gampang di hilangkan oleh pelaku.
Ketika  kita  berinteraksi  di  dunia  maya,  kita  tidak  boleh langsung  percaya  dengan  teman  berintraksi  tersebut,  karena kita tidak mengetahui identitasnya serta dimana keberadaanya. Hal  ini  menjadi  kendala  dalam  proses  Penyelidikan  dan Penyidikan  karena  tempat  pelaku  kejahatan  tersebut  tidak diketahui  dan  tidak  jarang  berada  di  luar  yuridiksi  wilayah hukum  Polda  Sulawesi  Selatan.  Jarak  yang  jauh  terkadang menjadi  penghambat  dalam  proses  Penyelidikan  dan Penyidikan.
2) Proses Penyelidikan dan Penangkapan yang membutuhkan waktu yang lama.
Dalam  proses  Penyelidikan  dan  Penyidikan  ,  dalam perjalanannya  Penyidik  harus  melengkapi  alat  bukti berdasarkan Pasal  184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, hal ini  harus  dipenuhi  oleh  Penyidik  dalam  mengambil  langkah hukum  berupa  penangkapan  dan  penahanan  terhadap  pelaku tindak  pidana  penipuan  online.Hal  ini  tentu  saja  memerlukan waktu  yang  lama  dalam  mengambil  langkah  hukum  karena terkait  dengan  poin  1  tersebut  diatas  yaitu  Tempat  Kejadian Perkara (TKP)  di dunia  maya  yang  memerlukan  waktu  untuk penangkapan. Proses peyidikan dimulai dari pemeriksaan saksi, mengumpulkan barang bukti  dan alat bukti guna  menentukan siapa  tersangkanya,  proses  ini  membutuhkan  waktu  guna melengkapi hal tersebut.
3)   Keterbatasan Alat khusus.
Dalam pengungkapan tindak pidana penipuan online unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel tentu saja membutuhkan alat serta sarana dan prasarana dalam menunjang  tugas  tersebut.  Karena  kejahatan  penipuan  online ini  termasuk  dalam  kejahatan  khusus  dan  perlu  penanganan khusus  serta  alat  khusus  untuk  mengungkapnya.Alat  khusus yang  dimaksud  adalah  Direction  Finder  (DF)  yaitu  alat  yang dapat melakukan pelacakan terhadap nomor handphone yang di duga  pelaku  tindak  pidana  penipuan  Online,  dengan menggunakan  alat  ini  dapat  membantu  Penyidik  dalam mengetahui  keberadaan  pelaku,  namun  karena  alat  ini dianggarkan dengan mahal sehingga terbatas pada Polda-Polda tertentu  saja  yang  menerimanya.  Jumlah  Alat  Khusus  berupa Direction  Finder  (DF)  yang  di  miliki  oleh  Dit  Resksimsus Polda Sulsel sebanyak 3 (tiga) Unit.
Kemudian  untuk  akses  Chekpost  (CP)  melalui  jaringan penyedia  layanan  telekomunikasi  (Provider),  Dit  Reskrimsus Polda  Sulsel  sudah  bekerjasama  dengan  beberapa  perusahaan
telekomunikasi  tersebut  dengan  layanan  all  operator  untuk membantu mengecek titik lokasi pelaku berada.
Penyidik  hanya  dapat  melakukan  pelacakan  terhadap nomor  handphone  pelaku,  dan  tidak  bisa  melakukan  tracking melalui  aplikasi  social  media,  hal  ini  terkadang  menyulitkan Penyidik apabila pelaku hanya menggunakan aplikasi saja dan tidak  menggunakan kartu SIM. Namun Penyidik  masih dapat menggunakan tekhnik-tekhnik lain dalam melakukan pengungkapan.
Narasumber  juga  mengungkapkan  terdapat  beberapa kendala  lain  dalam  pengungkapan  Tindak  Pidana  Penipuan Online  ini  yaitu  banyaknya  akses  yang  dibutuhkan  untuk bekerjasama  dengan  instansi  terkait,  yang  terkadang  jumlah kerugian  tidak  sesuai  dengan  biaya  Penyelidikan  yang  di butuhkan, contohnya kerugian korban sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah), namun biaya Penyelidikan yang begitu besar karena  pelaku  berada  di  luar  Wilayah  Hukum  Polda  Sulsel, yang  membutuhkan  dana  yang  besar  untuk  biaya  transprtasi dan akomodasi.
Kemudian  untuk  pengoperasian  alat  ini  membutuhkan operator  dengan  keahlian  khusus  yang  telah  mendapat pelatihan  sebelumnya.  Karena  harga  yang  mahal  serta membutuhkan  keahlian  khusus  dalam  mengoperasikannya, penulis  menganggap ini adalah salah satu  hambatan Penyidik dalam pengungkapan tindak pidana penipuan online sementara itu  laporan  pengaduan  tentang  Penipuan  online  hampir  setiap hari  masuk  di  Kantor  Polda  Sulsel,  sehingga  Penyidik  harus mengefektif  dan  mengefisienkan  kasus-kasus  yang  mana  saja yang membutuhkan alat ini dalam pengungkapan tindak pidana penipuan online.
Untuk  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  rangka mengembangkan sumberdaya manusia, Narasumber menganggap  kegiatan  tersebut  masih  sangat  jarang  di selenggarakan, hanya terbatas pada pembelajaran mandiri, dan atau mendatangkan pelatih khusus dengan biaya pribadi.
Upaya  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi ini  sangat  di  butuhkan  oleh  Penyidik  dalam  melaksanakan Penyelidikan  dan  Penyidikan  karena  perkembangan  dunia Cyber kedepan akan semakin canggih, dan juga pelaku selalu akan  menggunakan  modus  operandi  baru  dalam  melakukan kejahatan, apabila ilmu pengetahuan dan tekhnologi ini kurang di kuasai oleh penyidik maka, akan menjadi penghambat dalam uapaya penegakan hukum tindak Pidana Penipuan Online.
Bahwa  dalam  unit  Cyber  Crime  Dit  Reskrimsus  Polda Sulsel  terdapat  unit  Khusus  yang  membantu  dalam pengungkapan  pelaku  tindak  pidana  penipuan  online  yang bertindak  sebagai  operator  DF  yang  bertugas  hanya  untuk Hunting  namun yang melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penangkapan tetap kepada penyidik yang menangani Laporan Polisi tersebut.Untuk kelancaran tugas kedepan, Penyidik harus melakukan  perawatan  terhadap  Alat  khusus  tersebut  karena dalam penggunaannya terdapat komponen-komponen elektronik  di  dalam  alat  tersebut  yang  membutuhkan penanganan Khusus.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  bentuk  pelaksanaan  Penyelidikan  dan  Penyidikan Tindak Pidana Penipuan secara Online yang dilaksanakan oleh
Analisis Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Wilayah Kepolisian… (Jalil wahyudin, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)
Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel  meliputi Patroli Cyber, Laporan Pengaduan /  Laporan Informasi  kemudian  ditingkatkan  ke  Laporan  Polisi, Penyelidikan,  Penyidikan,  Penangkapan,  Penyusunan  Bekas Perkara,  dan  Pelimpahan  Tersangka  dan  Barang  Bukti  Ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada dasarnya sudah terlaksana meski  belum  berlangsung  secara  maksimal.  Kendala  yang dihadapi  oleh  Penyidik  dalam  mengungkap  perkara  tindak Pidana  Penipuan  secara  online  adalah  Tempat  Kejadian Perkara  berada  di  dunia  maya,  Proses  penyelidikan  dan penangkapan  yang  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan keterbatasan alat khusus.
Kepada  Pihak  Penyidik  Unit  Cyber  Crime  Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan harus  terus  melakukan  upaya  –  upaya  pengungkapan  serta penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  penipuan  Online ini.  Sosialisasi  tentang  bahaya  Penipuan  Online  harus  terus dilakukan  secara  berkesinambungan  dan  bisa  dilakukan dengan membuat iklan yang disebarkan melalui media sosial karena penulis berpendapat bahwa untuk saat ini media sosial adalah  sarana  yang  paling  tepat  dalam  menyampaikan  suatu imbauan  kepada  masyarakat.  Diperlukan  pengadaan  alat khusus  untuk  memudahkan  Penyidik  dalam  mengungkap tindak  Pidana  Penipuan  Online.  Serta  Penyidik  yang melaksanakan tugas di Unit  Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal  Khusus  Polda  Sulsel  harus  terus  di  berikan pendidikan dan pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan dalam cara-cara pengungkapan tindak Pidana Penipuan online sehingga diharapkan mampu lebih banyak mengungkap tindak Pidana  Penipuan  Online  di  wilayah  hukum  Polda  Sulawesi Selatan. Karena beberapa tahun kedepan akan banyak modus operandi  baru  yang  akan  di  pakai  oleh  para  pelaku  dalam melakukan Tindak Pidana Penipuan Online.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Aswan.2019 .Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis  Transaksi Elektronik. Bogor: Guepedia.
Bagir  Manan . 1998. Hukum  Positif  Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Chazawi,  Adami,  2010.Pelajaran Hukum  Pidana  I .  Jakarta: PT. Raja Grafindo Op.Cit.
Dellyana,  Shant.1988,  Konsep  Penegakan  Hukum  Di Indonesia,  Yogyakarta:  Liberty.  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya.
Effendy, Rusli dan Poppy Ando Lolo, 1989, Asas-asas Hukum Pidana. Ujung pandang: (Leppen-UMI).
Erna,  Dewi,  Firganefi,  2013.  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia  (dinamika  dan  perkembangan).  Lampung: Fakultas Hukum Universitas Negeri lampung.
Farhan,  2023.Pasal  Penipuan  Online  untuk  menjeat  pelaku https://mh.uma.ac.id/pahami-Pasal-penipuan-online- untuk-menjerat-pelaku/.
Herman.2022.  Pengertian  Pelaku  Tindak  Pidana.  Medan: https://www.google.com/search?client=firefoxq=penger tian+pelaku+tindak+Pidana.Universtas Medan Area. Hamid, 2008.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan trasnsaksi Elektonik.Jakarta: https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi- UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan- Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf
Imam Sukadi,2020, Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum.Malang: Universitas Barwijaya Malang.
Jevlin Solim, Mazmur Septian Rumapea, Agung Wijaya, Bella
Monica, Manurung, Wendy Lionggodinata, 2011, upaya
penanggulangan  tindak  pidana  Penipuan  situs  jual  beli online di Indonesia,Medan: Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.
Joseph  Goldstein,  membedakan  penegakan  hukum  Pidana menjadi  3  bagian  Yogyakarta:  Jurnal,  ejournal Balitbangham,  Lemhanas  Republik  Indonesia.  hukum ekonomi syariah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Kadri Husin, Budi Rizki H, 2015.Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.  Lampung:  Lembaga  Penelitian  Universitas Lampung.
Muhammad  Kamran,  Maskun,2021,  Penipuan  Dalam  Jual Beli  Online.  Makassar:  Perspektif  Hukum  Telematika, Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin,  Makassar, Indonesia.
Moch. Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Jakarta: PT. Citra aditya bakti.
Moeljatno,  2008, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Jakarta:  Rineka Cipta.
M.  Darwin  Fatir  editor  anwar  maga  copyright  @  ANTARA 2023.https://makassar.antaranews.com/berita/485952/Po lda-sulsel-mengejar-empat-peretas-kartu-debit- Magister  Hukum.Universitas  Medan  Area.ac.id/sistem- hukum-common-law/
Noor Rahmad,2019, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
P.A.F  lamintang,  1997, ,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Pratiwi, E. T., & Karim, L. M. 2023. Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Eletronik Dalam  Tindak  Pidana  Penipuan  Bisnis  Online.  Jurnal Multidisipliner Bharasumba, 2(03 July), 203-217.
Rachman  Ma’ruf,  Indra  Lamhot  Sihombing,Fradhil mensa,Raihana,2023, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di  Indonesia  ,  Jurnal  Hukum  dan  social  politik, Universitas Katolik Widyakarya, Malang.
Robinson Paul H., 2002, "Mens Rea" (2002). Semua Beasiswa Fakultas .
Ruslan  Renggong,  2016  memahami  delik-delik  diluar KUHP.Jakarta:Prenada Media Group Jakarta.
Ruslan  Renggong,  2019,  Hukum  Pidana  Khusus  (edisi revisi).Jakarta Prenada Media Group.
Ruslan Renggong, 2022 , Hukum Pidana Khusus,Jakarta:Prenada Media Group.
R. Soesilo,1994, Kitab Undang-Undang  hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya  Pasal  demi  Pasal/  Bab  XXV PENIPUAN .Bogor: Politeia -bogor
Redaksi  Sinar  Grafika,  2008,  Undang-Undang  Nomor    8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana ,Sinar Grafika Jakarta.
Sianturi,  S.R.  2003,    Tindak  Pidana  di  KUHP  berikut Uraiannya. (Jakarta: Alumni)
Soerjono Soekanto. 2004,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum  Cetakan  Kelima.Jakarta  :  Raja Grafindo Persada .
Sugandhi, 1980, R. KUHP dengan Penjelasannya. Surabaya:
Usaha Nasional. Satjipto Raharjo, Pengertian Penegakan
Hukum.lampung:Universitas Negeri Lampung..
Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika Adityama.