## DETERMINAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE SERTA IMPLIKASINYA PADA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS DI KOTA JAMBI)
Finda Dwita Sari 1) ,  Haryadi 2) , Enggar D.P Arum 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2017
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
This  study  was  intended  to  examine  several  key  issues,  i.e.  the  influence  of  the  competence  of  local government  apparatus,  the  professionalism  of  the  governmental  internal  controlling  apparatus,  the government’s internal control system and the governmental accounting standard towards good governance and their  implications  on  the  financial  accountability  of  local  government  in  Jambi  city.  This  study  applied explanatory  research  using  questionnaires  as  the  primary  data.  The  sampling  technique  used  was  purposive sampling. The samples obtained in this study were the treasurer, the head of financial sub-division and budget user  in  25  agencies  in  Jambi  city  government.  The  analysis  method  used  was  SEM-PLS  using  SmartPLS  3.0 software. This study found that only the government’s internal control system and the governmental accounting standard have an effect toward good government in Jambi city. The government’s internal control system is the only  variable  which  has an  effect  towards  the  financial accountability  in  Jambi  city.  The  competence of  local government  apparatus,  the  professionalism  of  the  governmental  internal  controlling  apparatus,  the government’s  internal  control  system  and  the  governmental  accounting  standard  have  no  effect  toward  the financial accountability of local government in Jambi city with good governance as intervening variable.
Keywords:   Good Governance, Financial Accountability.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  beberapa  isu,  yaitu  pengaruh  kompetensi  aparatur  pemerintah daerah,  profesionalisme  aparat  pengawasan  intern  pemerintah,  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  dan implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap good  governance serta  implikasinya  pada  akuntabilitas keuangan  daerah  di  Kota  Jambi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian explanatory menggunakan  kuesioner sebagai  data  primer.  Teknik  sample  yang  digunakan  adalah purposive  sampling. Sampel  dalam  penelitian  ini adalah  Bendahara,  Kasubbag  Keuangan  dan  Pengguna  Anggaran  di  25  dinas  dan  badan  di  pemerintah  Kota Jambi.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  SEM-PLS  dengan  menggunakan  aplikasi SmartPLS  3.0 .  Hasil penelitian ini menunjukkan hanya sistem pengendalian internal pemerintah dan implementasi standar akuntansi pemerintahan  yang  berpengaruh  terhadap good  governance di  Kota  Jambi.  Sistem  pengendalian  internal pemerintah  adalah  satu-satunya  variabel  yang  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan.  Kompetensi aparatur pemerintah daerah, profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintahan  dan  implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas keuangan dengan good governance sebagai variabel intervening.
Kata Kunci: Good Governance, Akuntabilitas Keuangan.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Beberapa tahun terakhir, permasalahan berkaitan dengan  KKN  dengan  segala  praktiknya  seperti penyalahgunaan  wewenang,  penyuapan,  pemberian uang  pelicin,  pungutan  liar,  pemberian  imbalan  atas dasar  KKN  serta  penggunaan  uang  negara  untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat.  Berdasarkan  angka  Indeks  Persepsi Korupsi  (IPK)  Indonesia  tahun  2015,  tata  kelola pemerintahan  provinsi  di  Indonesia  belum  ada  yang mendapatkan  kategori  baik  (nilai  indeks  ≥  7,43), termasuk  tata  kelola  pemerintahan  Provinsi  Jambi dengan  nilai  indeks  6,24  yang  berada  pada  urutan keempat  secara  nasional.  Berdasarkan  pada  prinsip akuntabilitas,  Provinsi  Jambi  masih  dalam  tingkat sedang  (belum  baik),  sedangkan  tingkat  transparansi telah mencapai tingkat sangat baik.
Jika  dilihat  dari  tata  kota,  kinerja  Kota  Jambi telah  menampakkan  hasil  yang  signifikan  meningkat. Hini  ditandai  dengan  naiknya  nilai  hasil  evaluasi Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Kota  Jambi.  Kota Jambi  berhasil  memperoleh  nilai  akuntabilitas  kinerja pada  tahun  2015  dengan  prediket  CC  atau  lebih  dari cukup  ( jambikota.go.id. ,  2016).  Namun,  hal  ini berbanding  terbalik  dengan  akuntabilitas  keuangan  di pemerintah  kota  Jambi  yang  menurun  dimana pemerintah  kota  jambi  memperoleh  opini  Tidak Memberikan  Pendapat  (TMP)  oleh  BPK  Perwakilan Jambi atas LKPD Tahun Anggaran 2015.
Pemerintahan  memerlukan  pondasi  yang  baik, baik  dari  segi  tata  kelola,  aparatur  pemerintah, pengawasan yang baik dan pelayanan yang baik. Upaya untuk mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pengelolaan pelayanan publik. Menteri Pemberdayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (Menpan-RB  tahun  2014-2019),  Asman Abnur  menyatakan  bahwa  masih  banyak  ditemukan PNS yang tidak kompeten untuk bekerja di bidang yang sedang  ditempatinya.  Masih  rendahnya  kompetensi aparatur  pemda  Kota  Jambi  diakui  oleh  Walikota Jambi, Syarif Pasha di media Kopri Online bahwa saat ini  masyarakat  menuntut  peran  yang  lebih  tinggi  dari aparatur  sipil  negara  sebagai  abdi  negara  dan  abdi masyarakat.
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dapat diwujudkan  jika  aparatur  pelaksana  dan  pengawas pemerintahan  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam  mengawal  penyelenggaraan  SPIP  (Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah)  dan  pencapaian target-target pembangunan nasional.
Dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir  (2010- 2014),  474  APIP  dari  627  APIP  (yang  terdiri  dari  86 APIP  Pusat  dan  541  APIP  Daerah)  telah  dilakukan assessment kapabilitas  APIP  oleh  BPKP.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  404  APIP  atau  85,23%  APIP
masih  berada  pada  Level  1  ( initial ),  69  APIP  atau 14,56% berada pada Level 2 ( infrastructure ) dan hanya 1  APIP  atau  (0,21%)  berada pada  Level  3  ( integrated) (BPKP,  2015).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa kapabilitas APIP di Indonesia masih rendah.
Pemerintah  daerah  di  Indonesia  masih  banyak mengalami  permasalahan  dalam  sistem  pengendalian internal.  Hasil  pemeriksaan  BPK  atas  533  LKPD menunjukkan  terdapat  6.150  kelemahan  SPI  yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan belanja,  dan  kelemahan  struktur  pengendalian  intern (IHPS I BPK RI, 2016).
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dapat diwujudkan  jika  kesatuan  sumber  daya  manusia  dan sistem  dalam  pemerintahan  dikelola  dan  digunakan dengan  baik.  Jika  pemerintahan  dikelola  dengan  baik, maka  sektor  keuangan  dan  non  keuangan  dapat dipertanggung jawabkan dengan baik kepada masyarakat sebagai stakeholder.

## 1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  peneliti merumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah  “Bagaimana  pengaruh  kompetensi  aparatur pemerintah daerah, profesionalisme aparat pengawasan intern  pemerintah,  sistem  pengendalian  internal pemerintah  dan  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan  terhadap  implementasi good  governance serta implikasinya pada akuntabilitas keuangan di Kota Jambi?”
2.  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1.   Kajian Pustaka
2.1.1  Teori Stewardship
Wilson (2010) menyatakan bahwa teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non-profit lainnya. Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan ). Sejak awal perkembangannya, akuntansi  organisasi  sektor  publik  telah  dipersiapkan untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  bagi  hubungan antara stewards dengan principals .
Mardiasmo (2009) menjelaskan akuntansi sektor publik  terkait  dengan  tiga  hal  pokok,  yaitu  penyedia informasi,  pengendalian  manajemen  dan  akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi  pemerintah  sebagai  manajemen  maupun  alat informasi  bagi  publik.  Tujuan  utama  akuntansi  sektor publik  bukan  untuk  memaksimumkan  laba  tetapi memberikan layanan publik ( public service ). Organisasi sektor  publik  merupakan  organisasi  dengan  basis nonprofit-oriented .  Organisasi  sektor  publik  terutama pemerintah  pusat  maupun  daerah  mengelola  uang
negara  untuk  digunakan  sebaik  mungkin  demi kepentingan  publik.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus mengelola tata kelola pemerintahannya yang diwujudkan  dengan  prinsip good  governance .  Ini menjelaskan  loyalitas  manajer  untuk  perusahaan  dan bertindak  dalam  kepentingan  terbaik  untuk  mencapai kinerja yang tinggi.

## 2.1.2   Good Governance
Pemerintahan  dikatakan  baik  ketika  telah mengatur  sumber  daya  untuk  merespon  masalah- masalah  dan  ketika  pemerintah  secara  efisien memberikan layanan yang berkualitas untuk masyarakatnya  (Kalsi  dan  Ravi  Kiran,  2015).  Zeyn (2011)  mengemukakan  bahwa good  governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian  yang  dapat  diandalkan,  pemerintahan yang  bertanggungjawab  (akuntabel)  pada  publiknya. Good  governance harus  dilaksanakan  oleh  para penyelenggara negara di setiap lembaga negara, baik di ranah  legislatif  dan  pengawasan,  eksekutif  maupun yudikatif,  bahkan  juga  di  lembaga-lembaga  non struktural.  Untuk  menciptakan  sistem  birokrasi  yang baik,  pemerintah  telah  mengambil  langkah-langkah agar good  governance diterapkan  di  lingkungan pegawai  negeri  sipil,  khususnya  bagi  mereka  yang menyelenggarakan  fungsi  pelayanan  publik  (KNKG, 2008).
Setiap lembaga negara harus memastikan bahwa asas good  governance diterapkan  dalam  setiap  aspek pelaksanaan  fungsinya.  Asas good  governance dalam sektor publik adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas,  budaya  hukum  serta  kewajaran  dan kesetaraan (KNKG, 2008).

## 2.1.3   Akuntabilitas Keuangan
Djalil  (2014)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas keuangan  merupakan  pertanggungjawaban  mengenai integritas  keuangan,  pengungkapan  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Pemerintah diminta  untuk  melaporkan  hasil  dari  program  yang telah  dilaksanakan  sehingga  masyarakat  dapat  menilai apakah  pemerintah  telah  bekerja  dengan  ekonomis, efisien  dan  efektif.  Sasaran  pertanggungjawaban  ini adalah  laporan  keuangan  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan  dan  pengeluaran  uang  oleh  instansi pemerintah.
Akuntabilitas keuangan mengharuskan lembaga- lembaga  publik  membuat  laporan  keuangan  untuk menggambarkan  kinerja  finansial  organisasi  kepada pihak  luar.  Akuntabilitas  terkait  dengan  penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2009).
Tahap-tahap  dalam  akuntabilitas  keuangan adalah  dimulai  dari  perumusan  rencana  keuangan (proses  penganggaran),  pelaksanaan  dan  pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan  pelaporannya  (LAN  dan  BPKP,  2001). Zeyn  (2011)  juga  menyatakan  bahwa  dimensi  dan
indikator  dari  akuntabilitas  keuangan  daerah  antara lain: proses penganggara, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporan.

## 2.2.  Kerangka Pemikiran
TAP  MPR  RI  No.  IX/MPR/1998  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme;  UU  No.  28  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  ditetapkan sehubungan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan  pemerintahan  yang  baik/  amanah (Good Government  Governance )  untuk  memenuhi  aspirasi masyarakat  dan  mencapai  tujuan  serta  cita-cita  bangsa dan  negara.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dapat diwujudkan  jika  adanya  sinergi  yang  baik  antara  tata kelola  internal  dan  eksternal.  2  (dua)  faktor  yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik  adalah  faktor  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan faktor sistem yang mengatur pemerintahan.
Pendukung  perwujudan good  governance antara lain  aparatur  pemerintah  daerah  yang  berkompeten, aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional, sistem  pengendalian  internal  pemerintah  dan  standar akuntansi pemerintahan yang diimplementasikan dengan baik. Akuntabilitas keuangan dapat diwujudkan apabila  tata  kelola  pemerintahan  telah  dijalankan dengan  baik.  Apabila  tata  kelola  pemerintahan  telah dilaksanakan  dengan  baik,  maka  pilar  utama good governance ,  yaitu  transparansi,  akuntabilitas  dan partisipasi dapat terwujud.

## 2.2.1  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah Daerah terhadap Good Governance
Mustopadidjadja  (2002)  dalam  STIA  LAN (2012)  menyatakan  bahwa  kompetensi  jabatan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  aparatur  (PNS)  secara  umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang  PNS.  Karakteristik  itu  muncul  dalam  bentuk pengetahuan  ( knowledge), keterampilan  ( skill ),  dan perilaku  ( attitude )  untuk  menciptakan  aparatur  yang memiliki  semangat  pengabdian  yang  tinggi  dalam melayani  masyarakat  yang  selalu  bertindak  hemat, efisien,  rasional,  transparan  dan  akuntabel.  Hal  ini harus dicapai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Nofianti  dan  Anggrieta  (2010),  Nofianti  dan Suseno  (2014),  meneliti  terkait  kompetensi  aparatur pemerintah  daerah  dan good  governance. Hasil penelitian  mereka  menunjukkan  bahwa  kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap good governance .  Nirmala  (2016)  melakukan  penelitian tentang  pengaruh  motivasi,  kompetensi  dan employee engagement terhadap good governance . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap good governance .
2.2.2  Pengaruh Profesionalisme Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  terhadap

## Good Governance
Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan  pengawasan  intern  (internal  audit)  di lingkungan  pemerintah  pusat  dan/atau  pemerintah daerah.  Pengawasan  intern  adalah  seluruh  proses kegiatan  audit,  reviu,  evaluasi,  pemantauan,  dan kegiatan  pengawasan  lain  terhadap  penyelenggaraan tugas  dan  fungsi  organisasi  dalam  rangka  memberikan keyakinan  yang  memadai  bahwa  kegiatan  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  tolok  ukur  yang  telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan  dalarn  mewujudkan  tata  kepemerintahan yang  baik  (BPKP,  2015).  Oleh  karena  itu  APIP  harus memiliki  profesionalisme  yang  tinggi  agar  dapat menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan  sesuai  dengan tujuan organisasi.
Nofianti  dan  Anggrieta  (2010),  Nofianti  dan Suseno  (2014)  meneliti  terkait  profesionalisme  Aparat Pengawasan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan good governance . Hasil penelitian mereka menunjukkan
bahwa profesionalisme APIP berpengaruh terhadap good governance .

## 2.2.3  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah terhadap Good Governance
Membangun  pengendalian  internal  yang  kuat merupakan kewajiban bagi setiap organisasi yang ingin menerapkan  tata  kelola  yang  baik  ( good  governance ). Bastian  (2007)  mendefinisikan  sistem  pengendalian internal  sebagai  suatu  sistem  yang  meliputi  struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaan  organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong  efisiensi  dan  dipatuhinya  kebijakan pimpinan.  Sukmaningrum  (2012)  mengemukakan bahwa,  sistem  pengendalian  intern  meliputi  berbagai alat  manajemen  yang  bertujuan  mencapai  berbagai tujuan  yang  luas.  Oleh  karena  itu,  pengendalian  intern merupakan pondasi good governance dan garis pertama dalam  melawan  ketidak  absahan  data  dan  informasi dalam penyusunan LKPD.
Yusniar,  Darwanis  dan  Syukriy  Abdullah (2016);  Nur  Afiah  dan  Peny  Cahya  (2015);  Fadhilah (2011);  Pratolo  (2007);  Halim  (2012)  melakukan penelitian  terkait  sistem  pengendalian  intern  dan  g ood governance. Hasil  penelitian  mereka  menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap good governance .

## 2.2.4  Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan terhadap Good Governance
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) bahwa  Standar  akuntansi  merupakan  pedoman    dan landasan  bagi  pemerintah  dalam  menyusun  dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena
itu,  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) harus  disusun  sesuai  dengan  SAP  (UU  No.  71/2010), agar  terciptanya  prinsip-prinsip good  governance yang pada esensinya merupakan pemerintah yang efektif dan modern, demokratis dan keterbukan terhadap masyarakat.
Sari (2013); Manossoh (2015); Yusniar, Darwanis  dan  Syukriy  Abdullah  (2016)  melakukan penelitian  mengenai  Implementasi  Standar  Akuntansi pemerintahan  dan good  governance. Hasil  penelitian mereka  menunjukkan  bahwa  implementasi  standar akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  terhadap good governance .

## 2.2.5  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan
(Husna,  2013)    menyebutkan  bahwa  sumber daya  manusia  yang  didukung  dengan  latar  belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan,  dan  mempunyai  pengalaman  di  bidang keuangan  dalam  menerapkan  sistem  akuntansi,  sumber daya  manusia  yang  kompeten akan  mampu  memahami logika  akuntansi  dengan  baik.  Oleh  karena  itu, diperlukan  indikator  tersebut  untuk  menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Widyatama,  dkk  (2017)  meneliti  keterkaitan kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah  dengan akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kompetensi  aparatur  pemerintah daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2.2.6  Pengaruh Profesionalisme Aparat

## Pengawasan  Intern  Pemerintah  terhadap Akuntabilitas Keuangan
Peran  aparatur  pengawasan  intern  pemerintah (APIP)  sebagai  auditor  internal  pemerintah  berkaitan dengan  kualitas  laporan  keuangan  dalam  pengelolaan dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  tersirat  di  dalam pasal  9  (1)  UU  No.  15  Tahun  2004.  Berdasarkan  PP No.  60  Tahun  2008  tentang  SPIP,  peran  Audit  intern tidak  terbatas  pada  pengawasan  keuangan  tetapi mendapat peran baru untuk melakukan pembinaan/konsultasi  disamping  melakukan  reviu laporan  keuangan  pemerintah.  Dalam  pelaksanaan tugasnya,  pengawasan  intern  tersebut  berkaitan  erat dengan  sistem  pengawasan  keuangan  negara  maupun daerah.  Oleh  karena  itu,  profesionalisme  APIP diperlukan  untuk  menciptakan  keuangan  daerah  yang akuntabel.
Syarifudin  (2014)  melakukan  penelitian  terkait peran  auditor  internal  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daearah. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  peran  auditor  internal  tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hasil  pengujian  lain  yang  sejalan dilakukan  Dewi  dan  Nelly  (2013)  dengan  Objek  yang diteliti  adalah Symptom  of  Fraud dan  Peran  Auditor Internal  dalam  mendeteksi fraud .  Hasil  penelitianya
menyatakan,  bahwa  auditor  internal  berperan  dalam mendeteksi fraud , tapi peran manajemen puncak dalam me- review atas  pengendalian  internal  memberikan peran  yang  lebih  penting  dalam  upaya  pendeteksian tindakan fraud sesuai dengan konsep ― tone at the top.
2.2.7  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal
Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas  keuangan  negara  terdiri  dari  4 pilar  utama,  yaitu  efektivitas  dan  efisiensi  pencapaian tujuan,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Dalam  rangka  mencapai  keempat  pilar  tersebut,  maka diperlukan langkah-langkah yaitu dengan melaksanakan  5  pilar  sistem  pengendalian  internal pemerintah  (SPIP)  yang  terdiri  dari  lingkungan pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan ( bpkp.go.id ).
Hasil  penelitian  Szymanski  (2007)  menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  memainkan  peran  penting dalam  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi dalam proses pemerintahan. Selain itu, Widyatama, dkk (2017)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh kompetensi  dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dana  desa.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
2.2.8  Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas
Keuangan
Djalil  (2014)  dalam  bukunya  menjelaskan bahwa  kebijakan  desentralisasi  fiskal,  penerapan good governance dan  laporan  keuangan  yang  berkualitas merupakan  beberapa  contoh  cara  agar  dapat  mencapai atau  meningkatkan  akuntabilitas  keuangan  negara (pusat  dan  daerah).  Djalil  (2014)  juga  menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan perwujudan dari akuntabilitas keuangan suatu pemerintah.  Baik  buruknya  laporan  keuangan  salah
satunya  dapat  dilihat  melalui  implementasi  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas  laporan  keuangan  pemerintah  dibuktikan oleh  hasil  penelitian  Elvira  Zeyn  (2011),  Azlim  dkk (2012),  dan  Wiraputra  dkk  (2014)  yaitu  standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.
2.2.9  Pengaruh Good Governance terhadap
Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah  sebagai  pelaku  utama  pelaksanaan good governance dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban  yang  lebih  transparan  dan  lebih akurat. Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan  informasi  yang  dapat  dipakai  oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan  dalam  membuat  keputusan  ekonomi, sosial  dan  politik  (Arja  Sadjiarto,  2002  dalam  Zeyn, 2011).  Dengan  terciptanya  pemerintahan  yang  bersih ( good  governance ),  maka  semakin  meningkatkan kesadaran
pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah  melalui  penyusunan  laporan  keuangan  yang sesuai dengan SAP sebagai suatu bentuk terlaksananya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.
Penerapan g ood governance menuntut
pemerintah  untuk  dapat  memberikan  informasi  yang didasarkan
pada
prinsip transparansi, bertanggungjawab,  partisipasi,  keadilan,  kemandirian, mudah dipahami dan sebenar-benarnya (Cadbury, 1992 dalam  Elvira  Zeyn,  2011).  Pengaruh  penerapan  good governance terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah dibuktikan oleh hasil penelitian Elvira Zeyn (2011)  dan  Azlim  dkk  (2012)  yaitu  penerapan good governance berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar. 1

## Model Penelitian

## 2.3. Hipotesis
Berdasarkan  model  penelitian  maka  hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
H 1 :   Kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh  terhadap good  governance di  Kota Jambi.
H 2: Profesionalisme  aparatur  pengawasan  intern pemerintah berpengaruh terhadap good
governance di  Kota Jambi.
H 3 :   Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap good governance di  Kota Jambi.
H 4 :   Implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh  terhadap good  governance di    Kota Jambi.
H 5 :   Kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan di Kota Jambi.
H 6 :   Profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas keuangan di Kota Jambi.
H 7 :   Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  di Kota Jambi.
H 8 :   Implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  di Kota Jambi.
H 9 : Good
Governance berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan di Kota Jambi.
H 10 :  Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Profesionalisme  Aparat  Pengawasan  Internal Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah  dan  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan  Daerah  di  Kota  Jambi  dengan Good Governance sebagai variabel intervening.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah seluruh pegawai negeri sipil di Dinas dan Badan Pemerintahan  Kota  Jambi  sebanyak  25  Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang diaudit oleh
Inspektorat Kota Jambi. Peneliti menggunakan Judgement  Sampling (pemilihan  sampel  berdasarkan pertimbangan)  dalam  menentukan  sampel,  yaitu  tipe pemilihan  sampel  secara  tidak  acak  yang  informasinya diperoleh  umumnya  disesuaikan  dengan  tujuan  atau masalah  penelitian  (Indriantoro  dan  Supomo,  2013). Dalam  penelitian  ini,  sampel  yang  diambil  adalah Pengguna  Anggaran,  Pejabat Penatausahaan  Keuangan dan  Bendahara  Dinas  dan  Badan  OPD  Kota  Jambi, dengan  pertimbangan  berkaitan  langsung  dengan pengelolaan  keuangan  dan  akuntabilitas  keuangan
daerah.  Sehingga  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak 75 sampel.

## 3.2.  Variabel Penelitian
Variabel  eksogen  dalam  penelitian  ini  adalah variabel  kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah, profesionalisme  aparat  pengawasan  intern  pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan implementasi standar akuntansi pemerintahan. Variabel endogen  dalam  penelitian  ini  adalah good  governance dan akuntabilitas keuangan.
Penelitian  ini  diuji  dalam  sebuah  model  regresi berikut ini:
GG = β 1 KAPD + ε ………………  (H 1 )
GG = β 1 PAPIP + ε ………………  (H 2 )
GG = β 1 SPIP + ε ………………...  (H 3 )
GG = β 1 ISAP + ε ………………..   (H 4 ) AK = β1KAPD + ε ……………...  (H5) AK = β1PAPIP + ε ……………… (H6)
AK = β1SPIP + ε ………..………. (H7) AK = β1ISAP + ε ……………….. (H8)
AK = β1GG + ε …………………. (H9)
AK= β 1 KAPD+β 1 PAPIP+β 1 SPIP+β 1 ISAP+α 1 GG+ε …….. (H 10 )

## Dimana:
GG =  Variabel Endogen ( Good Governance ) β 1 KAPD   =  Variabel  Eksogen  (Kompetensi  Aparatur Pemerintah Daerah)
β 1 PAPIP  =  Variabel Eksogen (Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
β 1 SPIP =  Variabel  Eksogen  (Sistem  Pengendalian Internal Pemerintahan)
β 1 ISAP =  Variabel  Eksogen  (Implementasi  Standar
Akuntansi Pemerintahan)
α 1 GG =  Variabel Intervening ( Good Governance ) ε              = Error
Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis PLS  adalah  menguji outer  model,  inner  model dan  uji hipotesis.  3  kriteria  untuk  menilai  o uter  model, yaitu c onvergent validity, discriminant validity dan composite  reliability. Pengujian inner  model akan melihat analisis jalur dan analisis goodness of fit.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Hasil
4.1.1  Hasil  Evaluasi  Model  Pengukuran  (Outer Model)
Berdasrkan uji convergent validity, discriminant validity dan composite  reliability menunjukkan  bahwa semua indikator layak untuk dilakukan uji inner model .
4.1.2  Hasil Uji Inner Model Goodness of Fit
Tabel. 1 Hasil R Square Keterangan R Square Kompetensi Aparatur Pemda (X 1 )
Profesionalisme APIP (X 2 )
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X 3 ) Implementasi SAP (X 4 ) Good Governance (Y) 0,791 Akuntabilitas Keuangan (Z) 0,789
Hasil  menunjukkan  bahwa  variabilitas good governance (Y)  dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas kompetensi aparatur pemerintah daerah (X 1 ), profesionalisme
aparat pengawasan internal pemerintahan  (X 2 ),  sistem  pengendalian  internal pemerintah  (X 3 )  dan  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan  (X 4 )  sebesar  79,1%,  sedangkan  20,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini. Selain itu, variabilitas akuntabilitas  keuangan  (Z)  dapat  dijelaskan  oleh variabilitas  kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah (X 1 ),  profesionalisme  aparat  pengawasan  internal pemerintahan  (X 2 ),  sistem  pengendalian  internal pemerintah  (X 3 )  dan  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan  (X 4 )  serta good  governance (Y)  sebesar 78,9%,  sedangkan  21,1%  dijelaskan  oleh  variabel  lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.
4.1.3.  Hasil Uji Hipotesis
1) Uji Pengaruh Langsung
Gambar. 2 Uji Pengaruh Langsung
Nilai p-value dari  hasil  uji  kompetensi  aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah terhadap good governance adalah  0,255  dan  0,252  dimana p-value 0,05.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  pertama dan  kedua  ditolak,  karena  kompetensi  aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengawasan  internal  pemerintah  tidak  berpengaruh terhadap good  governance di  Kota  Jambi.  Sedangkan, nilai p-value dari hasil uji sistem pengendalian internal pemerintah  dan  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan adalah 0,005 dan 0,041 dimana p-value 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dan keempat  diterima  karena  sistem  pengendalian  internal pemerintah  dan  implementasi  standar  akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap good governance.
Nilai p-value dari  hasil  uji  kompetensi  aparatur pemerintah daerah, profesionalisme aparat  pengawasan intern  pemerintah,  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan dan good governance terhadap akuntabilitas  keuangan  adalah  0,358;  0,361;  0,245dan 0,130  dimana p-value 0,05.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  hipotesis  kelima,  keenam,  kedelapan  dan kesembilan  ditolak  karena  kompetensi  aparatur pemerintah daerah, profesionalisme aparat pengawasan intern  pemerintah,  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan, good  governance tidak  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  keuangan.  Sedangkan,  nilai p- value dari  hasil  uji  sistem  pengendalian  internal pemerintah  adalah  0,025  dimana p-value 0,05.  Hasi ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  ketujuh  diterima karena  sistem  pengendalian  internal  pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

## 2) Uji Pengaruh Tidak Langsung
Gambar. 3 Uji Pengaruh Tidak Langsung
Nilai p-value dari  hasil  uji  tidak  langsung kompetensi aparatur pemerintah daerah,
profesionalisme  aparat  pengawasan  intern  pemerintah,
sistem pengendalian intern pemerintah dan implementasi  terhadap  akuntabilitas  keuangan  adalah 0,312;  0,297;  0,171  dan  0,184  dimana p-value 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi aparatur pemerintah daerah, profesionalisme  aparat  pengawasan  intern  pemerintah, sistem  pengendalian  internal,  implementasi  standar akuntansi  pemerintahan  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas dengan good governance sebagai variabel intervening.  Hal  ini  berarti  hipotesis  kesembilan ditolak.

## 4.2.  Pembahasan
4.2.1   Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah Daerah terhadap Good Governance
Hipotesis
pertama menyatakan bahwa kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah  berpengaruh terhadap implementasi good governance di Kota Jambi. Setelah  dilakukan  pengujian,  hasil  pengujian  menolak hipotesis pertama yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak mempengaruhi good  governance di  Kota  Jambi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  aparatur  pemerintah daerah  masih  mengalami  kendala  terkait  pengetahuan mereka akan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Pengetahuan tentang  standar  akuntansi  pemerintahan  sangat  penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Standar akuntansi pemerintahan berisi tentang bagaimana  pemerintah  harus  mengelola,  mencatat  dan mengakui  akun-akun  akuntansi  yang  ada  di  sektor pemerintahan,  seperti  aset,  pendapatan,  anggaran, belanja  dan  lain-lain.  Keterpaduan  pengelolaan  akun- akun  ini  sangat  mempengaruhi  pemerintah  dalam mempertanggung  jawabkan  pengelolaan  pemerintahan kepada masyarakat.
Selain  itu,  berdasarkan  hasil  penelitian  dapat dilihat bahwa kurangnya keahlian aparatur akan sistem akuntansi pemerintahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban  keuangan  yang  sekaligus  menjadi pondasi  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah. Kemudian, minimnya pelatihan-pelatihan terkait sistem akuntansi  pemerintahan  yang  mereka  ikuti  menjadi dasar  kekurang  pahaman  mereka  tentang  pengelolaan keuangan  pemerintahan  yang  benar  yang  dapat menyebabkan  pemerintahan  tidak  berjalan  sesuai dengan prinsip good governance .
4.2.2  Pengaruh Profesionalisme Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  terhadap Good Governance Hipotesis kedua
menyatakan bahwa profesionalisme  aparat  pengawasan  intern  pemerintah berpengaruh  terhadap good  governance .  Setelah dilakukan pengujian, hasil pengujian menolak hipotesis kedua  yang  menunjukkan  bahwa  profesionalisme aparat  pengawasan  intern  pemerintah  (APIP)  tidak berpengaruh  terhadap  implementasi good  governance di  Kota  Jambi . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
permasalahan  yang  masih  melekat  pada  APIP  di  Kota Jambi  adalah  mengenai  sumber  daya  manusia  (SDM). Aparatur  yang  melakukan  pengauditan  banyak  yang tidak  berlatar  belakang  pendidikan  dari  akuntansi maupun  pendidikan  lanjutan  terkait  BPKP.  Meskipun dalam  melakukan  pengauditan  terdapat  SOP  yang dikerjakan, kompetensi dasar tetaplah penting. Profesionalisme APIP diukur dengan indikator kompetensi,  dimana  seorang  auditor  harus  memiliki pengetahuan,  keahlian,  pengalaman  dan  keterampilan yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  tugas  dengan baik.
4.2.3  Pengaruh Sistem Pengendalian Internal

## Pemerintah terhadap Good Governance
Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian  internal  pemerintah  mempengaruhi good governance. Setelah  dilakukan  pengujian,  hasil pengujian menerima hipotesis ketiga yang menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal pemerintah  berpengaruh  terhadap  implementasi good governance di Kota Jambi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian sistem pengendalian  internal  pemerintah  sudah  rata-rata dilaksanakan di dalam organisasi perangkat daerah. Hal tersebut  dilihat  dari  cukup  baiknya  aparatur  dalam menjalankan 5 pilar dalam sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), yaitu dalam lingkungan pengendalian,  penilaian  risiko,  aktivitas  pengendalian, informasi  dan  komunikasi    serta  pemantauan  yang diterapkan
dalam
organisasinya. Namun, pengaplikasian SPIP harus terus ditingkatkan mengingat  berdasarkan  laporan  hasil  pemeriksaan (LHP)  dari  BPK  untuk  Kota  Jambi,  masih  memiliki temuan-temuan  terkait  SPI.  Hal  ini  dapat  diwujudkan dengan adanya dukungan dari komitmen aparatur untuk menjalankan  pemerintahan  sesuai  SPI  yang  telah ditetapkan.
4.2.4  Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan terhadap Good Governance
Hipotesis keempat menyatakan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi good  governance. Setelah  dilakukan pengujian, hasil pengujian menerima hipotesis keempat yang  menunjukkan  bahwa  implementasi  standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap implementasi good  governance di  Kota  Jambi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata di setiap badan dan dinas pemerintahan Kota Jambi telah mengimplementasikan  standar  akuntansi  pemerintahan berbasis akrual dalam melakukan pelaporan akuntansinya.  SAP  berbasis  akrual  merupakan  salah satu  bentuk  perwujudan  dari good  governance dalam pemerintahan  yang  diterjemahkan  dalam  bidang keuangan  pemerintah  sebagai  bentuk  pengelolaan sumber daya melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan,  transparan,  akuntabel  dan berkeadilan.

## 4.2.5  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan
Hipotesis kelima menyatakan bahwa kompetensi aparatur
pemerintah daerah mempengaruhi akuntabilitas  keuangan . Setelah  dilakukan  pengujian, hasil  pengujian  menolak  hipotesis  kelima  yang menunjukkan  bahwa  kompetensi  aparatur  pemerintah daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas keuangan di Kota Jambi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pengelola keuangan di badan dan dinas pemerintah  Kota  Jambi  tidak  memiliki  latar  belakang pendidikan  akuntansi.  Tidak  hanya  itu,  aparatur pengelola  keuangan  jarang  mengikuti  pendidikan  atau pelatihan  terkait  akuntansi  pemerintahan  sehingga mereka  kurang  memiliki  pengetahuan  yang  mendasari proses akuntansi pemerintahan.
Kurangnya  kompetensi  aparatur  pemerintah daerah  terkait  dengan  akuntansi  pemerintahan  dapat diatasi dengan menambahkan pendidikan atau pelatihan terkait  akuntansi  pemerintahan  kepada  aparatur pemerintah  yang  mengelola  keuangan  di  setiap organisasi  perangkat  daerah.  Selain  itu,  sebaiknya  ada perekrutan  pegawai  baik  penerimaan  PNS  di  daerah maupun  tenaga  honor  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan  akuntansi  ataupun  berpengalaman  dalam mengelola  keuangan  baik  di  sektor  swasta  maupun sektor publik.
4.2.6   Pengaruh Profesionalisme Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  terhadap Akuntabilitas Keuangan Hipotesis keenam menyatakan bahwa
profesionalisme  aparat  pengawasan  intern  pemerintah mempengaruhi akuntabilitas keuangan . Setelah dilakukan pengujian, hasil pengujian menolak hipotesis keenam  yang  menunjukkan  bahwa  aparat  pengawasan intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas  keuangan di  Kota  Jambi . Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  permasalahan  profesionalisme aparat  pengawasan  intern  pemerintah  adalah  terkait sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  memadai.  Aparat pengawasan intern pemerintah yang menjadi pengawas baik/  buruknya  SPIP  dijalankan  di  suatu  organisasi perangkat  daerah  memerlukan  profesionalisme  yang tinggi  terutam  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan dan  aset  di  organisasi.  SDM  yang  memiliki  latar belakang  pendidikan  akuntansi  dapat  berkontribusi dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik. Meskipun  APIP  melaksanakan  pekerjaannya  sesuai dengan  SOP,  tetapi  pengetahuan  tentang  akuntansi pemerintah  sangat  diperlukan  untuk  memaksimalkan pekerjaan  dengan  baik  dan  untuk  memberikan  saran yang berguna dalam perbaikan terkait SPI di organisasi.
Permasalahan lain terkait profesionalisme aparat pengawasan  intern  pemerintah  adalah  Inspektorat belum mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk  melakukan pengauditan internal secara luas.  Hal ini  dapat  terlihat  dari gap temuan  BPK  dan  temuan Inspektorat. Inspektorat dinilai belum mampu
menemukan  temuan-temuan  terkait  SPI  maupun perundang-undangan  seperti  BPK  mengungkapkan temuan-temuan  tersebut  di  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP).
4.2.7  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal
Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan
Hipotesis  ketujuh  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi akuntabilitas  keuangan . Setelah  dilakukan  pengujian, hasil  pengujian  menerima  hipotesis  ketujuh  yang menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan di Kota Jambi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah di Kota Jambi  dengan  5  pilar,  yaitu  lingkungan  pengendalian, penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan komunikasi serta pemantauan telah dilaksanakan secara merata  di  dinas  dan  badan  pemerintahan  Kota  Jambi. Lingkup  SPIP  sangat  mempengaruhi  pengelolaan keuangan karena SPIP mengatur bagaimana pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, pengaplikasian SPIP harus terus ditingkatkan  mengingat  berdasarkan  laporan  hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK untuk Kota Jambi, masih memiliki  temuan-temuan  terkait  SPI.  Hal  ini  dapat diwujudkan  dengan  adanya  dukungan  dari  komitmen aparatur  untuk  menjalankan  pemerintahan  sesuai  SPI yang telah ditetapkan.
4.2.8  Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Hipotesis kedelapan menyatakan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi akuntabilitas keuangan . Setelah dilakukan pengujian, hasil pengujian menolak hipotesis kedelapan  yang  menunjukkan  bahwa  implementasi standar  akuntansi  pemerintahan  tidak  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  keuangan di  Kota  Jambi . Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  rata-rata  setiap  badan dan dinas pemerintah Kota Jambi telah mengimplementasikan  standar  akuntansi  pemerintahan berbasis  akrual  namun  belum  bisa  meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintahan Kota Jambi.
Meskipun  standar  akuntansi  pemerintahan  telah diimplementasikan, akuntabilitas keuangan Kota Jambi belum  bisa  tercapai  yang  dapat  dilihat  dari  opini  audit BPK  untuk  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kota Jambi  tahun  anggaran  2015  mendapatkan  opini disclaimer .  Standar  akuntansi  pemerintahan  memang telah  mengatur  mengenai  pengakuan,  pencatatan  aset pemerintah, namun penginventarisan aset daerah belum dapat  dilaksanakan  oleh  baik  oleh  aparatur  pemerintah daerah.  Selain  itu,  terkait  dengan  temuan  lain  yang bersifat  material  oleh  BPK  tidak  diatur  dalam  standar akuntansi  pemerintahan,  contohnya  adalah  aliran  dana yang  dikelola  oleh  sekolah-sekolah  terkait  beasiswa
kepada  pelajar  dan  terkait  pembayaran  honor  kegiatan seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS).
4.2.9   Pengaruh Good Governance terhadap Akuntabilitas Keuangan Hipotesis kesembilan menyatakan bahwa implementasi good governance mempengaruhi akuntabilitas  keuangan . Setelah  dilakukan  pengujian, hasil  pengujian  menolak  hipotesis  kesembilan  yang menunjukkan  bahwa  implementasi good  governance tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan di Kota  Jambi . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengimplementasian good  governance di  Kota  Jambi belum  diimplementasikan  secara  maksimal  sehingga belum mampu menjadi  penunjang  terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di Kota Jambi.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor yang  sangat  penting  dalam  menunjang  kepercayaan publik  akan  kinerja  pemerintah  terutama  dalam pengelolaan  keuangan.  Namun,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  transparansi  dan  akuntabel  dalam pelaksanaan  kegiatan  di  OPD  belum  dilaksanakan dengan  sangat  baik.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  Elvira  Zeyn  (2011)  dan  Azlim  dkk (2012)  yaitu  penerapan good  governance berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.
4.2.10  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah Daerah,  Profesionalisme  Aparat  Pengawasan Intern  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah dan Implementasi Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap Good  Governance  serta  Implikasinya  pada

## Akuntabilitas Keuangan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur  pemerintah  daerah,  profesionalisme  aparat pengawasan  intern  pemerintah,  sistem  pengendalian internal pemerintah dan implementasi standar akuntansi pemerintahan  dengan good  governance sebagai variabel  intervening  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  keuangan  di  Kota  Jambi.  Hasil  penelitian menolak  hipotesis  kesembilan.  Akuntabilitas  keuangan merupakan  pertanggungjawaban  mengenai  integritas keuangan,  pengungkapan  dan  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan.  Pemerintah  diminta untuk  melaporkan  hasil  dari  program  yang  telah dilaksanakan  sehingga  masyarakat  dapat  menilai apakah  pemerintah  telah  bekerja  dengan  ekonomis, efisien  dan  efektif.  Sasaran  pertanggungjawaban  ini adalah  laporan  keuangan  dan  peraturan  perundang- undangan yang  berlaku mencakup  penerimaan, penyimpanan  dan  pengeluaran  uang  oleh  instansi pemerintah.
Pada tahun 2015, Kota Jambi memperoleh opini audit  “tidak  memberikan  pendapat”  (TMP)  dari  BPK. Penurunan  drastis  perolehan  opini  audit  dari  BPK  ini menandakan bahwa akuntabilitas keuangan Kota Jambi juga  mengalami  penurunan.  Faktor  yang  besar mempengaruhi  turunnya  akuntabilitas  keuangan  Kota
Jambi  adalah  belum  siapnya  Kota  Jambi  dalam pengadopsian  SAP  berbasis  akrual  secara  penuh. Kendala yang dihadapi diantaranya kuantitas sumberdaya  manusia  (SDM)  pengelola  keuangan, kompetensi  dan  komitmen  kepala  daerah  dalam mendorong  optimalisasi  penerapan  laporan  keuangan berbasis  akrual  di  daerah.  Selain  itu,  penurunan akuntabilitas  keuangan  di  Kota  Jambi  jika  dilihat berdasarkan  LHP  Kota  Jambi  tahun  2016  secara dominan  disebabkan  karena  masalah  aset  yang  sangat material yang tidak terinventarisir. Hal ini dikarenakan masih  lemahnya  pengendalian  internal  OPD  dalam menangani masalah aset-aset di Kota Jambi.

## 5.    SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis pengaruh  kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah, profesionalisme  aparat  pengawasan  intern  pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap good  governance serta  implikasinya  pada  akuntabilitas keuangan.   Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  dari  empat  variabel eksogen,  terdapat  dua  variabel  yang  berpengaruh signifikan  terhadap good  governance .  Selain  itu,  dari empat  variabel  eksogen,  terdapat  satu  variabel  yang berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Kompetensi aparatur pemerintah daerah, profesionalisme  aparat  pengawasan  intern  pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  dengan good governance sebagai variabel intervening.

## 5.2. Keterbatasan
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah, profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah  dan  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan  terhadap  good  governance  serta implikasinya  pada  akuntabilitas  keuangan  di  Kota Jambi.  Bagi  peneliti  yang  tertarik  untuk  meneliti terkait good governance dan akuntabilitas keuangan,  dapat  menambah  atau  mengganti variabel  yang  diujikan.  Hasil  R-square  terhadap good  governance  dan  akuntabilitas  keuangan dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  good governance  dan  akuntabilitas  keuangan  juga dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lain  yang  tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Jambi.  Bagi peneliti  yang  ingin  melakukan  penelitian  terkait good governance serta implikasinya pada akuntabilitas  keuangan  dapat  dilakukan  dengan subjek  yang  berbeda  agar  mengetahui  bagaimana
good  governance dan  akuntabilitas  keuangan  di subjek lain.
3. Penelitian  ini dilakukan dengan  metode kuantitatif menggunakan  kuesioner  yang  mana  jawaban kuesioner tidak dapat sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Bagi peneliti selanjutnya yang  ingin  meneliti  permasalahan  yang  sama dengan  subjek  yang  sama  atau  beda,  dapat melakukan penelitian ini secara kualitatif sehingga dapat membuktikan bagaimana tata kelola pemerintahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
5.3  Saran
1. Pemerintah Kota Jambi hendaknya terus meningkatkan  kompetensi  aparaturnya.  Aparatur sebagai  penggerak  pemerintahan  harus  memiliki kompetensi  yang  dapat  memperbaiki  kinerja aparatur  dan  organisasi.  Peningkatan  kompetensi dapat  diwujudkan  dengan  adanya  pendidikan  atau pelatihan  yang  berkaitan  dengan  jabatan  yang diemban  yang  diadakan  oleh  pemerintah  maupun non  pemerintah  namun  didukung  oleh  pemerintah Kota  Jambi.  Pemerintah  memerlukan  perencanaan jangka  panjang  untuk  menata  pemerintahannya, terutama  dalam  menata  aparaturnya.  Perencanaan jangka panjang yang dapat dilakukan agar aparatur yang  mengemban  jabatan  merupakan  aparatur yang memiliki kompetensi dengan cara memperbaiki  sistem  perencanaan,  dalam  hal  ini adalah perencanaan pengembangan program sumber  daya  manusia.  Hal  dasar  yang  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  mulai  dari sistem  perekrutan  pegawai  yang  diperlukan, pengembangan sumber daya manusia dan perekrutan aparatur yang akan mengemban jabatan di  OPD  Kota  Jambi.  Aparatur  yang  memiliki kompetensi yang baik dapat menunjang terwujudnya good governance di Kota Jambi.
2. Pemerintah  Kota  Jambi  hendaknya  memberikan pelatihan  atau  pendidikan  berkala  kepada  para aparat  pengawasan  intern  pemerintah,  dalam  hal ini adalah Inspektorat guna meningkatkan profesionalisme  Inspektorat  Kota  Jambi  sebagai auditor internal pemerintah Kota Jambi. Selain itu, pemerintah  dapat  menjalin  kerja  sama  dengan program  STAR  BPKP  yang  didirikan  oleh Universitas  Jambi  untuk  menerima  pendidikan lanjutan terkait BPKP. Pemerintah dapat menunjang  hal  ini  dengan  memberikan  beasiswa bagi  para  auditor  internal  untuk  melanjutkan pendidikan mereka guna meningkatkan profesionalisme  khususnya  kompetensi  mereka dalam  rangka  mewujudkan good  governance di Kota Jambi.
3. Aparatur  pemerintah  harus  memiliki  pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dalam
pemerintah.  Mengingat  para  pemegang  jabatan seperti  pengguna  anggaran,  kasubbag  keuangan
dan bendahara berasal dari latar-belakang pendidikan  yang  beragam,  pendidikan  atau pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan standar akuntansi  pemerintahan  perlu  diberikan  guna mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel di Kota  Jambi.  Selain  itu,  minimnya  pengelola keuangan  khususnya  bendahara  dan  kasubbag keuangan  yang  berlatar  belakang  pendidikan akuntansi dapat menjadi faktor ketidak akuntabelan  pengelolaan  keuangan  di  Kota  Jambi. Latar  belakang  pendidikan  yang  mumpuni  dapat menjadi  faktor  tercipatnya  akuntabilitas  keuangan di  Kota  Jambi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu memfokuskan  pengrekrutan  pegawai  dengan  latar belakang akuntansi atau yang telah berpengalaman dalam pengelolaan keuangan apabila ada pengrekrutan  untuk  pegawai  negeri  sipil  atau pegawai  non-PNS  guna  mewujudkan  pengelolaan keuangan yang akuntabel.
4. Pemerintah sebaiknya memberikan pendidikan dan pelatihan  kepada  para  auditor  di  Inspektorat  Kota Jambi.  Hal  ini  dapat diwujudkan  dengan pemberian beasiswa terhadap auditor internal yang ingin  melanjutkan  studi  yang  menunjang  kinerja mereka,  seperti  di  program  STAR  BPKP  yang didirikan  oleh  Universitas  Jambi.  Selain  itu,  latar belakang  pendidikan  akuntansi  para  auditor internal  dapat  menunjang  tercapainya  tujuan  audit internal  dengan  baik.  Pemerintah  juga  sebaiknya apabila terdapat pengrekrutan pegawai  negeri  sipil maupun pegawai non-PNS difokuskan kepada para pelamar  yang  berlatar  pendidikan  akuntansi  atau yang  telah  berpengalaman  dalam  pengauditan. Upaya  ini  dapat  dilakukan  guna  menciptakan auditor  di  Inspektorat  yang  profesional  sehingga pengelolaan keuangan di pemerintahan Kota Jambi dapat diawasi dan dievaluasi dengan baik sehingga pengelolaan keuangan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI
Abu  Bakar,  Azwar.  2013. Kompetensi  Pegawai  di Indonesia;  Hanya  5%  PNS  yang  Kompeten. [Online]. Melalui: https://lanskapindonesia.co/2013/05/20/kompete nsi-pegawai-di-indonesia-hanya-5-pns-yang- kompeten/ . Diakses tanggal 01 Oktober 2017.
Abnur,  Asman.  2016. PNS  yang  Tidak  Kompeten  di Indonesia. [Online].
Melalui:
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu m/16/12/08/ohuzmg365-menpan-cegah-lolos- calon-pns-tak-kompeten.  Diakses  tanggal  27 Maret 2017.
Amin Widjaja Tunggal, 2012, Audit kecurangan dan akuntansi forensik, Harvarindo, Jakarta.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan  Praktik .  Edisi  Revisi  2010.  Rineka Cipta: Jakarta.
Auditya,  Lucy  dan    Husaini.  2013. Pengaruh Akuntabilitas    dan    Transparansi  Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah . Jurnal Fairness . Volume 3, Nomor 1.
Bastian, Indra. 2007. Audit Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.
Bastian,  Indra.  2011. Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu Pengantar . Erlangga: Jakarta.
BBC  Indonesia . 2017. Indeks  Persepsi  Korupsi Indonesia. [Online]. Melalui: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/ 2016/01/160127_indonesia_indeks_korupsi . Diakses tanggal 27 Maret 2017.
BPK  RI.  2016. Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I Tahun 2016.
BPK  RI  Perwakilan  Jambi.  2016. Laporan  Hasil Pemeriksaan  BPK  RI  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi 2015 .
BPKP. 2015. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  Secara  Mandiri (Self Improvement) –  Pedoman Teknis (Peraturan  Kepala  Bpkp  Nomor  XXX  Tahun 2015.
Budiono. 2010. Press Release: Penguatan akuntabilitas keuangan  negara  yang  handal,  Transparan  dan akuntabel,
Melalui penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) . 16 Juni 2010. http://www.bpkp.go.idpublicuploadunitpusat...Re lease_16Juni2010.pdf.
Cheng,R.H., John H.E., Susan, C. Kattelus, Fall. 2002. Educating  Government  Financial  Managers: University  Collaboration  Between  Business  and Public Administration . The Journal of Government Financial Management.
Alexandria:  Vol.  51,  Iss.3,  page  10,  5  pages. http://gateway.proquest.com .
Darise,  Nurlan.  2008. Akuntansi  Keuangan  Daerah: Akuntansi Sektor Publik . PT Indeks: Jakarta.
Djalil,  Rizal.  2014. Akuntabilitas  Keuangan  Daerah: Implementasi  Pasca  Reformasi .  RMBOOKS: Jakarta.
Enceng,  Liestyodono.B.I    Purwaningdyah.  M.W. 2008. Meningkatkan  Kompetensi  Aparatur Pemerintah  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Good Governance. Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen PNS.  Volume  2  No.1,  Juni  2008.  Pusat Pengkajian  dan  Penelitian  Kepegawaian  BKN. Jakarta.
Ghozali,    Imam    dan    Hengky    Latan.    2012 .  Partial Least  Square  “Konsep,  Teknik  dan  Aplikasi”
SmartPLS  2.0  M3 . Badan   Penerbit    Universitas Diponegoro: Semarang.
Hutapea,  Parulian  dan  Nurianna  Thoha.  2008.
Kompetensi Plus . PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2007. Standar  Akuntansi Keuangan. Salemba Empat: Jakarta.
Indriantoro,  Nur  dan  Supomo,  Bambang.  2013.
Metodologi  Penelitian  Bisnis:  untuk  Akuntansi dan Manajemen . BPFE: Yogyakarta.
Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo.  2008. Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir). Kumpulan Makalah Simposium Nasional
Akuntansi XI. 23-24 Juli. Pontianak.
Jambikota.go.id . 2016. Wawako Jambi Terima Evaluasi  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  dari Menpan-RB. [Online]. Melalui:
http://jambikota.go.id/new/wawako-jambi- terima-evaluasi-akuntabilitas-kinerja- pemerintah-dari-menpan-rb/.  Diakses  tanggal  27 Maret 2017.
Jogiyanto,  2010. Metodologi  Penelitian  Bisnis .  BPFE: Yogyakarta.
Kalsi,  N.  S.  dan  Ravi  Kiran.  2015. A  Strategic Framework  for  Good  Governance  Through  E- Governance  Optimization  –  A  Case  Study  of Punjab in India. Emerald. Vol. 49, No. 2, 2015, PP 170-204.
KNKG.  2008. Pedoman  Good  Public  Governance . KNKG Indonesia.
Kumolo.  Tjahjo.  2015. Penerapan  Basis  Akrual  di Daerah  belum  Optimal. [Online].  Melalui: http://www.kemendagri.go.id/news/2015/11/24/ penerapan-sistem-akuntansi-akrual-di-daerah- belum-optimal. Diakses tanggal 27 Maret 2017.
LAN  dan  BPKP.  2001. Pengukuran  Kinerja  Instansi
Pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) . Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
Lestiawan, Handi Y. dan Bambang Jatmiko. 2015. Key Succes  Factor  Good  Government  Governance serta Pengaruhya Terhadap Kinerja Pemerintah
(Survey Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). Maksimum Vol.5 No.1
September 2015 - Februari 2016
Maarif, M., Syamsul. Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur  Guna  Mengantisipasi  Kebutuhan Sektor  pelayanan  Publik .  Orasi  Ilmiah.  STIA LAN, 2003. Bandung.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik .  Andi: Yogyakarta.
Moeheriono.  2009. Pengukuran  Kinerja  Berbasis Kompetensi . Ghalia: Bogor.
Mulyati., dkk. 2011. Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP/PP No.60  Tahun  2008)  Dalam  Meminimalisasi Tingkat  Salah  Saji  Pencatatan  Akuntansi
Keuangan Pemerintah Daerah . Jurnal Organisasi  dan  Manajemen,  Vol.  7  No.  2  pp 102-116.
Nofianti,  Leny  dan  Novie  Susanti  Suseno.  2014.
Factors  Affecting  Implementation  of  Good Government  Governance
(GGG)  and their Implications towards Performance
Accountability. International  Conference  on Accounting  Studies 2014.  ICAS  2014.  18-19 August 2014. Kuala Lumpur, Malaysia.
Noor, Juliansyah. 2012. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis  dan  Disertasi  Karya  Ilmiah .  Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media: Jakarta.
Nordiawan,
Deddi., dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan . Salemba Empat: Jakarta.
Nugraha, Wisnu. 2009. Pengaruh    Pemahaman    Atas Standar        Akuntansi    Pemerintahan    terhadap Kualitas    Laporan    Keuangan    Melalui Keefektifan  Pelaksanaan    Sistem    Akuntansi Instansi    Sebagai    Variabel    Mediasi .  Jurnal. Universitas Padjajaran. Bandung.
Nur  Afiah,  N.  2009. Pengaruh  Kompetensi  Anggota DPRD  dan  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah Daerah  terhadap  Pelaksanaan  Sistem  Informasi Akuntansi.  Working  Paper  in  Acccounting  and Finance.  Research  Days.  Faculty  of  Economy . Padjajaran University, Bandung.
Nur  Afiah,  N.  dan  Peny  Cahaya  Azwari.  2015. The Effect  of  The  Implementation  of  Government Internal  Control  System  (GICS)  on  the  Quality of Financial Reporting of Local Government and Its  Impact  on  the  Principles  of  Good Governance:  A  Research  in  District,  City  and Provincial  Government  in  South  Sumatera. Elsevier.  Procedia  – Science  and  Behavioral Science 211 (2015) 811-818.
Pasha,  Syarif.  2017. Ingin  Tingkatkan  Kompetensi Camat  dan  Lurah,  Wali  Kota  Jambi  Kirim Mereka  ke  Tempat  Ini. [Online].  Melalui: https://profil.korpri.id/berita/4536/blog-right- sidebar.html. Diakses tanggal 01 Oktober 2017.
Podrug,  N.  2011. The  Strategic  Rrole  Of  Managerial
Stewardship Behaviour For Achieving
Corporate Citizenship. Ekonomski Pregled . Vol. 62 (7-8).
Prasodjo,  Eko.  2013. Kompetensi  Pegawai  di Indonesia;  Hanya  5%  PNS  yang  Kompeten.
[Online]. Melalui:
https://lanskapindonesia.co/2013/05/20/kompete nsi-pegawai-di-indonesia-hanya-5-pns-yang- kompeten/ . Diakses tanggal 01 Oktober 2017.
Rasdianto  dan  Erlina.  2013. Akuntansi    Keuangan Daerah    Berbasis    Akrual. Penerbit    Brama Ardian.
Reeve,  James  M.,  dkk.  2009.  Pengantar  Akuntansi Adaptasi Indonesia. Buku 1.
Salemba Empat: Jakarta.
Saing,  H  Charles.  2012. Menuntut  Independensi Inspektorat.
[Online].
Melalui:
http://charleshsaing12.blogspot.co.id/2012/01/m enuntut-indenpedensi-inspektorat.html. Diakses tanggal 01 Oktober 2017.
Sari,  Diana.  2013. Pengaruh  Sistem  Pengendalian
Intern
Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi  Pemerintahan,  Penyelesaian  Temuan Audit  terhadap  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Tata Kelola  Pemerintahan  yang  Baik. Jurnal  SNA XVI.
Sedarmayanti.    2009. Sumber    Daya    Manusia    dan Produktivitas    Kerja .  CV  Mandar  Maju: Bandung.
Siregar,  Muhammad  Arifin.  2008. Penerapan  Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu . Tesis. Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis . Alfabeta: Bandung.
Sukmadilaga,  Arie  Pratama  dan  Sri  Mulyani.  2015. Good  Governance  Implementation  in  Public Sector:  Exploratory  Analysis  of  Government Financial  Statement  Disclosure  Across  ASEAN Countries. Elsevier.  Procedia -  Social Behavioral Science 211 (2015).
Sukmaningrum.,  dkk.  (2012). Standar  Akuntansi Pemerintahan  dan  Sistem  Pengendalian  Intern sebagai  Anteseden  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah .  Jurnal ISSN : 1693-4482.
Suprapto.  2002. Standarisasi  Kompetensi  PNS  Menuju Era  Global .  Kertas  kerja  Volume  II  Nomor  05 Tahun 2002.
Sutedi,  Adrian.  2011. Good  Corporate  Governance . Sinar Grafika: Jakarta.
Szymanski,  S.  2007. How  to  Implement  Economic Reforms: How to Fight Corruption Effectively in Public  Procurement  in  See  Countries .  Paris:
OECD Publishing. Retrieved March 5: 2008.
Tanjung,  Abdul  Hafiz.  2013. Akuntansi  Pemerintah Daerah  Berbasis  Akrual:  Pendekatan  Teknis Sesuai PP No. 71/2010 . Alfabeta: Bandung.
Tim  Peneliti  BKN.  2003. Profil  Kebutuhan  PNS . Puslitbang BKN. Jakarta.
Wardjito  (2010). SPIP  Instrument  Early  Warning System Birokrasi Pemerintah . Media Audit . No
24.
Warisno.  2008. Faktor–faktor  yang  mempengaruhi Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi Jambi. Tesis.  Universitas  Sumatera  Utara, Medan.
Wati,  E.,  Lismawati,  Nila,  A.,  2010. Pengaruh Independensi,  Gaya  Kepemimpinan,  Komitmen Organisasi  dan  Pemahaman  Good  Governance terhadap Kinerja
Auditor
Pemerintah . Proceeding SNA XIII 2010.
Wibowo.  2008. Sistem  Manajemen  Kinerja .  PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Wilson, R, Kent. 2010. Steward Leadership: Characteristics    of    The    Steward    Leader    in Christian    Nonprofit    Organizations ”. A Dissertation  Presented  for  the  Degree  of PhD at The University of Aberdeen .
Wong, Yew Choon dan Norkhairul Hafiz Bajuri. 2013. Board  Structure,  Information  Technology  and CSR  Reporting. Jurnal  Teknologi. Faculty  of Management .  Universitas  Teknologi  Malaysia, Johor, Malaysia.
Zeyn,  Elvira.  2011. Pengaruh  Good  Governance  dan Standar Akuntansi   Pemerintahan terhadap Akuntabilitas  Keuangan  dengan  Komitmen Organisasi  sebagai  Variabel  Moderating . Jurnal Review Akuntansi dan
Keuangan
(JRAK). Vol. 1, No.1, April 2011, Pp 21-37.
----------  Permenpan  No.  PER/04/M.PAN/03/2008 tentang  Kode  Etik  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah.
----------  PP  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
----------  PP  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
----------  Tap.  MPR  RI  No.  IX/MPR/1998  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
---------- UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
----------  UU  No.  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
----------  UU  No.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  Dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara.
----------  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.
---------- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
----------  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah.
---------- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.