## IMPLEMENTASI MANAJEMEN SYARIAH PADA BAITUL MAL GAMPONG DI ACEH
Husni kamal
Departement Of Sharia Banking, IAIN Lhokseumawe, Aceh, Indonesia husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id

## Abstrak
Islam  mengatur  segala  lini  kehidupan  manusia  termasuk  dalam  bidang  mengelola organisasi yang terdapat dalam ilmu manajemen syariah dimana mengandung tidak bebas nilai  karena  manajemen  syariah  tidak  hanya  berorientasi  untuk  kehidupan  dunia  saja melainkan  juga  orientasi  pada  kehidupan  di  akhirat,  setiap  desa  di  Aceh  mempunyai wewenang sendiri dalam pengelolaan zakat, wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariat  yang  dinamakan  Baitul  Mal  Gampong  (BMG).  Tulisan  ini bertujuan untuk menganalisa implementasi manajemen syariah pada Baitul Mal Gampong di  Aceh.  Metode  penelitian  yang  digunakan  kualitatif  dengan  data  sekunder  seperti Undang-undang,  Qanun,  buku,  jurnal  dan  website  yang  berkaitan.  Hasil  penelitian  ini bahwa  implementasi  empat  fungsi  manajemen  Syariah  yaitu  perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasan  merupakan  hal  sangat  penting  dalam pengelolaan  Baitul  Mal  Gampong  karena  setiap  desa  memiliki  lembaga  tersebut  dan sangat potensial jika mampu dikelola dengan baik harta agama seperti zakat, wakaf dan lainnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki agar berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Aceh.
Kata Kunci : Implementasi, Manajemen, Manajemen Syariah.

## Abstract
Islam  regulates  all  lines  of  human  life  including  in  the  field  of  managing  organizations contained  in  sharia  management  which  contains  not  free  values  because  sharia management is not only oriented to worldly life but also orientation to life in the afterlife, every  village  in  Aceh  has  its  own  authority  in  managing  zakat,  endowments  and  other religious treasures in accordance with the principles of Shari'a called Baitul Mal Gampong (BMG).  This  paper  aims  to  analyze  the  implementation  of  sharia  management  at  Baitul Mal Gampong in Aceh. The research method used is qualitative with secondary data such as laws, Qanuns, related books, journals and websites. The results of this study are that the  implementation  of  the  four  functions  of  Sharia  management,  namely  planning, organizing, actuating and supervising is very important in the management of Baitul Mal Gampong because every village has these institutions and it is very potential if they are able to properly manage religious assets such as zakat, waqf and others to increase the economy of rural communities that are independent and empower their own resources so that they have an impact on reducing the poverty rate in Aceh Keywords : Implementation, Management, Sharia management

## A. PENDAHULUAN
Islam mempunyai konsep zakat, wakaf, infak, shadaqah, dan beberapa konsep lainnya, diantara konsep tersebut dimana zakat menjadi sarana paling penting dan utama untuk mengurangi  kesenjagan  antara  si  kaya  dan  si  miskin.  Zakat  mempunyai  dua  nilai  ibadah atau dimensi yaitu pertama hubungan ibadah dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia.  Ibadah  zakat  apabila  ditunaikan  untuk  meningkatkan  kualitas  keimanan membersih dan menyucikan jiwa (Mufraini, 2005).
Islam  dalam  segi  bidang  apapun  sangat  mengutamakan  etika  moral  dalam  kegiatan maupun kehidupan sehari-hari, lingkungan dengan masyarakat, transaksi muamalah dan lainnya. Nilai zakat ibadah utamanya yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh muslim, kedua  agar  kekayaan  tidak  hanya  bertumpuk  di  kalangan  orang  kaya  saja  namun  juga harus diberikan kepada sesama muslim yang miskin.
Zakat  selain  mempunyai  nilai  ibadah  juga  menjadi  salah  satu  instrument  untuk mengurangi  angka  kemiskinan  di  masyarakat  jika  sasaran  yang  diberikan  atau  mustahik mampu  mengelola  dengan  baik.  Namun  yang  terjadi  dalam  masyarakat  masih  banyak distribusi zakat hanya dalam bentuk konsumtif yaitu dalam bentuk uang atau kebutuhan pokok, hal ini  tidak berpengaruh siginikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika distribusi zakat lebih dioptimalkan dalam bentuk produktif akan menjadi solusi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemberian tersebut bisa melalui modal usaha, modal kerja, pelatihan untuk meningkatkan skill dan lainnya yang bersifat continue agar mereka bisa  berdikari  dan  memulai  usaha  serta  harapan  terbesar  kedepan  tidak  lagi  menjadi penerima zakat tapi menjadi pemberi zakat.
Pengelolaan zakat yang baik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi  masyarakat  dengan  potensi  umat  islam  yang  sangat  banyak  di  Indonesia. Pemerintah Indonesia mempunyai Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berpusat di Jakarta  dan  mempunyai  cabang  baik  di  provinsi  maupun  di  kabupaten/kota  untuk menghimpun  dana  zakat,  shedekah  dan  infaq  dari  masyarakat  yang  akan  dikelola  serta disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai program.
Walaupun  pemerintah  sudah  membentuk  dan  mengatur  masalah  zakat  secara keseluruhan  di  setiap  kabupaten/kota,  namun  terdapat  perbedaan  untuk  provinsi  aceh
yaitu  mempunyai  hak  khusus  atau  istimewa  dalam  hal  tertentu  untuk  mengatur masyarakatnya.  Kekhususan  tersebut  terdapat  dalam  keputusan  Perdana  Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU Nomor 44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh,  UU  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Daerah  Istimewa  Aceh sebagai  Provinsi  Aceh  dan  terakhir  diberikan  melalui  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dengan adanya UU khusus tersebut Aceh mempunyai hak  untuk  membuat  undang-undang  sendiri  dalam  mengatur  daerahnya  yang  disebut dengan Qanun Aceh, termasuk khusus dalam bidang pengelolaan zakat.
Dalam  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2007  dijelaskan  bahwa  Baitul  Mal  di  Aceh  bisa diterapkan  di  Provinsi  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Gubernur,  selanjutnya Baitul Mal Kabupaten/Kota dibawah pengawasan Bupati/Walikota, Baitul Mal Mukim yang berada  dibawah  pengawasan  Baitul  Mal  Kabupaten/Kota,  terakhir  Baitul  Mal  Gampong juga dibawah Baitul Mal Kabupaten/Kota.
Potensi zakat di Aceh sangat besar sebagaimana dijelaskan oleh A. Rani Usman sebagai Komisioner  Baitul  Mal  Aceh,  bahwa  potensi  dana  zakat  di  Aceh  mencapai  Rp.  2  Triliun bahkan  sampai  Rp.  4  Triliun  pertahun,  namun  pada  tahun  2020  hanya  bisa  terkumpul sebesar  Rp.  57,55  Miliar.  Adapun  sumber  zakat  paling  dominan  yang  terkumpul  berasal dari ASN dan sebagian masyarakat yang menyerahkan langsung kepada Baitul Mal Aceh, selanjutnya sangat mengharapkan dari berbagai pihak termasuk pihak perusahaan swasta untuk  menyerahkan  zakat  kepada  Baitul  Mal  Aceh  karena  zakat  sangat  berkontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan dan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh jika dikelola dengan baik (Ifdhal, 2021).
Baitul  Mal  Gampong  menjadi  perpanjang  tangan  dari  Baitul  Mal  provinsi  Aceh  untuk mengelola  dan  mendistribusikan  zakat  di  desanya  serta  diharapkan  mampu  mengelola zakat dengan baik, tepat sasaran dan mampu meningkatkan ekonomi masyakat dengan program mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan manajemen yang baik dan benar. Salah satu fungsi dari Baitul Mal Gampong yaitu  mengelola zakat dan harta keagamaan lainnya  untuk  masyarakat  desa.  Namun,  realita  yang  terjadi  dalam  masyarakat  dimana peran Baitul Mal Gampong masih kurang optimal dalam mengelola zakat, masih sebatas
distribusi  zakat  secara  tradisional  atau  dalam  bentuk  konsumtif  sehingga  perlunya implementasi fungsi manajemen syariah dalam Baitul Mal Gampong secara baik.
Ahmad  Ibrahim  menjelaskan  bahwa  Manajemen  Syariah  mempunyai  empat  fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Abu Sin, 2008). Jika empat fungsi ini diimplementasikan dengan baik dalam Baitul Mal maka akan memberikan dampak  positif  kepada  masyarakat  baik  dari  segi  ekonomi  dimana  mustahiq  bisa  hidup mandiri  kedepannya  sedangkan  dari  segi  sosial  diharapkan  bisa  hidup  yang  layak sebagaimana lainnya.
Sejauh  ini  Baitul  Mal  Provinsi  dan  Kabupaten  mempunyai  manajemen  yang  baik, sedangkan  Baitul  Mal  Gampong  belum  banyak  menerapkan  manajemen  yang  baik sehingga  pengelolaan  zakat  hanya  terfokus  pada  pendistribusian  dalam  bentuk konsumtif. Fungsi manajemen syariah sangat perlu diterapkan dengan baik dalam Baitul Mal  Gampong  sehingga  pengelolaan  zakatnya  bisa  optimal  sebagaimana  yang  telah diterapkan  oleh  Khalifah  Umar  Bin  Khattab  dimana  zakat  saat  itu  mengalami  surplus. Zakat  juga  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  untuk  ikut  berpartisipasi  membantu  bagi masyarakat  yang  tidak  mampu  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Dengan  demikian pengelolaan  zakat  yang  baik  oleh  pemerintah  menjadi  keharusan  agar  zakat  dan  harta agama  lain  dapat  disalurkan  dengan  baik  dan  dapat  diberdayakan  sebagian  pada  orang yang punya kemampuan atau minat usaha (Surya Darma, 2017).

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Baitul Mal Gampong
Sejarah hadirnya Baitul Mal di Aceh dimulai pada tahun 1973 melalui putusan Gubernur Aceh  No.  5/1973  mengenai  pembentukan  Badan  Penertiban  Harta  Agama  (BPHA). Selanjutnya pada tahun 1975 terjadi perubahan menjadi Badan Harta Agama (BHA). Pada tahun  1991  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  membentuk  BAZIS  (Badan  Amil Zakat,  Infak  dan  Shadaqah),  sehubungan  itu  maka  di  Aceh  juga  berubah  menjadi  BAZIS daerah.  Perubahan  selanjutnya  dengan  putusan  Gubernur  No.  18/2003  dibentuknya organisasi dan tata kerja Badan Baitul Mal Aceh (BaitulMal, 2020).
Pada  tahun  2007  dikeluarkan  Qanun  Aceh  No.  10  Tahun  2007  tentang  Baitul  Mal sebagai turunan dari Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang menyatakan bahwa Baitul  Mal  merupakan  sebuah  lembaga  daerah  non-structural  bersifat  independen  yang
berpedoman  pada  syariat  dan  bertanggung  jawab  kepada  Gubernur.  Baitul  Mal mempunyai  tingkatan  dari  Baitul  Mal  tingkat  Provinsi,  Baitul  Mal  Kabupaten/Kota  dan Baitul  Mal  Gampong.  Adapun  yang  menjadi  Fungsi  dan  wewenang  Baitul  Mal  menurut pasal 8 ayat 1 Qanun No. 10 Tahun 2007 sebagai berikut:
1.  Mengurusi dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2.  Menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan zakat.
3.  Mensosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4.  Menjadi Wali pada anak yang tidak ada lagi nasabnya, mengawasi wali nashab dan pengampu untuk orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5.  Sebagai pengelola harta yang tidak diketahui lagi pemiliknya.
6.  Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan saling menguntungkan.
Aceh  merupakan  sebuah  provinsi  yang  mempunyai  kewenangan  atau  kekhususan tersendiri  dimana  bisa  mengatur  dan  mengurus  sendiri  terkait  pemerintahan  dan kebutuhan masyarakat termasuk dalam hal mengurusi bidang agama seperti pengelolaan Baitul Mal baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di tingkat Desa/gampong.
Selanjutnya  dalam  Qanun  No.  10  Tahun  2018  Pasal  13  menjelaskan  bahwa  struktur organisasi Baitul Mal Gampong terdiri dari pertama Penasehat yaitu Kepala Desa/ Keuchik dan  Tuha  peut  Gampong,  kedua  dari  pengurus  yaitu  Ketua,  Sekretaris  dan  Bendahara. Baitul  Mal  Gampong  pada  dasarnya  mempunyai  wewenang  yang  sama  dengan  tingkat provinsi  dan  Kabupaten/Kota  hanya  saja  dengan  ruang  lingkup  yang  berbeda  sesuai dengan peran wilayah mereka meliputi mengelola zakat fitrah, zakat mal, wakaf dan harta keagamaan lainnya di desa tersebut. Dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh sebuah baitul  mal  Gampong/desa  maka  potensi  zakat  yang  terkumpul  seharusnya  bisa  dikelola dengan  baik  agar  berdampak  langsung  kepada  perekonomian  masyarakat  dalam  di lingkungan  desa.  Tentunya  sebuah  organisasi  yang  tidak  bisa  berjalan  jika  sumber  daya yang dimiliki belum melaksanakan tugasnya dengan baik.
Adapun yang menjadi perbedaan pengelolaan zakat di Aceh dengan Provinsi lain salah satunya  dengan  adanya  Baitul  Mal  Gampong  tingkat  desa  di  Aceh  yang  mengelola  dan
mendistribusikan  zakat.  Selain  itu,  dana  BAZ  Provinsi  lain  bersifat  dari  bawah  ke  atas (bottom  up),  sedangkan  dana  pada  Baitul  Mal  bersifat  dari  atas  ke  bawah  atau  dari provinsi ke desa (top down) (Nurdin, 2011).
Baitul Mal Povinsi Aceh terkadang juga menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Gampong seperti  yang  dilakukan  pada  tahun  2021  terdapat  32  Baitul  Mal  Gampong  di  Aceh mendapat bantuan dana untuk program pemberdayaan Gampong Zakat Produktif (GZP) sebanyak Rp 3.087 miliar  dimana pergampong mendapatkan berkisar Rp 75  juta-Rp 100 juta. Nazaruddin A Wahid selaku Ketua Badan Baitul Mal Aceh menjelaskan bahwa tujuan dari  program  ini  untuk  peningkatan  Baitul  Mal  Gampong,  pengembangan  dan  promosi produk lokal yang ada di  masyarakat serta mampu melakukan permberdayaan ekonomi masyarakat yang miskin (Murdani, 2021).
Program seperti Gampong Zakat Produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh perlu mendapatkan  apresiasi  dan  harus  dikelola  dengan  baik  oleh  Baitul  Mal  Gampong.  Oleh karena  demikian  untuk  meningkatkan  kinerja  Baitul  Mal  Gampong  maka  sangat diperlukan seperti pelatihan atau pemahaman salah satunya tentang manajemen syariah untuk  mengelola  dan  mampu  memberdayakan  sumber  daya  yang  dimiliki  agar pengelolaan Baitul Mal Gampong bisa mengelola organisasi dengan baik dan mempunyai dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan di Aceh.
Pada dasarnya dalam Islam zakat mempunyai nilai dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan  dimensi  sosial.  Dalam  dimensi  sosial,  zakat  bisa  digunakan  sebagai  sarana pemerataan  pendapatan  masyarakat  melalui  distribusi  harta  kepada  orang  yang memerlukan. Namun yang terjadi penerapan di lapangan pengelolaan dan pemberdayaan zakat  masih  jauh  dari  harapan,  oleh  karena  demikian  diperlukan  kebijakan  terkait pengelolaan zakat secara efektif dan efisien (Jasafat, 2015).

## 2. Manajemen Syariah
Diawal perkembangan Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan.  Kata  manajemen  dalam  bahasa  Arab  adalah  Idara  yang  berarti “berkeliling” atau “lingkaran”. Dalam konteks bisnis bisa dimaknai bahwa “bisnis berjalan pada siklusnya”, sehingga manajemen bisa diartikan kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana. Amin mendefinisikan manajemen dalam perspektif ilahiah
sebagai  “Getting  God - will  done  by  the  people”  atau  melaksanakan  keridaan  Tuhan melalui  orang  (Amin,  2018).  Manajemen  syariah  adalah  seni  dalam  mengelola  semua sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad  SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum  Al-Quran  sebagai  dasar  pengelolaan  unsur-unsur  manajemen  agar  dapat menaggapi target yang dituju.
Islam  merupakan  agama  yang  sempurna  dimana  mengatur  segala  bidang  untuk kemaslahatan  manusia  (Husni  Kamal,  2020),  segala  sesuatu  yang  dikerjakan  tidak  boleh seperti kemauan sendiri atau asal-asalan akan tetapi harus secara rapi, benar, tertib dan tuntas. Indikator tersebut merupakan bagian daripada manajemen tentunya berdasarkan Al- Qur’an  dan  Sunnah.  Dengan  demikian  manajemen  menajdi  bagian  daripada  syariat Islam.
Manajemen  Syariah  merupakan  manajemen  yang  yang  tidak  bebas  nilai  karena  tidak hanya berorientasi untuk kehidupan dunia saja melainkan juga orientasi pada kehidupan di akhirat yang hanya bisa dimengerti dalam keyakinan agama Islam. Manajemen Syariah memiliki  dua  unsur  penting,  yang  pertama  subyek  yaitu  pelaku/manajer  dan  obyek merupakan tindakan manajemen yang terdiri dari organisasi, sumber daya manusia, dana, produksi dan lain sebagainya (Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah, 2012).
Manajemen  Syariah  mempunyai  pandangan  bahwa  manajemen  sebagai  objek  yang sangat  berbeda  dibanding  konvensional.  Dalam  manajemen  konvensional  manusia dipandang  sebagai  makhluk  ekonomi,  sedangkan  dalam  Islam  manusia  merupakan makhluk spiritual, yang mengakui kebutuhan baik material (ekonomi) maupun immaterial.
Manajemen  berhubungan  dengan  usaha  untuk  tujuan    tertentu  dengan  jalan menggunakan  sumber-sumber  daya  yang  tersedia  dalam  organisasi  dengan  cara  yang sebaik  mungkin.  Dalam  pengertian  organisasi  selalu  terkandung  unsur    kelompok manusia, walaupun manajemen itu dapat pula ditetapkan terhadap usaha individu. Setiap organisasi selalu membutuhkan manajemen karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan  ada  usaha  yang  berhasil  cukup  lama.  Tercapainya  tujuan  organisasi  baik  tujuan ekonomi,  sosial,  maupun  politik,  sebagian    besar  tergantung  kepada  kemampuan  para manajer dalam  organisasi yang bersangkutan. Manajemen akan memberikan efektifitas pada manusia (Anoraga, 2014).
Menurut Malayu S.P Hasibuan, manajemen merupakan” Ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen yaitu suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Hasibuan, 2018).
Menurut Zainul Arifin bahwa manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik  dan  benar,  untuk  menghindari  kesalahan,  kekeliruan  dan  menegakkan  kebenaran. Manajemen dalam Islam bersandar pada ijtihad pemimpin dan umatnya, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukumyang bersumber dari Al Quran dan hadits (Arifin, 2012).
Manajemen  merupakan  pengaturan  dan  mengarahkan  sesuatu  yang  lebih  baik. Manajemen  karena  adanya  tuntutan  leadership  dalam  Islam.  Konsep  manajemen  dalam Islam  dijelaskan  bahwa  setiap  manusia  (bukan  hanya  organisasi)  hendaknya memperhatikan  apa  yang  telah  diperbuat  pada  masa  lalu  yang  telah  lalu  untuk merencanakan hari esok. Seperti dalam Al- Qur’an al -Hasyr (59) ayat 18 :
اَهُّيَأَٰٓ َي ََنيِذَّلٱ َ اوُنَماَء َ اوُقَّتٱ َََّللّٱ َْرُظنَتْل َو َ سْفَن اَّم َْتَمَّدَق َ دَغِل َ ۖ َ اوُقَّتٱ َو َََّللّٱ َ ۖ ََّنِإ َََّللّٱ َ  ريِبَخ اَمِب

## ََنوُلَمْعَت
Maksud dari ayat di atas adalah Allah  memerintahkan hambanya yang beriman untuk menunaikan kewajiban dalam menjalankan tugas, baik dikala sepi maupun ramai karena tidak ada satupun yang luput dari Allah. Dan Allah memerintahkan mereka untuk menjaga apa  yang  diperintahkan  baik  yang  berbentuk  perintah  syariah  maupun  batasan- batasannya.  Quraish  Shihab  juga  mentafsirkan  ayat  tersebut  tentang  manajemen perencanaan.  Kata  “waltandzur’  nafsumma  koddamat  lighod”,  mengandung  makna manusia perlu memikirkan dirinya  dan melakukan perencanaan terhadap segala sesuatu yang  dikerjakan  semasa  hidupnya,  sehingga  akan  mendapatkan  kenikmatan  dalam kehidupannya (Shihab, 2002).
Dalam  Islam,  manajemen  dianggap  sebagai  perwujudan  amal  shaleh  yang  harus bertitik  tolak  dari  niat  baik.  Niat  baik  tersebut  akan  memunculkan  motivasi  untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Paling tidak, ada empat landasan
untuk  mengembangkan  manajemen  menurut  pandangan  Islam,  yaitu  kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian.
Adapun prinsip manajemen syariah yaitu:

## 1.  Prinsip Tauhid
Kata tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar (k ata dasar) dari kata “wahhada - yuwahhidu- tauhid”  yang  berarti  mengesakan  dan  mengakui  keesaan.  Prinsip  tauhid merupakan  suatu  keyakinan  yang  menegaskan  bahwa  hanya  Allah  SWT  yang  telah menciptakan  dan  mengatur  alam  semesta  ini.  Sebagai  akibat  dari  nilai  tauhid  pada  diri seseorang adalah menjadikan Allah SWT yang wajib disembah, tempat meminta petunjuk, dan pertolongan. (Yusuf, 2017)
Dasar keyakinan dalam Islam adalah keyakinan nahwa tidak ada tuhan yang disembah selain Allah SWT. Setiap aspek manusia harus meyakini akan hal ini. Bagi penyelenggara bisnis, keyakinan kepada Allah SWT menjadikan seseorang yang menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh Allah SWT. Siapapun yang telah terlibat dalam lembaga  bisnis  tidak  diperbilehkan  melakukan  transaksi  ataupun  bisnis  yang  tidak beretika, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan melaksanakanapa yang dilarang oleh Allah SWT. Tetapi ia mesti bertanggung jawab terhadap apa yang diusahakan dan selalu memberikan dampak positif dan kebajikan bagi lingkungan sekitar.

## 2.  Prinsip Khalifah
Kata  khalifah  berasal  dari  kata  kh-l-f  (khalafa)  yaitu  menggantikan,  meninggalkan, menyimpang  dan  juga  bermakna  sebagai  pewaris.  Pengertian  khalifah  merujuk  kepada peranan  manusia  untuk  memanfaatkan,  mengembangkan,  menginfakkan  dan menggunakan  harta  milik  Allah  SWT  untuk  kesejahteraan  ummat  manusia.  Sehingga perbuatan  manusia  dalam  mengatur  dan  memakmurkan  bumi  tertakluk  sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT.
kepemimpinan  yang  perlu  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin  yaitu  keterampilan  dan kemampuan  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pemimpin  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Jika  organisasi  tersebut  merupakan  instansi  pemerintahan  tujuannya  yaitu untuk  memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  kepada  masyarakat,  sedangkan  jika organisasi  tersebut  perusahaan  (bisnis)  maka  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang
berkelanjutan.  Seorang  pimimpin  juga  harus  menyadari  bahwa  adanya  pengawasan melekat  (waskat)  dari  Allah  agar  bekerja  dengan  jujur  (Abdullah,  Manajemen  Berbasis Syariah, 2012).

## 3.  Prinsip keadilan
Dalam  Al- Qur’an  kata  al - ‘adl  dengan  berbagai  bentuk  terdapat  sebanyak  30  kali,  arti dasar  kata  ini  mempunyai  dua  makna  yang  berlawanan.  Pertama  makna  istiwa’  (luru s) dan  kedua  makna  i’wijaj  (bengkok).  Keadilan  merupakan  sunnah  kauniyah  (ketetapan alami)  yang  di  atasnya  Allah  SWT  menegakkan  langit  dan  bumi.  Ayat  Al-Quran  yang menyebutkan tentang keadilan memberikan dua tafsir penting bagi kehidupan manusia. Pertama, keadilan menjadi suatu konsep yang luas dan merangkum atau meliputi semua aspek  kehidupan  manusia  seperti  sosial,  ekonomi,  politik  dan  lain-lain.  Kedua,  keadilan dapat  membuat  keseimbangan  dan  keharmonisan  yang  harusnya  dilakukan  oleh  semua orang dalam kehidupan di  dunia. Oleh  karena demikian, menegakkan keadilan terhadap seluruh  anggota  masyarakat  wajib  meliputi  semua  aspek  termasuk  dalam  organisasi maupun instansi.

## 4.  Prinsip Ukhuwah
Ukhuwah dapat diartikan sebagai persaudaraan, ukhuwah berasal dari kata yang pada dasarnya  berarti  memperhatikan.  Arti  dari  kata  ini  menjelaskan  bahwa  persaudaraan mengharuskan adanya perhatian dari semua pihak  yang merasa bersaudara. Sedangkan makna  dari  ukhuwah  Islamiah  terkadang  diartikan  sebagai  persaudaraan  antara  sesama muslim.  Prinsip  persaudaraan  inilah  yang  seharusnya  menjadi  latar  belakang  dalam bekerja.  Saling  membantu  sesama  pemegang  kepentingan  dalam  organisasi  seharusnya menjadi kekuatan  dalam meningkatkan  kinerja tanpa merugikan satu sama lainnya. Jika prinsip ini mampu dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan dampak positif bagi setiap organisasi termasuk Baitul mal Gampong.

## 5.  Prinsip maslahah
Maksud  dari  syariat  adalah  untuk  menegakkan  dan  memelihara  kemaslahatan  serta menolak mafadah (keburukan). Hal ini sesuai dengan keputusan Rasul ke atas dunia ini, yaitu  membawa  rahmat  keseluruh  alam.  Dalam  hal  ini  Baitul  Mal  Gampong  perlu menerapkan  prinsip  maslahah  ini  untuk  kemaslahatan  ekonomi  masyarakat  dalam
pengelolaanya  dan  menolak  mafsadah  seperti  mengurangi  angka  kemiskinan  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.
Dalam  memaksimalkan  potensi  zakat  supaya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa, model pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu secara  konsumtif  dan  produktif.  Pengelolaan  zakat  secara  konsumtif  dengan  cara distribusi yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para yang berhak  menerima  zakat  seperti  pemberian  bahan  makanan  dan  lain-lain  serta  bersifat pemberian  untuk  dikonsumsi  secara  langsung  atau  habis  sekali  pakai,  sedangkan pengelolaan zakat produktif melalui pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa  dilakukan  dengan  cara  bantuan  modal  bagi  pengusaha  lemah,  pembinaan, pendidikan gratis  dan lain-lain dengan harapan  secara bertahap masyarakat miskin yang dahulunya menjadi penerima zakat kedepan dapat menjadi pemberi zakat  (Nafiah, 2015). Saat  ini  dalam  pengelolaan  dan  pendistribusian  zakat  di  Baitul  Mal  Gampong  masih mendominasi zakat konsumtif sehingga dampak dari zakat tidak bersifat jangka panjang di  masyarakat,  oleh  karena  demikian  model  penyaluran  zakat  produktif  perlu  digiatkan pengelolaannya  dengan  menggunakan  perencanaan  yang  baik,  pengorganisasian, pengawasan  terhadap  penyalurannya  dan  evaluasi  terhadap  distribusi  zakat  produktif yang telah diberikan.

## C. DATA DAN METODOLOGI
Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder (Moleong, 1997). Adapun cara dalam pengumpulan data menggunakan seperti buku,  jurnal,  Undang-undang,  Qanun,  website  yang  berkaitan  dengan  penelitian  dan sumber  lain  yang  berhubungan  dengan  Baitul  Mal  Gampong  dan  manajemen  syariah. Data tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan teori manajemen syariah terkait implementasinya  pada  pengelolaan  Baitul  Mal  Gampong  di  Aceh.  Hasil  dari  penelitian diharapkan  mampu  memberikan  kontribusi  kepada  pemangku  kebijakan  terhadap pengelolaan Baitul Mal.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Fungsi Manajemen Syariah dalam Baitul Mal Gampong
Ahmad  Ibrahim  Mengungkapkan  bahwa  manajemen  syariah  mempunyai  empat fungsi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, yaitu sebagai berikut:
1. Perencanaan.
Perencanaan  merupakan  dasar  dari  segala  kegiatan  bahkan  nilai  ibadah  sebuah pekerjaan dimulai pertama dari niat atau kegiatan. Untuk menimalisir resiko, maka sebuah perencanaan  yang  matang  sangat  perlu  dilakukan  dalam  setiap  kegiatan,  kehidupan sehari-hari  dan  kebijakan  yang  diambil  dalam  setiap  keputusan.  Semua  organisasi mempunyai  tujuan yang ingin  dicapai agar sesuai dengan visi  dan misi  sehingga dengan adanya perencanaan dapat mengarahkan supaya mencapai target yang telah ditentukan. Menurut  Didin,  perencanaan  merupakan  sebuah  awal  dalam  setiap  kegiatan  untuk mencapai hasil yang optimal. Islam mempunyai konsep dalam menetapkan perencanaan harus  dengan  matang  dan  itqan  yaitu  dengan  bersungguh-sungguh,  serius,  tepat,  jelas dan tuntas karena apapun kegiatan pasti mempunyai resiko (Hendri Tanjung, 2019).
Dalam  membuat  perencanaan  Baitul  Mal  Gampong  harus  merencanakan  beberapa program  yang  dimulai  dari  pembentukan  struktur,  mekanisme  pengumpulan  zakat, menetapkan  yang  berhak  menerima  zakat,  merencanakan  pengelolaan  dana  yang terkumpul  dan  mendistribusikannya  serta  merencanakan  usaha  produktif  yang  bisa dikelola  oleh  mustahik  sehingga  dampak  dari  zakat  menjadi  pemberdayaan  ekonomi masyarakat dan dapat mengurangi angka kemiskinan dalam lingkungan desa tersebut.
2. Pengorganisasian
Islam sangat menganjurkan dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan harus dilakukan dengan  rapi  dan  terorganisir,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ali  Bin  Thalib  bahwa “kebenaran yang tidak dilakukan dengan terorganisir bisa dikalahkan dengan kebathilan yang dilakukan dengan terorganisir”. Sebuah kegiatan yang dilakukan deng an organisasi yang  baik  akan  menentukan  aktifitas  manajemen  yang  dikerjakan  masing-masing  untuk memudahkan dalam hal mencapai tujuan.
Untuk  membuat  sebuah  organisasi  yang  baik  tentunya  mempunyai  langkah  yang harus ditempuh, yaitu:
a.  Menyusun  struktur  organisasi  agar  efektif  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  masing- masing dan dapat menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan.
b.  Menjelaskan  tanggung  jawab  agar  pekerjaan  yang  dibebankan  bisa  dipertanggung jawab atas hasil yang dikerjakan.
c.  Membuat  hubungan  kerja  yang  dibuat  oleh  atasan  agar  bisa  membedakan  pekerjaan masing-masing dan harus tercipta hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan sehingga organisasi dapat berjalan dengan optimal.
Organisasi lembaga Baitul Mal Gampong mempunyai potensi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan  zakat,  maka  penataan  dalam  organisasi  sangat  dibutuhkan  untuk meningkatkan potensi zakat yang terdapat dari masyarakat. Saat ini, Baitul Mal Gampong yang  ada  di  Aceh  dipimpin  oleh  setiap  Tgk  Imum  atau  Imam  Musalla  dengan  beberapa staf  yang  diawasi  oleh  Keuchik/Kepala  Desa.  Dengan  adanya  struktur  organisasi diharapkan  penghimpunan  dan  pengelolaan  zakat  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan efisien sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Penggerakan
Penggerakan  dalam  organisasi  (actuating)  menjadi  bagian  penting  berjalan  dan tidaknya aktivitas organisasi. Sesempurna apapun fasilitas yang dalam sebuah organisasi jika  pemimpinnya  tidak  mampu  menggerakkan  bawahannya,  maka  tidak  akan  berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin agar  mencapai  tujuan  organisasi  seperti  aspek  perilaku,  kepemimpinan,  motivasi, komunikasi, dan kerjasama.
Kepemimpinan  merupakan  proses  yang  harus  dilakukan  oleh  atasan  untuk mempengaruhi  bawahan  supaya  mampu  mengerjakan  setiap  kegiatan  yang  diberikan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Menurut Ma’ruf kepemimpinan meliputi segala macam atribut di harus dimiliki oleh pimpinan yaitu keterampilan dan kesanggupan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai atasan (Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah, 2012).
Seorang  pemimpin  harus  mempunyai  kemampuan  manajerial  dalam  mengatur  sebuah organisasi, yaitu:
a. Mampu merencanakan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
b. Mampu memetakan kebutuhan sumber daya organisasi, antara lain yaitu:
1)  Merencanakan  kebutuhan  sumber  daya  yang  sesuai  dengan  permintaan  organisasi dengan menemukan sumber daya yang baik, dan memberikan pelatihan untuk keperluan organisasi.
2)  Memberikan  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  organisasi  seperti  sarana  yang mencukupi dan fasilitas sebagai penunjang pekerjaan sumber daya.
3)  Merencanakan  pendapatan  sumber  modal  organisasi  dan  mampu  mengelola  dengan baik dan amanah.
c. Mampu merencanakan kegiatan organisasi seperti program kerja, kegiatan organisasi, mengawasi  dan  mengevaluasi  organisasi  dan  melaksanakan  program  kerja  yang  telah disepakati.
d.  Menerima  saran  untuk  memperbaiki  setiap  progam  yang  telah  dikerjakan  dengan mengevaluasi dan monitoring.
Dalam melakukan penggerakan Baitul Mal Gampong perlu dilakukan beberapa hal, yang  pertama  mensosialisasikan  maksud  dan  tujuan  dari  kegiatannya  serta  mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat desa agar mengumpulkan dan membayar zakat, infaq dan lain-lain yang akan didistribusikan kepada masyarakat desa setempat juga, yang kedua  bekerjasama  dengan  pengusaha  setempat  dan  perusahaan  yang  berada  di  desa untuk  mengoptimalkan  pengumpulan  zakat,  infaq  dan  lain-lain  serta  distibusi  yang maksimal agar berdampak pada ekonomi masyarakat.
4. Pengawasan
Filosofi  pengawasan  dalam  manajemen  syariah  diharuskan  karena  adanya tanggung  jawab  atas  yang  dikerjakannya,  amanah  dalam  menjalankan  tugas  yang diemban  dan  adil  dalam  menjalankan  kegiatan.  Dalam  manajemen  Syariah  pengawasan dapat  dilihat  dari  dua  segi  yaitu  pengawasan  yang  bersumber  dari  keimanan  seseorang kepada Allah swt dan pengawasan dari luar diri yaitu untuk lebih efektif dalam kegiatan organisasi  kehidupan  sehari-hari  dan  kenyataan  bahwa  masih  ada  yang  dikalahkan  oleh moral hazardnya dalam artian yang penting yang sekarang sedangkan di akhirat itu soal nanti.  Pemikiran  seperti  ini  sehingga  terjadi  tindakan  yang  curang,  perbuatan  yang menyimpang,  menyalahgunakan  kekuasaan  dan  lainnya  yang  bertentangan  (Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah, 2012).
Pengawasan  merupakan  sebuah  aktifitas  yang  terikat  dengan  fungsi  manajemen syariah  lainnya  untuk  menyakinkan  seluruh  aktifitas  manajemen  dapat  berjalan  dengan capaian yang telah direncanakan sesuai dengan  harapan. Dalam melakukan pengawasan dan  evaluasi  menurut  manajemen  syariah  harus  dilakukan  dengan  cara  pendekatan persuasif  dan  edukatif  agar  tidak  menyinggung  individu  seperti  saling  menasehati  atas
dasar kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Dengan penerapan pengawasan yang baik, maka  kelemahan  yang  terdapat  dalam  sebuah  organisasi  atau  instansi  dapat  diperbaiki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Dalam pengelolaan Baitul Mal Gampong diperlukan pengawasan atau monitoring terhadap  kegiatan  dan  pendistibusian  zakat,  infaq,  laporan  keuangan  dan  lain-lain  guna untuk mencegah hal yang tidak diinginkan serta ada masukan demi kesempurnaan Baitul Mal  gampong  tersebut.  Pengawasan  tersebut  bisa  dilakukan  oleh  Keuchik  atau  lurah, Pembina dari kecamatan, dan Baitul Mal Kabupaten/kota sebagai pengawas.
Pengelolaan  zakat  yang  baik  yang  diberikan  kepada  mustahiq  akan  mendukung peningkatan  ekonomi  mereka  apabila  didistribusikan  pada  produktif  (Azhari,  2021). Konsep  distribusi  zakat  produktif  terdapat  perencanaan  dan  pelaksanaan  yang  teliti seperti  mengkaji  penyebab  kemiskinan,  kekurangan  modal  kerja  dan  ketersediaan lapangan  kerja,  dengan  permasalahan  tersebut  maka  perlu  metode  dalam pengembangan  harta  agama  pada  Baitul  Mal  Gampong.  Sebagaimana  diketahui  bahwa zakat  mempunyai  peran  dalam  suatu  negara,  zakat  juga  sangat  penting  dalam mengurangi  angka  kemiskinan  dan  mampu  membantu  meningkatkan  perekonomian suatu  negara,  mulai  dari  pembangunan  sampai  dengan  kesejahteraan  masyarakat  yang ada  di  negara  tersebut    (Suryani,  2022).  Supaya  kesejahteraan  dan  kemakmuran  dapat terwujud,  maka  pendapatan  dari  zakat,  wakaf  dan  harga  agama  lainnya  mesti  benar- benar  dikelola  dengan  baik  dan  harus  didistribusikan  kepada  orang  yang  berhak menerimanya.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Implementasi  nilai  manajemen  yang  berbasis  Syariah  akan  berdampak  pada  kaidah berpikir dan kaidah amal dalam kegiatan setiap organisasi termasuk Baitul Mal Gampong pada setiap desa di Aceh. Nilai dalam manajemen Syariah ini akan menjadi  seperti payung atau  pedoman  dalam  lembaga  dikarenakan  prinsip  tauhid,  keadilan,  ukhuwah  dan maslahah  serta  fungsi  manajemen  syariah  menjadi  pedoman  dalam  menjalankan  dan mengelola  kegiatan  Baitul  Mal  Gampong  sehingga  mencapai  tujuan  yang  diharapkan. Sebagai lembaga yang berwewenang dalam mengelola zakat, wakaf dan harta keagamaan lain  di  desa  diperlukan  perangkat  desa  untuk  memahami  dan  menerapkan  empat  fungsi manajemen syariah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam
mengelola Baitul Mal Gampong untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa tersebut yang  mandiri  dan  memberdayakan  sumber  daya  yang  dimiliki  agar  berdampak  pada penurunan angka kemiskinan di Aceh. mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariat.  Harta  dari  keagamaan  dari  Baitul  Mal Gampong  juga  dapat  didistribusikan  dalam  bentuk  produktif  seperti  mengembangkan potensi desa dan memberikan pinjaman kepada masyarakat agar terhindar dari rentenir.

## F. Ucapan Terima Kasih
Kami  mengucapkan  terima  kasih  yang  tulus  atas  kerjasama  dan  dedikasi  Mitra Bebestari untuk menelaah dan mempublikasi artikel dalam jurnal At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Volume 15 Nomor 1 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. (2012). Manajemen Berbasis Syariah. Yogyakarta: Awaja Presindo. Abu Sin, A. I. (2008). Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Amin, R. (2018). Menggagas Manajemen Syariah:Teori dan Praktik The Celestial Management. Jakarta: Salemba Empat. Anoraga, P. (2014). Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta. Arifin, Z. (2012). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet.
Azhari, R. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Mal Di Aceh. Al-Madãris, 2 (1), 7.
BaitulMal. (2020, 03 24). Sejarah Baitul Mal di Aceh . Retrieved 01 19, 2023, from baitulmal.acehprov.go.id: http://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah
Hamsa, A., & Ramly, A. (2022). Determinants of Financial Literacy on Micro Waqf Banks in
Aceh. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam , 11 (1), 229-250.
Hasibuan, M. P. (2018). Manajemen Dasar Pengetian Dan Masalah. Jakarta: Haji Mas Agung. Hendri Tanjung, D. (2019). Pengantar Manajemen Syariah. Depok: Rajawali Pers.
Husni Kamal, A. R. (2020). Konsep Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam. AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 2 , 128.
Ifdhal, M. (2021, 03 2). , Potensi zakat di Aceh capai Rp4 triliun per tahun, , 2 Maret 2021, . Retrieved 01 19, 2023, from Antaranews.com:
https://aceh.antaranews.com/berita/198444/potensi-zakat-di-aceh-capai-rp4-triliun- per-tahun
Jasafat. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. Jurnal Al Ijtimaiyyah, 1 (1), 3.
Mal, B. (2020, 03 24). Sejarah Baitul Mal di Aceh . Retrieved 01 19, 2023, from http://baitulmal.acehprov.go.id/: http://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah
Moleong, L. (1997). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya. Mufraini, A. (2005). Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Grafika.
Muhammad. (1997). Paradigma Manajemen Teologis-Etis. Jurnal Muqaddimah, Yogyakarta : Kopertais Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta .
Murdani. (2021, 12 14). BMA Bantu 32 Gampong Zakat Produktif, Total Bantuan Capai Rp3 Miliar Lebih . Retrieved 01 19, 2023, from baitulmal.acehprov.go.id: https://baitulmal.acehprov.go.id/post/bma-bantu-32-gampong-zakat-produktiif- total-bantuan-capai-rp3-miliar-lebih
Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan
Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAZ Kabupaten Gresik. Jurnal El-Qist, 5 (1), 310.
Nurdin, R. (2011). Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam. MIQOT Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 35 (1), 34.
Ramly, A. R., & Fajri, I. (2016). Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahiq Zakat. Jurnal Akad , 1 (1). Shihab, M. (2002). Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati.
Surya Darma, H. S. (2017). Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat.
Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19 (2), 196.
Suryani, D. &. (2022). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10 (1), 44.
doi:https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307
Yusuf, M. Y. (2017). Islamic Corporate Sosial Responsibility. Jakarta: Kencana.