Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 3, No. 1, 2012, Hal. 47-71

## Pekerja Indonesia di Belanda: Studi Kasus Pekerja Tidak
Terampil dan Tidak Terdokumentasi 1

## Amin Mudzakkir

## Abstract
This  paper  shows  how  the  terms  of  unskilled  and  undocumented are  constructed  in  the  dynamics  of  migration  and  citizenship  in  the Netherlands. In particular, this paper look at the dynamics in the case study  of  Indonesian  workers.  Conceptual  relationship  between  the terms of unskilled and undocumented until a certain level is causal. Beginning with a discussion about the past relations between Indonesia and  the  Netherlands,  this  paper  describes  some  of  the  story  of Indonesian workers in the Netherlands, including the activities of labor organizations  struggling  for  immigrant  workers’  rights  guaranteed  by the law and facilitated by democratic political environment.
Keywords: unskilled, undocumented, migration, citizenship, Indonesia Workers, the Netherlands.

## Pendahuluan
Istilah ‘tidak terampil’ (‘ unskilled ’) dan ‘tidak terdokumentasi’ (‘ undocumented ’) adalah kategori-kategori yang berasal dari konteks dan situasi tertentu. Dua istilah  ini  bukan  kategori  yang  tetap,  meski  memiliki  kedekatan.  Tulisan ini  akan  menunjukkan  bagaimana  kedua  istilah  tersebut  digunakan  dan dipermasalahkan dalam dinamika migrasi di Belanda. Secara khusus tulisan ini akan melihat dinamika itu dalam studi kasus pekerja Indonesia. Hubungan konseptual  antara  istilah  tidak  terampil  dan  tidak  terdokumentasi  sampai tingkat tertentu bersifat sebab-akibat. Para pekerja tidak terampil mempunyai kemungkinan  besar  menjadi  imigran  ilegal  atau  tidak  terdokumentasi. Sebaliknya juga, karena berstatus tidak terdokumentasi, sektor pekerjaan yang bisa dimasuki oleh mereka biasanya hanya sektor pekerjaan tidak terampil. Sekali lagi ini adalah persoalan kategorisasi yang terkait tidak hanya dengan persoalan  sektor  pekerjaan  dan  status  hukum,  tetapi  juga  dengan  politik identitas dalam masyarakat Belanda.
1 Disampaikan pada diskusi publik “Pekerja Migran Tidak Berdokumetasi Bukan Kriminal: Menelisik Persoalan Pekerja Migran Indonesia di Belanda” di Komnas Perempuan, Jakarta, 3 April 2012.
Akan tetapi, kita juga akan melihat konteks ekonomi politik yang lebih luas. Sebagai bagian dari Uni Eropa (UE), Belanda juga terikat dengan sejumlah perjanjian regional. Masalahnya, sejauh ini UE belum mengakomodasi pekerja  tidak  terampil  dan  pekerja  tidak  terdokumentasi,  kontras  dengan pekerja terampil yang difasilitasi lewat skema EU policy plan on legal migration yang  baru-baru  ini  diputuskan  oleh  Komisi  Eropa.  Sampai  sekarang  UE belum  meratifikasi General  Assembly  resolution  45/158  of  18  December  1990 tentang International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (UN CMW 1990). Melihat konteks ini, terlihat  adanya  problem  dalam  globalisasi  dan  regionalisasi  pada  satu  sisi dan  hubungannya  dengan  ide-ide  hak  asasi  manusia  pada  sisi  yang  lain. Sementara itu, fluktuasi ekonomi global akan memaksa negara penerima arus migrasi seperti Belanda untuk mengatur sedemikian rupa mobilitas imigran, khususnya pekerja tidak terampil. Akan tetapi, kebutuhan terhadap tenaga kerja, termasuk tenaga kerja tidak terampil, adalah kenyataan yang berasal dari perkembangan masyarakat Eropa itu sendiri.
Pilihan untuk melakukan studi terhadap pekerja Indonesia di Belanda didasari oleh kenyataan bahwa, selain Italia, Belanda adalah destinasi utama pekerja asal Indonesia di Eropa. 2 Ini sedikit banyak berkaitan dengan hubungan antara  Indonesia  dan  Belanda  yang  spesifik.  Dibentuk  oleh  kolonialisme, hubungan antara kedua negara pada masa sekarang pun terkadang masih diwarnai dengan nuansa emosional tertentu. Nuansa ini ditambah dengan kenyataan  lain,  yaitu  Indonesia  sebagai  negara  Muslim  terbesar  di  dunia, yang dalam konteks tertentu paralel dengan diskursus hubungan Islam dan Barat  dalam  masyarakat  Belanda.  Mengenai  Warga  Negara  Indonesia  di Belanda  sendiri,  sebagai  gambaran,  jumlahnya  pada  awal  2000-an  sekitar 13.000 orang (Irsan, 2003: 96). Sekarang, berdasar perkiraan seorang staf di KBRI  Den  Haag  jumlahnya  sekitar  15.700.  Angka  terakhir  ini  didasarkan pada kartu suara yang dikeluarkan oleh panitia Pemilihan Umum 2009 untuk wilayah Belanda, meski kartu yang kembali ke panitia hanya sekitar 3000-an. Sekali lagi ini tentu saja hanya perkiraan, sebab tidak tersedianya data resmi yang bisa diandalkan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah pekerja. Jumlah persis mereka sama sekali tidak diketahui secara pasti. Jumlah pekerja tidak  berdokumentasi  lebih  tidak  jelas  lagi.  Meskipun  demikian,  kembali seorang staf KBRI Den Haag menaksir jumlah pekerja Indonesia di Belanda yang  berstatus  tidak  berdokumentasi  mencapai  ribuan.  Mereka  umumnya
2 Ada hal yang menarik dengan data BNP2TKI. Di sana diperlihatkan bahwa penempatan TKI di Eropa paling banyak adalah di Italia; pada 2011 jumlahnya mencapai 3405 orang, padahal pada tahun sebelumnya hanya 13 orang. Belanda malahan tidak masuk sama sekali dalam data penempatan di BNP2TKI. Lihat: http://bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/ data-penempatan-mainmenu-87.html , diakses  2  April  2012.  Sementara  itu,  jika  mengacu pada  data  Kemenakertrasn,  jumlah  pengiriman  pekerja  Indonesia  ke  Eropa  pada  2003- 2008 rata-rata 50 orang per tahunnya. Jumlah TKI yang ditempatkan di Belanda pada 2010 hanya 8 orang! Lihat http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/katalog/download. php?g=2&c=1 7, diakses 2 April 2012.
tinggal  dan  bekerja  di  kota-kota  besar  seperti  Amsterdam,  Den  Haag,  dan Rotterdam.
Sebelum  melanjutkan  diskusi  lebih  jauh,  kita  terlebih  dulu  akan menjernihkan pengertian pekerja tidak terampil ( unskilled worker ) dan imigran tak terdokumentasi ( undocumented immigrant ) yang digunakan dalam tulisan ini.  Memang  tidak  ada  definisi  yang  diterima  secara  universal  mengenai kedua istilah tersebut karena hal itu terkait dengan kebijakan negara nasional masing-masing. Pengertian pekerja tidak terampil yang dipakai di Indonesia tidak serta merta sama dengan pengertian yang digunakan di Belanda dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, kebijakan masing-masing negara mengenai pekerja tidak terampil pun tidak pernah tetap. Oleh karena itu, meski secara sederhana mengacu pada sektor dan jenis pekerjaan tertentu, istilah pekerja tidak terampil mesti dipahami sebagai sebuah konstruksi politik yang harus dimengerti konteksnya. Dalam kesadaran metodologis seperti itu, mari kita cermati pengertian pekerja tidak terampil yang dirilis oleh IOM ( International Organization  for  Migration )  pada  tahun  2008  yang  kemudian  diadopsi  oleh Komisi  Eropa  (2010).  Pengertian  mereka  mengenai  pekerja  tidak  terampil adalah berikut ini:
“…in broad terms, a semi-skilled worker is considered to be a person who requires a degree of training of familiarization with the job before being able to operate at maximum/optimal efficiency, although this training is not of the length or intensity required for designation of a skilled (or craft) worker, being measured in weeks or days rather then years, nor is it normally at tertiary level. Many so-called  “manual  workers”  (e.g.  production,  construction  workers)  should therefore be classified as semi-skilled. A less or low-skilled workers, on the other hand, is considered to be a person who has received less training than a semi- skilled workers or, having not received any training, has still acquired his or her competence in the job”.
Sementara itu, istilah imigran ilegal atau tidak terdokumentasi dalam konteks  Belanda  perlu  juga  klarifikasi.  Di  Belanda,  paling  tidak  terdapat empat tipe imigran ilegal (van der Leun, 2003: 19). Dari empat tipe tersebut, pekerja asal Indonesia umumnya dikategorikan ke dalam tipe D dan sebagian kecil tipe C dan E. Beberapa dari mereka pun pernah termasuk dalam tipe B dan pada tahun 1997 mendapat pemutihan dan bagi yang gagal mendapat pemutihan  maka  kembali  menjadi  tipe  D.  Maka  dari  itu,  tulisan  ini  lebih memfokuskan diri pada pekerja yang dikategorikan ke dalam tipe D. Mereka umumnya masuk secara legal, tetapi tidak mempunyai izin tinggal dan izin kerja, lalu overstayed .

## Tabel 1. Tipe-tipe ilegalitas
Meskipun  seorang  imigran  yang  memiliki  sebuah  nomer  sosial-fiskal 1. dapat  membayar  pajak  dan  premi,  pekerjaan  dia  secara  teknis  masih dianggap ilegal, karena ia tidak memiliki ijin kerja. Surat-surat ini harus diajukan oleh majikan sebelum imigran memasuki Belanda :
(Sumber: van det Leun, 2003: 19)
Tinjauan Pustaka Secara  akademik,  keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  di  Belanda  baik yang  terampil  maupun  kurang  atau  tidak  terampil  adalah terra  incognita . Pengetahuan  kita  mengenai  keberadaan  mereka  sangat  terbatas,  jika  tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Sejauh ini diskusi mengenai orang Indonesia di  Belanda  pasca-1945  biasanya  diasosiasikan  dengan  imigran  Maluku (meskipun  sebetulnya  mereka  bukan  orang  Indonesia  karena  kakek  nenek mereka bermigrasi ke Belanda justru karena tidak setuju dengan nasionalisme Indonesia), kaum eksil politik, atau orang-orang keturunan Indis. Tulisan ini tidak  bermaksud  menelusuri  tiga  kalangan  tersebut.  Pekerja  Indonesia  di Belanda  adalah  fenomena  kontemporer.  Mereka  hadir  di  sana  sejak  tahun 1970-an dengan jumlah yang diperkirakan meningkat dari tahun ke tahun. Dikatakan diperkirakan karena sejauh ini tidak tersedia data resmi yang bisa diandalkan mengenai jumlah mereka secara persis.
Oleh  karena  itu,  studi  tentang  pekerja  migran  Indonesia  di  Belanda masih berupa rintisan. Perhatian terhadap keberadaan orang Indonesia di luar negeri ( Indonesian overseas) merupakan topik yang kurang berkembang baik di kalangan ilmuwan sosial Indonesia maupun ilmuwan asing yang mengkaji Indonesia.  Minat  terbesar  para  ‘Indonesianis’  atau  ahli  Indonesia  tetaplah kehidupan orang Indonesia di Indonesia. Kenyataan ini telah diprihatinkan oleh Ignas Kleden (1988) sejak lama, kemudian oleh Winarto dan Pirous (2008) baru-baru  ini.  Sementara  itu,  Vedi  Hadiz  (2005)  menunjukkan  kurangnya
4
pada  pekerja  yang  dikategorikan  ke  dalam  tipe  D.  Mereka  umumnya  masuk  secara  legal, tetapi tidak mempunyai izin tinggal dan izin kerja, lalu overstayed .

## Tabel 1. Tipe-tipe ilegalitas
Masuk Tempat Tinggal Pekerjaan Contoh A Ilega l Ilegal Ilegal /— imigran ilegal, baik bekerja atau tidak secara ekonomi aktif. B Ilegal Ilegal Setengah-legal1 Imigran ilegal, bekerja secara legal   (umumnya setelah 1991) C Ilegal/Legal Ilegal Ilegal Imigran ilegal, bekerja secara ilegal (a.l. pencari suaka atau pelajar yang bekerja tanpa izin) D Legal Ilegal Ilegal /— Visa over stayers, bekerja secara illegal atau tidak aktif secara ekonomi. E— Ilegal Ilegal /— Anak dari orang tua ilegal, lahir di Belanda, baik bekerja atau tidak. Masuk Tempat Tinggal Pekerjaan Contoh A Ilega l                    Ilegal Ilegal /— imigran ilegal, baik bekerja atau tidak secara ekonomi aktif. B Ilegal Ilegal Setengah-legal1    Imigran ilegal, bekerja secara legal (umumnya setelah 1991) C Ilegal/Legal Legal Ilegal Imigran ilegal, bekerja secara ilegal (a.l. pencari suaka atau pelajar yang bekerja tanpa izin) D Legal Ilegal Ilegal /—              Visa over stayers, bekerja secara illegal atau tidak aktif secara ekonomi. E— Ilegal Ilegal /—               Anak dari orang tua ilegal, lahir di Belanda, baik bekerja atau tidak. 1. Meskipun  seorang  imigran  yang  memiliki  sebuah  nomer  sosial-fiskal  dapat  membayar  pajak  dan premi, pekerjaan dia secara teknis masih dianggap ilegal, karena ia tidak memiliki ijin kerja. Surat- surat ini harus diajukan oleh majikan sebelum imigran memasuki Belanda :
(Sumber: van det Leun, 2003: 19)

## Tinjauan Pustaka
Secara  akademik,  keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  di  Belanda  baik  yang  terampil maupun  kurang  atau  tidak  terampil  adalah terra  incognita .  Pengetahuan  kita  mengenai
dimensi komparatif, historis, dan struktural dalam karya-karya ilmu sosial di Indonesia. Tentu banyak penjelasan mengapa hal itu terjadi, tetapi yang pasti implikasinya  sungguh  luas.  Kritik  terhadap  kemandegan  perspektif  dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia bisa ditelusuri salah satu akarnya dari sini.
Karya Harry A. Poeze (2008) mungkin adalah satu-satunya karya yang membahas secara luas keberadaan orang Indonesia di Belanda. Akan tetapi, studi  sejarah  ini  membatasi  lingkup  temporalnya  sampai  pada  1950.  Sejak periode itu sampai sekarang, keberadaan orang Indonesia di Belanda nyaris tidak  terdokumentasikan  dalam  karya-karya  akademis.  Untuk  menutupi celah besar ini, beruntung ada sebuah studi yang dilakukan oleh Yulia Irma Patoppang (2009) tentang komunitas-komunitas Indonesia di Belanda, 1950- 2000. Salah satu komunitas yang dipotret dalam Patoppang adalah keberadaan para perawat Indonesia yang telah bekerja di Belanda sejak 1970-an. Sebuah riset yang dilakukan oleh PSDR-LIPI (2010) tentang pekerja migran terampil Indonesia di Belanda bisa melengkapi studi Patoppang tersebut.
Seperti  telah  disinggung  di  atas,  apa  yang  dimaksud  dengan  orang Indonesia di sini berbeda dengan orang Maluku. Meskipun Maluku sekarang adalah bagian dari Indonesia, orang Maluku yang sekarang tinggal di Belanda adalah bagian dari warga Hindia Belanda atau keturunannya yang bermigrasi ke sana pada tahun 1950-an karena justru tidak setuju dengan nasionalisme Indonesia. Dalam literatur migrasi, mereka biasanya dikategorikan sebagai imigran pasca-kolonial, sama dengan status orang Suriname di Belanda. Studi mengenai orang Maluku di Belanda sudah banyak dilakukan, termasuk studi yang dilakukan oleh Aisyah Kotarumalos (2009) dan Gusnelly (2008).
Selain  itu,  studi  ini  tidak  mencakup  kaum  eksil  Indonesia di  Belanda yang jumlahnya cukup banyak. Review of Indonesia and Malaysia Affairs (Vol. 44,  No.1/2010)  memuat  sejumlah  artikel  menarik  tentang  topik  ini.  Dalam introduksinya yang ditulis oleh David T. Hill dan Anna Dragojlovic (2010), tergambar  dengan  baik  bagaimana  narasi  tentang  kaum  eksil  ini  nyaris terabaikan,  terutama  dalam  historiografi  resmi  Indonesia.  Cap  ‘kiri’  yang menempel  pada  diri  mereka  direkacipta  sedemikian  rupa,  sehingga  pada masa Soeharto selain status kewarganegaraan mereka dicabut, secara moral mereka dianggap seperti najis yang harus dihindari. Berhubungan dengan mereka berarti otomatis dianggap membantu mereka, sebuah tindakan politik yang sulit diterima oleh rezim negara pada masa itu.

## Migrasi dan Ilegalisasi Imigran
Belanda  adalah  negara  kecil  di  Eropa  Barat  yang  baru  pada  awal  1980-an mengakui dirinya sebagai salah satu sebagai ‘ country of immigration’ (van der Leun 2003: 10). Ini tentu saja aneh karena kenyataannya Belanda telah menjadi salah satu negara tujuan kaum imigran sejak 1950-an. Memang masalahnya sampai  sekarang  Belanda  justru  masih  mendorong  penduduknya  untuk
bermigrasi  ke  negara-negara  yang  berpenduduk  jarang,  seperti  Kanada. Masalah lain lagi yang tidak bisa dihindari adalah sejak lama migrasi telah menjadi satu paket dengan kemajuan ekonomi, dan kemajuan ekonomi selalu membutuhkan tenaga kerja. Secara historis terbukti bahwa setelah mengalami perkembangan  ekonomi  yang  pesat  pada  1950-an,  Belanda  membutuhkan tenaga  kerja  dalam  jumlah  yang  besar.  Kebutuhan  itu  tidak  bisa  dipenuhi sepenuhnya  oleh  orang  Belanda,  khusunya  untuk  jenis  pekerjaan  tertentu yang terkenal dengan pekerjaan ‘ dirty, dangerous, and difficult’ . Yang direkrut kebanyakan  adalah  pekerja  tidak  terampil  dari  negara-negara  seperti  dari Turki,  Maroko,  dan  Italia.  Mereka  dikenal  sebagai  ‘ guest  workers ’  yang dikontrak  secara  temporer.  Pada  masa  itu  istilah  ‘tidak  terampil’  masih dipahami  sebagai  istilah  teknis  ketenagakerjaan  yang  tidak  membawa implikasi pada status legal tertentu. Mereka belum menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat Belanda. Mereka juga dianggap akan kembali ke negara asalanya setelah kontrak kerja berakhir.
Akan tetapi anggapan itu keliru. Kecuali sebagian pekerja Italia yang pulang ke negerinya, pekerja dari Turki dan Maroko tetap tinggal di Belanda. Mereka  justru  mengundang  keluarga  dan  teman-teman  mereka  untuk datang  ke  Belanda.  Terjadilah  reuni  keluarga.  Namun  krisis  minyak  yang melanda  Eropa  pada  awal  1970-an  telah  membuat  perekonomian  Belanda berjalan  lambat.  Permintaan  tenaga  kerja  migran  dikurangi  secara  drastis. Di sisi lain, banyak pengungsi dan pencari suaka masuk ke Belanda. Jumlah mereka cukup besar. Tentu saja tidak semua permohonan izin tinggal dan kerja  mereka  diterima,  padahal  faktanya  mereka  telah  masuk  ke  Belanda. Untuk bertahan hidup, mereka rata-rata bekerja di sektor informal,  termasuk menjadi pekerja domestik rumah tangga.
Kerja domestik perlu mendapat perhatian dalam diskusi tentang migrasi di Eropa. Secara sosiologis keberadaan pekerja domestik merupakan bagian yang  tak  terpisah  dari  perkembangan  masyarakat  Eropa.  Seiring  dengan semakin banyaknya perempuan Eropa yang bekerja di sektor publik, banyak pekerjaan domestik yang tidak bisa dikerjakan lagi oleh mereka. Oleh karena itu,  mereka  merekrut  pekerja  untuk  mengisi  lowongan  di  sektor  tersebut. Sebagian besar pekerja di sektor ini adalah perempuan. Secara formal, tidak ada sertifikat untuk menjadi Pekerja domestik (Pekerja Rumah Tangga/ PRT). Dengan menggunakan pengertian ini mereka dikategorikan sebagai pekerja tidak terampil ( unskilled workers ). Padahal sejak tahun 2011 lalu, dunia telah mengakui sektor ini dalam Konvensi ILO 189 tetapi hingga kini belum ada satu negara pun yang meratifikasi konvensi ini.
Dengan  menggunakan  jasa  pekerja  tidak  berdokumentasi  sebagai pekerja domestik/ PRT, mereka mengeluarkan uang lebih sedikit daripada menggunakan jasa pekerja legal. Kerja domestik umumnya meliputi pekerjaan membersihkan dan menata rumah beserta seluruh perabotannnya. Pekerjaan
mengurus  anak-anak  dan  orang  tua  serta  orang-orang  difabel  juga  dinilai sebagai bagian dari kerja domestik, meski belakangan itu sering dikerjakan oleh para perawat terlatih. Beberapa lembaga mempunyai perbedaan dalam memperkirakan jumlah pekerja domestik di Belanda. ILO menghitung sekitar 6.000  pekerja,  tetapi  FNV  memperkirakan  sekitar  1,2  juta  rumah  tangga mempekerjakan pekerja domestik, sebagian besar bersifat informal (Irene and Iuf, 2005: 8). Sebuah studi yang dilakukan oleh federasi serikat buruh FNV pada 2005 menunjukkan bahwa pekerja domestik mendapatkan upah rata- rata € 8,90 per jam dengan waktu kerja rata-rata adalah 11,5 jam per minggu selama 2,3 pekerja (Irene and Iuf, 2008: 78).
Sejak  terjadinya  krisis  pada  1970-an  itu,  pemerintah  Belanda  mulai membatasi arus masuk kaum migran. Pekerja tidak terampil otomatis tidak dibutuhkan lagi atau dibutuhkan tetapi dalam jumlah yang terbatas. Di sisi lain,  pekerja  terampil  mempunyai  kesempatan  luas,  tetapi  mereka  harus berkompetisi secara ketat. Pada saat yang sama, menghadapi jumlah imigran yang semakin banyak dengan latar belakang kultural yang beragam, pemerintah mengeluarkan kebijakan integrasi. Secara singkat integrasi “ refers to the degree to which and the way in which ethnic minorities form part of the recipient society ” (Mérove Gijsberts, 2004: 4). Pekerja imigran dianggap sebagai minoritas etnik yang didorong untuk menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat Belanda. Dorongan ini difasilitasi dengan sejumlah dana dan fasilitas tertentu. Secara politik dan akademik dorongan tersebut disebut multikulturalisme. Gagasan ini  mendorong  supaya  negara  mengakui  partikularitas  budaya  kelompok- kelompok migran yang tidak bisa diasimilasikan dan diintegrasikan dengan mudah  ke  dalam  kebudayaan  Belanda.  Sebaliknya,  negara  justru  diminta untuk mensponsori kegiatan-kegiatan komunitas mereka.
Meskipun  dibatasi  oleh  peraturan-peraturan  migrasi  yang  semakin ketat, jumlah imigran di Belanda terus bertambah. Statistik yang dikeluarkan oleh  CBS  ( Central  Bureau  voor  Statistiek )  memperlihatkan  jumlah  populasi migran  yang  semakin  banyak.  Sebagian  besar  mereka  berasal  dari  negara- negara yang dikategorikan sebagai non-western . Turki, Maroko, dan Suriname adalah  tiga  negara  terbesar  asal  kaum  imigran.  Secara  sosial  dan  politik, jumlah imigran yang makin besar ini menimbulkan debat publik yang luas di Belanda. Partai-partai kanan menggunakan isu anti-imigran sebagai salah satu  tema  kampanyenya.  Belakangan,  secara  mengejutkan,  kampanye  ini mendapatkan tanggapan cukup besar dari publik Belanda. Ini terlihat dari pencapaian suara Partai Geert Wildert yang cukup signifikan.
Tabel 2. Pertumbuhan Populasi Migran Non-Barat di Belanda, 1990-2020
(Dalam angka absolut x 1000 dan dalam persen)

## Sumber: CBS (2003a, 2003b)
Munculnya kebijakan integrasi tidak terlepas dari kekhawatiran terhadap meluasnya kriminalitas yang sering diasosiasikan dengan keberadaan imigran.
Isu kriminalitas ini diwarnai dengan pandangan streotip. Akibatnya muncul kesan  keberadaan  imigran  mempengaruhi  tingginya  angka  kriminalitas. Bersamaan dengan itu, kriminalisasi imigran ilegal muncul sebagai salah satu isu penting. Meski demikian, isu ini tidak sama sekali baru. Pada abad ke-19, tepatnya  pada  1849,  Belanda  telah  mengeluarkan  apa  yang  disebut ‘Dutch Aliens Act’. Ini dibuat untuk mengatur siapa saja yang dikategorikan sebagai menjadi warga negara ( citizen ) dan siapa yang bukan warga negara ( aliens ). Sejak  itu  muncul  istilah  deportasi.  Orang  asing  yang  dinilai  bermasalah harus  dideportasi.  Konsep  ilegalisasi  dekat  dengan  deportasi,  meski  tidak semua tindakan deportasi disebabkan oleh persoalan ilegalitas. Kriminalisasi terhadap imigran ilegal bukan sebuah kategori yang tetap, tetapi itu adalah hasil  dari  perubahan  dalam  peraturan-peraturan  hukum  dan  berkaitan dengan proses diferensiasi dan eklusi. Konsep illegalisasi adalah produk dari meningkatnya intervensi negara, pembuatan hukum, dan kontrol perbatasan. Itu juga berkait dengan meningkatnya ketidasetaraan antara warga negara dan  warga  asing  atau  bukan  warga  negara  serta  regulasi-regulasi  imigrasi yang lebih ketat memproteksi akses kepada penduduk dan kewarganegaraan (van Eijl, 2008: 39-40).
Menghadapi  dinamika  politik  itu,  pekerja  tidak  terampil  tentu  saja menghadapi  tantangan  serius.  Akses  mereka  terhadap  sektor  pekerjaan formal semakin sempit dan bahkan ditutup sama sekali. Pemerintah Belanda tidak lagi mengeluarkan izin kerja bagi mereka. Meski demikian, tentu saja kategori tidak terampil bisa diperdebatkan. Kategori ini sangat bias karena mendefinisikan  kemampuan  hanya  dari  sertifikat  pendidikan  yang  cocok
Tabel 2. Pertumbuhan Populasi Migran Non-Barat di Belanda, 1990-2020

## (Dalam angka absolut x 1000 dan dalam persen)
1990  2003 2020 (taksiran) Kenaikan persentasi perkiraan 2003-2020 Turki 203 341 452 +33 Moroko 164 295 432 + 46 Suriname 224 321 375 +17 Netherlands Antilles/Aruba 69 129 189 +47 dan negara-negara non-Barat 171 538 978 +82 Total migran non-Barat 831  1623 2425 +49 Generasi pertama 562  1004 1303 +30 Generasi kedua 269 619 1122 +81 % Total populasi 8.3 9.7 14.1
Sumber: CBS (2003a, 2003b)
1990 2003 2020 (taksiran) Kenaikan persentasi perkiraan 2003-2020 Turki 203 341 452 +33 Moroko 164 295 432 +46 Suriname 224 321 375 +17 Netherlands Antilles/Aruba 69 129 189 +47 dan negara-negara non-Barat 171 538 978 +82 total migran non-Barat 831 1623 2425 +49 Generasi pertama 562 1004 1303 +30 Generasi kedua 269 619 1122 +81 % Total populasi 8.3 9.7 14.1 Sumber: CBS (2003a, 2003b)
Munculnya kebijakan integrasi tidak terlepas dari kekhawatiran terhadap meluasnya kriminalitas  yang  sering  diasosiasikan  dengan  keberadaan  imigran.  Isu  kriminalitas  ini diwarnai  dengan  pandangan  streotip.  Akibatnya  muncul  kesan  keberadaan  imigran mempengaruhi  tingginya  angka  kriminalitas.  Bersamaan  dengan  itu,  kriminalisasi  imigran ilegal muncul sebagai salah satu isu penting. Meski demikian, isu ini tidak sama sekali baru.
Pada abad ke-19, tepatnya pada 1849, Belanda telah mengeluarkan apa yang disebut ‘Dutch Aliens Act’. Ini dibuat untuk mengatur siapa saja yang dikategorikan sebagai menjadi warga negara  ( citizen )  dan  siapa  yang  bukan  warga  negara  ( aliens ).  Sejak  itu  muncul  istilah deportasi.  Orang  asing  yang  dinilai  bermasalah  harus  dideportasi.  Konsep  ilegalisasi  dekat dengan deportasi, meski tidak semua tindakan deportasi disebabkan oleh persoalan ilegalitas.
Kriminalisasi terhadap imigran ilegal bukan sebuah kategori yang tetap, tetapi itu adalah hasil dari  perubahan  dalam  peraturan-peraturan  hukum  dan  berkaitan  dengan  proses  diferensiasi dan  eklusi.  Konsep  illegalisasi  adalah  produk  dari  meningkatnya  intervensi  negara, pembuatan  hukum,  dan  kontrol  perbatasan.  Itu  juga  berkait  dengan  meningkatnya ketidasetaraan antara warga negara dan warga asing atau bukan warga negara serta regulasi-
dengan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pekerja.  Seorang  yang berijazah  sarjana  dalam  ekonomi,  tetapi  bekerja  sebagai  tukang  cat,  tetap dianggap sebagai pekerja tidak terampil. Jadi, istilah terampil akhirnya adalah soal  administratif,  seringkali  tidak  berkorespondensi  dengan  kemampuan aktual.
Pada 2007 Pemerintah Belanda mendirikan Dienst Terugkeeren Vertrek (DTV). Tugas utama institusi baru ini adalah untuk mengontrol keberadaan kaum imigran. Bersama polisi, para petugas DTV sering mengadakan razia imigrasi di tempat-tempat umum. Keterlibatan polisi dalam razia imigrasi ini menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Belanda sendiri. Seorang kepala polisi di Amsterdam berpendapat bahwa tugas utama polisi adalah menjaga keamanan, bukan melakukan razia terhadap imigran. Selain itu, pemerintah juga membangun beberapa penjara khusus untuk imigran tak terdokumentasi. Ini membuktikan bahwa persoalan imigran ilegal sekarang menjadi perhatian khusus Pemerintah Belanda. Partai-partai politik dan kelompok ultra-kanan mendukung  kebijakan  pemerintah  ini.  Mereka  menganggap  orang  asing sebagai ancaman terhadap identitas masyarakat Belanda.
Table 3. Perkiraan jumlah imigran ilegal sebagai proporsi dari total populasi imigran legal pada tahun 1995, berdasarkan kota
Sumber: Van der Leun, Engbersen and Van der Heijden 1998,berdasar pada data polisi dan statistik kota (COS 1996) dalam van der Leun 2003: 16
Sekarang jelas bahwa istilah pekerja tidak terampil dan imigran ilegal atau tidak terdokumen berasal dari konteks politik tertentu. Disamping itu, permasalahan ini berkait pula dengan kemajuan teknologi kekuasaan yang digunakan oleh negara. Pada 1995 pemerintah Belanda mengkomputerisasi perangkat administrasi kependudukan. Sejak itu kontrol terhadap penduduk meningkat. Dengan data yang solid, polisi dan petugas kantor imigrasi bisa dengan  lebih  mudah  melacak  keberadaan  penduduk  dan  non-penduduk yang  tinggal  di  Belanda.  Secara  teoritis  dapat  dikatakan  bahwa  kehadiran migran tak terdokumentasi adalah hasil dari tarik menarik antara gelombang besar migrasi dan politik pemerintah untuk meregulasi itu. Relasi kekuasaan yang terjadi pada tarik menarik itulah yang melahirkan konsep imigran tak terdokumentasi (Sassen 1999 in van der Leun, 2003: 10).
Table 3. Perkiraan jumlah imigran ilegal sebagai proporsi dari total populasi imigran legal pada tahun 1995, berdasarkan kota
Amsterdam  Rotterdam  Den Haag  Utrecht TOTAL Perkiraan jumlah imigran ilegal 17,875 11,069 8,426 2,677 40,047 Total populasi imigran legal (B)* 232,236 148,322 116,202 48,392 545,152 (A) as a proportion of (B 7.7 % 7.5 % 7.3 % 5.5 % 7.3 % Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht TOTAL Perkiraan jumlah imigran ilegal 17,875 11,069 8,426 2,677 40,047 Total populasi imigran legal 232,236 148,322 116,202 48,392 545,152 (B)* (A) as a proportion of (B) 7.7 % 7.5 % 7.3 % 5.5 % 7.3 %
Sumber: Van der Leun, Engbersen and Van der Heijden 1998,berdasar pada data polisi dan statistik kota (COS 1996) dalam van der Leun 2003: 16
Sekarang  jelas  bahwa  istilah  pekerja  tidak  terampil  dan  imigran  ilegal  atau  tidak terdokumen  berasal  dari  konteks  politik  tertentu.  Disamping  itu,  permasalahan  ini  berkait pula  dengan  kemajuan  teknologi  kekuasaan  yang  digunakan  oleh  negara.  Pada  1995 pemerintah  Belanda  mengkomputerisasi  perangkat  administrasi  kependudukan.  Sejak  itu kontrol  terhadap  penduduk  meningkat.  Dengan  data  yang  solid,  polisi  dan  petugas  kantor imigrasi  bisa  dengan  lebih  mudah  melacak  keberadaan  penduduk  dan  non-penduduk  yang tinggal  di  Belanda. Secara  teoritis  dapat  dikatakan  bahwa  kehadiran  migran  tak terdokumentasi adalah hasil dari tarik menarik antara gelombang besar migrasi dan politik pemerintah  untuk  meregulasi  itu.  Relasi  kekuasaan  yang  terjadi  pada  tarik  menarik  itulah yang melahirkan konsep imigran tak terdokumentasi (Sassen 1999 in van der  Leun, 2003:
10).
Pada akhir 1990-an, debat tentang migrasi dan integrasi memasuki babak baru dengan munculnya  aspirasi  anti-imigran.  Aspirasi  ini  disponsori  oleh  kelompok-kelompok  ultra- kanan.  Seorang  jurnalis,  Paul  Sheefer,  menulis  sebuah  artikel  yang  kontroversial  berjudul ‘ Multicultural Drama’ yang berisi kritik terhadap multikulturalisme. Pandangan ini dianggap
Pada  akhir  1990-an,  debat  tentang  migrasi  dan  integrasi  memasuki babak baru dengan munculnya aspirasi anti-imigran. Aspirasi ini disponsori oleh  kelompok-kelompok  ultra-kanan.  Seorang  jurnalis,  Paul  Sheefer, menulis  sebuah  artikel  yang  kontroversial  berjudul  ‘ Multicultural  Drama’ yang  berisi  kritik  terhadap  multikulturalisme.  Pandangan  ini  dianggap gagal mengintegrasikan imigran ke dalam masyarakat Belanda. Sebaliknya, pandangan  ini  justru  dianggap  membuat  jarak  antara  orang  asing  dan penduduk  asli  Belanda.  Orang  asing  hidup  dalam  kelompoknya  sendiri yang dibangun berdasar kesamaan budaya atau agama, begitu pula dengan immigran.  Orang-orang  Turki  dan  Maroko,  misalnya,  mengembangkan tradisinya  melalui  organisasi-organisasi  keagamaan  berbasis  etnis.  Akan tetapi,  organisasi-organisasi  tersebut  ternyata  lebih  sering  berhubungan dengan  pemerintah  dan  kelompok-kelompok  sejenis  di  negera  asalnya daripada dengan masyarakat Belanda. Akibatnya, tidak ada kontak yang baik antara penduduk Belanda dan imigran. Masing-masing hidup dalam tembok identitasnya. Multikulturalisme dianggap gagal mencapai tujuannya.
Dalam  satu  dekade  terakhir,  persepsi  masyarakat  Belanda  terhadap keberadaan immigrants berubah  secara radikal. Khususnya setelah tragedi 9/12, terdapat anggapan bahwa ada hubungan antara migrasi dan keamanan (Koser,  2007:  11).  Pada  masa  sebelumnya,  imigran  dikategorisasikan berdasarkan  kelas  sosial  dan  etnisitas  mereka.  Sekarang  mereka dikategorisasikan  berdasarkan  agama.  Martin  van  Bruinessen  (2010:  25-41) menggambarkan perubahan penting ini sebagai bagian dari perubahan pada tingkat global yang dipicu oleh tragedi 11 September 2001. Dalam masyarakat Belanda,  perubahan  itu  tercermin  pada  pemunculan  pahlawan-pahlawan Belanda baru. Kematian Pim Fortuyn pada 6 Mei 2002 oleh seorang aktivis pembela hewan dan lingkungan membangkitkan semacam rasa kebangsaan yang  aneh.  Kebangkitan  ini  dikuatkan  dengan  kematian  penyanyi  Andre Hazes karena kelebihan menenggak minuman keras pada 2004 dan pembuat film Theo van Gogh karena dibunuh oleh seorang pemuda Muslim Maroko pada  2004.  Pemakamanan  tiga  orang  tersebut  dihadiri  oleh  ribuan  orang dengan  suasana  herois.  Kematian  mereka  dirayakan  seperti  kematian  tiga orang suci. Ini adalah drama yang menggambarkan pencarian identitas Baru masyarakat Belanda. Namun sejauh contoh yang diberikan oleh Bruinessen, kita  bisa  menilai  bahwa  perubahan  dalam  masyarakat  Belanda  cenderung bersifat konservatif.
Akan  tetapi,  orang  Indonesia  di  Belanda  mempunyai  karakteristik unik.  Meskipun  berasal  dari  daerah  bekas  jajahan  Belanda,  mereka  sulit dikategorikan  sebagai  imigran  poskolonial.  Mereka  juga  berbeda  dengan imigran ‘ guest workers’. Selain itu, meskipun sebagian besar adalah Muslim, karakter  keagamaan  mereka  cukup  berbeda  dengan  imigran  Muslim  yang berasal dari Turki dan Maroko. Orang Indonesia bahkan hampir tidak pernah menjadi  bahan  diskusi  publik  di  Belanda  dalam  isu  migrasi  dan  integrasi.
Ratna Saptari menilai bahwa hal ini merupakan akibat dari karakter orang Indonesia yang submisif. Mereka datang ke Belanda benar-benar hanya untuk mencari uang, bukan untuk tinggal atau membuat komunitas diasporik yang kompleks.  Jarang  sekali  terdengar  mereka  terlibat  dalam  kasus  kriminal. Secara  umum  pandangan  publik  Belanda  terhadap  mereka  cukup  baik. Karakter keagamaan mereka dinilai cukup toleran.

## Hubungan Indonesia dan Belanda
Pekerja  tidak  terdokumentasi  asal  Indonesia  di  Belanda  adalah  persoalan kontemporer,  tetapi  proses  dekolonisasi  pasca-kolonial  antara  Indonesia dan  Belanda  adalah  konteks  penting    untuk  memahami  hubungan  antara Indonesia dan Belanda di masa kini. Berbeda dengan bekas koloni Belanda lainnya, seperti Suriname yang lepas dari penjajahan dengan cara yang relatif mulus,  hubungan  Indonesia  dan  Belanda  setelah  kemerdekaan  diwarnai banyak ketegangan. Indonesia mempunyai sejarah nasionalisme yang keras dan berdarah, sehingga memaksa sebagian penduduk Hindia Belanda untuk pergi  meninggalkan  Indonesia.  Mereka  adalah  orang  Indo  ( Indisch )  dan Maluku  yang  pada  1950-an  bermigrasi  ke  Belanda.  Mereka  berharap  bisa mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  aman  dan  nyaman  di  sana,  bahkan beberapa orang Maluku masih berharap diberi kemerdekaan melalui rencana pendirian Republik Maluku Selatan (RMS).
Sejarah  nasionalisme  Indonesia  yang  berdarah  membuat  dekolonisasi berlangsung  dengan  konflik.  Selain  masalah  aset  perusahaan-perusahaan Belanda, perseteruan tersebut mencapai puncaknya dalam kasus perebutan Papua Barat pada awal 1960-an. Sebelum itu, aksi polisionil (‘agresi militer’) yang  dilancarkan  oleh  Belanda  dan  tentara  sekutu  pada  akhir  1940-an menimbulkan trauma yang mendalam bagi para sebagian orang Indonesia. Bagi  mereka,  aksi  Belanda  tersebut  adalah  usaha  yang  mengancam kemerdekaan.  Meskipun  terdapat  negosiasi  melalui  jalur  diplomatik, pertempuran  fisik  (‘perang  revolusi’)  mewarnai  periode  dekolonisasi  pada masa-masa awal. Akibatnya, kebencian terhadap Belanda di Indonesia sangat mendalam.  Sukarno  memanfaatkan  kebencian  tersebut  untuk  membangun proyek  nasionalismenya.  Semua  yang  berbau  Belanda,  termasuk  bahasa Belanda, dihancurkan. Pada akhir tahun 1950-an, orang Belanda yang tersisa pergi meninggalkan Indonesia.
Oleh  karena  itu,  ketika  pada  1950-an  Belanda  membutuhkan  banyak tenaga  kerja  (‘ guest  workers’ ),  Indonesia  tidak  dilirik  sama  sekali.  Meski demikian,  Sukarno  kabarnya  pernah  ditawari  kesempatan  itu,  tetapi  dia menolaknya.  Oleh  karena  itu,  sebagaimana  diketahui,  para  pekerja  tamu didatangkan dari Turki, Maroko, dan beberapa negara Eropa Selatan. Orang Suriname mempunyai previllage untuk masuk ke Belanda. Ketika mendapatkan kemerdekaan  pada  tahun  1975,  penduduk  Suriname  mempunyai  hak
otomatis menjadi warga negara Belanda. Sementara itu, orang Maluku dan orang Indo tidak pernah menjadi angkatan kerja yang signifikan. Ini tentu saja  kontras  dengan  sejarah  migrasi  tenaga  kerja  di  negara-negara  Eropa lainnya. Di Perancis, sebagian besar buruh migran berasal dari negara-negara bekas jajahan mereka di Afrika Utara. Hal yang sama terjadi di Inggris. Buruh migran di sana sebagian besar berasal dari negeri-negeri Hindustan.
Pada  masa  Orde  Baru,  Indonesia  dan  Belanda  berusaha  membangun hubungan  diplomatik  yang  lebih  baik.  Melalui  IGGI  ( Inter-Government Groups  for  Indonesia ),  Belanda  memimpin  negara-negara  pemberi  bantuan pembangunan  kepada  Indonesia.  Pada  awalnya  bantuan  pembangunan melalui organisasi ini berjalan dengan baik. Akan tetapi, keadaan berubah pada 1992 ketika J. M. Pronk, salah satu menteri dalam pemerintah Belanda, memperingatkan  Pemerintah  Indonesia  tentang  kasus-kasus  pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dianggap lalai dalam persoalan itu. Komentar Pronk membuat pihak Indonesia marah. Akibatnya, Pemerintah Indonesia menolak bantuan pembangunan dari Belanda. IGGI bubar. Sejak itu  persoalan  hak  asasi  manusia,  khususnya  yang  terjadi  di  Papua  (Irian Jaya) dan Maluku, adalah sumber perseteruan yang berkepanjangan antara Indonesia  dan  Belanda.  Kelompok-kelompok  aktivis  hak  asasi  manusia  di Belanda  mendesak  pemerintahnya  untuk  menekan  Indonesia.  Sementara itu, meskipun kecil, persoalan Republik Maluku Selatan terkadang muncul seperti kerikil dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda.
Persoalan politik lainnya yang sering mengganggu hubungan Indonesia dan Belanda adalah soal pengakuan hari kemerdekaan. Sementara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 1945, Pemerintah Belanda berpendapat bahwa yang terjadi adalah penyerahan kedaulatan ( soevereiniteitsoverdracht) dari Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949. Persoalan ini telah menjadi  kontroversi  tidak  hanya  di  kalangan  sejarawan  Indonesia  tetapi juga  di  kalangan  sejarawan  Belanda.  Implikasi  dari  kontroversi  ini  adalah soal hukum. Ini terlihat dalam kasus Rawagede. Pada 2011 ini kasus tersebut muncul lagi setelah gugatan korban tragedi Rawagede terhadap Pemerintah Belanda  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Den  Haag.  Penyerbuan  terhadap sebuah  kampung  kecil  di  Karawang,  Jawa  Barat  itu,  menimbulkan  korban jiwa ratusan orang. Sekarang penyerbuan tersebut dianggap pelanggaran hak asasi  yang  sangat  berat.  Pemerintah  Belanda,  akhirnya,  diharuskan  untuk meminta maaf dan membayar sejumlah uang pada ahli waris korban tragedi tersebut.
Meski demikian, Belanda selalu menjadi negara tujuan utama bagi pekerja Indonesia  di  Eropa.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Nasional  Penempatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI)  dan  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah pengiriman dan penempatan pekerja Indonesia di Belanda selalu yang terbanyak di antara negara-negara Eropa.
Para  pekerja  menceritakan  kepada  saya  bahwa  alasan  memilih  Belanda kadang  bersifat  praktis,  yaitu  karena  di  sana  banyak  orang  Indonesia  dan toko yang menjual makanan Indonesia. Alasan pribadi seperti ini tentu saja merefleksikan adanya jaringan orang Indonesia di Belanda yang cukup luas.
Sementara itu, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belanda berjalan dengan  baik.  Pada  tahun  1994  ditandatangani  sebuah  kontrak  perjanjian pengiriman tenaga perawat Indonesia dan Belanda. Para perawat Indonesia mempunyai tempat penting dalam pasar tenaga kerja Belanda. Mereka bisa bersaing dengan perawat dari negara lain. Akan tetapi, perjanjian itu terhenti pada  2004.  Sejak  itu  tidak  ada  lagi  perjanjian  tentang  pengiriman  pekerja yang dibuat antara Indonesia dan Belanda. Akibatnya, tidak ada lagi migrasi pekerja Indonesia ke Belanda dalam jumlah yang besar dan diselenggarakan secara kolektif dengan melibatkan pemerintah.

## Para Pencari Mimpi: Beberapa Kisah
Bagian  ini  adalah  kisah  lima  orang  pekerja  migran  Indonesia  di  Belanda, tiga  laki-laki  dan  dua  perempuan.  Karena  keterbatasan  waktu  penelitian lapangan, kami hanya bisa bertemu dan berbicara dengan beberapa pekerja Indonesia yang dipilih secara bergulir berdasarkan rekomendasi narasumber sebelumnya. Akan tetapi, dari pengamatan singkat itu kami cukup kaget dengan keberadaan para pekerja Indonesia yang berstatus tidak terdokumentasi di Belanda.  Dibandingkan  dengan  imigran  tak  terdokumentasi  dari  negara lain, pekerja migran asal Indonesia jarang diberitakan oleh koran atau berita televisi setempat. Mereka seolah-olah tidak ada, padahal ada. Media Belanda biasanya hanya memberitakan pekerja migran tak berdokumen jika berkaitan dengan  isu  perdagangan  manusia  dan  kriminalitas.  Sejauh  ini  pekerja Indonesia memang jarang terkena kasus-kasus tersebut.
Berdasar pada kategori imigran ilegal sebagaimana dijelaskan di atas, narasumber  penelitian  kami  adalah  mereka  yang  berada  pada  kategori  D. Masuk  ke  Belanda  secara  legal  dengan  menggunakan  visa  resmi,  mereka kemudian overstayed. Sebagian besar menggunakan visa turis, ada juga yang menggunakan  visa  pelaut.  Masalahnya  adalah  mereka  tidak  mempunyai sertifikasi  pendidikan  yang  dibutuhkan  oleh,  atau  cocok  dengan,  sektor pekerjaan formal di Belanda. Kalaupun ada, sertifikat mereka tidak memenuhi persyaratan  imigrasi  maupun  pasar  kerja,  sehingga  dari  sisi  ini  mereka menjadi  pekerja  tidak  terampil.  Akibatnya,  mereka  sulit  mendapatkan surat  izin  tinggal  dari  pemerintah  kota  setempat.  Karena  tidak  ada  surat itu  juga,  mereka  tidak  bisa  mengurus  perpanjangan  paspor  kepada  KBRI. Mereka hanya bisa diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang hanya  bisa  digunakan  untuk  keperluan  terbatas.  Dalam  kasus  imigran  tak terdokumentasi,  SPLP  adalah  syarat  administratif  minimum  yang  diminta oleh Pemerintah Belanda untuk mendeportasi mereka melalui IOM.
Sebagian besar narasumber penelitian kamu adalah pekerja domestik. Seperti telah dibahas sebelumnya, sektor ini belum membutuhkan sertifikasi pendidikan atau pelatihan. Tidak ada surat kontrak kerja. Hubungan antara pekerja  dan  pengguna  adalah  hubungan  saling  percaya.  Kalau  sudah tidak  cocok,  pekerja  akan  mengundurkan  diri  atau  pengguna  jasa  akan memberhentikan pekerja dan mencari pekerja lain. Sebagian besar pengguna jasa mereka adalah orang Belanda. Para pekerja mengaku lebih senang bekerja di rumah orang Belanda daripada di rumah orang non-Belanda. Komunikasi dengan orang Belanda to the point . Mereka telah memberi tahu sebelumnya apa yang harus dikerjakan di rumah. Gaji yang didapatkan dengan bekerja di rumah orang Belanda juga cukup besar, rata-rata 10 euro per jam. Kalau bekerja di rumah orang Suriname atau orang Indonesia, gajinya biasanya lebih kecil. Mereka bisa bekerja kapan saja tergantung permintaan dari pengguna dengan jam kerja rata-rata 8 jam sehari dalam kondisi normal.
Berdasarkan pendapat para pekerja tidak terdokumenatsi, paling tidak ada tiga jalan atau sebab-musabab yang ditempuh oleh mereka hingga tiba di Belanda. Pertama , mereka adalah korban penipuan. Di Indonesia mereka dijanjikan  pekerjaan  resmi  oleh  agen  pengirim  tenaga  kerja.  Agen  itu biasanya menjanjikan bahwa surat kerja dan paspor akan diberikan pada hari keberangkatan ke Belanda. Akan tetapi, janji itu dalam kenyataannya adalah palsu, padahal para pekerja telah menyetor sejumlah uang kepada agen rata- rata dari mulai Rp. 50 juta hingga Rp. 75 juta. Setelah akhirnya tiba di Belanda, dengan bekal uang yang masih tersisa, mereka bertahan hidup dan berusaha mengontak teman atau saudara. Bagi yang beruntung, mereka akan dicarikan pekerjaan oleh teman atau saudara itu. Bagi yang tidak beruntung, mereka akan terjebak pada jaringan perdagangan manusia.
Kedua , mereka yang sejak awal sadar bahwa mereka tidak mempunyai visa kerja, tetapi tetap memaksakan diri berangkat ke Belanda. Kesulitan mencari pekerjaan di Indonesia mendorong mereka untuk mencari peruntungan di luar negeri. Kondisi ini terjadi terutama setelah Indonesia terkena krisis pada 1997. Mereka rata-rata menggunakan visa turis atau pelaut. Beberapa tidak langsung  berangkat  ke  Belanda,  tetapi  melalui  negara  Eropa  lainnya.  Dari sana mereka menggunakan jalan darat menuju Belanda. Seorang narasumber penelitian kami menggunakan visa Perancis, seorang yang lain menggunakan visa Italia. Menurut mereka, negara-negara itu lebih mudah mengeluarkan visa  daripada  Belanda.  Kedutaan  Belanda  di  Jakarta  tampaknya  sudah mengidentifikasi  banyaknya  pekerja  Indonesia  yang  berangkat  ke  Belanda dengan menggunakan visa turis, sehingga mereka memperketat syarat-syarat untuk mendapatkan visa.
Ketiga , mereka yang berangkat ke Belanda melalui undangan keluarga, program  pertukaran  budaya  ( au  pair ),  atau  bahkan  pernikahan.  Dengan adanya sponsor dari pihak Belanda, baik keluarga atau institusi, seseorang
akan  lebih  mudah  mendapatkan  visa.  Sponsor  itu  adalah  jaminan  bahwa di  Belanda  mereka  tidak  akan  membuat  problem.  Menjelang  pesta-pesta kebudayaan seperti Pasar Malam atau Pasar Tongtong, permintaan terhadap para pekerja Indonesia biasanya meningkat. Selain para penari atau pekerja seni, kegiatan tersebut biasanya membutuhkan para koki dalam jumlah yang lumayan  banyak.  Setelah  kegiatan  selesai,  banyak  yang  tidak  pulang  ke Indonesia. Mereka mencari kerja di sana, padahal mereka tidak mempunyai visa kerja. Mereka juga tidak melapor ke KBRI. Berikut adalah beberapa kisah para pekerja Indonesia tidak terdokumentasi di Belanda.

## 1. Slamet Heri
Laki-laki kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, ini datang ke Belanda pada 2007. Slamet Heri mendapat gelar sarjana dari sebuah universitas di Klaten, Jawa Tengah. Di Indonesia dia pernah bekerja di beberapa kantor dan penyiar di sebuah  stasiun  radio.  Setelah  itu  dia  memutuskan  untuk  mencari  kerja  di luar negeri. Alasannya adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dia mendapatkan informasi dari sebuah agen bahwa ada lowongan kerja di Jepang. Heri menyiapkan semua persyaratan, termasuk uang sekitar Rp. 50 juta, agar bisa berangkat dan bekerja di Jepang. Akan tetapi, dia kaget ketika mengetahui persis di hari keberangkatan bahwa dirinya tidak berangkat ke Jepang, tetapi ke Eropa. Dia tidak mengantongi visa Jepang, tetapi visa Perancis. Dia sadar telah  menjadi  korban  penipuan.  Namun  karena  telah  mengelurakan  uang dalam  jumlah  yang  banyak  dan  rasanya  sulit  untuk  mengurungkan  niat, Heri  memutuskan  untuk  tetap  berangkat.  Setelah  mendarat  di  Barcelona, dia memutuskan berangkat ke Belanda karena untungnya dia mempunyai beberapa  teman  di  sana.  Di  Belanda,  atas  bantuan  teman-temanya,  Heri mendapat tempat tinggal di Masjid At-Taqwa. Dia bekerja sebagai petugas masjid.  Untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  termasuk  untuk mengirim  uang  ke  kampung  halaman,  Heri  bekerja  paruh  waktu  sebagai tukang bangunan. Biasanya Heri bekerja di bagian pengecatan.
Oleh  karena  kondisi  itulah  Heri  diketegorikan  sebagai  pekerja  tidak terampil.  Meskipun  bergelar  sarjana,  ijazahnya  tidak  sesuai  dengan  pasar tenaga kerja digunakan di Belanda. Selain itu, visa yang dikantongi adalah visa turis, bukan visa kerja. Dengan demikian, secara hukum dia berstatus imigran  tidak  terdokumentasi.  Oleh  karena  itu,  selama  bekerja  dia  dan teman-teman tidak terdokumentasi lainnya harus hati-hati agar tidak terkena razia pihak imigrasi. Meski demikian, pengguna jasa mereka umumnya tidak mempersoalkan status itu, sebab yang dibutuhkan adalah keterampilannya, meski tidak mempunyai surat izin resmi.
Belakangan  Heri  diketahui  mempunyai  penyakit  kelainan  fungsi jantung. Bagi Heri, ini adalah musibah tetapi juga sekaligus berkah. Disebut musibah karena jelas ini adalah penyakit yang bisa mengancam kehidupannya
kapan saja. Dikatakan oleh dokter bahwa fungsi jantungnya hanya bekerja kurang dari separuhnya. Disebut berkah karena setelah diketahui bahwa dia mengidap  penyakit  itu,  cerita  kehidupannya  berubah  drastis.  Akan  tetapi, karena  statusnya  tidak  terdokumentasi,  Heri  sulit  mendapatkan  layanan kesehatan. Di Belanda, jasa kesehatan sangat mahal, sehingga tanpa asuransi kesehatan  masyarakat  biasa  akan  sulit  mendapatkan  pengobatan.  Imigran tidak terdokumen jelas tidak mempunyai asuransi kesehatan karena mereka tidak mempunyai kartu identitas. Beruntung Heri bertemu dr. Siaw May Lie, seorang dokter perempuan eksil asal Indonesia yang tinggal di Amsterdam. Dengan rekomendasi yang diberikan oleh dr. Siaw, berdasarkan diagnosis medis yang dilakukannya, Heri mengajukan surat permohonan izin tinggal kepada pemerintah Belanda. Alasannya adalah penyakit yang diderita oleh Heri membuat dia tidak bisa naik pesawat untuk pulang ke Indonesia. Setelah memperhatikan  kondisi  dan  rekomendasi  medis  itu,  pemerintah  Belanda akhirnya  memberikan  izin  tinggal,  termasuk  asuransi  kesehatan,  kepada Heri.
Sekarang status Heri adalah seorang imigran legal. Dengan status baru itu dia mempunyai kesempatan untuk beraktifitas sosial secara lebih leluasa. Dia  tercatat  sebagai  tenaga  sukarela  pada  EuroMuslim,  sebuah  organisasi Islam  yang  beranggotakan  orang-orang  Indonesia  di  Belanda.  Dengan  itu dia dinilai sanggup untuk membiayai asuransi kesehatan. Bersama teman- temannya dia menggagas terbentuknya serikat pekerja Indonesia di Belanda. Pada 2 Januari 2011 serikat pekerja Indonesia di Belanda berdiri dengan nama Indonesian  Migrant  workers  Union  (IMWU)  the  Netherlands.  Heri  adalah ketuanya sampai sekarang.

## 2. Andang
Saya  bertemu  Andang  pertama  kali  dalam  sebuah  acara  tentang  hak  anak pekerja tidak terdokumen di Het Wereldhuis, Amsterdam. Ketika itu Andang sedang  mempertimbangkan  untuk  membawa  anak  istrinya  ke  Belanda. Bagaimanapun  dia  selalu  merasa  rindu  dengan  keluarganya  yang  telah ditinggal  selama  hampir  tiga  tahun  di  Malang.  Dia  hanya  berkomunikasi dengan  istrinya  melalui  telpon,  surat  elektronik,  atau chatting di  internet. Sekarang  dia  sedang  mempelajari  peraturan-peraturan  yang  berkaitan dengan imigran tidak berdokumen seperti dirinya.
Lahir  di  Surabaya  pada  1972,  Andang  telah  bekerja  di  Belanda  sejak 2008.  Sebelumnya  dia  pernah  bekerja  di  di  Jepang.  Setelah  kontraknya habis,  Andang  yang  lulusan  Sekolah  Teknik  Menengah  (STM)  itu,  pulang ke  Malang.  Akan  tetapi,  di  sana  dia  tidak  menedapatkan  pekerjaan.  Dia mempunyai seorang anak. Andang kemudian berpikir untuk mencari kerja ke  luar  negeri.  Setelah  berdiskusi  dengan  istrinya,  Andang  memutuskan untuk mencoba bekerja di Belanda. Ketika itu dia merasa telah mempunyai
informasi yang cukup tentang dunia kerja di Belanda karena kebetulan kakak perempuannya tinggal di sana dengan suaminya. Andang pergi ke Belanda menggunakan  visa  pelaut.  Yang  mengeluarkan  visa  adalah  Italia.  Visa  itu diurus oleh sebuah agensi di Jakarta dengan biaya kurang lebih Rp. 25 juta. Akan tetapi, sejak awal dia tidak bermaksud untuk mencari kerja di Italia, tetapi di Belanda. Italia dipilih karena lebih mudah dalam mengeluarkan visa. Setelah tiba di Belanda, dia langsung bergabung dengan kakaknya iparnya. Kakak perempuannya pulang ke Indonesia. Dengan bantuan kakak iparnya, dia bisa dengan cepat mendapatkan pekerjaan.
Sekarang  Andang  bekerja  sebagai  pembantu  domestik.  Dia membersihkan  rumah  dan  semua  perabotannya.  Dia  bekerja  5-6  jam  per hari.  Dalam  satu  jam  dia  mendapatkan  upah  10  euro.  Dalam  sebulan  dia bisa  mendapat  gaji  mencapai  1000  euro.  Separuh  dari  penghasilannya dikirim  kepada  keluarganya  di  Malang.  Di  Belanda  dia  mengontrak  satu kamar  kecil  di  pinggiran  Amsterdam seharga  250  euro.  Rumah  itu  sendiri adalah  milik  orang  Indonesia.  Pemiliknya  adalah  seorang  ibu  tua  yang menikah dengan seorang pria Belanda. Sementara itu, sisa uang kontrakan kamar dan kiriman ke Indonesia digunakan oleh Andang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya transportasi yang mencapai 60 euro per bulan. Andang mengakui bahwa statusnya sebagai imigran ilegal kadang membuatnya khawatir. Akhir-akhir ini polisi sering melakukan razia di  stasiun  kereta.  Akan  tetapi,  dia  mengaku  belum  pernah  berhubungan dengan  pihak  polisi.  Menurutnya  pekerja  Indonesia  hampir  tidak  pernah menimbulkan masalah, asalkan tidak melanggar aturan, seperti menyebrang tidak pada tempatnya atau bersepeda tidak pada jalurnya.

## 3. Mahmud
Dibanding  dua  pekerja  Indonesia  sebelumnya,  Mahmud  adalah  paling senior. Usianya sekitar 40-an. Dia sudah tiga kali keluar masuk Belanda, tentu dengan nama paspor berbeda. Dia pertama kali masuk ke Belanda pada 1992. Menurut  Mahmud,  Belanda  pada  masa  itu  masih  makmur,  imigran  masih bisa  masuk  dengan  mudah.  Mahmud  bekerja  sebagai  pembantu  domestik paruh waktu. Ketika itu Mahmud masih bujangan. Dia berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Pendidikan terakhirnya adalah sekolah menengah atas. Sertifikat sekolahnya  tidak  laku  di  Belanda,  sehingga  dia  dikategorikan  sebagai pekerja  tidak  terampil.  Oleh  karena  dasar  itu  Mahmud  tidak  mempunyai surat  izin  tinggal  dan  surat  izin  kerja,  sehingga  secara  hukum  dia  adalah pekerja tidak terdokumentasi. Pada 2000 Mahmud pulang ke Indonesia. Dia menikah dengan seorang gadis di Surabaya. Uang tabungannya selama di Belanda diinvestasikan untuk membangun usaha di Surabaya. Dia berjualan kopyah.  Akan  tetapi  dia  ditipu  rekan  kerjanya.  Usahanya  bangkrut.  Dia tidak  mempunyai  cukup  modal  untuk  membuka  usaha  baru.  Akhirnya,
setelah berdiskusi dengan istrinya, pada 2003 Mahmud berangkat kembali ke Belanda, tentu dengan nama paspor yang berbeda, meski paspornya asli.
Pada  2006  Mahmud  pulang  kembali  ke  Indonesia.  Kali  ini  melalui bantuan IOM. Dia pulang karena ada urusan keluarga. Pada 2009 dia kembali ke  Belanda,  dengan  nama  paspor  yang  berbeda.  Sejak  itu  dia  mendapat pekerjaan tetap sebagai pengantar pizza di sebuah restoran. Pemilik restoran itu adalah orang Belanda. Dia bisa bekerja di sana setelah direkomendasikan oleh  temannya  yang  telah  bekerja  di  restoran  itu  sebelumnya.  Pada  2009 Mahmud  pernah  ditangkap  oleh  polisi  karena  dituduh  mencuri  sepeda. Penyebabnya  adalah  karena  dia  menyebrang  jalan  tidak  pada  tempatnya. Ketika itu Mahmud mengendarai sepeda barunya. Tampaknya  polisi tidak percaya  kalau  ada  imigran  mempunyai  sepeda  baru  dan  bagus.  Sialnya Ketika  diinterogasi  oleh  polisi,  Mahmud  tidak  bisa  menunjukkan  surat tanda kepemilikan sepeda. Selain itu, dia juga tidak bisa menunjukkan kartu identitas.  Dia  mengaku  orang  Indonesia,  kartu  identitasnya  hilang  dicuri. Dia  hanya  memperlihatkan  kartu  anggota  FNV.  Setelah  itu  dia  mencoba mengontak teman di rumahnya, tetapi surat itu tidak ditemukan. Akhirnya Mahmud ditahan. Akan tetapi, tidak lama kemudian dia dikeluarkan. Polisi hanya bilang bahwa penjara imigrasi sudah terlalu penuh. Selain itu, pekerja Indonesia dianggap tidak pernah membuat masalah.

## 4. Yati
Yati  datang  ke  Belanda  karena  diajak  oleh  orang  Indonesia  pemilik sebuah restoran di Belanda. Kesulitan ekonomi rumah tangga, suami yang diberhentikan dari pekerjaan setelah mengalami cacat akibat kecelakaan, dan anak-anak yang masih sekolah mendorong Yati menerima tawaran bekerja di Belanda. Dia masuk ke Belanda dengan menggunakan visa turis. Rasa takut akan tertangkap mulai dirasakan oleh Yati ketika visanya berakhir. Majikan akan  dikenakan  denda  jika  diketahui  telah  mempekerjakan  imigran  ilegal. Sang  majikan  telah  mengantisipasi  dengan  cara  menyembunyikan  para pegawai  di  sebuah  ruangan  tersembunyi  di  restoran  miliknya.  Kondisi  ini dialami oleh Yati selama kurang lebih 1,5 tahun. Memang dengan itu dia bisa mengirim uang kepada keluarga yang ditinggalkan di Surabaya.
Akan  tetapi,  ketika  sang  majikan  mulai  menunjukkan  perilaku  tidak senonoh  terhadapnya,  Yati  merasa  tidak  nyaman  lagi  bekerja  dan  pada akhirnya memutuskan lari dari sana. Dalam proses yang sulit untuk mencari kerja  baru,  dia  mendapatkan  peluang  kerja  sebagai  tukang  bersih  rumah atau pekerja domestik di sebuah rumah milik orang Belanda. Awalnya dia hanya bekerja di rumah itu saja selama tiga bulan pertama. Secara rutin dia membersihkan dan menata rumah itu dua kali dalam satu minggu selama tiga jam sehari. Atas rekomendasi majikannya, Yati diminta membantu pekerjaan di  beberapa  rumah  yang  lain.  Saking  sibuknya,  Yati  tidak  punya  waktu
liburan  sama  sekali.  Yati  kemudian  merekomendasikan  sesama  temannya untuk mengisi pekerjaannya yang sudah penuh. Dari sinilah sebuah jaringan terbentuk,  meski  ada  kalanya  itu  dijadikan  ajang  jual  beli  pekerjaan  yang hanya menguntungkan pekerja lama tetapi sangat mencekik pekerja baru.
Yati mempunyai strategi tertentu agar tetap bertahan di Belanda, meski dengan status tidak terdokumentasi. Penampilan yang baik dan kemampuan menggunakan  bahasa  Belanda,  atau  setidaknya  bahasa  Inggris,  sangat dibutuhkan.  Oleh  karena  itu,  Yati  sekarang  sedang    belajar  keras  bahasa Belanda. Selain itu, dia juga berteman dengan banyak orang yang  berasal dari berbagai kelompok etnik dan negara, seperti orang Suriname, India, dan Filipina.. Akan tetapi, dia menghindari bergerombol dengan sesama pekerja tidak terdokumentasi di tempat terbuka. Sampai sekarang dia sudah lebih dari 5 tahun bekerja di Belanda dengan penghasilan sekitar 1200-1400 euro per bulan. Secara rutin dia mengirim uang kepada keluarganya di Surabaya dengan menggunakan rekening majikan yang sekaligus pemilik rumah yang sekarang dia tempati.

## 5. Sri
Sri adalah perempuan paruh baya yang sudah tinggal dan bekerja di Belanda sejak 1998. Dia sekarang bekerja sebagai ibu asuh bagi anak-anak Indonesia di Sekolah Indonesia Netherlands (SIN). Saat ini statusnya memang sudah memiliki izin tinggal, tetapi sebelumnya dia adalah pekerja tidak berdokumen mencari  peruntungan  di  Belanda.  Awalnya  Sri  pergi  ke  Belanda  untuk mengantarkan adiknya yang sedang sakit. Adiknya adalah seorang perawat di  Belanda.  Ketika  diminta  untuk  menjaga  adiknya  di  sana,  Sri  tidak  bisa menolaknya. Alasannya selain karena memang untuk menjaga adiknya yang masih sakit, dia ketika itu sedang mengalami masa kesulitan ekonomi setelah suaminya  meninggal  dunia.  Anaknya  empat  dan  masih  membutuhkan biaya.
Pekerjaan pertama dia peroleh dari seorang perempuan Indo-Belanda yang dikenalkan oleh teman adiknya. Dia menawarkan jasa untuk membantu membersihkan  rumah  perempuan  itu  dan  juga  merawatnya.  Gaji  pertama yang diperoleh kala itu hanya sebesar 3 gulden per jam. Berdasar rekomendasi majikan  pertamanya  itu  juga,  tawaran  kerja  lain  berdatangan.  Pekerjaan sebagai  pekerja  domestik  dijalani  oleh  Sri  sampai  tahun  2003,  sampai  dia menikah dengan seorang Indonesia yang sudah memiliki izin tinggal. Sejak itu dia bisa mengurus surat izin tinggal. Sampai tahun 2006 dia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bak aquarium. Pada tahun 2008 dia diminta untuk mengasuh dan mengurus anak-anak Sekolah Indonesia Nederlands  yang didirikan oleh KBRI sampai sekarang.

## Organisasi Pekerja Migran
Pada  masa  Orde  Baru,  serikat  buruh  di  Indonesia  direkayasa  sedemikian rupa agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang secara politik signifikan. Pemerintah  mengatur  serikat-serikat  buruh  dan  menyatukan  mereka  ke dalam organisasi buruh yang diakui oleh negara. Kondisi lebih parah dialami oleh buruh migran. Hampir tidak ada serikat buruh yang mengorganisasikan kepentingan mereka di luar negeri. Di sisi lain, serikat buruh di negara di mana  mereka  bekerja  tidak  mempunyai  perhatian  terhadap  keberadaan mereka. Masalahnya juga adalah negara-negara tujuan utama pekerja migran Indonesia  adalah  negara-negara  dengan  standar  perlindungan  pekerja migran  yang  rendah.  Akibatnya,  tidak  mengherankan  jika  sejauh  ini  tidak ada dukungan terhadap nasib pekerja Indonesia di Malaysia, misalnya, yang diberikan oleh serikat buruh setempat (Hadiz, 2005).
Beruntung  terdapat  sedikit  kaum  intelektual-cum-aktivis  Indonesia yang  mencoba  mendirikan  NGO  ( Non-Govermental  Organizations )  yang peduli  dengan  isu-isu  buruh,  termasuk  buruh  migran  (Ford,  2009). Dengan  kemampuan  akademik  dan  jaringan  yang  dimilikinya,  mereka mengintegrasikan  persoalan  buruh  ke  dalam  persoalan  hak  asasi  manusia dan  menghubungkannya  dengan  kepedulian  organisasi-organisasi  serupa di tingkat yang lebih luas. Dengan ungkapan lain, persoalan buruh migran diangkat menjadi persoalan regional dan internasional, bukan hanya urusan negara masing-masing. Dalam konteks itu pula lahir kovenan-kovenan hak asasi  manusia  yang  berusaha  mengatasi  keterbatasan-keterbatasan  hukum nasional  tentang  buruh  migran.  Pada  sisi  ini  globalisasi  dan  regionalisasi adalah  sarana-sarana  melalui  apa  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak-hak pekerja migran, berkembang.
Dalam  konteks  itu  pula,  kolaborasi  antara  beberapa  intelektual  dan pekerja migran Indonesia di Belanda berhasil melahirkan sebuah organisasi bernama Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) the Netherlands yang berdiri  pada  2  Januari  2011.  Organisasi  ini  berorientasikan  serikat  buruh, meskipun bentuknya perkumpulan, dan berafiliasi pada serikat buruh FNV Bondgenoten, serikat buruh terbesar di Belanda. Serikat buruh selalu melihat persoalan  buruh  sebagai  sebagai  persoalan  politik,  bukan  hanya  bagian dari hukum pasar. Dengan demikian, tujuan berdirinya IMWU tidak hanya membantu  menyelesaikan  problem  praktis,  tetapi  juga  mengorganisasikan kepentingan  para  pekerja  migran  Indonesia  yang  diarahkan  kepada Pemerintah Belanda dan, terutama, pemerintah Indonesia melalui KBRI Den Haag.  Salah satu  programnya  adalah menyebarkan  informasi kepada para pekerja Indonesia agar mereka sadar haknya di depan hukum Belanda. Paling tidak diharapkan mereka tahu harus mengontak siapa jika terkena persoalan krusial, khususnya yang berkait dengan legalitas mereka. Keanggotaan IMWU terbuka bagi para pekerja Indonesia di Belanda. Sejauh ini jumlah anggota
IMWU mencapai kurang lebih 200 orang. Sebagian besar adalah pekerja tak terdokumentasi. Alasan mereka bergabung dengan IMWU beragam. Sudah pasti  mereka  berharap  IMWU  akan  membantu  memperjuangkan  nasib mereka  di  Belanda.  Akan  tetapi,  sebagian  yang  lain  justru  menganggap IMWU sebagai agen pencari pekerjaaan. Anggapan ini tentu saja salah, tetapi itu menunjukkan adanya salah kaprah tentang organisasi buruh di kalangan pekerja migran.
Sejak  awal  IMWU  adalah  bagian  dari  gerakan  buruh  dan  kelompok- kelompok yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Bahkan sebelum secara resmi berdiri, beberapa aktivis IMWU sudah terlibat dalam kampanye pekerja domestik yang diusung oleh FNV ( Federatie Nederlandse Vakbeweging ) Bondgenoten.  Organisasi  ini  adalah  serikat  pekerja  terbesar  di  Belanda. Dengan  bekerjasama  dengan  FNV,  IMWU  mempunyai  kesempatan  untuk membangun  front  kerjasama  lebih  luas  dan  lebih  kuat.  Banyak  anggota IMWU  juga  adalah  anggota  FNV  ( Federatie  Nederlandse  Vakbeweging ) Bondgenoten. Selain itu, IMWU juga terdaftar sebagai anggota Platform of International Corporation on Undocumented migrants (PICUM), RESPECT NL, Diaspora Forum for Development (DFD), Alliance of Human Rights for the Undocumented (AHRU), dan berbagai aliansi dan kelompok-kelompok solidaritas lainnya. Perlu juga diketahui bahwa sampai sekarang sekretariat IMWU  berlokasi  di  kantor  Het  Wereldhuis,  Nieuwe  Herengracht  20, Amsterdam. Het Wereldhuis sendiri adalah sebuah yayasan di lingkungan Gereja  Protestan  Amsterdam  yang  memfasilitasi  kelompok-kelompok pekerja migran ilegal di Belanda. Selain IMWU, Het Wereldhuis juga menjadi sekretariat  kelompok-kelompok  pekerja  migran  ilegal  yang  berasal  dari negara lain. Mereka secara teratur mengadakan kegiatan yang dihadiri oleh baik  oleh  para  pekerja  migran  tak  terdokumentasi  maupun  masyarakat umum. Meskipun secara hukum statusnya ilegal, mereka diberi pengetahuan bahwa hak dasar mereka dilindungi oleh Konstitusi Belanda. Argumen dasar mereka adalah Pasal 1 Konstitusi Belanda yang berbunyi, “ Allen die zich in Nederland  bevinden,  worden  in  gelijke  gevallen  gelijk  behandeld.  Discriminatie wegens godsdients, levensovertuiging, politieke gezinheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is neet toegestaan. ” IMWU juga mengajukan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Indonesia melalui KBRI Den Haag. Tuntutan paling utama adalah permintaan agar baik pekerja legal maupun ilegal diberi perlakuan yang sama dalam pelayanan di KBRI. Tuntutan ini muncul sebagai reaksi terhadap keluhan beberapa pekerja tidak terdokumen yang tidak jarang menghadapi sikap kurang bersahabat beberapa  staf  kedutaan.  Ini  memang  kasuistik  dan  lebih  merupakan persoaalan  etiket  personal,  tetapi  kesan  itulah  yang  kemudian  terbentuk mengenai  KBRI  di  kalangan  para  pekerja  tak  berdokumen.  Akibatnya mereka enggan berhubungan dengan KBRI. Selain itu, IMWU juga meminta
KBRI aktif melakukan tugas perlindungan WNI di Belanda, termasuk aktif melakukan asistensi jika ada pekerja yang tersangkut kasus hukum. Dalam banyak hal, IMWU menilai KBRI terlihat pasif. Pihak KBRI baru bergerak jika ada laporan dari pihak Belanda. Pada momen Hari Buruh internasional 1 Mei 2011, IMWU mengeluarkan pernyataan yang sangat keras, berisi penegasan bahwa keberadaan pekerja tidak berdokumen berkewarganegaraan Indonesia di Belanda adalah fakta. Oleh karena itu, KBRI diminta untuk lebih terlibat dalam menangani persoalan ini.
Sudah tentu pembentukan IMWU pada awalnya ditanggapi sinis oleh pihak  KBRI.  Mereka  menilai  keberadaan  IMWU  akan  berdampak  kurang baik  bagi  hubungan  antara  Indonesia  dan  Belanda.  Masalahnya,  menurut pihak KBRI, adalah karena banyak anggota IMWU berstatus ilegal, padahal Pemerintah Belanda justru sedang berusaha keras mengatasi soal itu. Jauh sebelum IMWU berdiri, para pekerja ilegal asal Indonesia pernah diundang ke KBRI oleh Duta Besar saat itu, Fanny Habibie. Mereka disarankan untuk pulang  ke  Indonesia.  Saran  ini  tentu  ditentang  oleh  para  pekerja.  Mereka justru berharap Pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian bilateral dalam urusan pekerja migran. Ini dipandang para pekerja sebagai prasyarat  dan  jaminan  politik  agar  mereka  mempunyai  legitimasi  dalam memperjuangkan status hukum mereka di Belanda.
Akan  tetapi,  dalam  perkembangannya  hubungan  antara  IMWU  dan KBRI terlihat membaik. Pada tanggal 16 Mei 2011 saya berdiskusi dengan dua orang pengurus IMWU di KBRI Den Haag. Mereka baru saja mengadakan pertemuan dengan pejabat KBRI tentang kondisi para pekerja Indonesia di Belanda,  khususnya  para  pekerja  tidak  terdokumentasi.  Dalam  pertemuan itu disepakati bahwa pada dasarnya pihak KBRI akan membantu para pekerja Indonesia, termasuk pekerja tidak terdokumen, jika menghadapi persoalan hukum. Dalam hal ini, persoalan paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) menjadi topik perdebatan yang krusial. IMWU meminta KBRI untuk mengeluarkan paspor, bukan hanya SPLP, bagi pekerja tak terdokumentasi asal  Indonesia.  Alasannya  adalah  karena  SPLP  tidak  diterima  sebagai dokumen  lembaga-lembaga  di  Belanda,  seperti  rumah  sakit,  perusahaan pengiriman uang, dan polisi. Karena tidak memiliki paspor, misalnya, pekerja tidak berdokumen tidak bisa mengirim uang melalui jasa pengiriman resmi. Mereka  hanya  bisa  mengirim  uang  melalui  calo  dengan  biaya  yang  lebih tinggi daripada melalui jasa pengiriman resmi seperti Western Union. Lebih lanjut IMWU membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Kedutaan Besar  Filipina  kepada  warganegaranya  di  Belanda.  Mereka  mengeluarkan paspor,  meskipun warga negaranya adalah imigran ilegal. Sebaliknya, KBRI berpendapat bahwa pihaknya tidak bisa mengeluarkan paspor kepada pekerja tidak berdokumen karena mereka tidak mempunyai izin tinggal di Belanda.

## Penutup
Meski  secara  legal  pemerintah  Belanda  semakin  membatasi  ruang  gerak para  pekerja  imigran  ilegal  atau  tidak  terdokumentasi,  secara  sosial  dan ekonomi  kehadiran  mereka  tetap  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Belanda. Dilema  ini  adalah  celah  melalui  apa  perjuangan  untuk  melindungi  hak dasar pekerja migran memperoleh legitimasinya. Perjuangan itu tidak hanya berasal  dari  kelompok  pekerja  migran  itu  sendiri,  tetapi  juga  melibatkan komponen-komponen  dalam  masyarakat  Belanda.  Seperti  telah  diuraikan di atas, perjuangan IMWU NL justru merupakan bagian dari gerakan buruh setempat, bahkan telah menjadi bagian dari solidaritas regional dan global. Dari sini pula kita bisa melihat bahwa soal ilegal adalah soal politik. Ia sangat tergantung pada tarik menarik politik dalam proses pengambilan kebijakan yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan.
Oleh  karena  itu,  regionallisasi  dan  globalisasi  mempunyai  dua  sisi. Masalahnya itu berakar pada kenyataan bahwa rejim migrasi selalu merupakan bagian dari negara-bangsa. Di sanalah regulasi-regulasi dan praktik-praktik politik dihasilkan dan diterapkan. Makanya sejauh ini UE belum berhasil— atau mungkin tidak akan pernah bisa berhasil—menyatukan suara negara- negara anggotanya dalam penanganan pekerja migran tidak terdokumentasi. Akan tetapi, melalui regionalisasi dan globalisasi juga jaringan advokat hak asasi manusia membangun solidaritas untuk mengkampanyekan pelindungan politik dan jaminan hukum terhadap keberadaan pekerja migran. Gerakan- gerakan buruh, termasuk IMWU NL, memposisikan dirinya dalam konteks itu dan dengan itu pula mereka memperoleh legitimasinya secara politik.
Dinamika migrasi tersebut, sayangnya, terlihat belum ditangkap sebagai peluang  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  KBRI.  Mereka  masih  bertahan dalam  pemahaman  diplomatik  yang  kaku.  Akibatnya,  kewajiban  negara untuk melindungi WNI di luar negeri sebagaimana diamanatkan oleh UU. No. 34/2004 tidak tercapai secara optimal. Dalam konteks negara demokrasi seperti  Belanda,  peluang  untuk  menguji  sebuah  regulasi  karena  dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia sangat besar. Oleh karena itu, kategori ilegal atau tidak terdokumentasi harus dilihat sebagai produk politik  yang  bisa  diubah.  Persis  pada  titik  ini  KBRI  sesungguhnya  bisa berperan  lebih  aktif  dengan  membuka  pintu  komunikasi  yang  lebih  luas, termasuk  dengan  pihak-pihak  yang  selama  ini  aktif  menyuarakan  suara- suara pekerja migran tak terdokumentasi yang sering terabaikan dalam hiruk pikuk politik. l
Daftar Pustaka Anggraeni, Dewi. 2006. Dreamseekers: Indonesian Women as Domestic Workers in Asia . Jakarta: Equinox.
Aspeslagh, Robert. 2002. “Moluccan Influence on Dutch Foreign Policy”, The
Indonesian Quarterly , Vol. XXX, No. 3. Audebert, Ce’dric, Mohamed Kamel Kodrai (ed.). 2010. Migration in a Globalised World:  New  Research  Issues  and  Prospects .  Amsterdam:  Amsterdam University Press.
Ford,  Michele.  2009. Workers  and  Intellectuals:  NGOs,  Trade  Unions  and  the Indonesian  Labour  Movement ,  Singapore:  Singapore  University  Press/
Hawaii University Press/KITLV. Ford,  Michele,  Wahyu  Susilo.  2012.  “ Non-governmental  organisations continue to fill the gap in the absence of viable alternatives”, http:// www.insideindonesia.org/edition-100/organising-for-migrant- worker-rights-24041295/pdf , diakses pada 21 Desember 2010. Gusnelly.  2008. Perubahan  Identitas  Orang  Maluku  di  Belanda .  Tesis  Master,
Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia, 2008.
Hadiz, Vedi R. 1997. Workers and the State in New Order Indonesia . London: Routledge, 1997.
----------.  2005. Dinamika  Kekuasaan:   Ekonomi  Politik  Indonesia  Pasca-Soeharto . Jakarta: LP3ES.
Hewison, Kevin, Ken Young (ed.). 2006. Transnational Migration and Work in
Asia . London and New York: Routledge.
Hill,  David  T.  dan  Anna  Dragojlovic.  2010.  “Indonesian  exiles:  crossing cultural, political and religious borders”, RIMA , Vol. 44, No.1. Hutz, Helma (ed.). 2008. Migration and Domestic Work: A European Perspective on a Global Theme. Hamphsire: Ashgate.
Irene  dan  Iuf.  2008 .  Respect  and  Rights:  Protection  for  Domestic/Household Workers! Report on the international conference held in Amsterdam, 8-10
November 2006, http://www.domesticworkerrights.org/?q=node/28 Irsan,  Abdul, Hubungan  Indonesia-Belanda:  Antara  Benci  dan  Rindu ,  Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003. Kotarumalos, Aisyah dkk. 2005. Crisis and Migration: A Case Study of Mallucans in the  Netherlands . Jakarta: LIPI Press.
Kotarumalos, Aisyah. 2008. Ideas of Home Among Moluccans in the Netherlands.
Master Thesis, Australian National University.
Kleden, Ignas. 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan . Jakarta: LP3ES. Koser, Khalid. 2007. International Migration: A Very Short Introduction . Oxford:
Oxford University Press.
Leerkes,  Arjen.  2009. Ilegal  Residence  and  Pubic  Safety  in  the  Netherlands . Amsterdam: Amsterdam University Press.
Marlou Schrover, Joanne van der Leun, Leo Lucassen, and Chris Quispel (eds.). 2008. Illegal Migration and Gender in a Historical Perspective. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Mugge,  Liza.  2010. Beyond  Dutch  Borders:  Transnational  Politics  among Colonial Migrants, Guest Workers and the Second Generation. Amsterdam:
Amsterdam University Press. Scott, James C. 1998. Seeing Like a State . New Heaven/London: Yale University Press. Smith,  Andrea  L.,  (ed.).  2003. Europe’s  Invisible  Migrants ,  Amsterdam: Amsterdam University Press.
Susilo,  Wahyu.  2011.  “Jaminan  Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga”,
Kompas, 16 Juni.
Van  Amersfoort,  hans,  Leo  de  Klerk.  1987.  “The  Dynamic  of  Immigrant Settlement: Surinamese, Turks and Maroccans in Amsterdam 1973-1983” in Gunter Glebe and John O’Loughlin, Foreign Minorities in Continental European Cities . Stuttgart: Franz Stein Verlag.
Van Amersfoort, Hans, Mies van Niekerk. 2006. “Immigration as a Colonial Inheritance: Post-Colonial Immigrants in the Netherlands, 1945-2002”,
Journal of Ethnic and Migration Studies , Vol. 32, No. 3, April.
Van Dee Leun, Joanne. 2003. Looking for Loopholes: Processes of Incorporation of Illegal Immigrants in the Netherlands , Amsterdam: Amsterdam University Press.
Vermeulen, Floris. The Immigrant Organising Process: Turkish Organisations in Amsterdam and Berlin and Surinamese Organisations in Amsterdam , 1960- 2000, Amsterdam: Amsterdam University Press.
Patoppang, Yulia Irma. 2006. Bhineka Tunggal Ika: The Indonesian Communities in the Netherlands 1950-2000. Master Thesis, History Department, Leiden University, 2009Amsterdam University Press.
Poeze, Harry. 2008. Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Belanda 1600-1950 . Jakarta: KPG.
Wirajuda, Hassan. 2006. Netherlands-Indonesian Relations: The Global Context .
The Hague: Clingendael Institute.
Winarto Yunita T. Iwan M. Pirous. 2008. “Linking Indonesian Anthropology in Asia”, paper is presented in the Panel of Asian Anthropologies in the conference on “The Asia Pacific and the Emerging World System” at Ritsumaikan Asia Pacific University, Beppu, Japan, December 13—14.