Analisis Kinerja Keuangan Dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015- 2018
Analysis Of Financial Performance And Financial Administration In Regional Implementation Regional Autonomy In Barito Kuala District 2015-2018

## Sri Wardani*, Muhammad Saleh
Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat *danot.wardani13@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  assess  the  financial  performance  of  the  local  government  of Barito Kuala Regency by using the Financial Ratio Analysis of the Regional Budget and Revenue (APBD) of Barito Kuala Regency in the 2015-2018 Fiscal Year. In this study, the  analysis  tools  used  are  Regional  Financial  Performance  Analysis  and  Analysis  of Regional  Financial  Capabilities.  Financial  Performance  Analysis  is  measured  by calculating  the  Independence  Ratio,  Activity Ratio, Effectiveness  and  Efficiency  Ratio, and  Growth  Ratio.  At  the  same  time,  Financial  Ability  Analysis  is  measured  by calculating the Routine Ability Index and Fiscal Autonomy Degree Ratio.
Based on the results of the calculation of Regional Financial Performance, it can be  concluded  that  the  relationship  pattern  of  regional  independence  is  instructive, meaning  that the  provincial  government is  still  very  dependent  on  central  government transfer  funds.  Simultaneously,  the  Activity  Ratio  level  is  not  balanced,  where  local governments prioritize Indirect Expenditure compared to Direct Expenditure. However, the  level  of  regional  effectiveness  and  efficiency  ratio  shows  a  practical  and  efficient level. Based on the average growth ratio shows that growth is fluctuating from year to year.  Change  tends  to  be  positive,  but  Direct  Spending  shows  negative  growth.  While based  on  the  results  of  the  calculation  of  Regional  Financial  Capabilities,  it  can  be concluded that the results of the analysis of Routine Capacity Index and Fiscal Autonomy Degree Ratio are on a scaling scale, meaning that the financial capacity of Barito Kuala district is not yet ideal, because the role of the central government is still very dominant.

## Keywords: APBD Financial Ratio Analysis, Regional Financial Performance, Regional Financial Capability

## Abtrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Barito  Kuala  dengan  menggunakan  Analisis  Rasio  Keuangan  terhadap Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Barito  Kuala  Tahun Anggaran 2015-2018. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah. Dimana Analisis Kinerja Keuangan diukur dengan alat hitung Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Efektivitas  dan  Efisiensi  serta  Rasio  Pertumbuhan.  Sedangkan  Analisis  Kemampuan Keuangan  diukur  dengan  menghitung  Indeks  Kemampuan  Rutin  dan  Rasio  Derajat Otonomi Fiskal.
Berdasarkan hasil perhitungan Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa, pola hubungan tingkat Kemandirian daerah bersifat intruktif, artinya pemerintah daerah masih  sangat  bergantung  terhadap  dana  transfer  pemerintah  pusat.  Sedangkan  tingkat Rasio  Aktivitas  tidak  seimbang,  dimana  pemerintah  daerah  lebih  memprioritaskan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan Belanja Langsung. Namun tingkat Rasio Efektivitas  dan  Efisiensi  daerah  menunjukkan  tingkat  yang  sangat  efektif  dan  efisien. Berdasarkan  Rata-rata  Rasio  Pertumbuhan  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan cenderung positif namun Belanja Langsung menunjukkan  pertumbuhan  yang  negatif.  Sedangkan  berdasarkan  hasil  perhitungan Kemampuan  Keuangan  Daerah  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  perhitungan  Indeks Kemampuan Rutin dan Rasio Derajat Otonomi Fiskal berada pada skala kurang, artinya kondisi  kemampuan  keuangan  kabupaten  Barito  Kuala  belum  ideal,  karena  peran pemerintah masih sangat dominan.
Kata kunci: Analisis Rasio Keuangan APBD, Kinerja Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom dalam mengatur serta mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui otonomi pemerintah daerah mendorong dan memotivasi masyarakat daerah untuk berinovasi sehingga dapat bersaing dengan  daerah  lain.  Undang-undang  ini  dimaksudkan  agar  daerah  mampu  menggali potensi daerah guna meningkatkan kinerja keuangannya sehingga mampu mewujudkan kemandirian daerah dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.
Dalam  mengukur  kemampuan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  Indikator  Kinerja  Kuangan  Daerah  dan  yaitu dengan  menghitung  Rasio  Kemandirian  Daerah,  Rasio  Efektivitas  dan  Efisiensi  PAD, Rasio  Aktivitas  dan  Rasio  Pertumbuhan.  Hal  ini  berguna  untuk  mengevaluasi  atau pembanding dana tau tolok ukur antar periode.
Selain  itu  juga  diperlukan  Indikator  Kemampuan  Keuangan  Daerah  dengan menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dan Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintah daerah dalam pembangunan dan kemasyarakatan.
Barito Kuala merupakan kabupaten yang memiliki PAD rendah diantara kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala dengan nama ibu kota Marabahan merupakan satu pemerintahan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 3.284 km 2 . Dimana sebagian wilayahnya dikelilingi oleh sungai dan rawa. Kondisi  ini  menyebabkan  tanah  daerah  ini  mengandung  lahan  gambut  dan  tingkat keasaman tanah mencapai 3-5 ph. Dengan keterbatasan kualitas lahan tersebut, membuat masyarakat terbatas pula dalam pemilihan bercocok tanam, tidak banyak tanaman yang dapat  tumbuh  dengan  baik  di  daerah  tersebut  sebagaimana  daerah  lainnya.  Beberapa tanaman andalan Barito Kuala yang dapat tumbuh dengan cukup baik adalah padi, jeruk, sawit  dan  karet.  Belum  maksimalnya  pemanfaatan  potensi  daerah  juga  menjadi  faktor rendahnya PAD Barito Kuala. Seperti misalnya potensi wisata Barito Kuala seperti Pulau Kembang  yang  mana  hingga  saat  ini  tidak  dijadikan  pemerintah  Barito  Kuala  sebagai sumber PAD yang berpotensial.
Berikut  adalah  data  realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015-2018:
Tabel 1 Realisasi APBD Kabupaten Barito Kuala 2015-2018 Tahun Pendapatan Daerah PAD DAPER Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 2015 1,150,009,328,727.03 68,275,029,232.03  1,081,530,035,495.00 204,264,000.00 2016 1.289.267.836.499,00 62.659.830.635,00  1.225.445.196.626,00 1.162.809.238,00 2017 1,224,047,410,607.00 92,134,311,469.00  1,077,565,140,030.00 54,347,959,108.00 2018 1,281,758,336,456.78 105,162,770,092.78  1,143,216,907,700.00 33,378,658,664.00
Sumber: Data diolah, 2019.
Terlihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Barito Kuala pada tahun 2015 hingga tahun 2018  hanya  menyumbang  sekitar  7,3%  dari  Total  Pendapatan  Daerah.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa Barito Kuala masih sangat bergantung terhadap bantuan Pemerintah Pusat.  Berdasarkan  fenomena  tersebut  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  Tugas  Akhir Skripsi  dengan  judul  “Analisis  Kinerja  Keuangan  Dan  Kemampuan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten  Barito  Kuala Tahun 2015-2018”.
Berdasarkan  latar  belakang,  maka  didapat  rumusan  masalah  sebagai  berikut: Bagaimana Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala  ditinjau  dari  rasio  keuangan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dalam  periode 2015-2018?
Sedangkan  tujuan  penelitian  sebagai  berikut:  Menganalisis  Kinerja  Keuangan Daerah  dan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  ditinjau  dari  rasio  keuangan  dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala periode 2015-2018.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  sebenarnya  telah  dimiliki  dan  melekat  seiring  berdirinya  suatu daerah.  Otonomi  daerah  secara  umum  memiliki  tujuan  menciptakan  kehidupan  politik demokratis, menciptakan sistem di tengah masyarakat yang dapat menjamin pemerataan dan keadilan, serta menggali sumber potensi natural dan kultural setiap daerah.  Ketiga tujuan  tersebut  merupakan  upaya  dalam  menghadapi  tantangan  globalisasi  guna terpeliharanya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Saat  ini  otonomi  daerah  diatur dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Undang-undang  ini memberi  kewenangan  terhadap  setiap  daerah  otonom  dalam  menggali  sumber-sumber potensi  daerahnya  sendiri  sehingga  mampu  menunjang  keuangan  daerah  guna terwujudnya kemandirian daerah.

## Keberhasilan Otonomi Daerah
Dalam  menjalankan  otonomi  daerah  terdapat  beberapa  ukuran  untuk  mengukur kemampuan  suatu  daerah  (Kaho,  2005),  yaitu  kemampuan  struktural  organisasi  dalam menjalankan segala aktivitas baik pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas  dalam  organisasi.  Kemampuan  aparatur  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan tugas  didukung  dengan  pendidikan  formal  maupun  informal.  Kemampuan  pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan daerah  otonom.  Serta  yang  paling  utama  adalah  kemampuan  keuangan  suatu  daerah otonom  dalam  membiayai  segala  bentuk  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan masyarakat.
Selain  itu,  faktor  manusia,  keuangan,  peralatan  dan  manajerial  juga  turut  andil dalam mencapai keberhasilan daerah otonom (Kaho, 2005).

## Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  adalah  “semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang  lebih  tinggi  seta  pihak-pihak  lain  sesuai  ketentuan/peraturan  perundangan  yang berlaku” (Mamesah:1995 dalam Halim, 2002).

## Konsep Value For Money
value  for  money merupakan  konsep  pengelolaan  organisasi  sektor    publik  yang mendasarkan  pada  tiga  elemen  utama. Pertama ekonomi:  yaitu  pemerolehan  input dengan  kualitas  dan  kuantitas  tertentu  pada  harga  terendah. Kedua, Efisiensi:  yaitu pencapaian  output  dengan  input  tertentu  atau  penggunaan  input  yang  terendah  untuk mencapai  output  tertentu. Ketiga, Efektivitas:  yaitu  tingkat  pencapaian  dengan  standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

## Penelitian Terdahulu
Arfie Yasrie (2017) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Selatan  Tahun  Anggaran  2014-2016  menunjukkan  hasil  pola  hubungan tingkat kemandirian bersifat instruktif dan peran pemerintah pusat sangat dominan.
Subianto (2011) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran Tahun  2005  S/D  2009.  Menunjukkan  hasil  Kinerja  Keuangan  belum  optimal  karena anggaran serta realisasi PAD  sangat rendah. Pola hubungan kemandirian intruktif. dan peranan pemerintah pusat lebih dominan. Perlu adanya pendataan terhadap potensi pajak yang ketat.
Astriana Nabila Muhibtari (2014) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Kota  Magelang  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang  Tahun  Anggaran  2008.  Menunjukkan  hasil  pola hubungan  kemandirian  intruktif.  peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan.  Tingkat
efektivitas  dan  efisien  terbilang  cukup  baik.  Kondisi  kemampuan  keuangan  Kota Magelang belum optimal.

## METODE PENELITIAN
Penulis  melakukan  penelitian  dengan  metode  analisis  Rasio  Kinerja  Keuangan daerah  dan  Rasio  Kemampuan  Keuangan  Daerah  didukung  oleh  data  deskriptif kuantitatif, yaitu membuat gambaran dan perhitungan terhadap data yang diperoleh sesuai dengan penelitian, yaitu menganalisis rasio terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran  2015-2018  dan  Ringkasan  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Berdasarkan Rincian Objek  Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015-2018 dari data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito  Kuala.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  hasil  dari  periode satu ke periode berikutnya.

## Definisi Operasional Variabel

## Kinerja Keuangan Derah
a. Rasio Kemandirian Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap sumber  dana  ekstern  dan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan daerah. Rasio Kemandirian Daerah dilakukan dengan cara membandingkan besaran PAD  dengan  total  biaya  transfer  pemerintah  pusat  berupa  bantuan  daerah  atau pinjaman daerah.
b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD
Rasio efektivitas merupakan upaya pemerintah dalam merealisasikan PAD dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan Rasio efisiensi merupakan upaya pemerintah  dalam  menyeimbangkan  antara  biaya  yang  dikeluarkan  dengan pendapatan yang akan diterima.
c. Rasio Aktivitas
Rasio  aktivitas  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  memprioritaskan  alokasi dananya pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara optimal.
d. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan merupakan alat ukur pemerintah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai antar periode.

## Kemampuan Keuangan Daerah
a. Rasio Derajat Otonomi Fiskal
DOF  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  kegiatan pemerintahannya  sendiri  dan  merupakan  wujud  dari  umpan  balik  kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  kepada  pemerintah  dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.
b. Indeks Kemampuan Rutin
Dalam mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja rutinnya pemerintah dapat menggunakan alat ukur yaitu IKR.

## HASIL DAN ANALISIS

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah

## 1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

## Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)
Grafik  diatas  menunjukkan  tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten Barito Kuala berada pada kriteria instruktif. Dimana jika  dirata-rata Rasio Kemandirian masih  berada  pada  interval  0,00-0,25  yaitu  sebesar  7,29%.  Artinya  pemerintah  pusat memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur segala aktivitas Pemerintah Daerah
2015 2016 2017 2018 Rasio Kemandirian 6,31 5,11 8,55 9,20 Dana Transfer - 13,31 (12,07) 6,09 PAD - (8,22) 47,04 14,14 (20,00) (10,00) - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 Grafik 1 Rasio Keemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015-2018
Kabupaten Barito Kuala dibandingkan pemerintah daerahnya sendiri, karena pemerintah daerah masih sangat bergantung terhadap biaya transfer dari pemerintah pusat.

## 2. Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

## Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama  4  (empat)  tahun  berturut-turut  telah  mencapai  tingkat  efektivitas.  Begitupun dengan  hasil  rata-rata  hitung  sebesar  118,36%.  Begitupun  dengan  hasil  perhitungan tingkat  efisien  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Kuala  menunjukkan  tingkat  yang  efisien dengan rata-rata hitung selama 4 empat) tahun sebesar 2,09%.  Berikut disajikan dalam bentuk grafik.
Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)
Artinya selama 4 (empat) tahun terakhir ini pemerintah telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan terus berupaya menggali sumber potensi daerah sehingga dapat menambah PAD.
2015 2016 2017 2018 Rata-rata 118,36 118,36 118,36 118,36 Rasio Efektivitas 122,86 115,78 119,14 115,65 - 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 R as io Grafik 2 Efektivitas PAD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015-2018
2015
2016 2017 2018 Rata-rata 2,08 2,08 2,08 2,08 Rasio Efisiensi 1,21 1,70 2,70 2,74 - 2,00 4,00 6,00 Ra si o Grafik 3 Efisiensi PAD Kabupaten Barito Kuala
Tahun Anggaran 2015-2018

## 3. Analisis Rasio Aktivitas

## Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)
Berdasarkan  grafik  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  rata-rata  selama  4 (empat)  tahun  anggaran,  pemerintah  masih  memprioritaskan  Belanja  Tidak  Langsung, terbukti  dengan  perkembangan  rasio  Belanja  Langsung  yang  cenderung  mengalami penurunan  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  semakin  kuat  dibuktikan  dengan  melihat  hasil perhitungan rata-rata rasio selama 4 (empat) tahun, rasio pada Belanja Tidak Langsung sebesar  54,02%  lebih  besar  dari  rasio  Belanja  Langsung  sebesar  45,08%.  Namun meskipun  begitu  bukan  berarti  pemerintah  tidak  membelanjakan  dana  secara  efisien, namun  dana  Belanja  Tidak  Langsung  tersebut  direalisasikan  terhadap  Belanja  Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja  Bagi Hasil.

## 4. Analisis Rasio Pertumbuhan APBD
2015 2016
2017 2018 Pertumbuhan PAD (8,22) 47,04 14,14 Pertumbuhan Pendapatan 13,31 (12,07) 6,09 Pertumbuhan BTL 20,08 (1,88) (1,50) Pertumbuhan BL 2,58 (25,20) 20,28
(30,00) (20,00) (10,00) - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 R as io Grafik 5 Pertumbuhan APBD Kabupaten Barito Kuala
Tahun Anggaran 2015-2018 1 2 3 4 Belanja Langsung 52,05 47,63 37,53 43,10 Belanja Tidak Langsung 51,21 54,86 56,69 53,33 0,00 50,00 100,00 150,00 Ras io Grafik 4
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kabupaten Barito Kuala
Tahun Anggaran 2015-2018

## Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)
Berdasarkan  grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  PAD  sempat mengalami  peningkatan  yang  sangat  tajam  pada  tahun  2017.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh tingginya  realisasi  pajak  yang  diperoleh.  Secara  rata-rata  pertumbuhan  PAD  sebesar 13,24%.  Sedangkan  untuk  pertumbuhan  pendapatan  secara  rata-rata  dari  tahun  2015 hingga  2018  menunjukkan  pertumbuhan  positif  sebesar  1,83%.  Pertumbuhan  besar dipengaruhi  oleh  pos  PAD  (Pendapatan  pajak  dan  Lain-lain  PAD  yang  Sah)  serta kontribusi  Dana  Transfer  (Dana  Bagi  Hasil  SDA,  DAU  dan  DAK).  Selanjutnya  pada pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung berturut-turut secara rata- rata sebesar 4,18% dan 0,59%. Terlihat jelas bahwa pemerintah lebih memprioritaskan Belanja Tidak Langsung. Seharusnya pemerintah yang memiliki pendapatan rendah lebih memprioritaskan  pada  pos  Belanja  Langsung.  Besarnya  alokasi  untuk  Belanja  Tidak Langsung  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Kuala  lebih memprioritaskan  belanja  untuk  pengeluaran  rutin  guna  mendukung  aktivitas pemerintahan  dan  belum  optimal  memperhatikan  pembangunan  daerah  sebagai  daerah otonom  yang  seharusnya  lebih  mengutamakan  alokasi  untuk  penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana yang akan menambah aset daerah dalam memenuhi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga  secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  rasio  pertumbuhan berfluktuasi  meskipun  secara  rata-rata  cenderung  positif  namun  terkategori  sangat memprihatinkan,  masih  banyak  yang    perlu  diperbaiki  dan  ditingkatkan  dalam  upaya pembangunan otonomi daerah Kabaupaten Barito Kuala.

## Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

## 1. Rasio Derajat Otonomi Fiskal
Berdasarkan grafik di bawah terlihat bahwa dalam membiayai kegiatan pemerintah dan  pembangunan,  konstribusi  PAD  relatif  lebih  kecil jika  dibandingkan  dengan  Total Pendapatan  Daerah.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kemampuan  PAD  dalam membiayai  pembangunan  daerah  terbilang  sangat  kurang.  Dilihat  dari  skala  interval, Rasio Derajat Otonomi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala secara rata- rata berada pada kisaran 6,63%. Meskipun pada pos Pendapatan Pajak Daerah mengalami pencapaian  target  yang  luar  biasa  yaitu  sebesar  153,73%  namun  hal  ini  belum  cukup untuk mendongkrak PAD secara keseluruhan. Berikut disajikan dalam bentuk grafik.

## Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)

## 2. Indeks Kemampuan Rutin
Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (data diolah)
Berdasarkan  grafik  di  atas  terlihat  bahwa  tingkat  PAD  cenderung  lebih  kecil dibandingkan dengan Total Belanja Tidak Langsung sehingga Indeks Kemampuan Rutin berada  pada  skala    kurang.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kemampuan  PAD terbilang kurang dalam membiayai Belanja Tidak Langsung dan selama ini lebih banyak bergantung pada biaya transfer Pemerintah Pusat.
5,94 4,86 7,53 8,20 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ras io Tahun Grafik  6 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015-2018
11,59 8,86 13,28 15,38 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 2014 2015 2016 2017 2018 Grafik 7 Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015-2018

## PENUTUP

## Implikasi Penelitian
Implikasi  penelitian  menemukan  hasil  Kinerja  Keuangan  Daerah  berupa  Rasio Kemandirian Daerah bersifat instruktif, Rasio Aktivitas belum seimbang, dimana Belanja Tidak  Langsung  lebih  diprioritaskan  dibandingkan  dengan  Belanja  Langsung  oleh pemerintah.  Rasio  Efektivitas  dan  Efisiensi  terbilang  cukup  baik  sedangkan  Rasio Pertumbuhan  bersifat  fluktuatif.  Sedangkan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  berupa Derajat Otonomi Fiskal dan Indeks Kemampuan Rutin dinilai masih kurang.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  peneliti  memperoleh  informasi  data  non  keuangan  dari  narasumber dikarenakan  keterbatasan  pengetahuan.  Dalam  penelitian  ini  tidak  didapatkan  hasil analisis  yang  lengkap  dan  menyeluruh  karena  penulis  tidak  menganalisis  keseluruhan unsur perkembangan APBD. Keterbatasan data keuangan, peneliti hanya meneliti dengan jumlah  tahun  selama  4  (empat)  tahun  terakhir  dikarenakan  keterbatasan  data  yang diperoleh  dari  instansi,  sehingga  sulit  untuk  untuk  membandingkan  perbandingan  dari tahun ke tahun. Perbedaan dari rekening LRA tahun 2015 dengan 2018 menyebabkan komponen rasio menjadi sulit untuk diidentifikasi

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kinerja  dan kemampuan  keuangan  Kabupaten  Barito  Kuala  masih  belum  optimal. Hal  ini  terjadi karena Anggaran maupun Realisasi Anggaran PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Barito  Kuala  sangat  rendah.  Rasio  kemandirian  berada  pada  kriteria  instruktif.  Namun tingkat  efektivitas  dan  efisien  berada  pada  kategori  baik.  Sedangkan  Rasio  Aktivitas masih tidak seimbang antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pada Rasio Pertumbuhan berfluktuatif, perlu perbaikan perencanaan keuangan dan peningkatan PAD yang  lebih  tersusun  dengan  baik.  Sedangkan  kondisi  Kemampuan  Keuangan  Daerah Kabupaten Barito Kuala belum mencapai ideal.

## Saran
Berdasarkan  perhitungan  Rasio  Aktivitas  Belanja  secara  normatif,  tidak  terjadi keseimbangan  antar  belanja.  Dengan  ini  pemerintah  diharapkan  mampu  mendongkrak
Belanja  Langsung  guna  peningkatan  pembangunan  dan  kesejahteraan  masayarakat. Pemerintah bersama dengan masyarakat diharapkan mampu menggali dan meningkatkan pengelolaan potensi daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Dalam upaya mencapai tingkat  kemampuan  keuangan  yang  ideal,  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Kuala  harus berupaya untuk mengurangi ketergantungan bantuan dana Pemerintah Pusat.

## Bibliography
Adisasmita,  R.  (2014). Pengelolaan  Pendapatan    Anggaran  Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Bisma,  I.  D.,    Susanto,  H.  (2010).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barattahun Anggaran 2003–2007. GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3 , 85.
Efendi,  D.,    Wuryanti,  S.  (2011).  Analisis  Perkembangan  Kemampuan  Keuangan Daerah  Dalam  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten Nganjuk. Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan , 1.
Halim, A. (2002). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Kaho, J. R. (2005). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Kusufi, A. H. (2014). Teori, konsep dan aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintahan Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Rudiyanto,  Muhamad.  2015. Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Serta  Kemampuan Keuangan    Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (Studi pada Daerah Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten) .  Skripsi.  Fakultas  Ekonomika  Dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro Semarang.
Solihin, I. (2009). Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Suparmoko.  (2002). Ekonomi  Publik  Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Suwanda,  D.  (2017). Optimalisasi  Fungsi  Penganggaran  DPRD  Dalam Penyusunan PERDA APBD. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Tamboto, L., Morasa, J.,  Mawikere, L. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam  Masa  Otonomi  Daerah  Pada  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  . Jurnal EMBA 755 Vol.2 No.2 , 765.
Tarjunajah,  A.  W.  (2018).  Kinerja  Keuangan  dan  Kemampuan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Se-Jabodetabek. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Perpajakan  JRAP  Vol.  5 No. 2 , 185-186.
Widjaja, P. D. (2004). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Yani, A. (2002). Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Yasrie, A. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun  2014-2016. Jurnal  Riset  Inspirasi  Manajemen  dan  Kewirausahaan Volume 1 No. 2 , 80.