## REKONSTRUKSI HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN PENDEKATAN TEORI MASLAHAH
(Tinjauan Terhadap Kontroversi Ahli Waris Beda Agama Dalam KHI) Oleh : Dr.Nazaruddin.MA
Dosen Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe

## Abstrack
Produk  Hukum  Islam    KHI,  khususnya  Buku  II  tentang  hukum  Kewarisan sejak awal  telah menimbulkan kontradiksi, baik teks pasal dianggap bertentangan dengan nash ,  maupun  penghapusan  hukum-hukum,  seperti ashabah ,  beda agama, hajib mahjub dan lain-lain, telah menimbulkan disparitis putusan hakim.
Indonesia  mayoritas  penduduknya  penganut  agama  Islam  dalam  komunitas kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional tidak mengklaim mazhab tertentu  dan  fenomena  ini  perlu  untuk  ditelusuri  karena  memberikan  peluang perkembangan daya untuk berijtihad. Dalam kasus hukum kewarisan beda agama menjadi perdebatan  panjang  dan  serius,  pada  akhirnya  muncul  kesimpulan dengan  pandangan  yang  berbeda  dan  mengunakan  pendekatan  yang  berbeda pula,  kontroversi ini dikarenakan berbeda dalam memahami konteks hadis dari sanad  Usammah  bin  Zaid  yang  mengatakan  “ tidak  ada  warisan  bagi  seorang muslim kepada orang kafir dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim ” hal ini  dipegang oleh para  pembangun  mazhab Hambali,  Hanafi, Maliki dan Muhammad Idris as- Syafi’i, . Sebahagian kecil para Ulama membolehkan muslim mewarisi kafir, mereka  melihat bahwa tidak terdapat kata dalam ayat-ayat mewarisi dalam al-qur’an yang menjelaskan secara eksplisit bahwa antara pewaris dan  yang  mewarisi  adalah  sama-sama  muslim,  dan  tidak  ada  indikasi  yang menunjukkan    bahwa  pewaris  adalah  harus  seorang  muslim.  Sesungguhnya pendapat ini memiliki relevansinya dengan konsep maqashid syari’ah. Perbedaan cara  pandang  para  Ulama  menjadi  suatu  kesimpulan  bahwa  betapa  kayanya kazanah  ilmu  pengetahuan,  dimana  satu  persoalan  hukum  yang  membutuhkan kepada  kepastian  terhadap  jawaban  hukum  maka  pada  kesimpulan  akhir  akan berbeda  hal  ini  karena  berbeda  dalam  pengunaan  metode  dan  pendekatan  untuk memahami sumber hukum Islam.
Kata Kunci :  Rekonstruksi, Hukum Kewarisan dan Teori Maslahah

## Abstract
The Islamic Law  Products of KHI,  especially Book II  on inheritance law  from the beginning, have caused contradictions, both the article text is considered to be in conflict  with  the  text,  as  well  as  the  elimination  of  laws,  such  as  ashabah, interfaith, hajib mahjub and others, has caused disparitis in the judge's decision. The majority of Indonesia's population adherents of Islam in the community life as a  nation  and  a  constitutional  state  do  not  claim  a  particular  school  and  this phenomenon  needs  to  be  explored  because  it  provides  an  opportunity  for  the development of power for jijtihad. In the case of the law of inheritance of different religions  being  a  long  and  serious  debate,  in  the  end  came  a  conclusion  with  a different  view  and  using  a  different  approach,  this  controversy  was  due  to different  understanding  of the  hadith context  of the  Sanad bin Usman said that "there is no inheritance for a Muslim to infidels and no inheritance from infidels to  Muslims  "this  is  held  by  the  builders  of  the  Hambali,  Hanafi,  Maliki  and Muhammad Idris as-Syafi'i schools. A small portion of the Ulama allow Muslims to inherit  infidels,  they  see  that  there  are  no  words  in  the  inherited  verses  in  the Qur'an that  explicitly  explain  that  between the heirs and those who inherit are both Muslims, and there is no indication that the heirs is a Muslim must. Indeed this opinion has relevance to the concept of maqashid shari'ah. The difference in the perspective of the Ulama becomes a conclusion that how rich is the scientific realm, where a legal issue that requires certainty of the legal answer then the final conclusion  will  be  different  because  it  is  different  in  the  use  of  methods  and approaches for understanding the source of Islamic law.
Keywords: Reconstruction, Inheritance Law and Maslahah Theory

## A. Latar Belakang Masalah
Salah  satu  bagian  hukum  kekeluargaan  dan  kebendaan  dalam  komunitas muslim  adalah  hukum  kewarisan,  sebagaimana  diatur  dalam  KHI  (Kompilasi Hukum Islam). Keberadaan KHI yang menjadi rujukan hakim Mahkamah Syar’iyah dalam  memutus  sengketa dikalangan  masyarakat  Muslim  pencari  keadilan  di Indonesia, yakni di bidang; perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Sejak semula tujuan penyusunan KHI adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir, dan pola pandang  hakim  di  lingkungan  peradilan  agama/Mahkamah  Syar’iyah,  dalam rangka untuk penyelesaian sengketa diantara mereka penganut agama Islam, agar hakim  tidak  lagi  merujuk  kepada  kitab-kitab  fikih  dari  berbagai  mazhab,  yang hanya akan mengakibatkan terjadinya disparatis produk hukum untuk perkara yang sama.
Hukum  kewarisan  KHI,  dalam  pelaksanaannya  tertuang  dalam  putusan pengadilan  agama,  pengadilan  Tinggi  Agama,  dan  Mahkamah  Agung  RI  selain ditemukan  pula  putusan  beraneka  ragam  untuk  suatu  kasus  yang  sama, ketidakpastian hukum, menyimpang dari ketentuan nash (al-Quran dan sunnah) dan menyimpang  dari  tujuan  disyari’atkannya 1 hukum  kewarisan.  Oleh  karena  itu, beberapa  pasal  yang  dianggap  menyimpang  perlu  untuk  dikaji  ulang  dan direkontruksi, dan lebih khusus lagi tentang ahli waris beda agama (non Muslim).
Produk  Hukum  Islam    KHI,  khususnya  Buku  II  tentang  hukum  Kewarisan sejak awal  telah menimbulkan kontradiksi, baik teks pasal dianggap bertentangan dengan nash ,  maupun  penghapusan  hukum-hukum,  seperti ashabah ,  beda
1 Tujuan  dari  syari’at,  pada  intinya  adalah  kemaslahatan  ( al-mashalih )  yang  bersifat langgeng, universal dan umum ( abadiyyan, kulliyan, wa ‘amman ), yang mana syari’at ditetapkan untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia  baik  cepat  ataupun  lambat.  Adakalanya berbentuk sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia atau berbentuk menyingkirkan sesuatu yang merusak dan membahayakan manusia. Lihat Jamal al- Din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqashid Syari’ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 111; Lihat juga Wahbah al-Zuhaily, Ushul al- Fiqh  al-Islamy, Cet.  I,  (Bairut:  dar  al-Fikr  al- Mu’ashir,  1986),  h.  1017.  Dengan  demikian, agama disyari’atkan  untuk  kemaslahatan  masyarakat  dalam  dua  kehidupan  (dunia  akhirat).  Ini  adalah tujuan utama dari pemahaman agama dan agama sebagai jalan lurus dalam penataan masyarakat. Abu Ishaq al-Syathiby, Al-Muwafaqat, Juz II, cet. IX, (Bairut: Dar al-Kutub al- ‘Alamiyyah, 2005), hal.
agama, hajib mahjub dan lain-lain, telah menimbulkan disparitis putusan hakim.
Munculnya  persepsi  yang  tidak  seragam  tentang  syari’ah  telah  muncul  berbagai penyebab  diantaranya  adalah  sebagai  berikut;  (1)  ketidak  seragaman  dalam menentukan  apa-apa  yang  disebut  hukum  Islam  itu  ( ma  an-zalallah ),  (2)  tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari’at itu ( tanfidziyah ) dan (3) akibat kepanjangannya  adalah  tidak  mampu  mengunakan  jalan-jalan  dan  alat-alat  yang tersedia dalam Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya. 2
Indonesia mayoritas penduduknya penganut agama Islam dalam komunitas kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional tidak mengklaim mazhab tertentu  dan  fenomena  ini  perlu  untuk  ditelusuri  karena  memberikan  peluang perkembangan  daya  untuk  berijtihad,  khususnya  bagi  pemeluk  agama  Islam  di Indonesia. Kalangan cendikiawan Muslim Indonesia sangat memberikan apresiasi yang positif jasa-jasa para Ulama mujtahid terdahulu yang telah melakukan studi kritis tentang nilai-nilai keislaman, misalnya Ibn  Mas’ud, Ibn Abbas, Ibn  Zubair dan para imam empat (Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hanbali), Daud al-Dhahiri adalah pionir-pionir gerak dinamis daya ijtihad yang patut diikuti jejaknya.
Ulama ahli tafsir, hadits dan fikih sepekat bahwa perbedaan agama pewaris dan  ahli  waris  menjadi  penghalang  untuk  mendapatkan  harta  warisan,  hal  ini didasarkan kepada haditst Rasulullah Saw yang berbunyi :
نب ورمع نع نيسح نب يىلع نع باهش نبا نع حيرج نبا نع مصاع وبأ انثدح الله ىلص ىبنلا نأ امهنع الله يىضر ديز نب ةماسأ نع نامثع ثري لا : لاق ملسو هيلع
ملسملا رفاكلا لاو رفاكلا ملسملا. 3
Artinya: Disampaikan dari Abu A’sim, dari Ibn Juraij, dari Ibn Ali Bin Husain, dari Amar bin Usman dari Usammah bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim.
2 Amrullah Ahmad, Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia , (Jakarta: PP. IKAHA, 1994), h. 14
3 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th). Lihat hadits no. 6267
Dalam konteks Hukum Islam di Indonesia, keberadaan hadits tersebut telah dimentahkan  oleh  KHI,  yakni  jika  dalam  kitab-kitab  fikih  di  istilahkan  dengan Mawani’ al-Irts .  Di  dalam  KHI  tidak  diatur  jika  seseorang  terhalang  hak  waris karena  berbeda  agama  dapat  ditentukan  menurut  putusan  hakim  yang  memiliki kekuatan  hukum  tetap.  Hal  ini  terdapat  dalam  pasal  173  KHI  yang  menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris, apabila dengan putusan hakim telah mempuyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena: a). Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dan b). Dipersalahkan  karena  memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang  diancam  dengan  hukuman  5  (lima)  tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 4
Terhadap hukum waris, khususnya ahli waris beda agama yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad para Ulama Indonesia menjadi topik  dalam  tulisan  ini,  yaitu  rekontruksi  hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia, merupakan salah satu dinamika hukum Islam. Perbedaan pendapat dikalangan ahli Hukum  Islam  adalah  sesuatu  yang  menarik  untuk  dikritisi,  baik  hasil  ijtihadnya maupun metode pendekatannya seiring dengan perkembangan epistimologi studi keislaman dalam konteks kekinian. Apalagi ide rekontruksi hukum kewarisan Islam di  Indonesia  muncul  setelah  lebih  dari  dua  puluh  tahun  para  hakim  di  peradilan agama/Mahkamah Syar’iyah menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukum materilnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  berpendapat  jika  bahwa  perbedaan agama tidak termasuk kelompok penghalang, maka logika hukumnya sama yang diatur dengan hukum adat dan perdata B.W tidak mengenal perbedaan agama bukan merupakan suatu penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Apabila logikanya sama  bahwa  agama  dicocokkan  kepada  adat  dan  berarti  juga  menerima  teori receptie  Snouck  Hurgronje  dan  Van  Vollenhoven.  Karena  hukum  kewarisan menurut  hukum  adat  dan  hukum  perdata  barat  B.W  tidak  mengenal  perbedaan
4 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama-Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2000, hal. 82
agama. Padahal pandangan yang demikian merupakan kebalikan dari teori receptie a  contrario dan  Sajuti  Thalib  yang  sangat  menolak  hukum  Islam  ditundukkan kepada hukum adat.
Dalam  tulisan  ini  khususnya  bidang  sengketa  kewarisan  (ahli  waris  beda agama)  adalah  merupakan  fenomena  aktual  yang  harus  dilihat  secara komprehensif  dengan  memperhatikan  hubungan-hubungan  yang  ada  sebagai pertimbangan  ijtihad.  Disinilah  muncul  dan  adanya  denyut  gerak  dinamik, elastisitas  produk  hukum  Islam  dengan  pendekatan  ushul  fiqh  seperti  teori maslahah dan maqashid  syari’ah akan  terjawab  kontroversi  di  atas.  Persoalan khilafiyah  diantara  imam  Mazhab,  penemuan  hukum  oleh  para  hakim  yang berbeda-beda  yang  berorientasi  semangat  menuju  terciptanya  kemaslahatan umat  manusia  dalam  problem  hidup  dan  kehidupannya  adalah rahmatan lilalamin .  Tulisan  sederhana  ini  akan  mencoba  untuk  mengupas  secara komprehensif  terhadap  persoalan-persoalan  yang  muncul  dan  masih  dianggap aktual dengan pendekatan teori maslahah yaitu salah satu teori yang dikemukkan dalam  ushul  fikih.  Dari  itu  tulisan  ini  penulis  meramukan  dalam  sebuah  judul Rekontruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan  Pendekatan  Teori Maslahah ( Tinjauan terhadap ahli waris Beda Agama Dalam KHI )

## B. Pengertian Dan Tahapan Formulasi
Dalam  keilmuan  Islam  ada  dua  istilah  ilmu  yang  membahas  pembagian harta warisan, yaitu ilmu mawaris dan ilmu fara'id. Meskipun objek pembahasan keduanya sama tetapi istilahnya jelas berbeda. Kata “mawarits” adalah jama' dari mirats . Mirats sendiri  adalah  kalimat jama’ dari waratsa-yaritsu-miyraatsan . Secara  etimologi  kata mirats memiliki  arti  diantaranya:  yang  kekal,  yang berpindah.  Juga  dilihat  secara  bahasa faraidh adalah  bentuk  jamak/plural  dari kalimat faridhah yang  di  antara  maknanya  adalah: suatu  yang  tertentu . 5 Kalau dilihat  dalam  kamus  Munjid,  Louis  Ma’luf  menye butkan  kata  waris  berasal  dari
5 Jalaluddin Mahalli, Syarah Minhajut Thalibin , Juz.III, (Indonesia: Alharamain, t.t), hal.135
bahasa Arab yaitu “ warasa- yarisu” yang berarti berpindah harta seorang  kepada seseorang setelah meninggal. 6 Oleh para  ulama fiqh menyebutkan kata ‘fara`id’ diartikan  sebagai al-mafrudhah yang  berarti  al  muqaddarah  (bagian  yang  telah ditentukan), 7 yang dalam kontek kewarisan adalah bagian para ahli waris.
Apabila  dibandingkan  kedua  istilah  seperti  yang  telah  penulis  jelaskan diatas,  maka  dalam pengertian  bahasa kata “mawaris” mengandung  pengertian yang lebih luas dan menampung untuk menyebut ilmu yang membahas tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia dibandingkan dengan “fara`id”. Apabila ditelusuri sejarah pemakaian kedua istilah itu di kalangan para ulama, tampaknya  pada awalnya lebih banyak  digunakan kata fara`id dari pada mawarits . Hal ini dapat dilihat dari bahasan masalah fara’id dalam kitab fiqh klasik. Adapun  pada    era    modern  seperti  sekarang  ini  istilah  itu  disebutkan  dengan mawarits , untuk itu pemakaian kata mawarits lebih dominan ketimbang fara’id . Secara  terminologi  ada  beberapa  rumusan  yang  dikemukakan  oleh  para  ulama, misalnya  Khatib  as-Syarbini  mendefinisikan  :"Ilmu  fikih  yang  berpautan  dengan pembagian  harta  warisan  dan  pengetahuan  tentang  perhitungan  yang  dapat menyampaikan  kepada  pembagian  harta  warisan  tersebut,  dan  pengetahuan tentang  bagian-bagian  yang  wajib  dari  harta  warisan  bagi  semua  pihak  yang memiliki hak. 8 Sedangkan Wahbah az-Zuhaily mendefinisikan:"kaidah-kaidah fikih dan  perhitungan  yang  dengannya  dapat  diketahui  bagian  semua  ahli  waris  dari harta peninggalan". 9 menurut Abdul Karim ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup. 10
6 Louis Makluf, Al munjid fi al lughah wa Al-A’lam , (Beirut: Al-Kasulukiyah, 1986), hal.
895. Hal ini sama dengan penjelasan yang disampiakan oleh Jalaluddin Mahalli
7 Jalaluddin Mahalli, Syarah Minhajut..., hal. 135
8 Khatib As Syarbini, Mugni Muhtaj , Juz.II, (Indonesia:Maktabah Darul Ihya ‘Arabiyah, t.t) , hal. 345 9 Wahbah Az Zuhaily, Fiqh Islam Waadillatuhu , Juz. VIII, (Bairut: Dar Alfikr, t.t), hal. 564
10 Abdul  karim  bi  Muhammad  Allahim, Alfaraid ,  (Arab  Saudi:  Mamlakah  ‘Arabiyyah Assu’udiyah, t.t), hal.2
Dari  beberapa  definisi  yang  tersebut  diatas,  dapat  dianalisa  bahwa walaupun ada perbedaan  pendapat para ulama dalam mendefinisikan pengertian waris, namun tujuan yang hendak dicapai adalah sama  yaitu perpindahan hak dari pewaris kepada yang penerima warisan.
Merujuk  kepada  pengertian  hukum  kewarisan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  yang  disebutkan  pada  pasal  171  ayat  (a)  yang  berbunyi  : " Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ." 11
Dari  definisi  di  atas,  maka  hukum  kewarisan  menurut  KHI  mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
2. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
3. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
4. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
5. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing. Dari definisi ini juga  tampak  unsur-unsur  pewarisan,  yaitu  pewaris,  ahli  waris  dan  harta warisan atau tirkah.
a. Pewaris
Tentang pewaris tercantum dalam pasal 171 ayat (b): "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam,meniggalkan ahli waris dan harta peninggalan." 12
Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan  antara  lain  meninggalnya  pewaris  baik  secara  hakiki,  hukum  atau
11
12 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta:Mahkamah Agung RI, 1990), hal. 55
takdiri. 13 Selain  disyaratkan  telah  meninggal  dunia,  pewaris  juga  disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam fiqh mawaris.
b. Ahli Waris
Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat ( c ): "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" 14
Dari  pasal  171  ayat  (  c  )  ini, pertama, menurut  penulis  perlu  adanya penyempurnaan  redaksi,  karena  jika  diperhatikan  redaksi  tersebut  seakan-akan yang  meninggal  itu  adalah  ahli  waris,  padahal  yang  dimaksud  tentunya  bukan demikian. Kedua, dari pengertian ahli waris diatas  tidak disebutkan apakah ahli waris  tersebut  disyaratkan  hidup  atau  tidak  seperti  telah  diutarakan  oleh  para ulama fiqh  mawaris bahwa  salah  satu  syarat  terjadinya  pewarisan  adalah hidupnya  ahli  waris  saat  kematian  pewaris,  baik  secara  hakiki  maupun hukum. 15 Untuk yang kedua ini perlu penjelasan, karena hal ini akan terkait dengan pasal 185 tentang ahli waris pengganti, apakah mereka mewaris karena imperatif atau  sebagai  alternatif  untuk  mencapai  keadilan  seperti  ditempuh  oleh  wasiat wajibah  atau  secara  otomatis  dan  seharusnya  mereka  mendapatkannya  seperti pendapat Hazairin. 16
Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut di atas pada dasarnya  sama  dengan  ahli  waris  dalam  kitab-kitab  fiqh  Islam,  dengan pengecualian  laki-laki  dan  perempuan  yang  memerdekakan  budak,  karena  di Indonesia tidak ada perbudakan.
13 Sayid Sabiq, Fiqh as Sunnah, Juz III, (Semarang: Toha Putra, 1980), hal. 426
14 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum…, hal.55
15 M.  Ali  Ash  Shabuni, Al  Mawarits  Fi  Syariat  alIslamiyyah  'ala  Dhau'i  Kitabi  Wa  as Sunnah, (Arab Saudi: Dar al Qalam, 1979), hal.32
16 Al  Yasa  Abu  Bakar, Ahli  Waris  Sepertalian  Darah:  Kajian  Perbandingan  Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Madzhab , (Jakarta : INIS, 1998), hal. 1
Dari  pasal-pasal  174.  181,  182  dan  185,  dapat  dilihat  bahwa  ahli  waris tersebut terdiri atas :
1. Ahli  waris  laki-laki,  ialah  ayah,  anak  laki-laki,  saudara  laki-laki,  paman, kakek dan suami.
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak  perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.
Dari  penjelasan tentang  ahli  waris  menurut  KHI  ini,  dapat  disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan; beragama Islam. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam pasal 172 KHI: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."
4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Adapun tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini.
c. Adanya Harta Peninggalan (Tirkah).
Hal  ini  berarti  jika  pewaris  tidak  meninggalkan tirkah, maka  tidak  akan terjadi pewarisan. Adapun pengertian tirkah di kalangan para ulama ada beberapa pendapat.  Ada  yang  menyamakan  dengan  pengertian maurus (harta  waris)  ada juga yang memisahknnya, yaitu bahwa tirkah mempunyai arti yang lebih luas dari maurus. 17 KHI  yang  merupakan  intisari  dari  berbagai  pendapat  para  ulama, memberi kesimpulan terhadap definisi tirkah, yaitu seperti dalam pasal 171 ayat (d):  "Harta  peninggalan  adalah  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  baik  yang berupa  harta  benda  yang  menjadi  miliknya  maupun  hak-haknya."  Sedangkan tentang harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat (e) :"Harta waris adalah harta
bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah  (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."
Dari pengertian di atas, dikatakan bahwa secara umum harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah berupa:
1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan  uang, termasuk piutang yang akan ditagih.
2. Harta kekayaan yang berupa hutang-hutang dan harus dibayar pada saat seseorang meninggal dunia
3. Harta  kekayaan  yang  masih  bercampur  dengan  harta  bawaan  masing- masing.
4. Harta  bawaan  yang  tidak  dapat  dimiliki  langsung  oleh  suami  atau  isteri, misal harta pusaka dari suku mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali pada asalnya, yaitu suku tersebut. 18
Jadi yang menjadi harta warisan ialah harta yang merupakan peninggalan pewaris  yang  dapat  dibagi  secara  induvidual  kepada  ahli  waris,  yaitu  harta peninggalan  keseluruhan  setelah  dikurangi  dengan  harta  bawaan  suami  atau isteri, harta bawaan dari klan dikurangi lagi dengan biaya untuk keperluan pewaris selama sakit, bia n ya pengurusan jenazah, pembayaran hutang si mati dan wasiat.
Kemudian apabila menelaah lebih lanjut mengenai isi bahasan dalam KHI yang  terdiri  atas  tiga  buku,  yaitu:  Buku  I  tentang  Perkawinan,  Buku  II  tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pasal-pasal hukum perkawinan dalam Buku I yang terdapat dalam pasal 170, telah memuat materi hukum yang rinci. Di samping itu selain Buku I KHI, juga terdapat pada UU lain yang mengatur tentang perkawinan,  seperti  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  PP  No.9  tahun  1975.  Berbeda subtansi isi dengan hukum kewarisan dalam Buku II KHI dengan pembahsan yang
18 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 102-103
begitu  singkat,  bila  dibandingkan  dengan  hukum perkawinan.  Hukum  kewarisan hanya terdiri dari 23 pasal (pasal 171-193). Hukum perwakafan dalam Buku III juga singkat,  yaitu  15  pasal,  namun  hukum  perwakafan  di  Indonesia  telah  ada  UU tersendiri yang diatur secara detail, yaitu PP no. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah  milik.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  diatur  mengenai  masalah-masalah kewarisan yang berkaitan dengan :
a. Besarnya Bagian Ahli Waris ( pasal 176-191). (b). Tentang Aul dan Rad ( pasal 192-193 ) (c.) Wasiat ( pasal 194-209 ) dan (d). Hibah

## C. Faktor Penyebab dan Penghalang Kewarisan
1. Faktor Penyebab Waris-Mewaris
Para ulama telah sepakat bahwa faktor penyebab ahli waris mendapatkan harta warisan itu dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
a) Karabat, 19 yaitu  orang-orang  yang  masih  ada  hubungan  nashab  antara yang  mewariskan  dengan  yang  mewarisi  lantaran  terjadinya  suatu peristiwa  kelahiran.  Faktor  inilah  yang  menjadi  penyebab  orang  yang memiliki  hak  terkuat  dalam  hal  waris-mewaris. 20 Walaupun  demikian, karabat ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:
1. Furu’ atau bunuwwah atau anak-cucu yaitu anak turun mayat.
2. Ushul atau ubuwwah atau  nenek  moyang,  yaitu  leluhur  yang menyebabkan  adanya  mayat,  misalnya  ayah,  nenek,  kakek,  dan seterusnya ke atas.
3. Hawasyi atau umumah ,  yaitu  kelompok  keluarga  yang  dihubungkan dengan  mayat  melalui  garis  menyamping,  misalnya  paman  (saudara laki-laki ayah, baik sekandung maupun seibu,  bibi (saudara ibu), baik
19 Muhammad  bin  Umar  al-Baqriy, Hasyiyah  Syarah  Matan  al-Rohabiyah ,  (Semarang: Maktabah Karya Toha Putra, t.t), hal. 11
20 Shihabuddin  al-Qulyubi, Qulyubi  Wa  ‘Amirah,  Syarah  Minhajut  Thalibin ,  Juz.III,  (t.th: Maktabah Nur Asia, t.t), hal. 136
sekandung  maupun  seibu,  anak  turun  paman  atau  bibi  dengan  tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuannya
b) Pernikahan  yang  sah,  sekalipun  belum  bersetubuh  atau  masih  dalam keadaan iddah raj’iyah 21 .
c) Wala’ atau membebaskan perbudakan, artinya pemberian hak emansipasi budak. 22
Dengan  demikian,  maka  orang  yang  telah  memiliki  wala’,  pasti  memiliki pula  hak  waris-mewaris  harta  peninggalan  budaknya  jika  budaknya  meninggal dunia. Hal ini dijadikan suatu imbalan jasa atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya.
2. Faktor Penghalang Waris-Mewaris.
Dalam  Islam  dijelaskan  bahwa  faktor  yang  menjadi  penghalang  waris- mewaris sekalipun ia anak, ada empat, yaitu:
a) Berlainan  Agama 23 ,  yaitu  berlainan  agama  yang  menjadi  kepercayaan antara  yang  mewarisi  dengan  yang  mewariskan,  sedangkan  berlainan mazhab atau sekte dan aliran yang tardapat dalam Islam, tidak dimasukkan ke  dalam  kriteria  yang  berlainan  agama.  Dasarnya  adalah  surat  Annisa’ ayat 141:
ًليِبَس َينِنِمْؤُمْلا ىَلَع َنيِرِفاَكْلِل ُهللَّا َلَعَْيَ ْنَلَو
Artinya: …dan sekali -kali Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin), (QS. Annisa’ ayat.141)
Dan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari
21 Hasan  Bisri, Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Pengadilan  Agama, dalam  Sistim  Hukum Nasional , Lampiran KHI, BAB II, tentng Hukum Kewarisan, Cet.II, (Jakarta:Logos, 1999), hal. 197
22 Shihabuddin al-Qulyubi, Qulyubi Wa ‘Amirah... , hal. 136
23 Ibrahim Bajuri, Hasyiah Bajuri , Juz.II, (Mesir: Maktabah Isa Al Babiy al Halabi, t.t), hal.67
نامثع نب ورمع نع ينسح نب يىلع نع باهش نبا نع حيرج نبا نع مصاع وبأ انثدح نب ةماسأ نع
ملسلما رفاكلا لاو رفاكلا ملسلما ثري لا : لاق ملسو هيلع الله ىلص بىنلا نأ امهنع الله يىضر ديز . 24
Artinya: Disampaikan dari Abu A’sim, dari Ibn Juraij, dari Ibn Ali Bin Husain, dari Amar bin Usman dari Usammah bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim.
b) Riddah atau kemurtadan. Para fuqaha bersepakat bahwa orang murtad tidak dapat  mewarisi  harta  peninggalan  orangtuanya  yang  muslim  lantaran derajadnya  lebih  rendah,  sebab  masalah  mewarisi  ini  merupakan penyambung  ruh  keagamaan,  sedang  kemurtadan  adalah  pemutusnya. 25 Oleh sebab itu jika dalam “suami istri” terjadi kemurtadan sebelum kedua berkumpul  untuk  bersetubuh,  maka  secara  langsung  pernikahannya  akan terputus dan sangsinya ia dilarang mewarisi harta peninggalan pihak lain yang meninggal dunia. 26 Akan tetapi jika terjadinya kemurtadan itu kedua telah  bersetubuh,  maka  ditunggu  sampai  habis  masa  iddah  perceraian, kemudian  harta  peninggalan  pihak  yang  meninggal  dunia  tidak  dapat diwarisi  pihak  yang  hidup.  Jika  kedua-keduanya  melakukan  kemurtadan, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi, baik keduanya itu berdomisili di wilayah kekuasan muslim maupun non muslim.
c) Perbudakan atau kehambaan, yaitu sifat kehambaan dalam pandangan Islam telah  dianggap  lemah  dikarenakan  telah  hilang  hak  kebebasan  untuk membelanjakan harta benda miliknya.
d) Pembunuhan.  Baik  yang  bersanksi qisas maupun  kafarah.  Sedangkan pembunuhan yang tidak bisa menjadi penghalang dalam mewarisi menurut ulama Hanafiyaah adalah sebagai berikut:
1. Pembunuhan  tidak  langsung,  misalnya  mati  seseorang  yang  terkena ranjau musuh
24 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th). Lihat hadits no. 6267 25 Ibrahim Bajuri, Hasyiah…, hal. 67
26 Zakaria al-Anshari, Tukhfah atthullab , (Surabaya: Maktabah Al Hidayah, t.t), hal. 67
2. Pembunuhan  karena  hak,  misalnya  karena  melaksanakan  tugas  meng qisas
3. Pembunuhan orang yang tidak cakap bertindak, misalnya pembunuhan anak yang belum dewasa
4. Pembunuhan karena uzur, misalnya suami menyergap istri yang sedang melaksanakan perzinaan dengan orang lain sampai pada kematian.

## D. Ketentuan Ahli Waris Beda Agama Dalam KHI
Selain  mengatur  hukum  perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam  juga mengatur  tentang  hukum  kewarisan.  Dalam  KHI,  hukum  kewarisan  terdapat dalam Buku II yang terdiri dari 6 Bab  dan 44 Pasal (dari pasal 171- 214)  dengan rincian: Bab I tentang Ketentuam Umum, Bab II tentang Ahli Waris, Bab III tentang Besarnya Bagian, Bab IV tentang Aul dan Rad, Bab V tentang Wasiat, dan Bab VI tentang Hibah. Mengenai kewarisan beda agama, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada penjelasan secara detail tentang perbedaan agama. Akan tetapi dalam KHI  dijelaskan  bahwa  ahli  waris  harus  beragama  Islam.  Sebagaimana  terdapat dalam
pasal  171  ayat  (c):  “Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, beragama Islam dan tid ak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.
Berdasarkan  ketentuan  bunyi  pasal  171  ayat  (c)  diatas,  kewarisan  bisa diperoleh  dari  perkawinan,  dan  persamaan  keyakinan  atau  persamaan  agama serta tidak terhalang oleh hukum. Merujuk pada pasal tersebut, perbedaan agama tidak  bisa saling  mewarisi.  Dalam Kompilasi Hukum  Islam, seseorang  dipandang beragama  Islam  apabila  diketahui  dari  Kartu  Identitas  atau  pengakuan  dan kesaksian.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  pasal  172  yakni:  “Ahli  waris  dipandang beragama  Islam  apabila  diketahui  dari  Kartu  Identitas  atau  pengakuan  atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  ketentuan  mengenai  masalah hukum  kewarisan  yang  diatur  dalam  KHI  secara  garis  besar  tetap  berpedoman pada garis- garis hukum faraid. Warna alam pikiran asas qath’i masih agak dominan dalam perumusan. Sehingga hampir seluruhnya berpedoman pada garis rumusan nash yang terdapat dalam al- Qur’an. 27
Buku II tentang hukum kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam  hanyalah  penjelasan  yang  berupa  pokok-pokoknya  saja.  Ini  disebabkan karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam hanyalah sebagai  pedoman  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  hukum  perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Adapun untuk pengembangannya diserahkan kepada para  hakim  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  hukum  dalam  kehidupan masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.
Dengan  demikian,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  ada  peraturan secara khusus tentang kewarisan beda agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya saja  menjelaskan  secara  garis  besar  tentang  kewarisan.  Penjelasan  tentang kewarisan beda agama sudah tercakup dalam pasal 171 ayat (c), yaitu bahwasanya perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi dan agama Islam merupakan syarat utama dalam memper oleh warisan.
Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, dapat dianalisis ada beberapa hal yang menjadi catatan beberapa orang yang dirasakan kurang lengkap. Misalkan saja, dalam hal waris persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan  bahwa  perbedaan  agama  akan  menghilangkan  hak  waris,  namun mengenai  hal  ini  tidak  didapatkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. 28 KHI  hanya menegaskan  bahwa  ahli  waris  beragama  Islam  pada  saat  meninggalnya  pewaris. Untuk  mengidentifikasi  seorang  ahli  waris  beragama  Islam,  terdapat  pada  pasal 172. Disamping itu juga dalam KHI tidak dicantumkan murtad seseorang menjadi penghalang  utama  untuk  menjadi  ahli  waris.  Adapun  porsi  perbandingan
27 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 331 28 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia. (Jakarta:  Akademika  Pressindo.
2004), hal. 78
pembagian warisan antara bagian wanita dan laki-laki masih dipertahankan secara ketat perbandingan dua berbanding satu. Berikut ini penulis lampirkan bunyi buku II tentang hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

## E. Peran Ushul Fikih Dalam Formulasi Hukum Kewarisan Dalam Islam
Ushul Fikih sebagai metodologi  dalam  pengambilan  hukum ( istinbath al- ahkam ), sehingga ilmu ushul fikih dijadikan sebagai pedoman oleh para mujtahid untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  dalam  dunia hukum  Islam.  Sebagaimana  definisi  ushul  fiqh  yang  diungkapkan  oleh  ulama penganut mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, seperti yang dinukil dan disimpulkan  oleh  Wahbah  az- Zuhaili:” Kaidah-kaidah  yang  akan  digunakan seorang  mujtahid  untuk  menyimpulkan  hukum- hukum  syara’  yang  bersifat amaliyyah dari dalil- dalilnya”. 29
Yang  dimaksud  dengan  “kaidah - kaidah”  dala m  definisi  tersebut  adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi mujtahid untuk memahami hukum-hukum lebih rinci yang tercakup di dalam al- Qur’an dan Sunnah.  Pengetahuan  tentang  kaidah-kaidah  yang  menjelaskan  cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil- dali syara’ tersebut, itulah “ ilmu ushul fiqh ”. 30
Di  antara  kaidah-kaidah  itu  ada  yang  berhubungan  dengan  keabsahan suatu  dalil  untuk  dijadikan  suatu  sumber  hukum,  dan  ada  yang  berhubungan dengan metode istinbath . Metode istinbath disini berkenaan dengan kebahasaan seperti  kaidah  yang  mengatakan  bahwa  ayat-ayat  yang  tegas  ( qath’i )  dalam penunjukan  hukumnya,  wajib  diamalkan  dan  bukan  termasuk  lapangan ijtihad , ada  yang  berkenaan  dengan  substansinya  (tujuan  hukum  atau maqashid  al- syari‘ah ) seperti cara-cara menetapkan hukum dengan qiyas, istihsan dan istislah ( mashlahah ). 31
29 Wahbah Az-Zuhaili, Mabahits al-Ahkam al-Syari’ah (Beirut: Maktabah al-Falah, 1989), hal. 16.
30 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jld. I, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.39
31 Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 9
Hukum  kewarisan  Islam  yang  didasarkan  kepada  ayat-ayat  al- Qur’an bersifat qath’i (absolut)  baik tsubut (keberadaannya)  maupun dalalah 32 -nya (penunjukan  hukumnya)  adalah  mengenai furudh  al-muqaddarah (bagian  yang telah  ditetapkan)  yang  tidak  memerlukan  interpretasi  lebih  lanjut.  Hanya  saja, furudh  al-muqaddarah itu  terjadi  jika  ia  berdiri  secara  independen  atau  hanya bergabung dengan satu furudh lain. Umpamanya anak perempuan  tunggal akan mendapat  setengah;  atau  ibu  dengan  keberadaan  anak  akan  mendapatkan seperenam;  suami  akan  menerima  seperempat  dengan  keberadaan  anak  si pewaris;  atau  masing-masing  ayah  dan  ibu  akan  menerima  seperenam  dengan keberadaan anak si pewaris. 33
Ayat  yang  sering  dijadikan  sebagai  dasar  terhalangnya  non  muslim mewarisi pewaris muslim adalah Surat al-Nisa' ayat 141:
ًليِبَس َينِنِمْؤُمْلا ىَلَع َنيِرِفاَكْلِل ُهللَّا َلَعَْيَ ْنَلَو ...
Artinya:“Allah tidak menjadikan jalan bagi orang kafir atas orang muslim”
Ayat  ini  sebenarnya  merupakan  ayat  yang  bersifat  umum  dan  tidak menunjuk  langsung  pada  larangan  bagi  non-muslim  untuk  menerima  harta warisan  dari  keluarganya  yang  muslim.  Bahkan  surat  al-Nisa'  ayat  141  ini  juga sering  dijadikan  dalil  untuk  melarang  perkawinan  beda  agama,  antara  laki-laki non-muslim  dengan  perempuan  muslimah.  Apabila  dipahami  secara  utuh,  ayat tersebut adalah lebih merujuk kepada orang-orang munafik, dalam hal terjadinya peperangan,  yang  senantiasa  menunggu-nunggu  peluang  yang  baik  dan  hanya menguntungkan bagi diri mereka 34
Juga didasari dari haditst Rasulullah Saw yang berbunyi :
32 Dalalah ini  jika  merujuk  kepada  pembahasan  ulama Munathaqah ,  diartikan  secara istilah dengan memahami suatu urusan dari urusan yang lainnya. Selanjutnya baca: Muhammad Sabban, Sabban Malawi ‘Ala Syarhil Matan Sullam , (Semarang:Toha Putra, t..t), hal. 16
33 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 37.
34 M. Rasyid Rida, Tafsir al-Manar , Juz.V, (Kairo: Dar al-Manar, 1973), hal. 466
نب ةماسأ نع نامثع نب ورمع نع ينسح نب يىلع نع باهش نبا نع حيرج نبا نع مصاع وبأ انثدح ملسلما رفاكلا لاو رفاكلا ملسلما ثري لا : ل اق ملسو هيلع الله ىلص بىنلا نأ امهنع الله يىضر ديز . 35
Artinya: Disampaikan dari Abu A’sim, dari Ibn Juraij, dari Ibn Ali Bin Husain, dari Amar bin Usman dari Usammah bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim.
Dari petikan hadits diatas apabila dianalisis dari segi ushul fiqh, maka tidak menjelaskan  terhadap  larangan  mewarisi  ahli  waris  beda  agama 36 ,  karena keterangan yang menafikan kewarisan itu, dengan menggunakan huruf La nafyiyah yang diartikan tidak, bukan la nahyi yang berarti larangan. Huruf La nafyiyah ini mengandung  faidah  “tidak”  dan  dengan  kata tidak ini,  tidak  dilakukan suatu tindakan hukum. 37
Dalam persoalan ini, maka petikan hadits diatas yang melarang kewarisan kafir yang dimaksud adalah kafir harbi , sementara dari kafir dzimmi tidak dilarang untuk mewarisi, sebagaimana dikemukakan oleh Mazhab Hanafiyah. Bila memang masih  keberatan  secara  syar’i  dan  dianggap  melanggar ushul  a-shariah ,  maka mungkin  harta  diambil  jalan tawassuth (moderat),  seperti  dikemukakan  oleh  al- Qardhawi, yaitu “ Ahli waris mengambil harta tersebut, sesuai dengan peraturan undang-undang di negara tersebut, tetapi untuk kemaslahatan umat, dakwah, dan pendidikan  Islam,  sementara  yang  bersangkutan  dengan  pribadinya  mengambil untuk sekedar menutupi kebutuhan pokok hidupnya daripada harus meminta-minta (tasawwul) kemana-mana, apalagi dengan membawa nama muallaf.”
35 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t). Lihat hadits no. 6267 36 Yang dimaksud dengan larangan mewarisi disini  adalah khusus orang islam mewarisi dari orang kafir yaitu bagian hadits yang terakhir. Sedangkan dari orang islam kepada orang kafir tidak ada pendapat yang membolehkannya. Dalam hal kewarisan kafir kepada orang Islam telah terjadi perbedaan pendapat. Menurut kalangan Jumhur Ulama ahli waris Muslim tetap tidak dapat mewarisi pewaris non-Muslim, sesuai dengan hadits di atas. Sedangkan menurut Muadz Ibn Jabal, Muawiyah, Masruk (generasi sahabat) dan Ibnu Musayab (generasi tabi’in) serta kalangan Syi’ah Imamiyah, ahli waris Muslim dapat mewarisi pewaris non-Muslim .
37 Keterangan selanjutnya baca Zakaria Al Anshary, Ghayah Wusul Fi Syarhil Labbil Usul , (Indonesia: Dar Ihya Kutbil ‘Arabiyyah, t.t), hal. 67 -68
Menurut Al-Qardhawi hadits diatas menjadi standar kewarisan di kalangan umat Islam yang dianut oleh para ulama, sejak sahabat, ulama salaf dan khalaf . Namun  demikian,  tidak  menjadi ijma’ ,  karena  ada  beberapa  sahabat  tidak menyepakatinya  kafir  di  dalam  hadits  itu  masih umum dan  memerlukan khas
(pengkhususnya)  atau  mungkin  taqyid-nya,  bila  dianggap mutlaq .  Maka  kafir  di situ kafir harbi , bukan kafir dzimmi. Umar bin Khattab, Muadz, Muawiyah, tidak menerapkan  praktek  hadis  yang  diriwayatkan  di  atas,  bahkan  sebaliknya  dalam ka sus tertentu, sebagaimana diriwayatkan, “Mereka mengambil waris dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya, yaitu orang kafir dari orang Islam sebagai dikutip al- Qardhawi dari pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Mugninya 38
Sebagai  perbandingannya  yaitu  ketika  terjadi  penafsiran  yang  berbeda terhadap  teks-teks nash sudah  terjadi  di  kalangan  para  sahabat,  sebagaimana diriwayatkan tentang perintah Nabi saw agar para sahabat tidak shalat asar kecuali di Bani Quraizhah. Sebagian sahabat mempercepat perjalanannya, sehingga sampai ke Bani Quraizhah lebih awal dan masih ada waktu untuk shalat Asar, sementara para  sahabat  yang  lainnya  mengartikan  perintah  Rasulullah  ini  secara tekstual , sehingga shalat untuk Asar di luar waktu. Maka, pendekatan pemahaman suatu teks sejak  zaman  Nabi  sudah  dilakukan,  seperti  apa  yang  disebut  tekstual  dan ta’wil (kontekstual).
Dalam kasus kewarisan beda agama juga tidak melanggar ushul al-syari’ah , sehubungan dengan ada bahaya tertentu bila kewarisan tidak diterima. Salah satu metode yang digunakan dari pendekatan ushul fiqh, yaitu metode Istihsan 39 dapat
38 Yusuf Al-Qardhawi, Fatawa Mu’ashirah , (Kairo:Dar al-Qalam, 2003), hal. 679 39 Istihsan adalah berpaling dari satu qiyas kepada qiyas yang lebih kuat.Baca lebih lanjut Abdul  Hamid  Hakim, Albayan ,  (Jakarta:  Sa’adiyah  Putra,  t.t),  hal.131. Istihsan  merupakan pengembangan dari qiyas. Karena peran ra’yu lebih dominan dibandingkan qiyas. Hal demikian teridentifikasi dari pembagian istihsan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah membagikan istihsan kepada dua bagian yaitu, Istihsan al – Qaasi, dan Istihsan yang keluar dari prinsip – prinsip qiyas karena ada petunjuk s yari’ah yang lain ( istihsan sababih ). Berdasarkan pembagian istihsan di atas, Syamsu Al – Ashmah  As-Sarkhasy  melaporkan  bahwa,  istihsan  pada  hakikatnya  merupakan bentuk dari  dua qiyas yaitu ; 1). Jali yang lemah hukumnya ( atsar ) yang dinamakan sebagai qiyas; 2). Dan khafi yang kuat hukumnya yang dinamakan sebagai istihsan yakni qiyas mustahsan. Maka peganglah kepada istihsan berdasarkan hukumnya dan jangan berpegang kepada istihsan yang berdasarkan kepada sebuah kesamaran dan kejelasan.lebih lajut baca Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh , (Bairut: Dar Al Fikri ‘Irabi, t.t), hal. 262
diterapkan  pada  hal  ini.  Sebagai  bandingannya  dalam  dilarangnya  menjual, mewariskan,  dan  menghibahkan  wakaf,  tetapi  ketika  ada  yang maslahat  ammah yang lebih besar bisa ditukar guling. Tindakan ini, tampaknya seperti melanggar nash syariah, tetapi sebenarnya tidak karena tidak menyalahgunakan harta wakaf tersebut. Maka ketika seorang muslimin dilarang menerima waris dari kafir akan membahayakan  dirinya  dan  membahayakan  agama  dengan  pemurtadan,  maka dapat  dipertimbangkan  untuk  diambilnya  dan  dapat  di analogi kan  kepada  kasus tadi.  Memelihara  agama  dan  diri,  harta  termasuk  bagian  dari al-dharuriyat  al- khamsah.
Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan bisa dengan model takhshish , dari hadis-hadis yang masih bersifat amm atau teori maslahah tadi  dengan  alasan  bahwa  kafirnya  kafir  dzimmi  seperti  diusulkan  al- Qardhawi.  Namun,  penulis  berbeda  dalam  menggunakan  metode,  yaitu  metode istihsan yang  paling  cocok  dalam  pendekatan  pada  persoalan  tersebut , yaitu mengambil cara yang paling baik yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok al- Quran dan Sunnah, seperti pada kasus “tukar guling wakaf” karena ada yang lebih baik atau seperti kasus mengembalikan Ka’bah ke tempat semula yang tidak sempat dilakukan Nabi”.
Mempertahankan  keontentikan  hukum  Islam  (fiqh)  hasil  pemikiran  para  imam Madzhab,  sekalipun  madzhab  mayoritas  (Jumhur  Ulama),  tanpa  memperhatikan dinamika masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh ruang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dapat dikatakan bahwa waktu yang tidak hampa  kultural  hanya  akan  menjadikan  hukum  Islam  kehilangan  daya  tariknya karena tidak  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  melingkupinya.  Dengan  demikian, melakukan  penemuan  maupun  pembaharuan  hukum,  dalam  hukum  Islam  (fiqh) merupakan suatu kebutuhan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan “al hukmu yaduru ma’a ilatihi wujudan wa’adaman” dan “taghayyurul ahkam bi taghayuril amkinati wal azminati” 40 tanpa mengorbankan syari’at Islam yang bersifat universal dan eternal.
40 Ibn  Qayyim, I’lan  al - Muwaqqi’in  an  Rabbal  al - ‘alamin, Juz  III , (Beirut:Dar  al-Fikr,  t.t), hal.14

## F. Rekontruksi  Materi  Hukum  Ahli  Waris  Beda  Agama  Dengan Menggunakan Pendekatan Maslahah
Salah satu aturan di dalam hukum Islam yang menuntut diberlakukannya kemaslahatan adalah mengenai pembagian waris, yang mana sebagian besar umat Islam  meyakini  bahwa  sistem  yang  selama  ini  diatur  didalam  fikih  mawaris mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan yang mampu untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga menerapkan hukum waris menurut hukum waris Islam  adalah  dianggap  akan  dapat  membuat  tercapainya  kemaslahatan  dalam kehidupan umat manusia. Karena kepercayaan yang besar terhadap nilai keadilan dan  kemaslahatan yang  terkandung di  dalam  sistem  hukum  waris  Islam  tersebut membuat sebagian besar masyarakat muslim bersikap menerima doktrin fiqih waris sebagaimana  adanya  tanpa  berfikir  ulang  tentang  akibat-akibat  baru  yang  akan muncul manakala mereka menerapkan sistem hukum waris Islam yang telah ada saat  ini.  Sehingga,  nalar  berfikir  mereka  cenderung  statis,  tanpa  memperhatikan atau bahkan mengkorelasikan sistem hukum waris yang dipakai umat Islam saat ini dengan pendekatan  maqashid syari’ah.
Para  ulama  sepakat  dengan  larangan  kafir  yang  mewarisi  muslim,  tetapi ketika muslim dilarang mewarisi kafir, permasalahan yang timbul kemudian, ketika si anak yang muslim tersebut tidak bisa menjadi pewaris harta orang tuanya sendiri yang  non  muslim,  adalah  bukan  kemaslahatan  yang  diperoleh  dari  hasil menerapkan hukum tersebut, melainkan kemudharatan bagi si anak yang muslim pada khususnya, dan bagi Islam sendiri pada umumnya. Secara logika berpikir saja kemaslahatan dan kemudharatan dalam hal ini dapat kita timbang. Ketika si anak muslim tersebut tidak dapat menerima warisan, maka harta tersebut akan jatuh ke tangan negara atau setidak-tidaknya ke tangan orang yang non muslim. Ketika itu terjadi, maka adakah manfaat yang bisa diharapkan bagi Islam dan umat Islam dari harta  kekayaan  yang  berada  ditangan  orang-orang  non  muslim.  Sedangkan  pada hakekatnya  keluarga  muslim  tersebut  sangatlah  membutuhkan  harta  warisan tersebut. Baik untuk keperluan isteri dan anak-anaknya, untuk membantu saudara-
saudaranya  yang  muslim,  maupun  untuk  membantu  proyek-proyek  Islam  yang bermanfaat, luas, dan sedang memerlukan investasi.
Kemudian apabila kita melihat kepada penafsiran tentang terminologi kafir dari  beberapa  intelektual  muslim  sangat  beragam  sekali.  Misalnya  Buya  Hamka yang dalam tafsirnya Al Azhar menjelaskan dengan mengutip surat al baqarah ayat 254,  beliau  menjelaskan  “kafir  itu  dibagi  kepada  tiga  yaitu  (1)  ingkar  kepada tuhan,(2)kafir kepada akhirat dan (3)kafir dalam pengakuan iman. Dia senantiasa melaksanakan  perintah  Allah  namun  ia  menolak  ajakan  membelanjakan  harta  di jalan Allah. Dia bakhil, saku-saku dijahitnya, peti uangnya ditutup, diajak korban kepada  Allah  dia  pun  malas,  bahkan  diapun  takut.  Akhirnya  agamanya  mundur, sabilillahnya  tidak berdiiri,  umat  menjadi  bodoh  hakikat  agama  tidak  tegak  lagi. Yang  selesai  menjadi  kusut  dan  yang  jernih  menjadi  keruh.  Siapa  yang  anianya jadinya?ialah sibakhil karena dia menolak (kufr) pada ketentuan kebenaran”. 41
Secara  implisit  Abdullah  Ahmed  Anna’im  dan  Masdar  Farid  Mas’udi mengatakan  bahwa  konsepsi  kafir  untuk  saat  ini  tidak  relevan  lagi  diterapkan jikalau didalamnya mengandung diskriminatif, ketidak adilan, dan menciderai hak asasi  manusia.  Konsepsi  kafir  ataupun  murtad  dalam  fiqh  Islam  disebut  sebagai penyebab  terhalangnya  hak-hak  waris  yang  semestinya    dicabut  karena “penghalang atas nama kafir ataupun murtad” jelas diskriminasi terhadap ahli waris yang  berbeda  agama.  Kafir  dalam  bahasa  mereka  tidak  seperti  terminologi  para ulama klasik yang terjebak pada terminologi yang tidak adil. 42
Maka,  dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  kata  kafir  dalam  hadits Usammah bin Zaid yang melarang kewarisan antara kafir dan muslim masih sangat banyak dan punya kesempatan untuk di takwilkan.
Al-Qur’an sebagai dasar hukum utama, tidak secara ekplisit membahas hak waris  beda  agama,  namun  ketentuan  hak  waris  beda  agama  dapat  dibenarkan apabila membawa kemashlahatan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam,  yaitu  untuk  merealisasikan  kemashlahatan  dan  menghindarkan
41 Buya Hamka, Tafsir Al Azhar , (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal. 15
42 M. Syafi’ii, Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (hukum waris islam, KHI, dan CLD- KHI di Indonesia) , (Almawarid, Vol. XI, No. 2, Sep-Jan 2011), hal. 18
kemudharatan.  Oleh  karena  itu  penggunaan  metode mashlahah sangat  relevan dijadikan sumber penetapan hukum hak waris non muslim. Menurut Imam Malik metode mashlahah mursalah dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila:
1. Adanya kesesuaian antara mashlahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah ( maqashid al-syari‘ah ).
2. Mashlahah tersebut  harus  masuk  akal,  artinya  bahwa mashlahah mempunyai  sifat  sesuai  dengan  pemikiran  yang  rasional  jika  diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan  dalil mashlahah ini  dalam  rangka  menghilangkan  kesulitan yang  terjadi,  dalam  pengertian  bahwa  apabila mashlahah yang  diterima tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
Ketentuan  metode mashlahah  mursalah tersebut  sejalan  dengan  problem ahli  waris  non  muslim,  yang  mana nash secara  eksplisit  tidak  menjelaskan keberadaan  ahli  waris  non  muslim  akan  tetapi  kandungan mashlahah- nya menghendaki  untuk  diwujudkan.  Nilai  kemashlahatan  dalam  konsep  ahli  waris beda  agama  disini  berhubungan  erat  dengan  hak  dan  keadilan  dalam  menerima harta warisan dari pewarisnya, hak yang dimaksud ialah kedudukan ahli waris non muslim sama dengan kedudukan ahli waris yang se muslim dan berhak menerima harta warisan sebagaimana hak yang diterima ahli waris. Sedangkan keadilan yang dimaksud  ialah  terkait  bagian  yang  diterima  oleh  ahli  waris  beda  agama.  Pada dasarnya, perbedaan konsep ahli waris beda agama baik yang telah di ijtihad- kan oleh mujtahid terdahulu maupun ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid sekarang ini ialah  ingin  mewujudkan kemashlahatan bagi  hak  warisan  orang  yang  berbeda agama .
Metode mashlahah  mursalah mempunyai  peranan  penting  dalam mengistinbathkan hukum dari sumbernya, ketika permasalahan yang terjadi tidak bisa ditemukan hukumnya dalam al-Qur’an, Sunnah maupun ijma‘ , baik mashlahah tersebut ada petunjuk secara langsung dari pembuat hukum ( syari‘ ) maupun tidak ada petunjuk langsung dari syari‘ dalam bentuk nash atau ijma‘ tentang perhatian syara‘  terhadap mashlahah tersebut.  Oleh  karena  itu,  penggalian  nilai-nilai
mashlahah sangat  diperlukan  dalam  melestarikan  hukum  kewarisan  Islam khususnya tentang masalah ahli waris beda agama.
As-Syatibi  menetapkan  syarat  tentang  kemaslahatan,  yaitu  bahwa kemaslahatan  hendaknya  bersifat  logis,  ada  hubungannya  secara  global  dengan tujuan syari’at, dan berada pada level dharurat atau hajjiyat . 43 Teori as-Syatibi ini, apabila dikaitkan dengan kebolehan muslim mewarisi kafir, maka dalam hal hifdz al-din (memelihara  agama),  semua  kemaslahatan  yang  telah  diuraikan  penulis sesuai dengan teori kemaslahatan, baik dalam hal menjaga aqidah, ibadah, maupun muamalah adalah hal yang logis dan bisa diterima secara nalar. Dalam hal hifdz al- nafs  (memelihara  jiwa),  kebolehan  muslim  mewarisi  kafir  memiliki  beberapa kemaslahatan pada level hajjiyat , yaitu untuk mencegah umat Islam dari lemahnya hidup  karena  kemiskinan  dan  mencegah  kehinaan  umat  Islam  karena  meminta- minta kepada orang lain.

## G. Kesimpulan
Dari  berbagai  pemaparan  yang  telah  penulis  sebutkan  diatas  bahwa Ketentuan  ahli  waris  beda  agama  dalam  KHI  secara  otomatis  terputus.  Hal  ini dapat dilihat dari dalam pasal 171 point b. Kemudian perdebatan panjang tentang ahli  waris  beda  agama  hingga  munculnuya  kontroversi  dikarenakan  berbeda dalam memahami konteks hadis dari sanad Usammah bin Zaid yang mengatakan “ tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim ” hal ini dipegang oleh para pembangun mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Muhammad Idris as- Syafi’i, .
Sebahagian kecil para Ulama membolehkan muslim mewarisi kafir, mereka melihat bahwa tidak terdapat kata dalam ayat-ayat mewarisi dalam al-qur’an yang menjelaskan secara eksplisit bahwa antara pewaris dan yang mewarisi adalah sama- sama  muslim,  dan  tidak  ada  indikasi  yang  menunjukkan    bahwa  pewaris adalah harus seorang muslim. Sesungguhnya pendapat ini memiliki relevansinya dengan
43 Yusuf  Qardhawi, Taisirul  Fiqh  Lil  Muslimil-Muasyiri  fi  Dhau  il- Qur‟an  was -  Sunnah,
(Kairo: Maktabah Wahbah, 1420 H), hal. 78
konsep maqashid syari’ah , yaitu yang berkaitan dengan hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-nasab, hifdz al-aql, dan hifdz al-mal .

## Daftar Pustaka
Jamal al- Din ‘Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqashid Syari’ah, (Damaskus: Dar al- Fikr, 2001)
Wahbah  al-Zuhaily, Ushul  al-Fiqh  al-Islamy, Cet.  I,  (Bairut:  dar  al-Fikr  al- Mu’ashir, 1986),
Abu Ishaq al-Syathiby, Al-Muwafaqat, Juz II, cet. IX, (Bairut: Dar al-Kutub al- ‘Alamiyyah, 2005)
Amrullah  Ahmad, Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia , (Jakarta: PP. IKAHA, 1994)
Al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari, (Bairut:  Dar  al-Fikr,  t.th).  Lihat  hadits  no.
6267
Jalaluddin  Mahalli, Syarah  Minhajut  Thalibin ,  Juz.III,  (Indonesia: Alharamain, t.t)
Louis Makluf, Al munjid fi al lughah wa Al-A’lam , (Beirut: Al-Kasulukiyah, 1986)
Khatib As Syarbini, Mugni Muhtaj , Juz.II, (Indonesia:Maktabah Darul Ihya ‘Arabiyah, t.t)
Wahbah Az Zuhaily, Fiqh Islam Waadillatuhu , Juz. VIII, (Bairut: Dar Alfikr, t.t)
Abdul  karim  bi  Muhammad  Allahim, Alfaraid ,  (Arab  Saudi:  Mamlakah ‘Arabiyyah Assu’udiyah, t.t)
Departemen  Agama  RI, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta:Mahkamah Agung RI, 1990)
M. Ali Ash Shabuni, Al Mawarits Fi Syariat alIslamiyyah 'ala Dhau'i Kitabi Wa as Sunnah, (Arab Saudi: Dar al Qalam, 1979)
Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap  Penalaran  Hazairin  Dan  Penalaran  Fiqh  Madzhab ,  (Jakarta  :  INIS,
1998)
M. Abu Zahrah, Ahkam At Tirkah wa alMirats , (Kairo : Dar al Fikr,1975)
M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
Muhammad  bin  Umar  al-Baqriy, Hasyiyah  Syarah  Matan  al-Rohabiyah , (Semarang: Maktabah Karya Toha Putra, t.t)
Shihabuddin  al-Qulyubi, Qulyubi  Wa  ‘Amirah,  Syarah  Minhajut  Thalibin , Juz.III, (t.th: Maktabah Nur Asia, t.t)
Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama, dalam Sistim Hukum  Nasional ,  Lampiran  KHI,  BAB  II,  tentng  Hukum  Kewarisan,  Cet.II,
(Jakarta:Logos, 1999)
Ibrahim  Bajuri, Hasyiah  Bajuri ,  Juz.II,  (Mesir:  Maktabah  Isa  Al  Babiy  al Halabi, t.t)
Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th).
Zakaria al-Anshari, Tukhfah atthullab , (Surabaya: Maktabah Al Hidayah, t.t)
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. (Jakarta: Akademika Pressindo. 2004)
Muhammad  Sabban, Sabban  Malawi  ‘Ala  Syarhil  Matan  Sullam , (Semarang:Toha Putra, t..t)
Zakaria Al Anshary, Ghayah  Wusul Fi Syarhil Labbil Usul ,  (Indonesia:  Dar Ihya Kutbil ‘Arabiyyah , t.t)
Abdul Hamid Hakim, Albayan , (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t)
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh , (Bairut: Dar Al Fikri ‘Irabi, t.t)
Ibn Qayyim, I’lan al - Muwaqqi’in an Rabbal al - ‘alamin, Juz III , (Beirut:Dar al- Fikr, t.t)
M. Syafi’ii, Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (hukum waris islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia) , (Almawarid, Vol. XI, No. 2, Sep-Jan 2011)
Yusuf Qardhawi, Taisirul Fiqh Lil Muslimil-Muasyiri fi Dhau il- Qur‟an was - Sunnah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1420 H)
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004)
M. Rasyid Rida, Tafsir al-Manar , Juz.V, (Kairo: Dar al-Manar, 1973)
Sayid Sabiq, Fiqh as Sunnah, Juz III, (Semarang: Toha Putra, 1980)
Buya Hamka, Tafsir Al Azhar , (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)
Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991, Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia, Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama-Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2000
Yusuf Al-Qardhawi, Fatawa Mu’ashirah , (Kairo:Dar al-Qalam, 2003)
Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005)
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jld. I, (Jakarta: Kencana, 2008)
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2008)