PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI SALAK DI DESA TINJOMAN LAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU KOTA  PADANG SIDIMPUAN TAHUN 2014

## Abstrac
This research was conducted in the village of Tinjoman Lama District of Padangsidimpuan Hutaimbaru Padangsidimpuan City with three research question How are the government’s role in improving welfare of farmers in the village barking Tinjoman Lama? The purpose of this study to determine  government’s role in improving the welfare of farmers in the village barking Tinjomam Lama District of Padangsidimpuan Hutaimbaru Padangsdimpuan City. This study is a descriptive quantitative research. The population in this study were all barking farmers in the village of  Tinjoman Lama. The sample of this study a total of 36 respondents (50%) of the overall polpulations using random sampling technique, that is by knowing all the farmers barking then randomized based on the name for the next interview. To collect the data the researchers use methods of document , observation and interview by using the interview guide as a reference to obtain information in analyzing the research data used quantitative analysis and descriptive described. Based on the study concluded lack of government’s role in improving the welfare of farmers bark that can be seen from the absence of assistance in the form of marketing, production quality improvement, education / training in agriculture, provision of quality seeds and fertilizers or appropriate technology.

## Keywords: welfare, role of government

## LATAR BELAKANG MASALAH
Kota Padangsidimpuan secara geografis terletak pada 010  08’07 – 010 28’19" Lintang Utara dan 990 13’53" – 990 21’31" Bujur Timur dengan ketinggian kurang lebih 425 meter di atas permukaan laut. Tipologi kota Padangsidimpuan datar, bergelombang, dan berbukit 1 . Kota Padangsidimpuan menurut Bappeda: 2011 beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 15,03 0C- 27,75 0C, kelembapan udara rata – rata 83% dengan curah hujan 978 – 1.018 mm/tahun 2 .
Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah sebesar 14.684,68 Ha 3 . Penduduk kota Padangsidimpuan pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani (65%), dengan
komoditi yang diusahakan antara lain adalah padi sawah, holtikultura dan perkebunan 4 .
Pada tahun 2010 produksi salak mencapai 10.250 ton 5 .  Dengan tekstur tanah yang sesuai dengan kebutuhan pohon salak yaitu dengan ketinggian 100-600 meter di atas permukaan laut, Kota Padangsidimpuan merupakan tempat yang tepat dalam menanam salak. Oleh karena itu salak sidimpuan diharapkan dapat dijadikan sebagai basis meningkatkan kesejahteraan dan meminimalkan tingkat kemiskinan di kota tersebut. Padangsidimpuan mempunyai potensi sumberdaya lahan untuk pengembangan komoditi salak dengan luas 212,48 ha 6 .
* Baskoro Wicaksono
* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan  FISIP Universitas Riau

## Hasil Penelitian
Luas perkebunan salak terbesar Kota Padangsidimpuan berada di Kelurahan Lubuk Raya sebanyak 80 Ha dan desa Tinjoman sebesar 52 Ha. Menurut ketua Gapoktan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru (Edi Parlis Harahap, S.P) yang membedakan petani salak di Desa Tinjoman lama dan Kelurahan Lubuk Raya adalah, kebanyakan para petani salak di Kelurahan Lubuk Raya menjadikan mata pencaharian utama hanya sebagai petani salak. Namun di desa Tinjoman Lama kebanyakan para petani salak memiliki mata pencarian tambahan lain. Hal ini disebakan kepemilikan luas lahan salak di desa Tinjoman Lama masih kecil dibandingkan luas kepemilikan lahan perorangan di Kelurahan Lubuk raya.
Banyaknya jumlah masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani salak di Desa Tinjoman Lama, tentunya merupakan aset yang harus dimanfaatkan dan diperhatikan sebaik mungkin. Ironisnya para petani salak sering menghadapi permasalahan yang cukup kompleks. Masalah- masalah tersebut antara lain seperti : rendahnya tingkat pendapatan petani salak, taraf kesejahteraan hidup petani salak yang rendah memunculkan semakin tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan akibat waktu yang mereka miliki habis untuk dipergunakan untuk bekerja, jika tidak demikian bagaimana mungkin mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, produktivitas salak relatif semakin menurun, status kepemilikan lahan masih rendah dan kurangnya perhatian terhadap peningkatan produktivitas salak dari pemerintah setempat
Jika hal ini terus – menerus dibiarkan, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang buruk  bagi komoditas petani salak maupun bagi pemerintah Kota Padangsidimpuan. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus yang diberikan oleh instansi pemerintah setempat atau lembaga - lembaga tertentu untuk menanggulangi atau memberikan penyuluhan kepada para komoditi petani salak guna meningkatkan produktivitas salak dan kesejahteraan sosial.
Untuk mengatasi hal tersebut terus menerus berlanjut pemerintah Kota Padangsidimpuan
khususnya Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan telah melakukan beberapa upaya atau langkah dalam memecahkan permasalahan yang timbul, diantaranya adalah7 : Pembanguan / rehabilitasi sarana dan prasarana yang telah rusak, Peningkatan sumber daya manusia pertanian dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pelatihan dan magang kerja baik di Sumatra Utara maupun ke luar pulau (Jawa), Mengakses pemasaran pemasaran ke luar daerah maupun luar negeri, Menjalin kerjasama dengan pihak perbankan ataupun sumber permodalan lainnya, Meningkatkan penyuluhan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan Pengadaan sarana penunjang produksi hasil pertanian.
Program – program pemerintah tersebut dapat diharapkan membantu para petani salak dalam mengembangkan hasil produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Untuk dapat terlaksananya program – program tersebut tentunya antara pemerintah dan masyarakat harus seimbang dalam bekerja sama demi mencapai tujuan keberhasilan hasil produksi.

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani salak di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru?

## KERANGKA  TEORITIS

## Kesejahteraan
Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat sejehtera dengan terpenuhinya kebutuhan secara materil dan sosial. Berbicara kesejahteraan akan berkaitan dengan konteks kemiskinan, namun tidak dalam semua hal. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat maka semakin rendah kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan yang terjadi semakin banyak masyarakat yang tidak sejahtera.

## Hasil Penelitian
tersebut, sehingga perlu dibahas kedua hal yang saling berkaitan tersebut.
Sedangkan di Indonesia, pengertian kesejahteraan Sosial dirumuskan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 18 :
“Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”
Selanjutnya Arthur Dunham9 mengartikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan – kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar – standar kehidupan dan hubungan – hubungan sosial.
Kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh program, lembaga – lembaga sosial masyarakat maupun badan – badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial10.
Kesejahteraan sosial dalam arti luas yang melibatkan berbagai domain, seperti11 :Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya, Politik, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan hidup, dan Spiritualitas.
Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan pada masyarakat tidak hanya diukur dari suatu keadaan di bidang ekonomi saja. Namun banyak hal lain sebagai penunjang kesejahteraan itu sendiri, seperti keadaan spiritual, pendidikan, kesehatan dan banyak hal lainnya lagi. Berbicara mengenai kesejahteraan perlu dikaji dan diperhatikan tentang standar kehidupan yang baik, guna dapat menentukan mana masyarakat yang dikatakan sejahtera maupun tidak sejahtera.
BKKBN merincikan keberadaan tingkat kesejahteraan keluarga sejahtera menjadi 5 tingkatan yaitu12 :
1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga – keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya ( basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga – keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya (Social Psycological need) , seperti kebutuhan pendidikan, kb, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera II yaitu, keluarga – keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan (developmental need) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera III yaitu, keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan.
5. Keluarga Sejahtera III plus yaitu, keluarga – keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan  serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
6. Model BKKBN ini merumuskan bahwa keluarga miskin adalah keluarga pra sejahtera (Pra-KS) dan keluarga sejahtera I (KS I)

## Tolak Ukur/Indikator Tingkat Kesejahteraan
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tahun 2004 menggunakan indikator/tolak ukur kriteria kesejahteraan keluarga dalam 5 pengelompokan sebagai berikut13.

## Hasil Penelitian
1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga – keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya ( basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
2.  Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga – keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya (Social Psycological need) , seperti kebutuhan pendidikan, kb, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
Dalam keluarga sejahtera I (KS) ada 5 indikator yang harus dipenuhi agar satu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I adalah :
a. Anggota keluarga melakukan ibadah menurut agama masing – masing anggota keluarga.
b. Seluruh anggota keluarga minimal makan 2 kali sehari atau lebih
c. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda – beda dalam kegiatan yang berbeda – beda.
d. Bagian terluas dari lantai rumah bukan tanah.
e. Bila anak sakit atau anggota keluarga yang lain sakit di bawa ke sarana/petugas kesehatan.
Kemudian bagi mereka yang tidak memenuhi salah satu syarat diantara lima aspek tersebut maka mereka dimasukkan dalam kelompok pra sejahtera (miskin).
3. Keluarga Sejahtera II yaitu, keluarga – keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan (developmental need) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
Indikator untuk menentukan keluarga sejahtera II yaitu 5 indikator keluarga pra sejahtera ditambah 9 indikator sebagai berikut:
a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing – masing.
b. Sekurang – kurangnya sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk.
c.  Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terahir.
d. Luas lantai rumah paling kurang 8,0 m2 untuk tiap penghuni rumah.
e. Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terahir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing – masing.
f. Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10- 60 tahun bisa membaca tulisan latin.
h. Seluruh anak berusia 6- 15 tahun saat ini (waktu pendataan) bersekolah.
i.  Bila anak hidup dua orang atau lebih pada keluarga yang masih PUS saat ini mereka memakai alat kontrasepsi (kecuali sedang hamil).
4. Keluarga Sejahtera III yaitu, keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan.
Indikator keluarga sejahtera III adalah indikator keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II ditambah dengan 7 indikator sebagai berikut:
a.  Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
b.  Sebagian dari pengahasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.

## Hasil Penelitian
c. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
d. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
e.  Mengadakan rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan.
f.  Memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio atau menonton televisi.
g.   Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi.
5.  Keluarga Sejahtera III plus yaitu, keluarga – keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan  serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Keluarga – keluarga tersebut memenuhi syarat – syarat indikator pada keluarga sejahtera I sampai III dan ditambah dua syarat sebagai berikut :
a. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
b. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebgai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.

## Revitalisasi Pertanian
Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Terutama jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Sudah seharusnya pembangunan Indonesia dapat difokuskan pada pemberdayaan peningkatan fungsi pertanian untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah seharusnya dilakukan upaya – upaya dalam rangka pembangunan pertanian.
Menurut Tuhana ada beberapa hal yang dilakukan berkaitan dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, baik mencakup tujuan, pelaksanaan program guna memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai adalah14 :
- Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani
- Semakin kokohnya kelembagaan petani
- Meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif
- Meningkatnya pendapatan petani
Untuk mencapai tujuan sasaran di atas, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa sub program, yaitu :
- Pemberdayaan petani
- Pengembangan SDM aparatur
- Pengembangan kelembagaan
- Peningkatan akses petani terhadap sumberdaya produktif
- Perlindungan petani dan pertanian
- Pengembangan diversifikasi usaha rumah tangga
- Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian
- Upaya khusus penanggulangan kemiskinan, dan
- Pengembangan manajemen peningkatan kesejahteraan petani.
Rencana tindak program peningkatan kesejahteraan petani salak antara lain adalah :
- Penyuluhan, pelatihan dan pendampingan petani
- Peningkatan kewirausahaan petani melalui penyetaraan pendidikan

## Hasil Penelitian
- Pendidikan tingkat menengah untuk generasi muda tani
- Penguatan kelembagaan penyuluhan dan pertanian lain di pedesaan
- Pengembangan diversifikasi usaha rumah tangga berbasisi pertanian
- Advokasi penataan hak kepemilikan dan pencegahan konversi lahan
- Perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan dan pajak progresif lahan
- Pemberian intensif usaha dan promosi investasi
- Pengembangan tata guna air dan konservasi lahan
- Fasilitasi investasi dan kemitraan usaha
- Perlindungan usaha pertanian
- Perumusan dan advokasi kebijakan perlindungan petani
- Pengkajian tegnologi spesifik lokasi
- Pengembangan model kelembagaan usaha tani berbasis inovasi pertanian
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
- Penyelarasan kebijakan dan program dalam peningkatan kesejahteraan petani, dan
- Koordinasi kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan pengamatan peneliti mengambil lokasi Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru merupakan kecamatan terbesar sebagai penghasil salak di kota
ini dengan luas 193 Ha.  Desa Tinjoman Lama dipilih sebagai lokasi penelitian disebabkan atas beberapa pertimbangan yaitu komoditi petani salak terbesar kedua di wilayah ini dengan luas perkebunan salak mencapai 52 Ha. Berdasarkan informasi yang didapatkan, petani salak di desa Tinjoman Lama masih banyak menggantungkan kehidupannya sebagai petani salak, namun selain sebagai petani salak mereka harus berupaya mencari atau menciptakan lapangan usaha tambahan demi mencukupi kebutuhan ekonominya. Serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif masih rendah dibandingkan dengan daerah kelurahan Lubuk Raya sebagai penghasil salak terbesar.

## Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan petani salak yang berada di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan. Jumlah Keseluruhan petani salak di Desa Tinjoman Lama menurut kepala desa setempat sebanyak 72 orang.
Sampel penelitian dengan menggunakan metode Random Sampling adalah 50% dari jumlah keseluruhan populasi yaitu sebanyak 36 orang. Pengambilan sampel dilakukan peneliti karena logika peneliti merasa cukup untuk mewakili dari jumlah populasi.

## Jenis Data
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Dalam penelitiaan ini contoh data primer seperti jumlah petani salak di desa tersebut.
Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, data sekunder biasanya dibuktikan dengan fakta. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder seperti data jumlah penduduk, luas potensi lahan pertaniaan, dan lain – lain.

## Hasil Penelitian

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang disebutkan di bawah ini :
a. Interview . Adalah wawancara langsung dengan pihak – pihak yang terlibat dalam pelayanan publik yaitu Dinas Perijinan Kota Yogyakarta sebagai institusi pemerintah yang memberkan pelayanan dan masyarakat atau warga negara sebagai pihak yang dilayani. Wawancara langsung bertujuan untuk menghimpun informasi yang dimiliki dengan harapan memperoleh data yang dibutuhkan langsung dari pihak yang bersangkutan yang mengetahui proses pelayanan publik tersebut. Interview ini menggunakan teknik wawancara snowball atau penarikan bola salju, dengan mencari key informan utama yang kemudian merujuk dari informasi yang diberikan pada informan utama untuk mencari informan – informan lain.
b.  Kepustakaan, yaitu peneliti yang menelaah dan mempelajari data – data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari buku, berita – berita koran, internet dan sebagainya.

## Teknik Analisa Data
Analisis data yangmenggunakan metode kuantitatif untuk  menjawab permasalahan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Lalu data yang telah diperoleh dikumpulkan dan di klasifikasikan sesuai dengan karakteristik masing – masing data dalam bentuk tabel. Kemudian data yang telah diklasifikasikan tersebut dianalisis dan diuraikan secara deskriptif.

## HASIL

## Pemerintah dalam Pemasaran Salak
Peran pemerintah dalam memasarkan hasil produksi salak yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bentuk bantuan berupa keikutsertaan pemerintah untuk memasarkan hasil produksi salak
baik melalui Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, membuat sentra produksi salak sebagai media promosi atau sebaliknya, pemerintah dianggap tidak melakukan apa – apa.
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Peran Pemerintah Dalam Pemasaran
No Peran Pemerintah Dalam Pemasaran Frekuensi (Jiwa) Persentasi (%) 1 Berperan  - - 2 Kurang Berperan - - 3 Tidak Berperan  36  100,00 Total 36 100,00
Sumber : Hasil Penelitian di Desa Tinjoman Lama, 2014.
Dari tabel di atas dijelaskan bahwa seluruh responden sebanyak 36 atau (100%) menyatakan bahwa pemerintah tidak melakukan apapun untuk membantu pemasaran hasil produksi salak secara langsung. Sebab menurut mereka hasil produksi salak yang mereka hasilkan dijualkan berdasarkan usaha sendiri oleh para petani baik memasarkan langsung kepada pedagang atau melalui tengkulak/ toke.

## Peran Pemerintah Dalam Memberikan Bantuan Modal
Peran pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani salak yaitu berupa tindakan memberikan bantuan modal. Berikut akan dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Peran Pemerintah Dalam Bentuk Memberikan Modal
Sumber : Hasil Penelitian di Desa Tinjoman Lama, 2014.

## Hasil Penelitian
Tabel di atas  menjelaskan sebanyak sebanyak 15 responden atau (41,66%) mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Dan sebanyak 21 responden (58,34 %) tidak mendapatkan bantuan berupa modal dari pemerintah. Bantuan yang diperoleh oleh petani salak melalui gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan dalam jangka waktu yang tidak tentu.

## Upaya Pemerintah Meningkatkan Kualitas Produksi
Peningkatan kualitas produksi baik bentuk dan rasa buah salak merupakan salah satu upaya yang baik untuk meningkatkan hasil produksi yang terbaik. Kualitas buah yang semakin baik dapat meningkatkan harga dan peminat masyarakat untuk mengkonsumsinya. Adapun upaya pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini untuk meningkatkan kualitas buah salak adalah dengan pemberian pupuk dan bantuan teknologi tepat guna.
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Upaya Pemerintah Meningkatkan Kualitas Produksi
Sumber : Hasil Penelitian di Desa Tinjoman Lama, 2014
Sebanyak 36 responden (100%) menyatakan bahwa tidak adanya upaya pemerintah untuk melalakukan peningkatan kualitas produksi buah salak. Tiadanya peran pemerintah berimplikasi pada petani untuk mencari pupuk dan teknologi dengan usaha sendiri. Untuk meningkatkan kualitas produksi salak petani salak memberikan pupuk pada tanaman namun dilakukan pada saat tertentu, ketika mereka memiliki modal atau uang yang cukup untuk membeli pupuk.

## Program Penyuluhan/Pelatihan Pertanian Oleh Pemerintah
Program penyuluhan/pelatihan di bidang pertanian diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para petani dalam mengelola kebun salaknya. Pelatihan akan memberikan dampak terhadap pengembangan cara merawat atau mengelola perkebunan salak. Berikut akan dijelaskan pada gambar di bawah ini terdapat atau tidaknya program penyuluhan/ pelatihan yang diberikan pemerintah terhadap petani salak Di Desa Tinjoman Lama.
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Upaya Pemerintah Terhadap Program Penyuluhan/Pelatihan dibidang Pertanian
Sumber : Hasil Penelitian di Desa Tinjoman Lama, 2014
Program penyuluhan/pelatihan sebagaimana yang dimaksud dengan penjabaran di atas ternyata tidak ada diterima oleh para petani salak. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan para responden sebanyak 36 orang atau (100%) bahwa mereka tidak menerima atau mendapatkan penyuluhan/pelatihan dibidang pertanian salak. Pemerintah hanya memberikan penyuluhan yang bersifat general (umum) sehingga perlakuan untuk tanaman salak tidak bisa disamaratakan. Disisi lain tanpa adanya penyuluhan yang spesifik tanaman salak petani sudah mampu menerapkan kaidah – kaidah berkenaan dengan salak yang berkualitas unggul berdasarkan pengalaman yang mereka lakukan selama ini.

## Hasil Penelitian

## Peran Pemerintah Dalam Pemberian Bibit Unggul
Program pemerintah mengenai pemberian bibit unggul diharapkan dapat memberikan kualitas dan kuantitas hasil produksi tanaman salak. Berikut akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.
Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Peran Pemerintah Dalam pemberian Bibit Unggul
Sumber : Hasil Penelitian di Desa Tinjoman Lama, 2014
Peran pemerintah berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa sebanyak 36 responden atau (100 %) petani salak tidak pernah mendapatkan bibit unggul salak. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak berperan sama sekali dalam pemberian bibit unggul salak sehingga proses revitalisasi terhadap tanaman salak tidak terlaksana. Selain tanaman salak pemerintah memberikan bibit unggul pada tanaman seperti tanaman padi. Umumnya para petani salak masih menggunakan bibit yang berasal dari perbanyakan generatif (bibit asal biji). Cara ini lebih besar kemungkinan petani salak mengalami kerugian ataupun kegagalan. Pembibitan dengan demikian belum dapat ditentukan mana bibit betina dan jantan, biasanya kualitas buah yang dihasilkan juga tidak sama dengan induknya, dan waktu berbuahnya biasanya juga lebih lama.

## Peran Perkembangan Pemerintah dan Kelembagaan
Kelembagaan di bidang pertanian seperti gabungan kelompok tani (Gapoktan) telah ada di Kota Padangsidimpuan yang dibagi disetiap
kecamatan. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru sendiri memiliki kelompok tani tingkat kecamatan sampai pada tingkat desa. Di tingkat Kecamatan gabungan kelompok tani ini berlokasi di kelurahan Lubuk Raya yang diketuai oleh Bapak Edi Parlis Harahap, S.T. Kelembagaan petani salak pada umumnya saat ini masih sebatas pada kelompok tani, tidak semua anggota kelompok tani tersebut adalah petani salak. Kehadiran Gapoktan nampaknya belum dapat memberikan kontribusi yang banyak kepada petani salak. Keberadaan kelompok tani ini lebih terlihat pada kelompok petani holtikultura jenis lainnya seperti cabe, sayur – sayur dan lainnya. Pelatihan ataupun percontohan pada holtikultura tersebut sering dilakukan dalam beberapa waktu sebelumnya.
Pemerintah melalui gabungan kelompok tani telah pernah melakukan pengembangan pengelolaan buah salak menjadi keripik salak di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu. Pengelolaan buah salak menjadi keripik salak melalui pelatihan dan pembinaan pembuatan keripik salak pernah berlangsung pada tahun 2003 – 2006. Hasil yang diperoleh dalam pengolahan keripik salak tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan kepada peningkatan pendapatan petani salak, disamping hal tersebut pengelolaannya masih bersifat sederhana karena keterbatasan tegnologi yang belum memadai. Masalah biaya menjadi salah satu kendala untuk memenuhi pengeolaan dengan tegnologi ytang lebih tepat.Sehingga pengelolaan kripik salak tersebut tidak bertahan lama. Kurangnya keberhasilan pada proses percobaan yang dilakukan di Kecamatan Angkola Julu mengakibatkan kurangnya respon masyarakat sehingga kebijakan dan program tersebut tidak dilanjutkan lagi baik di kecamatan tersebut atau di kecamatan lainnya. Para petani salak lebih memilih menjualkan lasngsung hasil produksi salak segar daripada diolah lebih dulu menjadi bentuk makanan lainnya kemungkinan disebabkan menjual salak segar lebih cepat disamping belum adanya pengelolaan buah salak yang tepat.
No Peran Pemerintah Dalam Pemberian Bibit Unggul Frekuensi (Jiwa) Persentasi (%) 1 Berperan  - - 2 Kurang Berperan - - 3 Tidak Berperan 36 100,00 Total 36 100,00

## KESIMPULAN
Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani salak masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kurangnya perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani salak dapat dilihat dari tidak ada bentuk bantuan berupa pemasaran, peningkatan kualitas produksi, penyuluhan/pelatihan di bidang pertanian, pemberian pupuk atau bibit unggul dan teknologi tepat guna. Peran pemerintah yang diraskan dampaknya oleh petani salak adalah sedikitnya bantuan modal yang diterima tetapi waktu pendistribusian bantuan modal tidak jelas .

## Daftar Pustaka
Abdillah, Hanafi. 1981. Memasyarakatkan Ide – Ide Baru. Surabaya: Usaha Nasional.
Bagong, Suyanto. 2013. Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya. Malang : Instran Publishing.
Damsar dan Indriyani. 2013. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta : Kencana.
Elly, M.Setiadi dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori,
Aplikasi, dan Pemecahannya). Jakarta:
Kencana.
Ferdian, Tonny Nasdian. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta :Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
Isbandi, Rukminto Adi. 2013. Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Kasumbogo, Untung. 2007. Kebijakan
Perlindungan Tanaman. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Muhammad, Rifa’i. 2011. Sosiologi Pendidikan Struktur Dan Interaksi Sosial Di Dalam
Institusi Pendidikan. Yogyakarta : Ar Ruzz Media.
Nanang, Martanto. 2012. Sosiolog Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
Parsudi , Suparlan. 1988. Agama : Dalam Analisis dan interpretasi Sosiologis . Jakarta
: CV Rajawali.
Suryo, Sukendro. 2013. Peluang Usaha Prosfektif Budi Daya Salak. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
Tuhana, Taufik Andrianto. 2014. Pengantar Ilmu Pertanian Agraris, Agrobisnis, dan Agroteknologi. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
Tukiran. 2010. Kependudukan. Jakarta : Universitas Terbuka.
Widji, Anarsis. 2009. AgribisnisKomoditasSalak.
Jakarta: BumiAksara.

## Dokumen :
Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan.
2013. Padangsidimpuan Dalam Angka. Padangsidimpuan.
Dinas Pertanian Daerah Kota Padangsidimpuan. 2007. Road Map Komoditi Salak Sidimpuan. Padangsidimpuan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan.2013. Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padangsidimpuan Semester I. Padangsidimpuan.

## Skripsi
Nurmaini, Skripsi, 2011, Judul Skripsi : Profil Petani Sawit Di Desa Sialang Baru kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Universitas Riau: pekanbaru.

## Hasil Penelitian
Internet Fahrizal Taufiqurrahman, (25 Juni 2013),” Tolak Ukur Indikator kemiskinan Menurut Badan Koordinator Keluarga berencana Nasioanal (BKKBN)”, dalam web. http:// fahricalm23.wordpress.com/2013/06/25/ tolak-ukur-indikator-kemiskinan-menurut- badan-kordinasi-keluarga-berencana- nasional-bkkbn/, diakses 7 Mei 2014.
Hasan Iqbal, (2010), Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial , dalam web http:// hassansaja.blogspot.com/2010/10/ kesejahteraan-dan-pelayanan-sosial.html, diakses  4 Mei 2014.
(Footnotes)
1 Dinas Pertanian Daerah Kota Padangsidimpuan,Road  Map Komoditi Salak Sidimpuan,(Padangsidimpuan, 2007),Hal. 1.
2 Ibid .Hal. 4.
3 Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, Padangsidimpuan Dalam Angka, tahun 2013, Hal. 154
4 Dinas Pertanian Daerah Kota Padangsidimpuan, Op.Cit
5 Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan,
2013, Op. Cit, hal. 150.
6 Data Olahan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kota Padangsidimpuan,
2014
7 Dinas Pertanian Daerah Kota Padangsidimpuan, Op. Cit., Hal. 8
8 Ibid.
9 Hasan Iqbal, Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, dalam web http:// h a s s a n s a j a . b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 0 / 1 0 / kesejahteraan-dan-pelayanan-sosial.html. 2010
10 Isbandi Rukmianto Adi.  Op. Cit., Hal 34.
11 Ibid. Hal. 38.12 Tukiran, Kependudukan, Universitas Terbuka, Jakarta, 2010, hal. 6.45.
13 Fahrizal Taufiqurrahman, “Tolak Ukur Indikator kemiskinan Menurut Badan Koordinator Keluarga berencana Nasioanal (BKKBN)”, dalam web. http:// fahricalm23.wordpress.com/2013/06/25/ tolak-ukur-indikator-kemiskinan-menurut- badan-kordinasi-keluarga-berencana- nasional-bkkbn/, 2013.
14 Tuhana Taufiq Andrianto, Op. Cit.Hal.314
Irma Lusiana, Skripsi, 2012, Judul Skripsi:
Universitas Riau : Pekanbaru.