licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Doktrin Res Ipsa Loquitur Pada Perlindungan Konsumen erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Irene Maria Angela 1 , Aam Suryamah 2 , Deviana Yuanitasari 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Fakultas Hukum , Universitas Padjadjaran, irene19002@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum , Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum , Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO Economic  growth  in  Indonesia  can  be  encouraged  by  increasing  consumer confidence. In the event of a violation of consumer rights, consumers have the right to claim compensation from business actors, but in fact, consumers and business actors have an unequal position. Consumers have difficulties in terms of civil evidence. An imbalance in the distribution of the burden of proof is an injustice  for  the  disputing  parties.  The  research  was  conducted  using normative  juridical  research  methods  and  comparative  research  methods, namely research methods carried out by studying secondary data and library materials and approaches to comparing the laws of one country with the laws of other countries. This research was conducted through library research and field  research  to  enrich  the  sources.  The  results  of  further  research  are described  in  descriptive  writing  that  relates  the  problem  to  legal  theory  in evaluating  the  practices  carried  out  by  research  objects.  There  are  2 conclusions  from  the  research  results.  First,  that  the  position  of  the  re  ipsa loquitur  doctrine  in  the  principle  of  proof  in  consumer  protection  cases  is closely related to the evidence imposed by judges on business actors as parties who have responsibility for the products consumed by consumers as well as those who suffer less losses to provide more justice for consumers. and in line with the principle of proof contained in UUPK and the second conclusion is that the res ipsa loquitur doctrine can be applied in cases of consumer protection if it fulfills the elements that are the requirements of the application of the re ipsa loquitur doctrine.
Manuscript History:
Received: 2023-06-27
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Irene Maria Angela, irene19002@mail.unpad.ac.i d Keywords : Civil evidence; Res Ipsa Loquitur; Consumer Protection; Law enforcement
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Angela,  I.  M.,  Suryamah,  A.,  &  Yuanitasari,  D.  (2024). Doktrin  Res  Ipsa  Loquitur  Pada  Perlindungan Konsumen. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat didorong dengan meningkatkan daya beli masyarakat.  Daya  beli  masyarakat  dapat  ditingkatkan  dengan  adanya  suatu  kepercayaan dari konsumen atas suatu produk yang akan dikonsumsinya. Faktanya, tak jarang konsumen malah  menjadi  pihak  yang  dirugikan  karena  produk  yang  dikonsumsinya.  Masalah konsumen  merupakan  masalah  seluruh  masyarakat  sehingga  diperlukan  perhatian  dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah atas hak-hak konsumen. 1
1 Ranti Fauza Mayana, Aam Suryamah, dan Nabilah Gunawan, “Pertanggungjawaban Penyedia Jasa  Transportasi  Online  Terhadap  Keamanan  Dan  Keselamatan  Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang-
Suatu  hal  yang  pokok  yang  bagi  konsumen  adalah  hak  atas  keamanan  dan keselamatannya. 2 Pelaku  usaha  membutuhkan  ketelitian  yang  sangat  tinggi  dalam memproduksi  dan  mendistribusikan  suatu  barang  dan  atau  jasa  agar  produk  yang diproduksinya  tidak  membahayakan  konsumen.  Jika  tidak,  maka  hak  konsumen  akan terciderai dan akan menimbulkan suatu sengketa konsumen. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap  hak  konsumen  maka  konsumen  dapat  menempuh  beberapa  upaya  hukum  agar haknya  dapat  ditegakkan  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  ditulis  ”UUPK”)  yaitu pada  Pasal  45  UUPK  yang memberikan  kebebasan  masing-masing  para  pihak  sesuai  kerelaannya  untuk menyelesaikan suatu sengketa konsumen baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. 3
Dalam hal munculnya sengketa konsumen, sebenarnya konsumen sendiri memiliki posisi  yang  lemah  dalam  hal  pembuktian  perdatanya. Dalam  hukum  acara  perdata  yang berlaku pada umumnya, apabila terdapat suatu gugatan, maka pihak yang menggugat harus membuktikan  dalil-dalil  yang  dikemukakan  dalam  suatu  persengketaan. 4 Dengan  adanya prinsip pembuktian perdata ini,  maka akan sangat sulit bagi konsumen yang menjadi korban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Berbeda dengan ketentuan mengenai pembuktian perdata pada umumnya, Undang-undang nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  mengatur  mengenai  pembuktian  terbalik. Pembuktian terbalik dalam UUPK artinya bahwa beban pembuktian atas ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dibebankan kepada pelaku usaha.
Dalam hal penegakkan hukum dalam masyarakat terdapat  salah satu sumber hukum lainnya  selain  Undang-undang  yang  diakui  dalam  sistem  tata  hukum  Indonesia  yaitu Doktrin.  Doktrin  adalah  sumber  yang  disebut  juga  sebagai  pendapat  Sarjana  Hukum Terkemuka.  Doktrin  dapat  membantu  seorang  Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara dalam pengadilan. 5 Berkaitan dengan doktrin pembuktian perdata, di dalam sistem hukum common law terdapat doktrin Res Ipsa Loquitur.
Res  Ipsa  Loquitur merupakan  salah  satu  doktrin  dalam Tort  Law yang  sering digunakan apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan korban kecelakaan (penggugat) akibat suatu kelalaian tergugat. Pengadilan dapat menyimpulkan adanya kelalaian terhadap tergugat  tanpa  adanya  kewajiban  penggugat  untuk  menunjukkan  melalui  bukti  bahwa tergugat telah lalai. 6 Doktrin Res Ipsa Loquitur sering diterapkan di dalam kasus yang akan menyulitkan  penggugat  dalam  menunjukan  bukti  atas  kesalahan  tergugat  karena  hanya
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen”,
Era Hukum , Vol. 18, No. 2, 2020.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/9822 > [13/01/23]
2 Deviana  Yuanitasari,  “Re -evaluasi  Penerapan  Doktrun  Cavear  Venditor  dalam  Tanggung  Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen”, Arena Hukum , Vol.10, No. 3, 2017. <
https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/300/279> [18/12/22]
3 Deviana Yanitasari dan Hazar Kusmayati, Implementasi Prinsip Pembuktian Terbalik dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung:Logoz Publishing, 2017, hlm.61.
4 R.Subekti, Hukum Pembuktian cetakan ke-19, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. 15.
5 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum , Bandung: PT Alumni, 2016, hlm.72.
6 Beatrice  Nkechi  Okpalaobi  dan  P recious  Nduburuoke  Egbule,  “The  Rights  Of  Nigerian  Health Consumers In Cosmetic Surgery”, International Review of Law and Jurisprudence (IRLJ) , Vol.3, no.3, 2021. <https://www.nigerianjournalsonline.com/index.php/IRLJ/article/view/1971> [18/01/23]
tergugat yang mampu mengakses bukti tersebut salah satunya pada kasus-kasus malpraktik atau  kebakaran  hutan.  Penerapan  doktrin  Res  Ipsa  Loquitur  dalam  kasus  malapraktik terdapat dalam kasus Putusan Nomor 281/Pdt.G/2012/PN.Bdg.
Doktrin Res  Ipsa  Loquitur dalam  kasus  perlindungan  konsumen  diterapkan dalam pertimbangan  hakim  pada  Putusan  Nomor  18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Grt.  tentang keracunan  karena  makanan  kedaluwarsa.  Barang  kedaluwarsa  adalah  produk  yang  tidak boleh lagi diperjualbelikan oleh pelaku usaha karena barang tersebut telah melewati batas kelayakannya sehingga tidak boleh dikonsumsi. Barang yang kedaluwarsa jika dikonsumsi akan menyebabkan keracunan pada konsumennya. UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf (a) melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  kasus  keracunan  makanan  dijelaskan  bahwa  konsumen  bernama  Fitri mengalami kerugian karena anggota keluarganya mengalami keracunan setelah memakan produk nabati wafer keju kemasan kaleng 350 gram yang dibeli dari Asia Toserba. Seperti yang  diketahui,  dalam  Undang-undang  Perlindungan  konsumen  terdapat  juga  kewajiban konsumen  untuk  membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan  keselamatan.  Dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Grt, produk nabati wafer  keju  telah  mencantumkan  tanggal  kedaluwarsa  yang  dapat  dibaca  oleh  konsumen sebelum  mengkonsumsi  suatu  produk,  namun  Hakim  menyatakan  bahwa  hukum perlindungan konsumen  berlaku asas Res Ipsa Loquitur / the thing speak for itself berlaku dalam penerapan pembuktian hukum perlindungan konsumen. Sehingga pihak Asia Toserba harus berusaha menunjukkan bukti-bukti tidak adanya produk kedaluwarsa yang dijualnya, sedangkan  Fitri  selaku  konsumen  yang  mengalami  kerugian  akibat  keracunan  hanya berkewajiban membuktikan fakta-fakta akibat yang telah terjadi.
Pada akhir putusan, pihak Asia Toserba harus membayar uang kompensasi kepada Fitri sebagai korban keracunan makanan. Menjadi menarik untuk dikaji perihal kedudukan dan penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur dalam kasus perlindungan konsumen mengingat pembuktian  dalam  UUPK  telah  diatur  dalam  Pasal  28,  sedangkan  hakim  dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen maka berlaku prinsip Res Ipsa Loquitur.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji sebelumnya, maka terdapat 2 identifiksi masalah.  Pertama,  Bagaimana  Kedudukan  doktrin  Res  Ipsa  Loquitur  dalam  prinsip pembuktian  dalam  rangka  perlindungan  konsumen  di  Indonesia?  Kedua,  Bagaimana penerapan doktrin Res Ipsa Loquitur dalam praktik pembuktian dalam kasus perlindungan konsumen?

## METODE
Penelitian diadakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian perbandingan yaitu metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengkaji data sekunder dan bahan Pustaka dan metode pendekatan untuk membandingkan hukum suatu  negara  dengan  hukum  negara  lain.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  penelitian kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  untuk  memperkaya  sumber.  Hasil  dari  penelitian selanjutnya dijabarkan di dalam tulisan deskripstif yang mengaitkan masalah dengan teori hukum di dalam mengevaluasi praktik yang dilakukan oleh objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan  Doktrin  Res  Ipsa  Loquitur  dalam  Prinsip  Pembuktian  dalam  Rangka Perlindungan Konsumen di Indonesia
Res  ipsa  loquitur pada  dasarnya  adalah  suatu  presumsi  yang  menyimpulkan  suatu kesalahan dan hanya dapat dipatahkan apabila pihak pelaku dapat membuktikan sebaliknya. Pelaku  dapat  dianggap  lalai  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada,  korban  tidak  perlu membuktikan  adanya  unsur  kelalaian  pada  pihak  pelaku  dikarenakan  unsur-unsur  yang menyebabkan  timbulnya  kerugian  pada  konsumen  hanya  dapat  diketahui/diakses  oleh pelaku. 7 Selain  itu,  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  biasanya  tidak  akan  menimbulkan kerugian bagi korban tanpa adanya suatu kelalaian dari korban.
Tujuan dari doktrin res ipsa loquitur ini adalah untuk mencapai suatu keadilan bagi korban yang mana dalam kasus-kasus tertentu, seorang korban mengalami kesulitan dalam membuktikan  kelalaian  dari  pihak  pelaku  karena  bukti-bukti  untuk  memenuhi  unsur kesalahan  pada  kasus  perbuatan  melawan  hukum  berada  di  bawah  kontrol  pelaku.    Jika diimplementasikan  suatu  pembuktian  tradisional,  maka  hal  ini  akan  menjadi  suatu ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan atas kerugian yang dialaminya padahal kerugian tersebut ditimbulkan karena kelalaian pihak lain.
Dalam menerapkan doktrin res ipsa loquitur maka peristiwa-peristiwa yang dibuktikan oleh korban dalam hal ini konsumen dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti persangkaan- persangkaan.  Retnowulan  mengemukakan  bahwa  persangkaan  adalah  uraian  hakim  dari fakta  yang  terbukti  menyimpulkan  fakta  yang  tidak  terbukti.  Sejalan  dengan  pendapat Retnowulan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa persangkaan hanyalah merupakan kesimpulan belaka oleh karena itu dibutuhkan alat-alat bukti lainnya misalnya kesaksian atau surat-surat  yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata. Hal ini juga  sejalan  dengan  pendapat  Hakim  Purnawan  Narsongko  bahwa  persangkaan  secara formal adalah alat bukti yang sah di pengadilan yang terbentuk atas alat-alat bukti lain, sama halnya seperti alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana. 8
Alat  bukti  persangkaan  dapat  dijadikan  alat  bukti  melalui  penunjukan  fakta  bahwa seorang konsumen telah mengalami kerugian atas produk yang dijual oleh pelaku usaha, konsumen dapat memperlihatkan bukti akibat yang dialami oleh konsumen, seperti dalam kasus keracunan wafer keju yang dialami oleh Fitri dan keluarga. Dalam kasus ini, Fitri dan keluarga  dapat  menunjukan  bahwa  anggota  keluarganya  melalui  bukti  medis  telah mengalami  keracunan  makanan,  bukti  struk  pembelian  produk  di  PT  Asia  Toserba,  dan kaleng wafer yang menunjukkan tanggal kedaluwarsa.
Dari fakta-fakta yang ada dan dengan menerapkan Doktrin Res ipsa loquitur , hakim dapat  memberikan  suatu  kesimpulan  dari  suatu  peristiwa  yang  belum  jelas  dan  terang kemudian dihubungkan dengan peristiwa lainnya, membangun suatu persangkaan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1922 KUH Perdata yang berbunyi,
”  Persangkaan -persangkaan  yang  tidak  berdasarkan  undang-undang  sendiri, diserahkan  kepada  pertimbangan  dan  kewaspadaan  Hakim,  yang  namun  itu  tidak  boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain selain yang penting, teliti dan tertentu , dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang  mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula  apabila  dimajukan  suatu  bantahan  terhadap  suatu  perbuatan  atau  suatu  akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.”
Oleh karena itu, maka kedudukan doktrin res ipsa loquitur dalam prinsip pembuktian dalam kasus perlindungan konsumen berkaitan erat dengan pembuktian yang dibebankan oleh  hakim  pada  pelaku  usaha  sebagai  pihak  yang  memiliki  tanggung  jawab  atas  produk yang  dikonsumsi  konsumen  sekaligus  pihak  yang  menderita  lebih  sedikit  kerugian,
7 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum:Pendekatan Kontemporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013,hlm.
100
8 Hasil Wawancara dengan Hakim Purnawan Narsong di Pengadilan Negeri Khusus Kelas IA Kota Bandung pada Hari Kamis, 6 April 2023.
digunakan pada saat pembuktian dan hasilnya dapat membangun persangkaan bagi hakim sebagai  alat  bukti.  Doktrin  ini  juga  lebih  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen sebagai  korban.  Doktrin Res  Ipsa  Loquitur juga  sejalan  dengan  Pasal  28  UUPK  mengenai beban dan tanggung jawab pembuktian adanya unsur kesalahan yang dibebankan kepada pelaku usaha.
Penerapan  Doktrin  Res  Ipsa  Loquitur  dalam  Praktik  Pembuktian  Dalam  Kasus Perlindungan Konsumen
Doktrin res ipsa loquitur merupakan doktrin dalam bidang pembuktian perdata yang berangkat dari prinsip praduga lalai dan praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik. 9 Kesimpulan dari penerapan doktrin res ipsa loquitur ini ditarik dari suatu fakta yang sebenarnya merupakan presumsi kepada pihak pelaku. Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan dengan beberapa syarat yang diantaranya adalah: 10
a) Suatu peristiwa tidak akan terjadi tanpa adanya kelalaian dari pelaku;
b) Kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga;
c) Instrumen  atau  unsur  yang  menyebabkan  suatu  kerugian  sepenuhnya  ada  dalam kontrol dari pihak yang dituduh menjadi pelaku;
d) Kelalaian yang disebabkan ada dalam tanggungjawab atau kewajiban dari pelaku;
e) Korban tidak ikut berkontribusi dalam kesalahan tersebut.
Selain  daripada  kelima  syarat  tersebut  perlu  diperhatikan  juga  bagaimana  akses terhadap pembuktian tersebut. Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan pada kasus yang mana  pembuktian  atas  kejadian  tersebut  lebih  mudah  diakses  oleh  pelaku  atau  bahkan berada di bawah keeksklusifan pelaku, sehingga korban akan mengalami kesulitan untuk mengakses pembuktian tersebut. Penerapan doktrin ini juga dapat dipakai apabila pelaku memang terbiasa melakukan kelalaian saat melakukan tanggung jawab atau tugasnya.
Berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan yang terancam karena suatu produk yang  dikonsumsi.  Seorang  penggugat  bernama  Fitri  mendalilkan  bahwa  anggota keluarganya mengalami keracunan akibat mengkonsumsi produk wafer richeese yang dibeli dari  Asia  Toserba.  Hakim  dalam  kasus  ini,  menerapakan  doktrin res  ipsa  loquitur dalam hukum  perlindungan  konsumen.  Maka,  selanjutnya  jika  kasus  keracunan  makanan  ini dikaitkan dengan syarat-syarat dari penerapan doktrin res ipsa loquitur maka dapat dikaji sebagai berikut:

## Suatu peristiwa tidak akan terjadi tanpa adanya kelalaian dari pelaku
Dalam kasus ini dijelaskan bahwa keluarga Fitri mengalami keracunan makanan akibat mengkonsumsi produk yang dibeli melalui Asia Toserba. Dalam hal ini, maka Asia Toserba telah  melakukan  kelalaian  dalam  melakukan  pengecekan  atas  produk-produk  yang dijualnya. Kelalaian pelaku usaha dalam kasus ini juga ditunjukkan dari adanya selisih dalam pembukuan  pada  hari  dimana  Fitri  membeli  produk  wafer  keju  richeese.  Keracunan makanan yang dialami oleh Fitri dan keluarga tidak mungkin terjadi jika PT Asia Toserba tidak menjual produk kedaluwarsa kepada Fitri.
Kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga.
Kerugian yang dialami Fitri dan keluarga disebabkan oleh produk kedaluwarsa yang dikonsumsinya.  Dalam  hal  ini,  Fitri  dan  keluarga  mengonsumsi  barang  yang  dibeli sebagaimana  mengonsumsi  makanan  pada  umumnya  maka,  dalam  hal  ini  kerugian  yang dialami korban tidak disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga.
9 Zulham , Hukum Perlidungan Konsumen, Jakarta: Kencana, hlm. 91.
10 Munir Fuady, op.cit. , hlm. 101.
Instrumen  atau  unsur  yang  menyebabkan  suatu  kerugian  sepenuhnya  ada  dalam kontrol dari pihak yang dituduh menjadi pelaku . Pelaku usaha berkewajiban untuk teliti dalam memperjualkan produk. Dalam kasus ini, PT Asia Toserba memiliki kontrol untuk memeriksa setiap kelayakan daripada produk yang dijualnya, sehingga konsumen aman dalam membeli produk yang dijualnya. Produk kedaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi Fitri dan keluarga merupakan instrumen atau unsur yang sepenuhnya ada dalam kontrol PT Asia Toserba yaitu pihak yang dituduh menjadi pelaku.

## Kelalaian yang disebabkan ada dalam tanggungjawab atau kewajiban dari pelaku.
Pelaku  usaha  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  hak-hak  konsumennya.  Produk yang kedaluwarsa adalah produk yang tidak boleh diperjualbelikan karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena mengancam keselamatan yang mengonsumsinya.PT Asia Toserba telah melanggar hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (a)  UUPK yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang dibeli. PT Asia toserba memiliki kewajiban untuk melindungi hak konsumen dengan hanya menjual produk-produk yang layak untuk diperjualbelikan. Dalam kasus ini, PT Asia Toserba terbukti melakukan  penjualan  produk  Richeese  wafer  keju  yang  telah  kedaluwarsa  dibuktikan dengan adanya struk pembelian dan kaleng Richeese wafer keju yang telah kedaluwarsa.

## Korban tidak ikut berkontribusi dalam kesalahan tersebut.
Kesalahan  yang  dilakukan  oleh  PT  Asia  Toserba  dalam  kasus  ini  adalah  PT  Asia Toserba  telah  menjual  produk  yang  kedaluwarsa  sehingga  konsumennya  yaitu  Fitri  dan keluarganya  telah  mengalami  keracunan  makanan.  Dalam  kasus  ini,  kesalahan  yang diperbuat oleh Asia Toserba sepenuhnya merupakan kesalahan dari Asia Toserba. Fitri dan keluarga tidak ikut berkontribusi atas penjualan produk yang kedaluwarsa di Asia Toserba.
Selain  dari  kelima  unsur  tersebut  terdapat  unsur  lain  yang  cukup  penting  dalam penerapan doktrin res ipsa loquitur ini yaitu kesulitan dari korban untuk melakukan akses terhadap bukti-bukti dalam suatu sengketa. Dalam kasus keracunan makanan akibat produk kedaluwarsa ini juga, akses-akses penting yang dapat dijadikan bukti seperti rekaman CCTV, pembukuan perusahaan, dan daftar opname hanya dapat diakses oleh Asia Toserba sebagai pelaku usaha. Dalam kata lain, akses terhadap alat bukti sepenuhnya ada dalam kekuasaan eksklusif dari pihak pelaku (PT Asia Toserba).
Penerapan doktrin Res ipsa loquitur ini dapat diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen sepanjang memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat dari penerapan doktrin res ipsa loquitur seperti pada kasus keracunan makanan akibat produk yang kedaluwarsa yang dikaji dalam penelitian ini.

## PENUTUP
Kedudukan doktrin res ipsa loquitur dalam prinsip pembuktian dalam kasus perlindungan konsumen  berkaitan  erat  dengan  pembuktian  yang  dibebankan  oleh  hakim  pada  pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas produk yang dikonsumsi konsumen sekaligus  pihak  yang  menderita  lebih  sedikit  kerugian.  Doktrin  res  ipsa  loquitur  dapat digunakan pada saat pembuktian dan hasilnya dapat membangun persangkaan bagi hakim sebagai alat bukti. Doktrin Res Ipsa Loquitur ini sejalan dengan Pasal 28 UUPK mengenai beban dan tanggung jawab pembuktian adanya unsur kesalahan yang dibebankan kepada pelaku usaha.
Penerapan  doktrin  res  ipsa  loquitur  ini  dapat  diterapkan  dalam  kasus  perlindungan konsumen sepanjang memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat dari penerapan doktrin res  ipsa  loquitur.  Dalam  kasus  perlindungan  konsumen  pihak  yang  dibebankan  untuk melakukan pembuktian biasanya adalah pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki posisi yang lebih dominan daripada konsumen.

## Saran
1. Mengingat kedudukan Doktrin Res Ipsa Loquitur yang lebih memberikan keadilan dan keuntungan  bagi  konsumen,  terutama  dalam  hal  pembuktian  perdata  di  pengadilan maka perlu diterapkan dalam kasus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia
2. Melihat  masih  sedikit  penerapan  doktrin res  ipsa  loquitur dalam  kasus-kasus perlindungan  konsumen  di  Indonesia  maka  doktrin res  ipsa  loquitur perlu  untuk disosialisasikan  keberadaannya  kepada  hakim  dan  para  penegak  hukum  lainnya  di bidang  perlindungan  konsumen.    Dengan  demikian,  penegakan  akan  Hukum Perlidungan Konsumen dapat lebih memberikan keadilan bagi pra pihak

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Yuanitasari, D., & Kusmayati, H. (2017). Implementasi Prinsip Pembuktian Terbalik dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Bandun: Logoz Publishing.
Fuady, M. (2013). Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Subekti, R. (2015). Hukum Pembuktian Cetakan ke-19 . Bandung: Balai Pustaka.
Kusumaatmadja,M., & Sidharta,A.(2016). Pengantar Ilmu Hukum , Bandung: PT Alumni. Zulham.(2013). Hukum Perlidungan Konsumen .Jakarta: Kencana.

## Artikel Jurnal
Okpalaobi, B. N., & Egbule, , P. N. (2021). The Rights Of Nigerian Health Consumers In Cosmetic Surgery. International Review of Law and Jurisprudence (IRLJ), 3 (3).
Yuanitasari, D. (2018). Implikasi Prinsip Caveat Venditor Terhadap Perkembangan Hukum Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia. Arena  Hukum , 10 (3),  425 – 440. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.5
Mayana, R. F., Suryamah, A., & Gunawan, N. (2020). Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Transportasi Online Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Era Hukum , 18 (2).