The  Influence  of  Domestic  Investment  and  Government  Expenditure  on  the  Open Unemployment Rate Through Economic Growth in Banten Province
Pengaruh  PMDN  dan  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Tingkat  Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten
Tiara Ayu Kusumaningtyas 1* , Muchtolifah 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 19011010030@student.upnjatim.ac.id 1 , muchtolifah@yahoo.com 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
One of the macroeconomic problems faced by Banten Province is the high level of open unemployment rate . This problem is in contrast to the realization of domestic investment and government expenditure which tend to increase, as well as the relatively high economic growth. Hence, this condition is not under the ideal conditions in existing theories. This study aims to determine the effect of domestic investment and  government  expenditure on  the  open  unemployment  rate  in  Banten  Province  through  economic growth as an intervening variable by using time series data from 2007 to 2021 sourced from the  National and Banten Province Central Bureau of Statistics. This study uses the path analysis method and Sobel test to determine the mediating effect of intervening variable. The results of the study conclude that partially, domestic  investment  and  economic  growth  do  not  directly  affect  the  open  unemployment  rate,  while government expenditure directly affects the open unemployment rate. Meanwhile, domestic investment and  government  expenditure  do  not  indirectly  affect  the  open  unemployment  rate  through  economic growth.
Keywords: Domestic Investment, Government Expenditure, Economic Growth, Open Unemployment Rate

## ABSTRAK
Salah  satu  permasalahan  makroekonomi  yang  dihadapi  oleh  Provinsi  Banten  adalah  tingginya  tingkat pengangguran  terbuka.  Masalah  ini  berbanding  terbalik  dengan  perkembangan  realisasi  PMDN  dan pengeluaran pemerintah yang cenderung meningkat serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kondisi ini tidak sesuai dengan kondisi ideal pada teori-teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PMDN dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dengan menggunakan data time series dari 2007 hingga 2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur serta uji Sobel untuk mengetahui pengaruh mediasi dari variabel  intervening.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  secara  parsial  PMDN  dan  pertumbuhan ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  secara  langsung,  sedangkan pengeluaran  pemerintah  secara  langsung  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka. Sementara itu, PMDN dan pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci : PMDN,  Pengeluaran Pemerintah,  Pertumbuhan Ekonomi,  Tingkat Pengangguran Terbuka

## 1. Pendahuluan
Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar dan  berkelanjutan  demi  mencapai  kondisi  yang  lebih  baik  sekaligus  mendorong  pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tumbel et al., 2018). Kesuksesan pembangunan  ekonomi  suatu  negara  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  pengangguran,  yang didefinisikan  oleh  Sukirno  dalam  Ishak  (2018)  sebagai  suatu  kondisi  dimana  seseorang  yang termasuk  dalam  angkatan  kerja  sedang  mencari  pekerjaan  tetapi  belum  mendapatkannya. Pengangguran  dapat  diukur  dengan  tingkat  pengangguran  terbuka  (TPT),  yakni  persentase
Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
jumlah pencari kerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di suatu wilayah (Noviatamara et al., 2019).
Data dari World Bank (2022) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia berada pada posisi ketiga dari sepuluh negara ASEAN pada tahun 2021. Permasalahan ini tentu tidak terlepas dari kontribusi tiap provinsi yang ada, salah satunya yaitu Provinsi Banten yang merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka nomor tiga tertinggi di skala nasional pada  tahun  2021.  Selama  periode  tahun  2012-2021,  tingkat  pengangguran  terbuka  Provinsi Banten juga selalu lebih tinggi daripada tingkat nasional serta perkembangannya cenderung fluktuatif. Selain itu, dalam lingkup Pulau Jawa yang notebene merupakan sentral perekonomian nasional, rata-rata tingkat pengangguran terbuka selama periode tahun 2012 hingga 2021 di Provinsi Banten menempati posisi pertama dari enam provinsi yang ada, yaitu mencapai 9,31%.
Untuk  menangani  permasalahan  tersebut  diperlukan  pengkajian  mengenai  faktor- faktor  yang  memiliki  hubungan  atau  pengaruh  dengan  tingkat  pengangguran  terbuka,  salah satunya  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  yang  dapat  diartikan  sebagai  proses  meningkatnya produksi barang dan jasa dalam perekonomian (Tumbel et al., 2018). Hukum Okun menjelaskan bahwa  terdapat  hubungan  negatif  atau  berbanding  terbalik  antara  pertumbuhan  ekonomi dengan  tingkat  pengangguran  karena  pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan  produksi barang  dan  jasa,  sehingga  lapangan  pekerjaan  akan  bertambah,  penyerapan  tenaga  kerja meningkat, dan akhirnya menurunkan pengangguran (Mankiw, 2003 dalam Yacoub & Firdayanti, 2019).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jirang  et  al.  (2018)  dan  Radila  et  al.,  (2021)  juga menunjukkan  hasil  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  signifkan  terhadap pengangguran.  Di  sisi  lain,  penelitian  Yacoub  &  Firdayanti  (2019)  memberikan  temuan  yang berbeda, dimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran ialah tidak signifikan.
Meskipun perkembangannya cukup fluktuatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tergolong tinggi, karena pada tahun 2021 berada pada peringkat ke-8 nasional. Selain itu, selama periode  tahun  2012-2021,  pertumbuhan  ekonomi  Banten  juga  selalu  lebih  tinggi  daripada tingkat nasional, kecuali pada 2020 yang menjadi titik terendahnya akibat pandemi sehingga persentase  pertumbuhan  hanya  sebesar  -3,39%.  Pada  tahun  2021,  berbagai  program  dan stimulus  yang  dilakukan  pemerintah  Provinsi  Banten  berhasil  memperbaiki  kondisi perekonomian  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  secara  signifikan  hingga  mencapai 4,44%.
Pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  pengangguran  juga  tidak  terlepas  dari  besarnya investasi  yang  ditanamkan  di  daerah  tersebut.  Menurut  Sukirno  dalam  Buana  et  al.  (2018), investasi  merupakan  belanja  penanaman  modal  untuk  membeli  sarana  produksi  yang  akan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Teori Harrod- Domar menyatakan bahwa investasi diperlukan sebagai syarat tercapainya pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang (Murni, 2006 dalam Tumbel et al., 2018). Selain itu, peningkatan investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) juga akan meningkatkan pertumbuhan bisnis atau penciptaan industri serta memberikan input teknologi baik dalam bentuk produksi atau permesinan, sehingga menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya menurunkan pengangguran (Lusiana, 2012 dalam Helvira & Rizki, 2020). Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  penelitian  Pramesti  &  Yasa  (2019)  yang menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  signifikan  antara  investasi  terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penelitian (Silaban & Siagian, 2021) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan dari investasi terhadap pengangguran. Meskipun demikian, temuan yang berbeda diperoleh dari penelitian Tumbel et al. (2018) yang menunjukkan bahwa investasi tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  dan  tidak  pula  signifikan terhadap pengangguran menurut Helvira & Rizki (2020).
Perkembangan  realisasi  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  Provinsi  Banten memiliki tren yang positif dengan kecenderungan naik dari tahun ke tahun, dari yang semula hanya 2.490,28 Milyar Rupiah pada tahun 2012 hingga mencapai 31.145,66 Milyar Rupiah pada tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Banten telah membangun iklim investasi yang kondusif.  Hanya  saja,  pada  tahun  2021  terjadi  penurunan  yang  cukup  signifikan  menjadi 25.989,49 Milyar Rupiah.
Selain  investasi,  terdapat  indikator  lain  yang  juga  berperan  dalam  mengatasi perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  mengurangi  pengangguran,  yaitu  pengeluaran pemerintah.  Teori  Keynes  menyatakan  bahwa  diperlukan  intervensi  pemerintah  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah  (Hakib,  2019).  Selain  itu,  pengeluaran  pemerintah  yang  dialokasikan  untuk pembelian barang dan jasa akan menciptakan kesempatan kerja dan pada akhirnya mengurangi pengangguran (Jirang et al., 2018). Bukti empiris diperoleh dari penelitian Buana et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sementara  Jirang  et  al.  (2018)  membuktikan  bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Meskipun demikian,  ditemukan  pula  hasil  yang  menyatakan  tidak  adanya  pengaruh  signifikan  antara pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  maupun  pengangguran  dalam penelitian Tumbel et al. (2018).
Perkembangan pengeluaran pemerintah Provinsi Banten cenderung meningkat namun belum dapat dikatakan stabil karena terjadi penurunan pada tahun 2013 meskipun tidak terlalu signifikan. Begitu pula pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 12,77% dari tahun 2019 yang semula  mencapai  11.324,59  Milyar  Rupiah  menjadi  hanya  9.879,31  Milyar  Rupiah,  sebelum kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali menjadi 11.660,63 Milyar Rupiah.
Dengan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Provinsi  Banten  yang  merupakan  objek  dalam penelitian ini masih memiliki masalah terkait tingkat pengangguran terbuka yang fluktuatif dan selalu  lebih  tinggi  daripada  tingkat  nasional,  serta  rata-ratanya  selama  tahun  2012-2021 merupakan yang tertinggi di lingkup Pulau Jawa. Pada kenyataannya, kenaikan pertumbuhan ekonomi, realisasi PMDN, dan pengeluaran pemerintah tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, dimana kondisi ini tidak sesuai dengan teori yang  ada.  Penelitian-penelitian  terdahulu  yang  menguji  keterkaitan  antara  variabel-variabel tersebut juga masih memiliki perbedaan hasil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  PMDN  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  tingkat  pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

## 2. Tinjauan Pustaka Investasi (PMDN)
Investasi  adalah  pengeluaran-pengeluaran  yang  dialokasikan  oleh  masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah untuk membeli barang-barang modal atau peralatan produksi dengan  tujuan  mengganti  atau  menambah  barang  modal  yang  digunakan  untuk  menambah produksi  di  masa  mendatang  (Murni,  2016).  Selanjutnya,  Mashudi  et  al.  (2017)  membagi investasi  menjadi Public  Investment dan Private  Investment ,  dimana Public  Investment merupakan  investasi  atau  penanaman  modal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  baik  pusat maupun daerah, sedangkan Private Investment merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta.  Berdasarkan  sumber  kepemilikan  modal,  investasi  swasta  dapat  dibagi  lagi  menjadi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) (Ningsih & Sari, 2018). Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri (PMDN)  merupakan  penanaman  modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  Indonesia  yang dilakukan  oleh  penanam  modal  dalam  negeri  dengan  menggunakan  modal  dalam  negeri (Kambono & Marpaung, 2020).

## Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah atau government expenditure merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal, yang didefinisikan oleh Murni (2016) sebagai seluruh pengeluaran pemerintah yang  atas  pengeluaran  tersebut  pemerintah  dapat  menerima  balas  jasanya  secara  langsung. Sementara itu, Mankiw (2018) menyebutnya dengan istilah belanja pemerintah, yang diartikan sebagai pengeluaran atau belanja barang dan jasa oleh pemerintah lokal, negara bagian, hingga pemerintah federal, termasuk di dalamnya adalah biaya upah pegawai pemerintah.

## Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Sukirno dalam Hasan et al. (2018), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran  kuantitatif  yang  memberikan  gambaran  perkembangan  kondisi  perekonomian  suatu wilayah pada tahun tertentu dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan yang dimaksud adalah perubahan total output nasional dalam suatu tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam satuan persen.

## Tingkat Pengangguran Terbuka
Pengangguran  menurut  Falianty  (2019)  adalah  orang-orang  yang  termasuk  dalam golongan  angkatan  kerja  dan  sedang  berkeinginan  untuk  bekerja,  namun  belum  berhasil memperoleh  pekerjaan.  Badan  Pusat  Statistik  juga  menjelaskan  pengangguran  sebagai penduduk yang sedang tidak bekerja namun sedang mencari lapangan kerja, menyiapkan usaha baru, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena sudah mendapatkannya namun belum mulai  bekerja  (Roring  et  al.,  2020).  Sementara  itu,  tingkat  pengangguran  terbuka  (TPT) merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam satuan persen (Mankiw, 2018).

## Hubungan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Teori  Keynes  menjelaskan  bahwa  investasi  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi karena investasi merupakan salah satu komponen dalam permintaan agregat, sehingga meningkatnya  investasi  akan  memacu  laju  pertumbuhan  ekonomi  (Mahyuddin,  2021).  Teori Pertumbuhan  Harrod-Domar  juga  menjelaskan  bahwa  investasi  memegang  peranan  penting dalam  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  jangka  panjang  (Murni,  2016).  Hal  ini dikarenakan  investasi  memungkinkan  terjadinya  peningkatan output perekonomian  melalui peningkatan stok barang modal. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif atau searah antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi.

## Hubungan Investasi terhadap Pengangguran
Menurut  Mashudi  et  al.  (2017),  penambahan  barang  modal  akibat  investasi  akan meningkatkan kapasitas produksi di masa depan sehingga penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Sejalan dengan itu, Blanchard (2016) dalam Fathi (2021) juga menjelaskan bahwa investasi  akan  mendorong  kegiatan  produksi  sehingga  menambah  lapangan  pekerjaan,  dan kesempatan kerja baru tersebut pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  investasi  memiliki  pengaruh  yang  negatif  terhadap pengangguran.

## Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Teori  Keynesian,  sistem  ekonomi  pasar  tampaknya  sulit  untuk  menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dan bahkan sering menimbulkan instability, inequity, dan inefficiency sehingga akan menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam jangka  panjang,  sehingga  pemerintah  memegang  peranan  yang  sangat  besar  dalam
menciptakan pertumbuhan ekonomi (Murni, 2016). Oleh sebab itu, menurut Keynes diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hakib, 2019). Hukum Wagner juga menunjukkan adanya hubungan yang positif atau berbanding lurus antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Salhab & Soedjono, 2012 dalam Mahzalena & Juliansyah, 2019).

## Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran
Belanja  pemerintah  dapat  menjadi  salah  satu  sarana  dalam  menanggulangi pengangguran,  misalnya  dengan  membuka  lapangan  pekerjaan  yang  bersifat  padat  karya (Putong, 2013). Hal ini sejalan dengan pendapat Keynes yang menyatakan bahwa diperlukan intervensi pemerintah dalam sistem perekonomian, dimana suntikan dana berupa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk proyek-proyek yang menyerap banyak tenaga kerja ( labor intensive )  dinilai  dapat  meningkatkan  output  nasional  sehingga  pada  akhirnya  mengurangi pengangguran  (Falianty,  2019).  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negative atau berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran.

## Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran
Hukum  Okun  ( Okun’s  Law )  menjelaskan  hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi dengan pengangguran, dimana setiap pertumbuhan GNP atau PDB sebesar 2,5% pada tahun tertentu akan diikuti penurunan tingkat pengangguran sebesar 1% (Putong, 2013). Dengan kata lain, terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Hal ini terjadi karena peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan diikuti dengan kenaikan proses produksi,  sehingga  akan  lebih  banyak  tenaga  kerja  yang  terserap  untuk  memenuhi  output produksi yang diminta. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja tersebut pada akhirnya akan mengurangi pengangguran (Garnella et al., 2020).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh PMDN  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, yang dipilih menjadi objek penelitian karena memiliki permasalahan terkait tingkat pengangguran terbuka yang cenderung fluktuatif dan selalu lebih tinggi  dari  tingkat  nasional,  serta  rata-ratanya  dalam  kurun  waktu  10  tahun  menempati peringkat tertinggi di lingkup Pulau Jawa. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk time series yang diperoleh dari dokumen atau publikasi pada website Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dan Nasional dari tahun 2007 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur ( path analysis) yang disertai uji sobel dengan alat analisis SPSS versi 26. Berikut merupakan model struktural analisis jalur dalam penelitian ini.
Gambar 1. Model Struktural Analisis Jalur
Selanjutnya,  dari  model  struktural  analisis  jalur  tersebut  dapat  dijabarkan  dua persamaan regresi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.
1. Persamaan Struktural I PERT = α + β 1 PMDN + β 2 PP + e 1
2. Persamaan Struktural II TPT = α + β 3 PMDN + β 4 PP + β 5 PERT + e 2 Keterangan : PERT = Pertumbuhan Ekonomi (Z) TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) PMDN = PMDN (X1) PP = Pengeluaran Pemerintah (X2) β = Koefisien Regresi α = Konstanta e = Error Term
4. Hasil dan Pembahasan Pengaruh Langsung
1. Persamaan Struktural I
Tabel 1. Hasil Analisis Pengaruh PMDN (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z)
Dari hasil uji tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut. PERT = α + β 1 PMDN + β 2 PP + e 1 PERT = -18,763 + (-0,00035)PMDN + (3,194) PP + e Berikut beberapa interpretasi yang dapat diambil dari persamaan regresi tersebut.
a. Nilai konstanta (α) sebesar -18,763 (bernilai negatif) menunjukkan bahwa apabila PMDN dan pengeluaran  pemerintah  diasumsikan  konstan,  maka  nilai  pertumbuhan  ekonomi  adalah sebesar -18,763 persen.
b. Koefisien variabel PMDN (β 1 ) sebesar -0,00035 (bernilai negatif) menunjukkan bahwa apabila PMDN mengalami kenaikan sebesar satu Milyar Rupiah, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,00035 persen dengan asumsi bahwa variabel pengeluaran pemerintah konstan.
c. Koefisien variabel pengeluaran pemerintah (β 2 ) sebesar 3,194 (bernilai positif) menunjukkan bahwa  apabila  pengeluaran  pemerintah  mengalami  kenaikan  sebesar  satu  Milyar  Rupiah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan sebesar 3,194 persen dengan asumsi bahwa variabel PMDN konstan.

## Koefisien Determinasi Tabel 2. Koefisien Determinasi Persamaan Struktural I
Berdasarkan tabel di atas diketahui koefisien determinasi sebesar 0,680 yang artinya, variasi variabel pertumbuhan ekonomi (Z) yang mampu diterangkan oleh variabel PMDN (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) adalah sebesar 0,680 atau 68%, sedangkan 32% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel di luar persamaan ini.

## Uji F (Simultan)
Tabel 3. Output Uji F Persamaan Struktural I
Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai sig. uji F sebesar 0,001 < α = 0,05 serta nilai F hitung 12,727 > F tabel 3,89, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu PMDN  (X1)  dan  pengeluaran  pemerintah  (X2)  secara  bersamaan  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi (Z).
Uji t (Parsial)

## Tabel 4. Output Uji t Persamaan Struktural I
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil uji t untuk persamaan struktural I sebagai berikut.
a. Variabel PMDN (X1) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 < α 0,05 serta nilai t hitung -4,645  > t tabel 2,17881  berarti  bahwa  variabel  PMDN  (X1)  secara  parsial  berpengaruh  signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Z).
b. Variabel pengeluaran pemerintah (X2) dengan nilai signifikansi sebesar 0,017 < α = 0,05 serta nilai t hitung 2,783  > t tabel 2,17881 berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Z).

## 2. Persamaan Struktural II
Tabel 5. Hasil Analisis Pengaruh PMDN (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (Z) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)
Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut. TPT = α + β 3 PMDN + β 4 PP + β 5 PERT + e 2 TPT = 58,964 + (0,00013)PMDN + (-5,697)PP + (-0,016)PERT + e Berikut beberapa interpretasi yang dapat diambil dari persamaan tersebut.
a. Nilai  konstanta  (α)  sebesar  58,964  (bernilai  positif)  menunjukkan  bahwa  apabila  PMDN, pengeluaran  pemerintah,  dan  pertumbuhan  ekonomi  diasumsikan  konstan,  maka  nilai tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 58,964 persen.
b. Koefisien variabel PMDN (β 3 ) sebesar 0,00013 (bernilai positif) menunjukkan bahwa apabila PMDN mengalami kenaikan sebesar satu Milyar Rupiah, maka tingkat pengangguran terbuka
juga  akan  mengalami  kenaikan  sebesar  0,00013  persen  dengan  asumsi  bahwa  variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi konstan.
c. Koefisien  variabel  pengeluaran  pemerintah  (β 4 )  sebesar  -5,697  (bernilai  negatif) menunjukkan  bahwa  apabila  pengeluaran  pemerintah  mengalami  kenaikan  sebesar  satu Milyar Rupiah, maka tingkat pengangguran  terbuka akan mengalamii penurunan sebesar 5,697 persen dengan asumsi bahwa variabel PMDN dan pertumbuhan ekonomi konstan.
d. Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (β 5 ) sebesar -0,016 (bernilai negatif) menunjukkan apabila  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  kenaikan  sebesar  satu  persen,  maka  tingkat pengangguran  terbuka  akan  mengalami  penurunan  sebesar  0,016  persen  dengan  asumsi bahwa variabel PMDN dan pengeluaran pemerintah konstan.

## Koefisien Determinasi Tabel 6. Koefisien Determinasi Persamaan Struktural II
Berdasarkan tabel di atas diketahui koefisien determinasi sebesar 0,939 yang berarti bahwa variasi variabel pertumbuhan ekonomi (Z) yang mampu diterangkan oleh variabel PMDN (X1)  dan  pengeluaran  pemerintah  (X2)  adalah  sebesar  0,939  atau  93,9%,  sedangkan  sisanya sebesar 6,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model persamaan ini.

## Uji F (Simultan)
Tabel 7. Output Uji F Persamaan Struktural II
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diketahui nilai sig. uji F sebesar 0,000 < α = 0,05 serta nilai F hitung 55,957  > F tabel 3,59, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen  yaitu  PMDN  (X1),  pengeluaran  pemerintah  (X2),  dan  pertumbuhan  ekonomi  (Z) secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen  tingkat  pengangguran terbuka (Y).

## Uji t (Parsial)

## Tabel 8. Output Uji t Persamaan Struktural II
Dari tabel di atas diperoleh hasil uji t untuk persamaan struktural II sebagai berikut. a. Variabel PMDN (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,067 > α = 0,05 serta nilai t hitung 2,029 <  t tabel 2,20099,  sehingga  variabel  PMDN  (X1)  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka (Y).
b. Variabel  pengeluaran  pemerintah  (X2)  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  α  =  0,05 serta nilai t hitung -7,599 > t tabel 2,20099, sehingga variabel pengeluaran pemerintah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka (Y).
𝑆𝑎𝑏
c. Variabel pertumbuhan ekonomi (Z) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,915 > α = 0,05 serta nilai t hitung -0,109 < t tabel 2,2009, sehingga variabel pertumbuhan ekonomi (Z) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka (Y).

## Pengaruh Tidak Langsung
1. Pengaruh PMDN terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi Analisis Jalur ( Path Analysis )
Gambar 2. Diagram Jalur Pengaruh PMDN terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi
Pengaruh langsung X1 terhadap Y Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui Z = 0,00013 = 0,00035 x -0,016 = -0,0000056 Pengaruh total = 0,00013 + (-0,0000056)  = 0,0001356 Uji Sobel
𝑆𝑎𝑏 = √𝑏 2 𝑆𝑎 2 + 𝑎 2 𝑆𝑏 2 + 𝑆𝑎 2 𝑆𝑏 2
𝑆𝑎𝑏 = √(−0,016) 2 0,00007 2 + (−0,00035) 2 0,147 2 + 0,00007 2 0,147 2
𝑆𝑎𝑏 = √0,0000000459299 𝑆𝑎𝑏 = 0,0002143 Selanjutnya, nilai t hitung didapatkan melalui rumus berikut. t hitung = 𝑎𝑏 (–0.00035)(–0,016) 0,0002143 0,0000056 0,0002143
t hitung = 0,0261316 Berdasarkan hasil perhitungan uji sobel di atas, diperoleh nilai t hitung sebesar 0,0261316 yang mana hasil ini lebih kecil daripada nilai t tabel dengan signifikansi  5% yaitu 1,96. Dari hal ini dapat  disimpulkan  bahwa  PMDN  secara  tidak  langsung  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, serta pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi variabel intervening.
2. Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  melalui Pertumbuhan Ekonomi
Analisis Jalur ( Path Analysis )
Gambar 3. Diagram Jalur Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi
t hitung = t hitung =
𝑆𝑎𝑏
Pengaruh langsung X2 terhadap Y Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui Z = -5,697 = 3,194 x (-0,016) = -0,051104 Pengaruh total = -5,697 + (-0,051104) = -5,748104 Uji Sobel
𝑆𝑎𝑏 = √𝑏 2 𝑆𝑎 2 + 𝑎 2 𝑆𝑏 2 + 𝑆𝑎 2 𝑆𝑏 2
𝑆𝑎𝑏 = √(−0,016) 2 1,148 2 + 3,194 2 0,147 2 + 1,148 2 0,147 2 𝑆𝑎𝑏 = √0,249263078 𝑆𝑎𝑏 = 0,499262534
Selanjutnya, t hitung didapatkan melalui rumus berikut. t hitung = 𝑎𝑏 (3,194)(–0,016) 0,499262534 –0,051104 0,499262534
t hitung = - 0,102358973 Berdasarkan perhitungan uji sobel di atas, didapatkan t hitung sebesar 0,102358973 yang mana  lebih  kecil  daripada  nilai  t tabel dengan  signifikansi  5%  yaitu  1,96.  Dengan  ini  dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat  pengangguran  terbuka  melalui  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Banten,  serta pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi variabel intervening.

## Pembahasan Pengaruh Langsung PMDN terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  PMDN  secara  langsung  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  di  Provinsi  Banten  selama periode  tahun  2007  hingga  2021.  Kondisi  ini  tidak  sesuai  dengan  Teori  Harrod-Domar  yang menjelaskan adanya pengaruh negatif dari investasi terhadap pengangguran. Kondisi ini terjadi karena investasi PMDN di Provinsi Banten cenderung bersifat padat modal ( capital intensive ). Salah  satu  pendorongnya  ialah  struktur  ekonomi  Provinsi  Banten  yang  semakin  bergeser  ke dominasi  sektor  tersier,  sehingga  penyerapan  tenaga  kerja  menurun  dan  pengangguran meningkat.  Terlebih  lagi,  sektor  industri  pengolahan  dengan  kontribusi  terbesar  dalam perekonomian  Banten  juga  mulai  mengalami  perlambatan  pertumbuhan  dan  sudah  mulai menggunakan  teknologi  demi  mencapai  efisiensi.  Selain  itu,  daerah  tujuan  PMDN  pun  tidak merata,  melainkan  hanya  terfokus  di  derah  Banten  Utara  (Kabupaten  Tangerang,  Kota Tangerang,  dan  Kota  Tangerang  Selatan),  sehingga  lapangan  kerja  hanya  terpusat  di  daerah tersebut dan pengangguran di daerah lain masih tetap tinggi. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan penelitian Supriawan & Arka (2019) serta Helvira & Rizki (2020).

## Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
Dari  hasil  uji  yang  dipaparkan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengeluaran pemerintah  secara  langsung  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  di Provinsi  Banten  selama  periode  tahun  2007-2021.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kenaikan pengeluaran pemerintah akan menekan atau menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hasil ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam Teori Keynes yang menyatakan bahwa tdiak selalu tercipta  kondisi full  employment pada  sistem  perekonomian,  sehingga  diperlukan  adanya intervensi  pemerintah  yang  salah  satunya  melalui  peningkatan  pengeluaran  pemerintah. Misalnya  dengan  mengalokasikan  pengeluaran  pemerintah  pada  sektor  pendidikan  dan
t hitung = t hitung =
kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, atau untuk mendanai proyek-proyek padat  karya  dalam  upaya  pengembangan  infrastruktur  seperti  jalan  raya,  jembatan,  dan pelabuhan  yang  meningkatkan  kebutuhan  akan  tenaga  kerja  sehingga  pada  akhirnya mengurangi pengangguran. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Jirang et al. (2018) , Kaharudin et al. (2019), serta Wardhana & Kharisma (Wardhana & Kharisma, 2021) yang sama- sama  menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap pengangguran.

## Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dijelaskan  sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  secara  langsung  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten selama periode tahun 2007-2021. Hasil ini tidak sesuai dengan Hukum Okun yang menjelaskan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  banyak  pengangguran  friksional  dan  struktural dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah di Provinsi Banten, sementara banyak migran yang  lebih  unggul  dan  mudah  memperoleh  pekerjaan.  Selain  itu,  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi  Banten  juga  mulai  banyak  didorong  oleh  pemanfaatan  teknologi  sehingga memungkinkan  otomatisasi  pekerjaan  dan  mengurangi  kebutuhan  tenaga  kerja  sekaligus menaikkan  standar  keahlian  yang  dibutuhkan  oleh  tenaga  kerja.  Hal  ini  pada  akhirnya berdampak pada masih banyaknya angkatan kerja yang menganggur. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roring et al. (2020), Purba (2020), serta  Palindangan  &  Bakar  (2021)  yang  menyimpulkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

## Pengaruh  Tidak  Langsung  PMDN  terhadap  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  melalui Pertumbuhan Ekonomi
Dari hasil perhitungan uji sobel dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu menjadi variabel intervening, sehingga PMDN secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  mulai  bergesernya  struktur  perekonomian  Provinsi Banten,  dimana  kontribusi  sektor-sektor  tersier  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi semakin meningkat. Kondisi ini juga menggeser minat investasi dari sektor sekunder menjadi sektor  tersier  yang  cenderung  bersifat  padat  modal  ( capital  intensive )  sehingga  permintaan tenaga kerja menurun.  Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan dari penelitian Tumbel et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa investasi secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka melalui Pertumbuhan Ekonomi
Dari  perhitungan  uji  sobel  diketahui  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  ternyata  tidak mampu menjadi variabel intervening, sehingga pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi  Banten.  Kondisi  ini  dikarenakan  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Banten  mulai didominasi  oleh  sektor  tersier  yang  cenderung  didukung  oleh  teknologi  atau  permesinan sehingga menurunkan kesempatan kerja dan pada akhirnya tidak banyak berpengaruh dalam menurunkan  tingkat  pengangguran  terbuka.  Oleh  karena  itu,  pengeluaran  pemerintah  lebih memberikan  pengaruh  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  apabila  dialokasikan  untuk proyek-proyek padat karya atau untuk pengembangan pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja  sehingga  lebih  mudah  memperoleh  pekerjaan  dan  pada akhirnya  tingkat  pengangguran  terbuka  dapat  dikurangi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan
penelitian  Tumbel  et  al.  (2018)  yang  membuktikan  bahwa  belanja  pemerintah  melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.

## 5. Penutup Kesimpulan
Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan.
1. PMDN  secara  langsung  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengangguran  terbuka  di Provinsi Banten.
2. Pengeluaran  pemerintah  secara  langsung  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
3. Pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
4. PMDN secara tidak langsung melalui  pertumbuhan ekonomi  tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten
5. Pengeluaran  pemerintah  secara  tidak  langsung  melalui  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

## Saran
1. Pemerintah daerah diharap menerapkan kebijakan yang dapat menarik minat investasi di sektor-sektor  padat  karya,  meningkatkan  pemerataan  proyek  PMDN  di  seluruh  wilayah Provinsi Banten, serta mengembangkan program yang mendorong investasi di sektor-sektor informal seperti UMKM.
2. Outsourcing perlu dikurangi dengan ditunjang oleh program-program peningkatan kualitas dan  daya  saing  tenaga  kerja,  mulai  dari  pengembangan  pendidikan,  kesehatan,  hingga pengembangan keterampilan melalui pelatihan kerja, sertifikasi, pelatihan wirausaha, atau pelatihan digitalisasi, sehingga penyerapan tenaga kerja asli daerah dapat meningkat.

## Daftar Pustaka
Buana,  A.  L.,  Saragih,  H.  J.  R.,  &  Aritonang,  S.  (2018).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di  Pulau  Jawa  Tahun  2011  -  2015. Jurnal  Kajian  Akademisi  Dan  Literasi  Ilmu  Ekonomi Pertahanan , 4 (2), 1–20. https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/315
Falianty, T. A. (2019). Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia . Depok : Rajawali Pers.
Fathi,  K.  A.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Inflasi,  Investasi  PMDN,  Upah Minimum,  dan  Kualitas  SDM  Terhadap  Pengangguran  Terbuka  Pada  Enam  Provinsi  di Pulau Jawa Tahun 2005-2019. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 9 (2), 1–25.
Garnella,  R.,  Wahid,  N.  A.,  &  Yulindawati.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam , 1 (1),  21–35. https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jimebis.v1i1.104
Hakib,  A.  (2019).  Pengaruh  Konsumsi  Rumah  Tangga  dan  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2012-2016. Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , 15 (1), 56–71. https://core.ac.uk/download/pdf/233602415.pdf Hasan,  I.,  Zunawanis,  &  Kurnia  Zahra,  R.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi terhadap  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di  Kabupaten  Nagan  Raya. EKOMBIS  :  Jurnal Fakultas Ekonomi , 4 (2), 133–142. https://doi.org/https://doi.org/10.35308/ekombis.v4i2.5243
Helvira, R., & Rizki, E. P. (2020). Pengaruh Investasi, Upah Minimun, dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran  Terbuka  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Journal  of  Islamic  Economy  and Business (JIsEB) , 1 (1), 53–62. http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jiseb Ishak,  K.  (2018).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pengangguran  dan  Inflikasinya  terhadap Indek Pembangunan di Indonesia. IQTISHADUNA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 7 (1), 22– 38.
Jirang, A., Musa, A. H., & Wijaya, A. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi
Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman , 3 (4), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.29264/jiem.v3i4.2318 Kaharudin,  R.,  Kumenaung,  A.  G.,  &  ...  (2019).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). Jurnal Berkala Ilmiah … . https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25431 Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia. Jurnal  Akuntansi , 12 (1),  137–145. https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282
Mahyuddin, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan Mutu SDM terhadap Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan Tahun 2000-2019 . Universitas Hasanuddin.
Mahzalena, Y., & Juliansyah, H. (2019). Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Regional Unimal , 2 (1), 37– 50. https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jeru.v2i1.1742
Mankiw, N. G. (2018). Pengantar Ekonomi Makro (Edisi 7). Jakarta : Salemba Empat.
Mashudi,  D.,  Taufiq,  M.,  &  Priana,  W.  (2017). Pengantar  Teori  Ekonomi .  Selman  :  Gosyen Publishing.
Murni, A. (2016). Ekonomika Makro (Edisi Revisi). Bandung : PT Refika Aditama.
Ningsih, D., & Sari, S. I. (2018). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam. Jurnal Akuntansi Barelang , 3 (1), 21–31.
Noviatamara, A., Ardina, T., & Amalia, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Riset  Ekonomi Pembangunan , 4 (1), 53–60. http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP Palindangan, J., & Bakar, A. (2021). Temuan Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mimika. Jurnal  KRITIS , 5 (1),  65–80.  http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal- kritis/article/view/149
Pramesti,  D.  A.  D.  G.,  &  Yasa,  I.  N.  M.  (2019).  Pengaruh  Investasi  dan  Inflasi  terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Klungkung. E-Jurnal EP Unud , 8 (11), 2562–2590. https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/52321/32348
Purba,  B.  (2020).  Analisis  Tentang  Pengaruh  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia. Jurnal Humaniora , 4 (1),
194–204. https://doi.org/https://doi.org/10.30601/humaniora.v4i1.997
Putong,  I.  (2013). Economics  Pengantar  Mikro  dan  Makro (Edisi  5).  Jakarta  :  Mitra  Wacana Media.
Radila,  I.  D.,  Priana,  W.,  &  Wahed,  M.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendidikan,  dan  Kemiskinan  terhadap  Pengangguran  Di  Provinsi  Bali. Jurnal  Syntax Admiration , 2 (6), 1054–1065. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.252 Roring, G. D. J., Kumenaung, A. G., & Lapian, A. L. Ch. P. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4 Kota di Provinsi Sulawesi
Utara. Jurnal  Pembanguan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah , 20 (4),  70–87. https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.32806.20.4.2019 Abstrak
Silaban,  P.  S.  M.  J.,  &  Siagian,  S.  J.  (2021).  Pengaruh  Inflasi  dan  Investasi  terhadap  Tingkat Pengangguran  Terbuka  di  Indonesia  Tahun  2002-2019. Niagawan , 10 (2),  109–119. https://doi.org/https://doi.org/10.24114/niaga.v10i2.18965
Supriawan, I. K. G. P., & Arka, S. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap  Pengangguran  dan  Kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Bali. E-Jurnal  EP Unud , 10 (9), 3644–3674.
Tumbel, S. D. A., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah dan Investasi  terhadap Pertumbuhan Ekonomi  dan Dampaknya terhadap Pengangguran di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah ,
19 (1), 46–60. https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.32717.19.1.2018 Wardhana,  A.,  &  Kharisma,  B.  (2021).  Determinan  Tingkat  Pengangguran  Antar  Provinsi  di Indonesia. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 10 (5).
https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/70606/39469
World  Bank.  (2022). Unemployment,  total  (%  of  total  labor  force)  (national  estimate) . https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?end=2021&name_desc=false &start=2021&view=bar
Yacoub, Y., & Firdayanti, M. (2019). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap  Pengangguran  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Barat. Prosiding SATIESP , 132–142. https://feb.untan.ac.id/wp- content/uploads/2020/02/Lengkap-1.pdf#page=140