JIGE 5 (1) (2024) 123-137

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2302
Optimalisasi  Pemanfaatan  Dana  Desa  dalam  Pembiayaan  Program pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Ilili  Kecamatan  Kesuy  Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur
Muh. Fauzan Rumailili 1* , Petronela Sahetapy 2 , Hengky Pattimukay 2 , Hendry Selanno 2
1 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura , Ambon , Indonesia 2, Dosen Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura , Ambon , Indonesia *Corresponding author email: mohfauzalrumailili@gmail.com

## Article Info
Article history:
Received January 15, 2024
Approved February 5, 2024

## ABSTRACT
Optimizing  the  Utilization  of  Village  Funds  in  Financing  Community Empowerment  Programs  in  Ilili  Village,  Kesuy  Watubela  District, Eastern  Seram  Regency.  The  research  results  show  that  the  use  of village funds in financing community empowerment programs has not achieved  optimal  results,  so  it  is  important  to  follow  up  through focused  and  specific  planning,  implementation  and  control  of programs  that  are  oriented  towards  increasing  community  economic income.  If  the  use  of  village  funds  in  a  procedural  manner  including planning,  implementation  and  control  is  carried  out  optimally,  the expected  goals  will  be  achieved  in  financing  community empowerment  programs  and  realizing  community  welfare  in  Ilili Village, Kesuy Watubela District, Eastern Seram Regency.

## ABSTRAK
Optimalisasi  Pemanfaatan  Dana  Desa  Dalam  Pembiayaan  Program Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Ilili  Kecamatan  Kesuy  Watubela Kabupaten  Seram  Bagian  Timur.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Pemanfaatan  dana  desa  dalam  pembiayaan  program  pemberdayaan masyarakat  belum  mencapai  hasil  yang  optimal  sehingga  penting ditindaklanjuti  melalui  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian secara  lterfokus  dan  spesifik  pada  program  yang  berorientasi  pada peningkatan  pendapatan  ekonomi  masyarakat.  Apabila  pemanfaatan dana desa secara terprosedur meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian  dilakukan  secara  optimal  maka  akan  tercapai  tujuan yang  diharapkan  dalam  pembiayaan  program  pemberdayaan masyarakat  dan  terwujud  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.
Keywords:
village funds, community empowerment .
Copyright © 2024, The Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How  to  cite :  Rumailili,  M.  F.,  Sahetapy,  P.,  Pattimukay,  H.,  &  Selanno,  H.  (2024).  Optimalisasi  Pemanfaatan  Dana  Desa Dalam  pembiayaan  Program  pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Ilili  Kecamatan  Kesuy  Watubela  Kabupaten  Seram  Bagian Timur. Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (1), 123–137. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2302

## PENDAHULUAN
Pembangunan di Desa yang akan menjadi wadah atau tempat bagi masyarakat perdesaan atau  kelurahan  dalam  membangun  diri  dan  lingkungannya  secara  mandiri  yang  mencakup pembangunan  sarana  dan  prasarana  serta  sosial  ekonomi  pedesaan/kelurahan.  Program Pembangunan  di  Desa  merupakan  program/kegiatan yang  menempatkan  upaya penanggulangan  kemiskinan  dan  pengangguran  serta  pengurangan  ketimpangan  pembangunan antar wilayah-wilayah desa. Program-program Pembangunan Desa ini tertuang dalam Undang- undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pasal  112  ayat  4  diamanatkan  bahwa  pemberdayaan masyarakat  Desa  dilaksanakan  dengan  pendampingan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya,  desa  menerima  dana  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  disebut  dengan  dana  desa.  Dalam  ketentuan  Permendes No.5  Tahun  2015  tentang  penetapan  prioritas  penggunaan  dana  desa  dialokasikan  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  desa  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa harus efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu  yang  telah  direncanakan  karna  efektivitas  suatu  program  yang  dijalankan  berimplikasi pada hasilnya. Dengan adanya dana desa maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Dalam  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  114  tahun  2014,  tentang  pedoman pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan cara partisipatif guna pemanfaatan dan  pengalokasian  sumber  daya  desa  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sIstem pengelolahan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikordinasi oleh kepala desa dengan mendepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan. Program-program yang di buat di  Desa  adalah  upaya  mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, khususnya Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela sesuai dengan dana dan anggaran yang dimiliki atau diterimah dari  pemerintah  untuk  mengembangkan  Desa  yang  bertujuan  memajukan  kesejahteraan  untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakatnya.  Masyarakat  di  Desa  Ilili  merupakan  salah  satu kelompok masyarakat dengan persoalan yang kompleks terutama di bidang kesejahteraan sosial, struktur masyarakat yang terdiri masyarakat urban dan masyarakat asli.
Oleh karena itu dengan terlibatnya semua pihak aparatur desa dan pemerintah setempat merupakan  mandat  Undang-undang  Desa  kepada  Negara  dalam  rangka  mendorong  desa  yang kuat,  maju,  mandiri,  demokrasi  dan  sejahterah,  yang  bertujuan  meningkatkan  kapasitas, efektivitas,  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa  dengan  membangun  desa  yang  partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan desa antara sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipator.
Pembangunan  pada  dasarnya  dapat  dikatakan  usaha  dasar  untuk  mengubah  masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah yang hakikatnya  diharuskan  untuk  mengembangkan  kemandirian  tiap-tiap  desa.  Masyarakat  Desa, lewat  Program  Desa.  Sehiggah  membutuhkan  partisipasi  masyarakat  di  Desa  Ilili  yang merupakan  faktor  yang  penting  dalam  mewujudkan  keberhasilan  program  pembangunan  yang bertujuan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  melalui  partisipasi  masyarakat  secara  aktif  dalam program-program  pembangunan,  sehingga  mampu  membangun  dirinya  menjadi  masyarakat sejahterah, mandiri dan sanggup menghadapi tantangan masa depan, , pemanfaatan dana desa yang tepat melalui perencanaan yang baik diharapkan akan dapat mengurangi angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejateraan masyarakat desa.
Namun sampai saat ini jika dilihat dari keberadaan dan keadaan di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur menampakan beberapa indikasi terkait dengan pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
1. Penetapan  perencanaan  anggaran  pemberdayaan  tidak  melibatkan  seluruh  masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat.
2. Program pemberdayaan yang di lakukan kurang maksimal dan terkesan dibuat-buat
3. Dalam pagu anggaran program yang di taruh dipapan pengumuman tidak sesuai realisasi program yang ada.
4. Pembagian dana program pemberdayaan kepada kelompok pemberdayaan tidak sesuai. Pembangunan  desa  melalui  pekerjaan  fisik/infrastruktur  sebaiknya  direncanakan  untuk diselesaikan dalam beberapa periode. Tujuannya agar masih cukup tersedia alokasi dana untuk kegiatan lain terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa.
Program-program yang seharusnya diperbanyak adalah program-program pemberdayaan yang  berdampak  langsung  pada  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Harapannya  melalui  program- program  tersebut,  masyarakat  desa  akan  menjadi  sejahtera  dan  desanya  berubah  menjadi  desa yang  mandiri  sehingga  tidak  perlu  kedepannya  nanti  terlalu  bergantung  kepada  pemerintah  di atasnya.
Demikian mendasari pada indikasi-indikasi tersebut di atas, tentunya pemanfaatan dana desa  yang  dilakukan  selama  ini  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  di  Desa  Ilili  belum mencapai  tujuan  yang  diharapkan  maka  lebih  lanjut  akan  di  teliti  dengan  judul  “Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur”

## METODE
Metode  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  adalah penelitian  yang  diarahkan  untuk  memberikan  gejala-gejala,  fakta-fakta,  atau  kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif  cenderung  tidak  perlu  mencari  atau  menerangkan  variabel  yang  saling  berhubungan dan menguji hipotesis. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa, pandangan para informan.
Ditinjau  dari  jenis  datanya  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kualitatif.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  penelitian  kualitatif  yaitu penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah (Moleong,  2017:6).  Berdasarkan  pendekatan  dan  jenis  data  yang  digunakan,  penelitian  ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan datadeskriptif berupa kata- kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif.
Penelitian  kualitatif  mampu  mengungkap  fenomena-fenomena  pada  suatu  subjek  yang ingin  diteliti  secara  mendalam.  Jadi  dengan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penataan administrasi keuangan desa dan pengarsipannya. Dengan demikian dapat menerangkan fenomena yang ada berdasarkan  data  atau  informasi  yang  diperoleh  pada  saat  melakukan  penelitian.  Tertuju  pada objek penelitiannya, yakni mengungkap optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Maluku merupakan Provinsi Kepulauan yang sebagian besar mempunyai insensitas hujan  yang  tinggi,  terdiri  dari  pulau-pulau  besar,  menengah  dan  kecil  serta  mempunyai konfigurasi daratan yang gelombang, berbukit dan bergunung, sumber daya laut dan hutan sangat  vital  fungsinya  bagi  kelangsungan  hidup  umat  manusia  di  seluruh  dunia.  Maluku beretebaran dengan pulau-pulau yang terdiri dari ribuan desa,
Desa Ilili adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan kesuy watubela kabupaten seram  bagian  timur,  yang  berjarak  2  malam  perjalanan  dengan  menggunakan  transportasi angkutan  laut  dari  Ibukota  Provinsi,  Wilayah  Desa  Ilili  memiliki  batas-batas  alam  sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Effa dan Desa Lahema
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Igar dan Pulau Gorom
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Maluku Barat Daya
Desa Ilili sesungguhnya berasal dari 3 dusun yang tersebar di wilayah ini yaitu;
1. Dusun Kalangan 2. Dusun Watubela
3. Dusun Elin
Ketiga  Dusun  tersebut  kemudian  disatukan  menjadi  Desa  ilili.  Di  masyarakatnya dipimpin  oleh  seorang  dengan  gelar  Raja.  Namun  sebelumnya  Desa  ilili  mulanya  hanya sebuah dusun kecil yang berkembang menjadi 3 (tiga) dusun, dimana Dusun ilili ditetapkan menjadi  Desa  Administrasif  dengan  dusun  Kelangan,  dusun  watubela  dan  dusun  Elin. Karena  petumbuhan  jumlah  penduduk  yang  begitu  cepat  telah  menyebabkan  terjadinya kepadatan  dalam  wilayah  ketiga  dusun  tersebut,  sehingga  sebagian  penduduk  lainnya berhijrah dan menempati wilayah-wilayah yang ada.
Selanjutnya  dalam  perkembangan  pemerintahan,  kemudian  ketiga  dusun  tersebut digabungkan  sehingga  membentuk  sebuah  desa  definitif  yang  dikenal  hingga  sekarang  ini Desa ilili. Dalam perjalanan pemerintahannya, Desa ilili, di pimpin oleh Raja yang dipilih melalui  pemelihan  yang  diusul  oleh  mata  rumah  parentah,  di  desa  ilili  terdapat  3  mata rumah  parentah  yang  masing-masing  akan  mengusulkan  calon  raja  dan  akan  di  pilih  oleh seluruh  masyarakat  desa  ilili,  sehingga  dari  waktu  ke  waktu  yang  pernah  menjadi  raja  di Desa  ilili  hingga  sekarang  ini  telah  berjumlah  9  orang,  masing-masing  Keny,  Sabudin, Muhamad Arif, Moi Safar, Muhamad Nur, Laubi, Lahari, Aisya, dan Husni Samion yang menjabat sampai saat ini.
Desa  ini  merupakan  Desa  adat  yang  masyarakatnya  bersifat  homogeny  dan  sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakat karena selain dihuni oleh masyarakat asli, juga dihuni oleh kelompok masyarakat pendatang yang sangat sedikit jumlahnya. Masyarakat setempat senantiasa mengembangkan swadaya gotong royong guna memperlancar dan mempercepat pelaksanaan pembangunan desa.
Luas  Desa  Ilili  secara  keseluruhan  adalah  3.100  Ha.  Areal  pemukiman  penduduk berkisar  70  Ha  yang  masih  terus  berkembang  sesuai  pertumbuhan  penduduk  yang  terjadi. Desa  ilili  terdiri  dari  daerah  perbukitan.  Desa  ilili  seperti  juga  desa  dan  Negeri  lainnya  di Maluku  memiliki  iklim  tropis  dimana  hujan  rata-rata  terjadi  pada  bulan  Maret  sampai dengan  bulan  Oktober.  Keseluruhan  jumlah  penduduk  Desa  ilili  sebagai  berikut:  secara keseluruhan jumlah penduduk 1.180 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 534 jiwa orang dan jumlah perempuan sebanyak 549 orang.

## Optimalisasi  Pemanfaatan  Dana  Desa  Dalam  Pembiayaan  Program  Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur
Dana  desa  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi desa,  yang  ditransfer  melalui  anggaran  belanja  daerah  Kabupaten  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka  pemerintah  mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut,  maka  tiap  Kabupaten/Kota  mengalokasikannya  ke  pada  setiap  desa  berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan  (50%).  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa  Yang  Bersumber  dari  APBN,  dengan  luasnya  lingkup  kewenangan  Desa  dan  dalam rangka  mengoptimalkan  penggunaan  Dana  Desa,  maka  penggunaan  Dana  Desa diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa. Penetapan  prioritas  penggunaan  dana  tersebut  tetap  sejalan  dengan  kewenangan  yang menjadi tanggungjawab Desa.
Dana  desa  dialokasikan  dari  APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara) berdasarkan pasal 72 ayat 1 huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Begitupun dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  168  tahun  2014  ke  11  ayat 2  yang  menyatakan  bahwa  dana desa  dialokasikan  secara  berkeadilan  berdasarkan:  a)  Alokasi  dasar,  dan  b)  Alokasi  yang dihitung  memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Sukanto, 2014).
Pemanfaatan  dana  desa  dalam  pembiayaan  program  pemberdayaan  masyarakat merupakan  bagian  dari  pengelolaan  dana  desa  sebagai  suatu  program  pemerintah  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  pedesaan.  Program  ini dimulai  pada  tahun  2015  yang  terus  berlanjut  sampai  saat  ini,  dan  bertujuan  untuk memberdayakan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan desa di seluruh daerah.
Alokasi dana desa yang telah dikucurkan pemerintah pusat tidaklah kecil jumlahnya karena  secara  rata-rata  setiap  desa  mendapatkan  kurang  lebih  Rp.  850  juta.  Apabila  dana tersebut  dipergunakan  dengan  benar  dan  sesuai  peruntukkannya,  bukan  hal  yang  mustahil kalau  angka  kemiskinan  di  perdesaan  berkurang  signifikan  dan  sekaligus  mampu mensejahterakan masyarakatnya. Namun faktanya sejak dana desa diluncurkan tahun 2015, apa  yang  menjadi  harapan  tersebut  belum  optimal  tercapai.  Kurangnya  kompetensi  SDM pada  pemerintah  desa  dalam  mengelola  dana  desa  sebenarnya  dapat  dibantu  melalui optimalisasi tenaga ahli pendamping masyarakat desa (Amin, 2020).
Pemanfaatan  dana  desa  dalam  pembiayaan  program  pemberdayaan  masyarakat menjadi  penting  untuk  dioptimalisasikan  pelaksanaannya  di  berbagai  daerah,  terutama daerah kepulauan Maluku sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di desa-desa  pesisir  yang  ada  Kepulauan  Maluku.  Untuk  itu,  sebagai  salah  satu  desa  yang merupakan  bagian  yang  tidak  terlepas  dari  sorotan  sasaran  pemanfaatan  dana  desa  dalam pembiayaan  program  pemberdayaan  masyarakat  adalah  Desa  Ilili  yang  terletak  di Kecamatan  Kesuy  Watubela  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur  menjadi  sangat  penting ditelusuri secara mendalam, yakni “Bagaimana optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan  program  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Ilili  Kecamatan  Kesuy  Watubela Kabupaten  Seram  Bagian  Timur”.  Dengan  demikian,  maka  akan  dideskripsikan  secara terperinci  tentang  optimalisasi  pemanfaatan  dana  desa  yang  meliputi:  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengendalian  yang  telah  diwujudkan  dalam  pembiayaan  program pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Ilili  Kecamatan  Kesuy  Watubela  Kabupaten  Seram Bagian Timur sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut.

## Perencanaan  Pemanfaatan  Dana  Desa  Dalam  Pembiayaan  Program  Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sesuai dengan amanah pasal 72 ayat 1 huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,,  maka  dana  desa  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan, dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Sudah  pasti  dalam  perwujudan  implementasinya ditempuh melalui suatu perencanaan yang baik guna mencapai pemanfaatan yang optimal. Untuk  itu  bagaimana  rencana  pemanfaatan  dana  desa  yang  telah  diwujudkan,  Informan menyatakan bahwa:
“Dana desa yang telah dikucurkan diterima oleh kami selaku pemerintah desa secara bertahap  sesuai  besarannya  secara  persentatif  dan  dipersiapkan  peruntukannya  bagi tindaklanjut  pelaksanaan  program-program  pemerintah,  pembangunan,  pembinaan, dan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  suatu  perencanaan  yang  sesuai  dengan
tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  desa  (Hasil  wawancara  informan:  KPD,  01 November, 2023)”.
Tentu saja dana desa yang dimaksud perlu dialokasikan secara adil dan merata sesuai dengan kemanfaatannya dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ditetapkan sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 di atas. Dalam hal ini, bagaimana alokasi dana desa yang telah dilakukan sesuai dengan rencana pemanfaatanya, Informan menyatakan bahwa:
“Tidak  dapat  dihindari  dari  tuntutan  pengalokasian  dana  desa  yang  sesuai  dengan bebagai ketentuan yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi sehingga bebagai upaya terus kami ilakukan untuk dapat memanfaatkan dana desa yang dialokasikan sesuai ketentuan,  salah  satunya  yaitu  melalui  rencana  yang  dibuat  dalam  pembiayaan program  pemberdayaan  masyarakat  desa  (Hasil  wawancara  informan:  SKD,  02 November 2023)”.
Rencana  pembiayaan  program  ini  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat untuk memutuskan penggunaan dana desa secara mandiri melalui mekanisme musyawarah desa,  yang  mana  tidak  terlepas  pula  dari  pihak-pihak  terkait  dan  berkompeten  dalam kehadiran  mereka  untuk  bersama-sama  mendukung  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan.  Oleh  sebab  itu,  siapa  saja  yang  diundang  dan  hadir  dalam  perencanaan pemanfaatan  dana  desa  yang  diperuntukan  bagi  pembiayaan  program  pemberdayaan masyarakat desa, Informan menyatakan bahwa:
“Yang  diundang  adalah  para stakeholders yang  berkepentingan  dan  berkompeten dalam  atau  turut  memberikan  kontribusi  atau  sumbang  saran yang  bermanfaat  bagi masyarakat  desa  dalam  memutuskan  setiap  keputusan  yang  akan  diambil.  Mereka yang  terlibat  di  dalamnya,  yaitu  BPD,  LPM,  Karang  Taruna,  Tokoh  Masyarakat, maupun Kepala Dusun (Hasil wawancara informan: KPR, 03 November 2023)”.
Dari  pernyataan  tersebut,  terungkap  keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan pemanfaatan dana desa sebagai suatu keterbukaan dan partisipasi masyarakat diyakini telah dijalankan.  Hadirnya  sejumlah  elemen  masyarakat  seperti  BPD  yang  bertindak  sebagai penyalur  aspirasi  masyarakat,  LPM,  Karang  Taruna,  Tokoh  Masyarakat,  Kepala  Dusun, menjadi pertanda bahwa partisipasi masyarakat umum telah dilaksanakan.
Namun  dalam  perencanaan  pemanfaatan  dana  desa,  dalam  pembahasannya  tidak hanya  berorientasi  pada  pembiayaan  program  pemberdayaan  masyarakat  tetapi  juga menyangkut  dengan  perencanaan  beberapa  program  yang  telah  sering  dibahas  dan dilaksanakan secara prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian meliputi  apa  saja  prioritas  pemanfaatan  dana  desa  sesuai  dengan  rencana  yang  ditetapkan, Informan menyatakan bahwa:
“Rencana  pemanfaatan  dana  desa  yang  selama  ini  dibahas  dan  diwujudkan  adalah pembiayaan perbaikan infrastruktur fisik yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan  perumahan  yakni  berupa  infrastruktur  posyandu,  polindes  dan  desa  siaga  serta infrastruktur  pendidikan  dasar  dan  bantuan  alat  pendidikan  (Hasil  wawancara Informan: KTBPD, 04 November 2023)”.
Sementara  yang  tidak  kalah  pentingnya  dan  perlu  menjadi  prioritas  yang  terkait langsung  dengan  pembentukan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  yaitu pembiayaan  program  pemberdayaan  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  orientasi peningkatan pendapatan masyarakat sesuai dengan mata pencaharian yang dapat menunjang bagi kehidupan masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan yang didambahan. Dalam hal ini apakah rencana pemanfaatan dana desa menjadi prioritas dalam pemperdayaan masyarakat sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  Informan menyatakan bahwa:
“Dalam  pembahasan  rencana  pemanfaatan  dana  desa  telah  dilakukan  dan  tertuju pada  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  salah  satu  prioritas  yang  penting  untuk dilaksanakan  dalam  mendukung  mata  pencaharian  masyarakat  tetapi  belum terencana  secara  menyeluruh  masih  terbatas  pada  pembiayaan  program pemberdayaan  masyarakat  nelayan  dengan  bantuan  kelengkapan  fasilitas  teknologi tepat  guna  seperti  bodi  jarring  berskala  miniboad,  jarring,  dan  mesin  Johnson  bagi kelompok nelayan yang aktif dan produktif (Hasil wawancara Informan: PMSY, 06 November 2023).
Tampaknya rencana pemanfaatan dana desa selain awalnya lebih berorientasi pada pembiayaan  kebanyakan  program  yang  tidak  menyentuh  secara  langsung  dan  menunjang mata  pencaharian  utama  masyarakat,  ternyata  saat  ini  telah  direncanakan  dan  dibarengi dengan  pembiayaan  program  pemberdayaan  yang  menyentuh  secara  langsung kemanfaatannya  bagi  masyarakat  dalam  menunjang  dan  meningkatkan  pendapatan  sesuai dengan mata pencahariannya, sekalipun itu masih terbatas pada pemberdayaan masyarakat nelayan  yang  terkonsentrasi  pada  kelompok  nelayan  yang  ada  di  desa. Terkait  dengan itu, tentu dalam pembahasan rencana pemanfataan dana desa pasti ada kontradiksi yang terjadi dalam penetapan pembiayaan program pemberdayaan yang direncanakan tersebut. Apakah ada kritik dari masyarakat yang bersifat membangun terkait dengan program pemberdayaan yang telah direcanakan pembiayaannya. Untuk itu, Informan menyatakan bahwa:
“Oleh  karena  melalui  kritikan  dari  masyarakat  mengenai  pemanfaatan  dana  desa yang  dilakukan  selama  ini  hanya  berorientasi  pada  program  yang  hasilnya  tidak berdampak  langsung  bagi  kesejahteraan  masyarakat,  maka  melalui  usulan masyarakat  untuk  lebih  melihat  lagi  penetapan  program  pemberdayaan  yang bersentuhan  langsung  dengan  mata  pencaharian  masyarakat  sehingga  program pemberdayaan  masyarakat  nelayan  diterima  dan  ditetapkan  dan  dimasukan  dalam rencana  pemanfaatan  dana  desa  untuk  kebutuhan  tersebut  (Hasil  wawancara Informan: KPMS, 07 November 2023).
Kenyataan tersebut menandakan bahwa dalam rencana pemanfaatan dana desa yang diperuntukan  membiayai  program  pemberdayaan  masyarakat  nelayan  sebagai  salah  satu program  yang  turut  diprioritaskan  bersama  program-program  lainnya  disikapi  oleh pemerintah desa melalui kritikan dari masyarakat yang besifat positif sebagai suatu masukan yang  bermanfaat  dalam  rencana  memanfaatkan  dana  desa  guna  membiayai  program pemberdayaan  masyarakat  nelayan  sebagai  salah  satu  program  prioritas  diantara  progam- program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dideskripsikan  di  atas,  maka  perencanaan pemanfaatan  dana  desa  dalam  pembiayaan  program  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat telah berlangsung dengan baik. Namun belum sepenuhnya berorientasi langsung sebagai  suatu  akses  program  pemberdayaan  yang  menyentuh  langsung  masyarakat  sesuai dengan  mata  pencahariannya  dalam  meningkatkan  pendapatan  secara  ekonomis  guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
Dengan  demikian,  dari  adanya  rencana  yang  saat  ini  terarah  pada  perubahan program  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  mulai  berorientasi  pada program  pemberdayaan  masyarakat  yang  terkait  langsung  dengan  peningkatan  taraf  hidup masyarakat dari mata pencahariannya seperti yang sudah direncanakan yaitu pemberdayaan masyarakat kelompok nelayan sebagai salah satu prioritas yang telah terwujudkan.
Diharapkan  ke  depan  akan  ada  tambahan  dalam  rencana  program  pemberdayaan yang berorientasi pada mata pencaharian masyarakat lainnya seperti program pemberdayaan masyarakat kelompok petani dan program pemberdayaan masyarakan kelompok usaha kecil sehingga  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  pendapatan  secara  ekonomis  dan  terwujud kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Ilili  Kecamatan  Kesuy  Watubela  Kabupaten  Seram Bagian Timur.

## Pelaksanaan  Pemanfaatan  Dana  Desa  Dalam  Pembiayaan  Program  Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pelaksanaan  pemanfaatan  dana  desa  secara  normative  mendasari  pada  ketentuan secara  procedural  kebijakan  dan  mengenai  prioritas  penggunaannya,  perhatian  pemerintah pusat  semakin  diperkuat  adanya  dana  desa  yang  dibagikan  ke  seluruh  desa.  Dana  tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.  Permen  tersebut  mengatur  bahwa  penggunaan  dana  desa  diprioritaskan  untuk membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  bidang  pembangunan  desa  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Untuk  itu,  bagaimana  pelaksanaan  dalam  pemanfaatan dana  desa  guna  membiayai  program  pemberdayaan  masyarakat,  Informan  menyatakan bahwa:
“Dalam  pelaksanaannya  diwujudkan  sesuai  dengan  program  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  sudah  direncanakan  sehingga  pemanfaatan  dana desa  sesuai  dengan  pembiayaan  program-program  yang  sudah  diprioritaskan  secara berurutan  sesuai  dengan  prioritasnya  (Hasil  wawancara  Informan:  KRPMB,  09 November 2023)”.
Sejalan  dengan  itu,  segala  keputusan  yang  telah  diwujudkan  menyangkut  dengan pemanfaatan  dana  desa  bagi  pembiayaan  program  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  yang  melibatkan  masyarakat  secara  partisipatif,  hasilnya  harus  diinformasikan secara  formal  melalui  langkah  sosialisasi  bagi  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  apakah  telah dilakukan sosialisasi hasil pengambilan keputusan dalam penetapan pemanfaatan dana desa mengenai  pembiayaan  program  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  Informan menyatakan bahwa:
“Tentu  sosialisasi  tersebut  dilaksanakan  dan  di  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  menyangkut  dengan  segala  keputusan yang  telah  lakukan  dalam  pemanfaatan  dana  desa  untuk  pembiayaan  program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Hasil wawancara Informan: KPMR, 10 November 2023).
Menyangkut  dengan  pemanfaatan  dana  desa  bagi  pembiayaan  program pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  melibatkan  masyarakat  secara partisipatif,  hasilnya  harus  diinformasikan  secara  formal  melalui  langkah  sosialisasi  bagi masyarakat. Dalam hal ini, apakah telah dilakukan sosialisasi hasil pengambilan keputusan dalam penetapan pemanfaatan dana desa mengenai pembiayaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:
“Tentu  sosialisasi  tersebut  dilaksanakan  dan  di  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  menyangkut  dengan  segala  keputusan yang  telah  lakukan  dalam  pemanfaatan  dana  desa  untuk  pembiayaan  program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Hasil wawancara Informan: KPMR, 10 November 2023).
Pelaksanaan  pemanfaatan  dana  desa  yang  dilakukan,  juga  harus  dapat dipertanggungjawabkan  dalam  setiap  pembiayaan  yang  dibutuhkan  untuk  pelaksanaan program  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  apakah pertanggungjawabannya telah dilakukan secara terprosedur, Informan menyatakan bahwa:
“Dana  desa  yang  digunakan  dalam  membiayai  setiap  program  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  dipertanggungjawabkan  sesuai  prosedur  melalui  laporan secara tertulis yang diajukan untuk dievaluasi (Hasil wawancara Informan: KRPMB, 14 November 2023)”.
Dari pernyataan tersebut, tampaknya pemanfaatan dana desa yang tertanggungjawab telah  ditunjukkan  oleh  perangkat  desa  yang  berwenang  dalam  mewujudkannya.  yakni mempertanggungjawabkan  pemanfaatan  dana  desa  yang  digunakan  untuk  membiayai  dan menunjang program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang wajib dikemukakan sehingga  dapat  dijadikan  bahan  evaluasi  sebagai  salah  satu  wujud  hasil  kerja  dan  dapat dipertanggungjawabkan  dengan  baik.  Dalam  hal  ini,  bagaimana  hasil  kerja  yang  telah dicapai, Informan menyatakan bahwa:
“Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dibiayai dengan dana  desa  dan  dilaksanakan  oleh  kami  sebagai  perangkat  desa  terselesaikan  dengan baik, yang mana program dan kegiatan terkait pendidikan, kesehatan, dan pembinaan terus  ditindak  lanjuti  guna  mencapai  hasil  yang  optimal  dan  pemberdayaan masyarakat  masih  terfokus  pada  pemberdayaan  nelayan  yang  masih  diikuti perkembangan  pencapaiannya  (Hasil  wawancara  Informan:  KRPR,  15  November 2023)”.
Tampaknya  hasil  kerja  pelaksanaan  program  pembangunan  yang  tearah  pada pendidikan,  kesehatan,  dan  pembinaan  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  dapat diselesaikan dan terus ditindak lanjuti sehingga pada akhirnya akan dapat memperoleh hasil yang  optimal  sesuai  dengan  harapan.  Disamping  itu,  program  pemberdayaan  masyarakat
yang dilaksanakan masih dalam proses penjejakan dan diharapkan akan dapat menghasilkan hasil  yang  baik  dan  menunjang  pendapatan  masyarakat,  yakni  kelompok  nelayan  dalam mata pencahariannya. Tentu saja dari hasil kerja yang ditunjukan oleh perangkat desa dalam pemanfaatan  dana  desa  yang  membiayai  program  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  tersebut,  pasti  saja  ada  masyarakat  yang  menerima  dan  ada  yang  kurang  puas dengan hasil kerja itu, Demikian apakah ada kritikan dari masyarakat tentang pelaksanaan pemanfaatan  dana  desa  dalam  membiayai  program  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:
“Jelas  ada  kritikan  dari  masyarakat  baik  itu  menyangkut  hasil  kerja  yang  dicapai dalam  pelaksanaan  program  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dan terlebihnya  pada  pemanfaatan  dana  desa  dalam  membiayai  program  pemberdayaan masyarakat  karena  masih  terbatas  hanya  pada  pemberdayaan  yang  ditujukan  pada kelompok nelayan. Sebagian besar masyarakat mengharapkan supaya pemberdayaan dilakukan  juga  pada  kelompok  tani  dan  usaha  kecil  masyarakat  (Hasil  wawancara Informan: KRPMB, 16 November 2023)”.
Kenyataan  tersebut,  mengindikasikannya  sebagai  suatu  kritikan  atau  sumbangsih masyarakat  yang  bersifat  membangun  dan  terarah  pada  keinginan  mereka  untuk  adanya pengembangan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  yang  yang  perlu  diperhatikan  dan dilakukan oleh perangkat desa, yakni tidak hanya terbatas pada kelompok nelayan saja tetapi harus  melingkupi  kelompok  tani  dan  kelompok  usaha  kecil  sehingga  pada  akhirnya  akan berdampak  positif  bagi  peningkatan  pendapatan  masyarakat  dan  terarah  pada  perwujudan kesejahteraan masyarakat.

## Pengendalian  Pemanfaatan  Dana  Desa  Dalam  Pembiayaan  Program  Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengendalian pemanfaatan dana desa dalam membiayai pogram pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dari  pengelolaan  dana desa.  Pengendalian  dilakukan  secara  sitematis  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  yang mana  Pengendalian  yang  dilakukan  melandasi  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun 2008  Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP).  Peran  SPIP  dalam  rangka mencapai  tujuan  dan  sasaran  organisasi  serta  untuk  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan yang  baik  maka  pimpinan  instansi/organisasi  harus  dapat  menjadikan  penerapan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  menjadi  tanggung  jawab  bersama  tidak  hanya  pada  unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing individu.
Demikian  sebagai  pimpinan  organisasi  pemerintah  ditingkat  desa  yang  merupakan unit kerja terkecil, Kepala Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pengendalian di  lingkup  pemerintahan  desa  dan  menjadi  tanggungjawab  bersama  dengan  perangkatnya sebagai  intrumen  dalam  mengendalikan  pemanfaatan  dana  desa  guna  membiayai  program pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Untuk  itu,  bagaimana  pengendalian  dalam pemanfaatan  dana  desa  yang  ditujukan  bagi  pembiayaan  program  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:
“Pengendalian  pemanfaatan  dana  desa  yang  diperuntukkan  dalam  membiayai program  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  secara  terstruktur
sesuai dengan kewenangannya dalam mengawasi, mengoreksi, dan menilai program- program  yang  dilaksanakan  serta  memastikan  kesesuaian  dengan  biaya  yang digunakan (Hasil wawancara Informan: KPD, 17 November 2023)”.
Pengendalian  yang  dilakukan  itu  bersifat  korektif  untuk  mengantisipasi  timbulnya kesalahan  atau  ketidak  sesuaian  dalam  implementasi  program  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  yang  direncanakan  atau tidak.  Tentu  saja  hal  ini  tidak  terlepas  dari  mekanisme  yang  digariskan  dan  menjadi pegangan  bagi  perwujudannya.  Dalam  hal  ini,  bagaimana  mekanisme  pengendalian pemanfaatan  dana  desa  dalam  membiayai  program  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat, Informan menyatakan bahwa:
“Mekanisme  pengendalian  dalam  pelaksanaannya  secara  teknis  sesuai  dengan ketetapan  Bupati.  Dalam  lingkup  pemerintah  desa  pelaksanaannya  menjadi tanggungjawab  Kepala  Desa  dan  bersifat  mengawasi.  Program-program  yang dilakukan  secara  bersama  dan  koordinatif  diantara  perangkat  desa  yang  terlibat dalam pelaksanaan/pengelolaannya. Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan dana  desa  dan  laporan  pemanfaatan  dana  desa  untuk  membiayai  program pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  termasuk  dalam  laporan  realisasi penggunaan dana desa disampaikan ke Bupati (Hasil wawancara Informan: SKD, 18 November 2023)”.
Pengendalian  dilakukan  dalam  pemanfaatan  dana  desa  yang  membiayai  program pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  berlangsung  secara horizontal maupun  secara vertical yang  menuntut  pertanggungjawaban  Kepala  Desa  atas  setiap  pembiayaan  yang termasuk  dalam  realisasi  penggunaan  dana  desa.  Dalam  hal  ini,  secara vertical pihak  yang berkewenangan dalam sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang melakukannya, yakni  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dan  Inspektorat  melalui Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah.  Demikian  bagaimana  hasil  capaian  pengendalian pemanfaatan  dana  desa  dalam  membiayai  program  pemberdayaan  masyarakat,  Informan menyatakan bahwa:
“Pengendalian  yang  dilakukan  berlangsung  dengan  baik,  yang  mana  mana pemanfaatan dana desa dalam membiayai program pembangunan dan pemberdayaan sesuai  dengan  yang  direncanakan  dan  terlaksana  sesuai  dengan  prioritas,  tidak  ada temuan  yang  berarti  dan  pelaksanaannya  dapat  dipertanggungjawabkan  (Hasil wawancara Informan: KRPMB, 19 November 2023)”.
Tampaknya  pengendalian  yang  dilakukan  secara  terprosedur  dan  tidak  ada  temuan yang  menimbukan  adanya  indikasi  yang  bersifat  negatif  yang  berarti  bahwa  pemanfaatan dana desa dalam membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam perwujudannya  telah  dikontrol  dengan  baik  oleh  Kepala  desa  sebagai  penanggungjawab bersama  perangkatnya  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  setiap  kegiatan  yang  dibiayai  sesuai dengan  ketentuannya.  Hal  ini  tentu  merupakan  suatu  capaian  yang  baik  dan  penting diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangannya  secara  pasti.  Terkait  dengan  itu,  apakah  ada  kritikan  dari  masyarakat
terkait  dengan  pengendalian  dalam  pemanfaatan  dana  desa  yang  membiayai  program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama ini, Informan menyatakan bahwa:
“Tidak semua hal terkait dengan pemanfaatan dana desa dalam membiayai program pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  itu  diinformasikan  kepada  kami masyarakat,  tentu  kami  butuh  transparansi  hasil  pengendalian  yang  telah  dicapai (Hasil wawancara Informan: KTBPD & PRMS, 20 November 2023)”.
Kenyataan tersebut menunjukan suatu masukan yang ditujukan bagi pemerintah desa untuk  menginformasikan  hasil  yang  dicapai  dalam  pengendalian  yang  telah  dilakukan. Tentu  saja  hal  ini  adalah  keinginan  yang  kuat  dari  masyarakat  sehingga  mereka  dapat mengetahui dengan pasti perkembangan yang telah dicapai selama ini dan dengan capaian hasil  pengendalian  yang  baik  ini  akan  menambah  kepercayaan  masyarakat  terhadap perangkat desa dalam pemanfaatan dana desa yang membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dapat di kemukakan beberapa simpulan  sebagai  berikut:  (1)  Pemanfaatan  dana  desa  dalam  pembiayaan  program pemberdayaan  masyarakat  belum  mencapai  hasil  yang  optimal  sehingga  penting ditindaklanjuti  melalui  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  secara  lterfokus  dan spesifik pada program yang berorientasi pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat di  Desa  Ilili  Kecamatan  Kesuy  Watubela  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur;  (2)  Apabila pemanfaatan  dana  desa  secara  terprosedur  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengendalian  dilakukan  secara  optimal  maka  akan  tercapai  tujuan  yang  diharapkan  dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat dan terwujud kesejahteraan masyarakat di Desa  Ilili  Kecamatan  Kesuy  Watubela  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur;  (3)  Terbukti optimalisasi  pemanfaatan  dana  desa  dapat  diungkap  dan  ditentukan  oleh  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengendalian  dalam  pembiayaan  program  pemberdayaan  masyarakat  di Desa  Ilili  Kecamatan  Kesuy  Watubela  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur;  (3)  Temuan penelitian ini berimplikasi positif bagi penguatan optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pembiayaan  program  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Ilili  Kecamatan  Kesuy  Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
______,  1997,  Pembangunan,  Kebijakan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial  Spektrum  Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
Adrian  Bless  Driyarka*,  Maryunani**,  (2021)  Optimalisasi  Pemanfaatan  Dana  Desa Terhadap  Pembangunan  Di  Desa  Geneng,  Kecamatan  Geneng,  Kabupaten  Ngawi, Jawa Timur. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Annisa Riva Ardiyani, Evy Rahman Utami*, Hilma Tsani Amanati, Abdurrahman Maulana Yusuf  (2021)  Studi  Pengelolaan  Dana  Desa  untuk  Pemberdayaan  Masyarakat  di Kabupaten Wonosobo. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4 (2), 178-189.
Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Bait  Safira  Noer  Aziza,  Maryunani  (2021)  Pemanfaatan  Dana  Desa  Untuk  Pembangunan Masyarakat  Desa  Karangkates  Kecamatan  Sumberpucung  Kabupaten  Malang. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
Chandra  Prakarsa  (2020)  Analisis  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Terhadap  Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering  Ulu.  Kementerian  Riset,  Teknologi,  Dan  Pendidikan  Tinggi  Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi.
Delfiyan  Widiyanto1a),  Annisa  Istiqomah2b),  Yasnanto3c)  (2021)  Upaya  Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi, Jurnal Kalacakra, 2 (1), 26- 33.
Elly Lestari1*, Dadang Kuswana2, (2020) Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat, Tamkin:  Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 5 (1), 43-64.
Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim, Retno Triwoelandari. 2020. Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam, 3 (2) 120-143.
Farida  Farida,  Mery  Wanialisa,  Nursina,  Ruwaida,  Nur  Wahyuni.  2021.  Optimalisasi Pemanfaatan  Dana  Desa  untuk  Mewujudkan  Desa  Mandiri, IKRAITH-ABDIMAS, 4 (1).
Hatu,  Rauf  A.  2018. Problematika  Tanah:  Alih  Fungsi  Lahan  dan  Perubahan  Sosial  Masyarakat Petani . Jakarta: Absolute Media Ibrahim Yacob, 2009. Studi Kelayakan Bisnis. Edisi Revisi . Jakarta: Rineka Cipta Leibo Jefta, 1995. Sosiologi Pedesaan (Mencargi Svuatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda), Yogyakarta: Andi Offset
Mardikanto  Totok,  H. Poerwoko  Soebiato,  2013, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Moleong,  Lexy  J.,  2017. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Edisi  Revisi ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya
Muh.  Amin  H  (2022)  Pemanfaatan  Dana  Desa  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Indonesia, CNBC. Pemanfaatan  Dana  Desa  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Indonesia (cnbcindonesia.com)
Muhaimin  Muhaimin.  (2020). Rekonstruksi  Penggunaan  Dana  Desa  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal Penelitian Hukum, 20 (4). Ndraha, Taliziduhu, 1990, Pembangunan Masyarakat, Jakarta: Rineka Cipta.
Nurcholis,  Hanif.  (2011).  Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa.  Jakarta:
Erlangga.
Payne, M., 1997, Social Work Community Care, London: MacMillan. Roesmidi, H dan Riza, Risyanti, 2008, Pemberdayaan Masyarakat, Jatinangor: Alqaprint.
Rozak  Abdul  2022,  15  Manfaat  Dana  Desa  Secara  Umum  dalam  Berbagai  Bidang, Diposting  pada 5  November  2022 √  15  Manfaat  Dana  Desa  Secara  Umum  dalam Berbagai Bidang | DosenPPKN.com
Rumsari  Hadi  Sumarto,  Lukas  Dwiantara.  2019.  Pemanfaatan  Dana  Desa  Untuk Peningkatan  Taraf  Hidup  Masyarakat  Pedesaan  Melalui  Pemberdayaan  Masyarakat Desa, Journal Publicuho, 2 (2), 65-74.
Saputra,  2017.  Pembangunan,  Pendanaan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  Jakarta:
OKP.
Sidu,  Dasmin,  2006,  Pemberdayaan  Masyarakat  Sekitar  Kawasan  Hutan  Lindung  Jompi Kabupaten  Muna  Provinsi  Sulawesi  Tenggara;  Disertasi,  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor.
Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kebijakan, Bandung: Alfabeta
Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat; Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama.
Suhendra  K.,  2006,  Peranan  Birokrasi  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat,  Bandung: Alfabeta.
Sunyoto  Usman,  2004.  Jalan  Terjal  Perubahan  Sosial,  Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada
Zulkarnaini  dan  Dadang  Mashur  (2018)  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pemanfaatan Dana  Desa  Melalui Penguatan  Kelembagaan,  FISIP  Universitas  Riau, Kampus  Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293.