## PERAN MEDIA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI DI JAWA BARAT

## Mulyaningsih
Program Pascasarjana Universitas Garut Email: mullyaningsih@gmail.com

## Abstrak
Secara sosiologis kondisi pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial pada segala aspek  kehidupan  masyarakat  diberbagai  sektor  kehidupan  masyarakat,  baik  dalam  sektor ekonomi,  ketenagakerjaan,  pendidikan,  pariwisata  termasuk  pada  aspek  birokrasi pemerintahan. Perilaku masyarakat masih ada yang belum memahami pencegahan virus covid- 19 dengan tidak taat prokes, menghindari untuk di vaksin, sikap menutup diri masyarakat yang terdampak pandemi serta masyarakat yang menjauh oleh karena kekhawatiran terkena wabah serta masih banyak persoalan lain dimana masyarakat sesungguhnya membutuhkan informasi melalui media komunikasi dari pelayanan publik pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  memiliki  standar  pelayanan  dan  dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan dengan standar yang diberlakukan dalam  peyelenggaraan  pelayanan  yang  wajib  ditaati  oleh  pemberi  dan  penerima  pelayanan. Strategi  media  komunikasi  birokrasi  pemerintahan  dan  perilaku  birokrasi  dalam  pelayanan publik  harus  berkorelasi  dengan  emphati,  partisipasi,  motivasi  berprestasi  tinggi,  budaya organisasi gotong royong, semangat berbagi, iklim konflik, dan pemberdayaan manusia.
Kata  Kunci: Pandemi  covid-19,  Informasi,  Media  Komunikasi  Pemeritahan,  Perilaku Birokrasi, Pelayanan Publik.

## Abstract
Sociologically, the condition of the Covid-19 pandemic has caused social changes in all aspects of people's lives in various sectors of people's lives, both in the economic sector, employment, education,  tourism,  including  aspects  of  the  government  bureaucracy.  The  behavior  of  the community  is  still  there  who  do  not  understand  the  prevention  of  the  covid-19  virus  by  not obeying  the  procedures,  avoiding  being  vaccinated,  the  attitude  of  closing  in  on  the  people affected by the pandemic and people who stay away because of fears of being exposed to the outbreak and many other problems where people actually need information through the media. communication  of  government  public  services.  This  research  is  a  qualitative  research  using descriptive  method.  The  results  of the  study  indicate  that  every  public  service  delivery  must have service standards and be published as a guarantee of certainty for service recipients with the  standards  imposed  in  service  delivery  that  must  be  obeyed  by  service  providers  and recipients.  The  communication  media  strategy  of  the  government  bureaucracy  and bureaucratic behavior in public services must be correlated with empathy, participation, high achievement  motivation,  mutual  cooperation  organizational  culture,  sharing  spirit,  conflict climate, and human empowerment.
Keywords:  Covid-19  pandemic,  Information,  Government  Communication  Media, Bureaucratic Behavior, Public Service.

## A. PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  telah  membawa  dunia  modern  dalam  kepanikan  yang  dengan  cepat mengubah  tatanan  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya  masyarakat.  Hal  ini  mendorong pemerintah melakukan redefinisi terhadap perubahan dalam pola kerja kebijakan dan pelayanan publik.  Perubahan  yang  dimaksud  antara lain  adanya  mekanisme  Work  From  Home  (WFH) dan Work From Office (WFO) dalam kondisi tertentu sesuai zona wilayah (Nihayaty, 2021 ). Cepatnya  laju  penambahan  jumlah  kasus  COVID-19  di    Kawasan    Asia  Tenggara menyebabkan    pemerintah  setempat  memberlakukan  kebijakan  pembatasan  sosial  atau lockdown.    Adanya    pembatasan  sosial  tersebut  menyebabkan  lesunya  perekonomian  di Kawasan  Asia  Tenggara .  Bagi  Kawasan Asia  Tenggara  yang  tingkat  perekonomiannya menduduki  posisi  terbesar  ketujuh  di  dunia  dan terbesar ketiga di Asia (World Economic Forum, 2016), adanya  pandemi  COVID-19  memberikan  dampak langsung  yang signifikan terhadap  perekonomian negara-negara di  kawasan ini  (Fauzi &  Paiman,  2020).   Oleh  karena itu,  upaya-upaya  perlu  dilakukan  oleh pemerintah di  negara-negara yang berada  di Kawasan Asia  Tenggara    untuk  menjaga  stabilitas  perekonomian  di    tengah  krisis    akibat    pandemi COVID-19 termasuk negara Indonesia.
Kemampuan  masing-masing  negara  beradaptasi  dengan  keadaan  yang  ada  melalui pelaksanaan yang efektif dan antisipatif sangat bervariasi. Kebijakan merupakan landasan awal yang  harus  dilakukan  agar  mampu  mengatasi  masalah  tersebut  dengan  sukses.  Pengambilan keputusan atas kebijakan antisipatif terkait dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pengelolaan pasien yang terinfeksi, perlindungan tenaga kesehatan, dan pengendalian perhatian publik  harus  dipertimbangkan  secara  matang.  Sejak  awal  pandemi  beberapa  kebijakan pemerintah  untuk  menangani,  menvegah  dan  upaya  pemulihan  kondisi  wabah  tersebut  telah dilakukan. Pemerintah melakukan evaluasi PPKM di Jawa-Bali tiap satu minggu sekali dan di luar Jawa-Bali setiap dua minggu sekali. Pada periode PPKM kemarin pemerintah melakukan pelonggaran di berbagai sektor kegiatan. Misalnya, bioskop dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen pada kota-kota PPKM level 3 dan 2. Kemudian, perluasan pembukaan lokasi wisata di  berbagai  kota  dengan  penerapan  protokol  kesehatan,  hingga  penerapan  ganjil-genap  pada daerah-daerah  wisata.  Berbagai  pelonggaran  dilakukan  pemerintah  dengan  menilai  situasi Covid-19 ( Kompas 2021).
Sementara itu, angka pertambahan  kasus positif tertinggi adalah  Jawa Barat (3.971), DKI Jakarta (2.379), Jawa Tengah  (1.601), Jawa Timur (745) dan Kalimantan Timur (607). DKI Jakarta sudah menurun, tapi Jawa Barat meningkat dan menempati posisi tertinggi (Antara, 2021). Berikut  perkembangan covid-19 khususnya di jawa barat :

## Gambar 1. Perkembangan Covid-19 Jawa Barat
Sumber : Kanal Kesehatan , 2020
Kondisi  ini  tentu  tidak  diinginkan  oleh  semua  pihak  terutama  masyarakat  yang terdampak  dimana  pada  sisi  lain  membutuhkan  pelayanan  public  bukan  saja  pada  aspek pelayanan  kesehatan  tetapi  pada  fase  awal  untuk  memperoleh  informasi  yang  luas  tentang covid-19 sebagai langkah preventif. Pada sisi lain, kebijakan pelayanan publik melalui WFH menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap  kinerja seperti sulitnya bertemu secara fisik sebagai makhluk sosial, sehingga menyebabkan kesalahan informasi baik dalam bentuk data maupun  prosedur  pelaksanaan  kerja  di  setiap  instansi,  Motivasi  untuk  melakukan  pelayanan terbaik  terhadap  publik  juga  masih  kurang  disadari.  Mereka  hanya  melakukan  tindakan- tindakan  yang  sebatas  memenuhi  formalitas  dalam  bekerja,  ketidakadaan  atau ketidaklengkapan sarana dan prasarana di rumah untuk menunjang pekerjaan mereka menjadi penghambat kinerja mereka dalam melayani publik secara baik, faktor kebosanan dari rutinitas, kondisi dan lingkungan bekerja di rumah  juga berpengaruh pada kreatifitas dan semangat kerja dan  biaya  tersendiri  untuk  melaksanakan  tugas  melalui  sarana  internet  menjadi  kendala tersendiri dari faktor meningkatnya pengeluaran (jabarprov.go.id, 2020).
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun 2003    pelayanan  publik  adalah  segala  bentuk  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  instansi pemerintah  dipusat,  didaerah  dan  dilingkungan  badan  usaha  milik  negara  atau  badan  usaha milik daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan Ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab I  10  Pasal  1  Ayat  1  UU  Nomor  25  Tahun  2009,  yang  dimaksud  pelayanan  publik  adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Untuk  mewujudkan  good  governance  dituntut  adanya  komitmen  dari  pemberi pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik agar kebutuhan dari penerima pelayanan dapat terpenuhi.  Hal  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  profesionalisme  kerja  pegawai  dalam  hal  ini aparatur negara sangat dibutuhkan agar kualitas pelayanan publik bisa berjalan sesuai dengan yang  diharapkan.  Namun  dalam  kenyataannya  dilapangan  tidak  semua  pemberi  pelayanan publik memahami tugas dan kewajibannya sebagai pelayan publik sebagai bagian dari birokrasi dimana masih adanya pelayanan publik yang kurang optimal.
A.A.G.  Peters  dan  Koesriani  Siswosoebroto  (1988),  Birokrasi  adalah  suatu  bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini
dimaksudkan  sebagai  suatu  sistem  otoritas  yang  ditetapkan  secara  rasional  oleh  berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur dan prosedur dalam mencapai tujuannya.  Hal  ini  mengindikasi  bahwa  birokrasi  merupakan  organisasi  yang  didesain  untuk menyelesaikan  tugas  administrasi  secara  sistematis  berdasarkan  urutan  pekerjaan  individu. Struktur birokrasi banyak diwarnai oleh karakteristik dan kapabilitas individu atau aparat selaku abdi negara atau pemerintah dan pelayan masyarakat yang secara hirarki sesuai dengan fungsi dan  tanggung  jawab  dalam  tata  administrasi.  Dengan  demikian,    dihadapkan  dan  dituntut menampilkan perilaku yang sesuai dengan peranannya selaku abdi negara.
Perilaku  birokrasi  merupakan  hasil  interaksi  birokrasi  sebagai  kumpulan  individu dengan  lingkungannya  (Thoha,2005).  Perilaku  birokrasi  yang  menyimpang  lebih  tepat dipandang  sebagai  patologi  birokrasi  atau  gejala  penyimpangan  birokrasi  (dysfunction  of bureaucracy).  Dalam  kaitannya  dengan  fenomena  perilaku  birokrasi  maka  kedudukan,  peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat (pegawai)  yang mempunyai persepsi,  nilai,  motivasi  dan  pengetahuan  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi,  tugas  dan tanggung  jawab  sosial.  Pentingnya  perilaku  birokrasi  dalam  organisasi  sebagai  penentu aktivitas pelayanan untuk mencapai tujuan organisasi, maka segala tindakan yang berorientasi pada  pencapaian  tujuan  harus  sesuai  dengan  perilaku  birokrasi.  Dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  di  Indonesia  menurut  Dwiyanto  (2006)  memberikan  indikasi  bahwa  pada umumnya  para  pejabat  birokrasi  belum  mampu  menempatkan  para  pengguna  jasa  birokrasi sebagai pelanggan yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki nasib diri dan birokrasinya. Pengguna jasa masih diperlakukan sebagai klien yang nasibnya ditentukan oleh tindakannya, akibatnya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih mudah dijumpai dalam birokrasi pelayanan.
Selanjutnya, Thoha (2002) dijelaskan bahwa birokrasi di Indonesia ada kecenderungan berkembang ke arah ”parkinsonian” dimana terjadi proses pertumbuhan jumlah personel dan pemekaran  struktur  birokrasi  secara  tak  terkendali.  Pemekaran  yang  terjadi  bukan  karena adanya  tuntutan  fungsi,  tetapi  sematamata  adalah  untuk  memenuhi  tuntutan  struktur. Kecenderungan  lain  terjadinya  diberikan,  atau  kalaupun  diberikan  jumlahnya  sangat  sedikit. Sebaliknya,  ada  yang  tidak  diminta  justru  terus  menerus  diberikan,  akibatnya  semua  pasien diberi  obat  yang  sama.  Banyak  ditemukan  pelayanan  Puskesmas  dalam  hal  kebijakan  dan kewenangan yang sering menimbulkan distorsi.
Kondisi  lemahnya  kebijakan  dimana  unit  pelayanan  menjadi  unit  birokrasi  (kantor). Distorsi kebijakan, Ruby (2011) bahwa ketersediaan obat di Puskesmas berdasarkan pemesanan obat dari Puskesmas terlambat diajukan sehingga lambat diproses. Kurangnya ketersediaan obat karena tidak sesuai dengan permintaan obat dari  Puskesmas dengan supply obat dari gudang farmasi.  Ada  obat  yang  diminta  berkali-kali  tetapi  tidak  diberikan,  atau  kalaupun  diberikan jumlahnya sangat sedikit. Sebaliknya, ada yang tidak diminta justru terus menerus diberikan, akibatnya semua pasien diberi obat yang sama.
Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong  terjadinya  perilaku  negatif  seperti  korupsi,  dengan  adanya  nilai  atau  tradisi pemberian hadiah kepada pejabat. Akar kultural pada masyarakat Indonesia yang nepotis juga memberikan dorongan bagi terjadinya tindak korupsi. Secara struktural, perilaku negatif juga dapat diakibatkan oleh adanya faktor dominanya posisi birokrasi pemerintah dalam penguasaan sebagian besar informasi kebijakan dan pengaturan kegiatan ekonomi (Mas’oed, 2008).
Dalam banyak hal, gejala banyaknya keluhan terhadap terjadinya penyimpangan baik biaya,  prosedur,  atau  ketidakpastian  waktu  untuk  suatu    jasa    yang  diinginkan.  Banyaknya keluhan  masyarakat  yang  tidak    dapat    tersampaikan    secara    baik  yang  salah  satunya disebabkan  tidak  adanya akses informasi yang terbuka. Pada saat pandemi covid-19 ini masih ada perilaku masyarakat yang masih belum mengerti dengan pencegahan virus tersebut dengan perilaku tidak taat prokes, menghindari untuk di vaksin, sikap menutup diri masyarakat yang terdampak pandemi serta masyarakat yang menjauh oleh karena kekhawatiran terkena wabah serta masih banyak persoalan lain dimana masyarakat sesungguhnya membutuhkan informasi melalui media komunikasi dari pelayanan publik pemerintahan.
Media adalah sarana penyampaian pesan dari komunikator kepada audiens. Media yang sering digunakan dalam komunikasi adalah panca indera yang dimiliki manusia dimana pesan ditangkap  oleh  indera  seperti  mata  dan  telinga  untuk  kemudian  diolah  untuk  kemudian dijadikan sebagai dasar tindakan. Adapun media komunikasi adalah perantara yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai media seperti gambar, berita atau lainnya  untuk  menyampaikan  pesan  atau  pandangan  yang  berfungsi  sebagai  edukasi  dan pemberian informasi, menyampaikan norma, aturan, corong opini atau pendapat masyarakat, serta pengawas kebijakan (McNair, 2003).
Erliana Hasan (2005), komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan  pemerintah  kepada  masyarakat  dalam  rangka  mencapai  tujuan  begara.  Komunikasi pemerintahan  tidak  luput  dari  berbagai  hambatan.  Simon,  Smithburg,  dan  Thomson  (1991) menyebutkan hambatan-hambatan komunikasi pemerintahan, yaitu hambatan bahasa, kerangka referensi,  jarak  status,  jarak  geografis,  perlindungan  diri  dari  inisiator,  tekanan  pekerjaan lainnya,  dan  pembatasan  yang  disengaja  pada  komunikasi.  Keberagaman  media  teknologi informasi  saat  ini  menjadi  sarana  yang  paling  efektif  dalam  membentuk  persepsi,  sikap  dan perilaku  individu.  Hal  itu  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa  hampir  disemua  kegiatan penyampaian informasi tersebut selalu menyimpan unsur persuasi  yang sering tidak disadari oleh masyarakat sebagai komunikan. Beragam bentuk isi pesan dalam informasi yang terdapat dalam  tayangan  di  televise,  radio, internet  maupun media  cetak  mayoritas  memiliki  indikasi persuasi yang tujuannya untuk membentuk atau merubah sikap, dan perilaku masyarakat yang mereka lakukan secara massif. Pengetahuan masyarakat sangat  dibutuhkan untuk mendeteksi bobot esensi suatu pesan yang mereka dapat dalam kegiatan penyampaian informasi melalui media  teknologi.  Persoalan  media  komunikasi  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  dapat menghantarkan pada penyampaian informasi  kepada masyarakat acapkali mengadapi kendala- kendala di lapanagan.

## B. KAJIAN PUSTAKA Media Komunikasi
Cangara(  2002  )  menyebutkan  bahwa,  media  komunikasi  merupakan  alat  atau  sarana  untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Adapun  Burgon & Huffner (2002) menjelaskan  bahwa  media  komunikasi  adalah  suatu  sarana  yang  digunakan  untuk menyampaikan  pesan  dari  komunikator  kepada  publik.  Wilbur  Schramm  (1988),  media komunikasi sebagai suatu alat pembawa pesan sehingga memungkinkan pesan yang dibuat oleh subjek  komunikasi  tersampaikan  pada  objek  komunikasi  yang  berada  di  belahan  bumi  yang lain, tempat yang lain, atau pada waktu tertentu yang tidak memungkinkan antara subjek dan objek komunikasi untuk bertemu.
Maka  media  komunikasi  adalah  sebuah  perantara  dalam  menyampaikan  sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar efisien dalam menyebarkan informasi atau pesan.

## Media Komunikasi Pemerintahan
María  José  Canel  dan  Karen  Sanders  (2011)  mengemukakan  komunikasi  pemerintahan mengacu pada tujuan, peran dan praktek komunikasi yang dilaksanakan oleh politisi eksekutif dan pejabat dari lembaga-lembaga publik lainnya dalam kerangka pelayanan pemikiran politik, dan  yang  sendirinya merupakan atas dasar persetujuan langsung atau tidak langsung dengan rakyat. Adapaun Strömbäck and Kiousis (2011), menyatakan bahwa komunikasi pemerintahaan adalah suatu proses manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu untuk tujuan politik,  melalui  komunikasi  serta  tindakan  yang  memiliki  tujuan,  untuk  mempengaruhi  dan untuk melepaskan, membangun, dan mengelola hubungan yang menguntungkan dan reputasi dengan publik untuk mendukung misi dan mencapai tujuan yang dimiliki. Heryanto & Zarkasy (  2003),  komunikasi  pemerintahan    adalah  sebuah  kerja  melayani  publik  dengan  membawa sejumlah  tugas  publik  yang  berupaya  membangun  komunikasi  dengan  publik  internal  dan publik eksternal organisasi.
Pada  hakekatnya  komunikasi  pemerintahan  adalah  menjamin  berjalannya  fungsi pemerintahan  melalui  keterampilan  berkomunikasi,  terkait  kepentingan  masyarakat  untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup sebaik-baiknya dengan tidak merugikan pihak manapun (Hasan, 2005).
Sementara itu, menurut Joel Netshitenzhe ( 2010 ) mengemukakan bahwa prinsi-prinsip dasar komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut : a.  Kerja pemerintah adalah sebuah kegiatan publik. b.  Para pejabat politik adalah komunikator utama c.  Adanya program dan strategi komunikasi yang terpadu.
d.  komunikasi langsung dan pertukaran bersama mengenai suatu pandangan dengan publik. e.  memahami lingkungan komunikasi
f. Dapat bekerja sama dengan semua pihak
Dalam  pelaskanaanya  komunikasi  pemerintahan  memerlukan  langkah  strategi  untuk tercapainya  efektivitas.  Strategi  Komunikasi  Pemerintahan  dapat  dengan  langkah-  langkah sebagai berikut:
a.  Menentukan tujuan komunikasi.
b.  Menentukan target komunikasi.
c.  Menentukan pesan yang akan disampaikan.
d.  Menentukan waktu yang tepat
e.  Menentukan metode dan media yang akan digunakan.
f. Menentukan saluran komunikasi
Komunikasi  Pemerintahan  untuk  Kepemerintahan  yang  Baik  (Good  Governance) menurut United Nations Development Programme (UNDP, 2015) adalah hubungan yang saling membantu dan membangun diantara Negara, swasta, dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran dalam konsep kepemerintahan yang baik, yaitu :
a.  Negara/pemerintah memiliki peran menciptakan iklim politik, hukum, dan ekonomi yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan dunia usaha dan masyarakat.
b.  Swasta memiliki peran menciptakan lapangan pekerjaan.
c.  Masyarakat  memiliki  peran  memberikan  kemudahan  hubungan  timbal  balik  melalui kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.
d.  Pemerintah  harus  terlibat  secara  konstan  dalam  proses  pertukaran  informasi  dan komunikasi mengenai kebijakan, ide atau gagasan dan keputusan antara pemerintah dan yang diperintah atau warga Negara.
Adapun  kondisi  yang  harus  terpenuhi agar    tercapai  Good  Governance  memerlukan  tiga  hal sebagai berikut:
a.  State capability – Kemampuan Negara dalam hal ini para pemeimpin dan pemerintah dalam menyelesaikan sesuatu.
b.  Accountability – Kemampuan warga, masyarakat sipil maupun sektor swasta.
c.  Responsiveness – Tanggapan yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak warga negara.

## Gambar 2. Good Governance

## Perilaku Birokrasi
Birokrasi  (  Fritz  Morstein  Marx,  2016  )  adalah  suatu  tipe  organisasi  yang  digunakan  oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Peter M. Blau dan Charles H.  Page  (  2001  ),  birokrasi  adalah  suatu  tipe  organisasi  yang  dimaksudkan  untuk  mencapai tugas-tugas  administratif  yang  besar,  yaitu  dengan  cara  mengkoordinir  secara  sistematik pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  banyak  orang.  Adapun  Riant  Nugroho  Dwijowijoto  (2004), Birokrasi  adalah  suatu  lembaga  yang  sangat  kuat  dengan  kemampuan  untuk  meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar.
Maka birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hirarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal.
Ndraha  (1986  )  mengemukakan  pendapatnya  perilaku  birokrasi  merupakan  interaksi antara  individu  dalam  organisasi  lingkungannya,  karena  perilaku  birokrasi  ditentukan  oleh fungsi  individu  dalam  lingkungan  organisasi.  Struktur  organisasi  pemerintah  diwarnai  oleh karakteristik, kapabilitas dan kapasitas individu atau aparat selaku abdi Negara atau pemerintah dan  pelayan  masyarakat  yang  secara  hierarki  sesuai  dengan  fungsi  dan  tanggung  jawabnya. Menurut  Peter  dan  Glyn  Davis  (2004),  Perilaku  organisasi  adalah  sarana  manusia  bagi keuntungan manusia. Perilaku organisasi dapat diterapkan secara luas dalam perilaku orang- orang  disemua  jenis  organisasi,  seperti  bisnis,  pemerintahan,  kemasyarakatan,  sekolah  dan organisai jasa lainnya. Adapun Thoha (  1996 )perilaku mirokrasi  merupakan hasil interaksi birokrasi  sebagai  kumpulan  individu  dengan  lingkungannya.  Maka  perilaku  birokrasi menggambarkan perilaku pelayanan publik bagi masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
Perilaku  birokrasi  dalam  melaksakan  pelayanan  publik  harus  sesuai  dengan  undang- undang No 5 tahun 2014, tugas yang termaktub sebagai berikut :
1) melaksanakan  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Komunikasi Pemerintahan Accountability Responsiveness State Capability
2) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas,
3) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penerapan integritas dan nilai-nilai pelayan publik atau birokrat perlu dilakukan secara optimal oleh seluruh perangkat untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan kepuasan masyarakat,  yang  mana  utamanya  adalah  pelayanan  publik  yang  bermutu  akan  tercipta kepercayaan  publik  kepada  institusi  pemerintah.  Berdasarkan  Undang-  Undang  Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 gambaran pelayan  publik oleh birokrat dapat terlihat di bawah ini :

## Gambar 3. Perilaku Birokrasi
Berkaitan dengan perilaku birokrasi dalam pelayanan publik saat pandemi ini dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dimana media sosial dapat menjembatani tujuan tadi. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor    83  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media  Sosial  Instansi Pemerintah,  Salah  satu  tugas  humas  pemerintah  adalah  menyebarluaskan  informasi  dan kebijakan  pemerintah    sesuai  dengan  institusi/lembaga  masing-masing  kepada  publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta  membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya kreatif dan persuasif dalam  pelaksanaan  misi  tersebut.  Humas  pemerintah  harus  mengomunikasikan  kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat luas, melalui media tradisional, media konvensional,  dan  media  baru.  Komunikasi  yang  menggunakan  media  baru  atau  teknologi internet dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  atau  pelayanan  umum  adalah  segala  bentuk  jasa  pelayanan,  baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  dipusat,  didaerah  dan  dilingkungan  badan  usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Ratminto  dan Atik  Septi  Winarsih,  2007:4-5).Adapun  menurut  Sadu  Wasistiono  (2003)  pelayanan  public adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan  masyarakat.  Adapun  departemen  dalam  negeri  (  2007  )  menjelaskan  bahwa pelayanan publik adalah pelayanan umum yang merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain  dengan  cara  tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan  hubungan  interpersonal  tercipta kepuasan dan keberhasilan.

## PERILAKU BIROKRASI
PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA MEMPERERAT PERSATUAN DAN KESATUAN NKRI PELAYAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS PELAKSANA KEBIJAKAN PIBLIK SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN
Maka  pelayanan  publik  pada  hakikatnya  adalah  pemberi  layanan  atau  melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.
Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 847 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik Duty  Manager  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Bandung  Walikota  Bandung,  Jawa  Barat menjelaskan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya adalah sebagai berikut:
a. kepentingan  umum  yaitu  pemberian  pelayanan  tidak  boleh  mengutamakan  kepentingan pribadi dan/atau golongan.
b. kepastian hukum  yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
c. kesamaan hak yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
d. keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
e. profesionalisme yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
f. Partisipatif  yaitu  peningkatan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
g. persamaan  perlakuan/tidak  diskriminatif  yaitu  setiap  warga  negara  berhak  memperoleh pelayanan yang adil.
h. Keterbukaan  yaitu  setiap  penerima  pelayanan  dapat  dengan  mudah  mengakses  dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
i. Akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
k. ketepatan  waktu  yaitu  penyelesaian  setiap  jenis  pelayanan  dilakukan  tepat  waktu  sesuai dengan standar pelayanan.
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009), setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki  standar  pelayanan  dan  dipublikasikan  sebagai  jaminan  adanya  kepastian  bagi penerima  pelayanan.  Standar  pelayanan  adalah  ukuran  yang  diberlakukan  dalam peyelenggaraan  pelayanan  yang  wajib  ditaati  oleh  pemberi  dan  atau  penerima  pelayanan. Adapun standar pelayanan yakni meliputi sebagai berikut:
a. Prosedur pelayanan
Prosedur  pelayanan  yang  dibakukan  bagi  pemberi  dan  penerima  pelayanan  termasuk pegaduan.
b. Waktu peyelesaian
Waktu  penyelesaian  yang  ditetapkan  sejak  saat  pengajuan  permohonan  sampai  dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
c. Biaya pelayanan
Biaya  atau  tarif  pelayanan  termasuk  rincian  yang  ditetapkan  dalam  proses  pemberian pelayanan.
d. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
e. Sarana dan prasarana Penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan  harus  ditetapkan  dengan  tepat  berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
Berikut adalah gambaran tentang pelayanan publik yang harus mengacu pada standar pelayanan seperti dibawah ini :

## Gambar 4. Pelayanan Publik

## Pandemi
Pandemi merupakan penyebaran cepat suatu penyakit di suatu wilayah atau wilayah tertentu atau dengan kata lain, Epidemi yang menyebar luas melintasi negara, benua, atau populasi yang besar kemungkinan seluruh dunia. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus  2019  (Coronavirus  disease  2019,  disingkat  Covid-19)  di  seluruh  dunia  untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS- CoV-2.[2]  Wabah  Covid-19  pertama  kali  dideteksi  di  Kota  Wuhan,  Hubei,  Tiongkok  pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi( Kompas , 2020 ) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

## C. METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  (Sugiyono,  2015)  menganalisis  dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok dengan menggunakan kajian studi literature. Penelitian mendeskripsikan  peran  media  komunikasi  pemerintahan  perilaku  birokrasi  dalam  pelayanan publik di masa pandemi di Jawa Barat melalui wawancara mendalam yang berkaitan dengan hal tersebut.
PELAYANAN PUBLIK KOMPETENSI SARANA PRODUK BIAYA WAKTU PROSEDUR STANDAR

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara sosiologis, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial pada segala aspek kehidupan masyarakat  diberbagai  sektor kehidupan masyarakat,  baik  dalam  sektor  ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, pariwisata termasuk pada aspek birokrasi pemerintahan. Tatanan baru dalam birokrasi dan perubahan pola kerja untuk melakukan pelayanan publik pada masa new normal (T. Taufik, and H. Warsono, 2020). Perubahan  birokrasi  baru  menuju new  normal bila  menurut Lewin (1951), merupakan  kekuatan  eksternal  yang  menuntut  untuk  melakukan perubahan  ditubuh birokrasi. Model perubahan menggambarkan tiga proses perubahan, yaitu: unfreeze  (motivasi  berubah  dan  persiapan  berubah).  change  (  dari  semula  ke  yang  baru  ), refreeze atau Pencairan (Mempertahankan hasil berubah). Berikut ini model perubahan kearah new normal:

## Gambar 5. Model perubahan adaptasi dari model Kurt Lewin
Dengan  adanya  kondisi  pandemi  Covid-19  ini  diharapkan  birokrasi  untuk  cepat Beradaptasi    dan  merespon.  Meskipun  faktanya  di  lapangan  masih  ditemui  permasalahan  - permasalahan  yang  disebabkan  oleh  birokrasi,  seperti  birokrasi  yang  berbelit -belit, lamban merespon, dan ragu - ragu dalam mengambil keputusan sehingga berakibat pada tidak  efektif pada    saat  memberikan    pelayanan    kepada    masyarakat.    Fakta    lainnya    dapat  ditemukan adanya  ego  sektoral  antar  kementerian/lembaga  dan  daerah,  tidak  sejalan, bahkan saling bertentangan  dalam  penanganan  covid  -  19  di  Indonesia.  Setiap  kementerian  melihat kepentingan sektornya masing -masing  (Kompas, 2020).
Birokrasi  Indonesia belum  mampu  merespon  masalah  strategis  di  Indonesia pertama, birokrasi  Indonesia  masih  tertinggal  dengan  negara  lain  dalam  merumuskan  kebijakan dengan cepat dan tepat untuk menyikapi situasi dunia yang terus berubah dan bergerak secara dinamis, terutama di bidang informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT), kedua, secara  teoretis, birokrasi  publik  bekerja  dengan  berpedoman  pada  regulasi,  prosedur, hierarki,  dan  kontrol. Ditengah  dahsyatnya  tuntutan  perubahan  dalam pandemi covid-19,  birokrasi masih  tetap mempertahankan    prosedur    yang    hierarkis    dan  rigid,  serta      terus      berupaya    melakukan standardisasi      dan      formalisasi    agar    tercipta lingkungan    yang    stabil.    Kekakuan    dalam memedomani  berbagai  prinsip  tersebut telah menafikan realitas bahwa ketika lingkungan dan masyarakat  berubah,  birokrasi  pun  harus  beradaptasi  demi  merespons  perubahan  tersebut (Purwanto, 2019). Hal tersebut sangat  erat  kaitannya  dengan  kinerja birokrasi sehingga perlu langkah  -  langkah  strategis  dalam  melakukan  perubahan  birokrasi  di  Indonesia.    Rendahnya kualitas  layanan  publik  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh buruknya kinerja birokrasi. ( Fikri Habibi, 2020 ). Berikut adalah delapan area perubahan reformasi birokrasi Perpres Nomor 81 Tahun 2010.
Unfreeze
( gangguan terhadap normal) Change ( Perubahan ) Refreeze ( New Normal )
Tabel 1.  Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Area Hasil Yang Diharapkan Organisasi dan Peraturan Perundang- Undangan  Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran  Peraturan perundang-undangan Regulasi   yang   tertib,   tidak tumpang   tindih   dan
 Kondusif Sumber daya manusia aparatur SDM  aparatur  yang  berintegritas,  netral,  kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Pengawasan Meningkatkan   penyelenggaraan  pemerintahan   yang bersih dan bebas KKN Akuntabilitas Meningkatkan   kapasitas   dan   akuntabilitas   kinerja birokrasi Pelayanan Publik Pelayanan   prima   sesuai   kebutuhan   dan   harapan Masyarakat Pola pikir (mindset) dan Budaya kerja (culture set) aparatur. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

## Sumber: Perpres Nomor 81 Tahun 2010
Semester pertama di tahun 2021 telah terlewati. Berbagai capaian reformasi birokrasi pun  telah  ditorehkan  oleh  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (PANRB)  selama  setengah  tahun  ini.  Peningkatan  kualitas  birokrasi  dilakukan dengan  dua  cara,  hal  itu  adalah  penyederhanaan  birokrasi  serta  digitalisasi  birokrasi.  Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai Sumber Daya Manusia pemerintah (Kominfo, 2021 ).
Guna  merespons  kesan  buruk  birokrasi,  maka  birokrasi  perlu  melakukan  beberapa perubahan sikap dan perilakunya ( Benveniste, 2001) antara lain:
1) Birokrasi  harus  lebih  mengutamakan  sifat  pendekatan  tugas  yang  diarahkan  pada  hal pengayom  dan  pelayan  masyarakat  dan  menghindari  kesan  pendekatan  kekuasaan  dan kewenangan.
2) Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping,  efektif  dan  efisien  yang  mampu  membedakan  antara  tugas-tugas  yang  perlu ditangani  dan  yang  tidak  perlu  ditangani  (termasuk  membagi  tugas-tugas  yang  dapat diserahkan kepada masyarakat).
3) Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya, yang lebih  berorientasi  pada  ciri-ciri  organisasi  modern,  yakni  pelayanan  cepat,  tepat,  akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efi siensi biaya dan ketepatan waktu.
4) Birokrasi harus memosisikan diri sebagai agen pembaharu pembangunan.
5) Birokrasi  harus  mampu  dan  mau  melakukan  transformasi  diri  dari  birokrasi  yang kinerjanya kaku (rigid), menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih esentralisasi, inovatif, fleksibel dan responsif.

## Gambar 6. Perubahan sikap dalam birokrasi adaptasi dari Benveniste ( 2001 )
Pola  komunikasi  birokrasi  dalam  menjalankan  aktivitas  pelayanan  publik  dapat dilakukan dengan berbagai strategi untuk terciptanya optimalisasai birokras baik dalam bidang politik dan pemerintahan, media sosial telah menjadi sarana perubahan serta pembangunan kota sekaligus  sebagai  sarana  aspirasi  masyarakat  yang  cepat  dan  efektif,  seperti  yang  dilakukan oleh    seorang  sosok  inspiratif  anak  muda  yang  kehadirannya  telah  membawa  semangat perubahan  dan  kreatifitas  di  kota  Bandung  yaitu  Ridwan  Kamil  sebagai  Walikota  Bandung periode  2013-2018.(  Harris  Munandar,  Maman  Suherman.  2016).  Strategi  berkomunikasi dengan warga melalui memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk membangun personal branding yang mumpuni dengan  banyaknya pengikut dalam akun-akun media sosialnya seperti instagram, facebook, dan lain-lain untuk menginformasikan sesuatu dengan bahasa guyon agar masyarakat  mudah  memahaminya.  Pola  komunikasinya  bersifat  terbuka,  menerima  kritikan, bersifat dua arah dan bermedia yang seringkali dinamakan gaya komunikasi pola komunikasi asertif. Pola ini telah berhasil mempersuasi komunikan untuk merubah kota Bandung menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Perilaku  asertif  adalah  bentuk  komunikasi  secara  langsung  terhadap  kebutuhan, keinginan  dan  pendapat  seseorang  tanpa  menghukum,  mengancam  atau  merendahkan  orang lain, perilaku asertif juga melibatkan hak orang lain tanpa terlalu takut dalam proses tersebut, melibatkan ekspresi langsung dari perasaan seseorang (Khairil Anwar, 2019) . Iklim organisasi adalah pola perilaku suatu individu dalam suatu kelompok yang dilakukan secara berulang yang itu  di  tunjukkan  dalam  lingkungan  keseharian  dari  sebuah  organisasi  sebagai  sebuah pengalaman,  pemahaman,  dan  interpretasi  individu  dan  iklim  organisasi  itu  juga  merupakan sebuah  lingkungan  yang  menyenangkan  atau  tidak  menyenangkan  bagi  orang  orang  dalam organisasi itu sendiri dan hal ini kemudian berdampak pada kepuasan kerja peserta organisasi (Robbins,  2008).  Komunikasi  ini  yang  secara  vertikal  antara  level  pemerintahan  dan  secara horizontal antara dinas yang satu dengan dinas lainnya. Langkah yang menjadi prioritas yaitu berkomunikasi dengan berbagai komunitas. Ini juga tidak mudah dilakukan, karena terbentur berbagai kendala sosial, ekonomi dan politik. Contohnya adalah ketika melakukan pendekatan yang  asertif  dengan  dilandasi  empati  untuk  penataan  pedagang  kaki  lima.  Adapun  langkah- langkah dalam strategi komunikasi asertif  yang dilakukan adalah sebagai berikut( UPI, 2014 ):
BIROKRASI PERUBAHAN Pendekatan Tugas
Birokrasi modern Pelayanan Cepat Agen Pembaharu Pembangunan
Tansformasi Birokrasi yang responsif

## Gambar 7. Komunikasi Asertif
Sumber : UPI,  2014
Pola  komunikasi  birokrasi  perlu  dilakukan  pemerintah  yang  disertai  dengan pengawasan  seiring  berjalannya  dinamika  perubahan  yang  mengikuti  perkembangan  situasi agar  pelayanan  bagi  masyarakat  dapat  tetap  berjalan  dengan  harmonis,  baik  bagi  pelaku kebijakan  maupun  masyarakat  sebagai  tujuan  dari  pelayanan  publik,  karakteristik  budaya berbagi  yang  harmonis,  iklim  yang  mendukung,  dan  pemberdayaan  sumber  memiliki  nilai korelasi  tertinggi  pada  proses  partisipasi  dengan  motivasi  berprestasi  tinggi  sedangkan karakteristik  budaya  organisasi  gotong  royong,  semangat  berbagi,  iklim  konflik,  dan pemberdayaan manusia ( Mulyaningsih, 2017 ).

## E. SIMPULAN
Secara sosiologis, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial pada segala aspek kehidupan masyarakat  diberbagai  sektor kehidupan masyarakat,  baik  dalam  sektor  ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, pariwisata termasuk pada aspek birokrasi pemerintahan. Setiap penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  memiliki  standar  pelayanan  dan  dipublikasikan sebagai  jaminan  adanya  kepastian  bagi  penerima  pelayanan  dimana  menjadi  ukuran  yang diberlakukan  dalam  peyelenggaraan  pelayanan  yang  wajib  ditaati  oleh  pemberi  dan  atau penerima pelayanan. Strategi media komunikasi dan perilaku birokrasi dalam pelayanan publik harus  berkorelasi  dengan  emphati,  partisipasi,  motivasi  berprestasi  tinggi,  budaya  organisasi gotong royong, semangat berbagi, iklim konflik, dan pemberdayaan manusia..
Pola Komunikasi Asertif Rasional strategi Identifikasi Eksplorasi Target Bermain Peran
Pekasanaan
Evaluasi
Terminasi

## DAFTAR PUSTAKA
A.A.G.  Peters  dan  Koesriani  Siswosoebroto.  (1988).  Perkembangan  Hukum  Modern  dan Rasional: Sosiologi Hukum Max Weber dalam Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku I. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
Benveniste, Guy. (2001). Birokrasi. Jakarta : Gramedia.
Burgon & Huffner. (2002). Human Communication. London: Sage Publication. In. California:
SAGE
Cangara, Hafied. (2002). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Dampak Sosial Pandemi Covid 19 Pada Pekerjaan Sektor Publik https://bkd.jabarprov.go.id/artikel/202-dampak-sosial-pandemi-covid-19-pada- pekerjaan-sektor-publik
Depdagri-LAN,  Modul  Kebijakan  Pelayanan  Publik,  Diklat  Teknis  Pelayanan  Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu, Jakarta, 2007).
Dwiyanto Agus. (2006). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
J. Strömbäck & S. Kiousis. (2011). New York and London: Routledge. 340 pp. ISBN-13: 978- 0415873819
Erliana Hasan. (2005). Komunikasi Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
Fritz  Morstein  Marx's.  (2016).  "Control  and  Responsibility  in  Administration:  Comparative Aspects." ILO Regional Office for Asia and the Pacific.
Habibi,  Fikri.  (2020).      Pemetaan  Riset  Reformasi  Birokrasi  Di  Indonesia.  Jurnal  Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 199-230
Harris  Munandar,  Maman  Suherman.  (2016).  Aktivitas  Komunikasi  Pemerintahan  Ridwan Kamil di Media Sosial. Prosiding Hubungan Masyarakat  Volume 2, No.1. ISSN: 2460- 6510
Heryanto & Zarkasy.( 2012). Relasi kekuasaan pada kebijakan perubahan status hukum TVRI: Studi ekonomi-politik media.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat.  (2019).  Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Layanan Publik, Bandung: Penerbit Nuansa.
Joel Netshitenzhe. (2010). Government Communicators Handbook 2010/11. Author: GCIS
Ndraha,  Taliziduhu.  (1986).  Birokrasi  Pembangunan  :  Dominasi  atau  Alat  Demokratisasi, Jurnal Ilmu Politik 1, Jakarta: Gramedia.
Khairil Anwar. (2019). Gaya Komunikasi Dan Keterampilan Berbahasa Guru Bahasa Inggris Dalam Menciptakan Iklim Organisasi Di Smk Penerbangan Hasanuddin Makassar 228 Jurnal Idaarah, Vol. Iii, No. 2.
Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science. New York: Harper.
Mas'oed, Mohtar. (2008). Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
María José Canel dan Karen Sanders. (2011). Government Communication: An Emerging Field in Political Communication Research: 85-86.
Muhammad Ashraf Fauzi, Norazha Paiman. (2020). COVID-19 pandemic in Southeast Asia: intervention and mitigation effortshttps://www.researchgate.net/publication/343427924
McNair,  Brian.  (2003).  An  Introduction  to  Political  Communication.  New  York-London: Routledge Taylor & Francis
Ndraha, T., Amnuai.  (2003). Teori Budaya Organisasi. Memangkas Birokrasi:  Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Terjemahan. Jakarta
Mulyaningsih.  (2017).  Organizational  Culture  Sharing  Characteristic  Transformation, Organizational  Climate,  and  Empowerment  on  Motivation  to  Realize  Society Participation in the Organization (A case study of Ciapus Village in Banjaran District). https://www.atlantis-press.com/article/55916171.pdf
Nihayaty, A. I. (2021). Penyesuaian Birokrasi Di Masa Pandemi Covid-19 Kantor Kementerian Agama  Provinsi  Jawa  Timur.  Jurnal  Khazanah  Intelektual,  5(1),  1028-1046. https://doi.org/10.37250/newkiki.v5i1.92
Peter dan  Glyn Davis .(2004). The Australian Policy Handbook
Peter  M.  Blau  dan  Charles  H.  Page  .(2001).  Bureaucracy  in  Modern  Society.  ISBN. 0075550334 ISBN13: 9780075550334
Purwanto,  Erwan  Agus.  (2019).  “Kebijakan  Publik  yang  Agile  dan  Inovatif dalamMemenangkan  Persaingan  di  Era  VUCA”,  http://  fisipol.ugm.ac.id/wp-content/ uploads/sites/1056/2019/12/  Pidato-GB-Erwan-AgusPurwanto-23-Des-2019-Cetak.pdf, diakses 24 April 2020.
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.  (2007).  Konseptual,  Penerapan  Citizen’s  Charter  dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Riant  Nugroho  Dwijowijoto.  (2004).  “Kebijakan  Publik  Formulasi  Implementasi  dan Evaluasi”, Gramedia, Jakarta.
Robbins, (2008). Organizational Behavior (Perilaku Organisasi). Jakarta : Salemba Empat
Ruby,  Mahlil.  (2011).  Eksistensi  dan  Peranan  Puskesmas  sebagai  Penyelenggara  Upaya Kesehatan.https://www.researchgate.net/publication/293809611
Thoha Miftah. (2002). Perspektif Perilaku Birokrasi. Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada.
Toha, Miftah. (2005). Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Sadu  Wasistiono.  (2003).  Kapita  Selekta  Penyelenggaraan  Pemerintahan,  Bandung: Fokusmedia.
Simon,  Smithburg,  and  Thompson.  (1991).  Public  Administration,  Journal  of  Public Administration Research and Theory, Volume 1, Issue 1.
Sugiyono. (2015).  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta
T. Taufik, Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19, Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, vol. 2, no. 1, pp. 1-18, Jun. https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182
UPI. (2014). file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR...tls.../LATIHAN_ASERTIF./pdf   diunduh pada tanggal 9 maret 2014
Wilbur Schramm. (1988). Wilbur Schramm and the Beginning of  American Communication Theory : A History of Ideas, Dissertation Ph.D Iowa University
World  Economic  Forum  Annual  Meeting.  (2016).  https://www.weforum.org/events/world- economic-forum-annual-meeting-2016
Undang- Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 gambaran pelayan  public
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia Nomor  83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
http://disperkim.jabarprov.go.id/wp- content/uploads/2021/01/136453860_405911477178678_1794824954603991967_n- 1024x1024.jpg
https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/07332451/hari-terakhir-ppkm-ini- perkembangan-situasi-covid-19-di-indonesia.
https://www.antaranews.com/covid-19 http://disperkim.jabarprov.go.id/wp- content/uploads/2021/01/136453860_405911477178678_1794824954603991967_n- 1024x1024.jpg
http://www.kanal-kesehatan.com/wp-content/uploads/2020/04/Gambar-2-Perkembangan- kasus-terkonfirmasi-covid19-di-Jawa-kecuali-Provinsi-DKI-Jakarta.jpg https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/18/150000269/pandemi-apa-itu