Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)

## ANALISIS PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF SERVANT LEADERSHIP PADA KANTOR KECAMATAN SABBANGPARU
Eka Patmasari 1) , Andi Anugrah 2) , Yuniarni 3*)
Universitas Puangrimaggalatung, Sengkang, Indonesia 1,2,3 E-mail korespondensi :yuniarniyusuf24@gmail.com 3*)

## ABSTRAK
Servant  leadership  merupakan  gaya  kepemimpinan  kontemporer  yang  saat  ini wajib  dimiliki  oleh  pimpinan  sektor  publik  karena  kewajiban  memberikan pelayanan  publik  yang  berkualitas  saat  ini  masih  dianggap  jauh  dari  harapan masyarakat  maka  dari  itu  diperlukan  gaya  kepemimpinan  Servant  leadership sebagai  teladan  bagi  pegawai  sektor  publik,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa kualitas pelayanan publik berdasarkan perspektif gaya kepemimpinan  servant  leadership,  merupakan  penelitian  kualitatif  yang menggunakan observasi, bahan pustaka dan wawancara sebagai sumber data dan diolah  secara  ilmiah  yang  kemudian  disajikan  secara  naratif,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Camat  Sabbbangparu  memenuhi  kriteria  dimensi  servant leadership  yaitu  keteladanan,  perhatian,  integrasi,  dan  keterbukaan  dan  gaya kepemimpinan  hal  tersebut  mampu  memberi  kontribusi  yang  sangat  besar  bagi kinerja  organisasi  khususnya  kualitas  pelayanan  publik  yang  dianalisis menggunakan  dimensi  pelayanan  yaitu  keandalan,  daya  tanggap,  jaminan  dan empati.  penelitian  ini  tentunya  memiliki  keterbatasan  antara  lain  lokus  yang masih  terbatas,  yang  tentunya  tidak  dapat  digunakan  untuk  menggeneralisir semua  organisasi  publik,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi  salah  satu bahan pijakan peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema servant leadership.
Kata Kunci : Servant leadership ; Pelayanan publik; Kepemimpinan.

## ABSTRACT
Servant leadership is a contemporary leadership style that is currently mandatory for public sector leaders because the obligation to provide quality public services is  currently  still  considered  far  from  society's  expectations.  the  quality  of  public services  based  on  the  perspective  of  servant  leadership  leadership  style,  is  a qualitative  research  that  uses  observations,  library  materials  and  interviews  as data sources and is processed scientifically which is then presented in a narrative manner. integration, and openness and leadership style it is able to make a very large contribution to organizational performance, especially the quality of public services  which  are  analyzed  using  service  dimensions,  namely  reliability, responsiveness,  assurance  and  empathy.  This  research  certainly  has  limitations, including  a  limited  locus,  which  of  course  cannot  be  used  to  generalize  to  all
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
public  organizations,  it  is  hoped  that  this  research  can  be  a  stepping  stone  for other researchers who will conduct research with the theme of servant leadership.
Keywords : Servant leadership Public Service, Leader

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  merupakan  sebuah kegiatan  yang  mutlak  dimiliki  oleh negara  untuk  menjamin  kebutuhan dasar  masyarakat  dalam  kehidupan sehari-hari, penyediaan pelayanan publik  disiapkan  oleh  pemerintah  dan tidak menutup kemungkinan diselenggarakan  oleh  pihak  swasta maupun organisasi sosial kemasyarakatan.  Untuk  pelaksanaan pelayanan publik maka dibentuk lembaga  penyelenggara  yang  dapat berbentuk  institusi  negara,  korporasi, lembaga  independen  maupun  badan hukum  lain  yang  dibentuk  berdasarkan undang-undang  dan  lembaga  tersebut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap  penyelenggaraan  pelayanan publik  sesuai  tugas  dan  fungsinya masing-masing (Nuriyanto, 2014). Fenomena pelayanan publik di Indonesia  masih  berada  pada  tahapan yang membutuhkan banyak pembenahan  antara  lain  dari  segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, buruknya kualitas
pelayanan  publik  diperparah  oleh minimnya keteladanan pimpinan dalam memberikan  contoh  kepada  bawahan, pola  pikir  untuk  menjadikan  jabatan sebagai  alat  untuk  meraup  kekuasaan dan keuntungan membuat peran pimpinan dalam pelayanan tidak berdampak  positif.  Kualitas  pelayanan publik berbanding lurus dengan
kemampuan
pimpinan dalam pengelolaan manajemen, dan peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  khususnya  dalam  kemampuan menggunakan teknologi informasi (Sumarli, 2020). Gaya kepemimpinan merupakan rangkaian  sistem  yang  memiliki  unsur penting yaitu mempengaruhi,
kemampuan pimpinan yang kuat mewujudkan kerjasama sehingga memudahkan  mencapai  visi  dan  misi organisasi.  Gaya  kepemimpinan  yang berhasil  adalah  gaya  kepemimpinan yang  dilakukan  bersumber  pada  hati nurani, nilai-nilai norma, etika, kebebasan,  pemberian  kepercayaan, pengawasan,  siap  menerima  kritik, saran  yang  bersifat  membangun,  tegas dan  menghormati  kreativitas,  inovasi dan  motivasi,  gaya  kepemimpinan tersebut  berdampak  pada  peningkatan kinerja  yang  meliputi  peningkatan kompetensi  profesional,  peningkatan kompetensi kepribadian dan peningkatan kompetensi sosial (Suwarno and Bramantyo, 2019). Salah satu gaya kepemimpinan kontemporer  yang  dikembangkan  saat ini adalah kepemimpinan yang melayani atau servant leadership dimana pemimpin berupaya memberdayakan  semua  potensi  yang ada  dalam  organisasi  menggunakan pendekatan  humanis  dan  bersahabat,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
menurut  Keith  (2016)  bahwa  servant leadership,  memiliki  (1)  komponen moral,  artinya  moral  menjadi  bagian yang terintegral sebagai identitas pemimpin  yang  dapat  diteladani  dan ditransfer atau ditularkan kepada bawahan  atau  pengikutnya;  (2)  fokus terhadap  layanan  kepada  pengikut  atau bawahan,  artinya  pemimpin  memberi perhatian  bagi  perbaikan,  peningkatan dan pencapaian kinerja pribadi bawahan  dan  bukan  sekadar  untuk kepentingan  organisasi;  (3)  perhatian kepada  kesuksesan  semua  stakeholder, artinya pemimpin organisasi memandang bahwa keberhasilan organisasi  tak  lepas  dari  segala komponen  internal  maupun  eksternal yang  terintegrasi  dengan  organisasi seperti:  karyawan,  pelanggan,  mitra usaha  maupun  masyarakat;  dan  (4) refleksi diri, sebagai upaya menghindari  profil  pemimpin  yang angkuh.  Pemimpin  yang  mengusung model  servant  leadership  memberi keterbukaan untuk segenap anggotanya maupun  organisasi  yang  dipimpinnya berpartisipasi  aktif  dan  kreatif  serta membangkitkan  motivasi  yang  besar bagi  pegawainya  untuk  bekerja  serta melibatkan hati mereka dalam misi dan tujuan organisasi (Keith, 2016).
Camat merupakan sentral dari pemimpin pemerintahan yang memiliki wewenang  dalam  memimpin  suatu Kecamatan guna mencapai tujuan yaitu kepentingan publik, hal ini menjadikan kepemimpinan  seorang  camat  sangat menentukan bagaimana kualitas pelayanan  institusi  yang  dipimpinnya,
tujuan  organisasi  pemerintahan  dalam hal  ini  kantor  kecamatan  tentunya adalah  menyelenggarakan  pelayanan publik yang berkualitas guna menjawab kebutuhan  masyarakat  maka  dari  itu penelitian dengan tema gaya kepemimpinan  servant  leadership  dan keterkaitannya dengan pelayanan publik  perlu  terus  dilakukan  secara berkelanjutan  karena  hal tersebut merupakan  indikator  utama  kinerja kantor  pemerintah.  Salah  satu  kantor pemerintahan yang
aktivitasnya memberikan  pelayanan  publik  kepada masyarakat  adalah  Kantor  Kecamatan. Pemerintah  daerah  melalui  kantor kecamatan  merupakan  ujung  tombak yang  langsung  berhubungan  dengan masyarakat, kantor kecamatan merupakan  cerminan  dari  pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk layanan administratif (Saputra, 2016).
Indikator  capaian  yang  harus  dimiliki dalam  sebuah  organisasi  yakni  kinerja, Apabila  sebuah  organisasi  mencapai target  kinerja,  hal  tersebut  tidak terlepas  dari  campur  tangan  seorang pimpinan dalam mempengaruhi bawahan, menjalankan tujuan organisasi serta menggerakkan bawahan  agar  bekerja  sesuai  dengan aturan yang berlaku. Organisasi pemerintahan  memiliki  target  untuk memuaskan masyarakat akan
pelayanan yang diberikan dan tentunya pelayanan  berkualitas  harus  dimulai dari  rasa  aman  dan  nyaman  dalam bekerja yang dapat diwujudkan melalui gaya kepemimpinan servant leadership.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
Penelitian  terdahulu  dari  berbagai belahan dunia mengenai servant leadership  antara  lain  mengemukakan bahwa  ada  beberapa  kritik  terhadap teori servant leadership dan pengembangan pengukuran baik  dalam metodologi maupun pembangunan teori  (Rachmawati  and  Lantu,  2014). Kemudian Farida Saleem dkk. memposisikan servant leadership untuk berkontribusi pada kinerja berkelanjutan perusahaan, dengan mempelajari secara empiris mekanisme mediasi  kepercayaan  dua  dimensi, yaitu  kepercayaan  afektif  dan  kognitif, antara  kepemimpinan  yang  melayani dan  kinerja  individu  (Saleem  et  al., 2020).  Karakteristik  servant  leadership adalah  termasuk  menghargai  orang, kerendahan hati, mendengarkan, kepercayaan,  kepedulian,  integritas, layanan,  memberdayakan,  melayani kebutuhan orang lain sebelum kebutuhan  mereka  sendiri,  kolaborasi, ketulusan,  dan  pembelajaran  (Focht and Ponton, 2015). Brohi dkk. mengemukakan bahwa servant leadership  memiliki  hubungan  negatif dengan turnover intention atau
keinginan keluar karyawan dari pekerjaannya  secara  sukarela  untuk mendapatkan  pekerjaan  ditempat  lain, keamanan psikologis menengahi hubungan antara servant leadership dan keselamatan  psikologis,  dan  fokus regulasi  memoderasi  hubungan  antara servant leadership  dan  keamanan psikologis (Brohi et al., 2018). Setelah  menganalisa  hasil  penelitian terdahulu  yang  terkait  dengan  servant
leadership maka terlihat bahwa pendekatan  atau  gaya  kepemimpinan melayani terfokus pada tatanan melayani internal organisasi atau pegawai dan karyawan dalam organisasi, ada pengaruh tidak langsung antara kondisi internal organisasi  dengan  diterapkannya  gaya kepemimpinan melayani terhadap kondisi  pelayanan  eksternal  dalam  hal ini  masyarakat  akan  tetapi  belum  ada temuan  secara  komprehensif  mengenai pendekatan  atau  gaya  kepemimpinan melayani  terhadap  kualitas  pelayanan khususnya  pada  pelayanan  instansi pemerintah atau publik.

## METODE
Artikel disajikan melalui hasil penelitian  kualitatif  yang  merupakan penelitian  yang  mengandalkan  analisis mendalam  pada  fenomena  atau  objek penelitian,  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  karena  peneliti  ingin mendeskripsikan  keadaan  yang  akan diamati  di  lapangan  melalui  informasi yang diperoleh melalui jawaban naratif, sebagai  infromasi  yang  mudah  dicerna bagi  semua  kalangan  masyarakat. peneliti sebagai instrumen yang menggunakan  observasi,  wawancara, dan  dokumentasi sebagai metode pengumpulan  data  dan  sumber  pustaka relevan  dan  valid  yang  berasal  dari jurnal  nasional  terakreditasi  dan  jurnal internasional  bereputasi  sebagai  bahan diskusi  dan  pembanding.  Analisis  data yang  digunakan  mengutip  pendapat miles dan huberman (1994) yaitu tahap reduksi data, display data, dan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
kesimpulan  atau  verifikasi.  Mereduksi data  berarti  merangkum,  memilih  hal- hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada hal-hal  yang  penting,  serta  dicari  tema dan  polanya  dengan  teks  yang  bersifat naratif.  Display  atau  penyajian  data menggunakan teks yang bersifat naratif,  dengan  adanya  penyajian  data, maka akan memudahkan untuk memahami  apa  yang  terjadi,  dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan  apa  yang  telah  dipahami tersebut  tahapan  selanjutnya  adalah kesimpulan  atau  verifikasi,  kesimpulan awal  yang dikemukakan  masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan  apabila  tidak  ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan yang  dikemukakan  pada  tahap  awal didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid dan  konsisten  saat  peneliti  kembali  ke lapangan  mengumpulkan  data,  maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan  kesimpulan  yang  kredibel (Miles, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Keteladanan
Keteladanan  merupakan  sebuah  sikap yang  harus  dimiliki  setiap  pemimpin, mampu  memberi  contoh  yang  baik sehingga  menjadi  inspirasi  dan  bahan rujukan  orang  disekitarnya,  teladan dapat  terlihat  dari  sikap  yang  baik, kedisiplinan,  kejujuran,  penampilan dan  tentunya  integritas.  Keteladanan adalah  memberikan  contoh  yang  baik kepada  orang  disekitarnya.  Manusia
sebagai makhluk sosial dalam perspektif teori belajar sosial
memandang  bahwa  suatu  perilaku sosial  manusia,  merupakan  hasil  dari saling interaksi antara pengaruh situasi, perilaku  individu,  kognitif,  dan  emosi individu (Nurbayiti et al., 2019). Begitu pula  dengan  kepemimpinan  sektor publik  salah  satunya  camat  yang  harus terus  menjadi  teladan  dalam  bekerja dan  bersikap  bagi  para  bawahannya baik  di  Kantor  Kecamatan  maupun aparat  Kelurahan  dan  Desa  yang menjadi wilayah kerjanya.
Camat  Sabbangparu  di  mata  para bawahannya  merupakan  sosok  yang tegas  dan  disiplin,  tepat  waktu,  selalu berpakaian rapi, kebiasaaan ini membuat  para  staf  Kantor  Kecamatan Sabbangparu  merasa  segan  ketika bertindak tidak disiplin misalnya datang  terlambat  dan  berpakaian  tidak rapi  seperti  tidak  memakai  atribut pegawai  dan  menggunakan  sandal  saat jam  pelayanan  karena  pimpinan  selalu memberi  contoh  yang  patut  diteladani, secara  langsung  kedisiplinan  pegawai pada  sebuah  institusi  dapat  memberi dampak  positif  bagi  kinerja  organisasi. Disiplin  merupakan  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  kinerja  pegawai, Penegakan kedisiplinan pegawai merupakan  sesuatu  yang  penting  bagi suatu organisasi, karena dengan adanya kedisiplinan  akan  membuat  pekerjaan yang  dilakukan  semakin  efektif  dan efisien.  Bila  kedisiplinan  tidak  dapat ditegakkan,  kemungkinan  tujuan  yang telah  ditetapkan  oleh  suatu  organisasi tidak  dapat  tercapai  (Irwanto  and
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
Febrina Melinda, 2015). Apabila organisasi  tersebut  merupakan  institusi publik  seperti Kantor  Kecamatan dimana  pegawai  yang  datang  tepat waktu dapat langsung melayani masyarakat  yang  membutuhkan  secara cepat  dan  tepat,  yang  jika  dianalisis menggunakan dimensi pelayanan maka sikap  disiplin  dapat  mendukung  salah satu  dimensi  yaitu  daya  tanggap (responsiveness)  artinya  berhubungan dengan kesediaan dan kemampuan para pegawai  untuk  membantu  masyarakat dan  merespons  permintaan  mereka, serta  menginformasikan  kapan  jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat (Parasuraman et al., 1988). Pelayanan  yang  cepat  dan  tepat tentunya  juga  harus  dibarengi  oleh sikap  yang  profesional,  yaitu  melayani dengan  sepenuh  hati  dan  ramah terhadap pengunjung, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan
pelayanan yang ramah kepada masyarakat  melalui  para  aparatur  yang bertugas  pada  kantor-kantor  penyedia layanan  publik,  Kantor  Kecamatan yang merupakan instansi yang bertanggung jawab pada masyarakat  di tingkatan  kecamatan  memiliki  fungsi utama  pelayanan  publik  sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang dimana menjadi pembentuk citra pemerintah di mata masyarakat. Analisis menggunakan dimensi  pelayanan sikap ramah  yang  ditunjukkan  termasuk dalam  dimensi    keandalan  pelayanan
atau reliability yaitu kemampuan
memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan  tepat,  akurat  dan  terpercaya (Parasuraman  et  al.,  1988).  Pimpinan sebagai  penanggung  jawab  sudah selayaknya  selalu  memberikan  teladan dalam bersikap karena hal ini memberi dampak  yang  positif  bagi  organisasi, menurut  staf  dibalik  sikap  tegas  camat sosok  tersebut  merupakan  sosok  yang yang  sangat  ramah  terutama  saat melayani  masyarakat  dengan  berbagai keluhan  dan  masalah,  bahkan  pada situasi  tertentu ketika masyarakat  tidak mampu menahan emosi karena persoalan yang dihadapi cukup sensitif, camat  tetap  terlihat  tenang  dan  tidak ikut  terpancing  emosinya,  hal  ini memberikan  dampak  positif  bagi  staf kantor  Kecamatan  Sabbangparu  sikap ramah  dan  tenang  pimpinan  dapat menjadi contoh yang baik bagi bawahan dalam melaksanakan pekerjaannya.  Salah  satu  etiket  yang harus  dimiliki  oleh  aparat  pelayan publik  adalah self  control adalah  sikap menguasai  diri  dan  mengendalikan emosi  dalam  setiap  situasi.  Kita  selalu berusaha  tidak  menyinggung  perasaan atau  mengganggu  pikiran  orang  lain. Dengan  kata  lain  kita  harus  memiliki kesabaran  dalam  menghadapi  para pelanggan,  terutama  bersikap  sabar terhadap  pengguna  jasa  yang  mungkin merepotkan,  agar  ia  tidak  kecewa, gusar  atau  membuat  orang  lain  marah. Sebaliknya  kita  sama  sekali  tidak terpancing  oleh  sikap  emosional  pihak yang kita hadapi (Simongkir, 1982).

## Perhatian
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
Perhatian  atau  atensi  secara  harfiah adalah  upaya  memfokuskan  diri  dan pikiran  kepada  objek  atau  subjek tertentu,  perhatian  menjadi  hal  yang sangat penting bagi kehidupan manusia, wujud perhatian dapat dirasakan  antara  lain;  perhatian  orang tua  terhadap  anaknya,  guru  kepada muridnya, perhatian mahasiswa terhadap  mata  kuliahnya  dan  pada artikel ini membahas mengenai perhatian pimpinan kepada bawahannya,  perhatian  pimpinan  dapat diwujudkan  melalui  perhatian  terhadap kinerja  dan  prestasi  dan  juga  perhatian terhadap  perkembangan  dan  karir pegawai.  Wujud  perhatian  pimpinan kepada pegawai menjadi sangat penting dalam rangka mencapai kinerja organisasi  yang  optimal,  perhatian seorang  pemimpin  atau  manajemen organisasi  dapat  membuat  seorang pegawai  mengeluarkan  kemampuan terbaiknya.  Kinerja  yang  tinggi  dapat tercapai  oleh  karena  kepercayaan ( trust )  timbal  balik  yang  tinggi  di
antara anggota-anggotanya artinya para anggota mempercayai integritas, karakteristik,  dan  kemampuan  setiap anggota  lain.  Untuk  mencapai  kinerja yang  tinggi  memerlukan  waktu  lama untuk  membangunnya,  memerlukan kepercayaan,  dan  menuntut  perhatian yang  saksama  dari  pihak  manajemen (Fahmi, 2010).
Wujud  perhatian  pimpinan  Kantor
Kecamatan Sabbangparu dirasakan oleh  para  staf  pada  kondisi  tertentu dimana  Camat  menanyakan  progres beberapa pekerjaan  yang tertunda pada
hari  sebelumnya  maupun  keluhan  atau kebutuhan  masyarakat  yang  belum mendapatkan  solusi,  Camat  merasa tidak  tenang  apabila  ada  pekerjaan yang  tertunda  apalagi  jika  pekerjaan tersebut berhubungan dengan masyarakat  secara  langsung,  perhatian pimpinan juga terlihat pada saat Camat menanyakan  mengenai  kendala  yang dihadapi  sehingga  membuat  pekerjaan tersebut  belum  selesai  dan  membantu memberikan solusi atas kendala tersebut,  bahkan  pada  kondisi  tertentu Camat turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pimpinan  berkewajiban  memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, menggerakkan dan
mengarahkan semua potensi pegawai di lingkungannya  agar  terwujud  volume dan  beban  kerja  yang  terarah  pada tujuan,  pimpinan  perlu  melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap  pegawai  di  lingkungannya agar  dapat  meningkatkan  kepuasan kerja, komitmen organisasi  dan kinerja yang tinggi (Thoha, 2010).
Visi  dan  misi  organisasi  tentunya merupakan target yang harus diupayakan untuk dicapai oleh segenap elemen organisasi, untuk itu diperlukan peran serta semua pihak mulai
pimpinan  sampai  staf,  akan  tetapi  ada hal  lain  yang  wajib  diperhatikan  oleh organisasi untuk terus menjaga semangat  dan  etos  kerja  pegawai  yaitu perkembangan  dan  karir  pegawai tersebut,  berdasarkan  hasil  wawancara para  pegawai  pada  Kantor  Kecamatan Sabbangparu  menilai  bahwa  Camat
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
kurang  memperhatikan  perkembangan dan  karir  pegawai,  saat  dikonfirmasi dengan camat, beliau menjawab bahwa persoalan  karir  pegawai  semua  sudah jelas  aturannya  dan  akses  terhadap informasi sudah sangat  mudah, saat ini telah  masuk  pada  jaman  yang  serba kompetitif  jadi  para  pegawai  perlu untuk terus mengembangkan diri berdasarkan  tantangan  internal  dan eksternal  organisasi  yang  tentunya berhubungan langsung dengan peningkatan  karir  mereka,  adapun peran pimpinan adalah untuk memotivasi dan menjaga iklim organisasi  untuk  tetap  kompetitif. Sumber daya Manusia (SDM) merupakan sumber keunggulan kompetitif yang potensial karena kompetensi  yang  dimilikinya  berupa intelektualitas, sifat, keterampilan, karakter personal, serta proses intelektual  dan  kognitif,  tidak  dapat ditiru  oleh  perusahaan  lain.  Oleh karena  itu  perusahaan  dituntut  untuk melakukan pengembangan berkesinambungan  terhadap  kuantitas dan kualitas pengetahuan SDM melalui pelatihan kepada SDM atau merangsang  SDMnya  agar  senantiasa "learning  by  doing"  sesuai  dengan learning organization (Widajanti, 2017). Pengembangan karir pegawai cenderung lebih mengarah pada kegiatan  organisasi  untuk  melatih  dan mengembangkan  kemampuan  pegawai demi peningkatan organisasi. Sedangkan pengembangan karir diwujudkan melalui upaya-upaya
pribadi pegawai untuk terus belajar dan meningkatkan  keahlian-keahlian  baru, yang dapat bermanfaat secara langsung pada peningkatan pendapatan, kenaikan jabatan,  atau  bahkan  perubahan  karir.
Program pengembangan karir dilakukan dengan memberikan kesempatan  kepada  pegawai  untuk meningkatkan kemampuan dan
keahlian  mereka,  dalam  upaya  untuk meraih  tujuan  pribadi  terkait  jenjang karir, penghasilan dan jabatan, pegawai akan  terlibat  aktif  dan  memiliki komitmen  yang  tinggi  pada  organisasi yang  memberikan  kesempatan  bagi pertumbuhan dan pengembangan anggotanya. Dengan kata lain, organisasi yang menawarkan kesempatan itu akan mampu meningkatkan  integritas  dan  kesetiaan pegawai. Secara tidak langsung apabila sebuah  organisasi  mampu  memotivasi anggota  untuk  terus  berkembang  dan meningkatkan  keahlian  maka  tentunya organisasi  itu  sendiri  yang  akan menikmati  hasilnya.  Sistem  promosi dalam  pengembangan  karir  harus dilakukan secara merata dan memberikan kesempatan kepada karyawan mengikuti pelatihan. Sedangkan  dalam  pelaksanaan  kinerja sebaiknya perusahaan memberikan peningkatan  kinerja  dan  pelatihan kepada  karyawan  berkemampuan  serta mengadakan  kegiatan  ekstrakurikuler untuk  memajukan  kerja  sama  antar karyawan (Budiargo et al., 2018).
Wujud perhatian yang dilakukan Camat Sabbangparu  dalam  bentuk  perhatian terhadap  kinerja  dan  prestasi  dan  juga
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
perhatian  terhadap  perkembangan  dan karir pegawai, apabila dianalisis menggunakan dimensi pelayanan publik  dianggap  mampu  memenuhi dimensi assurance (jaminan) mencakup pengetahuan,  kemampuan,  kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai,  bebas  dari  bahaya,  risiko  dan keragu-raguan  karena  secara  tidak langsung  perhatian  terhadap  tugas bawahan  mampu  memberikan  jaminan bahwa  tugas  tersebut  dapat  terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan  kepuasan  masyarakat. Dari segi perhatian terhadap perkembangan  dan  karir  pegawai walaupun  dianggap  oleh  pegawai bahwa pimpinan kurang memperhatikan  akan  tetapi  Camat berupaya menciptakan iklim kompetitif dalam  organisasi  sehingga  diharapkan kemampuan  dan  perkembangan  karir pegawai  mampu  ditingkatkan  melalui kompetisi dan persaingan yang sehat.

## Integrasi
Sebuah organisasi tidak mampu berkembang  tanpa  adanya  hubungan dengan  organisasi  lain  ibarat  manusia yang  merupakan  mahluk  sosial  yang tidak  mampu  memenuhi  kebutuhannya tanpa harus berinteraksi dengan manusia  dan  lingkungannya,  interaksi organisasi  dapat  diwujudkan  dengan berbagai  cara  antara  lain  komunikasi, koordinasi  dan  kerja  sama,  bagi organisasi publik seperti kantor pemerintah  interaksi  harus  dibangun dengan  dasar  sistem  yang  terintegrasi atau  saling  mendukung  baik  itu  dari
segi  informasi,  kerja  sama  maupun koordinasi, sebuah artikel menyarankan perlunya  menyusun  pedoman  umum yang mampu mempertahankan mekanisme  integrasi  informasi  saat  ini dan  kemudian  memberikan  instruksi rinci  tentang  bagaimana  suatu  unit pemerintah dapat memilih jenis mekanisme  integrasi  tertentu  yang sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya (Darono,  2016).  Organisasi  publik  di semua  tingkatan  tentu  wajib  memiliki sistem  kerja  yang  terintegrasi  dengan organisasi  publik  lainnya    misalnya Pemerintah Desa atau Kelurahan memiliki hubungan di bidang pertahanan  dan  keamanan  dengan Babinsa dan Babinkamtibmas, kemudian pemerintah Kecamatan berkoordinasi  di  bidang  kesehatan dengan  Pusat  Kesehatan  Masyarakat (PKM)  untuk  bidang  pertahanan  dan keamanan  terintegrasi  dengan  Polsek dan  Koramil.  Kecamatan  merupakan wilayah  yang  memiliki  lebih  dari  satu desa/  kelurahan  serta  dihuni  oleh penduduk  yang  bukan  hanya  berasal dari  satu  wilayah  saja,  oleh  sebab  itu kecamatan  memiliki  resiko  gangguan ketentraman dan ketertiban yang cukup signifikan.  Untuk  itu  salah  satu  tugas camat  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  tahun  2018 tentang  kecamatan  pasal  10  ayat  c menyebutkan,  tugas  camat  adalah mengoordinasikan
upaya
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban  umum  yaitu  Sinergitas dengan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Tentara  Nasional  Indonesia,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
dan  instansi  vertikal  di  wilayah kecamatan (Palit, 2020).
Salah  satu  masalah  yang  sempat dihadapi pemerintah Kecamatan Sabbangparu  adalah  adanya  tempat hiburan malam berupa rumah bernyanyi  yang  beroperasi  hingga  dini hari  dan  terindikasi  menyediakan minuman  beralkohol  dan  hal  tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga  Camat  sebagai  penanggung jawab  di  kecamatan  segera  melakukan koordinasi dengan Polisi Sektor (Polsek)  Sabbangparu  dan  Komando
Rayon  Militer  (Koramil)  Sabbangparu untuk  menangani  hal  tersebut  dan dalam  jangka  waktu  kurang  dari sepekan  rumah  bernyanyi  tersebut berhasil ditutup dan tidak menimbulkan gejolak dari pengelola karena menggunakan pendekatan yang persuasif.  Dari  kasus  tersebut  terlihat bahwa pola komunikasi dan koordinasi pemerintah  kecamatan  Sabbangparu melalui Camat sudah sangat terintegrasi dengan unit-unit kerja yang lain. Pimpinan Kecamatan atau dikenal dengan  TRIPIKA  (Tiga  Pimpinan
Kecamatan) yaitu  Camat,  Kepala Kepolisian  Sektor  (Kapolsek)  dan Komandan  Rayon  Militer  (Danramil) mengadakan koordinasi dalam Ketentraman dan Ketertiban di masyarakat dengan membentuk Perlindungan  Masyarakat  (Linmas)  di Desa/Kelurahan oleh Pemerintah, kemudian Bhayangkara Pembina Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat (Bhabinkamtibmas)  di  Desa/Kelurahan oleh  Kepolisian  dan  Bintara  Pembina
Desa (Babinsa) di Desa/Kelurahan oleh Tentara  Nasional  Indonesia  (Merdika, 2017).
Dalam  bidang  kesehatan  khususnya saat  wabah  korona  mulai  mewabah  di Indonesia,  dimana  ditandai  dengan instruksi  mulai  dari  pusat  hingga  ke daerah  mengenai    pencegahan  dan pengendalian  pandemi  covid-19    pihak
Kecamatan juga langsung
berkoordinasi  dengan  instansi  terkait yaitu  Pusat  Kesehatan  Masyarakat (PKM)  Sabbangparu  dalam  rangka upaya  implementasi  kebijakan  terkait penanggulangan  wabah,  kegiatan  yang dilakukan  antara  lain  sosialisasi  dan koordinasi tingkat kecamatan,
komitmen Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM)  dan  lintas  sektor,  rencana kegiatan  upaya  kesehatan  perorangan dan kegiatan upaya kesehatan masyarakat,  pelaksanaan  koordinasi dengan  tingkat  Desa  dan  Kelurahan, laporan hasil kegiatan (informasi terupdate dan evaluasi kegiatan, kegiatan-kegiatan  tersebut  merupakan wujud  integrasi  pemerintah  kecamatan dengan  instansi  terkait  dalam  upaya menangani  persoalan  nasional,  hal  ini memperlihatkan bahwa dibawah kepemimpinan  Camat  Sabbangparu Pemerintah  Kecamatan  menjalankan proses  kerja  yang  terintegrasi  dengan berbagai  instansi  sehingga  mampu menciptakan  pelayanan  publik  yang berkualitas di berbagai bidang
kehidupan masyarakat.
Wujud  integrasi  yang  dilaksanakan
Camat  Sabbangparu  dalam  bidang keamanan dan kesehatan apabila
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
dianalisis menggunakan dimensi pelayanan  maka  dianggap  mampu memenuhi  dimensi  Empati  (empathy) (Parasuraman  et  al.,  1988),  meliputi perbuatan atau sikap untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, komunikatif karena mampu menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan  gejolak  yang  berarti karena  menggunakan  gaya  komunikasi yang santun, serta memahami kebutuhan  masyarakat  yang  terlihat dengan  mampu  menjawab  keresahan masyarakat mengenai keberadaan rumah bernyanyi yang dianggap
berpotensi mengganggu ketentraman.

## Keterbukaan
Open  minded adalah  sebuah  istilah asing yang di Indonesia dikenal dengan istilah  berpikiran  terbuka  yang  yang menjadi  syarat  wajib  kepemimpinan modern saat ini. Arti open minded jika diartikan  secara  lebih  luas  adalah aktivitas  otak  yang  terbuka  terhadap berbagai kritik, ide, pendapat, teori dan kesimpulan,  atau  dengan  kata  lain adalah  kemampuan  seseorang  untuk dapat  menerima  dan  menganalisis berbagai  masukan  dari  pihak  lain  yang berupa  kritik,  ide,  pendapat,  teori  dan kesimpulan, jadi apabila seorang pemimpin  yang  berpikiran  terbuka maka dia akan bisa mengontrol egonya, mau  mendengarkan  saran  dan  kritik yang  berbeda  dari  pandangannya  yang bisa  sangat  bermanfaat  bagi  kemajuan organisasi.  Karakter  merupakan  kunci penentu  dalam  keberhasilan  suatu organisasi.  Hal  ini,  akan  membawa
berkah bagi  seluruh anggota organisasi yang  ada  di  dalamnya.  Maju  dan mundurnya, keberhasilan dan kegagalan  suatu  organisasi  banyak ditentukan  oleh  pemimpin,  karena pemimpin  merupakan  pengendali  dan penentu  arah  yang  hendak  ditempuh oleh  organisasi  menuju  tujuan  yang akan  dicapai  (Taufiq  and  Wardani, 2020).  Maka  sangat  penting  memiliki pemimpin  dengan  karakter  terbuka sehingga  mampu  menentukan  arah yang akan ditempuh anggota organisasi dalam  mencapai  tujuan  dengan  tetap memperhatikan  ide  dan  pendapat  yang beragam dari anggotanya. Keterbukaan pimpinan Kecamatan Sabbangparu  dalam  hal  ini  Camat Sabbangparu dianggap oleh para pegawai  sebagai  pimpinan  yang sangat terbuka  terhadap  ide  dan  saran  dari bawahannya,  hal  ini  terlihat  ketika menghadapi  laporan  atau  masalah  dari masyarakat  yang  kondisinya  tidak terlalu  dipahami  atau  terjadi  sebelum masa  jabatannya  maka  camat  akan berkomunikasi dan meminta pandangan  pegawai  yang  dianggap sudah  bertugas  lebih  lama  daripada dirinya,  bahkan  untuk  setiap  kasus yang dianggap sensitif seperti sengketa tanah  dan  perselisihan  keluarga,  maka camat  akan  senantiasa  berkomunikasi dengan  tokoh-tokoh  masyarakat  untuk mendapatkan  informasi  yang  lebih komprehensif sehingga dalam menangani  masalah  diusahakan  minim risiko.    Implementasi  peran  pemimpin sebagai juru bicara, untuk menjadi juru bicara  atau  pembicara  maka  seorang
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
pemimpin  sedapat  mungkin  memiliki kelebihan  atau  profesional dalam bidangnya agar dapat menjadi negosiator  dengan  pihak  luar,  untuk menjalin komunikasi yang efektif harus membangun jejaring dengan dunia luar,
agar memperoleh informasi, dukungan, ide  dari  sumber  daya  yang  bermanfaat bagi perkembangan organisasi (Daswati, 2012). Dalam  organisasi  publik  keterbukaan dapat diimplementasikan melalui respond terhadap saran dan kritik selain itu  keterbukaan  juga  harus  diwujudkan melalui  akses  informasi  pengguna terhadap  informasi  publik  karena  hal tersebut merupakan poin penting dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, dimana  tidak  ada  lagi  batasan  yang menyulitkan masyarakat untuk mengetahui  apa  saja  yang  telah dilaksanakan  oleh  lembaga  pelayanan publik, khususnya terkait dengan kegiatan, mekanisme kerja dan tentunya capaian yang telah diraih. Saat ini    kebutuhan  akan  informasi  menjadi sangat  penting,  baik  untuk  konsumsi pribadi, maupun sebagai sarana interaksi  dengan  masyarakat.  Maka dari  itu,  memperoleh  informasi  sudah dapat  disejajarkan  dengan  hak  asasi manusia  yang  lain,  hal  ini  juga  sangat penting  bagi  negara  yang  menganut sistem  demokrasi  karena  keterbukaan informasi merupakan wujud dari menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat dalam  upaya  penyelenggaraan  negara yang  baik.  Undang-Undang  Nomor  14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik  menggaris  bawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan  penyelenggaraan  negara yang  terbuka  adalah  hak  publik  untuk memperoleh  Informasi  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Pemerintah  Indonesia melalui Undang- undang dengan sangat jelas menegaskan  bahwa  “Setiap  orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Pemerintah Republik Indonesia,  2008).  Pasal  pada  Undang- undang  tersebut  menjamin  hak  setiap warga  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dalam memperoleh Informasi bersifat umum dan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan  yang  dapat  berasal  dari berbagai sumber, hal ini tentunya perlu didukung  oleh  kesadaran  semua  pihak untuk menyiapkan maupun menyalurkan  informasi  yang  valid  dan akuntabel sehingga tidak memunculkan kegelisahan di
masyarakat.
Keterbukaan  informasi  ini  diharapkan dapat mewujudkan transparansi kepada masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan menekan  kemungkinan  adanya  praktik korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  dalam penyelenggaraan  negara  (Nurdiansyah, 2016).
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
Wujud  keterbukaan  yang  dilaksanakan Camat Sabbangparu baik secara internal organisasi dan tentunya bagaimana keterbukaan informasi publik yang apabila dianalisis menggunakan dimensi pelayanan maka dianggap  mampu  memenuhi  dimensi Jaminan  (Assurance)  (Parasuraman  et al.,  1988),  meliputi  perbuatan  atau sikap yang terbuka dalam menyampaikan  informasi  publik  yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat  karena dapat secara mudah mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan organisasi publik.

## KESIMPULAN
Kepemimpinan  Camat  Sabbangparu
yang  menjadi  objek  pada  penelitian menggunakan pendekatan servant leadership  terlihat  bahwa  dari  sisi keteladanan Camat Sabbangparu mampu memberi contoh pada bawahan melalui  sikap  tegas  dan  disiplin, kemudian dari sisi perhatian dan atensi Camat Sabbangparu mewujudkan melalui  monitoring  terhadap  tugas  dan pekerjaan  pegawai  kemudian  apabila ada  kendala  maka  Camat  akan  segera berupaya memberikan solusi, kemudian untuk karir dan pengembangan
pegawai, camat dianggap kurang kurang  memperhatikan,  selanjutnya dari  sisi  integrasi  Camat  Sabbangparu dinilai  mampu  membangun  sinergi dengan  Kepolisian  dan  TNI  untuk sektor keamanan dan ketertiban kemudian  di  bidang  kesehatan  di  masa pandemi  Camat  bersinergi  dengan
Kepala  Pusat  Kesehatan  Masyarakat (PKM), kemudian dari sisi keterbukaan Camat  Sabbangparu  dinilai  sebagai pemimpin  yang  memiliki  pemikiran yang  terbuka  hal  ini  terlihat  melalui upaya  membangun  hubungan  baik dengan  para  tokoh  masyarakat  dan tidak segan untuk meminta saran ketika menghadapi persoalan masyarakat yang  sensitif  dan  beresiko  tinggi,  dari ciri-ciri servant leadership yang dimiliki oleh Camat Sabbangparu maka terlihat  hal  ini  mampu  memberi manfaat yang sangat besar bagi kualitas pelayanan  publik  khususnya  dimensi responsiveness,  reliability,  assurance dan  empathy pada  Kantor  Kecamatan Sabbangparu.
Artikel  ini  tentu  jauh  dari  kata sempurna, mulai dari identifikasi masalah  sampai  pada  metode  analisis dan penyajian hasil yang perlu ditingkatkan,  hal  ini  menjadi  ruang bagi peneliti lain untuk lebih mendalami  penelitian  dengan  tema kepemimpinan khususnya servant leadership  mulai  dari  metode  hinggap ruang lingkup yang lebih luas, diharapkan  artikel  ini  mampu  menjadi salah satu rujukan atau pijakan berpikir peneliti dengan tema yang serupa.
Terima  kasih  kami  sampaikan  pada Bapak Rektor Universitas Puangrimaggalatung  Bapak  Prof.  Dr. H.  Imran  Ismail,  MS.  dan  Kepala Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat Universitas Puangrimaggalatung Bapak Drs. Ambo
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
Upe,  M.Si  atas  dukungan  moril sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan  dan  menghasilkan  artikel ilmiah dan tentunya  pihak yang sangat berperan  dalam  memberikan  informasi Bapak  Camat  Sabbangparu  beserta seluruh  jajaran  yang  telah  menyambut kami dengan sangat ramah dan antusias pada  saat  proses  wawancara  hingga kami  dapat  mengumpulkan  informasi yang akuntabel dalam proses penelitian kami.

## DAFTAR PUSTAKA
Brohi,  N.A.,  Jantan,  A.H.,  Qureshi, M.A.,  Bin  Jaffar,  A.R.,  Bin  Ali,  J.,
Bin  Ab  Hamid,  K.,  2018.  The impact  of  servant  leadership  on employees attitudinal and behavioural  outcomes.  Cogent  Bus. Manag. 5, 1542652. https://doi.org/10.1080/23311975.20 18.1542652 Budiargo,  A.,  Lie,  D.,  Butarbutar,  M., Efendi, E., 2018. Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja  Karyawan  pada  Kantor Pusat  Penelitian  Kelapa  Sawit  Unit Marihat Pematangsiantar. SULTANIST J. Manaj. Dan Keuang. 2. https://doi.org/10.37403/sultanist.v2 i1.23
Darono,  A.,  2016.  Integrasi  Informasi Pemerintahan:  Analisis  Institusional
Komparatif 8, 6. Daswati,  2012.  Implementasi  Peran Kepemimpinan dengan Gaya Kepemimpinan  Menuju  Kesuksesan Organisasi. J. Acad. Fisip Untad 4. Fahmi,  I.,  2010.  Manajemen  Kinerja Teori dan Aplikasi. Alfabeta, Bandung.
Focht, A., Ponton, M., 2015.
Identifying  Primary  Characteristics Of  Servant  Leadership:  Delphi
Study 9, 18.
Irwanto, T., Febrina Melinda, T., 2015.
Pengaruh  Disiplin  dan  Motivasi terhadap  Kinerja  Pegawai  Dinas Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Provinsi Bengkulu. EKOMBIS Rev. J.  Ilm.  Ekon.  Dan  Bisnis  3. https://doi.org/10.37676/ekombis.v3 i2.148
Keith,  K.M.,  2016.  The  Contemporary Servant as Leader. Greenleaf Center.
Merdika, P.B., 2017. Koordinasi pemerintah Kecamatan dalam mencegah  tawuran  antar  kampung (Studi Kasus Kelurahan Mongondow  dan  Desa  Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan,  Kota  Kotamobagu).  E-J. Unsrat. Miles, M.A., 1994. Miles and
Huberman  (1994)-  Chapter  4.pdf, in:  Qualitative  Data  Analysis:  An Expanded Sourcebook.
Nurbayiti,  R.,  Mahfud,  M.,  Munjiat, S.M.,  2019.  Pengaruh  Keteladanan Guru  Terhadap  Perilaku  Sosial Siswa  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK).  Tadib  J.  Pendidik.  Islam  8, 601–610. https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i1.51 66
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 43-57)
Nurdiansyah,  E.,  2016.  Keterbukaan informasi  publik  sebagai  upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat.  J.  Bhinneka  Tunggal Ika 3. Nuriyanto,  N.,  2014.  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik  Di  Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? J. Konstitusi 11. Palit,  C.L.,  2020.  Koordinasi  Forum Komunikasi  Pimpinan  Kecamatan dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Politico 9, 18.
Parasuraman,  a, Zeithaml, V. a, Berry,
L.L., 1988. SERQUAL: A Multiple- Item  scale  for  Measuring  Consumer Perceptions  of  Service  Quality, Journal of Retailing. https://doi.org/10.1016/S0148- 2963(99)00084-3 Pemerintah  Republik  Indonesia,  2008. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Rachmawati, A.W., Lantu, D.C., 2014. Servant Leadership Theory Development & Measurement. Procedia  -  Soc.  Behav.  Sci.  115, 387–393. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.201
4.02.445
Saleem, F., Zhang, Y.Z., Gopinath, C., Adeel,  A.,  2020.  Impact  of  Servant
Leadership  on  Performance:  The Mediating  Role  of  Affective  and
Cognitive  Trust.  SAGE  Open  10, 215824401990056. https://doi.org/10.1177/2158244019 900562 Saputra, T., 2016. Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik (Studi  Kasus  Kantor  Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar) 4, 12. Simongkir, O.P., 1982. Etiket
Perbankan. Ind. Hill, Co, Indonesia.
Sumarli,  2020.  Kepemimpinan  dan Pelayanan  Publik.  YUDABBIRU  J.
Adm. NEGARA 2.
Suwarno,  S.,  Bramantyo,  R.,  2019. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Transparansi Huk. 2, 338. Taufiq,  O.H.,  Wardani,  A.K.,  2020. Karakter Kepemimpinan Ideal dalam Organisasi. J. Moderat 6, 12. Thoha,  M.,  2010.  Kepemimpinan Dalam  Manajemen.  Rajawali  Press,
Jakarta.
Widajanti,  E.,  2017.  Perencanaan Sumberdaya  Manusia  yang  Efektif: Strategi Mencapai Keunggulan Kompetitif. J. Ekon. Dan Kewirausahaan 7, 10.