## TINJAUAN DALAM RENCANA PEMBERLAKUAN GREEN TAX ATAU

## ECO TAX DI INDONESIA UNTUK MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY 2015 Eva Mustika Pratiwi evhasantoso@gmail.com
Gadhang Setyawan gadhangsetyawan999@gmail.com Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRACT
ASEAN  Economic  Community  (AEC)  is  a  community  of  nations  in  Southeast Asia  who are members  of  ASEAN. In addition  to cooperation in  the economic field, the ASEAN Economics Community is also working in the field of defense and security as well as social and cultural. In the socio-cultural cooperation, ASEAN Community is also concerned about environmental decline. One of the policies that can be used to overcome this problem is Green Tax or Eco Tax while the instrument can be used for  environmental  management  ISO  14000.  This  study  uses  descriptive  qualitative research methods research by studying the symptoms, then the problem interpret or infer meaning a combination of various problems as presented by the situation based on the relevant studies. This research aims to analyze the benefits of the imposition of the Green Tax or Eco Tax in Indonesia and analyze the implementation of the Green Tax  or  Tax  Eco  good  so  it  can  accommodate    entrepreneurs  interested  and  the environment in the face of ASEAN Economic Community 2015.
Keyword : Asean Economic Community, Green Tax or Eco Tax, and ISO 14000

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Lingkungan  hidup  merupakan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  wajib dilestarikan  dan  dikembangkan  kemampuannya  agar  tetap  dapat  menjadi  sumber penunjang  hidup  bagi  manusia  dan  makluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan  dan peningakatan  kualitas  hidup  itu  sendiri.  Manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya  memerlukan  sumber  daya  alam,  yang  berupa  tanah,  air  dan  udara  dan sumber  daya  alam  yang  lain  yang  termasuk  ke  dalam  sumber  daya  alam  yang terbarukan  maupun  yang  tak  terbarukan,  namun  demikian  harus  disadari  bahwa sumber daya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu  keterbatasan  tentang  ketersediaan  menurut  kuantitas  dan  kualitasnya. Sumberdaya  alam  tertentu  juga  mempunyai  keterbatasan  menurut  ruang  dan  waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.
Antara  lingkungan  dan  manusia  saling  mempunyai  kaitan  yang  erat.  Kualitas lingkungan  hidup  yang  semakin  menurun  telah  mengancam  kelangsungan perikehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya,  serta  pemanasan  global  yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim, hal ini akan memperparah penurunan  kualitas  lingkungan  hidup.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  perlindungan  dan
444 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2 | No.3 | 2014
pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  sungguh-sungguh  dan  konsisten  oleh  semua pemangku  kepentingan.  Beberapa  aktivitas  yang  terkait  dengan  pelestarian lingkungan seperti pencanangan program penanaman 1000 pohon di Indonesia.
Selain  melalui  tindakan  berupa  perlindungan  alam  atau  lingkungan,  juga  di perlukan perlindungan dalam tataran peraturan pemerintah (undang-undang). Seperti diketahui bahwa aspek kehidupan ekonomi adalah aspek yang banyak mempengaruhi perkembangan  lingkungan  dan  alam.  Kehidupan  ekonomi  selalu  berasal  dan ditunjang  oleh  adanya  bahan  baku  yang  berasal  dari  alam,  sehingga  rusaknya  alam berpengaruh  juga  terhadap  aspek  kehidupan  ekonomi  masyarakat.  Dengan  adanya proses  yang saling menguntungkan inilah maka diperlukan sebuah kebijakan khusus oleh pemerintah.
Salah satu kebijakan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah antara perkembangan ekonomi dan kelangsungan lingkungan atau alam adalah Ecotax atau Green  Tax atau  biasa  disebut  dengan  Pajak  Lingkungan.  Pajak  Lingkungan  ( Green Tax )  adalah  pajak  yang  berfungsi  selain  sebagai  penunjang  pembangunan  sebuah negara  atau  wilayah  juga  digunakan  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup sekitar  sehingga  terjadi  keserasian  antara  perkembangan  ekonomi  dan  pelestarian lingkungan.  Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh European  Environment Agency , pada tahun 2003 sumbangan Green Tax terhadap total  penerimaan pajak di beberapa menunjukkan adalah sebagai berikut: Canada (3.99%), Denmark (10.27%), France  (4.91%),  Germany  (7.44%),  Japan  (6.58%),  Netherlands  (8.93%),  Norway (6.86%),  Sweden  (5.84%),  United  Kingdom  (7.57%)  dan  United  States  (3.46%). Keberadaan Green  Tax sangat  vital,  tanpa  adanya  pajak  ini  pemerintah  akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan lingkungan yang ditujukan untuk pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakannya. Selama  ini  untuk  menjalankan  kebijakan  lingkungan  pemerintah  hanya mengandalkan  sarana  pengaturan  yang  sifatnya  tradisional  seperti  izin  dan persyaratan pemakaian teknologi pencemaran. Padahal kunci utama penanggulangan masalah lingkungan adalah biaya, di sini berlaku the polluter pays principle . Prinsip ini juga diberlakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)  sebagai  pangkal  tolak  kebijakan  lingkungan  yang  efisien  dan  efektif,  jadi Green  Tax merupakan  instrumen  pengendalian  pencemaran  yang  paling  efektif, karena  merupakan  insentif  permanen,  guna  mengurangi  pencemaran  dan  menekan biaya penanggulangannya.
Green Tax hingga kini belum diterapkan di Indonesia, meski sudah diakomodir dalam  Rancangan  Undang  Undang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  hingga  kini Rancangan  Undang  Undang  pun  belum  juga  diketok  palu.  Sejumlah  potensi permasalahan  sudah  menghadang,  yakni:  1)  Ada  kekhawatiran  dalam  prakteknya nanti  akan  terjadi  kesulitan  untuk  membedakan  apakah Green  Tax ini  dimaksudkan untuk  tujuan budgetary atau regulatory .  Hal  ini  disebabkan  dari  aspek  fungsinya, Green  Tax tidak  berbeda  dengan  pajak  lainnya  yang  dipungut,  kecuali  mengenai sasaran  yang  hendak  dicapai.  Substansi  hukum  yang  dikandungnya  berbeda  dengan pajak yang telah ada, meskipun terdapat perbedaan, namun sasaran utama jelas untuk perlindungan lingkungan hidup; 2)  Dalam pelaksanannya pun berpotensi munculnya
overlaping ,  pengusaha  yang  selama  ini  sudah  dikenakan  berbagai  jenis  pajak  akan dikenakan pajak baru.
Di  Indonesia  sendiri  telah  dilaksanakan  aturan  mengenai  manajemen lingkungan yang harus dilaksanakan oleh industri di Indonesia yaitu ISO 14000. ISO sendiri adalah jaringan institusi standar nasional dari 148 negara, pada dasarnya satu anggota  per  negara,  dengan  kesekretariatan  pusat  berada  di  Geneva,  Switzerland, yang  mengkoordinasikan  sistem  tersebut.  ISO  bukan  organisasi  pemerintahan.  ISO menempati posisi spesial diantara pemerintah dan swasta. Hal ini disebabkan karena di  satu  sisi,  banyak  anggota  institusi  adalah  bagian  dari  struktur  pemerintahan negaranya atau ditugaskan oleh pemerintah, tetapi di sisi lain, anggota lainnya berasal dari  sektor  privat,  yaitu  industri.  Menurut  ISO  14000  segala  bentuk  tindakan  baik kecil  maupun  besar  oleh  industri  berdampak  pada  kondisi  lingkungan  di  sekitarnya. Dengan dijalankannya ISO 14000 di Indonesia seharusnya pemberlakuan Green Tax sebagai compliment (pelengkap)  aturan  yang  ada  bisa  dijalankan  dengan  baik  dan lancar, namun pada kenyataannya hal ini sulit dilakukan.
Begitu banyak permasalahan lingkungan berupa  pencemaran  yang diakibatkan oleh  perilaku  ekonomi  pengusaha,  namun  masih  sedikit  kesadaran  terhadap pentingnya perlindungan terhadap kekayaan alam sekitar, melihat permasalahan yang telah  dijabarkan  di  atas  maka  akan  diangkat  judul  “Tinjauan  dalam  Rencana Pemberlakuan Green  Tax atau Eco  Tax di  Indonesia  untuk  menghadapi  ASEAN Economic Community 2015”.

## Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  di  atas  dapat  dimunculkan  beberapa  masalah  yang  dapat dikaji  lebih  dalam  yakni  sebagai  berikut:  1)  Apa  saja  manfaat  jika  diberlakukannya Green  Tax atau EcoTax di  Indonesia;  2)  Bagaimana  penerapan Green  Tax atau Eco Tax yang baik sehingga dapat mengakomodir kepentingan pengusaha dan lingkungan hidup dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

## Tujuan
Dari  latar  belakang  di  atas  dapat  dimunculkan  beberapa  tujuan  yang  dapat dikaji lebih dalam yaitu sebagai berikut: 1) Untuk mengkaji manfaat pemberlakukan Green  Tax atau Eco  Tax di  Indonesia;  2)  Untuk menganalisis  penerapan Green  Tax atau Eco Tax yang baik  sehingga dapat mengakomodir kepentiangan pengusaha dan lingkungan hidup dalam menghadapai ASEAN Economic Community 2015.

## KAJIAN PUSTAKA

## Lingkungan Hidup
Lingkungan  atau  sering  disebut  lingkungan  hidup  adalah  jumlah  semua  benda hidup  dan mati  serta seluruh kondisi  yang   ada  dalam ruang  yang kita tempati  yang terdiri  dari  lingkungan  fisik  dan  lingkungan  abiotik    (Supardi,  2003).  UU    No  23 Tahun  1997  Pasal  1  menyebutkan  bahwa  lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang
446 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2 | No.3 | 2014
dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  mahluk  hidup,  termasuk  manusia  dan perilakunya,  yang  mempengaruhi  kelangsungan  kehidupan  dan  kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

## ISO ( International Standart Operating)
Organisasi Standar Internasional (ISO) adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari  badan-badan  standardisasi  nasional  yang  beranggotakan  tidak  kurang  dari  140 negara.  ISO  merupakan  suatu  organisasi  di  luar  pemerintahan  ( Non-Government Organization /NGO)  yang  berdiri  sejak  tahun  1947.  Misi  dari  ISO  adalah  untuk mendukung  pengembangan  standardisasi  dan  kegiatan  kegiatan  terkait  lainnya dengan  harapan  untuk  membantu  perdagangan  internasional,  dan  juga  untuk membantu  pengembangan  kerjasama  secara  global  di  bidang  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  kegiatan  ekonomi.  Kegiatan  pokok  ISO  adalah  menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional  Tujuan  ISO  adalah    mengembangkan  dan  mempromosikan  standar- standar untuk umum yang berlaku secara internasional.
ISO  mempunyai  beberapa  seri  yang  disesuaikan  dengan  bidang  yang  dikelola oleh  suatu  organisasi,  dari  beberapa  seri  ISO  tersebut  terdapat  sebuah  seri  yang berkaitan  dengan  manajemen  lingkungan.  Seri  ISO  yang  berkaitan  dengan manajemen  lingkungan  tersebut  adalah  seri  ISO  14000  ISO  14000  merupakan seperangkat  standar  internasional  bidang  manajemen  lingkungan  yang  dimaksudkan untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan  lingkungannya.  ISO  14000 series mencakup  beberapa  kelompok perangkat pengelolaan lingkungan, antara lain Sistem Manajemen Lingkungan, Audit Lingkungan, Evaluasi Kinerja Lingkungan, Ekolabel, dan Kajian Daur Hidup Produk. Indonesia, menyadari potensi penerapan standar ISO 14000 bagi peningkatan kualitas pengelolaan  lingkungan  hidup  Indonesia  serta  peningkatan  peran  serta  dunia  usaha untuk  secara  pro-aktif  mengelola  lingkungan.  Tujuan  dari  sitem  ini  adalah  untuk mengurangi  kerusakan  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  bisnis  dan  untuk mengurangi polusi dan limbah yang dihasilkan oleh bisnis.
Pelaksanaan  progam  sertifikasi  ISO  14000  dapat  dikatan  sebagai  tindakan proaktif  dari  produsen  yang  dapat  mengangkat  citra  perusahaan  dan  memperoleh kepercayaan dari konsumen. Dengan demikian maka pelaksanaan sistem manajeman lingkungan berdasarkan ISO 14000 bukan merupakan beban tetapi justru merupakan kebutuhan  bagi  produsen.  Manajemen  lingkungan  mencakup  suatu  rentang  isu  yang lengkap  meliputi  hal  –  hal  yang  berkaitan  dengan  strategi  dan  kompetisi.  Peragaan penerapan  yang  berhasil  dari  ISO  14000  dapat  digunakan  perusahaan  untuk menjamin  pihak  yang  berkpentingan  bahwa  sistem  manajemen  lingkungan  yang sesuai  tersedia.  Pengelolaan  lingkungan  data,  sertifikasi  ISO  mungkin  hanya merupakan  satu  langkah  kecil,  namun  demikian  proses  ini  akan  berkembang  dan meningkat sejalan dengan bertambahnya pengalaman.
ASEAN Economic  Community merupakan  sebuah  komunitas negara-negara  di kawasan  Asia  Tenggara  yang tergabung  dalam  ASEAN demi  terwujudnya  ekonomi yang  terintegrasi.  Negara  –  negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN Economics Community memberlakukan system  single market dalam  artian  terbuka  untuk
melakukan  perdagangan  barang,  jasa,  investasi,  modal  dan  tenaga  kerja  Dasar terbentuknya  Komunitas  ASEAN  2015  sendiri  ditopang  oleh  tiga  pilar  utama  yaitu: 1).  Komunitas  Politik  dan  Keamanan  ASEAN;  2)  Komunitas  Ekonomi  ASEAN;  3) Komunitas Sosial dan Budaya ASEAN.

## ASEAN Economic Community
ASEAN  Economics  Community  adalah  merupakan  babak  baru  dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi di usianya yang keempat puluh tahun, seperti yang  telah  disebutkan  di  atas,  bahwa  ASEAN  Economics  Community  merupakan salah  satu  dari  tiga  pilar  utama  dalam  ASEAN Economic Community 2015,  yang ingin  membentuk  integrasi  ekonomi  di  kawasan  ASEAN  Tenggara.  ASEAN Economics  Community 2015  memiliki  lima  (5)  pilar  utama,  yakni:  1)  Aliran  bebas barang (free flow of goods) ; 2) Aliran bebas jasa ( free flow of sevice ); 3) Aliran bebas investasi (free flof of investment ); 4) Aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour ) ; 5) Aliran bebas modal ( free flow of capita).
Green Tax ( Eco Tax )
Pajak  Lingkungan  (green  tax ) merupakan  langkah  nyata pemerintah  dalam menanggapi isu kerusakan lingkungan. Terdapat dua wacana umum mengenai Pajak Lingkungan,  yaitu  konsep  penerapan  pajak  lingkungan  dan  pemberian  kredit  pajak. Konsep  penerapan  pajak  lingkungan,  menyatakan  setiap  perusahaan  yang memperparah kondisi  lingkungan akan dikenakan pungutan wajib (the polluter pays principle).  Pajak  lingkungan  (green  tax)  sebenarnya  dapat  diberlakukan  dengan tujuan  agar  dana  yang  didapat  dari  pajak  tersebut  digunakan  untuk  kegiatan penghijaun,  rehabilitasi  kawasan  hutan,  dan  konservasi  biota  dan  satwa  yang terancam  kepunahan.  Alokasi  pendapatan  pajak  lingkungan  ini  benar-benar dikonsentrasikan  untuk  upaya  pelestarian  lingkungan  dan  tidak  dipergunakan  untuk keperluan yang lain.
Konsep dalam rencana (plans) dalam pajak lingkungan ini di tunjukkan dengan adanya  kejelasan  terhadap  subyek,  obyek,  dan  tarifnya.  Subyek  pajak  lingkungan yang  meliputi  perusahaan  manufaktur  yang  memiliki  omzet  di  atas  (Rp.300  juta) pertahun,  sedangkan  obyek  pajak  lingkungan  adalah  produksi  yang  dihasilkan melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang  baru  dengan  mengolah  sumber  daya  alam  yang  memberikan  beban  kepada lingkungan  kecuali  produksi  jasa,  produksi  dengan  nilai  dibawah  Rp.  300  juta pertahun, dan tarif pajak yang diusulkan sebesar 0,5% dari biaya produksi.

## Penerapan Green Tax di Singapura
Singapura dikenal sebagai kota yang bersih dan hijau dengan pemerintah yang berjuang  untuk  pelestarian  lingkungan.  Pemerintah  juga  telah  mengindentifikasi Environmental  and  Water  Technologies (EWT)  termasuk  energi  bersih  sebagai daerah  strategis  dimana  Singapura  memiliki  keunggulan  kompetitif  dan  yang  bisa menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  dimasa  depan.  Untuk  mempercepat pertumbuhan  industri  lingkungan  dan  untuk  menjaga  citra  Singapura,  pemerintah telah  melakukan  skema  pendanaan  dan  insentif  yang  berkenaan  dengan  efisiensi
448 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2 | No.3 | 2014
energi, energi bersih, bangunan hijau, air dan teknologi lingkungan, transportasi hijau dan  pengiriman,  minimisasi  limbah,  energi  dan  manajemen  gas  rumah  kaca,  dan inisiatif lingkungan dan pelatihan.
Contoh  insentif  pajak  di  Singapura  mencakup  penelitian  dan  pengembangan insentif pajak  yang juga  meluas ke inovasi hijau  dan Tanah  Intensifikasi  Allowance (LIA)  insentif,  skema  untuk  mempromosikan  penggunaan  lahan  industri  yang  lebih efisien.  Pajak  Konservasi  Air  juga  diperkenalkan  untuk  mendorong  efisiensi penggunaan  air,  dalam  upaya  untuk  mengatasi  masalah  kelangkaan  air.  Ada  juga berbagai  insentif  non-pajak  yang  dapat  melengkapi  penggunaan Green  Tax .  Ini termasuk  Dana  Penelitian  MND  untuk  membangun  Lingkungan  yang  merupakan inisiatif  pendanaan  oleh  Kementerian  Pembangunan  Nasional  (MND)  untuk mendorong  'hijau'  penelitian  dan  pengembangan  dengan  menutup  hingga  75  persen dari  biaya  proyek.  Hibah  untuk  program  Teknologi  Energi  Efisien  (SAMBUT)  juga tersedia  untuk  menyediakan  dana  hingga  20  persen  dari  biaya  kualifikasi,  ditutup pada  S  $  4  juta  per  proyek.  Bisnis  dapat  memanfaatkan  skema  ini  untuk  membantu perusahaan  membeli  teknologi  yang  akan  membantu  mereka  menggunakan  energi secara efisien.

## METODE PENELITIAN
Di  dalam  studi  ini  digunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif menekankan data  yang terkumpul berbentuk  kata-kata,  gambar, bukan angka-angka. Kalaupun  ada  angka-angka,  sifatnya  hanya  sebagai  penunjang.  Tujuan  penelitian kualitatif  tidak  selalu  mencari  sebab-akibat  sesuatu,  tetapi  lebih  berupanya memahami  situasi  tertentu,  mencoba  menerobos  dan  mendalami  gejalanya  dengan menginterpretasikan  masalahnya  atau  menyimpulkan  kombinasi  dari  berbagai  arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya (Moleong, 2004:33). Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari pihak eksternal. Data sekunder  yaitu data penelitian  yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara  atau  dicatat  oleh  pihak  lain.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  mengenai  kajian  lingkungan  dan  kajian  masalah  ekonomi, data  dari Website ,  jurnal-jurnal  serta  penelitian-penelitan  yang  terkait  dengan Green Tax atau Eco  Tax .  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah teknik Content Analysis (teknik kajian isi). Tahapan selanjutnya adalah tahap analisis  yang  terdiri  dari  tahap  analisis  data,  tahap  interpretasi  dan  tahap  evaluasi yang kemudian dihasilkan tinjauan dalam rencana pemberlakuan Green Tax atau Eco Tax di Indonesia untuk menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manfaat Pemberlakuan Green Tax di Indonesia Pajak  lingkungan (green  tax) adalah  salah  satu  langkah  konkret  pemerintah dalam  merespons  isu  kerusakan  lingkungan.  Konsep  pajak,  seperti  yang  diketahui oleh  banyak  pihak,  memiliki  empat  fungsi  utama,  yaitu:  1)  Fungsi budgeting , (mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  untuk  kegiatan  bernegara);  2)  Fungsi
regulatory (fungsi  bagi  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  tertentu);  3)  Fungsi stabilitas (terkait tujuan pemerintah untuk menstabilkan harga dalam kondisi tertentu, misalnya,  saat  inflasi,  dan  lainnya);  4)  Fungsi  pemerataan  pendapatan  (pajak digunakan  sebagai  sarana  peningkatan  kesempatan  kerja  yang  nantinya  dapat meningkatkan pendapatan masyarakat).
Terdapat  dua  wacana umum mengenai  konsep  pajak lingkungan,  yaitu  konsep penerapan  pajak  lingkungan  dan  pemberian  kredit  pajak.  Dengan  pajak  lingkungan, artinya  setiap  perusahaan  yang  memperparah  kondisi  lingkungan  akan  dikenakan pungutan  wajib  ( the  polluter  pays  principle ).  Konsep  ini  tentu  saja  menuai  banyak kontroversi  terutama  dari  kalangan  pengusaha.  Apalagi  perhitungan  pajak  yang dikenakan berasal dari jumlah biaya produksi. Hal ini akan menjadi pos pengeluaran baru di samping biaya-biaya lingkungan seperti biaya pemeriksaan amdal yang telah diterapkan  sebelumnya.  Efeknya,  biaya  produksi  akan  naik,  keuntungan  menurun, dan efek multiplier lainnya.
Di Amerika Serikat,  kesadaran masyarakat  terhadap jumlah pembayaran  pajak sudah  tinggi,  maka  pemberian  kredit  pajak  dan  penambahan deductible  expense sangatlah  efektif.  Contohnya  jika  ada  pengusaha  yang  membeli  mobil  hibrida  atau kendaraan  yang  memakai  tenaga  listrik,  diberikan  kredit  pajak  lebih,  misalnya  30% dari  harga  mobil  dengan  batasan  maksimal  pengurangan  10  juta.  Selain  itu,  untuk mobil  tersebut  diberikan  amortisasi  penuh.  Demikian  juga  pengguna solar  cell akan diberi  amortisasi  penuh,  dan  dipercepat  agar  dapat  menambah deductible  expense yang  ada.  Bagi  konsumen air  conditioner (AC)  non-CFC  diberikan  pengurangan pajak  sebesar  10%  dari  harga  AC,  dan  sebagainya.  Dalam  penggunaan  SPT  pajak pun,  di  Amerika  Serikat    dipakai  e-SPT  untuk  mengurangi  kapasitas  penggunaan kertas.
Di  Indonesia  penerapan Green  Tax belum  juga  bisa  disahkan  oleh  pemerintah Indonesia  diakibatkan  oleh  penolakan  yang  terus  menerus  dari  kalangan  pengusaha dan  pengamat  ekonomi.  Bila  ditelaah  lebih  dalam  memang Green  Tax akan memberikan  beban  lebih  pada  para  pengusaha,  namun  demikian  bila  ditelaah  lebih lanjut  lagi Green  Tax juga  memberikan  banyak  manfaat  bagi  pemerintah  maupun alam  di  Indonesia.  Manfaat  yang  bisa  didapatkan  bila  pemberlakuan Green  Tax di Indonesia  dilaksanakan  yaitu:  1)  Sebagai  sarana  pembiayaan  terhadap  upaya  untuk pembangunan dan pelestarian lingkungan (Sumber Daya Alam) di Indonesia. Selama ini  pemerintah  sering  berkelit  dengan  alasan  dana  yang  minim  terhadap  pelestarian alamnya,  apabila  di  terapkan  kebijakan  ini  maka  akan  menjadi  sumber  pembiayaan yang  bagus;  2)  Sebagai  sarana  pengaturan  (regulatory)  dan  pengawasan  terhadap kebijakan  ekploitasi  sumber  daya  alam  oleh  perusahaan  atau  industri,  sehingga ekploitasi  sumber  daya  alam  bisa  dibatasi  sesuai  dengan  batas  yang  wajar  dan mengurangi  kerusakan  lingkungan  alam  oleh  industry;  3)  Sebagai  sarana  untuk menghemat  (saving)  energi  nasional.  Dengan  pemberlakuan Green  Tax secara  tepat maka energi  nasional  bisa dihemat  seefisien mungkin.  Dengan pemberlakuan Green Tax ini  maka  secara  tidak  langsung  menuntut  industri  untuk  melakukan  inovasi  di bidang  pemanfaatan  energi  (perubahan  penggunaan  sumber  daya  alam  yang  tidak dapat diperbaharui semisal BBM menjadi menggunakan sumber daya alam yang bisa di  perbaharui  semisal  tenaga  panas  (solar)  ataupun  tenaga  angin  ( wind );  4)
Mengurangi  polusi  oleh  emisi  gas  buang  industri  (CO2)  yang  selama  ini  membuat perubahan  iklim  secara  drastis  (pemanasan  global)  juga  bisa  mengurangi  polusi  air dan  tanah  sekitar;  5)  Menjaga  dari  kelangkaan  sumber  air  akibat  ekploitasi  energi yang berlebihan oleh Industri.

## Hubungan ISO 14000 dan Green Tax
Seperti  yang  diketahui  bahwa  ISO  14000  adalah  standar  internasional  tentang sistem manajemen lingkungan yang sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh  seluruh  sektor  industri.  Mengapa  dikatakan  sangat  penting?  Itu  sangat  jelas sekali bahwa segala aktivitas di semua sektor industri kecil, besar akan berpengaruh pada  lingkungan  yang  akan  sangat  berpengaruh  bagi  makluk  hidup  di  sekitarnya, bukan hanya kita sebagai mausia, tetapi hewan dan tumbuhan akan juga mendapatkan dampaknya.
ISO  14000  memberikan  banyak  manfaat  terhadap  baik  terhadap  industri  itu sendiri  maupun  pada  lingkungan  disekitarnya.  Berikut  merupakan  manfaat pemberlakuan  ISO  14000  yaitu  :  1)  Pengelolaan  lingkungan  yang  lebih  efektif  dan efisien dalam organisasi; 2) Untuk menyediakan tools yang berguna dan bermanfaat dan  fleksibel  sehingga  mencerminkan  organisasi  yang  baik;  3)  Dapat mengidentifikasi,  memperkirakan  dan  mengatasi  risiko  lingkungan  yang  mungkin timbul;  4)  Dapat  menekan  biaya  produksi  dapat  mengurangi  kecelakan  kerja,  dapat memelihara  hubungan  baik  dengan  masyarakat,  pemerintah  dan  pihak  –  pihak  yang peduli  terhadap  lingkungan;  5)  Memberi  jaminan  kepada  konsumen  mengenai komitmen  pihak  manajemen  puncak  terhadap  lingkungan;  6)  Dapat  meningkat  citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperbesar pangsa pasar; 7) Menunjukan  ketaatan  perusahaan  terhadap  perundang  –  undangan  yang  berkaitan dengan  lingkungan;  8)  Mempermudah  memperoleh  izin  dan  akses  kredit  bank;  9) Dapat meningkatakan motivasi para pekerja.
ISO  14000  menawarkan guidance untuk  memperkenalkan  dan  mengadopsi sistem  manajemen  lingkungan  berdasarkan  pada  praktek  –  praktek  terbaik,  hampir sama  di  ISO  9000  pada  sistem  manajemen  mutu  yang  sekarang  diterapkan  secara luas.  ISO  14000  ada  untuk  membantu  organisasi  meminimalkan  bagaimana  operasi mereka  berdampak  negatif  pada  lingkungan.  Sistem  ini  dapat  diterapkan berdampingan  dengan  ISO  9000.  Lalu  dimanakah  letak Green  Tax bila  dikatakan saling  melengkapi  dengan  ISO  14000?  Letak  hubungan  antara  kedua  kebijakan  ini adalah  apabila  ISO  14000  lebih  berisi  mengenai  teknis  penerapan  teknologi  yang ramah  lingkungan  oleh  industri  maka Green  Tax lebih  berisi  mengenai  teknis perhitungan insentif  atau dana  yang harus disetorkan (dibayarkan) oleh industri atas pemakaian mereka terhadap sumber daya alam dan atas pembuangan emisi gas buang industri  akibat  proses  produksi.  Dalam Green  Tax akan  lebih  dicondongkan  pada berapa  besar  tarif  yang  harus  dibayar  oleh  industri  akibat  eksploitasi  yang  mereka lakukan pada sumber daya alam atau lebih cenderung pada segi dana.
Apakah  terjadi overlaping atau  tumpang  tindih  aturan  bila  kedua  aturan  ini dijalankan  bersama?  Jawabannya  tidak,  sebab  isi  atau  konten  dari  kedua  aturan  ini berbeda  namun  hanya  tujuannya  yang  sama.  Justru  dengan  pemberlakuan  kedua aturan ini secara bersama sama maka akan menciptakan sebuah iklim yang kondusif
yakni  penciptaan  atau  inovasi  baru  mengenai  teknologi  ramah  lingkungan  oleh industri  sehingga  mereka  dapat  meminimalisir  pembayaran  pajak  lingkungan  yang harus  mereka  setorkan,  jadi  intinya  apabila  dijalankan  secara  bersama  maka  kedua aturan  ini  tidak  akan  menciptakan overlapping (tumpang  tindih  aturan),  dapat memunculkan  iklim  kondusif  dalam  penemuan  teknologi  baru  ramah  lingkungan, juga  dapat  sebagai  sarana  untuk  pemerintah  mendapatkan  dana  demi  pelestarian lingkungan dan sumber daya alamnya.

## Wacana Pelaksanaan Green Tax di Indonesia
Pajak merupakan salah satu pemasukan penting dalam ekonomi sebuah negara, tak terkecuali di Indonesia. Pajak merupakan pemasukan yang berasal dari rakyat dan kembali  lagi  fungsinya  sebagai  sarana  pembangunan  bagi  kepentingan  rakyat. Melalui pajak berbagai bidang lain dapat terbantu, semisal pembangunan jalan raya, sekolah  dan  fasilitas  umum  lainnya.  Saat  ini  kontribusi  pajak  dalam  mengisi  kas negara  sangat  besar,  hampir  mencapai  80%.  Keadaan  ini  mengakibatkan  realisasi penerimaan  negara  sangat  bergantung  pada  penerimaan  pajak  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  saat  ini  pajak  adalah  tulang  punggung  penerimaan  negara.  Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetary), pajak juga dapat memiliki fungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  (regulatory)  dan  mengawasi  kegiatan  swasta dalam perekonomian.
Selama ini kebijakan perpajakan di Indonesia masih lebih menitikberatkan pada fungsi budgetary ,  sedangkan  fungsi  perpajakan  sebagai regulatory masih  jauh  dari angan-angan.  Padahal  di  banyak  negara  kini  sudah  banyak  yang  memberlakukan green  tax ,  yaitu  jenis  pajak  yang  bertujuan  menjaga  kelestarian  lingkungan.
Berdasarkan European  Environment  Agency ,  pada  2003  sumbangan green  tax terhadap  total  penerimaan  pajak  di  beberapa  negara  menunjukkan  adalah  sebagai berikut:  Kanada  (3,99%),  Denmark  (10,27%),  Prancis  (4,91%),  Jerman  (7,44%), Jepang  (6,58%),  Belanda  (8,93%),  Norwegia  (6,86%),  Swedia  (5,84%),  Inggris (7,57%) dan AS (3,46%).
Selama  ini  untuk  menjalankan  kebijakan  lingkungan  pemerintah  hanya mengandalkan  sarana  pengaturan  yang  sifatnya  tradisional  seperti  izin  dan persyaratan pemakaian teknologi pencemaran. Padahal kunci utama penanggulangan masalah lingkungan adalah biaya, di sini berlaku the polluter pays principle . Prinsip ini juga diberlakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)  sebagai  pangkal  tolak  kebijakan  lingkungan  yang  efisien  dan  efektif,  jadi green tax merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif, karena merupakan  insentif  permanen,  guna  mengurangi  pencemaran  dan  menekan  biaya penanggulangannya.
Di  Indonesia Green  Tax sudah  sudah  diakomodasi  dalam  Rancangan  Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah, namun masih belum di sahkan oleh pemerintah. Beberapa  faktor  yang  menghalangi  mengapa Green  Tax di  Indonesia  masih  belum disahkan  antara  lain:  1)  ada  kekhawatiran  dalam  praktiknya  nanti  akan  terjadi kesulitan  untuk  membedakan  apakah green  tax ini  dimaksudkan  untuk  tujuan budgetary atau regulatory . Hal ini disebabkan oleh aspek fungsinya, green tax tidak berbeda dengan pajak lainnya yang dipungut, kecuali mengenai sasaran yang hendak
452 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2 | No.3 | 2014
dicapai.  Substansi  hukum  yang dikandungnya berbeda dengan pajak  yang telah ada, meskipun  terdapat  perbedaan,  sasaran  utama  jelas  untuk  perlindungan  lingkungan hidup.  Kedua,  dalam  pelaksanaannya  pun  berpotensi  munculnya overlaping , pengusaha  yang  selama  ini  sudah  dikenakan  berbagai  jenis  pajak  akan  dikenakan pajak baru sehingga membuat para pengusaha enggan untuk membayar lebih.
Ditinjau  dari  segi  hukum,  kebijakan  perpajakan  akan  dapat  diaplikasikan dengan  baik  jika  dirumuskan  secara  jelas.    Oleh  sebab  itu,  suatu  kebijakan  harus mengandung  unsur-unsur  penting  seperti  tujuan  ( goals ),  proposal  ( plans ),  program, keputusan  dan  efek,  meskipun  pajak  lingkungan  ( green  tax )  ini  masih  dalam  tahap rencana atau wacana namun konsep mengenai green tax haruslah sudah mengandung unsur-unsur  esensi  seperti goals,  plans maupun  program,  juga  harus  mengandung prinsip-prinsip perpajakan terutama prinsip certainy yang harus jelas mengemukakan subjek,  objek  dan  tarif  pajaknya.  Bila  ditinjau  dari  dari  tujuan  (goals ) yang diharapkan  dari green  tax maka  sudah  mencerminkan  keinginan  pemerintah  untuk mengendalikan  kerusakan  lingkuangan  sebagai  akibat  aktivitas  produksi  dengan menggunakan  pajak  sebagai  instrumen  pengendaliannya.  Tujuan  ini  hampir  sama dengan  tujuan environmental  taxes yang  diterapkan  di  negara-negara  Eropa  yakni perlindungan  lingkungan  hidup  dari  perusakan  dan  pencemaran.  Dari  segi  rencana ( plans )  dan  program  sebagai  perwujudan  dari  tujuan  yang  telah  diterapkan  yakni kejelasan mengenai subjek pajak lingkungan hidup yaitu perusahaan manufaktur yang memiliki  omzet  di  atas  300  juta,  objek  pajak  lingkungan  adalah  produksi  yang dihasilkan  melalui  proses  mengubah  bentuk  atau  sifat  suatu  barang  dari  bentuk  asli menjadi barang baru dan tarif dari pajak lingkungan hidup yang diusulkan adalah 0,5 % dari biaya produksi.
Penerapan Green  Tax di  Indonesia  sebenarnya  dapat  dilakukan,  namun banyaknya  hambatan  yang  ada  membuat  pemerintah  sebagai  lembaga  yang berwenang  membuat  kebijakan  menjadi  sedikit  putus  asa.  Salah  satu  alasan  yang membuat  Rancangan  Undang  Undang  mengenai green  tax tak  kunjung  disahkan adalah  penolakan  dari  kalangan  pengusaha  di  Indonesia.  Pajak  lingkungan  hidup (green  tax) dinilai  merupakan  bentuk  legalisasi  ekonomi  biaya  tinggi,  sekaligus menjadi  disinsentif  bagi  upaya  perlindungan  lingkungan  oleh  para  pengusaha  di Indonesia. Ditengarai bahwa Rancangan Undang Undang mengenai pajak lingkungan hidup  di  Indonesia  lebih  merupakan  alibi  terhadap  kepentingan  fiskal  daripada kepentingan  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup.  Banyak  pertanyaan  yang kemudian  muncul  ke  permukaan,  diantaranya  apakah  tidak  bisa  menyelaraskan perlindungan  lingkungan  dengan  perkembangan  ekonomi  (usaha)  di  Indonesia  atau apakah  perlu  dikorbankannya  lingkungan  demi  perkembangan  ekonomi  dan  usaha? Pertanyaan - pertanyaan semacam inilah yang membuat pemerintah menjadi “galau” disatu  pihak  mereka  harus  mewadahi  pendapat  pengusaha  dan  di  satu  sisi  mereka harus menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kelangsungan alam.
Pemerintah  tidak  hanya  diam  dalam  menghadapi  masalah  ini,  berbagai    cara dilakukan agar pengusaha memberikan “lampu hijau” dalam pengesahan Rancangan Undang  Undang  Pajak  Lingkungan  Hidup  yakni  salah  satunya  dengan  melakukan penyederhanaan aturan pajak dan retribusi daerah melalui penentuan objek pajak oleh pemerintah  pusat,  namun  tetap  dirasakan  oleh  pengusaha  sebagai  hal  yang  percuma
yang  tidak  membawa  perbaikan  pada  usaha  mereka.  Pengusaha  banyak  menilai bahwa  mereka  seumpama  “sapi  perah”  yang  terus  diperah  susunya  tanpa  diberi asupan  yang  bergizi,  jadi  mereka  dipaksa  untuk  membayar  pajak  namun  jarang diperhatikan  kebutuhannya.  Seperti  yang  kita  tahu  bahwa  di  Indonesia  WP  (Wajib Pajak)  haruslah  membayar  banyak  macam  pajak,  pajak  yang  harus  di  bayar  antara lain  Pajak  PPh  pasal  23/26,  PPh  pasal  25,  PPh  dan  PPN,  PPh  Badan,  PBB  dan BPHTB,  dan  belum  pajak  yang  lainnya.  Dari  hal  ini  tidak  salah  apabila  pengusaha menganalogikan  dirinya  sebagai  “sapi  perah”  yang  harus  membayar  banyak  pajak yang katanya demi perbaikan namun  yang  terjadi bukannya perbaikan malah bisa di sebut kemunduran.  Dengan rencana penambahan jenis pajak ini dirasa bahwa mereka (pengusaha)  akan  semakin  diperas  susunya  sehingga  banyak  yang  menolak  Green Tax  atau  pajak  lingkunga  di  sahkan,  namun  demikian  kalangan  pengusaha  juga menekankan  akan  setuju  dengan  RUU  ini  apabila  penerapannya  nanti  akan  jelas yakni demi perbaikan lingkungan juga apabila aturan yang baru (Green Tax) ini tidak akan  tumpang  tindih  dengan  aturan  yang  serupa  sehingga  pengusaha  tidak  harus membayar pajak yang berganda-ganda.
Seringkali  dunia  usaha  bertanya,  bukankah green  tax hanya  bisa  terlihat hasilnya  pada  jangka  waktu  yang  lama  dan  tidak  menguntungkan  bagi  investasi? Pendapat  semacam  ini  sebenarnya  sangatlah  salah, Green  Tax justru  malah  sangat bagus  dalam  hal  menarik  investor  (investasi),  sebab  investasi  itu  dipengaruhi  oleh ketersediaan  bahan  baku  (sumber  daya  alam)  bila  sumber  daya  alam  habis  maka investor akan lari dan bisa sumber daya selalu ada dan tersedia maka investasi akan semakin berkembang sejalan dengan waktu. Hal ini di jelaskan dalam bagan 1.
Bagan 1 Skema Pengaruh Green Tax pada Investasi
Penerapan Green Tax di Indonesia (Wacana Pelaksanaannya)
Salah satu negara tetangga Indonesia yang telah menerapkan Green tax adalah Singapura. Negara Singapura telah berhasil menerapkan Undang Undang Green Tax dengan  baik  dan  dapat  diterima  oleh  pengusaha  dan  masyarakat  di  Singapura.  Isi dalam  Undang  Undang Green  Tax yang  berlaku  di  Singapura  dan  Indonesia sebenarnya  tidak  berbeda  yakni  berupa  pengenaan  pajak  bagi  emisi  gas  buang  oleh industri,  pengenaan  pajak  pada  penggunaan  air  dan  sumber  daya  alam  lainnya  oleh industri. Perbedaan yang paling menonjol mengapa Undang Undang Green Tax yang bisa diterapkan di Singapura namun gagal diterapkan di Indonesia adalah iklim usaha. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak adalah bersifat mengikat dan wajib bagi setiap warga  negara  maupun  lembaga,  jadi  pemerintah  sebenarnya  memiliki  kuasa  untuk memaksa terhadap pengenaan sebuah pajak.
Ada beberapa cara yang bisa di terapkan agar Undang Undang Green Tax dapat di jalankan di Indonesia merujuk pada apa yang dilakukan oeh pemerintah Singapura, yakni:  1)  Hal  paling  utama  adalah  pemerintah  Indonesia  melakukan  penyuluhan mengenai Green Tax pada setiap Industri di Indonesia, bisa dengan cara mengundang pelaku bisnis pada seminar yang diadakan oleh pemerintah mengenai Green Tax dan manfaatnya; 2) Hal kedua yang dilakukan adalah merumuskan Kebijakan. Pada tahap ini  pemerintah  telah  melakukannya  dan  menghasilkan  rumusan  Undang  Undang Green  Tax yang  baik  namun  rumusan  yang  telah  dibuat  dirasakan  kurang  cocok dengan  dunia  usaha  disebabkan  kurangnya  poin  ke-1  oleh  pemerintah  pada pengusaha,  sehingga  pengusaha  mnolak  penerapan  Rancangan  Undang  Undang Green Tax ini. Selain itu, rumusan yang dibuat haruslah dibuat lebih kongkrit  yaitu: (a)  Jelas  apa  tujuannya  (goals)  yakni  sebagai  sarana  untuk  melindungi  lingkungan hidup;  (b)  Jelas  rencana  penerapannya  (plans)  yang  berisi  berapa  tarif  pajaknya, bagaimana  cara  penarikannya  dan  siapa  yang  akan  dikenakan  pajaknya;  (c)  Tidak terjadi overlapping yaitu  keadaan  dimana  sebuah  aturan  pajak  yang  baru  ternyata sama dengan aturan pajak  yang telah ada sehingga membuat  wajib pajak membayar pajak  2  macam  padahal  sebenarnya  sama  sehingga  membuat  wajib  pajak  menjadi malas membayar pajak;  3) Hal ke tiga  yang diakukan kemudian adalah memberikan contoh  nyata  penerapan green  tax .  Cara  yang  dilakukan  adalah  dengan  pemerintah mengambil  sebuah  wilayah  atau  daerah  sebagai  percontohan  (sebab green  tax akan masuk  ke  dalam  retribusi  atau  pajak  daerah  maka  di  ambil  contoh  sebuah  daerah). Daerah  yang  dipakai  sebagai  contoh  bisa  berupa  kabupaten  atau  kota;  4)  Penerapan Green  tax di  daerah  percontohan  yang  kemudian  dimonitoring  secara  seksama  dan berkala  yang  hasilnya  nanti  bisa  digunakan  sebagai  argumentasi  dalam  proses pengesahan  Rancangan  Undang  Undang Green  Tax dan  juga  sebagai  argumentasi untuk  meyakinkan  para  pengusaha;  5)  Memberikan  insentif  tambahan  terhadap pengusaha  yang  menjalankan  Undang  Undang Green  Tax sehingga  membuat pengusaha  tertarik  dan  semakin  meningkatkan  inovasi  teknologinya  dalam  usaha untuk  keselarasan  antara  perkembangan  usaha  (industri)    dan  perlindungan lingkungan.
Sebagai  sesama  negara  yang  tergabung  dalam  organisasi  ASEAN  di  wilayah Asia  Tenggara  Singapura  dan  Indonesia  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat,  pada bidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Budaya  yang  dimiliki  oleh  Singapura  dan Indonesia juga memiliki banyak kesamaan. Singapura sebagai salah satu negara maju
di  Asia  Tenggara  telah  berhasil  menjalankan  atau  menerapkan  Undang  Undang Green  Tax dengan  baik.  Indonesia  patut  mencontoh  cara  yang  diterapkan  oleh pemerintah Singapura ini.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pembangunan  berwawasan  lingkungan  mensyaratkan  pertumbuhan  ekonomi yang  berjalan  secara  simultan  dengan  kelestarian  lingkungan.  Transisi  menuju paradigma pertumbuhan ekonomi hijau ini perlu memperhatikan beberapa hal sebagai pra  kondisi  keberhasilan  seperti  insentif  dan  disinsentif  aktivitas  ekonomi  hijau, review kebijakan yang tidak pro lingkungan, dan kapasitas pengembangan teknologi melalui  penelitan  dan  pengembangan  (litbang).  Berbagai  insentif  yang  telah disediakan  pemerintah  terutama  di  bidang    Energi  Baru  Terbarukan  (EBT)  dirasa kurang  memadai  karena  terkendala  pada  harga  BBM  dan  energi  listrik  yang  begitu murah. Selisih harga yang masih terlalu tinggi kurang menarik minat investasi swasta. Untuk  itu,  perlu  pikirkan  kembali  kebijakan  insentif  dan  disinsentif  apa  saja  yang diperlukan  agar  dapat  memacu  diversifikasi  energi  non  fosil  terutama  memperkecil selisih harga antara energi baru terbarukan dan energi fosil.
Ketiadaan green  tax sebagai  upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi juga  menjadi  kendala.  Oleh  karena  itu,  penetapan  pajak  lingkungan  perlu dipertimbangkan untuk mencapai target ekonomi hijau. Industri dengan tingkat polusi tinggi  perlu  dikenakan  pungutan  wajib  ( the  polluter  pays  principle )  supaya kedepannya sektor industri lebih peduli terhadap kualitas lingkungan. Disamping itu, harus diakui bahwa banyak regulasi yang disusun tanpa analisis yang mendalam serta proses konsultasi  publik yang sangat  terbatas sehingga  efektivitas peraturan tersebut menjadi  kurang optimal baik  dilihat dari sisi  manfaat,  biaya dan efek dari  peraturan yang diterbitkan.
Hal  lain  yang  turut  menghambat  migrasi  ke  ekonomi  hijau  adalah  penguasaan teknologi di bidang energi terbarukan juga masih rendah. Kedepan, mengingat bahwa ekonomi  hijau  memerlukan  biaya  tinggi  (being  green  is  costly)  maka  peran pemerintah  dalam  menciptakan  prakondisi  yang  bersahabat  bagi  pencapaian pertumbuhan  ekonomi  hijau  sangat  diperlukan.  Dalam  kondisi  sekarang  ini, keengganan para pengusaha menanamkan investasi mereka pada industri hijau karena biaya yang tinggi tanpa kejelasan keuntungan pasti dalam jangka pendek cukup bisa dipahami.  Oleh  karena  itu  peran  pemerintah  sangat  penting  dalam  memberikan insentif  dan  kemudahan  berusaha  dalam  rangka  mendukung  upaya  mitigasi  emisi sekaligus ramah investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau.

## DAFTAR PUSTAKA
(2013). Perbaiki  Lingkungan Melalui Pajak , diakses 13 November 2104. Form: www.hijauku.com.
(2008). Standardisasi dan Lingkungan , diakses 13 November 2014. Form: www.dephut.go.id.
456 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2 | No.3 | 2014
(2012). Tanya  jawab:  ISO  14000 ,  diakses  13  November  2014.  Form:  . www.menlh.go.id.
Green Business Singapore.(2014) . Green Tax shift a major focus for countries to influence  corporate  sustainability  behavior ,  diakses  16  November  2014. Form:  http://www.greenbusiness.sg/2013/05/30/green-tax-shift-a-major-focus- for-countries-to-influence-corporate-sustainability-behaviour-press-releases/. Green  Future  Solutions.  (2014) . 2012 Guide  to  Singapore  Government  Funding and  Incentives  for  the  Environment, diakses  16  November  2014.  Form: http://www.greenfuture.sg/2012/05/30/2012-guide-to-singapore-government- funding-and-incentives-for-the-environment/
Hasan,  Dahliana.  2008.  “ Tinjauan  terhadap  rencana  penerapan  pajak  lingkungan sebagai instrument perlindungan lingkungan hidup di Indonesia ”. UGM Press: Yogyakarta
Kantor Berita Antara. (2007) Pengusaha Tolak Pajak Lingkungan , diakses 25 juli 2007. Form: http://www.antara.co.id/arc/2006/5/11/pengusaha-tolak-pajak- lingkungan ,
Kompas. 2006. Kalangan Dunia Usaha Menolak Pajak Lingkungan. Jakarta
Lauddin  Marsuni,  dkk.  2006.  Perpajakan,  Konsep,  Teori  dan  Isu.  Jakarta.  Prenada Media Group.
Majalah Tax Review Edisi 15 Vol. 4. Jakarta: Direktorat Pajak.
Makmun. (2009). Green Tax versus Green Insentive , diakses 13   November 2014 pukul 18.00. Form: www.pajak.com.
Nasution, M. 2001. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality. Management). Jakarta. Ghalia Indonesia.
Ramadhan,  I.  (2011). ISO  14000 ,  diakses  13  November  2014.  Form: www.irfanramadhan4.wordpress.com.
Rothery,  B.  1995.  ISO  Sistem  Manajemen  Lingkungan.  Jakarta:  Pustaka  Binaman Pressindo
Sulaswatty, A. (2010). Pajak Untuk Peningkatan Perbaikan Lingkungan , diakses 13 November 2014. Form: www.ristek.go.id.
Supardi, I. 2003. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya.Alumni. Bandung. Wisanggeni,  I.  2011.  Pajak  lingkungan  dan  Upaya  Pelestarian  Lingkungan.  Dalam Majalah Tax Review Edisi 15 Vol. 4. Jakarta: Direktorat Pajak Zulandra,  R.  (2013) .  Asean  Economic  Community:  Menguntungkan  atau Merugikan? , diakses 13 November 2014 . Form: www.ridhozulandra.blogspot.com.