## URGENSI PENCATATAN NIKAH SEBAGAI RUKUN NIKAH
(STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION)

## Muhammad Amin Sayyad
IAIN Palangka Raya, Indonesia

## ABSTRACT
The focus of this research are about Siti M usdah Mulia’s and K hoiruddin Nasution’s thought and istinbāṭ method  about  urgency  of  marriage  registration  as  a  pillars  of  marriage.  This research  is  library  research.  Technic  of  collection  data  using  documentation  dan  interviews methods.  This  research  using  jurisprudence  approach,  Islamic  law  of  philosophy  approach (u ṣūlal -fiqh),  and  comparative  approach.  Data  presentation  using  descriptive  and  deductive method.  Analysing data using the deskriptif-analitic and content analysis method. The results of these research, are: (1) Siti Musdah Mulia’s thought about urgency marriage registration as a pillars  of  marriage  was  because  there  are  many  negative  impacts  caused  by  unregistered marriage  or  informally  marriage.  I stinbāṭ method  used  by  Siti  Musdah  Mulia  for  determining marriage  registration  as  a  pillars  of  marriage  is  surah  al-Baqarah  verse  282  with  the  qiyas aulawi  method,  dilalah  al- maqāṣ id  some  hadis  about  marriage  announcement  and  ma ṣ la ḥ ah mursalah method , (2) Khoiruddin Nasution’s thought about urgency marriage registration as a pillars of marriage was because of the changes of recognition and guarantee rights  context at Prophet  SAW  era  was  enough  with  walimah,  the  announcement  and  witnesses,  while  now  the recognition  and  guarantee  right  are  marriage  registration.  Khoiruddin  Nasution  used combination method of thematic-holistic for determining the marriage registration as a pillars of marriage.  (3)  Considering  conditions  of  the  society,  law,  norms  and  social-cultural  which develops  upon  the  people  of  Indonesia  currently  then  Siti  Musdah  Mulia  and  Khoiruddin Nasution’s  tought  about marriage  registration  as  a  pillars  marriage  that  is  reviewed  in  a philosophic  manner,  juridical  and  sociological,    it  can  be  said  was    not  relevant  anymore. Because, the validity of marriage registration both philosophically, juridically and sociologically only as authentic proof and order marriage orde marriage orderly, so it is not the determinant of legitimacy in marriage.
Keywords : Siti Musdah Mulia, Khoiruddin Nasution, Marriage Registration,Pillars of Marriage.

## ABSTRAK
Fokus dari penelitian ini adalah tentang pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution serta metode istinbā tentang urgensi pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan. Penelitian ini  merupakan  penelitian  kepustakaan.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisprudensi, pendekatan filsafat  hukum  Islam  (u ṣūlal -fiqh),  dan  pendekatan  komparatif.  Presentasi  data  menggunakan metode  deskriptif  dan  deduktif.  Menganalisis  data  menggunakan  metode  analisis  deskriptif- analitik dan konten. Hasil dari penelitian ini, adalah: (1) Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pentingnya pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan adalah karena ada banyak dampak negatif yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak terdaftar atau pernikahan informal. Metode Istinbāṭ yang  digunakan  oleh  Siti  Musdah  Mulia untuk  menentukan  pendaftaran  nikah  sebagai pilar  pernikahan  adalah  surah  al-Baqarah  ayat  282  dengan  metode  qiyas  aulawi, dilalah  al-
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
maqāṣ id beberapa hadis tentang pengumuman perkawinan dan metode ma mla ḥ ah mursalah, (2) pemikiran Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan perkawinan sebagai pilar pernikahan adalah  karena  perubahan  pengakuan  dan  jaminan  konteks  hak  pada  zaman  Nabi  SAW  sudah cukup  dengan  walimah,  pengumuman  dan  saksi,  sementara  sekarang  pengakuan  dan  jaminan yang  benar  adalah  pendaftaran  nikah.  Khoiruddin  Nasution  menggunakan  metode  kombinasi tematik-holistik  untuk  menentukan  pendaftaran  pernikahan  sebagai  pilar  pernikahan.  (3) Mempertimbangkan  kondisi  masyarakat,  hukum,  norma  dan  sosial  budaya  yang  berkembang pada masyarakat  Indonesia saat  ini maka Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin  Nasution tentang pendaftaran  pernikahan  sebagai  pilar  perkawinan  yang  ditinjau  secara  filosofis,  yuridis  dan sosiologis , bisa dikatakan sudah tidak relevan lagi. Karena, keabsahan pendaftaran pernikahan baik  secara  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  hanya  sebagai  bukti  otentik  dan  ketertiban pernikahan orde nikah yang tertib, sehingga bukan penentu legitimasi dalam perkawinan.
Kata  Kunci :  Siti  Musdah  Mulia,  Khoiruddin  Nasution,  Pendaftaran  Pernikahan,  Pilar pernikahan.

## A. Pendahuluan
Indonesia bukan merupakan negara agama karena negara agama hanya  mendasarkan diri pada satu agama saja, tetapi juga bukan merupakan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali  tidak  mau  terlibat  dalam  urusan  agama.  Indonesia  adalah  negara  kebangsaan  yang beragama  didasarkan  pada  Pancasila  ( religions  nation  state )  bertujuan  untuk  melindungi  dan memfasilitasi  perkembangan  semua  agama  yang  dipeluk  oleh  rakyatnya  tanpa  harus membedakan besarnya jumlah pemeluk. 1
Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis- mutualistis, di mana yang satu dengan yang lain saling membutuhkan dan bersifat timbal-balik. Agama  membutuhkan  negara  sebagai  instrumen  dalam  melestarikan  dan  mengembangkan agama. 2 Begitu  juga  sebaliknya,  negara  memerlukan  agama  untuk  membantu  negara  dalam pembinaan moral, etik dan spritualitas. 3
Sumber kekuasaan Indonesia berasal atas rida Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dalam pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  pada  alenia  ketiga  disebutkan  bahwa  “Kemerdekaan bangsa  Indonesia  itu  atas  berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa”.  Kemudian  pada  alenia keempat  disebutkan  bahwa  “Negara  Rep ublik  Indonesia  tersusun  dalam  bentuk  kedaulatan rakyat”, yang bermakna bahwa sumber kekuasaan juga terletak di tangan rakyat. Hal inilah yang membuat  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  merupakan  sistem  demokrasi  di  mana  kekuasaan berasal  dari rakyat,  dilaksanakan oleh  rakyat  dan dijalankan sebaik-baiknya untuk  kepentingan
1 Tengku Irwansyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3, No. 1, 2012, h. 22.
2 Dalam rangka  memenuhi kewajiban negara (pemerintah) untuk melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945  Pasal  29.  Pasal  ter sebut  berbunyi,  ayat  (1)  “Negara  berdasar  atas  ke - Tuhanan  Yang  Maha  Esa”,  ayat  (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Maka  dibentuklah  Departeme n  Agama  pada  tanggal  3  Januari  1946 (lima  bulan  setelah  proklamasi  kemerdekaan).  Departemen  ini  dibentuk  untuk  melindungi  kebebasan  beragama, menjaga  keserasian  hubungan  antara  komunitas  agama  yang  berbeda  dan  yang  utama  adalah  untuk  menangani masalah  muslim,  seperti  pendidikan  Islam,  perkawinan,  haji,  dakwah  dan  mengelola  peradilan  agama.  Lihat pada Hamlan,  “Politik  Pendidikan  Islam  dalam  Konfigurasi  Sistem  Pendidikan  di  Indonesia”, Hunafa:  Jurnal  Studia Islamika , Vol. 10, No. 1, Juni, 2013, h. 182.
3 Edi G unawan,“Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)”, Jurnal Al-Hikmah , Vol. XV, No. 2, 2014, h. 70.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
rakyat.  Maka  untuk  menegakkan  negara  demokrasi  menurut  Montesquieu,  perlu  diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga organ, yakni: kekuasaan legislatif (membuat undang- undang),  kekuasaan  eksekutif  (melaksanakan  undang-undang)  dan  kekuasaan  yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang). 4
Menurut  peneliti  berdasarkan  paparan  di  atas,  Indonesia  sebagai  negara  bangsa  ( nation state ), dalam hal pemisahan urusan negara dan urusan agama tidak otomatis menjadikan negara Indonesia sebagai negara sekuler. Sebaliknya keterlibatan negara dalam mengurus agama tidak otomatis  pula  menjadikan  negara  Indonesia  sebagai  negara  agama.  Negara  Indonesia menempatkan substansi dan nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara amat penting, 5 sebagai  buktinya  salah  satu  produk  hukum  yang  disahkan  sebagai  Undang-Undang yang  dijiwai  oleh  agama  adalah  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).
Berkaitan  dengan  perkawinan  yang  merupakan  salah  satu  perbuatan  hukum, 6 di  mana terdapat  rukun  dan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi.  Rukun  dan  syarat  menentukan  suatu pekerjaan/perbuatan,  terutama  menyangkut  dengan  sah  atau  tidaknya  pekerjaan/perbuatan tersebut. Dalam konteks perkawinan Islam rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, hal tersebut membuat perkawinan akan menjadi tidak sah bila keduanya tidak lengkap. 7
Peraturan perkawinan di Indonesia UUP menentukan dua syarat perkawinan, yakni: syarat materil  dan  syarat  formil/administratif. 8 Syarat  materil  adalah  syarat  yang  melekat  pada  setiap rukun  nikah,  baik  yang  diatur  dalam  fikih  maupun  dalam  perundang-undangan.  Sedangkan syarat  formil/administratif  adalah  syarat  yang  berhubungan  dengan  pencatatan  perkawinan. Dalam  UUP,  perkawinan  dinyatakan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  serta  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan
4 Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  paham trias  politica yaitu  suatu  paham  yang  menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu: 1) Kekuasaan legislatif oleh DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD  1945,  memegang  kekuasaan  membentuk  Undang-Undang),  2)  Kekuasaan  eksekutif  oleh  Presiden  (Pasal  4 ayat (1)UUD 1945, memegang kekuasaan pemerintahan), dan 3) Kekuasaan yudikatif oleh MK dan  MA (Pasal 24 ayat  (1)UUD  1945,  memegang  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan. Lihat Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta: Rajawali Pers, cet. ke-3, 2011, h. 283. Lihat juga Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu , Yogyakarta: Genta Publishing, cet. ke-3, 2010, h. 85-86.
5 Mohammad  Daud  Ali  secara  tegas  menyatakan  bahwa,“Karena  eratnya  hubungan  antara  agama  (dalam arti  sempit)  dengan  hukum  dalam  Islam,  sehingga  dalam  pembangunan  hukum  di  Indonesia  yang  mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum dalam prinsip-prinsip hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum dari perspektif norma agama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undan g Dasar 1945.” Lihat pada Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 245.
6 Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu dan  timbulnya  akibat  hukum  ini  dikehendaki  oleh  subjek  hukum.  Sebagaimana  perkawinan  merupakan  perbuatan subjek  hukum  antara  kedua  belah  pihak  baik  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  yang  secara  sengaja  melakukan perikatan untuk membentuk kehidupan rumah tangga atau berkeluarga dan dari ikatan tersebut timbulnya hak dan kewajiban  antara  suami-istri.  Lihat  pada  Donald  Albert  Rumokoy  dan  Frans  Maramis, Pengantar  Ilmu  Hukum , Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  cet.  ke-2,  2014,  h.  128.  Lihat  juga  Muhammad  Erwin  dan  Firman  Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum , Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012, h. 53. Lihat juga M. Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum , Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2012, h. 66.
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006, h. 59.
8 R.  Otje  Salman  Soemadiningrat, Rekonseptualisasi  Hukum  Adat  Kontemporer:  Telaah  Kritis  terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat , Bandung: Alumni, cet. ke-1, 2002, h.175.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
perundang-undangan  yang  berlaku. 9 Sementara  itu  dalam  PP  No.  9  Tahun  1975  tentang Peraturan Pelaksanaan UUP Pasal 2 ayat (1) disebutkan:
“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatata n Nikah, Talak dan Rujuk.” 10
Permasalahan  pencatatan  perkawinan  tidak  ditemukan  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik. Menurut jumhur ulama suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.  Terdapat  beberapa  respon  dalam  menanggapi  pencatatan  perkawinan  ini  sebagai syarat  dalam  perkawinan,  sehingga  menimbulkan  kontroversi  di  dalam  masyarakat  Indonesia. Kelompok  yang    pro  secara  umum  adalah  kelompok  sarjana  dan  ahli  hukum  yang  selama  ini tunduk  dan  melaksanakan  perkawinan  berdasarkan  UUP.  Mereka  berpendapat  mulai  sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran atau pencatatan perkawinan yang menjadikan sebuah akta nikah.  Menurut  mereka  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  memiliki  banyak  dampak  negatif (mudarat), di antaranya: 1) istri tidak dianggap sebagai istri sah, 2) istri tidak dapat menuntut hak nafkah dan warisan jika  suami meninggal  dunia,  3) istri tidak berhak atas harta  gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian, 4) istri sulit bersosialisasi karena nikah siri dianggap kumpul kebo atau dianggap sebagai istri simpanan, 5) istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga, 11 6) anak hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu, 7) anak tidak bisa masuk sekolah, 8) anak  lebih  cenderung  mengalami  kekerasan 12 ,  9)  suami  berpeluang  menikah  lagi  dengan  istri kedua, ketiga dan keempat (poligami) serta masih banyak lagi dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan. 13
Adapun  kelompok  kontra  adalah  kaum  muslim  yang  tradisionalis  dan  juga  banyak  ahli hukum.  Menurut  mereka  saat  mulai  sahnya  perkawinan  bukan  pada  saat  pendaftaran  atau pencatatan,  hal  tersebut  hanyalah  bersifat  administratif.  Sedang  saat  mulai  sahnya  perkawinan adalah setelah terjadinya ijab dan kabul. 14 Selain itu, terdapat beberapa dampak positif (manfaat) bagi  nikah  siri  atau  tidak  dicatatkan,  di  antaranya:  1)  meminimalisir  perzinaan  atau  prostitusi, yang mengakibatkan berkembangnya penyakit HIV, AIDS maupun penyakit kelamin yang lain, 2) lebih hemat biaya, 3) lebih praktis dan cepat daripada melalui prosedur dari pemerintah yang berbelit-belit,  4)  nikah  siri  tidak  perlu  ijin  istri  pertama,  5)  mengurangi  beban  atau  tanggung
9 Tim Permata Press, Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan , t.tp: Permata Press, t.th, h. 2.
10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
11 Siaran  pers  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  APIK  pada  akhir  Maret  2009  mencatat  perempuan  yang mengalami kasus KDRT sebanyak 77,8% dari 160 kasus, yaitu 130 kasus. Dari 130 kasus tersebut, sebanyak 43,4% menggugat cerai akibat dari nikah siri. Sisanya 56,6% merupakan istri sah yang menggugat cerai karena suaminya menikah  siri  lagi  dan  menelantarkan  rumah  tangganya.  Lihat  pada  Muhammad  Budiono,  “Dampak  Sosial  Nikah Siri”, Al-Hukama , Vol. 3, No. 1, Juni, 2013, h. 592.
12 Berdasarkan data yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011-2014, ada 46 laporan anak yang mendapatkan kekerasan akibat pernikahan siri atau sebanyak 8%. Angka tersebut hanya untuk wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi
(Jabodetabek). ... Lihat . KPAI: . Nikah . Siri . Bisa . Berdampak . Buruk . ke . Anak, Http://news.merahputih.com/nasional/2015/ 03/24/kpai-nikah-siri-bisa-berdampak-buruk-ke-anak/9465/ . (Online pada hari Kamis, 19 Mei 2016).
13 Thriw aty  Arsal,  “Nikah  Siri  dalam  Tinjauan  Demografi”, Solidaty:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan ,  Vol.  6, No. 2, 2012, h. 166. Lihat juga Tim Penulis, Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga , Malang: UIN- Maliki Press, cet. ke-1, 2010, h. 77.
14 Afifah Zakiyah Sufa, Tinjauan Hukum Islam  terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, t.d, h. 4.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
jawab  seorang  wanita  yang  menjadi  tulang  punggung  keluarganya,  6)  menghindari  fitnah  dari orang sekitar. 15
Implikasi  dari  pandangan  tersebut  menurut  peneliti  baik  yang  pro  maupun  yang  kontra tentang pencatatan perkawinan mengakibatkan dualisme hukum yang mana apabila terpenuhinya rukun  dan  syarat  perkawinan  secara  agama  maka  nikah  tersebut  sah,  tetapi  di  sisi  lain terpenuhinya  rukun  dan  syarat  perkawinan  secara  agama  saja  tidak  cukup  melainkan  harus dicatatkan.  Dampak  dari  dualisme  hukum  perspektif  masyarakat  tersebut  adalah  tidak terlaksananya  pencatatan  perkawinan  yang  diatur  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia dengan baik. Di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN). 16 Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  hanya memenuhi  tuntutan  agamanya  tanpa  memenuhi  tuntutan  administratif.  Salah  satu  sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. 17
Melihat dampak negatif  ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, 18 ada sebuah gagasan revolusioner dalam memberikan respon, tanggapan dan pemikirannya mengenai pencatatan  perkawinan.  Sebagian  di  antaranya  adalah  Siti  Musdah  Mulia  dan  Khoiruddin Nasution. Pemikiran kedua tokoh muslim di atas menarik untuk dikaji dan sekiranya membuka peluang  bagi  para  intelektual  lainnya  serta  masyarakat  umum  untuk  ikut  memberikan  respon serta tanggapan perihal pencatatan nikah. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran mereka juga dapat memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat mengenai persoalan hukum tertentu.
Siti Musdah Mulia salah seorang aktivis gender berpendapat pencatatan perkawinan dapat dijadikan  sebagai  rukun  atau  syarat  sah  perkawinan  karena  untuk  kemaslahatan  istri  dan  anak dalam perkawinan. Lebih jelasnya pernyataan beliau, sebagai berikut:
“Meski secara agama atau adat istiadat, perkawinan yang tidak tercatat adalah sah, di mata hukum ia tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak tercatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah dia  tidak  akan  dianggap  sebagai  istri  yang  sah  karena  tidak  memiliki  ‘akta  nikah’  atau  ‘buku nikah’ sebagai bukti hukum yang autentik. Akibat lanjutannya, istri tidak berhak atas harta gono- gini  jika  terjadi  perceraian  karena  secara  hukum  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  pernah terjadi.  Dampaknya  terhadap  anak  juga  tidak  kalah  beratnya.  Status  anak  yang  dilahirkan  pun akan  dianggap  sebagai  anak  tidak  sah.  Akta  kelahirannya  hanya  berupa  akta  pengakuan, misalnya dicantumkan ‘anak luar nikah’ atau ‘anak yang lahir dari ibu dan diakui oleh seorang bapak’. Untuk perbaikan ke depan kita mengusulkan agar kedua ayat da lam pasal 2 ayat (1) dan (2)  UUP  hendaknya  digabungkan  menjadi  satu  sehingga  berbunyi  seperti  berikut: Perkawinan
15 Siti Ummu Abdillah, “Analisis Hukum terhadap Faktor -faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak- anak”, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11, Februari, 2011, h. 108.
16 Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Tholabi Kharlie pada tahun 2002 yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Lebak, Banten, terungkap bahwa kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di KUA cukup rendah, yakni 46,7% dari responden yang mencatatkan pernikahannya, sedangkan para pihak yang melakukan  pernikahan  di  bawah  tangan  sebanyak  53,3%.  Lihat  Ahmad  Tholabi  Kharlie, Hukum  Keluarga Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-1, 2013, h. 192-193.
17 Masruhan,“Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah”, Al- Tahrir , Vol. 13, No. 2, November, 2013, h. 235.
18 Ketidaktegasan aturan pencatatan perkawinan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2).
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku . Selanjutnya disertakan sanksi yang ketat bagi yang melanggar dan sanksi itu betul-betul dilaksanakan sehingga efektif menghalangi  munculnya  kasus-kasus  perkawinan  bawah  tangan  (yang  jelas-jelas  merugikan perempuan).” 19
Berbeda  dengan  pendapat  Musdah,  Khoiruddin  Nasution  menjadikan  pencatatan  nikah sebagai syarat dan/atau rukun perkawinan karena adanya kesamaan ‘illah (sebab/motif hukum) dari walimah, pengumuman dan saksi pernikahan dengan pencatatan nikah. Dalam hal ini beliau menyatakan:
“Ada p erubahan bentuk dengan ‘illah yang sama di masa Nabi dan masa sekarang. Sesuai dengan  perubahan  dan  perkembangan  zaman. ‘Illah dari  walimahan,  pengumuman  dan  saksi yang  berlaku  di  masa  Nabi  Muhammad  SAW  adalah  pengakuan  masyarakat  dan  penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya  dengan  walimahan  dan  pengumuman,  tetapi  diperlukan  bukti  tertulis  (akta).  Maka  di sinilah  letak  relevansi  pentingnya  pencatatan  perkawinan. 20 Kalau  ada  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  dengan  maksud/tujuan  untuk  merahasiakan,  maka  perkawinan  tidak  sah,  sebab perkawinan yang dirahasiakan atau dilakukan dengan terpaksa pasti sulit untuk mencapai tujuan perkawinan.” 21
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  peneliti  tertarik 22 untuk  melakukan  penelitian  dengan rumusan  masalah  bagaimana  pemikiranSiti  Musdah  Mulia  dan  Khoiruddin  Nasution  tentang pencatatan perkawinandan bagaimana relvansinya dengan hukum dan peraturan di Indonesia.

## B. Pembahasan

## 1. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pencatatan Nikah
Secara  implisit  keabsahan  perkawinan  dalam  pandangan  Siti  Musdah  Mulia  adalah berangkat dari definisi beliau terhadap perkawinan itu sendiri. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai  berikut, “ perkawinan  adalah  sebuah  akad  atau  kontrak  yang  mengikat  dua  pihak  yang setara,  yaitu  laki-laki  dan  perempuan  yang  masing-masing  telah  memenuhi  persyaratan
19 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan , Bandung: Mizan, cet.  ke-1, 2005, h. 363-364. Lihat juga  Siti Musdah Mulia, Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam , Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, h. 185.
20 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan di Dunia Muslim ,Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, cet. ke-1, 2009, h. 368.
21 Khoiruddin  Nasution,  “Pencatatan  Sebagai  Syarat  atau  Rukun  Perkawinan:  Kajian  Perpaduan  Tematik dan Holistik”, Musawa , Vol. 12, No. 2, Juli, 2013, h. 182-184.
22 Selain  dari  uraian  latar  belakang  di  atas  yang  membuat  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  permasalahan pencatatan  nikah  sebagai  rukun  nikah,  ada  beberapa  faktor  yang  membuat  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  kedua tokoh  tersebut,  di  antaranya  adalah:  1.  Dari  segi  keilmuan,  keduanya  merupakan  guru  besar  yang berkewarganegaraan  Indonesia.  Siti  Musdah  Mulia  adalah  ahli  di  bidang  pemikiran  politik  Islam.  Sedangkan Khoiruddin  Nasution  ahli  di  bidang  hukum  keluarga  Islam,  2.  Dari  segi  karya  dan  gagasan,  keduanya  memiliki banyak karya  baik berupa  buku-buku  yang diterbitkan  maupun dalam bentuk jurnal. Siti Musdah Mulia  memiliki banyak karya yang dalam kajiannya banyak membahas tentang gender dan HAM. Dan tidak sedikit pula dari karya beliau  yang  membahas  tentang  perkawinan,  bahkan  pernah  mengajukan  CLD-KHI  atas  revisi  KHI-Inpres. Sedangkan Khoiruddin Nasution  memiliki banyak  karya  yang  lebih dominan  membahas tentang  hukum keluarga. Beliau juga menawarkan metode tematik-holistik dalam menganalisis permasalahan hukum keluarga di Indonesia, 3. Dari segi pemikiran, keduanya sama-sama mengusulkan dan menegaskan pencatatan nikah sebagai rukun nikah.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
berdasarkan  hukum  yang  berlaku  atas  dasar  kerelaan  dan  kesukaan  kedua  belah  pihak  untuk membentuk keluarga.” 23
Perkawinan  dari  definisi  di  atas,  dalam  pandangan  Siti  Musdah  Mulia  lebih menitikberatkan  pada  aspek  akad  (kontrak),  yakni  suatu  perjanjian  hukum  ( legal  agreement ) antara seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan yuridis formal.  Adapun  perkawinan  yang  selama  ini  dipahami  dan  dijabarkan  dalam  Undang-Undang Perkawinan  terkesan  sangat  ideal  menurut  Siti  Musdah  Mulia,  karena  dalam  istilah  yuridis (hukum)  tidak  dikenal  dengan  “ikatan  lahir  batin”  serta  “kebahagiaan  yang  kekal”  dua  hal tersebut  lebih  bersifat  abstrak.  Sedangkan  hukum  hanya  melihat  persoalan  yang  tampak (konkret). 24
Menurut  peneliti,  definisi  perkawinan  yang  dikemukakan  oleh  Siti  Musdah  Mulia  sama dengan  konsep  perkawinan  dalam  hukum  perdata.  Perkawinan  dalam  aturan  hukum  perdata hanya  menekankan  pada  aspek  ikatan  perdata.  Pada  Pasal  26  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (selanjutnya  disebut  KUHPer)  disebutkan  bahwa  “Undang -Undang  hanya  memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata.” Adapun agama dalam perkawinan menurut  hukum  perdata  adalah  tidak  begitu  penting.  Pasal  50  KUHPer  menegaskan  “Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat salah satu pihak.” Pasal 81 KUHPer juga menegaskan, bahwa “ Tidak ada upacara  keagamaan  yang  boleh  diselenggarakan,  sebelum  kedua  belah  pihak  membuktikan kepada  pejabat  agama  mereka  bahwa  perkawinan  di  hadapan  Pegawai  Catatan  Sipil  telah berlangsung.” 25 Dengan  demikian,  keabsahan  perkawinan  dalam  hukum  perdata  adalah  harus dicatatkan,  jika  tidak  dilakukan  terlebih  dahulu  di  hadapan  Pegawai  Catatan  Sipil  maka perkawinan tersebut tidak sah.
Siti  Musdah  Mulia  memandang  bahwa  aturan  pencatatan  perkawinan  di  Indonesia  tidak berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat tentang sahnya perkawinan adalah  apabila sudah dilakukan berdasarkan hukum  agama meskipun tidak tercatat. Titik tolak pemahaman masyarakat  tersebut berangkat dari pandangan Imam Syafi’i tentang syarat sahnya perkawinan apabila telah memenuhi lima unsur, yaitu adanya kedua mempelai, ijab kabul, saksi, dan wali. 26 Siti Musdah Mulia mengusulkan agar aturan tersebut bisa berjalan dengan baik maka redaksi  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UUP  itu  digabung  menjadi  satu,  sehingga  pasal  tersebut berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 27 Siti Musdah Mulia juga mengusulkan agar disertai sanksi ketat bagi  yang melanggar dan sanksi tersebut betul-betul dilaksanakan agar efektif untuk menekan angka perkawinan di bawah tangan  yang  sangat  merugikan  pihak  perempuan.  Alternatif  lain  yang  juga  ditawarkan  Siti Musdah Mulia adalah memasukkan pencatatan nikah sebagai salah satu rukun nikah dan negara berkewajiban  mencatatkan  semua  perkawinan  yang  terjadi.  Hal  ini  disebabkan  masing-masing mazhab  fikih  berbeda-beda  dalam  rumusan  rukun  nikah,  sehingga  rukun  nikah  yang diformulasikan  oleh  masing-masing  mazhab  sifatnya  tidak  mutlak,  yang  pada  akhirnya
23 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan , h. 363.
24 Ibid . 25 Seri Hukum dan Perundangan: KitabUndang-Undang Hukum Perdata , Tanggerang: SL Media, t.th, h. 15-28.
26 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan , h. 363.
27 Ibid.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
berpeluang untuk memasukkan pencatatan sebagai rukun nikah. 28 Selain itu, Siti Musdah Mulia menganalogikannya  dengan  surah  al-Baqarah  ayat  282  yang  menyatakan  bahwa  dalam melaksanakan  transaksi  penting  seperti  utang-piutang  hendaknya  selalu  dicatatkan.  Artinya, perkawinan yang merupakan transaksi  yang lebih krusial dari transaksi-transaksi lainnya, maka wajib pula perkawinan itu dicatatkan. 29
Counter  Legal  Draft Kompilasi  Hukum  Islam  (CLD-KHI)  yang  diajukan  Tim Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  Departemen  Agama  tahun  2004  lalu  secara  tegas  telah menyatakan dalam Pasal 6 bahwa, “Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut: a)  calon  suami,  b)  calon  istri,  c)  ijab  dan  kabul,  d)  saksi,  e)  pencatatan.”  Dengan  demikian, pencatatan  perkawinan  merupakan  salah  satu  syarat  sahnya  perkawinan,  tanpa  pencatatan, perkawinan  batal  secara  hukum.  Pelakunya  harus  mendapatkan  sanksi  karena  telah  melakukan perlanggaran terhadap hukum yang berlaku. Hanya saja, CLD-KHI belum sampai merumuskan secara konkret sanksi hukum terhadap para pelanggarnya. 30
Peneliti  menilai  bahwa  definisi  perkawinan  yang  diuraikan  oleh  Siti  Musdah  Mulia nampaknya lebih menitikberatkan pada aspek keperdataan ketimbang aspek keagamaan. Artinya, perkawinan dikembalikan pada definisi yang ada di dalam hukum perdata. Sehingga keabsahan perkawinan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan. Namun,  peneliti menilai bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, akan tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang  yang  lain.  Sebagaimana  menurut  Muhammad  Amin  Suma,  paling  tidak  menurut sebagian  ahli  hukum,  di  antaranya  Sayuti  Thalib  dan  Mohd.  Idris  Ramulyo,  perkawinan  harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:
1) Perkawinan dari segi sosial.
2) Perkawinan dari segi hukum.
3) Perkawinan dari segi agama.
Perkawinan dari segi sosial ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian  yang  umum  bahwa  orang  yang  berkeluarga  atau  pernah  berkeluarga  (dianggap) mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak menikah. Adapun perkawinan  dari  segi  hukum  dipandang  sebagai  suatu  perbuatan  (peristiwa)  hukum,  yakni perbuatan  dan  tingkah  laku  subjek  hukum  yang  membawa  akibat  hukum,  karena  hukum mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi  subjek  hukum  atau  karena  subjek  hukum  itu  terikat  oleh kekuatan  hukum.  Sedangkan  perkawinan  dari  sudut  pandang  agama  (khususnya  Islam) merupakan  sesuatu  hal  yang  dipandang  suci  (sakral).  Oleh  sebab  itu,  perkawinan  tidak  hanya persoalan  perbuatan  hukum  dan  memiliki  penghargaan  sosial  di  mata  masyarakat,  akan  tetapi lebih dari itu, perkawinan juga memiliki nilai-nilai ibadah. Dengan demikian agama Islam telah menetapkan tata aturan pernikahan berikut hal-hal yang terkait dengannya sedemikian rupa dan meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat dari pernikahan itu sendiri. 31
Peneliti  menilai  pemikiran  Siti  Musdah  Mulia  tentang  pencatatan  nikah  sebagai  rukun perkawinan,  dengan  konsekuensi  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat  adalah  tidak  sah  secara hukum  dan  dapat  dibatalkan  oleh  negara,  namun  bukan  tidak  sah  secara  agama. 32 Sebab  dari
28 Wawancara dengan Siti Musdah Mulia tanggal 15 Januari 2017.
29 Ibid ., h. 363-364.
30 Siti Musdah Mulia, Membangun Surga di Bumi , h. 180.
31 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam , h. 79-81.
32 Wawancara dengan Siti Musdah Mulia tanggal 15 Januari 2017.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
pernyataan beliau “tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan oleh negara” mengandung arti tidak sah secara yuridis, yang menunjukkan ada perbedaan subtansial dengan rukun nikah yang telah  disepakati  oleh  jumhur  ulama.  Tujuan  diadakannya  rukun  nikah  menurut  peneliti  adalah agar pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama, sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam (fikih) yang pada akhirnya sah menurut agama, karena mendapat legitimasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari nas. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Anshary MK, yang membagi akad  nikah  dalam  dua  asas  legalitas  yang  berbeda. Pertama ,  apabila  akad  nikah  yang  telah memenuhi ketentuan agama, maka akad nikah itu sah menurut ajaran agama. Kedua , akad nikah yang  telah  memenuhi  ketentuan  agama  juga  harus  dicatatkan,  agar  akad  nikah  itu  memiliki akibat hukum yang diakui dan dilindungi secara hukum. 33
Hemat  peneliti,  perkawinan  yang  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  yang  diatur  norma agama (adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ijab kabul, wali dan saksi) adalah sah secara normatif-teologis,  sedangkan  perkawinan  yang  telah  memenuhi  persyaratan  yang  diatur  dalam norma  hukum  (melaksanakan  pencatatan  nikah)  adalah  sah  secara  normatif-yuridis.  Artinya, perkawinan  yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum  Islam, walaupun belum dicatatkan adalah sah. Namun, perkawinan tersebut tidak memiliki keabsahan yang diakui oleh  negara.  Sehingga  perkawinan  tersebut  tidak  mempunyai  kepastian  hukum  yang  dapat menjamin  hak-hak  keperdataan  bagi  suami-istri  dan  anak.  Karena  antara  rukun  nikah  dan pencatatan  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  berbeda,  maka  pencatatan  tidak  dapat  dijadikan sebagai rukun nikah.
Menurut peneliti, usulan Siti Musdah Mulia untuk penggabungan redaksi Pasal 2 ayat (1) dan  (2)  UUP  adalah  tidaklah  begitu  signifikan,  karena  pada  dasarnya  yang  dikehendaki  dari pencatatan nikah tersebut adalah agar sah secara hukum, bukan sah secara agama. Hal ini justru sudah diatur pada Pasal 4, 5, 6 dan 7 KHI, di mana KHI menempatkan pencatatan nikah sebagai syarat  yang  menentukan  kekuatan  hukum  suatu  perkawinan.  Hanya  perkawinan  yang  telah dicatat Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. 34
Peneliti menilai mengenai analogi Siti Musdah Mulia tentang pencatatan nikah dengan ayat mudāyanah tentang  pencatatan  dalam  transaksi  muamalah  (utang-piutang)  menunjukkan inkonsistensi pemikiran. Sebab, pada definisi perkawinan yang dikemukakan Siti Musdah Mulia hanya  menekankan  pada  aspek  keperdataan  (kontrak  sosial)  daripada  aspek  agama.  Tetapi, ketika  Siti  Musdah  Mulia  menganalogikan  dengan  surah  al-Baqarah  ayat  282  justru  beliau menyatakan bahwa perkawinan merupakan transaksi yang lebih penting dari transaksi-transaksi yang lain, perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kokoh/teguh/kuat sebagaimana dalam surah an- Nisā ayat 21 dengan kata mīṡāqan galīẓ an. Walaupun demikian, peneliti sepakat bahwa perkawinan merupakan ikatan  yang kokoh atau kuat dan melebihi dari ikatan-ikatan  yang lain. Sehingga  dari  surah  al-Baqarah  ayat  282  tersebut  Siti  Musdah  Mulia  mewajibkan  pernikahan untuk dicatatkan, dengan dicatatkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan bagi pasangan suami-istri dalam pernikahan.
Siti  Musdah Mulia mengakui  bahwa pencatatan nikah tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih  klasik.  Hal  ini  disebabkan  pada  saat  itu  kehidupan  manusia  masih  sangat  sederhana,  dan pencatatan belum menjadi  kebutuhan pokok. Namun  seiring dengan berjalannya waktu,  terjadi
33 Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia , h. 23.
34 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam , h. 15-16.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
perubahan  yang  demikian  pesat  akibat  kemajuan  teknologi  dan  dinamika  masyarakat  yang berimbas  pada  pola  kehidupan  keluarga  sesuai  tuntutan  zaman.  Kehidupan  manusia  semakin kompleks dan rumit. Pencatatan menjadi suatu kebutuhan demi kemaslahatan manusia. 35 Hemat peneliti, pemikiran Siti Musdah Mulia sejalan dengan kaidah,
. 36 ِدِعاَوَعْلاَو ِتاَيِّنلاَو ِلاَوْحَلأْاَو ِةَنِكْمَلأْاَو ِةَنِمْزَلأْا ِرُّيَغَت ِبْسَحِب اَهُفَلاِتْخاَو ىَوْتَفْلا ُرُّيَغَت Artinya  :  Perubahan  fatwa  dan  perbedaan  di  dalamnya  mengikuti  perubahan  zaman,  tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.
Siti Musdah Mulia menjadikan pencatatan nikah sebagai rukun nikah dengan tujuan untuk kemaslahatan/melindungi pihak perempuan dan anak dalam hubungan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat akan berdampak merugikan bagi istri dan anak-anak. Secara hukum, istri tidak dianggap  sebagai istri  yang  sah  karena  tidak  memiliki  “akta  nikah”,  istri  tidak  berhak mendapatkan nafkah dan warisan suami yang meninggal dan istri tidak berhak atas harta gono- gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya, anak  yang dilahirkan pun akan dianggap sebagai anak tidak  sah.  Akta  kelahirannya  hanya  berupa  akta  pengakuan,  misalnya  dicantumkan  “anak  luar nikah”  atau  “anak  yang  lahir  dari  ibu  dan  diakui  oleh  seorang  bapak.”  Dengan  demikian  anak hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  dan  tidak  mempunyai hubungan  hukum  dengan  ayahnya  (sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  42  dan  43  UUP). Pencatuman  anak  luar  nikah  tersebut  akan  mempengaruhi  secara  sosial  dan  psikologis  si  anak dan ibunya. Ketidakjelasan status anak di mata hukum juga berdampak pada hak-haknya untuk mendapatkan nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya. Selain berdampak hukum, perkawinan bawah tangan (tidak dicatat) juga membawa dampak sosial bagi perempuan. Akibatnya,  perempuan  akan  sulit  bersosialisasi  di  masyarakat  karena  mereka  sering  dianggap sebagai istri simpanan atau kumpul kebo, yakni tinggal serumah tanpa menikah. 37
Peneliti  sependapat,  bahwa  pernikahan  yang  tidak  dicatat  (di  bawah  tangan)  adalah berdampak mudarat bagi pasangan suami-istri, khususnya yang paling banyak dirugikan adalah pihak  istri.  Hanya  saja,  peneliti  bertolak  belakang  jika  pencatatan  nikah  dijadikan  rukun  nikah dengan  berdasarkan  kemaslahatan  semata.  Sebab,  unsur  pernikahan  seperti  adanya  mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ijab-kabul, wali dan saksi  yang telah disepakati ulama sebagai rukun  nikah  tidak  hanya  didasarkan  pada  alasan  untuk  kemaslahatan  pernikahan.  Akan  tetapi, pada dasarnya adanya rukun nikah yang telah disepakati jumhur ulama merupakan unsur/hakikat yang mewujudkan suatu pernikahan. 38
Menurut peneliti, urgensi ijab kabul dalam pernikahan adalah sebagai wujud konkret dari rasa kerelaan dan kesukaan antara pihak laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam pernikahan,  karena  kerelaan  dan  kesukaan  tersebut  sifatnya  abstrak  (tidak  dapat  diukur),  maka untuk mewujudkan/membuktikannya adalah dengan ijab dan kabul. Urgensi mempelai pengantin (laki-laki dan perempuan) adalah sebagai pelaksana ijab kabul, yang mana pada pelaksanaannya wali  dari  mempelai  perempuan  yang  mengucapkan  ijab  (permintaan  untuk  menikah)  dan mempelai laki-laki  yang mengucapkan kabul  (penerimaan untuk  menikah). Urgensi  wali nikah adalah sebagai wakil dari mempelai perempuan, karena pada dasarnya perempuan memiliki sifat dasar  pemalu,  maka  walilah  yang  mengucapkan  ijab  dalam  pernikahan.  Urgensi  saksi  nikah
35 Siti Musdah Mulia, Membangun Surga di Bumi , h.184.
36 Mu ḥammad  ibn  Abī  Bakr  ibn  Ayyub  ibn  Sa'ad  ibn  Hariz  az -Zar'i  ibn  Qayyimal-Jauziyyah, I'lām  al - Muwaqqi'īn , h. 5.
37 Wawancara dengan Siti Musdah Mulia tanggal 19 Desember 2016.
38 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam , h. 59.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
adalah menyaksikan akad nikah dan mengucapkan sah. Selain itu, saksi juga sebagai penentu dan pemisah  antara  halal  dan  haram.  Pernikahan  merupakan  perbuatan  halal  yang  dilaksanakan secara  terbuka,  maka  harus  disaksikan  oleh  saksi.  Sedangkan  perzinaan  merupakan  perbuatan haram  yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi.  Adapun urgensi  pencatatan nikah adalah untuk melindungi hak-hak suami-istri dan anak akibat dari perkawinan yang sah.
Menurut  hemat  peneliti,  urgensi  adanya  mempelai  laki-laki  dan  perempuan,  ijab  kabul, wali dan saksi  nikah adalah merupakan unsur pokok/inti dalam pernikahan. Apabila salah satu unsur  pokok  pernikahan  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  pernikahan  tidak  akan  terwujud  atau tidak  sah.  Sedangkan  urgensi  pencatatan  nikah  adalah  untuk  melindungi  akibat  hukum  dari pernikahan  yang  sah.  Dengan  ungkapan  lain,  adanya  mempelai  laki-laki  dan  perempuan,  wali dan  saksi  dalam  kajian u ṣūlal -fiqh adalah  sebagai  subjek  hukum  ( ma ḥkum  ‘alaih )  dalam  akad nikah.  Objek  hukum  ( ma ḥ kum  fih )  dalam  akad  nikah  adalah  pernikahan  itu  sendiri  sebagai bentuk  perbuatan mukallaf ,  dan sigah (ijab  kabul).  Apabila  unsur  pokok  pernikahan  tersebut telah terpenuhi, maka sahlah perkawinan dan timbullah akibat hukum, yakni hak dan kewajiban antara  suami-istri.  Untuk  menjamin  dan  melindungi  hak-hak  dalam  pernikahan,  maka diperlukanlah suatu pencatatan agar memiliki bukti yang autentik. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan tidak berkaitan dengan unsur pokok pernikahan, tetapi berkaitan dengan akibat yang terjadi  setelah  pernikahan  dilangsungkan.  Oleh  sebab  itu  hukum  yang  berkaitan  dengan  unsur pokok  pernikahan  berbeda  kedudukannya  dengan  hukum  yang  berkaitan  dengan  akibat  yang ditimbulkan dari berlakunya unsur pokok pernikahan. Sehingga pencatatan tidak dapat dijadikan sebagai rukun nikah.
Berdasarkan pandangan Siti Musdah Mulia tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah, peneliti beranggapan bahwa substansi pemikiran Musdah tentang pencatatan nikah adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga, hakikatnya pencatatan nikah dipandang sebagai keabsahan yuridis, bukan keabsahan agama (fikih). Konsekuensi pernikahan yang dicatat adalah  sah  dalam  artian  mendapat  kepastian  hukum  dan  pengakuan  dari  negara.  Dengan ungkapan lain, keabsahan pernikahan secara agama (normatif-teologis) adalah menekankan pada aspek  sakralitas,  sedangkan  keabsahan  perkawinan  secara  hukum  (normatif-yuridis)  adalah menekankan pada aspek legalitas. Oleh sebab itu, pencatatan tidak bisa dijadikan sebagai rukun nikah, karena rukun nikah erat kaitannya dengan keabsahan secara agama.

## 2. Pemikiran Khoiruddin Nasution tentang Pencatatan Nikah
Berdasarkan hasil pembacaan peneliti terhadap literatur-literatur dari Khoiruddin Nasution, lahirnya  gagasan  Khoiruddin  Nasution  tentang  pencatatan  nikah  ini  diperkirakan  sejak  beliau melakukan penelitian pada tahun 2001. Hasil penelitian tersebut pada akhirnya menjadi disertasi yang  berjudul  “Status  Perempuan  di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang -undangan P erkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia.”  Penelitian  tersebut  difokuskan pada  aspek  pembaruan  hukum  keluarga,  yakni  poligami,  pencatatan  perkawinan,  peranan  wali dan kebebasan mempelai perempuan serta proses perceraian. 39
Berbeda  dengan  Siti  Musdah  Mulia  yang  memberikan  definisi  perkawinan  dengan menekankan pada aspek kontrak sosial (akad), dalam hal ini Khoiruddin Nasution tampak lebih menekankan  aspek  agama  (khususnya  Islam)  dalam  mendefinisikan  arti  sebuah  perkawinan, sebagaimana dalam Alquran perkawinan merupakan ikatan yang kokoh dan melebihi dari ikatan- ikatan  (transaksi)  yang  lain.  Menurut  peneliti  konsep  perkawinan  yang  dikemukakan  oleh Khoiruddin  Nasution  sejalan  dengan  konsep  perkawinan  dalam  UUP  dan  KHI.  Perkawinan
39 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia , h. 13-14.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
dalam UUP diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 40 Adapun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau mīṡāqan galīẓ an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 41 Dengan demikian, perkawinan memiliki  dua sisi,  yakni sebagai  ikatan  keperdataan  karena  merupakan  akad  (ikatan)  antara  mempelai  laki-laki  dan perempuan  dan  sebagai  ikatan  keagamaan  karena  merupakan  syariat  dari  Allah  dan  anjuran untuk  melakukannya.  Sebagai  ikatan  keagamaan,  perkawinan  memiliki  ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah rukun dan syarat perkawinan.
Berkaitan  dengan  rukun  dan  syarat  perkawinan,  Khoiruddin  Nasution  menggangap  tidak satupun ulama klasik memberikan definisi yang pasti dan jelas. Sehingga terjadi silang pendapat antara fuqaha (para ahli hukum Islam) dalam menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan mana  yang  menjadi  syarat.  Oleh  sebab  itu,  dapat  dipastikan  bahwa  pada  dasarnya  rukun  dan syarat  perkawinan  dalam  kajian  fikih  merupakan  hasil  ijtihad,  sehingga  hasil  ijtihad  dalam menentukan  mana  rukun  dan  syarat  perkawinan  tersebut  bersifat  temporal  (sesuai  dengan konteksnya). 42
Peneliti  menilai  pandangan  Khoiruddin  Nasution  terhadap  rukun  dan  syarat  perkawinan yang didasari ketidaktegasan fuqaha (para ahli hukum Islam) dalam memberikan definisi syarat dan  rukun  perkawinan  adalah  dilihat  dari  sisi  perbedaan  pendapat  dari fuqaha terhadap  rukun dan syarat perkawinan itu sendiri. Padahal perbedaan tersebut menurut Amir Syarifuddin adalah disebabkan fuqaha (para  ahli  hukum  Islam)  berbeda  dalam  melihat  fokus  perkawinan. Sebagaimana  Imam Syafi’i  mengartikan  perkawinan  sebagai  akad,  sedangkan  Imam  Hanafi memandang  perkawinan  sebagai  hubungan  suami  istri  ( wa ṭ‘i ). 43 Oleh  sebab  itu,  perbedaan fuqaha dalam  menempatkan  mana  yang  rukun  dan  mana  yang  syarat  tidaklah  bersifat substansial. Karena fuqaha (para ahli hukum Islam) sepakat bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam perkawinan adalah akad perkawinan (ijab kabul), mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan saksi yang menyaksikan akad perkawinan. 44 Berkaitan dengan unsur-unsur tersebut, secara konkret pemerintah telah menetapkannya sebagai rukun nikah sebagaimana dalam KHI Pasal 14 menegaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali  nikah,  4)  dua  orang  saksi,  5)  ijab  kabul. 45 Dengan  demikian  KHI  tersebut  memberikan kepastian hukum terhadap unsur-unsur yang menjadi penentu keabsahan suatu perkawinan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih,
.ِفَلاِخلا ُعَف ْرَي ِداَهِتْجِلإا ِلِئاَسَم يِف ِمِكاَحلا ُمْكُح
Artinya  :  Hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim  (pemerintah)  dalam  masalah-masalah  ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. 46
Pembahasan  tentang  pencatatan  nikah  dalam  kitab-kitab  fikih  konvensional  tidak ditemukan.  Hanya  saja  terdapat  konsep  nikah  siri  dalam  kitab al-Mudawwanah  al-Kubra karangan  Sahnun  dan  pembahasan  tentang  saksi  yang  oleh  ulama  lain  menjadi  sub  bahasan
40 Tim Permata Press, Undang-undang Perkawinan , h. 2.
41 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam , h. 14.
42 Khoiruddin Nasution, Pencatatan Sebagai Syarat , h. 168.
43 Wahbah az-Zu ḥailī , al-Fiqhu asy- Syafi’i al -Muyassar , h. 449-450.
44 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam , h. 59.
45 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam , h. 18.
46 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih , h. 154.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
tersendiri, oleh Sahnun hanya disinggung ketika membahas status hukum nikah siri. 47 Hal inilah mengukuhkan  argumentasi  Khoiruddin  Nasution  bahwa  fungsi  pencatatan  nikah  memiliki kesamaan dengan fungsi saksi.
Khoiruddin  Nasution  berkesimpulan  bahwa  rukun  atau  syarat  perkawinan  adalah  hasil pemikiran  ulama  (ijtihad).  Sebagaimana  kedudukan  saksi  dalam  pernikahan  terjadi  silang pendapat antar fuqaha (para ahli hukum  Islam). Adapun kedudukan saksi pernikahan menurut fuqaha (para ahli hukum Islam), sebagai berikut.
Imam  Malik  berpendapat  saksi  tidak  termasuk  rukun  nikah,  tetapi  yang  menjadi  rukun adalah pengumuman. Konsekuensi  dari pendapat  Imam Malik  yang menekankan pengumuman nikah,  maka  pernikahan  yang  diumumkan  walaupun  hanya  kepada  anak-anak  dan  orang  gila nikah  tersebut  tetap  sah.  Hal  ini  berdasarkan  pada  hadis  Rasulullah  SAW  yang  menyuruh mengumumkan  perkawinan  dan  membunyikan  pukulan-pukulan  gendang  sebagai  isyarat  salah satu cara mengumumkan.
Imam Hanafi, Syafi’i dan Hambali menjadikan saksi sebagai unsur yang harus ada dalam pernikahan.  Menurut  as-Sarakhsi  setidaknya  ada  dua  argumentasi  yang  mendasari  pendapat tersebut,  yakni  1)  hadis  yang  mengharuskan  kehadiran  empat  unsur  dalam  akad  nikah  untuk sahnya  pernikahan  yaitu  calon  suami,  wali  dan  dua  orang  saksi 48 ,  2) a ṡ ar ‘Umar  yang  tidak mengakui  keabsahan  pernikahan  yang  hanya  dihadiri  oleh  seorang  saksi.  Imam  Hanafi berpendapat  saksi  tidak  harus  bersifat  adil,  sedangkan  Imam  Syafi’i  saksi  i tu  harus  adil (berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang perkawinan harus dengan wali dan dua orang saksi yang  adil).  Adapun  menurut  Ibnu  Qudamah  dari  Mazhab  Hambali  menyaratkan  bahwa  saksi pernikahan  harus  laki-laki,  tidak  boleh  seorang żimmi ,  boleh  orang  buta  dengan  syarat  benar- benar mengetahui suara orang melakukan akad. 49
Berdasarkan  penjelasan  tentang  kedudukan  saksi  di  atas,  secara  substansial fuqaha (para ahli  hukum  Islam)sepakat  mewajibkan  eksistensi  saksi  dalam  akad  nikah.  Hanya  saja,  Imam Malik terlihat lebih menekankan fungsi saksi sebagai sarana pengumuman. Namun, Imam Malik tetap  berpandangan  bahwa  saksi  menjadi  syarat  sah  pernikahan,  tetapi  kalau  sudah  ada pengumuman telah terjadinya pernikahan, maka unsur kesaksian dapat ditunda pelaksanaannya (setelah  selesai  akad  nikah)  selama  belum  terjadi  hubungan  suami-istri.  Sebagai  jalan  tengah mengenai  kedudukan  saksi,  al-Kasani  berpandangan  bahwa  saksi  merupakan  syarat  sah pernikahan yang fungsinya untuk menyebarkan informasi pernikahan kepada masyarakat. 50 Pencatatan nikah dijadikan Khoiruddin Nasution sebagai syarat sah atau rukun perkawinan ini didasari untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan, yakni agar mencapai keluarga sakinah, mawaddah  wa  rahmah .  Jika  tidak  dicatat  besar  kemungkinan  malah  sebaliknya.  Rukun  dan syarat  perkawinan  pada  prinsipnya  adalah  alat  untuk  mencapai  tujuan  syariat. 51 Sebagaimana yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  pencatatan  nikah  merupakan  kontekstualisasi  dari  bentuk walimah, pengumuman dan saksi pernikahan. Hal ini disebabkan tuntutan zaman dan kebutuhan yang mendesak maka diperlukanlah pencatatan dalam pernikahan.
47 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) , h. 321.
48 Wahbah  az-Zu ḥailī, al-Fiqhu  al-Isl āmī wa  Adillatuhu ,  diterjemahkan  oleh  Abdul  Hayyie  al-Kattani dengan judul “Fiqh Islami wa Adillatuhu Jilid 9”, Jakarta: Gema Insani, cet. ke -1, 2011, h. 74. 49 Ibid ., h. 322-331.
50 Ibid ., h. 330-333.
51 Wawancara dengan Khoiruddin Nasution tanggal 09 Oktober 2016.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Tujuan atau misi dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah yang didasarkan pada surah ar-Rum ayat 21. Adapun salah satu prinsip perkawinan untuk  mencapai  tujuan  tersebut  agar  perkawinan  menjadi  tentram  (sakinah)  adalah  harus mendapat pengakuan dan terjaminnya hak-hak dalam perkawinan. Dalam pelapisan ilmu hukum Islam,  tujuan  dan  prinsip  perkawinan  merupakan  norma  abstrak.  Tentunya  untuk  mewujudkan prinsip  dan  tujuan  perkawinan  tersebut  diperlukan  hukum  konkret  dalam  artian  hukum  praktis sebagai tatacara dalam pernikahan. Oleh sebab itulah, fuqaha (para ahli hukum Islam) melakukan penalaran terhadap hukum praktis pernikahan. Dari hasil penalaran tersebut prinsip perkawinan untuk  pengakuan  dan  penjaminan  hak  adalah  dalam  bentuk  walimah,  pengumuman  dan  saksi pernikahan. Bentuk pengakuan dan penjaminan hak pada masyarakat kultur lisan adalah dengan pengumuman.  Sedangkan  pengakuan  dan  penjaminan  hak  pada  masyarakat  kultur  tulis  adalah dengan pencatatan nikah dalam bentuk akta nikah.
Peneliti menilai pandangan Khoiruddin  Nasution tentang pencatatan nikah sebagai  rukun nikah lebih komprehensif daripada Siti Musdah Mulia. Hal ini disebabkan Khoiruddin Nasution telah  melakukan  sinkronisasi  antar  hadis  tentang  perlunya  pengumuman,  walimah  dan  saksi perkawinan  yang  pada  asasnya  sebagai  bentuk  pengakuan  dan  penjaminan  hak  pada  masa Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan substansi walimah, pengumuman dan saksi pernikahan, lalu disinkronkan dengan tujuan perkawinan. Karena pada dasarnya tujuan pernikahan akan sulit dicapai  jika  tidak  diumumkan  dan  disaksikan.  Adapun  pada  masa  sekarang  pencatatan merupakan salah satu sarana yang lebih efektif untuk mencapai tujuan perkawinan. Untuk lebih mudah  memahami  pencatatan  nikah  dalam  pelapisan  hukum  perkawinan  Islam 52 ditunjukkan pada Gambar 1.
Pelapisan Hukum Perkawinan Islam
Berdasarkan pelapisan hukum perkawinan Islam di atas, terdapat dua macam sinkronisasi, yakni  sinkronisasi  horizontal  dan  sinkronisasi  vertikal.  Bentuk  sinkronisasi  horizontal  adalah
52 Istilah  pelapisan  hukum  perkawinan  Islam  ini  dibuat  peneliti  dengan  menyesuaikan  konsep  pelapisan hukum Islam milik Khoiruddin Nasution .
Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah
Nilai-nilai filosofis/dasar ( al-qiyam al-as ā s ī yah )
Pengakuan dan penjaminan hak Asas-asas umum ( al-a ḥ kam al-as ā s ī yah )
Konteks sekarang: Pencatatan nikah Hukum konkret atau hukum klinis ( al-a ḥ kam al- far‘ ī yah )
Konteks dulu: Walimah, pengumuman dan saksi
Gambar 1. Pelapisan hukum perkawinan Islam
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
antara pencatatan nikah dengan walimah, pengumuman dan saksi pernikahan memiliki kesamaan fungsi  untuk  pengakuan  dan  penjaminan  hak.  Sedangkan  bentuk  sinkronisasi  vertikal  adalah pencatatan  nikah  merupakan  bentuk  pengakuan  dan  penjaminan  hak  pada  konteks  masyarakat kultur tulis  dan salah satu  langkah efektif untuk  mewujudkan tujuan pernikahan  yang sakinah , mawaddah wa rahmah .
Peneliti menilai pandangan Khoiruddin  Nasution tentang pencatatan nikah sebagai  syarat dan/atau  rukun  nikah  lebih  menekankan  konteks  (sosio-historis)  hadis  tentang  walimah, pengumuman dan saksi daripada teks hadis itu sendiri. Sehingga, dengan adanya perubahan dan perkembangan  zaman  serta  tuntutan  yang  mendesak,  maka  pencatatan  nikah  menjadi  rukun nikah  sebagaimana  kedudukan  saksi  menjadi  rukun  dalam  pernikahan.  Padahal  secara  tekstual hadis  tentang  walimah  dan  pengumuman  jumhur  ulama  telah  sepakat  hukumnya  sunnah muakkad  dan  bukan  menjadi  rukun  pernikahan,  adapun  secara  kontekstual  walimah  dan pengumuman  memiliki  fungsi  untuk  mengukuhkan  atau  memperkuat  kehadiran  saksi. 53 Sedangkan, secara tekstual hadis tentang saksi adalah sebagai syarat sahnya penikahan, adapun secara  kontekstual  saksi  juga  memiliki  fungsi  sebagai  alat  bukti  ( bayyinah  syar’īyah ). 54 Oleh sebab  itu,  menurut  hemat  peneliti  kedudukan  pencatatan  nikah  jika  dikaitkan  pada  konteks walimah,  pengumuman  dan  saksi  lebih  tepatnya  hanyalah  sebagai  penguat  kesaksian  dan  alat bukti  pernikahan,  bukan  sebagai  rukun  nikah.  Karena,  jika  pencatatan  nikah  dijadikan  sebagai rukun  nikah  dengan  alasan  perubahan  dan  perkembangan  zaman,  maka  rukun  nikah  tentunya juga akan selalu berubah mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.
Pada dasarnya  rukun dan syarat  pernikahan merupakan produk pemikiran (fikih) fuqaha. Namun  bukan  berarti  fikih  tersebut  hasil  rekayasa fuqaha ,  karena  mereka  telah  berupaya semaksimal  mungkin  menggali  hukum  dari  dalil- dalil  syara’  (Alquran  dan Hadis)  yang terperinci.  Bahkan  secara  tegas  diungkapkan  oleh  ‘Umar  Sulayman  al -A ṣ qar  dalam  bukunya Tarikh  al-Fiqh  al- Islāmi yang  dikutip  oleh  Nirwan  Syafrin, “ bahwa  fikih  ada  kalanya  bisa menjadi  syariat  yaitu  ketika  ijtihad  yang  dilakukan  ulama  tersebut  mengenai  sasaran  sesuai dengan ketetapan Allah. Tapi ada kalanya ijtihad juga salah, maka ketika itu fikih tetap sebagai fikih tidak berubah menjadi syariat.” 55
Pencatatan  nikah  dalam  akad  perkawinan  adalah  untuk  memperkuat  persaksian  dalam pernikahan. Saksi dalam pernikahan selain berfungsi sebagai penentu keabsahan pernikahan juga berfungsi untuk menghindari dari fitnah dan pengingkaran oleh salah satu pihak bagi suami-istri, namun  ditakutkan  ingatan  saksi  yang  bisa  lupa  atau  bahkan  meninggal  dunia,  maka  untuk menghindari kejadian tersebut adalah dengan melakukan pencatatan nikah. Selain itu pencatatan nikah  juga  berfungsi  untuk  memastikan  terpenuhi  atau  tidaknya  rukun  dan  syarat  perkawinan, sebagaimana  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  UUP menegaskan,  “Pegawai  Pencatat  yang  menerima  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat
53 Amiur Nuruddin, Hukum Keluarga Islam ,h. 120-121.
54 Menurut  Ibnu  Rusyd  bukti-bukti  dalam  peradilan  ada  empat  hal,  yakni  kesaksian,  sumpah,  penolakan sumpah dan pengakuan. Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam hukum pembuktian ada empat metode penetapan dakwaan, yakni pengakuan, kesaksian, sumpah dan dokumen resmi. Lihat Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid , h. 725. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah , diterjemahkan oleh Asep Sobari dkk, dengan judul “Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3”, Jakarta: Al - I’tishom, cet. ke -6, 2015, h. 527.
55 Nirwan Syafrin, “Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam”, Jurnal Tsaqafah , Vol. 5, No. 1, 2008, h. 63.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
halangan perkawinan menurut Undang- Undang.” 56 Selanjutnya, pada Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan  bahwa,  “Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah tidak  mempunyai  kekuatan  hukum”,  jika  dihubungkan  dengan  Pasal  7  ayat  (1)  KHI,  maka terlihat  jelas  bahwa  substansi  dari  kata  “tidak  memiliki  kekuatan  hukum”  bukan  berarti pernikahan tidak sah, akan tetapi “tidak bisa dibuktikan di hadapan hukum”. Hal ini d isebabkan, KHI  menegaskan  bahwa  pembuktian  pernikahan  bagi  umat  Islam  “hanya  dengan  Akta  Nikah yang dibuat oleh PPN. 57
Akta  dalam  hukum  perdata  merupakan  salah  satu  alat  bukti  tertulis.  Pada  Buku  keempat Bab  I  Pasal  1865  KUHPer  dinyatakan  bahwa  tujuan  diadakannya  alat  bukti  adalah  sebagai berikut:
1) Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai sesuatu hak.
2) Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak.
3) Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain memiliki hak.
4) Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa. 58
Menurut  hemat  peneliti,  pencatatan  nikah  bukanlah  menjadi  penentu  sah  atau  tidaknya suatu  perkawinan,  hanya  saja  keberadaan  pencatatan  nikah  yang  merupakan  suatu  keterangan tertulis tentang akad penikahan secara hukum memegang peranan yang sangat penting. Urgensi pencatatan nikah adalah untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak suami-istri akibat dari pernikahan  yang  sah.  Selain  itu,  dengan  melakukan  pencatatan  nikah  tersebut,  negara  akan mengakui  keabsahan  dari  adanya    suatu  peristiwa  perkawinan.  Pentingnya  akta  nikah  sebagai alat bukti adanya sebuah perkawinan, sejalan dengan kaidah fikih,
ِتِباَّثلاَك ِةَلِداَعلا ِةَنِّيَبلاِب  ُتِباَّثلا لاِب ِةَنَّيَعُم . Artinya: Apa yang ditetapkan dengan bukti-bukti yang adil seperti yang ditetapkan berdasarkan kenyataan. 59
Berdasarkan kaidah fikih di atas, akta nikah merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh  KUA  sebagai  dalil  kenyataan  bahwa  perkawinan  itu  memang  benar-benar  ada  dan  sah secara hukum. Dengan demikian, pernikahan yang telah dicatat menjadi pernikahan yang legal di hadapan hukum.
3. Relevansi  Pemikiran  Siti  Musdah  Mulia  dan  Khoiruddin  Nasution  tentang  Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah pada Konteks Sekarang
Pada  mulanya  syari’at  Islam  baik  dalam  Alquran  maupun  hadis  tidak  mengatur  secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Namun dalam hal muamalah ( mudāyanah ) yang dalam  situasi  tertentu  diperintahkan  untuk  mencatatnya.  Seiring  perkembangan  zaman  dengan berbagai  pertimbangan  kemaslahatan,  sehingga  pencatatan  nikah  merupakan  keniscayaan  dan bahkan  pencatatan  nikah  yang  oleh  Siti  Musdah  Mulia  dan  Khoiruddin  Nasution  mencoba meningkatkan grade -nya  sebagai  rukun  nikah.  Untuk  menemukan  relevansi  pemikiran  Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tersebut pada konteks sekarang khususnya di Indonesia maka harus dilihat dari beberapa landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:
56 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP.
57 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam , h. 15.
58 Seri Hukum dan Perundangan , h. 455. 59 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih , h. 161.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018

## a. Landasan Filosofis
Perkawinan  atau  pernikahan  menurut  hukum  Islam  yang  sesuai  dengan  landasan filosofis  adalah  berdasarkan  Pancasila,  khususnya  sila  pertama,  yakni  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Landasan filosofis ini dipertegas dalam Pasal 2 KHI yang berisi: 1) Perkawinan semata-mata  menaati  perintah  Allah,  2)  Melaksanakan  perkawinan  adalah  ibadah  dan  3) Ikatan  perkawinan  bersifat mīṡāqan  galīẓ an (ikatan  yang  kokoh). 60 Berdasarkan  landasan filosofis perkawinan tersebut, dapat ditarik suatu substansi bahwa esensi perkawinan Islam adalah meliputi aspek akidah, ibadah dan muamalah. Ketiga aspek tersebut sangat mewarnai dalam pernikahan, oleh sebab itu pernikahan merupakan hal yang sangat sakral. Selain itu, pernikahan juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan separuh bagian dari agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut: Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra., ia berkata, ‘Ada tiga orang datang ke rumah istri-istri  Rasulullah  SAW,  dan  menanyakan  tentang  ibadah  Rasulullah  SAW. Ketika  mere ka  diberi  tahu,  mereka  menganggap  ibadah  mereka  sedikit.’  Mereka berkata,  ‘Di  mana  kita  dari  Rasulullah  SAW  padahal  beliau  sudah  Allah  ampuni dosa- dosanya;  yang  lalu  ataupun  yang  akan  datang.’  Salah  seorang  dari  mereka berkata,  ‘Kalau  begitu,  saya  akan  solat  sepanjang  malam  selamanya.’  Yang  lain berkata,  ‘Saya  akan  puasa  sepanjang  tahun  dan  tidak  akan  berbuka.’  Dan  yang terakhir  berkata,  ‘Kalau  saya  akan  menjauhi  wanita  dan  tidak  akan  menikah selamanya.’  Kemudian  Rasulullah  SAW  datang  (menemui  mereka)  dan  b ersabda, ‘Kalian yang mengatakan begini, begini? Demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa, akan tetapi aku puasa dan juga buka puasa, aku solat malam, tapi juga tidur, dan aku menikahi wanita. Barangsiapa yan g tidak suka sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari). 61 Artinya: “Telah  mengabarkan  kepada  kami  Ahmad  ar - Razzāz,  telah  menceritakan  kepada kami  ‘Usman  bin  Ahmad  bin  ‘Abdillah  ad - Daqqāq,  telah  menceritakan  kepada kami Yahya bin  Abi Ṭālib,  telah mengabarkan kepada kami Ya’qub bin  Ishaq al - Ḥ a ḍramī,  telah  menceritakan  kepada  kami  al -Khalil  bin  Murrah,  dari  Yazid  ar- Raqasyī, dari Anas bin Malik ra., berkata: Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika seorang hamba  menikah,  maka  ia  telah  menyempurnakan  separuh  agamanya.  Maka bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” 62
Perkawinan  merupakan  jalan  yang  diridai  Allah  SWT  untuk  menghalalkan  hubungan suami-istri  dalam  rangka  mewujudkan  kehidupan  keluarga  yang  bahagia  dan  diliputi  rasa ketentraman serta kasih sayang. 63 Pernikahan yang sah menurut hukum Islam (fikih) adalah yang  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  nikah.  Sebagaimana  pada  penjelasan  sebelumnya, bahwa  rukun  adalah  segala  hal  yang  harus  ada  dan  merupakan  hakikat/inti  perkawinan. Sedangkan  syarat  adalah  segala  hal  yang  harus  ada,  akan  tetapi  bukan  merupakan hakikat/inti perkawinan. Rukun pernikahan yang telah disepakati para ulama adalah adanya
60 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam , h. 14.
61 Zainuddin Ahmad bin AbdullathifAl-Zabidy, Mukhta ṣ ar Ṣ a ḥīḥ Al-Bukhari , h. 1035.
62 HR.  Al-Khatib  al-Bagdadi  No.  856  dalam  Kitab Muwa ḍḍ i ḥ Auham  al- Jami’  wa  al -Tafriq .  Lihat www.islamweb.net
63 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2008, h. 99.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
calon suami, calon istri, ṣīgah (ijab dan kabul), dua orang saksi dan wali. 64 Jika suatu akad pernikahan tidak terpenuhi beberapa rukun dan syarat, maka pernikahan tersebut tidak sah. Tidak  sahnya  suatu  pernikahan  disebabkan  tidak  dipenuhinya  salah  satu  di  antara  rukun nikah disebut pernikahan yang batal. Sedangkan, jika tidak dipenuhi salah satu syarat nikah disebut pernikahan yang fasid. 65 Konsekuensi logis dari ikatan pernikahan yang sah adalah halalnya hubungan antara suami-istri dan lahirnya hak dan kewajiban di antara suami-istri, yakni  hak  istri  untuk  dipenuhi  dan  sebaliknya  serta  hak  bersama  yang  harus  ditanggung bersama. Untuk menjamin hak dan kewajiban yang timbul dari akibat pernikahan yang sah maka setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan.
Pencatatan  nikah  secara  filosofis  adalah  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  kepastian hukum 66 baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat. Berkaitan dengan landasan filosofis pernikahan dan pencatatan nikah, Zainuddin Ali telah memisahkan antara keabsahan  perkawinan  dan  pencatatan  nikah  menjadi  dua  asas,  yakni  1)  asas  keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan,  dan  2)  asas  pencatatan  perkawinan  didasarkan  untuk  mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan. 67

## b. Landasan Yuridis
Rumusan perkawinan yang sah dan pencatatan perkawinan disebutkan dalam satu pasal pada  Pasal  2  UUP.  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  menyatakan,  “Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.” 68 Pasal  ini dipertegas  dalam  penj elasan  Pasal  2  UUP,  yang  menyatakan,  “Dengan  perumusan  pada Pasal  2  ayat  (1)  ini,  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam  Undang- Undang  ini.” 69 Dengan  demikian,  bagi  penganut  agama  atau  kepercayaan suatu  agama,  maka  sahnya  pernikahan  mereka  oleh  UUP  telah  diserahkan  kepada  hukum agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Hubunganya  dengan  hukum  Islam  tentang  rumusan pernikahan  yang  sah  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  ini  merupakan  jaminan  atau  berlakunya hukum  Islam  bagi  umat  Islam  yang  melangsungkan  pernikahannya.  Hukum  pernikahan Islam  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  itu  menurut  Hazairin  yang  dikutip  oleh Taufiqurrohman  Syahuri,  adalah  hukum  Islam  bukan  menurut  teori  resepsi  yang menggantungkan  berlakunya  hukum  Islam  pada  hukum  adat,  melainkan  hukum  Islam
64 Slamet  Abidin  dan  Aminudin, Fiqih  Munakahat  1, Bandung:  CV  Pustaka  Setia,  c.  ke-1,  1999,  h.  64-68. Lihat juga Abdul Rahman, Fiqh Munakahat , h. 46-48.
65 Abdul Wahhab Khallaf, Ilm U ṣūl al-Fiqh , h. 176.
66 Kepastian  hukum  menurut  Sudikno  Mertokusumo  adalah  hal  yang  sangat  penting,  karena  masyarakat mengharapkan  adanya  kepastian  hukum  karena  dengan  adanya  kepastian  hukum,  masyarakat  akan  lebih  tertib. Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian  hukum  dan  berfungsi  untuk  ketertiban  masyarakat.  Artinya,  tanpa kepastian hukum orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Jakarta: Liberty, 1988, h. 136.
67 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam , h. 6-7.
68 Tim Permata Press, Undang-undang Perkawinan , h. 2.
69 Ibid ., h. 30.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
menurut  Pasal  29  UUD  1945  yang  memuat  kewajiban  negara  untuk  menjalankan  hukum setiap  agama  yang  ber-Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dengan  demikian  bagi  umat  Islam ketentuan  mengenai  terlaksananya  akad  nikah  dengan  syarat-syarat  dan  rukunnya  tetap mempunyai kedudukan yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. 70
Perkawinan  bagi  umat  Islam  yang  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  agama berdasarkan  fikih,  maka  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)  UUP  perkawinan  tersebut  harus dicatatkan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 71 Pencatatan  perkawinan bagi  orang-orang  yang  menganut  agama  dan  kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  pada  Kantor  Catatan  Sipil.  Sedangkan  bagi orang-orang yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 72
Berdasarkan uraian di atas, ketentuan sahnya pernikahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUP itu dari segi Hukum Islam sudah memadai, karena akad nikah sebagai penentu  sahnya perkawinan dijamin kelangsungannya.  Namun  sahnya pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1) itu masih dituntut oleh ayat (2) yakni harus dicatatkan. Dengan demikian, pencatatan  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  petugas  pencatat  perkawinan  hanyalah  untuk kepentingan administrasi negara sebagai bukti bahwa pernikahan benar-benar telah terjadi, bukan  sebagai  faktor  penentu  sah  atau  tidaknya  suatu  pernikahan.  Walaupun  pencatatan nikah bukan syarat sah pernikahan dan hanya sekadar kewajiban administrasi 73 , sebagaimana yang  dimaksudkan  Pasal  5  ayat  (1)  KHI,  “Agar  terjam in  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat.” 74 Namun,  implikasi  dari  pencatatan nikah  dalam  praktiknya  bermanfaat  sangat  positif,  terciptanya  ketertiban  yang  berkaitan dengan  administratif  kenegaraan  diharapkan  akan  mengarah  kepada  terciptanya  ketertiban sosial kemasyarakatan, peristiwa-peristiwa pernikahan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (khususnya istri dan anak) yang dirugikan.
Pencatatan nikah tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun  juga  diatur  oleh  beberapa  negara  lain.  Di  Pakistan  misalnya,  pemerintah  telah membuat  sebuah  aturan  yang  menyatakan,  jika  aturan  pencatatan  pernikahan  tidak  ditaati maka  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  akad  nikah  itu  secara  pasti  dikenakan  hukuman penjara atau denda. Namun, aturan di Pakistan menegaskan bahwa pernikahan tidak tercatat dianggap sah secara agama. Malaysia senada dengan Pakistan tentang aturan pencatatan, dan menegaskan  bahwa  pencatatan  hanya  merupakan  syarat  administrasi  dan  pernikahan  tidak
70 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-1, 2013, h.167-171.
71 Tim Permata Press, Undang-undang Perkawinan , h. 2.
72 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan , h. 169.
73 Dalam  hukum  administrasi,  pencatatan  nikah  merupakan  kewajiban  administratif  dan  bukan  penentu keabsahan  suatu  pernikahan.  Sebagaimana  pada  Pasal    34  ayat  (1)  UU  Administrasi  Kependudukan  menegaskan bahwa,  “Perkawinan  yang  sah  berdasarkan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan  wajib  dilaporkan  oleh Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya  perkawinan  paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak tanggal perkawinan.” Lihat Tim Permata Press, Undang-Undang Perkawinan , h. 59.
74 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam , h. 15.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
tercatat  dianggap  sah.  Di  Singapura,  sanksi  pidana  diterapkan  pada  mereka  yang  tidak mendaftarkan  perkawinan  mereka.  Maroko  juga  menuntut  pencatatan  pernikahan  sebagai persyaratan  administratif,  sebagaimana  Pakistan  dan  Singapura.  Namun,  Maroko  tidak menetapkan sanksi yang tegas terhadap mereka yang tidak menaati aturan itu. 75
Menurut  peneliti,  pencatatan  nikah  di  berbagai  negara  yang  telah  dipaparkan  di  atas tidak  sedikitpun  mempengaruhi  keabsahan  suatu  perkawinan.  Ketentuan  pencatatan  nikah hanyalah  bersifat  administratif.  Walaupun  hanya  bersifat  administratif,  akan  tetapi  yang melanggar aturan pencatatan nikah akan dikenakan hukuman penjara atau denda.
Pentingnya  suatu  pencatatan  dalam  pernikahan  yang  merupakan  sarana  agar terjaminnya kepastian hukum dalam pernikahan, dalam hal ini Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq  yang  dikutip  oleh  Satria  Effendi  M.  Zein,  membagi  ketentuan  yang  mengatur pernikahan kepada dua kategori:
a) Peraturan  syara’,  yaitu  peraturan  yang  menentukan  sah  atau  tidak  sahnya  sebuah pernikahan.  Peraturan  ini  adalah  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  syariat  Islam  seperti yang  telah  dirumuskan  oleh  para  pakarnya  dalam  buku-buku  fikih  dari  berbagai mazhab.
b) Peraturan  yang  bersifat tawsiqi ,  yaitu  peraturan  tambahan  yang  bermaksud  agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaan pencatatan nikah  adalah  agar  sebuah  lembaga  perkawinan  yang  mempunyai  tempat  yang  sangat penting dan strategi  dalam  masyarakat  Islam bisa dilindungi  dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 76
Senada  dengan  pendapat  Syekh  Jaad  al-Haq  Ali  Jaad  al-Haq  di  atas,  Wahbah  az- Zu ḥailī yang dikutip oleh Satria Effendi M. Zein, secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat  syar’i  dan syarat tawsiqi . Syarat  syar’i,  maksudnya suatu  syarat  di mana keabsahan suatu pernikahan adalah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh ketentuan agama. Sedangkan syarat tawsiqi merupakan sesuatu yang telah dirumuskan yang kemudian menjadi  bukti  kebenaran  suatu  tindakan  sebagai  upaya  antisipasi  adanya  ketidakjelasan  di kemudian hari. 77

## c. Landasan Sosiologis
Karakteristik  masyarakat  Indonesia  merupakan  masyarakat  multikultural  dan multireligius.  Hal  ini  terbukti  di  Indonesia  memiliki  banyak  suku  bangsa  yang  masing- masing  mempunyai  struktur  budaya  yang  berbeda-beda.  Perbedaan  ini  dapat  dilihat  dari perbedaan  bahasa,  suku,  ras,  warna  kulit,  adat  istiadat  dan  agama.  Dua  hal  yang  terakhir disebut sangat mempengaruhi dalam tata pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Perkawinan  yang  sah  di  Indonesia  adalah  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.
Perkawinan yang sah menurut aturan agama adalah perkawinan yang telah memenuhi tata-
75 Asep  Saepudin  Jahar  dkk, Hukum  Keluarga,  Pidana  &  Bisnis  (Kajian  Perundang-Undangan  Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional) , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet. ke-1, 2013, H. 28.
76 Satri  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer ,  Jakarta:  Kencana,  cet.  ke-1, 2004, h. 33.
77 Ibid ., h.34-35.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
tertib  hukum  agama,  begitu  pula  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  adat  adalah perkawinan  yang  telah  memenuhi  tata-tertib  hukum  adat.  Sahnya  perkawinan  menurut hukum  adat  bagi  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  pada  umumnya  tergantung  pada agama  yang  dianut  masyarakat  adat  bersangkutan.  Misalnya,  menurut  hukum  Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya telah memenuhi unsur- unsur  nikah,  seperti  akad  nikah,  mempelai  pengantin  (laki-laki  dan  perempuan),  wali  dan saksi.
Menurut hukum Kristen/Katolik perkawinan yang sah apabila sudah memenuhi syarat- syarat  yang  telah  ditentukan  dan  perkawinannya  dilaksanakan  di  hadapan  Pastur  yang dihadiri oleh dua orang saksi. Selain itu, untuk dapat disahkan perkawinan itu maka kedua mempelai  harus  sudah  dibaptis,  ada  kesepakatan  antara  kedua  mempelai,  tidak  ada kekeliruan  tentang  identitas  mempelai,  tidak  ada  paksaan,  telah  berumur  16  (enam  belas) tahun bagi  pria dan telah berumur 14 (empat  belas) tahun bagi  wanita dan salah satu  atau kedua calon suami-istri tidak terikat perkawinan sebelumnya.
Menurut  hukum  agama  Hindu  perkawinan  yang  sah  adalah  apabila  dilakukan  di hadapan  Brahmana  atau  pendeta  atau  pejabat  agama  yang  memenuhi  syarat  untuk melakukan  perbuatan  itu.  Syarat  lain  untuk  sahnya  perkawinan  menurut  hukum  Hindu adalah  harus  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  Hindu,  jadi  kedua  calon  suami-istri  harus menganut agama Hindu. Jika berbeda agama antara calon suami-istri maka perkawinan itu tidak dapat disahkan.
Menurut  hukum  agama  Budha  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut Hukum  Perkawinan  Agama  Budha  Indonesia  (HPAB  Pasal  2).  Untuk  sahnya  perkawinan maka para calon suami-istri harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4-7 HPAB 1977. Tempat upacara perkawinan yang sah adalah di Vihara atau Cetya atau di depan Altar Suci  Sang  Budha/Bodhisatwa  setelah  diresmikan  dengan  memanjatkan  Paritta-paritta, Vandana, Trisarana, Pancasila dan Puja. Dengan demikian, sahnya perkawinan adalah telah dilaksanakan menurut tata-tertib masing-masing hukum agama. Namun, dalam perkawinan adat  walaupun  sudah  sah  menurut  hukum  agama,  perlu  dilaksanakan  upacara  perkawinan adat yang sudah mentradisi pada tiap-tiap daerah. 78
Eksistensi  pencatatan  nikah  di  Indonesia  secara  sosiologis  diakui  keberadaannya (pencatatan nikah) yang dapat dilihat dari dua perspektif, yakni pengakuan dari masyarakat dan  kebijakan  dari  pemerintah. Pertama, pencatatan  nikah  diakui  oleh  masyarakat  karena secara sosiologis memiliki banyak kegunaan (manfaat) khususnya bagi istri dan anak. Bagi istri manfaat pencatatan nikah adalah hak nafkah, hak waris dan hak harta gono-gini lebih terlindungi.  Bagi  anak  manfaat  pencatatan  nikah  adalah  status  anak  jadi  lebih  jelas,  yang berkaitan dengan harta seperti hak nafkah, hak waris dan juga hak perwalian menjadi lebih terjamin.  Selain  itu,  dengan  pencatatan  nikah  maka  akan  diterbitkan  sebuah  buku  nikah sebagai bukti autentik bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan secara resmi di hadapan pegawai  pencatat  nikah.  Dengan  memiliki  buku  nikah,  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kepentingan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Kelurga (KK), Pasport, Akta
78 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia , h. 25-31.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Kelahiran,  atau  bahkan  yang  berkaitan  dengan  politik  yaitu  berhaknya  memberikan  suara atau  dipilih  pada  pemilihan  umum  akan  lebih  mudah  dilayani,  ketimbang  yang  tidak memiliki  buku  nikah.  Semua  itu  karena  adanya  bukti  pernikahan  berupa  buku  nikah  yang akhirnya dapat membuat KTP dan KK, sementara untuk membuat akta kelahiran anak, atau pasport diharuskan adanya KTP, KK dan buku  nikah. Begitu pentingnya buku nikah  yang didapat melalui pencatatan nikah ini diibaratkan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara  kendaraan  bermotor.  Bagi  pengendara  yang  memiliki  SIM  akan  merasa  aman berkendaraan  di  jalan  tanpa  ada  perasaan  khawatir  dikenai  tilang  oleh  Polantas.  Demikian halnya bagi pasangan suami-istri yang memiliki buku nikah akan merasa aman dan tenteram dalam kehidupan rumah tangganya tanpa ada perasaan khawatir akan dirazia oleh Satpol PP apabila  menginap  di  hotel  atau  digrebeg  oleh  massa  karena  dicurigai  kumpul  kebo  dan sebagainya.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  kegunaan  hukum  ( utility  theory )  dari  Jeremy Bentham  yang  membahasakan  hukum  harus  berguna  bagi  individu  masyarakat  untuk mencapai  kebahagian  sebesar-besarnya  ( greatest  happines  principle ). 79 Kedua ,  pencatatan nikah secara sosiologis juga merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah agar pernikahan menjadi lebih tertib. Pencatatan nikah diperlukan sebagai perlindungan negara (pemerintah) kepada  pihak-pihak  dalam  pernikahan  dan  untuk  menghindari  penerapan  hukum  agama secara  sepotong-sepotong  untuk  melegitimasi  sebuah  pernikahan,  sementara  kehidupan rumah  tangga  pascapernikahan  tidak  sejalan  dengan  misi  utama  atau  tujuan  pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah . Adanya penelantaran kepada istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, istri simpanan, poligami tanpa  sepengetahuan  istri  sebelumnya  dan  lain  sebagainya  adalah  bukti  tidak  adanya konsistensi  penerapan  tujuan  pernikahan  secara  utuh.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  dari Roscue Pound yang membahasakan hukum sebagai sarana untuk merekayasa sosial ( law as a  tool  of  social  engineering ),  berkaitan  kebijakan  pemerintah  tentang  pencatatan  nikah adalah  sebagai  alat  untuk  merancang  masa  depan  masyarakat  yang  dijamin  akan perlindungan hukum, kepastian hukum dan jaminan akan ketertiban dalam kehidupan. 80
Menurut  peneliti,  keberlakuan  pencatatan  nikah  secara  sosiologis  dalam  perspektif pengakuan  masyarakat  adalah  mempunyai  banyak  manfaat.  Adapun  dalam  perspektif kebijakan pemerintah adalah sebagai alat atau sarana pemelihara ketertiban dan pembaruan masyarakat  di  bidang  pernikahan.  Dengan  demikian,  pencatatan  nikah  secara  sosiologis bukanlah penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan, karena keabsahan pernikahan adalah wilayah agama (khususnya Islam) yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh jumhur  ulama.  Untuk  lebih  memudahkan  dalam  memahami  perbedaan  antara  rukun  nikah dan pencatatan nikah yang ditinjau secara filosofis, yuridis dan sosiologis, lihatlah tabel di bawah ini.
79 Donald  Albert  Rumokoy  dan  Frans  Maramis, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  h.  34.  Lihat  juga  Sabian  Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2009, h. 153.
80 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-14, 2004, h.
135.  Lihat  jugaMunir  Fuady, Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  dalam  Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, cet. ke-1, 2013, h. 247.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Menurut peneliti, dengan melihat kondisi masyarakat, hukum, norma-norma dan sosial- kultural  yang  berkembang  di  masyarakat  Indonesia  saat  ini  maka  pemikiran  Siti  Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai rukun nikah yang ditinjau secara filosofis, yuridis dan sosiologis dapat dikatakan tidak relevan. Sebab, secara filosofis pencatatan nikah adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum baik bagi yang bersangkutan  maupun  orang  lain  dan  masyarakat.  Secara  yuridis  pencatatan  nikah  adalah untuk  ketertiban  administrasi  dan  sebagai  bukti  autentik  dalam  suatu  perkawinan.  Secara sosiologis  pencatatan  nikah  dalam  perspektif  pengakuan  masyarakat  adalah  mempunyai banyak manfaat dan dalam perspektif kebijakan pemerintah adalah sebagai alat atau sarana pemelihara  ketertiban  dan  pembaruan  masyarakat  di  bidang  pernikahan.  Hal  ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis bukanlah penentu  keabsahan  dalam  pernikahan.  Sehingga,  pencatatan  tidak  dapat  dijadikan  sebagai rukun nikah.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  analisis  terhadap  pemikiran  Siti  Musdah  Mulia  dan Khoiruddin  Nasution  tentang  urgensi  pencatatan  nikah  masuk  dalam  rukun  nikah,  maka  dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemikiran  Siti  Musdah  Mulia  tentang  urgensi  pencatatan  nikah  masuk  dalam  rukun  nikah karena  banyak  dampak  mudarat  yang  ditimbulkan  akibat  pernikahan  siri/bawah  tangan. Dampak  mudarat  tersebut  lebih  banyak  dirasakan  oleh  kaum  perempuan  dan  anak ketimbang  laki-laki.  Oleh  sebab  itu,  Siti  Musdah  Mulia  menjadikan  pencatatan  nikah sebagai rukun nikah tidak lain adalah untuk memberikan proteksi atau perlindungan hukum terhadap istri dan anak.
2. Pemikiran Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah adalah  bahwa  pada  prinsipnya  walimah,  pengumuman  dan  saksi  dalam  pernikahan merupakan  bentuk  pengakuan  dan  penjaminan  hak  pada  konteks  dulu  dengan  kultur masyarakat  lisan.  Dengan  alasan  perubahan  dan  perkembangan  zaman  maka  walimah, pengumuman dan saksi sebagai bentuk pengakuan dan penjaminan hak tidak cukup relevan lagi pada konteks sekarang dengan kultur masyarakat tulis, oleh sebab itu diperlukan suatu pencatatan nikah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Siti  Ummu, Analisis  Hukum  terhadap  Faktor-faktor  yang  Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Permpuan (Istri) dan Anak-anak , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, Februari, 2011.
al.Ghazali,.Abdul.Moqsith,. Membangun.Uṣul.Fikih.Al ternatif ,. Http://www.islamlib.com .
al-Jauziyyah, Mu ḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hariz az -Zar'i ibn Qayyim, I'lām al- Muwaqqi'īn 'an Rabb al - 'Alamīn ,  Jilid II, Juz III, Kairo: Dār al -Hadis, 2002.
Ali,  Mohammad  Daud, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
Arsal,  Thriwaty, Nikah  Siri  dalam  Tinjauan  Demografi ,  Solidaty:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan, Vol. 6, No. 2, 2012.
Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta: Rajawali Pers, cet. ke-3, 2011.
Biografi.Musdah.Mulia.(dalam.Buku.Muslimah.Sejati), . Http://www.mujahidahmuslimah.com/m usdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah- mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-html .
Budiono, Muhammad, Dampak Sosial Nikah Siri , Al-Hukama, Vol. 3, No. 1, Juni, 2013.
Erwin,  Muhammad  dan  Firman  Freaddy  Busroh, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Bandung:  Refika Aditama, cet. ke-1, 2012.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Kriteria Maslahat.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Nikah di bawah Tangan.
Gunawan, Edi, Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam , Jurnal Al-Hikmah, Vol. XV, No. 2, 2014.
Hamlan, Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di  Indonesia , Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 1, Juni, 2013.
Helim,  Abdul,  Membangun  Fikih  Progressif  Mazhab  Indonesia  (Eksistensi  Pencatatan  Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia), In: AICIS 12, 2012.
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Irwansyahbana,  Tengku, Sistem  Hukum  Perkawinan  pada  Negara  Hukum  Berdasarkan Pancasila , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2012.
Juni, M. Efran Helmi, Filsafat Hukum , Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2012.
Kharlie, Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-1, 2013.
KPAI:.Nikah.Siri.bisa.Berdampak.Buruk.ke.Anak, Http://news.merahputih.com/nasional/2015/03/ 24/kpai-nikah-siri-bisa-berdampak-buruk-ke-anak/9465/ .
Masruhan, Pembaharuan  Hukum  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia  Perspektif  Maqasid Syariah , Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2, November, 2013.
Mulia, Siti Musdah, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam , Jurnal Perempuan 45, No. 45, Januari, 2006.
Mulia,  Siti  Musdah, Muslimah  Reformis:  Perempuan  Pembaru  Keagamaan ,  Bandung:  Mizan, cet. ke-1, 2005.
______________, al-Fiqhu  al- Islāmiy  wa  Adillatuhu ,  diterjemahkan  oleh  Abdul  Hayyie  al- Kattani dengan judul “Fiqh Islami wa Adillatuhu Jilid 9”, Jakarta: Gema Insani, cet. ke-1, 2011.
MK,  Anshary, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Masalah-Masalah  Krusial ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2010.
________________, Islam Menggugat Poligami , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke- 2, 2007.
________________, Membangun  Surga  di  Bumi:  Kiat-kiat  Membina  Keluarga  Ideal  dalam Islam , Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
Nasution,  Khoiruddin, Hukum  Perkawinan  1:  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara  Muslim Kontemporer , Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005.
__________________, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan di Dunia Muslim ,Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, cet. ke-1, 2009.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Prasetyo,.Untung,. Derajat.Hadis.Rahasiakan.Khitbah.(Pertunangan).dan.Umumkan.Pernikahan ,.Http://www.falahamnan.blogspot.co.id/2016/04/derajat-hadits-rahasiakan- khitbah.html?m=1.
Profil Khoiruddin Nasution , Http://syariah.uin-suka.ac.id/profil-dosen/17/Prof-Dr-H-
Khoiruddin-Nasution-MA.html .

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-2, 2014.
Rusyd, Ibnu, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta ṣ id , diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq  dengan  judul  “Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqataṣid”,  Jakarta:  Akbar Media Eka Sarana, 2013.
Soemadiningrat,  R.  Otje  Salman, Rekonseptualisasi  Hukum  Adat  Kontemporer:  Telaah  Kritis terhadap  Hukum  Adat  sebagai  Hukum  yang  Hidup  dalam  Masyarakat ,  Bandung: Alumni, cet. ke-1, 2002.
Suma,  Muhammad  Amin, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam ,  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2005.
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
_______________, Ushul Fiqh 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
_______________, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006.
____________, Membaca  Kembali ‘Illah Doktrin  Iddah  dalam  Perspektif Uṣūl  al -Fiqh , Jurnal Karsa, Vol. 20, No. 2, Desember, 2012.
Sufa,Afifah  Zakiyah, Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Fungsi  Akta  Nikah  (Studi  terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten), Yogyakrta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, t.d.
Syafrin, Nirwan, Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam , Jurnal Tsaqafah, Vol. 5, No.
1, 2008.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1946  Tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak dan Rujuk.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1954  Tentang  Pelaksanaan  UU  No.  22 tahun 1946.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Wahyudani,  Zulham  dan  Raihanah  Hj  Azahari, Perubahan  Sosial  dan  Kaitannya  dengan Pembagian  Harta  Warisan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam ,  Jurnal  Ilmiah  Islam  Futura, Vol. 14, No. 2, Februari, 2015.
Wawancara dengan Khoiruddin tanggal 09 Oktober 2016.
Wawancara dengan Musdah tanggal 19 Desember 2016 .
Yusron, Ahmad , Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo.  Peraturan  Menteri  Agama  No.  11  tahun  2007  (Studi  Kasus  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ), Cirebon: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati, 2011, t.d.