Zain, M. R. M., Hafidin, S. and Paruntu, S. S. (2023) “Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian
Kesaksian Palsu di Persidangan dalam Proses Peradilan Pidana”, Sebatik, 27(1). Submitted:  2023-05-27 Accepted:  2023-06-01 Published:  2023-06-06
ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY
DOI:10.46984/sebatik.v27i1.2304

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU DI PERSIDANGAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Muhammad Rizal M Zain 1) , Slamet Hafidin 2) , dan Sesti Selvia Paruntu 3)
1,2,3 Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Balikpapan
1,2,3 Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kota Balikpapan, 76114 E-mail: muhammadrizal041982@gmail.com 1) , slamethafidin33@gmail.com 2) , sesti.bpp@gmail.com 3)

## ABSTRAK
Penelitian ini menyajikan studi empiris dalam melakukan identifikasi adanya tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian  berdasarkan  pasal  359  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Penelitian  berfokus  untuk  menganalisis  dan memberikan  deskripsi  keabsahan  terhadap  pernyataan  palsu  seorang  saksi  di  persidangan  dalam  proses  peradilan  pidana dan  pertanggung  jawaban  terhadap  saksi  yang  terbukti  sebagai  pemberi  kesaksian  palsu  di  persidangan  dalam  proses peradilan pidana. Saksi dapat diancam pada hukum pidana karena ia berada dibawah sumpah, apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka keterangan tersebut dianggap  tidak sah atau tidak  valid  dan  kemudian  dapat  dikenakan  ancaman  pidana  sebagai  tindak  pidana  keterangan  palsu  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  242  KUHP.  Metode  penelitian  ini  memanfaatkan  sumber  data  primer  dan  non  tersier.  Data  primer  berupa perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  undang-undang  dan  putusan-putusan  hakim. Data  non  tersier  berupa  surat  kabar,  internet,  kamus  Hukum,  dan  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  bahan  hukum.  Luaran penelitian  ini  berupa  dokumen  usulan  yang  dapat  digunakan  hakim  untuk  menilai  keterangan  saksi  di  persidangan  yang diduga  palsu  serta  memberikan  masukkan  bagi  saksi  dan  masyarakat  umum  yang  berpartisipasi  dalam  pengadilan  untuk memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang ia alami, ia dengar, dan ia lihat dengan sendiri dan tidak mengada-ada agar lebih menghormati proses jalannya persidangan.
Kata Kunci: Kesaksian, Palsu, Persidangan, Pidana, KUHP.

## 1. PENDAHULUAN
Proses pembuktian dakwaan terdakwa di dalam suatu pemeriksaan  perkara  pidana  di  persidangan,  diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk diperiksa oleh hakim dalam  suatu  persidangan  (Chazawi,  2014).  Salah  satu alat  bukti  yang  sah  adalah  keterangan  saksi  dan  kepada saksi  tersebut  diwajibkan  untuk  memberi  keterangan yang sebenar-benarnya (Samosir, 2018). Untuk mengetahui  seseorang  telah  memberikan  keterangan palsu  atau  keterangan  yang  tidak  benar  adalah  suatu tindakan  yang  sangat  sulit  (Atmadja,  2018).  Seseorang yang  memberikan  keterangan  dengan  keadaan  tidak tenang dan tidak jelas serta tidak kronologis, tidak dapat langsung diduga bahwa seseorang memberikan keterangan  tersebut  telah  memberikan  keterangan  palsu atau  keterangan  yang  tidak  benar.  Sebaliknya  suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan bahasa baik, kronologi, bersikap tenang dan meyakinkan, belum tentu  seseorang  itu  memberikan  keterangan  yang sebenarnya (Hamzah, 2017).
Selama  pemeriksaan  seseorang  di  dalam  suatu persidangan, Hakim tidak hanya mendengarkan kesaksian  tersebut,  tetapi  juga  selalu  memperhatikan saksi  yang  memberikan  keterangan  tersebut  dan  latar belakang  kehidupannya.  Tujuan  dari  hal  tersebut  adalah agar dalam menilai keterangan kesaksian tersebut Hakim dapat  terpengaruh  oleh  sikap  batinnya  sendiri  misalnya rasa  tidak  percaya  akan  keterangan  si  saksi,  atau
mungkin  sebaliknya  timbullah  rasa  hormat  dan menghargai  atas  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi tersebut  (Effendi,  2014).  Timbul  suatu  anggapan  bahwa seorang  saksi  dikatakan  melakukan  perbuatan  tindak pidana  sumpah  palsu  di  depan  sidang,  harus  terlebih dahulu  ada  peringatan  dan  hakim.  Besarnya  pengaruh peran  subyektivitas,  baik  subjek  saksi  maupun  Hakim dalam  pemeriksaan  kesaksian  di  depan  persidangan perkara  pidana,  dapat  menimbulkan  dengan  adanya keterangan  kesaksian  yang  tidak  benar  atau  keterangan palsu (Hakim, 2020).
Contoh kasus di Kota Balikpapan seorang pengusaha sarang  burung  walet  yang  telah  meninggal  dunia,  yang bernama Garim. Garim sendiri tidak memiliki keturunan, dan  saat  itu  sudah  mulai  sakit-sakitan,  memanggil saudara-saudaranya,  antara  lain  untuk  membagikan warisannya. Oleh istrinya, Novita Sari, dibuatkan konsep surah  hibah  tersebut,  yang  kemudian  setelah  Garim meninggal  dunia,  menjadi  satu  acuan  pembagian  harta mendiang. Kemudian, seseorang yang bernama Derahim sebagai anak angkat, diberikan satu buah rumah dan satu gedung sarang walet dimana Garim memiliki 12 gedung sarang walet.
Derahim  sendiri  diangkat  sebagai  anak  oleh  Garim saat  masih  kecil.  Garim  memelihara  Derahim  bersama istrinya  saat  itu  yang  bernama  Rajin,  (yang  juga  sudah meninggal dunia). Garim kemudian menikah lagi dengan Novita Sari hingga kemudian ia meninggal karena sakit.
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Akan  tetapi  saudara  kandung  dari  Garim  digugat  dan diancam  dipenjara  oleh  Derahmi  (anak  angkat)  karena urusan  warisan  ini  disebabkan  Novita  Sari  selaku  istri dari Garim memberikan kesaksian palsu bahwa Derahmi adalah anak kandung. Padahal tanpa surat hibah pun ada hak  untuk  saudara  Garim  atas  warisan  itu  karena  masih saudara Garim. Sedangkan menurut UU Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHP)  (Hamzah, 2015),  saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri dengan  jujur.  Berdasarkan  definisi  ini,  secara  umum, syarat  untuk  menjadi  saksi  adalah  melihat,  mendengar atau  mengalami  sendiri  suatu  peristiwa  yang  ada kaitannya  dengan  tindak  pidana  dengan  jujur  dan  apa adanya akan tetapi kesaksian yang diberikan oleh Novita Sari tidak memiliki unsur tersebut.
Perkara kesaksian ini, baik dakwaan atau pemeriksaan terhadap sumpah palsu ini dibutuhkan suatu kejelian  dan  keahlian,  baik  dari  pihak  Penuntut  Umum atau  Hakim  karena  bisa  jadi  pada  saat  seorang  saksi  itu memberikan  keterangan  atau  kesaksiannya,  ia  merasa takut  atau  gugup  pada  saat  persidangan  sehingga  ia mengutarakan  kesaksiannya  dengan  kalimat  yang  tidak jelas  atau  terbata-bata  (Susilo,  2019).  Oleh  karena  itu dibutuhkan  suatu  kejelian  dan  keahlian  dari  Penuntut Umum dan Hakim. Dari uraian tersebut di atas membuat penulis  merasa  tertarik  dengan  masalah  mengenai kesaksian  palsu,  khususnya  pelaksanaan  penyidikan dalam  proses  peradilan  pidana  terhadap  saksi  yang memberikan kesaksian palsu atau dengan cara memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar.

## 2. RUANG LINGKUP
Penelitian  ini  menyajikan  studi  empiris  dalam melakukan  identifikasi  adanya  tindak  pidana  kelalaian yang  mengakibatkan  kematian  berdasarkan  pasal  359 kitab  undang-undang  hukum  pidana  (Susilo,  2019). Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah penyidikan dalam proses peradilan pidana terhadap saksi yang  memberikan  kesaksian  palsu  atau  dengan  cara memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar.  Permasalahan  pada  penelitian  ini  diuraikan bagaimana keabsahan terhadap pernyataan palsu seorang saksi  di  persidangan  dalam  proses  peradilan  pidana  dan bagaimana pertanggung jawaban terhadap saksi pemberi kesaksian  palsu  di  persidangan  dalam  proses  peradilan pidana.  Penelitian  berfokus  untuk  menganalisis  dan mendeskripsikan  keabsahan  terhadap  pernyataan  palsu seorang  saksi  di  persidangan  dalam  proses  peradilan pidana dan pertanggung jawaban terhadap saksi pemberi kesaksian  palsu  di  persidangan  dalam  proses  peradilan pidana.
Luaran  penelitian  ini  berupa  dokumen  usulan  yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan  yang  diduga  palsu  serta  memberikan
masukkan  bagi  saksi  dan  masyarakat  umum  yang berpartisipasi  dalam  pengadilan  untuk  memberikan kesaksian  sesuai  dengan  apa  yang  ia  alami,  ia  dengar, dan  ia  lihat  dengan  sendiri  dan  tidak  mengada-ada  agar lebih  menghormati  proses  jalannya  persidangan  dan lebih  memahami  dampak  yang  dapat  ditimbulkan  atas tindakan  pemberian  keterangan  palsu  baik  secara  lisan maupun  tulisan  ketika  ditunjuk  sebagai  saksi  di pengadilan.

## 3. BAHAN DAN METODE
Metode  penelitian  ini  merupakan  uraian  teknis  yang digunakan  dalam  penelitian  untuk  mendapatkan  suatu pengetahuan  dengan  menggunakan  jalan  atau  cara dengan  langkah-  langkah  yang  harus  ditentukan  terlebih dahulu.  Metode  penelitian  ini  terbagi  dalam  beberapa bagian (Efendi, 2016). Bahan rujukan untuk mendukung argumentasi  peneliti.  Oleh  karena  itu,  “keberadaan  data mutlak  diperlukan  dalam  sebuah  penelitian”.  Untuk memecahkan  isu  hukum  dan  sekaligus  memberikan preskripsi  mengenai  apa  yang  diperlukan  pada  sumber- sumber  penelitian.  Jenis  data  yang  digunakan  untuk mengkaji  penelitian  ini  berupa  data  sekunder  dan  data primer.
1. Bahan Baku Primer
Data primer disi berisikan dari perundang-undangan, catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.
Kegunaan  data  primer  adalah  untuk  mencari  data awal  atau  informasi.  Bahan  hukum  primer  yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3) Undang-Undang  No.  13  Tahun  1965  tentang Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum dan Mahkamah Agung.
4) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Bahan non tersier Bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini diantaranya  adalah  surat  kabar,  internet,  kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia (Sutami, 2014).

## 3.1 Hukum Pidana
Hukum  pidana  adalah  peraturan  hukum  mengenai pidana.  Kata  “pidana”  berarti  hal  yang  “dipidanakan”, yaitu  oleh  instansi  yang  berkuasa  dilimpahkan  kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan  juga  hal  yang  tidak  sehari-hari  dilimpahkan (Simbolon, 2022). Tentunya ada alasan untuk melimpahkan  pidana  ini,  dan  alasan  ini  selayaknya  ada hubungan  dengan  suatu  keadaan,  yang  didalamnya seorang  oknum  yang  bersangkutan  bertindak  kurang
baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana” (Samosir, 2018).
Lamintang  mengemukakan  bahwa  pada  prinsipnya hukum  pidana  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang kejahatan  dan  pelanggaran  terhadap  kepentingan  umum, dan  perbuatan  tersebut  diancam  dengan  pidana  yang merupakan suatu penderitaan (Lamintang, 2022).
Menurut  (Mubayyinah,  2017),  mengatakan  bahwa hukum  pidana  adalah  bagian  daripada  keseluruhan hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang  mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
1. Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada mereka  yang  telah  melanggar  larangan-  larangan  itu dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan pidana  itu  dilaksanakan  apabila  ada  orang  yang disangka telah melanggar tersebut.

## 3.2 Tindak Pidana
Tindak Pidana dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana  (selanjutnya  disingkat  KUHP)  dikenal  dengan istilah Strafbaarfeit dan  dalam  kepustakaan  tentang hukum  Pidana  sering  mempergunakan  istilah  delik, sedangkan  pembuat  Undang-Undang  mempergunakan istilah peristiwa Pidana atau perbuatan  Pidana (Tomalili, 2019).
Strafbaar feit , terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar , dan feit .  Sebanyak  tujuh  istilah  yang  digunakan  sebagai terjemahan  dari strafbaar  feit itu,  ternyata  straf diterjemahkan  dengan  dapat  dan  boleh,  sementara  itu, untuk feit diterjemahkan  dengan  tindak,  peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Ali, 2022).
Ruslan  menyatakan  walaupun  sangat  sulit  untuk merumuskan  atau  memberi  definisi  yang  tepat  perihal peristiwa  pidana,  namun  juga  beliau  menarik  definisi, yang  menyatakan  bahwa,  “peristiwa”  pidana  itu  adalah suatu  perbuatan  atau  rangkaian  perbuatan  manusia  yang bertentangan  dengan  undang-undang  atau  peraturan perundang-undangan  lainnya,  terhadap  perbuatan  mana diadakan tindakan penghukuman (Ruslan, 2017).
Tindak  pidana  merupakan  pengertian  dasar  dalam hukum  pidana  (yuridis  dan  normatif)  yang  berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Selain itu  tindak  pidana  merupakan  kelakuan  manusia  yang dirumuskan  dalam  undang-  undang,  melawan  hukum, yang  patut  dipidana  dan  dilakukan  dengan  kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan  pidana  akan mempertanggungjawabkan  perbuatan  dengan  pidana apabila  ia  mempunyai  kesalahan,  seseorang  mempunyai kesalahan  apabila  pada  waktu  melakukan  perbuatan dilihat  dari  segi  masyarakat  menunjukkan  pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

## 3.3 Desain Kerangka Penelitian
Gambar  1  menjelaskan  alur  pelaksanaan  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  akan mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses  peradilan pidana terhadap saksi  yang  memberikan kesaksian palsu atau  dengan  cara  memberikan  keterangan  palsu  atau keterangan  yang  tidak  benar.  Dengan  menetapkan pertanyaan  penelitian  untuk  mengurai  permasalahan yang ada, dilakukan studi literatur berdasarkan teori-teori dan  fakta  dari  sumber  bahan  baku  dengan  metode penelitian normatif untuk menghasilkan dan membuktikan  Keabsahan  terhadap  pernyataan  palsu seorang  saksi  dan  pertanggung  jawaban  terhadap  saksi pemberi  kesaksian  palsu  di  persidangan  dalam  proses peradilan pidana.
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article

## Gambar 1. Kerangka Desain Penelitian

## 4. PEMBAHASAN
Bagian  ini  membahas  data  dari  sumber-sumber  yang dapat  dipercaya  serta  hasil  dari  pengumpulan  informasi berdasarkan  permasalah  penelitian  pada  bagian  ini, peneliti akan  memberikan ulasan  mengenai pertanggung jawaban  terhadap  saksi  pemberi  kesaksian  palsu  di persidangan dalam proses peradilan pidana.

## 4.1 Pernyataan Saksi Dalam Persidangan
Saksi  merupakan  alat  bukti  atau  unsur  yang  paling penting  dari  sebuah  proses  pembuktian  dalam  proses persidangan suatu perkara. Saksi merupakan kunci utama dalam  membuktikan  kebenaran  dalam  suatu  proses persidangan  karena  dapat  dikatakan  bahwa  keterangan dari  saksi  merupakan  alat  bukti  yang  utama  dari  suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi.
Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu.  Ia  harus  jujur  dalam  memberikan  kesaksiannya. Karena itu, seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau  tekanan,  baik  yang  datang  dari  luar  maupun  dari dalam  sidang  peradilan.  Pada  dasarnya  saksi  dihadirkan agar  proses  penetapan  hukum  dapat  berjalan  maksimal. Saksi  diharapkan  dapat  memberikan  kesaksian  yang sebenarnya,  sehingga  para  hakim  dapat  mengadili terdakwa  sesuai  dengan  bukti-bukti  yang  ada,  termasuk keterangan  dari  para  saksi.  Sampai  titik  ini  kita  bisa memahami  bahwa  saksi  juga  merupakan  salah  satu  alat bukti disamping bukti-bukti yang lain (PAF, 2023).
Hampir  semua  sumber  pembuktian  perkara  pidana selalu  bersumber  dari  keterangan  saksi  walaupun  selain dari  keterangan  saksi  masih  ada  alat  bukti  yang  lain namun,  pembuktian  dengan  menggunakan  keterangan saksi  masih  sangat  diperlukan  (Wibowo,  2022).  Hal  ini dapat  dilihat  pada  Pasal  184–185  KUHAP  yang menerapkan  keterangan  saksi  pada  urutan  pertama  dan juga  dikarenakan  keterangan  saksi  merupakan  alat  bukti yang pertama kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian di  dalam  persidangan  (Aprilianda,  2017).  Saksi  dalam hukum  pidana  terdapat  semenjak  mulainya  suatu  tindak pidana  dimana  tindak  pidana  ini  mengakibatkan masyarakat  merasa  tidak  aman  dan  tidak  tertib  serta merasa terganggu ketentraman. Masyarakat menghendaki agar si pelaku  dari suatu tindak pidana itu dihukum  menurut  hukum  yang  sedang  berlaku.  Saksi diperlukan  guna  mencari  suatu  titik  terang  atas  telah terjadinya suatu tindak pidana (Rohman dkk, 2023).
Keterangan saksi sebagai alat bukti yang salah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP atau  sebagai  “petunjuk”  sebagaimana  dimaksud  Pasal 184 ayat (1)d KUHAP. Pengertian saksi dalam Undang - Undang  Nomor  31  tahun  2014  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  ini  menggunakan  konsep  tentang pengertian  saksi  seperti  yang  diatur  oleh  KUHAP  yang membedakan  adalah  jika  dalam  KUHAP  seseorang disebut  sebagai  saksi  adalah  pada  tahap  penyidikan sedangkan pada Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014
ini  seseorang  disebut  sebagai  saksi  semenjak  tahap penyelidikan dimulai.
1. “Pasal  1  butir  26  dan  27  KUHAP  diatur  mengenai pengertian  Saksi  serta  Keterangan  Saksi.  Pasal  1 butir 26 KUHAP menyatakan: „‟Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan alami sendiri.”
2. “Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan: Keterangan
Saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri  dan  alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”
Berdasarkan  kajian  teoretik  dan  praktik  dapat disimpulkan  bahwa  menjadi  seorang  saksi  merupakan kewajiban  hukum  bagi  setiap  orang.  Apabila  orang  itu memang  benar-benar  mengetahui  atas  telah  terjadinya suatu  tindak  pidana.  Seseorang  dipanggil  menjadi  saksi, tetapi  menolak/tidak  mau  hadir  di  depan  persidangan, saksi tersebut dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  159  ayat  (2) KUHAP menyatakan:
“Dalam  hal  saksi  tidak  hadir,  meskipun  telah dipanggil  dengan  sah  dan  hakim  ketua  sidang mempunyai cukup alasan untuk  menyangka bahwa saksi itu  tidak  akan  mau  hadir,  maka  hakim  ketua  sidang dapat  memerintahkan  supaya  saksi  tersebut  dihadapkan ke persidangan.”
4.2 Pernyataan Palsu Seorang Saksi dalam

## Persidangan
Kewajiban  saksi  di  pengadilan  untuk  mengucapkan sumpah  ditentukan    dalam  Pasal  160  ayat  (3)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yaitu,
“ Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan  sumpah  atau  janji  menurut  cara agamanya  masing-masing,  bahwa  ia  akan  memberikan keterangan  yang  sebenarnya  dan  tidak  lain  daripada yang sebenarnya. ”
Pasal  160  ayat  (3)  KUHAP  ini  disebutkan  tentang kewajiban mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya  masing-masing.  Di  sini  diberikan  alternatif antara  sumpah  atau  janji.  Hal  ini  berkenaan  dengan adanya  agama  yang  tidak  membenarkan  umatnya  untuk mengucapkan  sumpah  dalam  arti  menyertakan  nama Tuhan  sebagai  penjamin  kebenaran  kata-katanya, melainkan hanya membolehkan umatnya untuk mengucapkan  janji.  Janji  menurut  cara  agama,  tetap dengan menyertakan nama Tuhan,  tetapi yang dikatakan hanyalah  berbentuk  permohonan  agar  Tuhan  menolong agar  saksi  itu  memberikan  keterangan  yang  benar,  yaitu
ditutup dengan kata-kata: semoga Tuhan menolong saya. Janji menurut cara agama ini disamakan dengan sumpah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 242 ayat (3) KUHPidana, di  mana  dikatakan  bahwa,  “Disamakan  dengan  sumpah adalah  janji  atau  penguatan  yang  diharuskan  menurut aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
Jika  orang  yang  memberikan  keterangan  dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya, tapi  ternyata  keterangannya  tidak  benar,  maka  yang bersangkutan diancam dengan pidana. Hal ini ditentukan dalam  Pasal  242  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHPidana. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan istilah kesaksian palsu.  Hal  ini  karena  tata  cara  sumpah  sudah dilaksanakan  dengan  benar,  di  mana  yang  tidak  benar atau  palsu  adalah  keterangannya.  Kesaksian  palsu  ini merupakan  salah  satu  peristiwa  yang  tercakup  di  bawah Pasal  242  KUHPidana,  sebab  dalam  pasal  ini  tercakup juga  peristiwa  di  mana  seseorang  mengangkat  sumpah tetapi  bukan  dalam  rangka  memberikan  kesaksian. Berkenaan  dengan  sumpah,  dalam  kenyataannya, sekalipun  telah  menyertakan  nama  Tuhan,  baik  sebagai penjamin  kebenaran  keterangan  yang  diberikan  maupun sebagai  yang  dimintakan  pertolongan  agar  orang  yang bersangkutan  memberikan  keterangan  yang sebenarnya, tetapi  masih  saja  ada  orang  yang  berani  memberikan keterangan yang tidak benar.
Pemberian  keterangan  palsu  atau  tidak  benar  ini terjadi  baik  di  luar  pengadilan  maupun  di  depan  sidang pengadilan.  Khususnya  berkenaan  dengan  kesaksian palsu,  yaitu  keterangan  palsu  yang  diberikan  di  sidang pengadilan  setelah  mengucapkan  sumpah  atau  janji, terdapat pengaturannya dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 174  di  mana  ditentukan  antara  lain  bahwa,  (1)  Apabila keterangan  saksi  di  sidang  disangka  palsu,  hakim  ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya  dan  mengemukakan  ancaman  pidana  yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan  palsu.  (2)  Apabila  saksi  tetap  pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi  perintah  supaya  saksi  itu  ditahan  untuk selanjutnya  dituntut  perkara  dengan  dakwaan  sumpah palsu.

## 4.3 Keabsahan  Terhadap  Pernyataan  Palsu  Seorang Saksi  di  Persidangan  Dalam  Proses  Peradilan Pidana
Saksi  yang  terbukti  memberikan  keterangan  palsu dapat  diancam  pada  hukum  pidana  karena  ia  berada dibawah sumpah, apabila dalam memberikan keterangannya,  seorang  saksi  memberikan  keterangan yang  tidak  benar  maka  keterangan  tersebut  dianggap tidak sah atau tidak valid dan kemudian dapat dikenakan ancaman  pidana  sebagai  tindak  pidana  keterangan  palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.
Sebelumnya  apabila keterangan saksi  dalam persidangan  disangka  palsu,  maka  Hakim  Ketua  sidang
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
memperingatkan  dengan  sungguh-  sungguh  kepadanya supaya  memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  dan mengemukakan  ancaman  pidana  yang  dapat  dikenakan kepadanya  apabila  ia  diduga  tetap  memberikan keterangan  palsu  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal 174  ayat  (1)  KUHAP.  Apabila  saksi  tetap  mengatakan suatu  hal  keterangan  yang  palsu,  maka  saksi  tersebut dapat  ditahan  atas  perintah  Hakim  Ketua  sidang sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  174  ayat  (2) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:
“Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua  sidang  karena  jabatannya  atau  atas  permintaan penuntut  umum  atau  terdakwa  dapat  memberi  perintah supaya  saksi  itu  ditahan  untuk  selanjutnya  dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.”
Pasal  yang  dapat  dikenakan  terhadap  saksi  yang memberikan  keterangan  palsu  yaitu  Pasal  242  KUHP yang menyatakan sebagai berikut:
1. “Barang  siapa  dalam  keadaan  di  mana  undang- undang  menentukan  supaya  memberi  keterangan  di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan  palsu  di  atas  sumpah,  baik  dengan  lisan atau  tulisan,  secara  pribadi  maupun  oleh  kuasanya yang  khusus  ditunjuk  untuk  itu,  diancam  dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
2. “Jika  keterangan  palsu  di  atas  sumpah  diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka,  yang  bersalah  diancam  dengan  pidana penjara paling lama sembilan tahun”
3. “Disamakan  dengan  sumpah  adalah  janji  atau penguatan  yang  diharuskan  menurut  aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah”
4. “Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  seseorang dapat  dikenakan  pidana  sumpah  palsu  atau  keterangan palsu  apabila  memenuhi  unsur-  unsur  (Prodjodikoro, 2018): sebagai berikut
1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan.
2. Melakukan  perbuatan  memberikan  suatu  keterangan palsu.
3. Perbuatan dilakukan dengan sengaja.
4. Keterangan  dilakukan  diatas  sumpah  berdasarkan undang-undang  atau  janji  atau  penguatan  yang diharuskan  menurut  aturan-  aturan  umum  atau  yang menjadi pengganti sumpah.
5. Dilakukan  secara  lisan  maupun  tulisan,  baik  secara pribadi  maupun  oleh  kuasanya  yang  khusus  ditunjuk untuk hal tersebut.
4.4 Implementasi Hukuman Terhadap Saksi
Pemberi  Kesaksian  Palsu  Di  Persidangan  Dalam Proses  Peradilan  Pidana  -  Keterangan  palsu diatas sumpah
Keterangan  palsu  di  atas  sumpah  adalah  keterangan yang  sebahagian  atau  seluruhnya  tidak  benar  yang diberikan  secara  lisan  ataupun  dengan  tulisan  yang diberikan  secara  sendiri  atau  oleh  kuasanya  atau  wakil yang  disertai  dengan  sumpah  yang  diucapkan  sebelum atau  sesudah  memberikan  keterangan,  menurut  agama masing-masing.
Sengaja memberikan keterangan palsu di atas secara tegas  di  dalam  pasal  242  KUHP,  karena  dalam pemeriksaan  suatu  perkara  pidana  di  sidang  pengadilan tidak terlepas dari pemeriksaan saksi  untuk  memberikan keterangan-keterangan  tentang  apa  yang  saksi  lihat sendiri  atau  alami  sendiri,  dimana  sebelum  saksi memberikan keterangan saksi tersebut wajib mengucapkan  sumpah/janji  menurut  agama  yang dianutnya,  sehingga  sumpah  disini  merupakan  suatu jaminan bahwa keterangan yang diucapkannya itu adalah sebenarnya  dan  tidak  lebih  dari  yang  sebenarnya.  Oleh karena  itu  pemberian  keterangan  palsu  di  atas  itu  dapat menyebabkan  hakim  keliru  dalam  mengambil  suatu keputusan akhir yang pada pokoknya dapat mengakibatkan  kerugian  kepada  pihak-pihak  yang berperkara, maka barangsiapa yang memberikan keterangan  palsu  di  atas  sumpah  itu  perlu  dilakukan tindakan  yang  tegas  agar  nantinya  kepercayaan masyarakat  terhadap  wibawa  pengadilan  tidak  menjadi luntur.

## 4.5 Penerapan pasal 242 KUH Pidana
Menerapkan  pasal  242  Kitab  Undang-  Undang Hukum  Pidana,  terhadap  seseorang  yang  sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, agar orang tersebut dapat dijatuhi hukuman, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur pasal. Adapun unsur-unsur pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:
1. Unsur subjektif (dengan sengaja)
2. Unsur-unsur objektif 1) Dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan  supaya  memberi  keterangan  di  atas sumpah  atau  mengadakan  akibat  hukum  kepada keterangan yang demikian.
2) Memberi keterangan palsu di   atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.
Unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sengaja.  Karena  unsur  dengan  sengaja  ini  oleh pembentuk undang-  undang telah ditempatkan terdahulu dari  unsur-  unsur  yang  lain,  maka  semua  unsur  yang berada  di  belakang  unsur  dengan  sengaja  diliputi  juga oleh  unsur  sengaja,  sehingga  baik  yang  diatur  dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah  dengan  sengaja  merupakan  perbuatan  baik
penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di sidang pengadilan  yang  memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tentang:
1. Adanya  kehendak  para  terdakwa  untuk  memberikan keterangan  palsu  di  atas  sumpah,  baik  dengan  lisan ataupun lisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.
2. Adanya pengetahuan para terdakwa bahwa keterangan  di  atas  sumpah  yang  diberikan  secara lisan  atau  tulisan,  olehnya  sendiri  maupun  oleh kuasanya  yang  ditunjuk  untuk  itu  adalah  merupakan suatu keterangan palsu
Jika  kehendak  dan  pengetahuan  ataupun  salah  satu dari  kehendak  dan  pengetahuan  terdakwa  tersebut ternyata  tidak  dapat  mereka  buktikan,  maka  dengan sendirinya  tidak  ada  alasan  bagi  mereka  untuk menyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti  mempunyai kesengajaan  dalam  melakukan  delik  yang  didakwakan kepadanya,  sehingga  hakim  harus  memberikan  putusan beban bagi terdakwa.
Unsur objektif pertama dari delik  yang dimaksudkan di  dalam  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  242 ayat  (1)  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana  itu adalah barangsiapa. Kata “barangsiapa” itu adalah orang, yang  apabila  orang  tersebut  terbukti  memenuhi  semua unsur dari delik yang dimaksudkan dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ia dapat dipandang  sebagai  pelaku  dari  delik  tersebut.  Subyek dari  pasal  242  ayat  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  ini  adalah  barangsiapa,  tapi  jika  diperhatikan rumusan  selanjutnya  yang  berbunyi  olehnya  sendiri maupun  oleh  kuasanya  yang  khusus  ditunjuk  untuk  itu, dapat  timbul  persoalan,  apakah  kuasa  khusus  tersebut mungkin dikualifikasikan sebagai subjek.
Jawabannya adalah bahwa jika kuasa khusus tersebut mempunyai      pengetahuan/kesadaran  yang  sama  dengan subyek  mengenai  kepalsuan  keterangan  tersebut,  maka dalam hal ini sang kuasa khusus itu dapat dikualifikasikan sebagai subjek. Dan sehubungan dengan perumusan  tindakan  terlarang  dalam  pasal  ini  maka kemungkinan  yang  dapat  menjadi  subyek  tindak  pidana antara  lain  adalah  saksi,  saksi  ahli,  juru  bahasa  dan pemiutang.
Pada  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  pasal  242 ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  itu  telah ditentukan jika keterangan palsu di atas sumpah itu telah diberikan  di      dalam  suatu  perkara  pidana  dengan merugikan  orang  yang  diadukan  atau  terdakwa,  maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya sembilan tahun. Mengenai pemberian keterangan  palsu  tersebut  dalam  suatu  perkara  pidana adalah tidak perlu bahwa pemberian keterangan tersebut telah  mempengaruhi  bagi  jalannya  pemeriksaan  di sidang pengadilan mana keterangan palsu di atas sumpah palsu  itu  diberikan,  akan  tetapi  agar  pemberatan  pidana seperti      yang  dimaksud  di  dalam  pasal  242  ayat  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  itu  dapat  diberlakukan bagi  pelaku,  maka  keterangan  palsu  di  atas  sumpah  itu
harus  ia  berikan  dengan  merugikan  terdakwa.  Di  dalam ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  242  ayat  (3)  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Pidana  itu  pembentuk  itu undang-  undang  telah  menyamakan  dengan  sumpah adalah  janji  atau  penguatan  yang  diharuskan  menurut aturan-aturan  umum  atau  yang  menjadi  pengganti sumpah.  Dalam  penerapan  pasal  242  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  hakim  harus  menjatuhkan hukuman  yang  setimpal  dengan  perbuatan  pelaku, apabila  ternyata  perbuatannya  telah  memenuhi  unsur- unsur  dalam  pasal  242  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.

## 5. KESIMPULAN
Keabsahan  terhadap  pernyataan  palsu  seorang  saksi di persidangan dalam proses peradilan pidana yaitu Saksi yang  terbukti  memberikan  keterangan  palsu  dapat diancam  pada  hukum  pidana  karena  ia  berada  dibawah sumpah,  apabila  dalam  memberikan  keterangannya, seorang  saksi  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar maka  keterangan  tersebut  dianggap  tidah  sah  atau  tidak valid  dan  kemudian  dapat  dikenakan  ancaman  pidana sebagai  tindak  pidana  keterangan  palsu  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  242  KUHP.  Pertanggung  jawaban terhadap  saksi  pemberi  kesaksian  palsu  di  persidangan dalam  proses  peradilan  pidana  yaitu  nantinya  dapat dijerat  dengan  pasal  yang  sesuai  dengan  tindak pidananya,  tetapi  itu  jika  saksi  memang  benar  terbukti memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  atau  palsu. Kemudian,  semua  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku ini juga tergantung dari kondisinya masing-masing.

## 6. SARAN
Seharusnya  saksi  memberikan  keterangan  yang kooperatif  agar  melancarkan  persidangan.  Kemudian pihak  berwajib  harus  memberikan  ancaman  yang  berat agar saksi pemberi  kesaksian  palsu dapat diberikan efek jera.  Pada  dasarnya  kedudukan  saksi  dalam  sistem peradilan pidana sudah diatur dalam KUHAP yang mana mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam proses  perkara  pidana.  Akan  tetapi  harus  lebih dikhususkan  lagi  dalam  sebuah  produk  perundang- undangan  yang  mana  lebih  menguatkan  lagi  kedudukan saksi dalam perkara pidana.
Seharusnya saksi yang memberikan keterangan palsu di  muka  pengadilan  diberi  hukuman  yang  berat  karena perbuatan  tersebut  adalah  suatu  kejahatan  besar  dan harapannya  terkait  sanksi  pidana  terhadap  saksi  yang memberikan  keterangan  palsu  untuk  memperberat ancaman  pidananya  sebagai  efek  jera  dan  agar  dapat ditegakkannya  hukum  yang  seadil  adil  nya  serta mempunyai nilai kepastian hukum.
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  (2022). Dasar-dasar  hukum  pidana .  Sinar Grafika. Aprilianda, N. (2017). Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik . Universitas Brawijaya Press.
Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. Kertha Wicaksana , 12 (2), 145-155.
Chazawi,  A.  (2014).  Pelajaran  Hukum  Pidana.  Jakarta: Raja Grafindo Persada
Efendi,  J.,  Ibrahim,  J.,  &  Rijadi,  P.  (2016).  Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
Effendi,  E.  (2014). Hukum  Pidana  Indonesia:  Suatu Pengantar . Refika Aditama.
Hakim,  L.  (2020). Asas-asas  hukum  pidana  buku  ajar bagi mahasiswa . Deepublish.
Hamzah, A. (2015). Hukum acara pidana Indonesia. Hamzah,  A.  (2017). Hukum  Pidana  Indonesia .  Sinar Grafika.
Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar- dasar hukum pidana di Indonesia . Sinar Grafika. Mubayyinah,  F.  (2017).  Perbandingan  Sistem  Hukum Pembuktian  Dalam  Penanganan  Perkara  Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 7 (1). PAF  Lamintang,  S.  H.,  &  Theo  Lamintang,  S.  H. (2023). Delik-delik  khusus  kejahatan  terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan . Sinar Grafika.
Prodjodikoro, W. (2012). Tindak-tindak Pidana Tertentu di  Indonesia,  ed.  3  cet.  4. Refika  Aditama, Bandung , 1 . Purwoleksono, D. E. (2014). Hukum Pidana. Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Rumalean, Z.
Z.,  Romdoni,  M.,  Ingratubun,  F.,  ...  &  Hamid,  A. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana . Global Eksekutif Teknologi.
Ruslan Renggong, S. H. (2017). Hukum Pidana Khusus: Memahami  delik-delik  diluaR  KUHP .  Prenada Media.
Samosir, C. D. (2018). Hukum acara pidana.
Simbolon,  N.  Y.,  &  SH,  M.  (2022).  PENGANTAR ILMU  HUKUM. PENGANTAR  ILMU  HUKUM , 87.
Susilo, R. (2019). Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.
Sutami, H. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa;  Edisi  Keempat. Wacana,  Journal  of  the Humanities of Indonesia , 11 (2).
Tomalili, R. (2019). Hukum Pidana . Deepublish. Wibowo,  K.  T.,  &  Anjari,  W.  (2022).  Hukum  pidana materiil.