How to cite: Yusuf,  F.  (2024).  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Anak di  Kabupaten  Jayapura. Syntax  Literate . (9)6. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6
E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 6, Juni 2024

## KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN ANAK DI KABUPATEN JAYAPURA
Farid Yusuf Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia Email: faridyusuf16@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penerapan  pelayanan  kesehatan  yang  modern  dan  professional  adalah  dengan memperhatikan  nilai-nilai  budaya  lokal  dan  mengadopsi  nilai-nilai  budaya  tersebut  sebagai upaya  untuk  beradaptasi  dengan  budaya  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  pelayanan kesehatan  yang  modern.  Terdapat  dua  metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  para  peneliti dalam  lingkup  ilmu  sosial,  yaitu  metode  kuantitatif  dan  metode  kualitatif.  Proses  ini memberikan gambaran mengenai upaya peneliti dalam mengolah data secara mendalam dan mengelaborasi basis data penelitian hingga peneliti berhasil membangun kumpulan data yang lengkap.  Dalam  proses  ini,  peneliti  melibatkan  responden  secara  interaktif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelayanan  kesehatan  dilakukan  dengan  standar  MTBS.  Akses  rujukan dari puskesmas ke rumah sakit cukup jauh, akibatnya pertolongan untuk pasien MTBS dengan kondisi  berat  sulit  ditangani,  dan  hal  ini  menjadi  penyumbang  angka  kematian  bayi  yang cukup  besar.  Variabel  karakteristik  petugas  dan  masyarakat  serta,  faktor  lain  dari  luar penanganan anak sakit yang diteliti, perilaku ibu untuk melihat kualitas layanan
Kata Kunci: Layanan Kesehatan, Penyakit, Manajemen, kualitas, Indonesia, Anak, Jayapura

## Abstract
The aim of implementing modern and professional health services is to pay attention to local cultural values and adopt these cultural values as an effort to adapt to community culture in achieving  the  goals  of  modern  health  services.  There  are  two  research  methods  used  by researchers in the social sciences, namely quantitative methods and qualitative methods. This process  provides  an  overview  of  the  researcher's  efforts  in  processing  data  in  depth  and elaborating on the research database until the researcher succeeds in building a complete data set.  In  this  process,  researchers  involve  respondents  interactively.  The  research  results  show that health services are carried out according to IMCI standards. Access for referrals from the health center to the hospital is quite far, as a result, assistance for IMCI patients with serious conditions  is  difficult  to  handle,  and  this  is  a  fairly  large  contributor  to  the  infant  mortality rate. Variable characteristics of officers and the community as well as other factors outside the handling of sick children studied, mother's behavior, to see the quality of service
Keywords : Health Services, Disease, Management, quality, Indonesia, Children, Jayapura

## Pendahuluan
Pada  tahun  1990  Manajemen  Terpadu  Balita  Sakit  (MTBS)  telah  digunakan  sebagai standar  pelayanan  sekaligus  pedoman  pelayanan  bagi  tenaga  kesehatan  terutama  di  fasilitas pelayanan Kesehatan dasar, namun pelaksanaannya belum optimal, angka kematian balita masih dalam  kategori  tinggi.  Sebagian  besar  penyebab  kematian  balita  adalah  penyakit  yang  dapat dicegah,  seperti  pneumonia,  diare,  malaria,  campak  atau  kombinasi  dari  penyakit-penyakit tersebut dan dilatarbelakangi oleh kekurangan gizi.
Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012, SDKI Tahun 2017,  dan  Survey  Kesehatan  Indonesia  (SKI)  Tahun  2020,  penyebab  utama  kematian  bayi bawah  lima  tahun  (balita)  di  Indonesia  adalah  masalah  neonatus  (asfiksia,  Bayi  Berat  Lahir Rendah  (BBLR)  dan  sepsis)  masalah  pneumonia  dan  diare  serta  malaria  daerah  endemis (Ministry Health of Indonesia, 2008). BBLR menurut Proverawati dan Ismawati (2010), Berat Bayi  Lahir  Rendah  adalah  bayi  dengan  berat  lahir  kurang  dari  2500  gram  tanpa  memandang
usia. Demikian pula menurut (FMOH, WHO, 2012) BBLR merupakan salah satu penyumbang terbesar Angka Kematian Balita. Adapun kasus Angka Kematian Neonatal (AKN) di Indonesia sebesar 19/1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2012 dan AKN 15/1000 KH pada tahun 2017, Angka Kematian Bayi (AKB) 32/1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2012 dan AKB 24 KH pada  tahun  2017,  serta  Angka  Kematian  Balita  (AKABa)  dan  40/1000  kelahiran  hidup  (KH) pada tahun 2012 dan AKABa 24/1000 pada tahun 2017. Artinya pada tahun 2017 bahwa setiap 1000 kelahiran neonatal ada  15 kasus kematian yang terjadi, pada setiap 1000 kelahiran bayi ada 24 kasus kematian yang terjadi, dan pada setiap 1000 kelahiran balita ada 32 kasus kematian yang terjadi.
Sejak  tahun  1990,  Indonesia  telah  menunjukkan  kemajuan  yang  signifikan  dalam penurunan  Angka  Kematian  Balita  (AKABa)  meskipun  begitu  tren  penurunan  ini  terjadi perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 40 kasus kematian per 1000 Kelahiran Hidup (KH) dan Angka Kematian Balita 32 per 1000 KH pada tahun 2017.  SDKI Tahun  2012 dan SDKI 2017 mencatat provinsi di Indonesia yang mempunyai Angka Kematian Balita AKABa lebih  tinggi  dari  angka  rata-rata  nasional,  antara  lain  Kepulauan  Riau  42  per  1000  kelahiran hidup  pada  tahun  2012  dan  18  per  1000  kelahiran  hidup  pada  tahun  2017,  kemudian  115  per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Papua pada tahun 2012 dan 109 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017.
Kemudian  pada  Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  diketahui  Angka  Kematian  Bayi  (AKB) nasional (SDKI 2012) sebesar 32 per 1000 KH dan (SDKI 2017) 24 per 1000 KH sedangkan untuk Provinsi Papua sebesar 54 per 1000 KH pada tahun 2012 dan 32 per 1000 KH pada tahun 2017.
Dalam Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 pada kebijakan Kemenkes untuk ibu hamil adalah mendapatkan minimal 6 kali pelayanan antenatal. Terdapat kesenjangan dalam kontinuitas pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu pada masa kehamilan (continuum of care), hal ini diketahui pada proporsi nasional kunjungan K1 Murni sebesar 87,1%, K4 sebesar 84%, dan K6  sebesar  17,6%.  Dalam  proporsi  mengikuti  kelas  ibu  hamil  pada  perempuan  10-54  tahun bahwa Provinsi Papua masuk dalam perhatian serius sebab sebanyak 88,5% tidak mengikuti dan sebanyak  1,0%  pernah  mengikuti.  Dilihat  dari  alasan  tidak  mengikuti  bahwa  sebanyak  43,2% tidak tertarik, 29,4% belum tau informasi, dan 15,9% dengan alasan lainnya. Pada masa nifas, ibu rentan terhadap komplikasi, sehingga kunjungan masa nifas diharapkan dilakukan sebanyak 4  kali  (KF  lengkap).  Seperti  halnya  kunjungan  antenatal,  kunjungan  nifas  mempunyai kesenjangan terhadap kontinuitas pemanfaatannya, hal ini diketahui dari proporsi nasional KF 1 sebanyak 83,9%, KF 2 sebanyak 71,9%, KF 3 sebanyak 44,3%, KF 4 sebanyak 32,8%, dan KF lengkap sebanyak 26,8 %. Dalam proporsi pelayanan masa nifas pada perempuan 10-54 tahun bahwa Provinsi Papua juga mengalami kesenjangan dengan KF 1 sebanyak 75,0%, K2 sebanyak 43,0%, KF3 sebanyak 28,1%, KF4 sebanyak 24,8%, dan KF lengkap sebanyak 18,0%. Semakin tinggi  angka  ibu  melahirkan  maka  semakin  memicu  kemungkinan  kenaikan  angka  kematian pada bayi maka dari it untuk menjaga jarak kehamilan, Ibu diharapkan memanfaatkan layanan Keluarga  berencana  (KB)  namun  dilihat  dari  proposi  jenis  alat/cara  kontrasepsi  modern  yang digunakan  setelah  melahirkan  anak  Terakhir  pada  perempuan  umur  10-54  bahwa  sebanyak 51,5%  tidak  menggunakan  KB  di  Provinsi  Papua.  Dilihat  dari  alasan  tidak  menggunakan  alat kontrasepsi bahwa sebanyak 45,3% tidak diizinkan suami/keluarga (SKI, 2023).
Dalam  Survey  Kesehatan  Indonesia  (SKI)  Tahun  2023  bertujuan  memberi  gambaran situasi kesehatan ibu dan anak, khususnya neonatus, terkini untuk mendukung upaya penurunan AKI,  AKN,  AKB,  AKBa  dengan  strategi  yang  lebih  tepat  dan  efektif.  Pada  kebijakan Kemenkes  untuk  pelayanan  neonatal  adalah  Periode  neonatal  merujuk  pada  periode  28  hari pertama  setelah  kelahiran.  Pada  periode  tersebut,  neonatus  diharapkan  memperoleh  pelayanan sebanyak  3  kali  Kunjungan  Neonatal.  Kunjungan  neonatal  menurun  seiring  usia  hal  ini diketahui  dari  proporsi  nasional  kunjungan  neonatal  1  (KN1)  sebesar  87,6%,  KN2  sebesar 67,9%  dan  KN3  sebesar  45%.  Sama  halnya  di  Provinsi  Papua  juga  mengalami  penurunan bahwa  kunjungan  neonatal  1  (KN1)  sebesar  71,8%,  KN2  sebesar  47,2%,  dan  KN3  sebesar 39,9%.  Kunjungan  neonatal  yang  menurun  seiring  usia  neonatus,  menggambarkan
permasalahan  pada  continuum  of  care.  BBLR  (Bayi  Berat  Lahir  Rendah)  merupakan  masalah serius  pada  periode  neonatal  yang  harus  ditangani  secara  tepat.  Penanganan  yang  tepat  pada BBLR dapat menurunkan angka kematian bayi. Proporsi BBLR pada SKI 2023 sebesar 6,1%, namun  terdapat  23,6%  bayi  BBLR  yang  tidak  mendapatkan  perawatan  secara  khusus  (SKI, 2023). Penanganan yang tepat pada BBLR dapat menurunkan angka kematian bayi. Maka dari itu  MTBS  menjadi  suatu  standar  pelayanan  dan  tatalaksana  balita  sakit  secara  terpadu  di fasilitas kesehatan tingkat dasar.
(Puspitarini  and  Hendrati,  2013).  Hal  ini  menunjukkan  perbedaan  yang  besar  secara nasional  dan  adanya  tantangan  besar  untuk  menjawab  isu  keadilan  (equity  issue),  Indonesia, 2014. Dalam buku Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat.

## Tabel 1. Perkembangan Pelaksanaan MTBS di Indonesia Secara Global
No  Tahun Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Bayi (AKB) Sumber 1. 2003 10,6 juta 46/1000 35/1000 SDKI dalam penelitian (Nurhayati, Dasuki and Wibowo, 2010) 2. 2007 44/1000 34/1000 Laporan SDKI, (Kemenkes, 2011) 3. 2009 7,5 juta 49.3/1.000 27/1000 Dalam penelitian (Gera et al. , 2016) 4. 2012 40/1000 32/1000 Laporan SDKI, (2014) 5 2017 32/1000 24/1000 Laporan SDKI, (2017) Sumber: Disiapkan oleh penulis, (2024)
Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO) telah  merumuskan  upaya  untuk  meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, terutama untuk balita. WHO dan Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa  (UNICEF) mengembangkan  sebuah  klasifikasi  dan  paket  terapi  yang komprehensif,  yang  menggabungkan  intervensi-intervensi  yang  terpisah  menjadi  satu  paket MTBS. Alasan memprioritaskan tatalaksana balita adalah karena pada usia ini angka kesakitan dan  kematian  sangat  tinggi  sedangkan  penyebabnya  terutama  oleh  lima  jenis  penyakit  utama, yang  sebenarnya  sangat  mungkin  disembuhkan  dengan  tatalaksana  yang  baik.  MTBS  bukan merupakan program kesehatan, tetapi merupakan standar pelayanan dan tatalaksana balita sakit secara terpadu di fasilitas kesehatan dasar. WHO memperkenalkan konsep pendekatan MTBS yang merupakan strategi upaya pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan bayi dan balita di negara berkembang.
Salah satu tujuan pembangunan SDG’S (Sustainable Development Goals) tahun 2030 dan Program  Nasional  Bagi  Anak  Indonesia  (PNBAI)  adalah  untuk  menurunkan  angka  kematian bayi  baru  lahir,  bayi  dan  anak  balita.  Dimana  berdasarkan  target  SDG’S,  pada  tahun  2030 mampu mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, yaitu kematian neonatal  setidaknya  menjadi  kurang  dari  12/1000  kelahiran  dan  kematian  balita  menjadi serendah  25/1000  kelahiran  (Kemenkes  RI,  2015).  Arah  dan  tujuan  pembangunan  kesehatan tersebut  juga  dituangkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) tahun 2015-2019.
Penerapan MTBS terhadap balita sakit menggunakan suatu bagan yang memperlihatkan langkah-langkah  dan  penjelasan  cara  pelaksanaannya,  sehingga  dapat  mengklasifikasikan penyakit  yang  dialami  oleh  balita,  melakukan  rujukan  secara  cepat  apabila  di  perlukan, melakukan penilaian status gizi dan memberikan imunisasi kepada balita yang membutuhkan. Selain itu, ibu balita juga di beri konseling tatacara memberi obat di rumah, pemberian nasihat mengenai  makanan  yang  seharusnya  diberikan  dan  memberitahukan  kapan  harus  kembali (kunjungan  ulang)  atau  segera  kembali  untuk  pelayanan  tindak  lanjut  (Kemenkes  RI,  2015). Dari  adanya  langkah  prosedur  yang  ditetapkan  untuk  mengetahui  proses  pelayanan  pertahap inilah  yang  dapat  meningkat  kualitas  pelayanan  kesehatan,  hal  ini  dikarenakan  apabila  ada proses salah satu tahap yang tidak terlaksanakan bisa menjadi evaluasi bagi petugas kesehatan
begitu juga ketika proses pelayanan pada salah satu tahap berlangsung kurang baik atau kurang optimal  maka  bisa  dievaluasi  apakah  karena  kurangnya  pengetahuan  petugas,  apakah  belum terlatihnya  petugas,  apakah  kurangnya  jumlah  tenaga  kesehatan  sehingga  pelayanan  tidak maksimal  dan  bisa  saja  menjadi  budaya  cut  compass  akibat  dari  banyaknya  pasien  sehingga mengejar target penyelesaian pelayanan dari pada perhatian untuk kualitas pelayanan yang baik.
Beberapa  penelitian  mengenai  implementasi  pelaksanaan  MTBS  di  puskesmas  telah banyak dikaji. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suparmi et al. (2018) dengan tujuan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  MTBS  di  10  kabupaten/kota  di  regional  timur  (n=20 puskesmas).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  20  Puskesmas  yang  telah  dilakukan observasi  dan  assessment  menunjukkan  sebagian  besar  (80%)  Puskesmas  regional  wilayah timur  telah  melaksanakan  MTBS,  namun  hanya  25%  Puskesmas  yang  menjangkau  seluruh balita.  Secara  keseluruhan  kepatuhan  petugas  dalam  pelaksanana  MTBS  masih  rendah  yaitu sebesar  50,9%.  Begitu  pula  kepatuhan  petugas  dalam  pengisian  formulir  scara  keseluruhan menunjukkan hasil yang masih rendah yaitu 55%.
Penelitian  yang  dilakukan  di  Puskesmas  Jawa  Barat  menunjukan  bahwa  hanya  2/3 Puskesmas yang memberikan pelayanan MTBS pada seluruh balita yang datang ke Puskesmas. Masalah ini berkaitan dengan kekurangan Sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang terlatih MTBS,  kurangnya  sarana  prasarana  mendukung  termasuk  obat/peralatan/infrastruktur, pengawasan, program promosi dalam puskesmas dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan MTBS (Titaley et al., 2014). Firdaus et al. (2013) menyatakan bahwa Implementasi MTBS di Puskesmas Kabupaten Pasuruan kurang berjalan karena tidak semua petugas MTBS mendapatkan pelatihan, jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah balita yang berkunjung, belum adanya alokasi dana yang cukup, supervisi masih bersifat umum serta tidak ada tindak lanjut.
Penelitian  serupa  juga  ditemukan  oleh  Hasibuan,  et  al.,(  2019)  terkait  penerapan  mutu MTBS di Puskesmas Labuhan Rasoki Kota Padang Sidempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan MTBS belum seperti yang diharapkan, alur pelaksanaan MTBS yang tidak sesuai  dengan  modul  MTBS,  penilaian  dan  klasifikasi  balita  sakit  tidak  dilakukan  secara keselurahan,  tindak  lanjut  untuk  anak  sakit  sakit  tidak  terlaksana,  masih  kurangnya  sarana, prasarana dan peralatan untuk pelaksanaan MTBS dan masih kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih sehingga tidak ada tim MTBS.
Selanjutnya,  penelitian  serupa  yang  dilakukan  oleh  Puspitarini  dan  Hendrati  (2013)  di Kabupaten Lumajang yang dilakukan dengan pengamatan langsung untuk mengetahui langsung alur  pelayanan  dan  keterpaduan  pelayanan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  hasil  bahwa  alur pelayanan di salah satu puskesmas belum sesuai dengan pola MTBS serta belum terintegrasinya pelayanan yang diberikan pada balita sakit. Sedangkan kepatuhan terhadap standar di salah satu puskesmas tercatat baik yaitu 85% sedangkan puskesmas yang lain tercatat kurang yaitu < 60%. Pelaksanaan  MTBS  kurang  mendapat  dukungan  dari  Dinas  Kesehatan  baik  kecukupan  sarana dan  prasarannya  maupun  kegiatan  supervisi  yang  masih  harus  ditingkatkan  (Puspitarini  & Hendrati, 2013).
Dari beberapa kumpulan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan MTBS di Indonesia belum berjalan dengan baik walau sekalipun tatalaksanan pelayanan MTBS telah tersedia  namun  peran  dari petugas untuk menjalankan pelayananan berpengaruh pada kualitas pelayanan  dimana  baik  tidaknya  kualitas  dapat  dipengaruhi  dari  pengetahuan,  pelatihan,  lama kerja,  serta  lingkungan  di  masyarakat  dalam  hal  ini  pada  budaya.  Karena  hal  inilah  peneliti tertarik untuk melihat kualitas pelayanan MTBS yang berlangsung di wilayah pengembangan I, II, dan III Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
Kondisi  sosio  demografi  Papua  yang  sangat  penuh  dengan  keterbatasan,  baik  fasilitas maupun  SDM  akan  sangat  tidak  menguntungkan  jika  masih  dilakukan  secara  terpisah/tidak terintegrasi  dengan  protokol  tetap  MTBS,  sehingga  hasil  MTBS  saat  dilakukan  penilaian keberhasilan/evaluasi MTBS hasilnya akan sangat buruk. Misal: pelayanan tidak sesuai dengan alur pelayanan, maka dapat dipastikan tahap pemeriksaan sudah dilewati, alur pencatatan data keluhan  pasien  dilanjutkan  dengan  pemeriksaan,  jika  alur  pemeriksaan  tidak  dilewati,  dari
pencatatan  langsung  pemberian  obat  kepada  pasien,  maka  dapat  terjadi  kesalahan  dalam pemberian  dosis  obat.  Dapat  digambarkan  bahwa  hasilnya  dapat  salah  diagnosa  bahkan  dapat terjadi  malpraktik.  Petugas  pelayanan  MTBS  yang  bertanggung  jawab,  terhadap  pelayanan MTBS  akibatnya  sangat  protektif  terhadap  penilaian  karena  merasa  sudah  melakukan  secara maksimal sehingga faktor pertama ini yang peneliti dapatkan di awal observasi penelitian dan sudah mendapatkan point (membuka ketertutupan/proteksi petugas pelayanan) untuk perbaikan pelayanan  MTBS,  pasien  dilayani  sesuai  alur  protap  MTBS  yang  sudah  baku.  Belum  lagi diperparah  dengan  pandangan  sebagian  masyarakat  Papua  yang  memiliki  persepsi  pelayanan kesehatan  yang  kurang  tepat  yaitu  dalam  pelayanan  kesehatan  "kalau  tidak  disuntik  berarti belum berobat", hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem pelayanan berbasis bukti. Dalam hal ini sosio kultural masyarakat atau hanya bersifat insidentil, namun hal ini sangat tidak baik untuk pelayanan kesehatan yang sangat mendasar.
Di Papua, masyarakat sering menggunakan istilah potong kompas, protap (protap) yang sudah ditetapkan tidak dijalankan seluruhnya oleh petugas pelayanan, misalnya seperti tindakan yang  sebenarnya  dilakukan  setelah  pasien  diperiksa  suhu  tubuh,  dicatat  di  formulir  MTBS, masuk ke ruang pelayanan MTBS, pemeriksaan laboratorium dan dilanjutkan dengan observasi dan  terapi  pasien,  tahapan  observasi  dan  terapi/tindakan  pasien  ditiadakan  atau  tidak diterapkan/dilaksanakan, Setelah hasil laboratorium keluar, obat langsung diberikan dan pasien diperbolehkan  pulang.  Karena  budaya  memaki-maki  orang  tua  pasien  kepada  petugas,  timbul pikiran  negatif,  daripada  dimaki-maki  dalam  waktu  yang  lama,  lebih  baik  diselesaikan secepatnya. Pola pikir budaya orang tua pasien sendiri yang masih sedikit primitif dengan tidak adanya kesabaran memunculkan paradigma baru di lingkungan petugas, dengan istilah potong kompas, dan pada akhirnya membentuk budaya pelayanan petugas yang tidak berempati, cuek, dan kehilangan jiwa sosial.
Fakta lain yang sering kami dapatkan yang mungkin juga dirasakan oleh tenaga kesehatan di  tempat  lain  di  Indonesia  Timur  adalah  bagaimana  persepsi  orang  tua  melihat  anaknya  jika masih bisa bermain padahal anak ini demam, atau anak masih bisa makan dan minum padahal sudah masuk angin, tidak dianggap sakit, atau bahkan anak dimarahi jika tanpa sebab anak selalu menangis,  hal  ini  merupakan  batasan  pemikiran  masyarakat  yang  sangat  tidak  baik  untuk anaknya  sendiri,  anak  Papua  yang  sakit,  yang  sedang  membutuhkan  pertolongan  tenaga kesehatan namun tidak dianggap mendesak , yang sangat memerlukan perhatian dan penanganan tenaga kesehatan.
MTBS  di  Kabupaten  Jayapura  telah  dimulai  sejak  tahun  2002.  Kabupaten  Jayapura merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  dipilih  oleh  UNICEF  di  Provinsi  Papua  untuk pelaksanaan  MTBS.  Kabupaten  Jayapura  memiliki  luas  wilayah  17.516,60  km2  yang  terbagi dalam  19  distrik,  144  kampung,  dan  5  kelurahan,  berdasarkan  karakteristik  geografisnya. Wilayah  administratif  Kabupaten  Jayapura  dikelompokkan  menjadi  4  (empat)  Wilayah Pembangunan  I  merupakan  wilayah  geografis  pedesaan  di  sekitar  Danau  Sentani.  Merupakan wilayah pedesaan yang mengelilingi danau dan pedesaan di pulau-pulau kecil di tengah perairan Danau  Sentani  (Griapon  &  Ma'rif,  2016),  Pada  wilayah  Pembangunan  I  terdapat  3  (tiga) Puskesmas  Sentani,  Harapan,  Dosay.  Wilayah  Pengembangan  II  adalah  wilayah  geografis pedesaan  di  pesisir  pantai  Laut  Utara.  Kaupaten  Jayapura.  Merupakan  wilayah  pedesaan  di sepanjang  pantai  utara  yang  berhadapan  langsung  dengan  Samudera  Pasifik,  wilayah  ini terisolasi  oleh  Pegunungan  Cycloop  dan  perbukitan  yang  landai  membentang  dari  Kampung Muaif  di  sebelah  barat  sampai  Kampung  Ormu  di  sebelah  timur.  Wilayah  Pengembangan  II memiliki  6  (enam)  Puskesmas,  yaitu  Puskesmas  Depapre,  Kanda,  Demta,  Ebungfau,  Yokari, Ravenirara. Wilayah Pengembangan III merupakan wilayah geografis pedesaan perbukitan dan lembah Grime-Sekori-Muaif. Merupakan daerah pedesaan dengan dataran subur yang luas. Di wilayah  Pengembangan  III  terdapat  6  (enam)  Puskesmas,  yaitu  Puskesmas  Kemtuk,  Kemtuk Gresi/Sawoy,  Nimboran,  Nimbokrang,  Namblong,  Gresi  Selatan/Seduyap.  Wilayah Pengembangan IV merupakan wilayah geografis pedesaan yang berbukit-bukit dan hulu.
Wilayah  Pengembangan  I,  termasuk  dalam  kategori  perkotaan,  perilaku  dan  budaya modernisasi  masyarakat  sudah  terbentuk  dan  pelayanan  kesehatan  yang  modern  akan  lebih
sedikit mengalami hambatan dibandingkan dengan Wilayah Pengembangan II, III, IV. Namun demikian  penyesuaian  budaya  masyarakat  dengan  budaya  pelayanan  oleh  petugas,  untuk wilayah  pengembangan  II,  III,  IV  perlu  membangun  karakter  masyarakat  yang  masih  sedikit primitif/belum  modern,  petugas  pelayanan  juga  perlu  pembinaan  yang  dapat  melihat  kondisi realitas  budaya  masyarakat  yang  akan  dilayani.  Diharapkan  tidak  berbenturan  dengan  budaya masyarakat setempat, mendukung penelitian yang dilakukan, Isniati (2012) Pelayanan kesehatan yang profesional dapat dilakukan pada daerah atau budaya tertentu dengan mengadopsi budaya setempat dan memodifikasi dengan prosedur pelayanan kesehatan yang modern dan profesional, Isniati  (2012).  Dengan  tetap  berpegang  pada  standar  MTBS  seperti  pernyataan,  Depkes  RI (2008)  .  Peneliti  memadukan  antara  standar  MTBS  dan  pengobatan  modern  dengan memperhatikan  pola  budaya  setempat  sebelum  memberikan  pelayanan  kepada  pasien  yang ditangani  dengan  standar  MTBS  untuk  dapat  mencapai  target  pelayanan  yang  optimal  pada setiap kasus penyakit balita yang ditangani dengan MTBS.
Kabupaten ini memiliki 20 Puskesmas yang terdiri dari 6 Puskesmas rawat inap (Sentani, Genyem, Demta, Lereh, Unurumguay, Yapsi) dan 14 Puskesmas rawat jalan (Depapre, Dosay, Sawoy,  Harapan,  Nimbokrang,  Kanda,  Ebungfau,  Namblong,  Yokari,  Kemtuk,  Ravenirara, Airu, Pagay, Gresi Selatan). Setiap Puskesmas berada di satu Distrik/Kecamatan, hanya Distrik Airu  yang  memiliki  2  (dua)  Puskesmas  yaitu  Pagai  dan  Airu  karena  letak  geografisnya  yang sangat terpencil.
Jumlah petugas MTBS di 20 Puskesmas Kabupaten Jayapura sebanyak 492 orang yang terdiri  dari  26  orang  dokter  umum,  206  orang  perawat,  145  orang  bidan,  26  orang  mantri kesehatan  masyarakat,  33  orang  ahli  gizi,  33  orang  ahli  laboratorium,  19  orang  apoteker,  4 orang  farmasi.  Dari  data  Profil  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jayapura  (2018)  menunjukkan bahwa  praktik  MTBS  di  Puskesmas  Kabupaten  Jayapura  yang  berjalan  secara  rutin  hanya  di puskesmas perkotaan yaitu Puskesmas Sentani dan Puskesmas Harapan.
Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  sebesar  24/1000  kelahiran  hidup  dan  Angka  Kematian Balita  (AKBAL)  sebesar  16/1000  kelahiran  hidup  yang  tercatat  dalam  profil  kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2018 (hal: 18). Angka ini jauh di atas rata-rata seluruh Indonesia 40 kematian per 1000 Kelahiran Hidup (KH) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 32 per 1000 KH pada tahun 2012 (SDKI 2012). Sebanyak 15 (lima belas) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia  memiliki  AKABA  yang  lebih  tinggi  dari  rata-rata  nasional,  berkisar  antara  42  per 1000  kelahiran  hidup  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  hingga  115  per  1000  kelahiran  hidup  di Provinsi  Papua  (SDKI  2012).  Di  Kabupaten  Jayapura  berdasarkan  hasil  laporan  tahun  2018, sebanyak  9.648  balita  ditimbang  (Dinas  Kesehatan  Jayapura,  2018).  Adanya  perbedaan  yang sangat  jauh  pada  hasil  penelitian  SDKI  2012  Indonesia  (2014)  dengan  data  Profil  Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2018, maka penulis ingin mengurai kebenaran dari data yang disajikan khususnya data MTBS Kabupaten Jayapura.
Terdapat  3  (tiga)  komponen  dalam  penerapan  strategi  MTBS,  yaitu:  Komponen  I: meningkatkan  keterampilan  tenaga  kesehatan  dalam  tatalaksana  kasus  balita  sakit  (dokter, perawat,  bidan,  petugas  kesehatan)  Komponen  II:  memperbaiki  sistem  kesehatan  agar tatalaksana penyakit pada balita lebih efektif Komponen III: memperbaiki praktik keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah dan upaya pencarian pertolongan untuk kasus balita sakit (meningkatkan  pemberdayaan  keluarga  dan  masyarakat,  yang  dikenal  dengan  "Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat"), (2008, 2008)
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan  memungkinkan petugas kesehatan untuk menerapkan keterampilan MTBS di fasilitas pelayanan dasar dengan baik.  Upaya  tersebut  adalah  dengan  mengembangkan  dan  menerapkan  strategi  baru  untuk mencegah  dan  mengobati  penyakit  dengan  MTBS  (3,  2011).  Strategi  ini  meliputi:  1) Meningkatkan  keterampilan  tenaga  kesehatan  dalam  penanganan  kasus  balita  sakit  (dokter, perawat,  bidan,  petugas  kesehatan).  2)  Memperbaiki  sistem  kesehatan  agar  penatalaksanaan penyakit  pada  balita  lebih  efektif.  3)  Meningkatkan  praktik  keluarga  dan  masyarakat  dalam perawatan di rumah dan upaya pencarian pertolongan untuk kasus balita.
MTBS merupakan intervensi yang efektif untuk mengatasi masalah kematian bayi yang
disebabkan  oleh  Infeksi  Saluran  Pernafasan  Akut  (ISPA),  diare,  campak,  malaria,  malnutrisi, yang  sering  kali  merupakan  kombinasi  dari  kondisi-kondisi  tersebut.  Pendekatan  MTBS  di Indonesia  pada  awalnya  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  di  unit rawat jalan kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya termasuk Pustu, Polindes, Poskesdes), Edisi 2011.
Dari  3  (tiga)  konsep  dasar  strategi  MTBS  yang  telah  penulis  paparkan  di  halaman  11 (sebelas) pada poin pertama, menurut penulis perlu ditambahkan unsur budaya petugas. Budaya petugas yang dimaksud adalah budaya petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti empati dalam pelayanan, perhatian, kesabaran, tepo sliro. Praktek di lapangan banyak petugas yang  tidak  menerapkan  budaya  tersebut,  sehingga  banyak  prosedur  pemeriksaan  yang terlewatkan  baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja,  akibatnya  penyakit  tidak  terdiagnosa. Demikian  pula  dengan  beberapa  terapi/tindakan  yang  seharusnya  dilakukan  terhadap  pasien yang  terabaikan,  lebih  parahnya  lagi  berpengaruh  besar  terhadap  penulisan  status  kesehatan balita,  dan  penyumbang  terbesar  RDA  yang  tinggi.  Budaya  petugas  yang  kurang  baik berdasarkan pendapat peneliti terbentuk karena lingkungan sosial budaya setempat.
Berdasarkan  data  angka  kematian  dan  kesakitan  yang  tinggi  pada  balita,  maka  perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan khususnya pelayanan MTBS. Seperti halnya penelitian  yang  dilakukan  (Kiplagat  et  al.,  2014).  Hal-hal  yang  mempengaruhi  kualitas pelayanan  antara  lain  fasilitas,  dana  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  melakukan  penelitian tentang  dukungan  fasilitas  dan  dana  dalam  pelaksanaan  MTBS.  Serta  pengaruh  penyuluhan seperti penelitian yang dilakukan (Darwati et al., 2016) di Kabupaten Jayapura yang merupakan salah  satu  daerah  yang  dipilih  oleh  UNICEF  untuk  pelaksanaan  dan  penerapannya.  Untuk mengevaluasi  layanan  MTBS,  perlu  juga  dilakukan  evaluasi  sumber  daya  manusia  terkait kualitas  terutama  karakteristik  petugas  MTBS  meliputi  pendidikan,  pengetahuan,  usia,  lama bekerja  dan  pelatihan,  serta  sosial  budaya  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya.  Kualitas pelayanan MTBS dapat dinilai berdasarkan kepuasan, menggunakan formulir tatalaksana bayi dan  balita  serta  melakukan  observasi  langsung.  Alasan  inilah  yang  mendasari  peneliti melakukan  penelitian  tentang  kualitas  pelayanan  balita  oleh  tenaga  kesehatan  dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Kabupaten Jayapura, Provinsi  Papua.
Pelaksanaan  MTBS  di  wilayah  pengembangan  I  kategori  wilayah  perkotaan,  salah satunya  Puskesmas  Kota  Sentani  yang  berlokasi  di  Kelurahan  Hinekombe,  Kampung  Kemiri, jumlah kunjungan pasien MTBS sebanyak 30 - 40 pasien balita, yang dilayani dengan  protokol MTBS  tetap  sebanyak  10  pasien.  Petugas  pelayanan  MTBS  sebanyak  70  orang,  kunjungan pasien  selain  MTBS  setiap  harinya  kurang  lebih  150  -  200  pengunjung.  Petugas  pelayanan MTBS juga melayani pasien umum lainnya, selain pasien MTBS. Hasil  penelusuran penulis di Puskesmas Sentani, MTBS sudah berjalan, namun karena banyaknya kunjungan pasien, petugas mengabaikan  protap  MTBS,  angka  kematian  bayi  0  (nol)  karena  sebagian  besar  pasien  bayi yang tidak dapat ditangani di Puskesmas Sentani dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Yowari atau rumah sakit lain, berdasarkan informasi petugas, dan data rujukan bayi. Petugas pelayanan sudah  tersentuh  dengan  pelatihan  MTBS,  hanya  saja  budaya  sosial  kepedulian  terhadap pelayanan masyarakat perlu penguatan dari supervisi dalam hal ini Dinas Kesehatan.
Di Wilayah Kerja II yang termasuk dalam transisi geografis perkotaan Puskesmas Kanda, angka  kematian  bayi  cukup  tinggi  yaitu  9  bayi  selama  satu  tahun  dari  target  jumlah  bayi  di Puskesmas  Kanda  yaitu  895  bayi,  sedangkan  petugas  pelayanan  sebanyak  28  petugas.  Secara geografis,  akses  ke  fasilitas  rujukan  tidak  terlalu  jauh  antara  Puskesmas  dengan  Rumah  Sakit Perkotaan. Lebih parahnya lagi, tidak ada klinik MTBS, sehingga pasien MTBS dilayani seperti protokol tetap pasien dewasa. Petugas pelayanan menjalankan tugas hanya sekedar menjalankan tugas, jiwa sosial melayani dengan hati sudah tidak terlihat lagi.
Demikian  pula  dengan  Puskesmas  Demta  yang  terletak  di  wilayah  Pengembangan  III, yaitu  wilayah  pesisir.  Angka  kematian  bayi  adalah  12  bayi  meninggal  dalam  satu  tahun  pada tahun  2018,  sedangkan  target  bayi  hidup  adalah  506  bayi.  MTBS  tidak  berjalan  serta  tidak tersedianya  klinik  MTBS.  Jumlah  petugas  MTBS  sebanyak  21  orang.  Pasien  MTBS  dilayani sama  dengan  pasien  dewasa,  budaya  melayani  dengan  standar  MTBS  belum  menjiwai  pada
petugas  pelayanan,  meskipun  klinik  MTBS  belum  disiapkan.  Secara  geografis,  untuk  menuju akses rujukan sangat jauh dan medannya sulit.
Puskesmas  Kemtuk  dengan  angka  kematian  bayi  sebanyak  13  pasien  pada  tahun  2018, adapun  target  bayi  Puskesmas  Kemtuk  hanya  335  bayi,  petugas  MTBS  26  orang,  klinik pelayanan MTBS tidak beroperasi, seharusnya dengan jumlah pasien yang sedikit dan petugas yang  memadai  pelaksanaan  MTBS  dapat  berjalan.  Budaya  melayani  dengan  protokol  MTBS yang  tetap  belum  terbentuk  sama  sekali,  sementara  5  petugas  pelayanan  sudah  mendapatkan pelayanan  MTBS.  Akses  rujukan  dari  puskesmas  ke  rumah  sakit  cukup  jauh,  akibatnya pertolongan  untuk  pasien  MTBS  dengan  kondisi  berat  sulit  ditangani,  hal  ini  menjadi penyumbang angka kematian bayi yang cukup besar.
Dari  ketiga  Puskesmas  tersebut,  sebagai  penyumbang  kematian  bayi  terbesar,  pertama Puskesmas  Kemtuk  13  bayi,  kedua  Puskesmas  Demta  12  bayi,  Puskesmas  Kanda  9  bayi. Ketiganya  belum  berjalan  sama  sekali  dan  belum  membudaya  di  petugas  Puskesmas,  dengan berbagai alasan, mulai dari alasan rumit, membutuhkan waktu lama, tidak ada dukungan dana, sulit.  Semua  pasien  dilayani  sama  dengan  pasien  umum  lainnya,  sedangkan  bayi  wajib mendapatkan pelayanan MTBS.
Kebiasaan  petugas  pelayanan  yang  masih  enggan  menggunakan  kemampuan  dan keterampilannya untuk melayani dengan MTBS, perilaku cut compass/tidak menjalankan protap yang sudah ditetapkan secara keseluruhan, Riskesdas 20012 dan data profil Dinkes Kabupaten Jayapura  tahun  2018  berdasarkan  kajian  dari  4  Puskesmas  yang  berkontribusi  pada  tingginya angka  kematian  bayi  di  tiga  puskesmas  (Kanda,  Penulis  mencoba  mengurai  masalah  global budaya pelayanan dan melayani di Kabupaten Jayapura dengan dasar tiga Standar Manajemen Terpadu  Balita  Sakit  (MTBS)  Dari  permasalahan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  meneliti kualitas  pelayanan  yang  berpengaruh  pada  baiknya  pelayananan  kesehatan  di  Kabupaten Jayapura.

## Metode Penelitian
Terdapat  dua  metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  para  peneliti  dalam  lingkup  ilmu sosial,  yaitu  metode  kuantitatif  dan  metode  kualitatif,  Penelitian  kuantitatif  menurut  Robert Donmoyer  dalam  Prajitno,  (2015),  adalah  pendekatan-pendekatan  pada  studi  empiris  untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk angka dari narasi.
Sedangkan  dalam  Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset  menurut,  Creswell  (2013) menyajikan lima pendekatan dalam penelitian kualitatif yang diuraikan secara komparatif untuk memberikan  landasan  teoritis  dan  aplikatif  bagi  siapa  saja  yang  ingin  melakukan  penelitian kualitatif dengan salah satu dari kelima pendekatan tersebut. Kelima pendekatan tersebut adalah naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan pendekatan studi kasus. Berikut ini akan diuraikan  sekilas  mengenai  kelima  pendekatan  tersebut  baik  dari  segi  definisi,  jenis, prosedumya,  dan  analisis  data  dalam  laporan  penelitian  kualitatif.  Selanjutnya  kelima pendekatan  tersebut  akan  diaplikasikan  untuk  meneliti  fenomena  petugas  di  3  puskesmas  di wilayah Kabupaten Jayapura
Definisi penelitian kualitatif dapat ditemukan di banyak literatur. Metode kualitatif lebih menekankan  pada  pengamatan  fenomena  dan  lebih  menelaah  substansi  makna  dari  fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Creswell (2014) Menjelaskan bahwa  penelitian  yang  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  memiliki  ciri-ciri,  peneliti turun langsung ke lapangan untuk menemui responden yang mengalami secara langsung yang mengalami  permasalahan.  Oleh  karena  itu,  peneliti  akan  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk menemui  responden  dan  mencari  data  atau  pokok  permasalahan  dengan  cara  berkomunikasi langsung  dengan  responden  dan  memperhatikan  perilaku  responden,  sehingga  terjadi percakapan  secara  langsung  (tatap  muka).  Cara  inilah  yang  menurut  Creswell  penelitian kualitatif dilakukan pada lingkungan yang alamiah.
Dalam  konteks  ini,  penelitian  kualitatif  yang  akan  peneliti  lakukan  menggunakan instrumen:  mengumpulkan  data  sendiri  melalui  studi  dokumentasi,  observasi  perilaku,  atau wawancara dengan responden, dari 3 (tiga) sampel puskesmas yang berbeda secara geografis di Kabupaten  Jayapura  yang  berkaitan  dengan  sosial  budaya  di  3  (tiga)  puskesmas  di  3  (tiga) wilayah geografis yang berbeda dan wilayah adat yang berbeda di Kabupaten Jayapura.
Data  kemudian  dikumpulkan  dari  ketiga  Puskesamas  tersebut,  kemudian  peneliti menelaah  seluruh  data  yang  telah  terkumpul  dan  menterjemahkan  setiap  data  yang  diperoleh, dan  mengelolanya  menjadi  hasil  pengumpulan  data  secara  induktif  dan  deduktif  dengan membangun kategori-kategori, dan hasilnya di evaluasi, dari penilaian yang paling rendah dan paling  tinggi,  kemudian  dari  data  tersebut  peneliti  mengolah  data  tersebut  menjadi  sebuah rangkuman  data  yang  lebih  riil  antara  observasi  awal  dan  penelitian  mendalam  melalui penelusuran  secara  mendalam  baik  melalui  wawancara,  dan  peneliti  langsung  turun  observasi langsung.
Proses  ini  memberikan  gambaran  tentang  upaya  peneliti  dalam  mengolah  data  secara mendalam  dan  mengelaborasi  basis  data  penelitian  hingga  peneliti  berhasil  membangun kumpulan data yang lengkap. Dalam proses ini, peneliti melibatkan responden secara interaktif.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura, dengan sampel 3 (tiga) Puskesmas di tiga suku  asli  Papua  yang  merupakan  masyarakat  Kabupaten  Jayapura,  yaitu  Puskesmas  Sentani yang  berada  di  Wilayah  Kerja  I  (perkotaan),  Puskesmas  Kemtuk  di  Wilayah  Kerja  II (pegungunangan), Puskesmas Depapre yang berada di Wilayah Kerja III (pesisir pantai) terkait dengan pandangan kesehatan MTBS dengan sosiokultural, peneliti akan melakukan pengamatan kepada masyarakat OAP, non OAP di 3 (tiga) Puskesmas tersebut.
Ketertarikan  penulis  untuk  melakukan  penelitian  ini  pada  tiga  Puskesmas  di  Kabupaten Jayapura,  dikarenakan  adanya  perbedaan  sosial  budaya  pada  ketiga  Puskesmas  tersebut, Wilayah Binaan I telah mengalami percampuran budaya, Wilayah Binaan II daerah pegunungan yang  secara  geografis  dekat  dengan  kota  namun  secara  sosial  budaya  masyarakat  asli  Papua, Wilayah Binaan III secara geografis terpencil dari masyarakat asli Papua. Akibat dari dominasi masyarakat  tersebut,  disinyalir  telah  berdampak  pada  konsep  pemahaman  sosiokultural kesehatan MTBS masyarakat budaya asli Papua atau OAP (Orang Asli Papua) dan pandangan kesehatan MTBS terhadap budaya masyarakat Non OAP/pendatang serta masyarakat OAP yang telah  dielaborasi  oleh  masyarakat  Non  OAP  di  tiga  Puskesmas  Distrik  yang  peneliti  jadikan lokus.
Perbedaan sosial budaya antara masyarakat OAP dan Non OAP penting untuk  disatukan, karena  dengan  adanya  perubahan  modern  dan  pembauran  antara  OAP  dan  Non  OAP  dapat membawa perubahan pola pikir. Oleh karena itu, pengamatan utama dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok masyarakat OAP dan Non OAP di 3 (tiga) Puskesmas yang peneliti lakukan dengan analisis utama adalah perilaku kehidupan sosial masyarakat dan petugas kesehatan yang diamati baik OAP maupun Non OAP.

## Teknik pengumpulan dan analisis data
Menurut Creswell (2013), dalam melakukan prosedur pengumpulan data, seorang peneliti dibatasi  untuk  mengumpulkan  informasi  melalui  observasi,  dan  wawancara  terstruktur  dan tidak terstruktur dalam hal melakukan studi dokumentasi, materi visual, dan upaya merancang protokol untuk merekam informasi dengan cara merekam.
Dalam melakukan langkah pengumpulan data, lokasi penelitian dan individu yang akan dilibatkan sebagai responden dipilih secara sengaja dan terencana. Oleh karena itu, Miles dan Huberman (1994) mengatakan bahwa dalam hal ini seorang peneliti perlu memperhatikan empat aspek: (1) setting (lokasi penelitian), (2) aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai), (3) kejadian (kejadian apa yang dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi), dan (4) proses (hakikat kejadian yang dirasakan oleh aktor dalam setting penelitian).
Lebih  lanjut,  Creswell  menjelaskan  bahwa  seorang  peneliti  dalam  melakukan  observasi kualitatif, berarti seorang peneliti akan terjun langsung ke lapangan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan turun menemui responden di delapan suku untuk mengamati  setiap perilaku
dan aktivitas di lokasi penelitian. Dalam melakukan kegiatan observasi,  peneliti akan merekam, mencatat  dengan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  penelitian.  Kemudian  wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara peneliti dan responden. Selain itu, selama proses penelitian berlangsung,  peneliti  dapat  mengumpulkan  dokumen  (studi  dokumen)  berupa  surat  kabar, makalah, dan laporan-laporan kantor. Selain  itu, data dalam bentuk bahan audio dan visual.
Dari  semua  data  yang  telah  dikumpulkan,  peneliti  kemudian  menganalisis  data-data tersebut.  Creswell  (2007),  Rosman  dan  Rallis  (1998)  menjelaskan  hal  tersebut:  Analisis  data adalah  proses  berkelanjutan  yang  membutuhkan  refleksi  terus  menerus  terhadap  data,  dimana seorang  peneliti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  analitis,  dan  menulis  catatan-catatan singkat  selama  penelitian  berlangsung.  Maksudnya  adalah  ketika  peneliti  turun  di  lokasi penelitian  untuk  menemui  responden  dalam  mengumpulkan  data  dengan  cara  mewawancarai responden, maka peneliti sudah dapat menganalisis data yang diperoleh.

## Alat-alat penelitian
Seorang  peneliti  perlu  mempersiapkan  diri.  Adapun  alat  bantu  penelitian  yang  harus dipersiapkan  oleh  seorang  peneliti,  selain  mempersiapkan  jasmani  dan  rohani,  juga  perlu mempersiapkan  sarana  pendukung  untuk  sampai  di  lokasi  penelitian  seperti  kendaraan  dobel gardan dan bahan bakar yang cukup, karena jarak tempuh pulang pergi ke Puskesmas kurang lebih 9 jam perjalanan darat dengan medan yang cukup berat. Selain itu, seorang peneliti perlu memperhatikan  karakteristik  daerah  penelitian  termasuk  masyarakatnya.  Begitu  juga  dengan peralatan teknis yang harus dipersiapkan dari rumah, antara lain lembar instrumen, pulpen, buku untuk mencatat, kamera. Karena di Distrik Kemtuk jaringan listrik sangat terbatas, maka untuk instrumen yang berhubungan dengan mesin fotokopi harus dipersiapkan dari rumah. Selain itu, wilayah  Puskesmas  Kemtuk  belum  sepenuhnya  terjangkau  oleh  sinyal  telekomunikasi,  sinyal telepon seluler tampak tenggelam/atau tidak stabil bahkan hilang sinyal.
Khusus untuk lokasi penelitian dominasi OAP, diperlukan pendekatan kepada tokoh adat. Selain itu, peneliti membutuhkan persiapan bahan kontak seperti kapur sirih pinang sebagai alat kontak  dalam  berkomunikasi.  Dalam  penelitian  Pamungkas  (2018),  strategi  membangun ketahanan sosial masyarakat Asmat secara khusus dan masyarakat Papua secara umum menjadi kata kunci untuk menyelamatkan masa depan masyarakat Papua.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  di  puskesmas  sentani  kualitas  pelayanan  kesehatan terhadap  Balita  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan  layanan  telah menggunakan metode MTBS (Manajemen terpadu Balita sakit) yaitu urutan layanan mulai dari pendaftaran, kaji awal, pemeriksaan laboratorium, peracikan obat sampai dengan rujukan sudah sesuai dengan standart yang ditetapkan berdasarkan SOP (standart operasional prosedur )yang ada di Puskesmas,dan proses dilakukan secara utuh dan penilaian yang dilakukan tepat sesuai SOP.
Berbeda  sedikit  dengan  hasil  penelitian  di  puskesmas  Depapre    yang  masuk  wilayah pembangunan II, kualitas  pelayanan kesehatan terhadap Balita telah dilaksanakan dengan baik, namun  tidak  sebaik  proses  di  Puskesmas  sentani  hal  ini  dibuktikan  dengan  layanan  telah menggunakan metode MTBS(Manajemen terpadu Balita sakit) yaitu urutan layanan mulai dari pendaftaran, kaji awal, pemeriksaan laboratorium, peracikan obat sampai dengan rujukan sudah sesuai  dengan  standart  yang  ditetapkan  berdasarkan  SOP(standart  operasional  prosedur  )yang ada di Puskesmas, hal ini disebabkan karena tidak semua petugas dan masyarakat melaksanakan proses layanan MTBS  secara utuh melainkan hanya sebagian saja,begitu pula penilaiannya da yang sesuai ada yang belum sesuai dengan standart,atau penilaian pada setiap langkahnya masih ada yang salah atau kurang tepat.
Observasi  Berbeda  jauh  dengan  hasil  penelitian  di  puskesmas  sentani  di  wilayah pembangunan  I    dan    II  ,  Puskesmas  Kemtuk    yang  masuk  wilayah  pembangunan  III,  proses pelayanan  kesehatan  terhadap  Balita  telah  dilaksanakan  dengan  kualitas  yang  kurang  baik, dengan    hasilnya  tidak  sebaik  sentani  dan  depapre  hal  ini  dibuktikan  dengan  proses  layanan
belum  menggunakan  metode  MTBS(Manajemen  terpadu  Balita  sakit)  yaitu  urutan  layanan mulai  dari  pendaftaran,  kaji  awal,pemeriksaan  laboratorium,  peracikan  obat  sampai  dengan rujukan  sudah  sesuai  dengan  standart  yang  ditetapkan  berdasarkan  SOP(standart  operasional prosedur  )yang  ada  di  Puskesmas,  hal  ini  disebabkan  karena  tidak  semua  petugas  dan masyarakat  atau belum adanya petugas yang melaksanakan proses layanan balita sakit dengan SOP  yaitu  menggunakan  protap  MTBS.  sehingga  hasilnya  masih  kualitas  sangat  jauh  dari standart.
Salah satu indikator Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 terkait kesehatan balita  yaitu  jumlah  Kabupaten/Kota  yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  balita.  Dan salah  satu  kriteria  dari  indikator  kesehatan  balita  ini  adalah  seluruh  puskesmas  melaksanakan MTBS pada kunjungan balita sakit (Kemenkes, 2020). Saat ini kualitas pelayanan MTBS yang baik telah diterapkan pada puskesmas di wilayah pengembangan I, II, dan III.
Pelaksanaan  MTBS  di  wilayah  pengembangan  I  kategori  wilayah  perkotaan,  salah satunya  Puskesmas  Kota  Sentani  yang  berlokasi  di  Kelurahan  Hinekombe,  Kampung  Kemiri, bahwa  hasil  penelusuran  penulis  di  Puskesmas  Sentani,  MTBS  sudah  berjalan,  namun  karena banyaknya kunjungan pasien, petugas mengabaikan protap MTBS, angka kematian bayi 0 (nol) karena sebagian besar pasien bayi yang tidak dapat ditangani di Puskesmas Sentani dirujuk ke Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Yowari  atau  rumah  sakit  lain,  berdasarkan  informasi petugas, dan data rujukan bayi. Hal ini sejalan dengan alur pelayanan terhadap baiknya kualitas pelayanan  MTBS  pada  Puskesmas  Haruyan  (Puskesmas  Haruyan,  2020)  dan  Puskesmas Kalibaru (Puskesmas Kalibaru, 2020) serta petugas pelayanan sudah tersentuh dengan pelatihan MTBS.  Protap  layanan  MTBS  yang  diterapkan  sejalan  dengan  penelitian  oleh  (Moertini  & Harjono, 2023)
Di wilayah pengembangan I yang termasuk dalam transisi geografis perkotaan Puskesmas Kanda, angka kematian bayi cukup tinggi yaitu 9 bayi selama satu tahun dari target jumlah bayi di Puskesmas Kanda yaitu 895 bayi, sedangkan petugas pelayanan sebanyak 28 petugas. Secara geografis,  akses  ke  fasilitas  rujukan  tidak  terlalu  jauh  antara  Puskesmas  dengan  Rumah  Sakit Perkotaan. Alur pelayanan di puskesmas Kanda sama baiknya dengan di Harapan serta protap layanan  MTBS  yang  diterapkan  sejalan  dengan  penelitian  oleh  (Moertini  &  Harjono,  2023). Hanya  saja  letak  puskesmas  yang  berada  di  wilayah  transisi  perkotaan  ini  jumlah  masyarakat pendatang belum sepadan dengan jumlah masyarakat lokal yang sesuai dengan penelitian oleh Ondikeleuw  dan  Ma'rif  (2015)  terkait  faktor budaya  sosial  sehingga  modernisasi  pengetahuan budaya  sosial  masyarakat  belum  sebaik  di  wilayah  puskemas  Harapan.  Petugas  pelayanan menjalankan  tugas  hanya  sekedar  menjalankan  tugas,  jiwa  sosial  melayani  dengan  hati  sudah tidak terlihat lagi hal ini disebabkan faktor sosial budaya.
Demikian pula di Puskesmas Demta yang terletak di wilayah Pengembangan II, yaitu wilayah pesisir. Angka kematian bayi adalah 12 bayi meninggal dalam satu tahun pada tahun 2018, sedangkan target bayi hidup adalah 506 bayi. MTBS tidak berjalan serta tidak tersedianya klinik  MTBS.  Jumlah  petugas  MTBS  sebanyak  21  orang.  Secara  alur  pelayanan  terhadap baiknya kualitas pelayanan dan rujukan bayi telah berjalan sesuai dengan pelayanan di wilayah pengembangan  II  serta  protap  layanan  MTBS  yang  diterapkan  sejalan  dengan  penelitian  oleh (Moertini  &  Harjono,  2023).  Akibat  faktor  budaya  di  wilayah  pengembangan  II  sehingga melayani dengan standar MTBS belum menjiwai pada petugas pelayanan.
Puskesmas Kemtuk di wilayah Pengembangan III dengan angka kematian bayi 13 pasien pada tahun 2018, adapun sasaran bayi Puskesmas Kemtuk hanya 335 bayi, petugas MTBS 26 orang, 5 petugas layanan  sudah mendapatkan pelayanan MTBS. Akses rujukan dari puskesmas ke  Rumah  Sakit    cukup  jauh,  akibatnya  pertolongan  untuk  pasien  MTBS  dalam  kondisi  berat sulit  ditangani,  inilah  penyumbang  besarnya  angka  kematian  bayi.  Dalam  kedua  wilayah pengembangan  tersebut  (II,  III),  sebagai  penyumbang  kematian  bayi  terbesar,  Puskesmas Kemtuk 13 bayi, Puskesmas Demta 12 bayi, Puskesmas Kanda 9 bayi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  kualitas  pelayanan  kesehatan  terhadap  Balita  telah
dilaksanakan dengan baik di beberapa puskesmas, seperti Puskesmas Sentani dan Puskesmas Depapre, yang telah menggunakan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dengan urutan layanan mulai dari pendaftaran, kaji awal, pemeriksaan laboratorium, peracikan obat, dan  rujukan  yang  sesuai  dengan  standart  yang  ditetapkan  berdasarkan  SOP.  Namun,  di Puskesmas  Kemtuk,  proses  pelayanan  kesehatan  terhadap  Balita  telah  dilaksanakan  dengan kualitas yang kurang baik karena tidak semua petugas dan masyarakat melaksanakan proses layanan  MTBS  secara  utuh  dan  penilaian  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  standart. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan MTBS meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Puskesmas yang memiliki petugas yang telah dilatih MTBS dan sarana yang memadai serta anggaran yang cukup dapat melaksanakan pelayanan MTBS dengan baik.

## BIBLIOGRAFI
Creswell,  J.  W.  (2014).  Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Metode Campuran. SAGE.
Creswell,  J.  W.  (2013).  Penyelidikan  Kualitatif  dan  Desain  Riset:  Memilih  di  antara  Lima Pendekatan. SAGE.
Darwati, D., Mexitalia, M., Hadiyanto, S., Hartanto, F., & Nugraheni, S. A. (2016). Pengaruh Intervensi  Konseling  Feeding  Rules  dan  Stimulasi  Terhadap  Status  Gizi  dan Perkembangan  Anak  di  Posyandu  Kabupaten  Jayapura. Aksi  Spenduyo , 15 (6),  377. https://doi.org/10.14238/sp15.6.2014.377-84
Dasuki,  N.  D.,  &  Wibowo,  T.  (2012).  Evaluasi  Pelayanan  Manajemen  Terpadu  Balita  Sakit terhadap  Kesembuhan  Pneumonia  pada  Anak  Balita. Jurnal  Berita  Kedokteran Masyarakat (BKM) , 26 (4), 211. https://doi.org/10.22146/bkm.3461
Dewi,  D.  A.  (2015). Pengaruh  Konseling  tentang  Manajemen  Terpadu  Balita  Sakit  (MTBS) terhadap  Perilaku  Perawatan  Anak  Demam  oleh  Ibu  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Kasihan II Bantul . http://digilib.unisayogya.ac.id/30/
Dumatubun,  A. E. (2002). Kebudayaan, Kesehatan Orang Papua dalam Perspektif Antropologi Kesehatan. Jurnal Antropologi Pap .
Florentianus.  (2021).  Pelaksanaan  Manajemen  Terpadu  Balita  Sakit  (MTBS)  di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Dasar  (PUSKESMAS)  di  Kabupaten  Kupang.  In Flobamora Nursing Jurnal (Vol. 1, Issue 1). Bulan Oktober Tahun.
Gera, T., Shah, D., Garner, P., & Sachdev, H. S. (2012). Strategi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) untuk anak balita: dampak terhadap kematian, pemanfaatan layanan dan kesakitan. Database Cochrane tentang Tinjauan Sistematis. https://doi.org/10.1002/14651858.cd010123
Griapon,  K.  V.,  &  Ma’rif,  S.  (2016).  Pola  Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelenggaraan Pembangunan  di  Wilayah  Pembangunan  III  Grime  Kabupaten  Jayapura-Papua. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 4 (1), 13. https://doi.org/10.14710/jwl.4.1.13-28 Hardanti, R. D. (2015). Evaluasi Pengobatan Penyakit Pneumonia pada Pasien Balita dengan Pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit ( Mtbs ) di Puskesmas Kapuas Kabupaten Sanggau. Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN , 3 (1), 193015.
Indonesia,  K.  K.  (2014). Penyelenggaraan  Manajemen  Terpadu  Balita  Sakit  Berbasis Masyarakat , Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Irwan, M. (2018). Hubungan Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit Dengan Pencapaian Target Penyakit Diare Di Wilayah Kerja Puskesmas  Pamboang  Kabupa  Ten  Majene. Bina  Generasi , 9 (2),  23–34. https://doi.org/10.35907/jksbg.v9i2.42 Isniati,  I.  (2012).  Kesehatan  Modern    Dengan  Nuansa  Budaya. Jurna  Kesehatan Masyarakat Andalas , 7 (1), 39–44. https://doi.org/10.24893/jkma.v7i1.106 Pamungkas Kiplagat, A., Musto, R., Mwizamholya, D. L., & Morona, D. (2014). Factors influencing the implementation  of  integrated  management  of  childhood  illness  (IMCI)  by  healthcare
workers  at  public  health  centers  &  dispensaries  in  Mwanza,  Tanzania. BMC  Public Health , 14 (1). https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-277
Kemenkes.  (2020). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  2020-2024 . https://p2pm.kemkes.go.id/storage/informasipublik/content/laporan_1616942308. pdf
Kusbandiyah, J. (2014). Analisis Kinerja Bidan Puskesmas Dalam Pelayanan Mtbs Di Wilayah Dinas  Kesehatan  Kota  Malang. Jurnal Ilmiah  Kesehatan  Media  Husada , 2 (2). https://doi.org/10.33475/jikmh.v2i2.146
Ministry  Health  of  Indonesia  (2008).  Manajemen  Terpadu  Balita  Sakit  (MTBS).  Ministry Health of Indonesia.
Moertini,  V.,  &  Harjono,  K.  (2023).  Pengembangan  Sistem  Informasi  Manajemen Terpadu  Balita  Sakit  (Mtbs)  Untuk  Puskesmas. Sarwahita , 20 (01),  97–117. https://doi.org/10.21009/sarwahita.201.10
Mustikaningsih,  D.,  Rahmat,  R.,  &  Frastika,  R.  (2019).  Beban  Kerja  Perawat  Dalam Pelaksanaan  Manajemen  Terpadu  Balita  Sakit  di  Puskesmas  Wilayah  Kerja  Dinas
Kesehatan Kabupaten Bandung. Jurnal Smart Keperawatan , 6 (1), 13. https://doi.org/10.34310/jskp.v6i1.219
Ondikeleuw, H. M., & Ma’rif, S. (2015). Peran Kelembagaan Adat Dalam Pengadaan Lahan Untuk  Pembangunan  di  Kota  Sentani  Kabupaten  Jayapura  Provinsi  Papua. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota , 11 (2), 182. https://doi.org/10.14710/pwk.v11i2.10847 Puskesmas Kalibaru. (2020). Pelayanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) pada Puskesmas Kalibaru . https://sippn.menpan.go.id/pelayanan- publik/8097434/dinas-kesehatan/pelayanan-manajemen-terpadu-balita-sakit-mtbs
Puspitarini,  D.,  &  Hendrati,  L.  Y.  (2013).  Evaluasi  Pelaksanaan  MTBS  Pneumonia  di Puskesmas  di  Kabupaten  Lumajang  Tahun  2013. Jurnal  Berkala  Epidemiologi,
1 (2),291– 301.
Wardani, A. T. A. (2016). Analisis Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (Mtbs) Terhadap Kejadian Pneumonia Balita Di Puskesmas Halmahera
Copyright holder: Farid Yusuf (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: