## TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

## Norika Fajriana
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan E-mail: fajriananorika@gmail.com

## Abstract :
Court  trial  by  using  teleconference  has  not  been  regulated  in  Act  Number  8  of  1981 concerning the Code  of  Criminal  Procedure  (KUHAP).  it is only regulated implicitly  in  Act as lex specialis regulating the development of evidence instruments, while the explicit regulation on teleconference  can  be  found  in  judge-made  law,  namely  the  Supreme  Court’s  Verdict  No.  112 PK/Pid/2006.  Therefore,  it  is  deemed  necessary  to  amend  the  Code  of  Criminal  Procedure (KUHAP)  related  with  the  use  of  teleconference  in  criminal  casse  trial  at  the  court.  If  it  is  so difficult to amend the Code (KUHAP) at least it can ve made in a from of Act or Court Verdict.
The utilization of teleconference in criminal case trial at the court is in conformity with the principle of quick, simple, and low coast trial and the principle of the trial with the presence of the accused (defendant). Basically, te use of teleconference in criminal case trial at the court is the same as the common trial in general which is conducted directly, orally, and transparently in order  seek  and  find  material  justice.  it  is  true  that  the  legal  principleis  the  basis  for  the formation  of  the  articles  in  Code  of  Criminal  Procedure  (KUHAP),  but  if  they  are  not  in  line with the living values in the society it is quite reasonable that such rules are excepted.
Keywords: Teleconference, Legal Regulation, the Existence of Trial

## Abstrak :
Pengaturan hukum tentang pemeriksaan persidangan melalui teleconference belum diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara lex  specialist  mengatur  mengenai  perkembangan  alat  bukti  sedangkan  ketentuan  yang  secara tegas  mengatur  mengenai  teleconference  terdapat  dalam  yurisprudensi,  yakni  Putusan Mahkamah  Agung  No.  112  PK/Pid/2006.  Untuk  itulah  diperlukan  perubahan  pada  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  berkaitan  dengan  pengaturan penggunaan teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Jika begitu susah melakukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) setidaknya dapat dibuat dalam bentuk Undang-Undang atau Keputusan Pengadilan.
Penggunaan teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan telah sesuai dengan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  serta  asas  pemeriksaan  dengan hadirnya  terdakwa.  Pada  dasarnya  penggunaan  teleconference  dalam  pemeriksaan  perkara pidana di pengadilan sama saja dengan cara pemeriksaan biasa pada umumnya yang dilakukan secara  langsung  dengan  llisan  dan  transparan  guna  mencari  dan  menemukan  kebenaran materiil.  Memang  asas  merupakan  landasan  terbentuknya  pasal-pasal  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  namun  jika  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maka wajar jika disimpangi.
Kata kunci: Teleconference, Pengaturan Hukum, Keberadaan Pemeriksaan

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkembangan  Teknologi  Informasi dan  Komunikasi  (TIK)  ini  berdampak  pada sistem  hukum  di  Indonesia.  Salah  satunya adalah  pemeriksaan  perkara  pidana  di pengadilan yang dilakukan dengan teleconference ,  yang  sampai  saat  ini  masih menimbulkan  perdebatan  panjang,  karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang teleconference dan  tidak  mengenal  bukti- bukti elektronik. 1
Selain  itu  jika  melihat  keberadaan pemeriksaan teleconference di  pengadilan, terkait  asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan biaya  ringan  serta  asas  pemeriksaan  dengan hadirnya terdakwa, dinilai tidak mewujudkan kedua asas tersebut.
Padahal  dalam  dunia  peradilan  di Indonesia penggunaan teleconference pernah  dilakukan,  yakni  pada  tahun  2002, Mahkamah  Agung  (MA)  pertama  kali memberikan  izin  kepada  mantan  Presiden BJ.  Habibie  untuk  memberikan  kesaksian lewat teleconference dalam kasus penyimpangan  dana non-budgeter Bulog atas  nama  terdakwa  Rahardi  Ramelan. Kemudian  dalam  kasus  pelanggaran  Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Timur yang  meminta  Pengadilan  Negeri  (PN)
1 Lilik  Mulyadi. Teleconference  dan  Pembuktian dalam
KUHAP . http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/7/10/op 1.htm . Diakses pada tanggal 15 Maret 2015.
Jakarta  Pusat  dengan  alasan  keamanan  dan efisiensi waktu. Sehingga kesaksian teleconference tersebut dilaksanakan di kota Dili,  sementara  terdakwa  di  Pengadilan Negeri  (PN)  Jakarta  Pusat.  Begitu  pula dengan  persidangan  Abu  Bakar  Ba’asyir, terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa  gereja di  malam Natal  tahun  2000 dan  rencana  pembunuhan  kepada  Megawati yang  pada  saat  itu  masih  menjabat  sebagai Wakil  Presiden.  Selain  itu  di  Bali  juga pernah  dilakukan  pemeriksaan  saksi  dengan teleconference yang dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam kasus terorisme  Bom  Bali  yang  terdakwanya adalah Ali Gufron alias Muklas alias Sofwan yang  mana  menghadirkan  saksi  Wan  Min bin Wan Mat yang berada di Malaysia. 2 Dan terakhir  tahun  2011  pemeriksaan  melalui teleconference kembali  dipraktekkan  dalam kasus  Abu  Bakar  Ba’asyir  terhadap  16 (enam  belas)  saksi  yang  akan  memberikan kesaksian. 3
Berdasarkan kasus-kasus tersebut diatas,  dimana  dalam  proses  pemeriksaan perkaranya disampaikan melalui teleconference telah  menunjukkan  bahwa hukum  senantiasa  berdialektika  dengan aspek  non  hukum.  Maka  tidak  menutup kemungkinan hukum juga akan berdialektika dengan teknologi.
2 Ibid.
3 Ibid.

## B. Rumusan Masalah
Adapun  permasalahan  yang  ingin dibahas  dalam  usulan  tesis  ini  adalah sebagai berikut:
Bagaimana  pengaturan  hukum  tentang pemeriksaan melalui teleconference ?
Bagaimana  keberadaan  pemeriksaan teleconference dalam  mewujudkan  asas peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan serta  asas  pemeriksaan  dengan  hadirnya terdakwa?

## PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum tentang
Pemeriksaan  Persidangan  Melalui

## Teleconference
Walaupun  pemeriksaan  persidangan melalui teleconference telah  beberapa  kali dilakukan,  pada  kenyataannya  pengaturan hukumnya  belum  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  melainkan  hanya  diatur  secara tersamar  dalam  undang-undang  yang  secara lex specialist mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan  secara  tegas  mengatur  mengenai teleconference terdapat dalam yurisprudensi, yakni  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  112 PK/Pid/2006  kasus  Schapelle  Leigh  Corby, namun  dalam  kasus  ini  permohonan pemeriksaan  saksi  melalui teleconference tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung (MA)  dengan  dalil  bahwa  dalam  sistem hukum civil  law ,  yurisprudensi  bersifat
persuasif  “sehingga  tidak  ada  kewajiban bagi  hakim  di  Indonesia  menggunakan teleconference dan  bukan  pula  merupakan keharusan  menurut  hukum  acara  pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan teleconference dalam  proses pemeriksaan saksi”. 4
Sehubungan dengan penggunaan teleconference tersebut,  ketentuan  yang dapat dijadikan sebagai dasar guna mengukur kekuatan dan penilaian alat bukti, antara  lain  dengan  memperhatikan  dan mengkaji ketentuan-ketentuan  yang terdapat dalam  Pasal  183  sampai  dengan  Pasal  189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jis Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP);  Pasal  284 ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  serta  Pasal  10  ayat (1)  dan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. 5
Tidak diaturnya pemeriksaan persidangan  melalui teleconference dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  maka  selama  ini  penggunaan teleconference dalam
pemeriksaan persidangan hanya bergantung pada kesadaran  hakim  berdasarkan  Pasal  10  ayat
4 K.  Eddy  Pramana. Legalitas  Keterangan  Saksi Secara  Teleconference  dalam  Pembuktian  Perkara Pidana. http://pramana- recht.blogspot.co.id/2012/01/legalitas-keterangan- saksi-secara.html?m=1 .  Diakses  pada  tanggal  15 Maret 2015.
5 Dewi Rohayati. Kekuatan Hukum Teleconference dalam  Acara  Pembuktian  Perkara
Pidana , hlm. 14.
(1)  dan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang  disebabkan  kekosongan hukum (rechtsvacum) .
Adanya  penetapan  hakim  tentang penggunaan teleconference terhadap contoh- contoh  kasus  yang  telah  penulis  bahas sebelumnya  dapat  diterima  secara  hukum karena  hakim  tidak  dapat  menolak  suatu perkara  dengan  alasan  tidak  ada  hukumnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jadi bagaimanapun situasinya hakim memiliki  kewajiban    memeriksa  dan menjatuhkan  putusan,  yang  berarti  ia  wajib menemukan hukumnya.
Didasarkan  pemikiran  bahwa  dalam masyarakat  yang  masih  mengenal  hukum tidak  tertulis  serta  adanya  pergolakan  dan peralihan,  hakim  merupakan  perumus  dan penggali  nilai-nilai  yang  hidup  dikalangan rakyat,  untuk  itu  ia  harus  terjun  ke  tengah masyarakat untuk  mengenal,  merasakan dan mampu  menyelami  perasaan  hukum  dan keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. Dengan  demikian  hakim  dapat  memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan  masyarakat 6 hal  ini  sesuai  dengan Pasal 5  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Jadi,  tugas  penting  hakim  ialah menyesuaikan  undang-undang  dengan  hal- hal  nyata  di  masyarakat.  Apabila  undang-
6 Ibid ., hlm. 167.
undang  tidak  dapat  dijalankan  menurut  arti katanya, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. 7
Untuk melakukan pemeriksaan terhadap  saksi  dan/atau  terdakwa,  dalam konteks pemanfaatan teknologi teleconference yang  sampai penulisan karya ilmiah  ini  belum  juga  diatur  secara  tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga menurut penulis perlu  dilakukan  upaya  perubahan  hukum terkait  dengan  pengaturan  pemanfaatan teleconference dalam  pemeriksaan  perkara pidana di pengadilan.
Jika  melakukan  perubahan  pada  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  begitu  sulit  dan  memakan  waktu yang lama, setidakya pengaturan penggunaan teleconference dalam pemeriksaan  perkara  pidana  di  pengadilan dapat  dibuatkan  dalam  bentuk  undang- undang  atau  berupa  keputusan  pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya mengingat putusan pengadilan juga merupakan  hukum,  karena  yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum.
Perkembangan  hukum  yang  relatif pesat  tidaklah  cukup  diatur  dalam  suatu perundang-undangan. Contohnya teleconference ,  dimana  karena  tidak  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
7 Ibid .
Pidana (KUHAP) maka tidak dapat dilakukan.  Padahal,  sebenarnya  muara  dari penegakan  hukum  idealnya  harus  relatif tertuju  kepada  kebenaran  materiilah  yang harus  dicari  sehingga  aspek  yang  bersifat administratif,  formal  dan  relatif  kurang substansial, hendaknya ditinggalkan. 8
Akan  tetapi  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) sendiri  juga  tidak  ada  ketentuan  yang melarang terhadap penggunaan teleconference itu sendiri. 9
Karena  itu  diperlukan  peran  aktif hakim  sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, guna melakukan penemuan hukum baru (rechtfinding) untuk  mencapai  kebenaran materiil dan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat.  Oleh  sebab  itu  penulis  setuju dengan  penggunaan  atau  pun  pemanfaatan teleconference dalam pemeriksaan persidangan  bagi  penegakan  hukum  dengan catatan  tidak  bertentangan  dengan  norma dan  ketertiban  umum  yang  berlaku  di masyarakat.
Dengan demikian perlu segera dilakukan  perubahan  pada  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) yang  berlaku  saat  ini  terkait  dengan pengaturan penggunaan teleconference dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  di pengadilan,  sehingga  kedepannya  tidak  lagi
8 Lilik Mulyadi. Op. Cit ., hlm. 126-127.
9 Sinta Dewi HTP. Op. Cit ., hlm. 199.
menjadi  polemik  bagi  para  penegak  hukum karena kepastian hukumnya telah terjamin.
B. Keberadaan  Pemeriksaan Teleconfe- rence dalam Mewujudkan Asas Peradilan  Cepat,  Sederhana  dan Biaya  Ringan  serta  Asas  Pemerik- saan dengan Hadirnya Terdakwa Penggunaan teleconference dalam pemeriksaan  perkara  pidana  di  pengadilan menurut  penulis  tidaklah  melanggar  asas- asas  umum  yang  berlaku pada hukum acara pidana. Asas-asas tersebut yaitu:
1. Asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan biaya ringan.
Asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan biaya  ringan  terdapat  pada  Pasal  50  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  selain  itu  juga  terdapat  dalam Pasal 4  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. a. Asas Peradilan Cepat
Pengertian  “peradilan  cepat”  tolak ukur  yang  dipergunakan  mendasarkan  pada ukuran batas waktu proses peradilan. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  serta  pemeriksaan didepan  persidangan.  Dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) secara tegas disebutkan dalam hal pembatasan  jangka  waktu  penangkapan, yakni  dalam  waktu  satu  kali  dua  puluh empat  jam.  Selanjutnya  tentang  jangka waktu  penahanan,  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  telah menetapkan jangka waktu penahanan beserta  perpanjangan  penahanan  secara limitatif.  Hal  ini  dapat  dicermati  dari ketentuan mengenai batas waktu penahanandai  seorang  penyidik  adalah  20 (dua  puluh)  hari.  Penahanan  ini  dapat diperpanjang  oleh  penyidik  ditambah  30 (tiga  puluh)  hari  dengan  izin  dari  Kepala Kejaksaan  Negeri  setempat.  Selanjutnya penuntut umum berwenang untuk melakukan  penahanan  terhadap  terdakwa dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  yang  bisa diperpanjang  selama  30  (tiga  puluh)  hari, dengan  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat.  Selanjutnya  Hakim  Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan penahanan  terhadap  terdakwa  paling  lama 30  (tiga  puluh)  hari,  bisa  diperpanjang  60 (enam  puluh)  hari  dengan  izin  dari  Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian Hakim Pengadilan tinggi berwenang untuk melakukan  penahanan  terhadap  terdakwa paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari,  bisa diperpanjang  60  (enam  puluh)  hari  dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung.
Selanjutnya Hakim Agung dapat melakukan penahanan  terhadap  terdakwa  paling  lama 30  (tiga  puluh)  hari,  bisa  diperpanjang  50 (lima  puluh)  hari  dengan  izin  dari  Ketua Mahkamah Agung.
b. Asas  Peradilan  Sederhana  dan  Biaya Ringan
Asas sederhana diartikan penyelenggaraan administrasi peradilan secara  terpadu,  proses  peradilan  tidak berbelit-belit  atau  rumit  tetapi  tertib,  proses peradilan  tidak  tertunda  sehingga  memakan waktu. 10 Makna  sederhana  tentunya  secara sempit  dapat  diartikan  tidak  berbelit-belit dan rumit. Penggunaan audio visual (teleconference) untuk  menghadirkan  saksi ke  persidangan  tidak  membuat  proses persidangan menjadi rumit karena penggunaan  teknologi  ini  sangat  mudah sehingga  persidangan  dapat  berjalan  seperti biasa,  tidak  ada  prosedur  yang  harus diperpanjang,  dan  yang  pasti  proses  tetap sederhana. 11
Asas  biaya  ringan  disini  maksudnya proses  peradilan  harus  dilakukan  dengan biaya  yang  seminimal  mungkin  atau  biaya ringan  tetapi  kebenaran  materiil  tetap tercapai. Asas biaya ringan bisa juga berarti biaya  penyelenggaraan  peradilan  ditekan sedemikian  rupa  agar  terjangkau  oleh pencari keadilan, guna menghindari pemborosan biaya.
Dengan  penggunaan teleconference membuat para  pihak  yang sedang diperiksa, baik  itu  saksi  dan/atau  terdakwa,  tetap berada  di  tempatnya  masing-masing,  tidak akan  mengganggu  kegiatan  dari  masing- masing  pihak  tersebut.  Misalnya  saksi dan/atau  terdakwa  berada  di  luar  negeri, maka  para  saksi  dan/atau  terdakwa  tidak
10 Sinta Dewi HTP. Op. Cit ., hlm. 191.
11 Sinta Dewi HTP. Op. Cit ., hlm. 191.
perlu  didatangkan  ke  persidangan  secara langsung  di  Indonesia  cukup  hanya  dengan menggunakan teleconference maka persidangan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, tanpa perlu mengeluarkan  biaya  yang  banyak  dan  tidak memakan banyak waktu.
Memang biaya penggunaan teleconference dalam  pemeriksaan  perkara pidana  di  pengadilan  masih  menjadi pertanyaan,  siapa  yang  akan  bertanggung jawab  terhadap  penggunaan teleconference sebaiknya  dibebankan.  Apakah  kepada mereka  yang  meminta  untuk  diadakan teleconference tersebut atau kepada pemerintah,  sehingga  dalam  pelaksanaan nantinya  tidak  akan  menjadi  hambatan. Sebenarnya  mengenai  biaya  penggunaan teleconference dapat disiasati dengan melakukan  kerjasama  dengan  pemerintah sendiri  agar  mendapat  tarif  khusus  atau dengan  cara  bekerjasama  dengan  instansi pemerintah lainnya, atau dapat juga bekerjasama  dengan  pihak  ketiga,  seperti yang  dilakukan  dalam  kasus  Rahardi Ramelan  yang  melibatkan  pihak  stasiun televisi  SCTV  dan  juga  dalam  peradilan HAM  Ad  Hoc  yang  dibiayai  oleh  Bank Dunia. 12
Namun  sekarang  ini  penggunaan teleconference dalam  pemeriksaan  perkara pidana  di  pengadilan  dapat  disiasati  dengan banyaknya  aplikasi  yang  mudah,  gratis  dan
12 Ibid ., hlm. 192.
bisa digunakan oleh siapa saja seperti Skype dan  Google  Plus  “Hangout”.  Seperti  yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN)
Lubuklinggau,  Sumatera  Selatan  dengan saksi  korban  yang  berada  di  Purworejo, Jawa Tengah, cukup hanya dengan menggunakan  aplikasi  Skype  yang  dapat diunduh secara gratis melalui internet, untuk melaksanakan persidangan secara teleconference dalam hal kasus pemerkosaan. 13
Selain itu, terkait dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Edmon  Makarim,  mengatakan  bahwa: 14
Teleconference tidak  perlu  menggunakan teknologi konvensional seperti “Direct Video”  atau  “up  link”  ke  satelit  yang memang  lebih  mahal,  namun  biaya  yang sangat  ekonomis  tetapi  sama  yaitu  dengan dukungan teknologi komputer salah satunya,  adalah  dengan  penggunaan  Voice Over  Internet  Protokol  (VOIP)  atau jalur  Global  untuk  komunikasi  suara  yang tidak asing lagi dalam komunitas telematika, yakni dengan penggunaan internet, teleconference juga  sudah  bisa  dilakukan asalkan  kondisi  jaringan  dasarnya  itu memang  kencang,  bagus  dan  prosesor  yang dipakai  bagus  melalui  beberapa  server  yang kecepatan frekuensinya tinggi juga.
13 Syamsul  Arief.  2013. Skype,  Teleconference diPengadilan dan KUHAP (online) .
http://news.detik.com/kolom/2189930/skype- teleconference-di-pengadilan-dan-kuhap . Diakses pada tanggal 12 Desember 2015
14 Ibid .
Dengan dipenuhinya asas biaya ringan dalam  beracara  pada  saat  memanfaatkan teknologi teleconference tersebut,  maka permasalahan  diskriminasi  hukum  dapat diatasi,  dengan  kata  lain  dapat  digunakan oleh  setiap  orang  yang  beracara  di persidangan,  sejauh  dianggap  perlu  oleh majelis  hakim 15 dan  penulis  mengharapkan tidak hanya pada kasus tertentu semata yang ketentuannya  bersifat lex  specialis tetapi juga  pada  ketentuan  yang  bersifat lex generalis .
Penggunaan teleconference dalam pemeriksaan  perkara  pidana  di  pengadilan, menurut penulis membuat segala sesuatunya menjadi  lebih  mudah,  tidak  bertele-tele  dan singkat.  Dengan  kondisi  demikian  maka sudah jelas, teleconference dalam persidangan dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga  saksi  dan/atau  terdakwa,  terutama terdakwa menjadi lebih jelas nasibnya, tidak lagi diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut disebabkan dakwaan yang dituduhkan kepadanya  berkelamaan  menghantui  dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.
2. Asas  pemeriksaan  dengan hadirnya terdakwa Salah  satu  asas  dalam  hukum  acara pidana  yang  dianut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  adalah bahwa  persidangan  dilaksanakan  dengan
15 Ibid ., hlm. 193.
hadirnya terdakwa. Asas ini termaktub  pada ketentuan  Pasal  154,  Pasal  155  dan seterusnya  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Di  dalam  persidangan,  pemeriksaan dimulai  ketika  terdakwa  hadir  di  dalam ruang  persidangan.  Tedakwa  dipanggil secara  sah  oleh  Penuntut  Umum.  Apabila setelah  terdakwa  dipanggil  secara  sah  tidak hadir  di  persidangan,  maka  persidangan tidak  dapat  dilaksanakan,  dan  hakim  ketua sidang  memerintahkan  kepada  penuntut umum  untuk  memanggil  kembali  terdakwa secara sah ke persidangan pada persidangan berikutnya. Apabila setelah panggilan kedua terdakwa  tetap  tidak  hadir  ke  persidnagan, maka  terdakwa  harus  dihadirkan  secara paksa ke persidangan.
Ketentuan  ini  tidak  berlaku  apabila terdakwa  lebih  dari  satu  dan  salah  satu  dari terdakwa  sudah  hadir  di  persidangan. Namun  apabila  terdakwa  hanya  satu  dan tidak  hadir  di  persidangan  setelah  dipanggil dua  kali  secara  sah  harus  dihadirkan  secara paksa ke persidangan. 16
Pasal  153  ayat  (2)  huruf  a  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) dapat ditafsirkan, bahwa pemeriksaan  dilaksanakan  secara  lisan  yang artinya  berupa  komunikasi  lansung  antara para  pihak  yang  memeriksa baik  hakim  dan penuntut  umum dengan dihadiri terdakwa. 17
Dengan adanya pemeriksaan yang
16 Tolib Effendi. Op. Cit ., hlm. 34.
17 Ibid .
dilaksanakan secara lisan, diharapkan informasi atau keterangan yang disampaikan dalam persidangan tersebut bukanlah informasi  atau  keterangan  yang  diperoleh dari orang lain  yang ada diluar persidangan, melainkan  harus  diperoleh  di  dalam  dan melalui  persidangan,  sehingga  informasi atau  keterangan  tersebut  dapat  terjamin kebenarannya.
Namun  yang  dipandang  pengecualian dari  asas  pemeriksaan  dengan  hadirnnya terdakwa  ialah  pelanggaran  lalu  lintas, demikian pula tindak  pidana  khusus,  seperti tindak  pidana  korupsi,  dimana  pengadilan dapat  memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara  tanpa  kehadiran  si  terdakwa (in absentia) .
Pasal  196  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) bahkan  mengatur  pengadilan  memutus perkara  dengan  hadirnya  terdakwa,  tetapi dalam  perkara  Tommy  Soeharto  yang dituntut karena didakwa melakukan beberapa  tindak  pidana,  di  antaranya pembunuhan terhadap hakim agung,
ternyata pembacaan putusan dapat dilaksanakan  tanpa  hadirnya  terdakwa. Alasannya  karena  terdakwa  dalam  keadaan sakit  yang  tidak  mungkin  dihadirkan  di persidangan,  sedangkan  penundaan  sidang tidak  dimungkinkan  lagi  berkaitan  dengan habisnya masa penahanan. 18
18 Al  Wisnubroto  dan  G  Widiartana. Op.  Cit ., hlm. 97.
Berdasarkan  pengecualian  dari  asas pemeriksaan  dengan  hadirnnya  terdakwa, maka  dapat  ditafsirkan  bahwa  keharusan datang  secara  “fisik”  langsung  ke  hadapan persidangan  bukanlah  sesuatu  hal  yang sangat  mutlak  agar  keterangan  terdakwa dapat dipandang sebagai alat bukti keterangan terdakwa yang sah.
Terutama  bagi  terdakwa  yang  sedang menjalani masa hukumannya, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan teleconference , sehingga tidak perlu lagi mengirim terdakwa ke negara lain (luar Indonesia) untuk menjalani pemeriksaan  secara  langsung  di  muka pengadilan dan negara pun dapat melakukan penghematan  biaya.  Karena  bagaimanapun pengiriman  terdakwa  dari  penjara  ke  ruang persidangan  bisa  menjadi  sesuatu  yang sangat  mahal dan sulit dilakukan. Demikian pula  halnya  proses  pemindahan  tersangka dari dan ke tempat persidangan secara aman dan  efisien,  terlebih  jika  para  terdakwa tersebut  harus  dikirim  ke  negara  lain  (luar Indonesia).
Sebenarnya pemeriksaan terdakwa dengan  menggunakan teleconference dalam persidangan  pada  dasarnya  sama  saja dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dengan lisan dan transparan, yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa.  Jika  dalam  pemeriksaan  biasa terdakwa  dihadirkkan  secara  fisik  (bertatap
muka) dalam ruang sidang maka lain halnya dengan pemeriksaan menggunakan teleconference ,  dimana  terdakwa  tidak dihadirkan  secara  fisik  (bertatap  muka)  di ruang  sidang  yang  sama  dengan  hakim, melainkan  hanya  secara  virtual,  sedangkan fisik terdakwa berada di ruangan atau tempat berbeda.  Jadi  yang  membedakan  hanyalah keberadaan  terdakwa  saat  memberikan keterangannya, selebihnya cara pemeriksaan perkaranya sama saja dengan cara pemeriksaan  biasa  di  persidangan,  hakim, jaksa  atau  penuntut  umum,  pengacara  serta saksi  tetap  dapat  melakukan  pemeriksaan secara langsung dengan lisan dan tetap dapat meneliti  sikap  dan  cara  terdakwa  dalam memberikan keterangan.
Jelaslah,  pada  prinsipnya  pemeriksaan dengan  hadirnya  terdakwa  sebagaimana dimaksud secara “fisik” tetap terpenuhi  dan terwujudkan dengan menggunakan teleconference .  Namun bukan berarti  semua pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan teleconference bisa  dianggap  sebagai  alat bukti.  Menurut  penulis,  tetap  harus  ada syarat pelaksanaannya, meliputi:
a Tempat pelaksanaan pemeriksaan  terdakwa  harus  diatur secara jelas.
Perlunya  pengaturan  secara  jelas tempat  pelaksanaan  pemeriksaan  terdakwa yang  menggunakan teleconference agar dikemudian hari tidak menjadi masalah. Hal ini diperlukan agar pada waktu pemeriksaan
terdakwa  tidak  dilakukan  disembarang tempat. Oleh karena itu, sebaiknya pelaksanaan  pemeriksaan  terdakwa  dengan menggunakan teleconference dilaksanakan di  sebuah  ruangan  yang  berada  dalam lingkup  gedung  pemerintahan,  di  wilayah hukum  tempat  domisili  terdakwa  tersebut berada. Apabila terdakwa tersebut berada di luar wilayah hukum negara Indonesia, maka pemeriksaan  dapat  dilakukan  di  Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat. Atau  jika  terdakwa  sedang  menjalani  masa hukumannya,  baik  itu  di  wilayah  hukum negara  Indonesia,  maupun  di  luar  wilayah hukum negara Indonesia, maka pemeriksaan dapat dilakukan di tempat terdakwa menjalani  masa  hukumannya.  Pentingnya untuk diatur tempat pelaksanaan pemeriksaan  terdakwa  agar  nantinya  bukan orang  pribadi  yang  menentukan  tempatnnya melainkan hukum yang menentukannya.
b Para pihak yang ikut mendampingi  pelaksanaan  pemeriksaan terdakwa.
Seorang terdakwa yang akan memberikan  keterangannya  menggunakan teleconference , harus didampingi oleh aparat penegak  hukum.  Pendampingan  ini  sangat perlu dilakukan untuk menghindari kecurigaan  adanya  intervensi  dari  pihak- pihak  tertentu  kepada  terdakwa  ketika memberikan  keterangannya  menggunakan teleconference .  Jika  terdakwa  berada  di wilayah  hukum  negara  Indonesia,  maka
pemeriksaan  harus  didampingi  oleh  jaksa atau  penuntut  umum  beserta  penasihat hukum terdakwa. Sedangkan terdakwa yang berada  di  luar  wilayah  hukum  negara Indonesia, maka pemeriksaan dapat didampingi oleh aparat penegak hukum dari Indonesia  atau  perwakilan  dari  keduataan Indonesia  setempat.  Hal  ini  dilakukan  agar semua  pihak  dapat  melihat  bahwa  yang bersangkutan  adalah  benar-benar  terdakwa yang  dimaksud,  bukanlah  orang  lain  yang menggantikan,  juga  untuk  melihat  kondisi terdakwa  tersebut  pada  saat  memberikan keterangan  tentang  perbuatan  yang  dia lakukan  atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau alami  sendiri  tanpa  adanya  suatu  paksaan kepada  terdakwa  atau  dituntun  dalam memberikan  keterangan  atau  jawaban- jawabannya  dalam  setiap  pertanyaan  yang diajukan kepadanya  dan dapat juga menguji keterangan  terdakwa  dengan  tanya  jawab kepada  para  pihak  tersebut,  selain  itu keterangan terdakwa juga bisa didengar oleh semua  orang  sehingga  persidangan  menjadi transparan.
Dilihat  dari  segi  kemanfaatan  hukum, penulis berpendapat, penggunaan teleconference dalam  pemeriksaan  perkara pidana  di  pengadilan  sesuai  dengan  asas peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan serta  asas  pemeriksaan  dengan  hadirnya terdakwa.
Penggunaan teleconference dalam
pemeriksaan perkara pidana tidaklah
bertentangan  dengan  teori  pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  dimana  dalam menentukan  salah  atau  tidaknya  seorang terdakwa  harus  dengan  sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang- undang  serta  adanya  keyakinan  hakim bahwa  tindak  pidana  tersebut  benar-benar terjadi  dan  terdakwalah  pelakunya.  Karena penggunaan teleconference dalam pemeriksaan  perkara  pidana    bagi  penulis hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana.
Adanya  penggunaan teleconference dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  di pengadilan  menurut  penulis  merupakan suatu  terobosan  di  bidang  hukum  sebagai wujud dari aktivitas manusia yang dipengaruhi  oleh  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK).  Menjadikan  persoalan manusia  sebagai  masalah  pokok  membawa penulis  pada  pemikiran  Satjipto  Rahardjo dengan hukum progresifnya yang menempatkan manusia sebagai titik tolaknya. Menurut beliau, pemikiran  hukum perlu  kembali  pada  filosofi  dasarnya,  yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. 19
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka hukum  tidak  ada  untuk  dirinya  sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih  besar.  Maka  setiap  kali  ada  masalah
19 Satjipto  Rahardjo.  2009. Hukum  Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 5.
dalam  dan  dengan  hukum,  hukumlah  yang ditinjau  dan  diperbaiki  bukan  manusia  yang dipaksa-paksa  untuk  dimasukkan  ke  dalam skema hukum 20 tersebut.
Terlebih dengan semakin berkembangnya  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat jelas membuat  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  akan  selalu tertinggal dari perkembangan zaman, seperti halnya pemanfaatan teknologi teleconference dalam  pemeriksaan  perkara pidana di pengadilan yang sekarang menjadi pro  kontra  karena  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak mengenal prosedur pemeriksaan persidangan melalui teleconference .
Untuk itu diperlukan gagasan mengusung  pembangunan  hukum  nasional yang progresif yang bertolak dari keprihatinan  bahwa  ilmu  hukum  praktis lebih  menekankan  paradigma  peraturan, ketertiban  dan  kepastian  hukum,  yang ternyata  kurang  menyentuh  paradigma kesejahteraan  masnusia  sendiri.  Satjipto mengatakan  bahwa  perbedaannya  terletak pada ilmu hukum praktis yang menggunakan  paradigma  peraturan (rule) , sedangkan  ilmu  hukum  progresif  memakai paradigma  manusia (people) .  Penerimaan paradigma  manusia tersebut  membawa ilmu hukum  progresif  untuk  memedulikan  faktor
20 Ibid .
perilaku (behavior,  experience) . 21 Karena ilmu  hukum  progresif  lebih  mengutamakan manusia,  maka  ilmu  hukum  progresif  tidak bersikap  submisif  atau  tunduk  begitu  saja terhadap  hukum  yang  ada  melainkan bersikap kritis. 22
Penulis
berpendapat dengan penggunaan teleconference dalam pemeriksaan  perkara  pidana  di  pengadilan menandakan  bahwa  hukum  telah  mengikuti perkembangan  manusia  akan  kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), selain  itu  penggunaan teleconference juga menjadi salah satu wujud lahirnya peradilan yang  berjangkauan  global,  lintas  batas. Karena  hukum  itu  bukan  merupakan institusi  yang  lepas  dari  kepentingan manusia.  Mutu  hukum,  ditentukan  oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan  manusia.  Menurut  hukum progresif, hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. 23 Hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan  hukum  dari  sudut  “logika  dan peraturan”. 24 Hukum  sangat  diharapkan untuk  mampu  mengikuti  perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman
21 Abdul  Khoiruddin.  2011. Relevansi  Hukum Progresif  terhadap  Hukum  Islam  (Studi  Analisis Pemikiran  Prof.  Satjipto  Rahardjo  tentang  Hukum Progresif  di  Indonesia) .  Skripsi  Strata  1  Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang: Fakultas Syari’ah  Institut  Agama  Islam  Negeri  Walisongo, hlm. 11.
22 Ibid .
23 Ibid .
24 Satjipto Rahardjo. Op. Cit ., hlm. 8.
dengan  segala  dasar  di  dalamnnya,  serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan  pada  aspek  moralitas  dari sumber  daya  manusia  penegak  hukum  itu sendiri. 25
Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan,  tapi  pada  kreativitas  penegak hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan  waktu  yang  tepat.  Para  pelaku  hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan  melakukan  pemaknaan  yang  kreatif terhadap  peraturan  yang  ada,  tanpa  harus menunggu  perubahan  peraturan (changing the  law) .  Peraturan  yang  buruk,  tidak  harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif  untuk  menghadirkan  keadilan untuk  rakyat  dan  pencari  keadilan,  karena mereka  dapat  melakukan  interpretasi  secara baru setiap kali terhadap peraturan. 26
Penggunaan teleconference dalam pemeriksaan  perkara  pidana  di  pengadilan, menurut  penulis,  hanyalah  sebagai  sarana untuk  mendapatkan  kebenaran  terhadap suatu  perbuatan  pidana,  walalupun  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum ada pengaturannya, namun demi mencapai kebenaran materiil sebagaimana diinginkan hukum acara pidana,  maka  bisa  dibenarkan  jika  dalam persidangan  hakim  melakukan  pembuktian dengan  menggunakan  sarana teleconference
25 Marwan Effendy. Op. Cit ., hlm. 30.
26 Bernard  L.  Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak  dan Markus Y. Hage. Op. Cit ., hlm. 191.
sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan  pun  dapat  terwujud.  Walaupun asas  merupakan  landasan  kuat  dalam terbentuknnya  pasal-pasal  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  namun  jika  sudah  tidak  sesuai lagi  dengan  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan berkembang  di    masyarakat  maka  sudah sewajarnya  asas  tersebut  disimpangi,  agar rasa  keadilan  di  masyakarakat  pun  dapat terpenuhi.
Selama  ini  hukum  selalu  tertinggal juah  terhadap  perkembangan  kebutuhan masyarakat,  maka  hukum  progresif  lebih membuka diri dan respon terhadap perubahan  dan  tidak  terikat  pada  hukum tertulis.  Dalam  hal  ini  hukum  harus diletakkan  dalam  keseluruhan  persoalan kemanusiaan. Dengan demikian peran hakim lebih menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan.  Artinya  keberadaan  hukum sudah  seharusnya  mencerminkan  standar baku dari apa yang baik dan tidak baik, adil dan juga tidak adil.
Pintu  masuk  bagi  penerapan  hukum progresif  dalam  praktik  pengadilan  di Indonesia, secara formal telah diberikan oleh Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman bertugas  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan. Dimana hukum progresif bertujuan untuk  mencapai  keadilan  yang  restoratife,
yang  artinya  keadilan  yang  berdasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang  di  dalam  masyarakat.  Penulis berpendapat bahwa penggunaan teleconference dalam  pemeriksaan  perkara di  pengadilan  dapat  dibenarkan  dan  bukan suatu  bentuk  pelanggaran  terhadap  hukum, karena  penggunaan teleconference dalam pembuktian  sebenarnya  hanya  sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran terhadap  suatu  perbuatan  pidana  semata, walaupun  secara  peraturan  tertulis  belum ada  pengaturan  mengenai  alat  bukti  ini, namun  guna  mencapai  kebenaran  materiil sebagaimana  yang telah diamanatkan tujuan hukum acara pidana maka dapat dibenarkan.

## PENUTUP
Pemeriksaan persidangan melalui teleconference pengaturan hukumnya belum diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara Pidana (KUHAP),  melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang- undang  yang  secara lex  specialist mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan  ketentuan  secara  tegas  mengatur mengenai teleconference terdapat  dalam yurisprudensi,  yakni  Putusan  Mahkamah Agung No. 112 Pk/Pid/2006.
Tidak  dapat  dipungkiri  keberadaan pemeriksaan teleconference telah mewujudkaan asas peradilan cepat, sederhana  dan  biaya  ringan,  dimana  proses
pemeriksaan  perkara  di  pengadilan  menjadi lebih  mudah,  tidak  bertele-tele  dan  singkat, karena persidangan tidak harus terus-terusan ditunda  dengan  berbagai  alasan  dan  sudah tentu  lebih  ringan  dari  segi  biaya  dengan digunakannya  aplikasi teleconference yang gratis  dan  mudah  dioperasikan  oleh  siapa saja.
Selain  itu  keberadaan  pemeriksaan dengan  menggunakan teleconference tidak bertentangan  dengan  asas  pemeriksaan dengan  hadirnya  terdakwa  karena  pada prinsipnya  pemeriksaan  terdakwa  dengan menggunakan teleconference sama  dengan cara pemeriksaan biasa pada umumnya yang dilakukan  secara  langsung  dengan  lisan  dan transparan,  yang  membedakan  hanyalah keberadaan  terdakwa  saat  memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan biasa terdakwa  dihadirkan  secara  fisik  (bertatap muka) dalam ruang sidang maka lain halnya dengan  pemeriksaan  dengan  menggunakan teleconference ,  dimana  terdakwa  tidak dihadirkan  secara  fisik  melainkan  hanya secara  virtual  sedangkan  fisik  terdakwa berada di ruangan atau tempat lain.
Guna  memperjelas  aturan  hukum penggunaan teleconference dalam pemeriksaan  perkara  pidana  di  pengadilan maka pembentuk undang-undang di Indonesia  harus  segera  mengamandemen Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya
mengenai pengaturan penggunaan teleconference dalam  pemeriksaan  perkara pidana  di  pengadilan.  Dan  selama  terjadi kekosongan hukum serta legitimasi terhadap penggunaan teleconference di  pengadilan, baiknya  diakomodir  melaui  Surat  Edaran MA atau hanya melalui “penetapan” majelis hakim atau ketua pengadilan.
Kedepannya  para  penegak  hukum terutama  hakim  dapat  menerapkan  tradisi berpikir  yang  progresif  agar  putusan- putusannya dapat merefleksikan rasa keadilan  dan  kebenaran  bagi  masyarakat. Dan  hakim  hendaknya  tetap  berpedoman pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  sehingga  mampu  mengikuti nilai-nilai  hukum  yang  berkembang  di masyarakat,  karena  hal  ini  sudah  menjadi kewajiban hakim. Sehingga setiap alat bukti yang  diajukan  dalam  persidangan  wajib diperiksa  oleh  hakim,  walaupun  harus menyimpangi  asas-asas umum  yang berlaku dalam hukum acara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  31  Tahun  1999  tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun  2001
Nomor 134.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2002 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme,  Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 45. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2006  Nomor 64.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2008  Nomor
58.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun  2009 Nomor 143.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2009  Nomor
157. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8  Tahun  2010  tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2010 Nomor
122.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  2  Tahun  2002  tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap  Korban  dan  Saksi dalam  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  yang  Berat,  Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2003  tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut  Umum  dan  Hakim
dalam  Perkara  Tindak  Pidana Terorisme,  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun  2003 Nomor 52.
Putusan  pengadilan  yang  berkaitan  dengan
telah digunakannya teleconference dalam
persidangan  antara  lain:  putusan dalam  perkara  tindak  pidana korupsi  pada  Badan  Urusan Logistik (BULOG) dengan terdakwa Rahadi   Ramelan, putusan dalam perkara pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  atas  nama  terdakwa Hulman  Gultom,  putusan  dalam perkara  tindak  pidana  terorisme atas  nama  terdakwa  Abu  Bakar Ba’asyir  di  tahun  2003  dan putusan  dalam  perkara  tindak pidana  terorisme  atas  nama terdakwa Ali Gufron Alias Muklas.
Abdulkadir  Muhammad.  2004. Hukum  dan Penelitian  Hukum. Bandung:  PT Citra Aditya Bakti.
Achmad  Ali.  2012. Menguak  Teori  Hukum (legal theory) dan Teori
Peradilan  (judicial  prudence) Termasuk  Interpretasi  Undang- undang,  Volume  1  Pemahaman Awal .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Adami  Chazawi.  2006. Hukum  Pembuktian Tindak Pidana Korupsi .
Bandung: Alumni.
--------  dan  Ardi  Ferdian . 2015. Tindak Pidana  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik Penyerangan Terhadap  Kepentingan  Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik .  Cetakan  Pertama,
Edisi  Revisi.  Malang:  Media Nusa Creative. Ahmad  Rifai.  2001. Penemuan  Hukum  oleh Hakim  dalam  Perspektif  Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
Al.  Wisnubroto.  2014. Praktik  Persidanga Pidana . Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaka.
-------- dan G. Widiartana.
2005.
Pembaharuan Hukum Acara
Pidana .  Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti.
Alfitra.  2011. Hukum  Pembuktian  dalam Beracara  Pidana,  Perdata  dan Korupsi  di  Indonesia .  Edisi
Revisi. Jakarta: Raih Asa Sukses. Andi  Hamzah.  2010. Pengantar  dalam Hukum Pidana Indonesia .
Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
---------.  2014. Hukum  Acara  Pidana Indonesia .  Edisi  2.  Cetakan  8.
Jakarta: Sinar Grafika.
Arsyad  Sanusi  et.  al.  2003. Analisis  dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Media  Elektronik  (Teleconference) untuk  Pembuktian  dalam  Hukum Acara  Pidana .  Jakarta:  Badan  Hukum
Nasional  Departemen  Hukum  dan HAM RI.
Barda  Nawawi  Arief . 1998. Beberapa Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan
Pengembangan Hukum Pidana .
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. ---------.  2003. Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu dan Kaitannya dengan Pembaharuan Kejaksaan . Jakarta: PT. Media Indra Buana.
---------. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian
Perbandingan .  Bandung:  Citra  Adtya Bakti.
---------.  2007. Masalah  Penegakan  Hukum dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan  Kejahatan .  Jakarta: Kencana.
---------.  2008. Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHAP Baru . Jakarta: Kencana.
--------  dan  Muladi.  2008. Bunga  Rampai Hukum Pidana . Bandung: Alumni.
Bernard  Arief  Sidharta.  Penelitian  Hukum
Normatif. Artikel dalam
Sulistyowati  Irianto  (ed)  dan Shidarta. Metode Penelitian Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Makus  Y.  Hage.  2013. Teori Hukum  Strategi  Tertib  Manusia
Lintas  Ruang  dan  Generasi . Yogyakarta: Genta Publishing. Budi  Agus  Riswandi.  2003. Hukum  dan
Internet di Indonesia .
Yogyakarta: UII Press.
Departemen  Hukum  dan  HAM  RI.  2003.
Analisis  dan  Evaluasi  Hukum tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum  Acara  Pidana. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum
Nasional  Departemen  Hukum dan HAM RI.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris Gultom.  2005. Cyber  Law  Aspek Hukum Teknologi Informasi . Bandung: PT. Refika Aditama.
Eddy  O.  S.  Hiariej.  2009. Asas  Legalitas dan  Penemuan  Hukum  dalam
Hukum Pidana . Jakarta:
Erlangga.
Efa  Laela  Fakhriah . 2011. Bukti  Elektronik
dalam Sistem Pembuktian Perdata . Bandung: Alumni.
Faisal.  2015. Pemaknaan  Hukum  Progresif Upaya  Mendalami  Pemikiran Satjipto  Rahardjo .  Yogyakarta:
Thafa Media.
H.  M.  Kamaludin  Lubis.  1992. Hukum
Pembuktian  Pidana  dalam  Teori dan  Praktek .  Jakarta:  Rajawali pers.
H.  Soeharto.  2007. Perlindungan  Hak
Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama. Ilhami Bisri. 2004. Sistem Hukum Indonesia
(Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia) . Jakarta: Rajawali Pers.
Lamintang.  1997. Dasar-dasar  Hukum Pidana  Indonesia .  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
M.  Yahya  Harahap.  2006. Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan  Kembali .  Edisi  2. Jakarta: Sinar Grafika.
Mardjono  Reksodiputro.  1994. Kriminologi dan  Sistem  Peradilan  Pidana .
Jakarta: Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum
Universitas Indonesia. Marwan  Effendy.  2014. Teori  Hukum  dari
Perspektif Kebijakan, Perbandingan  dan  Harmonisasi Hukum Pidana . Jakarta:
Referensi  (Gaung  Persada  Press Group).
Mohammad  Taufik  Makarao  dan  Suhasril. 2010. Hukum  Acara  Pidana
dalam Teori dan Praktek . Bogor:
Ghalia Indonesia.
Moh. Mahfud MD et. al. 2013. Dekonstruksi dan  Gerakan  Pemikiran  Hukum Progresif . Cetakan I. Yogyakarta: Thafa Media. Muchamad Iksan. 2012. Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia . Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Munir Fuady. 2006. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata .
Bandung: Citra Adtya Bakti.
--------  dan  Sylvia  Laura  L.  Fuady.  2015.
Hak  Asasi  Tersangka  Pidana .
Jakarta: Prenada Media Group.
Pirhot  Nababan  dan  Darwanto. Kajian Kebijakan  Teknologi  Informasi
dan Komunikasi . Jakarta:
Institute  for  Criminal  Justice Reform.
Qodri Azizy et. al. 2012. Menggagas Hukum
Progresif  Indonesia .  Cetakan  II.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IAIN  Walisongo  dan  Program
Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro.
R.  Soesilo  dan  M.  Karjadi.  2003. Kitab
Undang-Undnag  Hukum  Acara
Pidana
dengan Penjelasannya Resmi dan
Komentar . Bandung: Politeia
Roeslan  Saleh. Segi  Lain  Hukum  Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia. Romli  Atmasasmita.  2011. Sitem  Peradilan Pidana  Kontemporer .  Jakarta: Kencana.
--------.  2012. Teori  Hukum  Integratif,
Rekonstruksi  Terhadap  Teori Hukum  Pembangunan  dan  Teori Hukum  Progresif .  Yogyakarta: Genta Publishing.
Rusli  Muhammad.  2011. Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia .  Yogyakarta: UII Press.
Satjipto  Rahardjo.  2008. Biarkan  Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum . Jakarta: Buku Kompas.
--------.  2009. Hukum  Progresif:  Sebuah Sintesa Hukum Indonesia .
Yogyakarta: Genta Publishing. --------. 2009. Membangun dan Merobohkan Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin . Yogyakarta: Genta Publishing. --------.  2009. Pendidikan  Hukum  sebagai Pendidikan  Manusia:  Kaitannya dengan  Profesi  Hukum  dan Pembangunan  Hukum  Nasional. Yogyakarta: Genta Publishing. Suteki.  2013. Desain  Hukum  di  Ruang Sosial . Yogyakarta: Thafa
Media.
--------.  2013. Hukum  dan  Alih  Teknologi Sebuah  Pergulatan  Sosiologis .
Yogyakarta: Penerbit Thafa Media  dan  Satjipto  Rahardjo Institute.
Syaiful  Bakhri.  2012. Beban  Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan . Jakarta: Gramata Publishing.
Tolib  Effendi.  2014. Dasar-Dasar  Hukum
Acara  Pidana  Perkembangan dan Pembaharuannya di
Indonesia . Malang: Setara Press.
Widodo.  2013. Hukum  Pidana  di  Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)  Telaah  Teoritik  dan  Bedah Kasus .  Edisi  Revisi,  Cetakan  1.
Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 2000. Penafsiran dan Konstruksi
Hukum . Bandung: Alumni.
Abdul Khoiruddin. 2011. “Relevansi Hukum Progresif  terhadap  Hukum  Islam (Studi  Analisis  Pemikiran  Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif  di  Indonesia)”.  Skripsi Strata  1  Institut  Agama  Islam Negeri  Walisongo.  Semarang: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
Wiratih  Dwi  Pangestu.  2008.  “Pengaturan
Asas  Contante  Justitie  (Asas Peradilan  Cepat,  Sederhana  dan Biaya  Ringan)  dalam  Hukum Acara  Pidana  Indonesia.  Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Ruth  Marina  Siregar.  2014  “Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference Sebagai Alat bukti  dalam  Perkara  Pidana” . Tesis Magister Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta. Surakarta: Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta.
Sinta  Dewi  HTP.  2012.  “Kajian  Yuridis
Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual
(Teleconference)  di  Persidangan Perkara  Pidana”.  Tesis  Magister Hukum  Universitas  Indonesia. Jakarta:  Pascasarjana  Universitas Indonesia.
Agus  Raharjo.  2008.  “Model  Hibrida
Hukum Cyberspace (Studi tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace Pilihan terhadap M odel Pengaturan di Indonesia)”. Disertasi Doktor Universitas
Diponegoro.  Semarang:  Doktor Universitas Diponegoro.