## EDITORIAL :

## Diaspora dalam Hubungan Internasional
Perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung hingga pertengahan 2022 ini menyisakan perhatian pada diaspora, selain pada segala akibat perang dalam banyak hal terhadap kedua negara dan hubungan internasional. Diaspora Rusia dan diaspora Ukraina tersebar di luar negeri, baik sebagai diaspora pasif maupun sebagai diaspora transnasional dan global. Dalam banyak kepentingan mereka adalah subjek-subjek internasional yang signifikan  baik  bagi  negara asal  ( home  country )  dan  negara  tuan  rumah  ( host  country ) maupun  bagi  ragam  komunitas  diaspora  lainnya.  Namun,  serangan  militer  Rusia  ke Ukraina telah membuat diaspora Rusia dalam keadaan sosial yang tersudutkan di tempat mereka  berdomisili.  Sementara  para  pengungsi  Ukraina  yang  mendapatkan  simpati sebagai  migran  baru  akan  mengalami  kehidupan  diaspora  di  negara  penerima  di  masa depan bila mereka menetap. Dari tempat baru, mereka dapat berfungsi sebagai saluran politik  domestik  dan  internasional  untuk  konflik  dan  iredentisme  guna  "memulihkan" identitas  dan  wilayah  yang  telah  dianeksasi  pihak  musuh.  Selanjutnya,  efek  terkuat perang  Rusia  dan  Ukraina  terhadap  risiko  perang  berikutnya  bekerja  melalui  diaspora adalah sesuatu yang mungkin.
Kata diaspora berasal dari bahasa Yunani “dia” (melalui) dan “spiro” (menabur, menyebarkan)  (Cohen,  1996).  Secara  harfiah  istilah  diaspora  berarti  “hamburan”  atau “penyebaran”  (Khara, 2020). Diaspora dimaknai sebagai populasi tersebar yang asalnya terletak  di  lokasi  geografis  yang  terpisah.  Dengan  kata  lain  diaspora  digunakan  untuk
menggambarkan  orang  yang  mengidentifikasi  dengan  lokasi  geografis,  tetapi  sekarang tinggal  di  tempat  lain.  Secara  historis,  diaspora  digunakan  untuk  merujuk  pada penyebaran  massal  suatu  populasi  dari  wilayah  adatnya,  khususnya  penyebaran  orang Yahudi ke negeri-negeri di luar Palestina setelah penawanan Babilonia (Sheffer, 2003). Sampai baru-baru ini, pengalaman sejarah Yahudi memberikan pola dasar bagi diaspora, yaitu:  pengusiran  paksa  dan  pembubaran,  penganiayaan,  perbudakan,  rasisme,  rasa kehilangan,  dan  visi  untuk  kembali.  Namun,  selama  sekitar  satu  dekade  terakhir, "diaspora" telah menjadi istilah identifikasi diri di antara berbagai kelompok etnis atau nasional  yang  bermigrasi  atau  yang  leluhurnya  bermigrasi  dari  satu  tempat  ke  tempat lainnya  tanpa  selalu  akibat  dari  keterpaksaan  oleh  pihak  lain,  namun  berdasarkan kesukarelaan untuk berbagai alasan subjektif (Shain & Barth., 2003).
Diaspora  sebagai  orang  dengan  asal  usul  yang  sama  yang  tinggal  secara  relatif permanen, di luar batas tanah air etnis atau agama mereka, baik tanah air itu nyata atau simbolis,  merdeka  atau  di  bawah  kendali  asing  (Butler,  2001).  Anggota  diaspora mengidentifikasi diri mereka sendiri, atau diidentifikasi oleh orang lain di dalam dan di luar tanah air mereka sebagai bagian dari komunitas nasional tanah air, dan karena itu sering  dipanggil  untuk  berpartisipasi,  atau  terjerat,  dalam  urusan  yang  berhubungan dengan  tanah  air  (Shain,  1989).  Dalam  melakukan  hubungan  internasional,  diaspora adalah  aktor  non-negara  yang  berinteraksi  dengan  aktor  negara,  terutama  negara  tuan rumah atau negara tempat mereka tinggal dan negara asal atau tanah air mereka. Mereka memiliki peran unik dalam hubungan internasional karena mereka berada di antara dua negara,  berbagi  dalam  dua  budaya,  memiliki  investasi  emosional  di  dua  negara,  dan menjaga  hubungan  sosial  dalam  dua  masyarakat.  Mereka  telah  memengaruhi  politik internasional sejak zaman kuno dan mereka terus melakukannya hingga hari ini.
Para  sarjana  dari  beragam  bidang  ilmu  telah  membedakan  antara  berbagai  jenis diaspora,  berdasarkan  penyebabnya  seperti  kolonialisme,  perdagangan  atau  migrasi tenaga  kerja,  atau  berdasarkan  jenis  koherensi  sosial  dalam  komunitas  diaspora  dan hubungannya dengan tanah leluhur. Robin Cohen (1999) mengemukakan ciri-ciri umum diaspora sebagai: penyebaran dari tanah air asli; perluasan dari tanah air untuk mencari pekerjaan;  memori  kolektif  dan  mitos  tentang  tanah  air,  termasuk  lokasi,  sejarah, penderitaan, dan pencapaiannya; rumah leluhur yang dibayangkan dan komitmen kolektif untuk  pemeliharaan,  pemulihan,  keamanan,  dan  kemakmurannya,  bahkan  hingga
penciptaannya; sering berkembangnya gerakan kembali ke tanah air; kesadaran kelompok etnis yang kuat (transmisi warisan budaya dan agama yang sama dan kepercayaan akan nasib yang sama); hubungan bermasalah dengan masyarakat tuan rumah; rasa empati dan tanggung  jawab  bersama  dengan  sesama  anggota  etnis  di  negara  lain;  memperkaya kehidupan di negara tuan rumah dengan toleransi terhadap pluralisme. Vertovec  (1997) dan  Cohen  merangkum  temuan  dari  sejumlah  besar  literatur  para  sarjana  untuk membedakan empat makna diaspora.
Pertama , diaspora sebagai bentuk sosial, yaitu jenis hubungan sosial khusus antara diaspora  (misalnya,  berdasarkan  praktik  migrasi  dan  hubungan  yang  berkelanjutan dengan  tanah  air),  ketegangan  dalam  orientasi  politik  yang  timbul  dari  loyalitas  yang terbagi antara tanah air dan tuan rumah masyarakat, dan strategi ekonomi tertentu, seperti pemberian  bantuan  kepada  anggota  keluarga  yang  bermigrasi,  pengiriman  uang  ke kerabat dan saudara di tanah air, dan pengumpulan sumber daya. Kedua , diaspora sebagai jenis  kesadaran.  Komunitas  diaspora  secara  sadar  merupakan  bagian  dari  kelompok etnonasional.  Kesadaran  ini  mengikat  orang-orang  yang  terpencar  tidak  hanya  dengan tanah air tetapi juga satu sama lain. Khususnya dalam kasus diaspora yang tanah airnya tidak ada lagi, atau yang telah terpisah dari tanah airnya selama beberapa generasi, elemen identitas yang dipegang dan dibangun secara sadar ini sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka sebagai unit budaya. Jadi, sementara semua diaspora mungkin merupakan "komunitas  imajiner",  hanya  komunitas  yang  dibayangkan  dengan  cara  tertentu  yang disebut diaspora. Ketiga, diaspora sebagai cara produksi budaya yang telah melompat dari identitas  etnis  dan  budaya  lokal  tanah  air  mereka  dan  melintasi  garis  nasional  kepada nilai-nilai  dan  produk-produk  budaya  hibriditas  dan  liminalitas  (Vertovec  S.  ,  1997). Melalui persinggungan dengan identitas etnik dan pribumi, dalam bidang ekonomi dan budaya. Hibriditas nilai dan kebiasaan ini, daripada sekadar pelestarian identitas etnis dan nilai-nilai  tanah  air  seperti  yang  ditekankan  oleh  citra  tradisional  komunitas  diaspora, berfungsi  sebagai  dasar  untuk  diasporisasi  dan  keabadian  diaspora. Keempat, yaitu diaspora sebagai orientasi politik, yaitu bagaimana keterikatan diaspora pada politik tanah air dapat berdampak negatif dan positif pada negara-negara di kedua ujung rantai migrasi (Cohen, 1999).
Donald  M.  Nonini  menambahkan  dimensi  temporal  sejarah,  yaitu  keberadaan diaspora selama setidaknya dua generasi di ‘pengasingan’ sementara. Diaspora bersifat
multi-generasi,  mereka  menggabungkan  pengalaman  migrasi  individu  dengan  sejarah kolektif penyebaran kelompok dan regenesis komunitas di luar negeri diaspora (Nonini, 2002). Definisi-definisi seperti itu membantu menyaring klaim status diaspora.
Selama  dua  dekade  terakhir,  diaspora  dan  jaringan-jaringan  ragam  diaspora semakin menjadi pemain penting dan terlihat di arena politik dan ekonomi internasional, setelah lama keberadaan, identitas dan aktivitas mereka tersamarkan. Baik laporan media maupun  studi  akademis  menunjukkan  pengaruh  diaspora  pada  perilaku  internasional dalam  banyak  kasus,  seperti  diaspora  asal  Armenia,  Cina,  Kroasia,  Kuba,  India,  Iran, Irlandia,  Yahudi,  Palestina,  Sikh,  dan  Tamil    (Khara,  2020).  Diaspora  ini  dan  banyak lainnya  telah  memengaruhi  urusan  dunia  dalam  berbagai  cara  pasif  dan  aktif  atau konstruktif dan destruktif.
Diaspora menjadi aktor pasif ketika mereka terlibat dalam hubungan internasional bukan karena perbuatannya sendiri. Dalam hal ini adalah ketika mereka diminta bantuan, menjadi perwakilan dan menjadi tertuduh karena status dirinya sebagai diaspora di negara lain. Diaspora dapat menjadi aktor aktif, yaitu memengaruhi kebijakan luar negeri negara tuan  rumah  dan  kebijakan  luar  negeri  negara  asal  mereka  (Shain  &  Barth.,  2003). Motivasi  yang  mendorong  diaspora  untuk  aktif  memengaruhi  kebijakan  luar  negeri negara  asal  itu  didasari  oleh  persepsi  mereka  bahwa  kebijakan  luar  negeri  negara  asal mengancam identitas etnis negeri negara asal atau identitas leluhur mereka; mengancam keamanan  dalam  negeri  negara asal  dalam  banyak  aspek terkait  kepentingan  diaspora; mengancam kepentingan kelompok tertentu diaspora secara eksistensial dan material; dan mengancam raison  d'être organisasi  diaspora  (lihat  Shain  &  Barth,  2003:  455-456). Sementara kegiatan diaspora yang konstruktif meliputi remitansi individu dan kolektif, investasi produktif dan pendanaan proyek-proyek pembangunan, promosi perdagangan, alih pengetahuan dan teknologi ke negara asal. Mereka berkontribusi dalam pendapatan pariwisata, kegiatan dalam penanggulangan bencana, pencegahan konflik, pembangunan perdamaian,  atau  rekonstruksi  pasca  konflik,  kegiatan  politik migran  di  negara  tujuan, dan  lain  sebagainya  (Brinkerhoff  2008).  Sedangkan  kegiatan  diaspora  yang  dianggap destruktif  termasuk  kegiatan  yang  memicu  dan  mendanai  konflik  bersenjata  atau terorisme baik di negara asal maupun negara tujuan (Vertovec S. , 2005). Aktivis diaspora mungkin menjadi sumber utama kekerasan dan ketidakstabilan di tanah air mereka, dan menjadi  faktor  kunci  dalam  mempertahankan  pemberontakan.  Bahkan  diaspora  juga
dapat menjadi aktor dalam apa yang disebut oleh Samuel Huntington sebagai “benturan peradaban” (Pathak, 2017).
Ada banyak alasan mengapa, selama beberapa dekade terakhir, diaspora semacam itu  menjadi  lebih  menonjol  di  panggung dunia.  Antara  lain,  teknologi transportasi  dan komunikasi  baru  telah  meningkatkan  kemampuan  untuk  memobilisasi,  dan  kebijakan multikulturalisme  di  negara  penerima  telah  merevitalisasi  kebanggaan  dan  ketegasan etnis. Pertumbuhan sumber daya ekonomi karena membengkaknya jumlah migran, dan perubahan besar dalam sistem politik dunia ketika negara-bangsa yang lebih demokratis muncul  setelah  jatuhnya  rezim  komunis.  Dalam  berbagai  bidang  kebijakan  saat  ini, termasuk urusan luar negeri, pembangunan ekonomi, dan migrasi internasional, diaspora semakin  perlu  dipertimbangkan.  Selain  itu,  proses  globalisasi  telah  menciptakan lingkungan yang memungkinkan negara-negara bangsa mampu melihat melampaui batas- batas nasional yang kaku untuk aspirasi ekonomi dan pembangunan lainnya dari rakyat. Dunia tidak hanya diatur secara vertikal oleh negara-negara bangsa dan wilayah, tetapi secara horizontal oleh sistem interaksi ganda yang tumpang tindih, dan mudah tembus ( permeable ). Ruang untuk berbagai afiliasi dan asosiasi yang telah dibuka di luar dan di luar negara bangsa kini telah memungkinkan kesetiaan diaspora menjadi lebih terbuka dan lebih dapat diterima (Pathak, 2017).
Mengingat pentingnya diaspora, dan status mereka sebagai fitur permanen dalam sistem negara-bangsa yang tidak sempurna, diaspora sekarang mendapat perhatian yang semakin  besar  dari  para  pembuat  keputusan  di  seluruh  dunia.  Demikian  pula,  studi tentang  diaspora  dewasa  ini  merupakan  industri  intelektual  yang  berkembang,  dengan banyak  konferensi  akademis  dan  tulisan-tulisan  yang  ditujukan  untuk  subjek  tersebut. Berbagai disiplin ilmu seperti Sosiologi, Antropologi, Geografi, Ilmu Politik dan lainnya mempelajari  diaspora.  Kecuali  dalam  Hubungan  Internasional  (HI),  diaspora  adalah wilayah kajian yang diremehkan. Meskipun semakin diakui pentingnya diaspora dalam urusan internasional, belum ada upaya serius untuk memasukkan fenomena ini ke dalam teori  Hubungan  Internasional.  Padahal  beberapa  teori  arus  utamanya,  yaitu  realisme, liberalisme  dan  konstruktivisme  serta  feminisme  dalam  HI  dapat  digunakan  sebagai prisma dan pisau analisis untuk membahas serta memahami apa dan bagaimana kegiatan diaspora,  dan  juga  bagaimana  kajian  tentang  kegiatan  internasional  diaspora  dapat memperkaya pendekatan hubungan internasional yang ada.
Bagi  realisme  klasik  dan  neorealisme,  sistem  internasional  yang  didominasi negara tidak membiarkan ada celah sedikitpun bagi keberadaan diaspora internasional. Bahkan kata diaspora tak disebut di dalam literatur para ahli terkemuka realisme dalam HI. Mulai dari Hobbes, Morgenthau dan Kenneth Waltz yang menegaskan negara adalah aktor kesatuan dan utama dalam dunia anarkis, sehingga diaspora tidak dipandang sebagai aktor  politik  yang  signifikan.  Obsesi  terhadap  sentrisme  negara  dan  anarki  tidak menyisakan ruang bagi komunitas diaspora sebagai aktor. Bahkan sebagai negara yang mengutamakan identitas kesatuan, domestik di luar negeri terabaikan sebagai komponen negara yang dapat memberikan pengaruh bahkan setelah tetap berada di luar batas negara (Das,  2014).  Namun,  teori  realis  tertentu  telah  berusaha  untuk  menempatkan  diaspora dalam  kerangka  analitik  realisme  dengan  mempertimbangkan  diaspora  sebagai perpanjangan  dari  negara  dengan  peran  untuk  mempromosikan  kepentingan  nasional tanah  air  (Craven,  2018).  Realisme  moderat  ini  mencatat  bahwa  diaspora  dapat memengaruhi  kebijakan  luar  negeri  negara  tuan  rumah  hanya  jika  tujuan  kebijakan diaspora sesuai dengan, atau tidak mengancam, kepentingan nasional negara tuan rumah. Diaspora dimobilisasi sebagai sumberdaya kekuatan potensial ( manpower / hard power ) sekaligus  sebagai  instrumen soft  power dalam  ranah  strategi  kebijakan  luar  negeri  dan juga sebagai agen atau katalisator pembangunan ekonomi negara asal di samping peran aktifnya di negara tuan rumah (Khara, 2020). Pemerintah negara asal maupun negara tuan rumah memberikan fasilitas bagi diplomasi diaspora untuk kepentingan negara masing- masing, memajukan hubungannya dengan negara tertentu mereka, atau untuk memoles profil globalnya sendiri sebagai negara yang mempraktikan kebijakan yang mencerahkan (Rana, 2013).
Liberalisme mengakui bahwa aktor non-negara dapat berperan dalam hubungan internasional.  Mereka  adalah  individu  dan  kelompok  swasta  yang  berjuang  untuk mempromosikan  kepentingan  yang  berbeda.  Salah  satu  aktor  non-negara  itu  adalah diaspora. Sebagai kelompok yang dimobilisasi dengan rasa identitas yang kuat, diaspora dapat  memainkan  peran  baik  dalam  politik  domestik  maupun  internasional.  Sejauh menyangkut politik domestik, diaspora dapat memengaruhi politik domestik tanah air dan politik  domestik  negara  tuan  rumah  mereka  mengenai  isu-isu  yang  menurut  mereka menarik. Di dalam proses politik domestik, diaspora dihadirkan dan menghadirkan diri sebagai aktor penyela yang membawa mereka menjadi kelompok kepentingan maupun
kelompok  penekan.  Mereka  sering  dianggap  sebagai  aktor  domestik  oleh  tanah  air meskipun  mereka  berada  di  luar  negara-bangsa  dan  telah  menjadi  warga  negara  tuan rumah.  Suara  elektoral  dan  nilai  diplomatik  mereka  bernilai,  diperlukan  dan diperebutkan.  Bagaimanapun,  sebagai  kelompok  kepentingan  diaspora  dapat  juga menggunakan kekuatan apa pun yang mereka bisa untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Seperti menggunakan sumber daya keuangan mereka ke berbagai proyek donasi kepada  masyarakat  sipil,  maupun  kepada  partai  politik  dan  kandidat  pilihan  mereka. Dalam  banyak  kasus,  masukan  keuangan  mereka  dianggap  sebagai  pembenaran  suara politik yang melancarkan mereka sebagai kelompok penekan (Moravcsik, 1997).
Sebagai  aktor  hubungan  internasional  dan  transnasional,  masyarakat  diaspora telah berhasil membuat jaringan hubungan saling ketergantungan kompleks neo-liberal seperti  yang  diteorikan  oleh  Keohane  dan  Nye  (2011).  Jejaring  yang  mereka  bina  di antaranya  dalam  bidang  bantuan  luar  negeri,  finasial,  modal  dan  investasi  asing  serta hubungan  bisnis  dan  perdagangan  dan  ilmu  dan  teknologi  yang  diperlukan  dalam pembangunan nasional dan internasional. Ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri nasional maupun keputusan organisasi internasional dan global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka bertindak tidak hanya sebagai jembatan atau mediator dan pelobi antara tanah air dan negara tuan rumah, melainkan sebagai aktor internasional yang mandiri dan memiliki kekuatan  penuh  untuk  memajukan  kepentingan  sendiri  berbasis  keunikan  dan keistimewaan jatidiri kolektif mereka.
Konstruktivisme,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Alexander  Wendt  (1999), memandang negara sebagai aktor sosial dan pemain peran yang digerakkan oleh aturan, mencari  ekspresi identitas  dan  diatur  oleh  logika  kepatutan  ( logic  of  appropriateness ). Kepentingan  negara  dianggap  endogen  dan  variabel  yang  dipengaruhi  terutama  oleh identitas  nasional  yang  dibentuk  oleh  kekuatan  internasional  dan  domestik  yang mencakup  masyarakat  di  dalamnya.  Perubahan  identitas  negara  memengaruhi kepentingan  atau  kebijakan  negara.  Proses  konstruksi  identitas  terjadi  melalui  praktik diskursif yang dikontestasikan di arena domestik dan internasional. Terkait hal identitas ini diaspora sebagai bagian dari masyarakat di luar ruang lingkup negara-bangsa menjadi relevan dan signifikan. Apakah mereka ‘tersebar’ oleh kekuatan imperial atau perang atau kelaparan  atau  oleh  peluang  ekonomi,  sebagai  diaspora  mereka  telah  berusaha  untuk
mempertahankan sistem afiliasi dengan tempat asal mereka dan mempertahankan ingatan dan menciptakan mitos tentang tanah air yang dapat berfungsi sebagai narasi yang kuat tentang pembentukan identitas (Kennedy, 2022). Oleh karena itu diaspora kerap terlibat dalam  upaya  untuk  membentuk  identitas  nasional,  namun  bukan  semata  untuk memperoleh keuntungan melalui pengaruhnya atas kepentingan (materi), tetapi terutama karena  kepentingan  mereka  untuk  memastikan  dan  mempertahankan  identitas  yang melanggengkan  dan  memelihara  citra  diri  mereka.  Sementara  pihak-pihak  yang berkepentingan di dalam negara dapat memanfaatkan sentimen kebangsaan etnis diaspora untuk  mendukung  diskursus  identitas  bersama.  Dengan  demikian,  konstruktivis  yang berurusan dengan proses politik ini harus memperhitungkan diaspora sebagai aktor yang sangat  termotivasi  dan  mampu  terlibat  dalam  persaingan  konstruksi  identitas  di  dalam maupun di luar negeri.
Mengenderkan diaspora dalam hubungan internasional menjadi perhatian kajian feminisme  dalam  Hubungan  Internasional,  menyusul  rekan-rekan  feminis  dari  bidang studi yang lain. Para feminis dengan lensa gender dan seksualitasnya mampu menyingkap dimensi  lain  dan  terpendam  di  dalam  diskursus  dan  praktik  diaspora.  Mereka mengeksplorasi interkoneksi antara seksualitas dan diaspora, menyelidiki cara ras, kelas, gender, dan seksualitas bersinggungan dengan gagasan tentang ‘rumah’ dan ‘penyebaran’ (Mehta, 2015) Menurut feminis, diaspora bukanlah konsep yang homogen dan juga bukan pengalaman  satu  dimensi  seperti  yang  disiratkan  dari  kata  dan  makna  diaspora  yang berlaku umum. Makna diaspora sebagai penyebaran atau penyebaran ‘benih’ cenderung bias gender dan androsentris yang memberi hak istimewa pada mobilitas subjek maskulin, yaitu para lelaki, yang dianggap mampu bertransformasi dan beregenerasi di persemaian baru.  Lelaki  menjadi  agen  utama  pembentukan  diaspora  dan  melanggengkan maskulinisme  yang  lebih  umum  dalam  konseptualisasi  komunitas  diaspora  (Mehta, 2015).  Selain  itu  dalam  sistem  patriarki,  penyebaran  lelaki  ke  luar  rumah  dan  ke  luar wilayahnya  dianggap  sebagai  yang  wajar  dan  kodrati  maskulinitas  bagi  mereka membuktikan  keunggulan  seksualitas  dan  tuntutan  gendernya  setelah  mereka  kembali. Oleh karena itu ikatan emosi dan memori serta obsesi untuk ‘pulang’ ke tanah air para lelaki diaspora adalah legasi bergender.
Pada  dimensi  lainnya,  kebanyakan  perempuan  sebagai  diaspora  disebabkan konsekuensi gendernya sebagai yang terikut, terikat dan tergantung kepada lelaki/suami
yang  tersebar  ke  luar  negeri.  Sementara  'tinggal  di  tempat'  (di  rumah  atau  ranah privat/domestik),  sebagai  lawan  dari  ‘penyebaran’  (ke  luar  rumah  atau  ranah  publik) adalah  karakteristik  feminin  bagi  perempuan    (Brah,  1996).  Sekalipun  perempuan bermigrasi  atas  kehendak  sendiri  untuk  bekerja  di  luar  negeri,  mereka  dianggap  telah melanggar kodrat gendernya, serta kesempatan dan peluang yang tersedia bagi mereka terbatas dalam sistem pembagian kerja internasional yang timpang. Pekerjaan perempuan migran masih di sekitar pekerjaan feminin di rumah tangga dan pelipuran dengan tubuh dan seksualitasnya sebagai taruhan. Dengan demikian, pengalaman diaspora bergender yang dialami oleh lelaki dan perempuan di negara penerima dan negara asal membawa beban asumsi patriarki tradisional bersamanya (Mehta, 2015).
Dapat  disimpukan  bahwa  diaspora  tidak  hanya  merupakan  subjek-subjek  yang tercerabut  dari  negara  asalnya  di  masa  lalu,  melainkan  pelaku  hubungan  internasional yang  semakin  terlihat  dan  tidak  bisa  diabaikan  signifikansinya  di  masa  kini.  Dalam hubungan  bilateral  antarnegara  yang  terkait  dengan  dirinya,  diaspora  berlaku  sebagai jembatan politik dan budaya, dan adalah duta budaya de fact o bagi kedua negara yang perlu  diperhitungkan.  Demikian  pula  suara  internasional  diaspora  yang  semakin  kuat, baik sebagai kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam pembuatan kebijakan luar negeri nasional maupun organisasi internasional yang perlu diperhatikan sekaligus diwaspadai.  Sebagai  jaringan  masyarakat  sipil  transnasional  yang  unik  dan  istimewa diaspora dapat diarahkan dan dimanfatkan keagenan dan kontribusinya bagi perubahan positif politik dan ekonomi global, promosi perdamaian dan pembangunan internasional. Dalam  hal  ini  kajian  Hubungan  Internasional  dapat  mengawal  arah  perkembangannya melalui penelitian-penelitian tentang diaspora yang bermanfaat bagi dunia.
INTERMESTIC  Volume  6  Nomor  2  pada  Mei  2022  memuat  tiga  artikel  yang membahas  mengenai  diaspora  dalam  hubungan  internasional.  Seperti  artikel  keenam dengan  judul “ Manifestasi  Nasionalisme  Diaspora  Armenia  dan  Azerbaijan  dalam Konflik  Nagorno-Karabakh ”  ditulis  oleh  Rahayu  A.H.  Simangunsong  dan  Ani  W. Soetjipto.  Artikel  ini  membahas  mengenai  bagaimana  ide  nasionalisme  yang  dimiliki diaspora terwujud dalam konflik di tanah air melalui studi kasus komparatif nasionalisme diaspora Armenia dan Azerbaijan dalam Konflik Nagorno-Karabakh. Dianalisis dengan menggunakan  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  aktivitas  diaspora  dari  Shain  & Barth (2003). Artikel ini menunjukkan bahwa manifestasi nasionalisme diaspora Armenia
cenderung radikal, sementara nasionalisme diaspora Azerbaijan cenderung moderat; dan juga  menemukan  bahwa  ada  berbagai  aspek  selain  nasionalisme  yang  memengaruhi dinamika  aktivisme  diaspora.  Berikutnya,  artikel  ketujuh  dengan  tema  diaspora  yang berjudul  “ Hometown  Transnationalism  and  The  Emergence  of  Indonesian  Diaspora Organizations in Europe” ditulis oleh Meilinda Sari Yayusman and Ayu Nova Lissandhi. Artikel  ini  menjelaskan  pergerakan  dan  inisiasi  diaspora  Indonesia  untuk  menciptakan aktivitas baru di era globalisasi. Pembahasan berfokus pada organisasi diaspora Indonesia di  Eropa,  yaitu  Indonesian  Diaspora  Networks  (IDN)  di  Belanda  dan  Prancis.  Konsep hometown  transnationalism digunakan  untuk  menjelaskan  remitansi  kolektif,  yakni kontribusi  melalui  proyek-proyek  pembangunan  sebagai  wujud  upaya  diaspora  untuk negara  asal  diaspora.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kemunculan  berbagai organisasi diaspora merupakan dampak dari semakin cepatnya pergerakan manusia dan perkembangan teknologi, sehingga mendorong diaspora untuk lebih terkoneksi dengan kampung  halaman.  IDN  Belanda  dan  IDN  Prancis  memiliki  peran  penting  dalam merealisasikan  cita-cita  diaspora  untuk  membangun  Indonesia  dengan  cara  yang beragam. Kajian mengenai diaspora lainnya pada artikel kedelapan berjudul “ Diplomasi Diaspora  Tiongkok  Terhadap  Hubungan  Bilateral  Amerika  Serikat-Tiongkok  (2017- 2021) ” oleh Imanniar Gadis Diandono dan Adiasri Putri Purbantina. Fenomena diplomasi diaspora  oleh  Cina  terhadap  hubungan  bilateral  Cina  dan  Amerika  Serikat  pada  tahun 2017-2021  dieksplorasi  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan metode  studi  kasus.  Diplomasi  diaspora  sebagai  instrumen  diplomasi  publik  yang memperkenalkan  budaya,  etnis,  dan  identitas  nasional  negara  asal  kepada  masyarakat tuan rumah.  Artikel ini menemukan bahwa diaspora  Cina di Amerika Serikat berperan sebagai penghubung antara negara tuan rumah dan negara asal, dengan  berperan dalam memperkuat  hubungan  ekonomi.  Kegiatan  diaspora  Cina  melalui  Institut  Konfusius menunjukkan proses internasionalisasi budaya, etnis, dan identitas nasional sebagai alat komunikasi  strategis  yang  meningkatkan  hubungan  bilateral  antara  Cina  dan  Amerika Serikat meskipun belum menunjukkan fungsi peacebuilding dan memberikan alternatif visi politik bagi negara asalnya.
Artikel-artikel  berikutnya  tidak  mengambil  tema  diaspora,  melainkan  bertema menarik dan bermanfaat lainnya dalam lingkup Hubungan Internasional dan Intermestik. Artikel  pada  urut  pertama,  “ Increasing  Participation  of  Non-State  Actors  in  ASEAN:
Problems and Options” oleh Ludiro Madu dan Hestutomo Restu Kuncoro; artikel kedua,
“ Persaingan  Kekuasaan  Antara  India  dan  Tiongkok:  Dari  Kekuasaan  Militer  Sampai Dengan  Konflik  Siber ”  oleh  Refika  Febrianti,  Abubakar  Eby  Hara,  dan  Bagus  Sigit Sunarko;  artikel  ketiga, “ASEAN’s  External  Economic  Relations  and  The  Limits  of  its Economic Diplomacy” oleh Pantri Muthriana Erza Killian; Artikel keempat , “Diplomasi Wolf Warrior Tiongkok dan Relasi Tiongkok-Australia di Masa Pandemi Covid-19 ” oleh Hayati Nufus, Khanisa dan R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas; Artikel kelima ” Facing The Dangers in Indonesia’s Waters: Government’s Efforts in Proposing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing as Transnational Organized Crime ” oleh Elyta, Dadang I. K. Mujiono  dan  Uni  W.  Sagena;  artikel  kesembilan,  “ China’s  Perspectives  on Multilateralism: A Preliminary Exploration of The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)”  oleh  Emilia  Kurniasari,  Asra  Virgianita  dan  Ardhitya  Eduard  Yeremia;  artkel kesepuluh  “ Rational  Choices  in  Sino-Indian  Border  Dispute  in  Aksai ”  oleh  Angel Damayanti dan Bryan Libertho Karyoprawiro; dan artikel terakhir, yaitu “ Japan in The South  China  Sea:  Restricted  yet  Strategic? ” oleh Archangela Rachel Dharmaputri  dan Idil Syawfi.
Akhir kata, kami menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga atas kesediaan para mitra bestari dan para penulis sebagai kontributor dalam mewujudkan penerbitan e- Jurnal INTERMESTIC Volume 6 Nomor 2 pada Mei 2022 ini.

## Hormat kami,
Arry Bainus dan Junita Budi Rachman
Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi

## Referensi
Brah,  A.  (1996).  Diaspora,  Border  and  Transnational  Identities.  In  A.  Brah,
Cartographies  of  Diaspora.  Contesting  Identities (pp.  178–210.).  London,  New York: Routledge,.
Butler, K. D. (2001). Defining Diaspora, Refining a Discourse. Diaspora, 10 (2).
Cohen,  R.  (1996).  Diasporas  and  the  nation-state:  From  victims  to  challengers.
International Affairs, 72 (3), 507–520. doi:10.2307/2625554 Cohen, R. (1999). Global Diasporas: An Introduction. 2nd ed. London: Routledge.
Craven, C. R. (2018). Thinking About Governance Through Diasporas, Decentering the State  and  Challenging  the  External/Internal  Binary. SFB-Governance  Working Paper Series, 76 .
Das, L. (2014). Theoretical Conceptualization of International Diaspora. Indian Streams Research Journal, 4 (5), 1-8,.
Kennedy, L. (2022). Introduction. In L. Kennedy, Routledge International Handbook of Diaspora Diplomacy. New York: Routledge International.
Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2011). Power and Interdependence, 4th Edition. Boston: Longman.
Khara, N. K. (2020). Diaspora and Foreign Policy: A Global Perspective. In International Journal  of  Political  Science  (IJPS)  ,  6 (4),  12-20.  doi:doi.org/10.20431/2454- 9452.0604002
Mehta, S. R. (2015). Introduction, Revisiting Gendered Spaces in The Diaspora. In S. R. Mehta, Exploring  Gender  in  The  Literature  of  the  Indian  Diaspora (pp.  4-7). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Moravcsik, A. (1997). Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. International Organization 51 ~4!:513–53, 51 (4), 513-553. Nonini, D. M. (2002). Introduction: Transnational migrants, globalization processes, and regimes of power and knowledge. Critical Asian Studies, 34 (1), 3-17. Pathak,  V.  (2017).  Diaspora  in  International  Relations:  Emerging  Role  of  Indian Diaspora. The Signage, 5 (2).
Rana,  K.  S.  (2013).  Introduction.  In  K.  S.  Rana, Diaspora  Diplomacy  and  Public Diplomacy. London: Routledge Taylor & Francis Group. Safran,  W.  (1991).  Diasporas  in  Modern  Societies:  Myths  of  Homeland  and  Return. Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 1 (1), 83-99.
Shain, Y. (1989). The Frontier of Loyalty: Political Exiles in the Age of the Nation-State. Middletown Conn: Wesleyan University Press.
Shain, Y. & Barth., A. (2003). Diaspora nd International Relations Theory. International Organization, 57 (3), 449-479. doi:10.1017/S0020818303573015
Sheffer,  G.  (2003).  Primary  Questions  and  Hypotheses,  Clarification  of  Terms.  In  G. Sheffer, Diaspora  Politics  at  Home  Abroad (p.  8).  Cambridge:  Cambridge University Press.
Vertovec,  S.  (1997).  Three  Meanings  of  Diaspora,  Exemplified  Among  South  Asian Religions. Diaspora: A Journal of Transnational Studies., 6 (3), 227-299. Vertovec,  S.  (2005).  The  political  Importance  of  Diasporas.  In Centre  on  Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford, Working paper, 13 . Wendt,  A.  (1999). Social  Theory  of  International  Politics. Cambridge:  Cambridge University Press.