## KEBIJAKAN HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET

## PERBANKAN
Oleh :
Nanang Tri Budiman, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

## Abstract
Along with the development of economic activities it is increasingly felt the need for sources  of  funds  to  finance  business  activities  in  the  form  of  loans.  In  the implementation of the loan repayment, the Customer debtors obtain credit from banks is  not  fully  restore  their  credit  worthiness  and  timely.  On  the  settlement  of  problem loans,  there  are  some  steps  that  can  be  taken  by  creditors  so  that  the  creditors  can obtain  the  loans  that  have  been  disbursed  to  borrowers  through  credit  facilities, among  others,  the  implementation  of  policies  to  conditional  write  off  and  absolute write off against the granting of credit to borrowers who have bad credit. Remove the book is done by issuing the credit portfolio of the bank bookkeeping and still charged while  delete  is  done  by  issuing  a  promissory  loan  portfolio  of  bookkeeping  and eliminate bank collection rights against the debtor .
Keywords : Credit Loss, Conditional write off, Absolute write off.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan  salah  satu  upaya  untuk mencapai  masyarakat  yang  adil  dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai  tujuan  tersebut,  pelaksanaan pembangunan harus senantiasa
memperhatikan  keserasian,  keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan,  termasuk  bidang  ekonomi dan keuangan. 1 Seiring dengan semakin
berkembangnya  kegiatan  ekonomi  maka semakin  terasa  perlunya  sumber-sumber untuk membiayai kegiatan usaha. Hubungan  antara  pertumbuhan  kegiatan ekonomi  ataupun  pertumbuhan  kegiatan usaha  erat  kaitannya  dengan  pembiayaan. Hal ini disebabkan karena dunia perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya merupakan  mitra  usaha  bagi  perusahaan- perusahaan  jasa  non  keuangan  lainnya. Salah  satu  fasilitas  yang  ditawarkan  oleh perbankan  kepada  nasabahnya  adalah pemberian fasilitas kredit.
Kredit  yang  diberikan  oleh  bank didasarkan  atas  kepercayaan  sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada
1 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
nasabah. Oleh karena pemberian pemberian  kredit  bagi  bank  dimaksudkan untuk  mendapatkan  keuntungan,  maka bank  hanya  memberikan  kredit  kepada nasabah  jika  ia  betul-betul  yakin  bahwa debitor  akan  mengembalikan  pinjaman yang  diterimanya  sesuai  dengan  jangka waktu  yang  telah  disepakati  oleh  kedua belah pihak.
Dalam  pelaksanaan  pengembalian pinjaman,  ada  kalanya  terjadi  hambatan- hambatan  bagi  debitor  dalam  memenuhi kewajibannya. Hambatan-hambatan tersebut  sekaligus  mempengaruhi  proses penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran  kredit  kepada  bank.  Tidak tepatnya debitor dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini, debitor  dapat  digolongkan  melakukan wanprestasi,  yaitu  melanggar  perjanjian kredit.
Nasabah  debitor  yang  memperoleh kredit  dari  bank  tidak  seluruhnya  dapat mengembalikan kreditnya dengan baik dan tepat waktu. Hal ini menimbulkan permasalahan  berkelanjutan  baik  bagi kreditor  maupun  bagi  debitor  sendiri. Timbulnya  kredit  bermasalah  bahkan kredit macet, dapat disebabkan oleh faktor internal  maupun  faktor  eksternal.  Faktor internal  dari  pihak  bank  sendiri  dapat menimbulkan  kredit  macet,  antara  lain lemahnya  penilaian  atau  analisa  terhadap kredit  yang  akan  dikucurkan,  adanya
ketidakwajaran  dalam  proses  pencairan kredit  yang  dilakukan  oleh  petugas  bank. Ketidakwajaran  ini  dapat  timbul  karena adanya  persekongkolan  antara  petugas bank  dengan  calon  debitor  dalam  hal besarnya  nilai  benda  jaminan.  Hal  lain yang  termasuk  faktor  internal  adalah lemahnya  pengawasan  dan  lemahnya administrasi  kredit.  Sedangkan  faktor eksternal  yang  mempengaruhi  timbulnya kredit  macet  adalah  adanya  itikad  tidak baik  dari  debitor  dengan  menyalah- gunakan  kredit  yang  tidak  sesuai  dengan yang  diperjanjikan.  Debitor  yang  tidak mampu dalam mengelola usahanya maupun  adanya  konflik  dalam  perusahaan debitor juga dapat mneyebabkan timbulnya kredit bermasalah ini.
Terhadap penyelesaian kredit bermasalah ini, ada beberapa langkah yang dapat  ditempuh  oleh  kreditor  sehingga kreditor dapat memperoleh kembali pinjaman  yang  telah  dikucurkan  kepada debitor  melalui  fasilitas  kredit,  antara  lain penerapan  kebijakan  hapus  buku  dan hapus  tagih  terhadap  pemberian  kredit kepada  debitor  yang  mengalami  kredit macet. Bagaimanapun dana yang diberikan kepada  debitor  sebagai  fasilitas  kredit tersebut merupakan dana  masyarakat yang diperoleh melalui bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar belakang  yang  telah  disebutkan  diatas,
permasalahan    yang  akan  dibahas  dalam makalah  ini  dapat  dirumuskan  bagaimana kebijakan  hapus  buku  dan  hapus  tagih dalam  penyelesaian  terhadap  kredit  macet dapat  meningkatkan  kesehatan    bank sebagai kreditor?

## II. PEMBAHASAN

## Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit
Kredit  berasal  dari  bahasa  Latin “ creditus ”  yang  merupakan  bentuk past participle dari kata credere yang berarti to trust . Kata trust sendiri berarti kepercayaan. 2 Mendapatkan fasilitas kredit berarti  mendapatkan  kepercayaan,  dalam hal ini apabila nasabah debitor memperoleh  kredit,  pada  hakikatnya  ia telah  memperoleh  kepercayaan  dari  bank sebagai  kreditor.  Kepercayaan  bahwa debitor  mampu  mengembalikan  pinjaman tersebut  sesuai  dengna  waktu  dan  jumlah yang  telah  disepakati.  Pengertian  kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  Tentang  Perbankan  adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk
2 Munir  Fuady, Hukum  Perkreditan  Kontemporer , Citra Aditya Bakti, Bndung, 1996, hal.5
melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Sesuai  dengan  asal  katanya,  bahwa kredit bermakna kepercayaan, maka setiap pemberian  kredit  semestinya  didasari  atas kepercayaan antara kreditor pemberi kredit dan  debitor  sebagai  penerima  kredit. Untuk  memenuhi  unsur  kepercayaan  ini tentunya  kreditor  harus  melihat  apakah debitor memenuhi kriteria-kriteria terhadap  yang  seharusnya  diberlakukan untuk pemberian suatu kredit. Oleh karena itu diperlukan adanya prinsip kehati-hatian sebagai bentuk nyata dari prinsip kepercayaan tersebut. Prinsip kehati-hatian adalah  suatu  prinsip  yang  menegaskan bahwa  bank  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya,  baik  dalam  penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat  harus  berpegang  pada  asas commanditerings  verbood dan  prinsip kehati-hatian. 3 Asas commanditerings verbood adalah  asas  yang  menyatakan bahwa bank tidak menjamin dan bertanggung jawab terhadap resiko  pelaku usaha  sebagai  debitor.  Resiko  atas  usaha atau  bisnis  merupakan  tanggung  jawab seutuhnya  pihak  debitor.  Disisi  lain  bagi kreditor, pemberian kredit dimana pembayarannya  dilakukan  dengan  cara dicicil  dalam  jangka  waktu  tertentu  juga
3 Kopong  Paron  Pius, Hukum  Perbankan , Universitas Jember, 2011, hal. 42
memiliki  resiko,  antara  lain  : 4 resiko kredit,  resiko  pasar,  resiko  liquiditas, resiko  operasional,  resiko  hukum,  resiko reputasi,  resiko  strategik  dan  resiko kepatuhan  yaitu  resiko  yang  disebabkan bank tidak mematuhi peraturan perundang- undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Dalam  sektor  perbankan  yang  lebih luas,  unsur-unsur  kredit  juga  meliputi organisasi  dan  manajemen  perkreditan, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian  kredit,  agunan,  penyelesaian kredit  macet  dan  unsur-unsur  lainnya. Dalam  perkreditan  ditemukan  banyak ketentuan yang mengatur dan membatasinya,  hal  itu  karena  memang bidang  perbankan  merupakan  kegiatan usaha  yang  paling  banyak  diatur  dan dibatasi oleh ketentuan perundang- undangan.  Dengan  kondisi  seperti  itu maka peraturan perundang-undangan merupakan  salah  satu  unsur  utama  dari kegiatan  perkreditan. 5 Dalam  praktek perbankan,  kredit-kredit  diberikan  kepada nasabah  dapat  dilihat  dari  beberapa  segi, antara  lain    menurut  jangka  waktunya, Menurut kegunaannya, Menurut pemakaiannya, Menurut sektor yang dibiayai. 6
4 Badriyah  Harun, Penyelesaian  Sengketa  Kredit Bermasalah ,  Pustaka  Yustisia,  Jakarta,  2010, hal.2
5 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia , Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.56 6 Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah Kredit , Djambatan, Jakarta, 1996, hal.45
Secara umum tujuan dari  penyaluran
kredit adalah untuk memperoleh pendapatan  bank  dari  bunga  kredit, memanfaatkan dana dan memproduktifkan dana-dana yang ada, melaksanakan kegiatan  operasional  bank,  memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, memperlancar  lalu  lintas  pembayaran, menambah  modal  kerja  perusahaan  dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat,  kredit  dapat  berfungsi  untuk menjadi motivator dan dinamisator peningkatan  kegiatan  perdagangan  dan perekonomian, memperluas lapangan kerja bagi  masyarakat,  memperlancar  arus barang  dan  arus  uang,  meningkatkan hubungan  internasional, meningkatkan produktifitas dana yang ada, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan
kegairahan berusaha masyarakat, memperbesar  modal  kerja  perusahaan, meningkatkan income per capita masyarakat  dan    mengubah  cara  berfikir dan  bertindak  masyarakat  untuk  lebih ekonomis. 7 Prinsip
kehati-hatian dalam pemberian  kredit  ini  juga  diatur  dalam pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan menyatakan  bahwa    Dalam  memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
7 Malayu  SP  Hasibuan, Dasar-dasar  Perbankan , Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal.88
prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah debitor  untuk  melunasi  utangnya  dan mengembalikan  pembiayaan  dimaksud sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.    Dalam praktek  perbankan,  prinsip-prinsip  kehati- hatian  dalam  pemberian  kredit  ini  dikenal dengan  prinsip  5C  ( the  five  C’s  of  Credit analysis ), yaitu: Character, sebelum memberikan  kreditnya,  kreditor  harus memberikan  penilaian  terhadap  karakter atau  kepribadian  dari  calon  debitor.  Calon debitor  harus  dipastikan  memiliki  moral, watak,  sifat  pribadi  yang  baik,  jujur,  tulus dan  tidak  tercela,  memiliki  tanggung jawab  dalam  kehidupan  pribadi  maupun sebagai  anggota  masyarakat  dan  dalam menjalankan usahanya. Dalam mengumpulkan data-data mengenai karakter  calon  debitor  ini,  bank  dapat meneliti  sendiri  secara  langsung,  dapat pula  melalui  referensi  dari  bank  lain. Capacity, calon debitor juga perlu diketahui kemampuannya dalam mengelola  bisnisnya.  Hal  ini  berguna untuk  memprediksi  kemampuan  calon debitor  dalam  membayar  hutangnya. Kemampuan  dalam  mengelola  bisnis  ini juga sebagai patokan besarnya kredit yang sesuai diberikan kepada calon debitor. Jika kemampuan  bisnisnya  kecil  maka  tidak layak  diberikan  jumlah  kredit  yang  besar.
Capacity  ini  juga  melihat  prospek  bisnis kedepannya,  bahan  baku,  peralatan  kerja,
keadaan mesin-mesin, kemampuan produksi,  pemasaran,  keadaan  keuangan serta kemampuan dalam merebut pasar.
Ketiga, Capital yaitu  modal  debitor juga  merupakan  pertimbangan  sebelum kreditor  memberikan  kredit.  Kredit  yang diberikan  hanya  merupakan  tambahan modal  bagi  debitor  untuk  meningkatkan usahanya.  Permodalan  dan  kemampuan keuangan  debitor  berkorelasi  langsung pada  tingkat  kemampuan  debitor  dalam membayar  kredit.  Dalam  hal  laporan keuangan, calon debitur wajib memberikan laporan  keuangan  laba  rugi  yang  dibuat oleh  akuntan  publik  selama  2  tahun terakhir  untuk  mengetahui  apakah  usaha calon  debitor  tersebut  untung  atau  rugi dalam  menjalankan  usahanya.  Keempat, Condition  of  Economy,  k ondisi  ekonomi secara  mikro  maupun  makro  merupakan faktor  yang  penting  untuk  dianalisa sebelum  dilakukan  pemberian  kredit. Terutama  yang  berhubungan  langsung dengan  bidang  bisnis  calon  debitor. Penilaian  juga  dilakukan  terhadap  situasi ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya  yang mempengaruhi  keadaan  ekonomi  pada waktu  tertentu,  baik  ekonomi  Negara, ekonomi  bank  maupun  ekonomi  calon debitor. Kelima, Collateral,a gunan merupakan hal  yang sangat  penting dalam setiap  pemberian  kredit,  bahkan  dalam
Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan  secara  tegas  dinyatakan  bahwa “ Bank umum dilarang memberikan kredit kepada  siapapun  juga  tanpa  jaminan  yang cukup”.  Dalam  praktek    perbankan  untuk mengamankan  kredit  yang  diberikan, jaminan dianggap sebagai alat yang ampuh untuk  menjamin  pembayaran  kembali kredit yang telah diberikan. Apabila terjadi kredit  macet,  maka  bank  akan  menjual secara  lelang  benda  jaminan  untuk melunasi hutang debitor.
Selain  prinsip  5C  tersebut,  ada prinsip C lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam menganalisis sebelum  kredit  diberikan,  yaitu constrain yang  berarti  hambatan-hambatan  yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha  disuatu  tempat  atau  wilayah, walaupun  semua  unsur  5C  diatas  bernilai baik. Misalnya usaha peternakan babi yang berada didalam lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

## Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit
Pemberian  kredit  oleh  bank  sebagai kreditor  kepada  nasabah  debitor  harus selalu  didasari  oleh  adanya  perjanjian kredit  antara  kedua  belah  pihak.  Sebagai bentuk  perjanjian,  perjanjian  kredit  juga harus memperhatikan aspek hukum
perjanjian,  baik  dalam  hal  syarat-syarat sahnya perjanjian maupun asas-asas umum dalam  perjanjian  yang  telah  diatur  dalam KUH  Perdata.  Asas-asas  fundamental perjanjian  antara  lain  Konsensualitas, Kekuatan  mengikat  dan  Asas  Kebebasan berkontrak. 8
Perjanjian  kredit  adalah  persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara  kreditor  dan  debitor  atas  sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan,  hal  mana  pihak  debitor wajib  untuk  mengembalikan  kredit  yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai  bunga  dan  biaya-biaya  yang disepakati.
Perjanjian  kredit,  menurut  Gatot Wardoyo,  memiliki  fungsi  antara  lain sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian  kredit  merupakan  sesuatu  yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian  pembebanan  jaminan.  Kedua, perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai  alat bukti  mengenai  batasan-batasan  hak  dan kewajiban  antara  debitor  dan  kreditor, ketiga,  perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. 9
Bentuk  perjanjian  kredit  tidak  diatur dalam  Undang-undang  perbankan  tetapi
8 Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  bagi Hukum  Perjanjian  Indonesia ,  Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2006, hal.95
9 Iswi Hariyani, Hapus Buku & Hapus Tagih Kredit Macet  Debitor  UMKM  di  Bank  BUMN ,  Bina Ilmu, Surabaya, 2008, hal.51
diatur  dalam  Instruksi  Presidium  Kabinet No.  15/EK/IN/10/1966  tanggal  3  Oktober 1966  dan  Instruksi  Kabinet  Ampera  No. 10/EK/IN/1967 tanggal 6 Pebruari 1967 jo SK Menkeu tahun 1993 yang menegaskan bahwa  perjanjian  kredit  harus  dibuat secara  tertulis.  Dalam  praktek  perbankan, pada  umumnya  perjanjian  kredit  dibuat dalam  bentuk  perjanjian  baku  atau standard  contract baik  dengan  akta dibawah tangan maupun akta otentik. 10
Wanprestasi  adalah  perbuatan  tidak memenuhi  janjinya  atau  tidak  memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat  dipersalahkan  kepadanya.  Wujud wanprestasi  ini  dapat  berbentuk  sama sekali tidak melakukan prestasi, berprestasi  tetapi  keliru,  dapat  juga terlambat  dalam  melaksanakan  prestasi. 11
Wanprestasi  dapat  timbul  karena  dua sebab, yaitu karena kesalahan debitor, baik kesalahan  tersebut  karena  kesengajaan maupun kesalahan karena kelalaian. Kedua, karena keadaan memaksa ( overmacht,  force  majour ),  bila  sebab timbulnya  wanprestasi  diluar  kemampuan debitor, maka debitor tidak dapat dipersalahkan, dengan demikian kontraprestasi menjadi gugur. Pihak kreditor  tidak  boleh  menuntut  ganti  rugi
10 Kopong Paron Pius, Op. Cit . hal.38
11 J.  Satrio, Hukum  Perukatan,  Perikatan  Pada Umumnya ,  PT.  Alumni,  Bandung,  1999., hal.122
dan  tidak  boleh  mengajukan  pembatalan perjanjian.
Dalam  perjanjian  kredit,  wanprestasi merupakan  suatu  keadaan  dimana  debitor sebagai pihak yang berkewajiban melakukan prestasi, tidak dapat memenuhi janjinya  yang  telah  dituangkan  dalam perjanjian  kredit.  Wanprestasi  dari  debitor ini  yang  menyebabkan  terjadinya  kredit macet.  Kreditor  pada  tahap  awal  biasanya mengirimkan  surat  teguran  atau  somasi kepada  debitor  agar  memenuhi  prestasi yang  telah  dijanjikannya.  Dalam  surat somasi  tersebut,  pihak  bank  menetapkan batas  waktu  kepada  debitor  untuk  dapat menepati  prestasinya,  jika  waktu  tersebut terlampaui,  maka  debitor  sudah  dapat dikategorikan melakukan wanprestasi.
Kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong  kredit  kurang  lancar,  kredit diragukan  dan  kredit  macet.  Istilah  kredit bermasalah telah digunakan dunia perbankan di Indonesia sebagai terjemahan problem  loan yang  merupakan  istilah lazim  dalam  perbankan  internasional. Tingkat  kesehatan  bank  salah  satunya diukur dari tingkat  rasio kredit bermasalah ( Non Performing Loan /NPL). 12
Pasal  4  SK  Direktur  Bank  Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27
Februari  1998,  menggolongkan  kualitas
12 Iswi Hariyani, Op. Cit ., hal.66
kredit  sebagai  berikut  : 13 Kredit  Lancar ( pass ),  yaitu  apabila  memenuhi  kriteria pembayaran  angsuran  pokok  dan/atau bunga tepat, dan memiliki mutasi rekening yang  aktif;  atau  bagian  dari  kredit  yang dijamin  dengan  agunan  tunai  ( cash collateral ). Kedua , Kredit dalam perhatian khusus ( special mention ), apabila memenuhi  kriteria  terdapat  tunggakan angsuran  pokok  dan/atau  bunga  yang belum  melampaui  90  hari;  atau  kadang- kadang  terjadi  cerukan;  atau  mutasi rekening relatif  rendah;  atau  jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau didukung oleh pinjaman  baru.  Ketiga,  Kredit  kurang lancar ( substandard ), yaitu apabila memenuhi  kriteria    terdapat  tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui  90  hari;  atau  sering  terjadi cerukan;  atau    Frekwensi  mutasi  rekening relatif  rendah;  atau  terjadi  pelanggaran terhadap  kontrak  yang  diperjanjikan  lebih dari 90 hari; atau terdapat indikasi masalah keuangan  yang  dihadapi  debitor;  atau dokumentasi pinjaman yang lemah.
Keempat, Kredit diragukan ( doubtful ), yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau  bunga  yang  melampaui  180  hari; terjadi  cerukan  yang  bersifat  permanen;
13 Muhamad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2000, hal.427-429
atau  terjadi  wanprestasi  lebih  dari  180 hari;  atau  terjadi  kapitalisasi  bunga;  atau dokumentasi  hukum  lemah,  baik  untuk perjanjian kredit/pengikatan jaminan.
Kelima,  Kredit  macet,  yaitu  apabila memenuhi  kriteria    terdapat  tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui  270      hari;  atau  kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau  dari  segi  hukum/kondisi  pasar, jaminan  tidak  dapat  dicairkan  pada  nilai wajar.
Dalam  industri  perbankan,  kredit bermasalah  merupakan  suatu  fenomena yang biasa terjadi. Salah satu resiko utama dalam  pemberian  kredit  adalah  timbulnya masalah  atau  macetnya  pengembalian pinjaman  oleh  debitor.  Bila  jumlah  kredit yang bermasalah sudah melampaui kemampuan  bank,  maka  keadaan  ini  akan membahayakan  kelangsungan  usaha  dari bank  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  tidak saja  berpengaruh  terhadap  keuntungan usaha  tetapi  juga  mempengaruhi  tingkat liquiditas  bank  tersebut.  Oleh  karena  itu diperlukan  adanya  pengawasan  terhadap kredit yang telah dikucurkan.
Dampak  adanya  kredit  bermasalah dalam  jumlah  besar  juga  berimbas  kepada masyarakat,  yaitu  tersendatnya  perputaran dana  bank  akibat  minimnya  dana  yang tersedia. Masyarakat tidak dapat memperoleh  dana  segar  dari  bank, sehingga  kegiatan  usaha  masyarakat  yang
membutuhkan dana perbankan juga terhenti.  Dengan  demikian,  melemahnya kegiatan usaha dapat meningkatkan pengangguran  dan  kemiskinan  dalam masyarakat.
Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Oleh Bank
Nasabah  debitor  yang  memperoleh kredit  dari  bank  tidak  seluruhnya  dapat mengembalikan kreditnya dengan baik dan tepat waktu. Hal ini menimbulkan permasalahan  berkelanjutan  baik  bagi bank sebagai kreditor maupun bagi debitor sendiri.  Timbulnya  kredit  bermasalah bahkan  kredit  macet,  dapat  disebabkan oleh banyak hal. Faktor internal dari pihak bank  sendiri  dapat  menimbulkan  kredit macet, antara lain lemahnya penilaian atau analisa terhadap kredit yang akan dikucurkan,  adanya  ketidakwajaran  dalam proses  pencairan  kredit  yang  dilakukan oleh  petugas  bank.  Ketidakwajaran  ini dapat timbul karena adanya persekongkolan antara petugas bank dengan  calon  debitor  dalam  hal  besarnya nilai  benda  jaminan.  Hal  lain  yang remasuk  faktor  internal  adalah  lemahnya pengawasan  dan  lemahnya  administrasi kredit.
Faktor eksternal yang mempengaruhi timbulnya  kredit  macet  adalah  adanya itikad  tidak  baik  dari  debitor  dengan
menyalahgunakan kredit dan ketidakmampuan Debitor dalam mengelola usahanya  maupun  adanya  konflik  dalam perusahaan debitor juga dapat mneyebabkan timbulnya kredit bermasalah ini.  Dapat  juga  faktor  eksternal  ini  timbul karena  diluar  kemampuan  kreditor  dan debitor,  yaitu  adanya  perubahan  peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun  tidak  langsung  mempengaruhi kegiatan  usaha  debitor,  dan  adanya keadaan  yang  diluar  kemampuan  atau overmacht seperti bencana alam.
Dalam  menyelamatkan  kredit  yang mengalami  masalah  ini,  pihak  bank  dapat menempuh upaya-upaya antara lain
Reschedulling , Reconditioning dan Restructuring.
Reschedulling atau Penjadwalan  Kembali,  Kebijakan  ini berkaitan  dengan  jangka  waktu  kredit. Debitor  dapat  memperoleh  keringanan dalam hal jadwal pembayaran kredit antara lain  memperpanjang  jangka  waktu  kredit, memperpanjang  jangka  waktu  angsuran dan  penurunan  nilai  angsuran  yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu  kredit. Reconditioning (Persyaratan Kembali), memberikan perubahan persyaratan  kredit  baik  sebagian  maupun seluruhnya, antara lain dalam hal kapitalisasi  bunga  yaitu  bunga  dijadikan sebagai  hutang  pokok,  cara  ini  dilakukan jika  prospek  usaha  dari  debitur  masih tergolong  baik.  Dapat  pula  dengan
pemberian  penundaan  pembayaran  bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga atau  merubah  jangka  waktu  kredit  dari kredit  jangka  pendek  menjadi  kredit jangka  panjang  dengan  syarat  yang  lebih ringan. Restructuring (Penataan  Kembali), yaitu  perubahan  syarat-syarat  kredit  yang menyangkut  tambahan  dana  kredit  atau mengkonversi seluruh atau sebagian tunggakan  bunga  menjadi  pokok  kredit baru  atau  mengkonversi  seluruh  atau sebagian  dari  utang  kredit  menjadi penyertaan  dalam  perusahaan  yang  dapat disertai  dengan  penjadwalan  kembali  dan atau persyaratan kembali.

## Kebijakan  Hapus  Buku  Dan  Hapus
Tagih  Dalam  Menyelesaikan  Kredit Macet
Besarnya    kredit  bermasalah  dalam suatu  bank  akan  berpengaruh  besar terhadap  kesehatan  bank  tersebut.  Tingkat kesehatan  bank  salah  satunya  diukur  dari tingkat  rasio  kredit  bermasalah  atau Non Performing  Loan  (NPL) .  Suatu  bank dikategorikan  sehat  menurut  ketentuan Bank  Indonesia  adalah  apabila  rasio  NPL nya  dibawah  5%. 14 Selain  upaya-upaya penyelamatan kredit bermasalah sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat  pula  upaya  yang  dapat  ditempuh oleh  bank  untuk  mengatasi  kredit  yang
14 Iswi Hariyani, Op. Cit ., hal..178
telah  macet,  yaitu  hapus  buku  dan  hapus tagih.
Penghapusan kredit macet ( write off ) merupakan hal yang lazim dilakukan pihak perbankan  sebagai  salah  satu  cara  untuk meningkatkan kesehatan suatu bank dengan  cara  menurunkan  tingkat  kredit bermasalah  atau  rasio  NPL.  Penghapusan kredit macet dalam perbankan melalui dua tahapan yaitu hapus buku atau penghapusan  secara  bersyarat  ( conditional write off ), dilakukan dengan cara mengeluarkan portofolio kredit yang sudah dinyatakan  macet  dari  pembukuan  bank, dengan  syarat-syarat  tertentu  dan  tetap harus  ditagih.  Kedua,  hapus  tagih  atau penghapusan secara mutlak ( absolute write off ),  hapus  tagih  dilakukan  dengan  cara menghilangkan  hak  tagih  bank  atas  kredit yang  macet.  Hapus  tagih  dilakukan  jika portofolio  kredit  macet  tersebut  sudah sangat  sulit  ditagih  karena  sauatu  hal tertentu.
Pengertian hapus buku atau penghapusan  secara  bersyarat  menurut
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah,
adalah  “kegiatan  untuk  menghapuskan piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah
dari pembukuan  Pemerintah  Pusat/Daerah  atau
pembukuan  perusahaan  Negara/Daerah dengan  tidak  menghapuskan  hak  tagih
Negara/Daerah  atau  hak  tagih  Perusahaan Negara/Daerah”.  Sedangkan  pengertian hapus  tagih  atau  penghapusan  secara mutlak  adalah  “kegiatan  penghapusan piutang Negara/Daerah atau piutang Perusahaan Negara/Daerah dengan menghapuskan  hak  tagih  Negara/Daerah atau  hak  tagih  Perusahaan  Negara/ Daerah”.
Tujuan utama penghapusbukuan kredit  macet  oleh  bank  adalah  untuk memperbaiki  kondisi  dan  kualitas  aktiva produktif  bank.  Pelaksanaan  hapus  buku dan hapus tagih didasarkan pada keputusan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) sesuai mekanisme korporasi. Pihak direksi bank mengajukan usulan sejumlah portofolio kredit macet  yang akan dihapus buku dan hapus tagih kepada RUPS untuk dimintakan persetujuan.  Penghapusbukuan kredit  macet  oleh  bank  pada  dasarnya dapat  dilakukan  sepanjang  bank  yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya,  yaitu  bank  memiliki cadangan  dana  dalam  jumlah  yang  cukup. Apabila  dana  cadangan  yang  dibentuk bank belum mencukupi, maka penghapusbukuan  kredit  macet  dapat dibebankan pada laba rugi sesudah pajak. 15
Upaya  penyelamatan  kredit  maupun kebijakan  hapus  buku  dan  hapus  tagih
15 Dahlan  M.  Sutalaksana, Write-off  Kredit  Macet , Pusat  Kajian  Fiskal  dan  Moneter  (CFMS), Jakarta, 1997, hal.75
yang  disertai  pemotongan  terhadap  pokok hutang  terhadap  kredit  macet  dapat memberikan  dampak  positif  terhadap dunia usaha, terutama terhadap usaha kecil dan  menengah.  Dampak  positif  tersebut antara  lain 16 dapat  menggerakkan  kembali sektor  usaha  riil  UMKM,  debitor  tidak masuk  dalam  daftar  hitam  debitor  di  BI sehingga  dapat  mengakses  lagi  kredit  dari perbankan,  dapat  meningkatkan  pangsa pasar  bank,  bank  dapat  memperoleh  dana segar  dari  pelunasan  atau  penjualan  kredit dengan harga diskon ( haircut ), bank dapat menggunakan  dana  hasil recovery kredit macet  untuk  penambahan  laba  atau penambahan  dana  cadangan  hapus  buku yang  masih  tertulis  di  neraca,  rasio  NPL bank akan menurun, bank akan diuntungkan  karena  potensi  penerimaan kredit  dari  UMKM  akan  membesar  dan pemerintah sebagai pemegang saham akan diuntungkan  karena  dividen  dan  harga saham bank BUMN akan meningkat.
Ketentuan mengenai hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang negara diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara. Pasal  37  ayat  (1)  menyatakan  “Piutang negara/daerah  dapat  dihapuskan  secara mutlak  atau  bersyarat  dari  pembukuan, kecuali  piutang  negara/daerah  yang  cara penyelesaiannya  diatur  tersendiri  dalam
16 Iswi Hariyani, Op. Cit . hal.181
undang-undang”.  Contoh  piutang  Negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri  dalam  undang-undang  adalah piutang  pajak.  Ayat  (2)  menyatakan “Penghapusan  sebagaimana  diatur  dalam ayat  (1),  sepanjang  menyangkut  piutang pemerintah  pusat,  ditetapkan  oleh  :  (a) Menteri  Keuangan  untuk  jumlah  sampai dengan  10  Milyar;  (b)  Presiden  untuk jumlah lebih dari 10 Milyar sampai dengan 100 Milyar; (c) Presiden dengan persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat untuk jumlah lebih dari 100 Milyar”.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) Nomor 7 Tahun 2005 Pasal 69 menyatakan  bahwa  bank  wajib  memiliki kebijakan  dan  prosedur  tertulis  mengenai hapus  buku  dan  hapus  tagih.  Kewajiban tersebut  wajib  disetujui  oleh  Komisaris, sedangkan prosedur tertulis wajib disetujui paling  kurang  oleh  direksi.  Hapus  buku dan  atau  hapus  tagih  hanya  dapat dilakukan  terhadap  penyediaan  dana  yang memiliki kualitas macet.
Setelah  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  33  Tahun  2006 Tentang  Perubahan  Atas  PP  Nomor  14 Tahun  2005,  maka  pengurusan  Piutang bank  BUMN  tidak  lagi  melibatkan Pemerintah (PUPN) dan DPR,
sebagaimana  ketentuan  Undang-Undang No.49/Prp/1960  Tentang  Panitia  Urusan Piutang  Negara,  tetapi  cukup  dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang
Saham sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  (PT)  serta  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, setelah adanya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 33  Tahun  2006  ini  maka  piutang  bank BUMN  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai Piutang  Negara  tetapi  merupakan  piutang BUMN  itu  sendiri.  Oleh  karena  piutang merupakan bagian dari kekayaan perseroan,  maka  keseluruhan  kekayaan yang dimiliki BUMN termasuk piutangnya adalah  kekayaan  BUMN  itu  sendiri  dan bukan tergolong kekayaan Negara.
Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006 ini tidak hanya meningkatkan dan menyehatkan  bank-bank  terutama  bank BUMN, tetapi  juga menyelamatkan jutaan pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  yang mengalami  kredit  macet  yang  diakibatkan adanya  krisis  moneter  yang  terjadi  antara tahun  1997-1998.  Kredit  bermasalah debitor  usaha  kecil  dan  menengah  yang disebabkan  kondisi  perekonomian  yang memburuk, jika mendapat potongan hutang  mereka,  maka  potensi  pelunasan kredit  macet  tersebut  akan  semakin meningkat.  Selanjutnya  agunan  debitor yang  ditahan  oleh  pihak  bank  dapat
kembali dijadikan jaminan untuk memperkuat modal usaha.
Ketentuan mengenai hapus buku dan hapus tagih yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah  (PP)    Nomor  14  Tahun  2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  33  Tahun  2006 telah  mampu  memberikan  perlindungan baik  bagi  debitor  maupun  pihak  bank sebagai kreditor dalam penyelesaian kredit macet. Namun kedua Peraturan Pemerintah  (PP)  tersebut  hanya  mengatur penyelesaian kredit macet  di  bank  BUMN yang  berkaitan  dengan  adanya  Piutang Negara/Daerah,  tidak  mengatur  mengenai kredit  macet  yang  ada  di  bank-bank swasta. Melalui kedua Peraturan Pemerintah  (PP)  tersebut,  debitor  usaha kecil  dan  menengah  yang  mengalami kredit  macet  di  bank  BUMN  dapat diselamatkan melalui program restrukturisasi kredit yang didukung dengan  adanya  potongan  hutang  ( haircut ) atas  pokok  hutang  dan  penghapusan  total atas  semua  tunggakan  bungan  dan  denda. Restrukturisasi kredit dapat menghindarkan  pelelangan  paksa  atas agunan  milik  debitor  sehingga  usaha debitor dapat dibangkitkan kembali.
Pelaksanaan  kebijakan  hapus  buku dan  hapus  tagih  harus  sesuai  dengan mekanisme  korporasi  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) Nomor  7  tahun  2005  menegaskan  bahwa
bank  wajib  memiliki  kebijakan  dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih. Komisaris memiliki
kewajiban  untuk  melakukan  pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Kebijakan  hapus  buku dan  hapus  tagih  merupakan  bagian  yang tak  terpisahkan  dari  kebijakan  manajemen resiko  bank  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  mengenai perbankan yang berlaku.  Hapus  buku  dan  hapus  tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan  dana  yang  memiliki  kualitas macet.  Hapus  buku  tidak  dapat  dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana ( partial  write  off )  sedangkan  hapus  tagih dapat dilakukan baik untuk untuk sebagian maupun  seluruh  penyediaan  dana.  Hapus tagih  terhadap  sebagian  dana  hanya  dapat dilakukan  dalam  rangka  restrukturisasi kredit  atau  dalam  rangka  penyelesaian kredit.  Kebijakan  hapus  buku  dan  hapus tagih  hanya  dapat  dilakukan  setelah  bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh  kembali  aktiva  produktif yang diberikan. Bank
wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan serta  dasar  pertimbangan  pelaksanaan hapus  buku  dan  atau  hapus  tagih.  Bank juga wajib mengadminis-trasikan data dan informasi  mengenai  aktiva  positif  yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih.
Kebijakan hapus tagih dapat
dilakukan dalam rangka upaya
menyelamatkan  kredit  atau  penyelesaian kredit  macet.  Upaya  perbaikan  yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk  memenuhi  kewajibannya,  dapat dilakukan  antara  lain  melalui  penurunan suku  bunga  kredit,  perpanjangan  jangka waktu  kredit,  pengurangan  tunggakan pokok  kredit,  penambahan  fasilitas  kredit atau  konversi  kredit  menjadi  penyertaan modal  sementara.  Restrukturisasi  kredit bermanfaat bagi bank dengan menurunnya rasio  NPL  ( Non-performing  Loan )  yang menandakan membaiknya tingkat kesehatan bank. Disamping itu membaiknya  tingkat  kesehatan  bank  juga berdampak pada meningkatnya penyaluran kredit  atau Loan  to  Deposit  Ratio (LDR) yang merupakan sumber utama keuntungan dari bank.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian mengenai upaya- upaya  yang  dapat  ditempuh  oleh  bank sebagai  kreditor  dalam  menyelamatkan kredit  debitor  yang  mengalami  masalah dalam pengembaliannya, dapat disimpulkan  bahwa  bank  sebagai  kreditor dapat  menempuh  upaya Rescheduling (penjadwalan  kembali), Reconditioning (persyaratan  kembali)  dan Restructuring (penataan  kembali)  terhadap  kredit  yang mengalami  masalah  tersebut.  Apabila
upaya tersebut belum berhasil maka  upaya berikutnya  yang  dapat  ditempuh  oleh kreditor  adalah  dengan  melaksanakan kebijakan  hapus  buku  dan  hapus  tagih. Hapus buku dilakukan dengan mengeluarkan portofolio kredit dari pembukuan  bank  dan  tetap  ditagih sedangkan  hapus  tagih  dilakukan  dengan mengeluarkan portofolio kredit dari pembukuan  dan  menghilangkan  hak  tagih bank  terhadap  debitor.  Debitor  dapat dibebaskan  dari  kewajiban  membayar bunga  dan  denda  dan  hanya  wajib membayar hutang pokoknya saja. Restrukturisasi kredit dengan
melaksanakan  kebijakan  hapus  buku  dan hapus tagih,  bermanfaat  bagi  bank dengan menurunnya  rasio  NPL  ( Non-performing Loan )  yang  menandakan  membaiknya tingkat kesehatan bank tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Badriyah  Harun, Penyelesaian  Sengketa Kredit  Bermasalah ,  Pustaka  Yustisia,
Jakarta, 2010;
Dahlan  M.  Sutalaksana, Write-off  Kredit Macet ,  Pusat  Kajian  Fiskal  dan  Moneter (CFMS), Jakarta, 1997;
Gatot Supramono, Perbankan dan
Masalah Kredit , Djambatan, Jakarta, 1996;
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006;
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia , Prenada Media, Jakarta, 2005
Iswi  Hariyani, Hapus  Buku  &  Hapus Tagih  Kredit  Macet  Debitor  UMKM  di Bank BUMN , Bina Ilmu, Surabaya, 2008;
J.  Satrio, Hukum  Perukatan,  Perikatan Pada  Umumnya ,  PT.  Alumni,  Bandung,
1999;
Kopong  Paron  Pius, Hukum  Perbankan , Universitas Jember, 2011;
Malayu SP Hasibuan, Dasar-dasar
Perbankan , Bumi Aksara, Jakarta, 2004;
Muhamad  Djumhana, Hukum  Perbankan di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer , Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996; Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2010;

## PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003 Tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

## BIODATA PENULIS
Nanang  Tri  Budiman,  S.H.,  M.Hum. adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas  Islam  Jember.  Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) dan
memperoleh  gelar  Magister  Humaniora (M.Hum.)  dari  Program  Pasca  Sarjana Universitas Narotama Surabaya.