## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Perlindungan Hukum Pekerja migran indonesia di luar negeri dan PencegaHan Perdagangan orang di desa Pandua kecamatan kayangan kabuPaten lombok utara
LegaL Protection of indonesian Migrant Workers abroad and Prevention of trafficking in Persons in Pandua viLLage, kayangan district, north LoMbok

## lalu Husni
Universitas Mataram Email : laluhusnifh@unram.ac.id

## aris munandar
Universitas Mataram Email : arismunandar@unram.ac.id

## any suryani Hamzah
Universitas Mataram Email : anysuraynihamzah@unram.ac.id

## abstrak
Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri mempunyai korelasi langsung,hal ini disebabkan karena melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri muncul perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdagangan kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan pekerja migran di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Yang istilah lainnya adalag perbudakan modern. Penempatan pekerja migran di Indonesia menjadi idola bagi bagi masyarakat di desa pada umumnya ,merupakan cita – cita serta harapan yang membuat masyarakat seringkali terbius dengan janji-janji yang ditawarkan. Tidak jarang janji jani tersebut membuat masyarakat terlena sering terjebak dalam perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku (traficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum dan budaya hukum masyarakat. Desa Pemenang Barat merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak arganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Perdagangan Orang

## abstract
the placement of indonesia’s migrant workers abroad has a direct correlation, this is because through the dispatch of migrants to abroad, there is human trafficking. trafficking in human beings is a humanitarian crime that is growing alongside the growth of human culture. traditional trafficking practices in various forms include the placement of migrant workers abroad, commercial sex exploitation, forced labor, ordering, organized prostitution, and the sale of babies and organs. that’s another term for modern slavery. the placement of migrant workers in indonesia as an idol for the people of the village in general, is based on the ideals and hopes that make the people often disappointed with the promises offered. it’s not uncommon for such promises to make people often trapped in human trafficking. the issue of human trafficking is very important today, given that the number of victims is increasing and the victims are often unable to access their rights both socially and legally because the cases of trafficked persons in areas in particular the West southeast nusa province in the legal process of the perpetrators (traffickers) are released despite the fact that they have proved to have committed the tPPo. this disrupts a very significant impact in society that will continue to increase victims because it seems that it is not easy to trace traffickers. the Prevention of trafficking in Persons criminal act, act no. 21 of 2007, regulates the responsibility of the entire component of society in the prevention of human trafficking crimes. the prevention of trafficking in human beings requires the involvement of the public because these issues arise in public life, primarily relating to the enforcement of the law and the legal culture of the community. the West victory village is one of the most vulnerable areas to human trafficking because many of its workers are indonesian migrants, and it is also a transit area for tourism to and from the three gili: trawangan, gili air. and gili Meno.
Keywords: Legal protection, Indonesian migrant workers, human trafficking.

## a. PendaHuluan
Trafficking merupakan konsep yang memiliki popularitas tinggi dan memiliki makna yang sangat mendalam.Sejarah panjang telah menggambarkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di saat manusia hidup. Pergerakan kehidupan dunia telah banyak memberi dampak positif dan negatif bagi manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak mulai dari bentuk yang sangat sederhana (tradisional) sampai menjadi masyarakat yang memiliki kerumitan yang paling tinggi (modern).Pola pikir masyarakatpun terjadi pergeseran bahkan berkembang menjadi lebih kritis merespon persoalan-persoalan yang terjadi bersifat ancaman dan tantangan. Tidak jarang keputusan yang diambil dalam menghadapi ancaman dan tantangan sering terjadi pergesekan yang berujung pada konflik baik bersifat internal maupun eksternal apalagi dalam konflik selalu menggunakan kekerasan dan kejahatan.
Perdagangan orang merupakan kejahatan trasnasional karena menyangkut lintas batas Negara,serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Banyak perempuan dan anak menjadi korban trafiking atau perdagangan orang.Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak- hak dasarnya sebagai manusia,termasuk juga hak-haknya akan keadilan.
Isu perdagangan orang ( human trafficking ) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang ( human trafficking ), baik dari aspek pencegahan perdagangan orang, pelaku ( trafficker ), penegakan hukumnya hingga penanganan korban perdagangan orang ( human trafficking ), serta pemulihan hingga rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang.

## 140~146
Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal (3) 1 yang berbunyi :“ Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untukmendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melaluibentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh
Persoalan korban perdagangan orang berkaitan erat dengan konsep dinamis perdagangan orang dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi trafficking . Kondisi ini dipengaruhi persepsi yang beragam terhadap konsep/definisi perdagangan orang yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut trafficking ini, sehingga persoalan korban perdagangan orang dirasa belum tuntas karena hanya berbicara pada tataran koordinasi antar lembaga secara faktual serta dampak langsung terhadap korban perdagangan orang beserta keluarganya masih dalam tataran rencana aksi.
Berbagai regulasi yang mengatur pencegahan perdagangan orang, salah satunya UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun fenomena perdagangan orang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Korban perdagangan orang kian hari bertambah sehingga persoalan korban perdagangan orang khususnya di negara Indonesia ibarat fenomena gunung es yang tampak hanyalah pada permukaan sangatlah kecil tetapi persoalan dibawah mengakar pada sendi kehidupan masyarakat dan menggurita sehingga memposisikan korban pada posisi yang tidak jelas. Disamping itu adanya korban perdagangan orang ( human trafficking ) tidak lepas dari persoalan sejarah negara Indonesia dimasa lampau yaitu pada jaman kerajaan dan jaman penjajahan yaitu tumbuh kembangnya perbudakan serta pembayaran upeti berupa manusia khususnya perempuan dan anak kepada raja yang berkuasa atau para penjajah.
Korban perdagangan orang terdiri dari berbagai warga negara karena perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional, menyangkut lintas batas wilayah atau negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak- hak dasarnya sebagai manusia yaitu hak hidup, hak bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari ancaman dan tekana, termasuk juga hak-haknya atas keadilan.
Perdagangan orang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan dinamika masyarakat, sehingga mempengaruhi bentuk-bentuk perdagangan orang terselubung selain kekerasan yang menjurus pada prostitusi, perbudakan dan sebagainya. Dikategorikan sebagai perdagangan orang terselubung karena membonceng pada persoalan sosial di masyarakat yang secara kasat mata tidak tampak sebagai kejahatan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap korban. Persoalan ini menjadi sebuah kerisauan bagi masyarakat.
Perdagangan orang tidak terlepas dari persoalan pertumbuhan penduduk, angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan dan masalah sosial lainnya, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu maka manusia
1 IOM, 2006, combating trafficking in Person in indonesia , Jakarta, hal. 4
perlu bekerja sehingga mendapatkan barang yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia akan dapat hidup sebagaimana layaknya manusia lainnya. Bekerja adalah hak setiap manusia sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan derajat kemanusiaannya sebagai mahluk Tuhan YME.
Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap menjadi korban perdagangan orang ( human trafficking ), kondisi ini pula didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi trafficker keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat. 2
Korban perdagangan orang semakin hari bertambah dan cenderung meningkat, kondisi ini tentunya bertentangan dengan nilai keadilan, korban yang terungkap kebanyakan tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana seharusnya apalagi tentang korban yang tidak terungkap. Ini mengusik rasa keadilan masyarakat ketika ada kasus perdagangan orang.
Perdagangan orang ( human trafficking ) adalah perbuatan yang diharamkan oleh seluruh komunitas dunia karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan perbudakan bertentangan dengan doktrin ajaran agama dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, bahkan islam menegaskan agenda penghapusan segala bentuk praktik perbudakan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun.
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa manusia perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada persoalan perdagangan orang, posisi korban perdagangan orang benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.
Dalam konteks korban perdagangan orang hal ini jauh dari harapan karena justru dalam kehidupan masyarakat tumbuh suburnya praktek perdagangan orang dengan segala cara dan gaya yang justru dianggap sebuah takdir atau musibah yang harus diterima, sehingga setiap terjadi kasus perdagangan orang korban kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal bahkan mungkin tidak sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Terusiknya rasa keadilan menjadi ketidak adilan bagi warga negara khususnya korban perdagangan orang, karena tidak semua korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang sama demi mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
Regulasi tentang pencegahan perdagangan orang telah ada dengan diberlakukannya Undang Undang No.21 Tahun 2007 tetntang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang , termasuk pula kebijakan penanganan perdagangan orang serta pembentukan kelembagaannya, namun kondisi ini belum mampu menghambat laju korban perdagangan orang yang pada akhirnya menimbulkan dilema khususnya penanganan korban. Suatu hal yang menyedihkan lagi apabila disadari bahwa korban ternyata harus menghadapi
2 Sumiati Sahala, 2004, ” Masalah Perdagangan anak dan Wanita berdasarkan Protokol konvensi t. o. c”. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hu- kum Dan HAM RI, Tahun 2004), hlm. 5.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 142~146
situasi tersebut tanpa ada bantuan yang signifikan dari pemerintah 3 . Selama ini korban hanya diperlukan untuk tampil dipersidangan memberikan kesaksian, tanpa sedikitpun mereka diperhitungkan sebagai subyek 4 yang harus mendapatkan perlindungan baik dari aspek fisik, psikis atau aspek lainnya yang membuat mereka menjadi korban sehingga mereka dapat menata kehidupannya kembali.
Beberapa saat lalu di awal bulan januari di desa Pandua kecamatan kayangan beberapa masyarakat terjebak dalam penempatan pekerja migran perorangan ke polandia yang berarhir pada perdagangan orang. Persoalan ini menimbulkan kerugian yang alami korban tidak sedikit dan mekanisme penyelesaiaanya tidak berdasarkan peraturan perundang -undangan
Kondisi ini makin diperburuk oleh kenyataan dalam masyarakat bahwa keengganan masyarakat khususnya korban untuk melaporkan peristiwa perdagangan orang yang menimpanya, sehingga korban seringkali tidak terdeteksi, sehingga menjadi sulit untuk melakukan pendataan terhadap korban perdagangan orang. Persoalan penanganan perdagangan orang masih saja menjadi issu yang belum terselesaikan dan masih dalam tataran mencari konsep atau methode yang tepat . Penanganan korban yang ada belum memenuhi harapan karena banyaknya persoalan-persoalan yang berkorelasi dengan persoalan pembangunan.
Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat yakni : Pertama , Sebagaian besar masyarakat kecamatan jonggat kabupaten Lombok Tengah menjadi TKI melalui jalur undokument karena mereka tidak menegetahui perdagangan orang serta bahaya perdagangan orang. kedua , Bagaimana penyelesaian kasus kasus perdagangan orang.
b. metode PenyuluHan
Dalam upaya pemecahan masalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan cultural dan pendekatan structural. Pendekatan cultural dilakukan dengan cara melibatkan pemimpin informal masyarakat setempat seperti tokoh agama,tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan lainnya.Pendekatan structural yaitu melakukan kerjasama dengan kelurahan dan perangkat kelurahan sampai dengan di tingkat RT.
Pemecahan masalah dilakukan adalah dengan mengadakan Sosialisasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( UU PTPPO No 21 Tahun 2007). dan hak-hak korban perdagangan Orang. Sehingga masyarakat dapat memahami apa itu perdagangan orang serta memahami hak-hak perempuan korban perdagangan orang.

## c. Hasil dan PembaHasan

## masyarakat yang belum memahami tentang apa itu Perdagangan orang serta bahaya Perdagangan orang
Bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di saat manusia hidup. Pergerakan kehidupan dunia telah banyak memberi dampak positif  dan negatif bagi manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak mulai dari bentuk yang sangat sederhana (tradisional) sampai menjadi masyarakat yang memiliki kerumitan yang
3 Naibaho dalam Harkristuti Harkrisnowo, 2007, Menggugat eksistensi korban dalam sistem Peradilan Pi- dana di indonesia , dalam  Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor ; Sri Windarti,(Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI), hal 133.
4 Harkristuti Harkrisnowo, ibid hal 135.
paling tinggi (modern).Pola pikir masyarakatpun terjadi pergeseran bahkan berkembang menjadi lebih kritis merespon persoalan-persoalan yang terjadi bersifat ancaman dan tantangan.Tidak jarang keputusan yang diambil dalam menghadapi ancaman dan tantangan sering terjadi pergesekan yang berujung pada konflik baik bersifat internal maupun eksternal apalagi dalam konflik selalu menggunakan kekerasan dan kejahatan.
Perdagangan orang merupakan kejahatan trasnasional karena menyangkut lintas batas Negara,serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Banyak perempuan dan anak menjadi korban trafiking atau perdagangan orang.Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak- hak dasarnya sebagai manusia,termasuk juga hak-haknya akan keadilan.
Isu perdagangan orang ( human trafficking ) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang ( human trafficking ), baik dari aspek pencegahan perdagangan orang, pelaku ( trafficker ), penegakan hukumnya hingga penanganan korban perdagangan orang ( human trafficking ), serta pemulihan hingga rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang.
Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal (3) 51 yang berbunyi :“ Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untukmendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran,  melaluibentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh.
Persoalan korban perdagangan orang berkaitan erat dengan konsep dinamis perdagangan orang dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi trafficking . Kondisi ini dipengaruhi persepsi yang beragam terhadap konsep/definisi perdagangan orang yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut trafficking ini, sehingga persoalan korban perdagangan orang dirasa belum tuntas karena hanya berbicara pada tataran koordinasi antar lembaga secara faktual serta dampak langsung terhadap korban perdagangan orang beserta keluarganya masih dalam tataran rencana aksi.
Berbagai regulasi yang mengatur pencegahan perdagangan orang, salah satunya UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun  fenomena perdagangan orang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Korban perdagangan orang kian hari bertambah sehingga  persoalan korban perdagangan orang khususnya di negara Indonesia ibarat fenomena gunung es yang tampak hanyalah pada permukaan sangatlah kecil tetapi persoalan dibawah mengakar pada sendi kehidupan masyarakat dan menggurita sehingga memposisikan korban pada posisi yang tidak jelas. Disamping itu adanya korban perdagangan orang ( human trafficking ) tidak lepas dari persoalan sejarah negara Indonesia dimasa lampau yaitu pada jaman kerajaan dan jaman penjajahan yaitu tumbuh kembangnya perbudakan serta pembayaran upeti berupa manusia khususnya perempuan dan anak kepada raja yang berkuasa atau para penjajah.
5 IOM, 2006, combating trafficking in Person in indonesia , Jakarta, hal. 4
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 144~146
Korban perdagangan orang terdiri dari berbagai warga negara karena perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional, menyangkut lintas batas wilayah atau negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak- hak dasarnya  sebagai manusia yaitu hak hidup, hak bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari ancaman dan tekana, termasuk juga hak-haknya atas keadilan.
Perdagangan orang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan dinamika masyarakat, sehingga mempengaruhi bentuk-bentuk perdagangan orang terselubung selain kekerasan yang menjurus pada prostitusi, perbudakan dan sebagainya. Dikategorikan sebagai perdagangan orang terselubung karena membonceng pada persoalan  sosial di masyarakat yang secara kasat mata tidak tampak sebagai kejahatan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap korban. Persoalan ini menjadi sebuah kerisauan bagi masyarakat. Perdagangan orang tidak terlepas dari persoalan pertumbuhan penduduk,  angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan dan masalah sosial lainnya, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu maka manusia perlu bekerja sehingga mendapatkan barang yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia akan dapat hidup sebagaimana layaknya manusia lainnya. Bekerja adalah hak setiap manusia sebagai upaya untuk menjaga dan  mempertahankan derajat kemanusiaannya sebagai mahluk Tuhan YME.
Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap menjadi korban perdagangan orang ( human trafficking ), kondisi ini pula didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi trafficker keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat 6 . Korban perdagangan orang semakin hari bertambah dan cenderung  meningkat, kondisi ini tentunya bertentangan dengan nilai keadilan, korban yang terungkap kebanyakan tidak mendapatkan perlindungan sebagai mana seharusnya apalagi tentang korban yang tidak terungkap. Ini mengusik rasa keadilan masyarakat ketika ada kasus perdagangan orang.
Perdagangan orang ( human trafficking ) adalah perbuatan yang diharamkan oleh seluruh komunitas dunia karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan perbudakan bertentangan dengan doktrin ajaran agama dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, bahkan islam menegaskan agenda penghapusan segala bentuk praktik  perbudakan  karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun.
Sebagai makhluk  ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa manusia perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak- hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada persoalan perdagangan orang, posisi korban perdagangan orang benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.
6 Sumiati Sahala, 2004. ” Masalah Perdagangan anak dan Wanita berdasarkan Protokol konvensi t. o. c”. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004), hlm. 5.
Dalam konteks korban perdagangan orang hal ini jauh dari harapan karena justru dalam kehidupan masyarakat tumbuh suburnya praktek perdagangan orang dengan  segala cara dan gaya yang justru dianggap sebuah takdir atau musibah yang harus diterima, sehingga setiap terjadi kasus perdagangan orang korban kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal bahkan mungkin tidak sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Terusiknya rasa keadilan menjadi ketidak adilan bagi warga negara khususnya korban perdagangan orang, karena tidak semua korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang sama demi mendapatkan hak- haknya sebagai warga negara.
Regulasi tentang pencegahan perdagangan orang telah ada dengan diberlakukannya Undang Undang No.21 Tahun 2007 tetntang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang , termasuk pula kebijakan penanganan perdagangan orang serta  pembentukan kelembagaannya, namun kondisi ini belum mampu menghambat laju korban perdagangan orang yang pada akhirnya menimbulkan dilema khususnya penanganan korban. Suatu hal yang menyedihkan lagi apabila disadari bahwa korban ternyata harus menghadapi situasi tersebut tanpa ada bantuan yang signifikan dari pemerintah 7 . Selama ini korban hanya diperlukan untuk tampil dipersidangan memberikan kesaksian, tanpa sedikitpun mereka diperhitungkan sebagai subyek 8 yang harus mendapatkan perlindungan baik dari aspek fisik, psikis atau aspek lainnya yang membuat mereka menjadi korban sehingga mereka dapat menata kehidupannya kembali.
Kondisi ini makin diperburuk oleh kenyataan dalam masyarakat bahwa keengganan masyarakat khususnya korban untuk melaporkan peristiwa perdagangan orang yang menimpanya, sehingga korban seringkali tidak terdeteksi, sehingga menjadi sulit untuk melakukan pendataan terhadap korban perdagangan orang. Persoalan penanganan perdagangan orang masih saja menjadi issu yang belum terselesaikan dan masih  dalam tataran mencari konsep atau methode yang tepat . Penanganan korban yang ada belum memenuhi harapan karena banyaknya persoalan-persoalan yang berkorelasi dengan persoalan pembangunan.

## d. kesimPulan
Perdagangan Orang merupakan persoalan yang sangat krusial khususnya di masyarakat desa malaka karena , desa malaka merupak pintu pariwisata nasional yang mendunia, masyarakat desa malakan Sebagian besar bekerja disektor pariswisata sehingga rawan menjadi korban perdagangan orang bila tidak memiiki pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya perdagangan orang. Disamping itu pula pengetahuan dan informasi tentang perlindungan pekerja migran sangat penting karena perdagangan disamping terjadi di dunia pariwisata juga mendompleng ketenaran pengiriman pekerja migran ke luar negeri.

## daFtar Pustaka
Harkristuti Harkrisnowo, (2007), Menggugat eksistensi korban dalam sistem Peradilan Pidana di indonesia , dalam Mardjono Rekso diputro Pengabdian Seorang Guru
7 Naibaho dalam Harkristuti Harkrisnowo, 2007, Menggugat eksistensi korban dalam sistem Peradilan Pi- dana di  indonesia , dalam  Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor ; Sri Windarti,(Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI,), hal 133.
8 Harkristuti Harkrisnowo, ibid hal 135.

## 146~146
Besar Hukum Pidana, Editor ; Sri Windarti,(Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI).
Naibaho dalam Harkristuti Harkrisnowo, (2007), Menggugat Eksistensi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, dalam Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Editor ; Sri Windarti,(Jakarta: Penerbit Sentra HAM FH UI).
Sumiati Sahala, (2004), ”Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C”. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun).
IOM, (2006 ), Combating Trafficking in Person in Indonesia, Jakarta.
Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Undang Undang No 18 tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja .Migran Indonesia