Publisher UPT Mataram University Press

## Original Research Paper

## Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA)
Nyoman Sridana 1* , Sudirman Wilian 1 , Dadi Setiadi 1 .
1 Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Mataram
*Corresponding Author: Sridana ,  Program  Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Mataram, Indonesia;
Email:
sridana60@gmail.com
Abstrak: Tingkat pengetahuan warga sekolah terkait dengan Sisitem Penjaminan Mutu Internal  (SPMI)  masih  pada  tingkat  rendah  yang  masih  perlu  dikembangkan  sebelum membentuk sistem penjaminan mutu internal satuan pendidikan. Selain itu pemahaman pendidik terkait standar pendidikan nasional yang sangat berhubungan dengan tugasnya masih  pada  tingkat  cukup  sehingga  masih  perlu  peningkatan  pemahaman  agar  bisa melaksananakan  proses  dan  evaluasi  sesuai  dengan  standar.  Perlu  pengembangan  bagi tenaga  pendidik  dan  kependidikan  dalam  hal  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam implementasi  penjaminan  mutu  internal  melalui  tim  khusus  dari  eksternal  satuan pendidikan  sampai  sekolah  tersebut  siap  untuk  bisa  melaksanakan  sistem  penjaminan mutu internal. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan, satuan pendidikan perlu  membentuk  SPMI  sesuai  dengan  stándar  dan  aturan  yang  berlaku  Estándar Nasional  Pendidikan  (SNP)  walaupun  dilihat  dari  nilai  akreditasi  mencapai  stándar tertinggi.    Dengan  demikian  diperlukan  kajian  terkait  dengan  sistem  penjaminan  mutu internal  di  sekolah-sekolah  tersebut  agar  secara  bertahap  bisa  memenuhi  SNP  atau bahkan melebihinya.
Kata Kunci: Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI), Standar Nasional Pendidikan (SNP), Satuan Pendidikan Menengah.

## Pendahuluan
Sistem penjaminan mutu  internal merupakan sistem  penjaminan  mutu  yang  dilaksanakan  di  dan oleh  satuan  pendidikan  tertentu  dan  melibatkan seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Secara nasional,  mutu  pendidikan  menengah  di  Indonesia belum  seperti  yang  diharapkan.  Hasil  pemetaan mutu  pendidikan  secara  nasional  menunjukkan hanya  sekitar  16%  satuan  pendidikan  yang memenuhi  standar  nasional  pendidikan  (SNP) (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2016). Sebagian besar satuan pendidikan  lain  belum  memenuhi  SNP,  bahkan terdapat  sejumlah  satuan  pendidikan  yang  masih belum  memenuhi  stándar  pelayanan  minimal (SPM).
Standar  kualitas  pendidikan  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  berbeda  dengan  standar  yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar yang digunakan  oleh  sebagian  besar  sekolah  jauh  di bawah  standar  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. Akibatnya,  kualitas  lulusan  yang  dihasilkan  oleh
satuan  pendidikan  tidak  memenuhi  standar  yang ditetapkan pemerintah.
Masih banyak tim pengelola pendidikan yang tidak  memahami  secara  baik    makna  standar  mutu pendidikan.  Selain  itu,  sebagian  besar  satuan pendidikan belum memiliki kemampuan untuk bisa manjamin segala proses yang dilaksanakan memenuhi  standar  kualitas.  Satuan  pendidikan harus  mengimplemetasikan  penjaminan  mutu pendidikan secara baik dan mandiri serta berkelanjutan.  Menurut  Pemerintah  RI  (2003) dalam  bentuk  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2003  bahwa  Sistem  Pendidikan  Nasional  adalah keseluruhan  komponen  pendidikan  yang  saling terkait  secara  terpadu  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  nasional.  Selain  itu,  setiap  satuan pendidikan  diharuskan  melakukan  penjaminan mutu  pendidikan  yang  bertujuan  untuk  memenuhi atau melampaui SNP.
Sistem penjaminan mutu internal pendidikan menengah,  merupakan  suatu  kesatuan  unsur  yang terdiri  atas  kebijakan  dan  proses  yang  terkait pelaksanaan  penjaminan  mutu  pendidikan  yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan
menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu  yang  memenuhi  atau  melampaui  SNP. Usaha  untuk  peningkatan  dan  penjaminan  mutu pendidikan adalah tanggung jawab satuan pendidikan.  Untuk  peningkatan  mutu  sekolah secara  utuh  khususnya  SMA  swasta  di  Mataram dibutuhkan  pendekatan  khusus  agar  seluruh komponen-komponen sekolah secara bersama-sama bisa memiliki budaya mutu.
Untuk  dapat  melakukan  penjaminan  mutu pendidikan,  satuan  pendidikan  perlu  membentuk SPMI.  Berdasarkan  studi  pendahuluan  di  SMA swasta  di  Kota  Mataram  yang  dijadikan  sampel menunjukan  bahwa  di  sekolah-sekolah  tersebut belum memiliki sistem penjaminan mutu yang baik sesuai  dengan  stándar  dan  aturan  yang  berlaku walaupun  dilihat  dari  nilai  akreditasi  mencapai stándar tertinggi. Hal tersebut akan berdampak pada mutu  lulusan  yang  tidak  bisa  memenuhi  SNP sementara  sejumlah  sekolah  lain  baik  negeri maupun  swasta  sudah  bisa  melebihi  SNP.  Dengan demikian  diperlukan  kajian  terkait  dengan  sistem penjaminan  mutu  internal  di  sekolah-sekolah tersebut  agar  secara  bertahap  bisa  memenuhi  SNP atau  bahkan  melebihinya.  Berdasarkan  uraian  di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang sistem penjaminan  mutu  internal  di  SMA  NW  Mataram sebagai dasar untuk penyusunan atau pengembangan  program-program  mutu  di  satuan pendidikan tersebut

## Metode Pelaksanaan
Sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  dasar dan  menengah  terdiri  atas  dua  komponen  yaitu Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  dan
Sistem  Penjaminan  Mutu  Eksternal  (SPME). Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  adalah  sistem penjaminan  mutu  yang  dilaksanakan  dalam  satuan pendidikan  dan  dijalankan  oleh  seluruh  komponen satuan  pendidikan;  Sistem  Penjaminan  Mutu Eksternal  yaitu  sistem  penjaminan  mutu  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah, lembaga  akreditasi  dan  lembaga  standarisasi pendidikan.
Sebelum membahas tetang sistem penjaminan  mutu  internal  (SPMI)  di  sekolah sampel  terlebih  dahulu  disampaikan  tentang pemahaman  tenaga  pendidik  dan  kependidikan yang  terlibat  langsung  dalam  implementasi  SPMI. Hasil  menunjukan  bahwa  pemahaman  kepala sekolah  tentang  sistem  penjaminan  mutu  internal menunjukan  skor  2,20  atau  pada  tingkat  kurang, sedangkan  tenaga  kependidikan  lain  dengan  skor pemahaman  2,85  lebih  tinggi  dari  kepala  sekolah tetapi  masih  pada  tingkatan  kurang.  Sama  halnya pemahaman  tenaga  pendidik  terhadap  SPMI mencapai  skor  2,13  masih  pada  tingkat  kurang. Selain itu pendidik dan tenaga kependidikan belum memahami secara baik tentang konsep dan prinsip, tujuan  dan  cakupan  SPMI  satuan  pendidikan,  hal tersebut  penting  bagi  pelaksana  penjaminan  mutu internal,  karena  jika  kurang  memahami  tentang SPMI  tersebut  pihak  pengelola  tidak  akan  bisa melaksanakannya  secara  maksimal  sesuai  dengan rohya  SPMI.  Solusinya  seperti  yang  dikemukakan oleh Lamosi dan Mukonyi (2015) yang merekomendasikan bahwa kepala sekolah memperkuat  manajemen  kualitas  alternatif  seperti teacher appraisal, use of internal quality assurance officers  by  capacity  building  on  requisite knowledge and skills .
Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
SPMI  terkait  dengan  8  standar  nasional pendidikan  dan  dengan  tugas  guru,  maka  akan terkait  terutama  dengan  standar  kompetensi lulusan,  standar  isi,  standar  proses,  standard evaluasi  dan  standard  pendidik  sendiri.  Berikut disampaikan tingkat keterpahaman pendidik terhadap  standar  kompetensi  lulusan  skor  3,04, Standar  Isi  skor  3,6,  Standar  Proses  skor  3,0,  dan standar Evaluasi skor 3,43. Selain itu yang terkait dengan standar tenaga pendidik mencapai skor 3,8.
Keterpahaman  tersebut  baru  mencapai  tingkat cukup  tetapi  untuk  standar  tenaga  pendidik mendekati  baik.  Namun  demikian  untuk  bisa terlaksananya  proses  dan  evaluasi  yang  sesuai dengan  standard  maka  tingkat  pemahaman  tenaga pendidik harus di atas baik. Selain itu bahwa guru diterima  didasarkan  pada  pengetahuan  konten kurikulum,  kualifikasi  professional  yang  telah ditentukan oleh pemerintah (Onuma, dan Okpalanze, 2017).

## Gambar 2. Penjaminan Mutu
Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal Prinsip  dari  Sistem  Penjaminan  Mutu Pendidikan adalah mandiri, terstandar, akurat, sistemik dan berkelanjutan, holistik, dan terdokumentasi.
1. Mandiri SPMI  dikembangkan  dan  diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan.
2. Terstandar SPMI menggunakan
Standar Nasional
Pendidikan yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar  yang  ditetapkan  oleh  satuan  pendidikan bagi  satuan  pendidikan  yang  telah  memenuhi SNP
3. Akurat
SPMI  menggunakan  data  dan  informasi  yang akurat
4. Sistemik dan berkelanjutan
SPMI  diimplementasikan  dengan  menggunakan 5  (lima)  langkah  penjaminan  mutu  yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan  mutu,  pelaksanaan  pemenuhan mutu,  audit/evaluasi  pemenuhan  mutu,  dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berkelanjutan membentuk suatu siklus
5. Holistik SPMI  dilaksanakan  terhadap  keseluruhan  unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi,  kebijakan,  dan  proses-proses  yang terkait
4. Terdokumentasi
Seluruh  aktivitas  dalam  pelaksanaan  SPMI terdokumentasi  dengan  baik  dalam  berbagai dokumen mutu.

## Gambar 3 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah

## Tujuan SPMI
Penerapan  sistem  penjaminan  mutu  di satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  bertujuan untuk  memastikan  bahwa keseluruhan  unsure  yang meliputi  organisasi,  kebijakan,  dan  proses-proses yang  terkait  di  satuan  pendidikan  dapat  berjalan sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  untuk menjamin  terwujudnya  budaya  mutu  di  satuan pendidikan;

## Hasil dan Pembahasan
Sistem penjaminan mutu internal pendidikan  dasar  dan  menengah  ini  mencakup seluruh  aspek  penyelenggaraan  pendidikan  dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai  Standar  Nasional  Pendidikan.  SPMI dievaluasi  dan  dikembangkan  secara  berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah; SPMI  ditetapkan  oleh  satuan  pendidikan  dan dituangkan  dalam  pedoman  pengelolaan  satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
Dalam  hubungannya  dengan  pelaksanaan SPMI  di  sekolah  yang  menjadi  lokasi  penelitian mencakup  siklus  SPMI  yang  terdiri  dari  5  tahap, Pertama, Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan  oleh  satuan  pendidikan  berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Pihak tenaga kependidikan  dan  tenaga  pendidik  sekolah  belum memahami secara detail tentang tahapan
pemetanaan mutu pendidikan mulai dari menyusunan instrumen dan pengumpulan data serta analisis  data  hasil  pemetaaan  yang  akan  terkait dengan  pembuatan  rencana  untuk  tahap  berikutnya dari siklus SPMI. Kegiatan pada tahap ini termasuk evaluasi internal dan bisa dilakukan dengan tahapan Plan,  Do,  Check dan Act (Nelson,  Ehren,  dan Godfrey. (2015).
Kedua,  Pembuatan  rencana  peningkatan mutu  yang  dituangkan  dalam  Rencana  Kerja Sekolah,  pihak  sekolah  tidak  mengetahui  caranya bagaimana  membuat  rencana  peningkatan  mutu yang  terkait  dengan  standar  nasional  pendidikan. Pembuatan rencana sekolah terkait dengan peningkatan  mutu  yang  harus  disusun  berdasarkan potret  diri  sekolah  dari  kondisi  mutu  saat  evaluasi diri  dilakukan,  kemudian  menyusun  sejumlah rencana  kerja  yang  secara  keseluruhan  berorientasi pada  peningkatan  mutu  proses  administrasi  dan pembelajaran.
Ketiga,  pelaksanaan  pemenuhan  mutu  baik dalam  pengelolaan  satuan  pendidikan  maupun proses  pembelajaran,  pada  tahap  ini  juga  pihak pengelola satuan pendidikan belum secara menyeluruh memahami tahap ini dari siklus SPMI, hal  ini  terkait  dengan  tingkat  pemahaman  tahap sebelumnya, oleh karena itu perlu pengkajian yang mendalam terkait dengan implementasi SPMI untuk pemenuhan mutu dalam manajemen satuan pendidikan  dan  proses  pembelajaran  secara  luas. Hal tersebut memerlukan kebersaman semua warga sekolah untuk bersama–sama melaksananaan
program  sekolah  yang  berhubungan  dengan
pemenuhan mutu pendidikan sesuai standar.
Gmabar 3. Pemetaan mutu pendidikan di satuan Pendidikan
Keempat,  Monitoring  dan  evaluasi  proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan, tahap ini pihak sekolah masih membutuhkan  pengetahuan  secara  baik  terkait peran  dan  fungsi  monitoring  dan  evaluasi  untuk setiap  program  pemenuhan  mutu,  sehingga  akan bermanfaat  untuk  proses  selanjutnya  tentang penysusunan  standar  baru  dan  strategi  untuk pencapaian mutu yang telah direncanakan.
Terakhir,  Penetapan  standar  baru  dan penyusunan strategi  peningkatan  mutu  berdasarkan hasil  monitoring  dan  evaluasi.  Pihak  pengelola satuan pendidikan belum memiliki pengetahuan dan pemahaman  yang  baik  tentang  penyusunan  standar mutu baru termasuk strategi pencapaiannya.  Pihak sekolah  pun  masih  harus  belajar  dan  menyiapkan diri  terkait  dengan  tahapan  terakhir  dari  siklus SPMI.  Dalam  penyusunan  program  harus  secara total  holistic  process  concerned  with  ensuring integrity of outcomes (Adegbesan, 2011).
Pihak  sekolah  secara  keseluruhan  belum memiliki tim khusus yang melaksanakan mengontrol  program  penjaminan  mutu  internal, sehingga akan kesulitan dalam meningkatkan status mutu  sekolah  berdasarkan  kualitas  pencapaian mutu.  Oleh  karena  itu  perlu  dimulai  dengan merancang  SPMI  sekolah  sesuai  dengan  kondisi dan daya dukung sumber daya sekolah, tidak perlu
membuat  target  dan  indikator  yang  terlalu  tinggi dan  sulit  dicapai,  tetapi  program-program  mutu tersebut  harus  sesuai  kondisi  sekolah,  pencapaian mutu  dilakukan  secara  bertahap  dan  tetap  fokus untuk  memenuhi  SNP  secara  baik,  kemudian  jika sudah memiliki daya dukung yang lebih baik maka dilanjutkan  untuk  menjadi  sekolah  model  bahkan mungkin  sekolah  rujukan.  Namun  demikian  modal awal  adalah  komitmen  warga  sekolah  memiliki kemauan  untuk  maju  dan  berkualitas  melalui  kerja sama  yang  baik  dalam  berbagai  kegiatan  program mutu  sesuai  dikemukakan  Praraksa,  dkk.  (2015) bahwa team work is the vital factor for the schools in  order  to  improve  internal  quality  assurance operational  effectiveness  since team  work  supports performance,  quality  of  working  life,  interaction, collaboration  and  it  is  the  instrument  in organizational development .
Program-program dalam rencana pengembangan  sekolah  belum  secara  jelas  terkait dengan  program  mutu  dari  sitem  penjaminan  mutu internal  sekolah.  Hal  tersebut  disebabkan  pihak sekolah  belum  memiliki  sistem  penjaminan  mutu internal  secara  baik  dan  berkelanjutan.  Sehingga perlu  pengkajian  bersama  secara  menyeluruh menyangkut  sumber  daya  yang  dimiliki  sekolah untuk  bisa  lebih  meningkatkan  kualitas  sekolah melalui  program-program  mutu  yang  dikelola  oleh
tim  system  penjaminan  mutu  internal.  Selain  itu terdapat  sejumlah  faktor  yang  mempengaruhi penjaminan  mutu  internal  berupa four  factors  of direct  effect  were  administrators’  instructional leadership,  innovation  culture  of  organization, opened  climate  of  organization  and  teachers’ leadership (Praraksa,  dkk.  2015).  Juga  tergantung pada motivation  of  teachers  is  a  quality  assurance practice  in  secondary  schools (Onuma,  dan Okpalanze, 2017) dan quality assurance component aims  to  enhance  teaching  and  learning  as  an integral  feature  of  school  improvement (Caesar, 2013), termasuk juga the emphasizing understanding  and  not  memorization,  the  need  for more  group  work  and  dialogue,  restoring  the visual-spatial  aspects  of  learning,  re-thinking curriculum  balance,  and  re-examining  national examination  systems (Almadani,    Reid,  dan Rodrigues,  2011).
Penyusunan program terkait dengan peningkatan  mutu  perlu  memperhatikan  sejumlah faktor yang akan berpengaruh sperti disampaikan di atas terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikan  bahkan  termasuk  peserta  didik  yang merupakan faktir yang sangat menentukan keberhasilan  peningkatan  mutu,  sehingga  dengan pertimbangan  tersebut  tingkat  kegagalan  akan  bisa diminimalisir
Dalam  konteks  implementasi  penjaminan mutu internal, penentuan program dan pelaksanaan sperti  dikemukakan  oleh  Uchtiawati,  dan  Zawawi (2014)  bahwa  Sekolah  melalui  mekanisme  yang telah  ditentukan  dapat  menentukan  tahap-tahap pelaksanaan  jaminan  mutu  sebagai  berikut:  yaitu: plan (merencanakan), do (melaksanakan),  dan melakukan tahap evaluation (mengevaluasi), secara berkelanjutan.  Selain  itu,  diperlukan  dukungan adequate  facilities  and  equitable  educators  will have a significant impact on the implementation of the  internal  quality  assurance  system  in  schools (Darman,  Darwin,  dan  Yusnadi,  2017). Juga  untuk lebih  meningkatkan  penjaminan  kualitas  dalam hubungannya dengan proses pembelajaran ditunjukan dengan students expressed high satisfaction with the state of learning resources and the  competence  of  the  academic  staff  available  to them (Essel1,  Boakye-Yiadom,  dan  Kyeremeh, 2018) dan harus fokus pada economical, technical, and organizational dimensions as main dimensions of feasibility system (Amir, 2015).
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah berupa  dukungan  dari  pemerintah should  continue to provide adequate infrastructures and facilities in the  schools  to  create  a  conducive  teaching  and learning  environment  for  both  teachers  and  the students (Oyewole,  2013), intensified  and  possibly private  participation  in  the  practice  should  be encouraged (Olufunke,  Joseph,  dan  Adetayo, 2012). Juga memerlukan systems of quality control with  regard  to  the  actors,  i.e.  the  stakeholders instead of the institutional configurations: (1) state control  and  accountability  by  bureaucratic  means and  legal  regulations,  (2)  professional  control  and accountability,  and  (3)  consumer  control  and accountability (Huber dan Gördel, 2006).

## Kesimpulan
Tingkat  pengetahuan  warga  sekolah  terkait dengan  SPMI  masih  pada  tingkat  rendah  yang masih  perlu  dikembangkan  sebelum  membentuk sistem penjaminan mutu internal satuan pendidikan. Selain  itu  pemahaman  pendidik  terkait  standar pendidikan  nasional  yang  sangat  berhubungan dengan  tugasnya  masih  pada  tingkat  cukup sehingga masih perlu peningkatan pemahaman agar bisa  melaksananakan  proses  dan  evaluasi  sesuai dengan  standar.  Perlu  pengembangan  bagi  tenaga pendidik  dan  kependidikan  dalam  hal  pengetahuan dan  keterampilan  dalam  implementasi  penjaminan mutu  internal  melalui  tim  khusus  dari  eksternal satuan  pendidikan  sampai  sekolah  tersebut  siap untuk  bisa  melaksanakan  sistem  penjaminan  mutu internal.

## Daftar Pustaka
Adegbesan,  S.  O.  2011.  Establishing  Quality Assurance  in  Nigerian  Educationsystem: Implication for Educational Manage . Educational Research and Reviews Vol. 6(2), 147-151.
Almadani,  K.,  Reid,  N.  dan  Rodrigues,  S.  2011.
Quality  Assurance:  A  Pressing  Problem  For Education  in  the  21 st Century. Problems  of Education in the 21 st Century . Vol. 32. Amir, F. 2015. Developing Structure for Management  of  Quality  in  Schools:  Steps towards Quality Assurance Systems.
American  Journal  of  Educational  Research, Vol. 3, 8, 977-981
Caesar,  C.  (2013).  Framework  for  Delivery  of Quality  Education:  Examination  of  quality concepts  to  inform  a  framework  for improving  education  quality  in  St  Lucia  a member  of  the  Organization  of  Eastern Caribbean states (OECS). American
Academic & Scholarly Research Journal Vol.
(5). 1.
Darman,  Darwin,  dan  Yusnadi.  2017.  Implication of  Internal  Quality  Assurance  System  of
Schools
Implementation Against the Accreditation  rating  of  State  Senior  High Schools  of  Natuna,  Riau  Island  Province.
Journal  of  Research  &  Method in  Education Volume 7, Issue 5 36-39
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2016a. Pedoman  Umum  Sistem
Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Dasar  dan
Menengah .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah.  2016b. Petunjuk  Pelaksanaan
Penjaminan Mutu Oleh Satuan Pendidikan.
Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan
Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Essel1, H. B.,  Boakye-Yiadom, M. dan  Kyeremeh, F. A. 2018.Assessing Students’ Experiences  of  Internal  Quality  Assurance Practices  in  Selected  Private  Higher Education Institutions.
International
Journal  of  Science  and  Research (IJSR). Volume 7 Issue 1. Huber,  S.  G.  dan  Gördel,  B.  2006.  Quality Assurance in the German School System. European  Educational  Research
Journal, Vol. 5,  3
Nelson,  R.,    Ehren,  M.    dan  Godfrey,  D.  2015. Literature  Review  on  Internal  Evaluation.
London:  Institute of Education.,
Olufunke,  O.  I.,  Joseph,  K.  S.  dan  Adetayo,  O.  A. 2012. Quality Assurance and Effectiveness of  Lagos  State  Junior  Secondary  Schools. International  Journal  of  Humanities  and Social Science.  Vol. 2 No. 15.
Onuma,  N.  dan  Okpalanze,  N.  P..  2017. Assessment of Quality Assurance Practices
inSecondary  Schools  in  Enugu  State Nigeria . Middle-East  Journal  of  Scientific Research 25 (8): 1695-1714.
Oyewole,  B.K.  2013.  Repositioning  Secondary
School Administration for
QualityAssurance  in  Ekiti  State,  Nigeria. Journal of Management  and  Sustainability; Vol. 3,  3
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2003.  Undang- undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  sistem pendidikan  nasional.  Jakarta  :  Pemerintah Republik Indonesia.
Praraksa,  P.,  Sroinam,  S.,  Inthusamith,  M.,  dan Pawarinyanon,M.  2015.  Model  of  Factors Influencing  Internal  Quality  Assurance Operational  Effectiveness  of  the  Small Sized  Primary  Schools  in N ortheast Thailand. Social  and  Behavioral  Sciences 197  1586 – 1590.
Sugiyono. (2008a). Memahami Penelitian
Kualitatif . Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono.  (2008b). Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  RT
& D . Bandung : Alfabeta Uchtiawati,  S.  dan  Zawawi,  I  .  2014.  Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Sekolah Menengah  Atas  berstandar  Internasional. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan
Pendidikan Vol.2 (1),52-56.