189

## IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL- KAPAL YANG BERLABUH (DROP ANCHOR) DI WILAYAH PERAIRAN BATAM
Awang Sasongko* PT. Tosan Aji Mumpuni, Batam – Indonesia

## Abstract
The main purpose of this research is to understand the role of Syahbandar in the execution of shipping activities in sea freight in territorial waters according to "Act Number 17 of 2008" about shipping in Indonesia. The formulation of the problem consists of: (1) What is the minimum operating standard that must be owned by a ship that is anchored ? ; (2) Who has the highest authority in maintaining the safety and security of anchored ship ? ; (3) Has "Act Number 17 of 2008" been implemented correctly ? The method used in the research is juridical-sociological approach in the form of field survey and direct interviews with Stakeholder. The type of data used in the research is descriptive analysis method to solve the problem at hand.
Keywords: Syahbandar, Shipping, Law number 17 of 2008

## Abstrak
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  yaitu  guna  mengetahui  dengan  pasti  peran Syahbandar  dalam  pelaksanaan  aktifitas  pelayaran  di  dalam  angkutan  laut  di wilayah  perairan  berdasarkan  aturan  perundang  undangan  "Nomor  17  Tahun 2008"  tentang  pelayaran  di  Indonesia.  Adapun  rumusan  masalah  penelitian meliputi: (1) Bagaimana standard operasi minimum yang harus dimiliki kapal yang  sedang  berlabuh?  ;  (2)  Siapakah  kewenangan  tertinggi  dalam  menjaga keselamatan dan keamanan kapal-kapal yang berlabuh? ; (3) Apakah “Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2008”  sudah  diimplementasikan  dengan  benar  ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan secara  yuridis  sosiologis  yang  berupa  survei  di  lapangan  dan  wawancara langsung dengan Stakeholder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analis dipergunakan untuk memecahkan permasalahan. Kata kunci: Syahbandar, Pelayaran, Undang - Undang no 17 tahun 2008
_______________________
* Alamat Korespondensi : awang_sasongko@pancautama.com
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION

## A. Latar Belakang Masalah
Siapa  yang  tidak  kenal  Indonesia  yakni  sebuah  negara  dengan banyak  pulau,  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  secara geografis  dan  dapat  dilihat  melalui  peta  bumi  bahwa  Indonesia mempunyai letak strategis yang diapit oleh dua benua besar dan ditengah- tengah  dua  samudera  luas  yang  membentang,  apalagi  ditinjau  dari  segi perekonomian  lalu  lintas  perdagangan  dunia  maka  Indonesia  memiliki posisi  sangat  menguntungkan  khususnya  perdagangan  dari  dalam  dan keluar karena sebagian besar melalui wilayah perairan Indonesia. Dimana alat  angkutan  sebagai  transportasi  perdagangan  yang  ekonomis  adalah dengan menggunakan kapal laut.
Batam 1 merupakan satu pulau diantara 326 pulau yang masih dalam gugusan wilayah Kepulauan Riau terletak antara Selat Malaka dan salah satu  ngara  adidaya  yaitu  Singapura.    Pada  awalnya,  Batam  adalah merupakan  pulau  yang  kosong  dan  masih  semacam  hutan  yang  rimbun sehingga nyaris tanpa kehidupan, walaupun ada beberapa penduduk asli yang  terlebih  dulu  bertempat  tinggal  di  pulau  ini  dengan  mempunyai penghasilan  sebagai  nelayan  dan  petani  tradisional,  namun  sedikit  yang terlibat dalam mengubah secara fisik bentuk pulau Batam.  FTZ 2 selama beberapa  Tahun  sejak  Batam  berkembang  mulai  diterapkan  luas  hingga Bintan  dan  pulau  Karimun  sehingga  mengacu  pada  UU  No.  46  Tahun 2007  tentang  sebuah  kawasan  yang  memiliki  perdagangan  bebas  dan pelabuhan  bebas  Batam  untuk  kemajuan  yang  telah  dicapai,  seperti ketersediaannya  sumber  mata  pencaharian  usaha  yang  dapat  mampu menampung lapangan pekerjaan.  Sebagai daerah yang memiliki potensi luar biasa dan berkembang pesat, Batam juga mempunyai banyak masalah untuk  itu  diperlukan  penyempurnaan  serta  pengembangan  agar  dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada seperti perlu ditingkatkan pada  sektor  industri,  alih  kapal,  perdagangan  dan  pariwisata.    Pulau Batam terletak pada jalur pelayaran internasional yang mana merupakan sebuah  pulau  yang  terletak  di  wilayah  strategis,  karena  langsung berbatasan dengan negara tetangga seperti negara Singapura dan negara tetangga lainnya yakni Malaysia.
Dengan  posisi  geografis  dan  kondisi  yang  semakin  berkembang, Batam akan semakin banyak disinggahi oleh kapal-kapal, baik dari dalam negeri  maupun  asing,  untuk  keperluan  bongkar  muat,  arus  pelayaran ataupun  yang  berlabuh (Drop Anchor) di  sekitar  perairan  untuk  tujuan perbaikan  ataupun  menunggu  penyewa.  Banyaknya  kapal-kapal  yang berlabuh  di  sekitar  perairan  Batam,  membutuhkan  sistem  pengamanan
1 Muchid Albitani, Berburu Rente di Pulau Batam, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 37.
2 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam , PP No. 46 Tahun 2007, pasal 1 butir 2 .
191
yang  lebih  baik  untuk  meningkatkan  kepercayaan  dari  pihak  pemilik kapal, terutama pemilik kapal asing.
Pelabuhan  merupakan  infrastruktur  penting  dalam  melakukan peranan  sebagai  transportasi  laut 3 .    Untuk  itu  pemerintah  tengah mempersiapkan dan melakukan penyediaan infrastruktur yang tidak kalah penting  peranannya  dalam  membangun  kawasan  terpadu  ini, pembangunan  mulai  dari  kantor  pelayanan  terpadu  satu  atap  ( one stop service ) 4 ,  penggunaan  akses  jalan,  penyediaan  listrik,  pembangunan penerangan,  sarana  air  bersih,  pemanfaatan  kepelabuhanan  disamping laut  dan  pelabuhan  udara,  jaringan  komunikasi  dan  telekomunikasi seperti  media  cetak,  elektronik,  telepon  dan  internet  juga  sedang digalakkan, disamping itu jaminan keamanan bagi para investor penting peranannya untuk tepatnya pembangunan pemetaan tata ruang wilayah.
Perkembangan  pertama  dalam  bidang  keamanan  ditandai  dengan disepakatinya sebuah konvensi internasional yaitu “1974 United Nations Convention on Safety of Life at Sea” 5 .    SOLAS  adalah  perjanjian internasional  pertama  yang  mengatur  mengenai  keselamatan  kapal  dan menetapkan  standar  minimal  dalam  pembangunan,  peralatan,  serta pengoperasian bagi sebuah kapal.
Undang-undang  No.  17  Tahun  2008  menyebutkan  bahwa  pasal  80 tentang  fungsi  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  dilaksanakan  oleh Syahbandar.    Secara  eksplisit  dalam  melakukan  penyelenggaraan terwujudnya keselamatan dan terciptanya keamanan di laut, Syahbandar berkoordinasi  dengan  Badan  Kesatuan  Penjagaan  Laut  dan  Pantai  atau Indonesia Sea and Coasguards .

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana standart operasi prosedur minimum yang harus dimiliki kapal-kapal yang sedang berlabuh di sebuah perairan sesuai dengan IMO  regulation 6 dan  ISPS  code  untuk  menjaga  keselamatan  dan menjamin keamanannya ?
2. Siapakah  kewenangan  tertinggi  dalam  menjaga  keamanan  dan keselamatan  pada  kapal-kapal  yang  berlabuh  di  perairan  sekitar Batam sesuai dengan Undang-undang No.17 tahun 2008 ? 3. Apakah Undang-undang No.17 tahun 2008 sudah di implementasikan  dengan  benar  khususnya  pada  sektor  keamanan kapal-kapal yang berlabuh di perairan sekitar Batam ?
3 Husseyn Umar, Hukum Maritim dan Masalah-masalah Pelayaran di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm 235.
4 Olga  Soejono,  “Penerapan  Peraturan  Perundang-undangan  di  Bidang  Pelabuhan  dalam  Kaitannya  dengan Organisasi dan Tata Kerja Administrator Pelabuhan,” dalam Peningkatan Peranan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Perhubungan Laut (Jakarta: IND.HILL-CO, 1987), hlm 20.
5 SOLAS . International Convention for The Safety of Life at Sea : Lloyd’s Register Rule Finder 2005-Version 9.4
6 Anna Natova, International Maritime Organization (IMO), Implication of The United Nations Convention On the Law of the Sea for The International Maritime Organization (Maritime Administration, 2005)
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION

## C. Metode Penelitian
Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  pendekatan  secara  yuridis sosiologis dimana akan dilakukan survei di lapangan dan juga wawancara langsung  dengan  Stakeholder.    Metode  deskriptif  analisis  akan dipergunakan  untuk  memecahkan  permasalahan-permasalahan  dalam penelitian ini sesuai dengan fakta-fakta ataupun data-data yang terkumpul saat dilakukannya kegiatan penelitian.
Objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni di wilayah kepelabuhan  dan  perairan  di  sekitar  Pulau  Batam  terutama  pada  kapal- kapal yang tengah berlabuh sehingga didapatkan sebuah hasil kajian dari survey yang mana tercatat sejak tahun 2018 di pelabuhan Batam menurut hasilnya  bahwa  kapal  berlabuh  di  perairan  Batu  Ampar  1.935  Kapal; sedangkan  Perairan  Kabil:  212  Kapal;  dan  tercatat  di  Perairan  Tanjung Uncang/Sekupang: 1.246 Kapal.  Dengan data yang tercatat tersebut maka dipastikan  pertumbuhan  dan  perkembangan  investasi  di  perairan  Batam menguat setiap tahunnya.
Peneliti  melakukan  kegiatan  wawancara  terhadap  pemilik  kapal DJN Ship dan MERATUS Ship, kemudian dari Instansi pemerintah yaitu Syahbandar, pejabat Pangkalan Angkatan Laut serta Bakamla.  Antusias dari  kegiatan  wawancara  dengan  metode  questionnaire  dapat  terlihat dengan terlaksananya kegiatan survey dan pengumpulan data.
Dalam teknik pengumpulan data, peneliti membaginya menjadi 3 bagian, yakni:
1. Primer:  Langsung  kontak  melalui  wawancara  dengan  Ship  Owner, Penyewa  Kapal,  Bakamla,  TNI  Angkatan  Laut,  Lemhamnas  dan Syahbandar (administrator pelabuhan laut) di Batam.
2. Sekunder:  Data  dari  Kakanpel,  Undang-Undang,  Literatur,  Jurnal- Jurnal dan pendapat para ahli.
3. Tersier: Kamus, Ensiklopedia.
Peneliti melengkapi kegiatan pengumpulan data dengan melakukan kegiatan survey di tempat lokasi sehingga didapatkan data-data yang baik untuk  dapat  memberikan  kajian  data  yang  nanti  dipergunakan  untuk penelitian selanjutnya.
Peneliti  melengkapi  data-data  dengan  kegiatan  survey  langsung  di lokasi  kegiatan  berlabuhnya  kapal-kapal  di  pelabuhan  Batam  sehingga didapatkan suatu hasil pengumpulan data yang baik, meliputi:
1. Observasi.
2. Wawancara/ Interview.
3. Focus Group Discussion (FGD).
Jenis metode dalam menganilisa data yang akan dipergunakan dalam penelitian  hukum  ini  adalah  yuridis  kualittif  dimana  penyusunannya dibentuk dalam bentuk uraian kalimat.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Standart  Operasi  Prosedur  (SOP)  wajib  dimiliki  kapal-kapal yang sedang berlabuh di perairan sesuai dengan IMO regulation dan ISPS code untuk menjaga keselamatan dan menjamin keamanannya.
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran menyebutkan mengenai daerah lingkungan kerja pelabuhan beserta tugas dan wewenangnya oleh pihak yang melaksanakan.  Berdasarkan peraturan perundang  undangan  tersebut  didalam  huruf  c,  disebutkan:  “Tata  cara pengaturan  dalam  bidang  terciptanya  keselamatan  dan  mewujudkan keamanan  pelayaran  pada  konvensi  internasional  memuat  ketentuan aturan mengenai terselenggaranya perwujudan teknologi dengan mengacu pada  penggunaan  peralatan  mutahir  untuk  menumbuh  kembangkan perwujudan  sarana  dan  prasarana  keselamatan  di  dalam  arus  pelayaran, disamping  mengakomodasi  ketentuan  mengenai  sistem  keamanan pelayaran yang termuat dalam ISPS Code”.
Adapun  tujuan  dari  pelaksanaan  ditetapkannya International Ships and Port Facility Security Code : 1. Menetapkan kerangka kerja sama international.
2. Menetapkan  pejabat  yang  bertanggung  jawab  dan  setiap  anggota tidak  terkecuali  badan-badan  pemerintah  ikut  berperan  serta dibidang industri pelayaran serta kepelabuhanan.
3. Memastikan  terkumpulnya  maupun  saling  bertukar  informasi sefektif terkait dengan keamanan dan keselamatan di laut.
4. Menyediakan kerangka metodologi penilaian keamanan.
5. Memberikan  kejelasan  dan  pengertian  bahwa  segala  tindak keamanan di bidang maritim telah cukup secara proporsional.
Sesuai SOP (Standard Operational Procedure) yang ada, setiap kapal yang akan berlabuh wajib memenuhi persyaratan dan regulasi yang telah ditetapkan di pelabuhan tersebut.  Seperti IMO Regulation, ISPS CODES tentang Facility Port Service ,  SOLAS  tentang Safety ,  dan  memiliki seluruh  dokumen  lengkap  (CSR,  SSAS,  dll).  Seluruh  regulasi  tersebut harus  wajib  dimiliki  oleh  setiap  pemilik  kapal,  dikarenakan  sebagai landasan  hukum  ketika  terciptanya  kondisi  pembajakan  atas  kapal  atau situasi emergency .
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
194

## Tabel 1
Langkah Keamanan ISPS Code
Jikalau  terjadi  pembajakan  kapal  atau  situasi  emergency, Ship Security Officer (SSO)  harus  segera  melaporkan  kepada PFSO ( Port Facility Safety Officer )  dan CSO ( Company Security Officer )  yang dimiliki kewenangannya oleh Syahbandar.  Kemudian Syahbandar akan segera  mengirim  personilnya,  dan  berkordinasi  dengan  TNI  AL  dan POLAIR.    Bahkan  jika  ada  tindak  kriminal  PPNS  (Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil) 7 yang  ditugaskan  oleh  Syahbandar  akan  menindak  lanjuti kasus tersebut.
Dalam ISPS Code ada perbedaan tingkatan level keamanan 8 , antara lain: Level  pengamanan  1 :  menandakan  penunjukkan  keamanan  yang  masih bersifat  normal,  di  tingkat  ini  dimana  kapal  maupun  fasilitas pelabuhan beroperasi dalam standar minimum.
Level  pengamanan  2 :  menandakan  penunjukkan  keamanan  yang meningkat dari penunjukkan keamanan yang bersifat normal kepada penunjukkan keamanan yang bersifat tanggap.
Level pengamanan 3 : menandakan penunjukkan keamanan yang bersifat luar  biasa,  dengan  penerapan  tingkat  keamanan  di  tingkat  ini menunjukkan  ada  risiko  yang  mungkin  atau  sedang  terjadi  suatu kejadian/  insiden.  Tingkat  keamanan  yang  bersifat  luar  biasa  ini menunjukkan  tingkat  dimana  tindakan  perlindungan  keamanan harus  bersifat  lebih  spesifik,  perlindungan  keamanan  ini  harus dipertahankan untuk jangka waktu yang tidak terbatas ketika insiden
7 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No. 27 Tahun 1983, pasal 2 ayat 1 (b); Indonesia, Undang-undang tentang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 208 ayat 2.
8 International Ship and Port Facility Security Code, loc. cit.
195
keamanan sedang atau segera terjadi, walau penunjukkannya masih belum  mengidentifikasi  target  secara  khusus.  Pengaturan perlindungan  tingkat  keamanan  yang  bersifat  luar  biasa  ini  harus ditetapkan  hanya  selama  ancaman  keamanan  diidentifikasi  atau terjadinya insiden keamanan yang sebenarnya.

## Tabel 2

## Alur Sistem Pengamanan Kapal menurut IMO
Penjelasan  dari  IMO  Prevention  Regulation  pada  saat  kapal berlabuh  pemilik  kapal  harus  tanggap  bahaya  untuk  pencurian  ataupun perampokan  dengan  memberikan  kawat  berduri  di  sekeliling  kapal, tembakan sinyal api tanda bahaya harus siap digunakan, setiap pintu dek kapal harus selalu terkunci, posisi dek kapal harus selalu diterangi lampu, sistim  sinyal  pengamanan  harus  diaktifkan.  Apabila  akan  terjadi pencurian  ataupun  perampokan  maka  sistem  sinyal  pengamanan  akan menyala kemudian pemilik kapal harus mengirimkan sinyal tanda bahaya tersebut  kepada  keamanan  pelabuhan  selanjutnya  diteruskan  kepada Syahbandar selaku komite keamanan pelabuhan.
196
Pada  dasarnya  Negara  Republik  Indonesia  adalah  anggota Organisasi  Dewan  International  Maritim  (IMO)  yang  telah  meratifikasi konvensi SOLAS dimana telah memberlakukan sepenuhnya implementasi ISPS  Code  yang  mempunyai  maksud  serta  tujuan  untuk  menjadikan standar nasional.  Tujuan dari penerapan ISPS Code adalah menyediakan sebuah  standar  baku,  sebuah  kerangka  kerja  yang  konsisten  untuk mengevaluasi  semua  risiko,  kemudian  untuk  meminimalisir  semua ancaman  dengan  merubah  nilai  dari  suatu  kerentanan  terhadap  kapal- kapal berbendera asing yang akan memasuki wilayah perairan pelabuhan dengan  mengutamakan  semua  fasilitas  pelabuhan  melalui  perencanaan kemudian  menentukan  tingkat  keamanan  sesuai  standar  baku  dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan sesuai standar yang berlaku.
2. Kewenangan  tertinggi  dalam  menjaga  keamanan  dan keselamatan  pada  kapal-kapal  yang  berlabuh  di  perairan  sekitar Batam sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 menegaskan bahwa komite keamanan  pelabuhan  yaitu  Syahbandar  berperan  aktif  dalam  kegiatan perekonomian  nasional  dan  melaksanakan  semua  fungsi  dilakukannya pengawasan  dan  penegakan  hukum,  sarana  bantu  navigasi,  pelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan 9 .
Menurut  peraturan  perundang  undangan  di  atas  tugas  untuk melaksanakan  pengawasan  oleh  Syahbandar  tidak  hanya  terpusat  pada kegiatan  pelayaran  saja,  melainkan  pada  keseluruhan  kegiatan  didalam pelabuhan  antara  lain,  kegiatan  penyelamatan  dan  melakukan  suatu kondisi  kerja  bawah  air,  pengerukan  dan  pemekaran  daerah  pelabuhan atau  reklamasi,  penanggulangan  pencemaran,  perlindungan  terhadap lingkungan  maritim 10 di  sekitar  pelabuhan,  serta  melaksanakan  bantuan pencarian dan penyelamatan terhadap kapal.
Sesuai Undang-undang No. 17 Tahun 2008 pasal 212 ayat 2 bahwa Syahbandar  dapat  meminta  bantuan  kepada  Polri  dan  TNI  untuk  segera mengamankan kapal yang berlabuh saat terjadi suatu tindakan pencurian atau  berupa  tindakan  perompakan  dan  dipertegas  kembali  di  dalam Undang-undang  No.  17  Tahun  2008  pada  pasal  212  ayat  3  menjelaskan bahwa  bantuan  keamanan  dan  ketertiban  dibawah  aturan  kewenangan Syahbandar.    Dimana  bantuan  keamanan  dan  ketertiban  di  pelabuhan tersebut  dibawah  koordinasi  dalam  kewenangan  Syahbandar  dan tergantung  permasalahan  yang  terjadi  di  atas  kapal,  karena  setiap permasalahan  yang  timbul  akan  berbeda  penanganannya  menurut  tugas dan tanggung jawab instansi yang terkait.
9 Indonesia, Undang-undang tentang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 212 ayat 1.
10 Indonesia, Undang-undang tentang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 208 ayat 1
197
Pengertian  dari  keselamatan  itu  sendiri  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 1 butir 34 berbunyi: “Keadaan kapal yang  memenuhi  persyaratan  material,  konstruksi  kapal,  kegiatan perencanaan bangunan serta stabilitas kapal, melakukan uji layak mesin dan  pemasangan  kelistrikan  kapal,  tata  susunan  perlengkapan  kapal termasuk  didalamnya  berbagai  fasilitas  perlengkapan  alat  penolong  dan radio transmisi kapal serta prasarana elektronika kapal”.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 juga menyebutkan tanggung jawab  Syahbandar 11 dalam  hal  fungsi  mewujudkan  keselamatan  dan terciptanya  keamanan  pelayaran  termasuk  didalamnya  pada  kondisi kapal-kapal berlabuh (drop anchor) .
Sesuai  dengan  diterbitkannya  ketentuan  yang  menyatakan kesepakatan  Internasional  Syahbandar  selaku  komite  keamanan Pelabuhan  ( Port Security Committee ),  dalam  kewenangannya  dapat meminta  bantuan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  kepada  Polri  dan  TNI. Didalam  ketentuan  pelaksanaan  "peraturan  perundang  undangan  No.  17 Tahun  2008"  tentang  pelayaran  sebagaimana  dimaksud  Pasal  5  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  tata  kelola  kegiatan  pelayaran  berunsurkan  negara dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi segala pengaturan, semua pengendalian dan dilakukannya pengawasan.
Pelayaran  sebagai  kegiatan  pengusahaan  bertujuan  sebagai  tempat sandar  kapal,  aktifitas  domestik  untuk  keluar  masuk  penumpang,  dan pada saat melakukan kegiatan bongkar muat barang, dapat berupa wilayah yang  luas  seperti  terminal  serta  tempat  berlabuhnya  kapal  dimana dilengkapi  dengan  fasilitas  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  yang mana  memberikan  tujuan  sebagai  sarana  penunjang  angkutan  laut  di pelabuhan agar menjadi tempat perpindahan transportasi angkutan. Perlu digarisbawahi  bahwa  adanya  salah  satu  fungsi  dari  pelabuhan  adalah memiliki  fasilitas  keselamatan  dan  keamanan  bagi  kapal-kapal  yang berlabuh didalamnya.
Jadi sudah jelas bahwa kewenangan tertinggi ada pada Syahbandar terhadap aturan perundang undangan kepada keselamatan dan keamanan kapal-kapal  yang  sedang  berlabuh  berdasar  landasan  hukum  sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun  2008 belum di implementasikan dengan  benar  khususnya  pada  sektor  keamanan  kapal-kapal  yang berlabuh di perairan sekitar Batam
Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yuridiksi laut yang sangat luas, memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan wilayah lautnya.    Kendala  pada  aspek  yuridis  dapat  dijabarkan  bahwa  didalam perundang  undangan  yang  telah  mengatur  dengan  jelas  mengenai
11 Indonesia, Undang-undang tentang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 80 ayat 4.
198
penegakan  hukum  di  wilayah  hukum  perairan  Indonesia,  dalam  satu undang-undang  subyek  penegak  hukum  tersebut  bisa  lebih  dari  satu instansi/  lembaga.    Dalam  situasi  dan  kondisi  ketidak  harmonisnya hubungan  sektoral  seperti  ini  menimbulkan  keadaan  yang  bisa memunculkan  perbedaan  persepsi  fungsi  dan  kewenangan  mengarah kepada ego instansional.
Perbedaan  persepsi  fungsi  dan  kewenangan  tersebut  sangat memungkinkan memicunya koordinasi yang tidak jelas berakibat kepada proses  penegakan  hukum  dan  keamanan  di  laut  sehingga  pada  akhirnya segala  keadaan  yang  timbul  terhadap  keselamatan  dan  keamanan  di wilayah  perairan  Indonesia  menjadi  tidak  efisien  dan  efekif  didalam prosesnya.
Definisi  perairan  menurut  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 pasal  1  butir  2  berbunyi  “Laut  territorial  Indonesia  beserta  perairan kepulauan  dan  perairan  pedalamannya”.    Wilayah  perairan  Indonesia dipergunakan  sebagian  wilayahnya  sebagai  pelabuhan  yang  memiliki definisi pelabuhan sebagai tempat yang dikelompokkan menjadi daratan dan/  atau  wilayah  perairan  dengan  batas-batas  tertentu  yang  telah disepakati bersama oleh semua pihak.
Akan tetapi disisi lainnya didalam Undang-undang yang sama yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2008 pasal 276 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam  pelaksanaan  fungsi  terselenggaranya  suatu  keselamatan  dan terciptanya  keamanan  di  laut  dilakukan  oleh  penjaga  laut  dan  pantai. Sementara  didalam  melaksanakan  tugasnya  dalam  pengamanan  kapal yang  berlabuh,  sarana  dan  fasilitas  yang  dimiliki  TNI  lebih  dominan berupa  kapal  perang  yang  tersebar  di  berbagai  lokasi  strategis  sehingga penyalahgunaan wewenang sering terjadi.
Sangat disayangkan bahwa sarana maupun prasarana yang dimiliki Syahbandar  sendiri  sampai  saat  ini  masih  sangat  minim  akan  jumlah armada  yang  dimilikinya.  Jadi  sejauh  ini  ketika  ada  permasalahan  di perairan  Batam  atau  khususnya  di  pelabuhan,  pihak  Syahbandar  sendiri sering bergantung pada LANAL (TNI AL) untuk meminjam armada kapal TNI  AL  sebagai  alat  transportasi  maupun  mobilisasi  ketika  melakukan kegiatan operasional mereka.
Teori  Penegakan  Hukum  Soerjono  Soekanto  masih  sangat  relevan untuk  memberikan  solusi  dari  permasalahan  yang  timbul.    Secara  jelas menyebutkan  terperinci  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi ditegakkannya proses penegakan hukum meliputi: Faktor Hukum; Faktor Penegakan  Hukum;  Faktor  Sarana  atau  Fasilitas  Pendukung;  Faktor Masyarakat;  dan,  Faktor  Kebudayaan.    Upaya  pelaksanaan  kepentingan dalam penegakan dari sudut pandang subjeknya maka semua subyek harus melibatkan  hukum  dalam  setiap  hubungan  hukum,  kepada  siapa  saja berlangsungnya  aturan  hukum  itu  dengan  normatif  didasarkan  kepada norma norma aturan  hukum  yang berlaku,  untuk itu  disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan aturan hukum sudah terpenuhi.
199
Penegakan  hukum  dalam  arti  sempit  hanya  menyangkut  soal kegiatan  penegakan  peraturan  informal  dan  hanya  peraturan  penegakan secara  tertulis.    Tujuan  hukum  adalah  terciptanya  kedamaian  hidup meliputi  ketertiban  eksternal  pribadi  secara  individu  dan  mewujudkan ketenangan  secara  pribadi  internal,  bahwa  hukum  itu  secara  hirarki memberikan  pengabdian  kepada  tujuan  negara,  yaitu  mendatangkan kebahagiaan  dan  terutama  kemakmuran  para  setiap  rakyatnya  telah tercantum didalam alinea keempat dari UUD 1945.
Meningkatkan  penyelenggaraan  kegiatan  pelayaran  dengan  secara optimal  sebagaimana  "peraturan  perundang  undangan  No.  17  Tahun 2008"  tentang  pelayaran  bahwa  pada  Pasal  274  ayat  (1);  dan  (4) menerangkan  dengan  jelas  dan  terperinci  bahwa  seluruh  warga masyarakat  mempunyai  dan  memiliki  kesempatan  yang  sama  luasnya untuk ikut berperan serta dalam kegiatan pelayaran serta turut serta ikut bertanggung  jawab  dalam  menjaga  ketertiban  serta  keselamatan keamanan kegiatan pelayaran .
Namun  oleh  peneliti  ditemukan  permasalahan  yang  terjadi  di lapangan  yaitu  dengan  banyaknya  pemegang  kewenangan  di  dunia pelayaran maka sering terjadi benturan kepentingan dan kekuasaan antar lembaga/instansi.  Benturan  ini  berdampak  sangat  serius  terhadap  para owner  kapal  yang  akan  berlabuh  ( drop anchor )  di  perairan  Batam khususnya.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 menegaskan bahwa komite keamanan  pelabuhan  yaitu  Syahbandar  berperan  aktif  dalam  kegiatan perekonomian  nasional  dan  melaksanakan  semua  fungsi  dilakukannya pengwasan dan penegakan hukum, sarana bantu navigasi, pelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan 12 .
Menurut  peraturan  perundang  undangan  di  atas  tugas  untuk melaksanakan  pengawasan  oleh  Syahbandar  tidak  hanya  terpusat  pada kegiatan  pelayaran  saja,  melainkan  pada  keseluruhan  kegiatan  didalam pelabuhan  antara  lain,  kegiatan  penyelamatan  dan  melakukan  suatu kondisi  kerja  bawah  air,  pengerukan  dan  pemekaran  daerah  pelabuhan atau  reklamasi,  penanggulangan  pencemaran,  perlindungan  terhadap lingkungan  maritim 13 di  sekitar  pelabuhan,  serta  melaksanakan  bantuan pencarian dan penyelamatan terhadap kapal.
Bahwa kewenangan tertinggi sesuai Undang-undang No. 17 Tahun 2008  menerangkan  tentang  Syahbandar  yang  dapat  dijabarkan  sesuai pasal 211 ayat (1) :
“Syahbandar  memiliki  kewenangan  tertinggi  melaksanakan  semua kegiatan  pengusahaan  dan  untuk  memperlancar  semua  kegiatannya
12 Indonesia, Undang-undang tentang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 212 ayat 1.
13 Indonesia, Undang-undang tentang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, pasal 208 ayat 1
200
dapat sepenuhnya melakukan komando untuk meminta bantuan kepada lembaga penegak pemerintah lainnya.”
ayat (2) :
“Syahbandar  melakukan  pelaksanaan  koordinasi  yang  dilaksanakan dengan baik agar pengawasan dan penegakan hukum demi terwujudnya keselamatan dan terciptanya keamanan pelayaran”.
Undang-undang  No.  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  Pasal  212  juga menyebutkan  dengan  jelas  bahwa  dalam  melaksanakan  keamanan  dan ketertiban sesuai konvensi internasional: ayat (1) :
“Syahbandar  bertindak  dalam  pelaksanaan  tugasnya  selaku  komite keamanan pelabuhan”
ayat (2) :
“Syahbandar  dapat  meminta  bantuan  dalam  pelaksanaan  tugasnya kepada Polri dan TNI.”
ayat (3) :
“Syahbandar  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  koordinasi bantuan keamanan dan ketertiban”.
Kewenangan didalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 pasal 276 tentang  Pelayaran  menyebutkan  bahwa  Syahbandar  memiliki  kewajiban untuk penyelenggaraan keselamatan dan keamanan di laut, dalam hal ini secara eksplisit di koordinasikan dengan Badan Kesatuan Penjagaan Laut dan  Pantai  (KPLP)  atau  biasa  disebut  sebagai Indonesian Sea and Coastguards .   Badan  Kesatuan  Penjagaan  Laut  dan  Pantai  (KPLP)  atau biasa disebut sebagai Indonesian Sea and Coastguards berada di bawah wewenang  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  bertanggung  jawab mempunyai  kewenangan  untuk  melaksanakan  tugas  berpatroli  di  laut, melaksanakan  tugas  pengejaran  seketika,  melaksanakan  tugas  yakni dengan  memberhentikan  kapal-kapal  kemudian  memeriksanya  serta melaksanakan tugas melakukan penyidikan.
Dalam menjalankan pelaksanaan tugasnya telah diatur didalam perundang undangan Nomor 17 tahun 2008 pada pasal 207 ayat (1) bahwa Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dapat menggunakan semua fasilitas negara seperti fasilitas kapal laut maupun semua fasilitas pesawat udara.
Ada  delapan  kewenangan  yang  dimiliki  Syahbandar  sebagai  kepala pelabuhan, yakni :
1. Memberikan  koordinasi  kepada  seluruh  kegiatan  pemerintahan  di pelabuhan;
2. Memeriksa, menyimpan surat resmi dokumen dan warta kapal;
201
3. Mengeluarkan persetujuan atas semua kegiatan kapal;
4. Melakukan pemeriksaan kapal secara keseluruhan;
5. Mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Melakukan pemeriksaan atas kapal saat timbul kecelakaan;
7. Menahan kapal atas perintah pengadilan;
8. Melaksanakan pemeriksaan daftar awak kapal.
Implementasi  Undang-undang  No.  17  Tahun  2008  pada  Sektor Keamanan Kapal yang Berlabuh terhadap teori Soerjono Soekanto bahwa ditinjau  dari  isinya  kaidah  hukum  terbagi  menjadi  tiga  bagian.    Salah satunya kaidah hukum berisi sebuah perintah, yang mana mau tidak mau harus  tetap  dijalankan  atau  ditaati  kemudian  kaidah  hukum  bersisi larangan  dan  kaidah  hukum  yang  berisi  suatu  asas  tata  aturan  hukum perkenaan.
Peneliti  menemukan  hasil  dari  penelitian  M.  Ihsan 14 bahwa ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah  mengatur  tentang  bidang  kepelabuhanan  yang  memuat  ketentuan mengenai  penghapusan  monopoli  dalam  penyelenggaran  kegiatan  di pelabuhan, selanjutnya untuk memberikan pemisah antara fungsi sebagai regulator  dan  fungsi  sebagai  operator  didalam  peran  pemerintah  dan swasta bertujuan untuk melaksanakan porsinya di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disebutkan  maka  peneliti berkesimpulan  bahwa  efektifitas  implementasi  dari  hukum  Soerjono Soekanto 15 ditentukan oleh 5 faktor, yakni :
1. Faktor hukumnya.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  efektif  agar  dapat  terpenuhinya kegiatan pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dimana keadaan hukum tersebut berlaku.
5. Faktor Kebudayaan sebagai karya cipta.
Syahbandar  memiliki  fungsi  memberikan  keselamatan  dan keamanan  bagi  pelayaran  mencakup  pelaksanaan,  melakukan pengawasan  dan  menegakkan  aturan  hukum  didalam  angkutan perairan,  wilayah  kepelabuhan,  dan  melaksanakan  perlindungan maritim 16 di wilayah pelabuhan.
14 Ihsan, M. Pengaruh Tumpang Tindih Aturan Yang Terkait Penegakan Hukum Di Laut Terhadap Dunia Usaha Di Batam (Batam: Universitas International Batam, 2014)
15 Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 44.
16 Darmawan, Laksamana Muda (Purn) TNI, op. cit. hlm. 4.
202
Setiap kapal baik sebagai kapal domestik atau kapal berbendera asing yang akan atau sedang memasuki wilayah pelabuhan, pada saat melakukan  segala  kegiatan  di  pelabuhan,  dan  pada  saat  akan  dengan segera  keluar  dari  wilayah  pelabuhan,  diperintahkan  dengan  tegas menuruti  peraturan  tata  kelola  pelabuhan  dan  menjalankan  arahan perintah  Syahbandar  yang  mana  semua  kepentingan  tersebut  sebagai upaya  untuk  kelancaran  lalu  lintas  kapal,  memberikan  keamanan kepada  kapal  yang  berlabuh,  mengelola  dalam  pengangkutan penumpang  dan/atau  barang,  memberikan  jaminan  atas  keselamatan dan  keamanan  pada  saat  berlayar,  serta  dapat  menjadi  tempat perpindahan  kedalam  ataupun  keluar  pelabuhan  yang  diharapkan menciptakan  perekonomian  nasional  terutama  perekonomian  di daerah.
Peran pemerintah haruslah tegas untuk tercapainya keselamatan dan  keamanan  pelayaran  dengan  menerbitkan  Undang-undang  yang jelas  sesuai  fungsi  dari  masing-masing  instansi/  badan  penegakan hukum yang ada di laut.  Dengan peran serta pemerintah maka KPLP dapat  fokus  dan  bertanggung  jawab  kepada  keselamatan  dan keamanan  pelayaran  agar  TNI  dan  POLAIR  bertanggung  jawab terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia.
Dalam  mewujudkan  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia  diperlukan  berbagai  program penunjang utama meliputi revitalisasi pada sektor ekonomi kelautan, penguatan  didalam  keselamatan  dan  keamanan  di  wilayah  perairan Indonesia,  pengembangan  konektivitas  di  bidang  maritim, merehabilitasi kerusakan lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan  kawasan  secara  terpadu,  serta  peningkatan  kualitas  dan kuantitas sumber daya manusia dibidang kelautan.
Sesuai  "Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2014  pasal  3" menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan  kelautan  dilaksanakan  oleh Menteri  bertujuan  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  kelautan  dan  menegaskan  bahwa  negara  Indonesia  disebut sebagai  negara  kepulauan,  mendayagunakan  dan  mengembangkan sumber  daya  kelautan  dengan  mewujudkan  wilayah  laut  yang  aman dengan memajukan budaya dan pengetahuan tentang kepastian hukum kemudian  agar  pengembangan  hukum  laut  tersebut  bertujuan  untuk kepentingan bangsa.
Syahbandar  memiliki  fungsi  memberikan  keselamatan  dan keamanan  bagi  pelayaran  mencakup  pelaksanaan,  melakukan pengawasan  dan  menegakkan  aturan  hukum  didalam  angkutan perairan,  wilayah  kepelabuhan,  dan  melaksanakan  perlindungan maritim  di  wilayah  pelabuhan.    Setiap  kapal  baik  sebagai  kapal domestik  atau  kapal  berbendera  asing  yang  akan  atau  sedang memasuki wilayah pelabuhan, pada saat melakukan segala kegiatan di pelabuhan,  dan  pada  saat  akan  dengan  segera  keluar  dari  wilayah
203
pelabuhan, diperintahkan dengan tegas menuruti peraturan tata kelola pelabuhan  dan  menjalankan  arahan  perintah  Syahbandar  yang  mana semua  kepentingan  tersebut  sebagai  upaya  untuk  kelancaran  lalu lintas  kapal,  memberikan  keamanan  kepada  kapal  yang  berlabuh, mengelola  dalam  pengangkutan  penumpang  dan/atau  barang, memberikan  jaminan  atas  keselamatan  dan  keamanan  pada  saat berlayar,  serta  dapat  menjadi  tempat  perpindahan  kedalam  ataupun keluar  pelabuhan  yang  diharapkan  menciptakan  perekonomian nasional  terutama  perekonomian  di  daerah.    Syahbandar  mempunyai tugas  melakukan  kewenangan  pengawasan  dipenuhinya  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  akan  tetapi  didalam  melaksanakan fungsi  kewenangannya  tersebut  lembaga/  instansi  lain  juga melaksanakan terwujudnya ketentuan peraturan perundang undangan sehingga pentingnya mempunyai mentalitas atau kepribadian petugas penegak  hukum  yang  baik  agar  tidak  menimbulkan  terjadinya tumpang tindih kewenangan didalam terciptanya penegakan hukum.

## E. Kesimpulan
1. Standart  Operasi  Prosedur  (SOP)  wajib  dimiliki  kapal-kapal yang sedang berlabuh di perairan sesuai dengan IMO regulation dan ISPS code untuk menjaga keselamatan dan menjamin keamanan.
Regulasi IMO dan ISPS code mensyaratkan semua kapal-kapal harus menyediakan  sistem  waspada  pengamanan  kapal  ( Ship Security Alert Sistem )  yang  terhubung  dengan  sentral  stasiun  pemancar  yang  ada  di pelabuhan terdekat, agar aparat keamanan segera datang memberi bantuan bila  terjadi  kondisi  yang  mengancam.    Seluruh  regulasi  tersebut  harus wajib  dimiliki  oleh  setiap  pemilik  kapal,  dikarenakan  sebagai  landasan hukum  ketika  terciptanya  kondisi  pembajakan  atas  kapal  atau  situasi emergency .  Penerapan ISPS Code bertujuan menyediakan sebuah standar baku, sebuah kerangka kerja konsisten guna mengevaluasi semua risiko, meminimalisir  semua  ancaman  dengan  mengutamakan  semua  fasilitas pelabuhan melalui perencanaan kemudian menentukan tingkat keamanan sesuai  standar  baku  dan  langkah-langkah  keamanan  yang  diperlukan sesuai standar yang berlaku.
2. Kewenangan  tertinggi  dalam  menjaga  keamanan  dan keselamatan  pada  kapal-kapal  yang  berlabuh  di  perairan  sekitar Batam sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008.
Kewenangan  Syahbandar  di  perairan  sekitar  Batam  masih  dapat  di intregasikan  dengan  baik  namun  tidak  menutup  kemungkinan  wilayah perairan yang luas akan mengundang berbagai ancaman laut, untuk itu perlu dilakukan  peningkatan  pelayanan  keamanan  dan  keselamatan  kapal-kapal yang berlabuh dengan cara memperbaiki sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh  Syahbandar  melalui  KPLP  yang  mana  hanya  memiliki  dukungan  2 unit  kapal  patroli  ukuran  40  meter  bertugas  melakukan  pengawasan  di kawasan  perairan  Batam.    Kewenangan  tertinggi  dalam  menjaga keamanan  dan  keselamatan  pada  kapal-kapal  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku ada pada Syahbandar dan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun  2008  pasal  212  ayat  2  menyebutkan  Syahbandar  dapat  meminta bantuan  kepada  Polri  dan  TNI  untuk  segera  mengamankan  kapal  yang berlabuh  saat  terjadi  suatu  tindakan  pencurian  atau  berupa  tindakan perompakan dan dipertegas kembali di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008  pada  pasal  212  ayat  3  menjelaskan  bahwa  bantuan  keamanan  dan ketertiban dibawah aturan kewenangan Syahbandar.    Sarana serta fasilitas yang  melekat  pada  Syahbandar  yakni  selaku  pemangku  kewenangan tertinggi  untuk  menjaga  agar  terciptanya  keselamatan  dan  mewujudkan keamanan  bagi  kapal  yang  berlayar  ataupun  berlabuh  harus  terwujud dengan baik.
205
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 belum di implementasikan  dengan  benar  khususnya  pada  sektor  keamanan kapal-kapal yang berlabuh di perairan sekitar Batam.
Kedudukan  Syahbandar  dalam  konsepsi  hukum  laut  internasional sebagai commander atau leading sector utama  untuk  menjaga keselamatan  dan  keamanan  wilayah  negara  dalam  hal  ini  wilayah lingkungan  laut  masih  sangat  jauh  untuk  dapat  di  implementasikan dengan baik di wilayah perairan teritorial Indonesia khususnya perairan sekitar Batam, dikarenakan sarana dan fasilitas yang dimiliki Syahbandar melalui KPLP masih kurang bila dibandingkan sarana dan prasarana yang dimiliki instansi/lembaga hukum laut lainnya.
Undang-undang  yang  sama  yaitu  Undang-undang  No.  17  Tahun 2008  pasal  276  ayat  2  menyebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  fungsi terselenggaranya  suatu  keselamatan  dan  terciptanya  keamanan  di  laut dilakukan  oleh  penjaga  laut  dan  pantai.    Sementara  didalam melaksanakan tugasnya dalam pengamanan kapal yang berlabuh, sarana dan fasilitas yang dimiliki TNI lebih dominan berupa kapal perang yang tersebar di berbagai lokasi strategis sehingga penyalahgunaan wewenang sering terjadi.
Syahbandar selaku pemangku kewenangan tertinggi dalam menjaga keselamatan  dan  menciptakan  keamanan  di  perairan  sesuai  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2008  berperan  penting  dalam  sistem kepelabuhanan  baik  dalam  kegiatan  pelayaran,  kewenangan  penegakan hukum,  maupun  berkoordinasi  dengan  seluruh  instansi/  lembaga  atas berlangsungnya  kegiatan  pelabuhan.    Dimana  bantuan  keamanan  dan ketertiban di pelabuhan tersebut dibawah koordinasi dalam kewenangan Syahbandar  tergantung  permasalahan  yang  terjadi  di  atas  kapal,  karena setiap  permasalahan  yang  timbul  akan  berbeda  penanganannya  menurut tugas  dan  tanggung  jawab  instansi  yang  terkait.    Sangat  disayangkan bahwa sarana maupun prasarana yang dimiliki Syahbandar sendiri sampai saat ini masih sangat minim akan jumlah armada yang dimilikinya.  Jadi sejauh ini ketika ada permasalahan di perairan Batam atau khususnya di pelabuhan,  pihak  Syahbandar  sendiri  sering  bergantung  pada  LANAL TNI AL untuk meminjam armada kapal TNI AL sebagai alat transportasi maupun mobilisasi ketika melakukan kegiatan operasional mereka.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Albitani,  Muchid,  2016, Berburu Rente di Pulau Batam, Deepublish, Yogyakarta. Darmawan,  2018, Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Hussein  Umar,  2001, Hukum Maritim dan Masalah-masalah Pelayaran di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Ihsan,  M,  2014, Pengaruh Tumpang Tindih Aturan Yang Terkait Penegakan Hukum Di Laut Terhadap Dunia Usaha Di Batam, Universitas International Batam, Batam.
Olga  Soejono,  1987,  “Penerapan  Peraturan  Perundang-undangan  di Bidang  Pelabuhan  dalam  Kaitannya  dengan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Administrator  Pelabuhan,”  dalam Peningkatan Peranan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Perhubungan Laut, Ind.Hill-Co, Jakarta. Soekanto,  Soerjono,  2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Artikel
SOLAS . International Convention for The Safety of Life at Sea : Lloyd’s Register Rule Finder 2005-Version 9.4

## Internet
International Ship and Port Facility Security Code https://ispscode.wordpress.com/2013/02/07/apa-yang-dimaksud-dengan- isps-code/ diakses pada tanggal 30 Desember 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang tentang Pelayaran, Undang-undang No. 17 Tahun 2008, tentang  Pelayaran  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 64)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam , PP No. 46 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP  No.  27  Tahun  1983, pasal 2 ayat 1 (b)