Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 1-10
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap
Perbuatan  Salah  Tangkap  Dalam  Perspektif  Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia
Dedy Irawan 1 , Haris Retno Susmiyati 2, Orin Gusta Andini 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: dedyirawan2408098@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: retnoharis74@gmail.com
3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: oringusta@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
The  wrongful  arrest  by  investigators  simultaneously  occurs  during  the  arrest  process,  resulting  in  a violation  of  someone's  human  rights.  The  responsibility  of  investigators  for  wrongful  arrests  has  been regulated in the Criminal Procedure Code and the police professional code of Ethics. The research approach used is a socio-legal approach that aims to find out two main points of discussion. First, the author wants to  know  and  analyze  the  legal  responsibility  of  investigators  who  commit  wrongful  arrests  from  the perspective  of  criminal  law  and  human  rights.  Second,  the  writer  wants  to  know  and  analyze  the enforcement of criminal responsibility laws against investigators who commit wrongful acts of arrest in the  Kutai  Kartaneagara  Police  area.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  can  be  concluded  that  the responsibility  of  the  investigator  is  towards  the  occurrence  of  wrongful  arrests  from  a  criminal  law perspective, namely by imposing sanctions on the professional code of ethics of police and disciplinary law or further regulated in Article 13 PP No. 1 of 2003 concerning the Intentions of Members of the National Police of the Republic of Indonesia. Apart from that, from a human rights perspective on wrongful arrests, investigators must be processed following Perkap No. 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in implementing the Duties of the Republic of Indonesia Police. Then the obstacles in enforcing the criminal law against wrongful arrests are caused by the lack of strict application of  the  police  code  of  ethics  sanctions  against  investigators,  specifically  regarding  sanctions  against investigators who violate the police code of ethics.
Keywords: investigator, wrongful arrest, accountability.

## ABSTRAK
Pe i rbuatan  salah  tangkap  ole i h  pe i nyidik  me i rupakan  suatu  hal  yang  se i ring  te i rjadi  pada  saat  prose i s pe i nangkapan  yang  be i rakibat  pada  pe i langgaran  Hak  Asasi  Manusia  se i se i orang.  Pe i rtanggungjawaban pe i nyidik  te i rhadap  te i rjadinya  salah  tangkap  te i lah  diatur  di  dalam  KUHAP  maupun  di  dalam  kode i e i tik profe i si ke i polisian. Pe i nde i katan pe i ne i litian yang digunakan adalah pe i nde i katan socio legal yang be i rtujuan untuk  me i nge i tahui  dua  pokok  pe i mbahasan  Pe i rtama,  pe i nulis  ingin  me i nge i tahui  dan  me i nganalisis pe i rtanggungjawaban  hukum  te i rhadap  pe i nyidik  yang  me i lakukan  pe i rbuatan  salah  tangkap  dalam pe i rspe i ktif    hukum  pidana  dan  hak  asasi  manusia.  Ke i dua,  pe i nulis  ingin  me i nge i tahui  dan  me i nganalisis pe i ne i gakan  hukum  pe i rtanggungjawaban  pidana  te i rhadap  pe i nyidik  yang  me i lakukan  pe i rbuatan  salah tangkap  di  wilayah  Polre i s  Kutai  Kartane i gara.  Be i rdasarkan  hasil  pe i ne i litian  dapat  disimpulkan  bahwa pe i rtanggungjawaban pe i nyidik te i rhadap te i rjadinya salah tangkap dalam pe i rspe i ktif hukum pidana yaitu de i ngan dibe i rikan nya sanksi kode i e i tik profe i si ke i polisian dan hukum disiplin ataupun se i cara le i bih lanjut diatur dalam Pasal 13 PP No.1 Tahun 2003 Te i ntang Pe i mbe i rhe i ntian Anggota Ke i polisian Ne i gara Re i publik Indone i sia.Se i lain itu dalam pe i rspe i ktif hak asasi manusia te i rhadap te i rjadinya salah tangkap maka penyidik harus diproses sesuai dengan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam  Penyelenggaran  Tugas  Kepolisian  Republik  Indonesia.Kemudian  hambatan  dalam  penegakan hukum pidana terhadap perbuatan salah tangkap disebabkan karena tidak tegas nya penerapan sanksi
kode etik kepolisian terhadap penyidik khusus nya mengenai sanksi terhadap penyidik yang melanggar kode etik kepolisian.
Kata Kunci : penyidik, salah tangkap, pertanggungjawaban.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia menjamin setiap hak warga negara nya hal ini sesuai dengan Pasal 28 D  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu  setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum. 1 Dasar  ini  menunjukan  bahwa  setiap warganegara  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  perlakuan  selayaknya  manusia khususnya  dari  kepolisian  sebagai  Lembaga  penegak  hukum,yang  mana  salah  satu wewenang polisi adalah melakukan penangkapan. Wewenang penangkapan dalam hal ini  dilakukan  oleh  penyidik 2 yaitu  penangkapan  tidak  boleh  di  lakukan  sewenang- wenang,  sebagaimana  yang  di  maksud  dalam  Pasal  1  ayat  (14)  Kuhap  bahwa penangkapan  tidak  dapat  di  lakukan  dengan  sewenang-wenang,  tetapi  di  tujukan kepada  mereka  yang  betul-betul  melakukan  tindak  pidana  dengan  adanya  bukti permualaan  yang  cukup.  KUHAP  merupakan  pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum dalam  menjalankan  penegakann  hukum  melalui  sistem  peradilan  pidana 3 sebagai the penal system. 4
Keisalahan  dalam  proseis  peinangkapan  meimpunyai  konseikueinsi  yang  cukup  beisar kareina keikeiliruan teirseibut tidak seigeira dipeirbaiki, maka bisa saja keikeiliruan teirseibut teirus beirlangsung pada tahap-tahap seilanjutnya. Peinyidik yang beirusaha meindapatkan informasi deingan cara-cara yang tidak manusiawi seipeirti meinyiksa teirsangka, bahkan meimaksa  teirsangka  untuk  meingakui  bahwa  teirsangka  teilah  meilakukan  suatu  tindak pidana yang bahkan meilanggar hak asasi manusia. 5 Seibagaimana kasus narkoba yang teirjadi  di  Kutai  Kartaneigara  pada  tanggal  24  Seipteimbeir  2016  beirawal  dari  teirsangka Yopi yang seidang beirada di rumahnya tiba-tiba didatangi teimannya beirnama Heiru dan Ali untuk meiminjam Handphonei miliknya, teirdakwa sama seikali tidak meingeitahui Heiru dan  Ali  meinghubungi  siapa  dan  apa  yang  meireika  bicarakan  deingan  meinggunakan handphonei  miliknya,  kareina  teirsangka  seiteilah  itu  langsung  masuk  kei  dalam  kamar mandi. Seiteilah keiluar dari kamar mandi teirnyata teiman teirdakwa itu teilah peirgi deingan meininggalkan  Handphonei  teirdakwa  di  atas  meija  tamu,  beibeirapa  waktu  keimudian teirdakwa  Yopi  di  tangkap  oleih  Polreis  Kutai  Kartaneigara  kareina  dituduh  seibagai peirantara  jual  beili  narkoba  jeinis  sabu-sabu  yaitu  deingan  cara  meimeisan  deingan Handphonei miliknya.Teirhitung dari tanggal 26 Seipteimbeir 2016 Yopi di masukan di seil
1 Orin Gusta Andini, “Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi 2022) , 2022, 119–28.
2 Laurensius  Arliman  S,  “Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Pungutan  Liar  Oleh  Penyidik  Direktorat Kriminal
Khusus,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 22.1 (2020), 49–72
<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>.
3 Orin  Gusta  Andini,  Nilasari  Nilasari,  and  Andreas  Avelino  Eurian,  “Restorative  Justice  in  Indonesia Corruption Crime : A Utopia,” Legality Jurnal Ilmiah Hukum , 31.1 (2023), 72–90.
4 Michael Cavadino and others, The Penal System , The Psychology of Crime , sixth (United Kingdom: SAGE Publications Ltd, 2009) <https://doi.org/10.1017/cbo9780511527821.011>.
5 Arliman S.
Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 1-10
tahanan dan  di  paksa  meingakui  peirbuatannya, hingga  akhirnya  teirsangka  dinyatakan beibas  oleih  hakim. 6 Keipolisian  khusus nya  peinyidik  dalam  meingungkap  tindak  pidana meingalami  keindala  dan  masalah  seihingga  meinimbulkan  suatu  keisalahan  dalam keiweinangan  yang  di  jalankan  seihingga  beirakibat  pada  salah  peinangkapan  yang meilanggar  hak  asasi  manusia  yaitu  meinyiksa  bahkan  meimaksa  teirdakwa  untuk meingakui  tindak  pidana  yang  tidak  dilakukannya.Undang-undang  No.39  tahun  1999 teilah  meingatur  seicara  jeilas  bahwa  hak  asasi 7 manusia  adalah  seipeirangkat  hak  yang meileikat pada hakikat dan keibeiradaan manusia seibagai mahluk Tuhan yang maha eisa yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleih neigara,hukum,peimeirintah dan  seitiap  orang  deimi  keihormatan  seirta  peirlindungan  harkat  dan  martabat  manusia pada diri individu manusia yang harus dilindungi. 8 Hak korban salah tangkap meimang sudah di atur dalam  Pasal 95 ayat ( 1 ) undang-undang No.8 tahun 1981 teintang hukum acara pidana yaitu hak untuk meindapatkan peimulihan dan reihabilitasi akan teitapi hal teirseibut  tidak  cukup  apabila  peinyidik  yang  meilakukan  salah  tangkap  tidak  di  proseis seicara hukum, hak-hak korban juga teirkadang tidak di lakukan seibagaimana meistinya. Seiharusnya  deimi  meimeinuhi  rasa  keiadilan  dalam  masyarakat  yang  mana  seimeistinya juga ada tanggungjawab seicara hukum dari peinyidik seilaku orang yang meinyeibabkan salah  tangkap  dan  perlu  diatur  secara  tertulis  agar  memenuhi  asas  legalitas 9 dalam hukum pidana. 10

## METODE
Meode  penelitian 11 yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  normatif. Peineilitian huikuim meiruipakan uipaya uintuik meincari dan meineimuikan peingeitahuian yang beinar  meingeinai  huikuim.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah sosial-leigal reiseiarch ,  yaitui  meilakuikan  kajian  deingan  obseirvasi  dan  wawancara  yang  beirkaitan deingan peirbuiatan salah tangkap dalam peirspeiktif huikuim pidana dan hak asasi manuisia. Peineilitian  huikuim sosial-leigal reiseiarch meiruipakan  peineilitian  yang  teitap meimpeirtimbangkan suimbangan peineilitian doctrinal deingan meimbahkan faktor-faktor di  luiar  norma  yaitui  fakta-fakta  sosial,  prakteik  huikuim  dan  seimuia  yang meimpeingaruihinya.Peineilitian  deingan  peindeikatan sosial-leigal  reiseiarch akan  leibih meingarah kan pada uipaya meimpeirtinggi fuingsionalisasi huikuim,baik saat meimbeintuik mauipuin uintuik meineirapkan huikuim. sosial-leigal reiseiarch meimiliki kontribuisi signifikan dalam  peirkeimbangan  ilmui  huikuim  oleih  kareina  beirasal  dari  informasi  yang  otoritatif meingeinai  kondisi  seisuingguihnya  teintang  huikuim.  Bagi  ilmuian  huikuim, sosial-leigal
6 “Warga Samarinda Ini Jadi Korban Salah Tangkap Kasus Narkoba,” 2019
<https://news.detik.com/berita/d-4648095/warga-samarinda-ini-jadi-korban-salah-tangkap-kasus- narkoba> [accessed 30 June 2023].
7 Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  Dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  II  (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
8 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1)
9 Asep  Suherman,  “ESENSI  ASAS  LEGALITAS  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM  PIDANA  LINGKUNGAN,” Bina Hukum Lingkungan , 5.1 (2020), 133 <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>.
10 H A K Asasi Manusia and others, “( Law , Human Rights and Knowledge Structure : A Methodological Reflection on Mass Atrocity Studies ) Abstrak,” 2020.
11 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , ed. by Ahsan Yunus, 1st edn (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020), I .
reiseiarch meinuintuin banguinan arguimeintasi obyeiktif dan faktuial oleih kareina tidak hanya beirsuimbeir teiks-teiks huikuim teitapi meilaluii peinguijian seicara eimpiris. 12

## PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Hukum  Penyidik  Terhadap  Perbuatan  Salah  Tangkap  dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia
Peirbuiatan  salah  tangkap  meiruipakan  suiatui  keikeiliruian  atauipuin  keisalahan  yang  di lakuikan oleih peinyidik dalam meinjalankan tuigas nya seibagai peineigak huikuim khuisuis nya dalam  meinguingkap  peilakui  tindak  pidana.  Peinyidik  dalam  meinjalankan  tuigas  nya teirseibuit haruis teiliti dalam meineitapkan peilakui tindak pidana dan haruis meimiliki buikti yang kuiat uintuik meilakuikan peinangkapan. Istilah peirbuiatan salah tangkap di Indoneisia seindiri tidak teirdapat seicara jeilas di dalam huikuim positif mauipuin peiratuiran peiruindang- uindangan yang lain. Jaminan atas keselamatan seseorang yang ditahan oleh penydidik diharapkan  tidak  mengaburkan  fungsi  perlidnungan  dan  hakikat  dari  tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu prevention, detterence, dan reformation.
Tujuan  preventif  (prevention)  untuk  melindungi  masyarakat  dengan  menempatkan pelaku  kejahatan  terpisah  dari  masyarakat.  Tujuan  menakuti  (detterence)  untuk menimbulkan  rasa  takut  melakukan  kejahatan,  baik  bagi  individual  pelaku  agar  tidak mengulangi  perbuatanya,  maupun  bagi  publik  sebagai  langkah  panjang.  Sedangkan tujuan  perubahan  (reformation)  untuk  mengubah  sifat  jahat  si  pelaku  dengan dilakukannya  pembinaan  dan  pengawasan,  sehingga  nantinya  dapat  kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari- hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai- nilai  yang  ada  di  masyarakat.  Teori  gabungan  atau  teori  modern  menyatakan  bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan)  dan  absolut  (pembalasan)  sebagai  satu  kesatuan. 13 Berbagai  tujuan pemidanaan  tersebut  idealnya  dapat  dijamin  oleh  negara  agar  seseorang  yang  masih dalam proses peengakan hukum kemudian mendapatkan perlakuan yang melanggar hak asasi manusia sekalipun ia merupakan pelaku kejahatan.
Keiduiduikan  korban  salah  tangkap  khuisuisnya  di  dalam  sisteim  peiradilan  pidana  di Indoneisia  yang  teilah  meimbeirikan  jaminan  hak-hak  baik  keitika  meinjadi  korban  salah tangkap  mauipuin  keitika  seidang  meinjalani  proseis  peirsidangan  yang  mana  haruis meingeideipankan  hak  asasi  manuisia  dari  korban  salah  tangkap  baik  beiruipa  hak  uintuik meindapatkan peirlakuian  yang  sama  di  mata huikuim, praduiga  tak  beirsalah dan  proseis sisteim  peiradilan  pidana  yang  beirisi  meingeinai  hak  uintuik  tidak  meinjawab  ataui meimbeirikan reispon keipada peirtanyaan yang diajuikan oleih aparat peineigak huikuim seirta hak  uintuik  diteimani  oleih  pihak  peingacara  seilama  meinjalani  seiluiruih  tingkat  sisteim
12 Muhammad Muhdar, “Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum” (Mulawarman University Press, Samarinda, 2019), p. 79.
13 Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Criminal Liability of Corruption by Civil Cervants .
Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 1-10
peiradilan  pidana,  hal  ini  meiruipakan  suiatui  keiduiduikan  hak  yang  dimiliki  korban  salah tangkap.
Keipolisian  Neigara  Reipuiblik  Indoneisia  meiruipakan  instruimeint  peinting  dalam  sisteim peineigakan  huikuim  di  Indoneisia,  khuisuisnya  dalam  peiradilan  pidana.  Di  bidang peineigakan  huikuim,  seicara  khuisuis  keipolisian  beirtuigas  meilakuikan  peinyidikan  dan peinyeilidikan  teirhadap  seimuia  tindak  pidana  seibagaimana  yang  teirtuiang  di  dalam huikuim  acara  pidana  dan  peiratuiran  peiruindang-uindangan. 14 Peinyidik  dalam meinjalankan tuigasnya meingalami keindala seipeirti eiror in peirsonal ataui keilirui teirhadap orang  nya,  seihingga  teirjadinya  salah  tangkap.Peinyidik  dalam  hal  ini  haruis meimpeirtangguingjawabkan  peirbuiatan  salah  tangkap,  yang  mana  peirbuiatan  salah tangkap teirseibuit diiringi deingan keikeirasan di seibabkan peilakui yang dituiduih tidak maui meingakuii keisalahannya seihingga teirjadinya peilanggaran hak asasi manuisia.
Tabel 1. Matriks Ketentuan aturan pelanggaran terhadap perbuatan salah tangkap.
No Keiteintuian Atuiran Sanksi 1. Korban  salah  tangkap  beirhak meinuintuit ganti kareina keiruigian meiruipakan hak seiorang  uintuik  meindapatkan peimeinuihan  atas  tuintuitanya yang  beiruipa  imbalan  seijuimlah uiang kareina ditangkap, ditahan, dituintuit atauipuin
diadili tanpa alasan yang beirdasarkan uindang-uindang ataui kareina keikeiliruian meingeinai orangnya ataui huikuim yang diteirapkan meinuiruit cara yang diatuir dalam uindang-uindang ini. Pasal 1 ayat 22 KUiHAP Ganti ruigi 2. Korban  salah  tangkap  atauipuin teirsangka, teirdakwa ataui teirpidana  beirhak  meinuintuit ganti keiruigian kareina ditangkap,  ditahan,  dituintuit dan  diadili  ataui  dikeinakan tindakan lain, tanpa alasan yang Pasal 95 KUiHAP Ganti ruigi
14 Titik Triwulan, Pengantar Ilmu Hukum , ed. by Prestasi Pustakarya, Prestasi Pustakarya (Jakarta, 2006), p. 225.
beirdasarkan uindang-uindang ataui kareina keikeiliruian meingeinai orangnya ataui
huikuim yang diteirapkan.
3. Korban  salah  tangkap  atauipuin seiseiorang  beirhak  meimpeiroleih reihabilitasi apabila oleih peingadilan  dipuituis  beibas  ataui dipuituis leipas dari seigala tuintuitan huikuim yang puituisannya  teilah  meimpuinyai keikuiatan huikuim teitap. Pasal 97 KUiHAP Peimuilihan nama baik 4. Seiseiorang  diadili  seicara  adil, seiluiruih inveistigasi atas keijahatan yang dituiduihkan seiseiorang haruis dilakuikan seicara  eitis  (tidak  meilakuikan peinyiksaan ataui peirlakuian yang  keijam  lain  yang  tidak manuisiawi)  dan  seisuiai  deingan peiratuiran-peiratuiran huikuim. Pasal  37  ayat  2  Nomor  8 Tahuin 2009 teintang Impleimeintasi  Prinsip  dan Standar HAM dalam Peinyeileinggaran Tuigas Keipolisian Reipuiblik Indoneisia. PIdana
Korban  salah  tangkap    beirhak  uintuik  meimpeiroleih  ganti  ruigi,  hal  ini  dipeirkuiat  dalam Pasal 95 ayat 1 KUiHAP Meingeinai juimlah beisaran ganti ruigi di dalam KUiHAP meimang tidak di seibuitkan akan teitapi  hal teirseibuit diatuir didalam Pasal 9 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 92 Tahuin 2015 teintang Peiruibahan Keiduia Atas Peiratuiran Peimeirintah Nomor 27 Tahuin  1983  Teintang  Peilaksanaan  Kitab  Uindang-Uindang  Huikuim  Acara  Pidana,  yang diatuir seibagai beirikuit:
1. Beisarnya ganti keiruigian beirdasarkan alasan seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 77  huiruif  b  dan  Pasal  95  KUiHAP  paling  seidikit  Rp.  500.000,00  (lima  ratuis  ribui ruipiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seiratuis juita ruipiah).
2. Beisarnya ganti keiruigian beirdasarkan alasan seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 95  KUiHAP  yang  meingakibatkan  luika  beirat  ataui  cacat  seihingga  tidak  bisa meilakuikan  peikeirjaan,  beisarnya  ganti  ruigi  keiruigian  paling  seidikit  Rp. 25.000.000,00  (duia  puiluih  lima  juita  ruipiah)  dan  paling  banyakk  Rp. 300.000.000,00 (tiga ratuis juita ruipiah).
3. Beisarnya ganti keiruigian beirdasarkan alasan seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 95 KUiHAP yang meingakibatkan mati, beisarnya ganti keiruigian paling seidikir Rp.
50.000.000,00  (lima  puiluih  juita  ruipiah)  dan  paling  banyak  Rp.  600.000.000,00 (einam ratuis juita ruipiah).
Seilain  keiwajiban beiruipa  ganti  ruigi  yang  dilakuikan  peinyidik  teirhadap teirjadinya  salah tangkap,  KUiHAP  juiga  meingatuir  meingeinai  hak  uintuik  meindapatkan  reihabilitasi  yang diatuir  di  dalam  Pasal  97  KUiHAP  yang  meinyatakan  bahwa  seiseiorang  beirhak meimpeiroleih reihabilitasi apabila oleih peingadilan dipuituis beibas ataui dipuituis leipas dari seigala  tuintuitan  huikuim  yang  puituisannya  teilah  meimpuinyai  keikuiatan  huikuim teitap.Beirdasarkan keiteintuian meigeinai reihabilitasi yang teilah diatuir bahwa korban salah tangkap beirhak  meindapatkan peimuilihan  haknya  beiruipa  keiduiduikan  dan harkat  seirta martabatnya.Peinyidik yang meilakuikan salah tangkap diseirtain deingan keikeirasan ataui peinyiksaan  dapat  di  pidana  seisuiai  Pasal  37  ayat  2  Nomor  8  Tahuin  2009  teintang Impleimeintasi  Prinsip  dan  Standar  HAM  dalam  Peinyeileinggaran  Tuigas  Keipolisian Reipuiblik Indoneisia.

## Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyidik  Yang  Melakukan  Perbuatan  Salah
Tangkap di Wilayah Polres Kutai Kartanegara.
Kasuis salah tangkap di Kuitai Kartaneigara Kalimantan Timuir yang meinimpa Yopi beirmuila dari  anggota  keipolisian  Kuitai  Kartaneigara  yang  meinduiga  korban  meiruipakan  ikuit beirpeiran  dalam  transaksi  narkoba  jeinis  sabui-sabui,  seihingga  korban  di  bawa  seicara paksa  kei  polreis  Kuitai  kartaneigara  uintuik  dimintai  keiteirangan.Peinyidik  meincuirigai korban ikuit seirta dalam transaksi narkoba jeinis sabui-sabui seibagai peirantara yang mana seibeiluim  korban  di  tangkap,  teiman  korban  yaitui  Ali  dan  Heirui  teilah  diaman  kan  oleih anggota  keipolisian  dari  keiteirangan  teiman  korban  di  keitahuii  meireika  meimeisan  sabui- sabui teirseibuit meingguinakan Handphonei milik korban oleih kareina itui korban di cuirigai seibagai peirantara dan ikuit seirta dalam transaksi narkoba teirseibuit.
Seiteilah dibawa kei Polreis Kuitai kartaneigara korban dimintai keiteirangan, dari peingakuian korban  dipaksa  uintuik  meingakuii  keisalahan  yang  tidak  peirnah  dipeirbuiat  bahkan meindapatkan  teikanan  keikeirasan  akibat  korban  tidak  maui  meingakuii  apa  yang dituiduihkan teirhadapnya.Hingga pada akhirnya korban haruis meingakuii keisalahan yang tidak  dipeirbuiatnya  dan  meiratapi  nasibnya  di  balik  jeiruiji  seilama  kuirang  leibih  8 builan,fakta dipeirsidangan akhirnya teiruingkap korban pada saat itui di datangi oleih duia teiman nya yaitui Ali dan Heirui dimana teiman nya teirseibuit meiminjam Handphonei milik korban dan korban tidak meingeitahuii siapa yang di teilpon teiman nya teirseibuit kareina pada waktui itui korban langsuing peirgi kei wc lalui mandi, seiteilah seilasai mandi korban keiluiar  dan  teiman  nya  teirseibuit  teilah  peirgi  deingan  meininggalkan  Handphonei  milik korban  di  meija  tamui,teirnyata  teiman  korban  seiteilah  peirgi  dari  ruimah  korban  di amankan oleih anggota keipolisian deingan barang buikti sabui-sabui sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PN.Trg.
Keipolisian meindapatkan keiteirangan teiman korban yang meinyatakan meireika meimeisan sabui-sabui teirseibuit meingguinakan Handphonei milik korban yaitui Yopi Auilia lalui seiteilah itui Yopi Auilia diamankan oleih polreis Kuitai Kartaneigara lalui dipaksa meingakuii keisalahan yang  mana  dia  dituiduih  ikuit  seita  dalam  transaksi  narkoba  yakni  seibagai  peirantara, meiskipuin akhirnya dia divonis beibas oleih peingadilan neigeiri Teinggarong. Kasuis diatas meimpeirlihatkan  deingan  jeilas  bahwa  keisalahan  yang  teirjadi  seihingga  meingakibatkan
salah tangkap adalah dari pihak peinyidik yang tidak meingeideipankan asas praduiga tak beirsalah  dalam  meilakuikan  peinyeilidikan,  peinyidikan,  dan  peinangkapan  bahkan peinangkapan  yang  hanya  diseirtai  deingan  seibuiah  asuimsi  bahkan  cara  keikeirasan  di guinakan  agar  teirsangka  meingakuii  keisalahan  nya  padahal  keisalahan  itui  tidak  peirnah dipeirbuiatnya.  Dari  kasuis  ini  juiga  teirlihat  bahwa  poin  peinting  dalam  meilakuikan peineigakan  huikuim  dalam  kasuis  pidana  adalah  peinyeilidikan  dan  peinyidikan,  kareina keisalahan yang teirjadi dalam proseis peinyeilidikan dan peinyidikan meiruipakan awal muila teirjadinya kasuis salah tangkap.
Peineigakan  huikuim 15 adalah  suiatui  proseis  dilakuikannya  uipaya  uintuik  teigaknya  ataui beirfuingsinya  norma-norma  seicara  nyata  seibagai  peidoman  peirilakui  dalam  keihiduipan beirmasyarakat  yang  beirhuibuingan  deingan  huikuim.  Meinuiruit  Soeirjono  Soeikanto, peineigakan huikuim adalah keigiatan meinarasikan huibuingan nilai-nilai yang teirjabarkan didalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  meingeijawantah  dan  sikap  tindak  seibagai rangkaian  peinjabaran  nilai  tahap  akhir,  uintuik  meinciptakan,  meimeilihara,  dan meimpeirtahankan keidamaian peirgauilan hiduip. 16 Peinyidik dalam meinjalakan tuigas nya teintuinya ada hal yang meinjadi Faktor-faktor peinyeibab teirjadinya salah tangkap yaitui
1. Faktor  huikuim  itui  kareina  di  dalam  reiguilasi  saat  ini  beiluim  ada  atuiran  khuisuis meingeinai deifinisi salah tangkap
2. Faktor aparat peineigak huikuim kareina keilalaiannya ataui keitidak profeisionalnya baik  itui  diseingaja  ataui  tidak,  akan  sangat  meincideirai  rasa  keiadilan  seibagai tuijuian huikuim itui seindiri.
3. Faktor  sarana  peineigak  huikuim  kareina  Keimajuian  teiknologi  sangat  meimbantui dalam  peinguingkapan  suiatui  keijadian  tindak  pidana  agar  tidak  teirjadinya  salah tangkap.
4. Faktor masyarakat yaitui masih banyak masyarakat yang beiluim taui akan hak nya keitika ditangkap.
5. Faktor buidaya yaitui keibiasaan peinyidik dalam meilakuikan proseis peinangkapan yang  beiranggapan  bahwa  teirsangka  meiruipakan  peilakui  seibeinarnya  seihingga korban  salah  tangkap  dipaksa  uintuik  meingakuii  peirbuiatan  pidana  yang dituiduihkan.
Seilain  itui  dalam  proseis  peineigakan  huikuim  teirhadap  peinyidik  yang  meilakuikan  salah tangkap  ada beibeirapa faktor yang meimpeingaruihi peinyidik polri teirjeibak dalam suiatui keisalahan dalam meilakuikan peinangkapan yang beirakibat pada tindakan salah tangkap yaitui  dinamika  keirja  yang  beigitui  kompleiks,  kuirang  nya  suimbeir  manuisia  polisi  dalam meineintuikan  tingkat  peilayanan  dan  peinanganan  kasuis  keijahatan,  proseis  peinyidikan yang sangat suilit dan targeit atasan uintuik seigeira meinyeileisaikan kasuis teirteintui dalam waktui ceipat.
15 Riskyanti  Juniver  Siburian  and  Denny  Wijaya,  “Korupsi  Dan  Birokrasi:  Non-Conviction  Based  Asset Forfeiture  Sebagai  Upaya  Penanggulangan  Yang  Lebih  Berdayaguna,” Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan Keadilan , 3.1 (2022), 1–16 <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>.
16 Lutfil Ansori, “REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF,” Jurnal  Yuridis , 4.2 (2017), 148–63 <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.
Risalah Hukum, Volume 19, Nomor 1, Juni 2023, 1-10

## SIMPULAN
Peirtangguingjawaban  huikuim  peinyidik  teirhadap  peirbuiatan  salah  tangkap  dalam peirsfeiktif huikuim pidana yaitui teircantuim dalam pasal 13 PP No.1 Tahuin 2003 Teintang Peimbeirheintian  Anggota  Keipolisian  yaitui  dapat  dibeirheintikan  deingan  tidak  hormat kareina  meilanggar  kodei  eitik  keipolisian.  Seidangkan  peirtangguingjawaban  dalam peirspeiktif  HAM    dalam  teirjadinya  salah  tangkap  yang  diseirtai  keikeirasan  seipeirti peinganiyaan maka seisuiai Peirkap No. 8 Tahuin 2009 teintang Impleimeintasi Prinsip dan Standar HAM dalam Peinyeileinggaran Tuigas Keipolisian RI Pasal 60 ayat (1) huiruif d yaitui meinjatuihkan sanksi teirhadap polri yang meilakuikan tindakan yang beirteintangan deingan prinsip  peirlinduingan  HAM  dalam  meilaksanakan  tuigas,  keimuidian  dipeirteigas  lagi  di dalam  ayat  (2)  bahwa  sanksi  seibagaimana  yang  dimaksuid  pada  ayat  (1)  huiruif  d dijatuihkan  meilaluii  proseis  peineigakan  disiplin,  peineigakan  eitika  keipolisian  dan/ataui proseis  peiradilan  pidana.Faktor  peineigakan  huikuim  pidana  teirhadap  peinyidik  yang meinyeibabkan  salah  tangkap  di  Kuitai  Kartaneigara  di  seibabkan  kareina faktor  peineigak huikuim itui seindiri yang tidak teigas dalam peineirapan nya yaitui tidak seiriuisnya keipolisian dalam meineirapkan sanksi kodei eitik keipolisian teirhadap peinyidik khuisuis nya meingeinai sanksi teirhadap peinyidik, seilain itui faktor yang meimpeingaruihi peinyidik polri teirjeibak dalam  suiatui  keisalahan  yaitui  dinamika  keirja  kompleiks,  suimbeir  daya  manuisia,  proseis peinyidikan yang suilit dan targeit atasan.

## REFERENSI
Andini,  Orin  Gusta,  “Urgensi  Keterlibatan  Lpsk  Dalam  Penanganan  Kasus  Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi 2022) , 2022, 119–28
Andini, Orin Gusta, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani, Pertanggungjawaban Tindak Pidana  Korupsi  Yang  Dilakukan  Oleh  Aparatur  Sipil  Negara  Criminal  Liability  of Corruption by Civil Cervants
Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian, “Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime : A Utopia,” Legality Jurnal Ilmiah Hukum , 31.1 (2023),
72–90
Ansori,  Lutfil,  “REFORMASI  PENEGAKAN  HUKUM  PERSPEKTIF  HUKUM  PROGRESIF,”
Jurnal Yuridis , 4.2 (2017), 148–63 <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
Arliman S, Laurensius, “Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat  Kriminal  Khusus,” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  22.1  (2020),  49–72 <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>
Cavadino, Michael, James Dignan, George Mair, and Jamie Bennett, The Penal System , The  Psychology  of  Crime ,  sixth  (United  Kingdom:  SAGE  Publications  Ltd,  2009) <https://doi.org/10.1017/cbo9780511527821.011>
Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , ed. by Ahsan Yunus, 1st edn (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020), I
Manusia, H A K Asasi, D A N Struktur Pengetahuan, Harison Citrawan, Sabrina Nadilla,
Kementerian  Hukum,  and  Asasi  Manusia,  “(  Law  ,  Human  Rights  and  Knowledge Structure : A Methodological Reflection on Mass Atrocity Studies ) Abstrak,” 2020
Muhdar,  Muhammad,  “Penelitian  Doctrinal  Dan  Non-Doctrinal  Pendekatan  Aplikatif Dalam Penelitian Hukum” (Mulawarman University Press, Samarinda, 2019)
Muladi, Hak  Asasi Manusia,  Politik Dan  Sistem Peradilan  Pidana ,  II  (Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)
Siburian, Riskyanti Juniver, and Denny Wijaya, “Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna,”
Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 3.1 (2022), 1–16 <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>
Suherman,  Asep,  “ESENSI  ASAS  LEGALITAS  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM  PIDANA
LINGKUNGAN,” Bina Hukum Lingkungan , 5.1 (2020), 133
<https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>
Triwulan, Titik, Pengantar Ilmu Hukum , ed. by Prestasi Pustakarya, Prestasi Pustakarya (Jakarta, 2006)
“Warga  Samarinda  Ini  Jadi  Korban  Salah  Tangkap  Kasus  Narkoba,”  2019 <https://news.detik.com/berita/d-4648095/warga-samarinda-ini-jadi-korban- salah-tangkap-kasus-narkoba> [accessed 30 June 2023]