INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6371-6383 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak
Asmita Widimartha Nainggolan 1 ✉ , Yasmirah Mandasari Saragih 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia
Email : asmitawidi90@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Konvensi  Hak-Hak  Anak  adalah  instrumen  hukum  dan  HAM  yang  paling  komprehensif  untuk mempromosikan dan Pidana Anak (UU.No.11 tahun 2012), yakni melindungi hak-hak anak.4 Indonesia adalah pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (restorastivesalah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum justice) melalui sistem diversi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa  dan  negara.  Dalam  konstitusi  Indonesia,  anak  memiliki  peran  strategis  yang  secara  tegas dinyatakan  bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas  keberlangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan terhadap data primer, sekunder maupun tersier yang berhubungan  dengan  kepastian  hukum  tentang  eksistensi  harta  bersama  yang  merupakan  objek hutang  bersama  pasca  terjadinya  perceraian  melalui  analisis  dengan  menggunakan  peraturan perundang-undangan  dan  teori-teori  yang  telah  relevan.  Deskriptif  analitis,  yaitu  berusaha menggambarkan  atau  mendiskripsikan  peristiwa  dan  kejadian  tanpa  melakukan  hipotesa  dan perhitungan secara statistic. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Diversi adalah proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek  negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak  oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak
Abstract
The  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  is  the  most  comprehensive  legal  and  human  rights instrument  to  promote  and  criminalize  children  (UU.No.11  of  2012),  namely  protecting  children's rights.4 Indonesia is the implementation of solving problems of children who are in conflict with the law by implementing restorative justice (a restorative country that has ratified the Convention on the Rights of the Child (KHA) in 1990 which was approved by the General Assembly of justice) through a diversion system. Children are an integral part of human survival and the survival of a nation and state. In the Indonesian constitution, children have a strategic role which is expressly stated that the state guarantees  the  rights  of  every  child  to  survival,  growth  and  development  and  to  protection  from violence  and  discrimination.  Therefore,  the  best  interests  of  children  should  be  lived  as  the  best interests of humanity. The specification of the research used is descriptive analysis, namely describing the  results  of  the  research  with  complete  data  and  as  much  detail  as  possible.  The  description  is intended for primary, secondary and tertiary data related to legal certainty regarding the existence of joint  assets  which  are  the  object  of  joint  debt  after  the  divorce  through  analysis  using  laws  and regulations and relevant theories. Analytical descriptive, which attempts to describe or describe events and occurrences without making hypotheses and statistical calculations. Analytical descriptive, namely what is stated by the respondent in writing or verbally, as well as his real behavior, which is thoroughly researched and studied. Diversion is a process that has been recognized internationally as the best and  most  effective  way  of  dealing  with  children  in  conflict  with  the  law.  The  implementation  of Diversion is motivated by the desire to avoid negative effects on the soul and development of children by  their  involvement  with  the  criminal  justice  system.  The  implementation  of  diversion  by  law enforcement officials is based on the authority of law enforcement officials which is called discretion or discretion. The main thing to make children the potential of the State in the context of the survival and  glory  of  the  nation  is  the  government's  commitment  to  making  children  a  top  priority  in development. Police officers and the community must work together and build the same perception about diversion and restorative justice efforts.
Keyword: Diversion, Children, Law, Justice System
hukum yang disebut discretion atau diskresi. utama untuk menjadikan anak seba-gai potensi Negara dalam  rangka  keberlangsungan  kehidupan  dan  kejayaan  bangsa  adalah  bagaimana  komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Aparat kepolisian dan  masyarakat  harus bersinergi  dan  membangun  persepsi  yang  sama  tentang  upaya  diversi  dan restorative justice.
Kata Kunci: Diversi, Anak, Hukum,  Sistem Peradilan

## PENDAHULUAN
Anak memiliki derajat dan kedudukan yang harus di muliakan atau di junjung tinggi karena setiap anak yang terlahir harus mendapatkan perlindungan hukum secara khusus dalam  suatu  Perundang-undangan.  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  mendapatkan perhatian khusus oleh aparat Penegak Hukum. Berbagai upayapenanggulangan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum segera mungkin harus dilakukan. Usaha yang harus di tekankan  pada  saat  ini  yaitu  melalui  penyelenggaraan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Divertion dalam bahasa Belanda merupakan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Hambali, 2019).
Peralihan dalam Diversi  ini mempunyai keterkaitan  suatu  peralihan terhadap suatu proses  peradilan  kepada  masyarakat  sebagai  bantuan  pelayanan,  bisa  dilakukan  pada proses pengadilan maupun luar proses pengadilan. Adapun tujuan dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana anak ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi  anak  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  lebih  di  fokuskan  pertanggungjawaban  pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak dan kesejahteraan anak tersebut tanpa mengurangi kepentingan masyarakat guna kepentingan bersama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  memberikan  pengaturan  yang  jelas  dan  komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh (Setiawan, 2018).
Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan Pidana Anak (UU.No.11 tahun 2012), yakni melindungi hak-hak anak.4 Indonesia adalah pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum  dengan  penerapan  keadilan  restoratif  (restorastivesalah  satu  negara  yang  telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum justice) melalui sistem diversi (Saputra & Miswarik, 2021). Anak adalah bagian yang tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan  keberlangsungan  sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas  dinyatakan  bahwa negara menjamin hak  setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia (Ghoni & Pujiyono, 2020).
Anak  perlu  mendapat  perlindungan  dari  dampak  negatif  perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua
yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar alam kehidupan masyarakat yang sangat  berpengaruh  terhadap  nilai  dan  perilaku  anak.  Tidak  bisa  dipungkuri  bahwa kehidupan  anak  sangat  bergantung  pada  siapa  yang  merawat  atau  mengasuhnya  dan dimana ia dibesarkan (Ananda, 2018). Dalam hal ini dapat digambarkan sebagai kertas putih yang tergan-tung pada orang dewasa yang hendak menggoreskan tulisan. Hal ini tidak jauh berbeda  seperti  yang  ditunjuk-  kan  dalam  deklarasi  anak-anak,  karena  anak  belumlah dewasa  secara  fisik  dan  mental,maka  ia  memerlukan  pengawalan  dan  perlindungan khusus,termasuk perlindungan legal yang layak,sebelum dan sesudah lahir.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan terhadap  data  primer,  sekunder  maupun  tersier  yang  berhubungan  dengan  kepastian hukum  tentang  eksistensi  harta  bersama  yang  merupakan  objek  hutang  bersama  pasca terjadinya  perceraian  melalui  analisis  dengan  menggunakan  peraturan  perundang- undangan  dan  teori-teori  yang  telah  relevan.  Deskriptif  analitis,  yaitu  berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa  dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan  perhitungan  secara  statistic  (Hidayat  et  al.,  2021).  Deskriptif  analitis  yaitu  apa  yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis normatif maka pendekatan yang dilakuan adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.  Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan  akan  menghasilkan  penelitian  yang  lebih  akurat.  Data  yang diperlukan adalah data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian ini.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  studi  dokumentasi  dimana seluruh  data  sekunder  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  dikumpulkan  dengan mempergunakan  studi  pustaka  (library  research)  Pengolahan  data  dilakukan  untuk mempermudah analisis data yang telah,diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti:
Jadwal penelitian disusun untuk lebih terarahnya penelitian dan efisien waktu. Jadwal penelitian  juga  merupakan  serangkaian  daftar  tabel  yang  menunjukan  tahapan  secara lengkap  dari  persiapan,  pelaksanaan,  dan  penyusunan  laporan  dengan  memberkan keterangan waktu di dalamnya. Data yang diperoleh dalam penelitian  ini akan dianalisis secara kualitatif, pengertian Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian
fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya  terjadi  dibalik  peristiwa  nyata  tersebut.  Ukuran-ukuran  tidak  diserahkan kepada  peneliti  tetapi  diserahkan  seluruhnya  pada  hasil  temuan  di  lapangan.  Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang  dilakukan dalam penelitian (Sepud, 2020).
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, pengertian Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut.  Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya  pada  hasil  temuan  di  lapangan.  Penarikan  kesimpulan  akan  diperoleh  dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadap dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Dalam faktanya di Indonesia kasus terhadap anak  mencapai  33%.  Dari  fakta  tersebut  bahwa  perlunya  penyelesaian  kasus  yang  tepat sebagaimana  telah  diatur  dalam  perundang-undangan  yang  berlaku,  yakni  Undang- Undang Sistem Peradilan Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam  (1)  1959  UN  General  Assembly  Declaration  on  the  Rights  of  the  Child;  (2)  1966 International Covenant on Civil and Rights of the Child; (3) 1966 International Covenant on Economic,  Social  &  Cultural  Right;  (4)  1989  UN  Convention  on  the  Rights  of  the  Child. Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan Pidana Anak (UU.No.11 tahun 2012), yakni melindungi hak-hak anak.
Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk  mengakomodir  ketentuan  diversi  dalam  peraturan  perundang-undangan  anak  di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrumen dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 yaitu  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/keluarga  korban  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama  sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
Penyelesaian  tindak  pidana  anak  dengan  cara  diversi  dan  Keadilan  restoratif,  jelas bertentangan  dengan  asas  legalitas  dan  asa  kepastian  hukum  (rechtzakerheid).  Sebeb, keadilan restoratif hasil akhirnya bukan pemidanaan atau hukuman penjara, tetapi, keadilan
restoratif  fokus  pada  perbaikan  dan  pemulihan  keadaan  korban  pasca  terjadinya  suatu tindak pidana Sebagai ganti dari sanksi hukumnya, pelaku tindak pidana dapat menganti dengan membayar ganti rugi, kerja sosial, atau tindakan-tindakan yang masih dalam batas kewajaran yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, barulah ada landasan hukum yang jelas tentang pelaksanaan Diversi.
Diversi dalam sistem peradilan pidana anak Pasal 1 angka 1 UU SPPA menyebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan  sampai  dengan  tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Menurut Peradilan anak bertujuan memberikan yang  paling  baik  bagi anak, tanpamengorbankan  kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Dalam UU SPPA, seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 1 angka 3 UU SPPA menjelaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam UU SPPA tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara diversi, atau pengalihan penyelesaian perkara di luar peradilan, hal  ini  sebagaimana  diatur  Pasal  1  angka  7  UU  SPPA,  yang  menyatakan  bahwa  “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.
Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak.  Perlindungan  terhadap  anak  ini  juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak- anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak  hukum.  Tidak  hanya  anak  sebagai  pelaku,  namun  mencakup  juga  anak  yang sebagai korban dan saksi (Mansari et al., 2022). Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem- sistem peradilan pidana anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang  berkaitan  dengan  penanganan  ABH,  namun  lebih  mengutamakan  perdamaian daripada  proses  hukum  formal  yang  mulai  diberlakukan  2  tahun  setelah  UU  SPPA diundangkan atau 1 agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 tahun 2014).
Melalui pemberlakukan Pasal 3 Perma Diversi, secara prinsip tidaklah selaras dengan tujuan pengupayaan diversi yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA. Pada butir b tujuan diversi, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tujuan diversi adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dengan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Kehadiran
ketentuan Pasal 3 Perma Diversi menunjukkan bahwa proses peradilan pidana telah berjalan dan  dilaksanakan  oleh  penyidik  dan  penuntut  umum,  sebagai  akibat  tindakan  yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam dengan pidana di atas 7 tahun. Jika peraturan pelaksana dari UU SPPA hanya mengacu kepada Perma Diversi, maka penerapan diversi terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 7 tahun seperti tindak pidana narkotika, bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan diversi yang diamanatkan oleh UU SPPA.
Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang  tua/Walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/Walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan, Pekerja  Sosial  Profesional,  perwakilan  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  lainnya) untuk mencapai kesepakatan Diversi  melalui  pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi  dan Restoratif Justice Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yangterkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta  pembimbing  kemasyarakatan  atau  balai  pemasyarakatan,  Advokat  atau  pemberi bantuan, lembaga pembinaan. Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan, Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum Yng berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama faktor kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial Indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
Pengawasan  masyarakat  untuk  pelaksanaannya.  Undang-undang  No.3  Tahun  1997 Tentang  Pengadilan  Anak  menyebutkan  tentang  “anak  yang  berkonflik  dengan  hukum”. Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dilatarbelakangi  oleh  lingkungan  sosial  dimana  ia hidup,  tumbuh  dan  berkembang.  Lingkungan  social  inilah  yang  menjadi  tempat  anak melakukan  kegiatan  hariannya,  lingkungan  sosial  ini  yang  selalu  dilihat,  didengar  dalam pengalaman anak. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkuri bahwa lingkungan sosial dapat menjadi  faktor  yang  memungkinkan  anak  melakukan  tindakan  kekerasan,  yang  dalam banyak kasus sering masuk dalam kategori tindak pidana (delict). berkonflik dengan hukum dipaksa mengikuti prosedur yang lazim diikuti oleh orang dewasa. Situasi ini memungkinkan anak berada dalam keterpaksaan dimana ia harus melalui proses pemeriksaan yang telah menjadi  kebiasaan  dari  oknum  kepolisian  dalam  melakukan  penyidikan  maupun penyelidikan dalam menangani kasus pidana (Amnesti, 2019).
Upaya perlindungan hukum terhadap  anak yang  berhadapan  dengan hukum perlu yang  secara  terus  menerus  diupayakan  demi  tetap  terpeliharanya  kesejahteraan  anak mengingat  anak  merupakan  salah  satu  aset  berharga  bagikemajuan  suatu  bangsa  di kemudian hari. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat di
artikan  sebagai upaya  perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan  dan hak asasi anak.  Jadi masalah  perlindungan hukum bagi anak mencakup  lingkup yang  sangat luas. Hak-hak anak menurut Undang-Undangn  Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undanng  Nomor  23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal  4  (empat)  sampai  dengan  pasal  18  (delapan  belas).  Kesepakatan  Diversi  untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa  korban,  atau  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai  upah  minimum  provinsi setempat  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  9  ayat  (2)  dapat  dilakukan  oleh  penyidik bersama pelaku dan/atau keluarga, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada  seseorang  untuk  memperbaiki  kesalahan.  Petugas  dalam  melaksanakan  diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasive dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Diversi dilakukan dengan alasan untuk  memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui  sebuah  penelitian  terhadap  keadaan  dan  situasi  untuk  memperoleh  sanksi  atau tindakan  yang  tepat  (appropriate  treatment).  Pelaksanaan  diversi  oleh  aparat  penegak hukum  didasari  oleh  kewenangan  aparat  penegak  hukum  yang  disebut  discretion  atau dalam bahasa Indonesia diskresi (Ariani et al., 2019).
Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal  lainnya.  Untuk  tindak  pidana  yang  serius  seperti  pembunuhan,  pemerkosaan, pencurian  dengan  kekerasan,  polisi  melanjutkan  proses  ke  pengadilan  atau  melakukan penahanan.  Anak  dibedakan  tempat  penahannya  dengan  orang  dewasa  pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak,  pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, pelindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat (Pradityo, 2016).
Anak  pelaku  tindak  pidana  yang  menurut  penilaian  keseriusan  tindak  pidananya selanjutnya  akan  diproses  oleh  pihak  penuntut  umum  untuk  dilanjutkan  ke  proses persidangan.  Jaksa  penuntut  umum  setelah  mendapatkan  laporan  dari  penyidik  tentang kasusnya maka  penuntut umum membuat rencana penuntutan terhadap kasus tersebut. Penuntut  umum  dalam  melakukan  penuntutan  awalnya  mengajukan  rencana  tuntutan terhadap anak untuk diserahkan kepada pimpinan selanjutnya pimpinan akan memberikan tanggapan atas rencana penuntutan yang diajukan. Keputusan tuntutan yang telah disetujui inilah yang akan diajukan ke lembaga pengadilan sebagai proses pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pihak pengadilan (Balla, 2022).
Pelaksanaan  konsep  diversi  dilakukan  dengan  tujuan  menghindarkan  anak  dari implikasi  negative  sistem  peradilan  pidana  yang  ada,  menghindarkan  anak  akan  masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang, telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkem-bangan lingkungan pergaulan yang ada. Konsep  diversi  dikembangkan  hampir  diseluruh  negara,  karena  konsep  diversi  ini menunjukan  adanya  keberhasilan  dalam  menyelamatkan  dan  memberikan  perlindungan terhadap anak (Rizal, 2019).
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahaan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan  kegiatan  rekreasional;  pembebasan  dari  penyiksaan,penghukuman,  atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang  paling  singkat;  pemberian  keadilan  di  muka  pengadilan  anak  yang  objektif,  tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  seorang  anak  yang  sedang  terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana,sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mem- pertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.
Apabila Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi  beserta  Kesepakatan  Diversi  kepada  ketua  pengadilan  negeri  untuk  dibuat penetapan.Sebaliknya, apabilaproses Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan
dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Anak yang ditangkap wajib dititipkan di LPKS. Biaya bagi setiap  Anak  yang  ditempatkan  di  LPKS  dibebankan  pada  anggaran  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Syarifuddin, 2021).
Tugas  penuntutan  dilaksanakan  oleh  Penuntut  umum  yang  melakukan  tugas penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses Diversi berhasil mencapai  kesepakatan,  Penuntut  Umum  menyampaikan  berita  acara  Diversi  beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam proses Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
Oleh  karena itu dibutuhkan  suatu acara dan prosedur di  dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian  perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan  keadilan  restoratif,  melalui  suatu  pembaharuan  hukum  yang  tidak  sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada,  sehingga  semua  tujuan  yang  dikehendaki  oleh  hukum  pun  tercapai  (Suwarni  & Hermawan, 2023). Salah satu bentuk  mekanisme  restoratif justice tersebut adalah  dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”.  Sehingga  diversi  khususnya  melalui  konsep  restoratif  justice  menjadi  suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan  wali.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Indonesia  mengesahkan  beberapa  undang- undang seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan.

## SIMPULAN
Diversi adalah proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh  keterlibatannya  dengan  sistem  peradilan  pidana.  Pelaksanaan  Diversi  oleh  aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau  diskresi.  utama  untuk  menjadikan  anak  seba-gai  potensi  Negara  dalam  rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Aparat kepolisian dan masyarakat harus bersinergi dan membangun persepsi yang sama tentang upaya diversi dan restorative justice. Upaya diversi bertuJuan untuk memberikan alternatif penyelesaian
suatu perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan, sehingga antara pihak korban, pelaku,  keluarga  korban,  keluarga  pelaku  dan  masyarakat  di  berikan  pemaha-man  yang sama Aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak, agar meningkatkan perannya dalam memperhatikan nasib dan kepentingan pelaku anak. Sehingga tidak hanya memperhatikan  hak-hak  sebagai  korban  saja  untuk  dilindungi,  tetapi  juga  hak-hak  anak sebagai pelaku dapat benar-benar dilindungi..

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, A. (2017). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan ….
Amnesti,  S.  K.  W.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Kumulasi  Gugatan  Cerai  Dan  Itsbat  Nikah  Di Pengadilan  Agama  Magelang. Amnesti  Jurnal  Hukum,  1(1),  18 – 28. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37729/Amnesti.V1i1.178
Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap  Curanmor Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor: B/346/2016/Reskrim).
Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 100 – 112.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23887/Jatayu.V2i2.28776
Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3),
215 – 220. Http://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/View/88
Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan  Hukum  Melalui  Implementasi  Diversi  Di  Indonesia. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 331 – 342. Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V2i3.331-342
Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System). Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 15 – 30.
Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2). Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.33603/Hermeneutika.V5i2.5704
Ila, L. T., Ikhwan, A., & Irawan, M. D. (2023). Implementasi Metode Breadth First Search Pada Sistem Pakar Rekomendasi Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama. J-Sisko Tech (Jurnal
Teknologi  Sistem  Informasi  Dan  Sistem  Komputer  Tgd),  6(1),  108. Https://Doi.Org/10.53513/Jsk.V6i1.7419
Kadir,  A.,  Ahmad,  K.,  &  Poernomo,  S.  L.  (2020).  Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Journal Of Lex Generalis (Jlg), 1(6), 901 – 911. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52103/Jlg.V1i6.234
Kramme, M. (2021). Private Divorce In Light Of The Recast Of The Brussels Iibis Regulation.
Zeitschrift  Für  Das  Privatrecht  Der  Europäischen  Union , 18(3),  101 – 106. Https://Doi.Org/10.9785/Gpr-2021-180304
Lubis,  M.  A.,  &  Siregar,  S.  A.  (2020).  Restorative  Justice  Sebagai  Model  Perlindungan Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. Pkm  Maju  Uda,  1(1),  8 – 24. Https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Pkmmajuuda/Article/View/700
Mansari, Sari, E., & Abdul Muthalib, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri Dan Anak. Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 9(2), 306 – 322. Https://Doi.Org/10.32505/Qadha.V9i2.3903
Mayasari, N. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Terjadinya  Perselisihan  Dan  Pertengkaran  Terus  Menerus  Yang  Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 1090/Pdt. G./2021/Pa. Dmk). Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/24781
Nuriyyatiningrum, M. H. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan  Agama  Purwodadi. Jurnal  Lentera:  Kajian  Keagamaan,  Keilmuan  Dan Teknologi, 18(2), 126 – 138. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.29138/Lentera.V18i2.138 Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5(3), 319. Https://Doi.Org/10.25216/Jhp.5.3.2016.319-330
Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 1.
Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P1-14
Rizal,  S.  S.  (2019).  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  Dan  Biaya  Ringan  Dalam  Gugatan Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Pamekasan:  Kajian  Putusan  Nomor  0862/Pdt. G/2015/Pa. Pmk. At-Turas: Jurnal Studi Keislaman,
6(1), 77 – 96.
Https://Www.Ejournal.Unuja.Ac.Id/Index.Php/At-Turas/User/Register
Rohman,  S.  (2021).  Analisis  Putusan  No.  0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr  Tentang  Harta  Akibat
Perceraian. Isti`Dal : Jurnal Studi Hukum Islam, 8(1), 68 – 92. Https://Doi.Org/10.34001/Istidal.V8i1.2589
Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Inicio Legis, 2(1).
Https://Doi.Org/10.21107/Il.V2i1.11071 Sepud, I. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Brawijaya University. Setiawan,  D.  A.  (2018).  Efektivitas  Penerapan  Diversi  Terhadap  Penanganan  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana  Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dih: Jurnal Ilmu Hukum, 13(26). Https://Doi.Org/10.30996/Dih.V0i0.1585
Silitonga,  L.  H.  N.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Dikabulkannya  Gugatan  Perceraian  Atas Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 257/Pdt. G/2018/Pn. Mdn). Jurnal Civil Law Usu, 1(5).
Sinaga,  E.  Y.  (2016).  Penerapan  Diversi  Pada  Tahap  Penuntutan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Badamai Law Journal, 1(2), 201 – 220.
Suwarni, S., & Hermawan, S. H. K. (2023). Kajian Yuridis Tentang Perceraian Dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt. G/2022/Pn. Smn. Book Chapter  2023.  Https://Doi.Org/Https://Www.Ejournal.Unuja.Ac.Id/Index.Php/At- Turas/User/Register
Syarifuddin,  S.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Akibat Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt. G/2018/Pn. Lbp). Jurnal Hukum Kaidah: Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan  Masyarakat,  21(1),  38 – 52. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30743/Jhk.V21i1.4401
Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Hukum,  35(2),  165. Https://Doi.Org/10.26532/Jh.V35i2.11052