## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 19, Nomor 1, Februari 2019, (Halaman 139-146) DOI 10.33087/jiubj.v19i1.572 ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print)

## Perbandingan Sistem Kesehatan di Negara Berkembang dan Negara Maju

## Ririn Noviyanti Putri
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Email : ririnnoviyanti95@gmail.com

## ABSTRACT
The  health  system  is  a  term  that  includes  personal,  institutions,  financing,  information,  commodities  and Government  governance  strategy  in  providing  prevention  and  treatment  services  to  the  community.  The  health system  was  created  with  the  aim  of  can  respond  to  the  needs  and  expectations  of  the  community-owned healthcare  in  fulfillment  of  a  fair  and  equitable.  Then,  good  healthcare  in  developing  countries  as  well  as developed countries do need a reform, reorientation, and revitalization. This study aimed to know the comparison of health systems in developed and developing countries. Analysis study of the writing is done through literature review. Developing countries and developed countries experienced many challenges in building a strong health system and reliable. Health systems in developed countries look better compared to developing countries, it can be seen from the public health status and health problems. Health systems in each country vary greatly, but one has  the  same  objective  namely  to  enhance  public  health  degrees  extended.  Every  developed  country  or developing  country  has  pros  and  cons  of  each  of  any  health  system  that  has  been  applied.  The  success  of  a health  system  of  a  country  depends  on  the  spirit,  dedication,  perseverance,  hard  work,  good  teamwork,  ability (Human  Resources,  facilities),  the  sincerity  of  the  organizers,  as  well  as  the  participation  of  the  community  in order to achieve Universal Health Coverage in increasing degrees of better public health.

## Keywords:
health systems; developing countries; developed countries; universal health coverage

## PENDAHULUAN
Sistem kesehatan merupakan suatu istilah yang mencangkup personal, lembaga, komoditas,  informasi,  pembiayaan  dan  strategi tata  pemerintah  dalam  memberikan  layanan pencegahan dan pengobatan kepada masyarakat.  Sistem  kesehatan  dibuat  dengan tujuan  dapat  merespon  kebutuhan  dan  harapan yang  dimiliki  masyarakat  dalam  pemenuhan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Hal ini tertuang dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa  “setiap  orang  berhak  hidup  sehat  serta berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan”, Pasal  28  H  angka  (1)  “negara  bertanggung jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan bagi  seluruh  warga  negaranya” (Sarwo YB, 2012).
Sistem  kesehatan  menurut  Organisasi Kesehatan  Dunia  (WHO)  merupakan  “sebuah kegiatan yang bertujuan dalam mempromosikan, memulihkan,  atau  menjaga  kesehatan”.  Sistem kesehatan  yang  baik  sangat  penting  dalam mencapai Millennium Development Goals (MDGs). World Health Organization (WHO) telah mengidentifikasi  6  komponen  yang  harus diperlukan dalam menetapkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesehatan.  Negara-negara  berkembang  telah banyak menghadapi tantangan dalam membangun  sistem  kesehatan  yang  kuat  dan handal.  Tantangan  yang  dihadapi  antara  lain pembiayaan  pelayanan  kesehatan  yang  tidak memadai,  kurangnya  koordinasi  antar  lembaga, serta  kurangnya  tenaga  kesehatan  (Gotama Indra, et all, 2010).
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari  240  juta  jiwa  Indonesia  berada  di  peringkat keempat  dunia.  Terjadi  pergeseran  demografis pada  populasi  usia  kerja  yang  meningkat  relatif terhadap  populasi  lainnya.  Indonesia  juga termasuk  status  ekonomi  yang  berpenghasilan menengah  ke  bawah.  Dari  sistem  pemerintahan dan  politik  Indonesia  juga  mengalami  transisi  di Tahun  1998  dari  sistem  demokrasi  otoriter sekarang menjadi demokrasi reformasi. Perubahan  tersebut  juga  mempengaruhi  sistem kesehatan  di  Indonesia  (Mahendradhata,  Yodi, et all, 2017).
Prinsip  pelayanan  kesehatan  masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan preventif.  Pelayanan  promotif  adalah  upaya meningkatkan  kesehatan  masyarakat  agar  lebih baik  dan  pelayanan  preventif  merupakan  upaya dalam mencegah masyarakat agar terhindar dari suatu  penyakit  (Setyawan  Budi,  2018). Krisis ekonomi di Indonesia berdampak pada pelayanan  kesehatan.  Maka  dari  itu  pelayanan kesehatan melakukan sebuah reformasi, reorientasi,  dan  revitalisasi  (Juanita,  2015). Reformasi  kebijakan  pembangunan  kesehatan telah  dilakukan.  Reformasi  Sistem  Kesehatan Nasional (SKN) telah memberikan suatu perubahan  dalam  pembangunan  kesehatan  di Indonesia.  Kebijakan  dari  SKN  ini  telah  banyak melakukan  perubahan,  salah  satunya  dalam  hal perubahan  subsistem  upaya  kesehatan  dan pembiayaan  kesehetan  (Gotama  Indra,  et  all, 2010).
Salah satu indikator pelayanan kesehatan adalah  lamanya  waktu  tunggu.  Lama  waktu
tunggu  ini  dihitung  dari  saat  mendaftar  sampai mendapatkan pelayanan medis. Hasil SUSENAS  2016  memperlihatkan  bahwa  waktu tunggu diatas 30 – 60 menit diakui oleh 37,05% pasien rawat jalan, sedangkan pasien rawat inap lebih  besar  yaitu  45,43%.  Pengeluaran out  of pocket juga  didapat  rata-rata  untuk  rawat  jalan baik yaitu Rp.97.487,07. Sedangkan untuk rawat inap cukup besar yaitu mencapai Rp 2.735.803,72 (BPS, 2016).
Selain  masalah  penyakit  menular  dan akses  pelayanan  kesehatan,  sistem  jaminan kesehatan  juga  menjadi  perhatian  serius. Dengan mengusung sistem gotong royong BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan  menyatakan  total  biaya  jaminan kesehatan  dari  tahun  2014  s.d  2016  terus meningkat.  Tahun  2014  dengan  biaya  total  42 Triliun rupiah untuk peserta 133,4 juta penduduk.  Tahun  2016  mencakup  pelayanan untuk  171,9  juta  penduduk  dengan  biaya  69 triliun rupiah (Idris, Fachmi Prof, 2017).
Pembiayaan  kesehatan  yang  kuat,  stabil dan  berkesinambungan  sangat  berpengaruh dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan guna  mencapai  tujuan  penting  pembangunan kesehatan  di  suatu  negara  yakni  pemerataan dalam pelayanan kesehatan dan akses ( equitable access to health care ) serta pelayanan  yang  berkualitas  ( assured  quality ). Reformasi  kebijakan  sistem  kesehatan  di  suatu negara sangat berdampak positif pada kebijakan pembiayaan kesehatan dalam menjamin terselenggaranya kecukupan ( adequacy ), pemerataan  ( equity ),  efisiensi  ( efficiency )  dan efektifitas ( effectiveness ) dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. (Setyawan Budi, 2018)

## METODE PENELITIAN
Analisis kajian dari penulisan ini dilakukan melalui literatur  review terkait  dengan  masalah sistem  kesehatan  yang  ada  di  beberapa  negara maju  dan  negara  berkembang,  baik  dari  sudut sistem  kesehatannya  itu  sendiri  yaitu  lembaga, komoditas,  informasi,  pembiayaan  dan  strategi tata  pemerintah  dalam  memberikan  layanan pencegahan dan pengobatan kepada masyarakat. Literature  review ini  dilakukan dengan  berbagai  sudut  pandang,  teori,  jurnal dan  artikel  untuk  mempelajari  dan  mengetahui perbandingan dari sistem kesehatan yang dianut oleh  beberapa  negara  maju  maupun  negara berkembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Kesehatan di Negara Berkembang Indonesia
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara berkembang  yang  telah  menghadapi  beberapa perubahan dan tantangan strategis yang mendasar.  Tujuan  bangsa  Indonesia  tertuang
dalam pembukaan UUD 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional termasuk  pembangunan  kesehatan.  Dalam mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan  memerlukan  dukungan  dari  Sistem Kesehatan  Nasional  yang  kuat.  SKN  dijadikan sebuah  acuan  dalam  pendekatan  pelayanan kesehatan  primer.  Hal  ini  merupakan  sebuah pendekatan  yang  tepat  untuk  mencapai  derajat kesehatan  masyarakat  yang  diformulasikan sebagai  visi  Indonesia  Sehat  (Adisasmito  Wiku, 2009).
Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna  menjamin  tercapainya  derajat  kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai  tujuan  pembangunan  kesehatan, maka  pengelolaan  kesehatan  dilaksanakan melalui  subsistem  kesehatan  yang  terbagi  ke dalam beberapa bagian, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan  kesehatan,  sumber  daya  manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan,  manajemen,  informasi  dan  regulasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2012).
Sistem  kesehatan  suatu  negara  sangat dipengaruhi  oleh  kebijakan-kebijakan  kesehatan yang  ditetapkan  oleh  penentu  kebijakan  baik pemerintah  atau  swasta.  Kebijakan  kesehatan itu  sendiri  dipengaruhi  oleh  segitiga  kebijakan yakni  konteks  (faktor  ekonomi,  sosial  budaya, politik), konten/isi, proses pengambilan kebijakan dan aktor yang berperan ( policy elites) (Buse,  Kent,  et  all,  2005) . SKN  Indonesia memiliki  3  landasan  meliputi  landasan  idiil  yaitu Pancasila,  landasan  konstitusional  yaitu  UUD Negara  RI  khususnya  pasal  28  dan  34,  dan landasan operasional yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan  (Peraturan  Presiden Republik Indonesia, 2012).
World  Health  Report 2000  yang  berjudul Health System : Improving Performance menetapkan  tujuan  normative  sistem  pelayanan kesehatan, yakni (Siswanto, 2010):
a.  Peningkatan  status  kesehatan  ( goodness  of health )
b.  Peningkatan  mutu  pelayanan  kesehatan ( responsiveness )
c.  Peningkatan  keadilan  dalam  pembiayaan kesehatan ( fairness of health financing ) Universal  Coverage (cakupan  semesta) merupakan  suatu  sistem  kesehatan  yang bertujuan untuk masyarakat dalam mendapatkan akses  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  serta dengan  biaya  yang  terjakau  oleh  masyarakat, antara  lain  pelayanan  kesehatan  promotif, preventif,  kuratif  dan  rehabilitative  (Siswanto,
2010).  Cakupan  semesta  terbagi  atas  dua elemen  yakni  akses  pelayanan  kesehatan  yang adil  dan  bermutu  dan  perlindungan  risiko finansial  (WHO,  2005). Sedangkan  cakupan semesta  terkait  sistem  pembiayaan  terbagi  atas 3  kategori,  yakni  pembayaran  tunggal  ( single payer ), pembayaran ganda ( two-tier, dual health care system ), dan sistem mandat asuransi (Murti Bhisma, 2011).
Salah  satu  dampak  positif  dari  jaminan kesehatan semesta berupa peningkatan utilisasi pelayanan, namun diduga mengakibatkan moral hazard  dan  penurunan  motivasi  di  sisi  para penyedia layanan.  Masalah  utama  yang  ditemui biasanya  adalah sustainability dari  sistem berobat  gratis  karena  kurang  diperhitungkannya kebutuhan  anggaran  dan  lemahnya  mekanisme pengendalian  biaya.  Kebijakan  berobat  gratis bahkan  dianggap  hanya  suatu  kebijakan  yang bersifat  politis  untuk  memenuhi  ‘janji  pemilu’ yang  justru  merugikan  sistem  kesehatan  (Dewi, Shita, 2013).
Tujuan  perencanaan  dan  pengaturan pembiayaan  kesehatan  yang  memadai  dapat membantu  memobisasikan  sumber  pembiayan kesahatan,  mengalokasi  dengan  rasional  serta dapat  digunakan  secara  efektif  dan  efisien. Pembiayaan  kesehatan  mempunyai  kebijakan dengan mengutamakan pemerataan serta berfokus  pada  masyarakat  yang  tidak  mampu ( equitable  and  pro  poor  health  policy )  yang dapat  membantu  mencapai  akses  kesehatan yang  universal  (Setyawan  Budi,  2018).  Sistem kesehatan  di  Indonesia  didukung  dengan pembiayaan  pemerintah  yang  bersumber  dari pemerintah  pusat  maun  pemerintah  daerah. Anggaran  dari  pemerintah  pusat  disalurkan melalui DAU, DAK, DAK non fisik, serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan anggaran  dari  pemerintahan  daerah  dalam bentuk  dukungan  program  pusat  maupun  untuk pembiayaan  program  inovasi  daerah  sendiri. Pengelola sistem pembiayaan di Indonesia yakni kementerian kesehatan sebagai regulator, monitor  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  sistem kesehatan.  Sedangkan  badan  pengumpul  dan penyalur  premi  melalui  kapitasi  dan  INA  CBG’S adalah BPJS (Dewi Shita, 2017).
Permasalah  yang  timbul  dari  pembiayaan kesehatan  antara  lain  kurangnya  dana  serta adanya  peningkatan  dana.  Kurangnya  dana terjadi  karena  terdapatnya  inefisiensi  dalam pengelolaan pembiayaan dan alokasi dana yang salah.  Sedangkan  yang  dimaksud  peningkatan biaya  yaitu  adanya  trend  peningkatan  teknologi kedokteran sebagai penegak diagnosis ( evidence bases ) yang menyebabkan konsekuensi  biaya,  serta tren  suppy  induce demand yang  banyak  marak  sekarang  ini (Trisnantoro  L,  2014).  Selain  itu,  dominasi pembiayaan dengan mekanisme fee for service,
dan  masih  kurangnya  dalam  mengalokasikan sumber-sumber  dan  pelayanan  itu  sendiri  ( poor management  of  sesources  and  services ) (Depkes, 2009).
Sistem  Kesehatan  di  Indonesia  untuk sekarang sudah menuju ke arah yang lebih baik, meskipun  masih  banyak  terdapat  banyak macam  kendala.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari terdapatnya peningkatan status kesehatan masyarakat.  Akan  tetapi,  meskipun  terjadi peningkatan  status  kesehatan  masyarakat, namun  masih  diperlukan  upaya  percepatan pencapaian  indikator  kesehatan  dalam  rangka mengejar  ketertinggalan  dari  negara  lain, sehingga  SKN  masih  perlu  terus  dilakukan evaluasi dan perbaikan.
Akses  pelayanan  kesehatan  yang  adil menggunakan  prinsip  keadilan  vertikal.  Prinsip keadilan  vertikal  menegaskan,  kontribusi  warga dalam pembiayaan kesehatan ditentukan berdasarkan  kemampuan  membayar  ( ability  to pay ),  bukan  berdasarkan  kondisi  kesehatan/ kesakitan  seorang.  Dengan  keadilan  vertikal, orang  berpendapatan  lebih  rendah  membayar biaya  yang  lebih  rendah  daripada  orang berpendapatan  lebih  tinggi  untuk  pelayanan kesehatan  dengan  kualitas  yang  sama.  Dengan kata  lain,  biaya  tidak  boleh  menjadi    hambatan untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang dibutuhkan ( needed care, necessary care ) (Murti Bhisma, 2011).

## Malaysia
Malaysia  negara  berpenduduk  terbanyak ke 43 dan negara dengan daratan terluas ke-66 di  dunia  dengan  jumlah  penduduk  kira-kira  27 juta  dan  luas  wilayah  melebihi  320.000  km 2 . Berbeda  dengan  Indonesia  yang  melaksanakan jaminan  kesehatan  semesta  pada  tahun  2014 dan  baru  akan  merampungkan  total  populasi pada  tahun  2019,  negara  tetangga  Malaysia justru  sudah  melaksanakannya  sejak  tahun 1990an  (Idris  Haerawati,  2017).  Namun  adanya beberapa isu krusial melibatkan kenaikan biaya, keberlanjutan  jangka  panjang,  kenaikan  pajak, efisiensi  dan  harapan  masyarakat  akan  kualitas pelayanan  yang  lebih  tinggi,  Malaysia  merubah sistem  kesehatannya  dari  layanan  kesehatan yang  sebelumnya  didominasi  pemerintah,  saat ini  justru  lebih  besar  melibatkan  sektor  swasta (Chongsuvivatwong, Virasakdi, et all, 2011).
Malaysia juga mengembangkan kesehatan sebagai  daya tarik wisatawan berkunjung ke negaranya. Jarak yang tidak jauh dari Indonesia yang memiliki 240 juta penduduk, membuat Malaysia meningkatkan kualitas rumah sakitnya.  Salah  satu  penghargaan  Malaysia adalah memenangkan Medical Travel Destination  of  The  Year 2015  di International Medical  Travel  Journal (IMTJ).  Tidak  heran  jika Malaysia  terutama  Kuala  Lumpur  dan  Penang
jadi  negara  tujuan  utama  untuk  berlibur sekaligus  menjaga  kesehatan  ( medical  check up ) (Futuready, 2016).
Malaysia sistem pembiayaan kesehatannya  lebih  maju  dibandingkan  dengan Indonesia,  karena  Malaysia  merupakan  negara persemakmuran  Inggris.  Pada  tahun  1951 malaysia  mewajibkan  tabungan  wajib  bagi pegawai yang nantinya dapat digunakan sebagai tabungan  dihari  tua.  Sedangkan  warga  yang tidak  diwajibkan  akan  difasilitasi  oleh  sebuah lembaga yakni EPF ( Employee Provident Fund ). Lembaga SOSCO ( Social Security Organization ) menjamin  warga  yang  mendapat  kecelakaan kerja atau pensiunan cacat (Purwoko Bambang, 2014).
Sistem  pembiayaan  kesehatan  yang  ada di  Malaysia  terdiri  dari  kesehatan  publik  dan kesehatan privat. Sumber dana untuk kesehatan publik  berasal  dari  pajak  masyarakat  kepada pemerintah federal, anggaran pendapatan negara,  serta  lembaga  SOSCO  dan  EPF,  yang mana  dana  yang  ada  tersebut  disalurkan  untuk program keehatan preventif dan promotif.pemerintah Malaysia menetapkan Universal  Coverage untuk  program  kesehatan kuratif  dan  rehabilitative,  yang  mana  semua masyarakat  dijamin  pelayanan  kesehatannya denganmembayar  iuran  sebesar  1  RM  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dari  dokter umum,  sedangkan  untuk  pelayanan  dari  dokter spesialis  sebesar  5  RM.  Akan  tetapi  sistem pembiayaan  kesehatan  di  Malaysia  ini  tidak termasuk  dalam  kategori  penyakit  berat  yang membutuhkan  biaya  pengobatan  yang  tinggi (Jaafar, Safurah Noh, et all, 2013).
Pemerintah malaysia membebaskan pajak untuk  alat  kesehatan  dan  obat-obatan,  yang berdampak  pada  biaya  operasional  di  Malaysia yang  menjadi  murah.  Pemerintah  Malaysia membatasi  praktik  dokter  yang  hanya  satu tempat,  sehingga  dokter  harus  memilih  akan praktik di pelayanan kesehatan milik pemerintah atau  milik  swasta.  Selain  itu,  dengan  adanya feed  back atau  pemasukan  dari  dokter  yang tinggi,  tentu  akan  mempengaruhi  kualitas pelayanan. Untuk mengklaim pembiayaan kesehatan,  rumah  sakit  pemerintah  melihat besarnya  pengeluaran  yang  terjadi  di  tahun sebelumnya dan kemudian rumah sakit tersebut baru  bias  untuk  mengajukan  anggaran  kepada Kementerian  Kesehatan  / Ministry  of  Health (MoH) (WHO, 2005).
Thailand Thailand memulai sistem jaminan kesehatan  di  negaranya  sejak  tahun  1990an yang  saat itu  baru  mencakup  16% dari  populasi (pegawai negeri dan pekerja formal), pada tahun 2002,  sudah  mencakup  seluruh  penduduk (National  Health  Security) yang  diperkirakan
sudah  mencakup  75%  dari  seluruh  penduduk. 23 Semenjak  tahun  2002  tersebut  Thailand  telah mencapai Universal  Health  Coverage sebagai sistem  kesehatan  di  negaranya.  Sedangkan pada tahun 2009, penduduk Indonesia sebanyak 30,1% untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masih mengeluarkan uang secara out of pocket . Thailand  dalam  mencapai  sistem  kesehatan universal  health  coverage ,  hampir  setegah decade  mengalami  evolusi  sejarah  yang  cukup panjang,  evolusi  tersebut  dimulai  dari  sitem pembiayaan  secara  out  of  pocket  sampai bertahap mencapai sistem pembiayaan di muka. Thailand  telah  menguji  dan  memperkenalkan berbagai sistem pembiayaan untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  (Indrayathi PA, 2016) Thailand dalam mencapai sistem kesehatan  UHC,  masyarakatnya  sebanyak  99% dilindungi  dengan  3  skema,  yaitu Universal Health  Coverage (cakupan  semesta  75%), Social Health Insurance for formal private sector (skema  asuransi  kesehatan  untuk  pegawai swasta  20%),  dan Civil  Servant  Medical  Benefit Scheme (skema  asuransi  kesehatan  untuk  PNS 5%) . Strategi  pembiayaan  yang  baik  sangat dibutuhkan  untuk  mendukung  skema  tersebut. Thailand  membuat  salah  satu  strategi,  yakni menghilangkan  kendala  keuangan,  yang  mana strategi  tersebut  mempunyai  resiko  yang  besar untuk memperluas skema UHC bagi masyarakat yang  belum  memiliki  asuransi  kesehatan,  agar dapat  dengan  sukarela  menggabungkan  kartu asuransi  dengan  kartu  identitas  lain  (LIC) (Indrayathi PA, 2016).
Sistem  pelayanan  rujukan  merupakan sistem  pelayanan  kesehatan  yang  diterapkan oleh  Thailand.  Sistem  tersebut  dimulai  dari primary care unit sebanyak ≤ 8000 PCU, rumah sakit  distrik  atau  biasa  disebut  rumah  sakit sekunder  dan  tersier  sebanyak  800  unit  di  level provinsi  maupun  rumah  sakit  pendidikan. Sedangkan  rumah  sakit  promotif  dan  preventif yakni merupakan PCU yang mana PCU ini harus mempunyai  standard  layanan  minimum  yang harus ditetapkan secara nasional. Pengembangan  infrastruktur  dibutuhkan  dalam implementasi  sistem  UHC.  Selain  itu  dalam pengimplementasian  ini  juga  dibutuhkan  SDM yang berkualitas serta bersedia bekerja sepenuh hati,  yang  mana  SDM  tersebut  memerlukan motivasi  dan passion dalam  memberikan pelayanan semaksimal mungkin pada masyarakat.  Thailand  mempunyai  health  center, yang  mana  SDM  berkualitas  tersebut  diletakkan di  perdesaan.  SDM  tersebut  merupakan  tenaga kesehtan  maupun  non  kesehatan  yang  akan dilatih  dalam  memberikan  pelayanan  yang  baik bagi masyarakat (Indrayathi PA, 2016).
Pemerintah  Thailand  juga  memberikan kesempatan bagi kader-kader tenaga kesehatan
untuk  membuka  lowongan  tenaga  kesehatan yang  akan  mengabdi  di  perdesaan.  Selain  itu, pemerintah  juga  memberikan  putra  daerah kesempatan  untuk  menyekolahkan  mereka  di fakultas  kesehatan  yang  mana  kedepannya putra  daerah  tersebut  akan  ditempatkan  di daerah  asalnya  sebagai  tenaga  kesehatan  dan akan  diberikan  dukungan  seperti  insentif  yang memadai. pemerintah Thailand juga mempersiapkan  kader-kader  tenaga  kesehatan dengan  membuka  lowongan  tenaga  kesehatan untuk  bekerja  di  pedesaan  dan  menyekolahkan putra  daerah  di  fakultas-fakultas  kesehatan. Nantinya,  putra  daerah  ini  diminta  untuk mengabdi  sebagai  tenaga  kesehatan  di  daerah asalnya  dan  pemerintah  menyediakan  insentif yang  memadai  sebagai  bentuk  dukungan (Indrayathi PA, 2016).
Jumlah  dokter  di  Thailand  sudah  sangat banyak dibandingkan dengan Indonesia. Sementara persentase tenaga kesehatan (bidan, perawat)  Indonesia  jauh  lebih  banyak  dari Thailand.  Terdapat  20  bidan  di  Indonesia  per 100.000  penduduk,  sementara  di  Thailand hanya 1 bidan per 100.000 penduduknya. Dapat diasumsikan bahwa Indonesia masih memprioritaskan  pelayanan  di  tingkat  pertama untuk  menjangkau  masyarakat  di  daerah- daerah,  sedangkan  Thailand  sudah  tidak mempunyai  masalah  akses  layanan  tingkat pertama,  sehingga  lebih  memprioritaskan  di layanan  tingkat  lanjut  (penyediaan  layanan rumah sakit dan dokter). (Indrayathi PA, 2016)
Keberhasilan  Thailand dengan mutu pelayanan rumah sakitnya dapat dilihat juga dari salah  satu  Rumah  Sakit  Internasional  di Bangkok  “ Bumrungrad  International  Hospital ” menjadi  salah  satu  tujuan  wisata  kesehatan. Mengusung  tema  serupa  dengan  hotel  bintang 5,  RS  ini  mendesain  interiornya  bernuansa modern tanpa ada aroma obat yang menyengat. Perawat dan para dokter dilatih dengan prosedur internasional, dengan perawatan yang menggunakan peralatan sangat canggih. Terutama pusat-pusat medis dengan spesialisasi sebagai berikut, kardiologi (jantung), onkologi  (kanker),  neurologi  (sistem  saraf)  / neonatal  (bayi),  GI  (penyakit  pencernaan), ortopedi (tulang, otot, ligamen), hingga optometry (mata). (Futuready, 2016)

## Sistem Kesehatan di Negara Maju Jepang
Salah  satu negara  dengan harapan hidup tertinggi  yakni  Jepang  (WHO,  2011).  Selain  itu, jepang  juga  merupakan  negara  kedua  yang mempunyai tingkat harapan hidup tinggi perkelahiran  dengan  rata-rata  umur  adalah  82,8 tahun  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  OECD  pada  tahun  2013. (Broida,  Joel H  & Maeda, et all, 2014) Berdasarkan data tersebut,
dapat  kita  simpulkan  bahwa  Jepang  merupakan negara  yang  pastinya  negara  yang  memiliki teknologi  kesehatan  yang  canggih  dan  lengkap sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  akan tetapi,  Jepang  mengalami  kendala  akibat  dari teknologi  yang  canggih  itu,  karena  memicu pengeluran pembiayaan yang meningkat. (Widodo Teguh, 2014)
Dari segi pembiayaan kesehatan, pemerintah  Jepang  sudah  memulai  jaminan kesehatan  sejak  tahun  1927,  dan  mencakup seluruh  penduduk  ( whole  coverage) di  tahun 1961. Untuk penduduk lansia bahkan digratiskan atau  tidak  perlu  membayar  iuran  sejak  tahun 1973.  (Ikegami,  Naoki,  et  all,  2004)  Negara Jepang  menyediakan  pelayanan  kesehatan kepada masyarakat mencangkup seluruh populasi  melalui  sistem  asuransi  kesehatan. Para  pekerja  pada  sektor  swasta  yang  pertama kali  dikenalkan  pada  asuransi  kesehatan  public di Jepang yang berlandaskan hukum The Health Insurance  Law pada  tahun  1992.  (Fukawa, Tetsuo,  2002)  Akan  tetapi  asuransi  kesehatan yang mencangkup para pekerja tersebut memiliki  manfaat  yang  tidak  komprehensif. Setelah pasca perang kedua di Jepang, Jepang berupaya dalam meningkatkan sistem kesehatan yang ada, termasuk asuransi kesehatan  bagi  masyarakat  Jepang.  Subsidi pemerintah pada tahun 1954 ditetapkan sepihak oleh  pemerintah  nasional  untuk  kepentingan asuransi  kesehatan  satu  milyar  yen.  Hal  ini untuk  memenuhi  cakupan  dalam  universal asuransi  kesehatan  publik  yang  akan  tercapai pada tahun 1961. (Ikegami, Naoki, et all, 2004)
Sistem  asuransi  di  Jepang  tidak  semua pengobatan maupun perawatan akan ditanggung oleh asuransi, tetapi akan ditanggung secara bersama oleh pihak asuransi dan juga pasien yang bersangkutan. Pemerintah Jepang pada tahun  1984  mengeluarkan  sebuah kebijakan,  yang  mana  kebijakan  tersebut  berisi bahwa  masyarakat  wajib  membayar  seluruh pengobatan  sebesar  10%,  sedangkan  pada tahun  1997  terjadi  peningkatan  sebesar  20%, dan  tahun  2003  hingga  kini  terus  terjadi peningkatan hingga 30%. Akan tetapi peningkatan sebesar 30% tersebut tidak berlaku untuk  semua  masyarakat.  sharing  cost  asuransi kesehatan di Jepang yang berlaku saat ini, yaitu : (Fukawa, Tetsuo, 2002)
a. Umur  ≥  75  tahun  membayar  10%,  bila mempunyai  pendapaatan  sebesar  income maka naik menjadi 30%.
b.  Umur  70-75  tahun  membayar  20%,  bila mempunyai  pendepataan  sebesar  income maka naik menjadi 30%.
c.  Mulai  wajib  belajar –  umur  70  tahun membayar sebesar 30 %.
d.  Anak yang belum sekolah membayar 30%.
Sumber  daya  di  Jepang  mempunyai kualitas  yang  cukup  baik  yang dapat  membantu negara  Jepang  dalam  mewujudkan  sistem jaminan  kesehatan  yang  baik  dan  berkualitas bagi  masyarakat.  jaminan  kesehatan  akan diberikan  sesuai  dengan  program  yang  diikuti oleh  peserta,  yang  terdiri  dari  penyakit  umum sampai  dengan  penyakit  khusus.  Jepang memiliki  pelayanan  kesehatan  berupa  rumah sakit  sebanyak  ≥1000  rumah  sakit  mental, general  hospital  8700  unit,  comprehensive hospital  1000  unit  dengan  kapasitas  BOR  1,5 juta,  48.000  klinik  gigi,  dan  79.000  pelayanan kesehatan  yang  dilengkapi  fasilitas  layanan rawat  jalan  dan  rawat  inap.  (Fukawa,  Tetsuo, 2002)
Berbagai  macam  asuransi  yang  ada  di Jepang, yaitu : (Ikegami, Naoki, et all, 2004) a. National  Health  Insurance ,  dikelola  oleh pemerintah, yang mana asuransi ini ditujukan untuk masyarakat yang sudah pension, orang usia lanjut <75 tahun, masyarakat yang tidak mampu, serta masyarakat yang menganggur.
b. Japan  Health  Insurance ,  dikelola  oleh pemerintah  yang  ditujukan  untuk  karyawan yang  bekerja  disebuah  perusahaan  yang kecil <7000 orang karyawan.
c. Association/Union Administered Health Insurance , dikelola oleh swasta yang ditujukan  untuk  karyawan  yang  bekerja diperusahaan besar >7000 orang karyawan.
d. Mutual Aid Insurance , dikelola oleh pemerintah  yang  ditujukan  untuk  pegawai negeri.
e. Advanced  Eldery  Medical  Service  System , dikelola oleh pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat lansia >75 tahun.
Di Jepang, dalam mendapatkan pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  maupun pelayanan  dokter  diberlakukan  secara  sama untuk  semua  sistem  asuransi  yang  dipakai. Pembayaran  yang  dipakai  berupa fee  for service ,  tetapi  secara  parsial  telah  digunakan sebagai  pembayaran  paket  pada  asuransi Health  Insurance  for  Elderly .  Masing-masing harga  perawatan  medis  telah  terdaftar  oleh asuransi  pada  fee  schedule  berdasarkan rekomendasi The  Central  Social  Insurance Medical Council yang ditentukan oleh pemerintah.  Harga  resep  obat  yang  dapat diklaim oleh fasilitas medis berdasarkan standard harga obat-obatan.
Ada  persamaan  jaminan  kesehatan  di Jepang  dengan  Indonesia  yaitu  beban  biaya perawatan  penduduk  lanjut  usia  cenderung tinggi.  Hal  tersebut  terkait  pola  penyakit degeneratif dan jumlah proporsi penduduk lansia di  Jepang  yang  tinggi.  Namun  yang  berbeda adalah  jaminan  kesehatan  di  Jepang  tidak mengenal  sistem  rujukan,  penduduk  bebas memilih  layanan  kesehatan  di  dokter  atau  klinik
tingkat  pertama,  ataupun  langsung  ke  RS. Namun  jaminan  kesehatan  di  Jepang  tidak mencakup  persalinan  normal,  sedangkan  di Indonesia  mencakup  semua  persalinan  baik normal  maupun  operasi  (SC)  dengan  indikasi medis. (Pernando, Anggara, 2015)

## Australia
Australia  merupakan  salah  satu  negara maju  yang  memiliki  perekenomian  yang  sangat bagus  dan  mempunyai  berbagai  sumber  daya yang  berkualitas.  Australia  memiliki  sistem kesehatan  yang  canggih  dan  kompleks.  Sistem kesehatan  yang  canggih  tersebut  didukung dengan  kerjasama  antara  pelayanan  kesehatan pemerintah  maupun  swastas.  Akses  pelayanan kesehatan  yang  dikelola  oleh  pemerintah Australia  yakni  bebas  biaya.  Meskipun  terdapat akses  pelayanan  yang  bebas  biaya  yang  dapat ditanggung oleh pemerintah, beberapa masyarakat Australia juga menggunakan asuransi  kesehatan  dari  pihak  swasta.  (Healy, Judith, and Paul Dugdale, 2013)
Rumah sakit swasta yang ada di Australia, salah  satunya  rumah  sakit  yang  dikelola  oleh Healthscope  menyediakan  berbagai  pelayanan perawatan kesehatan, yakni pelayanan sub akut hingga  pelayanan  perawatan  kesehatan  yang kompleks.  Kualitas  perawatan  di  Australia sangat  terkenal  diseluruh  dunia  karena  memiliki pelayanan  yang  sangat  baik.  Berdasarkan penelitian  internasional  di  lima  negara  yang menilai  sistem  kesehatan  di  Australia,  Kanada, Jerman,  New  Zeland,  dan  Amerika  Serikat), Australia mendapatkan penilaian sistem kesehatan  yang  sangat  baik  dan  menduduki peringkat  kedua  dari  lima  negara  tersebut. Selain itu, Australia juga mendapatkan penilaian yang  sangat  baik  dari  hasil  penilaian  pelayanan kesehatan  yang  diukur  oleh  OECD.  (Healy, Judith, and Paul Dugdale, 2013)
Sistem  kesehatan  di  Australia  telah mencapai Universal  Health  Coverage .  Untuk mencapai  sistem  kesehatan  tersebut,  banyak yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Australia  yang dikembangkan  secara  terus-menerus  selama puluhan  tahun  yang  lalu.  Australia  memiliki sistem  perawatan  kesehatan  yang  didanai  oleh pemerintah,  dengan  layanan  medis  yang disubsidi  melalui  skema  asuransi  kesehatan nasional universal. Sebagai perbandingan anggaran  kesehatan  Australia  USD3.484  per kapita,  sedangkan  Indonesia  masih  sekitar USD100  per  kapita.  (Healy,  Judith,  and  Paul Dugdale, 2013)
Berbeda dengan Indonesia, sistem pembiayaan  kesehatan  di  Australia  berasal  dari pajak,  sehingga  pelayanan  untuk  masyarakat sama  tidak  ada  perbedaan  kelas  premi. Kesehatan  masyarakat  juga  menjadi  perhatian pemerintah  Australia.  Angka  penyakit  menular
dapat  ditekan,  sanitasi  dan  kualitas  air  juga menjadi  fokus  pemerintah.  Pemerintah  juga mengembangkan penelitian-penelitian kesehatan  berbasis  epidemiologi.  Berbagai  hal tersebut  dilakukan  untuk  meningkatkan  status kesehatan  masyarakatnya.  Status  kesehatan masyarakat  di  Australia  sudah  sangat  baik, misalnya  untuk  cakupan  imunisasi  lengkap  di Indonesia  baru  sekitar  59,2%  (RISKESDAS, 2013) sedangkan di Australia cakupan imunisasi lengkap  sudah  mencapai  90%.  (Healy,  Judith, and Paul Dugdale, 2013)
Salah  satu  studi  yang  dilakukan  oleh Commonwealth  Fund  terhadap  11  model perawatan  kesehatan  nasional  yang  berbeda, menemukan sistem jaminan kesehatan campuran  publik  dan  privat  milik  Australia menduduki  peringkat  terbaik  kedua  dunia.  Hal tersebut  diakui  oleh  Presiden  Amerika  Serikat yang  mengatakan  sistem  kesehatan  negaranya “ Obamacare” perlu  segera  diperbaiki.  Dan menyatakan  negara-negara  lain  perlu  belajar sistem  kesehatan  Australia.  (Healy,  Judith,  and Paul Dugdale, 2013)

## Amerika Serikat
Sistem kesehatan di Amerika menerapkan sistem  asuransi  komersial.  Asuransi  komersial tersebut artinya masyrakat berhak memilih untuk menggunakan  asuransi  atau  tidak.  Hal  ini menyebabkan  biaya  operasional  menjadi  besar, premi  meningkat  setiap  tahun,  mutu  pelayanan kesehatan diragukan, dan tingginya unnecessary utilization karena AS memiliki sitem pembiayaan fee  for  services .  biaya  kesehatan menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah AS karena biaya kesehatan melambung  tinggi  dan  mancapai  12%  GNP. Tingginya biaya kesehatan menyebabkan tingginya  pula  biaya  produksi  barang  dan  jasa. Pemerintah  AS  membuat  kebijakan  berbentuk undang-undang pada tahun 1973 untuk meminimalisir  pertumbahan conventional  health insurance yakni  kebijakan Health  Maintenance Organization (HMO-ACT). (Trisnantoro L, 2014) Sistem  kesehatan  yang  diterapkan  di  AS merupakan sistem yang berorientasi pasar, yang mana sepertiga pembiayaan kesehatan ditanggung  oleh  pasien  ( out  of  pocket ).  Biaya kesehatan  di  AS  sangat  tinggi  berdampak  pada kondisi  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh masyarakat AS sebesar  16%  dari  total  PDB.  Biaya  yang dikeluarkan  masyarakan  sangat  tinggi  dan merupakan  peringkat  kedua  di  dunia  dalam penggunaan PDB untuk kesehatan. Jika masalah  ini  tidak  diatasi  dan  diselesaikan dengan  baik,  maka  menurut The  Health  and Human Service Departement anggka penggunaan  PDB  akan  mengalami  peningkatan yang  dratis  pada  tahun  2017  hingga  mencapai
19,5%. Layanan kesehatan di AS juga termasuk kategori  mahal  diseluruh  dunia,  bagi  standard Negara  maju  indicator  kesehatan  yang  ada  di AS tergolong buruk. (Trisnantoro L, 2014)
Pelayanan  kesehatan  di  Amerika  Serikat sebagian dikelola oleh pihak swasta. Pada tahun 2009,  tercatat  sebanyak  50,7  juta  penduduk Amerika  Serikat  yang  tidak  memiliki  asuransi kesehatan ( The US Censuss Beureau ). Penduduk yang tidak tersentuh asuransi tersebut  salah  satunya  berasal  dari  masyarakat kalangan  berpenghasilan  menengah  kebawah. Hal  ini  menyebabkan  perusahaan  banyak mengalami  bangkrut  dikarenakan  mahalnya pembiayaan  kesehatan.  Peristiwa  ini  membuat masyarakat AS bergejolak untuk menuntut untuk dilakukannya  reformasi  dalam  hal  kesehatan. Pemerintah  AS  dituntut  untuk  memegang kendali dalam permasalahan asuransi kesehatan ini. Masyarakat AS sangat membutuhkan  perawatan,  akses,  keadilan, efisiensi,  biaya,  pilihan,  nilai  dan  kualitas  yang memadai.  Pemerintah  AS  akhirnya  membuat sebuah  terobosan  baru  mengenai  sebuah kebijakan  dalam  bidang  kesehatan. Patient Protection Avordable Care Act (PPACC) merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  telah dibuat  oleh  pemerintah  AS.  Titik  tolak  dari perkembangan  kesehatan  di  AS  berdasarakan dari  kebijakan  tersebut.  Selain  itu,  kebijakan tersebut  menjadi  landasan  hukum  AS  dalam menyelenggarakan perawatan dan biaya kesehatan  yang  efektif  dan  efisien  bagi masyarakat AS. Dengan dilakukannya reformasi penerapan undang-undang ini diharapkan  dapat menurunkan  biaya  asuransi  kesehatan  yang akan  ditanggung  masyarakat  AS  dimasa  yang akan datang. (Trisnantoro L, 2014)

## SIMPULAN
Sistem  kesehatan  di  setiap  negara  sangat bervariasi,  tapi  memiliki  satu  tujuan  yang  sama  yakni untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat yang  setinggi-tingginya.  Setiap  negara  maju  maupun negara  berkembang  mempunyai  kelebihan  dan kelemahan masing-masing dari setiap sistem kesehatan  yang  diterapkan.  Sistem  kesehatan  yang lampau  hingga  kini  disetiap  negara  mengalami perubahan  yang  lebih  baik.  Setiap  pemerintahan negara  berkembang  maupun  negara  maju  berusaha untuk  bisa  mengcover  asuransi  kesehatan  bagi masyarakatnya.  Sistem  pembiayaan  kesehatan  ditiap negara  juga  berbeda,  hal  ini  dikarenakan  disetiap negara mempunyai perbedaan karakteristik penduduk, pemasukan negara, ekonomi, dan geografis yang sangat berpengaruh.
Negara  berkembang  dan  negara  maju  banyak mengalami  berbagai  tantanggan  dalam  membangun sistem  kesehatan  yang  kuat  dan  handal.  Sistem kesehatan  di  negara  maju  terlihat  lebih  baik dibandingkan  dengan  negara  berkembang,  hal  ini dapat  di  lihat  dari  status  kesehatan  masyarakat  dan permasalahan kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)  di  Indonesia  sudah  mampu  memberikan
peningkatan  status  kesehatan  masyarakat  Indonesia dari  tahun  ke  tahun.  Namun  masih  diperlukan  upaya percepatan  pencapaian  indikator  kesehatan  dalam rangka  mengejar  ketertinggalan  dari  negara  lain. Salah  satu  permasalahan  di  Indonesia  seperti  masih kurangnya  tenaga  kesehatan,  akses  pelayanan kesehatan yang kurang merata, pembiayaan kesehatan  yang  tidak  tercover  dengan  baik,  fasilitas yang  kurang  lengkap  menjadi  permasalahan  dalam sistem  kesehatan  di  Indonesia.  Untuk  itu  kita  perlu mempelajari  atau  mengadopsi  sistem  kesehatan  di negara-negara  yang  sudah  maju  maupun  negara berkembang  lainnya,  sehingga  SKN  di  Indonesia dapat  menjadi  upaya  kesehatan  yang  optimal  dalam mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmito  Wiku. Sistem  Kesehatan  Edisi  Kedua .
Raja Grafindo Persada. 2009.
Badan Pusat Statistik. Statistik Kesehatan 2016 (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Kesehatan  Dan  Perumahan  2016) .  BPS Jakarta. 2016.
Broida,  Joel  H  &  Maeda,  et  all. Japan’s  High  Cost Illness Insurance  Program:  A  Study  of  its  First
Three Years . Public Health Reports. Association  of  Schools  of  Public  Health. International Health. Vol 93 No 2. 2014.
Buse, Kent, et all. Making Health Policy- Understanding Public Health . 2005. Chongsuvivatwong,  Virasakdi,  et  all. Health  in Southeast  Asia  1:  Health  and  healthcare systems  in  southeast  Asia:  diversity  and transitions . Vol 377. 2011.
Departemen  Kesehatan  RI. Sistem  Kesehatan Nasional . Jakarta. 2009. Dewi,  Shita. Sistem  Pembiayaan  dan  Kebijakan
Pengendalian Biaya . Jurnal Kebijakan
Kesehatan  Indonesia  UGM,  Vol.  02,  No.  2. 2013.
Dewi  Shita. Pemanfaatan  Pembiayaan  dalam  Sistem Kesehatan  di  Indonesia .  Jurnal  Kebijakan Kesehatan Indonesia. Vol 06 No 03. 2017. Fukawa,  Tetsuo. Public  Health  Insurance  in  Japan . Washington : World Bank Institude. 2002. Futuready Article. 5 Negara Tujuan Wisata Kesehatan di Asia . 2016.
Gotama  Indra,  Perdede  Donald. Reformasi  Jaminan
Sosial Kesehatan (Pembiayaan Kesehatan dan Isu –Isu Jaminan Kesehatan) . Pusat
Pembiayaan  dan  Jaminan  Kesehatan  Depkes RI. Jakarta. 2010.
Healy,  Judith,  and  Paul  Dugdale. The  Australian Health Care System . The Australian Univercity. 2013.
Idris,  Fachmi  Prof. Strengthening  Indonesia’s  Health System  through  the  National  Health  Security .
Sriwijaya  University  International  Conference on  Public  Health  (SICPH):Public  Health Responses  to  Health  Systems  Strengthening. Palembang. 2017.
Idris  Haerawati. Global  Issue  Universal  Health Coverage:  Expanding  health  insurance  among informal worker in Indonesia . Sriwijaya International  Conference  on  Public  Health (SICPH). Palembang. 2017.
Ikegami,  Naoki,  et  all. Japan’s  Health  Care  System: Containing  Costs  And  Attempting  Reform .
Health Affairs. 2004.
Indrayathi  PA. Bahan  Ajar  Pembiayaan  Kesehatan  di Berbagai  Negara .  Program  Studi  Kesehatan Masyarakat Udayana. Denpasar. 2016.
Juanita. Peran Asuransi Kesehatan dalam Benchmarking Rumah Sakit dalam Menghadapi Krisis Ekonomi . Fakultas Kesehatan  Masyarakat  Jurusan  Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Universitas
Sumatera Utara. 2012.
Jaafar,  Safurah  Noh,  et  all. Malaysia  Health  System Review .Health  System  in  Transation  Vol  3 No1. 2013.
Mahendradhata,  Yodi,  et  all. The  Republic  of Indonesia  Health  System  Review .  Health Systems  in  Transition  Vol.7  No.  1.  World Health Organization. 2017.
Murti  Bhisma. Asuransi  Kesehatan  Berpola  Jaminan Pemeliharaan  Kesehatan  Masyarakat  di  Era Desentralisasi  Menuju  Cakupan  Semesta . Institute of Health Economic and Policy Studies (IHEPS). Universitas Sebelas Maret. 2011.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  72. Sistem  Kesehatan  Nasional.  Kementerian Kesehatan RI . 2012.
Purwoko  Bambang. Sistem  Jaminan  Sosial  di Malaysia:  Suatu  Tata  Kelola  Penyelenggaraan Program  yang  Berbasis  pada  Pelembagaan yang  Terpisah .  E-Journal  Widya  Ekonomika. ISSN 2338-7807. Vol 1 No 1. 2014.
Pannarunothai,  Supasit. Using  Utilisation  Data  to Estimate  Future  Demand  of  Health  Care  in Thailand  Under  The  National  Health  Security . The  Sriwijaya  International  Conference  of Public  Health  (SICPH)  Palembang,  Indonesia. 2017.
Pernando,  Anggara. Ini  Beda  Jaminan  Kesehatan Nasional  RI  dan  Jepang .  Ampshare  Article. 2015.
Sarwo YB. Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Model Pembiayaan  Kesehatan  Menuju  Jaminan
Semesta (Universal Coverage) . Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. MMH Jilid 41 No 3. 2012.
Setyawan  Budi .  Health  Financing  System .  Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah
Malang. Vol 2 No 4. 2018.
Siswanto. Trade-off  Analysis  in  Indonesian  Health Services System Report . Badan Penelitian dan Pengembangan  Kesehatan  Kemkes  RI.  Jurnal Manajemen  Pelayanan  Kesehatan.  Vol  13  No 2. 2010.
Trisnantoro  L. Trend  Pembiayaan  Kesehatan  di Berbagai  Negara .  Modul  Magister  Manajemen RS UGM. Yogyakarta. 2014.
WHO. Achieving universal health coverage:
Developing  the  health  financing  system . Technical brief for policy-makers. World Health Organization,  Department  of  Health  Systems Financing, Health Financing Policy.  Number 1. 2005
Widodo Teguh. Penerapan Sistem Asuransi Kesehatan  Nasional  pada  Seluruh  Penduduk Jepang .  Tesis  FIB.  Universitas  Indonesia. Depok. 2014.