## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  942-951  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8572.942-951

## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA
Nurul Insi Syahruddin, Topo Santoso, Desi Fitriyani, Winda Sari
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia Email: nurul.insi@ui.ac.id, santosox@ui.ac.id, dessfitriani@gmail.com, windasari.ipa.kh@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya pro kontra terkait penerapan konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal di Indonesia. Pada tulisan ini akan mengkaji pengaturan dan upaya aparat penegak hukum serta penerapan restorative justice dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Regulasi berkaitan dengan investasi ilegal diatur pada Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007,  dan  Keputusan  Anggota  Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.04/2021. Lembaga yang berwenang di sektor keuangan dalam hal ini OJK melalui SWI tidak  memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus  investasi  ilegal  selain dari  pemblokiran terhadap situs/website/aplikasi sehingga hanya menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri. Sementara itu,  Keadilan  Restoratif  dapat  diterapkan  dalam  penegakan  hukum  kasus  investasi  ilegal  di  Indonesia  dengan mempertimbangkan  instrumen  hukum  yang  berlaku,  tujuan,  dan  kendala  terkait.  Namun,  penerapannya  harus memperoleh persetujuan dari korban. Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal memerlukan  upaya  optimal  dalam  penelusuran  pelaku,  baik  pelaku  utama  maupun  pelaku  lain  yang  terlibat, melalui koordinasi antara Satgas Waspada Investasi dan Badan Cyber Nasional untuk mencegah pihak-pihak lain yang  kembali  membuka  penawaran  investasi  ilegal.  Apabila  berlanjut  pada  tahap  ajudikasi  atau  penuntutan, restitusi dapat dilakukan dengan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Kata Kunci : Investasi Ilegal, Keadilan Restoratif, OJK

## ABSTRACT
When discussing illegal investment cases, of course some investors are victims. This paper is motivated by the pros  and  cons  related  to  the  application  of  the  concept  of  restorative  justice  in  law  enforcement  of  illegal investment cases in Indonesia. This paper will examine the arrangements and efforts of law enforcement officials and the application of restorative justice in law enforcement of illegal investment cases in Indonesia. The method used is normative legal research. Regulations relating to illegal investment are regulated in Law Number 10 of 1998, Law Number 25 of 2007, and Decree of OJK Board of Commissioners Number KEP-72/D.04/2021. The authorised institution in the financial sector, in this case OJK through SWI, does not have the authority to follow up on illegal investment cases apart from blocking the site/website/application so that it only submits information reports to the Police Criminal Investigation Unit. In preventing and prosecuting rounds of companies that invest illegally, OJK has a preventive and repressive role regulated in the OJK Law. Meanwhile, restorative justice can be applied in the prosecution of illegal investment cases in Indonesia, taking into account the applicable legal instruments, objectives, and related constraints. However, its application requires the consent of the victim. The application of restorative justice in the prosecution of illegal investment cases requires optimal efforts in tracing the  perpetrators,  both  the  main  perpetrators  and  other  actors  involved,  through  coordination  between  the Investment  Alert  Task  Force  and  the  National  Cyber  Agency  to  prevent  other  parties  from  reopening  illegal investment offers. If the case proceeds to the court or prosecution stage, restitution can be made by involving the Witness and Victim Protection Agency.
Keywords : Illegal Investment, Restorative Justice, OJK

## I. PENDAHULUAN
Beberapa  tahun  terakhir,  pertumbuhan  keuangan  dan  bisnis  di  Indonesia  pada  sektor  jasa keuangan berbasis fintech mengalami peningkatan yang signifikan. Kehadiran fintech berupa pinjaman online, perbankan digital, platform informasi, dan uang elektronik telah mendongkrak perekonomian Indonesia (Yusup, 2022). Penelitian  yang dilakukan oleh  Sugandi  (2021) menyatakan bahwa fintech dapat  mendukung  pemulihan  ekonomi  Indonesia,  sehingga  saat  ini  Pemerintah  Indonesia  telah mengikutsertakan  dan  memanfaatkan    perusahaan fintech dalam  program  pemulihan  Ekonomi Nasional.    Di  samping  manfaatnya, fintech juga  memiliki  risiko  signifikan  yang  berpotensi  dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian (Batunanggar, 2019), misalnya dalam hal investasi. Apabila investasi dilakukan melalui perusahaan sekuritas ilegal secara online , investor akan dirugikan karena tawaran yang diberikan menarik minat calon investor, berupa keuntungan yang lebih tinggi dari investasi pada umumnya (Sangaswary et al., 2022).
Invest merupakan  asal  kata  dari  investasi  dengan  arti  menginvestasikan  atau  menanam  modal atau uang (Kadek Desy Pramita & Diva Hendrayana, 2021). Pada umumnya, investasi dapat disebut sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  sebagai  upaya  mempertahankan  dan/atau  meningkatkan  nilai modal  seseorang  ( natural  person )  atau  badan  hukum  ( juridical  person ).  Praktik  investasi  ilegal  atau biasa disebut dengan investasi bodong ini biasanya dijalankan melalui calon investor yang diberi janji bisa  mendapatkan  keuntungan/bunga  yang  tetap  per  bulannya  walaupun  perusahaan  mengalami kerugian. Hal tersebut membuat semakin jelasnya terdapat ketidakwajaran terhadap dana juga terlihat upaya meninggalkan aturan perbankan dalam melakukan penghimpunan terhadap dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan (Ahmad, 2018). Disebut sebagai investasi ilegal karena beroperasi tetapi tidak mempunyai  izin  dari  entitas  terkait,  dalam  hal  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK.).  Kerugian  yang dibawa  investasi  ilegal  di  antaranya  dapat  mengintimidasi  seluruh  masyarakat  yang  mempunyai ketertarikan  dalam  berinvestasi.  Investasi  ilegal  juga  dapat  diartikan  sebagai  segala  penipuan  yang memiliki kaitan dengan obligasi, saham, kemitraan terbatas, komoditas, real estat atau investasi jenis lainnya (Tambunan & Hendarsih, 2022).
OJK  yang  mempunyai  fungsi  untuk  melaksanakan  sistem  pengawasan  dan  pengaturan  secara menyeluruh  pada  Seluruh  operasional  dalam  industri  jasa  keuangan,  sebagaimana  dinyatakan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  pada  tahun  2017,  diberi  tanggungjawab  untuk  melaksanakan  tugas  sebagai Ketua  Satgas  Waspada  Investasi  (selanjutnya  disebut  SWI).  SWI  awalnya  dibentuk  melalui  Surat Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (selanjutnya  disebut Bapepam-LK)  Nomor  Kep-208/BL/2007  untuk  masa  kerja  2007.  Menyusul  pelimpahan  tanggung jawab  dan  tugas  dari  Bapepam-LK  kepada  OJK,  Keputusan  tersebut  selanjutnya  direvisi  dan  diubah sesuai dengan kewenangan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.04/2013. dengan OJK sebagai  Ketua  SWI  di  antara  7  kementerian  dan/atau  lembaga.  Terakhir,  Surat  keputusan  tersebut diperbarui  melalui  Keputusan  Dewan  Komisioner  OJK  Nomor  2/KDK.02/2020  dengan  OJK  selaku Ketua  dan  Sekretariat  di  antara  12  kementerian  dan/atau  lembaga  yang  di  antaranya  Kejaksaan  RI; Kepolisian  RI;  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  RI;  Kementerian  Perdagangan  RI;  Kementerian Agama RI; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;  Kementerian Dalam Negeri RI; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI; Bank Indonesia; dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan  dan  Kementerian  Investasi/Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (Otoritas  Jasa Keuangan, 2019).
Berdasarkan  laporan  OJK,  pada  tahun  2018  –  2022,  investasi  ilegal  menyebabkan  kerugian masyarakat Indonesia dengan jumlah mencapai Rp126 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).  Adapun pada tahun 2021, terdapat 98 entitas yang diberhentikan SWI karena melaksanakan penawaran investasi tanpa  memiliki  izin.  Tahun  berikutnya,  yaitu  pada  2022  menjadi  88  entitas,  dan  per  Januari  2023 sebanyak  10  entitas  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2023).  Tingginya  jumlah  entitas  yang  melaksanakan penawaran  investasi  tanpa  memiliki  izin  memberi  pengaruh  terhadap  jumlah  kerugian  yang  dialami oleh masyarakat. Tentunya, hal tersebut juga akan berdampak pada investasi legal (Bakhri et al., 2019), menimbulkan  ketidakpercayaan  dan  citra  negatif  terhadap  produk  keuangan,  menyebabkan  potensi instabilitas (dengan korban yang tidak sedikit) serta mengganggu proses pembangunan (Putra, 2021).
Penegakan hukum adalah bagian terpenting dalam mengatasi kasus investasi ilegal. Upaya aparat penegak  hukum  yang  optimal  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  dalam  mengatasi  investasi  ilegal. SWI  secara  konsisten  melakukan  beragam  inisiatif  untuk  meningkatkan  upaya  penegakan  hukum terhadap  entitas  investasi  gelap.  Upaya  tersebut  meliputi  penerapan  tindakan  pemblokiran  situs  dan
aplikasi, serta penyampaian laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti  (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Menjadi persoalan adalah belum optimalnya penegakan hukum terhadap kasus investasi  ilegal  yang  dibuktikan  dengan  986  entitas  investasi  ilegal  yang  dihentikan  SWI  dari  2017 hingga 2020, hanya sekitar 10% yang berlanjut ke meja hijau (Tobing, 2020). Kemudian, yang menjadi persoalan  saat  ini  adalah  terjadi  pro  kontra  terhadap  penerapan restorative  justice dalam  penegakan hukum kasus investasi ilegal.
Restorative  Justice merupakan  suatu  pendekatan  dalam  menangani  kejahatan  dengan mengikutsertakan  pihak  terkait,  termasuk  masyarakat  umum,  dalam  interaksi  yang  aktif  dengan lembaga-lembaga yang dibentuk melalui peraturan (Marshall, 1999). Penerapan restorative justice saat ini  masih  terbatas  dalam  kasus  kejahatan  ringan  yang  memiliki  kerugian  dalam  jumlah  minimal. Sementara, akhir-akhir ini sering terjadi tindak pidana ekonomi yang memiliki intensitas jumlah korban dengan kerugian yang signifikan. Kejaksaan sebagai penegak hukum diharapkan dapat penting untuk mengalokasikan peningkatan fokus terhadap mereka yang terkena dampak pelanggaran ekonomi. Pihak yang  pro  menyatakan  bahwa  terobosan  penerapan restorative  justice diperlukan  agar  dana  yang diinvestasikan oleh korban dapat kembali (Hidayat, 2022) karena yang menjadi masalah adalah ketika aset terdakwa dirampas oleh negara yang menyebabkan korban tidak mendapatkan kembali dana yang diinvestasikannya. Sebaliknya, pihak yang kontra berpandangan bahwa penerapan restorative justice sangat tidak mungkin diterapkan untuk kasus investasi ilegal karena adanya ketidakjelasan data mulai dari tingkat member , admin bahkan ke owner (Kompas, 2022) Penelitian  ini  akan  menjelaskan  penerapan restorative  justice dalam  kasus  investasi  ilegal Dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  di  Indonesia,  tujuan  dari restorative justice , dan kendala dalam menerapkan restorative justice pada kasus investasi ilegal.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian normatif. Penelitian normatif mengacu pada jenis penelitian hukum yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi utama dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan perolehan dari suatu peraturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum untuk memberi jawaban atas isu hukum yang terjadi (Marzuki, 2008). Dua cara yang umum digunakan dalam konteks ini adalah pendekatan legislatif dan pendekatan kasus (Irwansyah, 2022). Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pada akhirnya, hasil deskriptif dan kualitatif diperoleh.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan dan Upaya Aparat Penegak Hukum terhadap Kasus Investasi Ilegal di Indonesia Klausul  legalitas  investor  dirumuskan  dengan  berbagai  pendekatan  yang  berbeda  dalam perjanjian investasi, di satu sisi terintegrasi dalam definisi investasi, terkadang juga diakomodasi dalam klausul pendirian (Hepburn, 2014). Namun, pada tulisan ini legalitas investasi yang dimaksud berfokus pada  pendiriannya.  Penyelesaian  kasus  dapat  ditindak  dengan  dua  cara,  yaitu  melalui  hukum  pidana dan/atau perdata. Sifat hukum penanaman modal dalam penelitian hukum mencakup beberapa aspek, antara  lain  hukum  perdata  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  dan  peraturan  perundang-undangan perizinan  berada  dalam  lingkup  hukum  pidana  atau  hukum  tata  usaha  negara.  Pemanfaatan  hukum perdata oleh aparat penegak hukum dapat mempermudah proses restitusi atau kompensasi bagi korban, karena hukum penanaman modal diatur oleh lex specialis yang merupakan peraturan hukum perdata. Sementara,  penegakan  hukum  melalui  pidana  memiliki  kemungkinan  kecil  untuk  korban  dalam menerima restitusi atau  ganti rugi  karena lebih berfokus pada sanksi terhadap pelaku investasi ilegal dan negara mempunyai peluang untuk menyita harta yang sudah disalahgunakan  (Mutiah & Apriani, 2022).  Terdapat  kesamaan  dengan  penegakan  hukum  dalam  kasus  investasi  di  Malaysia  yang  dapat diselesaikan  baik  melalui  laporan  pidana  maupun  tuntutan  perdata.  Namun,  yang  membedakannya adalah bahwa Malaysia telah menjamin kompensasi bagi investor yang menjadi korban  (Sulaiman et al., 2016).
Membahas mengenai kasus investasi ilegal, perlu diingat bahwa terdapat investor sebagai korban. Meskipun  begitu,  ada  juga  investasi  ilegal  yang  belum  ada  korbannya  karena  pendiriannya  belum memiliki izin sehingga disebut ilegal, tetapi belum mendapat investor yang menjadi korban. Investasi dikatakan ilegal karena belum memiliki izin dari OJK (Leonard & Ariawan, 2021). Berdasarkan  Pasal
16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) mengatur bahwa
“ Untuk dapat melakukan penggalangan dana dengan menghimpun simpanan masyarakat, setiap badan  usaha  yang  bersangkutan  wajib  memperoleh  izin  usaha  sebagai  Bank  Umum  atau  Bank Perkreditan Rakyat dari Badan Pengurus Bank Indonesia. Kebutuhan ini berlaku kecuali pengumpulan dana dari masyarakat diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri”
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewenangan eksklusif diberikan kepada bank dengan tujuan  untuk  meminta  sumbangan  dari  masyarakat  umum,  kecuali  secara  tegas  ditentukan  oleh ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersendiri.  Pengawasan  terhadap  individu  atau  organisasi yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  sangat  penting  karena  adanya  keterkaitan  antara  kegiatan tersebut  dengan  kepentingan  masyarakat.  Sebab,  uang  yang  terkumpul  dititipkan  kepada  pihak  yang bertanggung jawab dalam pengumpulannya. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa Pasal  16  ayat  (1)  UU  Perbankan  lebih  menekankan  pada  tidak  memadainya  operasional  lembaga- lembaga tersebut dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu, pengumpulan uang dari  masyarakat  tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan  tersendiri.  Indonesia  sebelumnya  telah menerapkan kebijakan yang dirancang khusus untuk penanaman modal, yang dikenal dengan Undang- Undang Penanaman Modal, yang secara resmi disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun  2007.  Peningkatan  penanaman  modal  pada  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan.  komponen  kebijakan  investasi  mendasar.  Kebijakan  ini berakar  pada  kesadaran  bahwa  membina  hubungan  antara  individu  sebagai  pelaku  ekonomi  dan pembangunan  ekonomi  secara  keseluruhan  sangatlah  penting.  Pengakuan  tersebut  tertuang  dalam Keputusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVI  Tahun  1998  tentang Politik Ekonomi dalam kerangka demokrasi ekonomi dan berstatus hukum materil (Harwanto, 2021).
Bab  XI  tentang  pengesahan  dan  perizinan  perusahaan  khususnya  pada  Pasal  25  ayat  (4)  UU Penanaman Modal mengatur bahwa
“ Untuk melakukan usaha komersial, perusahaan penanaman modal wajib memperoleh izin dari badan  pengawas  terkait,  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  kecuali ditentukan lain oleh undang-undang .”
Badan pengatur  yang diberi wewenang oleh  peraturan  tersebut telah diatur melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-72/D.04/2021 tentang pemberlakuan moratorium  pemberian  izin.  izin  kepada  perusahaan  efek  yang  melakukan  kegiatan  usaha  sebagai manajer investasi. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah OJK tidak berhak menangani entitas yang tidak  mempunya  izin  kemudian  menghimpun  dana  dari  masyarakat.  Berdasarkan  ketentuan  pidana terhadap  kegiatan  penanaman  modal  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  tindak  pidana  korporasi  dan ruang  lingkup  pertanggungjawaban  pidana.  Masalah  yang  erat  kaitannya  adalah  status  badan  hukum yang  tidak  jelas  padahal  untuk  penghimpunan  dana  yang  berasal  dari  masyarakat  harus  memiliki perizinan  atau  legalitas  usaha  (Tarina  &  Hutabarat,  2020)  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya. Meskipun demikian, tidak banyak kasus yang terjadi, dimana perseorangan juga menghimpun dana dari masyarakat, sehingga termasuk dalam investasi ilegal  karena tidak memiliki izin.
Menjadi persoalan adalah bagaimana perjanjian investasi antara entitas dengan investor menjadi batal  karena  ilegalitas  dari  suatu  entitas  (Douglas,  2014).  Terdapat  penelitian  sebelumnya  yang menyatakan  bahwa  ilegalitas  investasi  dapat  dijadikan  sebagai  keberatan  yurisdiksi  (Seifi  &  Javadi, 2013) atau dalam konsep Indonesia hal yang memberatkan sebelum penjatuhan pidana. Di Indonesia sendiri,  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  investasi  dapat  diancam  dengan  delik  penipuan  apabila dilakukan  oleh  perseorangan.  Pelanggaran  hukum  tersebut  dapat  diancamkan  karena  pemilik  entitas menyalahgunakan dana investor yang sudah disetorkan.
Ancaman pada delik penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu: “ Penipuan adalah tindakan yang dengan sengaja mencari keuntungan pribadi atau pihak ketiga yang  tidak  sah  dengan  menggunakan  identitas  atau  status  palsu,  menggunakan  tipu  daya  atau serangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain agar melepaskan suatu barang, berhutang, atau mengampuni kewajiban yang belum dibayar. Dengan masa penahanan paling lama empat tahun.”
Selain hal tersebut di atas, juga rentan terhadap potensi akibat hukum berdasarkan Pasal 45A ayat (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut seperti UU ITE). Ketentuan khusus ini mengatur pengaturan hal-hal tersebut :
” Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan informasi yang tidak benar dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  finansial  dalam  transaksi  elektronik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Terdapat  tiga  putusan  dimana  terdakwa  diputus  dengan  delik  penipuan  dalam  KUHP  maupun delik  menyebarkan  berita  bohong  dalam  UU  ITE.  Dalam  dua  kasus  hukum,  terdakwa  dinyatakan bersalah melakukan kegiatan penipuan terkait investasi. Perkara-perkara tersebut secara khusus disebut dengan  Putusan  Nomor  299/Pid.B/2019/PN  Sbs  dan  Putusan  Nomor  152/Pid.B/2018/PN.Pml.  Pada Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN, terdakwa memulai usaha investasi sendiri dengan terinspirasi dari bisnis lain yang memutarkan kembali modal para investor dengan bunga sebesar 40%, yang mana 20% diserahkan  kepada  investor  dan  20%  sisanya  merupakan  keuntungan.  Terdakwa  pada  putusan  ini menarik  minat  para  investor  dengan  menjanjikan  sejumlah  keuntungan  dan  mengembalikan  modal bersama dengan penyerahan profit, tetapi uang yang telah diinvestasikan tersebut tidak dikembalikan atau dibayar baik modal maupun profit yang dijanjikan hingga jatuh tempo pengembalian. Terdakwa bahkan tidak mengetahui bahwa usaha yang dijalankan harus memiliki izin usaha, sehingga terdakwa tidak  memiliki  badan  hukum  apa  pun,  baik  CV,  koperasi,  maupun  perbankan.  Adapun  jumlah  uang investor yang masih belum dibayarkan oleh terdakwa adalah sekitar lebih kurang RP720.000.000,-an (tujuh  ratus dua puluh  jutaan). Perbuatan terdakwa dalam  kedudukannya sebagai pengelola investasi berdasarkan  berbagai  bukti  diklasifikasikan  oleh  hakim  sebagai  ” perbuatan  rangkaian  kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ”, Untuk menetapkan unsur- unsur  pokok  dakwaan  penipuan  dan  menjatuhkan  hukuman,  ditentukan  bahwa  terdakwa  akan dikenakan masa penahanan selama dua tahun enam bulan.
Pada putusan kedua, terdakwa dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Pml sendiri melakukan penipuan  dengan  mengaku  bekerja  sebagai  karyawan  KSU  Mitra  kemudian  menawarkan  korban menjadi nasabah  dan menginvestasikan uangnya ke KSU Mitra dengan janji apabila menginvestasikan uangnya akan mendapatkan keuntungan atau bunga setiap bulannya sebesar antara 1,5-2,5% per bulan dari nominal uang yang diinvestasikan. Namun, kenyataannya uang tersebut tidak diberikan dan bahkan pada saat jatuh tempo uang tidak bisa diambil. Selain itu, KSU Mitra yang telah dijelaskan sebelumnya ternyata  tidak  terdaftar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Pemalang.  Adapun  jumlah  yang  diinvestasikan  oleh  investor  kepada  terdakwa  adalah  sebesar Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jumlah investor sebanyak 15 orang. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Sementara,  pada  putusan  ketiga,  putusan  210/Pid.Sus/2021/PN  Sdr,  terdakwa  melakukan penipuan dengan modus investasi bodong pada grup telegram yang diberi nama Cobra Trading Group, dimana grup tidak terdaftar secara resmi milik Bappebti Group sehingga merupakan grup trading ilegal. Dampak yang ditimbulkan, konsumen/saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.000.0000,- (dua juta rupiah). Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik ” sehingga dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,-    (sepuluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Apabila  melihat  dengan  seksama  tiga  kasus  pada  ketiga  putusan  tersebut,  semuanya  sama melakukan  penipuan  melalui  media  elektronik.  Ketiganya  juga  sama  tidak  memiliki  izin  dalam menghimpun dana dari masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai investasi ilegal. Namun, investasi ilegal  pada  ketiga  putusan  di  atas  tidak  dikategorikan  dalam  hal  yang  memberatkan.  Sementara  itu, perbedaan  putusan  di  atas,  ada  yang  diputus  dengan  tindak  pidana  penipuan  dari  KUHP  dan  tindak pidana menyebarkan berita bohong dari UU ITE. Apabila melihat unsur-unsur tindak pidana di antara keduanya, yang menjadi pembeda adalah unsur yang dimuat dalam UU ITE Lebih tepatnya, individu yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  alasan  menyebarkan  informasi  yang  tidak  akurat  dan  menyesatkan, sebagaimana  dijabarkan  dalam  KUHP,  melakukan  tindakan  yang  lebih  luas.  Tindakan  ini  mungkin melibatkan  penggunaan  identitas  palsu  atau  taktik  menipu,  seperti  serangkaian  kebohongan,  dengan tujuan  mendapatkan  keuntungan  pribadi  atau  pihak  ketiga  dalam  pertukaran  barang.  Alternatifnya, tindakan  menimbulkan  hutang  atau  mengampuni  piutang  yang  belum  dibayar.  Apabila  ditarik  dari ketiga  kasus  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  Terdakwa  menyebarkan  informasi  palsu  dan menyesatkan sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan saksi, yang pada akhirnya
mengakibatkan kerugian finansial bagi penerima manfaat produk atau jasa. Setelah menerima dana dari korban, terdakwa menghalangi komunikasi dengan memblokir nomor kontak korban.
Sehubungan  dengan  kondisi  tersebut,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  melakukan  upaya koordinasi  antarlembaga  untuk  mempercepat  penyelesaian  dugaan  kegiatan  penggalangan  dana  dan pengelolaan  investasi  melalui  Badan  Pengawasan  Efek  dan  Investasi  (SWI),  sebagaimana  telah dijelaskan  sebelumnya.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Pasal  28-30  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  OJK  mempunyai  peran ganda yaitu pencegahan dan penindakan dalam menanggulangi praktik investasi gelap yang dilakukan perusahaan. Peran ini mencakup kewajiban lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila  kegiatan  tersebut  berpotensi  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat.  Selain  itu,  OJK  juga melakukan  berbagai  tindakan  yang  diperlukan  dalam  rangka  kepatuhan  terhadap  peraturan  di  sektor jasa  keuangan.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  memberikan  sanksi  kepada  perusahaan  yang melakukan praktik investasi terlarang untuk memitigasi kerugian masyarakat. Selain itu, penting untuk membangun  mekanisme  yang  memfasilitasi  penyampaian  pengaduan  oleh  individu  yang  mengalami kerugian akibat kegiatan investasi ilegal. Mekanisme ini harus mencakup proses penyelesaian keluhan dan  penyediaan  sumber  daya  yang  tepat  untuk  mengatasi  keluhan  yang  timbul  akibat  tindakan perusahaan  yang  terlibat  dalam  praktik  investasi  yang  melanggar  hukum.  Selain  itu,  penting  untuk mengatur  tanggung  jawab  pemangku  kepentingan  di  sektor  jasa  keuangan  agar  dapat  menangani keluhan  konsumen  secara  efektif.  Hal  ini  sangat  penting  karena  perselisihan  yang  timbul  di  dalam lembaga keuangan sering kali tidak memiliki kerangka kerja penyelesaian pengaduan yang disepakati bersama (Takalamingan et al., 2021).
Ilegalitas yang berkaitan dengan investor akan mengarah pada pengecualian dari perlindungan investasi (Weber & Oberhammer, 2007). Dalam konteks Indonesia, lembaga yang berwenang di sektor keuangan  dalam  hal  ini  OJK  melalui  SWI  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menindaklanjuti  kasus investasi  ilegal  selain  dari  memblokir  aplikasi/situs/ website Wajib  menyampaikan  laporan  informasi kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai aturan terkait.

## 3.2 Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia
Restorative justice Keadilan restoratif adalah kerangka teoritis yang membahas evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan pentingnya kelompok dan korban yang terpinggirkan, dan juga menggabungkan metode yang sejalan dengan sistem peradilan pidana konvensional yang ada. Keadilan restoratif adalah kerangka kerja yang memprioritaskan peningkatan individu yang terlibat dalam suatu insiden  yang  menimbulkan  kerugian,  termasuk  pelaku,  korban,  dan  komunitas  yang  terkena  dampak pelanggaran  tersebut.  Program  keadilan  restoratif  dijalankan  berdasarkan  gagasan  mendasar  bahwa tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tidak  hanya  bertentangan  dengan  undang-undang,  namun juga menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat luas (Santoso, 2021). Sementara, Braithwaite et al. (2010) memandang restorative justice sebagai proses dimana semua pemangku kepentingan yang terkena  dampak  ketidakadilan  mempunyai  kesempatan  untuk  membahas  konsekuensi  atas ketidakadilan dari suatu perbuatan dengan tujuan untuk memperbaikinya.
Salah  satu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Menon  (2020)  menyatakan  bahwa  isu  krusial  dari penerapan restorative justice salah satunya adalah restorative justice yang lemah terhadap kejahatan. Beberapa  orang  memandang  bahwa  penerapan restorative  justice dibatasi  hanya  untuk  beberapa kejahatan  ringan  dan  kasus  yang  melibatkan  anak  sehingga  tidak  dapat  diterapkan  untuk  semua kejahatan. Beberapa lainnya memandang bahwa restorative justice merupakan langkah sederhana untuk pihak  yang  bersalah,  dalam  artian  pelaku  dapat  lebih  dapat  memahami  akibat  dari  perilaku  buruk mereka  dengan  bertemu  langsung  dengan  korban  dibandingkan  penyelesaian  melalui  pengadilan (Menon,  2020).  Program restorative  justice harus  dievaluasi  seberapa  efektif  program  tersebut memberikan nilai-nilai keadilan terhadap salah satunya dalam kejahatan ekonomi (Braithwaite, 2002). Penerapan restorative justice pada kasus investasi ilegal sendiri, masih menimbulkan pro kontra. OJK menegaskan bahwa penerapan kerangka keadilan restoratif sangat penting untuk mengatasi maraknya kasus investasi ilegal di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan ini, praktik investasi  gelap tidak hanya dapat dikurangi dan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal, namun ganti rugi yang diderita oleh para korban juga dapat dicapai. Sementara, pihak kontra menilai bahwa penerapan restorative justice tidak mungkin diterapkan untuk kasus investasi ilegal karena adanya ketidakjelasan data  mulai  dari  tingkat member ,  admin  bahkan  ke owner .  Hal  itu  diperoleh  dari  perkembangan
penyidikan  kepolisian  dan  alasan  itu  juga  yang  kemudian  menjadi  kendala  untuk  diterapkannya keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal di Indonesia .
Selama  ini  regulasi  mengenai  restorative  justice  di  Indonesia  masih  terfragmentasi  karena tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan di dalam negeri. Termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Perkapolri), Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (selanjutnya disebut SE Kapolri  RJ),  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja), Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  (selanjutnya disebut SK Badilum MA RI), dan Nota Kesepahaman Tindak Pidana Ringan.
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  pelaku  yang  menghimpun  dana  masyarakat  tanpa memiliki izin dapat diancam dengan delik penipuan dalam KUHP dengan pidana penjara maksimal 4 (empat)  tahun  Selain  dakwaan  menyebarkan  informasi  palsu  dan  menyesatkan,  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  mereka  yang  terbukti  bersalah terancam hukuman kurungan paling lama enam tahun. Investasi ilegal dapat ditempuh melalui keadilan restoratif  dengan  melihat  jenis  tindak  pidana  berdasarkan  berbagai  kebijakan  RJ  di  Indonesia. Kualifikasi yang terpenuhi diatur dalam Perkapolri, SE Kapolri RJ, dan Perja. Keadilan restoratif yang dituangkan dalam Peraturan Kapolri dan SE RJ Kapolri terutama berlaku terhadap tindak pidana yang tidak  merugikan  orang  perseorangan.  Selain  itu,  dalam  Perja  tersebut  juga  disebutkan  berlaku  bagi tindak pidana yang ancaman pidananya berupa denda atau penjara paling lama lima tahun. Oleh karena itu, tindakan penipuan seperti investasi ilegal yang masuk dalam kategori kejahatan dalam KUHP dapat diatasi melalui prosedur restorative justice. Hal ini dimungkinkan karena terpenuhinya kriteria-kriteria penting yang dituangkan dalam Peraturan Kapolri, SE RJ Kapolri, dan Perja. Namun, dalam konteks individu  yang  tunduk  pada  peraturan  Perja,  kerugian  finansial  yang  diderita  akibat  aktivitas  ilegal dibatasi  hingga  ambang  batas  maksimum  Rp2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  sehingga berdasarkan Perja keadilan restoratif tidak dapat dilakukan terhadap investasi ilegal dengan kerugian lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Menentukan suatu perbuatan dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif tidak hanya dengan melihat  kerugian  korban  maupun  produk  hukum  yang  berlaku,  melainkan  juga  melihat  tujuan  yang ingin dicapai dan kendala apabila keadilan restoratif diterapkan. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah  untuk  memenuhi  secara  komprehensif  berbagai  kebutuhan  korban,  yang  mencakup  aspek material,  finansial,  emosional,  dan  sosial.  Hal  ini  termasuk  mempertimbangkan  dampak  terhadap individu yang mempunyai hubungan dekat dengan korban, seperti pelaku yang mungkin juga terkena dampak serupa. Selain itu, keadilan restoratif bertujuan untuk mencegah pelanggaran berulang dengan mengintegrasikan  kembali  pelaku  ke  dalam  masyarakat.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menumbuhkan  rasa penyesalan  dalam  diri  para  pelaku,  mendorong  pertumbuhan  pribadi  mereka  dan  memfasilitasi pembentukan kerangka kerja sosial yang mendukung rehabilitasi atau pemulihan baik pelaku maupun korban (Marshall, 1999).
Keadilan  restoratif  tidak  selalu  dapat  digunakan  untuk  semua  jenis  tindak  pidana.  Aparat penegak  hukum  dalam  hal  ini  kepolisian  sudah  mengupayakan  penerapan  keadilan  restoratif  dalam kasus  investasi  ilegal,  namun  terkendala  pada  ketidakjelasan  admin, owner ,  dan  pihak-pihak  yang terlibat karena enititas melakukan secara anonim (Kompas, 2022). Sementara, apabila dilanjutkan pada tahap  ajudikasi,  hanya  pelaku  utama  yang  di  proses,  pelaku  atau  pihak  lain  yang  ikut  terlibat  tidak diperoses.  Hal  tersebut  juga  menjadi  penyebab  hingga  saat  ini  masih  banyak  pihak  yang  kembali membuka penawaran terhadap investasi ilegal (Tobing, 2020). Penyelesaian melalui restorative justice membuka  peluang  atau  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  mengulangi  kejahatan  yang  dilakukan mengingat aplikasi yang mudah dibuat. Diskusi yang diadakan oleh Kementerian Kominfo dengan tema ”FMB9:  Melawan  Kejahatan  Keuangan  Berbasis  Digital”  pada  21  Agustus  2023,  Kepala  Eksekutif Pengawas  Perilaku  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  menyatakan  bahwa  banyak  pelaku  investasi  ilegal yang  sudah  diproses,  namun  masih  kembali  beroperasi  dikarenakan  mudahnya  membuat  aplikasi, dimana server yang digunakan adalah di luar negeri.
Apabila dikaitkan antara investasi ilegal dan tujuan dari keadilan restoratif, penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan pada kasus investasi ilegal apabila korban bersedia karena tujuan utama dari
keadilan  restoratif  adalah  memenuhi  kebutuhan  korban,  mencegah  kejahatan  berulang  dan mengembalikan korban dalam masyarakat. Sementara itu, apabila melihat kendala penerapan keadilan restoratif dalam kasus investasi ilegal, pelaku utama dapat dilibatkan dalam keadilan restoratif. Adapun pihak-pihak lain yang terlibat namun tidak dapat diidentifikasi baik identitas maupun keberadaannya menjadi catatan bagi aparat penegak hukum untuk melibatkan Badan Cyber Nasional.
Pada  hakikatnya  korban  investasi  ilegal  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dengan adanya  ganti  rugi.  Namun,  ganti  kerugian  tersebut  sebenarnya  tidak  hanya  dapat  diberikan  melalui penyelesaian  dengan  pendekatan restorative  justice, Namun  perlu  diperhatikan  bahwa  penyerahan pembuktian  dapat  dilakukan  sebelum  atau  sesudah  penetapan  kesalahan  terdakwa,  sebagaimana ditentukan oleh pengadilan yang mempunyai kewenangan hukum yang tetap.
Korban tindak pidana bisa mendapatkan ganti kerugian dengan mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang secara teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Permohonan restitusi diajukan dalam bahasa Indonesia dengan bermeterai cukup oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukum korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada pengadilan. Berdasarkan  persyaratan  teknis,  orang  yang  pernah  menjadi  sasaran  tindak  pidana  mempunyai  hak untuk meminta restitusi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan yang harus diajukan oleh korban, keluarganya, atau kuasa hukumnya dengan surat kuasa yang sah dan difasilitasi  oleh  LPSK.  Permohonan  dapat  diajukan  sebelum  atau  sesudah  penetapan  bersalah pelakunya, yang ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam  hal  ketika  pengadilan  telah  memberikan  keputusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat,  setiap permohonan  restitusi  harus  menyertakan  kutipan  kata  demi  kata  dari  keputusan  pengadilan  tersebut. Selain  itu,  LPSK  akan  menilai  kecukupan  permohonan  restitusi  untuk  mengidentifikasi  potensi kekurangan.  Dalam  hal  ditemukan  ketidaklengkapan  dalam  permohonan,  LPSK  akan  segera memberitahukan pemohon secara tertulis dan memberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan menyerahkan dokumen permohonan yang diperlukan. Namun apabila materi permohonan dinilai sudah lengkap, LPSK akan segera  melakukan  penilaian  menyeluruh.  Penetapan  hasil  penilaian  permohonan  restitusi  bergantung pada keputusan LPSK yang disertai dengan pertimbangannya. Dalam skenario khusus ini, LPSK dapat menyarankan persetujuan  atau penolakan permohonan restitusi. Proses pemberian restitusi dilakukan secara  berurutan,  dimana  setiap  tahapan  pelaksanaan  atau  potensi  keterlambatan  pelaksanaan memerlukan  pelaporan  kejadian  tersebut  oleh  korban,  keluarganya,  atau  kuasa  hukumnya  kepada pengadilan yang bertanggung jawab mengadili permohonan restitusi.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  keadilan  restoratif  dapat  diterapkan  pada  investasi  ilegal, namun  tetap  dari  persetujuan  korban.  Apabila  keadilan  restoratif  diterapkan  dalam  kasus  investasi ilegal,  harus  ada  pengoptimalan  dalam  hal  pencarian  pelaku,  baik  pelaku  utama  maupun  pelaku  lain yang terlibat dalam kasus investasi ilegal dilakukan dengan koordinasi antara Satgas Waspada Investasi dan  Badan  Cyber  Nasional  untuk  menghindari  pihak-pihak  lain  yang  kembali  membuka  penawaran investasi  ilegal.  Apabila  berlanjut  pada  tahap  ajudikasi  atau  penuntutan,  restitusi  dapat  dilakukan dengan melibatkan LPSK.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Regulasi berkaitan dengan investasi ilegal diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-72/D.04/2021 tentang Moratorium Penerbitan Izin Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi.
Badan  pengawas  di  bidang  keuangan  yaitu  OJK  melalui  SWI  tidak  mempunyai  kewenangan untuk mengusut kasus investasi ilegal di luar tindakan pemblokiran website atau aplikasi. Sebaliknya, sebatas  menyampaikan  laporan  informasi  ke  Bareskrim  Polri  untuk  ditindaklanjuti  sesuai  ketentuan peraturan terkait. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan ganda dalam pencegahan dan pemberantasan investasi  gelap  yang  dilakukan  perusahaan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28-30  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

## 4.2 Saran
Adapun keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal dapat diterapkan di Indonesia dengan  melihat  produk  hukum  yang  berlaku,  tujuan  serta  kendala  dari  keadilan  restoratif.  Namun, penerapan tersebut harus disertai dengan persetujuan dari korban. Apabila keadilan restoratif diterapkan dalam kasus investasi ilegal, harus ada pengoptimalan dalam hal pencarian pelaku, baik pelaku utama maupun  pelaku  lain  yang  terlibat  dalam  kasus  investasi  ilegal  dilakukan  dengan  koordinasi  antara Satgas Waspada Investasi dan Badan Cyber Nasional untuk menghindari pihak-pihak lain yang kembali membuka penawaran investasi ilegal. Apabila berlanjut pada tahap ajudikasi atau penuntutan, restitusi dapat dilakukan dengan melibatkan LPSK.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, S. D. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia. Privat Law, 6(1), 1–12.
Bakhri, S., Fauzi, M., & Watuniah. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 4(2), 286–295.
Batunanggar, S. (2019). Fintech Development and Regulatory Frameworks in Indonesia (1014). www.adbi.org Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice & Responsive Regulation.
Braithwaite, J., Anita, J., & Tess, N. (2010). A Kind of Mending Restorative Justice  in the Pacific  Islands (S. Dinnen, A. Jowitt, & T. Newton, Eds.; 2010th ed.). ANU E Press.
Douglas,  Z.  (2014).  The  Plea  of  Illegality  in  Investment  Treaty  Arbitration.  ICSID  Review,  29(1),  155–186. https://doi.org/10.1093/icsidreview/sit040
Harwanto,  E.  R. (2021).  Criminal  Law  Protection  Against  Illegal  Investment  Entities  in  Indonesia.  Journal  of Law, Policy and Globalization, 115, 1–8. https://doi.org/10.7176/jlpg/115-01
Hepburn, J. (2014). In accordance with which host state laws? Restoring the “Defence” of investor illegality in investment arbitration. Journal of International Dispute Settlement, 5(3), 531–559. https://doi.org/10.1093/jnlids/idu011
Hidayat,  R.  (2022,  November  24).  Kejaksaan  Diminta  Terapkan  Keadilan  Restoratif  dalam  Tindak  Pidana Ekonomi.  Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Kejaksaan-Diminta-Terapkan-Keadilan-Restoratif- Dalam-Tindak-Pidana-Ekonomi-Lt637f34cf81905?Page=all.
Irwansyah.  (2022).  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel  (A.  Yunus,  Ed.;  5th  ed.).
Percetakan Mega Cakrawala.
Kadek  Desy  Pramita,  K.,  &  Diva  Hendrayana,  K.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Sebagai Konsumen dalam Investasi. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS
Kompas.  (2022,  January  31).  Restorative  Justice  Sangat  Tidak  Mungkin  Dalam  Penegakan  Hukum  Kasus Investasi  Bodong  Di  Gorontalo.  Https://Www.Kompas.Tv/Regional/256982/Restorative-Justice-Sangat- Tidak-Mungkin-Dalam-Penegakan-Hukum-Kasus-Investasi-Bodong-Di-Gorontalo.
Leonard, &  Ariawan. (2021).  Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti  Kerugian  Akibat Investasi Ilegal.
Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 4428–4449.
Marshall, T. F. (1999). Restorative Justice An Overview. Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media Group. Menon, N. (2020). Restorative Justice. Supremo Amicus, 18. Mutiah,  S.,  &  Apriani,  R.  (2022).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Investasi  Ilegal.  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Humaniora, 9(4), 1991–2001. https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2017).  Tugas  dan  Fungsi.  Https://Ojk.Go.Id/Id/Tentang-Ojk/Pages/Tugas-Dan- Fungsi.Aspx.
Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Profil Satgas. Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2023a,  February  2).  Siaran  Pers  Awal  2023,  Satgas  Waspada  Investasi  Temukan  10 Entitas  Investasi  Tanpa  Izin  dan  50  Pinjaman  Online  Tanpa  Izin.  https://ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan- Kegiatan/Info-Terkini/Documents/Pages/Awal-2023,-Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-10-Entitas- Investasi-Tanpa-Izin-Dan-50-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin/SP%20SWI%20Februari%202023.Pdf.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2023b,  August  3).  Waspada  Modus Penipuan  Gaya  Baru.  https://www.ojk.go.id/ojk- institute/id/capacitybuilding/upcoming/2746/waspada-modus-penipuan-gaya-
baru#:~:text=adapun%20untuk%20investasi%20illegal%2c%20kerugian,investasi%20dan%20pinjaman %20online%20ilegal.
Putra,  T.  S.  A.  (2021,  December  10).  Bijak  dalam  Berinvestasi.  Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil- Kalbar/Baca-Artikel/14481/Bijak-Dalam- Berinvestasi.Html#:~:Text=Sedangkan%20dampak%20yang%20ditimbulkan%20oleh,Dan%20menggan ggu%20proses%20pembangunan.
Sangaswary, I. G. A. A. Y., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(1), 147–152. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410.147-152 Santoso, T. (2021). Hukum Pidana: Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada.
Seifi,  J.,  &  Javadi,  K.  (2013).  The  Consequences  of  the  “Clean  Hands”  Concept  in  International  Investment Arbitration (Vol. 19). Brill.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (17th ed.). Rajawali Pers.
Sugandi,  E.  A.  (2021).  THE  COVID-19  PANDEMIC  AND  INDONESIA’S  FINTECH  MARKETS. https://www.adb.org/publications/covid-19-pandemic-indonesia-fintech-markets
Sulaiman, A. N. M., Moideen, A. I., & Moreira, S. D. (2016). Of Ponzi schemes and investment scams A case study  of  enforcement  actions  in  Malaysia.  Journal  of  Financial  Crime,  23(1),  231–243. https://doi.org/10.1108/JFC-05-2014-0021
Takalamingan, F. T., Konoras, A., & Rumimpunu, F. (2021). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN  PENGAWASAN  DAN  PENCEGAHAN  TERHADAP  PENDIRIAN  PERUSAHAAN INVESTASI  ILEGAL  DI  TINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  21  TAHUN  2011.  Jurnal Elektronik Bagian Hukum Dan Masyarakat, 9(1), 29–37.
Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022).  Waspada  Investasi Ilegal di Indonesia.  Jurnal Ekonomi  &  Manajemen Universitas Bina Sarana Infromatika, 20(1), 108–113. https://doi.org/10.31294/jp.v20i1
Tarina, D. D. Y., & Hutabarat, S. M. D. (2020). Supervision of Investment Companies in the Prevention of Illegal Investment Practices. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(4), 215– 224. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i4.1591
Tobing, T. L. (2020, July 9). Investasi Ilegal dan Permasalahan Penegakan Hukum. Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Investasi-Ilegal-Dan-Permasalahan-Penegakan-Hukum-Oleh-- Tongam-Lumban-Tobing-Lt5f06cbaa7abd8/.
Weber, S., & Oberhammer, E. (2007). International Arbitration. Yusup, D. K. (2022). Law Enforcement Efforts for Illegal Online Investment Entities in Indonesia. Baltic Journal of Law & Politics. A Journal of Vytautas Magnus University, 15(2), 890–904. https://doi.org/10.2478/bjlp- 2022-001054