INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1226-1240 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Perkembangan POLESBUD Terhadap Penataan Suprastruktur Dan Infrastruktur Pendidikan
Jhon Eka Powa 1 🖂 , As’ad 2 , Jamrizal 3
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: jepj1717@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang kaya, baik dari sumber daya alam maupun budayanya. Sementara  itu,  Republik  Indonesia  yang  terbentang  dari  sabang  hingga  Merauke  memiliki  batas-batas  Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana kondisi POLESBUD (2) Supratruktur dan  infrastruktur dalam pendidikan islam (3) Bagaimana pengaruh perkembangan POLESBUD pada pendidikan islam. Dengan pendekatan kualitatif  dan  teknik  observasi,  wawancara  dan    dokumentasi  sehingga  penelitian  ini  menghasilkan  yakni  (1) Perkembangan Polisosbud Tahun 2021 mengalami perkembangan, Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat tujuh dimensi, yakni dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi  budaya,  dimensi  budaya  literasi,  dan    dimensi  kesetaraan  gender  (2)  Polisosbud  suprastruktur  dan infrastruktur Pendidikan adalah tiga hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Artinya apa yang menjadi aspek pendidikan mengandung unsur – unsur politik dan budaya dalam membangun sufrastruktur dan infrastruktur pendidikan.  Bagitu  juga  kegiatan  atau  aktifitas  politik,  sosial  dan  budaya  memiliki  keterkaitan  dengan  aspek pendidikan (3) Politik sosial dan budaya  juga berpengaruh terhadap  sumber daya  pendidikan seperti gaji guru, sarana  prasarana  penunjang kegiatan  belajar,  dan  pelatihan.  Salah satu   hal   penting dalam pengembangan proses  pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya  guru-guru yang profesional. Politik sosial dan budaya merupakan  segala  usaha,  kebijakan  dan  siasat  yang  berkaitan  dengan  masalah  suprastruktur  dan  infrastruktur pendidikan.
Kata kunci: POLESBUD, Suprastruktur, Infrastruktur.
Abstract
The unitary state of the Republic of Indonesia is a rich country, both in natural and cultural resources. Meanwhile, the Republic of Indonesia, which stretches from Sabang to Merauke, has national boundaries. This study aims to find out (1) How is the condition of POLESBUD (2) Superstructure and infrastructure in Islamic education (3) How does the  development  of  POLESBUD  influence  Islamic  education.  Using  a  qualitative  approach  and  techniques  of observation, interviews and documentation, this research results in the following results: (1) The development of Polisosbud in 2021 is experiencing development, the Cultural Development Index is expected to provide a more holistic picture of cultural development by containing seven dimensions, namely the cultural economic dimension, the  educational  dimension,  the  dimension  of  socio-cultural  resilience,  the  dimension  of  cultural  heritage,  the dimension of cultural expression, the cultural dimension of literacy, and the dimension of gender equality (2) the superstructure of Polisosbud and educational infrastructure are three things that are closely related and influence each other.  This  means  that  what  is  an  aspect  of  education contains  political  and cultural elements  in  building educational infrastructure and infrastructure. Likewise, political, social and cultural activities or activities are related to  educational  aspects  (3)  Social  and cultural  politics  also  affect  educational  resources  such  as  teacher  salaries, supporting facilities for learning activities, and training. One of the important things in developing a meaningful learning process is the availability of professional teachers. Social and cultural politics are all efforts, policies and strategies related to educational superstructure and infrastructure issues.
Keywords: POLESBUD, Superstructure, Infrastructure.

## PENDAHULUAN
Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  Negara  yang  kaya,  baik  dari  sumber  daya  alam  maupun budayanya. Sementara  itu,  Republik  Indonesia  yang  terbentang  dari  sabang hingga  Merauke  memiliki  batas-batas Negara. Menurut Tripuranto (2011), Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik dari darat maupun laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga Negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut dengan sepuluh Negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapur, Vietnam, Philipina, Papua New guinea, Australia, dan Timor Leste.
Menurut  undang-undang  Dasar  (UUD)  1945,  setiap  warga  Negara  berhak  mendapatkan  pendidikan  guna meningkatkan  kualitas  dan  kesejahteraan  hidupnya.  Dewasa  ini,  proses  pendidikan  belum  berjalan  sebagaimana mestinya,  salah  satu  penyebabnya  adalah  sistem  Pendidikan  yang  dianggap  belum  mampu  menjawab  kebutuhan zaman (Basir & Ramadan, 2017).
Pendidikan mempunyai peranan vital dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dewasa ini permasalahan pendidikan semakin kompleks. Salah satunya yaitu keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terdepan Republik Indonesia.
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda
penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan
menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan (Soemardi dan Reini D, 2009).
Infrastruktur  adalah  fasilitas-fasilitas  fisik  yang  dikembangkan  atau  dibutuhkan  oleh  agen-agen  publik  untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan- pelayanan similar untuk menfasilitasi tujuan-tujuan social dan ekonomi (Kodoatie, R.J., 2005).
Sedangkan menurut (Sadono, 2011) infrastruktur merupakan komponen utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi  dan  meningkatkan  efisiensi  kegiatan  ekonomi  suatu  negara.  Infrastruktur  dalam  meningkatkan  efisiensi kegiatan ekonomi ini berupa jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan seperti telepon dan alat pengangkutan, dan fasilitas penyediaan air dan listrik.
Fasilitas infrastruktur dipahami sebagai input infrastruktural publik dari sudut pandang suplai. Jika dilihat dari sifat pelayanan yang diberikan, infrastruktur  secara  luas  dapat  digolongkan  menjadi  kategori  fisik,  sosial  dan  finansial.  Kategori  fisik  meliputi transportasi (rel kereta, jalan, jalur udara dan jalur perairan), listrik, irigasi, telekomunikasi, suplai air dan sebagainya. Infrastruktur  fisik  berkontribusi  kepada  pertumbuhan  ekonomi  dengan  cara  mengurangi  biaya  transaksi  dan menciptakan  banyaknya  investasi,  lapangan  kerja,  hasil  (output),  pendapatan  dan  pertumbuhan  sampingan. Infrastruktur  social  berkontribusi  melalui  pengayaan  sumber  daya  manusia  dalam  hal  pendidikan,  kesehatan, perumahan,  fasilitas  rekreasi  dan  sebagainya,  sehingga  dapat  memajukan  kualitas  hidup.  Infrastruktur  ini  akan berpengaruh  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  akan  meningkatkan  produktivitas  pekerja.  Selanjutnya, infrastruktur finansial yang meliputi kerjasama perbankan, pos, dan pajak dari suatu populasi yang mewakili kinerja finansial Negara.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  bertujuan  membahas  mengenai  perkembangan  polesbud  terhadap  penataan  suprastruktur  dan infrastruktur pendidikan. Kajian ini menggunakan paradigma kualitatif dan kepustakaan yang mengandalkan bibliografi dari  berbagai  sumber  seperti  buku  dan  artikel  ilmiah  yang  dianggap  relevan  dengan  tajuk  pembahasan.    Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan integratif dan analisis isi difungsikan untuk membaca makna yang substantif, Kemudian melakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari penomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adlah bahasan atas, a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai itu, c) kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep- konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan lain sebagainya (Budiharjo, 2014,35).
Menurut Thomas P.Jenkin dalam the study of political theory dibedakan dua macam teori politik yaitu Teori-teori
yang  mempunyai  dasar  moril  dan  menentukan  norma-norma  politik  dan  Teori-teori  yang  menggambarkan  dan membahas  penomena  dan  fakta-fakta  politik  dengan  tidak  mempersoalkan  norma-norma  atau  nilai.  Sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak (Budiharjo,2014:35)
Lepas dari mana saja yang harus diteladani, sebagian besar ayat-ayat politik dalam Al Quran berbentuk nilai-nilai universal dan substansial, sehingga memiliki relevansi dalam berbagai bentuk kehidupan politik baik dalam skala besar maupun  kecil,  di  tingkat  tinggi  seperti  negara  maupun  dalam  level  yang  lebih  rendah  seperti  dalam  kehidupan kepartaian.
Contoh paling  nyata  dalam  masalah  ini  adalah  ayat-ayat  yang  menjelaskan proses penciptaan  manusia,  yang kemudian mendapat tugas suci sebagai Khalifahtu fil ard, yakni sebagai wakil Tuhan yang bertugas memakmurkan bumi, atau sebagai pemimpin di muka bumi yang memiliki tugas rahmatan lil alamin (membawa kebaikan bagi bumi dan seluruh isinya), Al Baqarah (ayat 30).
ةَفۡيِلَخ  ِض ۡرَ ۡلۡا ىِف ٌلِعاَج  ۡىِ نِا ِةَكِٕٮٰٓ لَمۡلِل  َكُّبَر َلاَق ۡذِا َو َكـَل  ُسِ دَقُن َو  َكِد ۡمَحِب ُحِ بَسُن ُن ۡحَن َو َ ءٰٓاَمِ دلا  ُكِف ۡسَي َو اَهۡيِف ُدِسۡفُّي  ۡنَم اَهۡيِف ُلَع ۡجَتَا ا ٰٓۡوُلاَق   ؕ
َق َن ۡوُمَلۡعَت  َلۡ اَم ُمَل ۡعَا  ٰٓۡىِ نِا َلا
Artinya : Dan  (ingatlah)  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  malaikat,  "Aku  hendak  menjadikan  khalifah  di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah  di  sana,  sedangkan  kami  bertasbih  memuji-Mu  dan  menyucikan  nama-Mu?"  Dia  berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
Karena itu, bagi seorang muslim apapun profesinya termasuk politisi, tidak boleh lepas dari tugas mulia yang diembannya sejak ia diciptakan. Bahkan Al Quran mengungkapkannya dalam bentuk sangat retoris, berupa perjanjian primordial antara Tuhan dan hambanya, ketika masih berada di alam ruh sebelum dilahirkan ke dunia, Al A'raf (ayat 172)
َرِب  ُتْسَلَا   ْمِهِسُفْنَا ىٰٓ لَع ْمُهَدَهْشَا َو ْمُهَتَّي ِ رُذ ْمِه ِر ْوُهُظ ْنِم َمَد ا ْٰٓيِنَب  ْْۢنِم َكُّبَر َذَخَا ْذِا َو
ََۙنْيِلِف  غ اَذ  ه  ْنَع اَّنُك اَّنِا ِةَم يِقْلا َم ْوَي ا ْوُل ْوُقَت  ْنَاۛ اَنْدِهَش  ۛى لَب ا ْوُلاَق ْْۗمُكِ ب Artinya:   Dan  (ingatlah)  ketika  Tuhanmu  mengeluarkan  dari  sulbi  (tulang  belakang)  anak  cucu  Adam  keturunan mereka  dan  Allah  mengambil  kesaksian  terhadap  roh  mereka  (seraya  berfirman),  “Bukankah  Aku  ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kam i lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.
Budaya tau kebudayaan bermula dari kemampuan akal dan budi manusia dalam menggapai, merespons, dan mengatasi tantangan alam dan lingkungan dalam upaya mencapai kebutuhan hidupnya. Dengan akal inilah manusia membentuk sebuah kebudayaan (Herminanto dan Winarno, 2013:72)
Selain  itu,  ada  sebuah  istilah  lagi  yang  lazim  digunakan  dalam  Islam,  dalam  kaitannya  dengan  kebudayaan,  yaitu ummah.  Istilah ini mengandung makna sebagai orang-orang muslim dalam bentuk masyarakat kolektif.  Istilah ini yang pluralnya adalah umam dipergunakan dalam Al- Qur’an untuk menyebut umat Islam, sebagai umat terbaik.
َت  ِساَّنلِل  ۡتَج ِر ۡخُأ ٍةَّمُأ َرۡيَخ  ۡمُتنُك َِّللّٱِب َنوُنِم ۡؤُت َو  ِرَڪنُمۡلٱ ِنَع َن ۡوَهۡنَت َو  ِفوُرۡعَمۡلٱِب َنوُرُمۡأ ْۗ مُهَّل ا ً۬ رۡيَخ َناَكَل ِب ـَت ِڪۡلٱ ُل ۡهَأ َنَماَء  ۡوَل َو َنوُقِس ـَفۡلٱ ُمُهُرَث ۡڪَأ َو َنوُنِم ۡؤُمۡلٱ ُمُهۡنِ م
Artinya : Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia,
(karena) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang dari segala perkara yang salah (buruk dan keji) serta kamu pula  beriman  kepada Allah (dengan sebenar-benar iman) dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi  dan Nasrani) itu Beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali Imran: 110).
Menurut Sahya Anggara dalam bukunya (2013:110-111) menjelasakan tentang batasan dari konsep budaya politik yang sebagai berikut :
1. Konsep  budaya  politik  menitikberatkan  kepada  perilaku  non-aktual,  seperti  orientasi,  sikap,  nilai-nilai,  dan kepercayaan.
2. Orientasi pada budaya politik yaitu sistem politik, sehingga dialog mengenai budaya politik selalu membicarakan sistem politik.
3. Budaya  politik  adalah  gambaran  konseptual  tentang  komponen  budaya  politik  pada  tingkatan  massif,  atau menggambarkan masyarakat suatu negara atau wilayah, tidak per-individu.
4. Konsep  budaya  politik  yang  mencakup  dengan  sifat  perilaku,  dogma,  nilai-nilai  dan  pengetahuan  yang  dalam seluruh masyarakat, termasuk aspek kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan (Soemardi dan Reini D, 2013).
Infrastruktur  adalah  fasilitas-fasilitas  fisik  yang  dikembangkan  atau  dibutuhkan  oleh  agen-agen  publik  untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan- pelayanan similar untuk menfasilitasi tujuan-tujuan social dan ekonomi (Kodoatie, R.J., 2005).
1. Kondisi Politik berdasarkan data badan pusat statistik.
Pasca proklamasi, kebebasan sipil yang termuat dalam UUD 1945 tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) mencuat pada masa pemerintahan orde lama maupun orde baru. Hal ini mendorong dilakukan empat kali amandemen UUD 1945 dalam rentang tahun 1999 – 2002. Amandemen tersebut juga diikuti  dengan  pengaturan  HAM  melalui  UU  No.  39  Tahun  1999.  Selain  itu,  Indonesia  meratifikasi  Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui UU No. 12 Tahun 2005. Indonesia juga mempertegas pengaturan HAM yang tersebar dalam 17 pasal UUD 1945 yang mencakup Hak Sipil dan Politik (HSP) serta Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB).
Perubahan dalam  peta kekuatan politik  pun  terjadi.  Golongan Karya  (Golkar)  yang  sebelumnya  mendominasi sebagai partai pemenang Pemilu harus mengakui kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 1999. Pasca reformasi, PDI Perjuangan berhasil mencatatkan diri sebagai pemenang pemilu pada tiga dari 6 pemilu. Tidak hanya itu, dinamika yang cepat pun terjadi pada koalisi partai politik. Partai Golkar yang sebelumnya menjadi rival PDI Perjuangan akhirnya berkoalisi pada Pemilihan Presiden 2019.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pun meningkat. Sebelum tahun 2014, IDI berkisar di bawah angka 70. Namun, sejak 2014 sampai sekarang IDI berada di atas 70. Bahkan IDI pernah mencapai angka tertinggi di 74,92 pada tahun 2019.  Namun  begitu,  pemenuhan  hak  sipil  dan  politik  masih  perlu  mendapatkan  perhatian.  Terutama  masih ditemukannya  peraturan  daerah  yang  dinilai  membatasi  kebebasan  sipil,  khususnya  kebebasan  beragama.  Jumlah aturan tersebut sekitar 15-17 aturan daerah yang berlaku setiap tahun. Selain itu, masih ditemukan peraturan daerah yang bersifat diskriminatif pada 12 provinsi dimana Provinsi Sumatera Selatan paling banyak memiliki aturan tertulis yang dianggap diskriminatif, yaitu sebanyak 3 (tiga) aturan. Kekerasan terhadap wartawan pun masih terjadi.
Sejak tahun  2006 sampai dengan 2020 terdapat 852 kasus kekerasan terhadap wartawan yang dilaporkan ke Aliansi Jurnalistik Independen (AJI). Bahkan, pada tahun 2020, jumlah kejadian kekerasan yang dilaporkan meningkat secara signifikan menjadi 83 kejadian dibandingkan tahun 2017, 2018, dan 2019 yang masing-masing sebanyak 66, 64, dan 58 kejadian.
Isu kesetaraan gender yang mencuat pada pemilu pasca reformasi kemudian direspon melalui affirmative action di  bidang  politik.  UU  Paket  Politik  pun  dikeluarkan  menjelang  pelaksanaan  Pemilu  2009  yang  mensyaratkan keterwakilan  perempuan  sekurang-kurangnya  30  persen  dalam  penyelenggara  pemilu,  pendirian  maupun kepengurusan partai politik serta keikutsertaan partai politik dalam pemilu. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif,  seperti  meningkatkannya  keterwakilan  perempuan  dalam  DPR  RI.  Bahkan,  pada  Pemilu  2019  keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 20,87 persen yang merupakan persentase tertinggi keterwakilan perempuan dalam DPR  RI  sepanjang  sejarah  bangsa  Indonesia.  Keterwakilan  perempuan  dalam  kepengurusan  partai  politik  juga memberikan sinyal positif. Sebanyak tujuh belas provinsi telah mencapai keterwakilan perempuan dalam partai politik di atas 30 persen.
Data-data  lainnya  pun  menunjukkan  adanya  peningkatan  peran  perempuan  dalam  bidang  politik  dan pemerintahan. Hasil pendataan Potensi Desa (Podes) menunjukkan persentase kepala desa perempuan maupun lurah perempuan yang terus meningkat. Tren yang sama juga ditunjukkan oleh sekretaris desa perempuan dan sekretaris lurah perempuan. Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan dinamika serupa terjadi pada persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural di eselon I dan II. Peningkatan persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I dan II meningkat pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu, jabatan hakim tetap didominasi oleh laki-laki, namun persentase jumlah hakim perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 26,44 persen hakim perempuan, angka tersebut menjadi 28,27 persen pada tahun 2020.
Pada tahun 2020, pilkada dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemilihan ini untuk mendukung upaya pemerintah dan DPR dalam melakukan pilkada serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2024.  Pada  Pilkada  2020  terdapat  25  pasangan  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur  dari  berbagai  latar  belakang pekerjaan. Dari 25 calon gubernur di 9 provinsi, paling banyak latar belakangnya sebagai gubernur dengan persentase sebesar 24 persen. Kemudian disusul dengan latar belakang bupati/walikota dan sektor swasta/lain-lain yang sama- sama memiliki persentase sebesar 20 persen. Sedangkan persentase terkecil ada pada calon gubernur dengan latar belakang anggota DPR RI dan aparatur sipil negara (PNS/ASN) dengan persentase yang sama yakni sebesar 4 (empat) persen.
Demokrasi Indonesia relatif stabil, ini bisa dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bisa dipertahankan
pada kategori sedang (60 – 80) sepanjang 2009 - 2021. Sebelum tahun 2014, IDI berkisar di bawah angka 70. Namun, sejak 2014 sampai sekarang IDI berada di atas 70. Bahkan IDI pernah mencapai angka tertinggi di 74,92 pada tahun 2019.  Sekalipun  demikian,  pemenuhan  hak  sipil  dan  politik  tetap  perlu  mendapatkan  perhatian,  terutama  masih ditemukannya peraturan daerah yang dinilai membatasi kebebasan sipil.
Pada  data  IDI  tahun  2021,  sebanyak  94  aturan  memiliki  substansi  membatasi  kebebasan  dalam  kebebasan berkumpul,  berserikat,  berekspresi,  berpendapat,  dan  berkeyakinan.  Peraturan-peraturan  tersebut  tersebar  di  24 provinsi.  Sepuluh  provinsi  yang  tidak  mengeluarkan  aturan  tertulis  yang  dinilai  membatasi  kebebasan  berkumpul, berserikat,  berekspresi,  berpendapat,  dan  berkeyakinan,  yaitu  Provinsi  Bengkulu,  DKI  Jakarta,  DI  Yogyakarta,  Nusa Tenggara  Timur,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Utara,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Tengah,  Maluku  Utara,  dan  Papua. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan merupakan 3 (tiga) provinsi yang paling banyak memiliki aturan yang dinilai membatasi kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat.
Pada  2019  keterwakilan  perempuan  di  DPR  RI  mencapai  20,87  persen  yang  merupakan  persentase  tertinggi keterwakilan perempuan dalam DPR RI sepanjang sejarah hasil pemilu Indonesia. Berdasarkan hasil pergantian antar waktu (PAW), pada tahun 2021 bahkan persentase perempuan di DPR RI meningkat menjadi 22,09 persen.

## 2. Kondisi ekonomi sosial dan budaya
Indonesia adalah negara super power di bidang budaya. Indonesia juga memiliki tradisi dan sumber pengetahuan lokal yang sangat kaya dan hidup, dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mempersatukan dan membangun bangsa. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah mengingat kebudayaan mampu menciptakan investasi tersendiri dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa di segala lini kehidupan. Perkembangan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia tergambar secara komprehensif melalui publikasi ini, diantaranya akses informasi baik melalui media  cetak maupun media elektronik, kegiatan berolahraga, interaksi sosial dan partisipasi pada Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).
Dengan segala karakteristik penduduknya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya kebudayaannya, yang  merupakan  salah  satu  modal  dasar pembangunan  (Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2021). Pembangunan sosial budaya memiliki hubungan kohesi yang sangat erat dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dirancang kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai booster untuk mendorong laju pembangunan nasional. Upaya mengangkat isu-isu sosial budaya dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan bukan saja penting, tetapi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu contohnya, peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan budaya melalui suatu karya seni yang dapat menarik minat para konsumen, baik mancanegara maupun domestik yang berujung peningkatan produktivitas daerah. Tanpa disadari, hal ini mampu menjadi katalisator bagi geliat ekonomi di wilayah tersebut. Sehingga, perwujudan agenda Sustainable Development Goals/SDGs (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan  alam  dunia,  dapat terpetakan dengan baik.
Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
membawa  arah  baru dalam  pembangunan  kebudayaan  dengan  menjadikan  kebudayaan  sebagai  investasi  untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Mengingat pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  bekerja  sama  dengan  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Bappenas serta Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat tujuh dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.  Hasil  penghitungan  tahun  2018  menunjukkan  bahwa nilai  Indeks Pembangunan  Kebudayaan  pada  tingkat nasional dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 53,74. Nilai ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia masih memerlukan tantangan pembangunan yang cukup besar dan perlu terus untuk ditingkatkan.
Disisi lain, budaya bukanlah sesuatu yang statis dan kaku, tetapi senantiasa berubah sesuai perubahan sosial yang ada (Tumanggor, 2010). Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala  berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam  suatu  masyarakat.  Perubahan  itu  terjadi  sesuai  dengan  hakikat  dan  sifat  dasar  manusia  yang  selalu  ingin mengadakan perubahan. Perubahan sosial budaya dapat timbul karena adanya perubahan lingkungan masyarakat, penemuan baru, dan kontak dengan kebudayaan lain. Salah satu perubahan sosial budaya yang terjadi beberapa waktu belakangan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 (viva.co.id). Terjadinya pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap perubahan sosial budaya yang turut  mengubah tatanan kehidupan di seluruh negara dalam waktu singkat.  Hal ini terlihat melalui beberapa indikator sosial budaya yang dihasilkan dari publikasi ini
Berangkat  dari  kondisi  ini,  BPS  berusaha  mengakomodasi  kebutuhan  para  pengguna  data,  baik  pemerintah, akademisi maupun masyarakat luas dalam memperoleh informasi terkait sosial budaya dengan menerbitkan Publikasi Statistik Sosial  Budaya  Tahun  2021.  Buku  ini  merupakan  publikasi  rutin  tiga  tahunan  yang datanya bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) tahun 2021 dengan jumlah sampel sebesar 75.000 rumah tangga.
Penyajian publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan sosial budaya penduduk Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun regional (provinsi). Semoga data dan  informasi yang disajikan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang sosial budaya.

## A. Suprastruktur dan Infrastruktur Pendidikan
Dari  segi  bahasa  menurut  Kamus  Besar  Indonesia,  Suprastruktur  politik  berasal  dari dua kata yaitu supra dan struktur,  Supra  berarti “di  atas  atau  di  luar“  sedangkan  struktur berarti  “  bangunan,  struktur,  susunan,  kerangka“.
Dalam pengertian yang cukup mudah adalah lembaga tinggi Negara.
Bagaimana  hubungan  pendidikan  dan  politik?  Menurut  (Albernethy,  David  dan  Coombe,  Trevor.  1965:  287) .Hubungan timbal balikan antara politik dan pendidikan dapat terjadi melalui tiga aspek,yaitu pembentukan sikap kelompok (groupattitudes), masalah pengangguran (employment), dan peranan politik kaum cendikia (the political role of the intelligentsia).
Setelah amandemen UUD 1945, lembaga – lembaga Negara di Indonesia terdiri dari :
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4) Lembaga kepresidenan
5) Mahkamah Agung (MA)
6) Mahkamah Konstitusi (MK)
7) Komisi Yudisial (KY)
8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Lembaga-lembaga  tersebut  terbagi  menjadi  tiga bagian  yaitu:
a. Lembaga Legislatif; Legislatif diwakili oleh DPR dan untuk daerah  ada  DPD. Sedangkan untuk majelisnya ada MPR. Ketiga lembaga ini mempunyai  fungsi  dan tujuan berbeda.  DPR  mempunyai  fungsi  membentuk UU, membahas  RAPBN bersama  presiden  secara   garis   besar   3   fungsi utamanya  yaknilegislasi, anggaran dan pengawasan.  Sedangkan  untuk  DPD berfungsi  untuk  mengawasi  pelaksanaan UU  tertentu  dan  pengusul dari masalah yang ada di daerah. Dan terakhir MPR berfungsi untuk menetapkan UUD serta  melantik  presiden dan  wakil presiden.
Lembaga Eksekutif;Kekuasaannya berada di tangan presiden serta dibantu  wakil presiden beserta menteri dan bawahannya  lainnya  untuk  berfungsi  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  UUD,  serta  bisa menetapkan  peraturan pemerintahan  untuk  kemaslahatan  bersama.
b. Lembaga Yudikatif; Lembaga ini merupakan kehakiman yang berisikan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Insfektif. Mereka berfungsi dan bertujuan sebagai penyelesaian masalah yang  ada  di  masyarakat. Biasanya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di pengadilan negeri
Sedangkan  Infrastruktur  berasal  dari  dua  kata  yaitu “ Infra” berarti  atas  dan  kata “struktur  “  berarti  “  Tata bangunan atau tata hubungan “ Untuk menunjang pendidikan diperlukan  infrastuktur yang memadai. Menurut KBBI (2008),  infrastruktur  adalah  prasarana,  yaitu  segala  sesuatu  yang  merupakan  penunjang  utama  terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb). Berbeda dengan sarana, yang menurut KBBI (2008) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media. Dalam World Bank Report, infrastruktur dibagi menjadi tiga golongan, yaitu (World Bank, 2015):
a. Infrastruktur Ekonomi, merupakan asset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam proses produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas), public works (bendungan, saluran  irigasi,  dan  drainase)  serta  sector  transportasi  (jalan,  kereta  api,  angkutan  pelabuhan  dan  lapangan terbang).
b. Infrastruktur Sosial, merupakan asset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan) serta untuk rekreasi (taman, museum dan lain lain).
c. Infrastruktur  Administrasi/Institusi,  meliputi  penegakan  hukum,  kontrol  administrasi  dan  koordinasi  serta kebudayaan.
Selain itu ada yang membagi infrastruktur menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap (Ian Jacobs, et al, 1999 dalam Pamungkas, 2013):
a. Infratruktur dasar ( basic infrastructure) meliputi sektor – sektor yang memiliki karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (nontradable) dan tidak dapat dipisahkan baik secara teknik maupun spasial. Contohnya jalan raya, kereta api, kanal, pelabuhan laut, drainase, bendungan, dan sebagainya.
b. Infrastruktur pelengkap ( complementary infrastructure) seperti gas, listrik, telepon, dan pengadaan air minum.
Berdasarkan  penjelasan  tentang  pendidikan  dan  israstruktur  dari  berbagai  sumber,  penulis  mengartikan infrastruktur  pendidikan  adalah  penunjang  utama  terselenggaranya  proses  pendidikan.  Dalam  proses  pendidikan sangat  diperlukan  infrastruktur  yang  memadai  untuk  mendukung  pendidikan  yang  berkualitas.  Infrastruktur  yang kurang  memadai  dapat  mengganggu  proses  pendidikan,  sehingga  anak-anak  di  generasi  terjadinya  kekurangan infrastruktur dapat terkena dampaknya. Menurut penulis, faktor yang mempengaruhi kondisi infrastruktur pendidikan di suatu daerah adalah kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, perekonomian daerah, dan kondisi geografis daerah tersebut.
Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Di Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.Sedangkan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
Pendanaan pendidikan merupakan suatu hal yang perlu diatur. Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  masyarakat.  Pada  Pasal  49  Undang-Undang  tersebut  dijelaskan  bahwa pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor  pendidikan  diluar  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan,  sedangkan  pemerintah  daerah  juga  wajib mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
Pemerintah  pusat  juga  membuat  standar  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana berupa perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habispakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan serta  prasarana berupa lahan, ruangkelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempatberibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Untuk  memperjelas  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah    No.  19  Tahun  2005,  Menteri  Pendidikan  Nasional mengesahkan  Peraturan  Pendidikan  Nasional  (Permendiknas)  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Standar  Sarana  dan
Prasarana  untuk  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Dalam Permendiknas tersebut dijelaskan sarana dan prasarana minimal yang wajib dimiliki satuan pendidikan. Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
1) ruang kelas,
2) ruang perpustakaan.
3) laboratorium IPA,
4) ruang pimpinan,
5) ruang guru,
6) tempat beribadah,
7) ruang UKS,
8) jamban,
9) gudang,
10) ruang sirkulasi, dan
11) tempat bermain/berolahraga.
Sedangkan untuk sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
1) ruang kelas,
2) ruang perpustakaan,
3) ruang laboratorium IPA,
4) ruang pimpinan,
5) ruang guru,
6) ruang tata usaha,
7) tempat beribadah,
8) ruang konseling,
9) ruang UKS,
10) ruang organisasi kesiswaan,
11) jamban,
12) gudang,
13) ruang sirkulasi, dan
14) tempat bermain/berolahraga.
Untuk sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
1) ruang kelas,
2) ruang perpustakaan,
3) ruang laboratorium biologi,
4) ruang laboratorium fisika,
5) ruang laboratorium kimia,
6) ruang laboratorium komputer,
7) ruang laboratorium bahasa,
8) ruang pimpinan,
9) ruang guru,
10) ruang tata usaha,
11) tempat beribadah,
12) ruang konseling,
13) ruang UKS,
14) ruang organisasi kesiswaan,
15) jamban,
16) gudang,
17) ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga.

## B. Pengaruh POLEKSOSBUD terhadap Suprastruktur dan Infrastruktur Pendidikan Islam
1. Pendidikan dan politik
Banyak  pihak  yang  melihat pendidikan  sebagai faktor  dan  kekuatan  politik  (Kartini  Kartono. 2014).  Karena, pendidikan dan sekolah merupakan pencerminan dari kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa, dan refleksi dari orde penguasa yang  ada.Di samping itu pendidikan berlangsung dalam konteks politik dengan pengembangan sistem pendidikan yang dimasukkan ke  dalam kerangka  kebulatan  kehidupan  bangsa, ketahanan nasional dan politik NKRI. Lebih  jauh  lagi menyangkut policy,  perencanaan, atribut  edukasi,  pelaksanaan,  tujuan pendidikan,  relasi  struktural dengan  lembaga  non-edulatif  lain,  pembiayaan  dan  manajemen  pendidikan,  semuanya  diputuskan  berdasarkan konsensus dan keputusan politik pemerintah yang  bersifat nonedukatif.
Contoh konkritnya adalah tujuan pendidikan yang intinya merupakan penjabaran dari filsafat negara dan tujuan politik  negara RI yang hakekatnya merupakan realisasi keinginan dan keputusan para pemimpin yang berkuasa. Kondisi politik Indonesia dewasa ini dinilai masih dalam tataran belajar, terlebih  bila dikaitkan dengan dunia pendidikan. Di satu sisi dunia pendidikan dikatakan sebagai faktor dan kekuatan politik, namun di sisi lain pelaku pendidikan dipatok untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga, dengan  demikian pendidik dan dunia pendidikan  secara umum cenderung  dijadikan objek politisasi. Sementara  masih  banyak Warga Negara yang belum memahami politik hal in dikarenakan mereka belum memperoleh pendidikan  politik dengan baik, padahal  mereka  perlu belajar dan    sekaligus memahami  berbagai persoalan yang dihadapi  bangsa dan negerinya.
Kenyataannya dalam  usia  77  tahun  kemerdekaan  Indonesia,  dunia  pendidikan  masih terpasung  kepentingan politik praktis dan ambiguitas kekuasaan. Padahal, politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik  eksekutif dan legislatif  untuk  memajukan pendidikan  begitu besar.  Ranah politik  dan  kekuasaan  harus  mampu mewujudkan  sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan  peradaban  bangsa ini.
Paulo  Freire  (2014)  pernah menegaskan  bahwa bagaimanapun  kebijakan  politik  sangat  menentukan arah pembinaan  dan  pembangunan  pendidikan.  Freire  memandang politik  pendidikan  memiliki  nilai penting  untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya
pun pasti buruk. Sebaliknya,  negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya  pun  juga akan bagus. Sampai saat ini, realitas politik pendidikan Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka.
Hal  ini  bisa dilihat  dari  komitmen  pemerintah  yang  masih  rendah  dalam  mewujudkan  akses  dan  pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme  dan  kesejahteraan guru,  rendahnya  mutu  dan  daya  saing  pendidikan,  upaya  otonomi pendidikan  yang  masih  setengah hati,  dan  sebagainya.  Padahal pemerintah  sebetulnya  telah  menetapkan  Renstra Pendidikan tahun  2010 – 2014  dengan  tiga  sasaran  pembangunan  pendidikan  nasional  yang  akan  dicapai,  yaitu meningkatkan perluasan dan  pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan meningkatkan tata kepemerintahan ( governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik.
Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Meski pemerintah telah menyediakan dana BOS, masih ditemukan beberapa sekolah yang masih menarik  berbagai  iuran,  sehingga  memberatkan  orang  tua, terutama  bagi  keluarga  miskin. Kesenjangan  partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
2. Wawasan budaya dalam pendidikan
Hakikat budaya  di kategorikan dalam dua pendekatan yaitu pendekatan epistimologis dan pendekatan ontology atau  metafisik.  Pendekatan  tentang hakikat  pendidikan  telah  melahirkan  berbagai  jenis  teori  mengenai  apakah sebenarnya pendidikan itu. Pendidikan itu bukan hanya suatu kata benda tetapi juga merupakan suatu proses atau kata kerja. Menurut Edward B. Tylor, “budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan  kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Kebudayaan  merupakan suatu  proses permanusiaan  artinya  di  dalam  kehidupan  berbudaya terjadi  perubahan, perkembangan,  motivasi,.  Proses  pendidik  sebagai suatu  proses  kebudayaan  haruslah  melihat  peserta  didik  bukan sebagai suatu entity yang terpecah-pecah tetapi sebagai individu yang menyeluruh atau sebagai seorang manusia seutuhnya. Budaya dicapai manusia melalui proses panjang, melalui pendidikan, melalui sosialisasi sehingga diperoleh internalisasi  nilai  yang  menjadikan sesuatu  nilai  itu  menjadi  satu dengan  dirinya,  menjadi  cara berfikirnya,  menjadi kebiasaannya, menjadi miliknya yang diaktualisasi secara spontan dalam kehidupan nyata.
3. Pendidikan dan proses transformasi budaya
Terjadinya  suatu  proses  transformasi  budaya  telah  diawali  oleh  para  pendiri  negara  ini  dengan  menyatakan tekad untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Mencerdaskan kehidupan  bangsa  bermakna membawa  bangsa  Indonesia  menuju  masyarakat modern. Sebagai  proses  transformasi budaya,  pendidikan  diartikan sebagai  kegiatan  pewarisan  budaya  dari  satu generasi ke generasi yang lain. Ada 3 bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai- nilai kejujuran. Rasa  tanggung  jawab dan lain-lain, yang kurang cocok diperbaiki, misalnya tata cara pesta perkawinan, dan yang tidak cocok diganti misalnya pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal. Di sini tampak bahwa proses pewarisan budaya tidak semata-mata mengekalkan budaya secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk hari esok.
Pendidikan merupakan proses membudayakan manusia sehingga pendidikan dan budaya tidak dapat dipisahkan.
Pendidikan  bertujuan  membangun  totalitas  kemampuan  manusia,  baik  sebagai  individu  maupun  anggota masyarakat.Sebagai  unsur  vital dalam  kehidupan  manusia  yang  beradab,  kebudayaan  mengambil  unsur-unsur pembentuknya  dari  segala  ilmu  pengetahuan  yang  dianggap  betul-betul  vital  dan  sangat  diperlukan  dalam menginterpretasi semua yang ada dalam kehupannya.
Untuk membangun manusia melalui budaya maka nilai-nilai budaya itu harus menjadi satu dengan dirinya, untuk itu diperlukan waktu panjang untuk transformasi budaya. Proses  transformasi budaya dapat dilakukan  dengan cara mengenalkan  budaya,  memasukkan  aspek  budaya  dalam  proses  pembelajaran.  Kebudayaan merupakan  dasar  dari praksis  pendidikan  maka  tidak  hanya  seluruh  proses  pendidikan berjiwakan  kebudayaan  nasional saja,  tetapi  juga seluruh unsur kebudayaan  harus  diperkenalkan dalam proses pendidikan.

## KESIMPULAN
Perkembangan  Polisosbud  Tahun  2021  mengalami  perkembangan,  Indeks  Pembangunan  Kebudayaan diharapkan dapat  memberikan gambaran  pembangunan kebudayaan  secara  lebih  holistik dengan  memuat tujuh dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi  kesetaraan  gender.  Hasil penghitungan tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tingkat nasional dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 53,74. Nilai ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia masih memerlukan tantangan pembangunan yang cukup besar dan perlu terus untuk ditingkatkan.
Polisosbud  suprastruktur  dan  infrastruktur  Pendidikan  adalah  tiga  hal  yang  berhubungan  erat  dan  saling mempengaruhi. Artinya apa yang menjadi aspek pendidikan mengandung unsur – unsur politik dan budaya dalam membangun sufrastruktur dan infrastruktur pendidikan. Bagitu juga kegiatan atau aktifitas politik, sosial dan budaya memiliki keterkaitan dengan aspek pendidikan. Keduanya saling mengisi atau bahu membahu dan dalam membentuk prilaku masyarakat.
Politik  sosial  dan  budaya  juga  berpengaruh  terhadap  sumber  daya  pendidikan  seperti  gaji  guru,  sarana prasarana  penunjang kegiatan  belajar,  dan  pelatihan.  Salah satu   hal   penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya  guru-guru yang profesional. Politik sosial dan budaya merupakan segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah suprastruktur dan infrastruktur pendidikan. Dalam perkembangan  polisosbud,  selanjutnya  politik  pendidikan  adalah  penjelasan  atau  pemahaman  umum  yang ditentukan  oleh penguasa  pendidikan  tertinggi  dalam  penataan  suprastruktur  dan  infrastruktur  pendidikan,  yang mengarahkan  pemikiran dan menentukan tindakan dengan perangkat  pendidikan dalam berbagai kesamaan dan keanekaragaman  beserta  tujuan  dan  program  yang  akan  direalisasikan.  Dengan  demikian  polisosbud  sangat berpengaruh dalam penataan suprastruktur dan infrastruktur pendidikan demi tercapainya tujuan negara..

## DAFTAR PUSTAKA
Borah, R.R.. Impact of Politics and Concerns with the Indian  Education System. International Journal of Educational Planning & Administration. Volume 2. Number 2 :     2013
Imam Barnadib Filsafat Pendidikan; Tinjauan Beberapa Aspek dan Proses Pendidikan. Yogyakarta: (2014)
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sekretariat Jendral MPR RI. (2016)
Purnamasari,  I Homeschooling  dalam  Potret  Politik  Pendidikan:  Studi  Etnografi  pada  Pelaku  Homeschooling  di Yogyakarta (2017)
Rastogi,  P.  N .  Knowledge  Management  and  Intellectual  Capital  as  a  Paradigm  of  Value Creation. Human Systems Management, 21(4). 2013
Studying, 1982 Nir, A.E. dan Kafle, B.S. The effect of political  stability  on public education quality. International Journal of Educational Management. Vol. 27 No. 2, 2013
Romer,  P.  M .  Endogenous  Technological  Change.  Journal  of  Political  Economy,  98(5), 2013
.