DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 3 April 2024, Revised: 13 April 2024, Publish: 15 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Pasaman Barat
Elva Febiola 1 , Febri Yuliani 2 , Adianto 3
1 Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Riau, Indonesia, elvafebiola126@gmail.com 2 Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Riau, Indonesia, febri.yuliani02@gmail.com 3 Fakultas Ilmu Sosial &Politik, Universitas Riau, Indonesia, adianto@lecturer.unri.ac.id
Corresponding Author: elvafebiola126@gmail.com
Abstract: The aim of this research is to analyze and explain the implementation of the post- disaster  rehabilitation  and  reconstruction  program  in  West  Pasaman  Regency  and  identify the  obstacles  faced  in  the  post-disaster  rehabilitation  and  reconstruction  program  in  West Pasaman  Regency  as  well  as  analyze  and  explain  the  efforts  made  by  the  government  in implementing  the  post-disaster  rehabilitation  and  reconstruction  program  disaster  in  West Pasaman Regency. This research uses MSN implementation theory from Yulianto Kadji. And this  research  uses  qualitative  methods  with  a  case  study  approach.  Primary  data  was obtained directly through interviews  from several  informants, ranging from those in  charge of  the  program  to  the  community.  The  data  processing  technique  in  this  research  uses  the Nvivo application. The results of this research are that the government has not implemented attitudes/behaviors,  duties/functions  and  cooperation  optimally  due  to  errors  in  the  initial data survey because the identification process for data collection on damaged houses has not been clearly formulated and the implementation  process is very slow. It can also be caused by  incompetent  human  resources,  inadequate  attention  to  the  level  of  service  to  the community and unclear socialization.
Keyword: Implementation, Program, Rehabilitation and Reconstruction, Disaster.
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  eksplanasi  implementasi program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  bencana  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  dan mengidentifikasi  kendala  yang  dihadapi  dalam  program  rehabilitasi  dan  rekostruksi  pasca bencana  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  serta  menganalisis  dan  eksplanasi  upaya  yang dilakukan  pemerintah  dalam  implementasi  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi MSN dari  Yulianto  Kadji.  Dan  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan studi  kasus.  Data  primer  diperoleh  langsung  melalui  wawancara  dari  beberapa  informan, mulai dari penanggung jawab program hingga masyarakat. Teknik olah data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Nvivo. Hasil penelitian ini adalah  pemerintah belum menjalankan sikap/prilaku, tugas/fungsi hingga kerjasama dengan optimal disebabkan terjadinya kesalahan dalam  survei  data  awal  karena  proses  identifikasi  pendataan  rumah  rusak  yang  belum
dirumuskan dengan jelas dan proses pelaksanaan yang sangat lambat. Dapat diakibatkan juga karena  sumber  daya  manusia  yang  kurang  kompeten,  tingkat  pelayanan  kepada  masyarakat yang kurang diperhatikan serta sosialisai yang kurang jelas.
Kata Kunci: Implementasi, Program, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bencana .

## PENDAHULUAN
Gempa  bumi  merupakan  bencana  alam  yang  relatif  sering  terjadi  di  Indonesia, terutama  akibat  interaksi  lempeng  tektonik.  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang terletak pada pertemuan 4 (empat) lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Eurasia; lempeng Australia;  lempeng  Pasifik;  dan  lempeng  Filipina.  Lempeng  Australia  dan  lempeng  Pasifik merupakan jenis lempeng samudera yang bersifat lentur, sedangkan lempeng Eurasia berjenis lempeng benua yang bersifat rigid dan kaku (Yuliah, 2022).
Sumatera Barat (Sumbar) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera  dengan  ibu  kota  Padang.  Provinsi  Sumatera  Barat  terletak  sepanjang  pesisir  barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Provinsi Sumatera Barat ini merupakan daerah yang  memiliki  potensi  gempa  bumi  karena  daerah  Subduksi  pertemuan  antara  lempeng tektonik India-Australia dengan lempeng Euroasia (lokasi Megathrust Mentawai), yang kedua yaitu,  Mentawai  Fault  System  (MFS)  dan  yang  ketiga  adalah  Sumatera  Fault  System  (SFS) atau yang biasa dikenal dengan Sesar Sumatera (Rahma, 2018).
Pada  tanggal  25  Februari  2022  telah  terjadi  gempa  bumi  berkekuatan  6,1  SR  yang mengguncang  Kabupaten  Pasaman  Barat,  Sumatera  Barat,  Indonesia  pada  tanggal  25 Februari 2022 pukul 08:39 WIB. Berdasarkan data BMKG Padang Panjang, gempa bumi ini terjadi terus menerus setiap hari tercatat sampai pada tanggal 18 Maret 2022 telah terjadi 260 kali  gempa  susulan.  Namun,  gempa  bumi  susulan  ini  banyak  yang  tidak  tercatat  pada  data BMKG yang masih dirasakan  hingga bulai Mei 2022. Pusat gempa berlokasi di darat lereng Gunung  Talamau  pada  kedalaman  10  km.  Ini  merupakan  jenis  gempa  bumi  kerak  dangkal yang  dipicu  aktivitas  patahan  aktif  Sesar  Semangko,  tepatnya  pada  segmen  Talamau  yang belum terpetakan .
Gempa di Kabupaten Pasaman Barat ini merupakan Gempa tipe II, yaitu jenis gempa yang diawali gempa pembuka (foreshocks), kemudian terjadi gempa utama (mainshock), dan diikuti serangkaian gempa susulan (aftershocks). Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini  memiliki  parameter  update  dengan  magnitudo  Magnitudo  6,1.  Episenter  gempa  terletak pada koordinat 0,14° LU; 99,94° BT, tepatnya di darat pada jarak 12 km Timur Laut wilayah Pasaman  Barat,  dengan  kedalaman  10  km.  Gempa  utama  magnitudo  6,1  ini  pada  4  menit sebelumnya  didahului  1  kali  gempa  pendahuluan/pembuka  (foreshock)  dengan  magnitudo 5,2.
Berdasarkan peta historis gempa Sumatera, bahwa lokasi kejadian gempa pada Jumat, 25 Februari 2022 lalu itu, merupakan daerah sekitar titik segmen yang pernah terjadi gempa dengan  kekuatan  6.8SR  di  tahun  1926.  Bahaya  gempa  tidak  pernah  muncul  sendirian.  Kita tahu gempa menyebabkan retakan-retakan yang mungkin terjadi longsor akibat dipicu hujan. Gempa juga dapat diikuti oleh dampak bencana lainnya, seperti likuifaksi (pencairan tanah). Selain itu, juga bisa memicu tsunami. Tentunya peta bahayanya gempa menjadi tidak sekadar bahaya goyangan gempa saja.
Untuk  penanggulangan  bencana  gempa  bumi  ini  pemerintah  Kabupaten  Pasaman Barat  mengeluarkan  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  wilayah  pasca  bencana  gempa bumi pada tanggal 25 Februari 2022 di Kabupaten Pasaman Barat dengan berpedoman pada Keputupusan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  89  tahun  2022 tentang  Pedoman  penyelenggaraan  bantuan  Stimulan  Perbaikan  Rumah  Korban  Bencana
pada Status Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Atas dasar peraturan diatas Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat  mengeluarkan  juknis  Keputusan  Bupati  Pasaman Barat  Nomor  :  100.3.3.2/236/BUP-PASBAR/2023  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Bantuan Dana Siap Pakai untuk Bencana Alam Gempa Bumi pada masa Transisis Darurat ke Pemulihan  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  Tahun  2022.  Pelaksanaan  rekonstruksi  dan rehabilitasi  melibatkan  beban  berbagai  pihak  yang  menyediakan  sumber  baik  pemerintah pusat  melalui  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  serta  pemerintah  daerah melalui  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD).  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi dapat  dicapai  melalui  koordinasi  antara  instansi/lembaga  yang  terkait  baik  tingkat  pusat maupun tingkat daerah.
Gempa bumi 6,1 SR ini juga berdampak pada kerusakan bangunan. Total kerusakan yang  dipicu  gempa  antara  lain  fasilitas  pendidikan  Rusak  Berat  3  unit,  balai  masyarakat Rusak Ringan 1 unit, aula bupati Pasaman Barat Rusak Ringan 1 unit, serta kerusakan yang belum terkategori  seperti fasilitas  ibadah 2 unit, fasilitas umum lain 1 unit dan bank 1 unit. Dan  paling  banyak  kerusakan  berada  pada  rumah  masyarakat  Kabupaten  Pasaman  Barat (Marlius & Susanti, 2023). Dapat kita lihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Data Rumah Rusak Berat Bencana Gempa Bumi Pasaman Barat Tahun 2022
No. KECAMATAN NAGARI JUMLAH 1 TALAMAU SINURUIK 14 TALU 13 KAJAI 921 2 PASAMAN AUA KUNING 144 3 KINALI KINALI 19 JUMLAH 1.111 Sumber: BPBD Pasaman Barat, 2023
Dari  tiga  kecamatan  diatas,  dampak  yang  paling  parah  dirasakan  di  Nagari  Kajai Kecamatan  Talamau.  Karena  pusat  gempa  bumi  berada  di  nagari  kajai  yang  berada  pada gunung Talamau yang menyebabkan bangunan-bangunan rusak. Tercatat, sebanyak 14 orang warga  di  daerah  itu  meninggal  dunia.  Dalam  peraturan  yang  sudah  penulis  jelaskan  diatas dana  untuk  pembiayaan  pembangunan/perbaikan  rumah  rusak  pasca  gempa  tersebut  sudah dianggarkan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah,  yang  mana  pembagiannya  rumah  rusak berat sumber pembiayaannya dari DSP BNPB dengan anggaran Rp. 50.000.000/unit, rumah rusak sedang sumber pembiayaannya dari APBD Provinsi  Sumatera Barat  dengan anggaran Rp. 20.000.000/unit, dan rumah rusak ringan sumber pembiayaannya dari APBD Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam  progres  Penyaluran  Dana  Siap  Pakai  (DSP)  yang  sudah  dijelaskan  diatas rumah  rusak  berat  sumber  dananya  dari  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  telah diterima  pada  Rekening  Virtual  Account  yang  telah    dibuat  pada  Bank  rakyat  Indonesia (BRI) cabang Simpang Empat sejumlah Rp. 55.550.000. 000 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat  telah  menyalurkan  dana  Stimulan  perbaikan  rumah  rusak  tersebut  kepada  Rekening masyarakat 196 KK sebanyak Rp. 54.800.000.000 (diblokir sampai proses pencairan). Saldo rekening  Rp.  750.000.000  dengan  15  KK  yang  belum  dibuka  rekening  disebabkan  adanya data  yang  double  ditemukan  dalam  SK  BNBA.  Dan  dana  yamg  sudah  dicairkan  adalah sebanyak Rp. 16. 217.336.035.
Hal ini menjadi masalah bagi korban gempa yang mengalami rumahnya rusak, karena sampai saat ini belum ada tanggapan atau perencanaan terhadap pencairan kembali dana yang sudah  ditetapkan  tersebut.  Dan  masih  banyak  korban  gempa  yang  masih  tinggal  di  rumah hunian  sementara  (HUNTARA)  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  Palang  Merah  Indonesia (PMI),  Makamah  Agung  dan  berbagai  relawan  lainnya.  Ada  beberapa  permasalahan  lain yang terjadi yaitu pendataan rumah yang tidak jelas, ada beberapa kali pendataan rumah yang
rusak  dan  hasilnya  berbeda  dengan  pendataan  awal.  Hal  ini  juga  membuat  korban  gempa merasa tidak adil hingga melakukan aksi ke kantor Bupati Pasaman Barat.
Rumah  masyarakat  yang  rusak  akibat  gempa  bumi  ini  ada  yang  sudah  di  perbaiki mandiri  yaitu  sudah  diperbaiki  sendiri  menggunakan  dana  pribadi  dan  akan  diganti  ketika pendanaan dari pemerintah dicairkan dan ada yang di bangun oleh aplikator. Korban gempa mulai memperbaiki rumahnya dengan menggunakan dana pribadi karena sudah tidak nyaman dengan  huntara  yang  diberikan  pemerintah  dengan  waktu  yang  panjang.  Ada  dari  beberapa korban  meminjam  dana  ke  bank,  orang  terdekat  hingga  toko  bangunan.  Adanya  keberanian korban meminjam dana dikarenakan pemerintah menjanjikan bantuan akan dicairkan setelah diperbaiki  mandiri,  namun  saat  ini  belum  ada  kejelasan  tentang  pencairan  tersebut  hingga menyebakan banyak korban yang terlilit utang.
Sudah satu tahun tujuh bulan bantuan terhadap warga terdampak belum juga dicairkan secara keseluruhan, sudah banyak berita yang diterbitkan mulai dari koran/surat kabar, media sosial  hingga  ke  TVRI  namun,  bantuan  tersebut  belum  juga  dicairkan  dalam  keseluruhan. Terdapat  1.111  kategori  rumah  rusak  berat  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  dan  hanya  196  kk yang  sudah  dicairkan  100%  untuk  kategori  rusak  sedang  sebanyak  1.171  unit  dan  kategori rumah  rusak  ringan  sebanyak  1.227  unit  rumah  belum  ada  bantuan  yang  dicairkan  sama sekali.    Dan  data  yang  ada  hanya  berfokus  pada  rumah  rusak  berat  sedangkan  rumah  rusak sedang dan rumah rusak ringan belum ada data yang pasti maupun kejelasan untuk pencairan dana bantuan tersebut. Dapat kita lihat pada salah satu berita berikut yang mengatakan bahwa Rp  23  M  Dana  Gempa  Pasaman  Mengendap  di  Kas  daerah,  hal  ini  juga  membuat  korban gempa selalu melakukan aksi-aksi namun tidak ada jawaban dari pemerintah.
Dari  data-data  diatas,  terdapat  ketumpang  tindihan  data  rumah  rusak  korban  gempa bumi pada tanggal 25 Februari 2022, dan dana bantuan yang belum tersalurkan kepada warga terdampak.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang ”Implementasi  Program  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Pasca  Bencana  di  Kabupaten Pasaman Barat”.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  penelitian  menghasilkan  data deskriptif yang berupa uraian kata-kata tertulis atau lisan yang di dapatkan dari orang-orang dan dari perilaku yang di amati. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau case study . Penelitian studi kasus ini berpusat pada satu objek secara intensif dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat terhadap pemerintah daerah yang berwenang yaitu Badan  Penanggulangan  Bencana  daerah,  masyarakat  korban  gempa  dan  pihak  swasta  yang bekerja  sama. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer    berupa  hasil  wawancara  dan  data sekunder. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan software Nvivo 14.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  Program  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Pasca  Bencana  di  Kabupaten Pasaman Barat
Program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  merupakan  upaya  penanggulangan  bencana pada  tahap  pasca  bencana  di  mana  dalam  pelaksanaannya  harus  selaras  dengan  rencana pembangunan  di  tingkat  nasional  maupun  daerah.  Program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi pasca  bencana  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dimulai  dengan  perencanaan  kegiatan (termasuk  identifikasi  dan  penghimpunan  sumber  pembiayaan),  pelaksanaan  kegiatan, pengorganisasian  pelaksana  kegiatan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  pemantauan  dan
evaluasi  kegiatan  (termasuk  pengawasan  oleh  pihak  internal  maupun  eksternal  pemerintah dan/atau pemerintah daerah).
Program  ini  dibuat  untuk  pemulihan  masa  bencana  gempa  bumi  yang  terjadi  di Kabupaten  Pasaman  Barat  berdampak  pada  masyarakat  kecamatan  Talamau,  Pasaman  dan Kinali.  Dimana  program  ini  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat  yaitu BPBD Pasaman Barat. program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan PerKa BNPB  No  89  A  Tahun  2022  dan  diturunkan  menjadi  Juknis  Bupati  Kabupaten  Pasaman Barat.  Pelaksanaan  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  ini  dilakukan  oleh  Badan Penanggulangan  Bencana  daerah  (BPBD)  Kabupaten  Pasaman  Barat  yang  mana  bertugas sebagai  fasilitator,  implementor,  penanganan,  penyelenggara,  penanggung  jawab  dan pengawas.
Pada  penelitian  ini  penulis  memfokuskan  dengan  dimensi  dan  indikator  yang mengacu  pada  teori  implementasi  dari  Yulianto  Kadji  (2015),  dimana  indikator pengukurannya  adalah Mentality-Approach (pendekatan  mentalitas), System-Approach (pendekatan sistem) dan Networking-Approach (pendekatan jejaring kerjasama).

## Mentality Approach (Pendekatan  Mentalitas)
Dalam  aspek  implementasi  dari  sebuah  program,  maka  hal  yang  perlu  diperhatikan adalah sejauhmana program itu berjalan. Pada tanggal 25 Februari 2022 telah terjadi bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,1 SR di Kabupaten Pasaman Barat. Pusat gempa berlokasi di  darat  lereng  Gunung  Talamau  pada  kedalaman  10  km.  Ini  merupakan  jenis  gempa  bumi kerak  dangkal  yang  dipicu  aktivitas  patahan  aktif  Sesar  Semangko,  tepatnya  pada  segmen Talamau yang belum terpetakan. Gempa bumi ini mengakibatkan banyak kerusakan berbagai sektor  kegiatan  masyarakat  serta  bangunan  mengalami  kerusakan  yang  cukup  parah  serta memakan korban.
Dalam  menyikapi  bencana  tersebut  Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 89 A tahun  2022  tentang  Pedoman  penyelenggaraan  bantuan  Stimulan  Perbaikan  Rumah  Korban Bencana  pada  Status  Tanggap  Darurat  dan  Transisi  Darurat  ke  Pemulihan.  Atas  dasar peraturan  diatas  Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat  mengeluarkan  juknis  keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 100.3.3.2/236/BUP-PASBAR/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  Bantuan  Dana  Siap  Pakai  untuk  Bencana  Alam  Gempa  Bumi  pada  masa Transisis Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.
Prilaku pemerintah dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dimulai dengan survei rumah rusak yang dilakukan oleh Tim teknis yaitu Dinas Perkimtan dan Dinas PUPR  untuk  menilai  masing-masing  kategori  kerusakan  rumah  di  3  Kecamatan  terdampak yaitu,  Kecamatan  Talamau,  Kecamatan  Pasaman  dan  Kecamatan  Kinali.  Berdasarkan  data BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  data  rumah  rusak  akibat  bencana  gempa  bumi,  sebagai berikut:
1. Rumah Rusak Berat  dengan Usulan sebanyak 1.217 setelah di  Verifikasi dan Diusulkan ke BNPB dengan Hasi Verifikasi berjumlah 1.111 Unit
2. Rusak Sedang berjumlah 1.171 Unit
3. Rusak Ringan berjumlah 2.548 Unit Sumber pembiayaan dari program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pembangunan/perbaikan rumah rusak pasca gempa bumi Kabupaten Pasaman Barat, yaitu:
1. Rumah  rusak  berat  berasal  dari  Dana  Siap  Pakai  (DSP)  BNPB  dengan  anggaran  50 juta/unit.
2. Rumah  rusak  sedang  berasal  dari  APBD  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  anggaran  20 juta/unit.
3. Rusak ringan berasal dari APBD Kabupaten Pasaman Barat anggaran 3-5 juta/unit.
Setelah  penganggaran  biaya  pembangunan  rumah  rusak,  ada  beberapa  metode  yang dilaksanakan oleh BPBD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu:
1. Pembangunan oleh Aplikator (dibangun siap pakai oleh penyedia) Domus dan Rumbako, dimana pemilik rumah langsung membuat perjanjian kerja sama dengan aplikator.
2. Metode  Reimbursmen,  dengan  pembayaran  pemilik  rumah  mendanai  pembangunan rumah tersebut dari awal sampai selesai, setelah itu dibayar sebanyak Rp. 50.000.000
3. Swakelola  Mandiri  melalui  Toko  Bangunan,  yaitu  masyarakat  kerja  sama  dengan  toko bangunan, toko  bangunan menyediakan bahan dengan 3 kali pembayaran,  yang pertama 40%, yang kedua 50% dan terakhir 10%.
4. Swakelola  Mandiri  dibangun  sendiri,  dengan  sistem  dibayar  3  tahap  pencairan,  dibiayai oleh masyarakat sendiri.
Dari empat metode diatas, penerima bantuan berhak memilih ingin memakai metode mana  yang  cocok.  Setelah  pemilihan  metode  baru  dapat  dilanjutkan  proses  implementasi program  rehabilitasi  daan  rekonstruksi  di  Kabupaten  Pasaman  barat  ini.  Dapat  kita  lihat pembangunan yang sudah di realisasikan sebagai berikut:
Tabel 2 Daftar Dana Realisasi Dana Bantuan DSP Stimulan Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
Sumber : BPBD Kabupaten Pasaman Barat
Dari  data  diatas,  dapat  kita  lihat  bahwa  dari  1.111  unit  total  rumah  rusak  berat  baru 392 unit yang sudah di realisasikan namun, terdapat 146 unit belum terealisasikan 100% dan terdapat  719  unit  yang  sama  sekali  belum  direalisasikan.  Rumah  yang  belum  mendapatkan bantuan  tersebut  harus  diverifikasi  dan  validasi  ulang  kembali  datanya  supaya  bisa direalisasikan  segera.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  proses  implementasi  program  yang  sampai saat  ini  belum  terselesaikan  secara  tuntas.  Masih  banyak  korban  yang  belum  mendapatkan haknya,  seperti  yang  sudah  penulis  jelaskan  di Tabel.  2 bahwa  masyarakat  korban  gempa yang  belum  mendapatkan  bantuan  lebih  banyak  dari  pada  masyarakat  korban  gempa  yang sudah mendapatkan bantuan tersebut.
Berdasarkan  observasi  peneliti  beberapa  rumah  rusak  kategori  rusak  berat  belum diperbaiki  dan  diberikan  bantuan  sama  sekali.  Rumah  rusak  ini  sudah  lama  tidak  ditinggali dan tidak bisa ditinggali oleh penghuninya lagi, beberapa warga korban gempa masih tidur di Hunian Sementara (Huntara) dan bersama keluarga di daerah lain hingga bergabung dengan keluarga  lain.  Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi  BPBD  Pasaman  Barat  yang  sudah  penulis  olah  dengan  aplikasi  olah  data Nvivo, sebagai berikut:

## Sumber : olah data penulis Gambar 1 Chart Mentality
Dari gambar diatas dapat kita lihat berdasarkan teori yang penulis pakai bahwa kepala bidang  rehab-rekon  BPBD  Pasaman  Barat  mengatakan,  dalam  program  rehabilitasi  dan rekonstruksi  ini  paling  banyak  mengatakan  bahwa  prilaku  atau  bisa  kita  artikan  sebagai tindakan  atau  pelaksanaannya  untuk  merealisasikan  program  ini  lebih  banyak  dan  lebih diutamakan  karena  program  dapat  berjalan  karena  prilaku  pemerintah  yang  baik  dan  sesuai ketentuannya. Setelah itu, tanggung jawab pemerintah berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Bidang mengatakan tanggung jawab dalam wawancara sebanyak 22% karena pemerintah  bertanggung  jawab  sebagai  pelaksana,  penyelenggara  dan  pengawas  dalam program  ini.  Dan  sikap  pemerintah  ada  pada  persentase  paling  kecil  karena  tidak  terlalu  di bahas dalam wawancara karena sikap pemerintah terlihat pada saat pasca bencana terjadi.
Selain itu, penulis juga menyajikan gambar mind map mentality dalam penelitian ini yang sudah penulis olah dengan aplikasi olah data Nvivo, sebagai berikut:

## Sumber: olah data penulis Gambar 2 Mind Map Mentality
Dari  gambar  diatas  dapat  kita  lihat  gambar  mind  map  olah  data  penulis  tentang pendekatan  mentalitas  padaa  penelitian  ini.  Pendekatan  mentalitas  pada  peneliitian  ini  di mulai  pada  sikap  pemerintah  dalam  menanggapi  bencan  gempa  bumi  yaitu  menyikapi kebijakan  tentang  penanggulangan  bencana  dan  membuat  program,  yang  mana  programnya adalah  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  gempa  bumi.  Selanjutnya  prilaku
pemerintah  dalam  menanggapi  bencana  berdasarkan  pendekatan  ini  yaitu  membuat  juknis tentang  program  penanggulangan  bencana  di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Dimana  program rehabilitasi  dan  rekonstruksi  ini  dengan  memberikan  bantuan  stimulan  kepada  masyarakat korban  gempa  bumi.setelah  itu  prilaku  pemerintah  melakukan  survei  rumah  rusak  akibat gempa  setelah  itu  melakukan  pencairan  dana  stimulan  tersebut.  Dan  tanggung  jawab pemerintah  dalam  program  ini  dapat  kita  lihat  sebagai  pelaksana  program,  penanggulangan bencana, dan pengawas program ini.
Dari  data  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  pemerintah  mempunyai  peran  penting dalam  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  ini,  mulai  dari  sikap,  prilaku  serta  tanggung jawab. Namun, dilihat pada gambar dan keadaan dilapangan pemerintah belum melaksanakan sikap,  prilaku  dan  tanggung  jawab  yang  baik.  Dilihat  dari  sikap  pemerintah  menyikapi kebijakan  dan  program  sangat  lama  dilihat  dari  tanggal  terbitnya  juknis  pada  tanggal  13 Maret  2023.  Dan  prilaku  pemerintah  juga  banyak  bermasalah  di  lapangan  dimulai  dari  data yang double, proses survei yang dilakukan berulang-ulang kali, hingga proses pencairan yang tidak merata hingga terhenti.
Tanggung  jawab  pemerintah  juga  sudah  dijelaskan  pada  juknis  yang  sudah  dibuat, namun tanggung jawabnya belum dilaksanakanm semaksimal mungkin dapat kita lihat pada pelaksanaanya  yang  tidak  selesai  hingga  saat  ini,  pencairan  dana  yang  tidak  terealisasikan hingga  tidak  terlihat  adanya  pengawasan  dalam  program,  hal  ini  juga  dibuktikan  dengan program  yang  sudah  hampir  2  tahun  berjalan  namun  belum  terselesaikan  sedangkan masyarakat  korban  gempa  membutuhkan  pencairan  dana  bantuan  tersebut  untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat gempa bumi.

## System-Approach (Pendekatan Sistem)
Pada  pendekatan  ini  kita  akan  mengkaji  tentang  regulasi  pemerintah  dengan masyarakat  hingga  sistem  struktur  dan  fungsi  organisasi  dalam  implementasi  program rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  bencana  di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Dalam  proses implementasinya  program  ini  beregulasi  pada  Keputupusan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 89 tahun 2022 tentang Pedoman penyelenggaraan bantuan Stimulan  Perbaikan  Rumah  Korban  Bencana  pada  Status  Tanggap  Darurat  dan  Transisi Darurat  ke  Pemulihan.  Dam  diturunkan  menjadi  Juknis  Keputusan  Bupati  Pasaman  Barat Nomor  :  100.3.3.2/236/BUP-PASBAR/2023  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Bantuan Dana  Siap  Pakai  untuk  Bencana  Alam  Gempa  Bumi  pada  masa  Transisis  Darurat  ke Pemulihan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.
Dalam  penelitian  ini  terdapai  nilai  budaya  seperti  gotong-royong  yang  dapat memperkuat kekerabatan antar sesama manusia yang dapat meningkatkan nilai kemanusiaan. Gotong  royong  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  ketika  masyarakat  korban  gempa  sama- sama  membersihkan  puing-puing  reruntuhan  rumah  yang  rusak  akibat  gempa  bumi  yang mengguncang.  Selain  itu  masyarakat  juga  dibantu  oleh  LSM,  organisasi-organisasi  kampus hingga  relawan  dari  luar  kota.  Hal  ini  merupakan  nilai  budaya  yang  sudah  melekat  juga  di Indonesia untuk saling membantu saudara yang tekena musibah. Dan tidak hanya membantu tenanga  tetapi  para  relawan  juga  membantu  darii  segi  logistik.  Dan  nilai  budaya  lain  yaitu berada pada masyarakat  korban  gempa  yang mengungsi  ke daerah lain dan tinggal  bersama masyarakat korban gempa lainnya, dimana mereka tinggal bersama hingga memasak bersama dengan  makanan  yang  diberikan  oleh  relawan.  Masyarakat  korban  gempa  sudah  menjalin hubungan  kekeluargaan  bersama  walaupun  tidak  sedarah,  tetapi  mereka  melakukan  semua hal bersama seperti keluarga sendiri.
Sistem  struktur  dan  fungsi  organisasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  penanggung  jawab utama  adalah  Bupati  Kabupaten  Pasaman  Barat  dan  diteruskan  pada  BPBD  kabupaten Pasaman  Barat  sebagai  pelaksana  progrram  Rehabilitasi  dan  rekonstruksi.  Dinas  PUPR sebagai  tim  survei  dan  bertugas  melakukan  survei  dengan  mengklasifikasikan  rumah
berdasarkan  kategori  yang  sudah  ditetapkan.  Kontraktor  atau  pihak  swasta  bertugas  untuk membangun rumah masyarakat korban gempa yang memilih metode aplikator. Dan reporter juga  berperan  penting  dalam  program  ini,  karena  pasca  gempa  terjadi  diperlukan  informasi untuk pemerintah maupun masyarakat korban gempa untuk mengetahui informasi-informasi terbaru  dan  kepada  masyarakat  luar  kota  yang  mempunyai  saudara  di  Pasaman  Barat  juga mendapatkan informasi yang tepat.
Dalam program ini ada beberapa instansi  yang berkoordinasi dan berbagai tugasnya. Termasuk  BPBD  Pasaman  barat  Saat  ini,  berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  sering melalaikan  tugasnya  dalam  implementasi  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca bencana  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  sehingga  masyarakat  korban  gempa  melakukan  aksi demo  di  depan  kantor  bupati  yang  dilakukan  5  kali  dan  demo  yang  terakhir  berlangsung selama satu bulan penuh.
Bantuan  rumah  rusak  berat  melalui  aplikator  dengan  nama  rumah  rumbako. Pembangunan rumah ini ada beberapa permasalahan yang penulis temui, yaitu dari 12 rumah yang  memilih  aplikator  rumbako  yang  selesai  hingga  siap  pakai  hanya  1  unit  rumah.  Dan rumah  yang  selesai  terlihat  asal-asalan  dalam  pembangunannya  dan  penerima  tidak  puas dengan  pembangunannya,  karena  yang  di  cat  hanya  bagian  luar  saja,  di  bagian  dalam  tidak disemen  halus  dan  tidak  ada  loteng  pembatas  dengan  atap  dan  hanya  ada  satu  kamar,  pada kamar  mandi  yang  diberikan  tidak  dimasukan  air  sehingga  kamar  mandi  tersebut  menjadi gudang  bagi  penerima  bantuan.  Dan  untuk  11  unit  rumah  lagi  belum  terselesaikan  karena diberhentikan  ketika  proses  pembangunan.  Berdasarkan  obvservasi  penulis,  saat  ini masyarakat  korban  gempa  masih  banyak  yang  tinggal  di  huntara,  dan  masih  banyak  rumah rusak  yang  belum  diperbaiki.  Dan  untuk  masyarakat  yang  memilih  bantuan  dengan  metode reimbursmen  dan  swakelola  juga  belum  terealisasikan  100%.  Proses  implementasi  program ini sangat lama yang mana sudah hampir 2 tahun belum direalisasikan sepenuhnya.
Rumah  rusak  berat  yang  memilih  bantuan  dengan  metode  reimbursmen  juga  tidak jelas  dalam  pencairannya.  Dana  yang  sudah  masuk  kedalam  rekening  masyarakat  di  blokir oleh  pemerintah,  karena  dianggap  belum  diverifikasi  ulang.  Ada  yang  mendapatkan pencairan bertahap dan ada yang mendapatan pencairan langsung. Dan berdasarkan olah data penulis  bersama  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  BPBD  Pasaman  Barat mengatakan yang sudah penulis olah dengan aplikasi olah data Nvivo, sebagai berikut:
Sumber: olahan data penulis

## Gambar 3 Chart System
Dari  gambar  diatas  dapat  kita  lihat  gambar  chart  tentang  pendekatan  sistem,  dilihat dari  yang  pertama  ada  sistem  struktur  dan  fungsi  organisasi  terlihat  pada  persentase  paling banyak  yaitu  34%.  Maksudnya  adalah  pada  pendekatan  ini  yang  paling  berpengaruh  pada program  adalah  sistem  struktur  dan  fungsi  organisasi  yang  berjalan  dengan  baik  sehingga menghasilkan program  yang baik pula. Dan regulasi dari program ini adalah peraturan yang ada yaitu Perka No 89 A Tahun 2022 dan diturunkan menjadi Juknis Bupati Pasaman Barat.
Regulasi  tersebutlah  yang  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  program  ini.  Terakhir,  sistem budaya    merupakan  persentase  paling  kecil  yaitu  berada  pada  3%  dimana  sistem  budaya dalam program ini tidak banyak yang paling dominan adalah gotong royong.
Dan  dapat  kita  lihat  pada  mind  map  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pada pendekatan sistem pada gambar dibawah ini:
Sumber: olah data penulis

## Gambar 4 Mind Map System
Dari gambar diatas, dapat kita lihat bahwa pada penelitian ini ada beberapa indikator, yaitu:  regulasi  pada  penelitian  ini  adalah  pada  Keputupusan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 89 tahun 2022 tentang Pedoman penyelenggaraan bantuan Stimulan  Perbaikan  Rumah  Korban  Bencana  pada  Status  Tanggap  Darurat  dan  Transisi Darurat  ke  Pemulihan.  Atas  dasar  peraturan  diatas  Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat mengeluarkan  juknis  Keputusan  Bupati  Pasaman  Barat  Nomor  :  100.3.3.2/236/BUP- PASBAR/2023  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Bantuan  Dana  Siap  Pakai  untuk Bencana  Alam  Gempa  Bumi  pada  masa  Transisis  Darurat  ke  Pemulihan  di  Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022. Sistem budaya pada penelitian ini yaitu berada pada masyarakat korban gempa yang melakukan gotong royong pada pasca gempa ketika rumah mereka masih kotor  dan  masih  ada  reruntuhan  bangunan,  mereka  bersama-sama  membersihkan  sisa-sisa reruntuhan bangunan rumah mereka.
Dari  hal  diatas,  dapat  kita  tarik  kesimpulan  pada  pendekatan  ini  yaitu  pemerintah belum  optimal  dalam  menjalankan  program  ini.  Dapat  dilihat  dari  regulasi  yang  ada  belum dilaksanakan  keseluruhan  secara  rata  dan  belum  terealisasikan  semua.  Dan  sistem  budaya yang  dapat  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  gotong-royong  masyarakat  korban  gempa. Dan  sistem  struktur  dan  fungsi  organisasi  pada  penelitian  ini  juga  tidak  dijelaskan  secara detail  dan  tugasnya  masing-masing  juga  tidak  dijelaskan  secara  spesifik.  Dari  hal  ini  dapat kita lihat bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi ini belum dilaksanakan optimal dilihat dari pendekatan sistem ini. Masih banyak sistem-sistem yang harus diperbaiki dalam program ini dimulai dari regulasi hingga struktur organisasiny
Networking -Approach (Pendekatan Jejaring Kerjasama).
Dalam  perspektif  implementasi  kebijakan  publik,  maka  sinergitas  dan  jaringan kerjasama  dalam  prinsip  simbiosis  mutualisme,  take  and  give  antara  pihak  government, private sector, and civil society mutlak diwujudnyatakan dalam kerangka membangun untuk kepentingan  publik.  Jejaring  kerjasama  hanya  akan  terwujud,  jika  ketiga  pihak  saling menghargai  dan  mendukung  eksistensi  masing-masing.  Pada  pendekatan  networking  ini, penulis  akan  menjelaskan  bagaimana  kerjasama  antar  instansi  pemerintah,  swasta  dan masyarakat.  Dalam  ketentuannya  masing-masing  instansi  sudah  mempunyai  tupoksi  dalam
implementasi  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  bencana  di  Kabupaten  Pasaman Barat.
Dalam  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  ini  yang  terlibat  bekerja  sama  adalah BPBD  Pasaman  Barat  bersama  kontraktor  dalam  pembangunan  rumah  rusak  untuk  metode aplikator  dan  masyarakat.  Untuk  pembangunan  rumah  rusak  metode  aplikator  BPBD mencarikan  atau  fasilitasi  aplikator  untuk  pembangunan  rumah  masyarakat  korban  gempa. Pada  program  ini  yang  membangun  rumah  metode  aplikator  adalah  PT.  Batavia  dan  PT. Soraya.  PT.  Soraya  membangun  rumah  domus  sedangkan  PT.  Batavia  membangun  rumah rumbako.
Dan berdasarkan penelitian penulis kerjasama  yang dilakukan kurang jelas dan tidak terstruktur  karena  tim  teknis  mengatakan  bahwa  mereka  tidak  bekerja  sama,  namun  pada kenyataannya  dilapangan  mereka  harus  bekerja  sama  dan  memfasilitasi  juga  karena  yang awalnya  membuat  kesepakatan  bersama  kontraktor  adalah  pemerintah  yang  bertanggung jawab  atas  program  ini.    Bagaimana  koordinasi  kerjasama  pemerintah  dan  kontraktor  juga tidak dijelaskan.
Sebagai  implementor  program  pemerintah  kurang  berkoordinasi  dan  komunikasi dengan jelas, karena pihak PT. Soraya sempat membangun rumah di titik yang salah hingga memancing  keributan  pada  masyarakat  korban  gempa.  Seharusnya  pemerintah  perlu melakukan  program  ini  dengan  teliti  dan  perlu  dikoonfirmasi  dulu  dengan  masyarakat penerima  bantuan.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  menganggap  private  sector kurang  amanah  dalam  pembangunan  rumah  ini,  namun  hal  ini  juga  disebakan  oleh  kurang adanya  komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik.  Dapat  kita  lihat  gambar  chart  yang  telah penulis  olah  menggunakan  Nvivo  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  bersama  Kepala Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Pasaman Barat, sebagai berikut:
Sumber: olah data penulis

## Gambar 5 Chart Networking
Dari gambar diatas dapat kita lihat chart dari pendekatan networking yang dikatakan oleh  Kepala  Bidang  reahabilitasi  dan  rekonstruksi  BPBD  Pasaman  Barat  dimana  ada beberapa  indikator  yang  dilihat  yaitu  sinergitas  dari  program  ini  sebanyak  38%.  Karena sinergitas  ini  dilihat  dari  hubungan  kerjasama  internal  yang  produktif  serta  kemitraan  yang harmonis  untuk  menghasilkan  program  yang  optimal.  Simbiosis  mutualisme  dikatakan sebanyak  20%  dalam  program  ini,  karena  setiap  pihak  mendapatkan  keuntungan  mulai  dari pemerintah  keuntungannya  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan  meningkatkan integritas,  bagi  private  sector  mendapatkan  keuntungan  materi  dan  semakin  dikenal  oleh publik  dan  masyarakat  mendapatkan  keuntungan  rumah  mereka  kembali  dibangun.  Dan kemitraan  strategis  dalam  program  ini  dibahas  paling  sedikit  sebanyak  8%  karena  menurut penulis  kemitraan  strategis  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  program  ini  tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak ada  SOP dalam melakukan kerjasamanya.
Dapat  kita  lihat  juga  pada  gambar  dibawah  ini,  mind  map  yang  sudah  penulis  olah berdasarkan hasil wawancara bersama informan:

## Sumber: olah data penulis Gambar 6 Mind Map Networking
Dari gambar diatas dapat kita lihat mind map program rehabilitasi dan rekonstruksi ini berdasarkan  pendekatan  jejaring  kerja  sama  yang  sudah  penulis  olah  dengan  aplikasi  olah data yaitu dapat kita lihat kemitraan strategis pada program ini dilihat berdasarkan bagaimana koordinasi  antar  tim  pelaksana,  kontribusi  yang  diberikan  dan  difasilitasi  dengan  baik  dan harus  melakukan  interaksi  juga  baik  dengan  sesama  instansi  pemerintah,  pihak  swasta maupun masyarakat. Dan sinergitas dari program ini dilihat dari komunikasi antar pelaksana sudah baik atau belum dan pelaksanaan program juga dipilih SDM yang berpendidikan yang relevan  dengan  tugasnya.  Sinergitas  ini  juga  melihat  bagaimana  SDM  dalam  program  ini apakah  sudah  berjalan  sesuai  ketentuannya  atau  belum,  dalam  program  ini  SDMnya    juga terbatas dan tidak semua yang bekerja dengan baik dan dalam proses pelaksanaan juga harus saling  bertukar  informasi  supaya  memudahkan  semua  proses  pelaksanaannya.  Simbiosis mutualisme  dalam  program  ini  dapat  dilihat  dari  hal  yang  saling  menguntungkan,  seperti pemerintah mendapat keuntungan telah menjalankan program untuk kepentingan publik, PT. Soraya  mendapatkan  proyek  dan  memperoleh  keuntungan  materi,  toko  bangunan mendapatkan  keuntungan  materi  juga  dengan  banyaknya  masyarakat  yang  membeli  bahan bangunan. Hingga masyarakat yang mendapatkan rumah mereka kembali bisa ditempati.
Dari data-data diatas berdasarkan pendekatan networking dapat kita tarik kesimpulan bahwa  program  ini  belum  optimal,  dilihat  dari  kemitraan  strategis  program  tidak  terlihat kemitraan  yang  baik  dan  tidak  dilaksanakan  dengan  baik  pula.  Kemitraan  strategis  setiap program  seharusnya  saling  mengandalkan  kerjasama  dalam  spirit  kesetaraan  dan  saling terbuka,  serta  saling  memberikan  manfaat  antar  sesama,  namun  dalam  hal  ini  pemerintah kurang memperhatikan koordinasi setiap pelaksana. Sinergitas dalam program ini seharusnya memperhatikan  perilaku  orang  secara  individu  maupun  kelompok  saat  saling  berhubungan, melalui  dialog  dengan  semua  golongan.  Namun,  dalam  program  ini  juga  tisak  terlihat komunikasi  dan  interaksi  yang  baik  setiap  golongan  baik  dengan  pihak  swasta  maupun dengan masyarakat. Dan simbiosis mutualisme dalam program ini juga terlihat jelas, namun untuk masyarakat belum terealisasikan semua karena belum semua masyarakat korban gempa mendapatkan bantuan tersebut. Dalan simbiosis mutualisme ini seharusnya adalah hubungan antara  dua  pihak  yang  berbeda  dan  saling  menguntungkan  dalam  aktivitas  kemasyarakatan
dan  pembangunan.  Namun  saat  ini  hanya  beberapa  masyarakat  yang  mendapatkan keuntungannya.

## Kendala  yang  Dihadapi  dalam  Implementasi  Program  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Pasaman Barat Kesalahan Data Rumah Rusak
Sebelum  mengimplempentasikan  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  implementor harus melakukan pendataan kerusakan-kerusakan pasca gempa bumi. Pendataan rumah rusak ini  sudah  di  laksanakan  pada  satu  minggu  pasca  gempa  terjadi,  dan  telah  di  SK  Kan berjumlah 1.111 unit rumah rusak berat, 1.171 unit rumah rusak sedang dan 2.548 unit rumah rusak  ringan.  Setelah  SK  terbit  baru  mulai  pelaksanaan  pembangunan  dengan  tiga  metode yang sudah ditetapkan, yaitu Aplikator, Reimbursmen dan Swakelola.
Pada  saat  pelaksanaan  pembangunan  pada  rumah  rusak  berat  terdapat  beberapa laporan dan permasalahan yang ditemukan, yaitu seperti:
1. Ada beberapa nama yang muncul di SK BNBA 1.111 tidak ada lembaran kerja tim teknis bahkan  foto  rumah  tidak  membuktikan  foto  dokumentasi  yang  asli  sehingga  terdapat beberapa data yang tidak Valid.
2. Pembangunan  rumah  Rusak  Berat  yang  dilakukan  oleh  Aplikator  (PT  Soraya  dengan Produk Rumbako  Tanpa ada Rekomendasi  dari Tim  Teknis  sehingga Tim  Teknis  sama TFL tidak ada melakukan pengawasan.
3. Ditemukan  dilapangan  bahwasanya  Aplikator  (PT  Soraya  )  membangun  rumah  rusak berat diluar titik koordinat tanpa ada rekomendasi dari Tim Teknis.
4. Ada  data  penerima  rusak  berat,  tetapi  NIK  dan  KK  berbeda  dengan  yang  punya  rumah dengan jumlah 40 KK .
5. Ada  penerima  bantuan  yang  dalam  SK  rusak  berat,  tetapi  faktanya  yang  bersangkutan tidak memiliki rumah.
6. Terdapat Double Pembangunan Penerima bantuan yang ada di SK BNBA Rumah Rusak Berat  ternyata  telah  dibangun  Dinas  Perkimtan  Propinsi  dengan  bantuan  Rumah  Tidak Layak Huni (RTLH) dan ada juga bantuan dari Bank Muamalat.
Kesalahan  data  rumah  rusak  ini  juga  dikatakan  oleh  beberapa  informan  dalam penelitian ini, dapat kita lihat sebagai berikut:
Sumber: Olah data penulis

## Gambar 7 Chart Kesalahan Data
Pada  gambar  diatas,  dapat  kita  pahami  bahwa  data  rumah  rusak  ada  kesalahan  dan harus  diverifikasi  dan  validasi  ulang  kembali  agar  pembangunan  dan  penyaluran  dana bantuan bisa dilanjutkan. Pada data diatas bapak Revi mengatakan persentase paling banyak yaitu 9% tentang kesalahan data yang ada di lapangan. Paling sedikit yaitu Ibu Dosi sebagai Tenaga  Fasilitator  Lapangan  sebanyak  5%  dikarenakan  ia  hanya  bertugas  membuat  RAB
untuk  penerima  bantuan  rumah  rusak  berat  dan  bukan  yang  bertugas  sebagai  verifikasi  dan validasi ulang.

## Tekanan Masyarakat
Dalam implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa  umi di  Kabupaten  Pasaman  Barat  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi,  dimana  pemerintah lambat  dalam  mengimplementasi  program  tersebut,  dikarenakan  mendapat  tekanan  dari masyarakat.  Masyarakat  juga  melakukan  aksi  demo  sebanyak  5  kali  di  depan  kantor  bupati karena  proses  penyaluran  hak/bantuan  yang  sering  dilalaikan  pemerintah.  Pemerintah  juga mendapat intimidasi dari masyarakat  kepada Tim Teknis bersama Tim Fasilitator Lapangan sehingga Tim banyak mengundurkan diri. Dan dapat kita lihat hasil olah data penulis tentang tekanan masyarakat, sebagai berikut:

## Sumber: Olahan data penulis Gambar 8 Chart Tekanan Masyarakat
Dari gambar diatas, dapat kita pahami bahwa semua informan mendapat tekanan dari masyarakat  dan  paling  banyak  dirasakan  oleh  bapak  Eri  sebagai  Tim  Pendamping Masyarakat  yang  menjabat  sebagai  kepala  Jorong  Tanjung  Beruang  sebanyak  15%  karena berada paling dekat  dan mudah ditemui oleh masyarakat.  Dan  yang paling sedikit  sebanyak 3% mendapat tekanan dari mayarakat adalah bapak yarman karena sebagai Tim Teknis yang sulit ditemui masyarakat dan kurang dikenal oleh masyarakat.

## Terbatasnya Tenaga Fasilitaor Lapangan(TFL)
Masyarakat juga terus mendesak TFL untuk segera membuatkan RAB pencairan dana bantuannya  hingga  datang  ke  rumah  TFL  diluar  kjam  kerja.  Namun,  hal  ini  dilapangan menjadi  kendala  yang  dimana  TFL  tersebut  bersembunyi-sembunyi  jika  didatangi  oleh masyarakat korban gempa karena masyarakat ingin menuntut hak-hak yang seharusnya sudah diterimanya namun belum ada kepastian untuk hal tersebut dan terhitung gempa sudah lama namun dana belum juga sampai kepada masyarakat korban gempa.

## Upaya  yang dilakukan oleh  pemerintah dalam implementasi program rehabilitasi  dan rekonstruksi pasca bencana di kabupaten Pasaman Barat Administrasi
Proses administrasi dalam upaya penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman  Barat  ini  adalah  pembentukan  panitia  pelaksana  supaya  setiap  panitia  bisa melaksanakan  tugasnya  sebagai  implementor  program.  Proses  administrasi  ini  dilaksanakan bersama  bupati  dan  perangkat  pemerintah  lainnya.  pembentukan  panitia  proses  administrasi juga  menghasilkan  sebuah  kebijakan  yang  menjadi  pedoman  dalam  pelaksanaan  program rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  bencana  di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Dalam  kebijakan
tersebut  terdapat  semua  proses  administrasi  mulai  dari  pembentukan  tim  pelaksana  hingg penyaluran dana dan pengawasannya.

## Uji Publik
Uji  publik  adalah  data  rumah  rusak  yang  sudah  dikeluarkan  olen  BNPB  dan  perlu dilaksanakan  pengujian  kembali  berdasarkan  hasil  di  lapangan  dan  data  kependudukannya, dalam  hal  ini  yang  bertugas  adalah  Aparat  pengawas  Internal  Pemerintah  BNPB,  namun ketika  melakukan  penelitian  tugas  ini  dilaksanakan  oleh  tim  teknis.  Proses  pelaksanaan  uji publik ini merupakan pengujian terhadap data yang telah di verifikasi oleh BNPB yang mana data tersebut harus dilakukan pengujian publik terlebih dahulu sebelum dicairkan.
Berdasarkan  penelitian  penulis  uji  publik  adalah  melakukan  verifikasi  dan  validasi ulang  kembali  terhadap  data  rumah  rusak  berat  yang  sudah  di  SK-kan  oleh  BNPB  supaya tidak terjadi kesalahan terhadap pembangunan maupun pencairan dana. Namun, hal ini belum terselesaikan  sampai  saat  ini,  karena  proses  uji  publik  yang  dilaksanakan  belum  secara keseluruhan,  banyak  yang  masih  tertunda  hingga  proses  pembangunan  dan  pencairan  dana yang sampai saat ini belum dilaksanakan 100%. Dalam prosedur pelaksanaanya uji publik ini sudah dilakukan setelah SK rumah rusak berat di SK-kan namun telah 2 tahun pasca gempa penyaluran dana atau bantuan belum terselesaikan. Bahkan uji publik ini baru dilakukan pada rumah rusak berat, namun untuk kategori rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan belum mendapat tindakan dari pemerintah hingga saat ini.

## Sosialisasi
Dalam  implementasi  program  rehabilitasi  dan  rekonstrusi  pasca  bencana  ini  ada beberapa  hal  yang  harus  disosialisasikan  kepada  masyarakat  untuk  supaya  program  dapat dijalankan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  Sosialisasi  ini  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman kepada masyarakat korban gempa tentang program rehabilitasi dan rekonstruksi yang  akan  dilaksanakan  sesuai  ketentuan.  Berdasarkan  observasi  penulis,  sosialisasi  ini dilakukan kurang optimal  karena masih banyak  warga  yang mengetahui  tata cara menerima bantuan dari mulut ke mulut hingga menjadi berita simpang-siur.

## Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan
Penyaluran  Bantuan  Stimulan  Rumah  Rusak  Berat  metode  Swakelola  oleh masyarakat  dan  reimbursmen).  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Dana  Siap  Pakai  BPBD Kabupaten  Pasaman  Barat  menyampaikan  permohonan  pembukaan  rekening  penerima bantuan  ke  Bank  pemerintah  yang  ditunjuk  dengan  melampirkan  daftar  penerima  bantuan yang telah di tetapkan di dalam SK BNBA. Bank yang ditunjuk menerbitkan buku rekening kepada masing-masing penerima bantuan stimulan perbaikan rumah sesuai mekanisme. Bank yang  ditunjuk  melaksanakan  proses  penyaluran  dana  bantuan  100%  ke  rekening  penerima bantuan sesuai dengan mekanisme yang ada.
Dalam proses penyaluran dan pencairan dana ini terjadi banyak sekali kendala, mulai dari  data  yang  salah  hingga  proses  pemblokiran  rekening.  Berdasarkan  penelitian  penulis proses  pencairan  bantuan  stimulan  belum  tersalurkan  kepada  masyarakat  gempa,  sudah hampir  2  tahun  bencana  terjadi,  dalam  hal  ini  proses  pencairan  harus  dipercepat  karena banyak  warga  korban  gempa  yang  masih  punya  utang  ke  bank  dan  toko  bangunan  untuk memperbaiki rumahnya.

## Pengawasan
Pengawasan  yang  dilakukan  seperti  meminta  laporan  dari  BPBD  Pasaman  Barat, bukan  langsung  turun  ke  lapangan  untuk  melihat  kondisi  seharusnya.  Dan  dalam ketentuannya Tim Monitoring dan Evaluasi harus melakukan monitoring secara berkala baik di  BPBD  Pasaman  Barat  maupun  turun  ke  lapngan  dan  bertemu  masyarakat  korban  gempa
supaya  tau  bagaimana  keadaan  yang  sebenarnya  hingga  bisa  mengatasi  penyaluran  dana bantuan yang tertunda.
Pengawasan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak terlihat dan nyaris tidak  ada,  karena  seharusnya  untuk  mengimplementasikan  program  ini  tidak  membutuhkan waktu hingga 2 tahun. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan disiplin sumber daya yang  melaksanakan  serta  pengawasan  yang  tidak  terlaksankan.  Jika  pengawasan pelaksanaaan dilakukan dari awal seharusnya program ini sudah selesai hingga saat ini.

## Laporan Pertanggungjawaban
Laporan  pertanggungjawaban  ini  adalah  masyarakat  membuat  laporan  yang  sudah dijelaskan  saat  sosialisasi  seperti  laporan  keuangan  atau  pembelian  barang  bangunan  dalam menggunakan  bantuan  dana  stimulan  tersebut.  Masyarakat  dapat  menyiman  nota  pembelian dan menempelkan pada kertas dan dijilid lalu dilaporkan kepada BPBD. Setiap penggunaan dana  bantuan  harus  ada  bukti  pembelian  atau  nota,  namun  proses  pencairan  sangat  lama dilaksanakan.  Semua  upaya  yang  dilakukan  ada  prosedurnya  sehingga  semua  proses  dapat berjalan lancar, namun tidak demikian dengan program ini.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat  dalam implementasi  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  pasca  bencana  sudah  tersusun  di  dalam juknisnya,  namun  masih  terdapat  beberapa  hal  yang  kurang  di  dalam  juknisnya  mulai  dari identifikasi  rumah  rusak,  proses  penilaian  rumah  rusak  hingga  evaluasi.  Dalam pengimplementasiannya  terdapat  beberapa  permasalahan  dan  kendala  yang  menghambat pelaksanaanya  yang  hingga  saat  ini  belum  terealisasikan  dengan  baik  sebagaimana  yang sudah  penulis  jelaskan  sebelumnya.  Upaya-upaya  ini  jika  dilaksanakan  dengan  maksimal akan tanpa adanya kesalahan data akan berjalan lancar dengan baik namun upaya ini belum dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Dapat  kita  lihat  juga  keadaan  dilapangan  yang  sangat memprihatinkan  bagi  masyarakat  korban  gempa  yang  masih  tinggal  di  huntara.  Jika  upaya- upaya  ini  dilaksanakan  sebaik  mungkin  maka  tidak  akan  ada  penekanan-penekanan  dari masyarakat. Hal ini juga dapat disebabkan oleh perumusan kebijakan yang kurang tepat.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimaana  dijelaskan  dimuka,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
1. Implementasi  Program  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Pasca  Bencana  di  Kabupaten Pasaman  Barat  di  analisis  dengan  pendekatan  MSN,  dan  masih  belum  ditemukan kesesuaian  antara  tiga  pendekatan  yang  dijelaskan  khususnya  pada  Networking  dan System. Dari tiga pendekatan yang paling baik adalah pendekatan Mental, karena dilihat dari  sikap,  prilaku  dan  tanggung  jawab  pemerintah  saat  menjadi  implementor  program. Namun,  berdasarkan  penelitian  penulis  pemerintah  sebenarnya  juga  belum  menjalankan sikap/prilaku,  tugas/fungsi  hingga  kerjasama  dengan  optimal  disebabkan  terjadinya kesalahan dalam survei data awal karena proses identifikasi pendataan rumah rusak yang belum  dirumuskan  dengan  jelas  dan  proses  pelaksanaan  yang  sangat  lambat.  Dapat diakibatkan juga karena sumber daya manusia yang kurang kompeten, tingkat pelayanan kepada masyarakat yang kurang diperhatikan serta sosialisai yang kurang jelas.
2. Kendala  yang  Dihadapi  dalam  Implementasi  Program  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Pasaman Barat  yaitu: 1) Kesalahan data rumah rusak  yang harus  diverifikasi  dan  validasi  ulang  kembali,  2)  Tekanan  masyarakat  kepada  pelaksana yang implementasinya sangat lambat, 3) Keterbatasan Tenaga Fasilitator Lapangan.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  implementasi  program  rehabilitasi dan  rekonstruksi  pasca  bencana  di  Kabupaten  Pasaman  Barat,  yaitu:  1)  Administrasi, dimana  pemerintah  menetapkan  prosedur  pelaksanaan  dan  pelaksananya,  2)  Uji  Publik, pemerintah melakukan uji publik/survei lapangan untuk mendapatkan data, 3) Sosialisasi,
pemerintah  melakukan  sosialisasi  tentang  program  bantuan  stimulan  rehabilitasi  dan rekonstruksi  pasca  bencana,  4)  Penyaluran  dan  Pencairan  bantuan  rumah  rusak,  5) pengawasan  dan  6)  Laporan  penanggungjawab,  penerima  membuat  laporan  penggunaan dan bantuan yang sudah di cairkan.

## REFERENSI
Budi  Winarno.  (2007). Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses .  Media  Pressindo,  ISBN  -979- 222-207-3.
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam Fakta Realitas . UNG Press Gorontalo. Marlius,  D.,  &  Susanti,  F.  (2023). Pemberian  Bantuan  Korban  Bencana  Gempa  Bumi Dikabupaten Pasaman Barat . https://osf.io/rzy7j/download Rahma,  A.  (2018).  Implementasi  Program  Pengurangan  Risiko  Bencana(PRB)  Melalui
Pendidikan Formal. Jurnal VARIDIKA , 30 (1), 1–11. https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6537 Yuliah, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan . https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/58/57