Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama,

## Orde Baru dan Reformasi)
Eni Zulaiha, 1* Kartini Fujiyanti Agustin, 2 Nida Al Rahman 3
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; enizulaiha@uinsgd.ac.id 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; kartinifujiyanti19@gmail.com
3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; lufifandada@gmail.com * Correspondence
Received: 2021-12-13; Accepted: 2022-04-24; Published: 2022-04-27
Abstract: This  paper  tries  to  further  examine  the  responses  of  commentators  in  the  midst  of  the upheavals of the government during the Old Order, New Order, and Reformation eras. Interpretation which is a human product can be used as a parameter of Islam that the government running is state is in accordance with the teachings or not, so that in these three periods a continuous commentator was  born  with  the  politics  that  was  going  on  at  that  time.  The  method  used  in  this  research  is descriptive  analysis  based  on  library  research.  The  findings  of  this  study  are  that  from  the  three periods of power, namely the Old Order, the New Order, and the Reformation, the are similarities in the style of interpretation used, namely Adab Ijtima’i, but different from the method of int erpretation used, namely in the Old Order period, the method of interpretation used is the Tahlili method while the next two perioeds, namely the Thematic method according to the development of interpretation at that time.
Keywords: local  interpretation;  interpretation  methodology;  power  politics;  social  interpretation; textual analysis
Abstrak: Tulisan ini mencoba menelaah lebih lanjut respon mufasir di tengah pergolakan pemerintah pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Tafsir yang merupakan produk manusia bisa dijadikan  parameter  Islam  bahwa  pemerintah  menjalankan  kenegaraannya  sudah  sesuai  dengan ajaran atau tidak, sehingga pada tiga periode tersebut lahir mufasir yang berkesinambungan dengan politik  yang  sedang  terjadi  pada  masanya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis  berbasis  penelitian  kepustakaan.  Temuan  dari  penelitian  ini  bahwa  dari  tiga periodisasi kekuasaan yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi terdapat kesamaan dalam corak penafsiran  yang  digunakan  yakni Adab  Ijtima’i .  namun  berbeda  dalam  penggunaan  metode penafsirannya  yakni pada  periode Orde Lama, metode penafsiran yang digunakan adalah metode tahlili  sedangkan  dua  periode  selanjutnya  yakni  metode  tematik  sesuai  dengan  perkembangan penafsiran pada saat itu.
Kata Kunci: tafsir lokal; metodologi tafsir; politik kekuasaan; tafsir sosial; analisis tekstual

## 1. Pendahuluan
Tafsir  sebagian  besarnya  merupakan  hasil  dari  produk  pemikiran  manusia.  Secara  intens, dinamisasi pemikiran dipengaruhi oleh faktor pendorong pada pergerakan proses tersebut (Rahman, 2016a).  Politik,  budaya,  ekonomi  sosial,  dan  teknologi  merupakan  faktor  yang  diyakini  menjadi penentu  perkembangan  produk  pemikiran  (Mulyaden,  2021).  Pandangan  mengenai  tafsir  bukanlah sesuatu yang statis, baik produk maupun keilmuannya terus berkembang sampai saat ini. Tafsir hadir dengan berbagai pendekatan, metode, dan alat analisisnya mengikuti posisi dan keberadaan al- Qur’an sebagai kitab yang otentik dan merupakan sumber ajaran Islam yang sentralistik. Penafsiran al-Quran adalah upaya untuk dapat memahami ayat-ayat al- Qur’an. Disisi lain, penafsiran al - Qur’an menjadi
cerminan  perkembangan  corak  pemikiran  dan  metodologi  yang  diterapkan  mufasir  sesuai  dengan masa yang dihadapinya (Ahmad E.Q. & Sartika, 2020).
Tafsir  pada  mulanya  merupakan  ilmu  yang  membahas  bagaimana  memahami  kandungan  al- Qur’an, sehingga objek yang dikaji pada saat itu masih sangat luas. Al -Zarqani mempersempit definisi tafsir menjadi ilmu yang mengkaji keragaman al- Qur’an dalam rangka memahami firman Allah SWT sesuai dengan kadar kemampuan manusia bi qadr al-thaqah al-basyariyah dan tentu kualitasnya bersifat variatif  ditentukan  oleh  kapasitas  intelektual  manusia  untuk  menyibak  maksud  Allah  di  dalam  al- Qur’an (Al- Zarqānī,  1995) .  Dengan  demikian,  maka  kewajiban  seorang  mufasir  hanya  tertuju  pada bagaimana  memahami  makna  al- Qur’an  sesuai  keilmuan  serta  latar  belakang  yang  melingkupinya. Seorang mufasir hanya seorang yang mencari kebenaran bukan penentu kebenaran.
Kajian Abd al-Rahman Hully yang berfokus pada pendalaman gagasan Muhammad bin al-Fadhil al- ‘Asyur  dalam  karyanya al-Tafsir  wa  Rijaluh yang  pembahasannya  mengenai manahij  al-Mufassirin menemukan titik tolak yang menurutnya menjadi landasan bahwa tafsir merupakan sebuah disiplin ilmu pengetahuan (Husni, 2012). Terdapat dua sifat al-Quran sehingga al-Quran menjadi tolak ukur munculnya  tafsir  sebagai  ilmu  pengetahuan,  pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Fadhil  bin  ‘A syur. Pertama, al- Qur’an sebagai wahyu ilahi yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua , fakta bahwa al- Qur’an  menggunakan  bahasa  Arab.  Sifat  pertama  menetapkan  tentang  keabsolutan  kebenaran, sedang sifat kedua membuka ruang rasionalitas pada rasionalitas yang merupakan wilayah akal dalam jangkauannya terhadap ilmu (Rahman, 2016b).
Politik kekuasaan secara leksikal mengarah pada dua makna yaitu politik (politics) dan kekuasaan (power) (Crespy  &  Vanheuverzwijn,  2019) . Jika  pendekatan  yang  dipakai  meletakan  power  sebagai subjek  dominan  atas  politik,  tentu  akan  menghasilkan  terminologi  dominasi,  beruntungnya  politik kekuasaan  ini  telah  menjadi  suatu  disiplin  ilmu  pengetahuan  yaitu  menjadi  term  ilmu  sosial  yang secara diskursus menjadi ilmu yang hangat dan berkembang (Svarstad et al., 2018). Politik kekuasaan jika dilihat dari perspektif historis yang pendekatan kekuasaannya merujuk pada teori otoritas Max Weber bahwa di dalam masyarakat modern pemberian wewenang atau otoritas yang bersumber dari hukum  atau  perundang-undangan  maka  model  otoritas  ini  mengutamakan    birokrasi  (politik  dan ekonomi) (Van der Kamp, 2021).
Lord  Acton  dalam  adagium  populernya  mengatakan  bahwa “kekuasaan  cenderung  kepada penyalahgunaan,  tapi  kekuasaan  tidak  terbatas,  maka  pasti  akan  tidak  terbatas  pula  penyalahgunaannya” (Lazarski, 2021). Dari sinilah tercetus pandangan teori keseimbangan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia, meskipun penerapannya belum absolut. Dalam Trias Politica, kekuasaan diklasifikasikan pada legislatif (pembuat  undang-undang), eksekutif (kekuasaan  melaksanakan  undang-undang),  dan yudikatif (kekuasaan  yang  berkewajiban  mempertahankan  undang-undang  dan  berhak  memberikan peradilan kepada rakyatnya).
Tulisan  ini  akan  fokus  mengkaji  perkembangan  pemikiran  Tafsir  di  Indonesia  yang  berkaitan dengan latar belakang faktor politik pemerintah dan kekuasaan (power).  hal ini menarik untuk dikaji karena politik kekuasaan tentu memiliki daya pengaruh (influence) dan daya otoritas (author), sehingga dua variable ini dapat dibaca sebagai relasi kekuasaan dan pengetahuan yang telah banyak dibicarakan oleh pemikir kontemporer.
Objek  kajian  dalam  ruang  lingkup  ini  yaitu  penggunaan  metodologi  dan  corak  penafsiran  di Indonesia  yang  menggabungkan  unsur  pengetahuan  dan  kekusaan  didalamnya.  Penggunaan metodologi  dan  corak  tersebut  dapat  disinyalir  karena  pengaruh  dari  politik  yang  dalam implementasinya tidak boleh menyimpang dari dasar falsafah dasar Negara dan konstitusi. Beranjak dari  titik  tolak  tersebut  maka  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  kajian  ini  adalah bagaimana  metodologi  dan  corak  penafsiran  pada  perkembangan  pemikiran  tafsir  di  Indonesia ditengah dinamika politik kekuasaan yang mengitarinya.
Politik kekuasaan menggunakan teori otoritas memiliki definisi power politics yang dalam kamus bahasa  Oxford  yakni  tindakan  politik  yang  dilakukan  seorang  ataupun  kelompok  yang  bermaksud meningkatkan kekuasaan atau pengaruhnya (Oxford, 2020). Selain itu politik kekuasaan juga memiliki definisi  yang  mengacu pada otoritas, yakni aktivitas politik yang dilakukan  oleh pemegang  jabatan
dan  ditandai  dengan  penggunaan  kekuasaan,  pengaruh,  dan  sebagainya  (Foucault,  1997),  biasanya dengan cara yang tidak etis untuk mempengaruhi hasil yang diinginkan (Rahman, 2018). Definisi yang dilakukan dengan pendekatan legal-rational authority inilah yang menjadi acuan pengkajian dinamika politik kekuasaan yang berhubungan dengan perkembangan pemikiran tafsir di Indonesia Dinamika  politik  Islam  di  Indonesia,  pada  saat  awal  awal  kemerdekaan  mengalami  tekanan gelombang pemikiran Nasionalis Indonesia yang mendominasi pengendalian sistem politik, menurut Howard  M.  Federspiel  umat  islam  terpaksa  harus  menyesuaikan  diri  dengan  realitas  perpolitikan tersebut  (Federspiel  et  al.,  1996).  Pada  saat  itu  kelompok  Nasionalis  Indonesia  dengan  ideologinya membatasi penggunaan ajaran ajaran Islam dengan tidak menerima ajaran Islam sebagai bagian yang penting dari kehidupan nasional dan hanya mendukung pedoman pedoman yang berkaitan dengan masalah moral saja (Federspiel et al., 1996).
Keadaan ini mendorong sebagian umat Islam merespon tingkah laku dan kebijakan pemerintah dengan  menulis  tafsir  al- Qur’an  menggunakan  metode  penafsiran  yang  sesuai  dengan  bentuk penafsiran ( ma’tsur dan ra’yi ). Tafsir jika dilihat dari aspek historis sejatinya telah eksis pada era Nabi Muhammad SAW meskipun pembahasannya tidak komprehensif mencakup seluruh isi kandungan al- Qur’an,  tetapi  telah  berkontribusi  meletakan  sisi  fundamental  pada  penafsiran.  Topik  penafsiran yang dilakukan pada zaman Nabi SAW apakah mencakup seluruh ayat atau tidak sudah dikaji oleh intelektual  Muslim  klasik  dan  kontemporer.  Selanjutnya  tafsir  berkembang  menjadi  sebuah  disiplin ilmu sehingga dapat menjadi media untuk manusia dalam memahami al-Quran.
Menurut  M.  Faqih  dalam  penelitiannya  mengenai  metode  tafsir  Hamka,  kajian  metodologi penafsiran dalam konteks keindonesiaan terdapat dua teori; yaitu teori Yunan Yusuf dan Nashruddin Baidan. Karakteristik tafsir menurut Yunan Yusuf memiliki tiga unsur; 1. Metode ( ma’tsur dan ra’yi ) , 2. Teknik penyajian (tahlili, tematik) 3. Pendekatan (sufi, fiqhi, falsafi dan lainnya). Adapun Nashruddin Baidan  membaginya  menjadi  dua;  1.  Komponen  Eksternal,  yang  unsurnya  tidak  terlibat  secara langsung  seperti  jati  diri  al- Qur’an  (nasikh  Mansukh,  asbab  nuzul)  dan  kepribadian  mufassir.  2. Komponen  Internal  yang  unsurnya  terlibat  langsung  seperti  metode  penafsiran  (global,  tematik, analitis  dan  komparatif),  corak  penafsiran  (fiqhi,  sufi,  dll)  dan  bentuk  penafsiran  ( ma’tsur dan ra’yi ) (Fatih, 2019).
Di  Indonesia,  realitas  tersebut ’ terus  memberi  nuansa  yang  dinamis.  Howard  M.  Fiderspiel misalnya pernah ’ melakukan penelitian dengan judul, Popular Indonesian Literature of the Quran , yang kemudian ’ diterjemah ke dalam ’ edisi Bahasa Indonesia (diterbitkan Mizan tahun 1996) dengan judul, ”Kajian Alquran Di Indonesia Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab” . Selanjutnya, Islah Gusmian melalui tesisnya yang kemudian diterbitkan oleh penerbit Teraju tahun 2003 dengan judul, “Khazanah Tafsir  Indonesia  Dari  Hermeneutika  Hingga  Ide ologi” .  Kedua  buku  tersebut ’ memberi  informasi dinamika ’ tafsir  di  Indonesia  yang ’ bergulir  dengan  begitu  dinamis  dan ’ membentuk  horizon  baru dalam  pemetaan ’ studi  tafsir.  Keragaman  gaya  bahasa  dan ’ model  penulisan  tafsir  muncul  dalam nuansa yang berbeda. Pada Bab IV Horizon baru karya tafsir alquran di Indonesia, dari buku “Khazanah Tafsir  Indonesia  Dari  Hermeneutika  Hingga  Ide ologi” ,  Islah  Gusmian  menegaskan,  ada  empat  variabel yang menjadi titik pijak untuk menunjuk horizon baru karya tafsir al- Qur’an di Indonesia tersebut; 1. Aspek metodologi tafsir; 2. Sensitivitas tafsir, 3. Intelektualitas penafsir, dan 4. orientasi penulisan tafsir (Gusmian, 2013).
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  menjadikan  teori  Nashruddin  Baidan  sebagai  acuan menganalisis metode penafsiran pada masa Orde Baru, Orde Lama dan Reformasi dengan mengambil tafsir Hamka, Syu’bah Asa dan M. Quraisy S hihab sebagai objek penelitian.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menggambarkan objek yang diteliti secara alamiah dan jelas,  maka  dari  itu  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  (Rukin,  2019),  dengan pendekatan  berbasis  kepustakaan (library  research) atau  studi  pustaka,  yaitu  dengan  metode mengumpulan data pustaka (buku, jurnal, artikel, dokumen pribadi dan lain sebagainya), membaca dan mencatatnya untuk mengklasifikasi dan menganalisis kajian dan mengolah bahan penelitian serta
membuat  kesimpulan  dan  laporan.  Penelitian  ini  menyajikan  gambaran  lengkap  aspek  sosial  yang terjadi karena merupakan hasil eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena (Rahman, 2020). Tujuan  langkah  metode  penelitian  ini  adalah  membentuk  gambaran  secara  objektif  mengenai perkembangan  Tafsir  di  Indonesia  dan  kaitannya  dengan  kekuasaan  politik  dari  Era  Orde  Lama sampai Reformasi (1945-1998).

## 3. Hasil Penelitian

## Perkembangan Tafsir Al-Quran Era Orde Lama
Pasca kemerdekaan Indonesia, penafsiran al-Quran terus berkembang di bawah kepemimpinan Soeharto, diantara tafsir yang muncul pada era ini adalah Tafsir Al- Ibriz li Ma’rifat Tafsir al -Quran karya KH. Bisri Musthafa, penafsiran ini ditulis dengan 30 juz sejak tahun 1957-1960, selain itu muncul juga tafsir al-Quran karya Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin yang Bernama Tafsir Quran pada tahun 1959. Pada  akhir  era  Orde  Lama,  muncul Tafsir  Al-Azhar karya  Hamka  di  tahun  1967.  Penulis  akan menjadikan penafsiran Hamka sebagai objek kajian yang muncul di era Orde Lama dengan pendekatan kekuasaan politik.

## Tafsir Orde Lama: Tafsir Al Azhar karya Hamka
Sebutan Hamka yang banyak dikenal masyarakat Indonesia adalah sebuah nama singkatan dari nama  panjang  H.  Abdul  Malik  bin  Abdul  Karim  Amrullah,  seorang  ulama  yang  berasal  dari  tanah melayu  Sumatera  Barat.  Ia  lahir  pada  tanggal  16  Februari  1908  dari  sepasang  suami  istri  H.  Abdul Karim Amrullah dan Shafiah binti Bagindo, Hamka adalah seorang ilmuwan dengan latar belakang sastrawan, budayawan, akademisi, sejarawan dan politikus, ia menguasai hampir semua disiplin ilmu keislaman,  hal  itu  dibuktikan  dengan  produktifitasnya  menghasilkan  sebuah  karya  yang  menurut penelitian James Rush berjumlah 115 judul (Wahid, 2017). Hamka dengan keilmuannya yang sangat luas  adalah  penerus  ayahnya  yang  menjabat  sebagai  seorang  pelopor  gerakan  modern  Islam  di Indonesia dan kakeknya yang juga seorang terkemuka di masa nya. Hamka wafat pada usianya yang ke 73 tahun pada tanggal 20 Juli 1981 (Shomad, 2013).
Menganalisis  tafsir  di  Era  Orde  Lama  atau  pada  masa  demokrasi  terpimpin  dibawah kepemimpinan  Soekarno,  tafsir  karya  Hamka  lah  yang  paling  fenomenal  di  kalangan  masyarakat Indonesia.  Tafsir  Hamka  muncul  pertama  kali  pada  Tahun  1958  yang  disampaikan  dalam  sebuah kajian  subuh  di  Masjid  al-Azhar  Kebayoran  Baru,  Jakarta.  Kemudian  pada  Tahun  1962  materi pengajian ini mulai di muat di dalam majalah bernama Gema Islam (Humaira & Astuti, 2017). Hamka adalah  seorang  yang  rasional,  baginya  jika  dalam  musyawarah  negara  pihak  penguasa  tidak akomodatif  dan  aspiratif  pada  semua  kepentingan  bangsa,  sikap  rasional  Hamka  akan  berdampak menjadi sebuah kritis pada penguasa, sikap kritis inilah yang menjadikannya berujung pada konflik dengan pemerintah (Mujahidin, 2017). Dirinya dianggap berkhianat pada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan NASAKOM, kejadian penangkapan ini terjadi pada tahun 1964 (Wahid, 2017). Hal unik yang menjadi fenomenal nya Tafsir Al Azhar adalah latar belakang penyelesaian penulisan tafsir ini  disempurnakan  ketika  ia  berada  di  dalam  tahanan  selama  dua  tahun  lamanya  dan  Tafsir  ini kemudian diterbitkan pada tahun 1967 yang diberi nama Tafsir Al-Azhar (Wahid, 2017).
Kehidupan Hamka sampai wafat berada dalam suasana gejolak politik yang kuat, ia hidup pada masa kolonial, kemerdekaan, pemberontakan PKI, dan rezim otoritarianisme di era Orde Baru, Maka dari  itu,  tafsir  Al  Azhar  banyak  diwarnai  dengan  unsur  politik  yang  melatar  belakangi  kehidupan Hamka, hal ini mendorong Hamka menafsirkan beberapa ayat yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat sebagai refleksi dari kekacauan politik di masa tersebut (Wahid, 2017).
Penggunaan  corak  penafsiran adab  ijtimai (etika  sosial)  ini  pada  dasarnya  dilatarbelakangi  oleh faktor audiens ketika Hamka menyampaikan tafsirnya dalam sebuah pengajian subuh yang dihadiri oleh masyarakat umum dengan berbagai kalangan individu, oleh sebab itu tafsir Hamka disampaikan dengan tema tema yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat itu, dan tidak dapat dipungkiri gejolak politik pada masa kehidupan Hamka merupakan permasalahan yang mendominasi
masyarakat  Indonesia  (Fatih,  2019).  Zulkarnaini  Abdullah  dalam  sebuah  kajian  komparatifnya mengatakan  ada  spontanitas  yang  terjadi  pada  penafsiran  Hamka,  karena  latar  belakang  Hamka sebagai seorang sastrawan yang memang responsif terhadap persoalan yang sedang terjadi (Wahid, 2017).
Contoh  penafsiran  Hamka  yang  berkaitan  dengan  kondisi  sosial  dan  politik  yang  sedang berlangsung adalah QS. Yusuf ayat 54-57 yang membahas historis Nabi Yusuf yang diangkat sebagai bendahara Mesir, dalam penafsirannya  Hamka memulai dengan menceritakan peristiwa Nabi Yusuf yang dipenjara akibat tuduhan istri Al-Aziz saat itu, kemudian Hamka menceritakan permintaan Nabi Yusuf  dan    bagaimana  Nabi  Yusuf  diangkat  sebagai  bendahara  kerajaan,  dalam  kisah  ini  Hamka menyampaikan pesan tersiratnya bahwa jabatan bukan hanya sebuah penghormatan, ia harus disertai dengan kepercayaan untuk menjalankannya, sikap Nabi Yusuf yang meminta jabatan didasari pada keinginannya mendapatkan kekuasaan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat bukan kedudukan pribadi, dan juga asas  yang paling utama dari terjaganya kesejahteraan Negara, yaitu kesanggupan menjaga,  memelihara,  dan  tentu  mengatur  kekayaan  Negara  agar  dikerluarkan  pada  kondisi  yang tepat.
Tafsir Al Azhar secara umum  menggunakan metode  analitis atau tahlili, dengan menyebutkan semua aspek yang berkaitan dengan makna yang terkandung dalam ayat pada penafsirannya, Hamka menerangkan makna ayat al-Quran sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir (Fatih, 2019), meski Hamka adalah seorang pemerhati tasawuf, seni dan filsafat tetapi tafsirnya tidak mencerminkan corak sufi falsafi , karena Hamka menyadari bahwa konsumen pengajiannya adalah masyarakat umum (Fatih, 2019). Hamka dengan latar belakang sastranya menguak dan mengkritisi kondisi politik dengan bahasa yang lugas dan tidak terang-terangan (Humaira & Astuti, 2017). Bentuk penafsiran yang ditulis Hamka adalah ijtihadi/ Ra’yi, meski Hamka tetap juga mengambil sumber dari periwayatan Sahabat, Tabiin, Ulama dan Mufassir sebelumnya (Taryudi & Setiawan, 2021).

## Perkembangan Tafsir Al-Quran Era Orde Baru
Perkembangan  penafsiran  al-Quran  di  Indonesia  tidak  berhenti  di  era  Orde  lama,  ditengah hebatnya gejolak perpolitikan pada masa pra dan pasca perpindahan kepemimpinan kepada Soeharto, justru eksistensi penafsiran al-Quran tetap berkembang pesat. Diantara tafsir yang muncul pada era Orde  Baru  adalah Al- Iklil  fi  Ma’ani  al -Tanzil yang  muncul  pada  tahun  1983  oleh  seorang  Kyai  yang pernah menjadi seorang politisi bernama Misbah Zainul Mushtafa, tafsir lainnya adalah Tarjamah Al- Quran Al-Ikhlas karya  seorang ulama Aceh bernama Mukhtar Yunan Usman, penafsirannya ia tulis lengkap 30 juz. Selanjutnya pada akhir era Orde Baru, tafsir Dalam Cahaya Al-Quran karya Syu’bah Asa muncul sebagai penafsiran al-Quran pada ayat- ayat sosial politik. Penulis menilai tafsir Syu’bah Asa  sesuai  untuk  dijadikan  objek  kajian  penulisan  ini  karena  penafsirannya  berkenaan  langsung dengan politik kekuasaan.
Tafsir Orde Baru: Dalam Cahaya al-Quran: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik karya Syu’bah Asa
Tafsir  politik  di  Era  Orde  Baru,  banyak  ditulis  para  mufassir  sebagai  bentuk  respon  terhadap kebijakan pemerintah yang menekan pergerakan umat Islam , tafsir Syu’bah Asa menjadi salah satu dari sekian banyak tafsir yang lahir di masa ini. Syu’bah Asa adalah seorang mufassir asal Pekalongan yang  lahir  pada  tanggal  21  Desember  1941.  Ia  tumbuh  menjadi  seorang  seniman  teater,  sastra  dan wartawan, karir penulisannya muncul sejak ia belajar di bangku SLTP pada tahun 1957 dan bakatnya ini  berkembang  hingga  ia  menjadi  redaktur  musik  di  majalah Ekspress yang  merupakan  cikal  bakal majalah Tempo , kemudian ia keluar dan bergabung menjadi redaksi majalah Panji Masyarakat , pada saat itulah  ia  banyak  menulis  hal-hal  yang  berkenaan  tentang  keaagamaan  dan  permasalahan  sosial. Syu’bah Asa wafat pada usia 68 tahun, tanggal 24 Juli 2011 (Aliyah, 2015). Tafsir  Syu’bah  Asa  bermula  dari  artikel -artikel  yang  ditulisnya  dalam  majalah  mingguan  Panji Masyarakat dalam rentang waktu 1997 sampai 1999. Pada tahun 2000 tafsirnya diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama dengan judul Dalam Cahaya Al-Quran: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik .Tafsir ini ditulis dengan metode tematik, karena ia menulisnya berdasarkan peristiwa-peristiwa yang muncul
pada saat tafsir itu ditulis yaitu pada akhir rezim Orde Baru, setiap ayat yang dikemukakan akan sesuai dengan  waktu  dan  peristiwa  yang  sedang  terjadi,  diibaratkan  ayat  Al-Quran  adalah  cahaya  yang menyoroti kejadian-kejadian yang populer pada saat itu (Aliyah, 2015), sehingga Al-Quran dipandang hidup dan sesuai dengan ungkapan “ Shalih likulli zaman wa makan ”, maka tafsir Syu’bah Asa dikenal dengan  tafsir  yang  kental  dengan  nuansa  sosial  politik  Indonesia  era  Orde  Baru.  Tafsir  ini  muncul untuk mengkritik kebijakan-kebijakan rezim Soeharto yang tidak sesuai dengan prinsip Al-Quran.
Syu’bah  Asa  pada  masa  penulisan  tafsirnya  berada  pada  memontum  ya ng  tepat  untuk  dapat mengkritisi  pemerintah.  Dari  sudut  subjek  penafsir,  Syu’bah  Asa  adalah  seorang  wartawan, budayawan,  dan  agamawan  yang  memunculkan  sikap  kritis  terhadap  penyimpangan  disekitarnya. Dan dari sudut konteks situasi sosial dan ruang publikasi, tafsir ini berada pada dua momentum yang tepat; pertama , tafsir Syu’bah ditulis ketika arus reformasi sedang menguat menghancurkan rezim Orde Baru. Kedua ,  dunia  pers  mulai  mengambil  peran  untuk  menyampaikan  kritik  dan  majalah Panji Masyarakat pada saat itu menjadi media yang dipakai sebagai sikap kritis Syu’bah Asa (Sunarto, 2019). Secara umum, dalam tafsir yang ditulis oleh Syu’bah berisi empat topik utama, yaitu penegakkan keadilan, pelanggaran HAM, praktik korupsi dan praktik keberagaman yang hanya sebatas pemanis. Keempat topik ini berkaitan erat dengan permasalahan sosial politik rezim Orde Baru sebagai gerakan kritik sosial yang berhadapan langsung dengan hegemoni dan dominasi rezim  Orde Baru (Sunarto, 2019).
Diantara contoh ayat yang dijadikan kritik politik adalah, penafsirannya pada QS. Al An’am: 65, yang mengkritik permasalahan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Orde Baru:
باَذَع  ۡمُكۡيَلَع  َثَعۡ بَ ي نَأ ٰٓ ىَلَع ُرِداَق ۡلٱ َوُه ۡلُق ٗ ا نِ م ۡمُكِقۡوَ ف ۡوَأ نِم ِتَۡتَ ۡمُكِلُجۡرَأ ۡوَأ ۡمُكَسِب ۡلَ ي عَيِش ٗ ا َقيِذُيَو مُكَضۡعَ ب َس ۡ َبَ ضۡعَ ب ۡرُظنٱ َفۡيَك ُفِ رَصُن ِت َيٰٓ ۡلۡٱ ۡمُهَّلَعَل َنوُهَق ۡفَ ي
Ayat ini bermakna tentang siksaan Allah kepada orang orang yang melakukan pembangkangan kepada Allah swt, kemudian Syu’bah menggabungkan makna ayat ini kedalam konteks permasalahan keindonesiaan yang sedang terjadi, ia mengatakan bahwa rezim Orde Baru telah melakukan gerakan politik  yang  melanggar  HAM  dengan  tidak  memberikan  kesempatan  bekerja  dalam  birokrasi pemerintah  bagi  keluarga,  sanak  saudaranya  aktivis  atau  simpatisan  PKI,  karena  mereka  telah dianggap melakukan kriminal terhadap kedaulatan negara dengan melakukan kudeta pada tanggal 1 Oktober 1965 (Sunarto, 2019).
Dengan  pendekatan  kontekstual  yang  memandang  realitas  sebagai  medan  penafsiran,  ia mengkritik sikap pemerintah dengan penekanan hukum moral pada ayat yang menyebutkan bahwa Allah  swt  berkuasa  memberikan  hukuman  dengan  mencerai  beraikan  mereka.  Acuan  yang  dipakai oleh Syu’bah Asa sebagai bentuk penafsiran adalah al -Quran, hadits, tafsir-tafsir terdahulu, dan ijtihad nya sebagai mufassir ( Ra’yi) . Metode penafsirannya termasuk pada kategori tematik modern karena mengangkat tema yang dipilih langsung oleh Syu’bah dengan corak Adab Ijtima’i (etika sosial) dan gaya bahasa penulisan kolom yang dapat mengangkat imajinasi dan bathin pembaca (Taryudi & Setiawan, 2021). Selain itu, tafsir ini juga termasuk dalam kategori tafsir tematik plural yang cara penyajiannya terdapat banyak tema penting sebagai objek kajian (Aliyah, 2015).

## Perkembangan Tafsir Al-Quran Era Reformasi
Era Reformasi dimulai sejak Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, pada masa ini muncul corak tafsir ilmi, yaitu upaya menggabungkan ayat al-Quran dengan ilmu pengetahuan seperti sains, sastra,  dll.  Selain  itu,  muncul  metode  penafsiran  tematik  dengan  mengumpulkan  ayat-ayat berdasarkan kesesuaian tema, metode ini diperkenalkan oleh tokoh agamawan dan politisi Prof. Dr. Quraish Shihab. Diantara beberapa karya penafsirannya, penulis menjadikan tafsir al-Misbah sebagai objek kajian.

## Tafsir Reformasi: al-Misbah Karya Quraish Shihab
Tafsir politik di era reformasi, tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, seorang ulama serta guru besar dalam bidang tafsir yang kontribusi pemikirannya banyak dituangkan dalam tulisan, salah satu karya  terkenalnya  adalah  tafsir  al-Misbah.  Quraish  Shihab  lahir  di  Rapang,  Sulawesi  Selatan  pada tanggal  16  Februari  1944.  M.  Quraish  Shihab  sendiri  adalah  seorang  cendekiawan  muslim  asal Indonesia yang lulus dari Universitas ternama, yaitu Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir.
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tafsir al-Misbah ditulis dalam dua masa, yaitu masa ketika Quraish Shihab  menjabat sebagai Duta Besar, Mesir pada tahun 1999. Tafsir  ini  mulai ditulis pada hari Jum’at, 18 Juni tahun 1999, yang pada awalnya hanya ingin menulis maksimal 3 volume saja, namun kenikmatan ruhani yang diteguknya dari menulis kalam Ilahi berlanjut hingga berakhir masa jabatannya sebagai Duta Besar tahun 2002 dan Quraish berhasil menulis sebanyak 14 Jilid Tafsir al- Misbah.  Lalu  masa  yang  kedua  berlanjut  saat  dirinya  pulang  ke  Jakarta,  Quraish  menuntaskan penulisan jilid terakhirnya yaitu jilid ke 15 tepat pada hari Jum’at, 05 September 2003 (Shihab, 2015). Terdapat perbedaan penulisan tafsir ketika masih berada di Mesir dan sekembalinya ke Jakarta. Tafsir yang ditulis ketika di Mesir belum menampilkan problem keindonesiaan dalam epistimologis yang  dihadapi  masyarakat  pada  saat  tafsir  tersebut  ditulis.  Pada  akhir  tahun  1990,  Indonesia mengalami  perubahan  politik  serta  dinamika  pemahaman  keagamaan,  misalnya  maraknya  kajian kesetaraan gender (Zulaiha et al., 2021) dan perlunya dibangun hubungan sosial antar umat beragama (Said, 2015).
Kemampuannya  menerjemahkan  dan  menyampaikan  pesan-pesan  yang  terkandung  dalam  al- Qur’an  dalam  konteks  kekinian  atau  modern,  menafsirkan  ayat -ayat  Allah,  Shihab  cenderung menekankan  pentingnya  menggunakan  metode  tematik  yang  dikembangkan  oleh  para  penulis kontemporer,  seperti  Abbas  Mahmud  al- ‘Aqqad,  Muhammad  Rasyid  Ridha,  dan  Abu  al - A’la  al - Maududi.  Metode  maudhu’i  merupakan  model  penafsiran  dengan  mengumpulkan  beberapa  ayat yang  tersebar  dalam  surat-surat  berbeda  yang  membahas  pokok  bahasan  yang  sama.  Setelah menjelaskan makna umum dari ayat-ayat tersebut, mufasir menarik kesimpulan sesuai dengan topik yang dibahas (Shihab, 2015). Menurutnya, dengan menggunakan metode ini dapat mengungkapkan pendapat al- Qur’an tentang berbagai persoalan kehidupan, sekaligus sebagai bukti bahwa al- Qur’an adalah kitab yang cocok untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.
Dalam  penulisan  tafsirnya,  selain  penggunaan  metode  tematik,  Quraish  tetap  memadukannya dengan metode tahlili, hal ini ia lakukan karena menurutnya ia perlu menjelaskan seluruh ayat dan surat sesuai urutan yang tersusun dalam mushaf utsmani sehingga pandangan dan pesan kitab suci bisa dihidangkan secara mendalam dan menyeluruh sesuai tema-tema yang dibahas (Shihab, 2015).
Menurut  Direktur Program  Center  for  Qur’an  Studies ,  Muchlis  Hanafi,  selain  kombinasi  kedua metode tersebut, penafsiran al- Misbah juga menekankan pada corak ijtima’I (sosial). Uraian tersebut nampaknya  menyebabkan  masalah  yang  terjadi  di  masyarakat.  Secara  spesifik,  menurut  Muchlis, kontekstualisasi corak kontemporer dan keindonesiaan sangat mewarnai al-Misbah (Shihab, 2015).
Tafsir  yang  ditulis  Quraish  Shihab  pada  ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  politik menunjukan  bahwa  ia  mencoba  mengintegrasi  nilai-nilai  ajaran  Islam  dalam  ranah  politik  kedalam kehidupan sosial, salah satunya dalam memilih seorang pemerintah, beliau menggunakan pendekatan Qur’ani  dengan  berusaha  memberikan  solusi  alternatif.  Ini  terlihat  ketika  beliau  memberikan penafsiran pada QS. Ali Imran [3]: 159 terkait kualifikasi seorang pemimpin.
اَذِاَف  ِِۚرْمَْلْا  ِفِ ْمُهْرِواَشَو ْمَُلَ ْرِفْغَ تْساَو ْمُهْ نَع ُفْعاَف ۖ َكِلْوَح ْنِم اْوُّضَفْ ن َلْ ِبْلَقْلا َظْيِلَغ اًّظَف َتْنُك ْوَلَو ِۚ ْمَُلَ َتْنِل ِ  للّا َنِ م  ةَْحَْر اَمِبَف " َْيِْلِ كَوَ ت ُمْلا ُّبُِيُ َ  للّا َّنِا   ِ  للّا ىَلَع ْلَّكَوَ تَ ف َتْمَزَع Maka berkat rahmat ’ dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku ’ lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya ’ engkau  bersikap ’ keras  lagi  berhati ’ kasar,  tentulah  mereka  menjauhkan  diri dari ’ sekelilingmu.  Karena  itu ’ maafkanlah  mereka,  dan  mohonkanlah ’ ampun  bagi  mereka,  dan bermusyawarahlah ’ dengan  mereka  dalam ’ urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu ’ telah
membulatkan ’ tekad, maka bertawakkallah ’ kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai ’ orang- orang yang ’ bertawakkal kepada-Nya.
Quraish  Shihab  ketika  menafsirkan  ayat  ini  menyatakan  bahwa  Allah  menganugerahkan kemerdekaan penuh dan kebebasan sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, yaitu dengan  jalan  musyawarah  serta  memberi  petunjuk,  masyarakat  dan  penguasa  harus  memiliki pendekatan.  Hal  ini  memberikan  isyarat  bahwa  kehidupan  Negara  demokrasi  Indonesia  harus diterapkan (Shihab, 1994).
Dalam  pesannya  pada ’ pemilihan  calon  presiden ’ Indonesia,  Quraish  Shihab  meyampaikan pesannya  dengan ’ tegas  dan  berani  kepada  calon  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan Megawati ’ Soekarno  putri  yang ’ lolos  pada  putaran ’ kedua  Pemilihan  Presiden  2004-2009, ”Jangan menjalankan ’ pemerintahan  seperti ’ corang  bodoh,  yang  mengira  mereka ’ akan  berkuasa  sepanjang  waktu ’ atau seumur  hidup  mereka,  jangan  mengikuti  jalan  yang ’ ditetapkan  oleh  para  diktator;  jangan  biarkan  yang angkuh ’ atau yang berkuasa ’ memiliki kesempatan untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Jika anda mengabaikan ini, maka anda ’ akan menanggung kesahan anda sendiri ’ dan kesalahan mereka” (Shihab, 2007).
Contoh lain ketika menafsirkan surah al-Baqarah ayat 247, horizon masa kini yang ditampilkan Quraish Shihab pada penafsiran ayat tersebut bahwa kekuasaan yang direstui oleh Allah adalah yang bersumber dari-Nya, dalam pengertian bahwa adanya hubungan baik antara penguasa dan Allah. Bagi masyarakat  saat  ini,  jika  ingin  memilih  seorang  pemimpin  jangan  terkecoh  dengan  latar  belakang, status sosial, atau popularitas anda, tetapi andalkan  sifat-sifat dan kualifikasi yang dapat mendukung tugas yang dihadapi oleh calon pemimpin (Shihab, 2017).
Dalam  buku Wawasan  al- Qur’an mengulas  tema  politik  dalam  al- Qur’an.  Quraish  Shihab menyatakan  bahwa  mendirikan  sholat,  menunaikan  zakat  merupakan  hubungan  yang  baik  dengan Allah  dan  merupakan  lambing  perhatian  kepada  masyarakat  yang  lemah.  Dengan  demikian, kesholehan  pemimpin  dan  politisi  diukur  dari  hubungan  pribadinya  dengan  Tuhan  (Shihab,  1996). Perspektif ibadah dalam Islam menjadikan seseorang tidak kritis terhadap persoalan politik, karena Islam akan menjadikan agama moral dalam menyuarakan nilai-nilai individual.
Pandangan politik tersebut telah mengantarkan Quraish Shihab untuk membina hubungan baik dengan mantan presiden ke-dua yaitu Soeharto. Selama masa kepemimpinannya sebagai pemimpin Orde Baru, Soeharto menunjukan dirinya sebagai seorang Muslim yang rajin sholat, selalu membayar zakat, pernah pergi haji, dan selalu membawa hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Praktik ibadah ini  telah  memenangkan  hati  umat  Islam  tertentu,  bahkan  ulama  termasuk  penulis Tafsir  al-Misbah sehingga pemerintahan Soeharto bisa bertahan selama 30 tahun.
Quraish  Shihab  diberi  kepercayaan  menjadi  menteri  agama  menjelang  akhir  masa  jabatan Soeharto. Shihab juga aktif di MUI dan menjadi ketua MUI pusat pada tahun 1984-1998, Direktur Kader Ulama MUI 1994-1997 (Shihab, 2005). MUI adalah salah satu yang meligitimasi kekuasaan Orde Baru. Pada  tahun  1985,  Negara  memberlakukan  undang-undang  yang  dikenal  sebagai  UU  Azas  Tunggal yang memicu banyak konroversi terutama dikalangan organisasi Islam (Kuntowijoyo, 1997). Quraish Shihab menulis berbagai topik dengan pendekatan tafsir maudhu’i untuk mendukung wacana yang berkembang  pada  masa  masa  Orde  Baru  dengan  isu-isu  agama,  pemerintahan,  masyarakat,  politik, kesehatan, dan isu-isu lainnya.
Hasil  penelitian  dari  Taryudi  Taryudi  dan  Tatan  Setiawan  dalam  jurnalnya  bahwa  corak perkembangan  pemikiran  tafsir ’ di  Indonesia  di  tengah  politik ’ kekuasaan  yang  mengitarinya menunjukkan ’ bahwa pemikiran yang ’ berkembang dipengaruhi  oleh corak Adab Ijtimā’i (etik sosial). Hal  ini  diketahui  setelah  dipelajari  menggunakan  teori  Michel  Foucault  tentang  hubungan  yang signifikan  antara  kekuasaan  dan  pengetahuan.  Melalui  teorinya,  tampak  adanya  hubungan  antara kekuasaan (power) yang dalam ’ konteks ini memanifestasikan dirinya dalam politik kekuasaan selama tiga era kekuasaan di Indonesia pada masa kemerdekaan yakni: era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi serta pengetahuan (knowledge) diwujudkan dalam produk interpretasi para mufasir yang disesuaikan dengan era kekuasaan politiknya. Apabila diringkaskan, metodologi tafsir di Indonesia adalah seperti dalam tabel 1.
Tabel 1. Metodologi Tafsir Di Indonesia (Orde Lama-Reformasi)
Contoh Tafsir Tafsir Al-Azhar karya Hamka (Orde Lama) Dalam Cahaya Al- Quran karya Syu’bah Asa (Orde Baru) Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraisy Shihab (Reformasi) Metode Analitis/Tahlili Tematik Tematik Corak Adab Ijtima’i Adab Ijtima’i Adab Ijtima’i Bentuk Penafsiran Ijtihad Ra’yi Ijtihad Ra’yi Ijtihad Ra’yi Contoh Penafsiran QS. Yusuf:54-57 “Nabi Yusuf sebagai teladan dalam kepemimpinan” QS. Al An’am: 65 “Hukuman bagi pemimpin yang melanggar HAM ” QS. Ali Imran:159
“Kualifikasi Pemimpin”

## 4. Kesimpulan
Dinamika  politik  di  Indonesia  sejak  kemerdekaan  hingga  masa  Reformasi  mengalami permasalahan yang sangat kompleks, salah satunya yaitu dominasi kebijakan kaum Nasionalis yang tidak memberi kebebasan ruang gerak bagi umat Islam Indonesia. Tekanan yang terjadi, mendorong sebagian umat Islam merespon isu terkini dengan mengaitkannya pada makna al-Quran, mengingat al-Quran  bagi  umat  Islam  merupakan  pedoman  yang  didalamnya  mengatur  urusan  kehidupan bermasyarakat.
Upaya mengaitkan permasalahan politik dengan makna al-Quran yang  beririsan (pengetahuan dan  kekuasaan)  menjadikan  penggunaan  metode  penafsiran  di  Indonesia  relatif  mengarah  kepada corak adab  ijtima’i (etika  sosial)  meski  dengan  latar  belakang  pemilihan  metode  yang  berbeda  di kalangan  mufasir.  Kesamaan  corak  penafsiran  ini  terindikasi  oleh  latar  belakang  historis  mufasir, Pertama, Latar belakang penggunaan corak adab ijtima’i pada Hamka adalah karena Tafsir Al -Azhar pada  mulanya  disampaikan  di  sebuah  pengajian  dengan  audiens  masyarakat  umum,  hal  ini menjadikan Hamka mengaitkan permasalahan keindonesiaan dengan makna al-Quran. Kedua , Latar belakang  profesi  Syu’bah  Asa  sebagai  seorang  wartawan,  agamawan  dan  budayawan  menjadikan dirinya responsif terhadap hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan agama, maka penafsirannya ia tulis sebagai respon kebijakan rezim Orde Baru. Ketiga, latar belakang Quraish Shihab menggunakan corak  adab  ijtima’i  dalam  penafsirannya  adalah  karena  ia  menjabat  sebagai  Menteri  Aga ma  yang berkuasa  mengatur  permasalahan  sosial  dan  juga  untuk  membina  hubungan  baik  dengan  mantan Presiden Orde Baru yaitu Soeharto.

## Referensi
Ahmad  E.Q.,  N.,  &  Sartika,  E.  (2020). Tafsir  Feminisme  terhadap  Makiyyah  dan  Madaniyyah (M.  T.  Rahman  &  E. Zulaiha (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Al- Zarqānī, M. al - ‘A ẓ īm. (1995). Manāhil al - ‘Irfān fī ‘Ulūm al - Qur’ān. Cet. I . Aliyah, H. (2015). Epistemologi Tafsir Syu’bah Asa. Dalam Jurnal Hermeneutik , 9 .
Crespy,  A.,  &  Vanheuverzwijn,  P.  (2019).  What  “Brussels”  means  by  structural  reforms:  empty  signifier  or constructive ambiguity? Comparative European Politics , 17 (1), 92 – 111.
Fatih,  M.  (2019).  Konsep  Ulama  dalam  Pandangan  Mufassir  Indonesia:  Studi  Aspek-aspek  Keindonesiaan  dan Metodologi  Tafsir  al- Azhar  Karya  Hamka  dan  Penafsirannya  terhadap  Term  “Ulama”  dalam  al - Qur’an. Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction , 3 (2), 67 – 78. Federspiel,  H.  M.,  Arifin,  T., &  Hidayat,  R.  T.  (1996). Kajian  Al-Quran  Di  Indonesia:  Dari Mahmud  Yunus  Hingga Quraish Shihab . Mizan.
Foucault, M. (1997). The politics of truth . Semiotext. Gusmian, I. (2013). Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi . LKIS PELANGI AKSARA. Humaira, D., & Astuti, P. (2017). Kritik Sosial-Politik dalam QS. Yusuf ayat 54-57. MAGHZA: Jurnal Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir , 2 (2), 81 – 90. Husni, A. al-R. H. bin M. (2012). Masirah ‘Ilm al - Tafsir min Manzhūr Syekh Muhammad al - Fadhil bin ‘Ashur fi Kitabih:
al-Tafsir wa Rijaluh . Majalah al-Dirasat al- Qur’aniyyah. Kuntowijoyo. (1997). Identitas politik umat Islam . ATF Press. Lazarski, C. (2021). 2- Liberty’s Ancient Roots. In Power Tends To Corrupt (pp. 37 – 59). Cornell University Press. Mujahidin,  A.  (2017).  Tafsir  Alquran  dan  Praktik  Politik  Umat  Islam  Indonesia  Perspektif  Tafsir  al-Azhar  dan Tafsir al-Mishbah. Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith , 7 (2), 375 – 395. Mulyaden, A. (2021). Kajian Semiotika Roland Barthes terhadap Simbol Perempuan dalam Al- Qur’an. Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama , 4 (2), 139 – 154. Oxford, P. U. (2020). Oxford Learner’s Dictionaries . Oxford University Press. Rahman, M. T. (2016a). Limits to Growth : Mempersoalkan Kembali Kapitalisme. JAQFI , 1 (1), 1 – 12. Rahman, M. T. (2016b). Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). Al- Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir , 1 (1), 63 – 70. Rahman, M. T. (2018). Pengantar filsafat sosial . LEKKAS. Rahman, M. T. (2020). Filsafat Ilmu Pengetahuan . Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif . Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Said, H. A. (2015). Diskursus Munasabah Al-Quran Dalam Tafsir Mishbah . Shihab, M. Q. (1994). Tafsir Al-Misbah. In Pesan, Kesan dan keserasian al- Qur’an (Vol. 2). Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat . Mizan Pustaka. Shihab, M. Q. (2005). Logika agama: Kedudukan wahyu & batas-batas akal dalam Islam . Lentera Hati. Shihab, M. Q. (2007). Secercah cahaya ilahi: Hidup bersama al-quran . Mizan Pustaka. Shihab, M. Q. (2015). Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab . Tangerang: Lentera Hati. Shihab, M. Q. (2017). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al- Qur’an (Vol. 2). Lentera Hati. Shomad, B. A. (2013). Tafsir al- Qur’an & Dinamika Sosial Politik (Studi terhadap Tafsir Al -Azhar Karya Hamka. Jurnal Tapis , 9 (2). Sunarto, S. (2019). Dinamika Tafsir Sosial di Indonesia. Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman , 3 (1), 83 – 95. Svarstad, H., Benjaminsen, T. A., & Overå, R. (2018). Power theories in political ecology . Taryudi, T., & Setiawan, T. (2021). Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia. Jurnal Iman Dan Spiritualitas , 1 (1), 63 – 70.
Van  der  Kamp,  D.  S.  (2021).  Blunt  force  regulation  and  bureaucratic  control:  Understanding  China’s  war  on pollution. Governance , 34 (1), 191 – 209. Wahid, A. (2017). Sosial Politik dalam Tafsir HAMKA. ARICIS PROCEEDINGS , 1 . Zulaiha,  E.,  Putra,  R.  A.,  &  Gani,  R.  A.  (2021).  Selayang  Pandang  Tafsir  Liberal  di  Indonesia. Jurnal  Iman  Dan Spiritualitas , 1 (2).
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).