## Vol. 3 No. 2 Juli 202

## PENEGAKAN HUKUM   MEREK DALAM HUKUM INDONESIA TERHADAP PEMENUHAN  KETENTUAN TRIPS- WTO
Enforcement of  Mark Law in Indonesian Law on Fulfilling The Provisions of The TRIPS-WTO
Sudjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sdjana@yahoo.com Naskah dikirim : 15 Maret 2021 Naskah diterima untuk diterbitkan : 27 Juli 2021
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.4659

## ABSTRACT
Indonesia needs to apply the TRIPs-WTO Agreement in its national law because it has ratified the  International Agreement  through  Law  No.  7  of  1994.  Therefore,  this  study  raises  issues  regarding  the  application  of  the provisions  of  the  WTO  TRIPs  Agreement  on  Trademarks  in  Indonesian  Positive  Law,  and  the  Obstacles  to  the Indonesian  Trademark  Law  in  fulfilling  the  requirements  in  law  enforcement  as  stipulated  in  the  TRIPs-WTO agreement.  The  approach  method  used  is  juridical  normative  or  doctrinal  through  a  statute  approach  and  a conceptual approach. The research was conducted through literature studies to examine primary legal materials, secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials  as  well  as  data  analysis  methods  carried  out  through qualitative  normative.  The  results  of  the  study  show  that  the  provisions  of  the  TRIPs-WTO  Agreement  on Trademarks  have been applied in  Indonesian  Positive Law and even exceed the minimum standards required by the  International  Agreement.  The  obstacles  to  the  Indonesian  Trademark  Law  to  meet  the  requirements  in  law enforcement as stipulated in the TRIPs-WTO Agreement include legal substantiations, legal structures and legal culture of society.

## Keywords: Law Enforcement, Trademark, TRIPs-WTO Agreement

## ABSTRAK
Indonesia  perlu  menerapkan  Perjanjian  TRIPs-WTO  dalam  hukum  nasionalnya  karena  sudah  meratifikasi perjanjian  internasional  tersebut  melalui  undang-undang  No.  7  Tahun  1994.  Karena  itu,  kajian  ini mempermasalahkan  tentang  Penerapan  Ketentuan  Perjanjian  TRIPs  WTO    tentang  Merek  dalam  Hukum  Positif Indonesia,  dan  Kendala  UU  Merek  Indonesia  dalam  memenuhi  persyaratan    dalam  penegakan  hukum sebagaimana  diatur  dalam  perjanjian  TRIPs-WTO.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif atau  doktrinal  melalui  Pendekatan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  dan  pendekatan  konseptual ( conseptual  approach ).    Penelitian  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  untuk  meneliti  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta metode analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa ketentuan Perjanjian TRIPs WTO tentang Merek telah diterapkan dalam Hukum Positif  Indonesia  bahkan  melebihi  standar  minimum  yang  dipersyaratkan  oleh  perjanjian  internasional  tersebut. Kendala  Undang-undang  Merek  Indonesia  untuk  memenuhi  persyaratan  dalam  penegakan  hukum  sebagaimana diatur dalam perjanjian TRIPs-WTO meliputi substanti hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.

## Kata Kunci: Penegakan Hukum, Merek,   Perjanjian TRIPs-WTO

## PENDAHULUAN
The  TRIPs  Agreement sebagai  Lampiran  dari  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO)  Pada tanggal  15  April  1994,  dokumen  akhir  Putaran  Uruguay  telah  ditandatangani  oleh  124  wakil-wakil negara  di  Marrakesh,  Maroko.  Dokumen  tersebut  berisi  28  kesepakatan  multilateral  yang  antara  lain berisi liberalisasi komoditi, penghapusan dan penurunan tarif produk manufakturing, penghapusan MFA yang  mengatur  tekstil  dan  pakaian  jadi  dalam  10  tahun,  liberalisasi  terbatas  sektor  jasa,  penghapusan

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
proteksi bidang pertanian, pengakuan perlindungan hak kekayaan intelektual ( Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs ), nondiscrimination  dalam perlakuan investor asing  ( Trade Related Investment  Measures-TRIMs ),  penghapusan  tata  niaga,  pengawasan  ( safeguards ),    antidumping  dan arbitrase, subsidi ( Subsidies and Counter-Vailing Measures ),  dan penanganan konflik dagang  ( Dispute Settlement Understanding ) 1 .
Dalam  kerangka  pembangunan  sistem  hukum  Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya  disebut  KI) nasional,  serta  dengan  diratifikasinya    Konvensi  tentang  Pernbentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia (WTO) tersebut  melalui Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) No. 7 Tahun 1994, dan juga untuk menunjang  keikutsertaan  Indonesia  dalam  Konvensi  Paris  ( Paris  Convention  for  the  Protector  of Industrial  Property ), The  Hague  Agreement  (London  Act)  concerning  the  International  Deposit  of Industrial  Designs , Provision  of  the  Treaty  on  intellectual  Property  in  Respect  of  Integrated  Circuit ( Washington Treaty ),  maka Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan  kekayaan  intelektual,  serta  wajib    mengharmoniskan  sistem  hukum  KI-nya  dengan standar-standar  yang  ditetapkan    TRIPS Agreement 2 .    TRIPS Agreement bukanlah  aturan  mengenai perlindungan  KI  secara  khusus  sehingga  tidak  melindungi  KI  secara  internasional.  Dalam  lingkup internasional,  masing-masing  bidang  KI  memiliki  konvensi  internasional  sendiri  seperti  yang berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Untuk  penerapan  aturan-aturan  umum  yang  telah  disepakati, diserahkan  pemberlakuan  dan  pengaturan  sepenuhnya  kepada  negara  yang  memberlakukan  aturan tersebut dalam hukum nasionalnya. 3
Di  dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi-konvensi  internasional  yang  telah diratifikasi Indonesia, khususnya Perjanjian TRIPs-WTO (TRIPS Agreement di bidang merek), peranan Merek  menjadi  sangat  penting,  terutama  dalam  melindung    hak  pemegang  merek  dan  menjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat, serta penerapannya dalam menjaga kepastian hukum dalam aktivitas di sektor perdagangan. Di  sisi lain, perkembangan teknologi informasi    yang semakin pesat berakibat pada peningkatan sektor perdagangan bahkan telah menjadikan pasar tanpa batas.
Hal yang  urgen dalam pelaksanaan hukum positif tidak  hanya  terbatas pada  aspek pembentukan hukum  saja  tetapi  juga  penegakan  hukum  yang  konsisten  untuk  menjamin  kepastian  hukum ( rechtssicherheit ),  keadilan  ( gerechtigkeit )  dan  kemanfaatan  ( zweckmassigkeit ),  sehingga  efektivitas ketentuan  berkaitan  dengan  merek  dapat  tercapai.  Hal  ini  tidak  hanya  berakibat  pada  akvitas  bisnis  di dalam  negeri  semakin  berkembang  tetapi  juga  dapat  mendorong  investasi  asing  untuk  menanamkan modalnya karena assetnya (merek) mendapat pelindungan hukum.
Sejalan dengan hal itu Indonesia tidak hanya memerlukan pengaturan tentang merek yang bersifat global, dalam arti sesuai dengan ketentuan internasional sebagaimana tercantum Perjanjian TRIPs-WTO tanpa  harus  mengorbankan  kepentingan  nasionalnya,  tetapi  perlu  melakukan  penegakan  hukum  secara konsisten agar mendapatkan kepercayaan dari Negara-negara lain meskipun hal itu tidak mudah karena berbagai kendala yang dihadapi.
Identifikasi Masalah
a. Bagaimana  Penerapan  Ketentuan  Perjanjian  TRIPs  WTO  tentang  merek  dalam  Hukum  Positif Indonesia?
b. Apakah  Kendala  penegakan  hukum  UU  Merek  di    Indonesia  untuk  memenuhi  persyaratan yang  diatur dalam perjanjian TRIPs?

## Tujuan Penelitian
a. Menentukan Penerapan Ketentuan Perjanjian TRIPs WTO tentang merek dalam Hukum Positif Indonesia
1 Adi Sulistyono & Muhammad Rustamadji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima , (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2019), hlm 26.
2 http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-412-bab2new.pdf diakses 7 Februari 2021.
3 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlin- dungan-hak- kekayaan-intelektual /#:~:text= Ketentuan%20tentang%20Ha diakses 5 Maret 2021.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
b. Merumuskan Kendala penegakan hukum UU Merek di  Indonesia untuk memenuhi persyaratan yang  diatur dalam perjanjian TRIPs.
Manfaat Penelitian
a. Manfaat akademis
Kajian  ini  diharapkan  dapat  mengembangkan  ilmu  hukum  merek  berkaitan  dengan  penerapan Perjanjian TRIPs-WTO dalam hukum nasional Indonesia.
b. Manfaat praktis
Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah atau instansi berkaitan dengan kebijakan  dalam  penegakan  hukum  merek  di  Indonesia    dalam  rangka  pemenuhan  perjanjian TRIPs-WTO.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yang  bersifat  preskriptif  bukan  deskriptif  sebagaimana  ilmu  sosial  dan  ilmu  alam  yang  mengkaji kebenaran  ada  tidaknya  sesuatu  fakta  disebabkan  oleh  faktor  tertentu. 4 Pendekatan  yang  dilakukan adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual approach ). 5 Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer yaitu hukum  positif  indonesia  dan  Perjanjian  TRIPs  WTO  berkaitan  dengan  merek,  bahan  hukum  sekunder dilakukan melalui pendapat para akhli, dan bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan sumber digital  (internet).  Metode  analisis  data  dilakukan  melalui  normatif  kualitatif,  artinya  mengkaji permasalahan  tidak  menggunakan  rumus  statistik,  tetapi  bertitik  tolak  dari  prinsip-prinsip  hukum, penafsiran hukum.

## PEMBAHASAN
1) Implementasi  Prinsip-prinsip  Perjanjian  TRIPs  WTO    tentang  Merek  dalam  Hukum Positif Indonesia
Indonesia  telah  meratifikasi  TRPs-WTO  karena  itu  berkewajiban  untuk  mengimplementasikan sistem hukum KI kedalam hukum nasionalnya sesuai dengan standard-standard yang ditetapkan TRIPs- WTO.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  tranformasi  yang  mengkonsepsi  berlakunya  hukum  internasional (TRIPs-WTO) dalam hukum nasional harus terlebih dahulu dengan persetujuan badan legislatif negara. Konsepsi  transformasi  merupakan  proses  harmonisasi  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional dengan  mengingat  bahwa  kedua  sistem  hukum  tersebut  berbeda  dan  terpisah  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Karena  itu  ketentuan  hukum  internasional  sebelum  diberlakukan  dalam  hukum  nasional  perlu diubah  bentuknya  dan  disesuaikan  dengan  bentuk  dalam  sistem  hukum  nasional.  Konsepsi  demikian tampak  memposisikan  kedaulatan  hukum  nasional  sebagai  pokok  utama  berlakunya  hukum internasional  sekaligus  mengabsahkan  teori  voluntarisme  yang  menyatakan  berlakunya  hukum internasional pada kemauan negara. 6
Bagian 2  TRIPs mengatur tentang Merek Dagang  yang diimplementasikan  dalam judul UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini berarti UU Merek Indonesia memberikan makna  yang  lebih  luas  untuk  judul  pengaturan,  karena  merek  dagang  merupakan  bagian  dari  merek selain  adanya  merek  jasa.  Sedangkan  penambahan  kata  “Indikasi  Geografis”,  mengingat  Indikasi Geografis  merupakan  potensi  nasional  yang  dapat  menjadi  komoditas  unggulan,  baik  dalam perdagangan domestik maupun internasional, 7 dan indikasi geografis  meskipun berbeda dengan merek tetapi  pada  dasarnya    menunjukan  fungsi  yang  sama  yaitu  menunjukan  asal  barang  dan  mengandung kualitas tertentu.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 35.
5 Ibid, hlm 133-134.
6 Firdaus,  (2014,  45),  Kedudukan  Hukum  Internasional  dalam  Sistem  Perundang-udangan  Nasional  Indonesia, Fiat  Justitia : Jurnal Imu Hukum , (Volume 8 No. 1 Januari-Maret (2014),36-52.
7 Lihat Penjelasan Umum UU No 20 Tahun 2016.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
Prinsip-prinsip  perlindungan  Kekayaan  Intelektual  termasuk  merek  dalam  Perjanjian  TRIPs- WTO meliputi:

## (a) Intellectual Property Conventions
Prinsip  ini  diatur  dalam  Pasal  1  TRIPs  yaitu  Anggota  wajib  melaksanakan  ketentuan-ketentuan yang  tercantum  didalam  persetujuan  ini.  Anggota  dapat,  tetapi  tidak  wajib,  untuk  menerapkan  dalam hukum  domestiknya  sistem  perlindungan  yang  lebih  luas  daripada  yang  diwajibkan  berdasarkan persetujuan  ini,  sepanjang  hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat dalam  persetujuan  ini.  Anggota  bebas  menentukan  metode  yang  paling  sesuai  dalam  menjabarkan ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  persetujuan  ini  ke  dalam  sistem  dan  praktek  hukumnya masing-masing.
Ketentuan  ini  secara  tidak  langsung  mengisyaratkan  bahwa  pengaturan  mengenai  KI  dalam persetujuan TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokok secara global, sedangkan pengaturan secara  spesifik  diserahkan  sepenuhnya  kepada  negara  anggota.  Namun  ada  Ketentuan  yang mengharuskan  negara  anggotanya  menyesuaikan  peraturan  perundang-undangannya  dengan  berbagai konvensi  internasional  di  bidang  KI,  khususnya  Konvensi  Paris,  Konvensi  Bern,  Konvensi  Roma, Integrated Circuits. 8
Hal-hal  yang  bersifat  teknis  dan  spesifik  yang  diatur  dalam  UU  No.  20  Tahun  2016  berkaitan dengan  penegakan hukum adalah tata cara gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga (Pasal 80 sd Pasal 83), penyidikan (Pasal 99), dan Ketentuan Pidana (Pasal 100  sd Pasal 103). Dengan demikian hukum merek Indonesia telah menerapkan prinsip Intellectual Property Conventions.
(b) National Treatment
Prinsip  ini  tercantum  dalam  Pasal  3  TRIPs  yaitu  Ketentuan  yang  mengharuskan  anggotanya memberikan perlindungan KI yang  tidak berbeda antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota  lainnya.  Prinsip  perlakuan  tidak  diskriminatif  ini  tidak  hanya  beriaku  bagi  warga  negara perseorangan, tetapi juga untuk badan-badan hukum.
Prinsip ini telah diimplementasikan dalam UU No 20 Tahun 2021 karena dari sisi penerapannya hukum,  tidak  ada  perbedaan  (diskriminatif)  antara  WNI  dengan  WNA,  misalnya    berkaitan    dengan: Syarat  dan  Tatacara  permohonan  (Pasal  4  sd  Pasal  10),  Keberatan  dan  sanggahan  (Pasal  16),  Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak (Pasal 20 sd Pasal 22), Permohonan Banding (Pasal 28 sd Pasal  32),  Jangka  Waktu  Pelindungan  dan  Perpanjangan  Merek  Terdaftar  (Pasal  35  sd  Pasal  40), Pengalihan Hak (Pasal 41), Lisensi (Pasal 42 sd 45).
(c) Most-Favoured-Nation Treatment
Prinsip  ini  tercantum  dalam  Pasal  4  TRIPs 9 yang  mengatur  Ketentuan  yang  mengharuskan anggotanya  memberikan  perlindungan  KI  yang  tidak  berbeda  terhadap  seluruh  anggotanya.  Ketentuan ini  bertujuan  untuk  menghindarkan  terjadinya  perlakuan  diskriminasi  suatu  negara  terhadap  negara lainnya dalam memberikan perlindungan KI. Setiap negara anggota diharuskan memberi perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap anggota lainnya.  Prinsip ini telah diterapkan dalam UU No 20 Tahun 2021 karena  penegakan  hukum  di  bidang    yang    berkaitan  dalam    penerapan    Prinsip National  Treatment sebagaimana  telah  disebutkan    berlaku  juga  untuk  implementasi  prinsip Most-Favoured-Nation Treatment.
(d) Exhaustion
Ketentuan  yang  mengharuskan  anggotanya,  di  dalam  menyelesaikan  sengketa,  untuk  tidak menggunakan satu ketentuan di dalam perjanjian TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan KI di dalam negara mereka 10 . Ketentuan ini berkaitan erat dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di  antara  para  anggotanya,  Menyangkut  prosedur  penyelesaian  sengketa,  maka  hal  ini  diselesaikan melalui  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  berada  di  bawah Multilateral  Trade  Organization (MTO).  Organisasi  yang  pembentukannya  disepakati  dalam  paket  Persetujuan  GATT  dengan  tugas
8 Lihat Article 2 TRIPs.
9 Lihat Article 4 TRIPs.
10 Lihat Article 6 TRIPs.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
sebagai  pengelola  TRIPs  yang  pengawasannya  dilakukan  oleh  Dewan  TRIPs  ( TRIPs  Council )  yang secara struktural merupakan bagian dari WTO.
Prinsip ini diakui oleh Hukum merek indonesia, dalam arti penyelesaian sengketa diantara para pihak  negara  anggota    diselesaikan    melalui  mekanisme  yang  diatur  dalam  UU  No  20  Tahun  2021, tetapi  para  pihak  dapat  untuk  menentukan  bahwa  penyelesaian  sengketa  tersebut  dilakukan  melalui MTO yang bernaung di bawah TRIPs.
Ketentuan  merek  dalam  Perjanjian  TRIPs  WTO  diatur  dalam Article Pasal  15  s/d Article 21.

## Pasal 15 TRIPs menjelaskan bahwa merek adalah:
Any  sign,  or  any  combination  of  sign,  capable  of  distinguishing  the  goods  or  services  of  one undertak  ing  from  those  of  undertaking,  shall  be  capable  of  constituting  a  trade  mark.  Such signs, in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks
(Setiap  tanda,  atau  kombinasi  tanda  apapun,  yang  dapat  membedakan  barang  atau  jasa  yang dilakukan  oleh  seseorang,  sehingga  dapat  menjadi  suatu  merek  dagang.  Tanda-tanda  tersebut, dalam kata-kata tertentu, termasuk nama  pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna  serta  kombinasi  dari  tanda-tanda  tersebut,  berhak  untuk  didaftarkan  sebagai  merek dagang).
Indonesia mengimplementasikan pengertian merek tersebut kedalam Pasal 1 Angka 1 UU No 20 Tahun 2016 yang berbunyi:
Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata, huruf, angka,  susunan  warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan barang dan/atau jasa. 11
Tanda  yang  dapat  dipakai  sebagai  merek  harus  memiliki  daya  pembeda  artinya  tidak  memiliki persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan  merek  lain.  Tanda  dianggap  tidak  memiliki  daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu  sederhana seperti satu tanda  garis  atau  satu tanda  titik, ataupun terlalu  rumit  sehingga  tidak  jelas.  Sedangkan  Tanda  sebagai  merek  harus  digunakan  pada  barang  atau jasa, artinya apabila tanda tersebut tidak dilekatkan pada barang dan jasa tidak dapat diartikan sebagai merek tetapi kreasi tersebut masih dapat dilindungi melalui rezim hak cipta.
Berdasarkan    rumusan    tersebut,  UU  merek  Indonesia  memiliki  makna  yang  lebih  luas dibandingkan dengan pengertian merek dalam Perjanjian TRIPs-WTO, sehingga untuk melindungi tidak hanya  menandai  terkait  dengan  frase,  kombinasi  warna,  dan  bentuk  dan  elemen  konfigurasi  barang, tetapi  juga  tanda-tanda  yang  tidak  terlihat  mata.  Rezim  perdagangan  baru  memungkinkan  seseorang untuk mendaftarkan merek didasarkan pada identifikasi oleh suara (bunyi), tekstur dan aroma. 12 Bunyi adalah  tanda  berupa  alunan  nada  yang  menggambarkan  barang  atau  jasa  dalam  pemasarannya. Pendaftaran  bunyi  telah  dilakukan  atas  deru  motor  oleh  Harley  Davidson  di  Amerika  pada  1997. 13 Tanda  bentuk  adalah  berupa  bentuk  alat  seperti  botol/  kemasan  suatu  produk.  Pendaftarannya  sebagai merek  telah  dilakukan  oleh  Coca  Cola  di  Amerika  Serikat  pada  1916 14 ;  Aroma,  yaitu  tanda  yang memberikan  bau  dan  harum  yang  berbeda  sebagai  pembeda  antara  produk.  Prospek  pendaftarannya terkenal dengan kasus smell of fresh cut grass di Belanda 1996 15 . Hal ini bukan merupakan pelanggaran
11 Pengertian  merek dalam UU No 20 Tahun 2016  memperluas  jenis merek yang diatur dalam UU No 15 Tahun 2001 yaitu munculnya merek non tradisional seperti  merek bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,  dan hologram.
12 Lihat  Pasal  16.2  (1),  United  State-Singapore  BFTA,  United  States  Trade  Representative,  https://  ustr.gov/ tradeagreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text, diakses 20 Februari 2021.
13 Verena V.Boomhard, European Trademark Law, (Jerman: Planck Institute, 2014), hlm 28.
14 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan hak Eksklusif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm 89.
15 Carsten  Schaal,  The  Registration  of  Smell  Trademark  in  Europe;  another  EU  Harmonisation  Challenge,  http://www.inter- lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarksregistration-smell-EU.htm,  dikunjungi  pada  tanggal  12  Maret  2021.  Lihat  juga

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
karena  pada  dasarnya  Perjanjian  TRIPS-WTO  menetapkan  standar  minimum  dan  fleksibilitas  dalam perlindungan  KI  serta  mewajibkan  setiap  anggota  untuk  menerapkannya  dalam  peraturan  perundang- undangan  nasionalnya, 16 sebagaimana  tercantum  dalam  Article  1.1  TRIPs  dan  ketentuan  ini  adalah pilihan, bukan kewajiban. 17
Article 15,  khususnya  Ayat  (3)  dan  (4)  dan  (5) TRIPs berkaitan  dengan  pemenuhan  dan pendaftaran  merek  ditentukan  di  masing-masing  Negara  anggota.  Negara  anggota  dapat  menentukan alasan untuk tidak mengabulkan pendaftaran.  Ketentuan TRIPs tersebut diimplementasikan dalam UU No 20 Tahun 2021, yaitu berkaitan dengan pendaftaran merek yang didasarkan prinsip itikad baik (Pasal 21  ayat  3)  dan  alasan  tidak  dapat  diterimanya  pendaftaran  (Pasal  20)  serta  alasan  absolut  ditolaknya pendaftaran (Pasal 21 ayat 1), alasan relatif ditolaknya pendaftaran (Pasal 21 ayat 2).
Implementasi Pasal 16 Ayat (1) Perjanjian TRIPs tentang hak eksklusif tercantum dalam  Pasal 1 angka  (5)  “Hak  atas  Merek  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada  pemilik  Merek yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Selanjutnya Pasal 3 “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”
Pemilik dari merek dagang yang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang  tidak  memperoleh  ijinnya  untuk  menggunakan  merek  dagang  tersebut  untuk  usaha  yang  sejenis atau  menggunakan  lambang  yang  mirip  untuk  barang  atau  jasa  yang  sejenis  atau  mirip  dengan  barang atau  jasa  untuk  merek  dagang  didaftarkan,  penggunaan  tersebut  dapat  menyebabkan  ketidakpastian. Dengan  demikian,  perlindungan  Merek  menjadi  fungsi  utama  bagi  pemilik  merek  yang  sah  atas  hak- haknya, 18 dan sekaligus melindungi  konsumen  membeli barang palsu. Dalam kaitan dengan  bisnis dan persaingan  pasar  yaitu  fungsi  utama  dari  suatu  Merek  adalah  menunjukkan  sumber  asalnya  atau keasliannya dari barang-barang yang menunjuk produsennya.  Hal ini nampak dalam UU No. 20 Tahun 2016  mengatur  bukan    hanya  merek  tetapi  Indikasi  Geografis,    yang  bertujuan  untuk  untuk  mencegah gugatan atau tuntutan dan berperan sebagai pembeda antara barang-barang dari suatu produsen dengan barang-barang  produsen  lainnya.  Selain  dari  itu,  produsen  pemilik  Merek  juga  melindungi  masyarakat pengguna  merek  dari  pesaing-pesaing  curang  yang  melakukan  pelanggaran  merek,  seperti pemboncengan ketenaran ( passing off) terhadap merek terkenal. 19
Anggota  dapat  menetapkan  pengecualian  secara  terbatas  terhadap  hak  yang  diperoleh  atas  suatu merek  dagang,  antara  lain  seperti  penggunaan  secara  wajar  istilah-istilah  deskriptif,  sepanjang pengecualian  tersebut  memperhatikan  kepentingan  sah  dari  pemilik  merek  dagang  yang  bersangkutan dan  pihak  ketiga. 20 Penggunaan  secara  wajar    ( fair  use) tidak    tercantum  dalam  UU  Merek  Indonesia, tetapi diatur dalam  rezim hukum hak  cipta,  khususnya Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang mengatakan :
Indra  Maasawet,  “Perlindungan  Merek  Berbasis  Daya  Pembeda  Di  Indonesia”,  hlm  56.  https://ejournal.uksw.edu/alethea/ article/ diakses 9 Maret 2021.
16 Achmad  Zen  Umar  Purba, Perjanjian  TRIPS  dan  Beberapa  Isu  Strategis ,  (Badan  Penerbit  F.H  Universitas  Indonesia  dan Jakarta-Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm 171.
17 Sunil  Kumar  Agarwa,  “TRIPS-plus  Agenda  Through  Anti-counterfeiting  Trade  Agreement:  Implication  for  India”,  Social Science  Research  Network,  tersedia  di  SSRN:  http://ssrn.com/abstract=1868026  or  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1868026, hlm.  2,  diakses  21  Februari  2021.  Lihat  juga  Safril  Sofwan  Sanib,  “Ketentuan-ketentuan  TRIPS-Plus  dalam  Kerangka Perjanjian  Perdagangan  Bebas”:  TRIPS-Plus  Provisions  under  a  Frame  of Bilateral  Free  Trade  Agreement 54  diakses  22 Februari 2021.
18 Haryono  (2012,  241),  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terdaftar,  Universitas  PGRI,  Semarang Jurnal  Ilmiah  CIVIS (Vol II No 1 Januari (2012).
19 Pelindungan  merek  terkenal  terhadap  barang  yang  sejenis  dan  tidak  sejenis.  Lihat  Edy  Santoso  (2016,124),  Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara,  (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  2016), Jurnal  Rechtsvinding (Vol  5  No.1  April  (2016).  Lihat  juga Rakhmita  Desmayanti (2018,17), Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum  Di  Indonesia,  ),  Universitas  Putera  Batam, Jurnal  Cahaya  Keadilan (Vol  6  No.  1  April  (2018).  DOI: https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874.
20 Lihat Pasal 17 TRIPs.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
(1)  Penggunaan,  pengambilan,  Penggandaan,  dan/atau  pengubahan  suatu  Ciptaan  dan/atau produk  Hak  Terkait  secara  seluruh  atau  sebagian  yang  substansial  tidak  dianggap  sebagai pelanggaran  Hak  Cipta  jika  sumbernya  disebutkan  atau  dicantumkan  secara  lengkap  untuk keperluan:
a. pendidikan,  penelitian,  penulisan  karya  ilmiah,  penyusunan  laporan,  penulisan  kritik atau  tinjauan  suatu  masalah  dengan  tidak  merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
d. pertunjukan  atau  pementasan  yang  tidak  dipungut  bayaran  dengan  ketentuan  tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
Jangka  waktu  perlindungan  merek  menurut  Perjanjian  TRIPs  tidak  boleh  kurang  dari  7  (tujuh tahun).  Hal ini tercantum dalam Pasal 18  yang berbunyi: Term of Protection:  Initial registration, and each  renewal  of  registration,  of  a  trademark  shall  be  for  a  term  of  no  less  than  seven  years.  The registration  of  a  trademark  shall  be  renewable  indefinitely. Namun  hukum  merek  Indonesia memberikan  perlindungan  lebih  lama  yaitu  10  (sepuluh)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No 20 Tahun 2021.
Dalam  hal  penggunaan  suatu  merek  dagang  merupakan  persyaratan  untuk  mempertahankan pendaftarannya,  pembatalan  pendaftaran  hanya  dapat  dilakukan  apabila  merek  dagang  yang bersangkutan tidak digunakan selama kurun waktu paling kurang 3 tahun berturut-turut, kecuali apabila pemilik  merek  dagang  dapat  membuktikan  adanya  alasan  sah  tentang  hambatan  terhadap  penggunaan merek  dagang  yang  bersangkutan.  Keadaan  yang  terjadi  diluar  kemauan  pemilik  merek  dagang  yang merupakan  hambatan  terhadap  penggunaan  merek  dagang  yang  bersangkutan,  antara  lain  seperti pembatasan  impor  atau  persyaratan  lain  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  atas  barang  atau  jasa  yang dilindungi  oleh  merek  dagang,  merupakan  alasan  sah  dari  tidak  digunakannya  merek  dagang. 21 Ketentuan  ini  sejalan  dengan  Pasal  74    UU  No.  20  Tahun  2016  yang  berbunyi  “Penghapusan  Merek terdaftar  dapat  pula  diajukan  oleh  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dalam  bentuk  gugatan  ke Pengadilan  Niaga  dengan  alasan  Merek  tersebut  tidak  digunakan  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut dalam  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau  pemakaian  terakhir.  Alasan Merek tidak digunakan tidak  berlaku dalam  hal adanya: a.  larangan impor; b. larangan yang berkaitan dengan  izin  bagi  peredaran  barang  yang  menggunakan  Merek  yang  bersangkutan  atau  keputusan  dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  21  Perjanjian  TRIPs  menjelaskan:  “Anggota  dapat  menetapkan  persyaratan  untuk  lisensi atau  pengalihan  dari  merek  dagang,  dengan  pengertian  bahwa  lisensi  wajib  atas  merek  dagang  tidak diperkenankan  dan  pemilik  merek  dagang  mempunyai  hak  untuk  melakukan  pengalihan  atas  merek dagangnya  dengan  atau  tanpa  pengalihan  usaha  untuk  mana  merek  dagang  yang  bersangkutan diperuntukan.” Implementasi dalam UU Merek Indonesia tercantum dalam ketentuan Lisensi Pasal (42 s/d  Pasal  45  UU  No  20  Tahun  2021).  Namun      ada  beberapa  ketentuan  yang  sifatnya  teknis,  yaitu Perjanjian  Lisensi  dicatat  oleh  Menteri  dan  diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Merek  dan  Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga serta Perjanjian Lisensi dilarang memuat  ketentuan  baik  yang  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  menimbulkan  akibat  yang merugikan  perekonomian  Indonesia  atau  memuat  pembatasan  yang  menghambat  kemampuan  bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.
Konsepsi  hukum  Kekayaan  Intelektual  tidak  berasal  dari  hukum  yang  hidup  ( living  law) dalam masyarakat  (adat)  Indonesia (adat)  yang lebih menekankan pada berpikir komunal dan tidak mengenal konsep  benda  tidak  berwujud.  Secara  filosofis  perlindungan  Kekayaan  Intelektual  berlandaskan  pada hukum  alam  yang  bermula  dari  gagasan  tentang  pendudukan  ( occupation )  dan  penciptaan  ( creation )
21 Lihat Pasal 19 TRIPs.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
sebagai  hasil  olah  pikir  manusia  yang  mendapat  pelindungan  hukum  dengan  memperoleh  hak-hak khusus (hak ekonomi dan hak moral), sehingga aspek individual menonjol pada Kekayaan Intelektual. 22 Indonesia  telah  meratifikasi  TRIPs-WTO  karena  itu  yang  dapat  dilakukan  adalah  melakukan adaptasi dan harmonisasi perjanjian internasional tersebut kedalam hukum nasional agar sesuai dengan kepentingan  nasional  Indonesia  yang  berbudaya  dan  berfalsafah  Pancasila.  Hal  ini  mengingat      dasar filsafat  asing  masih  lebih  kuat  mempengaruhi  pembentukan  hukum  Kekayaan  Intelektual  daripada filsafat  bangsa  Indonesia  sendiri  (Pancasila)  dan  dipengaruhi  juga  oleh  ketentuan-ketentuan  melalui pembentuk undang-undang (legislatif). 23

## 2) Kendala UU Merek Indonesia berkaitan dengan   persyaratan  dalam Penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Perjanjian TRIPs
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Ditinjau  dari  sudut  subjeknya,  penegakan  hukum  itu dapat  dilakukan  oleh  subjek  yang  luas  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  oleh subjek  dalam  arti  yang  terbatas  atau  sempit.  Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  itu  melibatkan semua  subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan  hukum. 24 Pengertian  penegakan  hukum  itu  dapat  pula ditinjau  dari  sudut  objeknya,  yaitu  dari  segi  hukumnya.  Dalam  hal  ini,  pengertiannya  juga  mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang  terkandung  di  dalamnya  bunyi  aturan  formal  maupun  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat,  Sedangkan  dalam  arti  sempit,  penegakan  hukum  hanya  menyangkut  penegakan  yang formal dan tertulis saja. 25 Penerapan  ini  dilaksanakan  melalui undang-undang yang  merupakan  suatu sistem  yang  logis,  dan dapat  diberlakukan  terhadap  setiap  perkara. 26
Indonesia  melakukan  salah  langkah  strategis  dalam  rangka  penyesuaian  setelah  meratifikasi Perjanjian  TRIPs,  yaitu  membantu  penegakan  hukum  di  bidang  KI. 27 Penegakan  hukum  bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat erat kaitannya dengan konstelasi negara modern yaitu hukum berfungsi  sebagai  sarana  rekayasa  sosial  ( law  as  a  tool  of  social  engineering ). 28 Hal  ini  megandung makna bahwa substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai  instrumen  resmi  yang  memperoleh  aspirasi  untuk  dikembangkan  secara  progresif  dengan memfungsikan  hukum  untuk  menata  perubahan,  sehingga  kepentingan  dalam  masyarakat  harus  ditata kembali,  agar  tercapai  keseimbangan  yang  proporsional. 29 Roscoe  Pound  menekankan  pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan- badan peradilan di Amerika yang menghasilkan jurisprudensi. Dalam konteks Indonesia, fungsi hukum tersebut  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  diartikan  sebagai  sarana  pendorong  pembaharuan  masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang  diinginkan atau dipandang  (mutlak) perlu. Anggapan lain
22 Bandingkan dengan Eddy Damian, Hukum Hak Cipta , Edisi Kedua-Cetakan Ke-3, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 28
23 Agus  Sardjono,  “Pembangunan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Indonesia,  Antara  Kebutuhan  dan  Kenyataan”,  Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Keperdataan, Pada Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2008).
24 Jimly Asshiddiqie, Artikel: Penegakan Hukum.http//www.docudesk.com.diakses 11 Maret 2021.
25 Ibid.
26 E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 14. Lihat juga M. Zulfa Aulia, Ulasan Tokoh dan Pemikiran HukumHukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?, Undang: Jurnal HukumISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak)Vol. 1 No. 2 (2018): 363-392, DOI: 10.22437/ujh.1.2.363-392, hlm 376.
27 Selengkapnya lihat https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang- undangan-indonesia/ diakses 21 Februari 2021.
28 Firman  Muntaqo,  Hukum  Sebagai  Alat  Rekayasa  Sosial  Dalam  Praktek  Berhukum  Di  Indonesia  https:// repository.unsri.ac.id  /28403/1/HUKUM%20  SEBAGAI%20ALAT%20REKAYASA  %20SOSIAL.pdf,    hlm  1-19,  diakses  7 Maret 2021.
29 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi   Tertib   Manusia   Lintas   Ruang dan   Generasi (Yogyakarta:   Genta   Publishing, cetakan keempat, 2013), hlm 139-140.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
yang  terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan  adalah bahwa  hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan  manusia  ke  arah  yang  dikehendaki  oleh  pembangunan  dan pembaharuan 30 .
Fungsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  penemuan hukum oleh badan pengadilan (yudikatif) apabila peraturannya  tidak sesuai dengan hukum yang hidup di  masyarakat  karena  hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. 31 Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  putusan  hakim    berkaitan dengan  penyelesaian  kasus  atau  sengketa  merek  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat, sehingga  ada  perubahan  sikap  dan  prilaku  masyarakat  yang  semula  pesimis    terhadap  putusan  hakim dengan  berbagai  tudingan    negatif  menjadi  lebih  respek,  optimis    dan  percaya  terhadap  “pengadilan sebagai  benteng  terakhir”    bagi  pencari  keadilan.  Sedangkan  perubahan  masyarakat  melalui pembentukan  perundang-undangan  oleh  legislatif  serta  pelaksanaannya  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan, misalnya UU Merek yang lama (UU No 21 Tahun 1961) menganut prinsip deklaratif dalam arti  pendaftaran  tidak  wajib,  kemudian  prinsip  tersebut  diubah  sejalan  dengan  lahirnya  UU  No.  19 Tahun  1992  jo  UU  No.  14  Tahun  1997,  UU  No.  15  Tahun  2001  dan  UU  No.  20  Tahun  2016  yang memberlakukan  prinsip  konstitutif,  yaitu  hak  atas  merek  timbul  karena    pendaftaran,  sehingga pelindungan merek diberikan apabila telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini bertujuan  untuk  mengubah  prilaku  masyarakat  agar  memiliki  kesadaran  hukum  dalam  mendaftarkan mereknya,  sehingga  lebih  menjamin  kepastian  hukum  karena  ada  register  kepemilikan  hak  bagi pemegang yang sah.
TRIPs  A greement mengatur  tentang  penegakan  hukum  dalam  hal  pencegahan  terhadap pelanggaran  KI  yang  terjadi  di  negara-negara  anggota.  Pasal  42  TRIPs  Agreement  memuat  kewajiban bagi  negara  anggota  untuk  menyediakan  atau  melakukan  prosedur  peradilan  perdata  untuk  para pemegang  hak  dalam  kaitannya  dengan  penegakan  hukum  atas  KI  yang  dicakup  persetujuan  ini. Implementasi  ketentuan  tersebut  dalam  UU  merek  Indonesia  (UU  No.  20  Tahun  2016)  tidak  hanya berkaitan  penegakan  hukum  perdata  (gugatan)  tetapi  juga  mencakup  penegakan  hukum  merek  melalui hukum pidana.
Gugatan  perdata  dapat  berupa  Gugatan  Penghapusan  Merek 32 ,  Gugatan  Pembatalan  Merek 33 , Gugatan  Pelanggaran  Merek 34 dan  Gugatan  atas  Penolakan  Merek. 35 Gugatan  diajukan  kepada Pengadilan  Niaga  dalam  wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau  domisili  tergugat  oleh  Pemilik  Merek terdaftar  dan/atau  penerima  Lisensi  Merek  terdaftar  terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak menggunakan  Merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  untuk  barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
Gugatan berkaiatn dengan merek didasarkan pada perbuatan melawan hukum yaitu suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum,
30 Lilik  Mulyadi,  Teori  Hukum  Pembangunan  PRof.  Dr.  Mochtar  Kusumaatmadja,  S.H.,  LL.M,  hlm  5  https:// badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/ kajian_deskriptif_analitis_ teori_hukum_ pembangunan.pdf diakses 10 Maret 2021.
31 Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
32 Pengapusan  Pendaftaran  Merek  TOP  vide  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  387K/Pdt.Sus/2009 tertanggal  9  Juli  2009  jo  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  register  perkara  Nomor:  82/Merek/2008/ PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 7 April 2009.
33 Kasus  IKEA  Swedia  vs  IKEA  (Intan  Khatulistiwa  Esa  Abadi)  dan  Donald  Trump  vs  pengusaha  retail  Indonesia https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/15/150454865/selain-geprek-bensu-berikut-5-kasus-sengketa-merek-dagang-di- indonesia?page=all diakses 8 Maret 2021.
34 Kasus Toyota Lexus vs ProLexus dan kasus Monster Energy Company vs Andria Thamrun, ibid.
35 Kasus DC Comics vs Wafer Superman, ibid.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. 36 Perbuatan  Melawan  Hukum  itu  sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “ Onrechmatige daad ” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “ tort . ”
Gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur: 37
1) Adanya Suatu Perbuatan;
Perbuatan  Melawan  Hukum  diawali  oleh  suatu  perbuatan  dari  pelakunya  yang  umumnya diterima  anggapan bahwa  dengan perbuatan  dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). 38
2) Perbuatan tersebut Melawan Hukum;
Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi  hal-hal  sebagai  berikut:  1)  Perbuatan  yang  melanggar  undang-undang  yang berlaku.  2)  Yang  melanggar  hak  orang  lain  yang  dijamin  oleh  hukum  atau  3)  Perbuatan yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku.  4)  Perbuatan  yang  bertentangan dengan kesusilaan. 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 39
3) Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku;
Unsur-unsur kesalahan yaitu: kesengajan, kelalaian ( negligence, culpa ) dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf ( recht-vaardigingsgrond ).
4) Adanya Kerugian Bagi Korban; Kerugian  ( Schade )  karena  perbuatan  melawan  hukum  disamping  kerugian  materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga dinilai dengan uang.
5) Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.
Hubungan  kausal  ini  tersurat  dari  kalimat  perbuatan  yang  karena  kesalahaannya menimbulkan kerugian.
KUHPerdata  memperincikan  kerugian  (yang  harus  diganti)  dalam  tiga  komponen  sebagai berikut 40 :  biaya;  rugi  dan  bunga.  Ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  orang  yang  telah  menimbulkan kesalahan  kepada  pihak  yang  dirugikannya. 41 Penghentian  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan  Merek  dilakukan  selama  masih  dalam  pemeriksaan  dan  untuk  mencegah  kerugian  yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa  yang  menggunakan  Merek  tersebut  secara  tanpa  hak.  Dalam  hal  tergugat  dituntut  menyerahkan barang  yang  menggunakan  Merek  secara  tanpa  hak,  hakim  dapat  memerintahkan  penyerahan  barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Selain  penyelesaian  gugatan  perdata  melalui  pengadilan  niaga  para  pihak  dapat  menyelesaikan sengketa  melalui  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan  Undang-undang  No.30 Tahun  1999.  Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa, sedangkan pengaturan alternatif penyelesaian sengketa  dalam undang-undang tersebut   bersifat sumir hanya menjelaskan definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu  lembaga penyelesaian sengketa atau beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli. 42 Namun  pengertian  dan tatacara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli  tidak  diatur,  sehingga  penulis
36 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017), hlm 81.
37 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.
38 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta Pradnya Paramitha, 2010), hlm 10.
39 Ibid , hlm 11.
40 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 223.
41 Salim H S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 181.
42 Pasal 1 angka (10) UU No. 30 Tahun 1999.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
berpendapat  bahwa    “judul”  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa tidak tepat karena hanya mengatur secara detail tentang Arbitrase saja.
Negosiasi dalam bahasa sepadan dengan  arti  “berunding,” “bermusyawarah”  atau “bermufakat.” Dalam Bahasa Inggris “ negotitation ” yang berarti perundingan. 43 Istilah “mediasi” berasal dari Bahasa Inggris “ mediation ” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengah. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak  dengan  bantuan  pihak  ketiga  (mediator)  yang  netral  dan  tidak  memihak  sebagai  fasilitator  guna mencapai  suatu  kesepakatan  yang  diambil  oleh  para  pihak  itu  sendiri.    Dengan  demikian,  mediasi penyelesaian  sengketa  dibantu  oleh  pihak  ketiga  yang  bertindak  untuk  kepentingan  kedua  belah pihak. 44 Konsiliasi  adalah  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  yang  dibantu  oleh pihak ketiga yang netral untuk memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi oleh para pihak. Usulan  atau  masukan  dari  pihak  ketiga  (konsiliator)  tidak  mengikat  kepada  pihak  yang  bersengketa, tetapi Konsiliator bertindak aktif kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. 45
Penegakan  hukum  pidana  berkaitan  pelanggaran  merek  yang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana sebagaimana diatur yang diatur dalam Pasal 100, 102, dan 103 UU No. 20 Tahun 2016.
Pasal 100
(1) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  sama  pada  keseluruhannya dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis  barangnya  mengakibatkan  gangguan  kesehatan,  gangguan  lingkungan  hidup,  dan/atau kematian  manusia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 102
Setiap  Orang  yang  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  diketahui  atau  patut  diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 103
Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  100  sampai  dengan  Pasal  102  merupakan delik aduan.
Implementasinya  di  Indonesia,  proses  penegakan  hukum  (merek), 46 dipengaruhi  oleh  5  faktor. Pertama,  faktor  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  (UU  No.  20  Tahun  2016).  Kedua,  faktor aparat penegak hukum (berkaitan dengan KI khususnya merek), yakni mentalitas dan kualitas termasuk koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya. Ketiga, faktor sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  proses  penegakan  hukum  (merek).  Keempat,  faktor  masyarakat terutama  para  pelaku  usaha  yang  berkaitan  dengan  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  yang  merefleksi dalam perilaku masyarakat terhadap hukum merek. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta
43 Syafrida (2020,360), Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah , SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Vol. 7 No. 4 (2020), pp.353-370, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15167.
44 I.Made Widnyata, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, (Jakarta:Fikahati Aneska, 2014), hlm 116.
45 Syafrida, op.cit, hlm 364.
46 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 2016, hlm 4-5.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, misalnya budaya malu ( shame culture )  atau  merasa  bersalah  kalau  melanggar  hukum  merek  ( guilty  feeling ),  misalnya  peniruan  atau pemboncengan  ketenaran  ( passing  off ).  Sedangkan  Satjipto  Rahardjo, 47 membedakan  tiga  unsur  utama dalam  proses  penegakan  hukum.  Pertama,  unsur  pembuatan  undang-undang  cq.  Lembaga  legislatif. Kedua,  unsur  penegakan  hukum  cq.polisi,  jaksa  dan  hakim.    Ketiga,  unsur  lingkungan  yang  meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum yang meliputi tiga komponen,  yakni  struktur  hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum  ( legal  substance )  dan  budaya hukum  ( legal  culture ).  Struktur  hukum  ( legal  structure )  merupakan  batang  tubuh,  kerangka,  bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum ( legal substance ) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan  oleh  lembaga-lembaga,  kenyataan,  bentuk  perilaku  dari  para  pelaku  yang  diamati  di dalam  sistem.  Adapun  budaya  hukum  ( legal  culture )  merupakan  gagasan-gagasan,  sikap-sikap, keyakinan-keyakinan,  harapan-harapan  dan  pendapat  tentang  hukum. 48 Dalam  perkembangannya, Friedman  menambahkan  pula  komponen  yang  keempat,  yang  disebutnya  komponen  dampak  hukum ( legal impact ). Komponen dampak  hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari  suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. 49
Penegakan  hukum harus berpihak pada rakyat karena  itu tujuan  hukum  tidak untuk  kepentingan hukum  semata  tetapi  untuk  lebih  utama  berorientasi  kepentingan  rakyat.  Hal  ini  berarti  penegakan hukum mengandung makna penerapan dari  konsep hukum responsif.  Konsep hukum responsif adalah adaptasi  selektif  ke  dalam  tuntutan-tuntutan  dan  tekanan-tekanan  baru,  dengan  bercirikan  pada: Pertama,  Pergeseran  penekanan  dari  aturan-aturan  ke  prinsip-prinsip  dan  tujuan,  Kedua,  Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun tatacara mencapainya. 50
Kendala  UU  Merek  Indonesia berkaitan  dengan  persyaratan  dalam  penegakan  hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian TRIPs adalah:
1) Kendala Substansi ( legal substance )
Undang-Undang Merek Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan 51 , yaitu:
a) Lingkup Perlindungan Merek belum mencakup merek dalam bentuk aroma seperti UU Merek  Perancis.  Padahal  Perjanjian  TRIPs-WTO  sudah  mencantumkan  “aroma” sebagai merek yang dapat dilindungi.
b) Belum  diterapkannya  persyaratan  filosofis  asal-usul  merek  dalam  permohonan pendaftaran  Merek. 52 Merek  tersebut  memberikan  kebanggaan  atas  produk  yang diciptakan  dengan  kerja  keras,  sehingga  filosofi  dari  pendaftaran  merek  adalah perlawanan terhadap iktikad tidak baik. 53
c) Belum  memberikan  batasan  jelas  mengenai  merek  terkenal,  sehingga  tidak  memberi ukuran  yang  pasti  kepada  Hakim  untuk  menentukan  sejauh  mana  seseorang  harus memberikan pembuktian mengenai pengetahuan umum masyarakat, promosi mengenai merek,  dibuktikan  dengan  apa  saja  dan  tidak  memberikan  jangka  waktu  atau  batasan bukti pendaftaran merek, apakah diperlukan atau tidak. 54
47 Satjipto Rahadjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009), hlm 23-24.
48 Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective), Bandung: Nusa Media, 2009
49 Ibid.
50 Pudjo Utomo (2019, 38), Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , (Vol. 2 No. 1 Juni (2019). ISSN. 2655-7169.
51 Diskusi Public  Naskah  Akademik RUU Tentang Merek, Tim  Penyusunan Naskah Akademik RUU Tentang Merek, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 4 Oktober 2012.
52 Karlina  Perdana  (2017,  89),  Kelemahan  Undang-Undang  Merek  Dalam  Hal  Pendaftaran  Merek  (Studi  Atas  Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin), Privat Law (Vol. V No 2 Juli-Desember (2017).
53 Agus Mardianto (2010, 45), Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga). Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Dinamika Hukum (Vol 10, No 1 (2010).
54 Karlina Perdana , op.cit , hlm 90.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
d) Tindak pidana merek merupakan delik aduan 55
Delik  aduan  dapat  diproses  apabila  diadukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan, sehingga  menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum,  karena  meskipun  penyidik mengetahui  adanya  pelanggaran  merek  tetapi  tidak  dapat  melakukan  tindakan  karena harus  menunggu  aduan  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Hal  ini  berakibat  pada ketidakpastian  dan  lemahnya  penegakan  hukum  padahal  Perjanjian  TRIPs-WTO mengamanatkan  penegakan  hukum  yang  efektif  bagi  negara  anggota  penandatangan (termasuk Indonesia) perjanjian internasional tersebut.
e) Pendaftaran merek yang ditentukan dalam waktu paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa perlindungan hak atas merek itu berakhir. Ketentuan ini mengurangi jangka waktu perlindungan hak atas merek yang seharusnya berlangsung  selama  10  (sepuluh)  tahun  sejak  tanggal  penerimaan  pendaftaran  ( filling date ).
f) Belum  lengkapnya  Peraturan  pelaksanaan  terhadap  ketentuan  yang  memerlukan pengaturan  lebih  lanjut  dalam  peraturan  pelaksanaan,  misalnya  tentang  syarat  dan tatacara  pencatatan  perjanjian  lisensi  yang  perlu  diatur  lebih  lanjut.  Hal  ini  dapat menimbulkan kendala dalam praktek karena ketidakjelasan rujukan peraturan, sehingga membingungkan petugas yang menanganinya.
2) Kendala Struktur ( legal structure )
Penegakan  hukum  terutama  yang  berkaitan  dengan  " border  measures  control/border enforcement "  yang  diatur  dalam  Pasal  51  sd  Pasal  60  TRIPs  yaitu  pengawasan  terhadap perdagangan  barang  hasil    pelanggaran  KI  oleh  pihak  Pabean  ( Customs  Administration ). Mentalitas  penegak  hukum  yang  menjadi  sorotan  masyarakat,  kinerja  yang  belum  maksimal, 56 dan koordinasi serta sinergitas diantara Penyidik tindak pidana merek (UU No. 20 Tahun 2016) dengan  penyidik  tindak  pidana  kepabeanan  (UU  No.  10  Tahun  1995    sebagaimana  diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan).
3) Kendala budaya ( legal culture )
Kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan mereknya belum sepenuhnya dilakukan oleh pemilik merek terutama pengusaha kecil. Padahal sesuai dengan prinsif konstitutif yang dianut dalam UU No 20 Tahun 2016, pendaftaran merupakan syarat untuk mendapat perlindungan. Hal ini  disebabkan  kekhawatiran  bahwa  pendaftaran  merek  rumit  dan  memerlukan  biaya  mahal. Selain  itu,  kondisi  ekonomi  masyarakat  Indonesia  yang  berpenghasilan  rendah  sehingga bersedia membeli barang-barang hasil peniruan merek yang lebih murah dibandingkan dengan produk  aslinya.  Selain  itu,  budaya  komunal  pada  masyarakat  Indonesia  bahwa  hak  milik (merek)  harus  digunakan  untuk  kemashalahatan  (kemanfaatan)  bersama,  sehingga  tidak keberatan  apabila  merek  tersebut  digunakan  oleh  pihak  lain  tanpa  izin  bahkan  merasa  bangga kalau mereknya ditiru karena berarti kreasinya bagus.

## KESIMPULAN
Ketentuan Perjanjian TRIPs-WTO tentang Merek telah diimplementasikan dalam Hukum Positif Indonesia  bahkan  melebihi  standar  minimum  yang  telah  ditentukan.    Kendala  UU  Merek  Indonesia untuk  memenuhi  persyaratan  dalam  penegakan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  perjanjian  TRIPs- WTO meliputi kendala substantif, struktur dan budaya masyarakat.

## SARAN
Implementasi  Perjanjian  TRIPs  WTO  tentang  Merek  dalam  Hukum  positif  Indonesia  tidak sekedar  penerapan  pasal  demi  pasal  saja  tetapi  perlu  memperhatikan  adaptasi  dan  harmonisasi  antara
55 Azhar dan Elvi Zahara (2009), Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, Jurnal Mercatoria (Vol. 2 No. 2 Tahun (2009).
56 Azhar dan Elvi Zahara, op.cit.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
kepentingan  nasional  berdasarkan  budaya  dan  falsafah  bangsa  Indonesia  dengan  kepentingan internasional.    Perlu  reevaluasi  terhadap  substansi  UU  No.20  Tahun  2016  terutama  ketentuan  yang belum  diatur,  belum  jelas  dan  multitafsir  serta  dan  melengkapi  Peraturan  Pelaksanaan  sebagaimana diamanatkan  oleh  UU  tersebut  untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Selanjutnya,  perlunya  pembenahan kualitas dan koordinasi serta integrasi penegak hukum merek serta pentingnya menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialiasi yang berkesinambungan tentang pentingnya menghargai hak eksklusif pemegang merek.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Zen  Umar  Purba, Perjanjian  TRIPS  dan  Beberapa  Isu  Strategis ,  (Badan  Penerbit  F.H Universitas Indonesia dan Jakarta-Bandung: P.T. Alumni, 2011).
Adi  Sulistyono  &  Muhammad  Rustamadji, Hukum  Ekonomi  Sebagai  Panglima ,  (Sidoarjo:  Masmedia Buana Pustaka, 2019).
Bernard  L.  Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak,  dan  Markus  Y.  Hage,  Teori  Hukum: Strategi      Tertib Manusia   Lintas   Ruang   dan   Generasi (Yogyakarta:   Genta   Publishing, cetakan keempat, 2013).
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta , Edisi Kedua-Cetakan Ke-3, (Bandung: Alumni, 2005). E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum (Jakarta: Kencana, 2016). Friedman,  Sistem  Hukum ;  Perspektif  Ilmu  Sosial  (The  Legal  System;  A  Social  Science  Perspective), (Bandung: Nusa Media, 2009).
Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Muljadi,  Seri  Hukum  Perikatan-Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Undang- Undang, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017).
I.Made Widnyata, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2014). M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta Pradnya Paramitha, 2010). Munir  Fuady,  Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2013).
___________, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum: Edisi  Revisi.  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2013).
Rahmi  Jened, Hak  Kekayaan  Intelektual  Penyalahgunaan  hak  Eksklusif, (Surabaya:  Airlangga University Press, 2007).
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
Satjipto  Rahadjo,  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  (Yogyakarta:  Penerbit  Genta Publishing, 2009).
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 2016). Verena V.Boomhard, European Trademark Law, (Jerman: Planck Institute, 2014).

## Jurnal
Agus  Mardianto  (2010,  45).  Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Berdasarkan  Gugatan  Pihak  Ketiga.
Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman. Dinamika Hukum: Jurnal, (Vol 10, No 1 (2010), 43- 50.
Azhar  dan  Elvi  Zahara  (2009),  Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Merek  Terkenal, Jurnal Mercatoria (Vol. 2 No. 2 Tahun (2009).
Edy  Santoso  (2016,124),  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Merek  Dagang  Melalui  Peran Kepabeanan  Sebagai  Upaya  Menjaga  Keamanan  dan  Kedaulatan  Negara,  (Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional), Jurnal Rechtsvinding (Vol 5 No.1 April (2016).
Firdaus,  (2014,  45),  Kedudukan  Hukum  Internasional  dalam  Sistem  Perundang-udangan  Nasional Indonesia, Fiat Justitia : Jurnal Imu Hukum , (Volume 8 No. 1 Januari-Maret (2014),36-52.

## Vol. 3 No. 2 Juli 202
Haryono  (2012,  241),  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terdaftar,  Universitas  PGRI,  Semarang Jurnal Ilmiah CIVIS (Vol II No 1 Januari (2012).
Karlina  Perdana  (2017,  89), Kelemahan  Undang-Undang  Merek  Dalam  Hal  Pendaftaran  Merek  (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin), Privat Law (Vol. V No 2 Juli-Desember (2017). M.  Zulfa  Aulia,  Ulasan  Tokoh  dan  Pemikiran  Hukum  Hukum  Pembangunan  dari  Mochtar  Kusuma- atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?, (2018, 376) Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak)Vol. 1 No. 2 (2018): 363-392, DOI: 10.22437/ujh.1.2.363-392.
Rakhmita  Desmayanti  (2018,17),  Tinjauan  Umum  Perlindungan  Merek  Terkenal  Sebagai  Daya Pembeda  Menurut  Prespektif  Hukum  Di  Indonesia,  ),  Universitas  Putera  Batam, Jurnal Cahaya Keadilan (Vol 6 No. 1 April (2018). DOI: https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.874.
Pudjo  Utomo  (2019,  38),  Omnibus  Law:  Dalam  Perspektif  Hukum  Responsif,  Nurani  Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , (Vol. 2 No. 1 Juni (2019). ISSN. 2655-7169.
Syafrida  (2020,360),  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sebagai  Solusi  Mewujudkan  Asas  Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah , SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  (Vol.  7  No.  4  (2020),  pp.353-370,  DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15167.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## Sumber lainnya
Agus  Sardjono,  “Pembangunan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Indonesia,  Antara  Kebutuhan  dan Kenyataan”,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Dalam  Ilmu  Hukum  Keperdataan,  Pada  Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2008).
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Diskusi  Public  Naskah  Akademik  RUU  Tentang  Merek, Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU Tentang Merek, (Jakarta, 4 Oktober 2012). Carsten Schaal, The Registration of Smell Trademark in Europe; another EU Harmonisation Challenge, http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarksregistration-smell-EU.htm, dikunjungi pada tanggal 12 Maret 2021.
Firman Muntaqo, Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia  https://
repository.unsri.ac.id
/28403/1/HUKUM%20 SEBAGAI%20ALAT%20REKAYASA %20SOSIAL.pdf,  hlm 1-19, diakses 7 Maret 2021. http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-412-bab2new.pdf diakses 7 Februari 2021. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam- perlin-dungan-hak-kekayaan-intelektual/#:~:text=Ketentuan%20tentang%20Ha  diakses  5  Maret 2021.
https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang- undangan-indonesia/ diakses 21 Februari 2021.
http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/  diakses  12  Maret 2021.
Indra  Maasawet,  “Perlindungan  Merek  Berbasis  Daya  Pembeda  Di  Indonesia”,  hlm  56. https://ejournal.uksw.edu/alethea/ article/ diakses 9 Maret 2021.
Jimly Asshiddiqie, Artikel: Penegakan Hukum.http//www.docudesk.com. diakses 11 Maret 2021. Kasus  IKEA  Swedia  vs  IKEA  (Intan  Khatulistiwa  Esa  Abadi)  dan  Donald  Trump  vs  pengusaha  retail Indonesia https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/15/150454865/selain-geprek-bensu- berikut-5-kasus-sengketa-merek-dagang-di-indonesia?page=all diakses 8 Maret 2021.
Vol. 3 No. 2 Juli 202
Kasus Toyota Lexus vs ProLexus dan kasus Monster Energy Company vs Andria Thamrun, ibid. Kasus DC Comics vs Wafer Superman .
Lilik  Mulyadi,  Teori  Hukum  Pembangunan  PRof.  Dr.  Mochtar  Kusumaatmadja,  S.H.,  LL.M,  hlm  5 https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/  kajian_deskriptif  _analitis  _ teori_hukum_ pembangunan.pdf  diakses 10 Maret 2021.
Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  387K/Pdt.Sus/2009  tertanggal  9  Juli  2009  jo Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  register  perkara  Nomor  : 82/Merek/2008/ PN.NIAGA. JKT.PST, tanggal 7 April 2009.
Sunil Kumar Agarwa, “TRIPS-plus Agenda Through Anti-counterfeiting Trade Agreement: Implication for India”, Social Science Research Network, tersedia di SSRN: http://ssrn.com/abstract=1868026 or  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1868026,  hlm.  2,  diakses  21  Februari  2021.  Lihat  juga  Safril Sofwan  Sanib,  “Ketentuan-ketentuan  TRIPS-Plus  dalam  Kerangka  Perjanjian  Perdagangan Bebas”: TRIPS-Plus Provisions under a Frame of Bilateral Free Trade Agreement 54 diakses 22 Februari 2021
TRIPs Agreement ( Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) United State-Singapore BFTA, United States Trade Representative, https:// ustr.gov/ tradeagreements/free-trade-agreements/singapore-fta/final-text, diakses 20 Februari 2021.