## Wajah Hukum

## Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika)
Emir Ardiansyah 1 , Ulya Kencana 2 , Romli. SA 3
1 Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. RW Monginsidi Lr Ramayana No 23a Rt 010 Rw 02 Kalidoni Palembang,
2 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. Pembangunan No 5 Rt 002 Rw 009 Siring Agung Ilir Barat 1 Palembang
3 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, RSS. Kebun Bunga Blok B No.17-18 Rt. 022 Rw 008 Kebun Bunga Sukarame Palembang Correspondence email: emirardiansyahsh@gmail.com); ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id); romli_uin@radenfatah.ac.id
Abstrak. Kajian tentang konstitusionalitas ancaman pidana terhadap Kejari (Kepala Kejaksaan Negeri) dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  sangat  perlu  dilakukan.  Peraturannya  bernuansa over  criminalization sehingga  merugikan  hak  konstitusional  Kejari. Penelitian  bertujuan  menganalisis  peran  negara  dalam  melindungi  hak  konstitusional  Kejari  dalam  kerangka  negara  hukum. Ruang lingkup penelitian  menjabarkan struktur nilai atau norma dalam peraturan perundang-undangan dan asas  yang dianutnya. Asas hukum digunakan dalam  menafsirkan Undang-Undang Narkotika dengan mengkaitkannya dalam  kerangka negara  hukum. Metode  penelitian  ialah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  mengungkapkan, pengaturan  dalam  Pasal  141  dan  Pasal  91  ayat  (1)  Undang-Undang  Narkotika  berpotensi  melanggar  hak  konsitusional  Kejari, karena tidak sesuai dengan perlindungan hak konstitusional secara struktur kelembagaan kejaksaan, yang tidak boleh diintervensi dalam  penegakan  hukum pidana.  Disimpulkan,  negara  berperan  besar  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  hak  konstitusional warga negara dan pejabat Kejari. Negara wajib memenuhi, menghormati dan melindungi hak konstitusonal warga negara. Secara kelembagaan,  negara  bersinergis  dengan  institusi  kejaksaan  harus  menegaskan  wilayah  etik  dan  wilayah  administratif  secara konkrit  dan  limitative,  sehingga  tidak  menimbulkan  kekaburan  norma  dan  kriminalisasi  berlebihan  atas  perbuatan  yang  bukan pidana  menjadi perbuatan tindak pidana.
Kata Kunci: konstitusional, kejaksaan, barang sitaan, narkotika, precursor
Abstract. Studies on the constitutionality of criminal threats against the Attorney General's Office (Head of the State Prosecutor's Office) in determining the status of confiscated narcotics and narcotic precursors, based on the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is very necessary to do so. The regulation has an over-criminalization nuance that is detrimental  to  the  constitutional  rights  of  the  Kejari.  The  research  aims  to  analyze  the  role  of  the  state  in  protecting  the constitutional rights of the Kejari within the rule of law framework. The scope of the research describes the structure of values or norms  in  statutory  regulations  and  the  principles  it  adheres  to.  Legal  principles  are  used  in  interpreting  the  Narcotics  Law  by linking it to the rule of law framework. The research method is normative legal research using secondary data. The results of the research  revealed  that  the  provisions  in  Article  141  and  Article  91  paragraph  (1)  of  the  Narcotics  Law  have  the  potential  to violate the  constitutional  rights  of  the  Kejari.  because  it  is not  in  accordance  with  the protection  of  constitutional  rights in the institutional structure of the prosecutor's office,  which may not  be  intervened  in  criminal  law  enforcement.  In  conclusion,  the state  plays  a  major  role in  implementing the  protection  of the constitutional rights  of citizens and  Kejari  officials. The state is obliged to fulfill, respect and protect the constitutional rights of citizens. Institutionally, the state synergizes with the prosecutor's office  must  affirm  the  ethical  and  administrative  areas  concretely  and  limitatively,  so  as  not  to  cause  obscurity  of  norms  and excessive criminalization of non-criminal acts to become criminal acts.
Keywords: constitutional, prosecutor's office, confiscated goods, narcotics, precursor

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara  hukum, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD RI  Tahun 1945). Hal ini bermakna, bahwa  Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. UUD RI Tahun  1945  sebagai  konstitusi  negara  Indonesia  merupakan  norma  sistem  politik  dan  hukum  yang  dikodifikasikan sebagai  dokumen  tertulis  dimana  didalamnya  menjabarkan  prinsip-prinsip  yang  menjadi  pedoman  bagi  peraturan- peraturan dibawahnya. 1
Konsep  Stahl  tentang  negara  hukum  ditandai  dengan  empat  unsur  pokok  yaitu  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  negara  didasarkan  pada  teori trias  politica ,  pemerintahan  diselenggarakan  dengan berdasarkan  pada  undang-  undang,  dan  terdapat  peradilan  administrasi  negara  yang  bertugas  menangani  kasus
1 Dahlan Thaib, Teori Hukum dan Konstitusi , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.11.
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
perbuatan  melanggar  hukum  oleh  pemerintah  ( onrechtmatige  overheidsdaad) . 2 Sebagai  konsekwensi  negara  hukum, dihadirkan  alat-alat  kelengkapan  negara  untuk  menyokong  ditegakkannya  prinsip-prinsip  negara  hukum,  yaitu lembaga penegak hukum. 3
Kejaksaan  sebagai  salah  satu  lembaga  penegak  hukum  dituntut  untuk  lebih  berperan  mewujudkan  kepastian hukum  demi  terciptamya  ketertiban  dan  keadilan  berdasarkan  hukum  dengan  mengindahkan  norma-norma keagamaan,  kesopanan,  dan  kesusilaan,  serta  wajib  menggali  nilai-nilai  kemanusiaan,  hukum,  dan  keadilan  yang hidup  dalam  masyarakat  demi  tegaknya  supremasi  hukum,  perlindungan  kepentingan  umum,  penegakan  hak  asasi manusia, serta pemberantasan kejahatan. 4
Kemerdekaan  dalam  melaksanakan  kewenangan  Kejaksaan  dijamin  dalam  konstitusi. Akan  tetapi  Kejaksaan memiliki instrumen  kontrol untuk mengawasi pelaksanaan tugas  dan  kewenangannya. Sebagai lembaga negara yang bertugas dibidang penuntutan, yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Kejaksaan)  telah  mengamanatkan  Lembaga  Majelis  Kehormatan Jaksa  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  laporan  hasil  pemeriksaan  Jaksa  Agung  Muda  Pengawasan  (JAM WAS), beserta dokumen pendukungnya atau terhadap jaksa yang akan diberhentikan sementara dari jabatannya. 5 Lembaga  Majelis  Kehormatan  Jaksa  (MKJ)  mempunyai  fungsi  kontrol  terhadap  aparat  jaksa  yang  tidak melaksanakan sumpah atau janjinya sebagai bagian dari aparat negara dan bagian dari penegak hukum. Lembaga ini dapat  memberikan  rekomendasi  sampai  dengan  yang  terberat,  yaitu  rekomendasi  pemecatan  terhadap  Jaksa  yang terbukti  melakukan  pelanggaran  kode  etik  sebagai  formula  untuk  “mengadili”  Jaksa-  Jaksa  yang  melakukan pelanggaran-pelanggaran. 6
Kejaksaan  sebagai  bagian  dari  penegak  hukum  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  penegakan  hukum  dinilai perlu mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Jaksa dalam menegakkan hukum. Khusus dalam hal penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  narkotika.  Narkotika  merupakan  tindak  pidana  serius.  Dalam  kenyataannya  di  masyrakat kejahatan narkotika semakin marak, baik ditinjau dari jumlah pelaku, beragam modus operandi kejahatan, kamuflase bentuk  dan  jenis  kandungan  narkotika.  Kejahatan  narkotika  memiliki dimensi kejahatan  internasional  ( International Crime ).
Sejak  tahun  1971  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  Konvensi  Pemberantasan  Psikotropika ( Convention  of  Psikotropic )  di  Viena  dari  tanggal  11  Februari  1971  sampai  dengan  tanggal  21  Februari  1971 menyoroti permasalahan kejahatan narkotika sebagai kejahatan yang serius ( Serious Crime ), dan penanganannya juga harus  dilakukan  serius.  Pembahasan  dunia  internasional  berlanjut  dari  masa  ke  masa  dalam  berbagai  forum  hingga Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika  Tahun  1988  ( United  Nation  Convention  Against  Illicit  Traffic  In  Narcotic  Drug  And  Psychotropic Substances , 1988) yang melahirkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika,  Indonesia  melakukan  amandemen  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika). Tujuan perubahan Undang-Undang Narkotika bahwa titik tekannya terdapat  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Narkotika  yang  menyebutkan  salah  satu  upaya  pemberantasan  tindak pidana  narkotika,  adalah  melakukan  penguatan  lembaga  yang  sudah  ada  seperti  Badan  Narkotika  baik  di  tingkat nasional (BNN) atau di tingkat kabupaten/kota (BNK). 7
Amandemen Undang-Undang Narkotika pada kenyataannya terdapat sebuah  ketentuan yang menyimpang dari maksud  dan  tujuan  perubahan  Undang-Undang  Narkotika  itu  sendiri. 8 Hal  ini  menyebabkan  terciderainya  hak konstitusionalitas  ancaman  pidana  terhadap  Kejari  (selanjutnya  ditulis  Kepala  Kejaksaan  Negeri)  dalam  menetapkan barang  sitaan  narkotika  dan  prekursor  narkotika.  Terdapat  ketentuan  hukum pada  pasal  Undang-Undang  Narkotika
2 Muhammad  Tahir  Azhari, Negara  Hukum  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-Prinsipnya  dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 83-84.
3 Yang termasuk penegak hukum adalah: 1)Kepolisian; 2)Kejaksaan; 3)Hakim; dan 4)Advokat. Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim  di  peradilan  merupakan  satuan  sistem  peradilan  pidana  terpadu.  (Baca  Undang-Undang  Kepolisian,  Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Undang- Undang Advokat)
4 Kesemua prinsip-prinsip kelembagaan kejaksaan diatur dalam kode etik kejaksaan (Baca Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 014A/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa)
5 Keputusan Jaksa Agung Nomor 017/A/JA/01/2004 tentang Majelis Kehormatan Jaksa.
6 Selain  itu  dalam  Pasal  38  Undang-undang  Kejaksaan  telah  dibentuk  suatu  lembaga  penunjuang  ( state  auxiliary  body ) yang bernama Komisi Kejaksaan.Komisi Kejaksaan berfungsi untuk memberikan laporan kinerja Kejaksaan kepada Presiden dan atau Jaksa Agung sebagai bentuk evaluasi namun tidak berarti dapat mengintervensi Jaksa yang menjalankan kewenangannya.
7 Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8 Konsideran  Filosopis,  Sosiologis  dan  Yuridis  Undang-Undang  35  Tahun  2009  adalah  diperuntukan  untuk  keselamatan rakyat dan negara dari ancaman kejahatan narkotika, hadirnya Undang-Undang Narkotika diharapkan mampu untuk memberantas kejahatan nerkotika. (Konsideran Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
yang  memuat  pemidanaan  terhadap  Kepala  Kejaksaan  Negeri  atas  sebuah  tindakan  administratif  berupa  surat penetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukannya tertera pada Pasal 141:
Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.
“ Kepala  Kejaksaan  Negeri  setempat  setelah  menerima  pemberitahuan  tentang  penyitaan  barang  narkotika  dan precursor narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN dalam waktu paling lama  7  (tujuh)  hari  wajib  menetapkan  status  barang  sitaan  narkotika  dan  precursor  narkotika  tersebut  untuk kepentingan  pembuktian  perkara,  kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan” .
Pasal ini mengandung nuansa kriminalisasi berlebihan atau over criminalization. Dimana bila sebuah ketentuan peraturan  perundang-undangan  menimbulkan  kriminalisasi  berlebihan  dapat  mengancam  keberlangsungan  konsep bahwa  negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  dikarenakan  negara  tidak  lagi  melindungi  dan  menjamin  hak-hak konstitusionalisme.  Sebagaimana  tertuang  dalam  UUD  RI  1945  yang berdampak  pada  hilangnya  martabat  peraturan perundang-undangan dalam negara di mata warga negaranya.
Kepala  Kejaksaan  Negeri  selaku  pemangku  jabatan  struktural  di  Kejaksaan  Negeri,  dan  mengingat  tugasnya menetapkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika sesuai amanat Undang-Undang Narkotika. Dalam hal ini Kepala  Kejaksaan  formil  administratif  di  mana  pelanggarannya  ditindak  dengan  hukuman  administratif  yang  masuk dalam  wilayah  kewenangan  lembaga  etik  Kejaksaan  bukan  dengan  pemidanaan.  Maka  dengan  masih  berlakunya ketentuan Pasal 141 jo Pasal 91 ayat (1) Undang- Undang Narkotika berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional dari pejabat Kepala Kejaksaan Negeri. Kerugian Konstitusional Kepala Kejaksaan Negeri  tersebut menjadi ancaman serius  bagi  terwujudnya  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  peradilan  yang  bebas  dan  mandiri  tidak terwujud yang berpotensi melemahkan konsep Indonesia sebagai negara hukum.
Problematika  konstitusionalitas  Pasal  141  jo  Pasal  91  ayat  (1)  Undang-undang  Narkotika  yang  menimbulkan permasalahan  dari  aspek  hak  konstitusional  dalam  konteks  negara  hukum.  Sehingga  perlu  kekuasaan  pembuat undang-undang dalam menetapkan  suatu perbuatan sebagai tindak pidana perlu dikritisi.  Mengingat  selain ketentuan Pasal 141 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebelumnya telah dikritisi pula mengenai Pasal 99 Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pidana bagi  Penuntut  Umum  yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan kewajibannya  dalam  Pasal  34  ayat  (3).  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor  110/PUU-X/2012  menyatakan, bahwa Pasal tersebut inkonsistusional karena menyebabkan kerugian konstitusional bagi pejabat Kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum. 9 Oleh karenanya tulisan ini memberikan argumentasi terhadap konstitusionalitas ancaman  pidana terhadap Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika menimbulkan kerugian  konstitusional  pejabat  Kepala  Kejaksaan  Negeri  yang  berpotensi  mengancam  konsep  Indonesia  sebagai negara hukum.
Dari  latar  belakang  tersebut  peneliti  mengkaji  dan  menganalisis  kedudukan  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dalam penegakkan hukum pemberantasan peredaran gelap narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  Dimana  Kepala  Kejaksaan  Negeri  mendapat  perlakuan  yang  tidak  adil  dengan  penegak  hukum  lainnya dalam  undang-undang  tersebut.  Kepala  Kejaksaan  Negeri  diancam  pidana  atas  suatu  perbuatan  administrasi,  yaitu penetapan  barang  sitaan  narkotika  dan  precursor  narkotika.  Sehingga  hal  ini  mengancam  hak  konstitusional  Kepala Kejaksaan Negeri  karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 27 UUD 1945, dan adanya kerugian konstitusional Kepala Kejaksaan Negeri terhadap ketentuan Pasal 141  jo Pasal 91 ayat  (1) Undang- Undang Narkotika.
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  berjudul  “Konstitusionalitas  Ancaman  Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika)”.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana hak konstutional pejabat negara dalam negara hukum ?
2. Bagaimana  konstitusionalitas  ancaman  pidana  terhadap  Kepala  Kejaksaan  Negeri dalam  menetapkan  barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk mengkaji dan menganalisis hak konstutional pejabat negara dalam menetapkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika
9 Mahkamah  Konstiusi, MK:  Sanksi  Pidana  Terhadap  Jaksa  Inkonstitusional ,  www.mkri.id,  diakses  Minggu  4  Oktober 2020
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
2. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  konstitusionalitas  ancaman  pidana  terhadap  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dalam menetapkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika.

## Tinjauan Pustaka
Karya ilmiah yang sejalan dengan tema penelitian sebagai berikut. Pertama, penelitian  Gilang  Fajar  Shadiq  berjudul  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Narkotika  Sebagai Pelaku”. 10 Penelitiannya  melihat  kesenjangan  antara  teori  pengaturan  dengan  praktik  di  lapangan  terkait  penegakan hukum pidana atas pengguna narkotika. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama melihat penegakan hukum  ditataran  teori  dan  praktik  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Narkotika.  Perbedaan  dengan penelitian  sekarang  tentang  hak  konstitusionalitas  ancaman  pidana  terhadap  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dalam menetapkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika.
Kedua, penelitian  Amriani  berjudul  “Kedudukan  Kejaksaan  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia (Telaah  atas  Ketatanegaraan  Islam)”. 11 Fokus  kajiannya  membandingkan  pola  hak  dan  kewenangan  kejaksaan  di Indonesia  dengan  kejaksaan  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Persamaannya  sama  membahas  mengenai  wewenang, tugas,  fungsi  dan  hak-hak  kejaksaan  yang  dilindungi  oleh  konsitusi.  Perbedaannya  adalah  hak  konstitusionalitas ancaman  pidana  terhadap  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dalam  menetapkan  barang  sitaan  narkotika  dan  prekursor narkotika.
Ketiga, penelitian  Derliana  Sari  tentang  “Optimalisasi  Peran  Kejaksaan  Dalam  Pengembalian  Kerugian Keuangan  Negara  Akibat  Tindak  Pidana  Korupsi”. 12 Hasil  penelitiannya,  bahwa  kejaksaan  belum  dapat mengoptimalkan  perannya  dalam  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara.  Karena  menghadapi  beberapa  kendala diantaranya  kendala  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sarana  dan  fasilitas  yang  terbatas,  rendahnya  kemauan serta  kemampuan  para  jaksa  dalam  melacak  dan  menemukan  aset  pelaku  korupsi.  Disarankan  agar  pemerintah  RI segera  mengesahkan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  serta  Undang-Undang  Pengembalian Aset  yang  regulasinya  diselaraskan  dengan  UNCAC  2003.  Persamaannya  persoalan  wewenang  kejaksaan. Perbedaannya  pada  hak  konstitusionalitas  ancaman  pidana  terhadap  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dalam  menetapkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika.
Keempat , Penelitian Weliza Ardhiansyah berjudul “Kewenangan Penyadapan Suatu Tinjauan Aspek Hak Asasi Manusia  di  Indonesia  (Perlindungan  Hak  Pribadi  Warga  Negara  dalam  Hukum)”. 13 Hasil  penelitiannya,  bahwa Indonesia  sebagai  negara  hukum  Indonesia  mengakui  hak-hak  pribadi  warga  negaranya  sebagai  bagian  Hak  Asasi Manusia,  konsep  perlindungan  hak  asassi  manusia  dalam  konteks  perlindungan  privasi  sesorang.  Persamaan  dengan penelitian  sekarang  adalah  sama-sama  mengkaji  tentang  hak-hak  pribadi  warga  negara  Indonesia  sebagai  bagian HAM.  Perbedaannya  dengan  penulisan  jurnal  ini  adalah  HAM  terkait  dengan  tindakan  penyadapan.  Penelitian sekarang  tentang  HAM  terkait  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dalam  Undang-Undang Narkotika.

## Teori Perlindungan Hak Konstitusional
Perlindungan  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  bersal  dari  kata  lindung  yang  bermakna  menempatkan dirinya  dibawah  (dibalik,  dibelakang)  sesuatu  supaya  tidak  terlihat  atau  tidak  kena  angin,  panas,  dan  sebagainya, sehingga perlindungan bermakna tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. 14 Konstitusional  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  segala  ketentuan  dan  aturan  tentang ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya). 15 Hak konstitusional menurut A. Ahsin Thohari, adalah hak- hak warga negara yang diatur dalam konstitusi. 16
Indonesia  sebagai  negara  hukum  dilandasi  kepentingan  hukum  itu  sendiri,  yaitu  mewujudkan  keadilan,
10 Gilang Fajar Shadiq, “ Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku”, Tesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, (Bandung: Universitas Katolik Payahyangan, 2017).  Tidak dipublikasikan.
11 Amriani,  “ Kedudukan  Kejaksaan  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  (Telaah  atas  Ketatanegaraan Islam)”, Tesis  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  dan  Syariah,  (Makasar:  Universitas  Alauddin  Makassar,  2018).  Tidak dipublikasikan.
12 Derliana Sari, “ Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” ,  Tesis.  Ilmu  Hukum,  Program  Studi  Magister  Fakultas  Hukum,  (Depok:  Universitas  Indonesia,  2008),  Tidak dipublikasikan.
13 Weliza Ardhiansyah. “ Kewenangan Penyadapan Suatu Tinjauan Aspek Hak Asasi Manusia di Indonesia (Perlindungan Hak Pribadi Warga Negara dalam Hukum)” . Tesis Ilmu Hukum. Tidak dipublikasikan.
14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1986),
15 Ibid.
16 A.  Ahsin  Thohari, Hak  Konstitusional  dalam Hukum  Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 14.
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
memberikan  kemanfaatan  hukum  dan  kepastian  hukum.  Dalam  konsepsi  perlindungan  hak  konstitusional,  maka negara berkewajiban melakukan pemenuhan ( to fullpill ), penghormatan ( to respect) dan perlindungan ( to protect )  hak hak konsitusional seluruh warga negaranya. Termasuk dalam hal ini pemangku jabatan Kepala Kejaksaan Negeri.
Tugas Kepala Kejaksaan Negeri ialah berfungsi sebagai kepala administratif yang mewakili lembaga Kejaksaan Negeri. Adapun sifat penetapan barang sitaan dan precursor narkotika adalah formil administratif. Hak konstitusional kejari  memiliki  kewajiban  konstitusional  yang  harus  dijalankan,  di  mana  konstitusi  UUD  NRI  1945  telah  mengatur kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Hak konstitusional yang tidak optimal diselenggarakan oleh  negara  atas  perlindunganterhadap  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dalam  hal  ini  adalah  hak  atas  perlindungan  dan perlakuan yang sama dimata hukum. 17 Termasuk hak Kepala Kejaksaan Negeri atas rasa aman dan perlindungan atas ancaman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi :
“.. (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak bebruat sesuatu yang merupakan hak asasi..”
Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  perlindungan  negara  dan  pemenuhan  negara  atas  hak-hak  konsitusional  warga negara dirasa belum optimal diselenggarakan, termasuk dalam hal ini ialah hak warga negara yang merangkap sebagai seorang Kepala Kejaksaan Negeri, karena profesinya sebagai seorang Kejari adalah posisi yang seyogyanya dilindungi dalam rangka optimalitas penyelenggaraan penegakan hukum.
Potensi  dapat  dipidananya  pejabat  Kepala  Kejaksaan  Negeri  yang  tidak  menetapkan objek  barang  sitaan narkotika,  dan  sangat  besar  kemungkinannya  apabila  tidak  ditetapkan  lewat  pada  waktunya.  Teori  ini  dipakai  untuk melihat sejauh mana peran negara dalam melakukan pemenuhan perlindungan hak atas rasa aman bagi seluruh warga negaranya termasuk aparat kepala kejaksaan sendiri.

## Teori Kriminalisasi Melampaui Batas (Overcriminalization)
Teori ini dicetuskan oleh Husak. Ia melihat tidak semua hal dapat dijerat  pidana, dan pidana hanya digunakan sebagai  suatu intrumen terakhir ( ultimum remedium). Pemahaman  wilayah hukum pidana murni dan  wilayah  hukum diluar pidana sangat diperlukan dalam proses kriminalisasi. Objek kasus yang dikriminalisasikan tidak selalu berbicara mengenai sanksi pidana.
Konsep  kriminalisasi  berlebih  digunakan  Husak  untuk  menggambarkan  fenomena  terlalu  banyaknya  ancaman pidana  yang  dibuat  oleh  negara  terhadap  warganya. 18 Husak  menghasilkan  teori  kriminalisasi,  yaitu ”...  normative framework  to distinguishthose criminal laws that are justified fromthose that are not . Pendapat Husak pada hakikatnya merupakan tanggapan atas fenomena di Amerika Serikat yang menurutnya “ we overpunish andovercriminalize .”

## METODE
Jenis  penelitian  ialah  penelitian  hukum  normatif.  Jhony  Ibrahim  menyatakan,  penelitian  hukum  normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah dalam rangka menemukan suatu kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan dari  perspektif  normatifnya. 19 Peter  Mahmud  Marzuki  menambahkan,  penelitian  hukum  merupakan  suatu  proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  doktrin-doktrin  hukum  dalam  rangka  menjawab  suatu  isu  hukum. 20 Penelitian normatif dimaksudkan sebagai prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.
Penelitian ini secara normatif menelaah Konstitusional Kepala Kejaksaan Negeri Dari Ancaman Pidana Dalam Menetapkan  Status  Barang  Sitaan  Narkotika  dan  Precursor  Narkotika  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu: a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya memiliki otoritas dan mengikat. 21 Bahan hukum primer dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah  semua publikasi  tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen  resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian dan
17 Pasal  28  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  :  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
18 Douglas  Husak, Overcriminalization: The  Limits of  the Criminal  Law. (Oxford  University Press: 2008), hlm. 3.
19 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode  Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Byumedia, 2006), hlm. 47.
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.  35.
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet. 14, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 181.
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya  dengan persoalan  hukum yang dikaji. c. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. 22
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  melakukan  penelaahan  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  literatur kepustakaan seperti Peraturan perundang-undangan tentang Narkotika, Buku-buku teks, Jurnal Ilmiah, Hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian.
Teknik analisis bahan hukum yaitu : a. Teknik  analisis  deskriptif,  yaitu  dengan  cara  menjabarkan  struktur  nilai  atau  norma  dalam  peraturan  perundang- undangan  beserta  asas-asas  yang  dianut  dalam  hierarki  tata  urutan  perundang-undangan.  Setelah  itu  penulis menjabarkan ratio  decidendi dari  asas-asas  hukum  dari  peraturan  tersebut.  Hal  ini  yang  dinamakan  ilmu  hukum sebagai  ilmu  yang  preskriptif.  Penulis  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkenaan  dengan  isu hukum  yang  dibahas  dan  menganalisisnya  melalui  konsep  ilmu  hukum  yang  relevan . Selanjutnya,  dilakukan upaya  penemuan  hukum  ( rechtsvinding )  dan  pembentukan  hukum  ( rechtsvorming )  yang  bersifat  praktis- fungsional dengan cara penguraian yang teleologis-konstruktif.
b. Tataran  teknis,  yaitu  menghimpun,  menata,  dan  memaparkan  aturan  hukum  pada  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan,  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika berdasarkan  hierarki sumber hukum untuk membangun  landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika  sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.
c. Tataran  teleologis,  yaitu  mensistematisasi  peraturan  hukum  berdasarkan  substansi  hukum,  dengan  cara  menata ulang  dan  menafsirkan  meterial  yuridis  dalam  perspektif teleologis,  sehingga  sistemnya  menjadi  lebih  jelas  dan berkembang dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu :
a. Pendekatan  Filosofis (Philosopycal  Approach). Digunakan  untuk  menganalisis  persoalan  hukum  secara menyeluruh, spekulatif tetapi mendasar.
b. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach). Digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif  yang  merupakan  fokus  sekaligus  tema  sentral suatu penelitian hukum  normatif dengan memahami  norma hukum positif dari peraturan perundangan-undangan terkait yaitu:
1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentangKejaksaan Republik Indonesia.
3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Teknik  penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berfikir  deduktif,  yaitu  penalaran  (hukum)  yang  berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit). Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi  (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma- norma  hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian  dikonkritisasi (dijabarkan)  dan  diterapkan  guna  penyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang  dihadapi,  sehingga  diperoleh kesimpulan  sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.
Asumsi  kesimpulan  penelitian  ini  adalah  pengaturan  dalam  Pasal  141  dan  Pasal  Pasal  91  ayat  (1)  Undang- Undang Narkotika adalah berpotensi melanggar hak konsitusional kepala kejaksaan negeri yang secara konseptualitas. Perbuatan penetapan barang sitaan yang tidak ditetapkan dalam jangka waktu 7 (tujuh)  hari, adalah perbuatan pidana dan  diancam  dengan  pidana  penjara.  Hal  ini  tidak  sesuai  dan  tidak  proporsional  dengan  perlindungan  hak konstitusional  Kepala  Kejaksaan  secara  struktur  kelembagaan  kejaksaan  tidak  boleh  diintervensi  dalam  penegakkan hukum  pidana,  maupun  tidak  proporsional  secara  fungsional  yang  melekat  pada  subjek  hukum  pemangku  jabatan kepala  kejaksaan  dalam  fungsinya  sebagai  Kepala  Kejaksaan  dan  Kepala  Administrasi  Pelayanan  Lembaga  Jaksa ditingkat Kejaksaan Negeri. Menurut peneliti ini adalah wilayah administrasi dan wilayah etik yang penyelesaiannnya bukan melalui tindak pidana melainkan melalui peradilan etik kejaksaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Negara Dalam Melindungi Hak Konstitusional
Negara  adalah  sebuah  organisasi  politik  karena  merupakan  tata  aturan  yang  berisi  aturan-aturan  penggunaan paksaan dan negara memonopoli penggunaan paksaan tersebut. 23 Selain itu negara terdiri atas suatu masyarakat yang terorganisasi  secara  politik  dan  merupakan  komunitas  yang  dibentuk  berdasarkan  tata  aturan  yang  bersifat  memaksa
22 Ibid.
23 Jimly  Ashiddiqie,  dan  M.  Ali  Safaat, Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum ,  (Jakarta:  Konstitusi Press, 2007).
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
yang dinamakan hukum. Dalam konteks ini negara  dipandang  sebagai institusi yang legalistik dan normatif, sehingga model negara yang demikian menempatkan  negara  sebagai  lembaga state  centris, di  mana  segala  hal  yang  tersedia dalam negara merupakan kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan pejabat publik atau administrasi negara.
Konsep negara demikian banyak dikritik  karena kekhawatiran adanya menipulatif  pemaksaan  negara  terhadap warganya. Hal ini wajar terjadi karena ada aktor-aktor di luar organisasi politik sebuah negara mempunyai andil dalam menentukan arah dan tujuan negara dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Keadilan merupakan hak asasi pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis HAM) dalam konstitusi sebuah negara.
Hubungan  yang  terbangun  antara  konstitusi  dan  HAM  dengan  berbagai  macam  dinamikanya  memunculkan konsep yang disebut dengan konsep hak konstitusional ( constitutional rights ). Sehingga secara sederhana konsep hak konstitusional  dikatakan  sebagai  hak  hukum  warga  negara  atau  kemungkinan  warga  negara  lain  yang  berada  dalam yuridiksi, yang hak hukum itu mendapat perlindungan dalam konstitusi dari sebuah negara yang berdaulat.
Konsep hak  konstitusional di  Indonesia dapat dikatakan sebagai hak yang diberikan dan diatur dalam UUD RI 1945.  Pengertian  ini  juga  yang  dianut  dalam  Pasal  51  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2003  tentang Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan,  bahwa  “ Yang  dimaksud  dengan  hak  konstitusional  adalah  hak-hak  yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”. 24 Sehingga  hak konstitusional dalam negara Indonesia dipahami sebagai  hak  yang dijamin perlindungannya oleh UUD RI Tahun 1945 yang pada akhirnya dari  hak  konstitusional  tersebut  melahirkan Hak  Legal ( legal  Rights )  warga  negara  Indonesia  yang  jaminan perlindungan lahir dari peraturan perundang-undangan dibawah UUD RI 1945 ( subordinate legislation ).
UUD  RI  1945  merupakan  konstitusi  negara  Indonesia  didalamnya  terkandung  prinsip  pengakuan  dan perlindungan  hak-hak  konstitusional  oleh  negara.  Prinsip  ini  mengandung  adanya  jaminan  ditegakkannya  HAM, adanya  pembagian  kekuasaan  dalam  negara,  penyelenggaraan  yang  didasarkan  pada  undang-undang,  dan penyelenggaraannya  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi, Lembar Negara Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Nomor 4316. Hal ini menegaskan hak konstitusional  merupakan  identitas  dari  konsep  negara  hukum  yang  mengandung  sejumlah  nilai  diantaranya,  yaitu nilai  kebebasan  artinya  kemampuan  untuk  memilih  model  dan  bentuk  kehidupan,  memperbaiki  sasaran  jangka panjang dan efektif untuk mengarahkan kehidupan seseorang sesuai cita-cita negara.
Dengan konsep negara hukum diharapkan terwujudnya masyarakat yang adil yang mencakup aspek demokrasi, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang dijamin pengakuan dan perlindungannya dalam undang-undang dasar dan turunannya.  Hukum  merupakan rule  of  the  game yang  akan  mencegah  atau  menghalangi  penguasa  dan  warganya bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum diartikan suatu piranti yang memberikan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga supremasi hukum dalam sebuah negara hukum adalah landasan dalam penyelenggaraan negara termasuk melindungi hak warga negaranya yang dilaksanakan tidak  saja  sebatas  hukum  dibuat,  namun  bagaimana  hukum dapat  terlaksana  dengan baik  sebagaimana  mana  fungsi hukum itu sendiri.
Perlindungan  konstitusional  berdasarkan  perumusan  prinsip-prinsip  negara  hukum  menurut  F.J.  Stahl  ditinjau ulang dalam International Commision of Jurist pada konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965 sebagai berikut:
a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
c. Pemilihan Umum yang bebas.
d. Kebebasan menyatakan pendapat.
e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
f. Pendidikan Kewarganegaraan.
Terkait  dengan  perlindungan  HAM,  maka  Jimly  Ashiddiqie  memformulasikan  12  prinsip  pokok  yang  harus dimiliki  dari  sebuah  negara  hukum  baik  yang  bersifat the  rule  of  law maupun  yang  bersifat rechtstaat dalam  arti sebenarnya  yaitu  supremasi  hukum  ( supremacy  of  law ),  persamaan  didalam  hukum  ( equality  befor  the  law ),  asas legalitas  ( due  process  of  law ),  pembatasan  kekuasaan,  organ  eksekutif  yang  merdeka,  peradilan  bebas  yang  tidak memihak,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Peradilan  Tata  Negara  ( constitutional  court ),  perlindungan  hak  asasi manusia, demokratis, berfungsi mewujudkan tujuan negara, dan transparasi dan kontrol sosial.
Dalam  rangka  penegakan  hukum,  jaminan  dan  perlindungan  HAM  diwujudkan  dengan  tujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia.  Sehingga  badan-badan  peradilan  yang melaksanakan  penegakkan  hukum  diberikan  hak  dan  kewajiban  untuk  merwujudkan  kemanfaatan  hukum  bagi masyarakat sehingga setiap hasil penegakkan hukum memberikan mashlahat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
24 Dahlan  Thaib,  dkk, Teori  Hukum  dan  Konstitusi .  (Jakarta:  PT.  Rajagrafindo  Persada,  2015),          Cet.ke-12, hal. 73.
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
Oleh  karena  itu  lembaga  peradilan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  mutlak  dilakukan  secara  merdeka  dan tidak memihak.
Kewajiban  negara atas  warga negara  yang merangkap sebagai seorang Kepala Kejaksaan  Negeri, selain dilihat dari aspek definisi warga negara di dalam kewarganegaraan, di sisi lain dapat dilihat dan sangat relevan dikaji dengan teori  strukturisasi  Anthony  Giddens, 25 menjelaskan  seorang  Pemangku  Jabatan  ( prive) dan  jabatannya  adalah  dua dikotomi  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Sehingga  diantara  kedua  hal  tersebut  akan  saling  mempengaruhi.  Artinya seorang  warga  negara  yang  juga  sebagai  seorang  Kepala  Kejaksaan  tetap  dianggap  sebagai  seorang  warga  negara Indonesia,  sehingga  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga  negara  Indonesia  kecuali  yang  dibatasi  oleh  peraturan perundang-undangan tetap melekat baginya.
Dalam perspektif hukum tata negara positif, jabatan merupakan pribadi ( person ). Hukum tata negara tidak lain dari keseluruhan kaidah-kaidah khusus yang berlaku terhadap sikap tindak atau perilaku pemangku jabatan tertentu. 26 Oleh karena jabatan tidak bisa bertindak sendiri, maka jabatan bertindak dengan perantaraan wakilnya yakni manusia sebagai pemangku jabatannya. Terkait perwakilannya muncul apabila terjadi ketidakselarasan antara kebutuhan untuk bertindak  dan  kemampuan  untuk  bertindak,  baik  sebagai  subjek  kewajiban  maupun  sebagai  subjek  hak.  Jabatan- jabatan  tanpa  pejabat  akan  senantiasa  bersifat  abstrak,  dan  oleh  karenanya  membutuhkan  kehadiran  pejabat  untuk mengkonkritkan jabatan-jabatan tersebut.
Mengikuti  konstruksi  berpikir  seperti  ini  maka  dapat  dilihat  tanpa  hadirnya  individu pejabat  tidak  akan terlaksana  fungsi  dan  peranan  Kejaksaan  khususnya  sebagai  seorang  Kepala  Kejaksaan.  Negara  memiliki  kewajiban dan  keharusan  untuk  melindungi  hak-  hak  Kepala  Kejaksaan  Negeri  termasuk  hak-haknya  sebagai  individu  warga negara, yaitu hak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dimata hukum.
Perlidungan hak konstitusional Kepala Kejaksaan Negeri tersebut menjadi problematika dan dinilai tidak linear dengan kehendak konstitusi dengan hadirnya pengaturan terkait ancamana pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak  menetapkan  status  barang  sitaan  selama  7  (tujuh)  hari.  Ancaman  tersebut  tidak  hanya  dilihat  dalam  kacamata perlindungan  hukum  negara  atas  Kepala  Kejaksaan  semata,  tetapi  juga  bagaimana  peran  dan  perlindungan  negara terhadap warga negaranya yang berprofesi sebagai seorang Kepala Kejaksaan Negeri.
Hak  konstitusional  yang  tidak  optimal  diselenggarakan  oleh  negara  atas  perlindungan  terhadap  Kepala Kejaksaan Negeri, dalam hal ini adalah hak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dimata hukum. 27 Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, bahwa
“Setiap orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan, dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Termasuk  pula  hak  Kepala  Kejaksaan  Negeri  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  atas  ancaman  sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28G UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi :
“ Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang dibawah  kekuasannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” .
Disimpulkan negara dalam kaitannya dengan Kepala Kejaksaan dengan atau tanpa warga negaranya berprofesi sebagai  Kepala  Kejaksaan  atau  bukan,  maka  negara  tetap  dituntut  berperan  secara  aktif  untuk  melindungi  dan memenuhi serta menyelenggarakan hak-hak konsitusional warganegaranya.
Kepentingan  penyelenggaraan  perlindungan  hak  konsitusinonal  warga  negara  semakin  krusial  apabila  warga negaranya  merangkap  sebagai  pejabat  publik,  sebagai  Kepala  Kejaksaan  Negeri.  Hal  ini  terkait  erat  dengan kemerdekaan  Kepala  Kejaksaan  Negeri  yang  juga  sebagai  Jaksa.  Kemerdekaan  dalam  melaksanakan  kewenangan Kejaksaan  dijamin  dalam  konstitusi.  Namun  bukan  artinya  Kejaksaan  tidak  memiliki  instrumen  kontrol  untuk mengawasi  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  Kejaksaan.  Sebagai  lembaga  negara  yang  bertugas  dibidang penuntutan,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2014  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut Undang-  Undang  Kejaksaan)  telah  mengamanatkan  Lembaga  Majelis  Kehormatan  Jaksa (selanjutnya  ditulis  MKJ) untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  laporan  hasil  pemeriksaan  Jaksa  Agung  Muda  Pengawasan  (JAM  WAS) beserta dokumen pendukungnya atau terhadap Jaksa yang akan diberhentikan sementara  dari jabatannya. 28
25 Abdul  Firman  Ashaf,  “Pola  Relasi  Media,  Negara  dan  Masyarakat:  Teori  Strukturisasi  Anthony  Giddens  sebagai alternatif”, Jurnal Sosiohumaniora , Vol. 8, No.2, (Juli 2006), 205-218. Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Lampung: 7. 26 Ibid.
27 Keputusan Jaksa Agung Nomor 017/A/JA/01/2004 tentang Majelis Kehormatan Jaksa.
28 Selain  itu  dalam  pasal  38  Undang-undang  Kejaksaan  telah  dibentuk  suatu  lembaga  penunjuang  ( state  auxiliary  body )
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
MKJ mempunyai fungsi  kontrol terhadap aparat Jaksa  yang tidak melaksanakan sumpah atau janjinya  sebagai bagian  dari  aparat  negara  dan  bagian  dari  penegak  hukum. Lembaga  ini  dapat  memberikan  rekomendasi  sampai dengan  yang  terberat  yaitu  rekomendasi  pemecatan  terhadap  Jaksa  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  kode  etik sebagai formula untuk “mengadili” Jaksa-Jaksa yang melakukan pelanggaran- pelanggaran. 29 Adanya MKJ disisi lain untuk menjaga etika dan moralitas profesi Jaksa.
Etika  secara  umum  digunakan  dalam  prinsip-prinsip  sesuatu  profesi.  Prinsip-prinsip orang  perorangan  atau individu  untuk  menjalankan  suatu  profesi  hukum  tertuju  pada  suatu  moralitas.  Jaksa  sebagai  profesi  hukum  harus dilaksanakan  secara  profesional.  Seorang  profesional  hukum  memiliki  dua  peranan  yang  terkait  satu  sama  lain, yaitu  sebagai  pengemban  etika  profesi  hukum  dan  moralitas  hukum.  Hubungan  antara  etika  dan  profesi  hukum menurut Lubis, 30 bahwa etika profesi adalah sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional  di  bidang  hukum  terhadap  masyarakat  dengan  melibatkan  secara  penuh  keahliannya  sebagai  pelayanan dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  kewajibannya.  Sehingga  dalam  melaksanakan  profesi  terdapat  kaidah-kaidah pokok yang disebut etika profesi. 31
Perlindungan  dan  pemenuhan  akan  HAM  merupakan  unsur  pokok  untuk  sebuah  dinegara  diidentifikasikan sebagai  suatu  negara  hukum.  UUD  RI  Tahun  1945  sebagai  konstitusi  negara  Indonesia  merupakan  norma  sistem politik  dan  hukum  yang  dikodifikasikan  sebagai  dokumen  tertulis  di  mana  didalamnya  menjabarkan  prinsip-  prinsip yang menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan dibawahnya. 32
Prinsip-prinsip keadilan dalam pengakuan hak konstitusional juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallhu’Alaihi Wasallam .  Zainal  Abidin  Ahmad  menyebut  prinsip-prinsip  Madinah  dengan piagam  (charter), 33 karena  isinya mengakui  hak-hak  warga  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  hak  konstitusional  seperti  hak  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan,  kebebasan  berpendapat  dan  kehendak  umum  warga  Madinah  supaya  terwujud  keadilan  dalam kehidupan masyarakat Madinah.
Rasulullah  sebagai  kepala  negara  dan  pemerintah  pada  waktu  itu  senantiasa  menjalankan  prinsip syura atau musyawarah  dimana  Rasulullah  menghargai  pendapat  sahabat  dan  dalam  pengambilan  suatu  keputusan.  Selain  itu dalam  pemerintahan  pada  masa  Nabi  Muhammad Sallallhu’Alaihi  Wasallam pengakuan  terhadap  hak-hak  warga negara  ditegakkan  dengan  prinsip  keadilan  yang  nyata  dengan  dicetuskan  konstitusi  Madinah  ( Madinah  Chapter ). Konstitusi  Madinah  merupakan  konstitusi  pertama  di  muka  bumi  benar-benar  menerapkan  pengakuan,  jaminan,  dan perlindungan  HAM.  Dalam  Konstitusi  Madinah  tidak  saja  jaminan  perlindungan  HAM  oleh  negara  kepada  kaum muslimin,  namun  juga  kepada  kaum  kafir.  Kondisi  masyarakat  Madinah  pada  saat  itu  merupakan  masyarakat heterogen  yang  terdiri  dari  dua  suku  besar  yang  selalu  berkonflik  yaitu  suku  Aus  dan  suku  Khazraj,  masing-masing suku bersekutu dengan Yahudi yakni bani Qhuraizhah dan bani Nadhir.
Dengan  dicetuskannya  konstitusi  Madinah  oleh  Rasulullah  kedua  suku  tersebut  hidup  damai  berdampingan bahkan  Konstitusi  Madinah  dapat  menyatukan  penduduk  Madinah  baik  pendatang  dengan  penduduk  asli  Madinah, serta  dapat  mempersaudarakan  kaum  Muhajirin  dan  kaum  Anshar.  Keberhasilan  Rasulullah Sallallhu’Alaihi Wasallam dalam mempersatukan penduduk Madinah dengan menerapkan Konstitusi Madinah. Hal itu tidak lepas dari ajaran  Rasulullah Sallallhu’Alaihi  Wasallam memperkenalkan  konsep  bernegara,  yakni  memberikan  perlindungan dengan  wawasan  kerukunan  dan  perdamaian,  sehingga  menciptakan  suatu  tatanan  masyarakat  yang  toleran, akomodatif  dan  menghargai  perbedaan  pandangan  sesama penduduk  Madinah termasuk  pandangan dalam  beragama satu sama lain.
Persamaan  kedudukan  antar  warga  Madinah  sebagaimana  disepakati  dalam  Konstitusi  Madinah  nampak didalam kehidupan beragama, perlindungan dan kesetaraan dalam hukum  disebutkan:
a. Siapapun  yang  berbuat  zhalim  dan  jahat  baik  dari  kalangan  muslim  maupun  yahudi  tidak  boleh  dilindungi  oleh siapapun bahkan harus ditentang bersama-sama.
b. Dilarang melakukan main hakim sendiri,dan bersekongkol dengan lawan.
c. Selama  tidak  melakukan  pelanggaran  kaum  Yahudi,  dan  sekutunya  berhak  mendapat  perlindungan,  pertolongan dan jaminan negara.
d. Baik  kaum  muslimin  maupun  Yahudi  diberikan  kebebasan  melaksanakan  untuk  menjalankan tuntunan agamanya masing-masing.
yang bernama Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan berfungsi untuk memberikan laporan kinerja Kejaksaan kepada Presiden dan atau Jaksa Agung sebagai bentuk evaluasi namun tidak berarti dapat mengintervensi Jaksa yang menjalankan kewenangannya.
29 Suhrawadi K. Lubis, Etika Profesi Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 6
30 Ibid. 6.
31 Dahlan Thaib, 1999. Op.Cit. 11.
32 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 , (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 2.
33 Oxford Dictionary. Op.Cit.
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
Dalam  perspektif  Islam,  Kejaksaan  merupakan  wujud  penyelesaian  permasalahan  dan  representasi  penegakan hukum yang menyangkut dan menyelesaikan persoalan kehidupan bermasyarakat, sehingga sepatutnya pengakuan hak konstitusional juga berlaku sama rata terhadap Jaksa dan Pejabat di Kejaksaan tersebut agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara merdeka guna menegakkan supremasi hukum.
Konstitusionalitas  Ancaman  Pidana  Terhadap  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Dalam  Menetapkan  Barang  Sitaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika
Makna  konstitusionalitas  dalam  bahasa  Inggris  adalah constitutionality yaitu  kenyataan  yang  sesuai  dengan konstitusi. 34 Refli Harun mengartikan konstitusionalitas adalah konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; selaras  dengan  hukum  dasar  negara  berlaku  yaitu  konstitusi.  Konstitusi  dalam  negara  memiliki  kedudukan  sebagai legitimasi  hak-hak  warga  negara  yang  pengakuan  dan  penjaminan  hak  itu  bertujuan  sebagai  penjaga  ketertiban  dan pelindung dari kesewenang-wenangan penguasa/negara. Konstitusi memberikan peran negara untuk mengatur hak-hak warga  negara  tersebut  dengan  memperhatikan  batas-batas  hak  warga  negara  yang  diakui  dalam konstitusi  negara. Konstitusi  memiliki  tiga  muatan  pokok  yaitu  penjaminan  HAM, ketatanegaraan  tersusun  secara  mendasar,  dan pembagian  serta  pemisahan  kekuasaan. 35 Prinsip-prinsip  tersebut  dalam  ketatanegaraan  modern  dikenal  sebagai konsep negara hukum.
Berdasarkan konstitusi diketahui Undang-Undang Dasar  sebuah  negara akan diketahui  negara itu, baik bentuk kedaulatannya  maupun  sistem  pemerintahannya.  Seperti  halnya  Indonesia  sebagai  negara  berbentuk  Republik, Indonesia  sebagai  negara  hukum  pelaksanaan  ketatanegaraannya  dilaksanakan  berdasarkan  peraturan  dan  ketentuan yang berlaku.
Dalam perspektif filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika, semangat pembentukan  dari  Undang-Undang  Narkotika  semata-mata ditujukan  untuk  lebih  mengefektifkan  pemberantasan narkotika  secara  paripurna  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  bangsa.  Hal  ini  dikarenakan  Undang-Undang Nomor  22 Tahun  1997  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  situasi  dan  kondisi  yang  berkembang  untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika.
Ketentuan  Pasal  141  Undang-Undang  Narkotika  bermuatan  pemidanaan  atas  perbuatan  dalam  tataran administratif  formal  penanganan  perkara  narkotika,  yaitu  perbuatan  tidak  menetapkan  barang  bukti  narkotika  atau prekursor  narkotika  dalam  kurun  waktu  7  (tujuh)  hari.  Menurut black’s laws dictionary ,  bahwa  hukum  administrasi adalah cabang hukum yang diciptakan badan-badan administrasi untuk melaksanakan kekuasaan dan tugasnya dalam bentuk peraturan, regulasi, perintah, dan keputusan.
Definisi  tersebut  mengandung  arti  penetapan  benda  sitaan  narkotika  dan  prekursor  narkotika  masuk  dalam bentuk keputusan badan administrasi, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri karena secara undang-undang Kepala Kejaksaan Negeri diberi tugas untuk menetapkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika. Maka penetapan barang sitaan tersebut  merupakan perbuatan administrasi.  Perbuatan administrasi  menurut
Muchsan, 36 ialah perbuatan untuk merealisasikan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 37 Berdasarkan  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan,  tindakan  administrasi  adalah  tindakan  pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan.  Problemnya  adalah  adanya  tindakan  administratif  yang  dijatuhkan  sanksi pidana  atau  yang  dikenal  dengan administrative  penal  law .  Menyikapi  hal  ini  bila  dirujuk  pada  teori  Hans  Kelsen yang  menyatakan  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  dimensi  tertentu  atau  khusus  tidak  dapat dicampuradukkan  antara  satu  dengan  lainnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  asa  hukum lex  spesialis  systemic  derograd  lex generaly artinya perbuatan administratif tidak dapat disamakan dengan perbuatan pidana.
Seorang pejabat penyelenggara negara yang melaksanakan tugasnya sesuai undang- undang atau mengeluarkan kebijakan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  pidananya  manakala  didalam  pengeluaran  tersebut  tidak  terjadi penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  tersebut  seperti  mengambil  keuntungan  bagi  diri  sendiri  atau  orang  lain, sehingga menimbulkan kerugian negara atau hak orang lain dilanggar secara melawan hukum. Hal ini menjadi penting agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  pengaturan  dan  penghukuman.  Penyelesaian  dari  suatu  kesalahan  tindakan administratif  diselesaikan  dalam  prosedur  administratif,  seperti  melalui  sanksi  administratif  atau  pemberian  sanksi melalui  komisi  etika  pofesi  atau  dengan  tetapi  menjatuhkan  pemidanaan  dengan  revisi  peraturan  yang  lebih  ketat seperti adanya penyalahgunaan wewenang dari pejabat tersebut.
Masuknya  perbuatan  administrasi  yang  diberi  penghukuman  dengan  pidana  dalam  Pasal  141  Undang-Undang
34 Oxford Dictionary. Op.Cit.
35 Sri Soemantri, M, Prosedur dan Sistem Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 136.
36 Muchsan, Peradilan Administrasi Negara . (Yogyakarta: Liberty, 1981).
37 Dinoroy Marganda  Aritonang, Aspek  Hukum Penyelenggaraan Administrasi Publik  di  Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 154.
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
Narkotika  tidak  seharusnya  terjadi,  karena  penghukuman  yang  tidak  setimpal  dengan  perbuatannya.  Hal  ini dikategorikan  sebagai  kriminalisasi  berlebihan  ( over  criminalization ).  Ashworth  berpendapat  dalam  memandang kriminalisasi berlebihan atau melampaui batas, menurutnya kriminalisasi dikaitkan dengan keberlakuan bidang-bidang hukum lainnya sebagai instrumen bagi negara dalam melakukan pengaturan, maka kriminalisasi suatu tindakan adalah ultimum remedium. 38
Disamping  berlandaskan  kepada  asas  legalitas,  kebijakan  kriminalisasi  juga  harus  berdasarkan  kepada  asas subsidiaritas ,  artinya  hukum  pidana  harus  ditempatkan  sebagai ultimum  remedium (senjata  pamungkas)  dalam penanggulangan  kejahatan  yang  menggunakan  instrumen  penal,  bukan  sebagai primum  remedium (senjata  utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan  adanya  penyelidikan  tentang  efektivitas penggunaan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  kejahatan atau  perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  masyarakat.  Penggunaan  asas  subsidiaritas  dalam  praktek  perundang- undangan ternyata tidak berjalan seperti diharapkan.
Hukum  pidana  tidak  merupakan ultimum  remedium melainkan  sebagai primium  remedium .  Penentuan  pidana telah  menimbulkan  beban  terlalu  berat  dan  sangat  berlebihan  terhadap  para justitiable dan  lembaga-lembaga  hukum pidana. 39 Kenyataan  yang  terjadi  dalam  praktek  perundang-undangan  adala  h  adanya  keyakinan  kuat  dikalangan pembentuk  undang-undang,  bahwa  penetapan  suatu  perbuatan  sebagai  perbuatan  terlarang  yang  disertai  dengan ancaman pidana berat mempunyai pengaruh otomatis terhadap perilaku anggota masyarakat.
Latar  belakang  semakin  perlunya  menggunakan  asas subsidiaritas dalam  penentuan  perbuatan  terlarang didorong oleh dua faktor:
1) Pertama, penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil.
2) Kedua,  praktek  perundang-undangan  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  sistem  hukum  pidana  akibat  adanya overcriminalization dan overpenalisation sehingga  hukum  pidana  menjadi  kehilangan  pengaruhnya  dalam masyarakat.  Di  samping  itu, over  kriminalisasi dan over  penalisasi semakin  memperberat  beban  kerja  aparatur hukum  dalam  proses  peradilan  pidana.  Akibat  selanjutnya,  hukum  pidana  tidak  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan karenanya pula kehilangan wibawa. 40
Asas  lain  yan  berkedudukan  penting  dalam  proses  kriminalisasi,  yaitu  asas  persamaan/kesamaan.  Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu menimbulkan ketertiban. Menurut Servan dan Letrossne asas kesamaan bukan pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan  suatu  keinginan  diadakannya  sistem  hukum  pidana  yang  lebih  jelas  dan  sederhana. 41 Lacretelle berpendapat bahwa asas kesamaan tidak hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. 42
Over  criminalization memiliki  beberapa  parameter  bagi  suatu  peraturan  yang  bermuatan over  criminalization, yaitu  hukuman  yang  tidak  proporsional,  penegakkan  hukum  atas  pelanggaran-pelanggaran  kecil,  dan  mengandung pemahaman kesalahan yang sangat luas. Douglas Husak menjelaskan bahwa terdapat dua alasan over criminalization tidak  dikehendaki  yang  pertama  adalah over  criminalization menyebabkan  banyaknya  penghukuman  pidana  yang tidak layak dan tidak dibenarkan, kedua over criminalization mengancam konsep negara hukum. 43
Pendapat  Husak  beralasan  karena  dalam  sebuah  negara  yang  berdasarkan  hukum  dan  demokrasi  seperti Indonesia,  kekuasaan  untuk  melegalisasi  kriminalisasi  dalam  peraturan  perundang-undangan  ada  pada  negara,  yaitu pemerintah  dan  legislator.  Menurut  Bassiouni,  keputusan  untuk  melakukan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam- macam faktor termasuk :
a) Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
b) Analisis  biaya  terhadap  hasil-hasil  yang  diperoleh  dalam  hubungannya  dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari.
c) Penilaian  atau  penaksiran  tujuan-tujuan  yang  dicari  itu  dalam  kaitannya  dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
d) Pengaruh  sosial  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  yang  berkenaan  dengan  atau  dipandang  dari  pengaruh-
38 Marthen  H  Toelle.  Kriminalisasi  Berlebih  dari  Kriminalisasi  Korupsi, Jurnal  Refleksi  Hukum , Vol.9, No. 2: 120.
39 Antonie  A.G.  Peter, Asas  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif ,  (Jakarta:  Aksara  Baru,  1981),  hlm. 58.
40 Roeslan  Saleh, Kebijakan  Kriminalisasi  Dan  Dekriminalisasi:  Apa  Yang  Dibicarakan  Sosiologi  Hukum  Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993). hlm. 48.
41 Ibid.
42 Ibid. hlm. 36-37
43 Douglas  Husak, Overcriminalization dalam  Dennis  Patterson  (ed),  A  Companion  to  Philosophy  of  Law  and  Legal Theory, (Blackwell Publishing Co.: 2010). hlm. 62. Sebagaimana dikutip dalam Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , (Bandung: Rineka Cipta, 1993).
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
pengaruhnya yang sekunder. 44
Hans  Kelsen  dalam  karyanya “The  Pure  Theory  of  Law” menyatakan  , bahwa  “negara  suatu  ketertiban  dari norma-norma  hukum  yang  mengikat  yang  menjadikan  negara  adalah  identik  dengan  hukum,  kemudian  setiap  organ negara  identik  dengan  organ  hukum  yang  mengindikasikan  suatu  negara  merupakan  personifikasi  dari  hukum.  Ia mengakui  teori  hukum  murninya  adalah  suatu  teori  monistis  yang  justru  mengeliminasi  dari  adanya  dualisme  antara keadilan dan hukum,  negara dan hukum, dan hukum subjektif dan objektif”. 45
Sebagai asas dan prinsip konsep, negara hukum memiliki dasar yang kuat untuk melegitimasi supremasi hukum, maka  dari  itu  dalam  negara  hukum  pembuat  undang-  undang  berperan  besar  dalam  menentukan  kriminalisasi  suatu perbuatan  yang  mana  hal  ini  membuka  peluang  terjadinya  kesewenang-wenangan  pembuat  undang-undang  dalam menentukan kriminalisasi suatu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan  demikian  kriminalisasi  berlebih  mencerminkan  adanya  kesewenangan-  wenangan  pembuat  undang- undang.  Maka  untuk  mencegah  hal  ini  dalam  sebuah  negara hukum  perlu  adanya  pembatasan  agar  tidak  terjadi kesewenang-wenangan dan merugikan hak konstitusional warga negara. Pasal 141 Undang-Undang Narkotika dimana dalam  ketentuan  tersebut  memuat  hukuman  yang  tidak  proporsional,  penghukuman  pidana  terhadap  pelanggaran administratif, dan memperluas penjatuhan sanksi pidana selain perbuatan pidana peredaran gelap narkotika yang tidak sesuai  dengan  maksud  Undang-Undang  Narkotika,  merupakan  bentuk  ketentuan  yang  melanggar  hak  konstitusional Kepala Kejaksaan Negeri karena bertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi :
“setiap  orang  berhak  mendapatkan  pengakuan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum”  dan  pasal  28  G  yang  berbunyi  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi,  keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  dibawah  kekuasannya,  serta  berhak  atas  rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi”.
Secara  teoretis  hak  untuk  tidak  dikriminalisasi  secara  tidak  adil  dan  tidak  beralasan  mengandung  konteks pembatasan  terhadap  kekuasaan  negara  untuk  melakukan  kriminalisasi,  dengan  pengertian  supaya  kriminalisasinya legitimate maka  kriminalisasi  tersebut  harus  adil  dan  berdasar.  Perlunya  akal  budi  untuk  menghasilkan  pemahaman inter-subjektif  guna  menjelaskan  sifat  tercela  atau  jahatnya  perbuatan  ( the  wrongness  of  action )  sebagai  justifikasi bagi kriminalisasi yang dilakukan.
Kriminalisasi  berlebih  dari  Pasal  141  jo  Pasal  91  ayat  (1)  Undang-undang  Narkotika  menyebabkan  Kepala Kejaksaan  Negeri  mengalami  kerugian  hak  konstitusional.  Sehingga  ketentuan  Pasal  141  Undang-undang  Narkotika menjadi inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi UUD RI 1945. Oleh sebab itu, idealnya untuk menyikapi kelalaian  dalam  melaksanakan  fungsi  administratif  adalah  melalui  upaya  hukum  administratif  atau  dapat menggunakan  instrumen  penyelesaian  dalam  menyikapi  situasi  aparat  kejaksaan  baik  secara  struktural  maupun fungsional  yang  tidak  melaksanakan  kode  etik  dan  kewajiban  administratif,  yaitu  melalui  Lembaga  Majelis Kehormatan Jaksa.
Bila  terjadi  pelanggaran  profesionalisme  Jaksa  dapat  ditindak  melalui  mekanisme  yang  berlaku  di  Komisi Kejaksaan.  Selain  itu  guna  meluruskan  kembali  norma  dalam  Pasal  141  Undang-Undang  Narkotika  dapat  dilakukan Judicial  Review oleh  Kepala  Kejaksaan  Negeri  ke  Mahkamah  Konstitusi  dengan  memohon  untuk  Mahkamah konstitusi  sebagi negative  legislator untuk  menyatakan  Pasal  141  Undang-Undang  Narkotika  tersebut inkonstitusional.  Sebagaimana  sebelumnya  dilakukan  oleh  Ikatan  Hakim  Indonesia  dan  Persatuan  Jaksa  Indonesia yang  melakukan jucicial  review terhadap  Pasal  99  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, pidana bagi Jaksa Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam Pasal 34  ayat  (3).  Sebagai  contoh  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor  110/PUU-X/2012  yang mengabulkan  permohonan  Persatuan  Jaksa  Indonesia  untuk  menyatakan  Pasal  99  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak inkonstitusional.
Putusan a  quo diatas  merupakan  sebuah  potret  bahwa  pengaturan  tindak  pidana  administrasi  yang  terdapat dalam  undang-undang  dikoreksi  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  putusan a  quo dapat  dicermati  pula,  bahwa ketentuan  pidana  menjadi primum  remidium ,  prinsip-prinsip  hukum  pidana  semisal  asas  legalitas  terlanggar,  serta tidak  terakomodasinya  prinsip  keadilan.  Selain  itu,  ketiadaan  ukuran  dan  parameter  kapan  suatu  materi  muatan pasal/ayat  atau  bagian  dari  suatu  undang-undang  perlu  memuat  ketentuan  pidana  atau  tidak. 46 Dengan  demikian,
44 Barda Nawawi  Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , (Bandung: Citra  Aditya  Bhakti, 1996).
45 Wahyudin Husein, Hukum Politik dan Kepentingan, (Yogyakarta: LaksBang. 2008). hlm. 28.
46 Titis  Anindyajati,  et.  al,  “Konstitusionalitas  Norma  Sanksi  Pidana  sebagai  Ultimum  Remedium dalam Pembentukan
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
penetapan suatu perbuatan merupakan tindak pidana administrasi merupakan agenda politik kriminal yang penting dan terbuka guna pembentukan undang-undang di masa yang akan datang
Dengan  masih  berlakunya  Pasal  141  Undang-Undang  Narkotika  menyebabkan  hak  konstitusional  Kepala Kejaksaan Negeri dirugikan sehingga berdampak pada penurunan harkat martabat Kepala Kejaksaan Negeri yang akan berdampak  pada  independensi  Jaksa  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan : 1. Hak  konstutional  pejabat  negara  dalam  negara  hukum,  bahwa  Negara  berperan  dalam  melindungi  hak konstitusional  dalam  kerangka  negara  hukum.  Negara  berperan  besar  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  hak konstitusional  warga  negara  secara  umum,  termasuk  pejabat  Kepala  Kejaksaan  Negeri.  Negara  mengeembankan kewajiban memenuhi  ( to fullpill ), menghormati ( to respect ) dan melindungi (to protect ) hak konstitusonal warga negaranya. Hak atas perlindungan dan perlakuan  yang sama dimata hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari  ancaman  sebagai  amanah  dari  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesa  Tahun  1945. Negara perlu untuk menegaskan peran dan kewajibannya tersebut ke dalam norma peraturan perundang- undangan secara  konsisten.  Diperlukan  penguatan  norma  dan  proporsional  sanksi  ditataran  legislasi  peraturan  perundang- undangan yang mengatur sanksi atas tidak terselenggaranya aktifitas administratif pejabat Kejaksaan Negeri.
2. Konstitusionalitas  ancaman pidana  terhadap  Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan barang  sitaan narkotika dan prekursor narkotika, bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) jo. Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  dinilai  inkosntitusional.  Mengingat  sanksi  pidana  atas  tindakan  adminitratif  dinilai  tidak proporsional,  dan  hal  tersebut  dinilai  tidak  adil  dan  tidak  sesuai  dengan  nafas  pembentukan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Selain  itu,  penyelesaian  atas  kelalaian  pejabat  Kepala  Kejaksaan  atas tidak  ditetapkannya  barang  sitaan  pada  waktunya,  adalah  masuk  dalam  wilayah  etik  dan  administrtaif,  sehingga metode  penyelesaiannya  adalah  masuk  wilayah  Majelis  Kehormatan  Jaksa  (MKJ).  Secara  kelembagaan,  negara bersinergis dengan institusi kejaksaan harus menegaskan wilayah etik dan wilayah administratif secara konkrit dan limitative, sehingga tidak menimbulkan kekaburan  norma dan kriminalisasi berlebihan atas perbuatan yang bukan pidana  menjadi  perbuatan  tindak  pidana.  Masyakarat  dan  pemerintah  perlu  bersinergis  dalam  menciptakan  tata kelola  etika  dan  administrasi  Kejaksaan  yang  optimal  dalam  mendukung  upaya  penyelenggaraan  penegakan hukum.

## Saran
Dalam rangka perwujudan penegakan hukum yang berkeadilan disarankan : 1. Pasal 141 Undang-undang Narkotika perlu direvisi. Adapaun revisi ini dapat ditempuh di badan legislatif. Bentuk revisi Pasal 141 Undang-Undang Narkotika dapat ditempuh dalam dua model yaitu :
a. Mencabut ketentuan pidana Pasal 141 Undang-Undang Narkotika baik pidana badan maupun pidana denda;
b. Merevisi  ketentuan  Pasal  141  Undang-Undang  Narkotika  dengan  membuat  kriteria  tambahan  agar  perbuatan administratif  menetapkan  barang  sitaan  narkotika  dan  prekursor  narkotika  dapat  dijatuhi  pidana.  Kriteria tambahan  tersebut  adalah  adanya  kriteria  perbuatan  melawan  hukum  Kepala  Kejaksaan  Negeri  tidak menetapkan barang sitaan narkotika dan prekursor  narkotika secara melawan hukum dalam arti pidana seperti penyalahgunaan wewenang untuk mengambil keuntungan pribadi atau orang lain.
2. Langkah yang paling tepat terhadap keberlakuan Pasal 141 Undang-Undang Narkotika adalah dengan mengajukan judicial review oleh para Kepala Kejaksaan Negeri ke Mahkamah Konstitusi memohon agar Pasal 141 dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 D dan Pasal 28 G UUD RI 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , (Bandung:  Citra Aditya Bhakti, 1996). Aritonang,  Dinoroy  Marganda, Aspek  Hukum  Penyelenggaraan  Administrasi  Publik  di  Indonesia, (Bandung:  PT. Refika Aditama, 2019).
Ashiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen tentang Hukum , (Jakarta: Konstitusi Press, 2007). Azhari,  Muhammad  Tahir, Negara  Hukum  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-Prinsipnya  dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Kencana, 2003). Husein, Wahyudin, Hukum Politik dan Kepentingan, (Yogyakarta: LaksBang, 2008). Husak,  Douglas, Overcriminalization:  The  Limits  of  the  Criminal  Law. Oxford
Perundang-undangan”, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.4. (Desember 2015): 888.
Emir Ardiansyah et al.,  Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap  Kejari  (Penetapan Status Barang Sitaan dan  Prekursor Narkotika)
University Press, (2008). Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Byumedia, 2006). Lubis, Suhrawadi K, Etika Profesi Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Cet. 14, (Jakarta: Prenadamedia, 2019). -------, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007). Moeljatno, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  (Bandung:  Rineka  Cipta,  1993).  Muchsan, Peradilan  Administrasi  Negara , (Yogyakarta: Liberty, 1981). Saleh,  Roeslan, Kebijakan  Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi:  Apa  Yang  Dibicarakan  Sosiologi  Hukum  Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993). Soemantri, Sri, Prosedur dan Sistem Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1979). Sukardja,  Ahmad, Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  (Jakarta:  UI- Press, 1995). Thaib, Dahlan, Teori Hukum dan Konstitusi , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). -------. dkk. Teori Hukum dan Konstitusi , Cet.ke-12, (Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada, 2015). Peter,  Antonie  A.G, Asas  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif ,  (Jakarta:  Aksara  Baru, 1981). Patterson,  Dennis  (ed). A  Companion  to  Philosophy  of  Law  and  Legal  Theory . Blackwell Publishing Co. Peter,  Antonie  A.G., Asas  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif ,  (Jakarta:  Aksara  Baru, 1981).

## Jurnal
Abdul  Firman  Ashaf,  “Pola  Relasi  Media,  Negara  dan  Masyarakat:  Teori  Strukturisasi  Anthony  Giddens  sebagai alternatif”, Jurnal  Sosiohumaniora ,  Vol.  8,  No.2,  (Juli  2006).  205-218.  Jurusan  Ilmu  Komunikasi  FISIP, Universitas Lampung.
Marthen H Toelle, “Kriminalisasi Berlebih dari Kriminalisasi Korupsi”, Jurnal Refleksi Hukum , Vol.9, No. 2. Titis  Anindyajati,  et.  al,  “Konstitusionalitas  Norma  Sanksi  Pidana  sebagai  Ultimum  Remedium  dalam  Pembentukan Perundang-undangan”, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.4, Desember (2015).

## Tesis
Gilang  Fajar  Shadiq,  “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Narkotika  Sebagai  Pelaku”, Tesis  Ilmu  Hukum, Program  Pascasarjana  Magister  Ilmu  Hukum,  (Bandung:  Universitas  Katolik  Payahyangan,  2017),  Tidak dipublikasikan.
Amriani,  “ Kedudukan  Kejaksaan  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  (Telaah  atas  Ketatanegaraan Islam)”, Tesis  Ilmu Hukum,  Fakultas Hukum  dan Syariah, (Makasar:  Universitas Alauddin Makassar,  2018), Tidak dipublikasikan.
Derliana  Sari,  “ Optimalisasi  Peran  Kejaksaan  Dalam  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Akibat  Tindak Pidana  Korupsi” ,  Tesis.  Ilmu  Hukum,  Program  Studi  Magister  Fakultas  Hukum,  (Depok:  Universitas Indonesia, 2008), Tidak dipublikasikan.
Weliza  Ardhiansyah.  “ Kewenangan  Penyadapan  Suatu  Tinjauan  Aspek  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia (Perlindungan Hak Pribadi Warga Negara dalam  Hukum)” , Tesis Ilmu Hukum.

## Kamus
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

## Internet
Mahkamah  Konstiusi, MK:  Sanksi  Pidana  Terhadap  Jaksa  Inkonstitusional , www.mkri.id,  diakses  pada  Minggu  4 Oktober 2020.

## Peraturan
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi . Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  014A/A/JA/11/2012  tentang Kode Perilaku Jaksa . Keputusan  Jaksa  Agung  Nomor  017/A/JA/01/2004  tentang Majelis  Kehormatan  Jaksa . Lembar  Negara  Nomor  98 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi . Tambahan Lembar Negara Nomor 4316 tentang Mahkamah Konstitusi .