TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.573 Hal. 433-440

## Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Dalam Penanganan Gelandangan
Dan Pengemis (Studi Kasus Di Kota Palembang)
Tetti Asmara (1), M. Qur’anul Kariem (2), Novia Kencana (3) Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia Email : asmaratetti@gmail.com , mquranul@uigm.ac.id
Abstrak: Dalam penelitian   jika program ini belum dapat dikatakan berhasil melalu kesimpulan yang peneliti hasilkan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  ada  beberapa  kendala  dalam  proses  pelaksanaan  penjangkauan  oleh  pemerintah,  mulai  dari  kurangnya Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial walaupun dikatakan oleh pihak Dinas Sosial anggaran telah tercukupi, kurangnya sumberdaya manusia sebagai Tim Penjangkauan, SDM yang belum memiliki integritas yang kokoh, sehiingga tidak disiplin dalam melakukan penjangkauan, masih maraknya pengemis dan gelandangan di sudut Kota Palembang. Tidak terjadinya tahap pembinaan lanjutan oleh Dinas Sosial di dalam panti dan hanya sekedar memberikan nasihat saja yang membuat pengemis dan gelandangan kembali ke jalan dan mengulangi hal yang sama ketika tidak ada petugas yang berjaga serta sanksi pemusnahan barang-barang pengemis dan gelandangan yang peneliti rasa kurang tepat dalam memberikan sanksi administratif yang berakibat rendahnya efek jera bagi sasaran kebijakan.
Kata kunci : Dinas Sosial, Tim Penjangkauan, Pengemis, Gelandangan
Abstract:. From  this,  it  results  if  this  program  cannot  be  said  to  be  successful  through  the  conclusions  that researchers  produce.  There  are  several  obstacles  in  the  implementation  process  starting  from  the  lack  of facilities owned by the Social Service even though it is said by the Social Service that the budget is sufficient, the lack of human resources as an Outreach Team, human resources who do not have strong integrity, so they are not  disciplined  in  conducting  outreach,  there  are  still  rampant  beggars  and  vagrants  in  the  corner  of Palembang  City.  The  absence  of  a  follow-up  coaching  stage  by  the  Social  Service  in  the  institution  and  only giving  advice  makes  beggars  and  vagrants  return  to  the  streets  and  repeat  the  same  thing  when  there  are  no officers on duty and the sanction of destroying the goods of beggars and vagrants which researchers feel is not appropriate in providing administrative sanctions which results in a low deterrent effect for policy targets.
Keywords: Social Services, Outreach Team, Beggars , Vagrants
Article History : Received; 10-08-2023; Revised; 02-09-2023; Accepted; 28-10-2023

## PENDAHULUAN
Banyak  persoalan  yang  akan  dihadapi  saat  era  new  normal  akan  dilaksanakan  oleh pemerintah,  terutama  masalah  perekonomian  dan  kesehatan.  Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  harus mampu  menempatkan  diri  sebagai  leading  sector  dalam  perumusan  kebijakan  pemerintah  secara nasional.  Kerangka  demokrasi  pada  hekekatnya  mengupayakan  keterbukaan  dan  kedilan  (fairness) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (Kariem, 2018).Masyarakat merupakan salah satu elemen penting bagi setiap negara, tidak adanya masyarakat atau penduduk yang mendiami suatu daerah, maka daerah tersebut tidak akan dianggap sebagai suatau negara. Masyarakat yang berdaulat dan sejahtera baik moril maupun materil merupakan salah satu indikasi bahwa negara tersebut dapat membina  hidup  masyarakatnya  dengan  baik.  Akan  tetapi,  membuat  masyarakat  sejahtera  bukanlah suatu  hal  yang  mudah.  Apalagi  di  Indonesia  yang  memiliki  kepadatan  penduduk  sebesar  269.603.4
Juta  Jiwa  pada  tahun  2020  menurut  data  (BPS.2020).  Maka  dari  itu  sering  kali  pemerintah  akan menemukan  permasalahan  dalam  mensejahterakan  masyarakat  dan  tidak  luput  dari  kegagalan. Pembangunan  yang  digalakkan  oleh  pemerintah  Indonesia  sendiri  acapkali  menimbulkan  dampak positif dan negatif. Beberapa dampak negatif yang seringkali ditemukan pada kehidupan masyarakat yakni  dengan  adanya  pengemis.  Dalam  (Sari,  2020)  mengungkapkan  pengemis  adalah  julukan  bagi orang yang memerlukan uang, makanan, tempat tinggal dll dari masyarakat dengan cara meminta.
Lalu selain pengemis adapula yang dinamakan gelandang, istilah ini merujuk pada seseorang atau  kelompok  yang  melakukan  perjalanan  akan  tetapi  sering  dideskripsikan  masyarakat  sebagai orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan dan memiliki hunian yang layak dan tetap (nomaden) (Nusanto.2017). Gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari fenomena sosial masyarakat  yang  2  telah  menjadi  satu  kesatuan  dari  kenyataan  kehidupan  bermasyarakat.  Aturan tentang fakir miskin dan orang-orang terlantar tertuang dalam pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi:

## “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”
Berdasarkan  apa  yang  dirumuskan  pada  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  negara  adalah aparat  atau  perangkat  turut  berperan  guna  memelihara  gelandangan  dan  pengemis.  Sebagai perwujudan bahwa telah dilaksanakanya pasal tersebut maka muncul Undang Undang No. 13 Tahun 2011  Tentang  Penangan  Orang-Orang  Terlantar.  Istilah  "penyandang  cacat"  mengacu  pada  mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan atau mereka yang memiliki sumber pendapatan tetapi tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  pokok  sehari-hari  mereka  sendiri  dan  tanggungan  mereka.  Mereka adalah kaum yang kurang sejahtera sehingga patut mendapat perlindungan sosial.
Pemerintah  telah  melakukan  upaya  untuk  mengurangi  jumlah  gelandangan  dan  pengemis  di Kota  Palembang,  dengan  membuat  tim  terpadu  penjangkauan,  pembinaan,  dan  pemberdayaan  anak jalanan,  gelandangan,  pengemis,  orang  gila  dan  pegamen  melalui  Keputusan  Walikota  Palembang Nomor 572 Tahun 2017 dengan tugas yaitu:
a) Mengkonsep  fasilitas  pelayanan,  penjangkauan,  pembinaan,  pemberdayaan  anak  jalanan, gelandangan, pengemis, orang gila dan pengamen yang dibutuhkan
b) Melakukan pembinaan kepada subjek baik di fasilitas umum maupun dirumah
c) Melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan terkait aktivitas yang telah dilakukan
d) Menentukan konsep inovasi kebijakan dan sosialisasi kebijakan
e) Menjaga dan melakukan patrol di fasilitas umum dan persimpangan jalan di Kota Palembang yang telah dilaksanakan kegiatan maupun belum.
Namun,  faktanya  masih  banyaknya  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Palembang,  tidak diragukan lagi merupakan indikasi masalah serius, terutama karena data tersebut tidak mencerminkan jumlah total tunawisma dan pengemis dan konsekuensinya sampai saat ini adalah tunawisma. Dalam (Yuliana.2022)  melalui  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan, Gelandangan,  dan  Pengemis.  Pemerintah  Kota  Palembang  memiliki  tugas  dalam  melaksanakan kegiatan jangka panjang yaitu: a.) Perlindungan Sosial b.) Rehabilitas Sosial c.) Pemberdayaan Sosial, dan d.) Jaminan Sosial.
Lepas  dari  itu,  lebih  lanjut  dapat  dilihat  bahwa  perlunya  kontrol  oleh  pemerintah  terhadap individu dengan isu gelandangan dan pengemis karena tidak hadirnya program yang dijalankan oleh
Bakti  Sosial  Kota  Palembang  untuk  menawar  isu-isu  sosial  di  lingkungan  Kota  Palembang.Oleh karena itu, untuk mengendalikan gelandangan dan pengemis, diperlukan dukungan seluruh komponen masyarakat  dan  organisasi  pemerintah,  khususnya  Dinas  Sosial  Kota  Palembang.  Untuk mengantisipasi masalah fakir miskin dan orang miskin, ada beberapa program dari Bakti Sosial Kota Palembang,  yaitu:  1)  Memperbaiki  tata  cara  pembangunan  representasi  Aset  Manusia  (SDM)  Dinas Sosial  dan  Pemakaman  Kota  Palembang.  2)  Memajukan  kesejahteraan  sosial  bagi  masyarakat  yang bermasalah  dengan  kesejahteraan  sosial (PMKS)  3)  Kelemahan pelatihan  dan  kemampuan interaktif seorang  Penyandang  Masalah  Bantuan  Pemerintah  Sosial  (PMKS)  sebagai  satu  tim  dengan  segenap pertukaran  dan  asosiasi  terkait  untuk  menumbuhkan  data  dan  kemampuan  4)  Memberikan  bantuan kepada individu dengan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berupa: Usaha Keuangan Bermanfaat, Tandan Dagang Bersama dan Korban Fiasco, Miskin dan Gelandangan (Gepeng) dan penyakit sosial lainnya.
Dengan  penugasan  dan  kapasitas  Sosial  Benefit  yang  paling  banyak,  diyakini  belum  ada program  yang  peneliti  lihat  dapat  secara  lugas  menjawab  persoalan  pengemis  dan  gelandangan. Ketiadaan inovasi pada program-program yang ada, maka saat ini program yang dilakukan oleh Dinas Sosial  Kota  Palembang  hanya  sebatas  mengamankan  orang-orang  yang  tidak  mampu  sesuai  dengan instruksi  atau  landasan  program  yang  telah  dijabarkan  melalui  Keputusan  Walikota  Palembang Nomor  572  Tahun  2017  yang  telah  dijelaskan  pada  paragraf  sebelumya.  Berbagai  masalah  yang melatar  belakangi  munculnya  gelandangan  dan  pengemis  merupakan  masalah  kesejahteraan  dan kesetaraan  sosial  yang  masih  sangat  mendasar  namun  belum  diselesaikan  dengan  baik  oleh  aparat pemerintahan  Kota  Palembang.  Selain  itu,  permasalahan  ini  merupakan  masalah  yang  sangat kompleks  sehingga  dalam  penanganannya  dibutuhkan  transparansi  antar  lembaga  terkait  dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis ini.
Masalah  ini  berpotensi  meningkat  menjadi  bencana,  mirip  dengan  pencairan  es,  yang  jika tidak segera ditangani akan menimbulkan permasalahan lainnya seperti tingginya tingkat kriminalitas, rendahnya  tingkat  masyarakat  yang  menempuh  pendidikan,  masalah  kesehatan  dan  lainnya.  Oleh sebab  itu  pemerintah  harus  bertindak  cepat  dan  tegas untuk  mencari  solusi  atau berisiko  merusakan tatanan  kehidupan  masyarakat  Kota.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  Teori  yang  dikemukakan oleh Samodra Wibawa, dkk dalam (Nugroho, 2004:186-187) yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting sebagai teori utama yang dipakai dalam mewawancarai pihak Dinas Sosial Kota Palembang. Kemudian  gelandangan  dan  pengemis  akan  dikategorikan  ke  dalam  dua  kategori  yaitu  kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut yang terdapat pada TNP2K 2020.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Palembang,  lokasi  ini  dipilih  karena  tepat  dengan  judul  penelitian.  Melalui  observasi  masalah  atas keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Data didapatkan melalui wawancara langsung dengan objek penelitian yang dituju diantaranya pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Sosial dan Satpol-pp selaku penyelenggara dari kebijakan dan pengemis atau pengamen yang telah merasakan ataupun belum merasakan upaya atau penanganan dari pemerintah Kota Palembang.
Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai tahapan pada buku (Sahir, 2021:47-48) yaitu:
a.) Reduksi data Pada tahapan ini peneliti akan merangkup informasi yang didapat yang berasal dari  hal-hal  yang  penting  untuk  dibahas  atau  diambil  kesimpulan.  Kegiatan  ini  biasanya dilakukan  peneliti  secara  berkelanjutan  pada  penelitian  dalam  menemukan  ide  pokok  dalam dokumentasi yang telah didapat.
b.) Penyajian  data  Sekelompok  informasi  yang  telah  tersusun  dan  memungkinkan  untuk melakukan  menarik  kesimpulan.  Data  ini  disajikan  dalam  bentuk  naratif,  sehingga  perlu penyederhaaan  tanpa  mengurangi  makna  yang  terkandung,  maka  peneliti  dapat mengkategorikannya kedalam beberapa kelompok sesuai pada pokok masalah penelitian.
c.) Kesimpulan atau verifikasi Tahap ini menyimpulkan hasil penyajian data sebelumnya. Tahap terakhir  dari  proses  analisa  data  penelitian,  dimana  dilakukan  dengan  mencocokkan  antara jawaban informan dengan relasi yang terkandung pada konsep dasar penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang  Pembinaan Anak  Jalanan,  Gelandangan  dan  Pengemis  dengan  tujuan  sebagai  bentuk  upaya  perwujudan kebutuhan dasar anak jalanan, gelandangan dan pengemis supaya mendapatkan kehidupan yang layak dan  mampu  mengembangkan  diri  demi  terlaksananya  fungsi  sosial.  Kemudian  sebagai  turunan  dari peraturan tersebut maka dibuatlah spesifikasi yaitu Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014  Tentang  Tata  Cara  Penjangkauan  dan  Pembinaan  Anak  Jalanan,  Gelandangan  dan  Pengemis. bahwa  kelompok  ini  benar-benar  untuk  mendapatkan  atau  menyelamatkan  individu  yang  menjadi objek  dari  strategi ini.  Dimana  gerakan ini  diselesaikan terhadap  target yang  dinamis  di  kota dan di publik tertentu menyerahkan yang mengganggu keamanan dan permintaan yang kemudian, pada saat itu,  akan  diserahkan  terus  melalui  pelatihan  dan  kemudian  dikembalikan  ke  masyarakat  kembali. Gelandangan yang menjadi salah satu objek eksplorasi ini adalah individu yang hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan yang sah untuk kenyamanan sehari-hari, misalnya, tidak memiliki tempat tinggal dan tugas yang hidup sebagai sementara di tempat terbuka dan di kota, kemudian, pada saat  itu  adalah  individu  yang  mendapatkan  bayaran  dengan  meminta  di  siang  bolong  di  kota.  Oleh karena itu, itulah salah satu indikator peneliti dalam menentukan narasumber penelitian.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  Teori  yang  dikemukakan  oleh  Samodra  Wibawa,  dkk dalam (Nugroho, 2004:186-187) yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting sebagai teori utama yang dipakai dalam mewawancarai pihak Dinas Sosial Kota Palembang. Kemudian gelandangan dan pengemis akan dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut yang terdapat pada TNP2K 2020.

## Gambar 1 : Tim penjangkauan melakukan tugas
Adapun  tahapan  Tim  Penjangkauan  ini  ialah  pendataan,  sebagaimana  tujuannya  untuk mengetahui  identitas  dari  objek  Tim  Penjangkauan  yang  kemudian  akan  dikelola  oleh  Dinas  Sosial lalu berdasarkan data yang didapat Tim Penjangkauan membuat pengajuan untuk menampung untuk sementara  waktu.  Dalam  merekomendasi  penempatan  inilah  Tim  Penjangkauan  menaruh  Anak Jalanan,  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Panti  Pemerintah  yang  tepat,  selanjutnya  di  dalam  panti pemerintah  inilah  56  akan  dilakukan  pendampingan  lanutan  dan  proses  asesmen  dalam  rangka memenuhi hak anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu terkait dengan kondisi, kebutuhan dan lembaga  pelayanan  yang  dirujuk.  Selanjutnya  melakukan  pelayanan  hak,  disini  Panti  Pemeritah bertugas  merujuk  Anak  Jalanan,  Gelandangan  dan  Pengemis  kepada  Dinas  Sosial  yang  kemudian pengembalian ini dilakukan setelah orang tua atau keluarga asal dinilai siap untuk menerima kembali mulai  dari  kondisi  mental,  kondisi  lingkungan,  dan  kondisi  ekonomi.  Kemudian  dalam  tahap  akhir yaitu  pengawasan,  dimana  Dinas  Sosial  mengawasi  penerapan  prinsip  perlindungan,  standar pelayanan,  standar  pengasuhan  di  panti  oleh  orang  tua  atau  keluarga  asal  secara  berkala.  Jika ditemukan adanya pelanggaran maka Dinas Sosial berhak menarik dan mengalihkan penempatan dan menjatuhkan sanksi administratif.

## Kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Palembang
Penelitian  kepada  pihak  Dinas  Sosial  Kota  Palembang  maka  pada  indikator  Eksplanasi  ini mendapatkan hasil  jika  kebijakan ini  dapat disimpulkan  belum  baik  dalam pelaksanaannya. Hal  itu dapat  dilihat  dari  tidak  tercukupinya  sarana  dan  prasana  tim  penjangkauan  seperti  kendaraan  mobil hingga  personil  yang  dapat  turun  kelapangan  yang  telah  disebutkan  dalam  jawaban  narasumber.
Kemudian  setelah  melalui  serangkaian  pemberian  nasihat  dan  masukan  setelah  dilakukannya penangkapan, pengemis dan gelandangan kembali lagi melakukan aktivitasnya seperti biasa. Hal ini yang  mengindikasikan  bahwa  belum  adanya  efek  jera  atau  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya kembali  yang  ditumbulkan  dari  tim  penjangkauan  dan  malah  pengemis  dan  gelandangan  semakin banyak  beredar  di  Kota  Palembang.  Dari  Bebarapa  Narasumber  Yang  Saya  Wawancara  pada  dinas Sosial Menghasilkan kesimpulan bahwa beberapa poin yang telah peneliti dapatkan pada pertanyaan kedua ini, maka dapat disimpulkan belum baik. Ditambah Dinas Sosial kembali menekankan bahwa harus  adanya  kerjasama  yang  baik  dengan  masyarakat  untuk  tidak  memberikan  pengemis  dan gelandangan uang ketika bertemu.

## Regulasi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Palembang
Dinas  Sosial  Kota  Palembang  maka  dapat  peneliti  simpulkan  pada  indikator  kedua  yakni kepatuhan,  dimana  kepatuhan  disini  bagaimana  implementor  telah  mematuhi  standar  pelaksanaan yang  telah  ditetapkan  pemerintah  selain  itu  bagaimana  sasaran  kebijakan  merespons  tindakan  yang dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan  itu  sendiri.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  pernyataan  bahwa  Tim Penjangkauan  telah  dibina  untuk  melakukan  tugasnya  sesuai  standar  operasional  yang  ada  di  dalam Peraturan  Walikota  Palembang  serta  beberapa  pernyataan  dari  sasaran  kebijakan  yang  kooperatif dalam  mengikuti  arahan  yang  diberikan  oleh  Tim  Penjangkauan  pada  saat  penerapan  kebijakan berlangsung, walaupun ada beberapa yang melawan karena tidak mengetahui atau takut akan barang- barang  bawaannya  disita  petugas,  setelah  dilakukan  pendekatan  oleh  Tim  Penjangkauan  atau pendekatan  yang  lebih  humanis  seperti  yang  diutarakan  oleh  pihak  Dinas  Sosial  Kota  Palembang, akhirnya sasaran kebijakan bersedia untuk mengikuti arahan petugas di lapangan.

## Gambar 2 : Tim penjangkauan sedang diberikan arahan
Dari Bebarapa Narasumber Yang Saya Wawancara di dinas Sosial Menghasilkan kesimpulan bahwa sasaran kebijakan serta hasil observasi yang dilakukan penelitian selama satu bulan melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan ketiga implementor dari  Dinas  Sosial.  Adanya  temuan  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  tim  penjangkauan  pada pengemis  dan  gelandangan  yang  tidak  ingin  ditangkap  dan  dibina  oleh  tim  penjangkauan.  Mereka mengalami tindakan kekerasan berupa pukulan dan bentakan.

## Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penjaringan Pengemis
Dinas Sosial dan juga melalui hasil observasi peneliti, maka dapat diambil kesimpulan pada indikator  ini  kebijakan  dapat  dinilai  belum  baik  walaupun  dengan  pernyataan  implementor  bahwa Petugas Tim Penjangkauan sudah menaati Standar Operasional Pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Tim Penjangkauan dalam memilih target penerapan kebijakan, akan tetapi melalui hasil observasi peneliti sendiri bahwa ada kekurangan pada tingkat kedisiplinan dan integritas karena petugas  yang  lalai  dan  tidak  menaati  kewajiban  dengan  hanya  mengunjungi  beberapa  titik  saja  dari keseluruhan  titik  yang  telah  ditetapkan  dan  tidak  memakai  seragam  pada  saat  penerapan  kebijakan berlangsung,    dikarenakan  kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan  pada  saat  Tim  Penjangkauan bertugas,  sehingga  mereka  kurang  patuh  atau  taat  dalam  melakukan  tugasnya.  Dari  Bebarapa Narasumber Yang Saya Wawancara di dinas Sosial Menghasilkan kesimpulan bahwa Memang benar berdasarkan  informasi  yang  telah  diberikan  oleh  pihak  Dinas  Sosial  Kota  Palembang,  bahwa  Tim
Penjangkauan  dapat  dengan  mudah  menentukan  target  yang  akan  dijangkau.  Akan  tetapi,  peneliti yang  telah  satu  bulan  melakukan  observasi  praktek  kerja  lapangan  di  Kantor  Dinas  Sosial  ketika mengikuti Tim tersebut kelapangan, peneliti menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Tim Penjangkauan.

## Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penjangkauan
Kebijakan  ini  dapat  dikatakan  belum  baik.  Karena  peneliti  mendapat  jawaban  dari  aparatur Dinas  Sosial  Kota  Palembang  yang  menyebutkan  pertumbuhan  jumlah  gelandangan  dan  pengemis yang  masih  tidak  stabil  dan  relatif  bertambah,  walaupun  aparatur  mereka  telah  menindak  tegas gelandangan  dan  pengemis.    Lalu  berdasarkan  jawaban  sasaran  kebijakan  yang  memberikan pernyataan  bahwa  kebijakan  ini  belum  belum  membawa  pengaruh  baik  ke  dalam  kehidupan  sosial bermasyarakat dan meningkatkan kualitas perekonomian mereka, alih-alih pengemis dan gelandangan takut  untuk  kembali  turun  ke  jalan,  mereka  malah  memanfaatkan  momentum  dimana  ketiadaan petugas untuk kembali beroperasi. Hal ini yang membuktikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan efek  jera  sama  sekali,  belum  tersampaikannya  nasihat  oleh  Dinas  Sosial  dengan  baik  ketika melakukan pembinaan kepada mereka yang tertangkap dan juga pemusnahan barang-barang pengemis atau  gelandangan  oleh  Satpol-PP  yang  belum  bisa  menjadi  alternatif  kebijakan  yang  cocok  untuk mengurangi  tingkat  pengemis  dan  gelandangan  di  Kota  Palembang.  .  Dari  Bebarapa  Narasumber Yang Saya Wawancara di dinas Sosial Menghasilkan kesimpulan bahwa sasaran kebijakan mengenai tanggapan mereka dengan adanya Tim Penjangkauan ini,mayoritas  mereka sepakat bahwa kebijakan ini belum membawa  pengaruh  yang  baik  bagi  Kota  Palembang,  Salah satu  dari mereka menuturkan jika  kebijakan  ini  bertujuan  untuk  mensejahterakan  pengemis  dan  gelandangan  seharusnya  mereka setelah dilakukan penjangkauan tidak lagi kembali mengemis dan menggelandang lagi. Ada juga yang memberikan pernyataan jika penjangkauan ini sebenarnya bagus, tetapi jika mereka hanya ditangkap kemudian  hanya  diberikan  nasihat  saja,  setelah  itu  dikembalikan  ke  masyarakat.  Maka  tersebut merupakan hal yang sia-sia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti yang  berjudul  Evaluasi  Kebijakan Pemerintah  Kota  Palembang  dalam  Penanganan  Gelandangan  dan  Pengemis  (Studi  Kasus  di  Kota Palembang) dengan menggunakan Dari kesimpulan yang peneliti ambil melalui 4 indikator evaluasi kebijakan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  penanganan  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota Palembang  melalui  Peraturan  Walikota  Palembang  Nomor  17  Tahun  2014,  yaitu  oleh  Tim Penjangkauan  Dinas  Sosial  Kota  Palembang  dapat  dikatakan  belum  berhasil.  Ada  beberapa  kendala dalam  proses  pelaksanaannya  mulai  dari  kurangnya  Fasilitas  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Sosial walaupun  dikatakan  oleh  pihak  Dinas  Sosial  anggaran  telah  tercukupi,  kurangnya  sumberdaya manusia  sebagai  Tim  Penjangkauan,  SDM  yang  belum  memiliki  integritas  yang  kokoh,  sehiingga tidak  disiplin dalam melakukan  penjangkauan,  masih  maraknya pengemis  dan  gelandangan  di  sudut Kota Palembang. Meskipun Dinas Sosial Kota Palembang sudah menaati Standar Operasional dalam penangkapan  dan  pemilihan  sasaran  kebijakan,  serta  perilaku  petugas  sudah  baik  dalam  melakukan penjangkauan  kepada  pengemis  dan  gelandangan.  Tidak  terjadinya  tahap  pembinaan  lanjutan  oleh Dinas Sosial di dalam panti dan hanya sekedar memberikan nasihat saja yang membuat pengemis dan gelandangan kembali ke jalan dan mengulangi hal yang sama ketika tidak ada petugas yang berjaga serta  sanksi  pemusnahan  barang-barang  pengemis  dan  gelandangan  yang  peneliti  rasa  kurang  tepat dalam  memberikan  sanksi  administratif  yang  berakibat  rendahnya  efek  jera  bagi  sasaran  kebijakan. Maka  peneliti  dapat  memberikan  saran  kepada  Dinas  Sosial  Kota  Palembang  dalam  meningkatkan efisiensi dan keefektifitasan dari kebijakan penjangkauan ini diantaranya, Karena kurangnya fasilitas yang  dimiliki  oleh  Dinas  Sosial  berupa  rumah  singgah  atau  panti  untuk  membina  gelandangan  dan pengemis  yang  mengakibatkan  Dinas  Sosial  hanya  memberikan  nasihat  saja.  Maka  dari  itu  Dinas Sosial  melalui  Pemerintah  Kota  Palembang  dapat  mengajukan  penambahan  anggaran  agar  dapat segera  disiapkan  panti  untuk  membina  gelandangan  dan  pengemis  atau  jika  dirasa  anggaran  sudah cukup  oleh  pemerintah  Kota  Palembang  sehingga  tidak  diperkenankan  adanya  penambahan,  Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan panti-panti yang ada di Kota Palembang sebagai mitra Pemerintah Kota  Palembang  dalam  mengatasi  fenomena  gelandagan  dan  pengemis  tersebut  atau  juga
memberdayakan mereka melalui BLK (Balai Latihan Kerja) yang tentunya dimiliki oleh Pemerintah Kota Palembang.

## REFERENSI
Abubakar, Rifa’i. 2021. “Pengantar Metodologi Penelitian”. Yogyakarta: Penerbit SUKA-Press UIN
Sunan Kalijaga.
Adji,  A.,  Hidayat,  T.,  Tuhiman,  H.,  Kurniawati,  S.,  &  Maulana,  A.  (2020).  Pengukuran  Garis Kemiskinan  di  Indonesia:  Tinjauan  Teoritis  dan  Usulan  Perbaikan.  Jakarta:  Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Arfah,  N.  (2021).  PENGARUH  TRANSFER  FISKAL  DAN  DANA  DESA  TERHADAP KETIMPANGAN  PENDAPATAN  DI  INDONESIA  (Doctoral  dissertation,  UNIVERSITAS HASANUDDIN).
Astuti,  Veronica  Sri.  E.  Yudianto,  &  Apriliansah,  F.  (2023).  Peran  Dinas  Sosial  PPPA  Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(1).
Badan  Pusat  Statistik  Nasional.  2019.  Jumlah  Penduduk  Miskin  di  Kota  Palembang  2015-2019 (Diakses 20 Maret 2023)
Badan  Pusat  Statistik  Nasional.  2020.  Jumlah  Penduduk  Hasil  Proyeksi  Menurut  Provinsi  dan  Jenis Kelamin.  (Diakses  20  Maret  2023)  https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah- penduduk-hasil-proyeksi  menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html
Bhebhe, Philip 2013. Zimbabwe: Integration, Reconciliation and Rehabilitation
Chairika Nasution, Husni Thamrin. 2016. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Gelandangan  Dan  Pengemis  Di  Kota  Medan.  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Diakses 28 Juli 2023)
https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan201301 30135844.pdf Indeks  Gini  (Ukuran  Bank  Dunia)  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir.  Diakses  pada  01  April  2023. https://okikab.bps.go.id/indicator/23/253/1/indeks-gini-ukuran-bank  dunia-kabupaten-ogan- komering-ilir.html
Keputusan  Walikota  Palembang  Nomor  572  Tahun  2017  Tentang  Pembentukan  Tim  Terpadu Penjangkauan,  Pembinaan,  Dan  Pemberdayaan  Anak Jalanan,  Gelandangan,  Pengemis,  Orang Gila Dan Pegamen
Makmur, T., Safrida, S., & Jayanthi, K. (2011). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat  Desa  di  Kecamatan  Peukan  Bada  Kabupaten  Aceh  Besar.  Jurnal  Agrisep,  12(1), 66-75
Nurfahmi,  T.,  &  Lituhayu,  D.  (2017).  Evaluasi  Program  Gerdu  Kempling  Bidang  Ekonomi  Di Kecamatan  Pedurungan  Kota  Semarang.  Journal  of  Public  Policy  and  Management  Review, 6(3), 12-26.
Nusanto,  B.  (2017).  Program  Penanganan  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Kabupaten  Jember (Handling Programs Of Homeless And Beggar) In Jember District. POLITICO, 17(2).
Peraturan daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tata Terbuka Pasal 29
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Tata Kemasyarakatan Pasal 9 & 8 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis
Rahim, Arhjayati. Ira, Suryani Mustapa. 2013. Juridical Analysis of Handling Homelessness and Beggar. Faculty of Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Rahman,  P.  A.,  Firman,  F.,  &  Rusdinal,  R.  (2019).  Kemiskinan  Dalam  Perspektif  Ilmu  Sosiologi.
Jurnal Pendidikan Tambusai, 3(3), 1542-1548.
Sahir, Syafrida Hafni. 2021. “Metodologi Penelitian”. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia. Sawir, Muhammad. 2021. “Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik.
Yogyakarta: Peneribit Deepublish
Selayang Pandang Kota Palembang (Diakses pada 08 Juli 2023) https://palembang.go.id/
Setiawan, H. H. (2019). Merumuskan indeks kesejahteraan sosial (IKS) di Indonesia. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 5(3). Setiyono, Budi. 2018. Model & Desain Negara Kesejahteraan. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia Suharto, Edi. 2017. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama. Sukmawati,  Cut  &  Bambang,  Heru  Prasatyo.  2021.  Social  Service  Policy  in  Handling  Beggars  in Lhokseumawe  City.  Malikussaleh  Social  &  Political  Reviews,  Faculty  Science  Social  and Science Politics, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Indonesia.
Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Undang Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Orang-Orang Terlantar
Vivi, Anggraini Subu, Ida Hayu Dwimawantidan Tri Yuniningsih. 2021. Analisis Kebijakan Program Rehabilitasi  Sosial  Penanganan  Gelandangan  Pengemis  pada  Dinas  Sosial  Kota Serang:  Studi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Jurnal Sains Sosio Humaniora, Semarang: Universitas Diponegoro.
Wibawa,  Samodra,  Yuyun  Purbokusumo,  &  Agus  Pramusinto.  (1994).  Evaluasi  Kebijaka  Publik. Jakarta: Raja Grafindo.
Witono, T. (2020). Pembangunan Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Pekerjaan Sosial. Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, 16(1), 57-72. 85 www.DinsosProvSumsel.go.id (diakses 10 Maret 2023) Penjangkauan Pengemis dan Gelandangan di Kota Palembang