e-ISSN : 2621-4105

## Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional

## Taruna Prakarsa, Rina Syahriyani Shahrullah, Triana Dewi Seroja
Magister Hukum Universitas International Batam,  Batam, Indonesia tarunaprakarsa21@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  tugas  serta  peranan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota  Tanjungpinang  ialah  mengukur seberapa  besar  potensi  zakat  yang  ada,  serta  merealisasikan  potensi  tersebut  kepada  masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.  Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  efektivitas  pengelolaan  zakat  pada  Baznas  Kota Tanjungpinang, kemudian apa yang menjadi kendala terkait pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang,  serta  bagaimana  upaya  yang  harus  dilakukan  terkait  kendala  dalam  pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian  yang  berdasar  pada  fakta  lapangan.  Kebaruan  dalam  penelitian  ini  terletak  pada  objek penelitian, teori-teori yang digunakan, serta kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang kurang efektif, yang diakibatkan dengan beberapa  hambatansalah  satunya  terkait  sinkronisasi  hukum  yang  ditemukan  menggunakan  teori Efektivitas Hukum, serta diberikan solusi atas berupa tambahan materi muatan terhadap peraturan tambahan tersebut menggunakan teori Maqashid Syariah . Kata kunci: Amil; Efektivitas; Zakat

## Abstract
One of the tasks and roles of the Tanjungpinang City National Amil Zakat Agency is to measure how  much  zakat  potential  there  is  and  to  realize  this  potential  in  the  community  to  alleviate poverty  and  advance  community  welfare.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the effectiveness of zakat management at Baznas Tanjungpinang City,  and then what the obstacles to zakat  management  at  Baznas  Tanjungpinang  City,  as  well  as  solutions  related  to  obstacles  to zakat  management  at  Baznas  Tanjungpinang  City.  This  research  uses  socio-legal  as  research methodology, namely research based on field facts. The novelty of this research lies in the object of  the  research,  the  theories  used,  and  the  contribution  of the  research.  The  results  of  this  study state that the management of zakat at Baznas Tanjungpinang City has not been effective because of several obstacles, one of which is related to legal synchronization found after using the theory of Legal Effectiveness in the analysis, and a solution is given in the form of additional material for the additional regulations using the Maqashid Sharia theory.
Keywords: Amil; Effectiveness; Zakat; Baznas
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Dalam konteks negara Indonesia, ketentuan serta syarat terkait zakat sendiri telah tertuang pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  selanjutnya  disebut  Undang-Undang Pengelolaan  Zakat.  Adanya  presensi  zakat  tentu  sangat  berdampak  pada  zona hukum di Indonesia, hal ini juga menandakan sinyal dimulainya suatu masa baru yakni mengenai pemberdayaan pranata keagamaan demi kesejahteraan sosial serta menerapkan  firman  Allah  Subhanahu  Wa  ta’ala  yakni “dan  dirikanlah  shalat, tunaikanlah  zakat  dan  ruku'lah  beserta  orang-orang  yang  ruku” . 1 Adanya perlindungan serta jaminan dalam mengaplikasikan perintah agama yang di imani oleh masing-masing individu telah diatur dengan adanya konstitusi Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Pengelolaan  Zakat.  Hal  ini  tentunya  menjadi  sebuah  resolusi  dalam  kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Jika merujuk kepada Pasal 1 Ayat (7) Undang- Undang  Pengelolaan  Zakat,  disebutkan  bahwa  Badan  Amil  Zakat  Nasional  yang selanjutnya  disebut  Baznas,  adalah  sebuah  lembaga  yang  menyelenggarakan pengelolaan  zakat  dengan  ruang  lingkup  skala  nasional.  Baznas  merupakan lembaga  non  struktural  yang  dibentuk  oleh  pemerintah. 2 Urgensi  pada  penelitian ini  yakni  melihat  ada  kesenjangan  antara  ini das  sollen yakni  kondisi  yang diharapkan dan das sein yakni keadaan yang sebenarnya terjadi.
Hasil survei yang dilakukan oleh Baznas terkait jumlah Zakat Infak Sedekah (ZIS)  pada  tahun  2019-2020  menyimpulkan  bahwa  data  para muzzaki yang enggan  menunaikan  zakat  melalui  lembaga  resmi  yakni  Organisasi  Pengelolaan Zakat  (OPZ)  tercatat  yakni  sebesar  Rp.  61,25  triliun,  yang  diketahui  bahwa akumulasi dana ZIS pertahun 2019 melalui lembaga atau OPZ yang telah terdaftar secara  resmi  mencapai  Rp.  10  triliun  atau  5,2  persen  dari  kapasitas  zakat  yang seharusnya.  Sedangkan  hasil  survei  terkait  penghimpunan  ZIS  yang  tidak  resmi tahun  2020  lebih  besar  dibandingkan  tahun  2019,  hal  ini  juga  diikuti  dengan kapasitas penghimpunan ZIS yang didominasi dari segi daerah, yakni Jawa (55,67 persen), daerah Sumatera (22,10 persen), serta daerah Kalimantan (9,34 persen). 3 Kepualaun  Riau  sebagai  salah  satu  provinsi  di  wilayah  Sumatera  juga  turut berperan dalam menggali serta menghimpun potensi zakat yang ada. Berdasarkan IPPZ  serta  temuan  eksplorasi  Pusat  Kajian  Strategis  (Puskas)  Baznas  RI  Tahun 2019  menyimpulkan  bahwa  jika  di  lihat  dari  kapasitas  yang  semestinya  maka pengumpulan  zakat  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  mencapai  Rp.3  triliun  angka  ini sebanding  dengan  1,82  dari  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  tahun
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Karim Dan Terjemahannya (Departemen Agama RI, 2010), Surah Al-Baqarah ayat 43.
2 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,”. Pasal 5 Ayat (3).
3 Humas  Baznas,  “BAZNAS :  Zakat  Masyarakat  Yang  Tak  Tercatat  Rp  61,25  Triliun,” https://Baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Trili un/680, 23 Desember 2020,
https://Baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Trili un/680.
e-ISSN : 2621-4105
2017. 4 Pergerakan  zakat  di  Kota  Tanjungpinang  sudah  pernah  terealisasikan dengan  adanya  Zakat  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Pemerintah  Kota Tanjungpinang.  Namun  untuk  Kota  Tanjungpinang,  jika  pembayaran  zakat dimaksimalkan  maka  pendapatan  zakat  berpotensi  mencapai  10  Milliar  Rupiah. Hal  ini  didukung  dengan  data  tahun  2016  yang  mana  dana  zakat  yang  berhasil dikumpulkan  sekitar  Rp.700 Juta kendati demikian, angka tersebut masih berada pada kisaran 3% dari total potensi zakat. 5 Hal ini menandakan bahwa kurangnya pemanfaatan zakat  dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian  ini  berangkat  dari  beberapa  penelitian  terdahulu  salah  satunya yakni  riset  yang  digarap  oleh  Riyadi  (2019)  menelaah  efisiensi  Undang-undang Nomor  23  tahun  2011  mengenai  pengelolaan  dan  pemberdayaan  zakat  demi memberantas  kemiskinan. 6 Penelitian  ini  telah  menelaah  pemberdayaan  zakat melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011dengan  melihat  efisiensi dimasyarakat  serta  menjabarkan  hambatan  yang  dihadapi  dalam  pemberdayaan zakat dan memberikan solusi terkait hambatan tersebut. Namun, dalam mengukur efisiensi pemberdayaan zakat tersebut tidak dibarengi dengan pendataan lapangan yang  menjadi  sebuah  aspek  atau  data  utama  dalam  penelitian  hal  ini  tentunya kurang memberikan gambaran secara nyata.
Selanjutnya riset  yang dilakukan oleh Nurjannah  (2017) mengkaji lembaga amil  zakat  sebagai  sebuah  institusi  yang  berkedudukan  dalam  mengintensifkan penyaluran  zakat  terkait  ketidakmampuan  institusi  yang  bersangkutan  dalam menunjang  pemerintah  terkait  tindak  lanjut  mengentaskan  kemiskinan. 7 Riset  ini telah  menjabarkan  penyaluran  zakat  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Amil  Zakat Masjid Agung Jawa Tengah serta melihat kendala dan memberikan solusi terkait kendala,  namun  kendala  dan  solusi  yang  ada  dirasa  belum  menjawab  atas permasalahan yang ada, karena tidak melirik dari segi sarana dan prasarana serta melihat dari segi prespektif masyarakat itu sendiri.
Sedangkan  kajian  Aziz  (2018),  menelaah  mengenai  bagaimana  semestinya pemanfaatan  zakat  yang  tepat  dalam  mengentaskan  kemiskinan  serta  mengkaji bagaimana  pola  pemanfaatan  zakat  pada  Baznas  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam menanggulangi kemiskinan. 8 Kajian ini telah menelaah pendayagunaan zakat oleh
4 Renhard Patrecia Sibagariang, “Gubernur Kepri Ansar Ahmad Lantik Ketua Baznas Kepri, Potensi Zakat  Kepri  Capai  Rp  3  Triliun  -  Tribunbatam.id,”  https://batam.tribunnews.com,  4  Agustus  2021, https://batam.tribunnews.com/2021/08/04/gubernur-kepri-ansar-ahmad-lantik-ketua-Baznas-kepri-potensi- zakat-kepri-capai-rp-3-triliun.
5 Sijoritoday.com, “10 Miliar Potensi Zakat di Kota Tanjungpinang,” Sijori Today (blog), August 29, 2017, https://sijoritoday.com/2017/08/29/10-miliar-potensi-zakat-di-kota-tanjungpinang/.
6 Sugeng  Riyadi,  “Efektifitas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan,” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (May 20, 2019): 121–37, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262.
7 Nurjanah  Nurjanah,  “Implementasi  Pemberdayaan  Zakat  Di  Masjid  Agung  Jawa  Tengah  Dalam Kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” Jurnal USM Law Review 1, no. 2 (November 21, 2017): 190–201, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2252.
8 Abdul  Aziz,  “Pendayagunaan  Zakat  Sebagai  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan  (Studi  Di  Baznas Provinsi  Jawa  Tengah),” Jurnal  Ius  Constituendum 1,  no.  2  (November  9,  2018):  84–105, https://doi.org/10.26623/jic.v1i2.552.
e-ISSN : 2621-4105
Baznas Provinsi Jawab Tengah secara menyeluruh serta menjabarkan kendala dan memberikan  solusi  atas  kendala,  namun  kajian  tersebut  kurang  mengaplikasikan teori yang ada, sejatinya penjabaran kendala dan solusi diberikan atas hasil analisa melalui pisau analisa yang ada yakni melalui penerapan teori.
Dari hasil riset ataupun kajian terdahulu ada beberapa point perbedaan yakni terkait  objek  penelitian,  kemudian  sumber  data  atau  bahan  hukum  baik  primer maupun  sekunder,  penelitian  ini  menggunakan  data  masyarakat  yang  dapat memberikan  gambaran  tentang  apa  yang  terjadi  dilapangan  yakni  sebagai  fakta nyata,  kemudian  pengaplikasian  teori-teori  yang  dalam  menjawab  tujuan penelitian  serta  memberikan  analisa  atas  gap  yang  ada.  Serta  kontribusi  kepada stakeholder yakni  Baznas,  serta  mustahik  dan muzzaki Kota  Tanjungpinang. Penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan dalam lingkup penelitian. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengkaji  beberapa  hal  yakni,  menganalisis  efektivitas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  pada  Baznas Kota  Tanjungpinang,  kemudian  menganalisis  kendala  yang  dihadapi  dalam pengelolaan  zakat  pada  Baznas  Kota  Tanjungpinang,  serta  memberikan  solusi terhadap kendala pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  yuridis  empiris  karena data  yang  akan  diambil  serta  diteliti  ialah  data  yang  didapat  secara  fakta  yang menjadi  sebuah  data  utama  atau  primer.  Penelitian  hukum  yuridis  empiris  atau sosiologis  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis terhadap  persoalan  yang  muncul  atau  fakta  secara  materil,  yang  mana  fakta tersebut  berupa  orang,  tempat,  waktu,  dan  hal-hal  terkait  lainnya.  Penelitian  ini dimulai  dengan  melihat  serta  membahas  kenyataan  di  lapangan. 9 Data  yang diaplikasikan di dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan sekunder. Data primer  pada  penelitian  ini  diperoleh  melalui  Baznas  Kota  Tanjungpinang, sementara data sekunder  terdiri atas bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  beserta  turunannya.  Bahan hukum sekunder yakni berupa jurnal, buku, laporan hasil riset, serta karya ilmiah lainnya  yang  masih  relevan  dengan  dengan  riset  ini.  Teknik  pengumpulan  data pada penelitian ini terdiri atas wawancara dengan tekni purposive sampling yakni pada  pihak  Baznas  Kota  Tanjungpinang  dan  teknik random  sampling kepada mustahik dan muzzaki Kota  Tanjungpinang,  observasi  yang  dilakukan  di  Baznas Kota Tanjungpinang, serta studi dokumen terkait. Penelitian menggunakan teknik analisa  data  secara  yuridis  kualitatif  melalui  pendekatan  perundang-undangan ( statue approach ) serta pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Penelitian ini  menerapkan  teori  efektivitas  hukum  oleh  Soerjono  Soekanto  dan  teori Maqashid syari’ah.
9 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): Hal. 27., https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
e-ISSN : 2621-4105

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Efektivitas  Pengelolaan  Zakat  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota Tanjungpinang
Pengelolaan  zakat  pada  Baznas  Kota  Tanjungpinang  dapat  disimpulkan belum  efektif  hal  ini  bertolak  pada  teori  Efektivitas  Hukum  Soerjono  Soekanto yang  mengukur  efektifitas  suatu  hukum  berdasarkan  lima  faktor  yakni  faktor hukum  itu  sendiri,  faktor  penegakan  hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas,  faktor masyarakat,  dan  faktor  kebudayaan. 10 Di  samping  beberapa  faktor  yang  telah disebutkan  sebagai  langkah  awal,  ada  baiknya  jika  melirik  data  terkait penghimpunan  zakat  yang  telah  dilakukan  oleh  Baznas  Kota  Tanjungpinang,  hal ini  juga  dapat  menjadi  suatu  rujukan  dalam  melihat  seberapa  efektif  tata  kelola zakat  pada  Baznas  Kota  Tanjungpinang.  Data  mengenai  penghimpunan  yang dilakukan  oleh  Baznas  Kota  Tanjungpinang  pada  tahun  2020  menunjukkan peningkatan  pada  bulan  Januari  hingga  April  yang  mana  pada  bulan  Januari jumlah  zakat,  infaq,  dan  sadaqah  (ZIS)  berjumlah  Rp.  338.413.911,  bulan Februari  bejumlah  Rp.  468.717.207,  dilanjutkan  dengan  bulan  Maret  berjumlah Rp.  488.717.207,  dan  bulan  April  berjumlah  Rp.  537.947.803.  Dengan  total keseluruhan  yakni  Rp.  1,833,218,988.  Selanjutnya  pada  bulan  Mei  hingga Agustus  tahun  2020,  pada  bulan  Mei  jumlah  ZIS  yang  terkumpul  berjumlah Rp.615.651.853, kemudian bulan Juni berjumlah Rp. 487.045.045, serta bulan Juli yang  berjumlah  Rp.  467.935.351,  dan  diakhiri  dengan  bulan  Agustus  yang berjumlah  Rp.  448.531.190.  dengan  demikian  total  keseluruhan  yaitu  Rp. 2,019,163,439. 11 Maka dapat disimpulkan pada awal tahun 2020 yakni pada bulan Januari  hingga  April  penghimpunan  ZIS  mengalami  kenaikan  sedangkan  pada bulan  Mei  hingga  Agustus  penghimpunan  ZIS  mengalami  penurunan  secara perlahan,  tentunya  penurunan  tersebut  dapat  menjadi  sebuah  tolak  ukur  terkait efektif atau tidaknya pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang.
Faktor  hukum  itu  sendiri  sejatinya  berkaca  pada  peraturan  yang  telah  ada, hakikat  dari  pada  sebuah  peraturan  tentu  bertujuan  memberikan  sebuah  solusi terkait  keresahan  yang  terjadi.  tentunya  peraturan  tersebut  harus  memiliki beberapa  aspek  dalam  menggapai  hal  demikian  yakni,  peraturan  tersebut  sudah sistematis, cukup sinkron secara hierarki, serta tidak adanya kesenjangan baik dari kualitatif  maupun  kuantitatif.  serta  regulasi  ataupun  peraturan  yang  telah  dibuat sudah  sesuai  dengan  kualifikasi  yuridis  yang  telah  ada. 12 Baznas  Kota Tanjungpinang  yakni  selaku  lembaga  yang  berperan  dalam  mengumpulkan, mendistribusikan,  serta  memberdayakan  zakat.  Baznas  memiliki  peran  dalam
10 Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat,” Jurnal Hukum & Pembangunan 17, no. 1 (June 14, 2017): Hal. 4. 11 Baznas  Kota  Tanjungpinang,  “Laporan  Pengelolaan  Zakat  Kota  Tanjungpinang  Periode  Januari  - April 2020  Dan Mei - Agstus  2020 Baznas Kota Tanjungpinang” (Kota Tanjungpinang: Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang, September 27, 2020).
12 Harris  Yonatan  Parmahan  Sibuea,  “Penegakan  Hukum  Pengaturan  Minuman  Beralkohol  (Law Enforcement Regulation Of Alcoholic Beverages),” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7, no. 1 (December 27, 2017): Hal. 130-131., https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926.
e-ISSN : 2621-4105
meningkatkan  kesadaran  masyarakat  selaku  umat,  dalam  menunaikan  zakat terutama  kepada  lembaga  pengelolaan  zakat  yang  resmi,  kemudian  memajukan mobilisasi  serta  pemberdayaan  zakat  yang  sesuai  dengan  tatanan  dan  asas-asas syariah  serta  didukung  dengan  amil  yakni  selaku  pengelola  yang  amanah, kredibel,  dan  profesional.  Baznas  Kota  Tanjungpinang  memiliki  beberapa program  yakni  Tanjungpinang  Taqwa,  Tanjungpinang  Sehat,  Tanjungpinang Cerdas,  Tanjungpinang  Peduli,  dan  Tanjungpinang  Makmur.  Berdasarkan wawancara  yang  dilangsungkan  kepada  Ahmad  Khusairi  selaku  Ketua  Baznas Kota  Tanjungpinang  mengatakan  bahwa  peraturan  ataupun  regulasi  terkait pengelolaan zakat yang ada saat ini belum sepenuhnya mengatur tata kelola zakat, hal  demikian  berdasarkan  mekanisme  pengelolaan  zakat  yang  belum  memiliki acuan  yang  sama  serta  seragam  baik  dalam  tata  cara  pengelolaan  maupun pengolahan  data-data  terkait  Baznas. 13 Penelitian  ini  menemukan  bahwa peraturan-peraturan  terkait  pengelolaan  zakat  dibarengi  dengan  beberapa peraturan.  Terkait  pengelolaan  zakat  terdapat  delapan  peraturan  yang  terdiri  atas UU Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Keputusan Menteri  Agama,  dan  Keputusan  Ketua  Baznas.  Namun  Baznas  Kota Tanjungpinang sendiri berdiri berdasarkan amanat UU Pengelolaan Zakat melalui Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  12  Tahun  2017  mengenai Pengelolaan  Zakat,  Infak  dan  Sedekah.  Peraturan  ini  disetujui  bersama  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Tanjungpinang  dan  Walikota Tanjungpinang.  Jika  di  lihat  secara  umum  maka  peraturan  yang  ada  terkait pengelolaan  zakat  sudah  cukup  memumpuni.  Penjelasan  Ahmad  Khusairi  terkait peraturan tersebut secara khusus mengatakan bahwa peraturan terkait punishment yakni  hukuman  serta reward hanya  secara  umum  yang  mana  hal  ini  sangat berdampak pada kinerja pengelolaan zakat.
Adapun  terkait  pengenaan  sanksi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi  Administratif  Dalam  Pengelolaan  Zakat.  Pada  pasal  4  ayat  (2)  sanksi administratif  yang  dimaksud  yakni  adanya  tuntutan  secara  tertulis,  pengisolasian sementara dari kegiatan tata kelola zakat, serta penarikan izin operasional. Hal ini berlaku bagi Baznas, UPZ, serta LAZ. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 12 Tahun 2017 pada pasal 63 dan pasal 64 lebih menekankan sanksi  yang  bersifat  adminstratif  sama  halnya  dengan  Peraturan  Menteri  Agama Republik Indonesia. Belum adanya peraturan atau regulasi terkait pembagian dana dalam bentuk alokasi dengan tujuan kemajuan Baznas, hal demikian bukan hanya menjadi  keresahan  Baznas  Kota  Tanjungpinang  saja  namun,  menjadi permasalahan  pada  Baznas  pusat.  Kemudian  pedoman  terkait  pendataan,  proses pendataan  serta  keseragaman  pendataan  tidak  diatur  secara  mendetail  dalam merekap  data-data  yang  diperlukan  serta  tidak  adanya  acuan  dalam  menentukan
13 Ahmad  Khusairi,  Wawancara  kepada  Ketua  Baznas  kota  Tanjungpinang,  Wawancara  pribadi, Agustus 2022,   Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang.
e-ISSN : 2621-4105
seberapa jauh dampak positif pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan kepada  para mustahik zakat.  Ahmad  Khusairi  juga  mengatakan  bahwa    Baznas Kota Tanjungpinang dan Baznas provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki sinergi atau  keterkaitan  satu  sama  lain  baik  dari  segi  kontrol  dan  pengawasan  karena peraturan yang ada hanya bersifat kerjasama diluar Baznas serta bentuk peraturan tidak  menyatakan  secara  langsung  mengenai  lingkup  kerjaan  yang  bersifat tingkatan. 14 Semestinya  kedua  lembaga  melakukan  kerjasama  dalam  bentuk pendataan demi menunjang pengelolaan zakat.
Faktor  penegakan  hukum  merupakan  hal  yang  penting  dalam  menentukan suatu  produk  hukum  efisien  atau  tidak.  Beberapa  ketentuan  yang  harus diperhatikan dalam penegakan hukum yakni sejauh mana wewenang para petugas yang disesuaikan dengan regulasi serta peraturan yang ada, kemudian keteladanan dan prilaku seperti apa yang hendaknya dapat menjadi cerminan bagi masyarakat, serta  bagaimana  sinkronisasi  kewenangan  maupun  peran  pertugas  dalam melakukan  tugas  demi  memberikan  batasan  terhadap  kewenangannya. 15 Baznas kabupaten  atau  Kota dapat  didirikan oleh Menteri atau pejabat  yang ditunjukkan atas  anjuran  Bupati  atau  Walikota.  Dalam  pengelolaan  zakat  terdapat  peran Baznas  Kota  Tanjungpinang  yakni  sebagai  amil  zakat.  Adanya  LAZ,  serta  UPZ yang  ditunjuk  langsung  oleh  negara  dengan  demikian  mempunyai  legalitas  yang jelas.  Terkait  amil  zakat  yakni  selaku  petugas  yang  mengelola  zakat,  masih banyak  ditemui  tindakan  ilegal  mengenai  status  amil  zakat  di  Kota Tanjungpinang.  Hal  ini  disebabkan  petugas-petugas  dimasjid  maupun  di  UPZ yang  melakukan  penghimpunan  dan  pendistribusian  zakat  tidak  melakukan rekomendasi  izin  pembentukan  yayasan  amil  zakat,  hal  sejatinya  telah  diatur melalui  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  333  Tahun  2015  mengenai  Pedoman Pemberian  Izin  Pembentukan  Lembaga  Amil  Zakat.  Kemudian  diperjelas  lagi dengan peraturan Baznas Nomor 03 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
Fasilitas  atau  sarana  merupakan  sebuah  wadah  dalam  mencapai  tujuan hukum.  dengan  demikian  sarana  atau  fasilitas  haruslah  menjadi  bagian  penting dalam  memberikan  kelancaran  para  petugas  serta  mempermudah  petugas  dalam berkontribusi terhadap pekerjannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yakni,  apakah  sarana  atau  fasilitas  tersebut  telah  tersedia,  kemudian  apakah fasilitas atau sarana tersebut memadai, cukup, atau bahkan kurang. 16 Baznas Kota Tanjungpinang  dalam  menjalankan  tugasnya  semestinya  didukung  dengan fasilitas  serta  sarana  yang  memadai.  Menurut  data  yang  di  dapat  pada  penelitian ini yakni melalui observasi dan wawancara, sarana atau fasilitas yang mendukung pengelolaan  zakat  pada  Baznas  Kota  Tanjungpinang  dapat  dikatakan  belum
14 Khusairi, loc. Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang.
15 Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sain 4, no. 1 (August 20, 2022): Hal 55-56., https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/stit/article/view/75.
16 Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” Al-Razi 18, no. 2 (December 1, 2018): Hal. 15.
e-ISSN : 2621-4105
memadai  atau  belum  efektif.  Ahmad  Kusairi  mengatakan  bahwa  kantor  Baznas Kota Tanjungpinang masih dalam status kontrak atau bukan milik Baznas secara kepemilikan  yang  mana  hal  ini  juga  menjadi  beban  bagi  Baznas  Kota Tanjungpinang secara anggaran dana. 17 Fasilitas atau sarana lainnya yang kurang memadai  adalah  minimnya  alat  transportasi  yang  dimiliki  oleh  Baznas  Kota Tanjungpinang.
Ahmad Khusairi mengatakan bahwa dalam mengelola dana zakat yakni  dari segi  penerapan,  serta  pengoordinasian  dalam  penghimpunan,  penyaluran  dan pendayagunaan  zakat  para  pegawai  Baznas  beserta  amil  zakat  cenderung menggunakan  kendaraan  sendiri,  yang  mana  hal  ini  sangat  berdampak  pada kelancaran pengelolaan zakat. 18 Pendistribusian zakat Baznas Kota
Tanjungpinang  memiliki  beberapa  program  yang  menarik  dan  sangat  membantu para  mustahik  yakni  gerobak  berkah  (gober)  merupakan  program  Baznas  Kota Tanjungpinang  berupa  pembuatan  gerobak  dengan  tujuan  berwirausaha  yang diberikan kepada para mustahik agar dapat meningkatkan perekonomian mustahik serta  merubah  status  mustahik  menjadi muzzaki .  Selanjutnya  Anjungan  Terima Mandiri  Beras  (ATM  beras)  yang  sangat  membantu  para  mustahik  dalam mendapatkan  beras.  ATM  beras  yakni  program  Baznas  Kota  Tanjungpinang dalam  penyaluran  beras  kepada  para mustahik Kota  Tanjungpinang  melalui masjid-masjid  sekitar  Kota  Tanjungpinang  sehingga  untuk  bentuk  zakat  sendiri tidak hanya dalam bentuk uang saja. Namun kedua program tersebut masih belum diberlakukan secara besar-besaran karena ada pertimbangan seperti proses seleksi mustahik ataupun panitia masjid sekitar oleh pihak Baznas Kota Tanjungpinang. Selanjutnya  yakni faktor masyarakat,  yang mana untuk mengukur seberapa efektif    suatu  pelaksanaan  undang-undang  adalah  dengan  melihat  kesadaran  dan kepatuhan  masyarakat  terhadap  suatu  aturan  atau  perundang-undangan.  Undang- undang  sebagai  sebuah  peraturan  pada  dasarnya  telah  disahkan  berdasarkan prosedur dan aturan  yang resmi dengan demikian peraturan perundang-undangan telah diterapkan pada kehidupan masyarakat. Maka dengan demikian masyarakat dianggap  tau  dan  paham  akan  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  telah diterapkan  namun  fakta  di  lapangan  menyatakan  bahwa  masyarakat  tidak mengetahui atau memahami adanya peraturan perundang-undangan yang ada dan telah  dijalankan.  Berdasarkan  data  yang  telah  didapatkan  pada  penelitian  yakni melalui  teknik  wawancara  secara  random  sampling  kepada  masyarakat  Kota Tanjungpinang  yang  terdiri  atas muzzaki dan mustahik .  Data  wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang ditinjau dari  faktor  masyarakat  belum  efektif.  Adapun  data  penelitian  melalui  hasil wawancara kepada beberapa muzzaki Kota Tanjungpinang yakni, Menurut Suardi sebagai  seorang  muslim  yang  telah  memenuhi  persyaratan  membayar  zakat  baik
17 Khusairi,  Wawancara  kepada  ketua  Baznas  kota  Tanjungpinang,  loc.  Kantor  Badan  Amil  Zakat Nasional Kota Tanjungpinang.
18 Khusairi, Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang,.
e-ISSN : 2621-4105
dari nishab dan haul wajib  hukumnya  membayar  zakat  namun  menurut pengakuannya  Suardi  lebih  memilih  untuk  membayar  di  masjid  terdekat  yang belum  bersinergi  bersama  Baznas  Kota  Tanjungpinang. 19 Menurut  Amri  untuk akses pembayaran zakat kemasjid dianggap lebih mudah dibandingkan ke Baznas Kota  Tanjungpinang  karena  menimbang  jarak  rumah  ke  Baznas  Kota Tanjungpinang  cukup  jauh.  Serta  kurangnya  rasa  kepercayaan  kepada  lembaga yang bersangkutan serta lambannya penyaluran atau distribusi zakat  kepada para mustahik . 20
Hasil  wawancara mustahik Kota  Tanjungpinang  memberikan  pernyataan yakni  sebagai  berikut.  Yuni  Lela  Wati  mengatakan  bahwa  pembagian  dan pendistribusian  zakat  baik  dari  Baznas  Kota  Tanjungpinang  maupun  masjid- masjid  atau  lembaga  yang  bersinergi  dengan  Baznas  Kota  Tanjungpinang  tidak melakukan pengecekan secara berkala. 21 Pernyataan lebih lanjut juga disampaikan oleh  Azlan  selaku mustahik sekaligus  Imam  di  masjid  As-Haburizal  yakni  salah satu  masjid  di  Kota  Tanjungpinang  yang  menyatakan  bahwa  Baznas  Kota Tanjungpinang  terhitung  lamban  dalam  mengeluarkan  perintah  dalam  lingkup pendistribusian zakat. Azlan juga menambahkan bahwa program-program Baznas Kota  Tanjungpinang  sejatinya  sudah  sangat  baik  hanya  saja  kurang  dikenal  atau dipahami  oleh  masyarakat  secara  luas. 22 Selanjutnya  Pamarbuin  selaku mustahik Kota  Tanjungpinang  mengatakan  bahwa  dirinya  mendapati  bantuan  berupa  uang demi  biaya  pendidikan  anak-anaknya  namun  bantuan  tersebut  dirasa  kurang karena  pihak  Baznas  Kota  Tanjungpinang  tidak  melakukan  pengawasan  serta memberikan  bantuan  secara  berkala  kepada  dirinya  dan mustahik Kota Tanjungpinang. 23 Berdasarkan  data  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa faktor masyarakat terkait pengelolaan zakat di Baznas Kota Tanjungpinang masih belum  efektif  dikarenakan  masyarakat  lebih  memilih  untuk  membayar  zakat  di luar dari lingkup Baznas Kota Tanjungpinang, kemudian adanya hambatan yakni tidak  ada  pemeriksaan  secara  berkala  terkait  pendistribusian  zakat  serta lambannya pendistribusian zakat kepada para mustahik Kota Tanjungpinang.
Kebudayaan merupakan suatu tradisi maupun kebiasaan  yang masih dianut oleh  masyarakat.  Terkadang  adanya  tradisi  atau  kebiasaan  dapat  menggeser peraturan  atau  regulasi  yang  telah  ada.  Faktor  kebudayaan  dapat  dilihat  dengan adakah suatu  perlakuan  atau tradisi masyarakat  setempat  yang dianggap  menjadi sebuah  peraturan,  baik  berupa  kebiasaan  buruk  maupun  kebiasaan  baik  yang bertentangan dengan peraturan  yang telah ada. Wawancara kepada muzzaki Kota Tanjungpinang  Hamba  Saputra  menyatakan  bahwa  lebih  memilih  untuk
19 Suardi, Wawancara Kepada Muzzaki Kota Tanjungpinang, Wawancara melalui Whatsapp, July 30, 2022.
20 Amri, Wawancara Kepada Muzzaki Kota Tanjungpinang, July 29, 2022, loc. Jalan Sunaryo.
21 Yuni  Lela  Wati,  Wawancara  Kepada  Mustahik  Kota  Tanjungpinang,  May  8,  2022,  loc.  Jalan Kampung Jawa.
22 Azlan, Wawancara Kepada Mustahik Kota Tanjungpinang, July 8, 2022, loc. Jalan Sunaryo.
23 B.Y  Pamarbuin,  Wawancara  Kepada  Mustahik  Kota  Tanjungpinang,  July  8,  2022,  loc.  Jalan Rumsah Sakit.
e-ISSN : 2621-4105
membayar zakat secara personal yakni kepada para mustahik sekitaran rumahnya saja tidak melalui Baznas Kota Tanjungpinang maupun masjid-masjid yang telah bersinergi dengan Baznas Kota Tanjungpinang. 24 Perihal tradisi masyarakat yang membayar  zakat  tidak  melalui  Baznas,  LAZ,  serta  UPZ  memang  telah  menjadi suatu  hal  yang normal  terutama pada bulan  Ramadhan menuju ke bulan Syawal. Jika  dilihat  secara  kacamata  agama,  hal  tersebut  tentunya  tidak  bisa  disalahkan karena  pada  dasarnya  menunaikan  zakat  tidak  harus  melalui  Baznas,  LAZ, maupun  UPZ.  Secara  peraturan  baik  dari  segi  undang-undang  maupun  peraturan tambahan  seperti  peraturan  pemerintah,  peraturan  Baznas,  serta  surat  keputusan ketua Baznas tidak menekankan kepada masyarakat bahwa membayar zakat harus melalui  lembaga-lembaga  setempat.  Namun  khusus  untuk  pegawai  negeri, ataupun pegawai  BUMN maupun BUMD, terdapat peraturan  yang menyinggung mengenai hal tersebut, selain itu juga ada pengaturan atas penghasilan kena pajak dengan  membayar  zakat  yakni  pada  pasal  22  dan  23  Undang-Undang  tentang Pengelolaan  Zakat  Tahun  2011. 25 Hanya  saja  tidak  ada  upaya  tegas  yang dilakukan pemerintah terkait peraturan tersebut, karena kenyataannya masih untuk BUMN serta BUMD terkadang juga tidak melakukan upaya penghimpunan zakat ataupun pembentukan UPZ.
3.2 Hambatan dan Solusi Terkait Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang
Hambatan-hambatan  terkait  pengelolaan  zakat  pada  Baznas  Kota Tanjungpinang  yakni  belum  optimalnya  regulasi  terkait  pengelolaan  zakat  pada badan  amil  zakat  nasional  kota  Tanjungpinang  hal  ini  berkaca  pada  regulsasi mengenai  tata  kelola  zakat  pada  Baznas  Kota  Tanjungpinang  sejatinya  belum optimal  karena  ditemukan  bahwa  beberapa  peraturan  baik  dari  segi  UU Pengelolaan Zakat sampai pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun  2017  belum  cukup  sinkorn.  Kemudian  penelitian  ini  juga  menemukan bahwa belum adanya regulasi terkait sinergitas antara Baznas Kota Tanjungpinang dan  Baznas  Provinsi  Kepualauan  Riau,  dengan  demikian  Baznas  Provinsi Kepualaun  Riau  tidak  berhak  memberikan  sanksi  kepada  Baznas  Kota Tanjungpinang  jika  dilihat  dari  kacamata  peraturan  perundang-undangan. Ditambah lagi kurangnya sinergitas Baznas Kota Tanjungpinang terhadap instansi lainnya,  yang  mana  bentuk  kerjasama  atau  sinergi  antara  Baznas  Kota Tanjungpinang dan instansi  atau lembaga lain dalam merealisasikan pengelolaan zakat  sangat  minim.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  kerjasama  antara Baznas  Kota  Tanjungpinang  terhadap  Baznas  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Tidak hanya  demikian  pembentukan  UPZ  terhadap  BUMN,  BUMD,  masjid,  serta lembaga lainnya terlihat sangat minim. Tentunya hal demikian sangat berdampak
24 Hamba  Saputra,  Wawancara  Kepada  Muzzaki  Kota  Tanjungpinang,  Wawancara  pribadi,  July  31, 2011, loc. Jalan Darussalam.
25 Erik Eko Nugroho et al., “Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat  Dalam  Membayar  Zakat,” Jurnal  USM  Law Review 3, no. 2 (December 17, 2020): Hal. 445., https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2824.
e-ISSN : 2621-4105
pada  pengelolaan  zakat  di  Kota  Tanjungpinang,  menimbang  begitu  besarnya potensi zakat yang ada. Kurangnya fasilitas dan dana operasional tentunya sangat berdampak pada pengelolaan zakat Kota Tanjungpinang. Dana operasional terkait pengelolaan  zakat  pada  Baznas  Kota  Tanjungpinang  masih  sangat  minim,  dana operasional  Baznas  Kota  Tanjungpinang  sejatinya  ditanggung  oleh  APBD  Kota Tanjungpinang,  dana  operasional  yang  ditanggung  berupa  hak  intensif  pimpinan Baznas,  biaya  operasional  secara  umum,  serta  tarif  sosialisasi  dan  koordinasi Baznas. Namun hal tersebut belum terealisasikan secara baik dan berdampak pada pengelolaan zakat Baznas Kota Tanjungpinang.
Kurangnya  sosialisasi  Baznas  Kota  Tanjungpinang  juga  menjadi  hambatan dalam  tata  kelola  zakat,  terutama  terkait  program  beserta  peran  Baznas  Kota Tanjungpinang  dalam  pengelolaan  zakat  sejatinya  Baznas  Kota  Tanjungpinang mempunyai beberapa program yang terbilang sudah cukup bagus yang terdiri atas Tanjungpinang Taqwa, Tanjungpinang Sehat, Tanjungpinang Cerdas, Tanjungpinang  Peduli,  serta  Tanjungpinang  Makmur.  Kendati  demikian, masyarakat  kurang  mengetahui  terkait  program  tersebut,  kurangnya  sosialisasi juga  dapat  di  lihat  dari  engganya  masyarakat  untuk  membayar  zakat  melalui Baznas  Kota  Tanjungpinang,  karena  adanya  sikap  skeptisisme  dengan  lembaga- lembaga  pemerintah  yang  menyebabkan  masyarakat  lebih  memilih  menyalurkan dan  mendistribusikan  sendiri  terkait  zakat  tersebut.  Adanya  krisis  kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kota Tanjungpinang. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap  Baznas  Kota  Tanjungpinang  juga  menjadi  faktor  penghambat  dalam pengelolaan zakat, hal ini diawali dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah  yang  demikian  berdampak  pada  Baznas  Kota  Tanjungpinang. Masyarakat lebih mempercayai panitia zakat di  beberapa masjid atau di  lembaga sekitarnya yang belum tentu telah terdaftar pada Baznas Kota Tanjungpinang Hal demikian tentunya menjadi suatu hambatan dalam pengelolaan zakat, menimbang potensi  zakat  Kota  Tanjungpinang  yang  cukup  besar.  Kemudian  terkait pendistribusian  zakat  pada  mustahik  Kota  Tanjungpinang  belum  merata,  serta masih  maraknya  yayasan  atau  lembaga  zakat  yang  didirikan  tidak  sesuai  dengan amanat  Undang-Undang  Pengelolaan  Zakat.  Banyaknya  ditemukan  organisasi, lembaga, maupun panitia zakat yang mengelola zakat tanpa melakukan pendataan atau  pembentukan  secara  legal  atau  sesuai  dengan  regulasi  dan  peraturan  yang ada. Organisasi, lembaga, maupun yayasan berupa amil zakat yang telah didirikan oleh  masyarakat  namun  enggan  melakukan  pendataan  atau  pembentukan  sesuai prosedur  mengakibatkan  penyaluran  zakat  di  Kota  Tanjungpinang  tidak terorganisir  secara  efisien  sehingga  menyebabkan  pendistribusian  zakat  tidak maksimal  dan  tidak  merata.  Jika  dibandingkan  dengan  Baznas  lainnya,  salah satunya  Baznas  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  sejatinya  memiliki probelamtika  yang  sama  yakni  kurangnya  kerjasama  Baznas  dengan  beberapa
e-ISSN : 2621-4105
organisasi  diluar  Baznas. 26 Jika  ditelaah  lebih  dalam  maka  faktor  yang  paling utama ialah Baznas  selama ini hanya berfokus pada program  secara internal  saja namun  tidak  mengindahkan  makna  dari  pada  pembentukan  Baznas  serta  tujuan didirkan Baznas itu sendiri ditambah lagi dengan peraturan yang ada belum cukup sinkron.
Selanjutnya  penelitian  ini  akan  memberikan  solusi  atas  kendala  atau hambatan terkait pengelolaan zakat  pada Baznas Kota Tanjungpinang  yang telah dipaparkan  pada  paragraf  sebelumnya.  Solusi  yang  diberikan  akan  dianalisa menggunakan  teori Maqashid  Syariah . Maqashid  Syariah merupakan  sebuah konsep dengan  rancangan aliran  hukum  Islam  yang bertujuan demi mewujudkan kemaslahatan  khalayak  serta  kepeduliannya  terhadap  keterkaitan  pelaksanaan hukum  yang  jika  dirujuk  dalam  istilah  As-syatibi  disebut  dengan al-Nazar  fi  al- Ma’âlat , maksudnya ialah memposisikan Maqashid Syariah sebagai sebuah upaya ungkapan yang menekankan signifikansi kandungan hukum Tuhan dengan angan- angan hukum yang manusiawi. 27 Imam al-Syatibi memberikan dua sudut pandang terhadap  suatu  kemaslahatan  yakni maqashidal-Syari’ (Tujuan  Tuhan)  dan Maqashid  al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf ). 28 Eksistensi  dibentuknya  Baznas disebabkan  karena  adanya  kesadaran  beragama  masyarakat  terhadap  kewajiban membayar  zakat  yang  mendorong  peningkatan  jumlah  pembayar  zakat  atau muzzaki di  Indonesia  kemudian  hal  demikian  berakibat  pada  pertumbuhan  LAZ secara  signifikan.  Hal  demikian  juga  dibarengi  dengan  adanya  pembaruan  yang diterapkan oleh para amil zakat tentunya, serta belum ada rujukannya secara baku dalam  ketetapan  hukum  Islam,  dengan  demikian  adanya  urgensi  mengenai pembentukan  regulasi  atau  peraturan  terkait  zakat.  Jika  dilihat  dari  pada  teori Maqashid  Syariah pembentukan  Baznas  dapat  dikategorikan  sebagai Maqashid al-Hajiyyat , dengan dalih bahwasannya pembentukan Baznas akan menghilangkan  kesulitan  atau  hambatan  dalam  pengelolaan  zakat  di  Indonesia serta  memelihara  lima  unsur  pokok  menjadi  lebih  aman,  namun  bukan  berarti tidak terpeliharanya lima unsur tersebut tidak mengancam presensi dari kelima hal tadi,  melainkan  hanya  memicu  persoalan  bagi  para mukallaf (yakni  orang  yang dibebani hukum).
Jika  disinggungkan  dengan  lima  unsur  inti  kemaslahatan,  yakni  adanya kemaslahatan agama (hifz al-đin) , jiwa (hifz al-nafs) , akal (hifz al-aql) , keturunan (hifz al-nasl) , serta harta (hifz al-māl) , kemudian ditelaah berdasarkan tingakatan atau  pengelompokannya,  yakni  tingkatan  pokok/primer (dharūriyyāt) ,  yang dilanjutkan dengan tingkatan kebutuhan/sekunder (hajjiyāt) , serta
26 Prasetio Febrianto and Evalina Alissa, “Efektivitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 1, no. 1 (February 19, 2020): Hal. 110., https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i1.8292.
27 Moh Toriquddin, “Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi,” Journal de Jure 6, no. 1 (June 30, 2014): Hal. 34., https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190.
28 Ahmad  Jalili,  “Teori  Maqashid  Syariah  Dalam  Hukum  Islam,” TERAJU:  Jurnal  Syariah  dan Hukum 3, no. 02 (September 27, 2021): Hal. 74., https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294.
e-ISSN : 2621-4105
pelengkap/tersier (tahsiniyyāt) . 29 Maka  zakat  beserta  pengelolaannya  dapat bersinggungan  dengan  tiga  unsur  pokok  yakni,  memelihara  agama  ( hifz  al-din ), memelihara  jiwa  ( hifzh  al-Nafs ),  serta  memelihara  harta  ( hifzh  al-mal )  hal demikian  tentunya  dapat  dilihat  dari  adanya  perintah  zakat  itu  sendiri  sesuai dengan  firman  Allah  Subhanahu  Wa  ta’ala yang  Artinya “ambillah  zakat  dari sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan    dan  mensucikan mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi) ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  dan  Allah  Maha  mendengar  lagi  Maha mengetahui.” . 30 Dengan  firman  Allah  Subhanahu  Wa  ta’ala  maka  jelaslah bahwasannya zakat merupakan sebuah perintah agama yang dalam hal ini masuk dalam kategori memelihara agama ( hifzh al-din ). Hukum zakat yang diselaraskan dengan Maqashid  Syariah selain  bersinggungan  dengan  pemeliharan  terhadap agama ( hifzh al-din ) maka akan bersinggungan dengan memelihara jiwa ( hifzh al- Nafs )  dan  memelihara  harta  ( hifzh  al-mal )  mengapa  demikian,  karena  tujuan syariat  zakat  yakni  memenuhi  kebutuhan  para mustahik zakat  berdasarkan ketentuan asnaf .
Sejatinya  dalam  kontesks  memelihara  agama  ( hifz  al-din )  perlu  kiranya penambahan  materi  muatan  pada  beberapa  peraturan  pengelolaan  zakat,  hal  ini berkaca  pada  belum  sinkronnya  peraturan  mengenai  pengelolaan  zakat  terutama pada  sanki  serta  sinergitas  antar  Baznas  Kota  dan  Baznas  Provinsi.  Penambahan materi muatan sejatinya tidak hanya memperhatikan kewenangan lembaga namun juga harus melihat kepada keinginan rakyat maka dengan demikian regulasi yang ada  semestinya  memberikan  hasil  yang  baik  pula.  Kemudian  sosialisasi  kepada masyarakat  Kota  Tanjungpinang  juga  merupakan  bentuk  pemeliharan  terhadap agama  ( hifz  al-din ).Yang  mana  sosialisasi  terkait  kewajiban  membayar  zakat masih  sangat  dibutuhkan  dan  harus  terus  dilakukan  sesuai  dengan  demikian berdampak  pada  pengelolaan  zakat.  Sosialisasi  tersebut  juga  merupakan  bentuk pendidikan  mengenai  zakat  kepada  semua  lapisan  masyarakat  yang  mana  akan memberikan  pemahaman  yang  benar  mengenai  kewajiban  zakat  atas  umat  Islam serta  menumbuhkan  kesadaran  umat  Islam  dalam  melaksanakan  zakat.  Baznas Kota Tanjungpinang juga dapat memberikan pengenalan terkait program-program yang ada pada Baznas Kota Tanjungpinang. Dalam menjalankan tata kelola zakat tentunya  Baznas  harus  melakukan  sinergitas  pada  beberapa  lembaga  sebagai bentuk penghimpunan secara merata, luas, dan berkala. Lembaga yang dimaksud bisa berupa kantor atau instansi pemerintahan, UPZ, LAZ,  Rukun Tetangan (RT) maupun  Rukun  Warga  (RW),  serta  pengkolaborasian  terhadap  Baznas  Provinsi Kepulauan  Riau,  dengan  demikian  pengelolaan  zakat  akan  semakin  baik kedepannya,  serta  dana  zakat  yang  akan  disalurkan  menjadi  lebih  merata,  hal masuk dalam memelihara agama ( hifz al-din ) serta memelihara harta ( hifz al-mal ).
29 Ghofar Shidiq, “Teori  Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam,” Majalah  Ilmiah  Sultan  Agung 44, no. 118 (March 7, 2022): Hal. 121.
30 Al-Qur’an Karim Dan Terjemahannya , Surah At-Taubah ayat 103.
e-ISSN : 2621-4105
Unsur objektifitas dan ketepatan juga sangat mempengaruhi, salah satunya upaya yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Amil  Zakat  Infaq  dan  Shadaqa    Muhamadiyyah (Lazismu)  Malang,  dalam  konteks  pemerataan  zakat  Lazismu  Malang menerapakan  sistem  skala  prioritas  secara  terprogram  yang  dilakukan  melalui penelitan  melalui  kegiatan  KKN  atau  berupa  proposal  yang  dapat merepresentasikan  keinginan  masyarakat. 31 Baznas  Kota  Tanjungpinang  harus mengupayakan  penggunaan  dana  zakat  melalui  upaya  konsumtif  produktif. Maksudnya  adalah  pendistribusian  zakat  yang  diwujudkan  dengan  sistem permodalan atau barang-barang, pelatihan  yang bertujuan membentuk usaha atau pengelolaan  finansial.  Bukan  berarti  menghindar  distribusi  secara  konsumtif hanya  saja  pola  distribusi  konsumtif  akan  dapat  mengakibatkan  ketergantungan bagi  para mustahik yang  mana  hal  tertentu  bukan  menjadi  tujuan  dalam mengentaskan kemiskinan. Hal demikian masuk dalam kategori memelihara jiwa ( hifz  al-nafs )  dan  memelihara  harta  ( hifzh  al-mal ).  Eksistensi  zakat  produktif menurut  riset  yang  telah  dilakukan  realitanya  mampu  memberikan  arah  yang positif  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  yakni  25,2%  untuk  segi pendapatan,  22,9%  dalam  bidang  pendidikan,  serta  8,9%  dalam  lingkup kesehatan. Disisi lain, juga dapat meingkatkan siklus ekonomi pelaku usaha kecil menengah (UKM). 32
Perlunya  memperbaiki  manajemen  pengelolaan  zakat  di  Baznas  Kota Tanjungpinang  yang  mana  penggunaan  dana  sejatinya  bisa  menggunakan  hak amil,  karena  amil  sendiri  masuk  dalam  kategori asnaf maka  dengan  demikian Baznas  Kota  Tanjungpinang  bisa  berdiri  secara  mandiri.  Membuat  rencana  kerja anggaran  tahunan  yang  dikonsultasikan  kepada  Sekretariat  Daerah  Kota  atau melalui  Bagian  Administrasi  Kesejahteraan  Rakyat  Kota.  Solusi  demikian  demi menjaga  agama  ( hifzh  al-din ).  Kemudian  melakukan  pendataan  secara  berkala dengan  melihat  dampak  pengelolaan  zakat  terkait  pertumbuhan  ekonomi  para mustahik serta  perkembangan  para  mustahik  Kota  Tanjungpinang.  Tujuan pengelolaan  zakat  menjadi  sebuah  tujuan  yang  terealisasikan  dengan  baik terutama  dalam  mengentaskan  kemiskinan  tentunya  hal  ini  termasuk  dalam memelihara jiwa ( hifz al-nafs ) dan memelihara harta ( hifz al-mal ). Serta membuat program  mengenai  kelayakan  serta  pembentukan  LAZ,  UPZ,  atau  lembaga masyarakat  lainnya  dengan  tujuan  mendisiplinkan  organisasi  pengumpulan  zakat yang  tidak  sesuai  dengan  amanat  undang-undang.  Salah  satunya  bisa  berupa sertifikasi  kelayakan  amil  zakat.  Solusi  ini  masuk  dalam  klasifikasi  memelihara agama ( hifz al-din )
31 Rahmad  Hakim,  Muslikhati  Muslikhati,  and  Mochamad  Novi  Rifa’i,  “Zakat  dan  Pemberdayaan Ekonomi  Mustahik:  Studi  Pada  Lembaga  Amil  Zakat,  Infak  Dan  Shodaqoh  Muhammadiyah  (LAZISMU) Kabupaten Malang,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (October 23, 2020): Hal. 4.
32 Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional,” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 1, no. 2 (January 5, 2020): Hal. 169., https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878.
e-ISSN : 2621-4105

## 4. PENUTUP
Pengelolaan  zakat  pada  Baznas  Kota  Tanjungpinang  belum  efektif  hal  ini bertolak pada belum terpenuhniya faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Terkait kendala atau hambatan pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang yang ditemui pada penelitian ini  lebih  mengarah  pada  problematika  internal  Baznas  Kota  Tanjungpinang  itu sendiri  terutama  pada  pola  regulasi  yang  belum  memumpuni  dibanding  faktor eksternal.  Mengenai  solusi  atau  upaya  yang  harus  dilakukan  ialah  pembenahan regulasi  yang  ada  hal  ini  merupakan  hal  yang  paling  penting  karena bersinggungan  dengan  tata  kelola  zakat,  jika  hal  ini  sudah  tertata  maka  upaya- upaya lainnya dapat berjalan dengan seksama.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz,  Abdul.  “Pendayagunaan  Zakat  Sebagai  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan (Studi Di Baznas Provinsi Jawa Tengah).” Jurnal Ius Constituendum 1, no. 2 (November 9, 2018): 84–105. https://doi.org/10.26623/jic.v1i2.552. Azlan. Wawancara Kepada Mustahik Kota Tanjungpinang, July 8, 2022. Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional.” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 1, no. 2 (January 5, 2020): 164–75. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878.
Baznas  Kota  Tanjungpinang.  “Laporan  Pengelolaan  Zakat  Kota  Tanjungpinang Periode  Januari  -  April  2020    Dan  Mei  -  Agstus    2020  Baznas  Kota Tanjungpinang.”  Kota  Tanjungpinang:  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota Tanjungpinang, September 27, 2020.
Febrianto, Prasetio, and Evalina Alissa. “Efektivitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur.” Zaaken:  Journal  of  Civil  and  Business  Law 1,  no.  1 (February 19, 2020): 89–111. https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i1.8292. Hakim, Rahmad, Muslikhati Muslikhati, and Mochamad Novi Rifa’i. “Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat,  Infak Dan  Shodaqoh  Muhammadiyah  (LAZISMU)  Kabupaten  Malang.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (October 23, 2020): 469–77.
Humas  Baznas.  “Baznas :  Zakat  Masyarakat  Yang  Tak  Tercatat  Rp  61,25
Triliun.” https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_:_Zakat_Masyarakat_ya ng_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680, December 23, 2020. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_:_Zakat_Masyarakat_ya ng_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680.
Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” TERAJU: Jurnal Syariah  dan  Hukum 3,  no.  02  (September  27,  2021):  71–80. https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294.
Kementrian  Agama  RI. Al-Qur’an  Karim  Dan  Terjemahannya .  Departemen Agama RI, 2010.
Nugroho,  Erik  Eko,  Zaenal  Arifin,  Diah  Sulistyani,  and  Soegianto  Soegianto. “Reposisi  Atas  Pengurangan  Penghasilan  Kena  Pajak  Dengan  Membayar
e-ISSN : 2621-4105
Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (December  17,  2020):  435–48. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2824.
Nurjanah, Nurjanah. “Implementasi Pemberdayaan Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah  Dalam  Kajian  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Zakat.” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  2  (November  21, 2017): 190–201. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2252.
Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sain 4, no. 1 (August 20, 2022). https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/stit/article/view/75.
“Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Nomor  03  Tahun  2019  Mengenai  Tata Cara  Pemberian  Rekomendasi  Izin  Pembentukan  Lembaga  Amil  Zakat,” 2019.
“Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  12  Tahun  2017  Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah,” 2017.
“Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.,” 2016.
Riyadi,  Sugeng.  “Efektifitas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Dan  Pemberdayaan  Zakat  Dalam  Rangka  Mengentaskan Kemiskinan.” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  1  (May  20,  2019):  121–37. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262.
Shidiq,  Ghofar.  “Teori  Maqashid  Al-Syariah  Dalam  Hukum  Islam.” Majalah Ilmiah Sultan Agung 44, no. 118 (March 7, 2022): 117–30.
Sibagariang,  Renhard  Patrecia.  “Gubernur  Kepri  Ansar  Ahmad  Lantik  Ketua Baznas  Kepri,  Potensi  Zakat  Kepri  Capai  Rp  3  Triliun  -  Tribunbatam.id.” https://batam.tribunnews.com, April 8, 2021. https://batam.tribunnews.com/2021/08/04/gubernur-kepri-ansar-ahmad- lantik-ketua-baznas-kepri-potensi-zakat-kepri-capai-rp-3-triliun.
Sibuea,  Harris  Yonatan  Parmahan.  “Penegakan  Hukum  Pengaturan  Minuman Beralkohol  (Law  Enforcement  Regulation  Of  Alcoholic  Beverages).” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7, no. 1 (December 27, 2017): 127–43. https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926. Sijoritoday.com. “10 Miliar Potensi Zakat di Kota Tanjungpinang.” Sijori  Today (blog),  August  29,  2017.  https://sijoritoday.com/2017/08/29/10-miliar- potensi-zakat-di-kota-tanjungpinang/.
Siregar,  Nur  Fitryani.  “Efektivitas  Hukum.” Al-Razi 18,  no.  2  (December  1, 2018): 1–16.
Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu  Hukum.” Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  1  (2014). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
Toriquddin,  Moh.  “Teori  Maqâshid  Syarî’ah  Perspektif  Al-Syatibi.” Journal  de Jure 6, no. 1 (June 30, 2014). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190.
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” 2011. Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.”
Jurnal Hukum & Pembangunan 17, no. 1 (June 14, 2017): 57–63.