J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI PULSA TOKEN LISTRIK (STUDI PADA PLN ULP POLEWALI)
suardi Kaco Sapri,
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar saprivixion@gmail.com, kamarallingsuardi@yahoo.com
Abstrak
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  konsumen  akan  mendapatkan  kWh  yang  tidak  sama dengan harga nominal uang yang dikeluarkan. Misalnya, konsumen membeli pulsa token listrik senilai Rp. 50.000,00 maka kita hanya akan mendapatkan 33,70 kWh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli pulsa token listrik  di PLN ULP Polewali. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui tinjauan  hukum Islam terhadap sistem jual beli pulsa token listrik di PLN ULP Polewali.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  studi  kasus  yaitu  suatu penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan  atau  lokasi  penelitian,  suatu  tempat  yang  terpilih  sebagai  lokasi untuk  menyelidiki  gejalah  objektif  yang  terjadi  di  lokasi  tersebut.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  langsung  dari  karyawan  PLN ULP  Polewali,  pihak  penjual  serta  pembeli  dan  sumber  data  sekunder  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh dari  catatan  dan  buku-buku  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  penulis  kaji.  Pendekatan  yang dilakukan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  yang  didapat  dalam penelitian ini adalah praktik jual beli pulsa token listrik ini harga uang yang dikeluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat. Praktik seperti ini tidak termasuk riba karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah,  meskipun  satuannya  rupiah,  sehingga  tidak  harus  diperjual  belikan  secara tamatsul (dengan  nilai yang  sama).  Hal  ini  dinyatakan  sah  dan  diperbolehkan,  karena    terpenuhinya  rukun  dan  syarat  jual  beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## Abstract
The  problem  in  this  study  is  that  consumers  will  get  kWh  which  is  not  the  same  as  the  nominal price of the money spent. For example, consumers buy electricity token pulses worth Rp. 50.000,00 then we will only get 33.70 kWh. The formulation of the problem in this study is how to buy and sell electricity tokens at PLN ULP Polewali. While the purpose of this study is to find out the review of Islamic law on the electricity token sale and purchase system at PLN ULP Polewali. This research is a field research with a case study, namely a research conducted in the field or research location, a place chosen as a location to investigate  objective  phenomena  that  occur  in  that  location.  The  data  sources  used  in  this  study  are primary data sources, namely data sources  obtained directly from PLN ULP Polewali employees, sellers and buyers and secondary data sources, namely data sources obtained from records and books related to the  problems  that  the  authors  examine.  The  approach  taken  is  a  qualitative  descriptive  approach.  Data collection  methods  used  in  this  study  were  observation,  interviews,  and  documentation.  The  results obtained in this study are the practice of buying and selling pulses of electricity tokens, the price of money spent  is  not  the  same  as  the  kWh  we  get.  This  practice  does  not  include  usury  because  electricity  token pulses are not rupiah currency, even though the unit is rupiah, so they do not have to be traded in tamatsul (with the same value). This is declared valid and permissible, because it fulfills the pillars and conditions of sale and purchase and does not conflict with Islamic law.

## I. PENDAHULUAN
Listrik  menjadi  hal  yang  begitu  penting  untuk  masyarakat  saat  ini,  karena  dengan menggunakan  listrik  menjadi  kebutuhan  dasar  untuk  berbagai  fungsi.  Listrik  sebagai  alat pendukung  aktivitas  manusia  sehingga  membuat  masyarakat  menjadi  ketergantungan  terhadap listrik. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik yang memiliki peran mengatur dengan baik untuk kepentingan bersama.
PLN  mengeluarkan  kebijakan  pada  tahun  2010  tentang  cara  pembayaran  listrik,  yang dulunya  masyarakat  membayar  tagihan  listrik  setiap  bulannya  dengan  kata  lain  masyarakat menggunakan  listrik  terlebih  dahulu  kemudian  membayarnya.  Tetapi,  sekarang  ada  kebijakan baru  dari  pihak  PLN  yaitu  masyarakat  mengeluarkan  biaya  terlebih  dahulu  kemudian
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
menggunakan  listrik  atau  disebut  dengan  Prabayar.  Cara  menggunakan  listrik  Prabayar  yaitu, masyarakat  membeli  voucher  di  loket-loket  penjualan  kemudian  masyarakat  diberi  nomor  dua puluh digit yang nantinya dimasukkan ke dalam kilometernya, setelah angka dua puluh digit itu dimasukkan di kilometer maka otomatis kWh akan masuk di kilometer masyarakat sesuai dengan jumlah yang dibelinya.
Sampai  saat  ini  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  kenapa  Kilo  Watt Hour  yang  dia  terima  tidak  sesuai  dengan  biaya  yang  dikeluarkan.  Misalnya,  masyarakat membeli pulsa token listrik senilai Rp. 50,000,00 maka dia hanya mendapatkan 33,70 Kilo Watt Hour. Atau saat kita membeli token PLN senilai Rp. 100.000,00 maka kita hanya mendapatkan 67 Kilo Watt Hour. Pihak PT. PLN menginformasikan kepada masyarakat kalau setiap voucher listrik yang di beli sudah termasuk:
a. Kwh (Kilo Watt Hour)
b. PPJ ( Pajak Penerangan Jalan), biayanya berbeda-beda setiap daerah.
c. Meterai. Meterai a d a dua, yaitu yang pertama, voucher token PLN senilai Rp. 250.000,00 – Rp.  1.000.000,00  maka  biaya  meterai  sebesar  Rp.  3.000,00.  yang  kedua,  pembelian  token PLN senilai Rp. 1.000.000,00 ke atas maka biaya meterainya Rp. 6.000,00.
d. Biaya administrasi berbeda setiap bank atau gerai.
Dengan  adanya  biaya  tambahan  seperti  biaya  administrasi  serta  pajak  penerangan  jalan sebesar  10%  untuk  daerah Polewali,  serta  harga  per Kilo  Watt  Hour  tergantung  pada  golongan tarif. \
Berdasarkan  praktik  jual  beli  pulsa  token  listrik,  pembeli  dan  penjual  dapat  bertransaksi secara  langsung  (toko offline )  maupun  secara  tidak  langsung  ( online ).  Pembeli  memberikan nomor ID pelanggan dan nomor meter listrik lalu kita menyebutkan nominal berapa yang kita isi selanjutnya  kita  akan  diberikan  20  digit  angka  kode  unik  pada  setruk,  selanjutnya  kita  akan memasukkan 20 digit angka tersebut kedalam meteran untuk menambahkan pulsa yang telah di beli.
Diantara  sekian  banyak  transaksi  dalam  aktivitas  ekonomi  manusia  adalah  praktik  jual- beli. Jual beli merupakan satu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, dimana masing-  masing pihak  mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  hak  milik atas  suatu  barang  sementara  pihak  yang lain membayar harga yang telah di janjikan.
Allah  telah  menetapkan  aturan-aturan  mengenai  hukum  yang  berkaitan  dengan  jual  beli seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fikih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual  beli  yang  di  perbolehkan  dan  yang  tidak  di  perbolehkan.  Oleh  karena  itu,  di  dalam praktiknya harus di upayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya  pula  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  dari  aturan-aturan  hukum  yang  telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).
Berangkat  dari  latar  belakang  yang  penulis  tulis  di  atas  perlu  diadakan  penelitian  untuk mengetahui apakah praktik jual beli pulsa token listrik yang terapkan oleh PLN ULP Polewali sudah sesuai  dengan  hukum  Islam  atau  malah  bertentangan  dengan  hukum  Islam  yang  ada.  Kemudian, menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa token listrik di PLN ULP Rolewali. Diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan transaksi jual beli pulsa token  listrik. Maka peneliti menarik beberapa rumusan  masalah  yang  nantinya  akan  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  antara  lain  sebagai berikut:  Bagaimana  sistem  jual  beli  token  listrik  di  PLN  ULP  Polewali?  Bagaimana  tinjauan hukum Islam tentang jual beli token listrik di PLN ULP Polewali?

## II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Jual Beli Secara etimologis jual beli berarti menukar barang dengan harta. Adapun secara terminologis , maka  ia  berarti  transaksi  penukaran  selain  dengan  fasilitas  dan  kenikmatan.  Sengaja  diberi pengecualian  “fasilitas”  dan  “kenikmatan”,  agar  tidak  termasuk  didalamnya  penyewaan  dan pernikahan. 1
Didalam  hukum  Islam,    jual  beli  termasuk  ke  dalam  lapangan    hukum  perjanjian/perikatan atau „aqd dalam bahasa Arab. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat  tukarnya.  Menurut  etimologi,  jual  beli  adalah al- ba‟i,  asy-syira‟,  al-mubadah,  dan  at-  tijarah . 5 Secara  terminologis,  maka  jual  beli  adalah  transaksi penukaran selain dengan  fasilitas dan  kenikmatan.  Pengecualian  fasilitas  dan  kenikmatan,  agar  tidak termasuk didalamnya penyewaan dan pernikahan. 2
Jual  beli  dalam  istilah  fiqh  disebut  dengan  al-bai’  yang  berartti  menjua,  mengganti  dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba’ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian  lawannya,  yakni  kata  asy-syira’  (beli).  Dengan  demikian,  kata  al-bai’  berarti  jual,  tetapi sekaligus juga berarti beli. 3
Secara bahasa, bai‟ adalah al-mubadalah (pertukaran),  kata al-bai‟ mempunyai  makna yang sama dengan  kata al-syira‟ . Dua  kata ini termasuk dalam  kategori al-fadh al-musytarakah baina al- mutadladah . Sama seperti Muhammad Taufiq, Hasan Ayyub  juga menyebutkan  contoh  yang sama, yaitu  dengan menyebutkan surah Yunus ayat 20 dalam hal persamaan makna antara bai‟ dan syira‟ . Secara  terminologi  beliau  berpendapat  bahwa bai‟ berarti  adanya  pertukaran  harta  dengan  harta dengan  adanya  keridhaan  atau  saling  suka  oleh  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi. Disebutkan juga bahwa ba‟i berarti jual beli atau pertukaran  barang dengan harga, contohnya seperti baju dengan beberapa dinar. Sedangkan untuk  transaksi barter atau pertukaran barang dengan barang biasa disebut ba‟i muqayadlah. 4
B. Klasifikasi Jual Beli
Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Kami akan menyebutkan bagian di antara pembagian tersebut: 5
1. Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan Ditinjau dari sisi ini, jual beli di bagi menjadi tiga jenis. Yaitu:
a. Yang  pertama jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
b. Yang kedua, jual beli ash-sharf atau money changer, yakni penukaran uang dengan uang.
c. Yang ketiga, jual beli muqayadha atau barter, yakni menukar barang dengan barang.
2. Klasifikasi Jual Beli Dari Sisi Standarisasi Harga.
a. Jual beli Bargaen (Tawar-menawar). yakni jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
b. Jual  beli  amanah.  Yakni  jual  beli  di  mana  penjual  memberitahukan  harga  modal  jualnya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi menjadi dua jenis lain:
1) Jual beli murabahah, yakni jual beli dengan modal dan persentase keuntungan yang diketahui.
2) Jual  beli wadhi‟ah, yakni  jual  beli  dengan  harga  di  bawah  modal  dan  jumlah kerugian yang diketahui.
1 Shaleh ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, fikih ekonomi islam , (cet. 5; Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 87.
2 Abdullah  al-Mushlih  dan  Shalah  ash-Shawi, Fikih  Ekonomi  Islam ,  (Cet.  1;  Jakarta:  Darul  Haq, 2001), h. 87.
3 Nasrun Haroen, fiqh muamalah, (cet 1; Jakarta: gaya media pratama, 2000), h. 111
4 Hasan Ayyub, fiqh al-muamalat al-maliayah fi al-islam, (Kairo: Dar al-salam, 2006),  h.7.
5 Shaleh ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Islam , h. 88.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
c. Jual  beli tauliyah, yakni  jual  beli  dengan  menjual  barang  dengan  harga  modal,  tanpa keuntungan  dan  kerugian.  Sebagian  ahli  fikih  menambahkan  lagi  jenis  jual  beli  yaitu  jual beli isyrak dan mustarsil. Jual beli Isyrak adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran. Sedangkan jual beli mustarsal adalah jual beli dengan harga pasar. Jual beli muzayadah (lelang),  yaitu  jual beli yang dilakukan dengan cara barang ditawarkan kepada pembeli  lalu  pembeli  menawar  barang tersebut  dengan harga  yang lebih tinggi dari harga yang di ajukan dari pembeli pertama. Kebalikannya  di sebut dengan  jual  beli munaqashah (obral). Yakni si  pembeli menawarkan diri untuk  membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya,  kemudian si pembeli  akan membeli dengan  harga termurah yang mereka tawarkan.
3. Pembagian jual beli dilihat dari cara pembayaran Jual beli seperti ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:
a. Jual  beli  dengan  cara  barang  diserahkan  secara  langsung  bersamaan  dengan pembayarannya.
b. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.

## C. Bentuk-bentuk Jual Beli
Jual  beli  dapat  ditinjau  dari  beberapa  segi.  Ditinjau  dari  segi  hukumnya,  jual  beli  ada  dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. 6
Ditinjau  dari  segi  benda  yang  dijadikan  objek  jual  beli  dapat  dikemukakan  pendapat  Imam Taqiyuddin ( qifayat Al-Ahyar : 329 ) bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: 7
1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
3. Jual beli banda yang tidak ada.
Jual  beli  benda  yang  tidak  ada  serta  tidak  dapat  di  lihat  dilarang  oleh  agama  Islam  karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau  barang  titipan  yang  akibatnya  dapat  menimbulkan  kerugian  salah  satu  pihak.  Syarbini  Khatib menyebutkan bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut adalah perbuatan gharar. 8
Akad  jual  beli  yang  dilakukan  dengan  lisan  adalah  akad  yang  dilakukan  oleh  banyak  orang, sedangkan  untuk  orang  bisu  diganti  dengan  isyarat.  Isyarat  merupakan  pembawaan  alami  dalam mengemukakan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. 9
Penyampaian  akad  jual  beli  dapat  dilakukan  melalui  utusan,  perantara,  tulisan  atau  surat- menyurat. Jual beli seperti ini sama  dengan ijab  qabul dengan ucapan, misalnya melalui kantor pos. Jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui  kantor  pos,  jual  beli  seperti  ini  dibolehkan  menurut  syara’.  Dalam  pemahaman  sebagian ulama,  bentuk  ini  hampir  sama  dengan  jual  beli salam. Pada  jual  beli salam, penjual  dan  pembeli saling  berhadapan  dalam  satu  majelis  akad,  adapun  dalam  jual  beli  melalui  kantor  pos,  penjual  dan pembeli tidak berada dalam satu majelis  akad.
Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagi berikut: 10
a. Barang  yang  dihukumkan  najis  oleh  agama,  seperti  babi,  berhala,  bangkai  dan  khamar. Rasulullah SAW. bersabda, “ dari jabir r.a Rasulullah SAW.  bersabda, sesungguhnya
6 Siti  Nur  Fatoni, Pengantar  Ilmu  Ekonomi  (Di  Lengkapi  Dasar-dasar  Ekonomi  Islam), (cet.  1; Bandung: Pustaka Setia, April 2014), h. 193.
7 Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi (Di Lengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam) , h. 193.
8 Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi (Di Lengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam) ,h. 194.
9 Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi (Di Lengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam) , h. 195
10 Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi (Di Lengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam) , h. 196
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Allah  dan  rasul-Nya  telah  mengharamkan  menjual  arak,  bangkai,  babi  dan  berhala .” (H.R. Bukhari dan Muslim)
b. Jual beli sperma hewan (apalagi sperma manusia), seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan  betina,  agar  memperoleh  turunan.  Jual  beli  ini  haram  hukumnya  karena  Rasulullah SAW.  bersabda,  “ dari  Ibnu  Umar  r.a.  berkata,  Rasulullah  SAW.  telah  melarang  menjual sperma binatang .” (H.R. Bukhari dan Muslim)
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya  belum ada dan tidak tampak. Rasulullah SAW, bersabda, “ dari ibnu Umar r.a.  Rasulullah  SAW.  telah  melarang  penjualan  sesuatu  yang  masih  dalam  kandungan induknya. ” (H.R. Bukhari dan Muslim)
d. Jual  beli  dengan muhaqallah.  Haqalah mempunyai  arti  tanah,  sawah  dan  kebun.  Maksud muhaqallah di  sini  adalah  menjual  tanam-tanaman  yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
e. Jual beli dengan mukhadharah. Yaitu menjual buah-buahan yang belum layak di panen, seperti menjual  rambutan  yang  masih  hijau,  mangga  yang  masih  kecil  dan  lainnya.  Hal  ini  dilarang karena  barang  tersebut  masih  samar,  dalam  arti  mungkin  buah  tersebut  jatuh  tertiup  angin kencang atau lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
f. Jual  beli  dengan muammassa, yaitu  jual  beli  secara  sentuh  menyentuh.  Misalnya,  seseorang menyentuh  sehelai  kain  dengan  tangannya  pada  malam  atau  siang  hari,  dan  orang  yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
g. Jual  beli  dengan munabadzah, jual  beli  secara  lempar-melempar,  seperti  seseorang  berkata, “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.”  Setelah  terjadi  lempar-  melempar,  terjadilah  jual  beli.  Hal  ini  di  larang  karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual  padi  kering  dengan  bayaran  padi  basah,  sedangkan  ukurannya  dengan  ditimbang, sehingga  merugikan  pemilik  padi  kering.  Hal  ini  dilarang  oleh  Rasulullah  SAW.  dengan sabdanya,  “ dari  Anas  r.a.,  ia  berkata,  Rasulullah  SAW.  melarang  jual  beli:  muhaqallah, mukhadharah, mulammassah,  munabazah,  dan muzabanah. ” (H.R. Bukhari)
i. Menentukan  dua  harga  untuk  satu barang  yang  diperjual  belikan.  Menurut  Syafi’i,  penjualan seperti  ini mengandung dua arti. Pertama,  seperti seseorang berkata, “saya jual biku ini seharga Rp. 5.000 dengan tunai atau Rp. 7.000 dengan cara utang.” Arti kedua adalah seperti seseorang berkata,  “  saya  jual  bku  ini  padamu  dengan  syarat  kamu  harus  menjual  tasmu  padaku.” Rasulullah  SAW.  bersabda,  “ Dari  Abi  Hurairah,  ia  berkata,  Rasulullah  SAW.  bersabda, „barang siapa yang menjual dengan dua harga  dalam  satu  penjualan  barang,  baginya  ada kerugian atau riba‟ .” (H.R. Abu Dawud).
j. Jual  beli  dengan  syarat  ( iwadh  mahjul ).  Jual  beli  seperti  ini  hampir  sama  dengan  jual  beli menentukan  dua  harga.  Hanya,  di  sini  dianggap  sebagai  syarat,  misalnya  seseorang  berkata, “saya  jual  rumah  jelek  ini  kepadamu  dengan  syarat  kamu  menjual  mobilmu  kepadaku).” Menurut Asy-Syafi’i,  jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua.
k. Jual  beli gharar, yaitu  jual  beli  yang  samar  sehingga  kemungkinan  adanya  penipuan,  seperti penjualan  ikan  yang  masih di  kolam  atau  menjual  kacang  tanah  yang  atasnya  tampak  bagus, tetapi  di  bawahnya  jelek.  Penjualan  seperti  dilarang  karena  Rasulullah  SAW.  bersabda, “janganlah  kamu  membeli  ikan  di  dalam  air  karena  jual  beli  seperti  termasuk  gharar,  atau menipu.” (H.R. Ahmad).
l. Jual  beli  dengan  mengecualikan  sebagian  dan  benda  yang  dijual,  seperti  seseorang  menjual sesuatu  dari  benda  itu  dengan  mengecualikan  salah  satu  bagiannya.  Misalnya,  A  menjual seluruh pohon yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang maka jual beli ini sah sebab yang di kecualikannya  jelas.  Akan tetapi,  apabila yang dikecualikannya  tidak jelas ( majhul ), jual  beli tersebut batal. Rasulullah SAW. bersabda, “Rasulullah melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan.” (H.R. An-Nasa’i).
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
m. Larangan  menjual  makanan  sehingga  dua  kali  ditakar.  Hal  ini  menunjukkan  adanya ketidakpercayaan  antara  penjual  dan  pembeli.  Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  seseorang yang  membeli  sesuatu  dengan  takaran  dan  telah  diterimanya,  sehingga  ia  harus  menakarnya untuk  pembeli  yang  kedua  itu.  “ Rasulullah  SAW.  melarang  jual  beli  makanan  yang  dua  kali ditakar,  dengan  takaran  penjual  dengan  takaran  pembeli .” (H.R.  Ibnu  Majah  dan Daruquthni).

## D. Rukun dan Syarat Jual Beli
Agar  jual  beli  dapat  dilaksanakan  secara  sah  dan  memberi  pengaruh  yang  tepat,  harus direalisasikan  beberapa  syaratnya  terlebih  dahulu.  Ada  yang  berkaitan  dengan  pihak  penjual  dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan. 11
Jual  beli  mempunyai  rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi,  sehingga  jual  beli  itu  dapat dikatakan sah oleh syara’. 12 Dalam  menentukan  rukun jual  beli,  terdapat  perbedaan pendapat ulama Hanafiyah  dengan  jumhur  ulama.  Rukun  jual  beli  menurut  ulama  Hanafiyah  hanya  satu,  yaitu  ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi  rukun  dalam  jual  beli  itu  hanyalah  kerelaan  (ridahara’  dhu)  kedua  belah  pihak  untuk melakukan  transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual,  menurut  mereka,  boleh  tergambar  dalam  ijab  dan  qabul,  atau  melalu  cara  saling  memberikan barang dan  harga barang (ta’a’thi).
1. Rukun jual beli ada lima, yaitu: 13
a. Penjual,  penjual  harus  orang  yang  memiliki  barang  dijual  atau  ia  diberi  izin  untuk menjualkannya dan haruslah orang yang pintar, bukan orang yang idiot.
b. Pembeli, pembeli harus orang yang diperbolehkan melakukan transaksi,  yaitu bukan orang yang idiot atau anak kecil yang belum diizinkan untuk melakukan transaksi.
c. Barang  yang  dijual,  barang  yang  dijual  harus  barang  yang  suci,  dapat  diserah  terimakan, diketahui oleh pembeli meskipun dengan sifat- sifatnya.
d. Lafal akad (transaksi), yaitu ijab dan qabul, baik dengan ucapan, misalnya “juallah kepadaku sekian,” lalu si penjual berkata, “ini saya jual kepadamu.” Atau dengan perbuatan, misalnya pembeli  berkata,  “juallah  pakaian  itu  kepadaku.”  Lalu  si  penjual  menyerahkan  barang tersebut kepadanya.
e. Saling rela, maka tidak sah jual beli tanpa disertai kerelaan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:
a. Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain ( penjual dan pembeli)
b. Ada shighat ( lafa; ijab dan qabul ). c. Ada barang yang di beli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.
Menurut ulama Hanafiyah,  orang yang berakad, barang yang dibeli  dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.
2. Syarat orang yang berakad
Para  ulama  fiqh  sepakat  menyatakan  bahwa  orang  melakukan  akad  jual  beli  itu  harus memenuhi syarat:
a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila,  hukumnya  tidak  sah.  Adapun  anak  kecil  yang  sudah mumayyiz, menurut  ulama Hanafiyah,    apabila  akad  yang  dilakukannya  membawa  keuntungan  bagi  dirinya,  seperti menerima  hibah,  wasiat,  dan  sedekah,  maka  akadnya  sah.  Sebaliknya  apabila  akad  itu membawa  kerugian  bagi  dirinya,  seperti  meminjamkan  hartanya  kepada  orang  lain,
11 Shaleh ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Islam, h. 89.
12 Nasrun Haroen, fiqh muamalah, h. 114 13 Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhajul  Muslim:  pedoman  hidup  seorang  muslim;  alih  bahasa ihwanuddin Abdullah dan Taufik Auliah Rahman, ( cet. 1; Jakarta: Ummul Qura), h. 688.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
mewakafkan,  atau  menghibahkannya,  maka  tindakan  hukumnya  ini  tidak  boleh dilaksanakan.  Apabila transaksi yang dilakukan anak ligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan  perserikatan  dagang,  maka  transaksi  ini  hukumnya  sah,  jika  walinya  mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan  anak  kecil  itu.  Jumhur  ulama  berpendirian  bahwa  orang  yang  melakukan akad  jual  beli  itu  harus  telah  baliqh  dan  berakal.  Apabila  orang  yang  berakad  itu  masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
b. Yang  melakukan  akad  itu  adalah  orang  berbeda.  Artinya,  seseorang  tidak  dapat  bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

## E. Dasar Hukum Jual Beli
Jual  beli  sebagai  bagian  dari  muamalah  mempunyai  dasar  hukum  yang  jelas,  baik  dari  Al- Qur’an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma Ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.
Landasan atau dasar  hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-  Qur’an, Hadist Nabi, dan Ijma yakni:
1. Al-Qur’an. Firman Allah Swt. dalam QS.Al-Baqarah/ 2 : 275 14
ٌَُٕهُكۡأَي  ٍَيِزَّنٱ ُٕنبَق  ۡىَََُّٓأِب  َكِنَٰر  ِِّّۚسًَ ۡنٱ  ٍَِي  ٍُ َٰطۡيَّشنٱ ُُّطَّبَخَتَي يِزَّنٱ ُوُٕقَي بًََك  َّلَِإ  ٌَُٕيُٕقَي  َلَ ْا َٰٕب ِّشنٱ ُ َّللَّٱ َّمَحَأ َٔ ْْۗا َٰٕب ِّشنٱ ُمۡثِي ُعۡيَبۡنٱ بًَََِّإ ْا ِّب َّس ٍِّي  ٞةَظِع َٕۡي ۥَُِء بَج ًٍََف  ِّْۚا َٰٕب ِّشنٱ َو َّشَح َٔ  َعۡيَبۡنٱ بَٓيِف  ۡىُْ  ِِۖسبَُّنٱ  ُب َٰح ۡصَأ  َكِئ َٰن ُْٔأَف َدبَع  ٍَۡئَ َِِّۖللَّٱ ىَنِإ  ۥُُِش ۡيَأَٔ  َفَهَس بَي ۥَُّهَف  ٰىََٓتَٲَف ۦِّ
ٌَُٔذِه َٰخ ( ل ٥٧٢ ) Terjemahannya:
Orang-orang    yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) pada Allah. Orang yang mengulang (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Ayat  di  atas  secara  umum  tapi  tegas  memberikan  gambaran  tentang  hukum  kehalalan  jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya  (jual  beli  maupun  riba)  sama-sama  mencari  keuntungan,  namun  terdapat  perbedaan  yang mendasar  dan  signifikan  terutama  dari  sudut  pandang  cara  memperoleh  keuntungan  disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.
2. Surah Al-Baqarah/2 : 198 ِع َ َّللَّٱ ْأ ُشُكۡرٲَف  ٖتَٰف َشَع  ٍِّۡي ىُت ۡضَفَأ  اَرِإَف  ِّۚۡىُكِّب َّس ٍِّي  الٗ ۡضَف ْإُغَتۡبَت ٌَأ ٌحبَُُج  ۡىُكۡيَهَع  َسۡيَن
ۡىُكٰىَذَْ بًََك ُِٔ ُشُكۡرٱ َٔ  ِِۖوا َشَحۡنٱ  ِشَع ۡشًَۡنٱ َذُ
ٍَيِّن بَّضنٱ  ًٍََِن ۦِِّه ۡبَق ٍِّي ىُتُُك ٌِإ َٔ ( ٩٩٨ )
Terjemahannya:
“ Tidak  ada  dosa  bagimu  untuk  mencari  karunia  (rezki  hasil  perniagaan)  dari  Tuhanmu.  Maka  apabila kamu telah bertolak  dari  Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masya’aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut)  Allah  sebagaimana  yang  ditunjukkan-Nya  kepadamu;  dan  sesungguhnya  kamu  sebelum  itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

## F. Batal dan Berakhirnya Jual Beli
Batal ( bathil ) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar  dan  sifatnya  tidak  diperbolehkan  seperti  akad  yang  menurut  dasar  dan  sifatnya  tidak diperbolehkan  seperti  yang  tidak  memenuhi  salah  satu  rukun  dan  syarat,  dapat  diringkas  sebagai berikut: 15
1. Bahwa  akad  tersebut  tidak  ada  wujudnya  secara  syar’i  (secara  syar’i  tidak  pernah  dianggap
14 Departemen agama, Al-Qur‟an dan terjemahan, h. 37.
15 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),  h. 245.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
ada), dan oleh karena tidak melahirkan akibat hukum apapun.
2. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad bathil itu wajib dikembalikan  kepada keadaan  semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad bathil tersebut.
3. Akad bathil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya,  karena  transaksi tersebut  didasarkan  kepada  akad  yang  sebenarnya  tidak  ada  secara  syar’i  dan  juga  karena pembenaran hanya berlaku terhadap akaq mauquf.
4. Akad bathil tidak perlu di-fasath (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejaka semula adalah batal dan tidak pernah ada.
5. Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku terhadap kebatalan.

## G. Pulsa Token
Pulsa  adalah  media  penghubung  untuk  komunikasi,  baik  komunikasi  jarak  dekat  maupun jarak jauh. Definisi pulsa juga dapat diartikan sebagai alat perhitungan atau sistem perhitungan dalam menentukan  tarif  pelanggan.  Fungsi  pulsa  adalah  sebagai  satuan  biaya  untuk  melakukan komunikasi/telepon,    mengirim      pesan short      messenger    service (SMS),  chating,  messenger (WA,  BBM,  FB,  dll)  dan  bahkan  untuk  bermain  game  online  (dengan  pembelian  paket  data tentunya).
Pulsa  adalah  alat  satuan  perhitungan  biaya  telepon,  sebelum  masuknya  kita  ke  era  telepon genggam, istila ini memang tidak terlalu populer diantara kita karena  memang PSTN atau fixek line lebih ke arah perhitungan tagihan (pascabayar) jadi pakai dulu baru bayar walhasil tidak ada istilahnya habis. 16
Token  listrik  atau  listrik  pintar  merupakan  layanan  listrik  prabayar  yang  memungkinkan pelanggan untuk mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Seperti halnya pulsa isi ulang pada telepon seluler, pada sistem listrik pintar, pelanggan terlebih dahulu membeli pulsa (voucher/token) listrik isi ulang melalui gerai  ATM sejumlah bank atau melalui loket- loket  pembayaran tagihan listrik online . 17

## III. METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  kualitatif  lapangan,  yaitu  jenis penelitian  yang  menggambarkan  secara  kualitatif  mengenai  objek  yang  di  bicarakan  sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. 41 Lokasi penelitian penulis di PLN ULP Polewali. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Sumber data yang diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah:  Data  Primer , dan Data  Sekunder.  Teknik  pengumpulan  data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi B. Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  yang  di  maksud  peneliti  adalah,  agar  dapat  membantu  dalam pelaksanaan penelitian seperti:
1. Lis Pertanyaan
2. Kamera
3. Handpone yang berfungsi sebagai alat perekam.

## C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam rangka menjawab rumusan masalah, analisis data yang mengacu pada penelitian ini dan beberapa tahapan yang di jelaskan dari Miles dan Huberman yang meliputi:
1. Pengumpulan data
16 admin@pojokpulsa.co.id, http://pojokpulsa.co.id/pulsa/ , (2018)
17 PT PLN (Persero), https:/www.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar, (2020)
2. Reduksi data
3. Sajian data
4. Penarikan,

## D. Pengujian Keabsahan Data
Pengujian  keabsahan  data  ini  menggunakan  teknis  trianulasi  dan  lebih  mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Trianulasi dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang diinginkan sudah berjalan dengan baik seperti:
1. Pastikan  apakah  setiap  hari  telah  terhimpun  catatan  wawancara  dengan  informan  serta catatan harian observasi.
2. Dilakukan  uji  silang  terhadap  materi  catatan-catatan  harian  itu  untuk  memastikan apakah tidak ada informasi yang bertentangan antara wawancara dan catatan observasi.
3. Hasil konfirmasi itu perlu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya.

## IV. HASIL PENELITIAN
A. Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik di PLN ULP Polewali
Dalam kehidupan kita terdapat macam-macam jual beli, salah satunya bentuk jual beli pulsa token listrik. PT. PLN sebagai penyedia pulsa token listrik namun tidak menjual pulsa token listrik di unit-unit  area  kantor  PT.  PLN  akan  tetapi  PLN  bekerja  sama  dengan  pihak  BANK,  PT.  POS Indonesia  dan Payment  Point lainnya.  Dalam  teknis  pembelian  pulsa  listrik  melalui Automatic Money Changer (ATM) diatur ketentuannya oleh masing-masing payment Point. Dalam penjualan pulsa token listrik ini pembeli dapat memilih berapa tarif pulsa yang diinginkan, PLN menyediakan pulsa dimulai Rp. 20,000,00 - Rp. 1,000,000,00 namun jumlah kWh yang didapati tidak akan sama dengan  jumlah  uang  yang  kita  keluarkan  karena  adanya  tarif  tenaga  listrik  dan  biaya-biaya  lain, seperti pajak penerangan jalan yang ditentukan oleh pemerintah, biaya administrasi dan materai jika pembelian pulsa di atas Rp. 250,000,00.
Hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian penulis. Yaitu: 1. Bapak Latif
“ini sekarang banyak sekalimi kubayar listrik satu bulan, nasampai Rp. 200.000.00,-. Padahal waktu pakaika kilometer Pasca Bayar cuman sekitar Rp. 100.000.00,- ji kubayar satu bulan” 18 Bapak Latif adalah seorang petani yang menggunakan listrik Pra Bayar. Dia mengatakan kepada penulis bahwa dia harus mengeluarkan biaya Rp. 200.000.00,- dalam sebulan untuk listrik dan itu lebih mahal dibandingkan dengan saat dia menggunakan kilometer Pasca bayar yang hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp. 100.000.00,- dalam sebulan.
2. Ibu Lia ”kayak  lebih  banyak  kurasa  masuk  voucherku  kalau belika  di  bapak  Randi  pulsa  daripada  di Mukani” 19
Ibu Lia adalah seorang ibu rumah tangga, dia mengatakan bahwa pada saat dia membeli voucer listrik yang Rp, 50.000.00,- di loket penjualan itu berbeda saat dia membeli voucer listrik yang harga Rp. 50.000.00,- di loket penjualan bapak Randi 3. Ibu Nurlaela
“kalau ada yang mau beli pulsa sama saya na’, saya minta dulu nomor kilometernya baru saya kirimkammi.  Kalau  adami  masuk  laporannya,  saya  tuliskammi  nomornya  yang  mau  nakasi masuk di kilometernya.” 20
Ibu Nurlaela adalah seorang ibu rumah tangga yang menjual pulsa elektrik dan token listrik. Ia berjualan  di  rumah  saja  dengan  menggunakan  satu  handphone.  Beliau  menjual  pulsa  sudah hampir  satu  tahun  dan  mendeposit  pulsa  dari  agen  pulsa  topindo.  Sistem  penjualan  pulsa  ini
18 Bapak  Latif,  Petani/Konsumen,  Kec.Matakali  Kab.Polewali  Mandar, Sulbar,  Wawancara  Oleh Penulis Di Desa Indo Makkombong 11 Februari 2020
19 Ibu Lia, Ibu Rumah Tangga/Konsumen, Kec.Matakali Kab.Polewali Mandar, Sulbar, Wawancara Oleh Penulis Di Desa Indo Makkombong 11 Februari 2020
20 Nurlela, Ibu Rumah Tangga/Konsumen, Kec.Matakali Kab.Polewali Mandar, Sulbar, Wawancara Oleh Penulis Di Desa Nene Bece, 12 Februari 2020.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
yaitu  Beliau  mendapatkan  kode  angka  untuk  bertransaksi.  Contoh:  misalnya  Hasnawati mendeposit  seharga  Rp.  500.000,00  lalu  agen  pulsa  topindo  memberikan  sebuah  kode  untuk bertransaksi.  Jika  ada  seseorang  yang  membeli  pulsa  sebesar  Rp.  50.000,00  deposit  tersebut akan  berkurang  sebesar  Rp.  50.600,00  lalu  Beliau  akan  mendapatkan  sms  yaitu  laporan  dari pengirimannya tadi yang di dalamnya terdapat kode angka token yang berjumlah 20 digit yang akan  diberikan  kepada  pembeli.  Lalu  Beliau  akan  menjualnya  dengan  harga  Rp.  53.000,00 kepada pembeli. Jadi, Beliau akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.400,00.
4. Bapak I Gusti Bagus Wedyayawa Adi Prabawa “begini  de’,  pulsa  lampu  dengan  pulsa  hp  itu  tidak  sama.  Kalau  pulsa  hp,  beliki  pulsa  Rp.
50.000,00,  Rp.  50.000,00  juga  masuk.  Tidak  sama  kalau  pulsa  lampu,  beliki  pulsa  Rp. 50.000,00 yang masuk tidak cukup Rp. 50.000,00. Cuma 33kWh.” 21
Bapak I Gusti Bagus Wedyayawa Adi Prabawa adalah karyawan dari kantor PLN ULP Polewali. Beliau  menjelaskan  bahwa  perlu  diketahui  juga  kalau  pulsa  token  listrik  itu  berbeda  dengan pulsa  handphone.  Kalau  misalkan  kita  mau  membeli  pulsa  handphone  Rp.  50.000,00,  yang masuk ke handphone kita juga Rp. 50.000,00. Sedangkan pulsa token listrik, yang masuk bukan Rupiah tapi energi listrik kWh. Misalkan kita beli Rp. 50.000,00 yang masuk di kilometer itu 33 kWh, bukan Rp. 33.000,00. kWh itu adalah satuan  energi  listrik.  Cara  perhitungan  kalau  kita membeli pulsa listrik, misalkan kita membeli Rp.50.000,00 itu pasti dipotong pajak penerangan jalan (PPJ), setiap daerah PPJ nya itu berbeda-beda. Kalau di Polewali 10%, jadi Rp. 50.000,00 dikurangi  10%  itu  Rp.  45.000,00,  dikurangi  lagi  biaya  admin  Rp.  2.500,00  jadi  sisa  Rp. 42.500,00. Kemudian, biaya Rupiah per kWh itu beda-beda tiap tarifnya. Jadi, kalau misalkan ibu rumah tangga, Rupiah per kWhnya itu Rp. 1.467,00. Misalkan kita beli pulsa token listrik Rp. 50.000,00, rumusnya itu: (pulsa – PPJ : Rupiah per kWh). Contoh:  Rp. 50.000 – 10% :Rp. 1.467 = 30,674 kWh. Hasilnya ini, yang akan masuk di kilometer kita.
Sistem jual beli pulsa token listrik di PLN Rayon polewali adalah kerja sama antara pihak PLN dengan payment point. Pihak PLN hanya sebagai penyedia pulsa  token  listrik  saja sedangkan untuk penjual token listrik membeli melalui Bank. Penulis telah mewawancarai dua penjual token listrik, Bapak Randi (agen BRILink) dan Ibu Nurlela (penjual pulsa token listrik di rumah).  Kedua  sistem  ini  sebenarnya  sama  saja  yang  membedakan  jika  kita  membeli  pulsa token  listrik  di  agen  BRILing  kita  mengetahui  berapa  besar  kWh  yang  di  dapat  serta  rincian biaya PPJ dan biaya admin karena tertera di struk transaksi yang kita dapat sedangkan jika kita membeli pulsa token listrik di rumah Ibu Nurlela bahwa rincian kWh yang didapat serta biaya PPJ tidak kita ketahui karena tidak adanya struk.
Dalam pembelian pulsa token listrik ini kita dapat melakukan transaksi offline dan online. Pembelian melalui offline terdapat tempat yang dapat kedua belah pihak bertemu secara langsung  untuk  melakukan  akad,  seperti  konter  pulsa  dan  Minimarket.  Sedangkan  jika menggunakan  transaksi online kedua  belah  pihak  tidak  dapat  bertemu  secara  langsung. Pembelian dengan menggunakan sistem online masyarakat dapat menggunakan aplikasi seperti payfazz atau topindo .  Tujuh  dari  sepuluh  orang  pembeli  pulsa  token  listrik  di  BRILink  atau konter pulsa sedangkan untuk pembelian melalui online hanya ada tiga konsumen saja. Biaya admin yang dikenakan Rp. 2,500,00.
Pembelian  pulsa  token  listrik  yang  kita  beli  jumlah  kWh  yang  kita  dapati  tidak akan  sama  dengan  uang  yang  kita  keluarkan  karna  adanya  tarif  daya  listrik  serta  biaya-biaya lainnya.
Praktik jual beli pulsa token listrik di PLN ULP Polewali:
a. Subjek atau Pelaku
1) Subjek atau pelaku yang melakukan perjanjian jual beli pulsa token listrik, yaitu pihak penjual dan pembeli
2) Dalam pelaksanaan jual beli pulsa token listrik pada umumnya pembeli sudah
21 I  Gusti  Bagus  Wedyayawa  Adi  Prabawa,  Pegawai  PLN  ULP  Polewali,  Kec.Polewali  Kab. Polewali Mandar, Sulbar Wawancara Oleh Penulis Di Kantor PLN ULP Polewali, 11 Februari 2020
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
dewasa  dan  cakap  dalam  melakukan  hukum.  Karena  pembeli  sudah  mampu membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam melaksanakan jual beli pulsa token listrik.
Berdasarkan hal ini, dilihat dari subjek atau pelakunya dalam melaksanakan perjanjian jual beli pulsa token listrik secara hukum sudah benar atau sah.
b. Objek Syarat-syarat objek dalam perjanjian jual beli
1) Dalam  pelaksanaan  jual  beli  pulsa  token  listriknya  yaitu  berupa  objek  pulsa token listrik dalam hal ini objeknya suci dan bersih karena bukan arak, bangkai, babi, anjing, atau berhala yang dihukumi najis oleh al- Qur’an.
2) Objeknya diperkenankan oleh hukum Pulsa  token  listrik  bukan  merupakan  barang  yang  tidak  diperkenankan  oleh hukum,  baik  secara  hukum  positif  maupun  hukum  Islam,  pulsa  token  listrik termasuk  barang  yang  bisa  di  manfaatkan  karena  merupakan  kebutuhan manusia untuk dapat menggunakan listrik.
3) Dimungkinkan untuk dilaksanakan Objek dalam perjanjian ini dapat diserahkan secara langsung oleh pihak penjual kepada pembeli dan dapat melakukan perjanjian secara langsung antara penjual dan pembali.
c. Adanya unsur paksaan atau tidak diantara penjual dan pembeli Dalam  praktik  yang  terjadi  pulsa  token  listrik  merupakan  produk  PLN ULP Polewali yang bekerja sama dengan paymen point untuk menjual pulsa token listrik kepada  masyarakat.  Dalam  hal  ini  pihak-pihak  sama-sama  rela  dalam melaksanakan perjanjian jual beli.

## B. Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Sistem  Jual  Beli  Pulsa  Token  Listrik  di  PLN  ULP Polewali
Dalam  urusan  muamalah,  memperhatikan  kebaikan-kebaikan  manusia  adalah  hal  mendasar dalam  syariat  Islam  dan  meminimalisir  kemafsadatan  bagi  umat  manusia.  Oleh  karena  itu  Islam memberikan  batasan-batasan  terhadap  pola  perilaku  manusia  agar  dalam  setiap  tindakannya  tidak menimbulkan  kemadharatan  baik  bagi  dirinya  sendiri  maupun  bagi  pihak  lain.  Dengan  demikian  di harapkan setiap manusia dapat mengambil manfaat antara satu dan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebatilan.
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa’/4: 29.
َََٰي َاَهيُّ َ ََنيُِّذَّلٱ َ َْاوُنَماَء َ ََلَ َْاوُلُكَتَ َ مُكَلَٰومَأ َ مُكَنيَب َ َِلِطَٰبلٱِب َ ََّلِإ َ نَأ َ ََنوُكَت َ َ ةَرَِٰت َ نَع َ ضاَرَهت َ مُكنِّم ِّۚۚ َ ََلَو َ َْاوُلُهتقَت َ مُكَسُفنَأ َ ََّنِإ َ َََّللّٱ َ ََن َك َ مُكِب َ ميِحَر ( ٥٩ )
Terjemahannya: Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  saling memakan  harta sesamamu dengan  jalan  yang batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam  perdagangan  yang berlaku atas dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
Jual beli merupakan bagian dari saling tolong  menolong ( ta‟awun ). Bagi pembeli menolong yang  membutuhkan  uang  (keuangan),  sedangkan  menurut  penjual  juga  berarti  menolong  pembeli yang  sedang  membutuhkan  barang.  Karenanya,  jual  beli  itu  adalah  perbuatan  yang  mulia  dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan di tempatkan bersama para Nabi, Suhada, dan orang-orang saleh.  Hal  ini  sesuai  dengan  hadits  yang  di  riwayatkan  At-Tirmizi  menunjukkan  tingginya  derajat penjual yang jujur dan benar.
Jika dianalisa dalam tinjauan Islam, maka praktik jual beli pulsa token di PLN ULP Polewali tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  karena  pulsa  token  listrik  memiliki  nilai  dan  merupakan komoditi yang umum di perdagangkan di zaman modern ini. Pulsa juga tidak termasuk barang yang diharamkan  untuk  diperjualbelikan  karena  tidak  ada  dalil  yang  mengharamkannya  Pembelian  pulsa token  listrik  ini  harga  uang  yang  kita  keluarkan  tidak  sama  dengan  kWh  yang  kita  dapat.  Karena
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
dengan adanya biaya pajak penerangan jalan, biaya admin, dan biaya materai ini tidak termasuk riba, karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah, meskipun satuannya rupiah, sehingga tidak harus dijual belikan tamatsul (dengan nilai yang sama).

## V. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  berhasil  dihimpun  oleh  penulis  dalam  judul  skripsi “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Jual  Beli  Pulsa  Token  Listrik  Di  PLN  ULP  Polewali”, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktik jual beli pulsa token listrik yang di lakukan oleh PT.PLN sebagai penyedia pulsa token listrik  yang  melakukan  kerja  sama  dengan  payment  point  untuk  melakukan  penjualan.  Harga yang  ditetapkan  untuk  jual  beli  pulsa  token  listrik  merupakan  kebijakan  dari  PLN  dengan adanya  daya  tarif  listrik,  biaya  pajak  penerangan  jalan  (pajak  daerah),  namun  biaya  admin ditentukan oleh masing-masing paymen point.
2. Pandangan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen agama, Al-Qur‟an dan terjemahan .
Ayyub, Hasan. fiqh al-muamalat al-maliayah fi al-islam. (Kairo: Dar al-salam, 2006).
Esterbg. Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif . (Yokyakarta: Bumi Aksara, 2002).
Fatoni,  Siti Nur. Pengantar Ilmu Ekonomi (Di Lengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam), (cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, April 2014).
Haroen, Nasrun . fiqh muamalah, (cet 1; Jakarta: gaya media pratama, 2000)
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah . (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
al-Jazairi  Abu  Bakar  Jabir. Minhajul  Muslim:  pedoman  hidup  seorang  muslim;  alih  bahasa  ihwanuddin Abdullah dan Taufik Auliah Rahman. ( cet. 1; Jakarta: Ummul Qura).
al-Khalafi Abdul Azhim bin Badawi, al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al- Azis , terj. Ma’ruf Abdul Jalil. (Cet. III; Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007).
Moleong, Lexi J. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdaakarya, Bandung: 2007.
Muslich, Ahmad Wardi fiqh muamalat. (cet.1; Jakarata: Amzah. 2010).
al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam , (Cet. 1; Jakarta: Darul
Mochtar  Naim, kompendium  Himpunan  Ayat-ayat  Al-Qur‟an  yang  berkaitan  dengan  Hukum, (Jakarta: Hasanah, 2001).
Nazir, Moh. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, 2005.
Pln123@pln.co.id,https://www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan,  (Jakarta:  Webmail,  diakses Tanggal 08 Maret 2020).
PT PLN (Persero), https:/www.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar, (2020)
ash-Shawi Shaleh dan Abdullah al-Mushlih, fikih ekonomi islam , (cet. 5; Jakarta: Darul Haq, 2015).
Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, fikih muamalah, (Bogor: Ghaliah Indonesia, 2011).
Soekanto , Soejono. Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: UII Pres, 198