## PENTINGNYA PENGUATAN MEKANISME DAN

## INSTRUMEN RESERTIFIKASI/GRADUASI KPM PKH

## Gemala Chairunnisa Puteri
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, gemalachairunnisaputeri@gmail.com

## ABSTRAK
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  intervensi  dengan  masa  kepesertaan Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  PKH  dirancang  selama  6  (enam)  tahun,  dengan  asumsi selama masa kepesertaannya terjadi perubahan perilaku dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan status sosial ekonomi keluarga. Namun dalam perjalanannya masih belum tercapai, terdapat KPM PKH yang menjadi KPM PKH setelah lebih dari 6 (enam) tahun masa kepesertaannya. Artinya permasalahan terletak pada resertifikasi/graduasi KPM PKH yang belum berjalan dengan baik. Pemerintah  seharusnya  mengkaji  lebih  dalam  lagi  mengenai  bagaimana  menciptakan kemandirian  KPM  PKH.  Penelitian  ini  memberikan  gambaran  skenario  besaran  bantuan  yang kembali  dikeluarkan  pemerintah  untuk  KPM  PKH  yang  tidak  graduasi  dalam  waktu  6  (enam) tahun.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Sosial  RI,  terdapat  6,2  juta  KPM  PKH  pada  tahun 2017. Jika diasumsikan diberikan bantuan sejumlah yang sama yaitu sebesar Rp1.890.000,- per tahun maka akan mengeluarkan biaya sebesar Rp11,3T per tahun. Sementara jumlah KPM PKH yang telah graduasi sebanyak 230.351 dari tahun 2007 hingga 2017, atau terdapat pengurangan besaran  bantuan  sebesar  Rp435M.  Padahal  KPM  PKH  direncanakan  hanya  diberikan  bantuan selama 6 (enam) tahun saja. Terdapat efisiensi besaran bantuan sosial yang lebih besar apabila KPM  PKH  dapat  graduasi  sesuai  jadwal.  Adapun  besaran  bantuan  sosial  tersebut  pun  dapat dialokasikan untuk hal lain. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penguatan mekanisme dan instrumen resertifikasi/graduasi KPM PKH  di masa mendatang.
Kata kunci : PKH, resertifikasi, graduasi

## ABSTRACT
The Family Hope Program (PKH) is an intervention program with a PKH beneficiaries (KPM) membership period designed for 6 (six) years, taking into account the duration of its membership which  can  be  used  to  change  behaviour  in  the  fields  of  education,  health,  and  socioeconomic status of the family. However, in its journey that still did not succeed, there were KPM PKH that became KPM PKH more than 6 (six) years of membership. This indicate that there was something wrong with the resertification/graduation process that has not been going well. The government should consider about this issue. This research provides a complete picture of the amount of social assistance funds that continue to be provided by the government to KPM PKH that did not pass within 6 (six) years. Based on data from the Indonesian Ministry of Social Affairs, there were 6.2 million  KPM PKH  in  2017.  If  it  is  assumed  that  the  social  assistance  funds  is  given  the  same amount in the amount of Rp1,890,000 per year, it will incur a cost of Rp11,3T per year. While the  number  of  KPM  PKH  that  have  passed  was  230,351  from  2007  to  2017,  or  as  much  as Rp435M in aid. Even though KPM PKH is only given  social assistance funds for 6 (six) years. There is budget allocation efficiency if KPM PKH graduate on time. Once the amount of social
assistance can be allocated to other things. For this reason, further research needs to be done on the evaluation and resertification instrument/graduation of KPM PKH in the future.
Keywords : PKH, recertification, graduation

## PENDAHULUAN
Bantuan sosial tunai salah satunya adalah  program  bantuan  tunai  bersyarat ( conditional  cash  transfer  program / program CCT) yang merupakan bantuan sosial  dengan  memberikan  uang  kepada keluarga  miskin.  Bantuan  ini  diberikan berdasarkan perilaku tertentu dan dimaksudkan  sebagai  investasi  Sumber Daya Manusia (SDM) dan diorientasikan sebagai bagian dari strategi
pemberantasan  kemiskinan.  Contohnya untuk  menjaga  anak-anak  untuk  tetap sekolah  atau  secara  rutin  memeriksakan ibu  hamil  dan  balita  pada  pusat  layanan kesehatan. Pendekatan ini sangat berbeda dengan  bantuan  tunai  tak  bersyarat ( unconditional  cash  transfer  program / program UCT) yakni bantuan bagi orang- orang/kelompok  yang  berbasis  pada kriteria penerima yang sebelumnya sudah ditentukan ( pre-determined eligibility ).
Adapun  program  CCT  pertama kali  diimplementasikan  di  sejumlah negara  Amerika  Latin  dan  Karibia. Meksiko  meluncurkan  the  Programa  de
Educación, Saludy Alimentación (PROGRESA). Brazil memiliki
Programa  Nacional  de  Bolsa  Escola  dan Programa  de  Erradicaçao  doTrabalho Infantil  (PETI).  Kolumbia  meluncurkan the  Familias  en  Acciónprogram  (FA), Honduras  the  Programa  de  Asignación
Familiar (PRAF), Jamaica mengintroduksi the Program of
Advancement through Healthand Education  (PATH),  dan  Nikaragua memperkenalkan  the  Red  deProtección Social (RPS). Selanjutnya Program CCT semakin  banyak  direplikasi  di  penjuru dunia termasuk Indonesia dengan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang merupakan satu upaya pemerintah dalam mengembangkan  sistem  perlindungan sosial di Indonesia.
PKH  sebagai  salah  satu  program pemberian bantuan sosial bersyarat/program CCT sudah
dilaksanakan sejak tahun 2007. Berkaitan dengan konsep CCT, agar dapat menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tentunya  terdapat  kondisionalitas  yang mesti  terpenuhi  atau  dengan  kata  lain terdapat kriteria eligibilitas sebagai KPM PKH.  Kondisionalitas  atau  kriteria eligibilitas ini per tahun 2016, dikelompokkan  ke  dalam  3  (tiga) komponen,  yaitu  komponen  pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Tabel 1: 3 (Tiga) Komponen Kondisionalitas atau Kriteria Eligibilitas

## KPM PKH
Komponen Pendidikan Komponen Kesehatan Komponen Kesejahteraa n Sosial Anak usia 6- 21 tahun yang belum menyelesaik an pendidikan dasar (SD, SMP, Ibu hamil/nifas: (1) pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak Lansia 60 tahun ke atas: memastikan pemeriksaan kesehatan serta penggunaan layanan Puskemas
Komponen Pendidikan Komponen Kesehatan Komponen Kesejahteraa n Sosial SMA): (1) terdaftar di sekolah/pen didikan kesetaraan;
dan (2)
minimal 85% kehadiran di kelas. minimal 4x selama kehamilan (1x trimester ke-I, 1x trimester ke-II, dan 2x trimester ke- III); (2) melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan; (3) pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4x selama 42 hari setelah
melahirkan.
Bayi
Usia 0 s.d. 11
bulan: (1)
pemeriksaan kesehatan 3x
dalam 1 (satu) bulan pertama; (2) ASI Eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama; (3) imunisasi lengkap; (4) penimbangan berat badan dan penggukuran tinggi badan setiap bulan; (5) mendapat suplemen vitamin A satu kali pada usia 6 – 11 bulan; (6) pemantauan perkembangan Santun Lansia, layanan h ome care (pengurus merawat, memandikan, dan mengurusi
KPM PKH
lanjut usia), dan
day care
(mengikuti
kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal,
lari pagi, senam sehat, dan lain sebagainya) bagi lansia tersebut minimal 1 (satu) tahun sekali. Disabilitas
Berat:
pihak keluarga atau pengurus melayani, merawat, dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimal 1 (satu) tahun sekali dengan menggunkan layanan home visit (tenaga kesehatan datang ke rumah KPM PKH penyandang disabilitas berat), dan layanan home
care (pengurus memandikan, Komponen Pendidikan Komponen Kesehatan Komponen Kesejahteraa n Sosial minimal 2x
dalam setahun.
Anak Usia
Dini Usia 1 s.d. < 5 tahun: (1) imunisasi tambahan; (2) penimbangan
berat badan setiap bulan;
(3) pengukuran tinggi badan minimal 2x
dalam
setahun; (4) pemantauan perkembangan
minimal 2x dalam setahun; (5)
pemberian kapsul vitamin A 2x dalam setahun.
Usia 5 s.d. < 6 tahun: (1) penimbangan berat badan minimal 2x
dalam
setahun; (2) pengukuran tinggi badan minimal 2x
dalam
setahun; (3) pemantauan perkembangan minimal 2x dalam setahun.
mengurusi, dan merawat KPM PKH).
Awalnya, yaitu pada tahun 2007, kondisionalitas  atau  kriteria  eligibilitas
KPM  PKH  adalah  sedikitnya  memenuhi satu  dari  berbagai  kondisionalitas  atau kriteria  eligibilitas  yang  termasuk  ke dalam 2 (dua) komponen, yaitu komponen  pendidikan  dan  kesehatan. Rincian  komponen  tersebut  diantaranya: (1) komponen pendidikan, terdiri dari: (a) memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk  pendidikan  dasar  (anak  pra sekolah);  (b)  memiliki  anak  usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun); (c)  memiliki  anak    SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15); (d) memiliki anak 15-18  tahun  yang  belum  menyelesaikan pendidikan  dasar  termasuk  anak  dengan disabilitas, dan (2) komponen kesehatan, terdiri dari: memiliki
ibu hamil/nifas/anak balita.
Kemudian  pada  tahun  2016, terdapat perubahan kebijakan PKH yang salah  satunya  terdapat  pada  adanya penambahan  komponen  kesejahteraan sosial, dengan rincian komponen diantaranya:  (1)  penyandang  disabilitas berat; dan (2) lanjut usia dengan kategori usia 70 tahun ke atas. Bantuan sosial PKH diberikan  prinsipnya  untuk  mengurangi beban  pengeluaran  keluarga  miskin. Pengeluaran  keluarga  miskin  dapat semakin  meningkat  manakala  juga memiliki  anggota  keluarga  penyandang disabilitas  berat  dan/  lanjut  usia  dengan kategori  usia  70  tahun  ke  atas,  karena kerentanannya.  Jika  penanganan  khusus tidak diberikan kepada anggota keluarga yang  mengalami  ketergantungan  total tersebut, dikhawatirkan peruntukkan bantuan  sosial  PKH  yang  diterima keluarga  miskin  akan  juga  mengalir kepada penyandang disabilitas berat dan/ lanjut usia dengan kategori usia 70 tahun ke  atas  yang  menjadi  beban  keluarga
bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  bantuan sosial  PKH  pun  diberikan  kepada keluarga  miskin  yang  memiliki  anggota keluarga penyandang disabilitas berat dan lanjut usia dengan kategori usia 70 tahun ke atas. Dengan perspektif baru ini maka PKH  tidak  hanya  mencakup  komponen pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga mencakup komponen kesejahteraan sosial. Pada  awal launching PKH,  yaitu tahun 2007, kondisionalitas/kriteria
eligibilitas  KPM  PKH  yang  harus dipenuhi  oleh  KPM  PKH  agar  terus memperoleh  bantuan  tunai  tersebut adalah  wajib  hadir  minimal  85%  pada fasilitas  kesehatan  dan  pendidikan. Apabila  KPM  PKH  tidak  memenuhinya maka  bantuan  tunai  akan  ditangguhkan dan/atau  dihentikan.  Pada  tahun  2016, pemerintah melakukan pembenahan dalam  sistem  pelayanan  bantuan  sosial PKH serta manajemen penyaluran bantuan  yang  disertai  dengan upgrading persyaratan tambahan yang diberlakukan bagi  penerima  bantuan  PKH.  Tambahan persyaratannya, seperti mewajibkan bagi penyandang  disabilitas  berat  melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. Kemudian adanya pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  melalui  kunjungan  ke rumah  ( home  care ).  Sedangkan  bagi lansia  harus  melakukan  pemeriksaan kesehatan  sesuai  kebutuhan  lansia. Pemeriksaan  kesehatan  dapat  dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi Puskesmas Santun Lansia (jika tersedia). Lansia  juga  harus  dipastikan  mengikuti kegiatan  sosial  di  fasilitas  pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan day care dan  mengikuti  berbagai  kegiatan
yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan  mengikuti day  care dapat mengikuti  kegiatan home  care dengan pendamping  lansia  yang  mendatangi  ke rumah  lansia  sebagai  penerima  manfaat PKH.
Adapun  pemantauan  pemenuhan kondisionalitas/kriteria  eligibilitas  KPM PKH  dilakukan  oleh  pelaksana  PKH, dalam  rangka  untuk  melihat  seberapa besar  pengaruh  bantuan  sosial  pada pencapaian  tujuan  program.  Kepatuhan KPM PKH terhadap kondisionalitas atau kriteria eligibilitasnya sebagai KPM PKH diharapkan  dapat  memacu  keberhasilan dari  tujuan  program.  Pelaksana  PKH  ini haruslah memastikan KPM PKH memenuhi kondisionalitas/kriteria
eligibilitasnya dengan hadir pada fasilitas kesehatan,  fasilitas  pendidikan,  dan fasilitas kesejahteraan sosial secara rutin sesuai dengan protokol komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Bentuk pemantauan kepada KPM PKH  menggunakan  alat  bantu  berupa formulir  verifikasi  komponen  yang dipegang oleh pelaksana PKH yang akan diverifikasi setiap bulan pada pertemuan kelompok  dan  setiap  3  (tiga)  bulan kepada  fasilitas  kesehatan  dan  fasilitas pendidikan, kecuali komponen kesejahteraan  sosial  verifikasi  dilakukan minimal setahun sekali.
Bantuan  yang  diberikan,  baik tunai  dan  per  tahun  2017  menjadi  non tunai, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi  KPM  PKH  untuk  mendatangi fasilitas  kesehatan,  fasilitas  pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial sehubungan dengan komitmennya sebagai  KPM  PKH.  Bantuan  akan
didistribusikan  langsung  kepada  KPM PKH,  dahulu  tunai  melalui  PT  Pos Indonesia  dan  sekarang  per  2017  non tunai  melalui  Himpunan  Bank  Milik Negara  (Himbara),  setiap  3  bulan  sekali sejumlah  besaran  tertentu  selama  KPM PKH  tersebut  memenuhi  kondisionalitas atau  kriteria  eligibilitasnya.  Per  tahun 2019, terdapat perubahan indeks bantuan PKH  sebagai  berikut.  Adapun  indeks bantuan ini terdapat perubahan dari tahun sebelumnya yang diberikan dalam jumlah sama  untuk  setiap  KPM  PKH  sebesar Rp1.890.000/tahun.
Tabel 2: Indeks Bantuan PKH Tahun
2019 Bantuan Tetap Setiap Keluarga/Tahun: Reguler : Rp550.000 PKH Akses : Rp1.000.000 Bantuan Komponen Setiap Jiwa/Tahun (maksimal 4 (empat) orang dalam satu keluarga): Ibu hamil : Rp2.400.000 Balita : Rp2.400.000 SD/sederajat : Rp900.000 SMP/sederajat : Rp1.500.000 SMA/sederajat : Rp2.000.000 Penyandang Disabilitas : Rp2.400.000 Lansia : Rp2.400,000
Tujuan  PKH  adalah  untuk:  (1) meningkatkan  taraf  hidup  KPM  PKH melalui akses layanan pendidikan, kesehatan,  dan  kesejahteraan  sosial;  (2) mengurangi  beban  pengeluaran  dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin  dan  rentan;  (3)  menciptakan perubahan  perilaku  dan  kemandirian KPM  PKH  dalam  mengakses  layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan  sosial;  (4)  mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan; dan (5)
mengenalkan  manfaat  produk  dan  jasa keuangan formal kepada KPM PKH.
Adapun  kepesertaan  KPM  PKH
dirancang  selama  6  (enam)  tahun. Asumsinya bahwa selama masa kepesertaan  KPM  PKH,  tujuan  PKH untuk  KPM  PKH  tersebut  sudah  dapat tercapai.  Atau  dengan  kata  lain,  terjadi transformasi  kepesertaan  KPM  PKH. Transformasi  kepesertaan  KPM  PKH merupakan  proses  pengakhiran  sebagai KPM  PKH  yang  dilakukan  melalui kegiatan  pemutakhiran  sosial  ekonomi. Semua  KPM  PKH  didata  ulang  dan dievaluasi, baik dalam status kepesertaan maupun status sosial ekonominya.
Kegiatan  pemutakhiran  sosial  ekonomi
KPM PKH dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga lain yang pelaksanaannya  dapat  dibantu  oleh pendamping  sosial  dan  administrator pangkalan  data  di  daerah.  Kegiatan pemutakhiran  sosial  ekonomi  dilakukan untuk  menentukan  KPM  PKH  berstatus transisi  atau  graduasi.  Penentuan  status transformasi  kepesertaan  KPM  PKH dilakukan  melalui  kegiatan  resertifikasi yang seharusnya secara rutin dilaksanakan  pada  tahun  ke-5  (lima) untuk  setiap  kohor  kepesertaan  PKH. Transisi  merupakan  kondisi  KPM  PKH yang  masih  memenuhi  persyaratan, memiliki  kriteria  komponen,  dan  status ekonomi  miskin.  KPM  PKH  dengan status transisi masih diberikan penambahan waktu selama 3 (tiga) tahun sebagai KPM PKH dengan memiliki hak dan  kewajiban  yang  sama  dengan  KPM PKH.  KPM  PKH  pada  masa  transisi ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima bantuan sosial PKH dan dapat diberikan
program  terkait.  Graduasi  terdiri  atas graduasi  alamiah  dan  graduasi  hasil pemutakhiran  sosial  ekonomi.  Graduasi alamiah  merupakan  berakhirnya  masa kepesertaan  KPM  PKH  akibat  tidak terpenuhinya kondisionalitas atau kriteria eligibilitas KPM PKH. Sedangkan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi  merupakan  berakhirnya  masa kepesertaan KPM PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dapat bekerjasama  dengan  lembaga/institusi terkait  dalam  melaksanakan  program bagi KPM PKH, baik pada masa transisi maupun graduasi.
Kegiatan  pemutakhiran  sosial ekonomi  dilakukan  untuk  menentukan status  transformasi  kepesertaan  KPM PKH,  atau  dengan  kata  lain  perubahan yang berkaitan dengan kondisi atau status sosial  ekonomi  KPM  PKH.  Apabila menjadi lebih baik (sesuai kriteria BPS), maka harus diperbaharui untuk dimutakhirkan dalam e-PKH. KPM PKH dimaksud dapat diusulkan untuk dikeluarkan dari kepesertaan PKH
(graduasi)  atau  dinyatakan  Non  Eligibel (NE).  Adapun  kriteria  BPS  yang dimaksud adalah: (1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m 2 per  orang;  (2)  lantai  bangunan  tempat tinggal  terbuat  dari  tanah/bambu/kayu murahan;  (3)  dinding  bangunan  tempat tinggal  terbuat  dari  bambu/rumbia/kayu berkualitas  rendah  atau  tembok  tanpa diplester;  (4)  tidak  memiliki  fasilitas buang  air  besar/bersama-sama  rumah tangga  lain  menggunakan  satu  jamban; (5)  sumber  penerangan  rumah  tangga tidak menggunakan listrik; (6) air minum berasal  dari  sumur/mata  air  yang  tidak
terlindung/sungai/air  hujan;  (7)  bahan bakar  untuk  memasak  sehari-hari adalah kayu  bakar/arang/minyak  tanah;  (8) hanya  mengonsumsi  daging/susu/ayam satu  kali  dalam  seminggu;  (9)  hanya membeli  satu  stel  pakaian  baru  dalam setahun;  (10)  hanya  mampu  makan satu/dua  kali  dalam  sehari;  (11)  tidak sanggup  membayar  biaya  pengobatan  di puskesmas/poliklinik; (12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani  dengan  luas  lahan  0,5  ha,  buruh tani,  nelayan,  buruh  bangunan,  buruh perkebunan,  atau    pekerjaan  lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per  bulan;  (13)  pendidikan  terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD; dan (14)  tidak  memiliki  tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000,  seperti    sepeda  motor (kredit/nonkredit),  emas,  hewan  ternak, kapal  motor  ataupun  barang  modal lainnya.  Jika  minimal  9  (sembilan) variabel  terpenuhi  maka  suatu  rumah tangga dikatakan miskin. Merujuk kepada  tujuan  PKH  maka  graduasi  hasil pemutakhiran sosial ekonomi KPM dapat ditandai  sebagai  indikator  keberhasilan PKH.
Data  calon  KPM  PKH  diperoleh dari  Basis  Data  Terpadu  (BDT)  yang diolah  berdasarkan  ranking  kemiskinan terendah  (sekitar  11%  dari  keluarga miskin). Alur dalam penetapan data calon KPM  PKH  tersebut  dimulai  dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga yang mengirimkan  data  calon  KPM  PKH
kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas/Instansi  Sosial  Kota/Kabupaten untuk  kemudian  dilakukan  pemilahan data  keluarga  miskin  yang  sudah  dan
belum  menjadi  KPM  PKH.  Dalam  hal Pemerintah  Daerah  memiliki  data  baru diluar  data  yang  dikirimkan  oleh Pemerintah  Pusat  maka  Pemerintah Daerah dapat mengusulkan data tersebut untuk  dijadikan  data  calon  KPM  PKH setelah  dilakukan  pemadanan  dengan data BDT.
Pada  tahun  2007  –  2008,  data calon  KPM  PKH  bersumber  dari  data Survei Pendidikan dan Survei Pelayanan
Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 2005 dari Badan Pusat Statistik
(BPS),  guna  mengidentifikasi  rumah tangga  sangat  miskin,  serta  fasilitas pendidikan  dan  kesehatan.  Setelah  itu, untuk  tahun  2009  –  2011,  data  calon KPM  PKH  diambil  dari  Pendataan Program  Perlindungan  Sosial  (PPLS) 2008  dari  BPS  yang  menggunakan  14 indikator  yang  mengidentifikasi  apakah rumah tangga tertentu layak memperoleh bantuan.  Kemudian  pada  tahun  2012  – 2015,  data  calon  KPM  PKH  bersumber dari  Basis  Data  Terpadu  (BDT)  2011 dikelola  oleh  TNP2K,  berisi  nama  dan alamat  individu  rumah  tangga  yang berada pada 40 persen sebaran kesejahteraan terendah. Dari 2015 hingga saat  ini,  barulah  data  calon  KPM  PKH tersebut  bersumber  dari  Data  Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor 10/HUK/2016  tanggal  3  Mei  2016 tentang  Mekanisme  Penggunaan  Data Terpadu  Program  Penanganan  Fakir Miskin.
Sesuai dengan prinsip dan kebijakan  PKH  bahwa:  (1)  PKH ditujukan  bagi  rumah  tangga  sangat miskin yang memenuhi syarat
kepesertaan  PKH;  (2)  peserta  PKH  juga layak menjadi penerima manfaat program perlindungan sosial lainnya sesuai dengan karakteristik setiap rumah tangga; (3)  peserta  PKH  yang  graduasi  masih berhak menerima program bantuan sosial lainnya, sebagai bagian program graduasi untuk  mencegah  rumah  tangga/keluarga tersebut  tidak  menjadi  miskin  lagi;  dan (4)  program  graduasi  yang  diberikan disesuaikan  dengan  karakteristik  rumah tangga  hasil  resertifikasi.  Jadi,  kembali kepada  bahasan  sebelumnya  tujuan  dari transformasi ini diantaranya: (1) mengurangi kemungkinan
adanya
“ poverty  trap ”  sekaligus  “ withdrawl syndrome ”; (2) memberikan kesempatan keluarga miskin/rentan lain untuk menjadi  KPM  PKH;  (3)  mengontrol dukungan  program  komplementer  telah benar-benar  sampai  pada  KPM  PKH.  6 (enam)  tahun  kepesertaan  diharapkan telah  mewujudkan  internalisasi  perilaku kondisinonalitas KPM PKH.
PKH  sering  disebut  sebagai program  pemberdayaan  sebab  program ini betul-betul memberikan akses kepada anggota  masyarakat  yang  tidak  berdaya. Ife  (2002)  mengemukakan  bahwa  ciri keberdayaan  adalah  sebagai  berikut:  (1) keberdayaan  dalam  menentukan  pilihan dan kesempatan dalam hidup ( power over personal  choices  and  life  chances ).
Banyak orang yang kurang berdaya untuk menentukan  nasib  hidupnya,  seperti dalam  menentukan  mata  pencaharian. Pada  kasus  kemiskinan,  orang  memiliki pilihan yag amat sedikit dalam mengambil  keputusan  mengenai  hidup mereka;  (2) power  over  the  assertion  of human  rights ,  merupakan  keberdayaan dalam  menuntut  penyelenggaraan  hak
asasi manusia terhadap diri dan lingkungannya.  Jika  dikaitkan  dengan PKH  itu  sendiri,  pemenuhan  kebutuhan hidup  merupakan  hak  asasi  bagi  seluruh manusia.  Hambatan  dalam  pemenuhan kebutuhan merupakan tidak terpenuhinya hak  asasi  itu  sendiri;  (3)  keberdayaan dalam mendefinisikan kebutuhan ( power over  the  definition  of  need ).  Seringkali kebutuhan  masyarakat  miskin  tidak ditentukan  oleh  pemerintah  melalui perencanaan  pembangunan  yang  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  mereka;  (4) keberdayaan dalam mengemukakan gagasan ( power over ideas ). Dengan kata lain  merupakan  kapasitas  seseorang dalam  menyampaikan  gagasan  di  dalam forum  publik,  kapasitas  seseorang  untuk terlibat  dalam  dialog  dengan  orang  lain dan  kemampuan  orang  untuk  memiliki gagasan  yang  dapat  berkontribusi  dalam perbaikan kehidupan bersama; (5) keberdayaan  terhadap  institusi  ( power over institutions ). Seringkali ketidakberdayaan masyarakat atau seseorang disebabkan oleh institusi sosial seperti sistem pendidikan, struktur pemerintahan, dan sebagainya.
Keberdayaan ini berarti individu maupun komunitas mampu bertindak atas dampak yang  diakibatkan  oleh  institusi  tersebut. Nampaknya  hal  ini  yang  menjadi  fokus dari  program  PKH;  (6)  keberdayaan terhadap sumber-sumber kehidupan
( power  over  resources ).  Banyak  sekali
komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber kehidupan yang ada. hal ini dapat terjadi, baik pada sumber yang bersifat  finansial  maupun nonmonetary resources , seperti pendidikan.
Keberdayaan  ini  dapat  dicapai  ketika
terdapat  keadilan  dalam  distribusi  dan penggunaan
sumber-sumber;
(7)
keberdayaan  dalam  melakukan  aktivitas ekonomi ( power over economic activity ), merupakan  kapasitas  masyarakat  untuk mengontrol mekanisme produksi, distribusi  dan  pertukaran  yang  terjadi.
Hal  ini  berkaitan  dengan  kesempatan untuk melakukan usaha; (8) Keberdayaan atas reproduksi ( power
over
reproduction )  merupakan  keberdayaan yang    tidak  hanya  berkaitan  dengan kelahiran,  namun  juga  latar  belakang seseorang,  bagaimana  proses  sosialisasi dan edukasi dilakukan.
Meskipun sebagai program perlindungan  sosial  dari  pemerintah, PKH disebut memiliki muatan
pemberdayaan.  Meskipun  merupakan
cash  transfer ,  namun  program  tersebut dimaksudkan  untuk  memberikan  efek jangka  panjang  agar  masyarakat  miskin dapat  bangkit  dari  kondisi  kemiskinan. PKH selama ini ditujukan agar masyarakat  memiliki  kualitas  hidup secara  lebih  meningkat.  Sebagai  contoh pada  bidang  pendidikan,  pemberian beasiswa  pada  anak  untuk  bersekolah akan  memberikan  kesempatan  anak tersebut memiliki kesempatan untuk lebih berdaya  di  masa  yang  akan  datang. Namun kekeliruan yang harus diperbaiki adalah  ketika  penerima  program  masih salah sasaran, serta tidak ada lanjutan dari program ini. Misalnya upaya peningkatan kondisi  penerima  dari  awalnya  tidak berdaya menjadi berdaya melalui
kegiatan produktif.  Berikut ini disajikan jumlah  KPM  PKH  dari  tahun  2007  –
2018, berikut dengan besaran anggarannya.
Grafik 1: Jumlah KPM PKH dan Besaran
Anggaran PKH Tahun 2007 – 2018
Tahun  2010  –  2014  terjadi peningkatan target penerima manfaat dan alokasi budget PKH, melampaui baseline target  perencanaan.  Pelaksanaan  PKH pada tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin  dengan  anggaran  sebesar  Rp10 Triliun.  Jumlah  KPM  PKH  pada  tahun 2017  sebanyak  6.228.810  keluarga miskin  dengan anggaran  sebesar  Rp11,5 Triliun.  Adapun  target  KPM  PKH  pada tahun  2018  sebanyak  10  juta  keluarga miskin  dengan  alokasi  anggaran  sebesar Rp19,4  Triliun.  Namun,  berapa  banyak KPM  PKH  yang  sudah  mengalami graduasi? Kemudian apakah sudah sesuai dengan  kohor  KPM  PKH  dimana  masa kepesertaan masa kepesertaan KPM PKH yang  dirancang  selama  6  (enam)  tahun? Dan yang terpenting adalah apakah KPM PKH  yang  telah  mengalami  graduasi sudah  dapat  menggambarkan  indikator
keberhasilan  PKH  atau  dengan  kata  lain dapat menyatakan PKH sukses?
Merujuk kembali kepada kepesertaan PKH yang semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  dan besaran  bantuan  yang  telah  dikeluarkan dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan PKH yang utamanya menciptakan kemandirian  bagi  KPM  PKH,  maka pemerintah  seharusnya  mengkaji  lebih dalam lagi mengenai bagaimana menciptakan  kemandirian  KPM  PKH tersebut. Adapun kemandirian KPM PKH yang dimaksud ditandai dengan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi KPM PKH.  Graduasi  KPM  PKH  adalah keluarnya  KPM  PKH  dari  status kepesertaan  PKH  karena  berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi, KPM PKH  tersebut  sudah  tidak  masuk  ke dalam  kategori  miskin  lagi.  Belum  ada penelitian  sebelumnya  yang  spesifik membahas  persoalan  ini.  Untuk  itu peneliti  terdorong  untuk  menelaah  lebih lanjut  mengenai  graduasi  KPM  PKH. Penelitian ini akan berkontribusi sebagai penelitian pertama yang menonjolkan isu graduasi KPM PKH dalam pembahasannya.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian  pendahuluan  untuk  penelitian yang  berjudul  “Penguatan  Mekanisme dan Instrumen Asesmen dalam Keputusan Graduasi bagi Peserta
Program  Bantuan  Sosial:  Keputusan Graduasi  Hasil  Pemutakhiran  Sosial Ekonomi  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM)  sebagai  Indikator  Keberhasilan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)”. Adapun penelitian pendahuluan
“Pentingnya  Penguatan  Mekanisme  dan Instrumen  Resertifikasi/Graduasi  KPM PKH”  ini  menggunakan  pendekatan analisis  literatur  dan  analisis  dokumen terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Merujuk kepada tujuan penelitian hingga saat ini masih sedikit jumlah KPM PKH graduasi. Pada tahun 2017, jumlah KPM  PKH  graduasi  sebanyak  230.351 keluarga atau 2,3% dari total KPM PKH. Pada  tahun  2018,  jumlahnya  sebanyak 621.789  keluarga  atau  6,21%  dari  total KPM PKH. Untuk tahun 2019,
pemerintah  sangat  menargetkan  800.000 keluarga  atau  8  %  dari  total  KPM  PKH graduasi. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, dengan  masa  kepesertaan  KPM  PKH  6 (enam)  tahun,  berapa  seharusnya  yang sudah  graduasi?  Bagaimana  mekanisme dan instrumen asesmen dalam keputusan graduasi  bagi  KPM  PKH  saat  ini? Dimana letak persoalannya?
Urgensi  dari  graduasi  adalah untuk  menjaga  kesinambungan  perilaku positif KPM PKH, menghindari dampak psikologis eks-KPM PKH, dan membuka peluang  bagi  eks-KPM  PKH  untuk mengakses  program  kemiskinan  lain. Exit poll KPM PKH bahwa mereka tetap dapat  mendapat  bantuan  sosial  lain (komplementer), walaupun telah graduasi dari  PKH.  Jadi,  bukan  serta  merta langsung  terlepas  dari  program  bantuan sosial  apapun.  Oleh  karena  itu  studi  ini dilakukan  untuk  penguatan  mekanisme dan instrumen asesmen dalam keputusan graduasi  bagi  peserta  program  bantuan sosial, karena graduasi KPM PKH adalah pilihan yang tidak dapat dihindari terlebih dengan ada justifikasi lama waktu untuk dapat  menjadi  KPM  PKH,  dan  PKH
adalah  program  yang  memiliki  muatan pemberdayaan  bertujuan  agar  terjadinya
perubahan perilaku dalam bidang pendidikan,  kesehatan,  dan  status  sosial ekonomi keluarganya.
Pemerintah  sebenarnya  sudah mulai memiliki perhatian  terhadap graduasi KPM PKH. Hal ini ditunjukkan dengan  target  tahun  2019  dimana pemerintah menargetkan 800.000
keluarga  atau  8  %  dari  total  KPM  PKH graduasi. Di bawah ini peneliti mencoba untuk  membuat  simulasi  jumlah  KPM PKH baseline ,  jumlah  KPM  PKH graduasi pada tahun ke-6 kepesertaannya (jumlah KPM PKH graduasi (i)), jumlah KPM  PKH  graduasi  pada  tahun  ke-9, setelah  melewati  proses  resertifikasi namun memperoleh status transisi (jumlah  KPM  PKH  graduasi  (ii)),  dan jumlah  KPM  PKH  graduasi  pada  tahun ke-6  kepesertaannya  ditambah  dengan KPM  PKH  graduasi  pada  tahun  ke-9, setelah  melewati  proses  resertifikasi namun memperoleh status transisi (jumlah KPM PKH graduasi (i) + (ii)).
Tabel 3: Simulasi KPM PKH baseline, KPM PKH graduasi (i), (ii), dan (i) + (ii)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dan dengan melihat  dari  data  yang  diperoleh bahwa  pada  tahun  2017,  jumlah  KPM PKH graduasi sebanyak 230.351
keluarga atau 2,3% dari total KPM PKH. Merujuk  kepada  tabel  maka  simulasi KPM  PKH  yang  graduasi  pada  tahun 2017 merupakan KPM PKH kohor 2011 untuk  masa  kepesertaan  6  (enam) tahun/ideal  dan  kohor  2008  untuk  masa kepesertaan  9  (sembilan)  tahun/status transisi  maka  diperoleh  KPM  PKH graduasi  (i)  sebanyak  277.908  keluarga, KPM  PKH  graduasi  (ii)  sebanyak 232.874  keluarga,  dan  KPM  PKH graduasi  (i)  +  (ii)  sebanyak  510.782 keluarga. Pada tahun 2018, jumlah KPM PKH graduasi sebanyak 621.789 keluarga  atau  6,21%  dari  total  KPM PKH.  Merujuk  kepada  tabel  maka simulasi KPM PKH yang graduasi pada
TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2007 387,974 387,974 387,974 2008 232,874 387,974 232,874 232,874 2009 105,528 232,874 105,528 105,528 2010 47,917 105,528 47,917 47,917 2011 277,908 435,891 277,908 277,908 2012 402,454 510,782 402,454 402,454
2013
871,878 507,982 871,878 871,878 2014 545,294 919,795 545,294 545,294 2015 639,261 823,202 639,261 639,261 2016 2,470,440 1,041,715 2,470,440 2,470,440 2017 247,282 3,342,318 247,282 247,282 2018 3,771,190 792,576 3,771,190 3,771,190 4,410,451
Jumlah KPM PKH baseline Jumlah KPM PKH graduasi (i) Jumlah KPM PKH graduasi (ii) Jumlah KPM PKH graduasi (i)+(ii)
tahun  2018  merupakan  KPM PKH kohor 2012 untuk masa kepesertaan 6  (enam)  tahun/ideal  dan  kohor  2009 untuk  masa  kepesertaan  9  (sembilan) tahun/status transisi maka diperoleh KPM PKH  graduasi  (i)  sebanyak  402.454 keluarga,  KPM  PKH  graduasi  (ii) sebanyak  105.528  keluarga,  dan  KPM PKH graduasi (i) + (ii) sebanyak 507.982 keluarga.  Untuk tahun  2019,  pemerintah menargetkan  800.000  keluarga  graduasi atau  8  %  dari total  KPM  PKH  graduasi. Merujuk  kepada  tabel  maka  simulasi KPM  PKH  yang  graduasi  pada  tahun 2019 merupakan KPM PKH kohor 2013 untuk  masa  kepesertaan  6  (enam) tahun/ideal  dan  kohor  2010  untuk  masa kepesertaan  9  (sembilan)  tahun/status transisi  maka  diperoleh  KPM  PKH graduasi  (i)  sebanyak  871.878  keluarga, KPM PKH graduasi (ii) sebanyak 47.917 keluarga,  dan  KPM  PKH  graduasi  (i)  + (ii) sebanyak 919.792 keluarga.
Namun,  perlu  dikonfirmasikan kembali  beberapa  poin  terhadap  data, diantaranya:  (1)  jumlah  KPM  PKH graduasi  pada  tahun  2017,  2018,  dan target  2019  apakah  berdasar  kepada kohor  KPM  PKH;  (2)  graduasi  yang dimaksud adalah graduasi hasil
pemutakhiran  sosial  ekonomi,  bukan graduasi  alamiah  (karena  KPM  PKH tidak  memiliki  lagi  atau  tidak  patuh terhadap komitmen
terhadap kondisionalitas  atau  kriteria  eligibilitas sebagai  peserta;  (3)  perhitungan  jumlah KPM  PKH  graduasi  berdasarkan  total KPM  PKH;  dan  yang  disebutkan  adalah jumlah  total  KPM  PKH  dari  tahun  ke tahun  bukan  total  penambahan  KPM PKH baru sehingga dapat terlihat bahwa
graduasi  KPM  PKH  berjalan;  dan  (4) jumlah KPM PKH tahun 2018 adalah 10 juta  keluarga,  yang  artinya  masih dihitung dari kohor 2007.
Sementara  itu,  besaran  anggaran yang  dialokasikan  untuk  bantuan  sosial PKH pun meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan total KPM PKH pada tahun tersebut.  Walaupun  ada  kemungkinan terdapat  kenaikan  anggaran  dikarenakan perubahan  skema  bantuan  sosial,  seperti besaran  bantuan  sosial  yang  diberikan kepada KPM PKH mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, besaran bantuan  sosial  diberikan  sejumlah  yang sama  untuk  seluruh  KPM  PKH,  atau bantuan  sosial  diberikan  sesuai  dengan kondisionalitas  atau  kriteria  eligibilitas yang dimiliki oleh KPM PKH.
Grafik 2: Jumlah KPM PKH Total dan KPM PKH Telah Graduasi Tahun 2014 – 2019
Grafik 3: Besaran Bantuan Sosial PKH Tahun 2014 – 2019
Melihat  data  di  atas,  dengan asumsi  pada  tahun  2017  dengan  KPM PKH  berjumlah  6,2  juta  keluarga,  jika diberikan  bantuan  sejumlah  yang  sama
2.79 jt 3.5 jt 5.9 Jt 6.2 Jt 10 Jt 10 Jt 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 5.6 T 6.5 T 7.8 T  11.3 T 19.4 T 34.4 T 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
yaitu  sebesar  Rp1.890.000  per  tahun maka mengeluarkan biaya sebesar Rp11,3  Triliun  per  tahun.  Sementara jumlah  KPM  PKH  yang  telah  graduasi adalah  230.351  keluarga  atau  terdapat pengurangan  bantuan  sebesar  Rp435M. Padahal  KPM  PKH  direncanakan  hanya diberikan bantuan selama 6 (enam) tahun saja.  Apakah  ini  berarti  hanya  kohor tahun  2008,  yang  mengalami  transisi sehingga  terdapat  tambahan  menerima bantuan sosial PKH selama 3 (tahun) lagi, bagaimana  dengan  KPM  PKH  kohor tahun  2011?  Berapa  jumlah  bantuan sosial  yang  seharusnya  dapat  dilakukan efisiensi  apabila  KPM  PKH  dapat graduasi  sesuai  jadwal?  Atau  berapa jumlah  bantuan  sosial  yang  dapat dialokasikan untuk hal lain?

## KESIMPULAN
Untuk  itu  perlu  adanya  skema- skema  pencapaian  target  KPM  PKH untuk  menjadi  mandiri,  sesuai  dengan tujuan  keberhasilan  program  CCT  di Indonesia. Hal ini diharapkan agar selama masa KPM PKH mendapat bantuan tidak saja  mengikuti  kegiatan  pertemuan kelompok setiap bulannya, misalnya, atau memenuhi  kondisionalitas  atau  kriteria eligibilitasnnya,  namun  diluar  daripada itu terdapat target KPM PKH yang dirinci per waktu tertentu selama masa kepesertaannya  sebagai  acuan  bilamana target tersebut belum tercapai maka dapat menjadi  alarm  tujuan  besar  PKH  belum dapat  tercapai.  Oleh  karena  itu  studi  ini dilakukan melihat relevansi antara kondisionalitas/kriteria  eligibilitas  KPM PKH  sebagai  indikator  keberhasilan program  CCT  dalam  penanggulangan kemiskinan  di  Indonesia,  jangan  sampai
bahwa indikator keberhasilan KPM PKH yang notabene untuk perubahan kemandirian  sosial  ekonomi  KPM  PKH selama masa kepesertaannya tidak tercampur aduk dengan indikator keberhasilan  program  dari  perspektif lembaga.  Hambatan  dan  kendala  dalam graduasi  dapat  berasal  dari  berbagai alasan,  seperti  kendala  dari  sisi  KPM PKH,  desain  program,  pasar  domestik, dan konteks politik.
Artinya, selama ini masih terdapat persoalan di dalam bagaimana sebaiknya mekanisme  dan  bagaimana  sebaiknya instrumen dalam keputusan graduasi bagi peserta  program  bantuan  sosial.  Selama ini  bagaimana  penetapan  graduasi  bagi KPM  PKH,  apakah  dalam  menetapkan graduasi  sudah  rasional,  saintifik,  dan objektif? Berdasarkan penelitian pendahuluan ini yang merupakan conseptual research maka akan dilakukan  penelitian  lanjutan  dengan konsep sebagai berikut.
Tabel 4: Konsep yang Ditawarkan Tujuan Indikator (1) meningkatkan taraf hidup KPM PKH melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (1) status sosial ekonomi; (2) kepemilikan komplementeratias; (3) tingkat kepatuhan
jika memiliki komponen pendidikan/status
pendidikan;
(4) tingkat kepatuhan jika memiliki komponen
kesehatan/status kesehatan;
(5) tingkat kepatuhan jika memiliki
Tujuan Indikator komponen kesejahteraan sosial/status kesejahteraan sosial; (6) indeks kapital manusia.
(2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (1) status sosial ekonomi; (2) besaran pendapatan, pekerjaan; (3) besaran pengeluaran, digunakan untuk (pemenuhan komponen kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial); (4) indeks kapital manusia. (3) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM PKH dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; (1) tingkat kepatuhan jika memiliki komponen pendidikan/status pendidikan, perubahan perspektif bahwa pendidikan penting, tetap berupaya mengenyam pendidikan jika tidak memperoleh bantuan sosial PKH; (2) tingkat kepatuhan jika memiliki komponen kesehatan/status kesehatan, jika sakit berobat ke tenaga kesehatan; (3) tingkat kepatuhan jika memiliki komponen kesejahteraan sosial/status kesejahteraan sosial; (4) indeks kapital manusia. (4) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar (1) status sosial ekonomi, bagaimana perspektif sosial ekonomi dibandingkan Tujuan Indikator kelompok pendapatan; dengan tetangga sekitar. (2) indeks kapital manusia. (5) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM PKH. (1) kepemilikan rekening bank; (2) indeks kapital manusia. Adapun konsep tersebut
dimaksudkan untuk mendapatkan pilihan indikator  dalam  graduasi  KPM  PKH dalam rangka penguatan mekanisme dan instrumen  asesmen  dalam  keputusan graduasi  bagi  peserta  program  bantuan sosial.
Seperti yang juga sudah
dipaparkan  di  atas,  mekanisme  graduasi yang  dirancang  dalam  PKH  bahwa kepesertaan KPM PKH dirancang selama 6  (enam)  tahun.  Pada  tahun  ke-5 kepesertaannya  maka  akan  dilakukan resertifikasi  untuk  mengetahui  status transformasi  kepesertaan  KPM  PKH. Transformasi  kepesertaan  KPM  PKH merupakan  proses  pengakhiran  sebagai KPM  PKH  yang  dilakukan  melalui kegiatan  pemutakhiran  sosial  ekonomi. Semua  KPM  PKH  didata  ulang  dan dievaluasi, baik dalam status kepesertaan maupun  status  sosial  ekonominya.  Hasil transformasi  kepesertaan  KPM  PKH yang  dimaksud  dapat  berupa  transisi, dimana  kondisi  KPM  PKH  yang  masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen,  dan  status  ekonomi  miskin. KPM PKH dengan status transisi ini akan diberikan  penambahan  waktu  selama  3 (tiga)  tahun  sebagai  KPM  PKH  dengan memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama dengan  KPM  PKH.  Sementara  graduasi
hasil  pemutakhiran  sosial  ekonomi merupakan berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH berdasarkan hasil pemutakhiran  sosial  ekonomi.  Hal  ini yang  menjadikan  sebagai  indikator keberhasilan PKH. Sementara itu instrumen yang digunakan adalah formulir  pemutakhiran  sosial  ekonomi
KPM  PKH  berisi  indikator  kemiskinan dari  BPS,  yang  saat  ini  juga  sudah tersedia dalam bentuk formulir elektronik. Apakah  cukup  demikian?  Atau apakah ada tambahan informasi mengenai  mekanisme  dan  instrumen asesmen dalam keputusan graduasi? Atau ternyata  bukan  ini  yang  dimaksudkan dengan mekanisme dan instrumen asesmen  dalam  keputusan  graduasi  dan belum  ada  dalam  acuan  PKH.  Hal  ini akan  menjadi  isu  kontekstual  lagi. Mekanisme adalah cara atau upaya untuk mencapai suatu tujuan. Instrumen merupakan  alat  ukurnya.  Bagaimana implementasi dari mekanisme dan instrumen  asesmen  dalam  keputusan graduasi? Bagaimana permasalahan graduasi tersebut, apakah terdapat permasalahan dari aspek mekanisme dan instrumennya?  Hal  inilah  yang  perlu kembali diurai atau diperdebatkan, terkait dengan  kondisionalitas  atau  kriteria eligibilitas KPM PKH, apakah ada suatu
mekanisme dan instrumen sebagai syarat dalam proses untuk mencapai termin atau milestone tertentu. Intinya agar indikator yang dipakai dalam graduasi KPM PKH benar-benar merujuk kepada tujuan PKH tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Alderman, Harold. “The Contribution of
Increased  Equity  to  the  Estimated Social  Benefits  from  a  Transfer
Program: An Illustration from
PROGRESA/Oportunidades”.
Policy Reasearch Working Paper. World Bank Group. 2017.
Pedoman Pelaksanaan PKH 2016 Pedoman Pelaksanaan PKH 2017 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan Pedoman Pelaksanaan PKH 2019 Rachel Slater. “Cash Transfers: Graduation  and  Growth.  Project
Briefing.  Overseas  Development Institute. 2009.
The Human Capital Project. World Bank Group. 2018.
Yaschine, Iliana, et all. “Why, When, and
How  Should  Beneficiaries  Leave  a CCT Programme?”.Poverty in Focus.International Poverty Centre.2018.