## ANALISA PEREDAM INFLASI DI MUARA DATA MELALUI MAPING AREA PADA JUMLAH UANG BEREDAR
Etika Sabariah, SE.MM
Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Indonesia Email : etika.esb@bsi.ac.id

## Abstract
Inflation is part rutinitas jobs government. Inflation create high cost economic. To problem solving infect inflation is subsidi to not capable the people. But the way this is sometime arise new DWL factor. Goals riset is create development knowledgement teori audit social have character preventif not evaluation that  focus  to  the  amount  money  distributed.  Place  riset  from  informatin  at  internet  about  regulation government. Data collected passing observation information accident, and literatur review. Limits riset to facor inflation only relevancy timing and famine. Tools that use is basicly teority that testing implementation on the case in the room deduktif. Instrument riset is PBB, kinds jobs, BPJS healty, inflation regional, and probability behavior produsen and consumen that material to create maping area  as operational variable the testing validitas and reabilitas passing logika reasoning that implementation tekhnik audit social from tracking the amount money distributed to maping area that, passing is create scenario audit social to pocket data, analytical audit social with maping area relevancy: 1) identification fluktiatif inventory and price, 2) flow subsidi, 3) correlation BPJS healty with administration asset, as well as recapitulation analytical audit social to estuary pocket data and analytical audit social to inefisiensi market accident because the poor resources
Key Words : Inflation, Maping Area, Audit Socila, the amount money distributed, Preventif

## 1. PENDAHULUAN
Inflasi adalah bagian yang selalu menjadi perhatian  para  negara  pada  bagian  detak  dan siklus  perputarannya.  Seperti  tugas  pekerjaan rumah tangga pemerintahan yang selalu menjadi tugas  rutin  dan  terpenting,  sehingga  siklusnya selalu dapat dikenali oleh indicator waktu seperti: hari raya keagamaan, tahun baru, musim paceklik yang menyebabkan gagal panen yang menciptakan high cost economy dari sisi agregat ekonomi,  dan  meningkatnya  biaya  hidup  secara parsial bagi unit-unit usaha dan individual. Inflasi dapat  diartikan  sebagai  kenaikan  harga  barang dan  jasa  secara  umum  dan  terus  menerus. Perhitungan  inflasi  dilakukan  oleh  Badan  Pusat Statistik  (BPS),  link  metadata  SEKI-IHK. Kenaikan  harga  dari  satu  atau  dua  barang  saja tidak  dapat  disebut  inflasi kecuali  bila  kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada  barang  lainnya.  Pengukuran  IHK  berdasar Consumption bty Purpose (COICOP), IHK
dikelompokkan kedalam tujuh kelompok pengeluaran  yaitu:  1)  Bahan  Makanan,  2) Makanan  jadi,  minuman  dan  tembakau,  3) Perumahan,  4)  Sandang,  5)  Kesehatan,  6) Pendidikan  dan  olah  raga,  7)  Transportasi  dan komunikasi.  Pengelompokan  berdasarkan  biaya hidup.  Disamping  pengelompokkan  berdasar COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan
inflasi berdasarkan
pengelompokkan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi, yang  menghasilkan indicator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari factor yang  bersifat  fundamental,  seperti:  1)  interaksi permintaan  penawaran,  2) lingkungan  eksternal, nilai tukar, harga, komoditi internasional, inflasi mitra dagang, ekspetasi inflasi dari pedagang dan konsumen, [1][2]
Tabel.1.1. Data Inflasi (%)_Bank Indonesia, 2022
Inflasi   dampaknya menyebabkan bertambahnya   jumlah  kemiskinan dan menurunnya  kadar  kesejahteraan.  Hal  tersebut akan  memunculkan  konflik  social  jika  detak inflasi tersebut tidak segera diatasi
Integrasi Informasi dalam melihat Maping  area  untuk  mencari  sebuah  garis  merah adalah  bagian  terpenting  untuk  mencari  sumber akar  permasalahan.  Untuk  itulah  terkait  dengan masalah inflasi dari masing-masing daerah selalu diwajibkan  untuk  memginformasikan  detak perubahan  harga  harga  kebutuhan  di  daerahnya masing-masing  pada  ruang  statsistik  mereka melalui pelaporan IHK (indeks harga konsumen), serta  pelaporan  factor  lain  yang  menunjukkan kenaikan  harga  yang  berdampak.  Bagian integrasi informasi  tersebut  merupakan bagian   dari system  imformasi  manajemen (SIM).
Hartoyo  Tri,  Hazis  dikutip  dalam Sabariah,  Etika,  et  al,  2018,  Sistem  Informasi Manajemen  adalah  suatu  sistem  perencanaan bagian  dari  pengendalian  internal  suatu  bisnis yang  meliputi  pemanfaatan  manusia,  dokumen,
tekhnologi dan prosedur oleh akuntansi manajemen  untuk  memecahkan  masalah  bisnis, seperti biaya produk, layanan atau strategi bisnis [3]
Keberlanjuatan  olah  informasi  didalam koordinasi  sistem  informasi  manajemen  akan berlanjut pada ruang akhir yaitu pelaporan, yang disusun  melalui  olah  informasi  menggunakan system informasi akuntansi
Priyambodo, Esa dikutip dalam Sabariah, Etika,  et  al,  2018,  Sistem  Informasi  Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan,  mengklasifikasikan,  mengolah, menganalisa  dan  mengkomunikasikan  informasi finansial  dan  pengambilan  keputusan  yang relevan bagi pihak luar   perusahaan dan pihak   eksternal, [3]
Setelah  pelaporan  dari  hasil  keluaran system  informasi  akuntansi  selesai  maka  akan ada proses evaluasi kembali pada pelaporan yang sudah  selesai  dan  siap  dipertanggungjawabkan melalui  pelaporan  audit.  Pelaporan  audit  dibuat melalui  banyak  proses  dengan  menggunakan teknik-teknik audit
Teknik  Audit  adalah  metode  yang digunakan  untuk  memperoleh  bukti  audit, antaralainnya:  konfirmasi,  vouching,  inspeksi, cash opname, stock opname dan lain-lain. Dimana  untuk  melakukan  pekerjaan  tersebut, maka auditor harus terlebih dahulu mempelajari SOP  dari  Klien  yang  terkait  dengan  sistem akuntansi dan sistem manajemen.
Kompeten  auditor  diukur  dari  hasil temuan dan tingkat materialitas temuan terhadap pengaruh  opini  tentang  kewajaran  laporan keuangan
Kompetensi  auditor  merupakan  salah satu penentu kualitas audit yang akan dilakukan, karena  ketika  auditor  menjalankan  tugasnya, dibutuhkan  kompetensi  untuk  melakukan  audit judgment  yang  tepat  dalam    menyelesaikan pekerjaan audit yang memberi pengaruh terhadap kesimpulan akhir (opini), [4]
Langkah audit dalam penelitian ini tidak dilakukan  seperti  pada  umumnya  langkah  audit pada  laporan  yang  sudah  selesai,  karena  audit yang  dilakukan  diruang  audit  social  adalah bersifat bukan evaluasi melainkan preventif yang
Data_Inflasi dalam Prosentase_Bank Indonesia, 2022 Bulan Tahun 2019 2020 2021 2022 1 2.82 2.68 1.55 2.18 2 2.57 2.98 1.38 2.06 3 2.48 2.96 1.37 2.64 4 2.83 2.67 1.42 3.47 5 3.32 2.19 1.68 0 6 3.28 1.96 1.33 0 7 3.32 1.54 1.52 0 8 3.49 1.32 1.59 0 9 3.39 1.42 1.6 0 10 3.13 1.44 1.66 0 11 3 1.59 1.75 0 12 2.72 1.68 1.87 0
Parameter : Inflasi Rendah = dibawah 10%/thn Inflasi Sedang = berkisar 10%-30%/thn Inflasi Berat = berkisar 30%-100%/thn
berfokus  pada  jumlah  uang  yang  beredar  bukan pada  sisi  nilai  nominal  tapi  pada  sisi  nilai  guna atau  nilai  realnyayang    mengalami  penurunan sehingga  garis  penurunan  kualitas  kehidupan masyarakat  semakin  terlihat  jelas  pada  ruang detak inflasi yang tak terkendali.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  kendali  didalam kendala  dalam  audit  social  pada  mobilisasi jumlah uang yang beredar, maka judul penelitian yang diambil “Analisa Peredam Inflasi di Muara Kantong Data melalui Maping Area Pada Jumlah Uang Beredar”

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  dibagi  menjadi  beberapa bagian.
2.1.  Ruang  Lingkup  penelitian  berdasar  pada factor  inflasi  di  bagian  harga  kebutuhan  yang naik  secara  terus  menerus  sebagai  akibat  dari indicator  waktu  seperti:  hari  raya  keagamaan, tahun  baru,  musim  paceklik  yang  menyebabkan gagal  panen  yang  menciptakan  high  cost economi. Didalam penelitian ini factor penyebab inflasi dari dampak bencana alam tidak menjadi bagian  yang  ditelaah,  untuk  membatasi  ruang lingkup penelitian.
2.2. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah landasan teori yang diuji kedalam terapan kasus untuk  di  telaah  ruang  deduktif  sebagai implementasi asupan atau suntikan teori kedalam kasus pada ruang telaah Analisa logika deduktif melalui  pengkayaan  teori  berkelanjutan  pada bidang  ekonomi  makro  terkait  dengan  audit social  dan  perilakuk  konsumen  dan  perilaku produsen  pada  ruang  matematika  ekonomi makro.
2.3.  Tempat  Penelitian  adalah  ruang  informasi terkait dengan peristiwa inflasi yang terjadi yang diambil  dari  sumber  –  sumber  berita  di  ruang study  literasi  melalui  internet  untuk  melihat kebijakan  pemerintah  beserta  penyesuaiannya. 2.4.  Instrumen  pengumpulan  data  dalam observasi  dan  study  pustaka  tentang  peristiwa
dalam  berita  dan  instrumen  penelitian  pada sumber  informasi  (PBB,  Jenis  pekerjaan,  Kartu Keluarga,  BPJS  kesehatan,  inflasi  daerah,,  dan kemungkinan perilaku produsen dan konsumen), sebagai  bahan  data  maping  area  melalui matematika  deduktif  untuk  di  sosialisasikan diruang retorika atau saran untuk menjadi bagian langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  terkait pada  jumlah  uang  yang  beredar.  Peta  konsep penelitian  tersebut  adalah  mencari inovasi problem  solving dalam  bentuk  permodelan  atau desain  perumusan  matematika  ekonomi  makro pada  ruang  analisa  uji  materi  untuk  dijadikan konsep  pengembangan  pada  ruang  audit  social titik waspada jumlah uang yang beredar. 2.5. Definisi operasional variable pada penelitian kualitatif Variabel  operasional  yang  digunakan  untuk maping  area  adalah  dasar  untuk  melakukan tracking  jumlah  uang  yang  beredar  yang diharapkan  tidak  menimbulkan  factor  baru munculnya dead weight loss.
Variabel operasional maping area  mengacu  pada  indikasi  yang  digambarkan pada atribut – atribut (PBB, Jenis pekerjaan, Kartu Keluarga,  BPJS  kesehatan,  inflasi  daerah,  dan kemungkinan perilaku produsen dan konsumen)
Maping  area  pada  ruang  social  adalah penting  untuk  dapat  mengetahui  data  diruang sosialisasi  itu  dapat  di  klarifikasi  validasi  dan reabilitasnya.
Pemetaan sosial (sosial mapping) merupakan  proses  penggambaran  masyarakat yang  sistematik  serta  melibatkan  pengumpulan data  dan  informasi  mengenai  masyarakat termasuk di dalamnya profile dan masalah sosial yang ada pada masyarakat yang bersangkutan [5]
2.5.  Instrumen  analisa  pada  ruang  penelitian terapan  teori  di  lingkungan  pemerintah  pada unsur kebijakan mobilisasi perjalanan uang yang beredar  untuk  di  buatkan  maping  area  melalui pencarian  garis  merah  pada  setiap  wilayah Negara  Republik  Indonesia  Kesatuan  sebagai strategi audit sosial.
Metode  penelitian menggunakan penelitian  jenis  terapan  melalui  pendekatan deduktif  pada  teori  strategi  audit  serta  beberapa
Audit Sosial Program Penggelontoran Dana Bantuan Pelaksanaan dan
Pelaporan Audit Laporan Keuangan Preven tif J umlah Uang beredar Memunculk an DWL atau Efisiensi Pasar Tetap Tidak Tercap ai Masyarakat Yang Berkurang Daya Beli Tidak berubah keadaan karena tidak terima bantuan
Jumlah Uang beredar Memuncul kan Pertumbuhan Ekonomi Tidak Tercapai
study  pustaka  yang  dilakukan  pada  map  area untuk dilakukan tracking.
Uji  validasi  dan  reabilitas  dilaksanakan dengan  penalaran  logika  pada  implementasi tekhnik audit melalui tracking maping area.
Analisa  deduktif  penalaran  teori  pada ruang  problem  solving  adalah  mengacu  pada indikasi yang digambarkan pada atribut – atribut (PBB,  Jenis  pekerjaan,  Kartu  Keluarga,  BPJS kesehatan,  inflasi  daerah,  dan  kemungkinan perilaku produsen dan perilaku konsumen)
Audit  social  adalah  bagian  yang  kurang familiar  dalam  menerapkan  efisiensi  dan efektivitas dalam aktivitas ekonomi, karena pada umumnya  audit  lebih  diterapkan  pada  aktivitas ekonomi  yang  sudah  dilakukan  seperti  audit pembangunan, audit laporan keuangan, dan audit lingkungan hidup serta audit berbagai pekerjaan. Dalam  penelitian  ini  dilakukan  Analisa  terapan audit  social  sebagai  upaya  melakukan  tindakan preventif kemungkinan adanya ketidak efisienan dan  ketidak  keefektivan  dalam  melakukan aktivitas  ekonomi  penggelontoran  dana  subsidi, melalui telaah  teori  matematika ekonomi  makro yaitu pendekatan perumusan integral pada fungsi konsumsi  dan  fungsi  marginal  konsumsi  yang dimasukkan dalam prosedur audit social.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Memahami Deadweight Loss sebagai indicator  pemicu  inflasi Deadweight  loss adalah penurunan surplus konsumen dan surplus produsen  akibat  penetapan  kebijakan  kenaikan harga olehperusahaan monopoli yang mempunyai  market  power  dengan  tujuan  untuk memperoleh  keuntungan  optimal  dari  penjualan barang dan jasa monopoli. Deadweight loss yang dialami  oleh  konsumen  akan  semakin  besar apabila  harga  mengalami  kenaikan,  yang mempunyai  akibat  surplus  konsumen  sebelum kenaikan  harga  akan  dinikmati  oleh  produsen. Jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan monopoli  akan  mengalami  penurunan  yang diikuti oleh kenaikan harga, sehingga kesejahteraan konsumen akan mengalami penurunan karena terdapat transfer kesejahteraan dari konsumen kepada produsen akibat penetapan kebijakan harga monopoli [6]
Dari teori tersebut maka nampak bahwa inefisiensi  pasar  ada  di  ruang  Zona  pasar monopoli  atau  Zona  kelangkaan  sumber  daya untuk di produksi atau untuk di konsumsi. Kadar DWL  akan  menjadi  pekat  ketika  yang  menjadi masalah  adalah  kelangkaan  sumber  daya berbentuk sembilan bahan pokok dan energi.
Ketidak  efisiensi  pasar  dapat  terjadi karena pengaruh global pasar pada perdagangan internasional,  atau  pada  waktu  dan  musim tertentu  yang  menyebabkan  harga-harga  barang naik  secara  terus  menerus.  Waktu  yang  sudah familiar dilihat ritme fluktuatifnya ada pada saat puasa,  hari  raya  idul  fitri,  natal,  tahun  baru  dan hari  raya  lainnya.  Sedangkan  musim  dapat dikenali  dari  musim  kelangkaan  air,  musim banjir, dan musim hama yang menjadi acuan pada indicator  kegagalan  panen.  Mengingat  iklim sudah  tidak  dapat  dideteksi  kepastiannya  pada masa  dimana  kita  berada  pada  zaman  Global warning yang menciptakan iklim pancaroba yang ekstrem.  Sementara  kelangkaan  sumberdaya yang  terjadi  dipasar  global  yang  menyebabkan harga-harga  barang  naik,  salah  satunya  adalah terjadinya aksi embargo atau blockade area zona lalu  lintas  penjualan  dan  pembelian  diruang perdagangan  internasional.  Didalam  penelitian ini  factor  penyebab  inflasi  pada  dampak terjadinya  bencana  alam  tidak  menjadi  bagian yang  ditelaah,  untuk  membatasi  ruang  lingkup penelitian.
Gambar Telaah DWL Pemicu Inflasi Permintaan Musim Adanya Naik
Gagal Panen
Embargo
Perilaku
Perilaku Produsen Konsumen Terdampak Terdampak Memahami Deadweight Loss sebagai indicator pemicu inflasi inefisiensi pasar ada di ruang Zona pasar monopoli atau Zona kelangkaan sumber daya untuk di produksi atau untuk di konsumsi
Gambar  Telaah  Meningkatnya  jumlah uang beredar untuk pertumbuhan ekonomi melalui bantuan subsidi Pemerintah peredam Inflasi

## 3.2.  Menciptakan  Scenario  Audit  Sosial  Pada Kantong-Kantong Data
Data garis bawah yaitu catatan sipil yang paling dasar  ada  pada  catatan  di  wilayah  RT  dan  RW. Seperti  diketahui  rata  –  rata  satu  RT  mengelola administrasi 100 (seratus)  kepala rumah tangga, sehingga skematik penerapan system penggelontoran dana bantuan ke masing-masing kepala  rumah  tangga  yang  tidak  mampu,  tepat atau tidak sasarannya, ada pada kantong-kantong data  yang  uji  valididitas  dan  reabilitasnya bersumber dari catatan RT dan RW.
Melalui  telaah  analisa  fundamental  pada gambaran  peta  konsep  diatas  maka  jalur  utama sudah terbentuk untuk dilakukannya audit social melalui tracing pada kantong-kantong data, tetapi dalam  pelaksanannya  mengalami  kesulitan karena  data  semesta  yang  mau  dicari  pada  data himpunannya untuk ditelaah akan sulit dilakukan pada  realita  dilapangan,  karena  ada  berapa  juta
RT  dan  RW  pada  propinsi  yang  ada  di  Seluruh Wilayah NKRI, sehingga mencari jalur tracking selanjutnya sangat sulit dilakukan pada pelaksanaan  audit  social.  Untuk  itu  dilakukan mambay aray (urutan langkah sebelum mencapai zona  data  di  kantong-kantong  data  tersebut melalui tracing spesifikasi tertentu.

## 3.3.  Telaah  Audit  Social  pada  Spesifikasi pertama adalah Maping Area Terkait Indentifikasi Detak Persediaan dan Harga
Telaah  audit  social  pada  Spesifikasi  pertama adalah pada peta konsep mencari  detak harga – harga  barang  naik  pada  angka  ekstrem  melalui penggambaran  angka  inflasi  masing-masing daerah  melalui  maping  area  terkait indentifikasi detak persediaan dan harga menggunakan teknik perumusan  integral  pada  fungsi  konsumsi  dan fungsi marginal konsumsi di ruang agregrat pada zona pulau-pulau di NKRI.
Teori  integral  sebagai  salah  satu  alternatif penyelesaian  persamaan  diferensial,  yang  pada awalnya  dalam  bidang  ekonomi  dan  finansial hanya digunakan untuk mencari fungsi asal dari fungsi  marginalnya,  fungsi  biaya  total,  fungsi penerimaan  total  dari  fungsi  penerimaan marginal, fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal,  fungsi  tabungan  dari  fungsi  tabungan marginal, dan fungsi kapital dari fungsi investasi, dan sekarang banyak diteliti dan digunakan untuk memecahkan  masalah  yang  terkait  dengan persamaan diferensial stokastik, [7]
Maping  area  yang  terbentuk  pada  peta konsep diatas adalah bagian langkah rekapitulasi pergerakan suplai persediaan dengan perkembangan harganya terkait dengan ketersediaan  barang  kebutuhan  hasil  olah industry  dengan  harga  barang  tersebut  tercipta dari  biaya  jarak  pengiriman  dan  langkanya
Inefisiensi Pasar Global Pasar Harga Naik pada Kebutuhan SEMBAKO dan Energi
Detak Inflasi Waktu atau Musim Kendali Tepat Sasaran Bantuan Subsidi ke Masyarakat Kurang atau tidak Mampu Daya Beli Turun Untuk Masyarakat yang Rentan Audit Sosial
Keuangan
Maping Area Kebutuhan
barang  kebutuhan  tersebut.  Dan  Hal  tersebut menjadi dasar pergerakan inflasi untuk dilakukan Tracing  melalui  teori  integral  pada  fungsi konsumsi  dari  fungsi  konsumsi  marginal,  untuk mengetahui  apakah  tingkat  inflasinya  ekstrem. Dari situ akan diketahui besarnya nilai kebutuhan suatu  daerah  dalam  mengatasi  inflasi  melalui aliran  dana  bantuan  pemerintah  pada  ruang APBN menuju APBD, dan ruang Kementrian ke Dinas  Kementrian,  sehingga  audit  social  adalah persiapan  preventif  dan  audit  laporan  keuangan atas  pertangungan  jawaban  anggaran  yang diterima  dan  dialokasikan  sebagai  bantuan pemerintah pada masyarakat prasejahtera memiliki  korelasi  berdasarkan  mambay  aray, yang  dapat  dilaporkan  dalam  pelaporan  audit dibagian  nature  atau  catatan  pada  pos-pos  akun atau  rekening  laporan  keuangan  yang  diaudit pada lembar kertas kerja auditor.
3.4.  Telaah  Audit  Social  pada  Spesifikasi Kedua  adalah  Maping  Area  terkait  aliran infus dana subsidi agar berjalan dengan tepat guna.
Setelah  melakukan  tracing  melalui  teori integral  pada  fungsi  konsumsi  dari  fungsi konsumsi  marginal  pada  zona  pulau  untuk mengetahui  zona  yang  terdampak  inflasi  sesuai kadarnya  atau  tingkat  significansi,  maka  dapat dilakukan tracing kedua melalui jalur infus dana subsidi ke masyarakat prasejahtera, melalui teori integral  pada  fungsi  konsumsi  dari  fungsi konsumsi  marginal  pada  zona  RT  dan  RW. Dimana maping area adalah bagian utama untuk mengenali mana yang lebih berdampak terhadap adanya  inflasi,  pada  catatan  kantong  data  di struktur paling bawah,
Seperti  diketahui  bahwa  memutus  mata rantai  tangan  yang  menyampaikan  bantuan alokasi  dana  bantuan  tidaklah  cukup  untuk mengurangi  potensi  resiko  aliran  bantuan pemerintah  dalam  meningkatkan  daya  beli tersebut  tepat  sasaran.  Itu  sebabnya  ketika  actor penyampai  bantuan  sudah  dikurangi  jumlah rantainya,  tetap  saja  ada  kecurangan  berbentuk salah sasaran pada aliran dana bantuan, sehingga menambah jumlah uang beredar tersebut beresiko menciptakan factor baru munculnya dead weigh loss (DWL) yaitu masih menciptakan inefisiensi
pasar  dari  sisi  konsumen  yang  daya  belinya berkurang  karena  ekonomi  mereka  tidak  lagi efisien atau dengan kata lain terjadi pemborosan pada  biaya  hidup  bukan  karena  meningkatnya gaya hidup atau bertambahnya jumlah konsumtif.
Modelling ruang audit social pencegahan pada  inefisiensi  pasar  yang  tercipta  karena meningkatnya jumlah uang yang beredar melalui penggelontoran dana bantuan tidak tepat sasaran melalui  audit  pemahaman  praktek  dalam menciptakan  pemetaan  wilayah  rawan  pada resiko  ekonomi  dengan  maping  area  kebutuhan, antaralainnya.
1. Maping  area  kebutuhan  berdasarkan pada  ruang-ruang  pemukiman  seperti perumahan,  pemukiman  padat,  dan pemukiman  kumuh  dapat  dilakukan tracing  audit  melalui  kemampuan  bayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB). Indikator  ini  dapat  dijadikan  parameter uji validitas dan uji reabilitas individual dinyatakan  mampu  atau  tidak  mampu dalam  kehidupan  ekonominya.  Hal tersebut dijadikan dasar alasan karena:
a. Rumah kumuh ditengah perkotaan  besar  dengan  nilai pajak  bumi  dan  bangunan  yang mampu  dibayar  adalah  indikasi kemampuan  dan  pendapatan individual  yang  tidak  dapat dinilai prasejahtera hanya berdasar  pada  observasi  visual pada  fasilitas  yang  dimiliki individual.
b. Rumah  sederhana  di  daerah terpencil,  dan  terisolir  serta besarnya  PBB  sangat  kecil, adalah indikasi mendekati kepastian  uji  validitas  dan  uji reabilitas,  bahwa  masyarakat diarea tersebut memiliki probabilita  prasejahtera,  ketika barang kebutuhan pokok mengalami  kelangkaan  dikota dan harganya naik. Hal tersebut dapat  dilihat  dari  jarak  tempuh sampainya logistic barang kebutuhan  pokok  tersebut  ke
daerah  terisolir  tersebut,  yang mana  trends  harga  naik  lebih ekstrem di area wilayah tersebut karena  harga  naik  yang  tercipta berasal  dari  dua  factor  yaitu kelangkaan  sumberdaya  barang kebutuhan ditambah biaya pengiriman  untuk  sampai  pada wilayah tersebut.
2. Karakter pekerjaan yang harusnya sudah lengkap dicatatan sipil untuk menjadikan indicator  berikutnya  untuk  memberi petunjuk kemampuan daya beli
seseorang  dari  probabilita  pendapatan harian, mingguan, bulanan atau berdasar order. Hal tersebut dijadikan dasar alasan karena:
a. Keragaman  jenis  pekerjaan  dapat memberikan  kemudahan  melakukan strategi  audit  social  dilapangan melalui  jalur-jalur  tracking  melalui besarnya estimasi pendapatan melalui  karakter  pendapatan  di ruangruang pemetaan.
b. Perbandingan  wilayah  kerja  dengan jenis  pekerjaan  yang  sama  menjadi dasar pemetaan. Seperti kita ketahui pekerjaan  sangat  sederhana  seperti tukang  parkir  diarea  pasar  dikota penghasilan  parkirnya  akan  lebih besar  daripada  pekerjaan  tukang parkir  diarea  pasar  didesa  yang terpencil, untuk itu, indicator pembeda tersebut dapat dijadikan uji validitas dan uji reabilitas 3. Melihat  data  anggota  keluarga  pada catatan kartu keluarga adalah bagian pelengkap lain untuk dapat mendeteksi  kemampuan  ekonomi keluarga dengan melihat jejak beban hidup dari kebutuhan masing-masing individu pada suatu keluarga.
3.5. Telaah  Audit  Social  pada  Spesifikasi Ketiga adalah Maping
Area  BPJS  Kesehatan  Yang  Berkorelasi Dengan  Pengurusan  Administrasi  Harta (Asset)
Maping  Area  Bpjs  kesehatan  yang  berkorelasi dengan  pengurusan  akta  surat  tanah,  SIM  dan STNK  adalah  bagian  yang  dapat  mencipatakan jalannya audit social keuangan secara tersistematis sehingga dapat terlacak pada bagian yan  abnormal  untuk  diwaspadai  dan  dilakukan audit, baik secara agregrat atau secara parsial. Intinya  adalah  maping  area  BPJS  yang berkorelasi  dengan  administrasi  harta  adalah indikasi  yang  menunjukkan  normal  atau  tidak abnormalnya  catatan  di  kantong-kantong  data individual.
Dalam Instruksi Presiden (Inpres Nomor 1 Tahun 2022), tentang optimalisasi Pelaksanaan Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  maka Instruksi  Bapak  Presiden  RI  Joko  Widodo mengeluarkan  instruksi  kepada  Kapolri  bahwa pengurusan  SIM  dan  STNK  menyertakan  BPJS Kesehatan [8]
Begitu pula aturan tersebut diberlakukan pada  pengurusan  asset  tanah  kepemilikan. Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN), mengumumkan  kartu  BPJS  Kesehatan  akan menjadi  syarat  jual  beli  tanah  atau  pendaftaran peralihan hak atas tanah mulai 1 maret 2022 [9] 3.6. Rekapitulasi  Telaah  Audit  Social  pada Ruang  Spesifikasi pada  Muara  Kantong Data
Ruang spesifikasi untuk melakukan audit social  adalah  upaya  preventif  agar  dana  bantuan pemerintah yang disalurkan ke masyarakat kurang mampu  dapat  dilakukan  dengan  tepat  sasaran, melalui  jalur  tracking  melalui  mambay  aray kantong  data  di  Pulau,  kantong  data  di  RT  dan RW  dan  di  kantong  data  individual,  sehingga keputusan  memberikan  bantuan  dapat  dilakukan sebagaimana    di  gambarkan  dalam  peta  konsep berikut:
BPJS Kesehatan Akta Tanah BPJS Kesehatan Pembelian Kendaraan Korelasi Kriteria atau Jenis
Gambar Pengambilan keputusan memberi bantuan pada proses strategi audit
Gambar Pengambilan keputusan memberi bantuan pada proses strategi audit
Setelah kepastian validasi dan reabilitas ditemukan  pada  individual  yang  tepat  untuk mendapat  bantuan  pemerintah  untuk  mengatasi penurunan  daya  beli  pada  kebutuhan  pokok, maka  dapat  dilakukan  program  bantuan  subsidi pemerintah yang diharapkan seluruhnya menggunakan  uang  elektonik,  agar  dapat diketahui  mobilisasi  transaksi  penggunaan  uang elektronik tidak disalah gunakan oleh individual pada saat mengalokasikan dana bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dengan  menggunakan  big  data  pada ruang  SIM dan SIA maka akan memudahkan pencarian data abnormal pada data himpunan – himpunan yang dibantu  oleh  pemerintah  dalam  mengatasi kesulitan  ekonomi  melalui  audit  laporan keuangan  yang  berkorelasi  dengan  audit  social dalam learning by the way yaitu mempelajari data pada  uji  validitas  dan  reabilitasnya  pada  saat sedang berjalannya program bantuan pemerintah pada masyarakat prasejahtera. Dengan metode ini akan  terbentuk  desain  desain  baru  untuk mengembangkan  prosedur  audit  social  dan prosedur audit laporan keuangan pada pertanggungjawaban  dana  pemerintah  yang dialokasikan ke masyarakat prasejahtera.
Dalam  desain  prosedur  audit  social  dan  audit laporan  keuangan  tersebut  akan  banyak  ruang periksa  pada timing  learning  by  the  way pada proses  mempelajari  data  pada  uji  validitas  dan reabilitasnya  pada  saat  sedang  berjalannya program  bantuan  pemerintah  pada  masyarakat prasejahtera.  Dengan  demikian  temuan  audit berupa  data  tidak  normal  pada  individual  yang diberikan bantuan subsidi dari pemerintah dapat ditindaklanjuti  di  ruang  audit  investigasi,  audit operating  prosedur  dan  keputusan  apakah individual yang dibantu dan dianggap prasejahtera  masih  tetap  diberi  bantuan  atau tidak.
3.7. Telaah  Ruang  Audit  Social  Pada Inefisiensi Pasar Yang Tercipta Karena Langkanya Sumber Daya
Ruang audit social pada inefisiensi pasar yang  tercipta  karena  langkanya  sumber  daya berbentuk  sembilan  bahan  pokok  adalah  bagian terpenting  untuk  dievaluasi  pada  ruang  gerak inflasi  yang  terlihat  dari  jumlah  uang  yang beredar pada pelaku produsen. Seperti diketahui bahwa peredaran uang di tuang pelaku produsen adalah  bagian  yang  paling  penting  diusahakan selalu  berputar  karena  stabilitas  ekonomi  dari kemampuan membayar pajak dan mempertahankan  karyawan  adalah  bagian  dari unit-unit perusahaan
mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang merupakan tiangtiang  penyangga  stabilitas  ekonomi.  Untuk itu lah analisa laporan keuangan berkaitan dengan likuiditas  dan  solvabilitas  adalah  bagian  yang sangat  penting  yang  berkorelasi  dengan  jumlah uang yang beredar.
Proses  bisnis  organisasi  umumnya digambarkan  secara  visual  dalam  bentuk  peta proses  bisnis.  Peta  ini  umumnya  ditampilkan dalam bentuk diagram alir yang menggambarkan secara jelas rangkaian aktivitas yang dibutuhkan
Kemampuan Membayar PBB Daerah kota Daerah Kota Kecil Daerah Desa Strategi Audit Sosial Kemamp uan Ekon omi Jenis Pekerjaa di area kerja Daerah Kota Tracing Kemapuan Ekonomi Daerah Kota Kecil Daerah Desa Keputusan Memberi Bantuan
Jumlah Beban dari Data
Kartu Keluarga Daerah Kota Daerah Kota Kecil Daerah Desa Pulau Dekat jaraknya dengan Industri Detak Stok dan Harga Pulau Sedang Jaraknya dengan Industri Pulau Jauh dengan Industri Kemampuan Membayar PBB Daerah kota Kemampuan Ekonomi Jenis Pekerjaa di area kerja Daerah Kota Kecil
Jumlah Beban dari Data Kartu Keluarga Daerah Desa Korel asi Akta Tanah Kriteria atau Jenis Pembelian Kendaraan BPJS Kesehatan SIM dan STNK Kanto ng Dat a • Individ ual Kantong Data • RT_RW_Lu rah _Kecamat an Kantong Data • Pula u Daerah Kota Daerah Kota Kec il Daerah Desa
Ter_audit Laporan Keuangan Toko Yang Ditunjuk Pemerintah Uang Elektronik Mobilisasi Transaksi Pembelajaan_1 Untuk Masyarakat
Pembelajaan_2 Kurang Mampu Pembelajaan_3 Pembelajaan_4 Audit Sosial Keuangan Maping Area Kebutuhan Tepat Sasaran
dalam melaksanakan sebuah proses. Peta proses bisnis yang akan memperlihatkan aliran aktivitas lintas fungsi. [10]
Dorongan upaya pemerintah dalam focus menjaga  stabilitas  inflasi  agar  pertumbuhan ekonomi dan memelihara kesejahteraamn masyarakat  dapat  dilihat  dari  informasi  APBN 2019, Data Asumsi  Dasar Ekonomi Makro, pada asumsi  dasar  ekonomi  makro  APBN  2019  yang mengalami perubahan pada RAPBN 2019 adalah Nilai  tukatr  Rupiah  dan  Lifting  Minyak.  Nilai tukar   disesuaikan secara   cepat   untuk mengantisipasi
Kondisi  global  agar  APBN  jadi  lebih realitis dan kredibel maka pada RAPBN Rupiah 14.400 menjadi 15.000 pada APBN
Pertumbuhan ekonomi (%) 5,3 5,2 5,1 Suku Bungan SPN (%) 5,3 5 5 Inflasi 3,5 3,2 3,6 Harga minyak (Uss/barel) 70 68 51 Nilai Tukar Rp 15000 14248 13384 Lifting Minyak (ribu barel/hari) 75 776 804 Lifting Gas 1250 1136 1142 Informasi APBN 2019, Kemenkeu,2019
Pada  RAPBN  2019  dan  APBN  2019 yang  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  belum terselesaikan  adalah  pada  nilai  tukar  mata  uang rupiah  [1]
Melihat  peristiwa  yang  tak  terduga, dengan adanya pandemic covid 19 di tahun 2020 sampai bulan april tahun 2022 yang masih belum normal  dari  keadaan  pandemic  dimana  ruang aktivitas  ekonomi  tidak  berjalan  normal  karena mobilisasi  manusia  dibatasi  ruang  geraknya. Roda  kesehatan  dan  Roda  Ekonomi  menjadi pilihan  pelaku  ekonomi,  baik  secara  individual atau  secara  institusi  untuk  mengambil  sikap bijaksana dan mengikuti aturan yang berlaku dari pemerintah.  Oleh  karena  itu  sikap  tidak  egois dalam menyeimbangkan roda kesehatan dan roda ekonomi  dari  setiap  pelaku  ekonomi  banyak menimbulkan ruang-ruang konflik.
Dari  peristiwa  perjalanan  inflasi  pada tahun 2019 yang masih menyisakan tugas terkait lemahnya  nilai  tukar  rupiah  yang  merupakan
bagian  dari  factor  jumlah  uang  yang  beredar, ditambah  kondisi  tak  terduga  adanya  pandemic dimulai  tahun  2020  sampai  April  2022  yang diamati  dalam  penelitian,  maka  nampak  factor inflasi  yang  terjadi  dari  waktu,  paceklik  dan bencana  alam  (pandemic  covid  19),  sementara batasan  penelitian  pada  factor  inflasi  yang menjadi  tugas  rutin  pemerintah  adalah  terkait waktu  dan  paceklik,  sehingga  factor  bencana alam  diabaikan.  Telaah  ruang  audit  social  pada inefisiensi  pasar  karena  langkanya  sumber  daya melihat  sisi  jumlah  uang  yang  beredar  pada perilaku produsen.
Jumlah  uang  yang  beredar  dan  peta proses  bisnis  adalah  unsur  kebijakan  mobilisasi perjalanan  uang  yang  beredar  untuk  di  buatkan maping area melalui pencarian garis merah pada setiap  wilayah  Negara  Republik  Indonesia Kesatuan  pada  zona  pelaku-pelaku  produsen, adalah  sudah  sangat  penting  untuk  mengurai benang  ruwet  yang  terjadi  hampir  setiap  tahun ketika kendali didalam kendala inflasi yang selalu terjadi  menimbulkan  ruang  refleksi  yang  rumit untuk  mencari  jalan  keluar  dari  masalah  bisnis yang terdampak oleh inflasi. Hal tersebut adalah langkah  utama  pada  peningkatan  daya  beli masyarakat dan menjaga roda usaha dari pelaku produsen  berjalan  normal  atau  tidak  terlalu terdampak oleh inflasi.
Melihat  pengaruh  dari  factor  yang bersifat  fundamental  terhadap  inflasi  tersebut pada penjelasan informasi BI, seperti: 1) interaksi permintaan  penawaran,  2) lingkungan  eksternal, nilai tukar, harga, komoditi internasional, inflasi mitra dagang, ekspetasi inflasi dari pedagang dan konsumen,  maka  yang  dibahas  dalam  penelitian ini  terkait  pada  inflasi  mitra  dagang  yang  mana pelaku  produsen  terbagi  menjadi  dua  yaitu: pemasok  bahan  produksi  dan  pengubah  bahan baku  menjadi  barang  jadi,  kedua  produsen tersebut  adalah  mitra  dagang  (pelaku  produsen berikutnya dibidang dagang atau jasa). Ritme dan detak  jumlah  uang  yang  beredar  di  dua  pelaku produsen  tersebut  sebaiknya  dijaga  stabilitas perputarannya  melalui  pertahanan likuiditas dan solvabilitas  masing-masing  perusahaan.  Salah satu upaya pertahanan likuiditas dan solvabilitas masing-masing  perusahaan  dapat  dilakukan
melalui menjaga stabilitas usaha kecil menengah (UKM)  melalui  penciptaan  jaringan  pengaman social melalui pelibatan UKM menjadi lapaklapak  yang  ditunjuk  sebagai  tempat  yang akan  dituju  oleh  masyarakat  prasejahtera memenuhi kebutuhannya dengan bantuan pemerintah berupa uang elektronik.
Sketsa  peta  konsep  pada  penelitian adalah sebagai berikut:
Desain  pengaturan  perilaku  produsen khususnya  pada  pilihan  khusus  diatas  yaitu menjadi  toko  yang  ditunjuk  adalah  upaya  untuk menjaga
stabilitas usaha produsen yang produknya dibutuhkan oleh masyarakat dan memberi dampak significant pada stabilitas ekonomi. Dalam hal ini pelaku produsen tersebut  ada  pada  bagian  usaha  kecil  menengah yang  jumlahnya  lebih  banyak  dibandingkan dengan  pelaku  produsen  pada  usaha  besar.  Arus deras  aliran  jumlah  uang  yang  beredar  dalam bentuk bantuan subsidi pada masyarakat prasejahtera  akan  sedikit  dikurangi  dengan penguatan  modal  kerja  UKM,  sehingga  UKM yang  ditunjuk  menjadi  lapak  pilihan  oleh pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat prasejahtera adalah pengurang derasnya aliran jumlah uang yang beredar dalam bentuk  bantuan  subsidi,  karena  UKM  yang ditunjuk akan berada pada posisi usaha stabil dan tidak  membutuhkan  bantuan  subsidi  lagi. Seandainya  masih  ada  kelemahan  modal  kerja maka  pilihan  umum  dapat  menjadi  problem solving  berikutnya  seperti:  pinjaman  lunak, keringanan  pajak,  bantuan  khusus  UKM, pemenuhan  suplai  bahan  produksi.  Dari  metode
terapan teori tersebut dapat dideskripsikan kondisi estimasi dilapangan adalah : 1) Terjadi penguatan usaha perusahaan besar dari stabilitas usaha para UKM  yang  merupakan  konsumen  terbanyak dalam  jumlah  pembelian  produk  dalam  satuan unit  barang  dibandingkan  masing-masing  rumah tangga, 2) Penambahan jumlah angka pengangguran dapat ditekan melalui ruang usaha UKM  dan  usaha  besar,  3)  Pengurangan penerimaan  pajak  dapat  sedikit  berkurang resikonya  dari  stabilitas  ruang  usaha  UKM  dan usaha besar.
Pada  alur  desain  tersebut  maka  dapat dilakukan  cut  off,  battasan  dan  pemilahan  ukm dan  usaha  besar  yang  masih  terdampak  oleh adanya inflasi seperti UKM dan usaha besar pada produk sekunder dan tersier, untuk dicari metode problem solving lainnya 4. KESIMPULAN
Inflasi  adalah  bagian  tugas  pekerjaan rumah tangga pemerintahan yang selalu menjadi tugas  rutin  dan  terpenting,  sehingga  siklusnya selalu dapat dikenali oleh indicator waktu seperti: hari raya keagamaan, tahun baru, musim paceklik yang menyebabkan gagal panen yang menciptakan high cost economy.
Untuk  mengatasi  dampak  inflasi  pada upaya meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu  melalui  bantuan subsidi, terkadang  justru  menimbulkan  factor  baru munculnya Dead Weight Loss.
Melalui  maping  area  kantong  data (data di  sumber  catatan  sipil  RT  dan  RW),  maka  uji materi  teori  terhadap  kasus  ditelaah  dalam menemukan problem solving.
Teori yang diuji adalah pada bagian audit yang dikhususkan fungsinya pada audit social.
Langkah audit dalam penelitian ini tidak dilakukan  seperti  pada  umumnya  langkah  audit pada  laporan  yang  sudah  selesai,  karena  audit yang  dilakukan  diruang  audit  social  adalah bersifat bukan evaluasi melainkan preventif yang berfokus  pada  jumlah  uang  yang  beredar  bukan pada  sisi  nilai  nominal  tapi  pada  sisi  nilai  guna atau  nilai  realnya  yang    mengalami  penurunan pada ruang detak inflasi yang tak terkendali. Ini adalah  bagian  kendali  didalam  kedala  pada  sisi pelaku  konsumen  yang  terdampak  inflasi  yang
dibantu pada ruang subsdi melaui sensoring audit social  pada  kantong  data  dan  penggelontoran dana bantuan menggunakan uang elektronik.
Sementara ritme  dan  detak jumlah  uang yang  beredar  pada  saat  inflasi  di  dua  pelaku produsen  tersebut  sebaiknya  dijaga  stabilitas perputarannya  melalui  pertahanan likuiditas dan solvabilitas  masing-masing  perusahaan.  Salah satu upaya pertahanan likuiditas dan solvabilitas masing-masing  perusahaan  dapat  dilakukan melalui menjaga stabilitas usaha kecil menengah (UKM)  melalui  penciptaan  jaringan  pengaman social melalui pelibatan UKM menjadi lapaklapak  yang  ditunjuk  sebagai  tempat  yang akan  dituju  oleh  masyarakat  prasejahtera memenuhi kebutuhannya dengan bantuan pemerintah berupa uang elektronik.

## 5. REFERENSI
[1] Directorate  General  of  State  Budget, “APBN  2019  Information,”  pp.  1–37,
2019.
[2] B. Indonesia, “Apa Itu Inflasi.” 2022.
[3] E.  Sabariah,  S.  Rukiastiandari,  and  D. Riftiasari,  “Manajemen  Teknik  Audit  di
Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja, Kredibilitas  Serta  Kontinuitas  Usaha
KAP, BPK RI dan KPK RI Sebagai Salah Satu Bentuk …,” Stiestembi.Ac.Id , no. 4, pp. 1237–1257.
[4] F.  Ekonomika,  D.  A.  N.  Bisnis,  and  U.
Diponegoro, “PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN KECERDASAN SPIRITUAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi
persepsi Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  Provinsi
Jawa Tengah),” Diponegoro J. Account. , vol. 0, no. 0, pp. 487–495, 2014.
[5] R.  Nuryati,  L.  Sulistyowati,  I.  Setiawan, and T. I. Noor, “Pemetaan Sosial ( Social Mapping  )  Masyarakat  Dalam  Upaya Mendukung  Pengembangan  Usahatani
Polikultur  Perkebunan  Terintegrasi  ( Utppt  )  Social  Maping  Community Efforts To Support the Development,” J.
Agristan , vol. 2, no. 1, pp. 1–20, 2020.
[6] G.  Pratomo,  “Analisis  Welfare  Loss Konsumen  Sambungan  Langsung  Jarak Jauh  Telepon  Tetap  di  Indonesia,” J. Ekon.  Manaj.  Akunt. ,  vol.  8,  no.  2,  p.
2010, 2007.
[7] L. P. I. HARINI and K. SARI, “Aplikasi Integral  Dalam  Bidang  Ekonomi  Dan
Finansial,” E-Jurnal Mat. , vol. 9, no. 2, p. 143, 2020, doi: 10.24843/mtk.2020.v09.i02.p291. [8] D.  Kurniawan,  “BPJS  kesehatan  Jadi
Syarat  Mengurus  SIM  dan  STNK,
Korlantas Sesuaikan Aturan.” TEMP.CO,
2022.
[9] A.  Rachman,  “BPN  Terapkan  Syarat Kartu  BPJS  Kesehatan  Dalam  Jual  Beli
Tanah  Mulai  1  Maret.”  TEMPO.COM, 2022.
[10] A. Soemohadiwidjojo, Mudah Menyusun SOP Sytandar Operating Prosedure , IV. Jakarta, 2018.