## MEDIATION SYSTEM IN DISPUTES OF OWNERSHIP PERSFECTIVE ACADEMIC ISLĀḤ
(A Research in Aceh Besar)
Riadhus Sholihin, Oktavi Maulizar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh
riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id , 140102109@student.ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
This  article  will  explain  how  the  authority  of  village  officials  in  resolving  disputes  over ownership  of  aid  houses  is  mediated?  To  answer  the  problem  above,  the  writer  uses  the descriptive  analysis  research  method,  where  the  data  obtained  is  sourced  from observations, interviews, photoshoots, document analysis, and field notes compiled by the writer  at  the  research  location  which  is  not  set  forth  in  the  form  of  figures.  From  the results of the study it can be seen that based on Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life and Customs where village officials have the authority to reconcile disputes that occur within the community by deliberation / mediation and one of  the  village  apparatuses  that  mediates  the  parties  who  disputes  to  end  their  disputes peacefully. The consequence of the mediation decision is the termination of the dispute that occurred and the parties agreed to make peace by making a peace agreement and carrying out  the  agreement  accordingly.  The  concept  of  mediation  in  positive  law  is  no  different from  the  concept  of  iṣlāḥ  in  Islamic  law  which  involves  a  third  party  to  reconcile  the disputing parties. The content of the agreement of the mediation that has been carried out by the parties, is allowed in Islamic law because the purpose of iṣlāḥ or mediation is to end the dispute.
Keywords: Mediation, Ownership Disputes, Iṣlāḥ contract

## ABSTRAK
Artikel  ini  akan  mengemukakan  bagaimana  wewenang  perangkat  desa  dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan secara mediasi. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana data  yang  diperoleh  bersumber  dari  hasil  pengamatan,  wawancara,  pemotretan,  analisis dokumen,  dan  catatan  lapangan  yang  disusun  penulis  di  lokasi  penelitian  yang  tidak dituangkan  dalam  bentuk  angka-angka.  Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dimana perangkat desa memiliki wewenang untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi  di  dalam  masyarakat  secara  musyawarah/mediasi  dan  salah  satu  dari  perangkat desa  yang  menjadi  pihak  penengah  yang  mengarahkan  para  pihak  yang  berselisih  untuk mengakhiri  perselisihan  mereka  secara  damai.  Adapun  konsekuensi  dari  keputusan mediasi  tersebut  adalah  terputusnya  perselisihan  yang  terjadi  dan  para  pihak  sepakat untuk berdamai dengan membuat perjanjian perdamaian dan melaksanakan perjanjian itu
dengan  semestinya.  Konsep  mediasi  dalam  hukum  positif  tidak  berbeda  dengan  konsep iṣlāḥ  dalam  hukum  Islam  yang  melibatkan  pihak  ketiga  untuk  mendamaikan  para  pihak yang  berselisih.  Adapun  isi  perjanjian  dari  mediasi  yang  telah  dilaksanakan  oleh  para pihak,  dibolehkan  di  dalam  hukum  Islam  karena  tujuan  dari  iṣlāḥ  atau  mediasi  adalah untuk mengakhiri perselisihan.
Kata kunci:. Mediasi, Perselisihan Kepemilikan, Akad Iṣlāḥ

## PENDAHULUAN
Iṣlāḥ dalam konsep fiqh menjadi salah satu proses penyelesaian sengketa dengan cara para  pihak  sepakat  untuk  mengakhiri  perkara  atau  perselisihan  secara  damai.  Iṣlāḥ memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa,  dan  tidak  lagi  terpaku  pada  kepentingan  masing-masing  secara  tajam  dan  juga secara  ketat  pada  pengajuan  alat  bukti  maupun  objek  persengketaan  untuk  membuktikan egonya.  Para  pihak  memperoleh  kebebasan  mencari  jalan  keluar  agar  sengketa  mereka dapat diakhiri secara baik-baik dengan mengedepankan maslahat (Abbas, 2011).
Akad  iṣlāḥ  biasanya  terjadi  dengan  adanya  sikap  bersedia  untuk  menerima  lebih sedikit  dari  apa  yang  dituntut  dan  diklaim  sebagai  sebuah  bentuk  sikap  lunak  dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan (Az-Zuhaili, 2011). Perdamaian dapat memberikan  jawaban  yang  paling  lembut  sekaligus  penyelesaian  yang  sama-sama menguntungkan  (win-win  solution)  para  pihak,  dan  rasa  egoisme  para  pihak  akan  sirna seiring  dengan  terpenuhinya  perdamaian  sehingga  terbangun  nilai-nilai  persaudaraan (ukhuwah)  yang  lebih  kuat.  Menciptakan  konsep  tersebut  bukan  hal  yang  mudah,  karena masing-masing  pihak  telah  terbius  dengan  ambisi  masing-masing  untuk  saling  ingin menguasai, memenangkan, atau mengalahkan.
Perdamaian  atau iṣlāḥ ini  kemudian di  implementasikan ke dalam praktek kehidupan bermasyarakat umat Islam, dan dalam hukum positif lebih dikenal dengan istilah mediasi. Mediasi  pada  dasarnya  adalah  negosiasi  yang  melibatkan  pihak  ketiga  yang  memiliki keahlian  mengenai  prosedur  mediasi  yang  efektif,  dapat  membantu  dalam  situasi  konflik untuk  mengkoordinasikan  aktivitas  mereka  sehingga  lebih  efektif  dalam  proses  tawar- menawar.  Mediasi  itu  semestinya  win  win  solution  sehingga  tidak  ada  banding  dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang diinginkan para pihak (Abdul Manan, 2014).
Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan  pada  iktikad  baik  dengan menyampingkan  penyelesaian  secara  litigasi  di  Pengadilan  Negeri  (Pasal  6).  Hal  senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat
pertama  wajib  terlebih  dahulu  diselesaikan  melalui  perdamaian  dengan  bantuan  mediator dengan batas waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi (Abbas, 2011).
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan PP No. 54 Tahun 2000 merupakan landasan yuridis  bagi  penyelenggaraan  mediasi  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  di  luar  pengadilan  bukan  berarti  mediasi  tidak  ada  kaitan  sama  sekali  dengan pengadilan.  Mediasi  tetap  memiliki  keterkaitan  dengan  pengadilan  terutama  menyangkut hasil  kesepakatan  para  pihak  dalam  mediasi.  Dalam  Pasal  24  PP  No.  54  Tahun  2000 disebutkan  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh  hari)  terhitung  sejak  tanggal ditandatanganinya  kesepakatan  tersebut,  lembar  asli  atau  salinan  autentik  kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya, atau salah satu pihak, atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 6 butir (8) UU No. 30 Tahun 1999 (Abbas, 2011).
Dalam tradisi penyelesaian konflik, masyarakat Aceh menggunakan mediasi atau iṣlāḥ sebagai  sarana  untuk  menjaga  keseimbangan  sosial,  akibat  adanya  sengketa  atau  konflik. Salah  satu  perselisihan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  Besar  setelah Tsunami  terjadi  dalam  persengketaan  kepemilikan  rumah  bantuan  ADB  (Asean Development Bank) di Gampong Miruek Lamreudeup Kecamatan Baitussalam.
Perumahan  ADB  sebanyak  469  unit  diperuntukkan  kepada  korban  Tsunami  yang menghancurkan  Aceh  pada  tahun  2004  lalu,  yang  menempati  perumahan  tersebut  adalah korban  Tsunami  yang  bukan  merupakan  penduduk  asli  Gampong  Miruek  Lamreudeup. Namun,  ketika  rumah  bantuan  tersebut  akan  dibangun,  terjadi  kesepakatan  secara  lisan antara pihak ADB dengan pihak Gampong Miruek Lamreudeup. Pihak ADB dan aparatur gampong Miruek Lamreudeup sepakat membuat kebijakan, agar ADB menyerahkan rumah bantuan  sebanyak  30%  dari  keseluruhan  unit  rumah  kepada  penduduk  asli  Gampong Miruek  Lamreudeup  yang  juga  korban  Tsunami  Aceh.  Perjanjian  secara  lisan  tersebut dibuat  di  kantor  camat  Baitussalam,  yang  disaksikan  oleh  camat,  polsek,  pihak  gampong dan  pihak  ADB.  Pihak  gampong  juga  telah  mendata  siapa  yang  berhak  mendapatkan rumah bantuan ADB sebanyak 39 orang korban tsunami dari Desa Miruek Lamreudeup.
Pada  tahun  2008,  perumahan  ADB  selesai  dibangun,  dan  39  orang  korban  tsunami yang merupakan penduduk asli Gampong Miruek Lamreudeup menempati rumah tersebut tanpa seizin dari pihak gampong, karena mereka merasa berhak menerima rumah tersebut dan sesuai dengan kesepakatan secara lisan yang pernah dijanjikan dulu. Pada tahun 2012, dikeluarkan 39 sertifikat rumah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan diserahkan kepada  Sekretaris  Gampong  Miruek  Lamreudeup,  dimana  sertifikat  tersebut  dibuat  oleh pihak  ADB  dan  BPN  (Badan  Pertanahan  Nasional)  tanpa  sepengetahuan  Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup. Nama-nama yang dicantumkan didalam sertifikat tersebut merupakan  hasil  data  dari  pihak  ADB,  bukan  dari  hasil  data  pihak  Gampong  Miruek Lamreudeup.
Permasalahannya  mulai  muncul  ketika  pihak  yang  namanya  tercantum  dalam sertifikat  rumah  dan  mereka  mendapatkan  rumah  sesuai  dengan  data  dari  pihak  ADB tersebut ingin menempati rumah bantuan akan tetapi sertifikat rumah di sita oleh Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, karena terjadinya perebutan hak milik atas rumah bantuan antara  pihak  yang  mendapatkan  rumah  sesuai  dengan  data  dari  ADB  dan  39  orang penduduk  asli  Gampong  Miruek  Lamreudeup  yang  merupakan  pihak  yang  didata  oleh gampong akan mendapatkan rumah bantuan tersebut.
Pada  tahun  2014,  pihak  yang  mendapatkan  rumah  bantuan  tersebut  melaporkan  ke POLDA  Aceh  atas  tuduhan  unsur  penggelapan,  dimana  pelapor  utamanya  salah  seorang pihak  yang  mendapatkan  rumah  tersebut  dan  memiliki  sertifikat  namun  disita  oleh Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup. Dalam pelaporan tersebut, hanya 8 rumah yang menjadi objek gugatan, karena 8 orang penggugat merasa ingin menempati rumah tersebut, akan  tetapi  8  rumah  tersebut  telah  diduduki  oleh  penduduk  asli  Gampong  Miruek Lamreudeup.  Setelah  mendapatkan  keterangan  dari  perwakilan  39  orang  penduduk, selanjutnya Sekretaris  Gampong di  panggil ke POLDA Aceh  untuk  dimintai  keterangan, dan  pihak  POLDA  Aceh  merasa  bahwa  permasalahan  ini  dapat  diselesaikan  secara musyawarah  terlebih  dahulu.  Akhirnya,  jalan  yang  ditempuh  untuk  penyelesaian  kasus tersebut  adalah  melalui  mediasi  yang  berlangsung  di  POLDA  Aceh,  dimana  mediatornya adalah  Keuchik  Gampong  Miruek  Lamreudep,  dihadiri  oleh  para  pihak  penggugat  dan tergugat,  yakni penduduk Gampong Miruek Lamreudeup yang menempati rumah bantuan dan Sekretaris  Gampong Miruek  Lamreudeup, dan juga disaksikan oleh anggota POLDA Aceh  dan  beberapa  pihak  dari  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia    (YLBHI) Banda Aceh.

## PEMBAHASAN
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Iṣlāḥ Iṣlāḥ secara etimologi berasal dari lafazh خلص – خلصٗ - خلص yang berarti baik. Kata iṣlāḥ merupakan bentuk masdar dari wazan لبعفإ yaitu dari lafazh خلصٗ  خلصا - حلاصا yang berarti  memperbaiki,  mendamaikan,  memutus,  dan  mengakhiri  perselisihan.  Kata حلاصmerupakan lawan kata dari ةئ٘س/ دبسف yang berarti rusak. Sementara kata خلصا biasanya secara  khusus  digunakan  untuk  menghilangkan  persengketaan  yang  terjadi  di  kalangan masyarakat (Sayyid Sabiq, 1987) . Dalam  terminologi syara’, iṣlāḥ menjadi suatu bentuk akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan. 1
Dalam  terminologi  hukum  Islam, iṣlāḥ dapat  diartikan  sebagai  suatu  aktivitas dalam  rangka  menciptakan  perdamaian  serta  keharmonisan  dalam  kehidupan bermasyarakat  dengan  menganjurkan  para  pihak  yang  berselisih  untuk  segera  berdamai
1 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 , (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 235.
antara satu dengan yang lainnya. 2 Oleh karena itu, iṣlāḥ sangat dianjurkan bagi umat Islam baik  personal  maupun  sosial,  agar  dijadikan  sebagai  alternatif  untuk  menjaga keseimbangan sosial dengan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga disebut juga sebagai suatu bentuk perbuatan yang terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.
Perdamaian  atau iṣlāḥ di  syari’atkan  oleh  Allah  swt.,  sebagaimana  yang  tertuang dalam al-Qur’an, yaitu :
َب ا ُْْذِل ْصَبَف ا ُْْلَحَحْقا  َيٌِِْ٘هْؤُوْلا  َيِه ِىبَحَفِجبَط  ْىِاَّ بَوٌَُِْ٘ ْٰٔٓلِا َء ِْْٖٓفَج ّٰٔحَد ِْٖغْبَج ِْٖحَّلاا ُْلِجبَقَف ٓاَرْخُلاْا َٔلَع بَوُُ  ٰذْدِا  ْثَغَب  ْىِبَف ﴿  َيِْ٘طِسْقُوْلا  ُّبِذُٗ َ َّاللّ  َّىِا ۗاُْْطِسْقَاَّ ِلْذَعْلبِب بَوٌََُِْ٘ب اُْْذِلْصَبَف  ْتَءبَْٓف  ْىِبَف ِِۖ َّاللّ ِرْهَا ۹ ﴾ Artinya : “ Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah  antara  keduanya.  Jika  salah  satu  dari  keduanya  berbuat  zalim terhadap (golongan)  yang lain, maka perangilah  (golongan)  yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali  (kepada  perintah  Allah),  maka  damaikanlah  antara  keduanya  dengan adil,  dan  berlakulah  adi.  Sungguh,  Allah  mencintai  orang-orang  yang  berlaku adil. ” (Q.S. Al-Hujurat: 9)
Rasulullah  saw.,  juga  menganjurkan  untuk  melaksanakan  perdamaian. Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah saw., bersabda :
فْع يب ّروع يب اللّ ذبع يب ر٘ثك بٌثذد ,ٕذقعلا رهبع ْبأ بٌثذد ,للاخلا ٖلع يب يسذلا بٌثذد َْ٘ب ٌزِئبَج ُخْلُّصلا : لبق نلسّ َ٘لع اللّ ٔلص اللّ لْسر ىا ,ٍذج يع ,َ٘بأ يع ,ًٖزولا َمَّرَد بًذْلُص َّلاِا  َيِْ٘وِلْسُوْلا  َي .بًهاَرَد َّلَدَا َّْا ًلا َلاَد َمَّرَد بًطْرَش َّلاِا ْنِِِطُّْرُش َٔلَع  َىُْْوِلْسُوْلاَّ ,بًهاَرَد َّلَدَا َّْا ًلَلاَد
3
Artinya: Hasan  bin  ‘Ali  al-Khallal  menceritakan  kepada  kami,  Abu  ‘Amr  al- Aqadi  menceritakan  kepada  kami,  Kasir  bin  Abdullah  bin  Amru  bin  Auf  al- Muzani  menceritakan  kepada  kami  dari  bapaknya,  dari  kakeknya  bahwa Rasulullah  saw.,  bersabda:    “Perdamaian  antara  kaum  muslimin  adalah  boleh, kecuali  perdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal  dan  menghalalkan  yang haram.  Kaum  muslimin  harus  melaksanakan  syarat-syarat  mereka  tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram ”.
(HR. Abu Daud)
Hadits  di  atas  menerangkan  bahwa  bolehnya  perdamaian  antara  kaum  muslimin pada jual beli dan selainnya selama tidak menghalalkan  yang haram  dan  mengharamkan yang halal.
Ijma  ulama  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang  ketiga  juga  telah  memperkuat tentang  adanya iṣlāḥ untuk  mengantisipasi  perselisihan  yang  terjadi  diantara  para  pihak dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Penyelesaian  perselisihan  melaui iṣlāḥ banyak
2 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II , (Jakarta: PT. Ichtiar Barucan Hoeve, 2001), hlm. 740.
3 Muhammad  Nashiruddin  al-Abani, Shahih  Sunan  al-Tarmidzi  2  (terj.  Fachrurrazi) ,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.
dipraktikkan pada masa sahabat dan ulama dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus.
Menurut ulama Hanafiyyah, rukun iṣlāḥ hanya ijab dan qabul,  sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun iṣlāḥ ada empat, yaitu : muṣāliḥāin yaitu dua belah pihak yang  mengadakan  akad perdamaian; muṣālaḥ  ‘alaihi yaitu  pengganti  sesuatu  yang dituntut; muṣālaḥ  ’anhu ,  yaitu  persoalan-persoalan  yang  diperselisihkan  atau disengketakan; dan akad (ijab dan kabul). 4
2. Pendapat Fuqaha Tentang Bentuk Iṣlāḥ dan Pengklasifikasiannya Adapun pembagian iṣlāḥ berdasarkan pendapat jumhur ulama, yaitu:
a. Iṣlāḥ yang disertai dengan iqrār atau pengakuan pihak tergugat
Kesepakatan iṣlāḥ yang  disertai  dengan iqrār seperti seseorang  yang  menggugat orang  lain  atas  suatu  hak,  lalu  pihak  yang  digugat  mengakuinya,  kemudian  pihak penggugat  dan  pihak  tergugat  bersedia  berkompromi  dan  berdamai  dengan menerima  suatu  barang  yang  lain  selain  yang  dituntut. 5 Akad iṣlāḥ ini diperbolehkan oleh semua kalangan ulama.
b. Iṣlāḥ disertai dengan pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat Pihak  penggugat  menuntut  suatu  hak  yang  tidak  diketahui  oleh  pihak  tergugat, seperti  ada  seseorang  menuntut  sesuatu  hak  atas  orang  lain,  lalu  pihak  tergugat mengingkari  dan  menyangkalnya,  kemudian  diadakan  akad iṣlāḥ dengan memberikan sebagian dari hak  yang dituntut tersebut.  Bentuk iṣlāḥ ini  yang biasa terjadi di dalam berbagai perselisihan di antara para pihak yang berselisih. Menurut ulama  Malikiyyah,  ulama  Hanafiyyah,  dan  ulama  Hanabilah,  bentuk iṣlāḥ ini hukumnya  boleh.  Sedangkan  menurut  ulama  Syafi’iyyah  dan  Ibnu  Abi  Laila, hukumnya tidak boleh. 6
c. Iṣlāḥ disertai dengan sikap diamnya pihak tergugat
Yaitu  pihak  tergugat  hanya  merespon  gugatan  tersebut  dengan  sikap  diam,  tidak mengakuinya  juga  tidak  mengingkari  dan  tidak  menyangkalnya.  Bentuk iṣlāḥ seperti  ini  boleh  menurut  jumhur  ulama,  termasuk  di  antaranya  adalah  Ibnu  Abi Laila.  Sementara  itu,  menurut  ulama  Syafi’iyyah,  bentuk iṣlāḥ seperti  ini  tidak boleh,  karena  sikap  diam  itu  menunjukkan  sikap  pengingkaran  tergugat.  Dengan demikian, bentuk iṣlāḥ ini termasuk mu’amalah al-munkar. 7
Adapun  kesimpulan  dari  pembahasan  mengenai  pembagian iṣlāḥ diatas,  jumhur fuqaha membolehkan ketiga pengklasifikasian iṣlāḥ tersebut,  karena tujuan di  adakannya iṣlāḥ adalah  untuk  memutuskan  perselisihan  dan  menghindari  manusia  dari  permusuhan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh syariat Islam.
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.172.
5 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 , ..., hlm. 237.
6 Ibid.
7 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 , ..., hlm. 240.
d. Penyelesaian Secara Iṣlāḥ dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak
Penyelesaian  sengketa  secara iṣlāḥ dilaksanakan  oleh  kedua  belah  pihak  yang berselisih dengan melibatkan pihak lain, untuk menjadi penengah, yang kemudian disebut dengan mediator. 8 Dengan adanya penyelesaian secara iṣlāḥ atau perdamaian, maka akan lahir  perjanjian-perjanjian  yang  memiliki  suatu  ikatan  hukum,  dimana  masing-masing pihak yang berselisih berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui  isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. 9
Ulama  Malikiyyah  berpendapat  bahwa  transaksi  perdamaian  ( ‘aqad iṣlāḥ )  itu  ada konsekuensinya,  yaitu terhapusnya perselisihan dan terhindarnya sumpah. Dalam mazhab Maliki  tidak  ada  perbedaan  pendapat,  bahwa  perdamaian  yang  berdasarkan  pengakuan, keabsahannya  dilihat  seperti  keabsahan  jual  beli,  karena  itu  segala  sesuatu  yang  dapat merusak atau mengabsahkan jual beli, juga dapat merusak atau mengabsahkan perdamaian ( iṣlāḥ ). 10
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kesepakatan iṣlāḥ menimbulkan  konsekuensi  hukum  bagi  kedua  belah  pihak,  yaitu  terputusnya  perselisihan yang  terjadi  di  antara  mereka,  dimana  kesepakatannya  dapat  menimbulkan  suatu  bentuk akad  baru,  seperti  timbulnya  akad  jual  beli, ijarah yang  ketentuan  di  dalam  akad-akad tersebut berlaku juga bagi kesepakatan iṣlāḥ yang telah mereka sepakati.
e. Sistem Mediasi di Luar Pengadilan dan Konsekuensinya dalam Hukum Positif Mediasi dalam hukum positif sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral  yang tidak memiliki kewenangan memutus agar memperoleh hasil  yang adil dan diterima oleh para  pihak  yang  bersengketa. 11 Pihak  netral  tesebut  disebut  mediator  dengan  tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. 12
Mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak yang terjadi di luar persidangan pengadilan, biasa disebut dengan istilah dading . Perdamaian dading mengikat kedua belah pihak yang berdamai, sehingga diharapkan keduanya tunduk dan mematuhi isi kesepakatan yang  mereka  buat,  tetapi  jika  salah  satu  pihak  tidak  mau  melaksanakan  isi  kesepakatan tersebut,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  tidak  dapat  memohon  kepada  pengadilan
8 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254.
9 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 427-429.
10 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid ) Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 248.
11 Sophar  Maru  Hutagalung, Praktik  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 322.
12 Takdir  Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat ,  (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 13.
untuk  dieksekusi,  sekalipun  surat  perdamaian  tersebut  dibuat  di  hadapan  notaris.  Namun, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan baru. 13
Segala  perdamaian  di  antara  para  pihak  mempunyai  suatu  kekuatan,  suatu  putusan Hakim  dalam  hukum  yang  penghabisan,  tidak  dapatlah  dibantah  dengan  alasan kekhilafan  mengenai  hukum  atau  dengan  alasan  salah  satu  pihak  dirugikan (Pasal 1858 KUH Perdata). 14
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PP Nomor 54 Tahun 2000 merupakan landasan  yuridis  bagi  penyelenggaraan  mediasi  di  luar  pengadilan.  Undang-undang  ini menekankan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dengan  menempuh  cara  arbitrase atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  di  dalamnya  meliputi  konsultasi,  negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau penilaian ahli. Sedangkan PP No. 54 Tahun 2000 menekankan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur mediasi atau arbitrase. 15
Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  di  luar  pengadilan  bukan  berarti  mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan  terutama  menyangkut  hasil  kesepakatan  para  pihak  dalam  mediasi.  Dalam Pasal 24 PP No. 54 Tahun 2000 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung  sejak  tanggal  ditandatanganinya  kesepakatan  tersebut,  lembar  asli  atau  salinan autentik kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya, atau  salah  satu  pihak,  atau  para  pihak  yang  bersengketa  kepada  Panitera  Pengadilan Negeri. Hal yang senada juga diatur dalam Pasal 6 butir (8) UU No. 30 Tahun 1999. 16 Bila  kesepakatan  telah  dicapai  melalui  proses  mediasi,  maka  kesepakatan  tersebut wajib  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  di  atas  kertas  bermaterai,  yang ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  mediator.  Dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  ditandatangani  kesepakatan  tersebut,  maka  lembaran asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan pada panitera pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran salinan autentik kesepakatan dilakukan oleh mediator atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. 17
PERMA No. 1 Tahun 2008 yang memuat tentang ketentuan pelaksanaan mediasi di pengadilan, juga memuat ketentuan mengenai pelaksanaan mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan  kesepakatan  perdamaian.  Pasal  23  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  PERMA  No.  1 Tahun  2008  mengatur  sebuah  prosedur  hukum  untuk  memperoleh  akta  perdamaian  dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah  dengan  cara  mengajukan  gugatan  yang  dilampiri  oleh  naskah  dan  dokumen kesepakatan  perdamaian  yang  merupakan  hasil  perundingan  para  pihak  secara  mediasi yang  dibantu  oleh  mediator.  Tujuan  dari  prosedur  yang  diatur  di  dalam  PERMA  No.  1 Tahun  2008  bermaksud  untuk  mendorong  pihak-pihak  yang  bersengketa  agar  dapat
13 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ,  ..., hlm. 324.
14 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1193 K/Sip/1973, tgl. 9-1-1974. Berdasarkan Pasal 1858 KUH Perdata suatu perdamaian/ dading di muka sidang Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dalam tingkat akhir dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian.
15 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional, (Jakarta: Kencana, 2011),  hlm. 23-24.
16 Ibid . , hlm. 302-303.
17 Ibid.
menyelesaikan  sengketa  mereka  di  luar  pengadilan  melalui  upaya  damai  secara  mediasi, dan  kesepakatan  perdamaian  yang  telah  mereka  buat  di  ajukan  pada  pengadilan  negeri tingkat  pertama,  sehingga  kesepakatan  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap, sebagai  upaya  antisipasi  bagi  kedua  belah  pihak  apabila  salah  satu  pihak  melakukan wanprestasi (ingkar janji).
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan  melalui  proses  mediasi  diluar  pengadilan  memiliki  landasan  hukum,  yang ketentuannya terdapat didalam peraturan perundang-undangan.
f. Wewenang Perangkat Gampong Terhadap Penyelesaian Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup Secara Mediasi Dalam  sistem  hukum  adat  Aceh,  telah  lama  dikenal  metode  penyelesaian perselisihan yang bersifat musyarawah secara damai melalui lembaga peradilan adat  yang di dalamnya meliputi peran aparatur gampong, mukim, tokoh masyarakat, serta para pihak dalam  proses  penyelesaian  sengketa. 18 Para  pihak  yang  bersengketa  diarahkan  pada suasana  kerukunan  dengan  menyatukan  iktikad  untuk  berkompromi  demi  terwujudnya perdamaian  dan  tidak  mengabaikan  perlunya  keadilan  hukum  yang  bertujuan  untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
Beberapa  kasus  yang  menjadi  kewenangan  Peradilan  Adat  atau  kompetensi Peradilan  Adat  diatur  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi : 19
Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :
a. Perselisihan dalam rumah tangga;
b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
c. Perselisihan antar warga;
d. Khalwat meusum;
e. Perselisihan tentang hak milik;
f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
g. Perselisihan harta sehareukat;
h. Pencurian ringan;
i. Pencurian ternak peliharaan;
j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, sengketa di laut;
k. Persengketaan di pasar;
l. Penganiayaan ringan;
m. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
18 Mahmuddin,  Firdaus,  dkk, Modul  Pelatihan  Penanganan  ABH  Melalui  Mekanisme  Peradilan Adat , (Denpasar: Pustaka Larasan), hlm. 105.
19 Pasal 13 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
n. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
o. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
p. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
q. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
Dalam  pasal  13  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008,  peradilan  adat  masih  dapat menyelesaikan  kasus  atau  perkara  yang  melanggar  adat  istiadat  tidak  hanya  pada  kasus atau sengketa yang telah disebutkan di atas, tetapi pada kasus atau perkara lain yang tidak disebutkan secara spesifik dalam qanun tersebut. 20
Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat juga menyebutkan bahwa lembaga  adat  berfungsi  sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat,  dan penyelesaian masalah-  masalah sosial  kemasyarakatan.  Dalam  menjalankan  fungsinya  tersebut,  lembaga  adat  berwenang untuk  menjaga  keamanan,  ketenteraman,  kerukunan,  dan  ketertiban  masyarakat, menyelesaikan  masalah  sosial  kemasyarakatan,  serta  mendamaikan  kesepakatan  yang timbul dalam masyarakat. 21
Berdasarkan  ketentuan  dari  qanun  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  setiap  perkara yang  terjadi  dalam  lingkungan  masyarakat  Aceh  menjadi  kewenangan  lembaga  adat, dimana  terdapat  perangkat  gampong  untuk  mengadili  terlebih  dahulu  sebelum  perkara tersebut  menjadi  kewenangan  pihak  luar,  seperti  kepolisian,  dan  pengadilan,  termasuk perselisihan  kepemilikan  rumah  bantuan  ADB  yang  terjadi  di  Gampong  Miruek Lamreudeup,  karena  dianggap  perangkat  desa  lebih  mengetahui  seluk-beluk  akar permasalahan sehingga terjadinya perselisihan, dan diharapkan dapat ditempuh  cara  yang terbaik dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Armia selaku Tuha Peut di Gampong Miruek Lamreudeup,  dalam  melaksanakan  perannya  untuk  mengadili  setiap  perkara  yang  terjadi, pihak  perangkat  gampong  hanya  bisa  mengarahkan  para  pihak  yang  berselisih  untuk bermusyawarah  sehingga  tercapainya  kesepakatan  perdamaian.  Dalam  hal  ini,  perangkat gampong tidak dapat mengambil keputusan terhadap perselisihan yang  ada, namun hanya menjadi  mediator  sekaligus  fasilitator  bagi  kedua  belah  pihak  yang  berselisih  untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhajir, selaku Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup,  perselisihan  kepemilikan  rumah  bantuan  yang  terjadi  pada  tahun  2015  lalu yang menjadikannya sebagai tergugat, karena pada saat itu sertifikat tanah serta rumah di pegang  oleh  Sekretaris  Gampong  yang  melihat  kondisi  masyarakat  gampong  serta  pihak yang mendapatkan rumah bantuan sedang tidak baik, sehingga sampainya perselisihan itu ke kantor POLDA Aceh. Namun, hanya 8 unit rumah yang menjadi objek gugatan, karena
20 Mahmuddin,  Firdaus,  dkk, Modul  Pelatihan  Penanganan  ABH  Melalui  Mekanisme  Peradilan Adat , ..., hlm. 102.
21 Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
8  penggugat  yang  menjadi  pihak  yang  mendapatkan  rumah  secara  sah  ingin  segera menduduki rumah bantuan tersebut.
Adapun  penyelesaian  perselisihan  kepemilikan  rumah  bantuan  terhadap  8  unit rumah  bantuan  di  lakukan  secara  mediasi  yang  berlangsung  di  kantor  POLDA  Aceh, dimana  mediatornya  adalah  Keuchik  Gampong  Miruek  Lamreudeup,  dan  dihadiri  oleh para pihak penggugat dan tergugat,  yakni pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat rumah sesuai dengan data dari pihak BRR, penduduk Gampong Miruek Lamreudeup yang menempati  rumah  bantuan,  Sekretaris  Gampong  Miruek  Lamreudeup,  yang  disaksikan oleh  anggota  POLDA  Aceh  dan  beberapa  pihak  dari  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia    (YLBHI)  Banda  Aceh  yang  ikut  membantu  mengarahkan  para  pihak  yang berselisih untuk segera berdamai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Effendi  yang  merupakan  Ketua  Pemuda Gampong Miruek Lamreudeup, pada tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 4 unit rumah yang  diselesaikan  oleh  pihak  perangkat  gampong,  dimana  satu  unit  rumah  di  selesaikan dengan  bantuan  Ketua  Pemuda,  sedangkan  3  unit  rumah  diselesaikan  oleh  Sekretaris Gampong.  Adapun  peran  dari  kedua  perangkat  gampong  tersebut  hanya  bersifat mengarahkan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  perselisihan  mereka  dengan  mengambil kesepakatan  yang  dapat  memberikan  maslahat  bagi  kedua  belah  pihak,  dan  hasil  yang dicapai  merupakan  jalan  tengah  untuk  menyelesaikan  perselisihan  dengan  berbagai pertimbangan sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Syakban,  pada  akhir  bulan  Juni  2018,  atas permintaan  dari  warga  desa  yang  menduduki  rumah  bantuan  yang  masih  menjadi perselisihan,  maka  sebanyak  6  (enam)  orang  pemilik  sah  rumah  bantuan  ADB  yang sertifikat tanah dan rumah masih berada di tangan Sekretaris Gampong di panggil ke balai meunasah  komplek  perumahan  ADB  untuk  berkompromi  mencari  jalan  keluar  yang terbaik  untuk  mengakhiri  perselisihan mereka. Namun,  hanya 1 unit rumah  yang berhasil di selesaikan dengan damai, dalam hal ini ketua komplek sendiri yang ikut melibatkan diri sebagai  mediator  yang  mempertemukan  para  pihak  yang  berselisih  dan  membincangkan permasalahan  mereka  sehingga  tercapainya  kesepakatan  yang  dapat  di  terima  oleh  kedua belah pihak.
Dalam  hal  ini,  jika  merujuk  pada  ketentuan  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008 Tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Istiadat  dengan  mengaitkan  pola  penyelesaian perselisihan  kepemilikan  rumah  bantuan  ADB  di  atas,  dapat  penulis  simpulkan  bahwa sudah  menjadi  kewenangan  Keuchik  Gampong  Miruek  Lamreudeup  untuk  menjadi mediator,  dan  berkoordinasi  dengan  berbagai  pihak  seperti;  tuha  peut,  ketua  komplek, ketua pemuda, sekretaris gampong, dan tokoh masyarakat lainnya dalam mengadili setiap perselisihan  yang terjadi di wilayah mereka melalui musyawarah dengan para pihak  yang terlibat  di  dalam  perselisihan  dengan  tujuan  agar  terciptanya  keamanan,  ketentraman  dan juga terwujudnya perdamaian di lingkungan masyarakat.
g. Konsekuensi  Perjanjian  Mediasi  Terhadap  Para  Pihak  yang  Berselisih  pada Perselisihan  Kepemilikan  Rumah  Bantuan  di  Gampong  Miruek  Lamreudeup Aceh Besar
Berdasarkan kesepakatan perdamaian  yang telah di tempuh oleh para pihak, dapat kita ketahui bahwa konsekuensi  dari adanya perjanjian perdamaian  yang  telah dibuat dan dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  telah  mereka  sepakati,  maka  akan  menyebabkan berakhirnya perselisihan di antara mereka, karena di dalam perjanjian itu memuat transaksi lain  yang  akan  di  tempuh  oleh  para  pihak,  seperti  transaksi  jual  beli  rumah  bantuan, dimana rumah akan di  serahkan kepada  warga desa sedangkan harga akan di  terima oleh pihak yang lain, begitu pula sertifikat hak kepemilikan beralih menjadi  kepemilikan  yang telah membelinya.
Adapun mengenai surat  perjanjian perdamaian  yang telah dibuat di POLDA Aceh dan  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  terlibat  belum  di  daftarkan  pada  Pengadilan Negeri.  Menurut  para  pihak,  surat  perjanjian  perdamaian  yang  telah  dibuat  tersebut berlandaskan  kepercayaan,  dan  juga  telah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  kedua  belah pihak yang berselisih sehingga tidak memerlukan pengesahan dari Pengadilan Negeri.
Pada bab-bab sebelumnya telah di  jelaskan bahwa kesepakatan  yang dibuat  diluar pengadilan  hanya  bersifat  perjanjian,  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  dan kekuatan  hukum  eksekutorial  apabila  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak  sehingga  tidak  dapat  digugat  kembali  melalui  perjanjian  kesepakatan  yang  telah mereka sepakati. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3)  PERMA No. 1 Tahun 2008 telah mengatur tentang  prosedur  untuk  mendapatkan  akta  perdamaian  pada  pengadilan  negeri  tingkat pertama  terhadap  kesepakatan  perdamaian  yang  dibuat  diluar  pengadilan.  Tujuan  dari ketentuan hukum tersebut agar para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat  pada  pengadilan negeri tingkat  pertama, sehingga kesepakatan tersebut memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap,  sebagai  upaya  antisipasi  bagi  kedua  belah  pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji).
Dengan  demikian,  menurut  hemat  penulis,  sebaiknya  bentuk  isi  tertulis  sebuah perjanjian  perdamaian  sebaiknya  di  daftarkan  kepada  pihak  Pengadilan  Negeri  agar mendapatkan  pengesahan  akta  perdamaian,  sehingga  perjanjian  itu  memiliki  kekuatan hukum  yang  tetap  mengikat  para  pihak,  serta  kekuatan  hukum  eksekutorial,  dimana  para pihak wajib melaksanakan segala perjanjian yang telah mereka sepakati, dan juga sebagai antisipasi  bagi  para  pihak  jika  salah  satu  dari  mereka  tidak  memenuhi  perjanjiannya  atau melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati di kemudian hari.
h. Tinjauan  Akad Iṣlāḥ Terhadap  Sistem  Mediasi  Pada  Perselisihan  Kepemilikan Rumah Bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup
Iṣlāḥ sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  dalam  sebuah  perikatan atau  perjanjian  syariah  yang  ditandai  dengan  adanya  upaya  damai  melalui  pendekatan
musyawarah  ( syura )  di  antara  para  pihak  yang  berselisih. 22 Adapun  pendekatan musyawarah  yang  di  lakukan  dengan  cara  mempertemukan  dua  atau  lebih  ide  dan pendapat,  mengakomodasi  kepentingan,  mendekatkan  pendapat  yang  berseberangan, sharing untuk  memperoleh  solusi  terbaik  dan  memahami  perbedaan  masing-masing. Penyelesaian  perselisihan  melalui  musyawarah  ini  menjadi  penyelesaian  permasalahan secara  dialogis  antara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  dengan  mengutamakan  asas kekeluargaan,  yang bertujuan agar tetap terjalin  hubungan kekeluargaan,  dan silaturrahim di antara para pihak yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya.
Konsep iṣlāḥ dalam  Islam  tidak berbeda dengan  mediasi  yang di praktikkan pada lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, mediasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral  sebagai  mediator,  yang  tidak  memiliki  kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai hasil kesepakatan  yang  diterima  oleh  kedua  belah  pihak.  Adapun  cara  penyelesaian  sengketa melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu oleh  mediator. 23 Hal  tersebut  juga  ditempuh  sebagai  upaya  dalam  mencapai  sebuah perdamaian.
Pihak  ketiga  yang  menjadi  mediator  dalam  penyelesaian  perselisihan  ini  adalah Keuchik  Gampong  Miruek  Lamreudeup,  Sekretaris  Gampong,  Tuha  Peut,  dan  Ketua Pemuda  dimana  mediator  hanya  bersifat  menganjurkan  serta  mengarahkan  para  pihak untuk melakukan perdamaian sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi diantara pihak penggugat,  yaitu pihak  yang berhak memiliki rumah bantuan ADB secara hukum  dengan pihak  tergugat;  yaitu  Sekretaris  dan  masyarakat  gampong  Miruek  Lamreudeup  yang menduduki rumah bantuan ADB tersebut.
Penyelesaian  perselisihan  secara iṣlāḥ atau  mediasi  sangat  dianjurkan  di  dalam hukum  Islam.  Dengan  adanya  mediasi  atau iṣlāḥ dengan  jalan  musyawarah  dapat mewujudkan  kemaslahatan  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  karena  kesepakatan  yang dihasilkan  dapat  menguntungkan  kedua  belah  pihak  yang  berselisih  sehingga  terciptanya suatu  keadilan  dan  kenyamanan  tanpa  adanya  permusuhan  yang  berlanjut  akibat  adanya permasalahan  atau  perselisihan  yang  terjadi.  Dalam iṣlāḥ atau  mediasi,  pihak  penggugat maupun  pihak  tergugat  saling  meminta  pendapat  masing-masing  terhadap  masalah  yang akan diselesaikan. Hal ini sebagaimana yng terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi :
ِه ٍةَوْدَر بَوِبَف ْرِفْغَحْساَّ ْنٌَُِْع  ُفْعبَف  َِۖكِل َْْد  ْيِه اُّْْضَفًَْلا ِبْلَقْلا َظِْ٘لَغ بًّظَف  َثٌُْك  َْْلَّ  ِْۖنَُِل  َثٌِْل ِاللّ  َي
ِٔف ْنُُْرِّبَشَّ ْنَُِل
﴿  َيِْ٘لِّكََْحُوْلا  ُّبِذُٗ َاللّ  َّىِإ  ِاللّ َٔلَع ْلَّكََْحَف  َثْهَزَع اَرِئَف  ِِۖرْهَ ْلْا ٩٥۹ ﴾
Artinya: Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah  kamu  berlaku  lemah  lembut terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Maka  itu  maafkanlah  mereka,
22 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254.
23 PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 angka 7.
mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaralah  dengan  mereka  dalam urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  maka bertawakallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang bertawakal kepada-Nya . (Q.S. Ali-Imran: 159)
Berdasarkan  penjelasan  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  musyawarah  telah menjadi  suatu  upaya  yang  ditempuh  oleh  Rasulullah  saw,  dan  juga  para  sahabat  ketika terjadinya  perselisihan  di  antara  mereka,  karena  dengan  adanya  musyawarah,  para  pihak memiliki  kebebasan  dalam  menyampaikan  pendapat  atau  solusi  terhadap  permasalahan mereka, namun hanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka. 24
Islam  menganjurkan  kita  untuk  melakukan  perdamaian  apabila  terjadinya  suatu permasalahan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  baik  dalam  suatu  perjanjian  yang  tidak dapat dipenuhi, atau dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah dibuat sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang timbul akibat tidak  terpenuhinya  janji  yang  telah  dibuat  oleh  pihak  BRR  dengan  aparatur  serta masyarakat  Gampong  Miruek  Lamreudeup.  Oleh  karena  itu,  upaya  mediasi  atau iṣlāḥ dapat  dijadikan  sebagai  jalan  untuk  menghilangkan  perselisihan  yang  terjadi  di  antara mereka.
Sebagaimana firman Allah swt., dalam surat An-Nisa ayat: 114 yang berbunyi : ْيَهَّ   ِسبٌَّلا  َيَْ٘ب ٍح َلاْصِا َّْا ٍفُّْرْعَه َّْا ٍةَقَذَصِب َرَهَا  ْيَه َّلاِا ْنُُاَْْجًَّ  ْيِه ٍرِْ٘ثَك ِٖف َرَْ٘خ َلا ِتبََ ْرَه َءْٓبَغِحْبا َكِل ٰر ْلَعْفَٗ
َِِْ٘ج ْؤًُ  َف َْْسَف ِ َّاللّ ﴿ بًوِْ٘ظَع اًرْجَا ٩٩١ ﴾ Artinya: Tidaklah  ada  kebaikan  pada  kebanyakan  dari  bisik-bisik  mereka  itu, kecuali orang  yang menyuruh dengan shadaqah atau  perbuatan yang patut  atau mendamaikan  di  antara  manusia.  Dan  barangsiapa  yang  berbuat  demikian  itu, karena  menginginkan  keridhaan  Allah,  maka  sesungguhnya  Dia  akan memberinya kelak pahala yang besar . (Q.S. An-Nisa: 114)
Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mengadakan perdamaian di antara manusia  yang  sedang  berselisih  sehingga  terputusnya  perselisihan  yang  terjadi  di  antara mereka  demi  mencapai  keridhaan  Allah  swt. 25 Anjuran  untuk  mendamaikan  dua  pihak yang  saling  berselisih,  dimana  mediasi  atau iṣlāḥ merupakan  upaya  yang  sesuai  dengan prinsip  hukum  Islam  dalam  menyelesaikan  perselisihan.  Mediasi  atau iṣlāḥ dapat memberikan  hasil  kesepakatan  yang  dapat  mendatangkan  maslahat  dan  mampu menciptakan  rasa  saling  pengertian  yang  lebih  baik  di  antara  para  pihak  yang  berselisih
24 Ahmad  Mustafa  Al-Maragi, Tafsir  al-Maragi  Juz  4,5,  dan  6 , (terj.  Bahrun  Abubakar  dan  Hery Noer Aly), (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 197.
25 Ahmad  Mustafa  Al-Maragi, Tafsir  al-Maragi  Juz  4,5,  dan  6 , (terj.  Bahrun  Abubakar  dan  Hery Noer Aly), (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 258.
karena  mereka  yang  membuat  kesepakatan  dan  memutuskan  perselisihan  yang  terjadi  di antara mereka.
Adapun  praktik iṣlāḥ dalam  menyelesaikan  perselisihan  kepemilikan  rumah bantuan  di  Gampong  Miruek  Lamreudeup  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam. Iṣlāḥ dilaksanakan  dengan  disertai  oleh  pengakuan  dari  pihak  tergugat,  yakni;  sekretaris  dan warga  Gampong  Miruek  Lamreudeup  yang  menduduki  rumah  bantuan  juga  merupakan korban  Tsunami  Aceh.  Pengakuan  tersebut  di  sertai  dengan  alasan-alasan  yang  sesuai dengan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  dimana  adanya  perebutan  hak  kepemilikan  rumah bantuan antara warga desa dengan pihak yang tercantum namanya di dalam sertifikat tanah dan rumah yang merupakan pihak yang terlebih dahulu di data oleh pihak BRR, sedangkan warga desa yang menduduki rumah menuntut terhadap janji yang di buat oleh pihak BRR dengan  perangkat  desa  sebelum  rumah  bantuan  didirikan,  sehingga  kesepakatan  damai yang  di  ambil  juga  menimbang  dari  sisi  pihak  yang  menggugat  dan  sisi  pihak  yang digugat. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh, yang berbunyi :
عفبٌولا بلج يه ٔلّأ ذسبفولا ءرد
Artinya  :  “ Menolak  segala  bentuk  kemudaratan  lebih  diutamakan  daripada menarik manfaat. ”
Kaidah  di  atas  merupakan  salah  satu  prinsip  dalam  bermuamalah  yang  menjadi acuan  dalam  mengambil  kebijakan  apabila  terjadinya  permasalahan,  dimana  jika  terdapat perkara  yang  di  dalamnya  mengandung  unsur  mudharat  dan  maslahat,  maka  menolak kemudaratan itu harus diutamakan karena akibat dari kemudaratan yang ditimbulkan dapat menjadi  akses  yang  lebih  besar  daripada  mengambil  sedikit  manfaat. 26 Hal  ini  berkaitan dengan  kesepakatan  perdamaian  yang  ditempuh  oleh  para  pihak  yang  memprioritaskan untuk mengambil jalan tengah dengan mengenyampingkan egonya, agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi besar, sehingga perselisihan tersebut berakhir dengan cara yang baik. Untuk  menggambarkan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya maka dapat dilihat dalam bentuk bagan berikut ini :
26 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 414.
 Perdamaian Tanpa Ganti Rugi
 Jual Beli dengan Harga 50%
 Jual Beli dengan Harga Penuh
 Jual Beli dengan Kempampuan si Pembeli
Perjanjian Perdamaian tidak didaftarkan Ke Pengadilan Negeri sehingga tidak memiliki hukum mengikat sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 Hukum adat dengan musyawarah perdamaian yang diakui sebagai nilai luhur  yang  hidup di masyarakat
B en tuk
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  penulis  mengambil  kesimpulan bahwa iṣlāḥ atau  mediasi  yang  dilaksanakan  oleh  para  pihak  dimana  adanya  pengakuan dari  pihak  tergugat,  dan  mereka  bersedia  untuk  berdamai,  sehingga  menghasilkan kesepakatan  perdamaian  yang  menimbulkan  bentuk  akad  baru,  yaitu  akad  jual  beli,  dan hibah. Akad jual beli yang terjadi yaitu berupa adanya objek yang menjadi pengganti atas barang  yang  digugat,  seperti  rumah  bantuan  yang  menjadi  objek  gugatan,  lalu  pihak tergugat  bersedia  membayar  dengan  sejumlah  uang  dengan  harga  rumah,  dan  rumah bantuan  itu  menjadi  milik  tergugat.  Adapun  akad  hibah  yang  terjadi,  dimana  pihak penggugat dengan sukarela menghibahkan setengah bagian dari total harga rumah kepada pihak tergugat, sehingga pihak tergugat hanya membayarkan setengah harga kepada pihak penggugat  dan  rumah  bantuan  itu  menjadi  milik  tergugat.  Semua  bentuk  kesepakatan  ini hukumnya mubah, dibolehkan oleh jumhur fuqaha seperti  yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
Konsekuensi  hukum  dari  pelaksanaan iṣlāḥ yang  dilakukan  menyebabkan terputusnya  perselisihan  yang  terjadi  diantara  kedua  belah  dengan  adanya  pencabutan
Penyelesaian Perselisihan
Kepemilikan Rumah Bantuan Adanya Perjanjian tambahan diluar kesepekatan yang
terjadi antara penduduk Gampong
dengan Pemberi
Bantuan sehingga penduduk gampong merasa memiliki hak tertentu
 Perjanjian perdamaian adalah hukum mengikat bagi para pihak
 Mengakui adanya Peradilan Adata
 Para pihak mematuhi segala isi perjanjian perdamaian
 Tidak  adanya  tindakan  hukum  selanjutnya    untuk  medaftakan  ke  Pengadilan
Negeri Peradilan Adat sebagaimana diatur dalam Qanun  Nomor  9  tahun 2008 menyatakan
peradilan  adat  berwenang menyelesaikan perselisihan antar warga
Kon se k eu en si Penyebab Metode Kelemahan
laporan atau gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat karena pihak tergugat telah melaksanakan kesepakatan yang mereka buat, yang berupa: Sekretaris Gampong  Miruek  Lamreudeup  bersedia  menyerahkan  8  sertifikat  serta  bangunan  rumah kepada pihak penggugat yakni pemilik sah sertifikat dan rumah bantuan tersebut. Adapun ganti rugi terhadap penambahan sarana dan prasarana bangunan yang dilakukan oleh pihak yang menduduki rumah bantuan yakni masyarakat gampong Miruek Lamreudep yang juga merupakan korban Tsunami Aceh, tidak akan meminta biaya ganti rugi kepada pemilik sah rumah  bantuan,  dalam  hal  ini  adanya  pembebasan  terhadap  biaya  ganti  rugi,  karena  di anggap sebagai bentuk biaya pemanfaatan/sewa selama menduduki rumah tersebut. Begitu juga pada kesepakatan mediasi yang di laksanakan pada objek gugatan selain 8 unit rumah di  atas,  dimana  Keuchik,  Sekretaris  Gampong,  Ketua  Pemuda,  dan  Ketua  Komplek Gampong  Miruek  Lamreudeup  yang  menjadi  mediator  yang  menghasilkan  kesepakatan damai  yang  di  sepakati  oleh  para  pihak,  dengan  cara  menjual  rumah  dengan  harga  yang murah  dan  menghibahkan  sebagian  dari  harga  rumah  kepada  warga  gampong  yang  telah menduduki rumah bantuan tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  semua  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  paparkan,  dapat  diketahui bahwa  ketentuan  yang  tercantum  pada  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, perangkat gampong memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup melalui  mediasi,  perangkat  desa  memiliki  wewenang  untuk  mendamaikan  perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat secara musyawarah/mediasi dan salah satu dari perangkat desa seperti Keuchik, Sekretaris Gampong, Tuha Peut, Ketua Pemuda, dan Ketua Komplek Perumahan  ADB  yang  menjadi  pihak  penengah  untuk  mengarahkan  para  pihak  yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan mereka secara damai.
Konsekuensi  dari  hasil  perjanjian  mediasi  terhadap  pihak  yang  berselisih  yaitu berakhirnya  perselisihan  yang  terjadi  diantara  mereka  secara  damai  dengan  adanya pencabutan  laporan  atau  gugatan  yang  diajukan  oleh  pihak  penggugat  terhadap  pihak tergugat karena pihak tergugat telah melaksanakan butiran-butiran kesepakatan yang telah mereka buat seperti; pihak tergugat bersedia menyerahkan 8 (delapan) sertifikat tanah dan rumah  kepada  pihak  penggugat  dalam  keadaan  baik  tanpa  adanya  ganti  rugi  dikemudian hari.
Penyelesaian  perselisihan  kepemilikan  rumah  bantuan  di  Gampong  Miruek  Lamreudeup yang  dilaksanakan  oleh  para  pihak  yang  berselisih  secara  mediasi  atau  iṣlāḥ  telah  sesuai dengan  konsep  hukum  Islam,  dimana  para  pihak  mengutamakan  cara  musyawarah  dalam menghasilkan  kesepakatan  yang  adil  bagi  para  pihak  dengan  bantuan  pihak  ketiga  yaitu mediator, dalam hal ini perangkat gampong Miruek Lamreudeup.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Barucan Hoeve, 2000.
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,
Jakarta: Kencana, 2014.
Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir al-Maragi Juz 4,5, dan 6, (terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly), Semarang: Toha Putra, 1993.
Abdul  Qadir  Syaibah  al-Hamd,  Fiqhul  Islam:  Syarah  Bulughul  Maram,  (terj.Muhammad Iqbal), Jakarta: Darul Haq, 2005.
Abdullah  Alwi  Haji  Hassan,  Sales  and  Contracts  in  Early  Islamic  Commercial  Law,
Pakistan:  Islamic  Research  Institute  International  Islamic  University  Islamabad, 1986.
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2015. Aswadi, Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Proses Mediasi dan Hukum Adat, Muamalah Wal Iqtishad, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.
Arif  Hamzah,  Konsep  Ishlah  dalam  Perspektif  Fikih,  Sekolah  Pascasarjana  UIN  Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Bogong Suyanto, dkk, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Kencana, 2005. Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa,  Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006. Hamka, Tafsir al-Azhar Jilid 8, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983. Hasbi Ash-Shiddiqie, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
Helmi Karim, Fiq Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Ibnu  Rusyd,  Bidayatul  Mujtahid  (Analisis  Fiqh  Para  Mujtahid),  Jakarta:  Pustaka  Amani,
2002.
Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah, Jakarta: Karya Indah, 1986.
Julian  Brannen,  Memadu  Panduan  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif,  Jakarta, 2005.
Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Mahmuddin  Firdaus,  dkk,  Modul  Pelatihan  Penanganan  ABH  Melalui  Mekanisme Peradilan Adat, Denpasar: Pustaka Larasan.
Muhammad Nasir, Metode Penelitian, Jakarta: Gralia Indonesia, 1998. Muhammad Nashiruddin al-Abani, Shahih Sunan al-Tarmidzi 2 (terj.Fachrurrazi), Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006.
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Nurnaningsih  Amriani,  Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika,
2012.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 13, Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta,
1991.
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Jakarta: At-Tahairiyyah, 1976.
Susansi  Adi  Nugroho,  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, 2011.
Syahrizal  Abbas,  Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional,
Jakarta: Kencana, 2011.
Takdir  Rahmadi,  Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat,  Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2007