____________________ Korespodensi:
Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281.
Email: fabianpratama@mail.ugm.ac.id
POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol.10, No. 2, 2019 doi: 10.14710/politika.10.2.2019.137-162
Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019
Fabian Pratama Kusumah Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
Recieved: 18 Februari 2019 Revised: 19 Oktober 2019 Accepted: 19 Oktober 2019
Kata Kunci: ekonomi politik; impor beras; pertarungan kepentingan

## Pendahuluan
ebijakan impor beras yang dilakukan Indonesia menciptakan sebuah perdebatan  antara  pro  dan  kontra  impor  beras.  Artikel  jurnal  yang ditulis oleh Dawe  (2008) yang berjudul Can Indonesia Trust the World Rice Market mengatakan  bahwa  Indonesia  lebih  menguntungkan  untuk  melakukan  impor beras  daripada  melakukan  swasembada  beras.  Hal  itu  disebabkan  Indonesia  secara K

## Abstrak:
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pemetaan  aktor  pro  dan  kontra kebijakan impor beras dalam era pemerintahan Jokowi. Dari pemetaan aktor tersebut  menunjukkan  kepentingan  para  aktor  yang  terlibat.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka  yang  didapat  dari  jurnal, dokumen pemerintah dan berita secara online. Kebijakan impor beras di era pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari pertarungan empat aktor yaitu Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Pertanian,  Bulog,  serta  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Penelitian  ini  menemukan  adanya  dinamika  pro  dan kontra  pada  Kementerian  Perdagangan  saat reshuffle,
serta  Menteri Perdagangan  dan  Bulog  saat  pergantian  direktur  utama.  Sedangkan Kementerian Pertanian dan Dewan Perwakilan Rakyat cenderung konsisten dalam  menyikapi  kebijakan  impor  beras.  Terjadinya  dinamika  pro  dan kontra  membuktikan  bahwa  setiap  aktor  memiliki  kepentingan  yang  ingin ditransformasikan menjadi sebuah kebijakan. Perbedaan data digunakan oleh Kementerian  Perdagangan  dan  Kementerian  Pertanian  sebagai  dasar legitimasi  untuk  mencapai  kepentingan  dalam  kebijakan  impor  beras. Polemik  impor  beras  yang  terjadi  pada  era  pemerintahan  Jokowi  tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus korupsi maupun kasus mafia pangan seperti pada kasus impor beras sebelum era pemerintahan Jokowi.
geografis  sangat  sulit  untuk  mencapai  titik  swasembada  pangan  sehingga  menerapkan kebijakan  pembatasan  impor  beras  justru  akan  meningkatkan  kemiskinan  masyarakat karena  harga  beras  lokal  meningkat  karena  produksi  yang  tidak  bisa  mengimbangi konsumsi. Pasar beras dunia saat ini juga dapat diandalkan tidak seperti era sekitar tahun 1970 yang masih belum ada teknologi untuk menjamin produksi beras dunia sehingga tidak  perlu  khawatir  harga  beras  dunia  anjlok  karena  kurangnya  pasokan.  Selain  itu, negara eksportir beras dinilai tidak akan menciptakan kartel. Kartel di pasar beras dinilai tidak mungkin terjadi karena antar negara eksportir memiliki kepentingan yang berbeda- beda, misalnya Thailand ingin menaikkan harga beras dunia dengan mengurangi ekspor mereka, maka Vietnam bisa langsung melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan ekspor beras mereka.
Pihak  yang  kontra  dengan  impor  beras  memiliki  argumen  yang  berbeda. Munculnya  kebijakan  ekspor-impor  beras  secara  global  hadir  karena  setiap  negara memiliki kepentingan tertentu. Kepentingan yang dimiliki oleh negara produsen beras dapat membuat fluktuasi harga beras di pasar global. Menurut artikel jurnal yang ditulis oleh  (Sekhar,  2008)  yang  berjudul World  Rice  Crisis:  Issues  and  Options ,  negara-negara importir  beras  lebih  banyak  daripada  negara  pengekspor  beras  yang  menyebabkan adanya  ketergantungan  dan  menyebabkan  ketidakseimbangan  permintaan  dan penawaran  beras  di  pasar  global.  Terjadinya  krisis  beras  di  pasar  beras  dunia  tidak membuat negara produsen beras seperti India dan Vietnam membuat kebijakan ekspor beras tetapi justru menahan beras untuk diekspor ke negara lain dengan tujuan menjaga cadangan beras dalam negerinya. Negara yang bergantung memenuhi kebutuhan beras dalam negerinya dengan impor harus siap menerima resiko yang terjadi di pasar beras dunia yaitu ketersediaan stok beras yang tidak pasti serta terjadinya volatilitas harga beras.
Perdebatan yang terjadi dalam pro dan kontra impor beras belum berakhir hingga era pemerintahan Jokowi. Kebijakan impor beras dinilai sebagai kompetisi aktor untuk memenangkan kepentingannya. Dalam sebuah kebijakan yang diambil pemerintah, pasti didalamnya  ada  kepentingan-kepentingan  yang  berkompetisi.  Seperti  pada  penelitian (Baihaki,  2013)  mengenai  kebijakan  impor  garam,  dalam  penelitiannya  ditemukan adanya keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal daripada melindungi petani garam dalam negeri. Dalam kebijakan impor dapat dipastikan ada pihak yang bertarung untuk memenangkan kepentingannya, tidak terkecuali pada kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Dalam kasus impor beras, pada artikel ini mengkaji 4 aktor yang terlibat didalamnya. Yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kebijakan  impor  beras  ini  dinilai  sebagai  pertarungan  aktor  pemerintah  yang masing-masing  membawakan  argumen  yang  berbeda.  Seperti  munculnya  perbedaan data ketersediaan beras yang berbeda antar instansi pemerintah. Setiap aktor memiliki kepentingan  masing-masing  dalam  kebijakan  impor  beras  yang  ditunjukkan  melalui argumen yang disampaikan. Jika dipetakan menurut posisi aktor dalam kebijakan impor
beras maka akan menjadi dua posisi yaitu pro dan kontra. Menurut penelitian (Riawanti 2011)  tentang  kasus  Rent-seeking  dalam  impor  beras  pada  tahun  1999-2009, Kementerian  Perdagangan  dan  Bulog  cenderung  memilih  melakukan  impor  beras sedangkan  Kementerian  Pertanian  cenderung  menolak  impor  beras.  Sedangkan  dari penelitian  (Nisa’  2013)  mengenai  politik  buah  impor  mengatakan  bahwa  kepentingan petani akan cenderung menolak kebijakan impor karena merugikan petani lokal.
Dalam artikel ini, penulis percaya bahwa pemerintah memiliki kepentingan dan terjadi  kontestasi  kepentingan  dalam  kebijakan  impor  beras.  Posisi  aktor  yang mempunyai  otoritas  lebih  tinggi  daripada  aktor  lain  akan  memenangkan  pertarungan dalam kontestasi kebijakan yang membuat kebijakan impor beras akan menguntungkan segelintir  aktor  tertentu  daripada  mengutamakan  kepentingan  mayoritas  masyarakat secara  umum.  Penulis  juga  meyakini  pemerintah  lebih  memilih  untuk  melakukan antisipasi  cadangan  beras  dengan  melakukan  impor  dibandingkan  meningkatkan produksi beras dalam negeri dengan membuat program/inovasi di bidang pertanian yang memungkinan petani untuk meningkatkan produktivitas beras nasional.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  penulis  hendak  memperdalam  penelitian dengan  merumuskan  masalah  tentang  bagaimana  kepentingan  aktor  dalam  kebijakan impor beras di era pemerintahan Jokowi? untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan  menggunakan  sebuah  kerangka  berpikir  yakni  melihat  adanya  kontestasi kepentingan  antara  kelompok  dalam  perumusan  kebijakan  impor  beras  pada  masa pemerintahan  Jokowi.  Menurut  Thomas  Oatley  dalam  bukunya  yang  berjudul International  Political  Economy,  ada  dua  aspek  untuk  mengerti  pilihan  kebijakan ekonomi  luar  negeri  yang  dibuat  pemerintah.  Pertama  harus  memahami  dimana kepentingannya atau preferensi kebijakan ekonomi dari kelompok dimana masyarakat itu berasal. Yang kedua melihat bagaimana cara institusi politik bekerja untuk mengubah kepentingan yang saling berkompetisi menjadi sebuah kebijakan (Oatley 2012).
Dalam  era  pemerintahan  Joko  Widodo,  kebijakan  impor  beras  mengalami beberapa kali polemik. Bahkan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan impor beras mengalami  beberapa  kali  pergantian.  Pergantian  aktor-aktor  tersebut  juga  seringkali dikaitkan karena kepentingannya terkait kebijakan impor beras. Kebijakan impor beras dapat menjadi panggung bagi Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Direktur utama Bulog untuk membuat citra politik di masyarakat yang berdampak pada kelanggengan jabatan yang dipimpinnya sehingga aman dari resiko terkena Reshuffle.
Tulisan  ini  akan  terbagi  menjadi  empat  bagian  utama.  Bagian  pertama  akan menjelaskan  sejarah  polemik  yang  terjadi  dalam  kebijakan  impor  beras  hingga  era pemerintahan  Jokowi  serta  kebijakan  impor  beras  pada  masa  pemerintahan  Jokowi. Dalam bagian ini akan dijelaskan kasus-kasus korupsi dan mafia beras yang pernah terjadi di  Indonesia  serta  prosedur  dan  kebijakan  impor  beras  yang  diambil  pada  masa pemerintahan  Jokowi.  Bagian  kedua  akan  menjelaskan  analisis  kebijakan  impor  beras yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
Bagian ini menjelaskan adanya dinamika dan polemik regulasi yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi serta terjadinya pelanggaran aturan.
Bagian ketiga akan menjelaskan kontestasi pro dan kontra dalam kebijakan impor beras serta pemetaan aktor. Dalam bagian ini akan dijelaskan pertarungan kepentingan antar  aktor  yang  terlibat  dalam  pembuatan  kebijakan  impor  beras.  Kementerian Perdagangan  yang  mempunyai  wewenang  paling  strategis  berusaha  memenangi kepentingannya.  Sedangkan  Kementerian  Pertanian  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat cenderung  menolak  impor  beras  serta  Bulog  memiliki  kepentingan  yang  berbeda  saat berganti  kepemimpinan.  Bagian  keempat  akan  membuat  kesimpulan  dari  rangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.
Untuk menjawab beberapa hal di atas, penulis akan mengunakan teoritisasi dari Thomas Oatley (2012). Menurut Oatley (2012) Kepentingan adalah suatu tujuan tertentu yang dimiliki oleh aktor dalam suatu sistem, baik politik maupun ekonomi dimana dalam tujuan tersebut lebih berfokus kepada keuntungan aktor tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut  maka  suatu  aktor  berusaha  untuk  dijadikan  sebuah  kebijakan  ekonomi  luar negeri.  Untuk  melihat  kepentingan  aktor  tersebut  maka  bisa  dilihat  dari  tujuan  dan usulannya.
Institusi politik menurut Oatley (2012) adalah suatu aktor yang memiliki otoritas dalam  menentukan  pemilihan  kebijakan.  Kebijakan  tersebut  dipilih  setelah  terjadi pertarungan kepentingan. Setelah kebijakan dipilih maka itulah yang disebut keputusan bersama.  Sehingga  institusi  politik  dapat  mengubah  kepentingan  tiap  aktor  menjadi sebuah kebijakan ekonomi luar negeri.
Teori  yang  disampaikan  oleh  Thomas  Oatley  dapat  digunakan  untuk menganalisis kepentingan aktor dalam mengeluarkan kebijakan impor beras. Kebijakan tersebut  merupakan  hasil  pertarungan  antar  kelompok  kepentingan  yang  terlibat. Kelompok-kelompok  kepentingan  ini  memiliki  suatu  tujuan  atau  kepentingan  tertentu yang ingin dicapai. Kepentingan yang dimiliki oleh suatu institusi tersebut tidak hanya kepentingan ekonomi tetapi juga politik. Untuk mencapai kepentingan tersebut, mereka bertarung, berkontestasi agar usulan, gagasan atau rekomendasinya bisa diagregasikan serta diformulasikan sebagai sebuah kebijakan.
Guna  mendapatkan  penjalasan  yang  tepat,  maka  penulis  memakai  metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan  berupa  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  dokumen  resmi  Kementerian Perdagangan,  Kementerian  Pertanian,  Bulog  dan  DPR  yang  berupa  angka,  wacana, maupun  argumen  dalam  kebijakan  impor  beras  serta  peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah berupa undang-undang, peraturan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan berita dari media online dengan mengutip wawancara suatu aktor maupun data dari berita tersebut serta menggunakan referensi jurnal. Dokumentasi tersebut diambil dalam kurun  waktu  pemerintahan  Jokowi  namun  untuk  melakukan  data  penelitian  secara komparatif maka dokumentasi juga diambil dari masa pemerintahan sebelumnya. Data
tersebut akan menunjukkan bagaimana kepentingan pemerintah dalam kebijakan impor beras yang dilakukan pada era Jokowi.

## Sejarah Polemik Kebijakan Impor Beras hingga Era Jokowi
Setiap  aktor  pasti  memiliki  kepentingan  masing-masing.  Dalam  kepentingan tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah polemik. Salah satu polemik yang terjadi adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum Bulog seperti pada Gambar 4 berikut ini.
Gambar 4: Tabel Kasus korupsi dalam perum Bulog dan rekanan pada 1973-2016
No  Tahun/Kasus Pejabat Keterangan 1 2003 Bulog- gate II Rahardi Ramelan Divonis penjara dua tahun pada Oktober 2004 Menguras dana Rp. 62,5 Miliar yang disinyalir mengalir ke kas partai Golkar 2 2001 Bulog- gate I Suwondo dan Sapuan/WakaBulog Divonis penjara dua tahun, tetapi dibebaskan oleh MA Penggelapan dana nonbujeter Bulog sebesar Rp. 35 miliar 3 2005 Sukhoi dan impor sapi Widjanarko Puspoyo (kabulog) dan adiknya, Widjojongko puspoyo Impor beras sebagai imbal beli pesawat jet tempur Sukhoi (Rusia). Kasus impor fiktif 3000 ekor sapi senilai Rp. 11 miliar 4 2011 Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam impor beras Vietnam Jusuf Gunawan Wangkar Kepala Dewan Pengawas Bulog dan staf khusus presiden SBY Dugaan korupsi berupa mark up harga yang merugikan negara sebesar 3 triliun rupiah. Dugaan keterlibatan tersebut melalui wewenang yang bersangkutan sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog 5 2016 kasus korupsi beras untuk masyarakat miskin (raskin) Hardiyanto, Kasi Pelayanan Publik (PP) Bulog Sub divre XII Madura dan Suharso, koordinator kualitas PT PAN Asia Kedua tersangka dijerat Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 31, tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara (Sugiyarto, 2016)
Sumber : Diolah dari berbagai sumber.
Dari data di atas, tampak bahwa kasus korupsi di Bulog telah terjadi dengan masif. Hal tersebut terjadi karena peran Bulog dari masa ke masa memiliki kewenangan yang cukup kuat  tanpa  memiliki  pengawasan  yang  ketat.  Banyaknya  masalah  yang  terjadi  dalam aktor pemerintah membuktikan dibutuhkannya pihak pengawasan yang kuat agar tidak terjadi  penyelewengan  karena  setiap  aktor  memiliki  kepentingannya  masing-masing. Tidak hanya kepentingan ekonomi tetapi kepentingan politik juga terjadi terutama ketika aktor-aktor politik ikut serta dalam kebijakan tersebut.
Polemik yang terjadi tidak hanya pada kasus korupsi tetapi juga terjadi adanya mafia  pangan.  Menurut  anggota  tim  sukses  Jokowi-JK  yang  juga  ekonom  Megawati Institute,  Iman  Sugema  mengatakan  mafia  adalah  sosok-sosok  orang  bergerak  dalam wadah  kegiatan  usaha  impor.  Mereka  melakukan  segala  cara  agar  mendapatkan keuntungan  pribadi  termasuk  bekerjasama  dengan  birokrat  yang  membuat  kebijakan (DetikFinance, 2014). Mafia pangan tentunya akan merugikan berbagai pihak, misalnya masyarakat  yang  dirugikan  karena  adanya  penimbunan  atau  pengoplosan  beras  oleh mafia yang menyebabkan harga atau kualitas tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Mafia  beras  di  Indonesia  diindikasikan  terjadinya  kartel.  Menurut  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kartel adalah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan  pesaingnya  dalam  pasar  oligopoli  yang  tujuan utamanya  adalah  untuk  mencari  profit/laba  secara  berlebihan  (Iwantono,  2010). Menurut  Ketua  KPPU,  Syarkawi  Rauf  kartel  beras  di  Indonesia  bisa  terjadi  karena industri beras Indonesia memiliki rantai distribusi yang panjang, yakni petani menjual ke pengepul,  pengepul  dijual  ke  penggilingan,  dan  dari  penggilingan  dijual  ke  pedagang. Tak sampai di situ, dari pedagang, beras masih dijual ke agen, dari agen dijual ke retailer, baru  akhirnya  beras  sampai  ke  konsumen  terakhir  atau  end  user  (Destrianita,  2017). Syarkawi Rauf juga menyatakan ada tujuh perusahaan yang diduga terlibat praktik kartel beras,  namun  baru  akan  membeberkannya  ke  publik  apabila  semuanya  sudah  pasti (Sunaryo,  2015).  Sedangkan  secara  nasional,  Syarkawi  mengaku  telah  melakukan pantauan di 11 Provinsi yang menjadi sentra beras nasional di Sumatera, Jawa, sampai Papua. "Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan adanya 5 (lima) pemain besar yang  menentukan  harga,"(Armenia,  2015).  Pada  5  Juni  2018,  Tito  Karnavian mengungkapkan ada kurang lebih 400 kasus masalah mafia pangan maupun kartel dan melibatkan 390-an tersangka di seluruh Indonesia (Wibowo, 2018).
Dalam  beberapa  kondisi  tertentu,  praktik  kartel  dapat  terjadi  justru  karena kehadiran  sebuah  regulasi  ( cartel  by  regulations )  yang  ditujukan  pemerintah  untuk menyelesaikan masalah (Robison dan Hadiz dalam Aliyah 2017). Anggapan ini dijelaskan bahwa  bukan  aturan  yang  menyebabkan  terjadinya  kartel  tetapi  dalam  melaksanakan kartel  tersebut.  Munculnya  peraturan  menteri  perdagangan  nomor  1  Tahun  2018 Tentang ketentuan Ekspor dan Impor Beras juga dapat menjadi celah munculnya kartel. Impor beras medium yang dapat dilakukan selain dari Bulog menyebabkan melemahnya pengawasan impor beras. Bulog yang saat ini menjadi badan tunggal untuk melakukan
impor  beras  medium  serta  mempunyai  kewenangan  untuk  mengontrol  harga  beras seharusnya Bulog dapat menjadi badan yang efektif untuk mencegah terjadinya kartel. Kegagalan  Bulog  mencegah  kartel  dikarenakan  kurangnya  pengawasan  dalam  tubuh internal bulog sehingga masalah internal dalam Bulog maupun masalah eksternal yang berkaitan dengan hubungan pihak lain seperti distributor beras dapat terjadi.
Pada tahun 2015, Indonesia dihebohkan dengan isu beras plastik, isu beras plastik ini diduga merupakan perbuatan dari mafia pangan. Menurut anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo mengatakan “Sejak awal kasus ini mencuat, saya sudah curiga bahwa ini permainan dan rekayasa para mafia pangan” ujarnya (Thenu, 2015). Namun hasil dari uji laboratorium Polri, BPOM, Kememterian Pertanian, dan LIPI menyatakan tidak menemukan kandungan plastik dalam beras yang diduga mengandung plastik tersebut (Thenu, 2015).
Isu beras plastik tersebut diduga terkait dengan motif politik yang dilakukan oleh oknum mafia pangan. Menurut Bustanul, guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Lampung  mengatakan  “Soal  beras  plastik,  saya  berspekulasi  ada  agenda  lain.  Entah politik, intelejen atau keamananan pangan. Saya melihatnya ke sana,” (Lubis, 2015). Isu beras plastik menurut Suryani, ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) dapat  juga  disebabkan  karena  ketidakseimbangan  antara  penawaran  dan  permintaan beras didalam negeri (Lubis, 2015). keresahan yang terjadi di masyarakat mengenai isu beras plastik ini dapat membuat opini publik seperti kurangnya pasokan beras sehingga produsen beras harus mencampurkan bahan pangan lain seperti plastik untuk menutupi kekurangan stok beras. Sehingga isu beras plastik yang berubah menjadi isu kekurangan stok  beras  dalam  negeri  membuat  pemerintah  untuk  mempertimbangkan  atau memutuskan impor beras.
Selain itu, Isu beras plastik bisa saja terjadi karena mafia pangan yang menimbun beras  lokal.  Ketua  Komisi  IV  DPR,  Edhy  Prabowo  mengatakan  “Mungkin  saja  itu muncul  dari  sekelompok  orang  yang  sengaja  membuat  gaduh  karena  kita  tidak menginginkan  adanya  impor  beras.  Jangan-jangan  ada  yang  sengaja  bikin  gaduh” (Ihsanuddin,  2015).  Dengan  munculnya  isu  beras  plastik  yang  diduga  beras  plastik tersebut merupakan beras impor maka jika masyarakat percaya isu tersebut, masyarakat akan lebih memilih membeli beras produksi dalam negeri daripada membeli beras impor. Maka  yang  diuntungkan  adalah  mafia  pangan  yang  menimbun  beras  produksi  lokal karena  permintaan  beras  lokal  akan  meningkat  sehingga  harga  beras  lokal  naik  dan menyebabkan  keuntungan  bagi  penimbun  beras  lokal  tersebut.  Maka  isu-isu  yang beredar  di  masyarakat  harus  ditanggapi  dengan  komprehensif  oleh  pemerintah  agar oknum mafia pangan tidak dapat mempengaruhi pemerintah terhadap kepentingannya untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  termasuk  kemungkinan  mempengaruhi pemerintah untuk melakukan impor beras.
Banyak pihak yang menduga bahwa praktek mafia pangan ini memang disinyalir telah lama ada di Indonesia dengan berbagai variasi dalam praktek monopoli, oligopoli
ataupun  kartel.  Untuk  mengetahui  siapa  pelaku  mafia  pangan  ini  sangat  sulit  karena diduga dalam melakukan praktek mafia pangan mereka diduga sudah terstruktur, turun temurun dan terafiliasi dengan perusahaan raksasa global yang melihat Indonesia sebagai lahan basah untuk mendapatkan keuntungan (Oktaviani, 2015).
Mengapa Indonesia masih melakukan impor beras? Berkaca dari artikel jurnal yang ditulis oleh (Davidson, 2016) yang berjudul Why the Philippines Chooses to Import Rice , negara Filipina melakukan impor beras karena tiga faktor yaitu sejarah kolonial, geografi dan  neoliberalisme.  Indonesia  juga  mengalami  kondisi  yang  serupa  seperti  negara Filipina.  Indonesia  pernah  dijajah  oleh  beberapa  negara  yang  menyebabkan  produksi beras Indonesia tidak berorientasi ekspor sehingga produksi beras tidak semaju negara lain seperti Thailand yang berorientasi ekspor. Secara geografi negara Indonesia tidak mempunyai  lahan  sawah  seluas  negara  lain  seperti  Thailand  sehingga  harga  beras  di Thailand  lebih  murah  dibanding  harga  beras  Indonesia  dan  diterapkannya neoliberalisme  membuat  beras  impor  semakin  mudah  masuk  yang  menyebabkan ketergantungan impor beras.
Terdapat  dua  pilihan  yang  dimiliki  Indonesia  terkait  pemenuhan  kebutuhan beras, yaitu meningkatkan produksi beras untuk mencapai swasembada beras dan yang kedua  melakukan  impor  beras  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  (McCulloch  and Peter  Timmer,  2008).  Kedua  pilihan  ini  memiliki  argumen  dan  kelemahan  masing- masing. Pihak yang pro produksi beras menilai swasembada beras akan meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan karena Indonesia merupakan negara agraris  yang  masyarakatnya  banyak  yang  menjadi  petani.  Argumen  tersebut  dibantah oleh  pihak  yang  pro  impor  beras  karena  luas  sawah  Indonesia  masih  kalah  luas  dari negara  penghasil  beras  lain  seperti  Thailand,  serta  teknologi  yang  masih  tertinggal dengan negara lain seperti Thailand maka menyebabkan harga beras di Indonesia akan lebih mahal dari negara lain seperti Vietnam, Thailand.
Harga  beras  lokal  yang  mahal  tidak  menguntungkan  petani,  menurut (McCulloch, 2008) sebagian besar penduduk, termasuk didaerah pedesaan lebih banyak mengkonsumsi beras daripada memproduksi beras sehingga lebih banyak penduduk yang dirugikan dengan tingginya harga beras lokal. Ironisnya, harga beras yang tinggi juga merugikan sebagian besar petani. Hal ini dikarenakan jumlah petani yang menanam padi tidak  mencapai  setengah  jumlah  petani  keseluruhan,  dan  sebagian  besar  petani  yang menanam padi hanya menanam padi pada lahan sawah yang kecil sehingga lebih sedikit memproduksi beras daripada yang mereka gunakan untuk dikonsumsi.
Pihak yang mendukung pro impor beras berargumen dengan melakukan impor beras maka harga beras di Indonesia jauh lebih murah. Argumen tersebut juga ditentang karena liberalisasi perdagangan beras dinilai mengkhianati para petani Indonesia serta dinilai  mempunyai  kepentingan  tertentu  yang  diambil  dari  keuntungan  impor  beras. Menariknya, kedua pihak ini mengklaim berada dipihak orang miskin (McCulloch and Peter Timmer, 2008). Indonesia pada era pemerintahan Jokowi melakukan beberapa kali
impor beras. Pada tahun 2015 Indonesia mengimpor 861.601 ton. Sedangkan pada tahun 2016  meningkat  menjadi  1.283.178  ton.  Tahun  berikutnya  menurun  drastis  menjadi 305.275  ton.  Namun  pada  tahun  2018  diperkirakan  mencapai  2  juta  ton.  Hal  ini dikarenakan pemerintah sudah membuat izin impor sebanyak 2 kali (Gumiwang, 2018).
Prosedur  untuk  melakukan  impor  beras  di  era  Jokowi  diatur  dalam  peraturan Menteri Perdagangan nomor 01 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras. Isi  peraturan  tersebut  mengatakan  impor  beras  untuk  keperluan  umum  hanya  dapat dilakukan  oleh  perusahaan  umum  Bulog  setelah  mendapat  persetujuan  impor  dari menteri.  Setelah  itu  Bulog    harus  mengajukan  permohonan  secara  elektronik  kepada menteri  dengan  melampirkan  Angka  Pengenal  Importir  Umum  (API-U)  dan rekomendasi  dari  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang pertanian  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Menteri  menerbitkan  persetujuan  impor  paling lama tiga hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
Menurut  peraturan  menteri  keuangan  nomor  65/PMK.011/2011  ditetapkan tarif masuk impor beras sebesar Rp. 450 per kg. Ada dua kategori dalam kebijakan impor beras  yaitu  (i)  kebijakan  impor  beras  kualitas  medium,  dan  (ii)  kebijakan  impor  beras khusus dan/atau beras kualitas premium (Erwidodo, Kustiari and D, 2014).

## Analisis Regulasi terkait Kebijakan Impor Beras Era Jokowi
Analisis  regulasi  yang  ada  dalam  kebijakan  impor  beras  dapat  untuk  melihat beberapa  hal  yaitu  pertama  untuk  melihat  apakah  regulasi  yang  ada  saat  ini  lebih condong pro impor beras atau pro produksi beras, yang kedua untuk melihat bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut, apakah penerapannya sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau regulasi hanya sebuah formalitas sehingga terjadi pelanggaran dalam pelaksaan regulasi tersebut.
Saat ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan adalah undang- undang  tentang  pangan  terakhir  yang  masih  berlaku  menggantikan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. UU No 18 Tahun 2012 dalam pasal 17 mengatakan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudi  daya  ikan,  dan  pelaku  usaha  pangan  sebagai  produsen  pangan.  Namun menurut  Serikat  Petani  Indonesia  (SPI),  pemerintah  tidak  membedakan  pelaku  usaha pangan besar dengan produsen pangan kecil seperti petani dan nelayan (Saragih, 2012). hal  Ini  berlawanan  dengan  pasal  18  yang  menyebutkan  pemerintah  berkewajiban menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing. Jika petani  mendapatkan  kebijakan  yang  merugikan  maka  hasil  produksi  secara  nasional termasuk  beras  dapat  mengalami  penurunan.  Jika  hasil  produktivitas  menurun  maka kebutuhan  pangan  nasional  tidak  mencukupi  yang  berdampak  melakukan  impor termasuk beras.
Dari pandangan SPI tersebut, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, terlebih jika kebijakan tersebut merugikan
petani.  Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani  mengamanahkan  pemerintah  untuk  melindungi  petani.  Dalam  undang-undang tersebut  disebutkan  untuk  mengutamakan  produksi  pertanian  dalam  negeri  yang dilakukan melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. Jika pemerintah melakukan impor beras dengan melanggar aturan seperti impor saat petani melakukan panen raya (Handayani, 2018a) maka pemerintah selain melanggar aturan juga tidak bersifat pro terhadap petani.
Regulasi  baru  yang  menjadi  polemik  adalah  diterbitkannya  Peraturan  Menteri Perdagangan nomor 1 Tahun 2018 Tentang ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Stok beras di Bulog yang pada bulan Januari 2018 sekitar 900.000 ton dan dianggap mulai menipis oleh Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah, tetapi Enggar justru menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) yang melakukan impor beras karena akan mengimpor beras khusus. Ombudsman menilai penunjukan PT PPI itu melanggar Perpres No. 48/2016, pasal 3 ayat (2) huruf d dan lnpres No. 5/2015 diktum Ketujuh angka 3, yang mengatur bahwa tugas impor untuk keperluan stabilitas harga diberikan pada Bulog (Widiartanto, 2018). Pengamat Pertanian dari Insitut Pertanian Bogor, Dwi Andreas  Santoso  menilai  pemerintah  jika  mengimpor  beras  biasa,  diperkirakan mendapatkan keuntungan Rp1,5 triliun untuk 500 ribu ton beras impor yang seharga USD300 juta per ton (Angriani, 2018).
Ketua  Komisi  IV  DPR  RI    Edhy  Prabowo  meminta  pemerintah  untuk membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor  dan  Impor,  karena  dianggap  menyalahi  atau  bertentangan  dengan  Peraturan Presiden  (Perpres)  Nomor  48  Tahun  2016  tentang  penugasan  terhadap  Perum  Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional (Ayu, 2018b). Menurutnya impor beras untuk keperluan  stabilitas  harga  dan  ketahanan  pangan  nasional  seharusnya  dilakukan  oleh Perum Bulog sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 bukan dilakukan oleh perusahaan BUMN lain (PT. PPI).
Aturan  yang  terkait  dengan  harga  beras  dan  kesejahteraan  petani,  Jokowi membuat  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang  Kebijakan Pengadaan  Gabah/beras  dan  Penyaluran  Beras.  Dalam  inpres  tersebut  pemerintah menginstruksikan  untuk  membuat  stabilisasi  ekonomi  nasional,  melindungi  tingkat pendapatan  petani,  stabilisasi  harga  beras,  pengamanan  Cadangan  Beras  Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan  Kebijakan  Perberasan.  Dalam  Inpres  tersebut  disebutkan  untuk  harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan  kadar  hampa/kotoran  maksimum  10%  adalah  Rp3.700/kg  di  petani,  atau Rp3.750/kg  di  penggilingan.  Sedangkan  harga  pembelian  gabah  kering  giling  dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp4.600/kg atau Rp4.650/kg di gudang Perum Bulog. Dan harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum
20%, kadar menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp7.300/kg di gudang Perum Bulog.
Inpres  Nomor  5  Tahun  2015  tersebut  salah  satunya  bertujuan  untuk mensejahterakan  petani.  Jika  petani  sejahtera  maka  tidak  menutup  kemungkinan masyarakat tertarik untuk menjadi petani sehingga jumlah produksi beras dalam negeri bisa  meningkat  dan  dapat  mengurangi  ketergantungan  impor  atau  bahkan  tidak membutuhkan  impor  lagi.  Tetapi  dalam  pelaksananaan  Inpres  tersebut  masih  banyak pelanggaran yang terjadi misalnya harga gabah yang dibawah standar yang ditetapkan pemerintah.
Beredarnya  isu  impor  beras  mengakibatkan  turunnya  harga  gabah  ditingkat petani pada saat panen raya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum terjadi impor beras. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Gambar 5 berikut.
Gambar 5: Tabel Penurunan Harga Gabah di Berbagai Daerah
Akibat Impor/Isu Impor Beras No Tahun  Bulan Daerah Harga Gabah Saat Panen/Kilogram Harga Gabah (Sebelum Isu Impor)/ Kilogram 1 2016 Maret Sragen Rp.3.000 (Setyoko, 2016) Rp.3.700 (Setyoko, 2016) 2 2018 Januari Boyolali Rp.4.700 (Sindonews, 2018) Rp. 5.200-Rp.5.300 (Sindonews, 2018) 3 2018 Januari Ngawi Rp.4.800 (Putri dan Raharjo, 2018) Rp.5.200 (Putri dan Raharjo, 2018) 4 2018 Januari Pati Rp.4.800 (Putri dan Raharjo, 2018) Rp.5.800 (Putri dan Raharjo, 2018) 5 2018 Januari Sumatera Selatan Rp.4.400 (Jannah, 2018) Rp. 5.200 (Jannah, 2018) 6 2018 Februari Jember Rp.3.800 (Solehudin, 2018) Rp.5.000 (Solehudin, 2018) 7 2018 September  Indramayu Rp. 4.500- Rp4.800 (Handayani, 2018b) Rp. 5.000 (Handayani, 2018b)

## Sumber
: diolah dari berbagai media online
Dapat  dilihat  penurunan  harga  gabah  ditingkat  petani  cukup  signifikan  setelah pemerintah memutuskan melakukan impor beras sebesar 500.000 ton pada bulan Januari
2018. Bulan Januari dan Februari merupakan waktu panen raya yang seharusnya tidak boleh  melakukan  impor  beras.  Menurut  Surat  Keputusan  Menperindag  No. 9/MPP/Kep/1/2004, tentang Ketentuan Impor Beras mengatakan pada pasal 3 ayat 1 Impor beras dilarang dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, selama panen raya dan 2 (dua) bulan setelah panen raya. Rencana pemerintah memutuskan impor 500.000 ton  pada  Januari  2018  melanggar  Surat  Keputusan  Menperindag  No. 9/MPP/Kep/1/2004  karena  melakukan  impor  pada  masa  panen  raya.  Hal  ini seharusnya  menjadi  perhatian  serius  oleh  pemerintah  untuk  membuat  kajian  impor beras,  terutama  menentukan  tanggal  yang  tepat  untuk  melakukan  impor  beras  agar petani tidak dirugikan.
Kesimpulan dari regulasi yang ada saat ini secara garis besar menggambarkan ada  dua  posisi  yaitu  cenderung  pro  impor  beras  dan  pro  produksi  beras.  Selain  itu ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan regulasi yang merupakan pro impor beras yaitu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 Tahun 2018 Tentang ketentuan Ekspor dan  Impor  Beras.  Regulasi  yang  dalam  pelaksanaanya  ditemukan  pelanggaran  yaitu Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang  Kebijakan  Pengadaan Gabah/beras  dan  Penyaluran  Beras  serta  Surat  Keputusan  Menperindag  No. 9/MPP/Kep/1/2004, tentang Ketentuan Impor Beras.

## Kontestasi Pro dan Kontra Impor Beras
Dalam membuat kebijakan impor akan cenderung munculnya dua pihak yaitu pro  dan  kontra.  Ekonomi  politik  berperan  penting  bagaimana  aktor  dapat mempengaruhi  roda  perekonomian  salah  satunya  membuat  kebijakan  impor.  Pada bagian  ini  akan  dijelaskan  bagaimana  Kementerian  Perdagangan,  Kementerian Pertanian,  Bulog,  maupun  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menggunakan  wewenangnya terkait impor beras. Untuk mengetahui aktor tersebut pro atau kontra impor beras maka dapat  dilihat  bagaimana  aktor  tersebut  menggunakan  wewenangnya,  jika  mendukung atau  memudahkan  impor  beras  maka  pro  impor  sedangkan  jika  menolak  atau mempersulit impor beras maka kontra impor.
Kementerian Perdagangan pada masa kepemimpinan Rachmat Gobel cenderung untuk menolak impor beras.  Menurutnya "Impor itu opsi terakhir yang harus ditempuh untuk  memperbesar  stok  minimal  Bulog  sebagai  cadangan  beras  pemerintah (Primadhyta,  2015).  Usaha  yang  dilakukan  Gobel  dalam  mengamankan  stok  beras nasional  adalah  mengintegrasikan  Kementerian  Perdagangan  dengan  Kementerian Pertanian dan Bulog  untuk melakukan verifikasi data stok beras nasional. Hasil dari data stok beras nasional tersebut dilaporkan secara berkala kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri  Sekretaris  Negara,  Kepala  Staf  Kepresidenan,  dan  Menteri  terkait  lainnya. Gencarnya  Gobel  memerangi  impor  beras,  entah  ada  kaitan  atau  tidak,  namun  tidak menutup kemungkinan tindakan menolak impor beras tersebut menjadi salah satu alasan dia  dilengserkan  dari  Menteri  Perdagangan  (Soba,  2015).  Meskipun  Gobel  tidak
mengungkapkan  alasan  mengapa  dipecat  namun  argumen  yang  dia  gulirkan  adalah “Saya kembali jadi rakyat biasa, jadi pengusaha lagi. Enak jadi rakyat biasa, bebas. Tidak pusing  dikejar-kejar  mafia,”  (Ronald  and  Syafirdi,  2015).  Terkait  masalah  mafia khususnya  mafia  beras,  Gobel  pernah  mengatakan  ada  pihak  yang  memainkan  data kebutuhan beras agar beras impor bisa masuk (Nurhayat, 2015).
Menurut peneliti Formappi, Lucius Karus kinerja Gobel selama ini sangat positif, dan  berupaya  untuk  memperkuat  peran  negara  dan  memberdayakan  Bulog  sebagai penyangga  pangan  nasional  (id.beritasatu.com,  2015).  Lucius  menduga  pencopotan Gobel ada hubungannya dengan mafia pangan. “Saya menduga, Rachmat Gobel diganti karena banyak pihak yang tidak suka dengan dia. Ada kepentingan politik dan ekonomi. Terutama para mafia beras, gula, pakaian bekas, dan yang terakhir mafia impor daging sapi,  di  mana  ia  memberikan  wewenang  kepada  Bulog  langsung  untuk  mengimpor daging  sapi,  dan  tidak  lagi  kepada  importir  swasta,  bahkan  ia  mengancam  untuk mempidanakan  para  penimbun  sapi  bila  terbukti  sebagai  penyebab  dari  meroketnya daging sapi baru-baru ini” (id.beritasatu.com, 2015).
Setelah Lembong menggantikan Gobel, kebijakan yang berkitan dengan impor menjadi dipermudah. Pada masa jabatan Lembong, Indonesia pada tahun 2015-2016 melakukan impor beras sekitar 2 juta ton (Gumiwang, 2018). Dimasa kepemimpinannya, Lembong  membuat  kebijakan  impor  lebih  leluasa  dibandingkan  pada  masa  Gobel. Bahkan  Lembong  menerbitkan  9  permendag  baru  untuk  menyederhanakan  perizinan impor (Malau, 2015). Salah satunya dengan menerbitkan permendag Nomor 87 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Tentu saja hal ini mendapat banyak kritikan. Salah satunya dari mantan Menteri Perdagangan sebelumnya yaitu Rachmat Gobel  mengatakan  adanya  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  87  tahun  2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu  akan  semakin  banyaknya  barang  impor  yang  masuk  ke  Indonesia  serta  akan membuat pengusaha lokal khawatir karena persaingan dagang lebih sulit. Selain itu akan sulit  mencari  siapa  yang  dapat  mempertanggungjawabkan  barang  impor  tersebut  jika terjadi  permasalahan  karena  semakin  banyaknya  importir  terutama  yang  tidak  jelas kantornya maka akan sulit dilacak (Sukmana, 2015)
Sedangkan  menurut  Putri  K  Wardani  yang  menjabat  sebagai  Ketua  Umum Perhimpunan  Perusahaan  dan  Asosiasi  Kosmetika  Indonesia  (PPAKI)  permendag  ini bersifat  liberal  dan  cenderung  mendukung  pro  impor  dari  pada  mendukung  industri nasional.  Selain  itu  menurutnya  dengan  bertambahnya  jumlah  pelabuhan  yang digunakan  untuk  masuknya  barang  impor  dalam  permendag  tersebut  akan  sangat berdampak  pada  jumlah  barang  impor  dan  barang  ilegal  untuk  masuk  ke  Indonesia (Suhendra, 2015). Lembong berencana untuk menambah kerjasama dengan negara lain terkait  impor  beras.  Menurutnya  untuk  mengurangi  ketergantungan  dengan  negara seperti Thailand dan Vietnam maka menjajaki India dan Pakistan. Selain itu Lembong
juga  berargumen  dengan  menambahnya  sumber  negara  impor  akan  dapat  memilih harga yang lebih baik (Sukmana, 2016).
Pada  September  2015  pemerintah  memutuskan  impor  beras  1,5  juta  ton  dari Thailand. Adanya Elnino menjadi salah satu alasan Jusuf  Kalla untuk melakukan impor beras.  Jusuf  Kalla  berpendapat  “Elnino  yang  terjadi  justru  menghantam  fondasi pertanian itu sendiri, yaitu kebutuhan air. Mau tidak mau, kalau kita tidak mau krisis pangan, kita harus impor beras. Kita tidak boleh gambling (spekulasi) dengan stok beras" (Margianto, 2015). Sedangkan Lembong berargumen impor 1,5 juta ton beras adalah angka yang kecil jika dibandingkan dengan total konsumsi beras nasional selama setahun yang  mencapai  30  juta  ton  (Laoli,  2016).  Keputusan  tersebut  ditentang  oleh  Henry Saragih, ketua Serikat Petani Indonesia, yang mengatakan bencana kekeringan tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan impor pangan.  Yang harus dilakukan adalah mencari solusi  seperti  pendistribusian  pompa  air,  pembuatan  embung,  hujan  buatan  dan sebagainya (SPI, 2015).
Impor  beras  kembali  terjadi  saat  Menteri  Perdagangan  dipimpin  oleh Enggartiasto Lukita. Dalam masa kepemimpinannya Enggar memastikan impor beras sebesar 2 juta ton (Putera, 2018a). Namun dalam memutuskan impor tersebut dikritik oleh Bulog yang dijabat Budi Waseso dan juga Kementerian Pertanian yang menganggap impor beras belum perlu dilakukan saat itu karena stok beras masih mencukupi. Pada Januari  2018,  Enggar    berencana  mengimpor  beras  khusus  sebesar  500.000  ton  yang berencana  untuk  dijadikan  cadangan  jika  terjadi  kelangkaan  yang  menyebabkan kenaikan harga beras (Laucereno, 2018). Yang menjadi polemik adalah ditunjuknya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai importir beras. Tidak sampai seminggu berselang  pemerintah  secara  resmi  membatalkan  PPI  sebagai  importir  dan  menunjuk Bulog sebagai gantinya.
Munculnya  Peraturan  Menteri  Perdagangan  nomor  1  Tahun  2018  Tentang ketentuan Ekspor dan Impor Beras tersebut mendapat reaksi dari Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian  Darmin  Nasution,  yang  mengatakan  "Hal  ini  karena  mandat untuk stabilitas harga dan memperkuat cadangan beras, pemerintah berdasarkan Perpres 48/2016 itu adalah Bulog. Jadi jelas tidak ditambahkan oleh (lembaga) yang lain" (Fauzie, 2018).  Selain  itu  Darmin  juga  mengatakan  impor  yang  dilakukan  oleh  Bulog  akan memudahkan pemerintah dalam memonitor jumlah pasokan beras secara menyeluruh baik  itu  hasil  dari  petani  maupun  impor  (Fauzie,  2018).  Permendag  tersebut  juga ditentang  Ketua  komisi  IV  DPR  RI  Edhy  Prabowo  yang  menurutnya  bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 yang menyatakan hanya Perum Bulog yang  dapat  melakukan  impor  beras  terutama  untuk  keperluan  stabilitas  harga  dan ketahanan pangan nasional (Ayu, 2018)
Sedangkan  Djarot  yang  saat  itu  menjabat  sebagai  Direktur  Utama  Bulog mengatakan  Bulog  telah  siap  secara  teknis  dan  anggaran.  Secara  teknis  Bulog  akan melakukan impor sesuai aturan yang berlaku sedangkan dari kesiapan anggaran, Bulog
telah  menyiapkan  Rp  15  Triliun  (Fauzie,  2018).  Dimasa  kepemimpinannya,  Djarot mencari beberapa alternatif negara selain Vietnam untuk melakukan impor beras seperti Burma, Kamboja, dan Pakistan. Selain itu Djarot juga setuju pada tahun 2015 Indonesia impor  beras  sebesar  1,5  juta  ton  dari  Vietnam  (Suryowati,  2015).  Pada  januari  2018, Djarot juga setuju untuk melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton yang digunakan untuk persediaan stok pangan (Aditia, 2018).
Keputusan  impor  beras  tersebut  ditentang  oleh  SPI  dengan  melakukan  aksi  di Medan.  Ketua  Badan  Pelaksana  Wilayah  (BPW)  SPI  Sumatera  Utara  Zubaidah mengatakan impor 500.000 ton beras tersebut patut dipertanyakan untuk kepentingan siapa?  Menurutnya  hanya  menguntungkan  elite  dan  mafia  pangan.  Selain  itu menurutnya dibeberapa tempat di Sumatera Utara, seperti di daerah Bingkat, Serdang Bedagai, saat itu sedang panen raya padi (SPI, 2018).
Budi Waseso (Buwas) yang menggantikan Djarot Kusumayakti sebagai Direktur Utama Bulog menyebabkan kontestasi kepentingan semakin terjadi. Namun berlawanan dengan Djarot yang pro terhadap impor, Buwas cenderung menolak impor beras. Buwas beberapa  kali  konflik  dengan  Kementerian  Perdagangan  melalui  media.  Beberapa argumen yang dilontarkan Buwas adalah stok beras masih aman setidaknya sampai Juli 2019 selain itu Buwas mengungkapkan bahwa gudang Bulog masih penuh sehingga beras impor tidak dapat tertampung di gudang (Prasongko, 2018).
Buwas  membuat  beberapa  upaya  untuk  menolak  impor  beras,  meskipun Kementerian  Perdagangan  sudah  membuka  keran  impor  beras  namun  jika  Bulog melakukan penolakan impor beras jenis umum maka realisasi impor beras sulit dilakukan karena dalam prosedur impor beras, Bulog merupakan satu-satunya lembaga pengelola beras yang boleh mengimpor beras jenis umum. Upaya yang kedua adalah melakukan peningkatan produktivitas beras dalam negeri dan memaksimalkan serap gabah petani. Bulog  juga  melakukan  sinergi  dengan  Kementerian  Pertanian  demi  Percepatan  Serap Gabah Petani (Sergap) Tahun 2018. Buwas mengatakan dalam kerjasama tersebut Bulog memiliki  3  kewajiban  yaitu    menjaga  ketahanan  pangan,  ketersediaan  pangan  dan keterjangkauan  serta  stabilitas  pangan  (Kencana,  2018).  Buwas  juga  berencana  untuk melakukan ekspor beras untuk mengantisipasi kelebihan produksi beras saat panen raya di kisaran akhir Februari hingga Mei 2019. Upaya tersebut dilakukan agar saat panen raya, harga beras tidak anjlok yang menyebabkan kerugian bagi petani (Fauzia, 2019).
DPR  memiliki  dua  komisi  terkait  kebijakan  impor  beras  yaitu  komisi  IV  dan komisi  VI.  Komisi  IV  mempunyai  ruang  lingkup  bidang  pertanian  dan  pangan  serta mempunyai  mitra  kerja  Kementerian  Pertanian  dan  Bulog,  sedangkan  komisi  VI mempunyai ruang lingkup bidang perdagangan dan bermitra kerja dengan Kementerian Perdagangan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan kebijakan impor beras harus dihapus dari program pemerintah, sebab Indonesia masih terlalu sanggup untuk memproduksi pangan. Bahkan bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri atau swasembada,  tapi sebetulnya bisa menjadi lumbung pangan dunia. Sehingga negara
yang  kekurangan  pangan  bisa  mengimpor  dari  Indonesia,  bukan  malah  sebaliknya (dpr.go.id, 2018). Komisi IV DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan jajarannya (23 Mei 2018). Komisi IV DPR sepakat dengan Bulog menolak rencana impor beras. Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan,  “Pertama,  kami  meminta  pemerintah  memperbaiki  tata  kelola  distribusi untuk  menjaga  stabilitas  harga  dan  pasokan  pangan.  Kedua,  meminta  Bulog mengidentifikasikan  dan  memetakan  ketersediaan  dan  kebutuhan  pangan  pokok  di tingkat nasional dan daerah”. Dalam kesimpulan rapat tersebut ditegaskan bahwa baik Komisi  IV  DPR  maupun  Bulog  sepakat  menolak  rencana  impor  beras  tahap  dua tersebut, selama ketersediaan beras dalam negeri masih mencukupi (Ayu, 2018a). Komisi VI  DPR  melakukan  rapat  kerja  dengan  Menteri  Perdagangan  dan  jajarannya,  yang dihadiri juga Kementerian BUMN, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum  Bulog  (18  januari  2018).  Ketua  Komisi  VI  DPR  RI  Teguh  Juwarno  saat memimpin rapat tersebut mengatakan “Kita tidak ingin para petani kita yang saat ini sedang  mengharapkan  agar  panen  raya  yang  jatuh  pada  bulan  Februari  mendatang dengan  hasil  yang  baik  dapat  menguntungkan.  Dengan  kebijakan  impor  beras dikhawatirkan membuat petani terpuruk”. Teguh Juwarno mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang akan melakukan  impor beras dalam menangani gejolak tingginya harga beras  dapat  merugikan  petani  (komisi  VI  DPR,  2018).  Selain  itu  Teguh  Juwarno berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Hal ini dikarenakan perbedaan pernyataan dari Kementan yang mengatakan Indonesia swasembada beras, sementara Kemendag menilai perlu impor beras karena stok menipis dan harga di pasaran sudah merangkak naik (Putera, 2018b).
Menteri  Pertanian,  Amran  Sulaiman  cenderung  berpihak  kepada  petani  lokal daripada melakukan impor beras. Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang dibuat Kementerian Pertanian, Amran mengatakan yang dikutip dari kompas.com "Ada enam sasaran, yaitu swasembasa padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging  dan  gula,  juga  peningkatan  diversifikasi  pangan"  (Latief,  2015).  Kementerian Pertanian melakukan beberapa cara untuk meningkatan produksi beras medium seperti memaksimalkan rawa dan juga meningkatkan waktu tanam yang biasanya dua kali dalam setahun menjadi tiga kali (Nurhayat, 2018a).
Selain itu Kementerian Pertanian memiliki beberapa program yang pro terhadap petani  seperti  program  upaya  khusus  (upsus)  swasembada  pangan  2015-2017  dengan fokus tiga komoditas, yakni padi, jagung, dan kedelai (pajale). Program Upsus Pujale ini dilakukan dibeberapa provinsi secara serentak yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Listiyarini, 2015). Selain upsus, Amran juga membuat program serap gabah petani (sergap) yang mulai dicanangkan pada 12 Maret 2016. Sergap bertujuan untuk mengontrol harga gabah di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) yaitu
di  level  Rp  3.700  per  kilogram  gabah  kering  panen  (GKP).  Tidak  hanya  untuk mengontrol harga gabah ditingkat petani, sergap juga memiliki tujuan untuk memotong rantai pasokan gabah yang awalnya dari 9 rantai menjadi 3 rantai (kompas.com, 2016). Hasil  dari  sergap  cukup  terbukti  dengan  menaiknya  peningkatan  jumlah  gabah  yang diserap sebanyak 3 kali lipat yaitu 792.000 ton pada bulan april 2016 dibandingkan bulan april 2015 (kompas.com, 2016).
Dalam keputusan impor beras yang diambil pemerintah, Kementerian Pertanian berbeda  pendapat  dengan  Kementerian  Perdagangan    mengenai  data  produksi  dan konsumsi beras. Kementerian Pertanian melalui publikasi laporan tahunan tahun 2015- 2017 menyebutkan angka produksi dan konsumsi beras secara nasional sebagaimana ada di Gambar 6 berikut ini.
Gambar 6: Tabel Angka produksi dan konsumsi beras nasional tahun 2014-2019 Tahun Produksi Beras Konsumsi Beras 2014 * 40,62 juta ton (Pertanian, 2016) 32,49 juta ton (Pertanian, 2016) 2015 42,97 juta ton (Pertanian, 2015) 33,30 juta ton (Pertanian, 2015) 2016 46,03 juta ton  (Pertanian, 2016) 33,84 juta ton (Pertanian, 2016) 2017 46,66 juta ton (Pertanian, 2017) 33,32 juta ton (Pertanian, 2017) 2018 * 46,50 juta ton (Pertanian, 2016) 33,47 juta ton (Pertanian, 2016) 2019 * 47,05 juta ton (Pertanian, 2016) 33,60 juta ton (Pertanian, 2016)
Sumber : Laporan tahunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2017, diolah. *: prediksi menurut laporan tahunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2017 dan BPS, diolah.
Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya surplus beras secara nasional. Hal ini bisa dibuktikan jika dilihat dari tiga hal yaitu yang pertama menurunnya harga gabah ditingkat petani saat isu impor beras atau  impor beras terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah produksi melebihi tingkat permintaan sehingga harga menurun. Yang kedua dilihat dari moment dilakukannya impor beras dan jenis beras yang akan diimpor.  Kementerian  Perdagangan  memutuskan  melakukan  impor  beras  pada  bulan Januari  2018  yang  pada  bulan  tersebut  adalah  masa  panen  raya.  Selain  melanggar aturan,  moment  yang  dilakukan  Kementerian  Perdagangan  juga  tidak  tepat  karena merugikan  petani  lokal.  Jika  Indonesia  mengalami  krisis  beras  dalam  negeri  untuk memenuhi kebutuhan pangannya maka seharusnya pemerintah melakukan impor beras jenis umum bukan beras jenis khusus yang pada awalnya direncanakan oleh Kementerian Perdagangan. Yang ketiga dilihat dari kondisi stok beras di berbagai daerah dan pusat. Buwas mengatakan bahwa gudang Bulog masih penuh sehingga beras impor tidak dapat tertampung di gudang Bulog. Hal tersebut menunjukkan bahwa cadangan beras nasional masih aman. Di berbagai daerah seperti Boyolali yang memiliki surplus beras sekitar 540 ribu ton pada bulan Desember 2018 (Putri dan Raharjo, 2018).
Surplus  beras  juga  terjadi  di  daerah  Ngawi  yang  dapat  memproduksi  beras sebanyak  750  ribu  sampai  800  ribu  ton  per  tahun.  Dari  jumlah  itu,  penduduk  Ngawi hanya  menggunakan  sekitar  20%  saja  (Sindonews,  2018).  Kesimpulan  dari  jumlah produksi  beras  maupun  konsumsi  beras  nasional  saat  ini  belum  maksimal  pada pengelolaan  maupun  integrasi  antar  aktor  yang  terlibat.  Di  berbagai  daerah    terjadi surplus beras maupun defisit beras, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat  22 provinsi yang mengalami defisit beras dan terdapat 12 provinsi yang mengalami surplus beras  di  Indonesia  pada  tahun  2018.  Meski  demikian  diperkirakan  akan  tetap  surplus secara nasional (Reily, 2018). Akibat dari defisit beras di berbagai daerah menyebabkan harga beras  di berbagai daerah melambung hal ini yang menjadi  salah satu indikator Kementerian  Perdagangan  untuk  melakukan  impor  beras.  Impor  diharapkan  dapat menekan harga beras. Peran integrasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian  maupun  Bulog  sangat  penting  disini.  Dinas  Pertanian  maupun  Bulog  pada tingkat daerah melakukan pendataan jumlah beras yang tersedia atau dibutuhkan tiap daerahnya  agar  distribusi  beras  secara  nasional  dapat  merata  dan  sesuai  kebutuhan. Setelah semua aktor yang terlibat mempunyai data yang sama maka dapat diputuskan kebijakan yang tepat khususnya untuk mengeluarkan kebijakan apakah diperlukan impor beras atau tidak perlu karena produksi dalam negeri sudah mencukupi.
Thomas  Oatley  mengungkapkan  setiap  aktor  memiliki  kepentingan  masing- masing dan kepentingan tersebut berusaha ditransformasikan menjadi sebuah kebijakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui Gambar 7 berikut.
Gambar 7: Tabel Peta aktor terhadap Kebijakan Impor Beras era pemerintahan Jokowi
Lembaga Aktor yang Memimpin Kepentingan yang Diusung Bukti Yang Mendukung Kementerian Perdagangan Rachmat Gobel Melindungi petani dengan cara menolak impor beras Angka jumlah impor menurun, memerangi mafia pangan Thomas Trikasih Lembong Mempermudah akses impor beras Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 tahun 2015 yang memudahkan impor, memutuskan impor beras sebanyak 1,5 juta ton Enggartiasto Lukita Berupaya melakukan impor beras Membuat Peraturan Menteri Perdagangan No.1 Tahun 2018 sebagai landasan ditunjuknya PPI sebagai importir beras,
memutuskan mengimpor beras sebanyak 500.00 ton
Kementerian Pertanian Amran Sulaiman Melindungi petani dengan cara meningkatkan produksi Membuat program pro petani seperti upsus dan sergap, mempercayai data bahwa beras surplus tidak perlu impor Bulog Djarot Kusumayakti Berupaya melakukan impor beras Menyetujui impor dengan menjajaki ke beberapa negara lain sebagai alternatif impor, menyiapkan anggaran 15 Triliun untuk impor beras. Budi Waseso Melindungi petani dengan cara menolak impor beras Mengeluarkan beberapa argumen menolak impor seperti beras masih surplus dan gudang Bulog penuh, melakukan penolakan impor beras yang mengakibatkan  terhambatnya prosedur impor beras, berniat mengekspor beras agar harga beras saat panen raya tidak anjlok dan merugikan petani, membuat kesepakatan dengan Komisi IV dan Komisi VI DPR untuk menolak impor beras. DPR Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo Menolak impor beras Melakukan rapat dengan Bulog dan sepakat menolak impor beras, meminta pemerintah memperbaiki manajemen tata kelola beras daripada melakukan impor. Ketua Komisi VI, Teguh Juwarno Menolak impor beras Melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan jajarannya, Kementerian BUMN, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Bulog dan memutuskan untuk menolak impor beras, berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi
kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan.
Dari tabel 4 di atas, dapat dilihat bagaimana Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian,  Bulog,  dan  DPR  berkontestasi  berupaya  memenangkan  kepentingannya. Untuk mengetahui peta kepentingan setiap aktor maka dapat dilihat dari kepentingan yang diusung oleh aktor serta bukti yang mendukungnya. aktor dapat dinilai posisinya pro atau kontra impor beras dapat dilihat dari wewenang yang digunakannya. Secara garis besar mempersulit impor dapat dikatakan kontra impor sedangkan mempermudah impor dapat dikatakan pro impor beras.

## Penutup
Dari  penjelasan  yang  telah  dipaparkan,  artikel  ini  membuktikan  adanya kepentingan  yang  dimiliki  oleh  Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Pertanian, Bulog, dan DPR. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Oatley bahwa setiap institusi politik memiliki kepentingan dan kepentingan yang dimiliki oleh setiap institusi tersebut berupaya  untuk  dijadikan  kebijakan.  Kompetisi  kebijakan  impor  beras  di  era pemerintahan  Jokowi  cenderung  dimenangkan  oleh  Kementerian  Perdagangan. Kementerian  Perdagangan  dapat  mengeluarkan  izin  impor  beras  sedangkan Kementerian  Pertanian  tidak  dapat  menolak  impor  beras  tetapi  hanya  sebatas memberikan  rekomendasi  kepada  Kementerian  Perdagangan.  DPR  dapat  melakukan rapat untuk mendengar aspirasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian maupun  Bulog  yang  dapat  menghasilkan  keputusan  bersama.  Sebaiknya  semua  pihak yang  terlibat  dalam  kebijakan  impor  beras  lebih  diintegrasikan  sehingga  tidak  ada perbedaan  data  kebutuhan  beras  dan  tidak  ada  program  yang  berlawanan  dengan peraturan maupun kebijakan yang bertentangan dengan kondisi di masyarakat. Potensi pertanian  yang  dimiliki  Indonesia  harus  didukung  oleh  pemerintah  agar  terjadi peningkatan  produksi  dan  kesejahteraan  petani.  Kebijakan  impor  beras  adalah  upaya terakhir pemerintah jika kondisi kebutuhan beras memang tidak mencukupi.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  suatu  aktor  yang  memiliki kekuasaan paling tinggi dalam sebuah kompetisi perumusan kebijakan cenderung akan memenangkan kompetisi tersebut sehingga kepentingan aktor tersebut tercermin dalam kebijakan yang akan diimplementasikan ke publik. Hal ini akan merugikan publik karena kebijakan  yang  dibuat  lebih  menguntungkan  aktor  yang  memenangkan  kompetisi perumusan  kebijakan  tersebut  daripada  mengutamakan  kepentingan  publik.  Dapat dilihat  beberapa  polemik  kebijakan  impor  beras  yang  pernah  terjadi  adalah  hasil  dari kepentingan suatu aktor yang berdampak merugikan publik.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  pada  Abdul  Gaffar  Karim  yang  telah  membantu  dan  memberi  banyak masukan dalam penyusunan artikel ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka
Aditia, A. (2018) ‘Darmin Ungkap Kronologi Impor Beras yang Bikin Buwas Murka’, cnbcindonesia.com ,  20  September.  Diakses  dari:  https://www.cnbcindonesia.com/ news/20180920173054-4-34053/darmin-ungkap-kronologi-impor-beras-yang- bikin-buwas-murka.
Aliyah,  I.  H.  (2017)  ‘Dominasi  Aktor  Dalam  Kartel  Pemasaran  Beras  Di  Kabupaten Jember’, Jurnal Politik Muda . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(2), pp. 135– 139.  Diakses  dari:  http://repository.unair.ac.id/68227/1/Fis  P  78-17  Aly  e jURNAL.pdf.
Angriani, D. (2018) ‘Di Balik Kebijakan Impor Beras 500 Ribu Ton’, metrotvnews.com , 13 Januari.  Diakses  dari:  http://ekonomi.metrotvnews.com/analisa-ekonomi/ ZkeQmY7k-di-balik-kebijakan-impor-beras-500-ribu-ton.
Armenia, R. (2015) ‘Pemerintah: Jalur Kartel Beras Berpindah-pindah’, cnnindonesia.com , 17  November.  Diakses  dari:  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ 20151117221310-92-92329/pemerintah-jalur-kartel-beras-berpindah-pindah.
Ayu (2018a) Komisi IV dan Bulog Sepakat Tolak Rencana Impor Beras Tahap II Oleh Kemendag , dpr.go.id . Diakses dari: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20860. Ayu  (2018b) Pemerintah  Diminta  Batalkan  Permendag  No.  1  Tahun  2018  Tentang  Impor  dan Ekspor , dpr.go.id . Diakses dari: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/ 18964/t/Pemerintah+Diminta+Batalkan+Permendag+No.+1+Tahun+2018+T entang+Impor+dan+Ekspor (Diakses: 12 Oktober 2018).
Baihaki, L. (2013) ‘Ekonomi Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia periode 2007-
2012’, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik ,  17  (1),  pp.  1–16.  Diakses  dari: https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10890.
Davidson, J. S. (2016) ‘Why the Philippines Chooses to Import Rice’, Critical Asian Studies . Routledge, 48(1), pp. 100–122. doi: 10.1080/14672715.2015.1129184.
Dawe,  D.  (2008)  ‘Can  Indonesia  Trust  the  World  Rice  Market’, Bulletin  of  Indonesian Economic Studies . Routledge, 44(1), pp. 115–132. doi: 10.1080/00074910802008053. Destrianita  (2017)  ‘Kartel  Beras,  KPPU  Curigai  Penyalahgunaan  Rantai  Distribusi’, Tempo.co , 25 Juli. Diakses dari: https://bisnis.tempo.co/read/894368/kartel-beras- kppu-curigai-penyalahgunaan-rantai-distribusi.
DetikFinance  (2014)  ‘Menilik  Kesamaan  4  Mafia  yang  Muncul  di  Debat  Cawapres’, detik.com , 1 Juli. Diakses dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 2623958/menilik-kesamaan-4-mafia-yang-muncul-di-debat-cawapres.
dpr.go.id  (2018) Kapasitas  Produksi  Sangat  Besar,  Mestinya  Tak  Perlu  Impor  Beras , dpr.go.id . Diakses dari: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/18950.
Erwidodo, Kustiari, R. and D, S. K. (2014) Analisis Kebijakan Impor Beras: Memahami kasus Impor  Beras  Vietnam .  Diakses  dari:  www.pse.litbang.pertanian.go.id/ind/ pdffiles/anjak_2014_13.pdf.
Fauzia, M. (2019) ‘Buwas: Ekspor Beras untuk Antisipasi Anjloknya Harga Saat Panen Raya’, ekonomi.kompas.com , 22 Januari. Diakses dari: https://ekonomi.kompas.com/ read/2019/01/22/162844826/buwas-ekspor-beras-untuk-antisipasi-anjloknya- harga-saat-panen-raya.
Fauzie,  Y.  Y.  (2018)  ‘Pemerintah  Batalkan  Impor  Beras  oleh  PPI,  Bulog  Ambil  Alih’, cnnindonesia.com ,  15  Januari.  Diakses  dari:  https://www.cnnindonesia.com/ ekonomi/20180115153358-92-269018/pemerintah-batalkan-impor-beras-oleh- ppi-bulog-ambil-alih.
Gumiwang, R. (2018) ‘Jor-Joran Buka Izin Impor Beras, Mengamankan Jokowi di 2019’, 23  Agustus.  Diakses  dari:  https://tirto.id/jor-joran-buka-izin-impor-beras- mengamankan-jokowi-di-2019-cUkv.
Handayani,  L.  S.  (2018a)  ‘Impor  Beras  Jelang  Panen,  Petani:  Kami  Menolak’, republika.co.id ,  23  Agustus.  Diakses  dari:  https://republika.co.id/berita/ekonomi/ keuangan/18/08/23/pdwp07377-impor-beras-jelang-panen-petani-kami- menolak.
Handayani,  L.  S.  (2018b)  ‘Impor  Turunkan  Harga  Gabah  Petani’, republika.co.id ,  26
September. Diakses dari: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ pertanian/18/09/26/pfngpd370-impor-turunkan-harga-gabah-petani.
id.beritasatu.com (2015) ‘Gobel Korban Kepentingan Politik dan Mafia’, beritasatu.com , 13  Agustus.  Diakses  dari:  http://id.beritasatu.com/home/gobel-korban- kepentingan-politik-dan-mafia/124724.
Ihsanuddin (2015) ‘Ketua Komisi IV: Pemerintah Tak Usah Malu Akui Kecolongan soal Beras  Plastik’, kompas.com ,  22  Mei.  Diakses  dari:  https://nasional.kompas.com/ read/2015/05/22/17371201/Ketua.Komisi.IV.Pemerintah.Tak.Usah.Malu.Aku i.Kecolongan.soal.Beras.Plastik.
Iwantono, S. (2010) Sulitnya  Membuktikan  Praktik  Kartel , Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha . Diakses dari: www.kppu.go.id/id/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/.
Jannah, S. M. (2018) ‘Harga Gabah di Sumsel Turun Rp 800/Kg’, finance.detik.com , 28
Januari.  Diakses  dari:  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 3837364/harga-gabah-di-sumsel-turun-rp-800kg.
Kencana, M. R. B. (2018) ‘Percepat Serap Gabah Petani, Buwas Gandeng Kementan’, liputan6.com ,  9  Mei.  Diakses  dari:  https://www.liputan6.com/bisnis/read/
3517524/percepat-serap-gabah-petani-buwas-gandeng-kementan.
komisi VI DPR (2018) Teguh Juwarno Khawatir Impor Beras Rugikan Petani , dpr.go.id . Diakses dari: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19024.
kompas.com  (2016)  ‘“Sergap”,  Strategi  Kementan  Soal  Beras’, kompas.com ,  14  April. Diakses dari: https://biz.kompas.com/read/2016/04/14/165510528/. Sergap.Strategi.Kementan.Soal.Beras.
Laoli, N. (2016) ‘Mendag: Kebutuhan beras baru terpenuhi 95%’, kontan.co.id , 22 Juni.
Diakses dari: https://nasional.kontan.co.id/news/mendag-kebutuhan-beras-baru- terpenuhi-95.
Latief (2015) ‘Enam Sasaran Renstra 2015-2019 Kementan’, kompas.com , 4 Juni. Diakses dari: https://ekonomi.kompas.com/read/2015/06/04/143221226/Enam. Sasaran.Renstra.2015-2019.Kementan.
Laucereno, S. F. (2018) ‘Mendag: yang Diimpor Itu Beras Khusus’, detik.com , 11 Januari. Diakses dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3810883/ mendag-yang-diimpor-itu-beras-khusus.
Listiyarini,  T.  (2015)  ‘Upsus  Pajale,  Program  Swasembada  Pangan  Tiga  Komoditas’, id.beritasatu.com , 27 Mei. Diakses dari: http://id.beritasatu.com/agribusiness/upsus- pajale-program-swasembada-pangan-tiga-komoditas/117383.
Lubis, U. (2015) ‘Apa motif beredarnya “beras plastik”?’, rappler.com , 23 Mei. Diakses dari: https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/94132-apa- motif-beredarnya-beras-plastik.
Malau,  S.  (2015)  ‘Sederhanakan  Perizinan,  Menteri  Perdagangan  Terbitkan  9
Permendag Baru’, Tribunnews.com , 1 Oktober. Diakses dari:
http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/10/01/sederhanakan-perizinan- menteri-perdagangan-terbitkan-9-permendag-baru.
Margianto,  H.  (2015)  ‘Elnino,  Pemerintah  Kembali  Impor  Beras  1,5  Juta  Ton  dari Thailand’, kompas.com ,  24  September.  Diakses  dari:  https://bisniskeuangan. kompas.com/read/2015/09/24/175509926/Elnino.Pemerintah.Kembali.Impor. Beras.1.5.Juta.Ton.dari.Thailand.
McCulloch, N. (2008) ‘Rice Prices and Poverty in Indonesia’, Bulletin of Indonesian Economic Studies . Routledge, 44(1), pp. 45–64. doi: 10.1080/00074910802001579. McCulloch, N. and Peter Timmer, C. (2008) ‘Rice Policy in Indonesia: A Special Issue’, Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies .  Routledge,  44(1),  pp.  33–44.  doi: 10.1080/00074910802001561.
Nurhayat, W. (2015) ‘Sebut Mafia Beras, Mendag Gobel: Ada yang Ingin Beras Impor Masuk’, detik.com ,  23  Februari.  Diakses  dari:  https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-2840332/sebut-mafia-beras-mendag-gobel-ada-yang-ingin- beras-impor-masuk.
Oatley, T. (2012) International Political Economy . 5th edn. Boston: Pearson Education. Oktaviani, R. (2015) Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan . Diakses dari: https://www.bphn.go.id/data/documents/ pengkajian_hkm_ttg_penegakan_pemberantasan_mafia_impor_pangan.pdf. Pertanian,  K.  (2015) Laporan  Tahunan  Kementerian  Pertanian  2015 .  Diakses  dari: http://sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/lap tahunan kementan.pdf.
Pertanian,  K.  (2016) Laporan  Tahunan  Kementerian  Pertanian  2016 .  Diakses  dari: http://sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/Laporan  Tahunan  Kementan 2016.pdf.
Pertanian,  K.  (2017) Laporan  Tahunan  Kementerian  Pertanian  2017 .  Diakses  dari: http://ppid.pertanian.go.id/doc/1/laptah 2017 Untitled-1(1).pdf.
Prasongko,  D.  (2018)  ‘Empat  Alasan  Budi  Waseso  Tolak  Impor  Beras’, tempo.co ,  21 September.  Diakses  dari:  https://bisnis.tempo.co/read/1128444/empat-alasan- budi-waseso-tolak-impor-beras?page_num=3.
Primadhyta,  S.  (2015)  ‘Menteri  Rahmat  Gobel:  Impor  Beras  Opsi  Terakhir’, cnnindonesia.com , 10 Mei. Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/
20150510000545-92-52295/menteri-rahmat-gobel-impor-beras-opsi-terakhir.
Putera,  A.  D.  (2018a)  ‘Mendag  Pastikan  Impor  Beras  Tahun  Ini  Hanya  2  Juta  Ton’, kompas.com ,  27  Agustus.  Diakses  dari:  https://ekonomi.kompas.com/read/ 2018/08/27/183000626/mendag-pastikan-impor-beras-tahun-ini-hanya-2-juta- ton.
Putera, A. D. (2018b) ‘Tak Puas dengan Mendag, Komisi VI DPR akan Bentuk Tim Pengawas  Impor  Beras’, kompas.com ,  18  Januari.  Diakses  dari:  https://ekonomi. kompas.com/read/2018/01/18/162453826/tak-puas-dengan-mendag-komisi-vi- dpr-akan-bentuk-tim-pengawas-impor-beras.
Putri, M. R. and Raharjo, B. (2018) ‘Petani Mengeluh Harga Gabah di Sentra Produksi Anjlok’, republika.co.id ,  30  Januari.  Diakses  dari:  https://www.republika.co.id/ berita/ekonomi/pertanian/18/01/29/p3bnl6415-petani-mengeluh-harga-gabah- di-sentra-produksi-anjlok.
Reily, M. (2018) ‘BPS: 22 Provinsi Kekurangan Beras, Terbanyak di Daerah Wisata’, katadata.co.id ,  14  Desember.  Diakses  dari:  https://katadata.co.id/berita/2018/ 12/14/bps-22-provinsi-kekurangan-beras-terbanyak-di-daerah-wisata.
Ronald and Syafirdi, D. (2015) ‘Ini kesalahan Rachmat Gobel hingga direshuffle Jokowi’, Merdeka.com ,  13  Agustus.  Diakses  dari:  https://www.merdeka.com/peristiwa/ini- kesalahan-rachmat-gobel-hingga-direshuffle-jokowi.html.
Saragih, H. (2012) UU Pangan Baru Tidak Sesuai Dengan Konsep Kedaulatan Pangan, Isi Lama Kemasan Baru , SPI.or.id . Diakses dari: http://www.spi.or.id/uu-pangan-baru-tidak- sesuai-dengan-konsep-kedaulatan-pangan-isi-lama-kemasan-baru/.
Sekhar,  C.  S.  C.  (2008)  ‘World  Rice  Crisis:  Issues  and  Options’, Economic  and  Political Weekly .  Economic  and  Political  Weekly,  43(26/27),  pp.  13–17.  Diakses  dari: http://www.jstor.org/stable/40278898.
Setyoko,  E.  (2016)  ‘Petani  Keluhkan  Harga  Gabah  Dibawah  Standar  Pemerintah’, republika.co.id ,  11  Maret.  Diakses  dari:  https://www.republika.co.id/berita/ ekonomi/makro/16/03/11/o3utcy383-petani-keluhkan-harga-gabah-dibawah- standar-pemerintah.
Sindonews (2018) ‘Rencana Impor Beras Bikin Harga Gabah Anjlok Jelang Panen Raya’,
ekbis.sindonews.com ,  30  Januari.  Diakses  dari:  https://ekbis.sindonews.com/read/
1277831/34/rencana-impor-beras-bikin-harga-gabah-anjlok-jelang-panen-raya- 1517282750.
Soba, H. (2015) ‘Mewaspadai Mafia di Tengah “Polemik” Impor Beras’, beritasatu.com , 6
Oktober.
Diakses dari: http://www.beritasatu.com/ekonomi/312264- mewaspadai-mafia-di-tengah-polemik-impor-beras-2habis.html.
Solehudin, I. (2018) ‘Musim Panen Raya, Harga Gabah Anjlok’, jawapos.com , 27 Februari. Diakses  dari:  https://www.jawapos.com/features/humaniora/27/02/2018/ musim-panen-raya-harga-gabah-anjlok/.
SPI  (2015) Kekeringan  Jangan  Dijadikan  Alasan  Impor  Pangan , spi.or.id .  Diakses  dari: http://www.spi.or.id/kekeringan-jangan-dijadikan-alasan-impor-pangan/.
SPI  (2018) Aksi  Pemuda  Tani  Tolak  Impor  Beras , spi.or.id .  Diakses  dari: http://www.spi.or.id/aksi-pemuda-tani-tolak-impor-beras/.
Sugiyarto (2016) ‘Jadi Tersangka Korupsi Beras Miskin, Dua Pejabat Bulog Madura’, 19 Juli.  Diakses  dari:  http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/19/jadi- tersangka-korupsi-beras-miskin-dua-pejabat-bulog-madura.
Suhendra (2015) ‘Aturan Impor yang Dibuat Tom Lembong Dianggap Liberal’, detik.com , 28 Oktober. Diakses dari: https://finance.detik.com/industri/d-3055640/aturan- impor-yang-dibuat-tom-lembong-dianggap-liberal.
Sukmana,  Y.  (2015)  ‘Aturan  Impor  Dilonggarkan,  Rachmat  Gobel  Kritik  Mendag Thomas  Lembong’, Kompas.com ,  15  November.  Diakses  dari:  https://ekonomi. kompas.com/read/2015/11/15/101053326/Aturan.Impor.Dilonggarkan.Rach mat.Gobel.Kritik.Mendag.Thomas.Lembong.
Sukmana, Y. (2016) ‘Jajaki Impor Beras dari Negara Lain karena Tak Ingin Tergantung pada  Thailand  dan  Vietnam’, kompas.com ,  12  Januari.  Diakses  dari: https://ekonomi.kompas.com/read/2016/01/12/081901226/Jajaki.Impor.Beras .dari.Negara.Lain.karena.Tak.Ingin.Tergantung.pada.Thailand.dan.Vietnam.
Sunaryo,  A.  (2015)  ‘KPPU  duga  ada  7  perusahaan  terlibat  praktik  kartel  beras’, merdeka.com ,  2  Desember.  Diakses  dari:  https://www.merdeka.com/peristiwa/ kppu-duga-ada-7-perusahaan-terlibat-praktik-kartel-beras.html.
Suryowati,  E.  (2015)  ‘Cari  Pasokan  Beras,  Bulog  Jajaki  Kamboja  dan  Pakistan’, kompas.com , 26 Oktober. Diakses dari: https://ekonomi.kompas.com/read/2015/
10/26/192000026/Cari.Pasokan.Beras.Bulog.Jajaki.Kamboja.dan.Pakistan.
Thenu, S. (2015) ‘Isu Beras Plastik, Ulah Mafia Pangan’, beritasatu.com , 27 Mei. Diakses dari:  http://www.beritasatu.com/nasional/277548-isu-beras-plastik-ulah-mafia- pangan.html.
Wibowo,  I.  (2018)  ‘390  Tersangka  Kasus  Mafia  Pangan  Ditangkap’, metrotvnews.com ,  5 Juni. Diakses dari: http://ramadan.metrotvnews.com/news-ramadan/ 0k8ZX2oN-390-tersangka-kasus-mafia-pangan-ditangkap.
Widiartanto, Y. H. (2018) ‘Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Proses Impor Beras’, kompas.com ,  15  Januari.  Diakses  dari:  https://ekonomi.kompas.com/ read/2018/01/15/160017526/ombudsman-temukan-maladministrasi-dalam- proses-impor-beras.

## Tentang Penulis
Fabian Pratama Kusumah adalah alumnus Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol, Universitas Gadjah Mada, memiliki minat kajian pada studi pembangunan dan kebijakan publik.