## UPAYA PREVENTIF CEGAH KEJAHATAN SIBER DAN PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI SOSIALISASI UU ITE
Addin Aditya 1*
1 Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia Jl. Raya Tidar No 100, Malang, Indonesia addin@stiki.ac.id 1* (*) Corresponding Author
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

## Abstract
Cyber  security  is  a  crucial  aspect  in  today's  digital  era,  especially  with  the  increasing  use  of  electronic transactions  in  various  sectors  of  society.  Through  a  community  service  approach,  this  programme implements a series of counseling activities, and a cybersecurity awareness campaign in Sukun Sub-district. This activity aims to increase cyber security awareness and electronic transactions in Sukun Sub-district, Malang City. The methods used include seminars and distribution of educational materials. Evaluation was conducted to measure the effectiveness of the programme in improving the knowledge and behavior of the community  regarding  cyber  security  and  electronic  transactions.  The  results  of  the  activity  evaluation questionnaire showed a significant increase in community understanding and awareness of cybersecurity threats  and  steps  that  can  be  taken  to  protect  themselves  when  conducting  electronic  transactions.  In conclusion, the community service approach is an effective strategy in increasing cybersecurity awareness and  electronic  transactions  in  Sukun  Sub-district,  Malang  City.  It  is  hoped  that  this  activity  can  make  a positive contribution in creating a safer and more trusted digital environment for the community.
Keywords: cyber security; electronic payment; UU ITE No 1 Year 2024.

## Abstrak
Keamanan  siber  menjadi  aspek  krusial  dalam  era  digital  saat  ini,  terutama  dengan  meningkatnya penggunaan transaksi elektronik di berbagai sektor masyarakat. Melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat,  program  ini  mengimplementasikan  serangkaian  kegiatan  penyuluhan,  dan  kampanye kesadaran keamanan siber di lingkungan Kecamatan Sukun. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan Siber dan transaksi elektronik di lingkungan Kecamatan Sukun, Kota Malang. Metode yang  digunakan  meliputi  seminar  dan  distribusi  materi  edukatif.  Evaluasi  dilakukan  untuk  mengukur efektivitas program dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat terkait keamanan siber dan  transaksi  elektronik.  Hasil  kuesioner  evaluasi  kegiatan  menunjukkan  peningkatan  signifikan  dalam pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap  ancaman  keamanan  siber  serta  langkah-langkah  yang dapat  diambil  untuk  melindungi  diri  saat  melakukan  transaksi  elektronik.  Kesimpulannya,  pendekatan pengabdian kepada masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran keamanan siber dan transaksi elektronik di lingkungan Kecamatan Sukun, Kota Malang. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.
Kata kunci: keamanan siber; transaksi elektronik; UU ITE No 1 Tahun 2024.

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum  memiliki makna bahwa hukum memiliki peran sentral dalam mengatur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Konsep Indonesia sebagai  negara  hukum  juga  menekankan pentingnya  penegakan  hukum  yang  efektif.  Hal  ini berarti  bahwa  lembaga-lembaga  penegak  hukum, seperti  kepolisian,  jaksa,  dan  lembaga  peradilan, harus bertindak secara adil, independen, dan tanpa
diskriminasi  dalam  menjalankan  tugas  mereka. Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap  pelanggaran  hukum  dihukum  secara  sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bahwa keadilan dapat  diakses  oleh  semua  warga  negara,  tanpa memandang  status  sosial,  ekonomi,  atau  politik mereka  [1].  Dengan  demikian, Indonesia  berusaha menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan, keadilan, dan keamanan bagi semua warga negaranya, sesuai dengan prinsip negara hukum yang dipegang teguh.
Dalam konteks revolusi digital yang sedang berlangsung,  keamanan  informasi  dan  transaksi elektronik  menjadi  aspek  krusial  yang  perlu diperhatikan secara serius. Semakin meningkatnya penggunaan  internet  dan  sistem  elektronik  dalam kehidupan  sehari-hari,  baik  untuk  keperluan komunikasi, perdagangan, maupun layanan publik, menjadikan  perlindungan  data  dan  informasi pribadi menjadi hal yang mendesak [2].
Aspek hukum harus menyesuaikan dengan aspek  kehidupan  bermasyarakat,  disertai  dengan dinamika  perilaku  sosial  masyarakat.  Aparat penegak  hukum  perlu  untuk  bertindak  sesuai dengan peraturan yang berlaku
yang mengedepankan  hak  asasi  manusia  dan  menjamin kedudukan  warga  negara  yang  sama  di  hadapan hukum dan pemerintahan. Hukum biasa menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum harus  dinamis  dan  selalu  berubah  sesuai  dengan dinamika waktu dan kehidupan masyarakat [3] [4].
Saat  ini,  teknologi  informasi  (TI)  sudah sangat  melekat  pada  dinamika  kehidupan bermasyarakat,  dimana    TI  memberikan  banyak dampak  positif  kepada  banyak  aspek  kehidupan. Namun  di  sisi  lain,  dampak  TI  juga  memberikan ruang  kejahatan  baru.  Dapat  dikatakan  bahwa  TI ibarat  pisau  bermata  dua,  yang  tidak  hanya memberikan  kontribusi  positif  bagi  peningkatan kesejahteraan,  kemajuan  dan  peradaban  manusia, tetapi  juga  merupakan  sarana  yang  mungkin  dan efektif  untuk  melakukan  perbuatan  melawan hukum [5, 6]. Laju penetrasi media sosial yang terus bermanuver  menandakan  semakin  meluasnya penggunaan platform online ini di masyarakat [6]. Pesatnya TI berasal dari berbagai bidang, sehingga keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  muncul  dari beberapa kajian yang bertujuan untuk menciptakan regulasi  di  bidang  teknologi  informasi  dan komunikasi  di  Indonesia.  Regulasi  tersebut  perlu dipahami oleh masyarakat luas yang sebagian besar telah memanfaatkan TI agar terhindari dari dampak negatif  dan  pelanggaran  aturan  yang  telah ditetapkan [7] [8] [9].
Penyuluhan  tentang  kesadaran  hukum sangat  penting  karena  membantu  mengedukasi
masyarakat  tentang  hak,  kewajiban,  dan  tanggung jawab mereka dalam konteks hukum [10]. Melalui penyuluhan,  masyarakat  diberikan  pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hak asasi  manusia,  perlindungan  konsumen,  aturan berkendara,  dan  lain  sebagainya.  Penyuluhan  juga membantu  menghindari  kesalahpahaman  atau penafsiran yang keliru terhadap hukum, yang sering kali  menjadi  penyebab  terjadinya  pelanggaran hukum Dalam  rangka  menghadapi  tantangan  ini, artikel  pengabdian  ini  akan  menguraikan  upaya konkret  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi dan transaksi elektronik  di  lingkungan  Kecamatan  Sukun  dalam kegiatan  Pembinaan  Keluarga  Sadar  Hukum (KADARKUM). Dengan melalui pelatihan, sosialisasi, dan  penerapan  praktik-praktik  terbaik, diharapkan  dapat  tercipta  lingkungan  yang  lebih aman  dan  terpercaya  dalam  bertransaksi  secara elektronik,  serta  mendorong  adopsi  tindakan- tindakan  preventif  untuk  mengurangi  risiko kejahatan cyber di Kecamatan Sukun.

## METODE PENGABDIAN MASYARAKAT
Tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan  kegiatan  pembinaan  keluarga  sadar hukum  (KADARKUM)  ini,  dibagi  menjadi  empat kategori, yaitu:
A. Analisis Kondisi Awal
Tahapan  ini  untuk  mengenali  kondisi  awal Masyarakat terkait pemahaman dunia digital serta regulasinya.  Kegiatan  ini  dikemas  dalam  bentuk koordinasi dan diskusi. Koordinasi dilakukan antara tim ahli hukum dari Sekretariat Daerah Kota Malang dengan tim dosen STIKI Malang. Pada tahap ini juga ditentukan jumlah pemateri dan urutan topik topik yang  akan  disampaikan  oleh  masing-masing pemateri.  Topik  yang  disampaikan  akan  dikemas dalam  sebuah  modul  cetak  yang  rencananya  akan dibagikan  kepada  semua  peserta  serta  media presentasi  yang  digunakan  pemateri  selama berlangsungnya kegiatan pembinaan.
B. Pembuatan Modul Tahapan  ini  pemateri  akan  mempersiapkan modul  materi  yang  bersumber  pada  dokumen  UU ITE  No  1  Tahun  2024.  Adapun  materi  diberikan dalam bentuk presentasi. Selain itu, pembinaan tiap kegiatan  melibatkan  sejumlah  3  orang  pemateri dimana dua pemateri dari kemenkumham dan satu pemateri  dari  tim  dosen  STIKI  Malang.  Pemateri dari kemenkumham akan menyajikan topik terkait
Undang-Undang  nomor  21  tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan  Undang-Undang  nomor 5  tahun  2018  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  15  tahun 2003  tentang  penetapan  PERPU  Nomor  1  tahun. 2002  tentang  pemberantasan  tindak  pidana terorisme  menjadi  undang-undang,  serta  pemateri dari akademisi akan mengisi topik Undang-Undang Nomor  1  tahun  2024  Undang-Undang  Nomor  19 tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
C. Pelaksanaan Kegiatan Tahapan  ini  merupakan  tahapan  pelaksanaan dari  KADARKUM.  Masing-masing  pemateri  akan memaparkan materinya dalam kurun waktu kurang lebih  15  menit.  Selanjutnya  akan  dilakukan  sesi tanya  jawab  setelah  pemateri  terakhir  selesai menyampaikan  materinya.  Sesi  tanya  jawab  ini dilakukan dengan membentuk kelompok KADARKUM dalam tiap wilayah untuk mempersiapkan  diri  pada  kegiatan  setelah pembinaan yaitu lomba KADARKUM antar wilayah yang  diselenggarakan  oleh  Kemenkumham  Korwil Jawa Timur. Setiap kelompok yang sudah dibentuk pada  wilayah  masing-masing  diharapkan  juga membantu  dalam  sosialisasi  pembinaan  keluarga sadar hukum dilingkungannya.
D. Evaluasi Kegiatan Tahapan  evaluasi  ini  adalah  memberikan kuesioner  kepada  setiap  peserta.  Isi  kuesioner sebagian besar adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat  pemahaman  peserta  terhadap  materi  yang diberikan  oleh  narasumber.  Kuesioner  dibagikan secara online .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 bertempat di Hotel Pelangi, Malang. Gambar  1  menunjukkan  kegiatan  diawali  dengan pembukaan  dan  sambutan  oleh  Kepala  Bagian Hukum Sekretarian Daerah Kota Malang, bpk. Heni Karsanto.  Kegiatan  ini  juga  berkolaborasi  dengan pihak  lain  seperti  Badan  Narkotika  Nasional  Kota Malang,  Kepolisian  Resort  Kota  Malang  dan  Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.
Dalam  kegiatan  ini  juga  melibatkan narasumber  dari  berbagai  instansi,  diantaranya adalah Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Malang yang  akan  membahas  UU  No  22    Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. Selanjutnya hadir pula perwakilan dari Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  Kota  Malang  yang  akan membahas tentang UU No 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.  Kemudian  hadir  pula  Biro  Hukum Provinsi Jawa Timur yang akan menjabarkan UU No 21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya narasumber  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM Provinsi Jawa Timur yang akan membahas tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Yang terakhir  adalah  narasumber  yang  berasal  dari akademisi  yakni  STIKI  Malang  yang  membahas mengenai  UU  No  1  Tahun  2024  tentang  informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Paparan  materi  yang  disampaikan  oleh narasumber  dari  STIKI  Malang  berisi  tentang pengantar  informasi  elektronik,  media  sosial,  dan transaksi elektronik, muatan dalam UU ITE, contoh kasus  pelanggaran  ITE  lalu  diakhiri  dengan  tanya jawab.
Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2024) Gambar 1. Penjabaran Materi UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE
Peserta yang hadir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Sukun, yang mana peserta  diwakili  dari  beberapa  kelurahan, diantaranya Kelurahan Kebonsari, Gadang, Ciptomulyo,  Sukun,  Bandungrejosari,  Bakalan Krajan,  Mulyorejo,  Bandulan,  Tanjungrejo,  Pisang Candi  dan  Karang  Besuki  dengan  total  peserta kurang  lebih  50  orang.  Merujuk  pada  gambar  1, materi  utama  yang  akan  disampaikan  bertujuan untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang keamanan siber dan transaksi elektronik.
Materi yang diberikan mengenai pentingnya  berpikir  bijaksana  dalam  bersosial media  dan  menggunakan  transaksi  elektronik. Pasca  amandemen  konstitusi  2000-2002,  Negara Indonesia  berkomitmen  dalam  menjamin  hak konstitusionalnya  secara  normatif  tertuang  dalam UUD 1945 [10] [7]. Hal ini memberikan ruang pada publik  untuk  mengemukakan  pendapat  dalam bentuk apapun selama tidak melanggar konstitusi.
Dalam  era  digitalisasi  ini,  masyarakat memiliki  kebebasan  berekspresi  melalui  sosial media. Merujuk pada laporan We Are social , jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak
167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara  dengan  60,4%  dari  populasi  dalam  negeri [12].  Namun,  hal  ini  juga  memberikan  peluang untuk  munculnya  konten-konten  negatif  terutama yang  berbaur  SARA  dan  pornografi.  Fenomena  ini menunjukkan  bahwa  percepatan  digitalisasi ternyata  berbanding  lurus  dengan  meningkatnya kejahatan  siber  di  Indonesia  [13].  Selain  sosial media,  masyarakat  juga  dimudahkan  dengan adanya  pasar  digital  atau e-commerce .  Kehadiran pasar  digital  ini  memberikan  warna  baru  bagi masyarakat  dalam  proses  pertukaran  barang  dan jasa [14, 15]. Proses transaksi pembayaran pun juga tidak  luput  dari  penggunaan  teknologi  informasi. Dengan  maraknya e-commerce di  Indonesia,  maka fenomena ini merupakan ruang publik yang rentan terjadinya permasalahan hukum [16].
Merujuk  kepada  berbagai  masalah  dan tantangan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  terkait era  digitalisasi  di  Indonesia,  maka  perlu  adanya langkah  preventif  yang  harus  diambil  oleh masyarakat. Berdasarkan UU ITE No 1 Tahun 2024, yang  termasuk  pelanggaran  secara  elektronik adalah:
1. Menyebarkan  informasi  dalam  bentuk Konten pornografi, informasi palsu, ujaran kebencian, dan konten SARA
2. Melakukan  unduh  lagu  atau  karya  yang dilindungi  hak  ciptanya  tanpa  seijin pencipta karya
3. Kejahatan dalam bentuk penipuan online e- commerce
4. Pencurian data kartu kredit
Diharapkan dengan mengetahui jenis-jenis kejahatan  digital,  masyarakat  dapat  melakukan tindakan  pencegahan  sedini  mungkin.  Selain  itu, dengan memahami isi dari UU ITE No 1 Tahun 2024, dapat  meningkatkan  kemungkinan  masyarakat untuk  terhindar  dari  jeratan  tindak  pidana kejahatan siber.
Setelah  selesai  menjabarkan  materi,  perlu adanya  dilakukan  evaluasi  terkait  pemahaman peserta terhadap materi yang dibawakan. Pada sesi ini  dilakukan  tanya  jawab  untuk  melihat  seberapa paham peserta terhadap materi UU ITE No 1 Tahun 2024. Pertanyaan akan diberikan oleh narasumber dan dijawab oleh peserta dalam format kuis. Peserta sudah  duduk  sesuai  dengan  kelurahan  tempat mereka tinggal. Peserta juga sudah memegang buku panduan dan buku materi sehingga mempermudah peserta  untuk  memahami  dan  menjawab pertanyaan.  Selain  itu,  sebelum  sesi  ditutup, diberikan  pula  kuesioner  untuk  mengevaluasi keseluruhan  kegiatan  agar  menjadi  bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.
Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2024) Gambar 2. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Setelah menjabarkan seluruh materi
Setelah  sesi  diskusi  dan  tanya  jawab selesai,  peserta  diminta  untuk  mengisi  kuesioner guna  bahan  evaluasi  keseluruhan  kegiatan.  Dari hasil  pengisian  kuesioner  evaluasi  seperti  yang ditampilkan  pada  Gambar  4,  disimpulkan  bahwa kompetensi  narasumber  sudah  sesuai  dengan materi yang dibawakan.
Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2024) Gambar 3. Hasil Evaluasi Relevansi Kompetensi

## Narasumber
Data  kuesioner  diolah  secara  kuantitatif. Salah  satu  poin  penilaian  evaluasi  pada  kuesioner adalah  tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap kejahatan  digital  berdasarkan  UU  ITE  No  1  Tahun 2024.  Dari  hasil  kuesioner  dapat  disimpulkan bahwa  masyarakat  sudah  memahami  materi mengenai kejahatan siber.
Gambar 4. Hasil Kuesioner Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kejahatan Siber
Pertanyaan  terakhir  adalah  mengenai pemahaman masyarakat mengenai keseluruhan isi dari  UU  ITE  No  1  Tahun  2024.  Dari  hasil  survey didapatkan  40  responden  menyebutkan  sangat setuju sekali dalam pernyataan sudah memahami isi UU  ITE  No  1  Tahun  2024,  sedangkan  sisa  peserta lain menjawab setuju sekali dan setuju.
Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2024) Gambar 5. Hasil kuesioner Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap UU ITE No 1 Tahun 2024
Dari  hasil  survei  yang  dilakukan  terkait pemahaman masyarakat mengenai isi UU ITE No 1 Tahun 2024, terlihat ada kecenderungan positif dari responden.  Sebanyak  40  orang  responden menyatakan  sangat  setuju  bahwa  mereka memahami  dengan  baik  isi  dari  UU  tersebut. Sementara itu, responden lainnya juga menunjukkan reaksi yang positif dengan menyatakan  setuju  sekali  dan  setuju.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  upaya  sosialisasi  dan penyebaran  informasi  terkait  UU  ITE  telah mencapai  sebagian  besar  targetnya  dalam memberikan  pemahaman  yang  baik  kepada masyarakat.  Meski  demikian,  ada  baiknya  untuk terus  mendorong  program  edukasi  yang  lebih intensif agar pemahaman ini bisa lebih merata dan mendalam di kalangan masyarakat yang lebih luas.

## KESIMPULAN
Secara umum, kegiatan Kadarkum diarahkan untuk pembinaan  desa  atau  kelurahan  sadar  hukum, dengan evaluasi berkelanjutan dan pembinaan yang melibatkan  instansi  pemerintah  daerah  dan nasional.  Ini  termasuk  penilaian  berdasarkan indeks  kesadaran  hukum  yang  telah  ditetapkan untuk  menentukan  kelayakan  sebuah  desa  atau kelurahan  menjadi  sadar  hukum.  Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di wilayah  administrasi  Kecamatan  Sukun,  Kota Malang  merupakan  kegiatan  rutin  tahunan  yang
dilaksanakan  oleh  Bagian  Hukum  Sekretariat Daerah Kota Malang. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk  meningkatkan  literasi  dan  meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  menjaga diri  dan  keluarga  terkait  dampak  negatif  dari informasi  digital  dan  transaksi  elektronik.  Saran untuk  para  peserta,  pemangku  jabatan  dan masyarakat  luas  agar  terus  mengembangkan literasi  dan  kemampuannya  untuk  mengenal  lebih dalam  tentang  dunia  digital.  Selanjutnya, diharapkan  kegiatan  pengabdian  serupa  dapat dilakukan  dengan  cara  memberikan  workshop praktis  tentang  bagaimana  mengelola  keuangan secara  digital  dan  memberikan  tips  praktis  agar terhindar  dari  kejahatan  digital  sesuai  yang  telah diamanatkan pada UU ITE No 1 Tahun 2024.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang yang telah menyelenggarakan acara ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M. D. Al Fajar, J. Leviza, R. Alhayyan and F. F. Adriany,  ”Penyuluhan  Hukum  Tindak Pidana  UU  ITE  Terhadap  Masyarakat  di Desa  Cempedak  Lobang,” Community Development Journal, vol. 2, no. 3, pp. 1047-
1051, 2021.
[2] N.  W.  E.  Sumartini, ”Penyuluhan  Hukum  di Era  Digital,”  in  Prosiding  Digitalisasi Pendidikan  Sekolah  Dasar,  Palangka  Raya, 2-21.
[3] S.  Eviningrum,  ”Kolerasi  Antara  Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan  Perubahan  Hukum  Dan  Sosial Dalam  Masyarakat,”  in  Proceeding  on Conference  on  Law  and  Social  Studies, Madiun, 2021.
[4] E. Yuhandra, S. Akhmaddian, A. Fathanudien and T. Tendiyanto, ”PENYULUHAN HUKUM TENTANG DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PENGGUNAAN  GADGET  DAN  MEDIA SOSIAL,” Empowerment, vol. 4, no. 1, pp. 78-
84, 2021.
[5] A. S. Gulo, S. Lasmadi and K. Nawawi, ”Cyber Crime  dalam  Bentuk  Phising  Berdasarkan Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,”  PAMPAS  Journal  of  Criminal Law, vol. 1, no. 2, pp. 68-81, 2021.
[6] R. Agustina, S. Nur'aini, L. Nazla, S. Hanapiah and L. Marlina, ”ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN  PELUANG  DALAM  DUNIA  KERJA,” Journal of Economic and Business, vol. 1, no. 1, pp. 1-8, 2023.
[7] R. Oktalyra, C. Dwi and K. Ananda, ”Pelatihan Penggunaan  Media  Sosial  Untuk  Promosi
Usaha  Atau  Bisnis  Bagi  Remaja  Di  Daerah Cikokol  Tangerang,”  ADI  Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 1, no. 2, pp. 54-59, 2021. [8] E.  Y.  Turnip  and  C.  Siahaan,  ”ETIKA BERKOMUNIKASI  DALAM  ERA  MEDIA DIGITAL,”  JURNAL  EKONOMI,  SOSIAL  & HUMANIORA, vol. 3, no. 4, pp. 38-45, 2021.
[9] N.  S.  Nainggolan  and  I.  P.  Nasution, ”Pentingnya  Keamanan  Big  Data  Dalam Lembaga  Pemerintahan  Di  Era  Digital,” Jurnal Sains Dan Teknologi (JSIT), vol. 3, no. 2, pp. 206-210, 2023.
[10]   G. Santoso, A. Supiati, L. Komalasari, N. Kami and E. T. Subandi, ”Kewarganegaraan Digital di Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Membangun  Masyarakat  Global  yang Inklusif,”  Jurnal  Pendidikan  Transformatif, vol. 2, no. 2, pp. 141-146, 2023.
[11]   D. Suryanto, ”KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  DALAM  BERMEDIA  SOSIAL SEBAGAI  WUJUD  KEPATUHAN  TERHADAP
HUKUM,” Belom Bahadat, vol. 13, no. 1, pp. 80-97, 2023.
[12]   S.  Widi,  ”Internet,”  DataIndonesia.id,  3 February 2023. [Online]. Available: https://dataindonesia.id/internet/detail/p
engguna-media-sosial-di-indonesia- sebanyak-167-juta-pada-2023.  [Accessed 12 February 2024]. [13]   S.  Ariyaningsih,  A.  A.  Andrianto,  A.  S. Kusuma  and  R.  A.  Prastyanti,  ”Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi  di  Indonesia,”  Justisia:  Jurnal Ilmu Hukum, vol. 1, no. 1, pp. 1-11, 2023.
[14]   A. L. Ibrahim, H. S. Bakhtiar, R. Wirawan, A. C.  Kusuma,  A.  D.  Rahmani  and  D.  C.  Fitri, ”Edukasi  Hukum  Transaksi  Elektronik Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Cilandak Kota Jakarta Selatan,” Jurnal Abdi MOESTOPO, vol. 6, no. 1, pp. 46-56, 2023.
[15]   T.  A.  R.  Zain,  ”Penyuluhan  Hukum  Tentang Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Secara  Online,” Jurnal
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  (COMSERVA),  vol.  3,  no.  4,  pp. 1411-1418, 2023. [16]   A.  E.  Saragih,  M.  F.  Bagaskara  and  M. Mulyadi, ”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI  E-COMMERCE,”  Civilia:  Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, vol. 2, no. 1, pp. 145-155, 2023.