## PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN SAMBAS (STUDI DESA KARTIASA KECAMATAN SAMBAS TAHUN 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH )
Hasiah
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas e-mail: hasiahrasyida@gmail.com
Sri Sudono Saliro Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Corresponding Author: e-mail: srisudonosalirofh@gmail.com
Yudi Purwadi
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas e-mail: yudipur123@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  mechanism  of  Village  Head  Election according to the perspective of Siyasah Syariyyah which was held in Sambas Regency in 2019. The simultaneous village head elections have a peculiarity that can be assessed how the Pilkada elections conducted in Kartiasa Village are in accordance with Sambas Regency Regional Regulation Number 6 Year 2015  concerning  Village  Head  Elections,  and  Sambas  Regent  Regulation Number  27  of  2015  and  the  form  of  the  mechanism  whether  it  is  in accordance  with  the  siyasah  syari'iyah point  of  view  which emphasizes  the figure of a potential leader. This study uses a qualitative approach with the type of empirical research that results in analysis obtained from data in the field. The results of the research show that first, the implementation of the Kartiasa  Village  Head  Election  refers  to  the  legal  basis  for  the  Sambas Regency  Regional  Regulation  Number  6  of  2015  concerning  Village  Head Elections,  and  the  Sambas  Regent  Regulation  Number  27  of  2015 concerning  Village  Head  Elections.  The  stages  are:  preparation,  voter registration  and  nomination,  voting  and  determination  /  endorsement. Second, the stages and process of Village Head Election in Kartiasa Village, starting  from  preparation  whose  activities  include  the  formation  of  a Pilkades  committee,  to  the  stipulation  /  ratification  stage,  in  which  the election  results  are  submitted  by  the  Election  Committee  to  the  BPD  and from  the  BPD  to  the  Regent  through  the  District  Head,  in  accordance  with siyasah. syar'iyyah (Islamic political system). Not only that, each candidate did  not  commit  money  politics  and  behave  fraudulently  in  order  to  be elected so that in this case it is in line with Siyasah Syar'iyyah . Keywords : Selection; Village head; Siyasah Syariyyah .

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  mekanisme  Pemilihan  Kepala  Desa menurut  perspektif  siyasah Syariyyah yang  diselenggarakan  di  Kabupaten Sambas  pada  Tahun  2019.  Pemilihan  kepala  Desa  secara  serentak  ini memiliki kekhasan yang dapat dikajikan bagaimana pemilihan Pilkada yang dilakukan  di  Desa  Kartiasa  apakah  sudah  sesuai  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sambas  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa, dan  Peraturan  Bupati  Sambas  Nomor  27  Tahun  2015  dan  bentuk mekanismenya  apakah  sudah  sesuai  dengan  sudut  pandang  siyasah syari’iyah yang menekankan pada sosok calon pemimpinnya.  Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  empiris  yang menghasilkan  analisa  yang  diperoleh  dari  data  di  lapangan.  Adapun  hasil penelitian  bahwa Pertama ,  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Kartiasa mengacu pada dasar hukum Peraturan  Daerah Kabupaten  Sambas Nomor 6  Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa,  dan  Peraturan  Bupati Sambas  Nomor  27  Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa. Tahapannya  yaitu:  persiapan,  pendaftaran  pemilih  dan  pencalonan, pemungutan  suara,  dan  penetapan/pengesahan. Kedua ,  tahap  dan  proses Pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa  Kartiasa,  mulai  dari  persiapan  yang kegiatannya  meliputi  pembentukan  panitia  Pilkades,  sampai  dengan tahapan  penetapan/pengesahan,  yang  mana  penyampaian  hasil  pemilihan oleh  Panitia  Pemilihan  kepada  BPD  dan  dari  BPD  kepada  Bupati  melalui Camat,  sesuai  dengan siyasah  syar’iyyah (sistem  politik  Islam).  Tidak hanya  itu,  setiap  calon  tidak  melakukan  tindakan money  politik dan berprilaku  curang  agar  terpilih  sehingga  dalam  hal  ini  sudah  sesusai dengan Siyasah Syar’iyyah . Kata Kunci : Pemilihan; Kepala Desa; Siyasah Syariyyah .

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  di dalam Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar (UUD Tahun 1945 Pasal 1  ayat  (2)).  Pelaksanaan  kedaulatan  ditangan  rakyat  dilakukan  melalui Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dengan  asas  pelaksanaan  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  setiap  5  (lima)  tahun  sekali.  Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah.Ketentuan pelaksanaan Pemilu sebagaimana di atas termuat dalam  Pasal  22E  UUD  1945  yang  tentunya  berbeda  dengan  pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Landasan  pemikiran  tentang  Desa  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  18 UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  wilayah  Indonesia  memiliki lebih kurang 250 “Zelfbesturend landschappen” dan “ Volksgemeenschappen”  seperti  di  Bali  dan  Jawa,  Minangkabau,  terdiri dusun  dan  marga  Palembang  dan  sebagainya.  Terdapat  daerah  yang mempunyai susunan asli dan daerah yang kedudukan setiap daerah adalah istimewa  serta  negara  berhak  mengingati  hak-hak  asal  usul  daerah.  Oleh
sebab  itu,  keberadaan  desa  dalam  sejarah  harus  diakui  dan  diberikan jaminan  keberlansungannya  sebagaimana  hidupnya  di  Negara  Kesatuan Indonesia (Penjelasan atas UU No. 6 Tahun 2014).
Undang-Undang  Desa  dalam  upaya  memaksimalkan  pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dengan  demikian,  lingkup  pengaturan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  ialah  penataan  Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa,  keuangan  dan  kekayaan  Desa,  pembangunan  Desa  dan pembangunan  kawasan  perdesaan,  badan  usaha  milik  Desa,  kerja  sama Desa,  lembaga  kemasyarakatan  Desa  dan  lembaga  adat  Desa,  serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain. Berkaitan dengan  pemilihan  kepala  desa  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  46 Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa ketentuan lebih lanjut  mengenai  pemilihan  kepala  desa  diatur  dengan  Peraturan  Menteri (Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014).
Selanjutnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  sebagai  landasan hukum  dari  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa.  Dalam  Pasal  1  angka  5 bahwa  pemilihan  kepala  desa  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di desa  dalam  rangka  memilih  kepala  desa  yang  bersifat  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Pemilihan  kepala  desa  dilakukan  secara serentak  satu  kali  atau  dapat  bergelombang.Mengenai  ketentuan pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  secara  serentak  diatur  dengan Peraturan  daerah  Kabupaten/Kota  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Kepala Desa, Pasal 49 Ayat (1)).
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2019 mengacu pada Pasal  3  Perda  Kabupaten  Sambas  Nomor  6  Tahun  2015  Tentang Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Desa  yang  menyebutkan  bahwa pemilihan  kepala  Desa  dilaksanakan  secara  serentak  dalam  satu Kabupaten. Hal ini  menjadikan Kabupaten Sambas mampu melaksanakan pemilihan dari setiap desa yang berjumlah 193 buah Desa.
Salah  satu  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Sambas  yaitu  Pemilihan Kepala  Desa  di  Desa  Kartiasa  Kecamatan  Sambas  mengacu  kepada  Perda Kabupaten  Sambas  Nomor  6  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan Pemilihan  Kepala  Desa.  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Desa  di Kabupaten  Sambas  dibentuk  sesuai  kebutuhan  dan  kemampuan  daerah serta  adanya  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi  dan  simplifikasi  serta komunikasi  kelembagaan  antara  pusat  daerah  sehingga  terlaksana  suatu pemilihan  kepala  desa  yang  benar-benar  mencerminkan  kehendak masyarakat desa dalam menentukan pemimpin terbaiknya.
Pada  aspek siyasah  Syar’iyyah ,  siapa  calon  pemimpin  sangat ditekankan.  Demikian,  pemilihan  pemimpin  dalam  hukum  Islam  adalah bersifat  wajib,  hal  ini  disebabkan  keberadaan  pemimpin  adalah  sebagai pengatur arah kehidupan dan kemajuan di sebuah desa. Demikian seorang
Hasiah, Sri Sudono Saliro, Yudi Purwadi Vol. 7 No. 1 Februari 2021
pemimpin harus memiliki sifat adil sebagaimana tujuan dari pemerintahan. Perintah  melaksanakan  keadilan  tercantum  dalam  alquran  yakni  Q.S.  An- Nisa Ayat 58 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Departemen Agama, 2013).
Menurut beberapa tokoh pemikir Islam menyebutkan keadilan dalam sudut  pandang  sosio-poltik  bahwa  bentuk  keadilan  seorang  penguasa terhadap  hak  ekonomi  rakyat  atau  hak-hak  yang  menjadi  konsekuensi pekerjaannya  akan  membuat  rakyatnya  menjadi  sejahtera,  mampu meningkatkan etos kerja sehingga hal tersebut berpengaruh pada cepatnya pembangunan.  Terdapat  empat  unsur  penting  dalam  pemikiran  politik Islam  tentang  menjadi  seorang  pemimpin,  yaitu:  terjaganya  kemaslahatan, adanya  ketaatan  kepada  pemimpin,  mematuhi  aturan  hukum  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  berdasarkan  hukum aqliy (rasio)  yaitu mengatasi persoalan masyarakat dan mencegah kezaliman (Hosen, 1992).
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  dipahami  konsep Siyasah Syar’iyah adanya  keniscahyaan  bagi  mengangkat  seorang  pemimpin  atau kepala  pemerintahan  dan  hukumnya  wajib,  baik  secara syar’i maupun aqliy .  Demikian  Para  ulama  fiqih  telah  banyak  menghasilkan  karya  yang membahas  tentang  kajian  politik  dan  ketatanegaraan,  diantaranya  kitab Ahkam al- Sultaniyyah karya Al- Mawardi yang menyebutkan terdapat dua cara dalam pengangkatan seorang pemimpin, yaitu melalui lembaga pemilih ( ahl  al-hall  wa  al-aqd) ,  dan  melalui  penunjukan  kepala  pemimpin  yang sedang berkuasa (Imam al-Mawardi, 2015).
Pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan kepala desa di Desa Kartiasa  dilakukan  pada  hari  Sabtu,  19  Oktober  2019.Di  Desa  Kartiasa terdapat  4  (empat)  calon  kepala  desa  yakni  Rendy  Ardeansyah,  Anwardi, Jumar,  dan  Edy  Rakhman.Setelah  dilakukan  penghitungan  suara  pada pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Kartiasa  maka  atasnama  Edy  Rakhman unggul  dengan  jumlah  1.008  suara.  Perolehan  suara  Edy  Rakhman  pada Pemilihan  Kepala  Desa  Kartiasa  terpaut  selisih  yang  sangat  jauh  dari beberapa  pesaingnya.  Salah  satunya  pada  urutan  kedua  perolehan  suara tertinggi yaitu Rendy Ardeansyah yang memperoleh jumlah suara sebanyak 699  suara.  Dalam  hal  ini,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut mengenai  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa  Kartiasa  dalam  konsep ketatanegaraan Islam khususnya perspektif Siyasah Syar’iyah .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis penelitian empiris yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.Pada konteks metode penelitian hukum maka ilmu yang dibahas akan menguji kebenaran suatu pengetahuan hukum (Rianto, 2004). Penelitian ini mengkaji mengenai ketentuan  pemilihan  kepala  desa  sebagaimana  termuat  dalam  peraturan
Hasiah, Sri Sudono Saliro, Yudi Purwadi Vol. 7 No. 1 Februari 2021
perundang-undangan  yang  berlaku,  serta  melihat  kondisi  faktual  yang ditemukan  dilapangan  yaitu  di  Desa  Kartiasa  Kecamatan  Sambas. Pendekatan  deskriptif  analisis  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  bertujuan mengungkap  masalah  yang  berkaitan  dengan  mekanisme  pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kartuasa sesuai keadaan dan fenomna yang terjadi sehingga bersifat fakta dan realita (Soemitro, 2000). Adapun melalui artikel  ini,  penyusun  akan  memaparkan  dua  pokok  bahasan  yaitu mengetahui  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Kartiasa  Kecamatan Sambas  tahun  2019  dan  mengetahui  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa Kartiasa  Kecamatan  Sambas  tahun  2019  dalam  perspektif Siyasah Syar’iyah .

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Tahun 2019
Di  Kabupaten  Sambas  terdapat  193  Desa,  yang  salah  satunya  adalah Desa  Kartiasa.  Luas  wilayah  desa  kartiasa  kurang  lebih  2500  Ha,  yakni sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Desa  Sulung  dan  Penakalan  Kec. Sejangkung.  Pada  bagian  selatan  Desa  Kartiasa  berbatasan  dengan  Desa Gapura  Kec.Sambas  dan  bagian  Barat  berbatasan  dengan  Desa  Kubangga Kec.  Teluk  Keramat.  Sebelah  timur  berbatasan  dengan  Desa  Lorong Kec.Sambas.Sumber  mata  pencaharian  masyarakat  Desa  Kartiasa  pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, perdagangan dan lain- lain.  Jumlah  penduduk  desa  yang  berdomisili  berjumlah  5.989  jiwa  atau 1.611 KK (Profil Desa Kartiasa 2019).
Pemilihan Kepala Desa di Desa Kartiasa merupakan salah satu upaya mengimplementasikan  kehidupan  berdemokrasi  pada  masyarakat  desa sesuai  dengan  amanat  UU  Desa  dan  PP  No.  43  tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  UU  Desa.  Perda  No.  6  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Desa  mutlak  diperlukan  sebagai pedoman  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa,  sehingga  proses pemilihan kepala desa lebih berjalan secara efektif.
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kartiasa dan serentak se-Kabupaten  Sambas  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  yang tercantum  dalam  Perda  No.  6  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Pemilihan  Kepala  Desa,  serta  mengoptimalkan  penyelenggaraan  pemilihan Kades  maka  perlu  membentuk  Peraturan  Bupati  sebagai  landasan hukumnya.  Kemudian  ditetapkan  lah  Peraturan  Bupati  Sambas  No.  27 Tahun  2015  Tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pemilihan  Kades.  Secara umum,  yang  menjadi  dasar  hukum  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah;  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang  Undang Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa;  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Hasiah, Sri Sudono Saliro, Yudi Purwadi Vol. 7 No. 1 Februari 2021
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksana  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa;  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Kepala  Desa;  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sambas Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa;  Peraturan  Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Pada  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di  Kabupaten Sambas  Tahun  2019,  khusus  nya  pada  penelitian  ini  yaitu  Desa  Kartiasa, melakukan beberapa tahapan pelaksanaan antara lain: tahapan persiapan, tahapan pendaftaran pemilih dan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan  tahapan  penetapan/pengesahan.  Adapun  untuk  lebih  jelasnya mengenai  rangkaian  tahapan,  kegiatan  serta  waktu  kegiatan  pemilihan kepala desa dijelaskan dalam bentuk tabel ini:

## Tabel 2

## Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kartiasa
No  Tahapan  Kegiatan Jumlah Hari Waktu Pelaksanaan (Hari Kerja) 1 2 3 4 5 I. Persiapan  1 Pembentukan panitia pemilihan Kades Kabupaten 3  Hari  26 s.d 28 Feb 2019 2 Pembentukan Tim Pengawas  Pemilihan Kades Kecamatan 3  Hari  26 s.d 28 Feb 2019 3 Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa  Pemilihan Kades 3  Hari  26 s.d 28 Feb 2019 4 Pembentukan Panitia Pilkades bersama  Keputusan BPD dan dinyatakan dengan  cara  tertulis oleh  BPD  kepada Bupati melalui Camat 4  Hari  4,  5,  6  &  8 Maret 2019 5 Penyusunan dan mengajukan  rincian dan  rencana  biaya pemilihan Kepala Desa  kepada  Bupati melalui Camat (paling  lama  30  hari 8  Hari  11  s.d  20 Maret 2019
Hasiah, Sri Sudono Saliro, Yudi Purwadi Vol. 7 No. 1 Februari 2021
setelah terbentuknya panitia pemilihan) 6 Persetujuan  rincian dana  oleh  Bupati (paling  lama  30  hari sejak  diajukan  oleh panitia) 1 0 Hari  11  s.d  22 Maret 2019 7 Pelaksanaan kegiatan  Sosialisasi pemilihan Kepala Desa  kepada  Panitia Pemilihan Kepala Desa 2  Hari  25  s.d  26 Maret 2019 II. Pendaftar an Pemilih Dan Pencalona n 1 Pengumuman Daftar Pemilih  Sementara (DPS), menerima usul/informasi perbaikan DPS 3  Hari  27  s.d  29 Maret 2019 2 Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades 9  Hari  1 s.d 12 April 2019 3 Pencatatan Daftar Pemilih  Tambahan (DP Tambahan) 3  Hari  15  s.d  17 April 2019 4 Pengumuman Daftar Pemilih  Tambahan (DP Tambahan) 3  Hari  18,  22  Dan 23 April 2019 5 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3  Hari  24  s.d  26 April 2019 6 Penelitian kelengkapan administrasi dan klarifikasi 1 0 Hari  2  s.d  15  Mei 2019 7 Seleksi Tambahan untuk  peserta  >5 orang (persiapan, pelaksanaan dan penetapan) oleh Panitia Pilkades Kabupaten secara serentak 1  Hari  16 Mei 2019
8 Perpanjangan Pendaftaran jika calon  kurang  dari  2 orang  (Diperpanjang paling  lama  20  hari, kalau  masih  tetap kurang dari 2 orang, Bupati  menetapkan Pilkades melalui Musdes dengan jangka  waktu  paling lama 7 hari) 2 0 Hari  17 Mei s.d 20 Juni 2019 9 Tes kompetensi wajib  untuk  bakal calon  kades  oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (Persiapan, pelaksanaan dan penetapan hasil) 1  Hari  24 Juni 2019 10  Penetapan Nomor Urut  calon  kades (Penentuan giliran undian  nomor  urut berdasarkan  urutan waktu pendaftaran) 1  Hari  25 Juni 2019 11  Pengumuman  calon kades (Pengumuman paling  lambat  7  hari sejak tanggal ditetapkan) 3  Hari  3  s.d  5  Juli 2019 12  Proses  pencetakan Surat Suara (Ditambah  2,5  % dari  jumlah  DPT, panitia pemilihan menyerahkan pas foto  calon  berwarna dengan  ukuran  4R (10,16  x  15,24  cm) kepada Panitia pemilihan Kades Kabupaten,  dengan latar biru dan mengenakan pakaian putih) 6 0 Hari  8 Juli  s.d 27 September 2019
Hasiah, Sri Sudono Saliro, Yudi Purwadi Vol. 7 No. 1 Februari 2021
13  Penyusunan Visi dan Misi Calon Kepala Desa (sebanyak  3  (tiga) rangkap  diserahkan kepada panitia pemilihan, BPD, dan Pemerintah Desa.) 8  Hari  1 s.d 10 Oktober 2019 14  Kampanye  (3  hari sebelum  dimulainya masa tenang) 3  Hari  11,  14  Dan 15 Oktober 2019 15  Pendistribusian Surat Suara (selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan) 5  Hari  13  s.d  17 Oktober 2019 16  Masa Tenang (3 hari sebelum hari H) 3  Hari  16  s.d  18 Oktober 2019 III.  Pemungu tan Suara 1 Pemungutan dan Penghitungan  Suara (Pemungutan  Suara dimulai  pukul  07.00 Wib  dan  berakhir pukul  l2.OO  Wib Penghitungan  suara pukul 13.00 Wib) 1  Hari  19 Oktober 2019 2 Tes  Akademik  oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Untuk calon  yang  menang mendapatkan  suara pemilih sama, maksimal  3  hari sejak perhitungan suara (Paling lambat 3  hari  sejak  Hari Perhitungan Suara) 1  Hari  21 Oktober 2019 IV.  Penetapa n / Pengesah an 1 Penyampaian  hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan kepada  BPD  dan dari  BPD  kepada Bupati melalui Camat 1 4 Hari  19  Okt  s.d  7 Nov 2019
2 Penyampaian keberatan  oleh  yang bersangkutan maksimal  3  hari sejak penetapan hasil pemilihan 3  Hari  21  s.d  23 Oktober 2019 3 Penyelesaian sengketa atas keberatan  oleh  Tim Penyelesaian Sengketa (paling lama 30 hari) 8  Hari  24  Okt  s.d  4 Nov 2019 4 Keputusan Final Bupati untuk penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan masukan  dari  Tim Penyelesaian Sengketa (Memperhatikan masukan dari panitia pemilihan, BPD,  Tim  Fasilitasi Pemilihan Kades Kecamatan, dan panitia pemilihan Kades Kabupaten) 8  Hari  5 s.d 14 November 2019 5 Bupati melaksanakan penetapan dan mengangkat calon Kepala  Desa  yang telah terpilih 1 4 Hari  15  Nov  s.d  4 Des 2019 6 Pelantikan (paling lama  30  (tiga  puluh) hari  terhitung  sejak tanggal  penerbitan Keputusan Bupati tentang  pengesahan dan pengangkatan calon Kades Terpilih, bertempat di Ibukota Kabupaten) 1  Hari  30 Des 2019
Sumber  data:  Data  dari  Panitia  Pilkades  Desa  Kartiasa  Tahun  2019 yang telah diolah

## B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kartiasa Tahun 2019 dalam Konsep Siyasah Syar’iyah
Masyarakat Desa Kartiasa memaknai Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang  pemilihan  pemimpin  yang  akan  menentukan  arah  dan  tujuan  Desa Kartiasa  kearah  yang  lebih  baik.  Kepala  Desa  dianggap  sebagai  pemimpin sebagai  penentu  arah  kemajuan  masa  depan  Desa.  Oleh  karena  itu, pemilihan kepala desa adalah faktor penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan.
Sebelum  pemilihan  dilangsungkan,  calon  kepala  desa  akan melakukan hal-hal yang dianggap penting yang harus dilaksanakan, seperti bersikap  baik,  tegas  dan  siaga  dalam  segala  bentuk  kegiatan  masyarakat, hal  ini  untuk  mencari  simpatik  dalam  memenangkan  persaingan  dengan calon-calon lain, maka masing-masing calon akan menggunakan cara-cara tersendiri  untuk  memperoleh  dukungan  suara  baik  dengan  menggunakan cara  terpuji  maupun  dengan  cara  yang  meresahkan  masyarakat.  Dan menjadi  sebuah  kepastian,  Kepala  Desa  yang  terpilih  merupakan  orang yang selalu menunjukan sikap yang disukai oleh masyarakat.
Dalam  agama  Islam  memberikan  panduan  dalam  memilih  pemimpin yang  baik.  Hal  ini  termaktub  dalam  Alquran  yang  Allah  SWT memerintahkan umat nya untuk memilih pemimpin, sebagaimana terdapat dalam  surah  At  Taubah  ayat  23  yang  berbunyi  “Hai  orang-orang  beriman, janganlah  kamu  jadikan  bapak-bapak  dan  saudara-saudaramu  menjadi wali  (mu),  jika  mereka  lebih  mengutamakan  kekafiran  atas  keimanan  dan siapa  di  antara  kamu  yang  menjadikan  mereka  wali,  Maka  mereka  Itulah orang-orang yang zalim” (Departemen Agama, 2013).
Sebagian  besar  ulama  sepakat  dalam  hal  memilih  pemimpin  atau dalam siyasah selaras dengan syara’ (Habibi , 2006).Dalam kajian siyasah sya’iyyah pengangkatan  pemimpin  untuk  mengurusi  perkara  kaum muslimin  ini  mutlak  harus  dilaksanakan  karena siyasah didalamnya mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan  manusia,  manusia  dengan lembaga, lembaga dengan lembaga, maupun Negara dengan Negara dengan ketentuan  syariat  Islam.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  suksesi  selektif bagi  orang-orang  yang  akan  dipilih  untuk  memangku  jabatan  tersebut karena  jabatan  adalah  amanah  yang  ia  peroleh  sebagaimana  ia  dipercaya dan  diangkat  sebagai  pemimpin.  Sebagaimana  Sabda  Nabi  Muhammad SAW  kepada  Abu  Dzar  al-Ghifari  r.a  yang  telah  menyebutkan “sesungguhnya  ia  adalah  amanat.  Dan  pada  hari  kiamat  ia  merupakan kehinaan  dan  penyesalan,  kecuali  bagi  mereka  yang  mengembalikannya sesuai  dengan  haknya  dan  melaksanakan  apa  yang  menjadi  tuntutannya (HR. Muslim)”, (Taimiyah, 1995).
Pada  masa  Rasulullah  hidup,  beliau  adalah  pemimpin  umat Islam.Setelah beliau wafat, orang-orang bermusyawarah untuk menentukan pemimpin berikutnya, maka terpilihlah Abu bakar sebagai pemimpin. Umat Islam  pun  membai’atnya  sebagai  sikap  bahwa  mereka  akan  mengikuti perintahnya.  Pada  akhir  kehidupannya,  Abu  Bakar  memilih  Umar  bin Khattab  sebagai  penggantinya.  Sahabat-sahabat  senior  pun  mendukung pilihan  Abu  Bakar.Ia  pun  membai’at  Umar  yang  kemudian  diikuti  oleh
kaum  muslimin.  Umar  bin  Khattab  memimpin  selama  sekitar  10  tahun. Sebelum  meninggal,  dia  memilih  enam  sahabatnya  yang  mendapat  kabar gembira dari Rasulullah bahwa mereka akan masuk surga. Umar berwasiat kepada  enam  orang  ini  untuk  memilih  salah  seorang  d  antara  mereka untuk  menjadi  khalifah.Semua  sahabat  (keenam  yang  dimaksud)  enggan untuk  menjadi  khalifah  hingga  akhirnya  mereka  berhasil  memilih  Utsman (Ahmad  Al-Usairy,  2003).  Dari  uraian  diatas  dapat  dipastikan  dalam pemilihan pemimpin dalam masa sahabat tidak terdapat ketetapan tentang proses pemilihan pemimpin.
Alquran  dan  al-Sunnah  merupakan  sumber  hukum  islam.  Di dalamnya  terdapat  perintah-perintah  dan  larangan-larangan.  Setiap perkara akan menimbulkan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan dari pada  perkara  tersebut.  Namun,  ada  perbuatan-perbuatan  yang  belum diatur  secara  terperinci  dalam  alquran  dan  al-Sunnah.  Sebagai  contoh, masalah  politik  dalam  proses  pemilihan  pemimpin.  Nabi  tidak  pernah menetapkan peraturan secara terperinci mengenai pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat. Salah satu ayat yang sebagian  ulama  di  anggap  sebagai  dalil  yang  menunjukan  politik  adalah ayat  58-59  Surah  An-Nisa  “Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang sebaik-baiknya  kepadamu.Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar lagi  Maha  melihat.  (59)  Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  kemudian  jika  kamu berlainan  Pendapat  tentang  sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Departemen Agama, 2013).
Penjelasan  mengenai  surah  di  atas,  salah  satu  tokoh  Islam  yakni Ibnu  Taimiyah    mengisyaratkan  unsur-unsur  yang  terlibat  dalam  proses siyasah yakni  menyebutkan  perkataan  ulil  amri  atau  seorang  pemimpin. Demikian  Ulama  lainnya  menyebutkan,  bahwa  An-Nisa’  ayat  58  berkaitan dengan  kekuasaan  yang  dipegang  oleh  seorang  pemimpin  yang  memiliki kewajiban  melaksanakan  amanah  kepada  yang  berhak  dan  menghukum dengan  adil;  sedangkan  An-Nisa’  ayat  59  berkaitan  militer  dan  non militer(Taimiyah, 1995).
Sedangkan  dalil  dari  al-Sunnah  yang  di  isyaratkan  pada  keharusan mengangkat pemimpin dan keharusan pemimpin bertanggung jawab dalam kepemimpinannya terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud adalah  “Ketika 3 orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkanlah salah seorang dari  mereka  untuk  menjadi  pemimpin  (HR.  Abu  Daud,  tt:340,  No.  Hadits 2610 Bab Fi al- Kaum Yusafiru, juz III). (Pancaningrum, 2018).
Dari  Ibnu  Abid  al-Din,  sebagaimana  dikutip  Ahmad  Fathi  Bahantsi, menjelaskan: siyasah adalah  kemaslahatan  untuk  manusia  dengan menunjukannya  jalan  menyelamatkan,  baik  dunia  maupun  akhirat. Sedangkan  menurut  Abd.  Wahab  Kholaf: siyasah  syar’iyah merupakan
Hasiah, Sri Sudono Saliro, Yudi Purwadi Vol. 7 No. 1 Februari 2021
pengurusan bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan  kemaslahatan  dan  penolakan  kemudaratan  dengan  tidak melampaui  batas-batas syariah dan  pokok-pokok syariah yang  mengikut ajaran-ajaran Islam, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid(Habibi  ,  2006).  Ibnu  Qoyyim  menjabarkan  tentang  tahapan pengendalian  dan  pengarahan  kehidupan  umat,  terkait  keharusan  moral dan  politik  untuk  senantiasa  mewujudkan  keadilan,  kerahmatan, kemaslahatan,  dan  kehikmatan.  Hal  ini  merupakan  akibat  langsung  dari ciri yang melekat pada syari’at Islam (Djazuli, 2009). Berkenaan  dengan  kajian siyasah  syar’iyah ,  diatas  maka  terkait dengan  mekanisme  pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Kartiasa  yang diselenggarakan  secara  serentak  berdasarkan  Perda  No.  6  Tahun  2015 Tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Desa  dan  Peraturan  Bupati Sambas  No.  27  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pemilihan Kepala  Desa,  telah  sesuai  dengan  ajaran syara’ (sistem  politik  Islam) namun bersamaan dengan proses tersebut salah satu calon menggunakan politik yang tidak dibenarkan oleh syara’ (sistem politik Islam) sepeti contoh politik uang atau suap.
Selain  melakukan  politik  uang,  masyarakat  juga  diresahkan  dengan adanya  praktik  perjudian  dengan  omset  ratusan  juta,  hal  ini  nyata-nyata dilarang  dalam  islam  sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  Surah  Al- Maidah  ayat  90  yakni  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  Sesungguhnya (minum)  khamar,  berjudi,  (berkorban  untuk)  berhala,  mengundi  nasib dengan  panah,  adalah  Termasuk  perbuatan  syaitan.  Maka  jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Departemen Agama, 2013).
Esensi siyasah  syar’iyah yang  bermakna  pengaturan  urusan pemerintahan  kaum  muslimin  secara  keseluruhan  dengan  kiat-kiat  yang dapat  mewujudkan  kebaikan/ kemaslahatan ,  serta  mencegah  terjadinya keburukan,  dengan  tetap  menjaga  batasan-batasan syar’i dan  prinsip- prinsipnya  secara  umum,  meskipun  tidak  secara nash ,  serta  perkataan para  imam  ahli  ijtihad. Siyasah  syar’iyyah berpedoman  pada  hukum  islam dan  juga  berlandaskan  pada maslahah  mursalah yaitu  suatu  maslahat  di mana  tidak  didapati  dalil  secara  tegas  baik  yang  memerintahkan  maupun yang melarang. Secara teoritis prinsip kemaslahatan digagas oleh Rachmat Syafe’I  yaitu;  Memperhatikan  kemaslahatan  yang  ada  pada  kasus  yang dipersoalkannya; Mengetahui sifat yang sesuai dengan tujuan syariat yang harus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  agar  mampu  menciptakan kemaslahatan;  Memperhatikan  proses  penetapan  hukum  terhadap  suatu kemaslahatan yang ditunjukkan dalil khusus ( Syafe’i, 1999) .
Model  Pengangkatan  pemimpin  dalam  konsep  Islam  bercermin  pada cara  pengangkatan  khalifah  di  masa khulafa  arasyidin. Pada  zaman  itu, tidak  dikenal  model votting atau  pemungutan  suara  sebagaimana diterapkannya sistem demokrasi. Tata cara mengangkat khalifah pada masa khulafa  arasyidin dianggap  sebagai  contoh  pengangkatan  pemimpin meskipun  setiap  pengangkatan  4  khalifah  yang  berbeda  tetapi  tidak
menyalahi  syariat  Islam  (Annizar,  2018).  Hal  ini  menunjukan  bahwa pelaksanaan pemilihan umum baik itu tingkat nasional maupun desa yang menggunakan  sistem  demokrasi  menurut  pandangan  islam  sudah mencerminkan  Cara  pengangkatan khulafa  arasyidin. Pada  konteks, pelaksanaan  Pilkades  Desa  Kartiasa,  yang  mengacu  pada  Perda  No.  6 Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Desa  dan  Perbup Sambas  No.  27  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pemilihan Kepala  Desa,  yang  setidaknya  termuat  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur  dan  adil.  Maka  fakta  dilapangan  menemukan  bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Kartiasa tahun 2019, berjalan dengan kondusif dan tidak ada pelanggaran pada setiap tahapan Pilkades, hal ini dibenarkan oleh  panitia  Pilkades  Desa  Kartiasa.Pelaksanaan  Pilkades  Kartiasa  tahun 2019 secara garis besar yang menggunakan sistem demokrasi mengandung unsur  kemaslahatan  bagi  warga  Desa  Kartiasa  yang  mana  warga  bisa menyalurkan  suaranya  secara  langsung  pada  Pilkades  tersebut.  Adapun syarat-syarat  kemaslahatan  yakni  Pemberlakukan  secara  khusus  dalam urusan  muamalah  karena  masalah  ibadah  berlaku  tetap  dan  tidak berubah-ubah;  Tidak  bertentangan  dengan  syariat  dan  Maslahat disebabkan realitas kepentingan dan dibutuhkan oleh masyarakat (Hanafi, 1989).

## KESIMPULAN
Dari  paparan  yang  telah  disajikan,  bahwa  pelaksanaan  Pemilihan Kepala  Desa  Kartiasa  berlandaskan  pada  dasar  hukum  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sambas  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa, dan  Peraturan  Bupati  Sambas  Nomor  27  Tahun  2015  tentang  Pemilihan Kepala  Desa.  Berdasarkan  landasan  hukum  diatas,  maka  pelaksanaan Pilkades  di  Desa  Kartiasa  terdapat  beberapa  tahapan  yaitu:  tahapan persiapan,  tahapan  pendaftaran  pemilih  dan  pencalonan,  tahapan pemungutan  suara,  dan  tahapan  penetapan/pengesahan.  Dan  proses  dan mekanisme Pemilihan Kepala Desa Kartiasa, mulai dari tahapan persiapan yang  kegiatannya  meliputi  pembentukan  panitia  Pilkades,  sampai  dengan tahapan  penetapan/pengesahan,  yang  mana  penyampaian  hasil  pemilihan oleh  Panitia  Pemilihan  kepada  BPD  dan  dari  BPD  kepada  Bupati  melalui Camat, sesuai dengan siyasah syar’iyyah (sistem politik Islam).
Pada  setiap  tahapan  pelaksanaannya  tidak  terdapat  pelanggaran- pelanggaran  yang  mencederai  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur dan adil pada Pilkades Kartiasa tahun  2019. Dalam pelaksanaannya tidak ditemukan calon pilkades yang melakukan praktik money politic atau tindak kcurangan,  maka  hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  sistem politik Islam. Demikian, artikel ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian atau  pilkades  berikutnya  terutama  tingkat  keberhasilan  pilkades  di  Desa Kartiasa dan  praktek yang bersih yang sudah ssuai dengan ajaran Islam.
Hasiah, Sri Sudono Saliro, Yudi Purwadi Vol. 7 No. 1 Februari 2021

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan
Sekretariat Jenderal MPR RI 2018. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2018).
Kementerian  Sekretariat  Negara  RI.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa (2014).
———.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa (2014).
———.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (2014).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sambas  Nomor  6  Tahun  2015  tentang Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

## Buku
Al-Usairy, Ahmad. Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX . Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
Ash-Shiddiqiey, T.M. Hasbi. Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam . Jakarta: Matahari Masa, 1976. Departemen  Agama. Al-Quran  Dan  Terjemahannya .  Bandung:  CV. Diponegoro, 2013.
H.A. Djazuli. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- Rambu Syariah . Jakarta: Kencana, 2009.
———. Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah Yang Praktis Cet. Ke 4 . Jakarta: Kencana, 2011.
Hanafi. Ushul Fiqh . Bandung: Al-Ma’arif, 1989. Ibnu Taimiyah. Siyasah Syar’iyah . Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
Imam  al-Mawardi. Terjemahan  Khalifurahman  Fath  dan  Fathurahman. Ahkam  Sulthaniyah:  Sistem  Pemerintahan  Khalifah  Islam .  Jakarta: Qisthi Press, 2015.
Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah . Jakarta: Prenada Media, 2014. Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum . Jakarta: Graniat, 2004. Ronny  Haditidjo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2000.
Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh . Bandung: Pustaka Setia, 1999. Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zana. Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam . Jakarta: Erlangga, 2008.

## Skripsi dan Jurnal
Ahmad  Annizar.  “Analisis  Siyasah  Syar’iyah  Terhadap  Pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa  Kotasan  Kecamatan  Galang Kabupaten  Deli  Serdang  Periode  2016-2022.”  Skripsi,  UIN  Sumatera Utara, 2018.
Hasiah, Sri Sudono Saliro, Yudi Purwadi Vol. 7 No. 1 Februari 2021

## Habibi.“Tinjauan  Siyasah  Syar’iyah  dan  Perda  Kabupaten  Sampang  No.  5
Tahun  2006  terhadap  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa Daleman  Kecamatan  Kedungdung  Kabupaten  Sampang.”  Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
Muhammad  Yunus.  “Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Tahun  2015  (Studi Kasus  di  Kecamatan  Keera  Kabupaten  Wajo).”  Skripsi,  UIN  Alauddin Makassar, 2016.
Susi Faizah. “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 1995.
Hosen, Ibrahim. “Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik.” Jurnal Ulumul Qur’an No. 2 Vol. IV (1992). Pancaningrum,  Novita.  “Kontekstual  Konsep  Pemimpin  dalam  Teks Hadis.” Riwayah: Jurnal Studi Hadis Volume 4, no. 2 (2018).