Volume 18, Nomor 2 (2023), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v18i2.62946
Evaluasi tingkat maturitas smart governance di Kota Surakarta tahun 2018 - 2020
Evaluation of the maturity level of smart governance in Surakarta during 2018 - 2020
S Imtiyas 1 dan M S Roychansyah 1
1 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Corresponding author’s email: salsabilaimtiyas@mail.ugm.ac.id
Abstrak. Smart city mengintegrasikan masyarakat, pemerintah dan teknologi untuk mengatasi  permasalahan  perkotaan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengimplementasikan smart city , termasuk smart governance . Pada tahun 2017, tingkat maturitas smart city di Kota Surakarta berada pada tingkat scattering yang menunjukkan belum adanya integrasi dalam  berbagai implementasi smart  city .  Identifikasi tingkat  maturitas  tiap  dimensi smart  city merupakan  cerminan  kualitas  hidup,  semakin  matang  implementasi  tiap dimensi smart city maka semakin baik kualitas seluruh aspek kehidupan masyarakat di kota tersebut. Penelitian ini menjelaskan mengenai tingkat maturitas dimensi smart governance di Kota Surakarta dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat  maturitas smart  governance di  Kota  Surakarta.  Sasaran  penelitian  pertama menggunakan data sekunder data instansi terkait dan studi literatur dengan teknik analisis  data  kualitatif  pemaknaan  data  dan  kuantitatif  skoring.  Sasaran  penelitian kedua menggunakan data primer berupa penyebaran kuesioner kepada  17 instansi dengan teknik analisis skoring. Hasil penelitian menunjukkan tingkat maturitas dimensi smart governance di Kota Surakarta mengalami kenaikan tingkat maturitas scattered tahun  2018  menjadi  integrated  tahun  2019  hingga  2020.  Faktor  yang  memiliki persentase pengaruh terbesar pada dimensi smart governance adalah faktor program- program yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Faktor Pengaruh; Kota Surakarta; Smart City; Smart Governance; Tingkat Maturitas
Copyright © 2023, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Abstract. Smart  city  integrates  society,  government and  technology  to  solve  urban problems and improve people's welfare. Surakarta is one of the cities in Indonesia that implements smart cities, including smart governance. In 2017, the smart city maturity level in Surakarta City is at a scattering level which indicates there is no integration in various smart city implementations. Identification of the maturity level of each smart city  dimension  is  a  reflection  of  the  quality  of  life,  the  more  mature  the implementation of each smart city dimension, the better the quality of all aspects of people's lives in the city. This study described the maturity level of smart governance dimensions in Surakarta and identified the  factors  influencing the  maturity level of smart  governance.  Secondary  data  from  related  institutions  and  literature  studies were analysed using qualitative analysis and quantitative scoring. Then, primary data compiled from questionnaires to 17 agencies were analysed using scoring technique.
The  results  showed  that  the  maturity  level  of  the  smart  governance  dimension  in Surakarta increased in the maturity level of “scattered” in 2018 to “integrated” from 2019 to 2020. The factor that has the greatest percentage of influence on the smart governance dimension is the factor of sustainable programs.
Keywords: Influencing Factor; Maturity Level; Smart City; Smart Governance; Surakarta City

## 1. Pendahuluan
Setiap  tahun  jumlah  penduduk  perkotaan  di  Indonesia  terus  mengalami  peningkatan, disebutkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  [1]  tahun  2020  penduduk  yang  tinggal  di perkotaan  sebesar  56,7%  dan  diprediksi  akan  meningkat  menjadi  63,4%  pada  tahun  2030. Dengan  makin  bertambahnya  jumlah  penduduk  perkotaan  maka  pemerintah  kota  dituntut untuk lebih meningkatkan infrastruktur, pelayanan dasar, pangan dan energi, kesehatan, dan lain-lain.  Dibutuhkan  perencanaan  yang  tepat  untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi permasalahan yang timbul sebagai dampak dari tingginya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan.  Jika  hal  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  akan  memunculkan  berbagai  masalah seperti  kesenjangan  sosial,  permukiman  kumuh,  pengangguran,  degradasi  lingkungan,  dan lain-lain.  Djunaedi,  dkk  [2]  menjelaskan  bahwa  permasalahan-permasalahan  perkotaan tersebut  dapat  diatasi  dengan  konsep smart  city melalui  pengelolaan,  pembangunan,  dan pengembangan perkotaan, dibantu adanya partisipasi masyarakat dan teknologi. Smart city adalah  konsep  pengintegrasian  masyarakat,  pemerintah  dengan  teknologi  guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mengatasi  permasalahan  secara  efektif  dan efisien. Menurut Giffinger [3], smart city memiliki 6 dimensi, yaitu smart governance, smart economy,  smart mobility,  smart  living,  smart  environment, dan smart  people , tiap  dimensi tersebut mempunyai karakteristik dan indikator yang berbeda-beda. Citiasia Center for Smart Nation  [4]  juga  mencetuskan  6  dimensi smart  city yang  berbeda,  yaitu smart  living,  smart economy, smart society, smart governance, smart branding, dan smart environment dengan indikatornya  masing-masing.  Banyaknya  variasi  definisi  konsep,  dimensi,  dan  indikator
tentang smart city dari para ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing kota.
Menurut Supangkat, dkk [5], tahap perkembangan smart city dapat diukur melalui 2 indikator yaitu  indikator  kualitas  hidup  dan  indikator  tingkat  kematangan  ( maturity  level) pengembangan smart city . Indikator kualitas hidup digunakan untuk pengukuran hasil akhir dari segala usaha yang bertujuan peningkatan kualitas hidup, sedangkan indikator maturity level digunakan untuk pengukuran bagaimana tingkat kematangan kota secara efisien, efektif, terukur,  terintegrasi,  dan  berkelanjutan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat didalamnya. Pentingnya mengukur tingkat maturitas smart city dapat dijelaskan melalui model skema hubungan antara tingkat maturitas smart city dengan  kualitas  hidup  di  dalamnya.  Model  tersebut  menggabungkan  tampilan  tingkat maturitas smart city dengan kualitas hidup yang merepresentasikan bahwa semakin matang tingkatan  maturitas smart  city maka  kualitas  hidup  di  kota  tersebut  semakin  baik,  yang diGambarkan pada Gambar 1 sebagai berikut:
Gambar 1. Grafik hubungan tingkat maturitas smart city dan kualitas hidup [5].
Salah satu kota di Indonesia yang menerapkan konsep smart city adalah Kota Surakarta. Pada tahun 2018 Kota Surakarta mendapatkan penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Salah satu dimensi yang diimplementasikan di Kota Surakarta adalah smart governance . Smart governance yaitu manajemen pengelolaan pemerintahan  secara  cerdas  yang  dapat  mengubah  sistem  tradisional  birokrasi  untuk menciptakan  proses  bisnis  yang  efisien,  efektif,  dan  komunikatif.  Pada  tahun  2017  telah dilakukan penelitian oleh Hapsari [6] yang menyatakan bahwa implementasi smart city di Kota Surakarta masih berada pada tingkat scattering Kota Surakarta telah menggunakan TIK dalam pelayanan  publik  tetapi  belum  terintegrasi  satu  sama  lain.  Menurut  Supangkat  [5]  tingkat scattering memiliki  ciri  telah  tersedianya  layanan  teknologi  informasi  namun  masih  saling terpisah dan masyarakat kota mulai memanfaatkan layanan teknologi informasi tetapi belum optimal dalam operasionalisasinya. Meskipun begitu, belum ada penelitian lebih detail yang membahas mengenai tingkat maturitas tiap dimensi smart city di Kota Surakarta. Di sisi lain
S Imtiyas & M S Roychansyah., REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, Vol. 18(2) 2023, 611-624
diketahui bahwa tiap dimensi smart city memiliki karakteristik dan indikator yang berbeda- beda sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengukur tingkat maturitas implementasi  tiap  dimensi smart  city di  Kota  Surakarta.  Pentingnya  mengetahui  tingkat maturitas smart  city yaitu  tingkat  maturitas smart  city suatu  kota  mencerminkan  kualitas hidup  di  perkotaan,  artinya  semakin  matang  implementasi  tiap  dimensi smart  city maka semakin bagus kualitas hidup masyarakat di perkotaan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengukur tingkat maturitas dimensi smart governance di Kota Surakarta  dan  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan  tingkat maturitas smart  governance di  Kota  Surakarta.  Penelitian  sebelumnya  pada  tahun  2017 Hapsari [6] telah melakukan penelitian awal tentang readiness penerapan smart city di Kota Surakarta dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut hanya sampai pada tingkat awal  mendeskripsikan readiness penerapan smart  city di  Kota  Surakarta  secara  umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengukuran tingkat maturitas secara lebih detail pada dimensi smart  governance dan  identifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengukur  tingkat  maturitas  dimensi smart  governance di  Kota Surakarta dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat maturitas dimensi smart governance di Kota Surakarta.

## 2. Metode
Metode yang dilakukan peneliti untuk mengukur tingkat maturitas dimensi smart governance serta  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  maturitas  dimensi smart governance adalah metode deduktif yang menggunakan teori sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Sasaran penelitian pertama menggunakan data sekunder, data instansi terkait, dan studi literatur dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif pemaknaan data dan kuantitatif skoring. Sasaran penelitian kedua menggunakan data primer berupa penyebaran kuesioner kepada 17 instansi dengan teknik analisis skoring. Langkah pertama yaitu melakukan proses sintesis  teori smart  governance sehingga  mendapatkan  variabel  dan  indikator smart governance , berikut merupakan penjabaran definisi operasional indikator beserta skoring tiap variabel dimensi smart governance pada Tabel 1.
Tabel 1. Penjabaran definisi operasional indikator tiap variabel dimensi smart governance.
Variabel Indikator Definisi Operasional Skor 1 2 3 4 5 Pelayanan publik Pelayanan publik secara online [3,4,7,8] Persentase pelayanan pemerintah/publi k yang dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui handphone atau komputer ≤20% 21-40% 41-60% 61-80% ≥81% Pembayaran elektronik [7 – 9] Fasilitas pembayaran elektronik/non tunai (contoh layanan publik, layanan sosial) Tidak ada Masih berupa rencana ada namun belum dapat dimanfaatka n oleh seluruh masyarakat sebagian (≥50%) program transaksi keuangan digital sudah semua program transaksi keuangan digital sudah digunakan masyarakat dengan
Variabel Indikator Definisi Operasional Skor 1 2 3 4 5 dengan baik (≤50%) digunakan masyarakat dengan baik baik dan membentuk ekosistem transaksi keuangan digital (100%) Indeks kepuasan masyarakat (IKM) [4,10,11] Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan kualitas pelayanan publik 25,00- 40,00 40,01- 55,00 55,01-70,00 70,01-85,00 85,01-100,00 Pemerintaha n yang transparan Keterbukaa n data dan informasi [8,9,12] Adanya keterbukaan data dan informasi yang disampaikan melalui website atau media informasi lainnya Tidak ada Dalam proses pembuata n web atau media informasi lainnya Ada keterbukaan, tetapi data jarang update dan terbatas yang ditampilkan Ada keterbukaan , data update tapi masih terbatas yang ditampilkan Ada keterbukaan,kaya informasi dan selalu update Infrastruktur Cakupan sensor [7 – 9] Komponen infrastruktur dengan sensor terpasang untuk masing-masing: lalu lintas, permintaan angkutan umum, parkir, kualitas udara, limbah, H 2 O, penerangan umum, early warning disaster Tidak tersedia Dalam proses/ rencana Ada, sensor terpasang dalam <30% komponen infrastruktur Ada, sensosr terpasang dalam 30- 60% komponen infrastruktur Ada, terpasang dalam >60% komponen infrastruktur Cakupan wifi [8,9] Cakupan koneksi internet Ada di beberap a titik lokasi Ada di setiap kecamatan Ada di setiap kelurahan Ada di setiap RW Ada di setiap RT Layanan kesehatan dan keselamata n yang terintegrasi [7 – 9] Layanan kesehatan dan keselamatan yang terintegrasi dalam satu layanan terpadu Tidak ada Dalam proses Tersedia layanan kesehatan dan keselamatan, namun belum terintegrasi dalam satu layanan terpadu Tersedia, namun masih sebagian yang terintegrasi (belum seluruhnya terintegrasi) Tersedia layanan kesehatan dan keselamatan yang terintegrasi dalam satu layanan terpadu
Selain  variabel  dan  indikator  tingkat  maturitas smart  governance ,  dilakukan  sintesis  teori variabel  dan  indikator  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  maturitas  dimensi smart governance didapatkan hasil pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Indikator faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat maturitas dimensi smart governance [13 – 16]. Indikator Definisi Operasional Strategi Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan Indikator kinerja Alat untuk mengukur output atau outcome suatu program Program-program berkelanjutan Program-program berkelanjutan untuk implementasi smart city Kepemimpinan Kepemimpinan pemerintah untuk komitmen membangun smart city Sumber daya pegawai pemerintah Kompetensi dan kinerja pegawai pemerintah Kebijakan Adanya  arahan  normatif  yang  tertulis  dalam  kebijakan  untuk implementasi smart city Anggaran biaya Anggaran biaya yang digunakan untuk implementasi smart city Kerangka kerja Penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan Pendekatan kepada masyarakat Upaya  pemerintah  dalam  melakukan  pendekatan  kepada masyarakat untuk implementasi smart city Manajemen dan organisasi Manajemen  dan  organisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam implementasi smart city Kebermanfaatan bagi stakeholder
Implementasi smart city memberikan manfaat untuk pemerintah, swasta dan masyarakat Prioritas permasalahan kota Permasalahan kota yang diprioritaskan penanganannya Keterlibatan berbagai pihak Keterlibatan  dari  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam implementasi smart city Visi Visi atau tujuan yang jelas terkait implementasi smart city Teknologi Alat penunjang smart city Partisipasi masyarakat Peran serta masyarakat dalam implementasi smart city Lingkungan alam Keadaan lingkungan alam di kota tersebut
Tahap  selanjutnya  setelah  mendapatkan  hasil  pengumpulan  data  yaitu  melakukan  analisis data deskriptif kualitatif pemaknaan data dan kuantitatif skoring data sesuai dengan klasifikasi pada tingkatan indikator tersebut dan menghitung nilai tingkat maturitas smart governance dengan rumus sebagai berikut:
Rumus nilai tingkat maturitas smart governance =
∑ (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 1 +  𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 2 +  𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 3 + ⋯ … . + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥) 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖
Setelah mengetahui nilai tingkat maturitas smart governance tersebut kemudian dilakukan pengklasifikasian berdasarkan skoring nilai tingkat maturitas smart governance . Range skoring nilai tingkat maturitas smart governance didapatkan dari rumus:
Range skoring nilai tingkat maturitas smart governance =
Nilai persentase tiap tingkat maturitas smart governance × Nilai maksimum tingkat maturitas smart governance
Nilai persentase tiap tingkat maturitas smart governance pada rumus di atas menggunakan teori nilai persentase maturitas yang dicapai dari tiap level yang dikemukakan oleh Zuhri dan Hikmah [17], sedangkan nilai maksimum tingkat maturitas smart governance didapatkan dari perhitungan  nilai  maksimum  dari  rumus  sebelumnya  (rumus  nilai  tingkat  maturitas smart governance ).  Dengan  menggunakan  rumus range skoring  nilai  tingkat  maturitas smart governance di atas didapatkan hasil skoring pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Skoring nilai tingkat maturitas smart governance [8,17].
Tingkat Maturitas Skor Ad-hoc ≤1 Initial 1,05 - 2 Scattered 2,05 - 3 Integrated 3,05 - 4 Smart ≥4,05
Setelah mendapatkan hasil analisis tingkat maturitas smart governance Kota Surakarta dan hasil  kuesioner  yang  disebarkan  ke  instansi  terkait  yaitu  17  instansi  yang  terlibat  secara langsung  dalam  program-program smart  governance di  Kota  Surakarta,  terdiri  dari  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman,  BPPKAD,  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan,  Dinas  Pendidikan,  Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian, Dinas Kebudayaan, dan Dinas  Sosial,  maka  dapat  dilaksanakan  analisis  skoring  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tingkat maturitas dimensi smart governance di Kota Surakarta. Berikut merupakan skala nilai jawaban pada kuesioner menggunakan skala Likert yang dijabarkan pada Tabel 4:
Tabel 4. Skala nilai likert [18].
Penilaian Nilai Sangat Setuju 5 Setuju 4 Netral 3 Tidak Setuju 2 Sangat Tidak Setuju 1

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Sesuai  dengan  variabel  dan  indikator  dimensi smart  governance ,  masing-masing  indikator diskoring dan dihitung tingkat maturitasnya yang dirincikan pada Tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5. Parameter perkembangan tingkat maturitas dimensi smart governance [19 – 21].
Variabel Indikator Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Hasil Skor Hasil Skor Hasil Skor Pelayanan publik Pelayanan publik secara online 41-60% 2 41-60% 3 41-60% 4 Pembayaran elektronik ada namun belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dengan baik (≤50%) (e-pajak, Parkir Non Tunai, Teknologi Aplikasi e-Retribusi Pasar, e-Retribusi Sampah) 3 ada namun belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dengan baik (≤50%) (e-pajak, Parkir Non Tunai, Teknologi Aplikasi e-Retribusi Pasar, e-Retribusi Sampah) 3 sebagian (≥50%) program transaksi keuangan digital sudah digunakan masyarakat dengan baik (e- pajak, Parkir Non Tunai, Teknologi Aplikasi e- Retribusi Pasar, e- Retribusi Sampah, Pono, tumbasembako) 4 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 79,3 4 83,06 4 83,88 4 Pemerintahan yang transparan Keterbukaan data dan informasi Ada keterbukaan, data update tapi masih terbatas yang ditampilkan (https://data.surak arta.go.id/id/ dan media informasi lainnya) 4 Ada keterbukaan, data update tapi masih terbatas yang ditampilkan (https://data.surak arta.go.id/id/ dan media informasi lainnya) 4 Ada keterbukaan, data update tapi masih terbatas yang ditampilkan (https://data.sura karta.go.id/id/ dan media informasi lainnya) 4 Infrastruktur Cakupan sensor Tidak tersedia 1 Tidak tersedia 1 Tidak tersedia 1 Cakupan wifi Tersedia di setiap kelurahan 3 Tersedia di setiap kelurahan 3 Jangkauan wifi hampir menyeluruh di Kota Surakarta 4 Layanan kesehatan dan keselamatan yang terintegrasi Tersedia, namun masih sebagian yang terintegrasi (belum seluruhnya terintegrasi) 4 Tersedia, namun masih sebagian yang terintegrasi (belum seluruhnya terintegrasi) 4 Tersedia, namun masih sebagian yang terintegrasi (belum seluruhnya terintegrasi) 4
Apabila  dihitung  skor  tingkat  maturitasnya  didapatkan  hasil  dari  tahun  2018  hingga  tahun 2020 mengalami peningkatan dari nilai 3,00 menjadi 3,14 dan naik lagi menjadi 3,57 di tahun 2020, namun perubahan atau kenaikan tingkat maturitasnya hanya terjadi pada tahun 2018 ke  tahun  2019  dari  tingkatan scattered menjadi integrated .  Pada  tahun  2020  mengalami kenaikan  nilai  namun  masih  pada  rentang  tingkat  maturitas integrated .  Hal  tersebut ditunjukkan pada tahun 2018 Kota Surakarta mulai banyak muncul aplikasi pelayanan publik namun masih terbatas, belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Surakarta dengan baik karena masih minimnya informasi mengenai layanan tersebut dan masih belum dapat  dioperasionalisasikan  dengan  optimal  (contoh:  e-pajak,  Parkir  Non  Tunai,  Teknologi
Aplikasi e-Retribusi Pasar, e-Retribusi Sampah). Selain itu, Kota Surakarta mulai membentuk ekosistem  pemerintah  yang  transparan  dengan  adanya  keterbukaan  data  meskipun  masih adanya  keterbatasan  data  yang  ditampilkan  (https://data.surakarta.go.id/id/  dan  media informasi  lainnya).  Selanjutnya  pada  tahun  2019  terlihat  adanya  peningkatan  pelayanan publik  menggunakan  tekonologi  informasi  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Kota Surakarta dengan lebih baik. Tingkat maturitas dimensi smart governance tahun 2018 hingga tahun 2020 apabila diGambarkan lebih detail pada Gambar 1 sebagai berikut:
Gambar 2. Perkembangan tingkat maturitas dimensi
smart governance tahun 2018 - 2020 [8].
Tahap scattered adalah tahap ketika Pemerintah Kota Surakarta mengajak semua stakeholder untuk mengimplementasikan smart city , tetapi belum terintegrasi karena belum ada forum resmi untuk koordinasi dan masih berproses pada perencanaan formal smart city , sedangkan pada tahap integrated adalah tahap ketika Pemerintah Kota Surakarta telah mengajak semua stakeholder untuk  mengimplementasikan smart  city dan  sudah  mulai  terintegrasi  yang dikuatkan dengan adanya forum resmi dan penyepakatan perencanaan smart city ( masterplan smart city Kota Surakarta).  Hasil analisis tingkat maturitas smart governance tahun 2018-2020 tersebut  sejalan  dengan  teori  dari  Supangkat,  dkk  [5]  yang  menyatakan  bahwa smart  city mengalami perkembangan atau maturitas setelah mengoptimalkan seluruh komponen kota dan  mengeksekusi  program-program  yang  direncanakan.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan penjelasan lebih detail oleh Supangkat, dkk [5] dengan membagi tingkat maturitas smart city menjadi 5 tingkatan yaitu adhoc, initial, scattered, integrated , dan smart yang selaras dengan keadaan  tingkat  maturitas smart  governance Kota  Surakarta  yang  mengalami  peningkatan tingkat maturitas scattered pada tahun 2018 menjadi tingkat maturitas integrated pada tahun 2019. Namun, di sisi lain terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat maturitas dimensi smart  governance Kota  Surakarta  yang  menyebabkan  tidak  terjadi  kenaikan  tingkatan
maturitas  dimensi smart  governance tahun  2018  ke  tahun  2019,  meskipun  secara  skoring mengalami kenaikan dari 3,14 menjadi 3,57.
Berdasarkan hasil analisis didapatkan faktor terbesar yang mempengaruhi tingkat maturitas dimensi smart  governance Kota  Surakarta  tahun  2018-2020  sebanyak  6,29%  adalah  faktor program-program yang berkelanjutan. Faktor selanjutnya sebesar 6,21% yang mempengaruhi tingkat  maturitas  dimensi smart  governance Kota  Surakarta  2018  -  2020  adalah  faktor kepemimpinan  pemerintah  untuk  komitmen  membangun,  sebesar  6,13%  faktor  peran  dan keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dan faktor anggaran biaya, sebesar 6,05% faktor  teknologi  penunjang  dan  faktor  pendekatan  kepada  masyarakat  yang  dilakukan pemerintah, sebesar 5,97% faktor manfaat bagi stakeholder dan faktor prioritas penanganan permasalahan,  sebesar  5,89%  faktor  visi smart  city serta  faktor  kompetensi  dan  kinerja pegawai  dinas  yang  membidangi,  sebesar  5,81%  faktor  kebijakan,  faktor  partisipasi masyarakat,  faktor  strategi  pembangunan,  dan  faktor  indikator  kinerja  program,  sebesar 5,65% faktor kerangka kerja, sebesar 5,32% faktor manajemen dan organisasi yang dilakukan pemerintah, dan terendah sebesar 5,24% faktor lingkungan alam yang berpengaruh terhadap implementasi  program.  Berikut  merupakan  uraian  persentase  faktor  tingkat  maturitas dimensi smart governance Kota Surakarta tahun 2018 - 2020 yang ditunjukkan pada Tabel 6:
Tabel 6. Persentase faktor tingkat maturitas smart governance kota surakarta tahun 2018 - 2020 [8].
No. Faktor Tingkat Maturitas Smart Governance Persentase 1 Program-program yang berkelanjutan 6,29% 2 Kepemimpinan pemerintah untuk komitmen membangun 6,21% 3 Peran dan keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat 6,13% 4 Anggaran biaya 5 Teknologi penunjang 6,05% 6 Pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah 7 Manfaat bagi stakeholder 5,97% 8 Prioritas penanganan permasalahan 9 Visi smart city 5,89% 10 Kompetensi dan kinerja pegawai dinas yang membidangi 11 Kebijakan 5,81% 12 Partisipasi masyarakat 13 Strategi pembangunan 14 Indikator kinerja program 15 Kerangka kerja 5,65% 16 Manajemen dan organisasi yang dilakukan pemerintah 5,32% 17 Lingkungan alam yang berpengaruh terhadap implementasi program 5,24%
Dari  uraian  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  maturitas  dimensi smart  governance Kota Surakarta di atas, utamanya faktor yang berada pada urutan tiga teratas, memperkuat teori  dari  Nam  dan  Pardo  [22]  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  menerapkan smart  city diperlukan strategi yang inovatif dalam berinteraksi antar stakeholder , pengelolaan sumber
daya,  dan  penyediaan  layanan.  Teori  mengenai  strategi  inovatif  tersebut  diperlukan  untuk mendukung pada pengoptimalan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat maturitas dimensi smart governance , utamanya faktor urutan tiga teratas. Strategi inovatif dalam penyediaan layanan  untuk  mendukung  pengoptimalan  faktor  program-program  yang  berkelanjutan, selain itu strategi inovatif dalam interaksi antar stakeholder untuk mendukung pengoptimalan faktor kepemimpinan pemerintah untuk komitmen membangun serta peran dan keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat pada implementasi smart governance di Kota Surakarta. Dengan menggunakan strategi inovatif tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat maturitas smart governance sehingga implementasi smart governance di Kota Surakarta bisa mencapai maturitas tertinggi.
Pada faktor kepemimpinan pemerintah untuk komitmen membangun yang mempengaruhi tingkat  maturitas smart  governance Kota  Surakarta  selaras  dengan  pernyataan  Widyastuti [23]  bahwa  langkah  awal  kepala  daerah  dalam  hal  ini selaku  pimpinan  pemerintah  daerah dalam memandang smart city , menetapkan visi, strategi, beserta outputnya merupakan hal fundamental dalam pengimplementasian smart city . Widyastuti [23] mengungkapkan bahwa inisiatif smart city selayaknya bermula dari pimpinan yang terbuka terhadap perubahan dan menumbuhkan inovasi untuk menciptakan solusi. Dengan adanya komitmen pimpinan yang kuat  untuk  membangun smart  governance maka  implementasi smart  governance akan mengalami keberlanjutan dan mencapai tingkat maturitas tertinggi.
Secara normatif pada lingkungan pemerintah daerah, kebijakan smart city ditetapkan dalam bentuk Masterplan dan Peraturan Bupati atau Walikota. Dengan penelaahan pada dokumen RPJMD  dan masterplan  smart  city Kota  Surakarta,  terdapat  beberapa  program pengimplementasian  dimensi smart  governance yang  bersifat  kontinyu  atau  berkelanjutan yang  dilaksanakan  dari  tahun  2018  hingga  tahun  2020.  Berikut  merupakan  penjabaran program-program  berkelanjutan smart  governance Kota  Surakarta  tahun  2018-2020  pada Tabel 7:
Tabel 7. Program-program berkelanjutan smart governance Kota Surakarta [24,25].
No. Program Tahun 2018 2019 2020 1 Pembinaan  serta  pengembangan  sumber  daya  komunikasi  dan informasi √ √ √ 2 Pengkajian serta pengembangan sistem informasi √ √ √ 3 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi √ √ √ 4 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik √ √ √
Dari program-program berkelanjutan tersebut menguatkan pernyataan bahwa untuk memiliki nilai maturitas yang besar sehingga mencapai tingkat maturitas yang tinggi maka perlu adanya keberlanjutan program-program pengimplementasian dari dimensi smart governance . Untuk terus mempertahankan dan meningkatkan tingkat maturitas dimensi smart governance Kota
Surakarta  yang  telah  mencapai  tahap integrated di  tahun  2019  -  2020  maka  dapat memfokuskan  pada  faktor-faktor  yang  memiliki  pengaruh-pengaruh  besar  seperti  faktor program-program  yang  berkelanjutan.  Secara  teori,  faktor  program-program  berkelanjutan yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang terdapat pada Masterplan dan RPJMD telah diungkapkan  oleh  Pratama  [26],  namun  kebijakan  beserta  program  tersebut  belum komprehensif  yang  menjadikan  keberlanjutan  dari  implementasi smart  governance Kota Surakarta belum mampu mencapai tingkat maturitas yang tertinggi yang berimplikasi pada kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Surakarta belum optimal.
Kontribusi teoritik terkait dengan keterkaitan penelitian yang telah dilakukan oleh Hapsari [6] pada tahun 2017 lalu, didapatkan hasil bahwa setelah berjalannya waktu hingga tahun 2020, dimensi smart governance di Kota Surakarta mengalami perkembangan peningkatan tingkat maturitas dari tingkat scattered menjadi integrated .
Implikasi dari peningkatan tingkat maturitas smart governance dilihat secara holistik yaitu tata kelola Pemerintah Daerah Kota Surakarta lebih cerdas, kompetitif, inovatif, efisien, dengan berbasis  teknologi  informasi  yang  ditandai  dengan  pengembangan e-governance dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan membentuk pelayanan publik yang lebih  berkualitas  dan  manajemen  birokrasi  yang  lebih  efisien.  Meskipun  demikian,  masih adanya peluang implementasi smart governance di Kota Surakarta untuk mencapai tingkat maturitas  tertinggi  dengan  memperhatikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat maturitas smart governance Kota Surakarta.

## 4. Kesimpulan
Tingkat maturitas Kota Surakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2018 menuju tahun 2019 yaitu dari tingkat maturitas scattered menjadi integrated , sedangkan pada tahun 2020 mengalami stagnan tingkat maturitas integrated . Faktor terbesar yang mempengaruhi tingkat maturitas dimensi smart governance Kota Surakarta tahun 2018- 2020 sebanyak 6,29% adalah faktor program-program yang berkelanjutan. Faktor selanjutnya sebesar  6,21%  yang  mempengaruhi  tingkat  maturitas  dimensi smart  governance Kota Surakarta  2018  -  2020  adalah  faktor  kepemimpinan  pemerintah  untuk  komitmen membangun,  sebesar  6,13%  faktor  peran  dan  keterlibatan  pemerintah,  swasta  dan masyarakat dan faktor anggaran biaya, sebesar 6,05% faktor teknologi penunjang dan faktor pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah, sebesar 5,97% faktor manfaat bagi stakeholder dan  faktor  prioritas  penanganan  permasalahan,  sebesar  5,89%  faktor  visi smart city dan faktor kompetensi dan kinerja pegawai dinas yang membidangi, sebesar 5,81% faktor  kebijakan,  faktor  partisipasi  masyarakat,  faktor  strategi  pembangunan,  dan  faktor indikator  kinerja  program,  sebesar  5,65%  faktor  kerangka  kerja,  sebesar  5,32%  faktor manajemen dan organisasi yang dilakukan pemerintah, dan terendah sebesar 5,24% faktor lingkungan  alam  yang  berpengaruh  terhadap  implementasi  program.  Untuk  terus mempertahankan  dan  meningkatkan  tingkat  maturitas  dimensi smart  governance Kota Surakarta  yang  telah  mencapai  tahap integrated di  tahun  2019  -  2020  maka  dapat
memfokuskan  pada  faktor-faktor  yang  memiliki  pengaruh  besar  yaitu  faktor  program- program yang berkelanjutan.
Implikasi dari peningkatan tingkat maturitas smart governance dilihat secara holistik yaitu tata kelola Pemerintah Daerah Kota Surakarta lebih cerdas, kompetitif, inovatif, efisien, dengan berbasis  teknologi  informasi  yang  ditandai  dengan  pengembangan e-governance dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan membentuk pelayanan publik yang lebih  berkualitas  dan  manajemen  birokrasi  yang  lebih  efisien.  Meskipun  demikian,  masih adanya peluang implementasi smart governance di Kota Surakarta untuk mencapai tingkat maturitas  tertinggi  dengan  memperhatikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat maturitas smart governance Kota Surakarta.
Sebagai masukan dalam pengembangan dimensi smart governance di Kota Surakarta yaitu mendorong Pemerintah Kota Surakarta untuk mengimplementasikan program-program yang berkelanjutan  dimensi smart  governance Kota  Surakarta.  Penelitian  lanjutan  yang  dapat dikembangkan dari penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat maturitas smart governance dari sisi demand atau masyarakat Kota Surakarta dan mengenai tingkat maturitas smart governance dengan pendetailan dari renstra tiap OPD.

## Referensi
[1] Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Hasil Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2015 - 2035. Badan Pusat Statistik 2020.
[2] Djunaedi  A,  Permadi  D,  Nugroho  LE,  Widyawan,  Rachmawati  R,  Hidayat  A,  et  al. Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UGM Press; 2018.
[3] Giffinger  R,  Fertner  C,  Kramar  H,  Meijers  E.  City-ranking  of  European  Medium-Sized Cities. 2007.
[4] Citiasia Center for Smart Nation. Smart Nation: Mastering Nation’s Advancement from Smart Readiness to Smart City 2016.
[5] Supangkat  SH.  Pengenalan  &  Pengembangan  Smart  City.  Bandung:  e-Indonesia Initiatives; 2015.
[6] Hapsari  SA.  Kesiapan  Implementasi  Smart  City  di  Kota  Surakarta.  Universitas  Gadjah Mada, 2017.
[7] Tim  PSPPR  UGM.  Road  Map  Kota  Yogyakarta  Menuju  Smart  City.  WORKING  PAPER PSPPR 2016.
[8] Imtiyas  S.  Evaluasi  Perkembangan  Tingkat  Maturitas  Tiap  Dimensi  Smart  City  di  Kota Surakarta Tahun 2018-2020. Universitas Gadjah Mada, 2022.
[9] Cohen  B.  Methodology  For  2015  Smart  Cities  Benchmarking.  Fast  Company  2014. https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015- methodology.
[10]  Bappenas/Kementrian  PPN.  Pengembangan  Kota  Cerdas  di  Indonesa.  Konferensi  e- Indonesia Initiative (eII) dan Smart Indonesia Initiatives (SII) Forum ke-1, Bandung: 2015.
[11]  Bagian  Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kota  Surakarta.  Laporan  Survey  Kepuasan Masyarakat 2020. Surakarta: 2021.
[12]  Giffinger  R.  European  Smart  Cities:  The  Need  For  A  Place  Related  Understanding. Edinburgh: Creating Smart Cities, Edinburgh Napier University, EU; 2011.
[13]  Chourabi H, Nam T, Walker S, Gil-Garcia JR, Mellouli S, Nahon K, et al. Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE; 2012, p. 2289 – 97. https://doi.org/10.1109/HICSS.2012.615.
[14]  Widyaningsih D. Kota Surabaya Menuju Smart City. Universitas Gadjah Mada, 2013.
[15]  Harms J. Critical Success Factors for a Smart City Strategy. In Proceedings of 25th Twente Student Conference on IT, 2016.
[16]  IBI. Defining the cities of tomorrow 2017. http://www.ibigroup.com/new-smart-cities- landing-page/introduction-smart-cities.
[17]  Zuhri S, Nurhikmah. Penyusunan Model Tingkat Kematangan (Maturity) Pada Smart City di Kota Besar di Indonesia dalam Bunga Rampai Infrastruktur TIK, Layanan Informasi dan  Dinamika  Sosial.  Jakarta:  Puslitbang  Penyelenggaran  Pos  dan  Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika; 2015.
[18]  Supranto J. Statistik Teori dan Aplikasi, Edisi Lima. Jakarta: Erlangga; 2003.
[19]  Herawati M, Djunaedi A. Ketersediaan Data dalam Mendukung Smart City Readiness di Kota Surakarta. Journal of Regional and Rural Development Planning 2020;4:63 – 73. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.63-73.
[20]  Sharon D. Principles of Analysis Chemistry. New York: Harcourt Brace College Publisher; 1982.
[21]  Karim  R,  Sumendap  SS,  Koagouw  FVIA.  Pentingnya  Penggunaan  Jaringan  Wi-fi  dalam Memenuhi  Kebutuhan  Informasi  Pemustaka  pada  Kantor  Perpustakaan  dan Kearsiapan Daerah Kota Tidore Kepulauan. E-Journal Acta Diurna 2016;5.
[22]  Nam T, Pardo TA. Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions.  Proceedings  of  the  12th  Annual  International  Digital  Government Research  Conference:  Digital  Government  Innovation  in  Challenging  Times,  New York, NY, USA: ACM; 2011, p. 282 – 91. https://doi.org/10.1145/2037556.2037602.
[23]  Widiyastuti  I.  Tata  Kelola  Institusi,  Teknologi,  dan  Manusia:  Bagaimana  Pemerintah Daerah  Menangani  Komponen  Smart  City  (Institutional,  Technology,  and  Human Governance:  How  Local  Governments  Manage  the  Smart  City’s  Components). JURNAL  IPTEKKOM :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  &  Teknologi  Informasi  2019; 21:93. https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.2.2019.93-108.
[24]  Pemerintah Kota Surakarta. Masterplan Smart City Kota Surakarta Tahun 2018 2018.
[25]  Pemerintah Kota Surakarta. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kota  Surakarta Tahun 2016-2021. Data Base Peraturan BPK 2016.
[26]  Pratama  AB.  Smart  City  Narrative in  Indonesia:  Comparing  Policy  Documents  in  Four Cities.  Public  Administration  Issues  2018;0:65 – 83.  https://doi.org/10.17323/1999- 5431-2018-0-6-65-83.