P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 2, September 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index

## Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender
Endang Sriani Institut Agama Islam Negeri Salatiga endangsriani@iainsalatiga.ac.id
Abstract
Justice  of  inheritance  distribution  between  men  and  women  still  became  actual  and sustainable  discussion.  Various  clasical  views  that  say  the  distribution  of  inheritance between  men  and  women  is  final  because  it  is  written  in  surat  an-Nisa’  verse  11  and changing  these  provisions  is  deemed  deviated  from  sharia,  besides  that,  contamporary people see this as a rule that is contextualized according to the times. Progressive thinking about the distribution of inheritance was pioneered by gender activists who saw the fiqh of Mawaris  still  gender  biased.  Aim  of  this  research  was  to  find  out  the  application  of inheritance distribution in accordance with the conditions of Indonesian society by using a gender theory approach. The methodology used in this research is descriptive analytical by focusing on the issue of inheritance distribution 1:2 for men and women. Data analysis is  carried  out  by  reviewing  the  arguments  about  inheritance  with  a  socio-historical approach.  The  results  obtained  from  this  study  are  the  distribution  of  inheritance  of Classical Islam 1: 2 is not something final, but can change 1: 1 or 2: 1 according to changing conditions of society. The conclusion of this research shows that to find out the purpose of Islamic law, the reader of the text of the postulate must be done contextually to get a law that is just in accordance with the objectives of Islam.
Keywords: Islamic inheritance law, gender justice, Contamporary fiqh.

## Abstrak
Keadilan  pembagian  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan  masih  menjadi bahan diskusi yang aktual dan berkelanjutan. Berbagai pandangan kaum klasik yang  mengatakan  pembagian  warisan  laki-laki  dan  perempuan  adalah  final karena  sudah  tertulis  dalam  surat  an-Nisa’  ayat  11  dan  merubah  ketentuan tersebut dianggap melenceng dari syariah, sedangkan kaum kontemporer melihat hal  tersebut  sebagai  sebuah  aturan  yang  dikontekstualisasikan  sesuai perkembangan  zaman.  Pemikiran  progresif  tentang  pembagian  warisan  ini dipelopori oleh para pegiat gender yang melihat fiqih mawaris masih bias gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pembagian harta warisan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori gender. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  analitis  dengan  memusatkan  perhatian  pada  masalah  pembagian warisan  1:2  untuk  laki-laki  dan  perempuan.  Analisa  data  dilakukan  dengan menelaah  kembali  dalil-dalil  tentang  waris  dengan  pendekatan  sosio-historis. Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini,  pembagian  waris  Islam  Klasik  1:2 bukanlah sesuatu yang final, melainkan dapat berubah 1:1 atau 2:1 sesuai dengan berubahnya  kondisi  masyarakat.  Kesimpulan  dari  penelitan  ini  menunjukkan bahwa untuk mengetahui tujuan dari syariat Islam, pembacaab terhadap teks dalil

## Endang Sriani
harus dilakukan secara kontekstual untuk mendapatkan hukum yang berkeadilan sesuai dengan tujuan Islam.
Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Keadilan Gender, Fiqih Kontemporer
PENDAHULUAN
Pembahasan  warisan  adalah  hal  yang  sangat  penting  ditengah masyarakat  dan  mendapatkan  perhatian  serius  dalam  Islam.  Meski demikian,  perdebatan  mengenai  pembagian  waris  masih  menjadi  isu menarik untuk di kaji. Sebelum datangnya Islam, posisi strata sosial laki- laki dan perempuan tidak tidaklah sama. Selama berabad-abad perempuan berada di bawah dominasi laki-laki. Perempuan dijadikan boneka-boneka istana  untuk  memuaskan  nafsu  para  raja  atau  penguasa,  bahkan perempuan  juga  dijadikan  seperti  barang  yang  dapat  diperjualbelikan. Dalam  kehidupan  rumah  tangga,  kedudukan  perempuan  sepenuhnya berada  pada  kekuasaan  suaminya.  Perempuan  tidak  memiliki  hak sebagaimana  yang  dimiliki  laki-laki  sebagai  manusia  pada  umumnya. Kondisi perempuan seperti ini hampir terjadi di semua bangsa terkenal di dunia pada waktu itu, seperti bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan lain sebagainya. (Shaikh, 1991: 2-3)
Pada masa pra Islam, posisi perempuan tidak jauh berbeda dengan kondisi  negara-negara  tersebut  diatas.  Perempuan  terhalang  untuk mendapatkan  waris  bahkan  dijadikan  sebagai  objek  yang  dapat diwariskan.  Kemudian  Islam  datang  dengan  membawa  konsep  keadilan bagi  manusia.  Islam,  melalui  al-Qur’an  mengajarkan  kepada  setiap ummatnya  tentang  nilai-nilai  persamaan,  keadilan  dan  kesetaraan  tanpa membedakan  jenis  kelamin,  status  sosial,  Agama  dan  Ras.  Satu-satunya yang  membedakan  manusia  di  sisi  Tuhannya  adalah  tingkat  ketakwaan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 13.
                                                                                                                                                              
Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami  menciptakan kamu  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa  - bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al- Hujarat: 13)
Nilai  universal  al-Qur’an  yang  memiliki  kaidah  hukum  yang fundamental  memerlukan  kajian  yang  lebih  lanjut  dan  teliti  agar  Islam dapat merespon tantangan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu dan disetiap tempat. Dalam rangka mengkaji hukum Islam, al-Qur’an tidak terlepas  dari  polemik  dalam  penafsiran,  polemik  tersebut  muncul  salah satunya  akibat  perbedaan  metode  yang  digunakan.  Sebagaian  mufasir berpegang pada kaidah lama yang menekankan pada aspek tekstual dari dalil syar’i sehingga tafsir yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan bunyi harfiahnya. Namun sebagian lagi berusaha memahami dalil syar’i secara kontekstual  dengan  memperhatikan  sosio-kultural  dan  sebab-sebab diturunkannya sebuah dalil untuk memahami apa makna yang tersirat dan tersurat  dari  suatu  teks  sehingga  hukum  yang  dihasilkan  lebih  bisa merespon perkembangan zaman.
Fazlur  Rahman  berpendapat  bahwa  memahami  pesan  al-Qur’an sebagai satu kesatuan yang utuh harus melihat latar belakang, baik latar belakang  aktivitas  nabi  maupun  perjuangannya  selama  kurang  lebih  23 tahun  dibawah  bimbingan  langsung  dari  al-Qur’an,  serta  latar  belakang orang arab sebelum dan sesudah Islam datang, yang meliputi adat istiadat, sosial, ekonomi dan politik terutama peran penting suku dari mana Nabi berasal yakni suku Qurays dan pengaruh religio-ekonominya di kalangan orang Arab (Fazlur, 1987: 55).
Dari  penerapan  metode  penafsiran  yang  kedua  tersebut  diatas, kemudian muncul gagasan-gagasan tentang rekontruksi pemikiran Islam yang melahirkan Islam progresif, salah satunya pada bidang waris. Seperti yang  telah  diketahui  bahwa  kewarisan  Islam  cenderung  bias  gender, bedanya rasio pembagian antara laki-laki dan perempuan yakni 2:1 yang secara tekstual terlihat ada kelebihan yang diberikan kepada laki-laki diatas perempuan  dalam  hal  pembagian  warisan  seperti  yang  terdapat  dalam surat an-Nisa’ ayat 11.
                                                                                                 
                                                                                               
                                                                                                      
                                                                                               

## Endang Sriani
                                                                                             
       
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  Maka  ia memperoleh  separo  harta.  dan  untuk  dua  orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara, Maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian- pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar hutangnya.  (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak- anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara mereka  yang  lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS.An- Nisa’: 11)
Padahal secara normatif, Islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara  laki-laki  dan  perempuan,  tidak  ada  perbedaan  kedudukan  antara keduanya  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  surat  al-Hujarat  ayat  13 diatas.  Berdasarkan  kenyataan  tersebut  diatas,  menyebabkan  berbagai kalangan  terutama  aktivis  gender  menyuarakan  ketidaksetujuannya dengan  hal  tersebut.  Sehingga  banyak  yang  mempertanyakan  letak keadilan  dan  meminta  untuk  mengintrepertasikan  ulang  mengenai kewarisan Islam seiring dengan perubahan konstruksi sosial.
Bagi kalangan pegiat gender, alasan laki-laki mendapatkan hak lebih banyak  dibanding  perempuan  karena  laki-laki  memiliki  tanggungjawab lebih besar dalam hal memberi nafkah adalah tidak mutlak, melihat kondisi saat ini telah bergeser dan banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
Kiai Muchit Muzadi menjelaskan bahwa al-Qur’an dan Hadits pasti benar akan tetapi penafsirannya yang bisa jadi keliru. Menurut beliau, teks tersebut  harus  dipahami  dalam  konteksnya  bukan  hanya  berdasarkan teksnya (Muchit, 1999).
Menurut Abdullah Saeed, produktivitas dan kreativitas para ulama’ salaf dalam menghasilkan karya-karya monumental saat itu adalah sebagai bukti  bahwa  interpretasi  al-Qur’an  bukan  hanya  otoritas  ulama’  klasik, tetapi juga ulama’ kontemporer dan siapapun yang mumpuni memberikan penafsiran,  sehingga  tidak  ada  istilah  pintu  ijtihad  tertutup  (Abdullah, 2006: 25).
Dengan  berubahnya  kondisi  zaman  yang  juga  mempengaruhi perubahan  kedudukan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  strata  sosial, dimana  perempuan  tidak  lagi  hanya  berada  diranah  domestik  yang mengurusi persoalan sumur, dapur, kasur bahkan tidak jarang perempuan yang  bekerja  di  ranah  publik  dan  menjadi  penopang  utama  ekonomi keluarga. Sehingga dengan banyaknya peran perempuan dalam lembaga sosial  memiliki  pengaruh  terhadap  pola  kehidupan  di  masyarakat termasuk tentang pembagian warisan.

## KAJIAN LITERATUR Konsep Kewarisan Islam Klasik
Dalam  beberapa  literatur  hukum  Islam  ditemui  beberapa  istilah untuk  menamakan  hukum  kewarisan  Islam,  seperti  fiqih  mawarits,  ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah  ini  masih  bertumpu  pada  kata  mawaris  dan  faraidh.  Kata  mawaris diambil  dari  bahasa  Arab.  Mawaris  bentuk  jamak  dari  al-mirats  adalah bentuk masdar dari  waritsa- yaritsu-irtsan-miratsan yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal  (Dhamrah,  2011:  11).  Kata  ( افرائض (  faraid  jamak  dari  ) افرىضة ( faridlah dan berasal dari kata ( افرض ) fardlu yang dalam pengertian kewarisan yaitu ketentuan atau ketetapan syara’.
Secara etimologis, kata al-fardh memiliki beberapa arti, di antaranya Al-qath ‟ yang berarti ketetapan atau kepastian. At-taqdir yang berarti suatu ketentuan,  Faraid  juga  dapat  berarti  atha ‟ yang  artinya  pemberian (Dhamrah,  2011:  13).  Apabila  dihubungkan  dengan  ilmu,  menjadi  ilmu faraid  yaitu  ilmu  untuk  mengetahui  cara  membagi  harta  peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya.
Prof Hasby As-Shiddiqi memberikan pengertian hukum waris (fiqh mawaris)  yaitu  ilmu  yang  dengan  dia  dapat  diketahui  orang-orang  yang mewarisi,  orang-orang  yang  tidak  dapat  mewarisi,  kadar  yang  diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya (Teungku, 2001:
5). Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Hukum Kewarisan adalah hukum

## Endang Sriani
yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta  penimggalan pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan berapa bagiannya masing-masing (Abdurrahman, 2007: 155).
Pada masa awal Islam, masih berlaku sistem pembagian kewarisan masa  jahiliah  hingga  turun  ayat  yang  menerangkan  bahwa  para  lelaki (tidak memandang dewasa atau anak-anak) memperoleh bagian (pusaka) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat ter-dekat, begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak. Sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam al-Qur’an ;
                                                                                                   
                                                          
Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  dan  bagi orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau  banyak  menurut  bahagian  yang  telah ditetapkan. (QS. an- Nisa’: 7)
Dengan turunnya ayat di atas, terhapuslah adat jahiliah yang tidak memberikan pusaka kepada perempuan dan anak-anak kecil. Di sisi lain, pada  masa  awal  Islam,  Rasulullah  telah  menerapkan  hukum  kewarisan pada  masa  awal  hijrah.  Untuk  memperteguh  dan  mengabadikan  ikatan persaudaraan,  Rasulullah  menjadikan  hijrah  dan  ikatan  persaudaraan sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Misalnya, apabila  seorang  sahabat  tidak  mempunyai  wali  (ahli  waris)  yang  ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Ahli  waris  yang  enggan  hijrah  ke  Madinah tidak  berhak  mewarisi  harta sedikitpun. Tetapi, jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali yang ikut hijrah,  maka  harta  peninggalannya  dapat  diwarisi  oleh  saudaranya  dari penduduk  Madinah  yang  menjadi  wali  karena  ikatan  persaudaraan. (Ahmad, 1995: 7-8). Seperti yang dijelaskan dalam al-Quran ;
                                                                                           
                                                                              
Dan  orang-orang  yang  beriman  sesudah  itu kemudian  berhijrah  serta  berjihad  bersamamu maka  orang-orang  itu  termasuk  golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan
kerabat  itu  sebagiannya  lebih  berhak  terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Anfal: 75)
Dari  uraian  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  dalam  pewarisan  awal Islam, kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki dewasa saja, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Adanya hijrah dan ikatan persaudaraan juga memungkinkan untuk  mendapatkan  harta  warisan,  dan  dalam  kewarisan  Islam,  tidak dikenal adanya janji prasetia dan pengangkatan anak (adopsi).
Hukum  kewarisan  Islam  merujuk  pada  al-Qur’an  sebagai  sumber utama  dan  hadis  Rasulullah  sebagai  sumber  kedua.  Dasar  hukum kewarisan  secara  tegas  mengatur  namun  terkadang  berisi  pokok-pokok waris  yang  masih  memungkinkan  untuk  kita  lakukan  penelitian  lebih lanjut,  dasar  maupun  sumber  hukum  waris  paling  banyak  terdapat  di dalam  surah  an-Nisa’,  dan  beberapa  surah  lainnya  sebagai  pelengkap, diantaranya terdapat pada Surat an-Nisa’: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal: 75, dan hadis Nabi SAW.
Beberapa  dasar  hukum  mengenai  kewarisan  Islam  antara  lain (Suhrawardi dan Komis, 2008: 20);
                                                                                                                                                          
Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan  ibu  bapak  dan  karib  kerabat,  Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang- orang  yang  kamu  telah  bersumpah  setia  dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
(QS. an- Nisa’: 33)
Dalam  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim,  Rasulullas  Saw bersabda yang artinya:
“Bagilah harta warisan kepada ahli waris (ashabul furudh)  sesuai  dengan  ketetapan  kitabullah, sedang  sisanya  ke  pihak  keluarga  laki-laki  yang terdekat” (Muslim, 1983: 195).
Rukun  waris  adalah  sesuatu  yang  wajib  ada  untuk  melakukan pembagian waris dimana bagian harta waris tidak akan dilaksanakan bila tidak memenuhi rukun-rukunnya (Addys dan Fathurrahman, 2004: 27).

## Endang Sriani
Rukun waris ada tiga yaitu:
a. Al-Muwarrits,  yaitu  orang  yang  meninggal  dunia  atau  mati,  baik mati  hakiki  maupun  mati  hukmiy  suatu  kematian  yang  dinyatakan oleh  keputusan  hakim  atas  dasar  beberapa  sebab,  kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.
b. Al-Warits,  yaitu  orang  hidup  atau  anak  dalam  kandungan  yang mempunyai  hak  mewarisi,  meskipun  dalam  kasus  tertentu  akan terhalang.  Dengan  demikian,  seseorang  dinyatakan  sebagai  ahli waris, jika: masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli  waris,  dan  tidak  tertutup  oleh  ahli  waris  utama.  Seseorang dinyatakan  sebagai  ahli  waris,  jika  mempunyai  hubungan  darah atau perkawinan (Hassan, 2008: 349).
c. Al-Mauruts,  yaitu  harta  warisan  yang  menjadi  warisan.  Sebagian ulama faraid menyebutnya dengan mirats atau irts. Termasuk dalam warisan  adalah  harta-harta  atau  hak-hak  yang  mungkin  dapat diwariskan,  seperti:  Kebendaan  dan  sifat-sifat  yang  mempunyai nilai  kebendaan.  Misalnya  benda-benda  tetap,  benda-benda bergerak,  piutang-piutang  mayit  yang  menjadi  tanggungan  orang lain, denda wajib dan lain sebagainya.
a. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan  menarik  hasil  dari  suatu  jalan  lalu-lintas,  sumber  air  minum, irigasi pertanian, dan perkebunanan.
b. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf ‟ ah, hak memanfaatkan  barang  yang  diwasiatkan  dan  lain  sebagainya (Fatchur, 1975: 36-37).
Mengenai  rukun  yang  ketiga,  yakni  harta  warisan  baru  bisa dilakukan  pembagiannya  kepada  ahli  waris  setelah  terlebih  dahulu dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran yaitu (Sudarsono, 2010: 227-228):
a. Zakat atas harta pusaka atau harta warisan
b. Biaya mengurus jenazah
c. Hutang piutang pewaris
d. Wasiat si pewaris Lafal  syuruth  atau  syarat-syarat  adalah  bentuk  jamak  dari  syarth.
Menurut bahasa, syarat berarti tanda, seperti syarth as-sa ‟ ah yang berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum (Addys dan Fathurrahman, 2004: 28). Syarat-syarat kewarisan antara lain:
a. Meninggalnya yang mewariskan.
Orang  yang  akan  mewariskan  telah  meninggal  dunia  dengan sebenar-benarnya,  atau  secara  legal,  maupun  berdasarkan perkiraan.  Meninggalnya  pewaris  secara  nyata  dapat  diketahui
dengan  melihat  secara  langsung  atau  dengan  mendapatkan  bukti yang dapat diterima oleh syariat. Meninggalnya pewaris secara legal maksudnya ialah seperti orang hilang, orang yang tidak ada berita atau tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Orang seperti ini harus ditunggu sampai dia kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syariat Islam (Muhammad, 2006: 11-12).
b. Ahli waris masih hidup
Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwarits berhak  mewarisi harta peninggalannya.  Dalam syarat yang  kedua ini terdapat permasalahan antara lain:
1) Mafqud  (orang  hilang).  Apabila  mafqud  mendapat  vonis  hakim tentang kematiannya dan vonis telah mendahului kematian yang mewariskan,  hal  itu  tidak  menimbulkan  kesulitan  sedikitpun. Tetapi  yang  menimbulkan  banyak  pendapat  dalam penyelesaiannya ialah bila mafqud sampai dengan saat kematian muwarits  tidak  mendapat  vonis  yang  tetap  dari  hakim  tentang kematiannya.  Dalam  hal  ini,  apabila  mafqud  ditetapkan  telah meninggal  tetapi  tidak  ada  bukti  otentik  maka  bagiannya  yang diperoleh  ditahan  dahulu  sampai  batas  yang  telah  ditentukan. Tetapi  bila  ia  meninggal  atas  bukti  yang  otentik  atau  telah divonis  oleh  hakim,  maka  bagiannya  yang  diperoleh dikembalikan kepada ahli waris.
2) Anak  dalam  kandungan.  Berhak  memperoleh  bagian  yang sedang ditahan untuknya, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syari’at dalam keadaan hidup.
Kelahirannya dalam keadaan hidup  ini merupakan bukti yang kuat  bahwa  ia  benar-benar  hidup  di  saat  kematian  muwarits. Orang  yang  meninggal  bersamaan.  Tendensi  sebagian  fukaha yang  mengatakan  bahwa  orang  yang  meninggal  bersamaan masih  dapat  saling  mewarisi  ialah  untuk  menentukan  bagian para  ahli  waris  mereka  masing-masing  yang  masih  hidup (Muhammad, 2006: 80-81).

## PEMBAHASAN Kedudukan Perempuan dalam Fiqh Mawaris
Sebelum  memunculkan  sosok  perempuan  dalam  fiqh  mawaris, perlu diketahui bersama sosok perempuan dalam budaya Islam pada saat fiqih  lahir.  Dalam  fiqih  munakahat  laki-laki  mendapatkan  tempat  yang spesial dengan hanya menempatkan laki-laki. Dalam kitab Uqud al-Lujjain, berbicara tentang perempuan harus tunduk dan patuh terhadap apa yang dikehendaki suami,  terutama dalam hubungan seks. Dalam membahas hal ini dikutip hadis-hadis yang memerintah seorang istri harus memberikan

## Endang Sriani
pelayanan  total  kepada  suami,  antara  lain  hadis  yang  terkesan  janggal: “Seorang  perempuan  yang  menghabiskan  siangnya  untuk  berpuasa  dan malamnya untuk beribadah, lalu ketika diajak suaminya ke tempat tidur, dia terlambat satu saat saja, kelak di hari kiamat akan diseret dengan rantai bersama-sama  para  setan  di  neraka  paling  bawah”  (Syaikh,  2005:  53-54). Melihat  kejanggalan  dalam  matan  hadits  dalam  kitab  tersebut,  banyak kemudian  pemikir  Muslim  Kontemporer  melakukan  pelacakan  terhadap hadits-hadits yang digunakan dalam kitab tersebut. Seperti yang dilakukan Husein Muhammad yang meneliti hadits-hadits yang dikutip dalam kitab uqud dulujjain tenyata mayoritas masuk kategori tidak shahih, ada yang hasan,  dhaif  bahkan  maudhu’.  Sementara  sebagian  lagi  tidak  diketahui sumbernya (Husein, 2001: 245).
Persoalan dalam rumah tangga yang bias gender selanjutnya adalah tentang nusyuz. Dalam kitab yang sama, nusyuz hanya diartikan sebagai ketidakpatuhan seorang istri kepada suami yang dalam surat an-Nisa’ ayat 34 suami diberikan hak untuk memberikan nasehat, memisahkan tempat tidur  bahkan  memukul  istri  apabila  tidak  taat  pada  suami.  Ini  yang kemudian  menjadi  bias  gender  dan  mendeskreditkan  posisi  perempuan dalam keluarga.
Subordinasi perempuan tidak  hanya dalam persoalan munakahat, dalam  fiqh  muamalah  perempuan  juga  memeiliki  ruang  yang  sempit dibandingkan  laki-laki.  Dalam  surat  al-Baqarah  ayat  282-283  yang menyebutkan  kesaksian  dua  orang  perempuan  sama  dengan  satu  orang laki-laki dan diasumsikan oleh umat Islam pada umumnya sebagai hukum tentang  harga  perempuan  separuh  laki-laki.  Penafsiran  yang  demikian telah berlangsung lama dan diterima tanpa perlawanan karena kesadaran tentang  hak-hak  perempuan  masih  sangat  minim.  Bahkan  menurut  Siti Ruhaini Dzuhayatin, generalisasi kesaksian perempuan separuh dari laki- laki tidak saja pada persoalan ekonomi, tetapi pada bidang-bidang lainnya di luar cakupan ayatnya. Bahkan tanpa dukungan ayatpun, tebusan diat bagi perempuan yang terbunuh secara tidak sengaja adalah setengah dari laki-laki (Siti, 1996: 15).
Menurut  Rasyid  Ridha  kesaksian  perempuan  setengah  kesaksian laki-laki disebabkan karena dua alasan; pertama, kesaksian perempuan itu lemah,  dan  kedua,  kurangnya  kepercayaan  orang  banyak  kepada perempuan (Imam, 2007: 790). Alasan lemahnya kesaksian perempuan ini disebabkan  karena  perempuan  pada  saat  itu  tidak  memiliki  andil  dalam mengurus harta suami, melainkan hanya sebagai penjaga kekayaan suami. Disamping  itu  perempuan  kurang  hafalannya  tentang  hal-hal  yang  ia dengar  dan  suka  lupa  sehingga  dapat  diingatkan  oleh  saksi  perempuan lainnya. Kekurangan tersebut bukan karena sifat kemanusiaannya, tetapi lebih karena perempuan tidak memiliki ruang publik termasuk melakukan
transaksi  muamalah.  Karena  itu  wajar  saja  jika  pengetahuannya  terbatas dan  sumber  informasi  yang  diterima  sedikit.  Berbeda  dengan  kondisi sekarang,  perempuan  telah  banyak  andil  dalam  ruang  publik  termasuk dalam persoalan ekonomi.
Tidak berhenti disitu, posisi perempuan yang termarginalkan oleh fiqh dapat dijumpai pula dalam kasus mawaris. dalam qur’an surat an-Nisa ayat 11 menyebutkan bahwa bagian perempuan adalah separuh laki-laki, sehingga  bagi  sebagain  kalangan  dalil  ini  dijadikan  pembenaran  bahwa laki-laki memiliki kelebihan yang mutlak dibandingkan perempuan.
Jika  diambil  dari  akar  masalahanya,  Muhammad  Syahrur berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah dalam sejarah laki-laki selalu  menduduki  posisi  penguasa  dalam  masyarakat,  sehingga  ajaran Islam  dipahami  dan  diterapkan  sesuai  dengan  kepentingan  laki-laki (Muhammad,  2007:  231).  Pun  demikian  dengan  yang  dikemukakan  oleh Ashgar  Ali  Enggineer,  bahwa  intelektual  abad  pertengahan  menafsirkan hukum al-Qur’an adalah sesuai dengan keperluan masyarakat pada saat itu, dan dominasi masyarakat pada saat itu adalah laki-laki sehingga status perempuan  sebagai  makhluk  kelas  dua.  Dalam  hal  ini  harus  dipahami bahwa  para  ulama’  tidak  daat  keluar  dari  konteks  sosial  mereka  oleh karenanya,  penafsiran  mereka  seharusnya  tidak  mengikat  pada  konteks sosial yang telah berubah (Asghar, 2007: 261).
Pemikiran  Syahrur  dan  Enggineer  sejalan  dengan  pendapat  Sahal Mahfudz,  bahwa  fiqh  terkesan  tidak  menempatkan  perempuan sebagaimana  layaknya,  baik  dalam  konsep  maupun  praktek.  Hal  ini disebabkan fiqh dibangun oleh para ulama pada masa lalu yang umumnya laki-laki sehingga besar kemungkinan mengabaikan perempuan yang tidak ikut  andil  dalam  pembangunan  fiqh.  Dalam  hal  ini,  fiqh  betapapun bersihnya,  tetap  terdapat  subyektivitas  laki-laki.  Subyektivitas  berada  di alam bawah sadar yangtidak tampak jelas secara lahiriah (Sahal, 1999: 114). Dengan  demikian,  jelas  bahwa  produk-produk  pemikiran  hukum Islam seperti Fiqh yang dihasilkan dengan realitas sosial yang didominasi laki-laki maka wajar jika hasilnya lebih menonjokan superioritas laki-laki. Oleh karena itu, mengkaji perempuan dalam fiqh harus dilakukan dengan pendekatan  analisa  sosio  historis  dengan  menyertakan  kajian  asbabun nuzul dan asbabul wurud dari dalil-dalil yang digunakan.

## Argumen Sosio-Historis Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan
Dalam  melakukan  kajian  sosio  historis  dalam  hal  pembagian warisan,  sebelumnya  harus  didudukkan  terlebih  dahulu  fiqh  mawaris masuk dalam ranah kajian ibadah atau muamalah. Menurut kajian ulama’ klasik,  fiqh  mawaris  termasuk  dalam  kategori  kajian  yang  qath’i  yang berasas  pada  ta’abudi  yang  tidak  memiliki  ruang  untuk  ijtihad.  Oleh

## Endang Sriani
karenanya, melaksanakan pembagian warisan secara tekstual sebagaimana yang dirinci dalam surat an-Nisa ayat 11 merupakan ibadah kepada Allah swt dan meninggalkannya merupakan dosa.
Dalam perspektif lain, fiqh mawaris dapat dikaji dari sudut pandang yang  berbeda.  Pada  pembagian  harta  warisan  lebih  berdimensi  hukum keperdataan dan lebih masuk pada kajian fiqh muamalah dan hubungan horizontal antar pribadi. Oleh karena itu, maka kajian fiqh mawaris terbuka ruang untuk dilakukan ijtihad. Sebagaimana kaidah dasarnya, bahwa pada dasarnya  muamalah  hukumnya  adalah  mubah  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya. Dengan prinsip ini, ruang muamalah memiliki potensi yang luas untuk dilakukan pengembangan hukum yang lebih dinamis dan progresif. Pun demikian dengan fiqh mawaris, perkembangan masyarakat dan relasi sosial yang semakin kompleks tentunya memunculkan persoalan yang tidak terdapat di dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah.
Muhammad Syahrur berpendapat bahwa pembagian harta warisan jika mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan (Muhammad, 2004: 149). Teori limit Syahrur  menawarkan  ketentuan  batas  maksimum  (al-hadd  al-adna)  dan batas minimun  (al-hadd al-a’la) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya,  hukum-hukum  Allah  diposisikan  bersifat  elastis,  sepanjang berada  diantara  batas  maksimum  dan  batas  minimum  yang  telah ditentukan.  Wilayah  ijtihad  manusia,  menurut  Syahrur  berada  diantara batas  minimum  dan  maksimum  tadi.  Selagi  ijtihad  masih  berada  dalam wilayah  hudûdullah  (batas-batas  hukum  Allah),  maka  dia  tidak  dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Sebagai contoh, dalam waris, ketentuan pembagian  2:1  antara  laki-laki  dan  perempuan,  dimana  dua  bagian merupakan batas maksimum bagi laki-laki dan satu adalah batas minimum bagi anak perempuan.
Abdullah Saeed dalam Teori Hirarki Nilainya berusaha membangun pemahaman  baru  untuk  pembacaan  al-Qur’ân  pada  masa  kini  dan  yang mampu  diterapkan  masyarakat  Muslim  dalam  merespons  kearifan  lokal masing-masing. Hirarki Nilai tersebut adalah nilai-nilai yang bersifat wajib (obligatory  values),  nilai-nilai  fundamental  (fundamental  values),  nilai-nilai proteksional  (protectional  values),  nilai-nilai  implementasional  (implement- ational values), dan nilai-nilai instruksional (instructional values) (Abdullah, 2006: 129-130).
Nilai  yang  bersifat  wajib  berkaitan  dengan  rukun  iman,  praktik ibadah,  dan  ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan  halal  dan  haram  yang cenderung tetap dan tidak akan berubah serta berpotensi menjadi doktrin agama  yang  abadi.  Nilai  fundamental  berhubungan  dengan  hak  asasi manusia. Nilai proteksional berfungsi menjaga keberlangsungan nilai-nilai fundamental seperti larangan membunuh larangan zina, larangan minum
khamr,  dan  lain  sebagaianya.  Sedangkan  nilai-nilai  implementasional merupakan  ukuran  spesifik  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  nilai- nilai proteksional.
Dibandingkan dengan nilai wajib, nilai implementasional  lebih  bisa  menerima  prubahan  dan  bisa  berbeda menurut  konteks  dan  waktunya.  Nilai  ini  memandang  aturan  bukanlah objek  fundamental  al-Qur’an  melainkan  tujuan  diturunkannya  syariat Islam yang selalu relevan pada setiap zaman (Abdullah, 2006: 134-136).
Nilai yang terakhir adalah instruksional, merupakan tindakan yang terdapat dalam teks ayat al-Qur’an tentang sebuah persoalan yang berlaku khusus pada masa pewahyuan. Ayat al-Qur’ân yang berada dalam level ini sangat  banyak  dan  variatif.  Misalnya,  instruksi  poligami,  instruksi menjadikan  pria  sebagai  penjaga  perempuan,  instruksi  untuk  tidak menjadikan  non-Muslim  sebagai  teman.  Relevansi  nilai  etis  yang  berada dalam level ini seringkali dipertanyakan dalam kehidupan kontemporer. Menurut  penafsiran  Saeed,  teori  nilai  yang  diaplikasikan  dalam pembagian  waris  yang  selama  ini  dipahami  sebagai  hukum  yang  harus dilaksanakan  secara  legal  harus  dibangun  di  atas  nilai  moral  yang menyertai esensi konstruksi hukumnya dan memiliki kaitan dengan nilai- nilai lainnya.
Musdah Mulia memberikan krtik terhadap pembagian waris dalam Islam  yang  selama  ini  diterapkan  di  Indonesia.  Musdah  melakukan interpretasi dan rekontekstualisasi ayat waris yang sesuai dengan kondisi sosial  masyarakat  Indonesia.  Misalnya  dalam  kasus  pembagian  harta warisan,  harta  diberikan  kepada  yang  memiliki  akses  terdekat  dengan pewaris. Perempuan dalam hal ini adalah pihak yang merawat orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi saat pembagian harta warisan justeru  laki-laki  yang  mendapatkan  bagian  lebih  banyak  dibanding  laki- laki,  menurut  Musdah  hal  ini  merupakan  ketidakadilan  yang  harus mendapat perhatian (Siti, 2012: 132).
Dasar  bahwa  laki-laki  memiliki  tanggung  jawab  dan  beban  lebih berat  dibandingkan  perempuan  sehingga  mempengaruhi  besar  kecilnya bagian warisan tidak dapat dibenarkan untuk saat ini. Karena secara sosio- historis saat wahyu diturunkan dengan saat ini sudah sangat berbeda. Saat ini, perempuan bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga sudah menjadi hal yag lumrah yang tidak ditemukan pada bangsa arab saat itu. Menurut Musdah,  ayat  yang  berbungi  “li  adz-dzakari  mislu  hadzil  untsayain” merupakan  kasus  tertentu.  Pembagian  warisan  bukanlah  hukum  yang statis  namun  terus  bergerak  dalam  berbagai  kasus,  misalnya  jumlah warisan  untuk  ibu,  ada  beberapa  versi,  itu  artinya  pembagian  warisan sangat dinamis. Karena itu, kondisi masyarakat arab pada abad ke tujuh dengan segala kondisi sosiologisnya tidak dapat diterapkan pada abad dua puluh satu ini (Siti, 2012: 137).

## Endang Sriani
Ayat-ayat tentang waris merupakan respon terhadap kondisi sosio- historis masyarakat Arab pada saat itu. perempuan adalah makhluk yang tdak memiliki hak untuk memiliki harta, bahkan ia merupakan harta bagi laki-laki terdekatnya. Ia tidak berhak mewarisi bahkan dapat diwariskan. Jika dilihat dalam kaca mata sosio-sosiologis, ayat-ayat waris menyadarkan masyasrsakat Arab bahwa perempuan bukanlah objek melainkan subyek sepertihalnya laki-laki yang berhak mewarisi atau diwarisi sehingga pada ayat-ayat tentang waris merupakan langkah awal sebagai upaya perbaikan posisi  perempuan  dalam  masyarakat  dan  tentu  perbaikan  tidak  boleh berhenti dan harus menyesuaikan ruang dan waktu dimana perbaikan itu dibutuhkan.

## KESIMPULAN
Pembagian Warisan dalam Islam tidak hanya berhenti pada kitab- kitab  fiqh  klasik  saja.  Diketahui  bersama  bahwa  al-Qur’an  sudah  pasti namun  penafsiran  atas  al-Qur’an  bisa  jadi  keliru,  artinya  tidak  dapat dijadikan  hukum  untuk  ruang  dan  waktu  yang  berbeda.  Hukum  Islam tentang waris yang turun merupakan instruksional yang khusus untuk hal- hal  yang  terjadi  pada  saat  wahyu  diturunkan  sehingga  waris  memiliki ruang ijtihad yang luas sebagaimana kegiatan muamalah lainnya.
Untuk  mengetahui  tujuan  dari  pensyariatan  maka  diperlukan pembacaan  secara  kontekstual  terhadap  teks  dalil  agar  menghasilkan hukum yang berkeadilann bagi semua kalangan. Dengan demikian, konsep pembagian warisan 1:2 tidak mutlak, bisa saja menjadi 1:1 sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang membangunnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,(2007),  Kompilasi  Hukum  Islam,  Jakarta:  Akademika Pressindo.
Ahmad Rofiq,(1995), Fiqh Mawaris, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. II.
Al-bantany,(2005),  Syaikh  Muhammad  bin  Umar  al-Nawawi,  Uqud  al- Lujjain : Kalung perak Kebahagiaan Rumah Tangga,terj. M. Humaidy Cet. I; Jakarta: Wangsamerta.
Aldizar,  Addys  dan    Fathurrahman,(2004),  Hukum  Waris,  terjemahan, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
As-Shiddiqi,(2001), Teungku Muhammad Hasbi, Fiqih Mawaris, Semarang:
Pustaka Rizki Putra.
Dzuhayatin,  Siti  Ruhaini,(1996),  “Fiqh  dan  Permasalahan  Perempuan Kontemporer”, Al-Mawardi Edisi V, Agustus-November.
Enggineer, Asghar Ali,(2007), The Qur’an Women and Modern Society. Terj. Agus  Nuryanto  dengan  judul  Pembebasan  Perempuan,  Cet.  II, Yogyakarta: Lkis.
Hamidi,  Muhammad  Muhyidin  Abdul,(2006),  Panduan  Waris  Empat Mazhab,  terjemahan,  Wahyudi  Abdurrahim,  Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,(2010),  Al-Qur’an  Tajwid  dan Terjemahan, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
Khair,  M  Dhamrah,(2011),  Hukum  Kewarisan  Islam  menurut  Ajaran  Suni, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
Lubis,  Suhrawardi  K  dan  Komis  Simajuntak,(2008),  Hukum  Waris  Islam praktis dan lengkap, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
Mahfudz, Sahal, “Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh” dalam  Syafiq  Hasyim  (Edit.),(1999),  Menakar  “Harga”  Perempuan, Cet.I, Bandung: Mizan.
Muhammad, Husein,(2001), Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender Cet. I; Yogyakarta: Lkis.
Mulia, Siti Musdah,”Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan dan Keluarga”, Yayasan Jurnal Perempuan, 73, 2012. Muslim, Imam,(1983), Terjemah Hadits Shahih Muslim, Terjemahan, Ma’mur Daud, Jilid III, Jakarta: Fa.Widjaya.
Muzadi,  Muchit  dan  Abdurrahman  Wahid,  “Intepretasi  Ajaran  Agama Berkaitan  Relasi  Laki-laki  dan  Perempuan”  dalam  Open  House Bersama Gus Dur, Tabloit Sehat, P3M, Jakarta, 27 Agustus 1999.
Rahman, Fatchur,(1975), Ilmu Waris, Bandung: PT Alma’arif Bandung. Rahman,  Fazlur,(1987),  Neomodernisme  Islam,  Metode  dan  Alternatif,  peny. Taufik Adnan Amal, Bandung: Mizan.
Ridha, Imam Muhammad Rasyid,(2007), Tafsir al Quran al-Hakim (Tafsir Al- Manar), Beirut: Daar al-Fikr. jilid 1.
Saeed,  Abdullah,(2006),  Interpreting  the  Qur’an:  Towards  a  contemporary approach, London and New York: RoutledgE.
Saleh, E Hassan,(2008), Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Shaikh, N.M.,(1991), Woman in Muslim Society, cetakan I, New Delhi: Kitab Bhavan.
Sudarsono,(2010), Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta. Syahrur,  Muhammad,(2007),  Al-Kitab  wa  Al-Qur’an:  Qira’ah  Mu’asirah, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dengan judul Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Cet. II, Yogyakarta: elSAQ Press.