DOI : https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16
Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak,  dan Pemungutan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan
Suryo Prasetya Riyadi 1 , Benny Setiawan 2 , Dio Alfarago 3
1 Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten, Tangerang Selatan
2 Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten, Tangerang Selatan
3 Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten, Tangerang Selatan

## ARTICLE INFO
JEL Classification: H21; H25
Key words: corporate  taxpayer,  tax  audit,  tax collection, tax compliance, tax revenue

## ABSTRACT
Taxes  play  a  crucial  role  in  the  life  of  the  state,  especially  in  the implementation of state ’s development because taxes are the main source of state income. For this reason, the realization of the tax revenue target must be achieved. Therefore, a study to identify factors which can influence tax revenue is important to conduct. This study aims to examine the effect of three factors (taxpayer’s compliance, tax audit and tax collection) toward corporate income tax revenue. This study uses secondary data obtained from Tax Office Jakarta Sawah Besar Satu with a time span of 2015-2019. This research is conducted by using a multiple linear regression analysis model. The result of this study reveals that taxpayer’s compliance and tax collection have a significant and positive effect on corporate income tax revenue, while tax audits have no significant effect on corporate income tax revenue at Tax Office Jakarta Sawah Besar Satu.

## ABSTRAK
Pajak  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  bernegara terutama  dalam  pelaksanaan  pembangunan  negara  karena  pajak merupakan  sumber  utama  pendapatan.  Untuk  itu,  realisasi  target pendapatan pajak harus dapat tercapai. Oleh karena itu, penelitian untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi pendapatan pajak penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk  menguji  pengaruh  tiga  faktor  (kepatuhan  wajib  pajak, pemeriksaan  pajak  dan  pemungutan  pajak)  terhadap  pendapatan pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu dengan rentang waktu 2015-2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dan penagihan  pajak  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap pendapatan pajak penghasilan badan, sedangkan pemeriksaan pajak tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pendapatan  pajak penghasilan  badan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Sawah Besar Satu

## 1. PENDAHULUAN
Pendapatan  negara  Indonesia  bersumber dari  pendapatan  perpajakan,  pendapatan negara  bukan  pajak  (PNBP),  dan  pendapatan hibah. Dari sumber-sumber tersebut, pendapatan  pajak  selalu  menjadi  sumber
utama dana negara. Namun demikian, realisasi pendapatan  pajak  tidak  pernah  mencapai angka 100% sejak tahun 2009 dan pada tahun 2019  realisasi  pendapatan  dari  sektor perpajakan hanya terealisasi sebesar 84%.
Rata-rata  realisasi  pendapatan  pajak
selama  5  tahun  (2015-2019)  hanya  tercapai sekitar  86%  yang  berarti  negara  memerlukan pendapatan  tambahan  sebesar  14%  setiap tahunnya  untuk  membiayai  belanja  negara yang  pada  umumnya  diperoleh  dengan  cara
pembiayaan  atau  utang.  Hal  ini  menandakan bahwa  perlu  adanya  upaya  lebih  dari Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  mengatasi permasalahan  yang  telah  berlangsung  selama puluhan tahun tersebut .
Gambar 1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)
Sumber: Diolah dari data sekunder
Salah  satu  fungsi  dari  penggunaan public agents adalah  untuk  memengaruhi  tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak (Polinsky & Shavell,  2000).  Pendapatan  pajak  akan  terus berkembang  ketika  wajib  pajaknya  patuh. Akan  tetapi,  kepatuhan  wajib  pajak  dapat mengalami  penurunan  apabila  tidak  ada ketegasan dari otoritas pajak dalam menindak wajib  pajak  yang  tidak patuh.  Apabila  hal  ini berlangsung  terus-menerus,  akan  membuat sistem  perpajakan  menjadi  stagnan.  Untuk mengatasi  masalah  ini,  salah  satu  jenis law enforcement yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak adalah dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak secara mendalam  terhadap  wajib  pajak  yang terindikasi  memiliki  kepatuhan  pajak  yang rendah.  Menurut  Sari  &  Afriyanti  (2012), pemeriksaan merupakan salah satu bentuk law enforcement  terhadap  wajib  pajak  yang menyimpang  dari  pemenuhan  kewajiban perpajakannya  dan  salah  satu  upaya  yang diperlukan dalam meningkatkan dan mengamankan penerimaan pajak.
Setelah  adanya  upaya  pemeriksaan,
otoritas  pajak  dapat  melakukan  upaya law enforcement lanjutan  berupa  proses  penagihan pajak bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Penagihan  pajak dapat  dilakukan  dengan  cara  menerbitkan surat  teguran.  Apabila  penanggung  pajak belum  juga  mampu  melunasi  kewajiban pajaknya, otoritas pajak juga dapat menerbitkan  surat  paksa  yang  kemudian diikuti dengan penerbitan surat sita dan lelang apabila penanggung pajak tidak juga melunasi kewajiban  pajak  sesuai  dengan  waktu  yang telah ditentukan (Paseleng et al., 2013).
Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara terutama dalam penyelenggaraan pembangunan.  Oleh  karena  itu,  diharapkan target  penerimaan  negara  dari  sektor perpajakan  yang  ditetapkan  pemerintah diharapkan  dapat  dicapai  setiap  tahunnya. Dengan demikian, penelitian terkait perpajakan penting dilakukan agar pemerintah dan  masyarakat  dapat  mengetahui  faktor- faktor yang dapat mempengaruhi  tercapainya realisasi  pendapatan  perpajakan  atas  target
1294,2 763 1283,6 1424 1577,6 1060
743
1151,1 1313,4 1332,2 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2015 2016 2017 2018
2019 Target Realisasi Persentase
yang ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk  menganalisis  dan  menemukan  bukti empiris atas pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan  pajak,  dan  penagihan  pajak terhadap pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
Penelitian  terkait  faktor-faktor  yang memiliki pengaruh terhadap pendapatan pajak pernah  dilakukan  oleh  Mahendra  &  Sukartha (2014) ,  dengan  judul  “Pengaruh  Kepatuhan, Pemeriksaan,  dan  Penagihan  Pajak  pada Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan”,  yaitu untuk menguji seberapa besar pengaruh faktor- faktor  tersebut  terhadap  penerimaan  pajak pada  KPP  Pratama  Badung  dengan  periode pengamatan  tahun  2009-2012.  Pada  penelitian ini,  penulis  memilih  objek  observasi  yang berbeda,  yaitu  KPP  Pratama  Jakarta  Sawah Besar  Satu  karena  merupakan  salah  satu  unit vertikal di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat yang merupakan kantor wilayah dengan target penerimaan terbesar ketiga di Indonesia. Selain  itu,  KPP  Pratama  Jakarta  Sawah  Besar Satu juga termasuk ke dalam kategori 20 besar KPP  Pratama  dengan  target  penerimaan tertinggi  se-Indonesia.  Kemudian,  untuk mendapatkan  hasil  yang  ideal,  pengamatan menggunakan  data  observasi  selama  5  tahun pajak  yaitu  2015-2019.  Dengan  menetapkan kondisi seperti keterbaharuan data dan lingkup objek  yang  lebih  besar,  diharapkan  penelitian ini  dapat  memperoleh  keadaan  sebenarnya yang lebih menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak.

## 2. TELAAH
TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1. Teori Public Enforcement of Law Public  Enforcement  of  Law merupakan kebijakan  pemerintah  untuk  menggunakan agen publik (inspektur, pemeriksa pajak, polisi, jaksa)  untuk  mendeteksi  dan  memberi  sanksi kepada  pelanggar  aturan  hukum  (Polinsky  & Shavell,  2000).  Penerapan  kebijakan  semacam ini dapat mempengaruhi peningkatan/penurunan  tingkat  kepatuhan wajib  pajak.  Dengan  menggunakan  agen publik,  pemerintah  akan  dapat  mengukur sejauh  mana  kepatuhan  wajib  pajak  dalam
melaporkan  pajak  penghasilannya.  Ada beberapa jenis pelanggaran hukum yang dapat dideteksi  oleh  agen  publik.  Salah  satunya adalah  ketika  pemeriksa  pajak  mendeteksi berbagai pelanggaran saat melakukan pemeriksaan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Polinsky & Shavell, 2000)
2.2. Sistem Perpajakan Menurut Slemrod (2018), sistem perpajakan  didefinisikan  sebagai  seperangkat aturan, regulasi, dan prosedur yang terdiri dari tiga  aspek.  Pertama,  menentukan  peristiwa atau  keadaan  apa  yang  memicu  kewajiban pajak  dan  dasar  pengenaan  pajak  serta  tarif yang akan dikenakan yang dapat juga disebut sebagai tax  bases  and  rates ,  misalnya pendapatan, kepemilikan tempat tinggal yang mungkin dikenakan pajak bumi dan bangunan, atau  penjualan  barang  modal.  Kedua,  siapa atau  entitas  apa  yang  harus  menyetorkan kewajiban pajak dan kapan waktu pelaksanaannya.  Misalnya,  dalam  hal  pajak penghasilan,  pemberi  kerja  yang  memotong pajak  dari  pekerja  dan  kemudian  disetorkan kepada pemerintah, hal ini disebut juga sebagai remittance  rules.  Ketiga,  prosedur  untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya,  seperti  penyediaan  sarana pelaporan,  pemeriksaan  dan  denda  karena tidak  melaksanakan  kewajiban  perpajakan, yang biasa disebut dengan enforcement rules.

## 2.3. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  salah satu  faktor  yang  paling  berpengaruh  dalam upaya peningkatan pendapatan pajak. Menurut  Rustiyaningsih,  kepatuhan  pajak diartikan  sebagai  keadaan  wajib  pajak  yang sadar  akan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan (Waluyo,  2016).  Kepatuhan  dan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  tercermin  dalam keadaan  wajib  pajak  yang  memahami  dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan, mengisi SPT tahunan dengan lengkap dan jelas, menghitung  jumlah  pajak  secara  lengkap  dan jelas, serta membayar pajak yang terutang tepat waktu (Waluyo, 2016).
Mahendra & Sukartha (2014) menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi agar target penerimaan  negara  tercapai  adalah  tingginya tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya.  Devos  (2013)  menyatakan bahwa  terdapat  dua  cara  utama  untuk meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Pertama adalah  pendekatan economic  deterrence yaitu pendekatan yang  berdampak  terhadap ekonomi  wajib  pajak,  contohnya  adalah penerapan  sanksi  yang  berat,  kenaikan  tarif, dan  pemeriksaan  kepatuhan  wajib  pajak. Pendekatan kedua adalah pendekatan perilaku wajib  pajak  yang  merupakan  gabungan  dari pendekatan psikologis dan fiskal.

## 2.4. Pemeriksaan Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2018)  pemeriksaan pajak  adalah  serangkaian  proses  pencarian, pengumpulan,  pengolahan  data  dan  atau  alat bukti lainnya yang bisa dipergunakan sebagai dasar  untuk  melakukan  pengujian  terhadap kepatuhan  pemenuhan kewajiban  perpajakan. Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lainnya sesuai dengan aturan kebijakan pemeriksaan. Erard (1994, dikutip dalam Elmi et  al.,  2015)  mengatakan  bahwa  alasan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk membantu pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan  pajak  yang  sesuai  dengan anggaran,  menjaga  ketertiban  dan  stabilitas ekonomi dan keuangan, memastikan kebenaran  SPT  yang  disampaikan  oleh  wajib pajak,  meminimalisasi  tingkat  penghindaran pajak  dan  penggelapan  pajak,  memastikan kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  undang- undang  perpajakan,  meningkatkan  tingkat kepatuhan  sukarela  wajib  pajak,  dan  untuk memastikan bahwa jumlah yang harus dibayar disetorkan  kepada  pemerintah.  pemeriksaan pajak  dapat  mendorong  kepatuhan  sukarela dari  wajib  pajak  sehingga  penerimaan  pajak akan meningkat (Harelimana, 2018).

## 2.5. Penagihan Pajak
Penagihan  pajak  adalah  langkah  yang dilakukan  otoritas  pajak  dengan  tujuan  agar penanggung  pajak  melunasi  seluruh  utang
pajaknya cara memberikan surat teguran, surat sita,  surat  paksa,  pencegahan, gijzeling , penyitaan,  dan  penjualan  barang  yang  disita melalui  proses  lelang  (Mardiasmo,  2018). Afrilia et al. (2016) menyatakan bahwa perilaku tidak  patuh  dari  wajib  pajak  akan mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  adanya peranan  dari  petugas  penagih  pajak  yang menempati posisi yang strategis dalam upaya peningkatan pendapatan perpajakan.

## 2.6. Pendapatan Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, terdapat  tiga  komponen  pendapatan  negara, yaitu  pendapatan  pajak,  pendapatan  negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga komponen tersebut,  pendapatan  pajak  adalah  komponen pendapatan  negara  yang  paling  besar  yaitu 82%  dari  pendapatan  negara.  Terdapat beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi pendapatan  negara  dari  pajak,  beberapa diantaranya  adalah:  (1)  perilaku  kepatuhan wajib  pajak  yang  dimiliki  oleh  Wajib  Pajak (Desideria & Ngadiman, 2019), (2) pemeriksaan pajak  yang  dapat  mengurangi  tingkat kecurangan  dalam  pembayaran  pajak  (Sari  & Afriyanti,  2012),  dans  (3)  tindakan  penagihan aktif  dari  petugas  pajak  yang  dapat mengakibatkan  pencairan  tunggakan  pajak (Saputri, 2015).

## 2.7. Pengembangan Hipotesis
Teori Public Enforcement of Law menyebutkan  bahwa  public  agent  dapat digunakan  sebagai  alat  untuk  mengatasi  tax gap.  Penggunaan public  agent diharapkan mampu  mengetahui  penyimpangan  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak.  Di  Indonesia berlaku  sistem  pemungutan  pajak self- assessment system. Menurut  Mardiasmo (2018) self-assessment  system memberikan  kuasa kepada  wajib  pajak  untuk  dapat  menghitung sendiri  besarnya  pajak  terutang.  Wajib  pajak dianggap  telah  memenuhi  kewajibannya apabila telah menyampaikan SPT pajak, sampai petugas  pajak  dapat  membuktikan  adanya kesalahan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak.
Dengan adanya kepatuhan sukarela, diharapkan  SPT  yang  dilaporkan  wajib  pajak sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang berlaku. Hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan  perpajakan  karena  wajib  pajak tidak  berusaha  untuk  menutupi  penghasilan sebenarnya yang dimiliki.
Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara  kepatuhan  dengan  penerimaan  pajak penghasilan  badan  (Mahendra  &  Sukartha, 2014;  Monica  &  Andi,  2019;  Sari  &  Afriyanti, 2012; Menanda et al., 2020). Berdasarkan teori yang  telah  disebutkan  dan  didukung  dengan berbagai  penelitian  terdahulu,  diperoleh hipotesis sebagai berikut:
H 1: Kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan.
Pemerintah  dapat  menggunakan public agent seperti pemeriksa pajak sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan  hukum  perpajakan.  Pemeriksa pajak  diharapkan  mampu  mendeteksi  adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak  terutama  dalam  hal  pelaporan  SPT. Apabila  suatu  pelanggaran  telah  berhasil dibuktikan  oleh  pemeriksa  pajak,  maka pemerintah  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh otoritas pajak dapat melakukan upaya lanjutan dengan cara menerbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang  Bayar  (SKPKB).  SKPKB  memiliki kekuatan  hukum  dan  bersifat  memaksa, sehingga  wajib  pajak  diwajibkan  untuk melunasi  dalam  waktu  satu  bulan  setelah diterbitkan  dan  apabila  telah  dilunasi  akan dapat  meningkatkan  pendapatan  pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat membantu  negara  dengan  cara  memastikan wajib pajak membayar sejumlah pajak terutang yang  seharusnya  dibayar  yang  akhirnya meningkatkan  pendapatan  negara  dari  sektor perpajakan.
Berbagai  penelitian  yang  telah  dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak dengan pendapatan pajak  penghasilan  badan  (Anam  et  al.,  2018; Kastolani  &  Ardiyanto,  2017;  Mahendra  &
Sukartha,  2014;  Meiliawati,  2013;  Sari  & Afriyanti,  2012).  Berdasarkan  teori  yang  telah disebutkan  dan  didukung  dengan  berbagai penelitian terdahulu, dapat diharapkan bahwa pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan sesuai dengan hipotesis berikut:
H 2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan.
Kegiatan  penagihan  pajak  merupakan upaya  terakhir  yang  dapat  dilakukan  oleh fiskus  sebagai  langkah law  enforcement . Penagihan  pajak  adalah  upaya  lanjutan  dari adanya produk hukum yang sebelumnya telah ditetapkan namun belum dipenuhi oleh wajib pajak. Proses penagihan pajak yang telah sesuai dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  akan menghasilkan kekuatan hukum yang tetap dan dapat  memaksa  wajib  pajak  untuk  melunasi kewajiban  perpajakannya.  Dengan  demikian, wajib  pajak  tidak  dapat  lagi  menghindari pembayaran pajak dan dipaksa untuk melunasi kewajiban pajaknya dengan aset milik pribadi. Dengan  adanya  proses  penagihan  pajak  ini, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak. Selain itu, tindakan penagihan aktif juga merupakan  sebuah  mitigasi  yang  dilakukan petugas  pajak  agar  para  wajib  pajak  tidak menunda pembayaran pajaknya.
Berbagai  penelitian  yang  telah  dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara  penagihan  pajak  dengan  pendapatan pajak  penghasilan  badan  (Anam  et  al.,  2018; Mahendra  &  Sukartha,  2014;  Monica  &  Andi, 2019; Suhendra, 2010). Berdasarkan teori yang telah disebutkan di atas dan didukung dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan, dapat diharapkan bahwa penagihan pajak berpengaruh  positif  terhadap  pendapatan pajak  penghasilan  badan  sesuai  hipotesis berikut:
H 3 :  Penagihan pajak  berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan pajak penghasilan badan. . 3.

## METODE PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian dan Jenis Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama
Jakarta  Sawah  Besar  Satu  sebagai  objek penelitian.  Periode  penelitian  adalah  tahun 2015-2019.  Penelitian  ini  memanfaatkan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  KPP  Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

## 3.2. Variabel Penelitian
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian  yaitu  pendapatan  PPh  badan. Menurut Mardiasmo (2018) Pajak Penghasilan dikenakan  terhadap  Subjek  Pajak  baik  orang pribadi,  warisan  yang  belum  terbagi,  badan, maupun  bentuk  usaha  tetap  atas  penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.  Pengukuran  pendapatan  PPh  Badan (variabel  dependen)  dalam  penelitian  ini menggunakan  formulasi  seperti  penelitian Mahendra & Sukartha (2014), yaitu:
𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑃ℎ 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 =

## 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑃ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑃ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
Variabel  independen  kepatuhan  wajib pajak  diukur  dengan  menggunakan  jenis kepatuhan formal PPh Pasal 25 dan skala rasio, yaitu  dengan  cara  membandingkan  jumlah wajib  pajak  yang  tepat  waktu  dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 25 setiap bulan dengan  jumlah  wajib  pajak  yang  wajib melaporkan  PPh  Pasal  25.  Kepatuhan  formal dapat  digunakan  untuk  menghitung  variabel independen kepatuhan wajib pajak dikarenakan  sistem  pemungutan  pajak  yang berlaku  di  Indonesia  adalah self-assessment system yang  memberikan  kuasa  kepada  wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang  terutang.  Apabila  telah  memenuhi kewajiban  formal,  wajib  pajak  dianggap  telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dan  material  sampai  petugas  pajak  mampu membuktikan  adanya  kesalahan  material  dari SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Adapun cara  pengukuran  variabel  kepatuhan  wajib pajak  menurut  Mahendra  &  Sukartha  (2014) adalah dengan cara:
𝐾𝑒𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 =
𝐾𝑒𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑆𝑃𝑇 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 25 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑆𝑃𝑇 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 25 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 Selanjutnya, variabel independen
pemeriksaan  menggunakan  skala  rasio  yaitu dengan  cara  membandingkan  jumlah  nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ditetapkan oleh pemeriksa pajak dengan target  pendapatan  PPh  badan  dalam  satu bulan.  Alasan  penggunaan  skala  tersebut adalah  karena  SKPKB  merupakan  salah  satu bentuk law  enforcement dari public  agent dan dapat berpengaruh langsung terhadap pendapatan  PPh  badan.  Adapun  cara pengukuran  variabel  pemeriksaan  pajak menurut  Mahendra  &  Sukartha  (2014)  adalah dengan cara:
𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝐾𝑃𝐾𝐵 𝑃𝑃ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛

## 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑃ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
Dalam  hal  penagihan  pajak,  penulis menggunakan  skala  rasio  yaitu  dengan  cara membandingkan  tunggakan  PPh  badan  yang berhasil  tertagih  setiap  bulan  dengan  jumlah tunggakan  PPh  badan  setiap  bulan.  Alasan penulis  menggunakan  skala  tersebut  adalah karena  tunggakan  PPh  badan  yang  berhasil tertagih  setiap  bulan  adalah  bentuk law enforcement dan extra effort dari public agent dan secara  langsung  berpengaruh  langsung terhadap pendapatan PPh badan. Adapun cara pengukuran  variabel  pemeriksaan  pajak menurut  Mahendra  &  Sukartha  (2014)  adalah dengan cara:
𝑃𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑃ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑃ℎ 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  model penelitian  regresi  linear  berganda  karena variabel  independen  yang  diteliti  lebih  dari dua.  Metode  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan regresi adalah Ordinary Least Square
(OLS).  Dengan  demikian,  model  yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + ԑ
Keterangan:
Y = Pendapatan Pajak Penghasilan Badan α = Konstanta X1 = Kepatuhan Wajib Pajak X2 = Pemeriksaan Pajak X3 = Penagihan Pajak β1, β2, β3 = Koefisien Regresi ԑ = Error

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  statistik  deskriptif  dari seluruh  data  dan  variabel  yang  digunakan pada  penelitian  ini  terdapat  dalam  Tabel  1 berikut:

## Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif
N Range Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Kepatuhan (X1) 60 ,7513 ,2040 ,9553 ,513907 ,3443492 Pemeriksaan (X2) 60 4,0315 ,0000 4,0315 ,173838 ,5807978 Penagihan (X3) 60 ,1712 ,0001 ,1713 ,025378 ,0449859 Pendapatan PPh Badan (Y) 60 5,9519 ,3659 6,3178  1,139032 1,0310501 Valid N (listwise) 60 Sumber: diolah dari data sekunder Tabel 2 Hasil Uji F Simultan ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1,256 3 ,419 12,793 ,000 b Residual 1,604 49 ,033 Total 2,861 52 a. Dependent Variable: Lag_Y
b. Predictors: (Constant), Lag_X3, Lag_X2, Lag_X1
Sumber: diolah dari data sekunder
Menurut  Ghozali  (2018)  suatu  model regresi  dapat  dikatakan  layak  apabila  nilai  F lebih  besar  daripada  4  pada  derajat kepercayaan 5%. Tabel 2 menunjukkan bahwa
nilai F adalah 12,793 yang artinya nilai tersebut jauh  lebih  besar  daripada  4  sehingga  model regresi dikatakan layak dilakukan pengujian.
Tabel 3 Uji Statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,429 ,045 9,522 ,000 Lag_X1 ,253 ,113 ,248 2,243 ,029 Lag_X2 -,044 ,040 -,119 -1,108 ,273 Lag_X3 2,779 ,567 ,542 4,899 ,000
a. Dependent Variable: Lag_Y Sumber: Diolah dari data sekunder
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  nilai signifikansi  (sig.) X1 dan  X3 adalah 0,029 dan 0,000  yang  artinya  nilai  tersebut  kurang  dari 0,05  sehingga  diperoleh  kesimpulan  bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap pendapatan pajak sedangkan X2 (0,273 > 0,05) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak.
4.1. Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Variabel  kepatuhan  Wajib  Pajak  memiliki nilai  B  sebesar  0,253  dan  tingkat  signifikansi sebesar 0,029 (α<0,05). Hal ini berarti Hipotesis pertama  (H1)  diterima,  yaitu  terdapat pengaruh  signifikan  dan  positif  antara kepatuhan wajib pajak dengan pendapatan PPh badan.  Artinya,  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  maka  akan  semakin tinggi pula pendapatan pajak.
Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang  dilakukan  Mahendra  &  Sukartha  (2014), yang  menyatakan  bahwa  syarat  tercapainya penerimaan  negara  adalah  tingginya  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  pelaporan  dan pembayaran  kewajiban  perpajakannya.  Selain itu,  hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Sari  & Afriyanti  (2012)  yang  menyatakan  bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan secara  parsial  pada  penerimaan  PPh  badan. Kemudian,  Suhendra  (2010)  dan  Monica  & Andi  (2019)  juga  menyatakan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  positif secara  signifikan  terhadap  peningkatan penerimaan PPh badan di KPP.
Kepatuhan  wajib  pajak  menggambarkan ketaatan,  kepatuhan,  dan  ketundukan  wajib pajak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan.    Semakin  taat  dan  patuh  wajib pajak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan  maka  secara  langsung  akan berpengaruh  terhadap  pendapatan  pajak dalam  hal  ini  adalah  pendapatan  PPh  badan. Menurut  Kastolani  &  Ardiyanto  (  2017),  saat wajib pajak bersikap patuh terhadap ketentuan perpajakan, penerimaan negara dapat meningkat karena mereka cenderung bertindak
sesuai hukum dan tidak melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan  untuk  mempertahankan  dan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah dengan melakukan edukasi mengenai kewajiban  perpajakan  serta  pentingnya  peran perpajakan dalam pembangunan negara, yang sebenarnya imbasnya akan kembali pada para wajib  pajak  yang  membayar  pajak  tersebut. Kemudian, dengan adanya reformasi administrasi  perpajakan  dan  didukung pengetahuan  perpajakan  yang  memadai, tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  akan  menjadi lebih baik (Tanjung, 2020).

## 4.2. Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan
Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai B sebesar -0,044 dan tingkat signifikansi sebesar 0,273 (α>0,05). Hal ini berarti Hipotesis kedua (H 2 )  ditolak.  Terdapat  pengaruh  tidak signifikan  dan  negatif  antara  pemeriksaan pajak  dengan  pendapatan  PPh  badan.  Hal  ini berarti  tingginya  tingkat  pemeriksaan  yang dilakukan otoritas pajak tidak berbanding lurus dengan  tingginya  tingkat  pendapatan  PPh badan.  Hasil  seperti  ini  juga  ditemukan  pada penelitian  Muhammad  &  Sunarto  (2018)  dan Suhendra (2010).
Strategi  penerapan  pemeriksaan  pajak yang  dilakukan  oleh  suatu  kantor  pajak  tidak selalu  memberikan  hasil  yang  efektif  dan efisien.  Jika  wajib  pajak  sudah  memiliki kepatuhan  akan  pemenuhan  kewajiban perpajakannya,  tindakan  seperti  edukasi  atau sosialisasi  akan  lebih  berdampak  pada keberhasilan  pembayaran  pajak  terutang.  Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  Monica  &  Andi (2019)  yang  menyatakan  pemeriksaan  pajak akan lebih efektif jika dilakukan terhadap wajib pajak  yang  memiliki  indikasi  kecurangan dalam menyatakan jumlah pajak terutangnya. Kemudian,  pendapat  lain  dikemukakan  oleh Suhendra  (2010)  menyatakan  bahwa  tidak signifikannya  pengaruh  antara  pemeriksaan pajak  dengan  penerimaan  PPh  badan  pada kantor  pelayanan  pajak  disebabkan  karena masih  rendahnya  pemeriksaan  berbasis  risiko yang  dilakukan  oleh  petugas  pajak.  Hal  ini
sesuai dengan data penelitian yang telah diuji yang  menyatakan  pada  bulan-bulan  tertentu nilai  SKPKB  yang  diterbitkan  oleh  pemeriksa pajak adalah 0.

## 4.3. Pengaruh  Penagihan  Pajak  terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan
Variabel penagihan pajak memiliki nilai B sebesar  2,779  dan  tingkat  signifikansi  sebesar 0,00  (α<0,05 ).  Hal  ini  berarti  Hipotesis  ketiga (H 3 )  diterima,  yaitu  terdapat  pengaruh signifikan  dan  positif  antara  penagihan  pajak dengan  pendapatan  PPh  badan.  Artinya, semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak maka  akan  semakin  tinggi  pula  pendapatan pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian beberapa penelitian lain (Anam et al., 2018;  Mahendra  &  Sukartha,  2014;  Monica  & Andi,  2019),  yang  menyatakan  bahwa penagihan  pajak  memiliki  pengaruh  yang positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan PPh  badan  dan  begitupun  sebaliknya. Tindakan  penagihan  aktif  seperti  penerbitan surat  teguran,  surat  paksa,  maupun surat  sita yang  diterapkan  KPP  Pratama  Jakarta  Sawah Besar Satu sukses dalam mendesak wajib pajak untuk  membayar  tunggakan  pajaknya.  Salah satu  faktor  utama  yang  mempengaruhi keberhasilan  penagihan  ini  adalah  terjalinnya komunikasi  yang  baik  antara  petugas  pajak dengan  para  wajib  pajak  yang  memiliki tunggakan,  sehingga  menyebabkan  kondisi dimana psikologis mereka lebih mudah untuk diajak  bicara  dan  menerima  penjelasan  dari petugas  pajak  akan  kewajiban  yang  harus dipenuhi.  Hal  ini  menyebabkan  lancarnya penerimaan  PPh  badan  dari  hasil  tunggakan pajak.  Kemudian,  bagian  yang  penting  dari keberhasilan  penagihan  tunggakan  pajak bukanlah semata-mata karena adanya pencairan  dana  atas  tunggakan  tersebut, melainkan  tujuan  agar  wajib  pajak  tersebut tidak  melakukan  kesalahan  yang  sama  yang akhirnya menimbulkan utang pajak yang baru. Dengan  adanya  edukasi  yang  memadai, kepatuhan  pajak  melalui  sarana  penagihan aktif diharapkan dapat dilakukan dan berjalan efektif.

## 5. SIMPULAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk mengetahui  pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap  pendapatan  pajak  dari  wajib  pajak badan.  Berdasarkan  hasil  pengujian  model penelitian  dan  pembahasan  yang  telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama,  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  pendapatan PPh  Badan.  Wajib  pajak  yang  sudah  patuh dapat  berkontribusi  aktif  bagi  kenaikan pendapatan  perpajakan.  Kedua,  pemeriksaan pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan  negatif  terhadap  pendapatan  pajak. Banyaknya  aktivitas  pemeriksaan  pajak (melalui  SKPKB)  tidak  menyebabkan  naiknya pendapatan PPh Badan, melainkan sebaliknya. Ketiga, penagihan pajak berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  pendapatan PPh Badan. Tindakan penagihan aktif terbukti efektif dalam mencairkan tunggakan perpajakan. Hal ini berkontribusi pada naiknya pendapatan pajak.
Penelitian  ini  dapat  digunakan  bagi otoritas  pajak  ataupun  masyarakat  umum. Beberapa sorotan dari penelitian ini diusulkan dalam  rangka  memperbaiki  aturan  dan kebijakan perpajakan. Terkait penagihan pajak, otoritas yang berwenang dianjurkan menambah jumlah petugas penagih pajak baik secara  kuantitas  maupun  kualitas  mengingat aktivitas penagihan pajak memberikan pengaruh  yang  besar  terhadap  keberhasilan pendapatan pajak. Selain itu, otoritas pajak juga diharapkan  dapat  membuat  kebijakan  terkait pemeriksaan yang dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas pemeriksaan pajak sehingga tindakan  pemeriksaan  dapat  dilaksanakan secara  konsisten  dan  merata  dengan  harapan terciptanya  penegakkan  hukum  menjadi  adil dan  transparan.  Kebijakan  pemeriksaan  yang dapat  diterapkan  terhadap  pemeriksa  pajak adalah dengan cara meningkatkan pemeriksaan  berbasis  risiko.  Kemudian,  bagi masyarakat  umum,  penelitian  ini  dapat menambah wawasan terkait sistem perpajakan di  Indonesia.  Hasilnya,  diharapkan  realisasi pendapatan pajak dapat terus meningkat akibat
wajib pajak yang mengetahui pentingnya peran pajak.
Terdapat  beberapa  keterbatasan  yang dimiliki  oleh  penelitian  ini.  Pertama,  periode pengamatan dilakukan hanya pada data tahun 2015-2019. Penelitian
akan lebih menggambarkan hasil yang sebenarnya apabila periode  penelitian  dilakukan  dengan  waktu yang  lebih  panjang.  Untuk  itu,  penelitian selanjutnya  diharapkan  dapat  mengambil rentang  waktu  yang  lebih  panjang.  Kedua, model penelitian
ini hanya mempertimbangkan  pengaruh  kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan  variabel-variabel  lainnya  yang mungkin  memengaruhi  variabel  dependen seperti tingkat ekstensifikasi, tingkat himbauan, tingkat konsultasi, tingkat pengawasan,  tingkat  inflasi,  dan  tingkat pertumbuhan ekonomi.

## REFERENSI
Afrilia, M., Sondakh, J. J., & Lambey, R. (2016). Efektivitas  Kinerja  Jurusita  Pajak  Dalam Melakukan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado  Dan Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bitung.
Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 11(3), 57 – 65. https://doi.org/10.32400/gc.11.3.13131.2 016 Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani, R. D. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan,  dan  Penagihan  Pajak terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan. Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis Indonesia , 5(2), 165 – 182. https://doi.org/10.31843/jmbi.v5i2.161
Desideria,  E.,  &  Ngadiman.  (2019).  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016- 2017. Jurnal  Multiparadigma  AKuntansi , I(2), 355 – 363.
Devos, K. (2013). Factors influencing individual taxpayer  compliance  behaviour.  In Springer  Science  &  Business  Media . https://doi.org/10.1007/978-94-007- 7476-6
Elmi, M. A., Evans, K., & Tirimba, O. I. (2015). Relationship  between  Tax  Compliance Barriers  and  Government  ’  s  Revenue Generation  at  Gobonimo  Market  in Somaliland. International Journal of Business Management  and  Economic  Research, 6(6), 380 – 399. Ghozali,  I.  (n.d.). Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS  (Kelima). Universitas Diponegoro.
Harelimana, J. B. (2018). Effect of Tax Audit on Revenue  Collection  in  Rwanda.  Research Journal  of  Finance  and  Accounting ,  7(1), 1138 – 1148. Kastolani, J. O. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017).
Pengaruh  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak dan  pemeriksaan  terhadap  penerimaan pajak  penghasilan. Diponegoro  Journal  of Accounting , 6(3), 669 – 679.
Mahendra,  P.  P.,  &  Sukartha,  I.  M.  (2014). Pengaruh  kepatuhan,  pemeriksaan,  dan penagihan  pajak  pada  penerimaan  pajak penghasilan  badan. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana.
Mardiasmo.  (2018).  Perpajakan  Edisi  Revisi Tahun 2018. In Penerbit Andi . Meiliawati,  A.  (2013).  Pengaruh  Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan  Pajak  Pada  KPP  Pratama
Kosambi. Jurnal ULTIMA Accounting, 5(1), 1 – 18.
https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i1. 139
Menanda,  W.,  Darmansyah,  D., &  Mulyadi, J. (2020).  Determinan  Kepatuhan  dan Penerimaan  PPh  Badan  Pada  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 7(02), 255 – 268. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1786
Monica,  R.,  &  Andi,  A.  (2019).  Pengaruh Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan Pajak,  dan  Pencairan  Tunggakan  Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak  Badan  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Serang Tahun  2012-2016. Jurnal  Riset  Akuntansi Terpadu , 12(1), 64 – 83. https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343
Muhammad,  A.,  &  Sunarto.  (2018).  Pengaruh
Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama  Raba  Bima  Tahun  2012-2015. Akuntansi Dewantara , 2(1), 37 – 45. https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220
Paseleng, A., Poputra, A. T., & Tangkuman, S. J.
(2013).  Efektivitas  Penagihan  Pajak Dengan  Surat  Teguran  Dan  Surat  Paksa Terhadap  Pencairan  Tunggakan  Pajak Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis  dan  Akuntansi ,  1(4),  2371 – 2381. https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013. 3508 Saputri,  H.  A.  (2015).  Pengaruh  Penagihan Pajak  Dengan  Surat  Teguran  dan  Surat Paksa  Terhadap  Efektivitas  Pencairan Tunggakan Pajak (studi Kasus Pada KPP Pratama  Bandung  Cibeunying  Periode 2010-2014). EProceedings  of  Management , 2(2), 1814 – 1820. https://doi.org/10.26593/be.v18i2.1187.
%p
Sari, Maria M. Ratna, & Afriyanti, N. N. (2012). Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp  Pratama  Denpasar  Timur. Jurnal
Ilmiah Akuntansi dan Bisnis , 1 – 21. Sari, Marita M. Ratna, & Afriyanti, N. N. (2012). Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp  Pratama  Denpasar  Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis , 7(1), 1 – 21.
Slemrod,  J.  (2018).  Tax  Compliance  and Enforcement. Journal of Economic Literature , 57(4), 904 – 954.
Suhendra,  E.  (2010).  Pengaruh  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan  Badan. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Bisnis , 15(1), 58 – 65.
Tanjung,  A.  H.  (2020).  The  Effect  of  Taxation Administration  Reform  And  Taxation
Knowledge  On Compliance  Of  VAT Enterprises. ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja) , 4(01), 35 –
46. https://doi.org/10.35310/accruals.v4i01. 233
Waluyo.  (2016).  The  effect  of  addition  of taxpayers  number,  tax  audit,  tax  billing, and  taxpayers  compliance  toward  tax revenue.  The  Accounting  Journal  of Binaniaga, 01(1), 37 – 44