## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## AnAlisisis TerhAdAp subsTAnsi Kode eTiK Komisi pemberAnTAsAn Korupsi

## AnAlysis of substAnces: code of ethics commission
Rebellion AgAinst coRRuption

## rodliyah
Universitas Mataram Email : rodliyah@unram.ac.id

## l. parman
Universitas Mataram Email : lparman@unram.ac.id

## ufran
Universitas Mataram Email : ufran@unram.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi kode etik KPK, (2) jenis-jenis pelanggaran kode etik KPK yang diadili oleh Dewan Pengawas KPK, (3) sanksi bagi pelanggar kode etik KPK. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), dan (3) kasus. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan berikut ini. 1. Substansi kode etik dan pedoman perilaku KPK memuat tentang nilai-nilai dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh insan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta dalam hubungannya kemasyarakatan. Nilai-nilai dasar yang harus dipatuhi oleh insan KPK, yang meliputi integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. 2. Jenis-jenis pelanggaran kode etik KPK yang telah diadili oleh Dewan Pengawas KPK adalah diduga melakukan gaya hidup mewah, penyalahgunaan jabatan, yaitu membantu tidak menindaklanjutkan penyelidikan dugaan korupsi, gratifikasi, selingkuh dan perzinahan. 3. Sanksi bagi pelanggar kode etik KPK yang telah diputuskan Dewan Pengawas KPK adalah satu orang dijatuhi hukuman sanksi ringan teguran tertulis I, satu orang dihukum sanksi ringan teguran tertulis II,satu orang dihukum sanksi ringan teguran lisan, dan satu orang dihukum sanksi berat diberhentikan tidak dengan hormat.

## Keyword: Substansi kode etik, KPK, Pelanggaran

## Abstract
the purpose of this study is to examine and analyze (1) the substance of the ethical code of the cpc, (2) the types of violations of the code of ethics that are judged by the supervisory board of the KpK, and (3) the sanctions for violators of the code of ethics. the method used is presented as follows: this type of research is normative-empirical law research. the approaches used in this study are: (1) the legal approach (statute approach); (2) the conceptual approach (conceptual approach); and (3) the case. the source of the data comes from the data of the library and its legal materials, i.e., primary, secondary, and tertiary legal materials. the data collection technique
uses interviews and documentary studies. data analysis using qualitative analysis the research results are presented as follows: 1. the substance of the ethical code and the conduct guidelines of the KpK contain the basic values that must be adhered to and implemented by people in carrying out their duties and powers, as well as in relation to society. the core values that must be adhered to by the people of the cpc include integrity, synergy, justice, professionalism, and leadership. 2. the types of violations of the KpK code of ethics that have been tried by the board of supervisors of KpK are allegedly conducting a luxurious lifestyle and abuse of office, i.e., helping not to continue the investigation of alleged corruption, gratification, deception, and adultery. 3. the sanction for the violation of the code of ethics of the cpc that has been decided by the board of supervisors of the KpK is one person sentenced to a slight punishment in writing i, one person punished to a light sanction in writing ii, one man punished to light sanctions in speech, and one person condemned to a heavy sanction dismissed with disrespect.

## Keywords: Ethical Code Substances, KPK, Violations of the Code of Ethics

## A. pendAhuluAn
Kebaradaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mengurangi terjadinya korupsi di Indonesia. Penegak hukum yang melaksanakan undang-undang ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyadapan dalam perkara korupsi. Kewenangan itu telah ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara korupsi yang diberantas oleh KPK adalah perkara korupsi yang:
1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2.  mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3.  menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar   rupiah). 1 Berdasarkan data tahun dari 2004 sampai dengan tahun 2021, jumlah kasus yang ditangani berjumlah 1194 kasus. Kasus yang paling banyak adalah penyuapan, dengan jumlah 774 kasus. Tingginya jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh KPK adalah disebabkan karena rendahnya moralitas dari para pelaku itu sendiri.
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pegawai dan pimpinan KPK tidak selamanya dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kode etik, namun dalam realitasnya cukup banyak pegawai dan pimpinan KPK yang telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik KPK.
Berdasarkan data pada tahun 2020, bahwa Dewan Pengawas KPK telah menangani dugaasn pelanggaran kode etik sebanyak 15 kasus dan 4 kasus disidangkan. 2 Dari ke lima belas kasus kasus, hanya empat kasus yang disidangkan dalam sidang kode etik. Sanksinya berupa:
1.  satu orang dijatuhi hukuman sanksi ringan teguran tertulis I,
2.  satu orang dihukum sanksi ringan teguran tertulis II,
3.  satu orang dihukum sanksi ringan teguran lisan, dan
4.  satu orang dihukum sanksi berat diberhentikan tidak dengan hormat. 3
1 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2 Kompas, “Dewas KPK Proses 15 Dugaan Pelanggaran Etik Selama 2020, 4 Disidangkan”, https://nasional. kompas.com. Akses, tanggal  15 Januari 2022.
3 Kompas, “Dewas KPK Proses 15 Dugaan Pelanggaran Etik Selama 2020, 4 Disidangkan”, https://nasional. kompas.com. Akses, tanggal  15 Januari 2022.

## 272~293
Yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi dasar etik di dalam memutuskan kasus pelanggaran kode etik KPK? Asusmsi sementara, bahwa cukup banyak ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang kode etik KPK. Dasar penjatuhan kode etik itu adalah: 1.  Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi,
2. Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, dan
3.  Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
Walaupun peraturan itu telah ditetapkan, namun dalam kenyataannya cukup banyak pegawai dan pimpinan yang melakukan pelanggaran kode etik KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sebanyak 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang 2010-2018. Data tersebut mencakup dugaan pelanggaran kode etik yang statusnya sudah ataupun sedang diproses oleh lembaga antirasuah ini. 4 Sementara itu, pada tahun 2020, jumlah kasus pelanggaran kode etik KPK berjumlah 15 kasus. 5
Ketiga Peraturan Dewan Pengawas KPK akan dikaji tentang substansi, jenis pelanggaran dan sanksi bagi pelanggar kode etik KPK, serta kasus pelanggaran yang melibatkan pegawai dan pimpinan KPK.
Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang substansi kode etik KPK, jenis-jenis pelanggaran kode etik KPK yang diadili oleh Dewan Pengawas KPK, dan sanksi bagi pelanggar kode etik KPK. Keutamaan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu keutamaan teoretis dan praktis. Keutamaan teoretis dari penelitian ini, yakni dalam rangka pengembangan mata kuliah hukum pidana korupsi yang kini sedang diajarkan pada Fakultas Hukum Unram, serta masukan dalam penyusunan buku ajar tentang Pengantar Hukum Pidana Korupsi. Manfaat praktis, dari penelitian ini, yaitu dalam rangka memberikan masukan kepada penegak hukum pada Kantor KPK tidak lagi melakukan pelanggaran kode etik KPK itu sendiri.

## b. meTode peneliTiAn
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif adalah disebabkan karena penelitian ini memusatkan pokok kajiannya pada norma-norma yang berkaitan dengan substansi kode etik KPK, kasus-kasus pelanggaran kode etik dan sanksinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang ( statute approah ), (2) pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan (3) pendekatan kasus. 6 Sumber data yang utama digunakan di dalam penelitian ini, yaitu data kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data kepustakaan, yaitu studi doku-menter. Dokumen-dokumen yang dikaji, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kode etik KPK dan data jumlah kasus pelanggaran kode etik KPK. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis kualitatif.
4 Imam Solehudin, Home, “ Temuan iCW Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di KPK, dari Abraham Samad sam- pai Novel”, https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal, Akses, tanggal 10 Januari 2022.
5 Kompas, “Dewas KPK Proses 15 Dugaan Pelanggaran Etik Selama 2020, 4 Disidangkan”, https://nasional. kompas.com. Akses, tanggal  15 Januari 2022.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.93.

## C. pembAhAsAn

## 1. substansi Kode etik KpK
Kode etik KPK mempunyai peranan yang sangat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota KPK maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Substansi kode etik KPK memuat tentang nilai dasar ( basic value ). Nilai dasar dikonsepkan sebagai sifat-sifat atau pembawaan dari insan KPK yang melekat pada pribadi-pribadi insan KPK. 7 Substansi nilai dasar KPK diatur dalam (1)lampiran Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Pasal 3 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku. Ada lima nilai dasar dalam kode etik dan pedoman perilaku KPK, yang meliputi integritas; sinergi;keadilan; profesionalisme; dan kepemimpinan Kelima nilai dasar kode etik KPK dijabarkan dalam bentuk kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap Insan KPK.
Integritas merupakan “Kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi”. 8
Ada dua unsur-unsur integritas, yang meliputi: 1.  ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan 2.  konsistensi pada nilai-nilai.
Konsistensi pada nilai-nilai artinya tidak berubah-ubah, taat asas, dan sesuai dengan nilai-nilai:
1. kebenaran,
2. antikorupsi,
3. kejujuran,
4.  budi luhur,
5. kebaikan,
6.  ketepercayaan, dan
7.  reputasi yang baik.
Yang termasuk kewajiban yang berkaitan dengan integritas pegawai dan pimpinan KPK  adalah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
Ada dua puluh delapan nilai dasar integritas yang tercermin dalam pedoman perilaku bagi insan komisi.  Kedua puluh delapan nilai dasar integritas itu dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi:
1.  kewajiban; dan
2. larangan.
Ada lima belas wajiban yang harus dipatuhi oleh insan komisi berkaitan dengan implementasi nilai dasar integritas, sebagaiman disajikan berikut ini.
1.  Wajib berperilaku, dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran.
2.  Wajib mematuhi. dan melaksanakan peraturan komisi, dan/atau memegang sumpah/ janji.
3. Wajib menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal, maupun informal di dalam maupun di luar negeri,
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., hlm. 187.
8 Pengaturan 1  Lampiran Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 274~293
4.  Wajib memiliki komitmen, loyalitas kepada komisi, serta menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok; atau golongan dalam pelaksanaan tugas.
5.  Wajib melaporkan apabila mengetahui ada dugaan pelanggaran kode etik; dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh insan komisi.
6.  Wajib melaporkan harta kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan peraturan komisi.
7.  Wajib menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap yang berhubungan dengan jabatan; dan berlawanan dengan tugas; dan kewajiban yang diberikan secara langsung.
8. Wajib melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap yang berhubungan dengan: jabatan; dan berlawanan dengan tugas, dan kewajiban, yang diterima secara langsung, maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku.
9.  Wajib memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas; sesama pimpinan; atau atasannya apabila terdapat hubungan kedekatan; atau keluarga; atau yang secara intensif masih berkomunikasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, atau terdakwa oleh komisi sesuai dengan peraturan komisi.
10. Wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam pelaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan Komisi;
11. Wajib memberitahukan kepada sesama dewan pengawas, sesama pimpinan; atau atasannya mengenai pertemuan, atau komunikasi yang telah dilaksanakan, atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi.
12. Wajib memberikan akses kepada Dewan Pengawas terhadap seluruh fasilitas dan benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Insan Komisi (seperti alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) untuk kepentingan:
a.  pemeriksaan, dan
b.   penegakan dugaan pelanggaran berat kode etik.
13. Wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai batas waktu yang telah ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
14. Wajib menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai Insan Komisi.
15. Wajib menggunakan media sosial dengan bijak, dan bertanggung jawab. 9
Sementara itu, ada tiga belas larangan yang berkaitan dengan implementasi nilai dasar integritas, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan:
a. tersangka,
b. terdakwa,
c.  terpidana, atau
d.  pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi, kecuali dalam: rangka pelaksanaan tugas, dan sepengetahuan Pimpinan, atau atasan langsung.
2. Dilarang:
a.  menyalahgunakan jabatan,
a.  kewenangan yang dimiliki,
b.  menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan:
1) tugas, maupun
9 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
2) kepentingan pribadi.
3.  Dilarang menyalahgunakan:
a. tanda pengenal Insan Komisi,
b. surat penugasan, ataupun
c.  bukti kepegawaian lainnya.
4.  Dilarang menerima penghasilan lain yang menimbulkan:
a.  benturan kepentingan dengan tugas, dan
b.  fungsi Komisi, serta
c.  merugikan kepentingan Komisi.
5. Dilarang melakukan:
a.  pekerjaan, atau
b.  memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa, maupun
c.  usaha dagang yang berkaitan dengan:
1)  tugas, dan
2)  fungsi Komisi, serta
3) menimbulkan benturan kepentingan;
6. Dilarang menerima:
a. honorarium, atau
b. imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas.
Larangan itu, ada pengecualiannya, yaitu:
a.  uang transpor,
b.  uang harian, yang meliputi uang saku, transpor lokal, uang makan, c. akomodasi,
d.  makanan, dan e.  minuman yang dihidangkan dalam rangka:
1) rapat,
2) pelatihan,
3) seminar/lokakarya,
4) kemitraan,
5) sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai Peraturan Komisi , serta
6) sepanjang tidak dibiayai oleh Komisi.
7. Dilarang:
a. memberitahukan,
b. meminjamkan,
c.  mengirimkan, atau
d. mentransfer, e. mengalihkan, f.  menjual, atau g. memperdagangkan, h. memanfaatkan seluruh, atau i.  sebagian dokumen, j.  data, atau
k. informasi milik Komisi dalam bentuk elektronik atau nonelektronik untuk kepentingan:
1) pribadi,
2) kepada pihak yang tidak berhak, atau

## 276~293
3) membiarkan hal tersebut terjadi, kecuali atas persetujuan atasan langsung atau Pimpinan Komisi.
1. Dilarang:
a. menyembunyikan,
b. mengubah,
c. memindahtangankan,
d. menghancurkan,
e.  merusak catatan, atau
f.  dokumen milik Komisi kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
2.  Dilarang menggunakan:
a. dokumen,
b.  barang, dan
c.  fasilitas milik Komisi untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas, kecuali atas persetujuan atasan.
3.  Dilarang menggunakan:
a.  point, atau
b.  manfaat dari:
1) program frequent flyer,
2) point rewards, atau
3) sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk ditukar- kan dengan:
a) tiket pesawat,
b) barang, dan/atau
c) voucer guna kepentingan pribadi;
4.  Dilarang mengikutsertakan:
a.  keluarga, atau
b.  pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas kecuali terdapat alasan:
1) kemanusiaan, dan
2) berdasarkan izin atasan langsung, dan
3) tidak menghambat, atau
4) menyampingkan pelaksanaan tugas, serta
5) tidak merugikan keuangan Komisi.
5.  Dilarang memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti:
a.  tempat prostitusi,
b.  perjudian, dan
c.  kelab malam kecuali karena penugasan.
6.  Dilarang menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Insan Komisi.
Hedonisme dikonsepkan sebagai pandangan yang menganggap bahwa setiap kesenangan dan kenikmatan dalam bentuk materi merupakan tujuan utama dalam hidup seseorang. 10
10   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “ Kamus besar bahasa indonesia (Kbbi) online ” , https://www. kbbi.web.id/ hedonisme. Akses,  3 Juni 2022.
Penegakan hukum di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak dapat dilakukan oleh insan KPK semata-sama, namun di dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut insan KPK harus melakukan kerja sama yang erat dengan lembaga- lembaga lain di luar KPK, seperti dengan Kepolian, Kejaksanaan, maupun Hakim. Kerja sama seperti itu disebut dengan sinergi. Sinergi secara gramatikal dikonsepkan sebagai: “kerja sama dua orang atau organisasi yang hasil keseluruhannya lebih besar dari pada jumlah hasil yang dicapai jika masing-masing bekerja sendiri”. 11 Pengertian lain dari sinergi adalah:
“Relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tu- juan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independ- ensi para pelaku”. 12
Esensi sinergi adalah relasi kolaboratif. Relasi kolaboratif dikonsepkan sebagai hubungan kerja sama. Hubungan kerja sama itu akan memberikan manfaat. Manfaatnya agar penegakan dalam tindak pidana korupsi tercapai. Ada delapan nilai dasar sinergi dalam kode etik dan pedoman perilaku KPK, sebagaimana disajikan berikut ini.
1. Bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
2. Saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.
3.  Dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis.
4. Tidak menyebarkan berita bohong dan/atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan/ atau permusuhan.
5. Tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral tanpa mengurangi independensi dalam pelaksanaan tugas, baik di lingkungan eksternal maupun internal Komisi.
6. Bersedia untuk berbagi solusi, informasi, dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.
7.  Bersikap kooperatif dengan pihak yang berasal dari unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
8.  Tidak mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya Implementasi nilai dasar sinergi tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada dua hal yang diatur dalam Pasal 5 yang berkaitan dengan nilai dasar sinergi, yang meliputi kewajiban dan larangan. Ada empat kewajiban insan komisi dalam mengimplementasikan nilai dasar sinergi, yang meliputi:
1. bersedia berkerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi:
a.  terbaik,
b. bermanfaat, dan
c. berkualitas;
2.  saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk:
11   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., hlm. 843
12   Pengaturan 1 Lampiran Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 278~293
a. meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia, atau
b.  yang harus dirahasiakan;
3.  bersedia untuk berbagi:
a. solusi,
b.  informasi, dan/atau
c.  data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas kecuali yang bersifat:
i. rahasia,  atau ii. yang harus dirahasiakan;
4. bersikap kooperatif dengan pihak yang berasal dari unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 13
Bersikap artinya bahwa insan KPK wajib berperilaku atau perbuatan untuk bekerja sama dengan unit lainnya.
Ada empat larangan dalam mengimplementasikan nilai dasar sinergi setiap Insan Komisi, yang meliputi:
1.  melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak:
a.  kondusif, dan
b. harmonis;
2. menyebarkan:
a.  berita bohong, dan/atau
b. informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga menimbulkan:
1) rasa kebencian, dan/atau
2) permusuhan;
3. melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral tanpa mengurangi independensi dalam pelaksanaan tugas, baik di lingkungan:
a. eksternal, maupun
b. internal Komisi;
4. mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya. 14
Mengingkari komitmen artinya bahwa insan KPK tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal, memungkiri, atau tidak melaksanakan komitmen yang sudah diputus bersama.
Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai peranan dan kewenangan yang sangat strategis di Indonesia karena KPK diberi amanah oleh undang-undang memberantas korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Di dalam melaksanakan kewenangannya, baik dalam melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap pelaku korupsi haruslah adil. Artinya semua pelaku diperlakukan sama, dengan tidak membedakan satu sama lain.
Adil bermakna “menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia”. 15
13   Pasal 5 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
14   Pasal 5 ayat (2) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. 15   Pengaturan 3 Lampiran Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ada empat unsur yang tercantum pada nilai keadilan, yang meliputi penghormatan terhadap:
1. asas kepastian hukum,
2. praduga tak bersalah,
3. kesetaraan di hadapan hukum, serta
4. hak asasi manusia.
Kepastian hukum adalah: “Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi pemberantasan Korupsi”. 16
Landasan utama KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah didasarkan pada:
1.  peraturan perundang-undangan; 2.  kepatutan; dan
3. keadilan.
Asas praduga tak bersalah artinya “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. 17
Esensi asas ini adalah bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang:
1.  menyatakan kesalahannya; dan 2.  memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law artinya bahwa: “setiap orang apapun pangkat atau kondisinya tundauk pada hukum biasa yang merupakan lingkup dan berada di dalam yurisdiksi mahkamah biasa. secara sederhana, dikatakan bahwa equality before the law atau persamaan di depan hukum, berarti bahwa semua warga, baik selaku pejabat negara maupun sebagai individu biasa tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama”. 18
Jadi, setiap warganegara sama ke dudukannya di hadapan hukum dan apabila ia melanggar hukum, baik selaku pribadi atau individu maupun selaku pejabat negara, ia akan diadili dengan hukum yang sama dan dalam pengadilan yang sama pula.
Hak asasi manusia adalah:
“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan menusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehorma- tan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 19
Esensi hak asasi manusia dalam definisi ini, yaitu seperangkat hak. Hak atau right (bahasa Inggris) atau recht (bahasa Belanda) atau richtig (bahasa Jerman) dikonsepkan sebagai:
“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu ka- rena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang be- nar atas sesuatu atau menuntut sesuatu”. 20
Hak itu, wajib:
16   Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 17   Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c. 18   A.V. Dicey, introduction to the study of the law of the contitution (pengantar studi hukum Konstitusi ), diterje- mahkan oleh Nurhadi, (Bandung: Nusa Media, 2007), hlm. 254-259; Pataniari Siahan, op.cit . hlm. 24. 19   Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia. 20    Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., hlm.  292.

## 280~293
1. dihormati;
2.  dijunjung tinggi; dan
3. dilindungi.
Yang melakukan hal itu, yaitu:
1. negara;
2. hukum;
3. pemerintah; dan
4. setiap orang.
Kode etik dari nilai dasar keadilan tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi yang tercantum dalam Pengaturan 3 Lampiran Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada delapan nilai dasar keadilan yang tercantum dalam Pengaturan 3, sebagaimana disajikan berikut ini.
1. Mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban setiap Insan Komisi.
2. Memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang.
3. Menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
4. Tidak bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status pernikahan, atau status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas.
5. Tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap Insan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
6. Memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, kemampuan fisik, atau jenis kelamin untuk pengembangan karier dan kompetensi Insan Komisi.
7. Atasan bersikap tegas, rasional, dan transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang objektif, berkeadilan, dan tidak memihak.
8. Memberikan akses informasi yang sifatnya terbuka kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, implementasi nilai dasar keadilan tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ada dua hal yang diatur dalam Pasal 6, yang meliputi:
1. kewajiban, dan
2. larangan.
Ada enam kewajiban dalam implementasi nilai dasar keadilan bagi setiap Insan Komisi, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Mengakui persamaan derajat dan menghormati:
a.  hak, serta
b.  kewajiban terhadap setiap insan komisi.
2.  Memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang.
3.  Menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
4.  Memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan:
a. agama,
b. suku,
c.  kemampuan fisik, atau
d.  jenis kelamin untuk:
1) pengembangan karir, dan
2) kompetensi insan komisi.
5.  Wajib bersikap: a. tegas, b.  rasional, dan
c.  transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang:
1) obyektif,
2) berkeadilan, dan
3) tidak memihak.
6. Memberikan akses informasi yang sifatnya terbuka kepada publik sesuai dengan peraturan perundang undangan. 21
Ada dua larangan dalam mengimplementasikan nilai dasar keadilan bagi setiap insan komisi, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Dilarang bersikap:
a.  diskriminatif, atau b.  menunjukkan keberpihakan, atau
c.  melakukan pelecehan terhadap perbedaan:
1) ras,
2) jenis kelamin,
3) agama,
4) asal kebangsaan,
5) kemampuan fisik atau mental,
6) usia,
7) status pernikahan, atau
8) status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas;
Deskriminatif artinya insan KPK di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak dibenarkan membedakan orang, baik ras maupun lainnya.
2.  Dilarang bertindak:
a.   sewenang-wenang, atau
b.  melakukan perundungan, dan/atau
c.  pelecehan terhadap Insan Komisi, atau d.  pihak lain baik di dalam, maupun e.  di luar lingkungan kerja.
Bertindak sewenang-wenang artinya bahwa insan KPK melakukan tindakan yang tidak mengindahkan hak orang atau dengan semau-maunya. Melakukan perundungan artinya bahwa KPK tidak diperkenankan untuk menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah. Pelecehan terhadap Insan Komisi artinya perlakuan seseorang yang memandang rendah insan KPK. 22 Perlakuan itu, dapat dilakukan oleh sesame insan KPK sendiri maupun dilakukan oleh insan KPK terhadap orang di luar KPK.
Pada prinsipnya, bahwa insan KPK yang diangkat, baik sebagai pegawai maupun pimpinan KPK diharapkan mampu melaksanakan dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Insan KPK yang diangkat dan ditunjuk haruslah orang-orang yang bekerja sesuai dengan pengetahuan dan keahlian, dan professional.
21   Pasal 6 ayat (1)  Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
22   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., hlm.  507

## 282~293
Secara gramatikal, professional dikonsepkan sebagai: 1. bersangkutan dengan profesi;
2. memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. 23
Profesi dikonsepkan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, berupa; 1. pengetahuan,
2. keterampilan,
3. kejuruan.
Profesionalisme merupakan: “Kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya”. 24 Ada sepuluh unsur profesionalisme, yang meliputi: 1.  kecakapan/kompetensi dalam bidang tertentu terkait dengan pekerjaan,
2.  dorongan untuk meningkatkan kompetensi,
3.  ketaatan untuk bekerja sesuai aturan dan standar,
4. objektivitas,
5. independensi,
6.  kesungguhan dan keterukuran dalam bekerja,
7.  tanggung jawab,
8.  kerja keras,
9.  produktivitas, dan
10. inovasi.
Inovasi dikonsepkan sebagai penemuan baru yang dilakukan oleh insan KPK yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik gagasan, metode, atau alat. 25
Kode Etik dari nilai dasar profesionalisme tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:
1.  Bekerja sesuai prosedur operasional standar ( standard operating procedure /SOP).
2. Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan prosedur operasional standar ( standard operating procedure /SOP) dan norma hukum yang berlaku.
3. Menghargai perbedaan pendapat dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun.
4. Tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
5. Dilarang menjabat sebagai pengawas, pengurus, direksi, komisaris suatu korporasi, badan usaha, perseroan, yayasan, atau koperasi, pengurus atau anggota partai politik, atau jabatan profesi lainnya selama bertugas di Komisi.
6. Mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
7.  Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara akuntabel dan tuntas.
8.  Berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahannya.
9.  Bertanggung jawab terhadap keamanan barang, dokumen, data, dan informasi milik Komisi yang berada dalam penguasaannya.
10. Mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. 11. Tidak menghalangi Insan Komisi untuk melakukan inovasi yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Komisi.
12. Mampu beradaptasi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik.
23   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., hlm.  702.
24   Pengaturan 4 Lampiran Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
25   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., hlm.  .
13. Tidak merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.
14. Dilarang mengeluarkan pernyataan kepada publik yang dapat memengaruhi, menghambat atau mengganggu proses penanganan perkara oleh Komisi.
15. Tidak bermain golf atau olahraga lainnya dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisi.
16. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan.
Penjabaran lebih lanjut dari implementasi Kode Etik dari Nilai Dasar Profesionalisme dituangkan dalam Pasal 7 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada dua hal diatur dalam Pasal 7, yang meliputi:
1. kewajiban, dan
2. larangan.
Ada sepuluh kewajiban yang harus dilakukan insan KPK dalam penerapan nilai dasar profesionalisme, sebagaimana disajikan berikut.
1.  Bekerja sesuai prosedur operasional standar ( standard operating procedure /SOP);
2.  Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan: a.   prosedur operasional standar ( standard operating procedure /SOP), dan b.   norma hukum yang berlaku.
3. Menghargai:
a.  perbedaan pendapat,
b.  terbuka terhadap kritik, dan
c.  saran yang membangun.
4.  Mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan a. pribadi,
b.  kelompok, atau
c. golongan.
5.  Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara akuntabel dan tuntas.
6.  Berani mengakui dan bertanggungjawab atas kesalahannya.
7.  Bertanggungjawab terhadap keamanan:
a. barang,
b. dokumen,
c.  data, dan
d.   informasi milik Komisi yang berada dalam penguasaannya.
8.  Mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau peker- jaan.
9.  Mampu beradaptasi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik.
10. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan. 26
Di samping itu, ada enam larangan bagi insan komisi KPK dalam mengimplementasikan nilai dasar profesionalisme, sebagaimana dikemukakan berikut ini.
1.  Larangan terpengaruh oleh:
a.  kepentingan pribadi, maupun
b.  kepentingan kelompok, serta
c.  tekanan publik, maupun
d.  media dalam pelaksanaan :
26   Pasal 7 ayat (1)  Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
284~293
1) tugas, dan
2) fungsi Komisi;
2. Dilarang menjabat sebagai:
a. pengawas, b. pengurus, c. direksi,
d.  komisaris suatu korporasi,
e.  badan usaha, f. perseroan, g. yayasan, h. koperasi,
i.  pengurus partai,
j.  anggota partai politik, atau
k. jabatan profesi lainnya selama bertugas di Komisi;
3. Dilarang menghalangi Insan Komisi untuk melakukan inovasi yang mendukung: peningkatan:
a.  efektivitas, dan
b.  efisiensi dalam pelaksanaan tugas Komisi;
4. Dilarang merespons:
a.  kritik, dan
b.  saran secara negatif dan berlebihan;
5. Dilarang mengeluarkan pernyataan kepada publik yang dapat:
a. memengaruhi,
b.  menghambat, atau
c.  mengganggu proses penanganan perkara oleh Komisi;
6. Dilarang bermain:
a.  Golf, atau
b.  olahraga lainnya dengan:
1)  pihak, atau
2) pihak-pihak yang secara:
a)  langsung, atau
b)  tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisi. Leadership atau kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat penting di dalama menjalankan organisasi, khususnya organisasi KPK, karena dengan adanya pemimpin yang baik dan bijak, maka organisasi dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan akan tercapai tujuannya. Tujuan organisasi KPK adalah dalam meniadakan atau mengurangi kebocoran uang negara.  Secara konseptual kepemimpinan adalah:
“Kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan te- pat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan”. 27
Ada delapan unsur kepemimpinan, yang meliputi: 1.  orientasi pada pelayanan,
2. kesetaraan,
3. keteladanan,
4. kepeloporan,
5.  penggerak perubahan,
27   Pengaturan 5 Lampiran Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
6.  daya persuasi, 7.  inisiatif, dan
8.  kemampuan membimbing perilaku seseorang atau sekelompok orang. 28
Kode etik dari nilai dasar kepemimpinan tercermin dalam pedoman perilaku bagi insan komisi, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Wajib menunjukkan:
a.  penghargaan, dan
b.  kerja sama dengan:
1) seluruh lembaga, dan
2) aparatur negara untuk:
a)  kepentingan bangsa, dan
b) negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Atasan wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika:
a.  rapat kerja, atau
b.  tugas kedinasan sedang berlangsung.
3. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan:
a.  tugas, dan
b.  fungsi Komisi.
4. Saling menghormati dan menghargai sesama Insan Komisi dalam:
a.  pelaksanaan tugas, dan
b.  pergaulan sehari-hari.
5. Menilai kinerja Insan Komisi secara objektif berdasarkan:
a.  kriteria yang jelas, dan
b.  terukur sesuai peraturan komisi.
6. Menunjukkan keteladanan dalam:
a.  tindakan, dan
b.  perilaku sehari-hari.
7. Membimbing insan komisi yang dipimpin dalam pelaksanaan tugas.
8. Memberikan apresiasi terhadap:
a.  hasil kerja,
b.  prestasi setiap individu, dan
c.  mendorong insan komisi yang dipimpin untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
9. Tidak bertindak:
a.  sewenang-wenang, atau
b.  tidak adil, atau
c.  bersikap diskriminatif terhadap:
1) bawahan, atau
2) sesama insan komisi.
10. Atasan wajib menegur bawahan yang terbukti melakukan pelanggaran.
11. Atasan harus berani mengambil keputusan dalam:
a.  situasi sulit, dan
b.  berani menghadapi, serta
c.  menerima konsekuensinya.
12. Bersikap tegas dalam penerapan:
28   Pengaturan 5 Lampiran Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
286~293
a. prinsip, b.  nilai, dan b.  keputusan yang telah disepakati. 13. Terbuka terhadap usulan perbaikan.
14. Menghindari:
a. sikap,
b.  tingkah laku, atau
c.  ucapan yang dilakukan untuk mencari:
1) popularitas,
2) pujian, atau
3) penghargaan dari siapa pun dalam pelaksanaan tugas Komisi
Penjabaran lebih lanjut dari kode etik dari nilai dasar kepemimpinan tercermin dalam pedoman perilaku bagi insan komisi dituangkan dalam Pasal 8 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada dua hal yang diatur Pasal 8, yang meliputi:
1.  kewajiban, dan 2. larangan.
Ada delapan kewajiban setiap Insan Komisi dalam dalam mengimplementasikan nilai dasar kepemimpinan, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Wajib menunjukkan:
a.  penghargaan, dan
b.  kerja sama dengan seluruh:
1)  lembaga, dan
2) aparatur negara untuk kepentingan:
a)  bangsa, dan
b) Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.  Wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika: a.  rapat kerja, atau
b.  tugas kedinasan sedang berlangsung;
3.  Wajib memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan:
a. tugas, dan
b. fungsi Komisi;
4.  Wajib saling menghormati dan menghargai sesama Insan Komisi dalam pelaksanaan: a.  tugas, dan
b.  pergaulan sehari-hari;
5.  Wajib menilai kinerja Insan Komisi secara objektif berdasarkan:
a.  kriteria yang jelas, dan
b.  terukur sesuai peraturan Komisi;
6.  Wajib menunjukkan keteladanan dalam:
a.  tindakan, dan
b.  perilaku sehari-hari;
7.  Wajib membimbing Insan Komisi yang dipimpin dalam pelaksanaan tugas;
8.  Wajib memberikan apresiasi terhadap:
a.  hasil kerja, dan
b.  prestasi setiap individu, dan
c.  mendorong Insan Komisi yang dipimpin untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
9.  Wajib menegur bawahan yang terbukti melakukan pelanggaran; 10. Berani mengambil keputusan dalam:
a.  situasi sulit, dan
b.  berani menghadapi serta menerima konsekuensinya;
11. Wajib bersikap tegas dalam menerapkan:
a. prinsip,
b.  nilai, dan
c.  keputusan yang telah disepakati;
12. Terbuka terhadap usulan perbaikan;
13. Wajib menghindari:
a. sikap,
b.  tingkah laku, atau
c.  ucapan yang dilakukan untuk mencari:
1) popularitas,
2) pujian, atau
3) penghargaan dari siapapun dalam pelaksanaan tugas Komisi. 29
Ada tiga larangan bagi insan komisi dalam mengimplementasikan nilai dasar kepemimpinan, yang meliputi:
1.  sewenang-wenang, atau 2.  tidak adil, atau
3.  bersikap diskriminatif terhadap:
a.  bawahan, atau
b.  sesama insan komisi.
Diskriminatif artinya pemimpin tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan:
1.  warna kulit,
2. golongan,
3. suku,
4. ekonomi,
5.  agama, dan sebagainya. 30
Diskriminatif rasial artinya pembedaan sikap dan perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu karena perbedaan warna kulit. Diskriminatif ras artinya anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itulah yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain. Diskriminatif suku artinya pembedaan sikap dan perlakukan terhadap tertentu karena perbedaan suku. Yang dipertentangkan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Diskriminatif ekonomi artinya pembedaan sikap dan perlakukan terhadap masyarakat tertentu karena perbedaan kondisi social dan ekonomi. Diskriminatif agama artinya pembedaan sikap dan perlakuan terhadap masyarakat tertentu karena perbedaan agama yang dianut antara satu dengan lainnya.

## 2. Jenis-jenis pelanggaran Kode etik KpK yang diadili oleh dewan pengawas KpK
KPK merupakan institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. KPK telah menangani perkara tindak korupsi dari sejak tahun dari 2004 sampai dengan tahun 2021 sebanyak
29    Pasal 8 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku. 30   Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., hlm.208.

## 288~293
1231 kasus. 31 Kasus yang paling banyak adalah penyuapan, dengan jumlah 791 kasus. Tingginya jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh KPK adalah disebabkan karena rendahnya moralitas dari para pelaku itu sendiri.
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pegawai dan pimpinan KPK tidak selamanya dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kode etik, namun dalam realitasnya cukup banyak pegawai dan pimpinan KPK yang telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik KPK.
Pengaduan dan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku KPK dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 280 pengaduan, hal ini disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 1 Laporan Pelanggaran Kode Etik KPK 2020-2021 laporan pengaduan Jumlah persentase 2020 247 88 2021 33 8 Total 280 100
Sumber data: sekunder diolah
Apabila diperhatikan data di atas, maka laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang paling banyak dilakukan pada tahun 2020, dengan jumlah 247 laporan (88%), sedangkan yang paling sedikit adalah laporan yang dilakukan pada tahun 2021, dengan jumlah 33 laporan pengaduan (33%).
Artidjo mengungkapkan bahwa dari 247 surat pengaduan tersebut, maka:
1.  selesai diproses dengan surat jawaban ke pelapor adalah sebanyak 87 laporan;
2.  laporan diteruskan ke unit kerja terkait di KPK sebanyak 60 laporan; dan
3.  file atau arsif sebanyak 100 laporan. Pengarsipan disebabkan karena alamatnya tidak jelas, juga mungkin yang berulang-ulang,” jelasnya. 32
Sementara itu, pada tahun 2020, Dewan Pengawas KPK telah menangani dugaan pelanggaran kode etik sebanyak 15 kasus dan 4 kasus disidangkan. 33 Dari kelima belas kasus tersebut, hanya empat kasus yang disidangkan dalam sidang kode etik. Jenis-jenis pelanggaran kode etik KPK yang diadili oleh Dewan Pengawas KPK adalah diduga melakukan gaya hidup mewah, penyalahgunaan jabatan, yaitu membantu tidak menindaklanjutkan penyelidikan dugaan korupsi, gratifikasi, selingkuh dan perzinahan.
Pada tahun 2021, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima dugaan pelanggaran kode etik sebanyak 33 laporan. Dugaan pelanggaran itu bersumber dari 38 laporan. 34 Setelah dilakukan identifikasi, hanya 33 laporan yang ditangani. Ada dua klasifikasi dari ke 33 laporan dugaan itu, yang meliputi:
1.  telah diselesaikan sebanyak 25 laporan (76%); dan 2.  dalam proses sebanyak 8 laporan (24%).
Adapun status ke 25 laporan yang sudah diseleaikan disajikan dalam tabel berikut ini.
31   KPK, “ Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara ”,  https://www.kpk.go.id/id/statistik .  Akses, tanggal 10 Mei 2022.
32   Raka Dwi Novianto, “Dewas KPK Terima 247 Surat Pengaduan Sepanjang 2020”, Sindonews.com., ter- tanggal, 7 Januari 2021. Akses, tanggal 20 Mei 2022.
33   Kompas, “Dewas KPK Proses 15 Dugaan Pelanggaran Etik Selama 2020, 4 Disidangkan”, https://nasional. kompas.com . Akses, tanggal  15 Januari 2022.
34   Raka Dwi Novianto, Dewas KPK Terima 33 Laporan Pelanggaran Etik Sepanjang 2021”. Sindonews, 2022. Tertanggal , 18 Januari 2022.
TABEL 2 Status Laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik.
35 status laporan Jumlah persentase Dilanjutkan ke sidang etik 7 28 Tidak dilanjutkan ke sidang etik 18 72 Total 25 100

## Sumber: data sekunder diolah
Apabila diperhatikan data pada tabel ini, maka laporan pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh masyarakat yang dilanjutkan ke sidang etik hanya 7 laporan (28%), sedangkan yang paling banyak, yaitu tidak dilanjutkan ke sidang etik, yaitu 18 laporan (72%).
Sedikitnya lapran pengaduan kepada masyarakat yang dilanjutkan ke sidang etik disebabkan karena kurang dilengkapi dengan alat-alat bukti. Alat yang harus dilengkapi oleh pelapor minimal dua alat bukti. Diharapkan pada masa mendatang, bahwa setiap pelapor yang menyampaikan laporan pealanggaran kode etik harus dilengkapi dengan dua alat bukti valid dan dapat dipercaya.

## 3. sanksi bagi pelanggar Kode etik KpK
Sanksi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan saction , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan straft dikonsepkan sebagai hukuman yang dijatuhkan terhadap anggota insan KPK yang telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku KPK. Ada tiga jenis sanksi, yang meliputi:
1.  sanksi ringan;
2.  sanksi sedang; dan
3.  sanksi berat. 36
Sanksi ringan, terdiri atas:
1.  teguran lisan, dengan masa berlaku hukuman selama 1 (satu) bulan;
2.  teguran tertulis I, dengan masa berlaku hukuman selama 3 (tiga) bulan;
3.  teguran tertulis II, dengan masa berlaku hukuman selama 6 (enam) bulan. 37
Sanksi sedang terdiri atas:
1.  pemotongan gaji pokok sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan;
2.  pemotongan gaji pokok sebesar 15% (lima belas persen) selama 6 (enam) bulan;
3.  pemotongan gaji pokok sebesar 20% (dua puluh persen) selama 6 (enam) bulan. 38
Sanksi berat bagi Dewan Pengawas dan Pimpinan, terdiri atas:
1. pemotongan gaji pokok sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
2.  diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas dan Pimpinan. 39 Sanksi berat bagi pegawai, terdiri atas:
1. pemotongan gaji pokok sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
35   Raka Dwi Novianto, Dewas KPK Terima 33 Laporan Pelanggaran Etik Sepanjang 2021”. Sindonews, 2022. Tertanggal , 18 Januari 2022.
36   Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku.
37   Pasal 10 ayat (2) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku.
38   Pasal 10 ayat (3) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku.
39   Pasal 10 ayat (4) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku

## 290~293
a.  bagi pegawai pada rumpun jabatan struktural, diberhentikan dari jabatannya dan ditempatkan pada rumpun jabatan fungsional dengan tingkat jabatan yang lebih rendah dari tingkat jabatan sebelumnya;
b. bagi pegawai pada rumpun jabatan spesialis/administrasi, diturunkan tingkat kompetensinya sebanyak 2 (dua) jenjang;
2. diminta untuk mengajukan pengunduran diri; atau
3. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai komisi. 40
Sanksi dijatuhkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.  sanksi ringan terhadap pelanggaran ringan;
2.  sanksi sedang terhadap pelanggaran sedang; dan
3.   sanksi berat terhadap pelanggaran berat. 41
Dalam hal terjadi pengulangan pelanggaran oleh insan KPK pada jenis pelanggaran yang sama maka sanksi dapat dijatuhkan satu tingkat di atasnya. 42
Insan komisi yang sedang menjalani sanksi ringan, sedang, dan/atau berat tidak dapat mengikuti program:
1. promosi, 2. mutasi, 3.  rotasi, dan/atau
4.  tugas belajar/pelatihan, baik yang diselenggarakan:
a.  di dalam, maupun
b.  di luar negeri. 43
Insan komisi yang sedang menjalani sanksi sedang dan berat tidak dapat dinaikkan 1.  tingkat jabatan; dan/atau 2.  tingkat kompetensinya. 44
Kompetensi dikonsepkan bahwa insan KPK dapat ditingkatkan kemampuannya, namun karena insan KPK tersebut sedang menjalani sanksi sedang dan berat, maka ia tidak dapat ditingkatkan kompetensinya, baik melalui pelatihan maupun pendidikan.
Sanksi tidak akan efektif apabila tidak ada institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi., yang dalam bahasa Lawrence Friedman disebut dengan struktur ( structure ). 45 Secara empiris ada empat jenis sanksi yang telah dijatuhkan kepada pelanggar kode etik KPK, yang meliputi:
1.  satu orang dijatuhi hukuman sanksi ringan teguran tertulis I,
2.  satu orang dihukum sanksi ringan teguran tertulis II,
3.  satu orang dihukum sanksi ringan teguran lisan, dan
4.  satu orang dihukum sanksi berat diberhentikan tidak dengan hormat. 46
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar kode etik dan perilaku KPK diatur dalam Pasal 13 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku.
40   Pasal 10 ayat (5) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 41   Pasal 11 ayat (1)  Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 42   Pasal 11 ayat (2) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 43   Pasal 12 ayat (1)  Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 44   Pasal 12 ayat (2) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 45   Lawrence M Friedman, American law an introduction (hukum Amerika: sebuah pengantar) , diterjemah- kan oleh Wisnu Basuki, ( Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm. 7-9.
46   Kompas, “Dewas KPK Proses 15 Dugaan Pelanggaran Etik Selama 2020, 4 Disidangkan”, https://nasional. kompas.com . Akses, tanggal  15 Januari 2022.
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi tergantung insan KPK yang melakukan pelanggaran. Pejabat yang berwenang itu, disajikan berikut ini.
1. Dewan Pengawas. Dewan Pengawas berwenang untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku komisi yang dilakukan oleh:
a.   pimpinan, dan
b.  pegawai komisi. 47
2. MKKE (Majelis Kehormatan Kode Etik). MKKE berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku komisi yang dilakukan oleh dewan pengawas. 48
Struktur MKKE berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur: 1.  Dewan Pengawas yang tidak sedang diperiksa,
2.  akademisi, dan/atau 3.  praktisi hukum yang ditunjuk. 49

## d. KesimpulAn
Substansi kode etik dan pedoman perilaku KPK memuat tentang nilai-nilai dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh insan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta dalam hubungannya kemasyarakatan. Nilai-nilai dasar yang harus dipatuhi oleh insan KPK, yang meliputi integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Jenis-jenis pelanggaran kode etik KPK yang diadili oleh Dewan Pengawas KPK adalah diduga melakukan gaya hidup mewah, penyalahgunaan jabatan, yaitu membantu tidak menindaklanjutkan penyelidikan dugaan korupsi, gratifikasi, selingkuh dan perzinahan. Sanksi bagi pelanggar kode etik KPK terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang; dan sanksi berat. Pada tahun 2020, Dewan Pengawas KPK telah menjatuhkan kepada pelanggar kode etik KPK, yang berupa:
a.  satu orang dijatuhi hukuman sanksi ringan teguran tertulis I, b.  satu orang dihukum sanksi ringan teguran tertulis II, c.  satu orang dihukum sanksi ringan teguran lisan, dan d.  satu orang dihukum sanksi berat diberhentikan tidak dengan hormat.
Diharapkan kepada insan KPK agar dapat melaksanakan nilai-nilai dasar yang yang tercantum dalam kode etik KPK  secara konsekuen.

## dAFTAr pusTAKA
buku
Dicey, A.V., introduction to the study of the law of the contitution (pengantar studi hukum Konstitusi ), diterjemahkan oleh Nurhadi, (Bandung: Nusa Media, 2007), hlm. 254-259; Pataniari Siahan, op.cit . hlm. 24.
Friedman, Lawrence M, American law an introduction (hukum Amerika: sebuah pengantar) , diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, ( Jakarta: Tata Nusa, 2001).
Moleong, Lexy J metodologi penelitian Kualitatif , Rosada Karya, Bandung,1989.
Marzuki, Peter Mahmud, penelitian hukum , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.93.
47   Pasal 13 ayat (1)  Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 48   Pasal 13 ayat (2) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 49   Pasal 13 ayat (3) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Ten- tang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku

## 292~293
Pendidikan, Departemen dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
Rodliyah, Hj dan Salim HS., hukum pidana Khusus (unsur dan sanksi pidananya ), (Jakarta: RadjGrafindo, 2017).

## laporan/Tesis/disertasi
Amiruddin, Tanggung Jawab Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “ Kamus besar bahasa indonesia (Kbbi) online ” , https://www.kbbi.web.id/ hedonisme. Akses, 3 Juni 2022.
Herlambang,”Formulasi Rumusan Tindak Pidana Penerima Hasil Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, ringkasan disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011,
H. Muhammad Natsir, Hj. Rodliyah, dan H. L. Parman, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa”, Lembaga Penelitian Universitas Mataram, 2019.
Hj. Rodliyah, H. Idrus Abdullah, H. L. Husni,” Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden (Studi komparatif terhadap substansi sanksi yang tercantum dalam RUU KUHP dan KUHP), Lembaga Penelitian Universitas Mataram, 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Statistik Tindak Pidana Korupsi”, https:// acch.kpk.go.id, akses, tanggal 14 Februari 2021.
Kompas, “Dewas KPK Proses 15 Dugaan Pelanggaran Etik Selama 2020, 4 Disidangkan”,  https://nasional.kompas.com. Akses, tanggal 15 Januari 2022. KPK, “ Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara ”, https://www.kpk.go.id/id/statistik . Akses, tanggal 10 Mei 2022.
Novianto, Raka Dwi, “Dewas KPK Terima 247 Surat Pengaduan Sepanjang 2020”,
Sindonews.com., tertanggal, 7 Januari 2021. Akses, tanggal 20 Mei 2022.
Imam Solehudin, “Temuan ICW Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di KPK, dari Abraham Samad sampai Novel”, https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal, Akses, tanggal 10 Januari 2022.
Wikipedia, “Pejabat Negara”, https://id.wikipedia.org/wiki. Akses, tanggal 10 September 2022.

## peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Lampiran Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.