Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v5i2.188

## Pemenuhan  Keadilan  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Melalui Tugas LPSK
Djamaludin Djamaludin 1 Yanuriansyah Arrasyid 2
1,2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua, Indonesia

## Korespondensi
Djamaludin Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua, Indonesia, Jl. Petrus Kafiar, Brambaken, Samofa, Biak Numfor, Papua 98111, e-mail: jamalfokus@gmail.com

## Pengutipan
Djamaludin, Djamaludin., & Arrasyid, Yanuriansyah. 2024. “ Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK ”. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 5 (2), 30-44. https://doi.org/10.46924/jihk.v5i 2.188

## Original Article

## Abstract
The LPSK (Witness and Victim Protection Agency) is an institution tasked with safeguarding the rights of witnesses and victims within the framework of  the  Indonesian  criminal  justice  system  to  ensure  justice  and  security. However,  the  implementation  of  witness  and  victim  protection  faces challenges such as a lack of understanding among law enforcement officers, insufficient  resources  and  facilities,  and  intimidation  against  witnesses  and victims. Therefore, an analysis of the implementation of witness and victim protection becomes crucial to identify solutions and enhance the Indonesian criminal justice system. Through continuous collaboration and efforts, it is expected  that  the  protection  of  witnesses  and  victims  can  be  improved, thereby increasing public trust in the Indonesian criminal justice system.
Keywords : Witness and Victim Protection Agency, Indonesian Criminal Justice System, Justice.

## Abstrak
LPSK  merupakan  instansi  dengan  tugas  melindungi  hak-hak saksi  maupun korban  dalam  tatanan  sistem  hukum  pidana  Indonesia  guna  memastikan keadilan dan keamanan. Namun, implementasi perlindungan saksi dan korban masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya dan fasilitas, dan intimidasi terhadap saksi dan korban.  Karenanya,  analisis  pada  implementasi  perlindungan saksi  maupun korban  menjadi  penting  untuk  mencari  solusi  dan  meningkatkan  sistem hukum  pidana  Indonesia.  Melalui  kerja  sama  disertai  upaya  yang  terus menerus,  diharapkan  upaya  melindungi  saksi  maupun  korban  dapat ditingkatkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana Indonesia meningkat.
Kata  kunci : Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Keadilan.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  hukum  pidana  bertindak  sebagai  pondasi  penting  dalam  menjaga  keadilan  dalam  ruang lingkup suatu entitas negara. Namun, justru di tengah-tengah pelaksanaannya seringkali saksi dan korban mengalami ketakutan, intimidasi, bahkan kekerasan. Hal semacam ini dapat menghambat keadilan, dan mengancam keberadaan hak-hak fundamental yang melingkupi martabat manusia. Dalam  situasi  seperti  ini,  muncul  kritik  yang  tajam  dan  pemikiran  intelektual  yang  menantang tentang bagaimana sistem peradilan pidana terus mempertahankan hak asasi manusia. Karenanya, sebagai penjaga keadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas melindungi serta membantu pihak saksi maupun korban pada tatanan sistem peradilan pidana Indonesia.
Berhasilnya  proses  hukum  peradilan  pidana  bergantung  pada  kemampuan  untuk mengungkap  fakta-fakta  yang  ada.  Faktanya,  pada  prosedur  hukum  pidana,  kesaksian  saksi dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan kesuksesan proses vonis oleh penegak hukum seperti  kepolisian,  jaksa,  atau  hakim.  Kesaksian  saksi  bahkan  dianggap  sangat penting  sehingga suatu proses hukum tidak akan berjalan lancar jika tidak ada kesaksian saksi. Meskipun demikian, cara saksi dilayani saat mengungkap kejahatan tidak sebanding dengan  upaya untuk melindungi kepentingan korban atau saksi dari ancaman dan intimidasi. Hal ini membuat banyak orang enggan memberikan  kesaksian  karena  takut  kehilangan  keamanan,  intimidasi  dari  penegak  hukum  atau tersangka, waktu yang terbuang, dan biaya yang tidak tergantikan. Meskipun demikian, Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dibuat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada saksi dan korban selama tahapan proses hukum pidana, sehingga mereka yang mengetahui, mendengar, dan bahkan menjadi korban kejahatan mampu menyampaikan kesaksian pada tahap peradilan pidana secara lebih percaya diri dan aman. 1
UU  PSK,  lahir  dengan  tujuan  mampu  memberi  keamanan  dan  perlindungan  bagi  saksi maupun korban saat pemberian keterangan dalam tahapan proses peradilan pidana. Perlindungan, menurut  UU  PSK,  didefinisikan  sebagai  semua  usaha  untuk  memenuhi  hak  dan  menawarkan bantuan yang bertujuan untuk melindungi korban dan saksi, yang menjadi tanggung jawab LPSK maupun lembaga lainnya sebagaimana telah diatur dalam UUPSK. 2 Hal tersebut dapat kita lihat bagaimana LPSK ikut berperan penting dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat  dengan  tersangka  utama  Irjen  Ferdi  Sambo  dan  kawan-kawan  dengan  menjadikan Baradha Eliezer sebagai Justice Collaborator sehingga menjadikan kasus tersebut bisa terungkap jelas di persidangan. Karena kasus tersebut, LPSK semakin dikenal dalam memberikan perlindungan kepada saksi, baik pelaku maupun korban yang ingin bekerja sama dalam proses peradilan pidana.
3 Sadar betapa pentingnya saksi dan korban dalam mengungkap kebenaran suatu kasus kriminal, maka  sangat  penting  untuk  melindungi  saksi  dan  korban  tersebut.  LPSK  memiliki  tugas  serta wewenang dalam melindungi korban dan saksi dalam persidangan pidana agar mereka tak merasa
1 Lutifiandi, “Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Lex Et Societatis 5, no. 2 (2017): 82 – 90.
2 I Putu Angga Feriyana, Anis Mashdurohatun, and Arpangi Arpangi, “Development Of The Criminal Justice System: Initiating LPSK As A Criminal Justice Subsystem In Indonesia,” Jurnal Daulat Hukum 3, no. 1 (2020):
123 – 30, https://doi.org/10.30659/jdh.v3i1.8386.
3 “Peran LPSK Semakin Dikenal Karena Kasus Ferdy Sambo,” wahananews.co, 2022, https://wahananews.co/polhukam/peran-lpsk-semakin-dikenal-karena-kasus-ferdy-sambo-wy2l21JwpN.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
| 32 takut atau terintimidasi oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, LPSK melakukan fungsi penting untuk memastikan keadilan di sistem hukum peradilan pidana Indonesia.
Di  sisi  lain,  sistem  hukum  pidana  Indonesia  masih  menghadapi  banyak  tantangan  dan hambatan  dalam  melindungi  saksi  dan  korban.  Banyak  motif  yang  muncul,  mulai  dari  batasan waktu,  kerugian  finansial,  hingga  ketidakamanan  terhadap  saksi  maupun  korban  dalam memberikan kesaksiannya. Dari motif tersebut, motif terakhir sering kali menjadi faktor utama mengapa  seseorang  enggan  menjadi  saksi,  karena  sering  kali  terjadi  perlakuan  yang  tidak menyenangkan  dan  mengganggu  ketenangan  mereka  akibat  intimidasi  dari  pihak-pihak  yang merasa terancam oleh kesaksian tersebut. Fenomena ini menciptakan keprihatinan dalam konteks penegakan  hukum  pidana,  karena  ketidakhadiran  saksi  dapat  menjadi  hambatan  dalam pengungkapan kebenaran dan mencapai keadilan yang sebenarnya. 4 Adapun tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  Peran  LPSK  melindungi  saksi  maupun  korban  pada  tatanan  sistem hukum  pidana  Indonesia.  Untuk  mengetahui  tantangan  LPSK  melaksanakan  tugasnya  untuk memberi  perlindungan  saksi  maupun  korban,  serta  bagaimana  dampak  dari  upaya  tersebut terhadap keadilan dalam tatanan sistem hukum pidana Indonesia.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif, yang secara khas berfokus pada eksplanasi dan penerangan terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk  merinci  secara  rinci  dan  sistematis  tentang  karakteristik,  situasi,  atau  kejadian  tertentu  di suatu  wilayah  atau  konteks  tertentu  pada  waktu  yang  spesifik.  Tujuannya  adalah  untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan akurat terkait dengan manusia, keadaan, atau fenomena tertentu,  dengan  harapan  bahwa  hasil  penelitian  ini  akan  memberikan  kontribusi  dalam menguatkan teori-teori yang sudah ada atau bahkan membantu dalam mengembangkan teori-teori baru yang lebih terperinci.  Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-empiris digunakan. Ini berarti data sekunder digunakan sebagai titik awal, dan kemudian penelitian hukum diperluas dengan data primer  melalui  studi  pustaka  dan  investigasi  lapangan.  Metode  ini  tidak  hanya  melihat  hukum sebagai set aturan atau standar, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dua jenis yakni data primer, yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Data sekunder, yang merupakan pendukung data primer dan diperoleh dari  literatur,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian,  dan  sumber  lainnya.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan penelitian literatur tentang pendaftaran tanah. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan data  dari  penelitian  lapangan  dan  kepustakaan.  Hasil  analisis  ini  kemudian  digunakan  untuk menarik kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Tugas LPSK Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Proses  peradilan  dapat  diibaratkan  sebagai  denyut  nadi  yang  vital.  Tahap  pembuktian  dalam persidangan  menjadi  jantungnya,  di  mana  berbagai  alat  bukti  dihadirkan  dengan  cermat  sesuai keterkaitannya  dengan  tindak  pidana yang  diselidiki.  Namun,  dari  sekian pembuktian  yang  sah,
4 M. Arif Setiawan, “Urgensi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 5, no. 2 (2008): 133 – 44, https://doi.org/10.56444/hdm.v5i2.380.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
| 33 keterangan dari saksi maupun korban memiliki peran yang amat vital. Mereka menjadi saksi mata, telinga, dan bahkan pelaku yang mengalami langsung terjadinya tindak pidana. Dengan keterlibatan mereka,  upaya  mencari  fakta-fakta  dalam  tindak  pidana  menjadi  semakin  terbuka.  Upaya mengungkap kasus-kasus pidana, diawali tahap penyidikan hingga fakta persidangan, peran serta adanya para saksi menjadi momentum yang sangat krusial. Sebenarnya, saksi bukan hanya menjadi faktor penentu, tetapi juga menjadi penentu utama kesuksesan mengungkap kasus pidana yang telah terjadi. Melalui proses yang kompleks ini, keadilan dapat diwujudkan dan kebenaran dapat terungkap. 5
Perlindungan hukum terhadap seluruh individu dalam masyarakat menjadi faktor utama yang menjadi keharusan. Alasan utama penciptaan UU PSK, adalah untuk menjaga hak-hak para saksi maupun korban dapat terlindungi. Adanya peraturan tersebut menjadi tonggak sejarah keberadaan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani jaminan keamanan dan dukungan bagi saksi maupun korban, yaitu LPSK. Tugas serta kewenangan LPSK meliputi pemberian keamanan dan  dukungan  kepada  saksi  maupun  korban  yang  membutuhkannya.  Secara  prinsip,  LPSK mempunyai fungsi utama membentuk sistem hukum pidana yang sempurna dengan memberikan jaminan  perlindungan  keamanan  dan  dukungan  bagi  saksi  maupun  korban  dalam  suatu  kasus pidana dari permulaan penyelidikan hingga selesainya persidangan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam UU PSK. Ketentuannya berada dalam Pasal 2 dan Pasal 8 UU PSK mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. 6
Hal  utama  lainnya  yang  patut  menjadi  perhatian  yakni  LPSK  bukan  hanya  memberi dukungan  keamanan  dan  perlindungan  bagi  para  saksi  maupun  korban  namun  juga  meliputi bantuan  terhadap  saksi  yang  juga  menjadi  pelaku,  pelapor,  maupun  saksi  ahli.  Merujuk  pada ketentuan  dari  peraturan  yang  telah  dijelaskan,  bahwa  yang  dimaksud  sebagai  saksi  yang  juga menjadi  pelaku  merupakan  orang  dengan  status  tersangka  maupun  terdakwa  dan  atau  status terpidana  pada  kasus  yang  sama  dengan  kerelaan  membantu  aparat  penegak  hukum  dalam mengungkapkan fakta-fakta kebenaran yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sedangkan pelapor merupakan individu atau kelompok yang menyampaikan keterangan, informasi, maupun laporan pada  aparat penegak  hukum  berkaitan  dengan tindak  pidana  yang  baru,  sementara,  atau  sudah terlaksana.
Serangkaian tugas yang diemban oleh LPSK sendiri mempunyai 10 wewenang sebagaimana tertuang pada peraturan perundang-undangan mengenai perlidungan saksi maupun korban dengan tugas sebagai berikut: 1) mengajukan permintaan keterangan dari pemohon maupun pihak-pihak terkait dengan secara lisan ataupun tertulis; 2) Meneliti baik keterangan, surat, maupun dokumen yang  memiliki  keterkaitan  dengan  perkara  dalam  rangka  memastikan  kebenaran  pemohon;  3) sebagaimana persyaratan dalam UUPSK, meminta fotokopi atau salinan dokumen dan surat yang berkaitan  dengan  kasus  di  instansi  mana  pun  selama  pemeriksaan  laporan  pemohon;  4) Memperoleh informasi dari aparat penegak hukum mengenai perkembangan kasus yang sedang berjalan; 5) Merekayasa identitas orang dilindungi sebagaimana ketentuan perundang-undangan; 6) mengurus “rumah aman” sebagai tempat perlindungan; 7) mengamankan terlindung pada lokasi yang  aman;  8)  memberikan  pengamanan  dan  pengawalan  kepada  terlindung;  9)  memberi
5 Adi Sulistiyono and Isharyanto Isharyanto, Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
6 Sulistiyono and Isharyanto.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
| 34 pendampingan pada terlindung selama proses peradilan berlangsung, dan; 10) Pemberian restitusi dan kompensasi yang layak. 7
LPSK muncul sebagai entitas lembaga yang memancarkan kemandirian, dengan tugas dan tanggung jawab langsung kepada Sang Presiden. Tidak hanya itu, mereka juga diwajibkan untuk secara berkala menghasilkan laporan pelaksanaan pada lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI, setidaknya setahun sekali. Lembaga ini mendirikan basis operasionalnya di ibu kota provinsi atau pada wilayah kabupaten/kota yang dianggap relevan dari entitas tersebut. Bersama-sama, LPSK memiliki  anggota  yang  mewakili  beragam  lembaga  terkemuka,  termasuk  Komnas  HAM, polisi, jaksa, Kemenkumham, pakar akademik, serta LSM.
Korban yang terlibat kasus pelanggaran HAM dengan kategori berat dan serius di dalam Pasal  5  UU  PSK  memiliki  hak-hak  yang  telah  diatur  pada  ketentuan  yang  dimaksud  dengan memperoleh bantuan kesehatan dan pemulihan psiko-sosial. Hal  ini merujuk pada pelanggaran yang memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental, jasmani, kehormatan, dan kelangsungan kehidupan peradaban manusia berupa kejahatan kemanusiaan atau genosida.
Karena  penjelasan  tersebut,  UUPSK  hanya  berfokus  pada  pemberian  bantuan  medis, pemulihan,  dan  rehabilitasi  psikososial  kepada  korban  pelanggaran  HAM  berat. 8 Namun,  bagi korban  dengan  kasus  pelanggaran  HAM  dengan  kategori  ringan  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyediakan bantuan sebagaimana yang dialami oleh mereka yang menjadi korban kasus pelanggaran HAM dengan kategori berat dan serius. Padahal, korban pelanggaran  hak  asasi  manusia  dengan  kategori  ringan  semestinya  memperoleh  perlakuan  yang sama mengingat efek yang ditimbulkan pada intinya memiliki dampak buruk terhadap psikologis dan dapat menimbulkan trauma mendalam. Kewenangan cakupan kerja LPSK pun hanya terbatas pada kasus-kasus pidana padahal masyarakat juga sangat membutuhkan kehadiran LPSK dalam kasus-kasus  non-pidana  yang  mempunyai  potensi  ancaman  bagi  korban  maupun  saksi.  Hal  ini tentunya membutuhkan keselarasan terkait prosedur kerja LPSK agar memiliki cakupan kerja yang jauh lebih luas demi tegaknya keadilan dan sistem hukum di Indonesia.

## 3.2. Proses LPSK Menerapkan Perlindungan Bagi Saksi Maupun Korban
Prinsip-prinsip yang tertuang dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan perlindungan saksi  maupun  korban pada hakikatnya  didasarkan  pada  pengakuan terhadap  martabat  manusia, pemberian keamanan, rasa keadilan, non diskriminasi, dan ketentuan hukum yang jelas. 9 Proses mendapatkan bantuan oleh LPSK dilaksanakan melalui serangkaian tahapan dengan tujuan utama untuk  membangun  kerjasama  dan  saling  kepercayaan  di  antara  kedua  belah  pihak  baik  saksi, korban, serta LPSK sendiri. Aspek ini menjadi bagian yang krusial dari perjanjian perlindungan yang telah dijalin antara LPSK dan pihak yang dilindungi (saksi maupun korban). Perlu dicatat bahwa permohonan yang diajukan kepada LPSK bukanlah sekadar laporan, melainkan merupakan permintaan  secara  sukarela  dari  saksi  atau  korban  tindak  pidana  kepada  Ketua  LPSK  sebagai perwakilan  lembaga.  Proses  permohonan  tersebut  dilakukan  dengan  kesadaran  dan  keinginan
7 Kompas.com, “Tugas Dan Wewenang LPSK,” Kompas.Com , 2022.
8 Abdul Haris Semendawai et al., eds., “LPSK Dan Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat Perlunya Membangun Sinergi Kerjasama Antar- Lembaga,” LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) (Jakarta, 2009).
9 Sarisha Natalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK),” Lex Crimen 2, no. 2 (2013): 56 – 64, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1541.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
| 35 pihak saksi atau korban, yang memandang perlindungan sebagai kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Serangkaian tahapan yang dimaksud diterangkan sebagai berikut: 10

## 1) Permohonan
Pihak  yang  menginginkan  perlindungan  dalam  hal  ini  baik  saksi  maupun  korban  membuat pengajuan tertulis kepada LPSK. Proses terkait mempunyai sifat yang proaktif dari pihak korban maupun  saksi  atau  sebagai  respon  terhadap  permintaan  dari  pejabat  yang  berwenang.  Dalam rangka  memastikan  keberhasilan  proses  perlindungan,  LPSK  menerima  dan  menangani permohonan secara cermat dan bertanggung jawab. Permohonan tersebut menjadi langkah awal menunjukkan kesungguhan pihak yang bermohon untuk diberikan bantuan perlindungan. Dalam konteks  ini,  LPSK  berperan  sebagai  lembaga  yang  memberikan  perhatian  dan  merespons kebutuhan  perlindungan  secara  profesional  dan  efektif.  Untuk  pengajuan  permohonan  dapat disampaikan melalui beberapa tahapan yaitu dengan langsung mendatangi kantor LPSK atau surat pengajuan tersebut dikirimkan melalui email, pos, dan mengisi form yang diisikan secara online melalui situs website LPSK.

## 2) Administrasif
Fase  Selanjutnya,  dokumen  tersebut  kemudian  disampaikan  kepada  LPSK  untuk  diteruskan kepada bagian “Unit Penerimaan Permohonan (UPP) LPSK”. Bagian ini memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas permohonan. Dalam menjalankan tugasnya,  UPP  bertugas  dengan  cermat  memeriksa  setiap  detail  yang  terdapat  dalam  berkas permohonan tersebut. Mereka melakukan proses pengecekan yang teliti guna memastikan bahwa semua  persyaratan  dan  dokumen  yang  diperlukan  telah  terlampir  dengan  lengkap.  Proses pengecekan  yang  dilakukan  oleh  UPP  bukan  semata  sekadar  formalitas,  namun  mencerminkan komitmen LPSK dalam menjalankan fungsi perlindungan yang profesional berdasarkan ketentuan dari peraturan UU PSK yang semestinya. Dengan pendekatan secara hati-hati dan berkecermatan, UPP  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  permohonan  yang  diterima  mendapatkan penanganan layak berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan.

## 3) RPP (Rapat Paripurna) Anggota
Setelah  melalui  proses  penerimaan  dan  pemeriksaan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, permohonan  tersebut  akan  diserahkan  kepada  anggota  LPSK.  Pada  konteks  ini,  kesemuanya bekerja bersama-sama baik anggota maupun ketua LPSK yang juga berperan sebagai anggota, serta wakil ketua LPSK sejumlah enam orang dan merangkap tugas sebagai anggota. Selanjutnya berkas- berkas  yang  berisi  ringkasan  dan  hasil  investigasi  dari  permohonan  saksi  maupun  korban  lalu kemudian disampaikan pada tim UPP LPSK. Dengan adanya dokumen tersebut, anggota LPSK memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif  terhadap  kasus  terkait  serta  latar  belakang permohonan  perlindungan  yang  diajukan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  anggota  LPSK  akan mengkaji setiap aspek yang relevan dengan hati-hati, dengan tujuan untuk menjamin keputusan
10 Lidya Ester Turangan, Nelly Pinangkaan, and Sarah D. L Roeroe, “Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga- Lembaga Negara,” Lex Administratum 9, no. 3 (2021): 89 – 99, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33222.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
| 36 yang diambil nantinya dapat memberikan perlindungan yang tepat dan efektif kepada saksi maupun korban.

## 4) Perlindungan dan Bantuan oleh LPSK
Dalam  rapat  paripurna  LPSK,  segera  setelah  permohonan  perlindungan  diterima,  Saksi  dan Korban  akan  dilindungi  dan  dibantu.  Di  sinilah  LPSK  bertanggung  jawab  untuk  memastikan bahwa hak-hak Saksi dan Korban yang diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 10A UU PSK terpenuhi melalui  perlindungan  dan  bantuan  yang  diberikan.  Semua  tanggung  jawab  untuk  menjalankan proses perlindungan saksi dan korban  (PSK) akan ditanggung oleh Bidang Perlindungan LPSK atau Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Mereka akan menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, membantu dan melindungi Saksi serta Korban sepanjang perjalanan kasus ini, mulai dari saat permohonan diterima hingga penyelesaian kasus. Untuk memenuhi kebutuhan saksi dan  korban  secara  terpisah,  pelaksanaan  hak  saksi  dan  korban  akan  disesuaikan.  Mereka  akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selama proses ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi  mereka. 11 Dalam  hal  ini,  LPSK  berkomitmen  untuk  memberikan  perlindungan  dan bantuan yang sesuai dengan tahapan dan jangka waktu yang diperlukan, sehingga Saksi dan Korban merasa didukung dan dilindungi sepanjang perjalanan kasus mereka. Pemenuhan hak asasi dan korban,  juga  dikenal  sebagai  Bidang  Perlindungan  LPSK,  tidak  dapat  bekerja  sendirian  dalam melaksanakan tanggung jawab memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Mereka  menjalin  kolaborasi  dengan  berbagai  instansi  terkait  yang  memiliki  kewenangan  yang sesuai, dan penting bagi kita untuk mengingat bahwa instansi-instansi ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan  keputusan  LPSK  sesuai  dengan  persyaratan  Undang-Undang. 12 Dengan  terjalin kerjasama dengan berbagai intansi terkait, LPSK memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil  telah  sesuai  berdasarkan  Undang-Undang  dan  dijalankan  dengan  penuh  integritas, tanggung jawab dan tidak ada yang terabaikan.
Dalam menjalankan tugasnya pada pelaksanaan perlindungan saksi maupun korban, divisi pemenuhan  hak  saksi  dan  korban  atau  bidang  perlindungan  LPSK  memiliki  struktur  yang terorganisir. Struktur ini dibagi menjadi beberapa divisi kecil yang disebut “case manager (CM)”. 13
Para  CM  ini  berperan  sebagai  pengelola  kasus  yang  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan bantuan dan perlindungan yang tepat bagi saksi maupun korban serta memastikan setiap langkah dalam pelaksanaan PSK berjalan dengan lancar. Mereka menganalisis dengan cermat setiap detail kasus,  mengidentifikasi  kebutuhan  individu  saksi  maupun  korban,  dan  merencanakan  strategi perlindungan yang sesuai. CM dibentuk untuk memberikan fokus yang khusus pada setiap kasus. Mereka  memiliki  pengetahuan  mendalam  tentang  jenis  tindak  pidana  tertentu,  seperti  Tipikor, Narkotika, Pembunuhan, dan lain-lain. Pembentukan CM ini didasarkan pada kebutuhan LPSK dalam menangani kasus-kasus yang beragam. Namun, penting untuk diingat bahwa pembentukan
11 Mamay Komariah, “Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban ( LPSK),” Galuh Justisi 3, no. 2 (2015): 229 – 45, http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421.
12 Kadimuddin Baehaki and Trisno R. Hadis, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Media Hukum 11, no. 1 (2023): 52 – 63,
https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.451.
13 E. Agus Suryadi and H. Supardi, “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor),” Jurnal Suara Hukum Universitas Negeri Surabaya 3, no. 1 (2021):
1 – 25, https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p1-25.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
CM  tidak  berlaku  bagi  semua  jenis  tindak  pidana  dikarenakan  tidak  diatur  oleh  UU  PSK  atau undang-undang lainnya, tetapi merupakan bagian dari prosedur operasional standar LPSK (SOP).

## 3.3. Tantangan LPSK Bagi Perlindungan Saksi Maupun Korban
1) Keberadaan LPSK Belum Mencapai Puncaknya perihal “Peningkatan Kapasitas”
Konsep capacity building , melibatkan tahapan transformasi berkelanjutan untuk memperkuat dan mengembangkan  kapabilitas  individu,  kelompok,  organisasi,  komunitas,  atau masyarakat  dalam menelaah konteks yang ada di sekitarnya. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, isu-isu, dan peluang yang muncul, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang relevan. Dalam proses ini, terdapat perancangan tindakan yang cermat, serta penggunaan sumber daya yang efektif dan berkelanjutan untuk mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi rencana tindakan tersebut. Selain itu, proses Capacity Building juga melibatkan pembelajaran dari pengalaman melalui umpan balik yang diperoleh. Dengan demikian, Capacity Building merupakan sebuah upaya yang kreatif dan unik untuk meningkatkan daya dukung dan kemampuan LPSK dalam menyelesaikan berbagai tantangan. 14
Dalam  penguatan  kapasitas,  LPSK  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  yang  belum sepenuhnya  teratasi.  Penguatan  kapasitas  tidak  hanya  mencakup  administrasi  kantor  dan kepegawaian 15 ,  tetapi  juga  melibatkan  pengembangan  model  perlindungan  bagi  saksi  maupun korban.  Selain  itu,  pentingnya  kerjasama  yang  dibangun  menjadi  faktor  kunci  yang  tidak boleh diabaikan. Di sisi lain, masih terdapat pemahaman yang kurang tepat dari para penegak hukum mengenai perlindungan saksi maupun korban. Mereka masih cenderung mengikuti pemikiran yang terikat pada KUHAP, yang belum sepenuhnya sesuai dengan UUPSK yang telah ada. Kekurangan lainnya adalah ketiadaan pedoman yang jelas bagi penegak hukum dalam menghitung ganti rugi yang diberikan dalam konteks perlindungan saksi maupun korban. Dalam mengatasi tantangan ini diperlukan  upaya  untuk  mengembangkan  pedoman  yang  jelas  dan  komprehensif  dalam menghitung  penggantian  kerugian  yang  adil  dan  berkeadilan.  Untuk  menghadapi  tantangan  ini diperlukan kecerdasan intelektual dan kepekaan yang tinggi, LPSK harus mengambil tindakan yang inovatif serta strategis untuk membangun kekuatan mereka secara menyeluruh, mengoptimalkan bantuan perlindungan bagi saksi maupun korban, dengan menciptakan kerangka peraturan yang lebih efektif dan inklusif dalam memberikan keadilan bagi mereka yang membutuhkannya.
Pemerintah Indonesia meluncurkan UU PSK, setelah mempertimbangkan sejumlah faktor. Dasar diterbitkan peraturan UU PSK yaitu bahwa pemberian perlindungan terhadap saksi maupun korban  mempunyai  peran  kunci  signifikan  terkait  sistem  hukum  pidana  Indonesia.  Pemberian kesaksian tanpa rasa takut atau ancaman, membuat saksi dan korban dapat mengungkapkan fakta- fakta sesungguhnya dalam kasus pidana. Hal ini disadari betul bahwa kebutuhan hukum masyarakat yang  terus  berkembang  mengenai  pentingnya  perlindungan  yang  efektif  serta  kebutuhan perubahan hukum yang masyarakat hadapi menjadi faktor kunci perlunya penyesuaian terhadap Undang-Undang perlindungan saksi maupun korban. Dalam revisi tersebut sejatinya merupakan sebuah  pelengkap  serta  revisi  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  ada.  Dengan  demikian  UU sebelumnya  masih  tetap  berlaku  sebagai  landasan  hukum  dalam  perlindungan  saksi  maupun
14 Frances Esther Vaticana Pitoy, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” Lex Crimen 5, no. 1 (2016): 129 – 37, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10610.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
| 38 korban.  Meskipun  d  alam  ketentuan  revisi  tersebut  LPSK  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya  terliha  memadai,  akan  tetapi  dalam  tinjauan  yang  lebih  kompleks,  tugas  dan kewenangan  LPSK  memiliki  keterbatasn  yang  signifikan.  Beberapa  kewenangan  yang  perlu dicermati antara lain: 1) Tanggung jawab LPSK untuk membantu dan mendukung saksi dalam konteks peradilan; 2) Fasilitasi eksklusif yang disediakan oleh LPSK di dalam ruang peradilan; 3) Pendampingan  konsultatif  bagi  para  saksi  sebagai  layanan  yang  disediakan;  4)  Faktor-faktor tambahan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap saksi selama persidangan; 5) LPSK bertugas memberikan  bantuan  perlindungan  yang  bersifat  sementara  bagi  saksi  maupun  korban;  6) Berkolaborasi  dengan  organisasi  lain  untuk membantu  saksi;  7)  Penggunaan  sumber  daya yang dimiliki oleh negara untuk melindungi saksi; 8) Tugas LPSK dibagi ke wilayah yang terkait.
Dalam  kenyaataan  yang  terjadi  pada  lapangan,  kita  sering  menemui  situasi  di  mana masyarakat sangat memerlukan perlindungan saksi maupun korban, akan tetapi ketiadaan panduan yang proporsional di dalam UU PSK menjadikannya sebuah tantangan yang harus dapat di atasi di masa depan. Apabila membandingkannya dengan perlindungan saksi yang dilaksanakan di negara Amerika Serikat kita dapat melihat bahwa perlindungan saksi di sana telah berjalan dengan efektif jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan kejahatan-kejahatan serius, seperti narkotika, korupsi, kasus perbankan dan lainnya. salah satunya dengan merelokasi keberadanan pihak saksi beserta keluarga  di  tempat  yang  sangat  rahasia  yang  hanya  diketahui  oleh  penyidik,  dengan  diberikan perlindungan  yang  sungguh-sungguh  dan  jika  diperlukan,  identitas  saksi  diganti  sepenuhnya. Mereka juga ditempatkan di tempat yang aman secara permanen.
Korban pelanggaran serius terhadap HAM dan korban tindak pidana terorisme mempunyai hak atas ganti rugi, seperti diubah pada UU PSK No. 31 Tahun 2014. UU ini juga menambah pasal 7 yang memperluas hak-hak mereka sebagaimana diuraikan dalam pasal 5 dan 6. 16 Pengajuan ganti rugi dilakukan oleh korban itu sendiri, pihak keluarga, atau yang dikuasakan melalui LPSK kepada pengadilan HAM. Sebagaimana dimuat pada Pasal 7 Ayat 2 UU PSK No. 31 Tahun 2014, LPSK bertanggung  jawab  untuk  membayar  kompensasi  setelah  putusan  inkrah. 17 Selain  itu,  undang- undang  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  menetapkan  bagaimana  kompensasi  diberikan kepada korban tindak pidana terorisme. 18 Meskipun ketentuan dan persyaratan perlindungan saksi dan  korban  telah  dimuat  pada  UU  PSK,  penegak  hukum  tampaknya  merasa  tertekan  dalam menjalankannya. Ini terutama karena LPSK berpusat di Ibu Kota Jakarta. 19 Berbagai kendala di lapangan  dan  dari  komparasi  yang  telah  disajikan,  tiba  saatnya  untuk  membentuk  lembaga perlindungan saksi di setiap provinsi di Indonesia. Selain itu, penting untuk melakukan diseminasi kepada  masyarakat  dengan  efektif  berkaitan  dengan  program  bantuan  perlindungan  bagi  saksi maupun korban dengan tepat serta menyeluruh. Hal ini melibatkan partisipasi dari masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan, serta penegak hukum di daerah, dan yang tak kalah penting adalah mendukungnya dengan peraturan daerah yang relevan.
2) Sinergi LPSK Dengan Institusi Lain Yang Terbatas.
16 DPR RI, “ Undang- Undang Perlindungan Saksi & Korban,” Pub. L. No. 31 Tahun 2014 (2014).
17 DPR RI.
18 Allan Reagen Siwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia,” Lex Et Societatis 2, no. 5 (2014): 17 – 27, https://doi.org/10.35796/les.v2i5.4888. 19 Sofyan Rauf and Sabri Guntur, “Efektivitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi,” Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 3 (2022): 203 – 18, https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
Pada prosesnya, LPSK harus dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai organisasi seperti pemerintah, non-pemerintah, atau LSM yang dapat memberikan dukungan yang diperlukan saksi dengan persetujuan saksi. Misalkan, ketika terjadi ancaman dan intimidasi terhadap saksi yang mengharuskan untuk direlokasi pada tempat yang lebih aman, tentunya menjalin kerjasama antar lembaga  menjadi  hal  yang  sangat  urgen  untuk  menjaga  keamanan  saat  saksi  berpindah  ke lingkungan  baru.  Namun,  jika  saksi  berisiko  tinggi  menghadapi  intimidasi  yang  dapat membahayakan  nyawa  dan  keluarganya,  serta  ada  kemungkinan  upaya  untuk  melacak keberadaannya, maka penting bagi LPSK untuk menjalin hubungan yang cepat dan aman dengan lembaga-lembaga terkait. Kerjasama ini menjadi sangat diperlukan mengingat LPSK tidak dapat melaksanakan tugas perlindungan saksi secara sendirian, terutama ketika ada pihak yang berupaya menghambat  kinerja  LPSK.  Karenanya,sinergitasi  yang  terjalin  pada  setiap  lembaga  ini  perlu mendapat  dukungan  dan  kemudahan,  mengingat  lembaga  ini  juga  bertanggung  jawab  langsung pada Presiden. Peran sentral Presiden tentu menjadi sangat vital dalam mendukung kerja LPSK serta mengawasi departemen dan lembaga terkait lainnya.
Seiring  berjalannya  waktu,  LPSK  menghadapi  tantangan  yang  menghambat  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  mereka  perihal  perlindungan  bagi  saksi.  Problem  utama  muncul  dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesepahaman pihak LPSK dan lembaga-lembaga terkait, terutama para penegak  hukum.  Tentunya  ini  menjadi  hambatan  utama  dalam  melaksanakan  perlindungan terhadap saksi. Terutama di tingkat operasional daerah, seringkali aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggungjawab mereka memberikan perlindungan saksi maupun korban sesuai dengan ketetapan LPSK. Sedangkan, pemberian perlindungan kepada saksi maupun korban  tidak  bisa  dilakukan  tanpa  kerjasama  dari  berbagai  pihak  terkait,  seperti  kepolisian, kejaksaan, advokat, dan hakim. Terdapat aspek-aspek tugas dan kewenangan LPSK yang masih sangat terbatas sehingga tidak boleh mencampuri kewenangan lembaga penegak hukum yang lain dan pada akhirnya LPSK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat berjalan sendiri melainkan membutuhkan peranan lembaga lain. Sebagai contoh, kerjasama antara badan peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) dapat mencapai tujuan LPSK. 20 Oleh karena itu sinergitas sangat diperlukan agar LPSK sendiri dapat menjadi institusi yang melengkapi dan bermanfaat bagi lembaga penegak hukum yang lain.
Dalam rangka mencapai pemahaman yang sama berkaitan dengan mekanisme kerja dalam perlindungan saksi maupun korban LPSK masih terus mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai  lembaga  lain  melalui  Memorandum  of  Understanding  (MoU) yang  telah  dilaksanakan dengan lembaga-lembaga dalam negeri seperti Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemenkumham RI, BNPT,  Bawaslu,  Komnas  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan,  KPAI,  Komnas  HAM,  KPK, PPATK, Ombudsman, BNN, Kemensos RI, BAKN. Jalinan kerjasama tidak hanya dalam negeri tetapi  LPSK  juga  menjalin  kerjasama  dengan  negara-negara  dan  lembaga  internasional  tingkat global. 21 UU PSK mengatur jika LPSK mempunyai kemampuan menjalin kerjasama pada lembaga lain  berkaitan  dalam  hal  memberikan  bantuan  dan  perlindungan.  Harapan  ke  depan,  LPSK semakin  terbuka  untuk  menjalin  kerjasama  yang  lebih  luas  dengan  lembaga  lainnya  demi peningkatan pemberian bantuan dan perlindungan bagi para saksi maupun korban.
20 Budi Suhariyanto, “Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia,” Jurnal Rechtsvinding 4, no. 3 (2015): 413 – 29, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.14.
21 Josefhin Mareta, “Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection),” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 1 (2016): 105 – 15, http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.105-115.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
Sistem Hukum Pidana Terpadu yang ada menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan proses sistem  hukum  pidana  di  Indonesia.  Dengan  melibatkan  lembaga-lembaga  yudikatif  lainnya membuat setiap entitas berperan sebagai subsistem yang sangat penting. Adanya perbedaan fungsi- fungsi  ini  telah  diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan  guna  pencegahan  penumpukan kewenangan yang berlebihan dalam segala konsekuensinya. Tujuan dari perbedaan-perbedaan ini, sebagaimana  ketentuan  peraturan  dalam  KUHAP,  yaitu  proses  sistem  hukum  pidana pelaksanaannya terjamin, profesional, adil dan bersih. 22 Terhadap upaya melindungi saksi maupun korban,  meskipun  setiap  lembaga  memiliki  peran  dan  wewenang  yang  berbeda,  penting  bagi mereka untuk saling memperhatikan dan memahami satu sama lain dalam pelaksanaan di lapangan. Hal  ini  bertujuan  untuk  menjaga  kelancaran  proses  peradilan  yang  berkesinambungan,  tanpa adanya  diskriminasi  terhadap  pihak  tertentu,  dan  menjauhkan  diri  dari  tindakan  kriminalisasi terhadap  saksi.  Tantangan-tantangan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya harus  dianggap  sebagai bagian dari proses yang harus dihadapi dalam upaya memberantas kejahatan.
Seperti yang diungkapkan oleh Muladi 23 , tantangan-tantangan ini dapat diibaratkan sebagai batu-batu kerikil dengan ujung yang tajam dengan semestinya mampu diatasi dalam merumuskan sistem hukum pidana yang mampu menyelaraskan struktur secara fisik. Selain itu, diperlukan upaya untuk  mencapai  mekanisme  administrasi  agar  tidak  bertentangan  dengan  KUHAP.  Tantangan tersebut juga memiliki dampak terhadap persepsi budaya masyarakat dan penegak hukum terhadap sistem peradilan hukum pidana di Indonesia, supaya memberikan jaminan hukum agar optimal untuk  para  saksi  maupun  korban.  Menghadapi  tantangan  ini,  diperlukan  kerjasama  dan  sinergi antara  lembaga-lembaga  terkait,  dengan  mengedepankan  pemahaman  yang mendalam  terhadap peran masing-masing. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran akan pentingnya melindungi saksi maupun korban, kita dapat menciptakan sistem hukum pidana yang adil, berkeadilan, dan menghasilkan kepastian hukum yang optimal.

## 3) Keterbatasan Dukungan dan Sumber Daya
Menurut UU PSK, biaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi LPSK akan ditanggung oleh APBN. Keperluan  tersebut  sebagaimana  dimaksud  melibatkan  penggunaan  untuk  mendirikan  tempat berlindung  bagi  saksi,  korban  maupun  keluarga  dari  pihak-pihak  terkait  yang  disebut  sebagai “rumah  aman”.  Penganggaran  untuk  rumah  aman  harus  menjadi  bagian  dari  program perlindungan, yang bisa melibatkan opsi membangun sendiri atau menyewa dari pihak lain. Selain itu, LPSK  juga perlu  mengalokasikan  biaya  khusus guna  keperluan  khusus  bagi  saksi.  Berbagai faktor  mempengaruhi  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  setiap  kasus  yang  dilindungi, termasuk kebutuhan perlindungan bagi keluarga saksi, durasi tinggal saksi, hak asasi atas kediaman sementara, tingkat kualitas hidup saksi, dan bantuan finansial yang diberikan. 24
Sulit untuk memprediksi berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan untuk membantu saksi karena ada banyak faktor yang mempengaruhi biaya dan tidak ada kepastian tentang pengeluaran di masa depan. Menghadapi tantangan ini, LPSK perlu menjalankan manajemen anggaran yang efisien dan transparan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta
22 Suryadi and Supardi, “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor).”
23 Komariah, “Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban ( LPSK).”
24 Mila Gustiana Ansary, M. Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar, “Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana” (2013), http://repository.unhas.ac.id/8222/2/milagustia-1054-1-13-mila-y 1-2.pdf.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
| 41 pertimbangan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  besaran  biaya  dapat  menjadi  bahan pertimbangan mengambil keputusan dengan tepat sasaran dan bijaksana mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Tujuan utamanya tetap memastikan bahwa saksi mendapatkan perlindungan yang memadai tanpa harus menambah beban finansial yang berlebihan bagi LPSK dan anggaran negara.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  LPSK  dihadapkan  pada  tantangan  SDM  yang  berkaitan dengan  kemampuan  mereka  untuk  memproses  pengajuan  perlindungan  yang  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Meskipun  tidak  bisa  disangkal  bahwa  problem  yang  seringkali menjadi  persoalan  saksi  saat  berinteraksi  dengan  LPSK  adalah  lamanya  proses  pengambilan keputusan  terkait  permohonan  perlindungan  mereka  karena  menunggu  keputusan  Sidang Paripurna. Penyebab utamanya dikarenakan kekurangan personel di LPSK untuk dapat menangani secara beriringan seluruh pengajuan yang diterima serta semakin bertambahnya jumlah pengajuan setiap tahunnya.
Saat ini, LPSK belum diizinkan untuk menetapkan sistem manajemen sumber daya manusia mereka sendiri karena ketentuan dalam UU PSK belum mencakupnya. Contohnya, persyaratan untuk  perlindungan  termasuk  pengalaman  dalam  perlindungan  pribadi,  menangani  senjata  api, pengetahuan hukum, dan psikologi; integritas dalam menjaga kerahasiaan; profil psikologis yang sesuai dengan perubahan peran; fleksibel dalam merekrut, termasuk tenaga sukarela, kontrak, dan pegawai tetap; menetapkan program perputaran karyawan setiap 3 – 5 tahun agar karir berkembang dan mengurangi potensi korupsi, serta memperbaiki kinerja. 25 Selain itu, mesti ada cakupan yang memungkinkan  sistem  manajemen  SDM  LPSK  untuk  beroperasi  secara  mandiri  sesuai  dengan kompetensi  atau  meritokrasi.  Ini  mencakup persyaratan untuk menjadi  anggota  LPSK, otoritas untuk memilih dan memecat anggota staf, metode pengangkatan, dan peraturan tentang integrasi tingkat  jabatan  anggota  staf  dengan  tingkat  jabatan  LPSK,  serta  fondasi  yang  kuat  untuk menetapkan  undang-undang  dengan  mengatur  hak-hak  pegawai  LPSK  seperti  gaji  dan honorarium.  Hanya  dengan  peningkatan  jumlah  karyawan  dan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  program  kerja  LPSK  dapat berhasil.  Karenanya,  sangat  penting  untuk  menjalankan tugas  LPSK  dengan  staf  yang  memiliki  integritas,  profesionalisme,  kualitas,  dan  produktivitas tinggi. Ini terutama berlaku untuk misi perlindungan saksi dimana membutuhkan tingkat disiplin dan kerahasiaan yang sangat tinggi.

## 3.4. Dampak dari Perlindungan LPSK Terhadap Keadilan Pada Tatanan Peradilan Hukum Pidana Indonesia.
Dalam tatanan peradilan pidana di Indonesia, keadilan sangat dipengaruhi oleh perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap saksi-saksi. Berikut adalah beberapa dampak yang dap at dilihat:
1) Keberanian Saksi: Saksi-saksi memiliki rasa aman dan kepercayaan yang diperlukan untuk memberikan kesaksian mereka tanpa khawatir akan ancaman atau represi dari pihak yang terlibat dalam kasus. Dengan demikian, perlindungan ini dapat mendorong saksi-saksi untuk lebih berani dan kooperatif dalam memberikan bukti yang penting bagi proses peradilan.
2) Keandalan Bukti: Dengan adanya perlindungan terhadap saksi, kesaksian mereka menjadi lebih  dapat  diandalkan  dan  dapat  menjadi  bukti  yang  kuat  dalam  proses  peradilan. Perlindungan ini membantu mengurangi tekanan dan ancaman yang dapat mempengaruhi
25 Ansary, Akub, and Muchtar.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
kesaksian saksi, sehingga meningkatkan kredibilitas dan keandalan bukti yang disajikan di pengadilan.
3) Jaminan  Hukum:  Dalam  sistem  hukum  pidana,  jaminan  hukum  adalah  prinsip  penting. Perlindungan  terhadap  saksi  membantu  menjamin  kepastian  hukum  dengan  memastikan bahwa  mereka  dapat  memberikan  kesaksian  tanpa  rasa  takut  atau  intimidasi.  Dengan demikian, proses peradilan dapat berjalan secara adil dan objektif, tanpa diskriminasi atau intervensi yang tidak sah.
4) Pengungkapan  Kebenaran:  Perlindungan  terhadap  saksi  juga  berdampak  pada pengungkapan kebenaran dalam suatu kasus. Dalam situasi di mana saksi-saksi merasa aman dan dilindungi, mereka cenderung lebih kooperatif menyampaikan fakta-fakta terkait dan penting guna mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Hal ini berkontribusi pada pencarian kebenaran dan penegakan hukum yang adil.
Deterrent terhadap Intimidasi: Perlindungan terhadap saksi dapat menjadi penghalang atau deterrent terhadap  upaya  intimidasi  atau  ancaman  terhadap  mereka.  Ketika  pelaku  kejahatan  menyadari bahwa  saksi-saksi  dilindungi  dengan  baik  dan  bahwa  tindakan  intimidasi  mereka  tidak  akan berhasil, mereka cenderung lebih berpikir dua kali sebelum melakukan upaya tersebut. Dengan demikian,  perlindungan  terhadap  saksi  dapat  membantu  mengurangi  risiko  penghalang  dalam proses peradilan.

## 4. KESIMPULAN
LPSK menjamin keadilan dalam tatanan peradilan hukum pidana di Indonesia dengan melindungi korban maupun saksi. Keamanan fisik, psikologis, dan hukum yang diperuntukkan bagi korban maupun  saksi  memungkinkan  mereka  memberikan  kesaksian  tanpa  rasa  takut.  Menjalankan tugasnya,  LPSK  memberikan  keberanian  kepada  saksi  untuk  berbicara  dan  mengungkapkan kebenaran,  sehingga  bukti  yang  diperoleh  menjadi  lebih  dapat  diandalkan  dan  meningkatkan integritas proses peradilan. Dengan demikian, keadilan hukum dapat tercapai dengan lebih baik. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK juga menjadi penghalang efektif terhadap upaya intimidasi terhadap saksi. Hal ini mengurangi risiko campur tangan yang tidak sah dan memastikan bahwa saksi  dapat  memberikan  kesaksian  tanpa  tekanan  atau  ancaman.  Dalam  proses  peradilan, penemuan  kebenaran  menjadi  hal  yang  sangat  penting.  Perlindungan  saksi  membantu  dalam penemuan kebenaran dengan mendorong kerjasama dari saksi dan memastikan bahwa fakta-fakta yang relevan dapat diungkapkan dengan jujur dan obyektif. Dengan demikian, peran LPSK dalam melindungi kepentingan saksi maupun korban tidak hanya pada keamanan dan kenyamanan bagi mereka,  tetapi  juga  berdampak  pada  keadilan  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia  secara keseluruhan. Terjaganya integritas dan melindungi saksi serta korban, LPSK berkontribusi pada tercapainya keadilan yang adil, transparan, dan berkeadilan pada sistem hukum pidana Indonesia.
Beberapa  saran  guna  meningkatkan  peran  LPSK  untuk  menjaga  keadilan  dalam  sistem hukum  pidana  Indonesia:  1)  Penambahan  Sumber  Daya  Manusia:  LPSK  perlu  mendapatkan peningkatan  jumlah  personel  yang  memadai  untuk  dapat  menangani  jumlah  permohonan perlindungan  yang  meningkat  setiap  tahunnya.  Untuk  penambahan  personel,  perhatikan perekrutan yang cermat dengan fokus pada kualitas, integritas, dan kemampuan untuk memberi perlindungan bagi saksi maupun koban. 2) Peningkatan Kewenangan: Untuk memperkuat tugas dan fungsi LPSK menjaga keadilan, penting untuk mengkaji dan memperluas kewenangan lembaga
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
| 43 ini.  Ini  dapat  termasuk  memberikan  LPSK  kewenangan  untuk  membuat  system  manajemen sumber  daya  manusia  (SDM)  mereka  sendiri,  yang  mencakup  pengangkatan,  pemberhentian, kepangkatan,  dan  pengaturan  hak-hak  pegawai  LPSK.  3)  Peningkatan  Koordinasi  dan  Sinergi: LPSK berkolaborasi dengan lembaga yudikatif lainnya seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga  pemasyarakatan.  Sinergi  positif  antara  LPSK  juga  lembaga  lainnya  akan  memastikan kelancaran proses sistem hukum pidana dan perlindungan holistik bagi saksi maupun korban. 4) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: LPSK perlu melakukan upaya sosialisasi yang lebih aktif dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungan saksi maupun korban. Melalui kampanye serta pendekatan komunikasi tepat, masyarakat perlu memahami hak- hak mereka sebagai saksi dan korban serta peran LPSK dalam melindungi dan memperjuangkan keadilan bagi mereka. 5) Penguatan Hukum dan Peraturan: Melalui evaluasi dan perbaikan terus- menerus  terhadap  UU  PSK  penguatan  peraturan  hukum  yang  lebih  komprehensif  dapat diberlakukan.  Hal  ini  meliputi  pengaturan  terkait  wewenang,  tugas,  dan  fungsi  LPSK,  serta pemenuhan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional lembaga ini. 6) Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi: Dibutuhkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja LPSK. Melalui evaluasi yang objektif dan transparan, dapat teridentifikasi kelemahan atau kendala  yang  perlu  diperbaiki  agar  LPSK  dapat  beroperasi  secara  efektif  dan  efisien.  Dengan mengimplementasikan  saran-saran  tersebut,  diharapkan  peran  LPSK  menjaga  keadilan  sistem hukum pidana Indonesia meningkat secara signifikan. Perlindungan saksi maupun korban yang lebih  baik  akan  berdampak  terhadap  tercapainya  keadilan  yang  lebih  adil,  berkeadilan,  dan mendorong penegakan hukum yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Baehaki, Kadimuddin, and Trisno R. Hadis. “ Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. ” Jurnal Media Hukum 11, no. 1 (2023): 52 – 63. https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.451.
Feriyana, I Putu Angga, Anis Mashdurohatun, and Arpangi Arpangi. “ Development Of The Criminal Justice System: Initiating LPSK As A Criminal Justice Subsystem In Indonesia. ” Jurnal Daulat Hukum 3, no. 1 (2020): 123 – 30. https://doi.org/10.30659/jdh.v3i1.8386. Komariah, Mamay. “ Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban ( LPSK). ” Galuh Justisi 3, no. 2 (2015): 229 – 45. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421.
Lutifiandi. “ Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. ” Lex Et Societatis 5, no. 2 (2017): 82 – 90.
Mareta, Josefhin. “ Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection). ” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 1 (2016): 105 – 15. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.105-115.
Pitoy, Frances Esther Vaticana. “ Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. ” Lex Crimen 5, no. 1 (2016): 129 – 37.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10610.
Rauf, Sofyan, and Sabri Guntur. “ Efektivitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. ” Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 3 (2022): 203 – 18.
Djamaludin & Arrasyid . Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK
https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26.
Setiawan, M. Arif. “ Urgensi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. ” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 5, no. 2 (2008): 133 – 44. https://doi.org/10.56444/hdm.v5i2.380.
Siwi, Allan Reagen. “ Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. ” Lex Et Societatis 2, no. 5 (2014): 17 – 27. https://doi.org/10.35796/les.v2i5.4888.
Suhariyanto, Budi. “ Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia. ” Jurnal Rechtsvinding 4, no. 3 (2015): 413 – 29.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.14.
Suryadi, E. Agus, and H. Supardi. “ Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). ” Jurnal Suara Hukum Universitas Negeri Surabaya 3, no. 1 (2021): 1 – 25. https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p1-25. Tuage, Sarisha Natalia. “ Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). ” Lex Crimen 2, no. 2 (2013): 56 – 64. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1541.
Turangan, Lidya Ester, Nelly Pinangkaan, and Sarah D. L Roeroe. “ Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara. ” Lex Administratum 9, no. 3 (2021): 89 – 99.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33222.

## Tesis
Ansary, Mila Gustiana, M. Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar. “ Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, ” 2013. http://repository.unhas.ac.id/8222/2/milagustia-1054-1-13-mila-y 1-2.pdf.

## Buku
Semendawai, Abdul Haris, I Ktut Sudiharsa, Lies Sulistiani, Lili Pintauli, Myra Diarsi, R. M. Sindhu Krishno, Teguh Soedarsono, and Aidi Rusli, eds. “ LPSK Dan Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat Perlunya Membangun Sinergi Kerjasama Antar-Lembaga. ” LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) , Jakarta, 2009.
Sulistiyono, Adi, and Isharyanto Isharyanto. Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik . Depok: Prenadamedia Group, 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
DPR RI. Undang-Undang Perlindungan Saksi & Korban, Pub. L. No. 31 Tahun 2014 (2014).

## Laman Web
Kompas.com. “ Tugas Dan Wewenang LPSK. ” Kompas.Com , 2022. wahananews.co. “ Peran LPSK Semakin Dikenal Karena Kasus Ferdy Sambo, ” 2022. https://wahananews.co/polhukam/peran-lpsk-semakin-dikenal-karena-kasus-ferdy-sambo- wy2l21JwpN.