## Article

## Politik Kartel di Tingkat Lokal: Studi Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Periode Sisa
2016-2021
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society,
2019, Vol. 01 (02), 138-150
© The Journal, 2019 DOI: 10.36256/ijrs.v1i2.72 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received: October, 22 th 2019 Revised: November, 20 th 2019
Accepted: November, 30 th 2019

## Euis Ammelia
Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universtas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia euisammelia@gmail.com
Meidi Kosandi Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universtas  Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia mkosandi@yahoo.com

## ABSTRACT
This paper discusses the behavior of political party in Deputy Governor election (Pilwagub) at Riau Islands Province (Kepri) 2017 with rational choice and cartel politics approach. The DPRD of Riau  Islands  Provincial  decision  to to  choose  and  assign Isdianto  as  Deputy  Governor requires controversy, it is caused by the domination of one coalition over the other in the 2015 Governor election. This study  argues that the  motive for power in inter-party relations  at the local  level, especially  those  who have seats  in Parliament of Riau Islands Province,  tends  to influence  DPRD’s  decision.  Political  parties  effort  at  the  local  level  through  electoral  changes are characterized by the pragmatism of political parties. The parties that competed in the 2015 Pilgub  challenged  reconciliation  since  the  2017  governor  election.  The  findings  of  this  study are  those  that  discuss  cartel  policy  through  unseen  agreements  that  are  reflected  in  the DPRD's plenary decision by acclamation.
Keywords: rational choice; election of deputy governor; cartel politic; political party

## ABSTRAK
Tulisan ini mendiskusikan tentang perilaku partai politik pada Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan pilihan rasional ( rational choice ) dan politik kartel. Keputusan DPRD Propinsi Kepri terkait keterpilihan  Isdianto  sebagai  Wakil  Gubernur  cenderung  kontroversial,  karena  terkait dengan  persaingan  dua  koalisi  yang  berpartisipasi  pada  Pemilihan  Gubernur  2015.  Studi ini  berargumen  bahwa  motif  kekuasaan  dalam  hubungan  antar  partai  di  tingkat  lokal, khususnya  yang  memiliki  kursi  di  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Riau,  cenderung mempengaruhi keputusan DPRD tersebut. Upaya penguatan partai politik di tingkat lokal melalui  perubahan  mekanisme  pemilihan  lebih  diwarnai  oleh  pragmatisme  partai  politik. Partai-partai  yang  bersaing  pada  Pilgub  2015  justru  berdamai  saat  paripurna  Pilwagub 2017.  Temuan  dari  studi  ini  adalah  partai  menunjukkan  perilaku  kartel  melalui kesepakatan-kesepakatan  tidak  terlihat  yang  terefleksi  pada  keputusan  paripurna  DPRD secara aklamasi.
Kata Kunci: pilihan rasional, pilwagub, politik kartel, partai politik

## 1. Pendahuluan
Dalam upaya penguatan partai politik dan demokrasi di tingkat lokal, pemerintah pusat melakukan  perubahan  mekanisme  pengisian  kekosongan  jabatan  Wakil  Kepala  Daerah. Berbeda  dengan  mekanisme  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  melalui penunjukkan  tanpa  pemilihan, pasal 176  UU  No. 10  Tahun  2016 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang, disebutkan  bahwa  proses pengisian  jabatan  Wakil  Gubernur  dilakukan  dengan  usulan  partai  pengusung  atau gabungan partai pengusung melalui Gubernur. Pengusulan tersebut melibatkan dua calon kandidat  (tidak  kurang  dan  tidak  lebih)  yang  selanjutnya  dipilih  melalui  keputusan paripurna DPRD.
Proses  politik pemilihan  Wakil  Gubernur  (Pilwagub)  Propinsi  Kepulauan  Riau  (Kepri) menarik  untuk dikaji,  karena  beberapa  alasan.  Pertama,  mekanisme  ini  pertama  kali dialami oleh Provinsi Kepri. Dengan ketiadaan aturan turunan yang mengatur mekanisme pemilihan  secara  teknis.  Maka,  DPRD  Provinsi  Kepri  mengambil  keputusan  yang  cukup berani dengan menafsirkan UU No. 10/2016 Pasal 176 ke dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Kepri tentang Pemilihan Wakil Gubernur yang dikeluarkan oleh Panitia Khusus (Pansus). Kedua, koalisi “gemuk” pada kepemimpinan Muhammad Sani-Nurdin Basirun membuat keputusan  penetapan  nama Calon  Wakil  Gubernur  pun  terbilang  alot.  Ada  lima  partai pengusung  yang  saling  bersaing  untuk  mendudukkan  Bakal  Calonnya  sebagai  kandidat Wakil Gubernur. Demokrat, Gerindra, PKB, PPP, dan Nasdem melakukan rekrutmen Bakal Calon  Wakil  Gubernur  (bacalon  Wagub)  di  masing-masing  partai.  Artinya,  kelima  partai membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon (Bacalon) Wagub Kepri, bukan melalui konsolidasi satu pintu. Ini tentunya bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 176 UU No. 10/2016.
Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) merupakan bagian dari penguatan parpol. Parpol diberikan  hak  untuk  menentukan  Wagub.  Tentunya  hal  ini  disambut  baik  untuk  proses demokratisasi di tingkat lokal. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika hal ini membuat proses pemilihan menjadi alot dan menjadi peluang lahirnya kartel. Partai- partai  di  DPRD  saling  bersepakat untuk  sebuah  keputusan  yang  cacat  hukum.  Hal  ini terjadi pada Pilwagub Kepri. Dua koalisi partai politik yang berkontestasi pada saat Pilkada 2015  saling  mendukung  dan  menghilangkan  persaingan.  Situasi  paradoks  ini  kemudian coba dianalisa dan jelaskan melalui tulisan ini.

## 2. Kajian Literatur
Penelitian  tentang  partai  politik  bukan  hal  yang  baru  dalam  kajian  Ilmu  Politik.  Kajian terkait  partai  politik  banyak  dikaji  oleh para scholars dengan  pendekatan  kelembagaan ( institutionalism ).  Secara  teoritis,  salah  satu  fungsi  dari  partai  politik  adalah rekrutmen politik.  Fungsi  ini  menjadi  dasar  regenerasi  keanggotan  partai  sekaligus  faktor  internal eksistensi  partai.  Rekrutmen  politik  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  tidak sekedar  proses  partai  politik  untuk  merekrut  kadernya,  tetapi  lebih  kepada  peran  partai untuk  bisa  masuk  ke  dalam  pemerintahan (eksekutif).  Pemerintah  yang  dimaksud  dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Salah  satu  peran  partai  politik  adalah  berkontestasi  dalam  pengisian  jabatan  publik. UU  No.10  Tahun  2016  (UU  Pilkada)  menempatkan  partai  politik  sebagai  lembaga  formal yang  sah  dan  berhak  untuk  mengajukan  kandidat  kepala  daerah  dan  wakilnya.  UU  ini memperkuat  posisi  partai  politik melalui mekanisme pemilihan Wakil Gubernur di  DPRD. Pada regulasi sebelumnya, sifat partai politik hanya sebagai pelengkap demokrasi dimana keputusan  siapa  kandidat  yang  akan  menduduki  jabatan  Wakil  Gubernur  sepenuhnya ditentukan oleh eksekutif.
Jika  melihat  pada  studi  terdahulu,  terdapat beberapa  studi  lain  dengan  fokus  pada Pilkada  dan  Partai  Politik.  seperti  studi  yang  dilakukan  Michael  Buelher  dan  Paige  Tan, dalam jurnal Southeast Asia Program Publications at Cornell University . Dengan judul Party- Candidate  Relationship  in  Indonesian  Local  Politics:  A  Case  Study  of  the  2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province . Ia menyebutkan bahwa pada tahun 1999-2004, kandidat membutuhkan suara partai di parlemen agar dapat dipilih. Namun, sejak tahun 2005 hal ini sudah tidak berlaku lagi. Beberapa kandidat tampak lebih suka mengandalkan pribadi dan jaringan keluarga mereka dalam berkompetisi (Buelher dan Tan, 2007)
Buehler  (2007)  menemukan  dalam  penelitiannya  bahwa  sistem  pilkada  (Pilkada langsung)  berkontribusi  pada  melemahnya  partai  politik.  Sebagaimana  yang  dilakukan Mainwaring  di  Brazil  dan  Pilkada  di  Gowa.  Hal  ini  menunjukkan  ada  perubahan  arah politik  lokal,  melalui  lahirnya  elit-elit  politik  lokal  yang  menjadi  kekuatan  baru  di  tingkat lokal.  Seperti  yang  ditulis  Buehler  tersebut  bahwa  jaringan  keluarga  dan  modal  sosial pribadi  cenderung  lebih  berperan  dibandingkan  dengan  Partai  Politik.  Hal  ini  berdampak pada  rendahnya  loyalitas  kepada  Partai  Politik,  kencenderungan  pragmatisnya  Partai Politik,  dan  apa  yang  disebutkan  Buehler  bahwa  Pilkada  cenderung  melemahkan  Partai Politik. Buehler menggambarkannya dengan munculnya calon independen, fenomena kutu loncat, dan fenomena relawan politik.

## 3. Kerangka Teori

## 3.1. Partai Politik
Sebagai  konsekuensi  dari  proses  demokrasi  yang  dimulai  pasca  reformasi,  partai  politik secara  normatif  dinisbatkan  sebagai  organisasi  formal  yang  terstruktur  dan  masif  untuk memperoleh  dan  mempertahankan  kekuasaan.  Selain  itu,  sebagai  media  artikulasi kepentingan  masyarakat  dan  secara  konstitusional  juga  telah  diberikan  mandat  sebagai lembaga  politik  yang  berperan  penuh  dalam  proses  kandidasi  (Noor,  2018:180).  Partai politik  seperti  dikemukakan  Hague  dan  Harrop  memiliki  sejumlah  fungsi,  diantaranya adalah  artikulasi  dan  agregasi  kepentingan,  komunikasi  politik,  sosialisasi  politik,  dan rekrutmen politik (Harris, 2003: 106).
Sedangkan  Diamond  dan  Gunter  (2001)  mencatat  setidaknya  ada  tujuh  fungsi  partai politik  yang  penting  terkait  dengan  demokrasi  elektoral. Pertama, candidate  nomination . Dimana  kontestan  yang  mewakili  masing-masing  partai  dalam  pemilihan  intra partai ditunjuk. Kedua, electoral  mobilization. Partai  dalam  hal  ini  memberikan  motivasi  bagi masing-masing  klientelis  mereka  untuk  mendukung  calon  mereka  dan  juga  memfasilitasi mereka  untuk  mendukung  partisipasi  aktif  mereka  dalam  pemilihan (Ansyari, Harsasto,, Fitriyah, 2019). Ketiga, issue structuring . Pada titik ini bagaimana partai mengelola strategi mobilisasi  terkait  dalam  penekanan  akan  fokus  pada  kepentingan  yang  lebih  tahan  lama dari  berbagai  kelompok  sosial  atau  menata  berbagai  alternatif  pilihan  dalam  berbagai dimensi isu yang berbeda. Keempat, represent various social groups, either symbolically or in advancing specific interests . Fungsi representasi sosial ini dapat dilakukan pada kompetisi pemilu,  sebagai  upaya  partai  untuk  mendukung  berbagai  kelompok. Kelima, interest aggregation. Kesuksesan  partai  dalam  menjalankan  fungsi  ini  akan  memiliki  implikasi penting  bagi  munculnya  koherensi  berbagai  kebijakan  publik,  juga  untuk  stabilitas kebijakan  itu sendiri. Keenam, forming  and sustaining governments , fungsi  ini  merupakan dimensi kinerja utama mereka. Ketujuh, social aggregation , partai politik memainkan peran integrasi  sosial  yang  penting,  karena  akan  memungkinkan  warga  untuk  berpartisipasi secara efektif dalam proses-proses politik.

## 3.2. Pilihan Rasional
Studi-studi  tentang  kelembagaan  atau  dikenal  dengan  pendekatan  institusional  kembali menjadi perhatian para scholars sejak tahun 1980-an dan mengalami perubahan menjadi institusionalisme  baru  ( new-institusionalism ).  Tidak  jauh  berbeda  dari  pendekatan institusionalisme  sebelumnya, pendekatan  ini  cenderung  melihat  fenomena  politik  dari sudut  pandang  ( point  of  view )  kelembagaan,  seperti;  Partai  Politik,  Parlemen,  dan Pemerintah. Namun, lembaga politik tidak lagi dapat disamakan dengan organisasi politik. Seperti  pandangan  Heywood  (2014),  mereka  (partai  politik) sebagai  sebuah  lembaga) dianggap  bukan  sebagai  ‘benda-benda’  tetapi  sebagai  rangkaian  dari  ‘aturan’  yang memandu atau membatasi perilaku dari para pelaku individual. Aturan-aturan ini memiliki sisi informal dan juga formal.
Hall dan  Taylor  (1996)  seperti  dikutip  Kosandi  (2015)  membagi  pendekatan institusionalisme  baru  ke  dalam  tiga  kelompok  teori  besar  ( grand  theory ),  yaitu institusionalisme  historis  ( historical  institusionalism ),  institusionalisme  pilihan  rasional ( rational  choice  institusionalism ),  dan  institusionalisme  sosiologis  ( sociological institutionalism ). Ramlan Surbakti (2010:186-187) menyebutkan bahwa: “Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan  rugi.  Yang  dipertimbangkan  tidak  hanya  “ongkos”  memilih  dan  kemunginan
suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat  yang  hendak  mencalonkan  diri  untuk  terpilih  sebagai  wakil  rakyat  atau pejabat pemerintah.”
Teori  pilihan  rasional  memusatkan  perhatian  pada  aktor.  Aktor  dipandang  sebagai manusia  yang  mempunyai  tujuan  dan  tindakannya  tertuju  pada  upaya  untuk  mencapai tujuan  tersebut.  Aktor  juga  dipandang  mempunyai  pilihan  atau  nilai,  keperluan,  yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya.
Sebagai teori yang memusatkan perhatian pada aktor, dimana aktor dipandang sebagai yang memiliki tujuan dan memiliki maksud, Colemen menjelaskan dua unsur utama teori pilihan  rasional,  yakni  aktor  dan  sumber  daya (Ritzer,  2014:369).  Sumber  daya  adalah sesuatu  yang  menarik  perhatian  dan  yang  dapat  dikontrol  oleh  aktor.  Coleman  juga menjelaskan  bahwa  dalam  suatu  sistem  sosial  minimal  terdapat  dua  orang  aktor  yang mengendalikan sumber daya tersebut. Keberadaan sumber daya itu menjadi pengikat yang mengakibatkan  sifat  saling  membutuhkan  di  antara  keduanya.  Sehingga,  secara  tidak langsung  tindakan  yang  melibatkan  kedua  aktor  tersebut  menuju  pada  tingkatan  sistem sosial.
Dalam  konteks  partai politik,  dapat  diasumsikan  bahwa  partai  merupakan  sebuah organisasi  yang  berisi  pertimbangan-pertimbangan  rasional.  Individu  yang  berkeinginan untuk  bergabung  dalam  partai  politik  tertentu,  cenderung  memiliki  tujuan-tujuan  yang bersifat rasional. Ini sejalan dengan definisi partai politik yang disampaikan oleh Friedrich: “Partai  politik  adalah  sekelompok  manusia  yang  terorganisir  secara  stabil  dengan tujuan  merebut  atau  mempertahankan  penguasaan  terhadap  pemerintahan  bagi pimpinan  partainya, dan  berdasarkan  penguasaan  ini  memberikan  kepada  anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil ( A political party is a group of  human  beings,  stably  organized  with  the  objective  of  securing  or  maintaining  for  its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party,  through  such  control  ideal  and  material  benefits  and  advantage )” (Budiardjo, 1972:161).
Dihubungkan  dengan  teori  pilihan  rasional,  definisi  ini  cenderung  paling  mendekati, dimana partai politik dideksripsikan sebagai sebuah kelembagaan yang berisikan anggota- anggota dengan tujuan memberi kebermanfaatan bagi anggotanya. Dengan demikian, maka jelas setiap keputusan yang diambil oleh partai politik cenderung bersifat rasional. Begitu pun  sebaliknya,  keputusan  politik  individu  untuk  bergabung  dengan  partai  politik  juga cenderung  dipengaruhi  oleh  pertimbangan-pertimbangan  rasional.  Pertimbangan  rasional yang  dimaksud  di  sini  adalah  kalkulasi  untung-rugi  yang  berkaitan  dengan  pilihan rasional.

## 3.3. Politik Kartel
Konsep kartel dalam sistem partai politik sebelumnya telah dikaji oleh Ambardi (2009). Dalam temuannya, menjelaskan bukti-bukti yang menguatkan ciri-ciri kartel dalam sistem kepartaian  di  Indonesia  saat  ini,  yakni: Pertama ,  hilangnya peran  ideologi  partai  sebagai fokus  penentu  perilaku  koalisi  partai.  Artinya,  tujuan  partai  tidak  lagi  didasarkan  oleh faktor  ideologis. Orientasi  partai  hanya  memperoleh  suara  terbanyak  dan  melanggengkan kekuasaan. Kedua, sikap  permisif  dalam  pembentukkan koalisi. Ketiga ,  tiadanya  oposisi. Beberapa studi sebelumnya menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia, oposisi hampir sulit ditemukan. Hal ini karena tidak ada partai yang benar-benar dapat bertahan di luar pemerintah.  Noor  (2018)  menyebutnya  koalisi  nir-ideologis.  Artinya,  koalisi  lintas  ideologi menjadi salah satu fenomena kepartaian saat ini. Partai akan saling bersaing ketika Pemilu tiba,  namun  dalam  hal  membuat  keputusan,  partai  cenderung  kehilangan  posisinya sebagai  oposisi.  Dalam  membuat  sebuah  kebijakan  partai  cenderung  memanfaatkan  lobi politiknya ketimbang idealismenya. Sehingga, kehadiran oposisi terkadang hanya abu-abu saja. Keempat ,  hasil-hasil  Pemilu  hampir-hampir  tidak  berpengaruh  dalam  menentukan perilaku  Partai  Politik. Kelima ,  kuatnya  kecenderungan  partai  untuk  bertindak  secara kolektif  sebagai  satu  kelompok. Namun,  konsep  ini  dikembangkan  pada  awalnya  oleh Richard  S.  Katz  dan  Peter  Mair  (1995)  untuk  menganalisis  perkembangan  baru  dalam sistem kepartaian.
Kartel  ini  sejatinya  dilakukan  oleh parpol  demi  kepentingan  keberlangsungan  dan kepentingan  partai. Kelangsungan  hidup parpol  saat  ini  ditentukan  oleh  kepentingan bersama  untuk memperoleh berbagai  sumber  keuangan  yang menjadi  bahan  bakar
organisasi (Ambardi, 2009). Tindakan  ini  hanya dapat dimungkinkan  bila parpol  memiliki akses dalam jabatan pemerintahan dan parlemen. Tujuan partai yang cenderung pragmatis dihubungkaitkan dengan fenomena politik kartel yang sebelumnya telah di teliti Ambardi di ranah  politik  nasional, tulisan  ini  mengerucut  pada  fenomena  di  tingkat  lokal  yakni Pemilihan  Wakil  Gubernur  Kepri  2017. Tulisan  ini  berusaha  menganalisa  dengan menggunakan teori partai politik dan politik kartel.

## 4. Metode Penelitian
Studi ini berusaha untuk menjawab pertanyaan eksplanatif untuk menjelaskan pertanyaan ‘mengapa’  dalam  upaya  menjelaskan  penyebab  sebuah  faktor  mempengaruhi  faktor  lain dalam kasus yang diangkat (Neuman, 2015). Selain itu, studi ini bertujuan untuk melihat perilaku  dan  interaksi  partai  politik  dan  orang-orang  di  sekitarnya. Sehingga,  metode kualitatif cenderung lebih cocok dan berguna dalam mengumpulkan dan menganalisa data.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  dengan mengkombinasikan  data  dari  dokumen  tertulis  dan  wawancara  mendalam  ( in-depth interview ).  Dokumen  tertulis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Kepri dan data kronologis pembanding didapat dari surat kabar lokal baik cetak maupun elektronik. Narasumber yang diambil dalam studi ini adalah orang-orang yang terlibat dalam Pilwagub Kepri.
Selain  itu,  studi  literatur  ( literature  review )  dilakukan  sebagai  data  sekunder,  untuk membantu  mematangkan  argumentasi  dalam  studi  ini. Studi  literatur  dimaksud  yakni penelusuran  kajian-kajian  serupa yang  pernah  dilakukan  oleh para scholar ,  dengan dibatasi dalam kurun waktu tiga tahun (2015-2019). Hal ini dilakukan untuk memperoleh state of the art atau kebaruan studi, sekaligus menentukan posisi akademis studi ini yang membantu  membangun  argumentasi. Dalam  menyajikan  argumen  dan  hasil  penelitian, studi ini menggunakan gaya deskripsi naratif karena obyek studi ini adalah perilaku partai, sehingga dapat lebih mudah dalam pendeskripsiannya..

## 5. Peta Politik Lokal Provinsi Kepulauan Riau
Sejak Pemilu 1999, PDI-P menjadi sebagai saingan berat Gokar di empat Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Riau menjadi salah satu dari empat Kabupaten yang menjadi  kantong  suara  PDI-P  tersebut.  PDI-P  berhasil  unggul  dari  Golkar  dengan memperoleh 34,0% suara di Kabupaten Kepulauan Riau dan 37,4% di Kota Batam. Kedua daerah  ini  kemudian  menjadi  bagian  dari  Provinsi  Kepulauan  Riau,  sebagai  hasil pemekaran  wilayah  Provinsi  Riau  pada  tahun  2002.  Fenomena  ini  berbeda  dengan pendapat Tri Ratnawati dari LIPI sebagaimana dikutip dalam Harian Pelita 8 Januari 2009, yang  mengatakan  bahwa  di  Sumatera  termasuk  di  Kepri,  karena  jauh  dari  sentral kekuasaan, pemahaman terhadap perubahan sangat kurang.

## Grafik 1. Perolehan Suara Lima Partai Politik di Provinsi Riau Pada Pemilu Tahun 1999

## Sumber: Diolah Dari Kompas (2004)
Secara  geografis  Provinsi  Kepulauan  Riau  memang  cenderung  jauh  dari  sentral kekuasaan (DKI Jakarta). Namun, Kepri justru menjadi kantong suara PDI-P pada Pemilu pertama pasca Reformasi tersebut. Meski demikian, PDI-P yang memiliki kantong suara di
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Bengkalis Indragiri Hilir Indragiri
Hulu Kampar Kepulauan Riau Kota Batam Kota Dumai Kota Pekanbaru Golkar PDI-P PPP PAN PKB
Kota Batam justru kalah suara pada Pemilihan Gubernur Kepri tahun 2015. Jika melihat dinamika  perolehan  suara  Parpol  di  Kepri  sejak  Pemilu  1999  sampai  2014, Partai  Golkar dan  PDI-P  cenderung  bersaing  ketat  dalam  mendulang  suara. Kepri  yang  identik  dengan melayu dan islam, justru menjadi kantong suara Partai Nasionalis ketimbang Partai Agama. Dengan demikian, politik aliran di Kepri cenderung paradoks. Kemelayuan dapat dijadikan identitas  kebudayaan  namun tidak  untuk  pilihan  politik. Namun,  hal  ini  tidak  dibahas lebih dalam penelitian ini. Tulisan ini hanya memfokuskan pada fenomena politik kartel di Kepri dan membatasinya pada kejadian politik yakni Pilwagub Kepri tahun 2017. Sebagaimana disebutkan di awal bagian ini, PDI-P menjadi partai yang muncul sebagai saingan  berat  Partai  Golkar  di  Kepri  sejak  Pemilu  1999. Hal  ini  terjadi  untuk  perolehan suara pada Pileg. Namun, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya Pilgub, PDI-P sedikit kesulitan dalam menempatkan kadernya sebagai orang nomor satu di Kepri. Seperti yang  terjadi  pada  Pilgub  2015,  pasangan  calon  yang  diusung  oleh  PDI-P  yakni  Soerya– Ansar  Ahmad kalah  suara  dengan  pasangan Muhammad  Sani–Nurdin  Basirun.  Dalam Pilgub  tersebut  Partai  Golkar  tidak  ikut  serta,  konflik  internal  di  tingkat  pusat  menjadi salah  satu  faktor  tidak  adanya  konsensus  calon  yang  akan  diusung  Partai  Golkar.  Selain itu,  tiga  kader  terbaik  Golkar  di  Kepri  ikut  serta  dalam  Pilgub. Muhammad  Sani sebagai calon  Gubernur  Kepri  berpasangan  dengan Nurdin  Basirun,  yang  juga  kader  Golkar sebelum akhirnya pindah haluan ke Nasdem (sejak 2015), dan Ansar Ahmad sebagai calon Wakil Gubernur Kepri yang berpasangan dengan Soerya Respationo, juga merupakan kader Partai Golkar.
Pilgub  Kepri  tahun  2015  diikuti  oleh  dua  pasangan  calon.  H.  Muhammad  Sani berpasangan  dengan  Nurdin  Basirun,  sementara  Soerya  Respationo  berpasangan  dengan Ansar  Ahmad. Keduanya  merupakan incumbent . Muhammad  Sani dan Soerya  Respationo merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2010-2015. Masing-masing calon merupakan tokoh politik yang cukup populer di Provinsi Kepri. Popularitas dan elektabilitas Muhammad  Sani  sejak  Pilkada  2005  hampir  selalu  berada  di  puncak.  Kekuatan  ‘sosok’ yang cenderung berperan dalam mendongkrak suara ( vote getter ) dalam Pilkada Kepri telah disebut  oleh  Choi  (2007)  dalam  tulisannya.  Sementara  itu  Nurdin  Basirun  merupakan Bupati  Karimun  periode  2010-2015,  yang  sebelumnya  pernah  berpasangan  juga  dengan Muhammad Sani saat menjadi Bupati Karimun. Dalam pada itu, Ansar Ahmad merupakan mantan  Bupati  Bintan  dua  periode  2005-2015. Ansar  Ahmad memiliki  popularitas  yang cenderung  tinggi  di  Kabupaten  Bintan tidak  hanya  karena  statusnya  sebagai  mantan Bupati,  namun  juga dampak  pembangunan  pada  masa  kepemimpinannya  menjadi  tolok ukur  masyarakat  Bintan yang menyenangi sosok  Ansar  Ahmad. Hal  ini  terlihat  dari perolehan suara Soerya Respationo-Ansar Ahmad yang unggul telak di Bintan. Selain itu, indikator  lain  yakni  istri Ansar  Ahmad, Dewi  Kumala  Sari  Ansar juga terpilih menjadi anggota  DPRD  Kabupaten  Bintan  periode  2014-2019.  Hal  ini  dapat  terlihat  melalui distribusi perolehan suara pada Pilgub Kepri 2015 pada 5 Kabupaten dan 2 Kota di Kepri. Jika melihat perolehan suara kedua pasangan calon, maka faktor ketokohan memegang peranan  penting  dalam  mendulang  suara  pemilih. Karimun  merupakan  kantong  suara Nurdin Basirun. Sehingga tak heran jika Muhammad Sani-Nurdin Basirun (SANUR) unggul 72,38% suara. Sedangkan Bintan merupakan kantong suara Ansar Ahmad . Terlihat Soerya Respationo-Ansar  Ahmad (SAH) mengungguli  66,75%  suara.  Sementara  untuk  hasil daerah  lainnya,  hanya  beda  tipis.  Karimun  menjadi  kantong  suara SANUR,  karena keduanya pernah menjabat sebagai Bupati-Wakil Bupati. Kemudian, keduanya pun berasal dari  Karimun. Sehingga,  masyarakat  Karimun  cenderung  lebih  “mengenal”  pasangan SANUR  ketimbang  SAH. Begitu juga sebaliknya  di  Bintan, masyarakat  cenderung  lebih mengenal Ansar Ahmad . Ketokohan Ansar Ahmad sebagai mantan Bupati Bintan menjadi pendulang suara SAH di Bintan. Sementara di Batam yang merupakan kantong suara PDI- P, SANUR justru unggul tipis dari SAH. Hal ini sempat menjadi masalah tersendiri dalam Pilkada Kepri. Pasangan SAH sempat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait  hasil  Pilkada  Kepri  di  Batam. Ada  indikasi  kecurangan  yang  dilakukan  oleh pasangan  SANUR,  yang  membuat  pasangan  SAH  mengajukan  gugatan. Namun,  gugatan tersebut  kalah  di  persidangan.  Pasca  kekalahan  dalam  Pilkada  Kepri  2015,  partai-partai tidak  lantas  menjadi  oposisi  penuh.  Selain  karena  partai-partai  koalisi  SAH  memperoleh kursi terbanyak dan juga mendapat posisi strategis di DPRD Provinsi Kepri.

## 6. Tarik-Menarik Kepentingan dalam Pilwagub Kepri
Pilwagub  Kepri  tahun  2017  merupakan fenomena  politik  yang  menarik. Kemunculan Isdianto  dalam  peta  politik  Kepri,  mungkin  bukan  hal  yang  aneh karena latar  belakang Isdianto  yang  merupakan  adik  kandung Muhammad  Sani. Isdianto  memiliki  modal  sosial dan  ekonomi  untuk  maju  sebagai  kandidat  Cawagub  2017. Namun,  dari  aspek  politik, Isdianto  belum  memiliki  pengalaman  politik  seperti  Agus  Wibowo,  pesaingnya. Latar belakang  Isdianto  sebagai  Kepala  Dispenda  Provinsi  Kepri,  menjadi  kelebihan  sekaligus kekurangan. Jabatan birokratis tersebut tentunya menjadi modal sosial dan ekonomi bagi Isdianto. Namun,  saingannya, Agus  Wibowo merupakan  kader  Partai  Demokrat. Agus Wibowo  telah  lebih  dahulu  memasuki  dunia  politik. Pada  saat  pencalonan  pun, Agus Wibowo memiliki jabatan politik yang cenderung strategis. Agus Wibowo merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan. Selain  itu, Agus Wibowo juga merupakan sekretaris  DPC Demokrat Bintan. Jika merujuk pada teori Partai Politik, posisi Agus Wibowo dalam Partai Demokrat  tentunya  mampu  memudahkannya  lolos  sebagai  Wakil  Gubernur  Kepri  untuk sisa  masa  jabatan  2016-2021. Namun,  hal  yang  tak  biasa,  ketika  justru  saingannya (Isdianto) yang lolos sebagai Wakil Gubernur.

## 6.1. Triangle Power Interest : DPRD–Gubernur–Partai Pengusung
Kegagalan PDI-P tak hanya pada hasil perhitungan suara pada Pilgub Kepri 2015, akan tetapi juga pada penolakan gugatan yang dilayangkan oleh pasangan SAH terkait indikasi kecurangan  dalam  Pilkada  Kepri.  Namun,  kehadiran  UU  No. 10  tahun  2016  terkait mekanisme pemilihan Wakil Gubernur di DPRD Provinsi Kepri menjadi peluang bagi PDI-P untuk masuk ke dalam Pemerintah (baca: Wakil Gubernur).
Permasalahan dalam Pilwagub Kepri telah dimulai sejak penjaringan Cawagub. Idealnya gabungan Parpol pengusung membuka satu pintu penjaringan. Artinya, terjadi konsensus terlebih dahulu di antara Parpol pengusung dalam menetapkan dua nama Cawagub untuk selanjutnya  diserahkan kepada  Gubernur  untuk  ditindaklanjuti  melalui  mekanisme pemilihan  di  DPRD.  Namun,  hal  yang  berlaku  adalah  sebaliknya.  Masing-masing  Parpol pengusung membuka pintu dalam menjaring nama Cawagub. Hasilnya terjaring lima nama dari usulan masing-masing Parpol, bukan konsensus Parpol.
Parpol  koalisi Muhammad  Sani-Nurdin  Basirun melalui  Gubernur  kemudian memberikan  lima  nama  tersebut  ke  DPRD  Provinsi  Kepri.  Namun,  ditolak  oleh  DPRD melalui  surat  nomor  :  18/160/I/2017  tertanggal  18  Januari  2017,  tentang  Pengembalian Nama Calon Wakil Gubernur  Kepulauan Riau. DPRD menolak dengan  alasan  pengusulan lima calon tersebut bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 pasal 176 ayat (2). Hal ini membuat  Parpol  pengusung  harus  melakukan  lobi  politik  terhadap  masing-masing usulannya. Melalui surat dari masing-masing Parpol pengusung, menghasilkan dua nama yakni Agus Wibowo dan Isdianto.
Melalui  surat  nomor  122/0236/SET  tanggal  23  Februari  2017  tentang  Penyampaian Usulan  Calon  Wakil  Gubernur  Kepulauan  Riau  Sisa  Masa  Jabatan  Tahun  2016-2021, Parpol  pengusung  melalui  Gubernur  menyerahkan  dua  nama yang  diusung  parati,  yaitu Agus  Wibowo dan  Isdianto untuk  ditindaklanjuti  oleh  DPRD.  Proses selanjutnya sepenuhnya  berada  di  DPRD.  Dalam  hal  ini  DPRD Kepri sebelumnya telah membentuk Panitia  Khusus  (Pansus)  Pemilihan  Wakil  Gubernur  Kepri  2017  yang  ketuai  oleh  Surya Makmur Nasution dari Fraksi Demokrat. Selanjutnya pansus membentuk Panitia Pemilihan (Panlih)  Wagub  Kepri  2017. Melalui  Panlih  ini  mekanisme  Pemilihan  dimulai.  Panlih memulai  dengan  proses  pemberkasan  adminstrasi  dua  Cawagub.  Namun,  di tengah perjalanan Agus Wibowo terpaksa mundur karena tidak dapat melengkapi berkas. Hal ini disampaikan oleh Iwan Kusmawan selaku Bendahara DPW Nasdem Kepri (Afdal, 2018:64): “Setiap  calon  Wakil  Gubernur  wajib  mengundurkan  diri  dari  jabatannya  sebgai  salah satu  persyaratan  maju  sebagai  calon  Wakil  Gubernur,  akan  tetapi  Agus  Wibowo  yang menjabat  sebagai  wakil  ketua  1  DPRD  Kabupaten  Bintan  tidak  dapat  menyertakan surat pengunduran dirinya sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bintan”
Masalah  kurangnya  satu  berkas  yang  belum  dilengkapi  oleh  Agus  Wibowo  ini  telah disampaikan  pula  oleh  DPRD  kepada  Gubernur  melalui  surat  nomor  55/160/II/2017 Tanggal  27  Februari  2017  tentang  Kelengkapan  Dokumen  Persyaratan  Calon  Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Melalui surat tersebut DPRD memberikan waktu kepada Agus Wibowo untuk  melengkapi  berkas.  Hal  ini  sejalan  dengan  Peraturan  Dewan  Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Gubernur  Kepulauan  Riau  Sisa  Masa  Jabatan  2016-2021  Pasal  20  Ayat  1  (satu),  yakni
memberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen dan ayat 2 (dua) apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) para calon tidak memenuhi dokumen persyaratan maka calon tersebut dinyatakan gugur.
Namun,  sampai  batas  waktu  yang  ditetapkan Agus  Wibowo tidak  melengkapi  berkas. Akhirnya,  pada  tanggal  17  Oktober  2017, Agus  Wibowo gugur  sebagai  Cawagub. Hal  ini tentunya  menimbulkan  masalah  baru  bagi  Parpol  pengusung,  sebab  Parpol  harus menentukan  siapa  pengganti Agus  Wibowo.  Sejalan  dengan  surat  DPRD  Kepri  nomor 371/160/X/2017 tanggal  23 Oktober  2017 tentang Usulan Wakil Gubernur. Dalam surat tersebut disebutkan batas waktu pengusulan nama yakni paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat.
Sejak  gugurnya Agus  Wibowo,  Gubernur  terus  menyurati  Parpol  pengusung  untuk segera memberikan  nama pengganti.  Sebagaimana surat Gubernur  nomor 122/1464/SET tanggal 26 Oktober 2017 terkait Usulan Wakil Gubernur tanggal 26 Oktober 2017. Namun, sampai  batas  waktu  yang  ditetapkan,  Parpol  pengusung  tidak  juga  mengirimkan  nama pengganti.  Dengan  demikian,  DPRD  memberikan  perpanjangan  waktu  untuk  Parpol pengusung.  Selanjutnya,  Gubernur  pun  kembali  menyurati  masing-masing  Parpol pengusung  melalui surat  Gubernur  nomor  391/160/X/2017  terkait  Permintaan  Usulan Pengganti Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 1 November 2017. Tidak mampunya Parpol pengusung mencapai konsensus dalam menetapkan pengganti Agus Wibowo menjadi kendala dalam Proses Pilwagub Kepri 2017. Sampai pada tanggal 6 November  2017,  DPRD  kembali  menyurati  Gubernur.  Melalui  surat  dinas  nomor 120/1544/SET  tentang  Permintaan  Usulan  Pengganti  Calon  Wakil  Gubernur  Kepulauan Riau.  Namun,  Parpol  pengusung  masih  belum  mencapai  konsensus.  Dengan  tidak  dapat menemukan nama pengganti Agus Wibowo.
Muncul  satu  nama  yang  akan  diusulkan  sebagai  pengganti Agus  Wibowo,  yakni Mustofa Wijaya. Namun, sampai batas akhir yang ditetapkan Panlih, Mustofa Wijaya belum mendapat  rekomendasi  dari  Partai Nasdem. Dari  informasi  yang  ditemukan  di lapangan, Partai  Nasdem  tidak  sepakat  dengan  keempat  Parpol  pengusung  lainnya. Partai  Nasdem diketahui  berharap  Rini  Fitrianti (anak kandung Muhammad  Sani) yang  maju  untuk menggantikan Agus Wibowo. Dalam hal ini, DPRD kembali menyurati Gubernur agar segera dapat  menyerahkan  nama  pengganti Agus  Wibowo.  Jika  Gubernur  sampai  batas  waktu yang  ditentukan  Panlih  belum  juga  mencapai  kata  konsensus,  maka,  DPRD  akan melanjutkan pemilihan dengan calon tunggal yakni Isdianto.
Sampai batas waktu yang ditentukan oleh Panlih yakni 7 (hari) sejak surat ditulis, tidak ada  konsensus  dari  Parpol  pengusung.  Akhirnya,  DPRD  memutuskan  untuk  tetap melangsungkan Pemilihan Wakil Gubernur meskipun hanya ada satu calon (calon tunggal). Selanjutnya,  melalui  Surat  Keputusan  (SK)  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Riau  Nomor  37 Tahun  2017  tanggal  22  November  2017,  menetapkan  Isdianto  sebagai  Calon  Tetap  Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa jabatan 2016-2021.

## 6.2. Munculnya Kartel: Calon Tunggal Dalam Pilwagub Kepri
Menindak  lanjuti  Surat  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Riau  No.  371/160/X/2017  tanggal  23 Oktober  2017  tentang  Usulan  Wakil  Gubernur, maka  parpol  pengusung  membuat  Surat Pernyataan Bersama  tanggal  17  November  2017 untuk  mengusulkan  Mustofa  Wijaya sebagai  Cawagub.  Surat  tersebut  ditandatangani  oleh  masing-masing  perwakilan  dari Partai  Demokrat,  Partai  Gerindra,  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  dan  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB). Pertemuan  ini  tidak  dihadiri  oleh  perwakilan  dari  Partai Nasdem.
Ketidakhadiran Nasdem dalam  pertemuan tersebut tentunya  karena faktor politis. Hal itu merupakan kebijakan  politik  dari  Partai  Nasdem  Kepri  yang  diketuai  oleh  Nurdin Basirun (Gubernur Kepri). Partai Nasdem tidak sepakat dengan anggota parpol pengusung lainnya yang  mengusulkan  Mustofa  sebagai  pengganti Agus  Wibowo.  Hal  ini  dikarenakan Nasdem memiliki kandidat lain yang dijagokan yakni Rini Fitrianti.
Hal  ini  sebagaimana  tersurat  dalam  Surat  Gubernur  Nomor  120/1719/SET  tentang Penetapan Calon  Tetap  Wakil  Gubernur  Kepulauan  Riau.  Dalam  surat  tersebut, disampaikan  nama-nama  Cawagub  Periode  Sisa  Masa  Jabatan  2016-2021  dari  masing- masing parpol pengusung. Nasdem satu-satunya parpol dari kelima parpol pengusung yang tidak  mengusulkan  Mustofa  Wijaya.  Partai  Nasdem  tidak  ada  perubahan  usulan  dengan Surat Nomor 114-SE/DPP-NasDem/XII/2016, mengusulkan: 1. Isdianto, 2. Rini Fitrianti.
Melalui  SK  DPRD  No. 40/2017  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah  menetapkan Isdianto  sebagai  Calon  Tunggal  Cawagub  Kepri. Selanjutnya,  dalam  notulensi  disebutkan bahwa  Isdianto  terpilih  secara  aklamasi  melalui  rapat  paripurna  DPRD  Kepri  pada  7 Desember  2017. Dengan  menghasilkan  SK  DPRD  No.41/2017  terkait  penetapan  Isdianto sebagai  wagub  terpilih. Adapun  rapat  paripurna  tersebut  dihadiri  oleh  34  orang  Anggota DPRD  Kepri.  Sementara  itu,  10  orang  anggota  DPRD  Kepri  tidak  menghadiri  paripurna, yang  terdiri  dari  2  orang  dari  Nasdem,  3  orang  dari  PKB,  5  orang  dari  Hanura.  Alasan ketidakhadiran anggota DPRD Kepri sebagai kebijakan dari DPP ketiga parpol tersebut.
Meski  demikian,  Isdianto  telah  ditetapkan  sebagai  Wakil  Gubernur  Kepri  melalui  SK DPRD Kepri No.41/2017. Kemudian diserahkan kepada Gubernur, yang pada saat itu tidak hadir,  untuk  selanjutnya  diajukan  kepada  Kemendagri.  Sehingga,  pada  27  Maret 2018 Isdianto dilantik oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.44/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau sisa Masa Jabatan 2016-2021.
Keputusan  politis  DPRD  dengan  menetapkan  Isdianto  sebagai  calon  tunggal  dalam Pilwagub Kepri 2017, tidak disetujui oleh Gubernur. Hal ini terlihat dari respon Gubernur yang saat itu memilih tidak hadir dalam Sidang Paripurna DPRD tersebut. Meski demikian, tidak  ada  penolakan  secara  tegas  dari  Nasdem  maupun  Gubernur dalam  bentuk  gugatan hukum. Perseteruan  parpol  hanya  sampai di media  saja. Namun,  saat  pembuatan keputusan  atau  pun  kebijakan,  parpol  baik  pengusung  maupun  non-pengusung  saling mendukung dan mengamankan posisinya.
Terdapat beberapa  penolakan  terkait  putusan  Paripurna  DPRD  tersebut,  di  antaranya adalah sebagai berikut:
1. Drs. H. Surya Makmur  Nasution, M. Hum sebagai  ketua Pansus Penyusunan  Tata Tertib  Pemilihan  Wakil  Gubernur  Kepulauan  Riau  Sisa  Masa  Jabatan  2016-2021 menyatakan  tidak  setuju  dengan  keputusan DPRD.  Alasannya  adalah  pemilihan dengan Calon tunggal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 tahun 2017.
2. Tim Hukum Rakyat Kepri
melalui surat nomor Istimewa/Wagub- Kepri/XII/SET/2017 tanggal  8  Desember 2017 tentang  Somasi/Permohonan Tidak Melanjutkan Proses Lanjut Penetapan Wakil Gubernur atas nama Drs. H. Isdianto, S.Sos, MM. Surat tersebut ditembuskan kepada Mendagri dan Presiden RI.
3. Forum  Penyelamat  Konstitusi melalui surat nomor  011/P/KHJS/XI/2017  tanggal 11  Desember  2017,  meminta  Gubernur  Kepulauan  Riau  untuk  memberikan klarifikasi sehubungan penetapan Drs. H. Isdianto, S.Sos, MM sebagai calon tunggal Wakil  Gubernur  Kepulauan  Riau  yang  ditetapkan oleh  DPRD  Provinsi  Kepulauan Riau  dalam  sidang  paripurna  DPRD  yang  dianggap  bertentangan  dengan  amanat konstitusi  dan  Pasal  176  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Namun,  dari  keseluruhan  gugatan  dan  penolakan  tidak  ada  yang  berhasil.  Pun  tidak ada dukungan dari parpol pengusung yang idealnya telah dirugikan dalam hal ini. Terlebih setelah  Wagub  pasca  pelantikan,  yakni  pada  April  2018  menyatakan  bergabung  dengan PDI-P  yang  merupakan  parpol  non-pengusung. Namun,  parpol  pengusung  terlebih  Partai Demokrat  yang  sejak  awal  kandidasi  mencalonkan  Isdianto,  tidak  ada  respon  negatif. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri:
“Secara  partai  kita  kecewa,  tapi  kita  kan  tidak  punya  daya  juga. Kontrak-kontrak  politik  yang dibuatkan  itu  sebenarnya  moral  dan  tak  ada  pidananya. Bahwa  berpindah  partai  adalah  hak asasi. Nah, di situlah yang kita sebut loyalitas.”(Wawancara dengan HH, 07 April 2019).
Upaya  konsensus  politis  para  elit  partai  di  DPRD  adalah  dengan  memunculkan  calon tunggal dalam Pilwagub Kepri.Isdianto merupakan calon kuat yang diprediksi dapat dengan mudah  memenangkan  konstestasi  Pilwagub  di  DPRD.Didukung  dengan  faktor  hubungan kekerabatan  dengan  Alm.  Gubernur  (Pak  Sani)  dan  pengalaman  sebagai  birokrat (Kadispenda  Provinsi  Kepri),  membuat  Isdianto  mudah  mendapat  suara  dari  partai-partai lain.  Terlebih setelah  kedekatannya dengan  Soerya Respationo  (Ketua  DPD  PDI-P  Provinsi Kepri).

## 7. Aklamasi: Konstelasi Pragmatis Partai Politik
Sebelumnya  telah  disebutkan  bahwa  proses  kandidasi  atau  seleksi  Cawagub  cenderung elitis.  Hal  ini  diakomodir  oleh  regulasi  yang  mengatur  proses  Pilwagub, yakni  UU  No. 10 Tahun  2016  Pasal  176.  Dalam  regulasi  tersebut  disebutkan  bahwa  yang  terlibat  dalam proses pemilihan adalah parpol pengusung dengan mekanisme pemilihan di DPRD. Dengan demikian,  dalam  proses  pemilihan  cenderung  eksklusif. Merujuk  pendapat  Rahat  dan Hazan  (2001)  bahwa  semakin  eksklusif  sebuah  proses  seleksi,  maka  semakin  tidak demokratis  seleksinya,  karena  tidak  transparan  dan  hanya  internal  elit  saja  sebagai penyeleksi  ataupun  penentu  kandidat.  Seperti  yang  terjadi  dalam  Pilwagub Kepri,  proses seleksi  hanya  melibatkan  parpol  dan  DPRD,  sehingga  proses  seleksi  hanya  berputar  di pusaran elit parpol.
Temuan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  praktik  politik  kartel  yang dilakukan  partai  politik  di  tingkat  lokal.  Ini  ditunjukkan  melalui  beberapa  hal,  di antaranya: pertama ,  koalisi  pragmatis  partai  pengusung.  Partai-partai  pengusung  justru saling  melakukan  persaingan.  Perilaku  partai  ini  ditunjukkan  dari  sikap  partai-partai pengusung  yang  sama-sama  mempertahankan  calonnya  untuk  dapat  dicalonkan  sebagai Cawagub.  Konsekuensi  dari  sikap  pragmatis  dari  partai  pengusung  ini  berdampak  pada alotnya  pengambilan  keputusan  dari  partai-partai  pengusung  untuk  menetapkan  calon pengganti Agus Wibowo. Selain itu, pecah kongsinya partai pengusung dapat dilihat sejak awal penjaringan Bacalon Wagub yang dilakukan oleh masing-masing partai, bukan duduk bersama melalui satu pintu rekrutmen.
Kedua , fenomena calon tunggal. Keputusan DPRD dalam menetapkan satu calon tetap yang akan dipilih melalui paripurna pada prinsipnya menyalahi aturan yang dibuat dewan itu  sendiri.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh Zamzami  saat  wawancara,  bahwa  dalam Peraturan Nomor 2 Tata Tertib DPRD tentang Pemilihan Wakil Guberur Provinsi Kepulauan Riau,  yang juga  melibatkan  Zamzami  sebagai  akademisi  tersebut  tidak  membenarkan adanya calon tunggal dalam pemilihan. Karena sesuai dengan UU No. 10/2016 Pasal 176 disebutkan bahwa Calon Wakil Gubernur yang diusulkan kepada DPRD adalah berjumlah dua  orang.  Dalam  konteks  ini,  tentunya  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  DPRD  tersebut menyalahi aturan. Namun, tidak ada satu pun dari partai pengusung maupun partai non- pengusung  yang  menggugat  hal  ini.  Gugatan  yang ada  hanya sebatas  di ranah persinggungan  politis  antar  partai  pengusung,  bukan  substansi  keputusan.  Hal  ini mengakibatkan gugatan hanya sebatas formalitas tanpa tindak lanjut.
Ketiga ,  persaingan  dan  oposisi  semu.  Hal  ini terungkap dari    Dari  hasil  wawancara dengan  beberapa  elit  parpol  pengusung.  Ada  ketidaksetujuan  terhadap  keputusan  DPRD terkait  calon  tunggal  dan  pengambilan  keputusan  secara  aklamasi.  Namun,  mereka cenderung  tidak  banyak  bunyi  atau  lebih  mengambil  langkah  diam.  Parpol  pengusung kalah kursi  dengan parpol  non-pengusung di  DPRD. Parpol  pengusung memiliki  17 kursi sedangkan  parpol  non-pengusung memiliki 28  kursi. Parpol  non-pengusung  justru  solid untuk  mendukung  terpilihnya  Wagub  dengan  segera. Dalam  Sidang  Paripurna  penetapan Wagub  Kepri  tersebut  hampir  seluruh  parpol  menyatakan  setuju  untuk  menetapkan Isdianto  sebagai  Wagub.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Ketua  DPRD  Provinsi  Kepri, bahwa:
“Diparipurnakanlah  satu,  aklamasi  lagi  semuanya. Ketika  ditawarkan,  apakah  saudara  setuju menetapkan secara aklamasi saudara calon tunggal ini (Isdianto) secara aklamasi? Maka seluruh anggota menjawab setujuuu….. begitu.”(Wawancara dengan Jumaga Nadeak, 29 April 2019).
Hanya satu parpol pengusung yang menyatakan tidak setuju yakni PKB. Namun, PKB tidak  menyatakan  secara  langsung  dalam  paripurna. PKB  memilih  tidak hadir  dalam sidang  paripurna  tersebut  sebagai  langkah  politiknya  menolak  keputusan  DPRD. Meski demikian, pasca penetapan Isdianto sebagai Wagub tidak ada penolakan ataupun gugatan secara hukum dari pihak PKB terhadap DPRD.
Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  seluruh  parpol  di  DPRD  mencapai konsensus  dalam  penetapan  Wagub. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sidang  paripurna  yang ditetapkan secara aklamasi. Namun, hal ini sekaligus juga mengindikasikan tiadanya peran oposisi. Karena parpol non-pengusung justru memberikan dukungan terhadap Cawagub.

## 8. Praktik Politik Kartel Dalam Pilwagub Kepri 2017
Dalam politik kartel, batas antara mereka yang memerintah dan kalangan oposisi menjadi tidak jelas. Seperti yang terjadi dalam proses Pilwagub Kepri 2017, parpol pengusung dan parpol non-pengusung saling mendukung untuk menentukan Wagub. Begitu juga dengan
adanya miss-regulasi dalam Pilwagub tersebut dengan munculnya calon tunggal. Baik itu parpol  pengusung  maupun  non-pengusung  saling  menutupi  dan  melegalkan  kekeliruan tersebut.
Perjalanan politik Isdianto sebagai Wagub sampai pada tahap pelantikan oleh Presiden bukan andil dari parpol pengusung, melainkan parpol lain yang justru merupakan parpol non-pengusung,  yakni  PDI-P.  Isdianto  yang  diusulkan  oleh  Partai  Demokrat,  pada kenyataannya  lebih  memilih  berada  di balik  badan  PDI-P. Hal  ini  didukung  oleh  temuan dalam  penelitian  ini,  seperti  kedekatan  Isdianto  dengan  petinggi  PDI-P  di  Kepri.  Isdianto terlihat lebih dekat dengan Soerya Respationo dari PDI-P yang merupakan partai pemenang pada  Pemilu  Legislatif  tahun  2014.  PDI-P  memiliki 9  (sembilan)  kursi  di  DPRD  Propinsi Kepri. Selain  itu,  dalam  Pilwagub  Kepri  2017,  PDI-P  juga  memegang  posisi  strategis  di DPRD Kepri yakni Ketua DPRD. Selain itu, PDI-P juga memegang posisi wakil ketua Panlih Pilwagub  Kepri  2017. Sebagaimana  disebutkan  oleh informan  penelitian, jumlah  kursi koalisi non-partai pengusung lebih banyak ketimbang partai pengusung.
“ Dan  menariknya  di  Kepri  itu  gabungan  koalisinya  terjadi  berbeda  pendapat.Sementara  koalisi pendukungnya ini lebih kecil daripada koalisi partai yang dulu lawan kita.Jadi partai-partai 17 lawan 28.Kami koalisi 17 (parpol pengusung), yang 28 (parpol non-pengusung) setuju  terhadap keputusan (terpilihnya Isdianto).Dalam setiap pembahasan di DPRD (terkait Pilwagub) partai yang 28 itu selalu solid,  selalu  setuju.Malah  mereka  (parpol  non-pengusung)  yang  mendorong  kita  untuk  cepat selesaikan.”(Wawacara dengan HH, 07 April 2019).

## Grafik 2. Komposisi Partai Politik di DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2014-2019
Jika  melihat  komposisi anggota DPRD  Kepri,  didominasi  oleh  parpol  non-pengusung. Parpol pengusung terdiri dari 5 (lima) parpol, yakni: Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. Maka, koalisi besar dengan kursi yang tidak imbang dengan non- pengusung  menjadi  kelemahan dan  pemicu  sikap  pragmatis  dari  parpol  pengusung.  Dari total  45  kursi legislatif,  parpol  pengusung  hanya  memiliki  37,78  persen  kursi.  Sementara parpol  non-pengusung memiliki 62,22  persen  kursi.  Berdasarkan  analisa  data  dari  hasil wawancara  dan  dokumen, parpol  pengusung  mencoba  meminimalisir  persaingan  dengan parpol  non-pengusung. Menurut  informan penelitian,  ada  perasaan  pesimis  karena  kalah jumlah. Jika pun parpol pengusung mengusulkan nama lain pengganti Agus Wibowo yang akan  bertarung  dengan  Isdianto, maka hal  itu  hanya  sia-sia karena  Isdianto  berhasil merangkul  parpol  non-pengusung  khususnya  PDI-P. Sehingga,  dari  temuan  di lapangan Isdianto justru cenderung ‘mendekatkan diri’ ke PDI-P ketimbang parpol pengusung. PDI-P dianggap  lebih  dapat  diandalkan  untuk  ‘mengamankan’  posisi  Isdianto  ketimbang  parpol pengusung.
“Saya dengan PDI-P sejarahnya, dari dulu cukup dekat. Apalagi dengan Bapak Soeryonya ya, karena dia  dulu  kan  berpasangan  dengan  (Alm.)  abang  saya.  Dan  kami  juga  jalinan  silaturahim  sudah terbina sejak dulu.” (wawancara dengan Isdianto, Wakil Gubernur Kepri tanggal 27 Mei 2019).
Kemunculan  calon  tunggal  dalam  sidang  paripurna  DPRD,  memudahkan  Isdianto ditetapkan sebagai Wagub. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada peran PDI-P dalam
20% 18% 16% 11% 9% 7% 7% 4% 4% 4% PDI-P
Golkar Demokrat Hanura
PKS Gerindra
PKB PAN Nasdem PPP
proses penetapan Isdianto sebagai Wagub. Terdapat deal-deal politik yang dilakukan untuk meminimalisir persaingan dalam proses pemilihan.

## 9. Kesimpulan
Hasil penelitian ini, memberikan beberapa catatan: pertama , proses rekrutmen calon lebih berorientasi memperoleh jabatan atau  kekuasaan di tingkat  lokal. Sebagaimana  pendapat Rahat  dan  Hazan  (2001)  bahwa  semakin  eksklusif  sebuah  proses  seleksi,  maka  semakin tidak demokratis seleksinya, karena tidak transparan dan hanya internal elit saja sebagai penyeleksi ataupun penentu kandidat. Seperti yang terjadi dalam Pilwagub, proses seleksi hanya melibatkan parpol dan DPRD, sehingga proses seleksi hanya berputar di pusaran elit parpol.  Elit  parpol  dimaksud  dalam  tulisan  ini  adalah  pemegang  posisi  penting  di  parpol (pengurus  harian,  seperti;  ketua,  sekretaris,  dan  bendahara)  dan  anggota  parpol  yang memiliki kursi di DPRD. Kedua , regulasi yang saat ini digunakan (UU No. 10 Tahun 2016) menimbulkan  masalah  baru  bagi  daerah. Posisi  politis  Wagub  menjadi  incaran  parpol pengusung.  Hal  ini  cenderung  akan  lebih  mudah  jika  parpol  pengusung  dalam  bentuk koalisi  kecil  ataupun  tanpa  koalisi  (parpol  tunggal).  Seperti  yang  terjadi  di  Provinsi  Riau (2017) yang hanya terdiri dari satu parpol pengusung yakni Partai Golkar. Berbeda dengan yang  terjadi  di  Provinsi  Kepri,  Sulawesi  Tengah,  dan  DKI  Jakarta.  Ketiganya  memiliki kesamaan, yakni proses pemilihan yang alot dan partai pengusung lebih dari satu. Ketiga, praktik politik kekerabatan telah menyebar ke tingkat lokal. Kemunculan Isdianto dan Rini Fitrianti, di antara lima kandidat Cawagub adalah bukti politik kekerabatan.
Selain  itu,  tesis  Ambardi  (2009)  terkait  fenomena  kartel  dalam  sistem  kepartaian  di Indonesia, pada kenyataannya juga merambah ke tingkat lokal. Penguatan demokratisasi di tingkat  lokal  justru  disertai  dengan  politik  kartel  yang  menjangkiti  elit  parpol  di  daerah. Bias  oposisi  dan  hilangnya nilai-nilai ideologis  parpol  menjadi  satu  faktor  munculnya kartel.  Parpol  hanya berorientasi  pada  kemenangan  dan  kekuasaan.  Sementara  calon kandidat  hanya  menggunakan  parpol  sebagai  ‘kendaraan’  yang  mengantarkan  mereka  ke posisi  yang  diinginkan. Ungkapan  ‘sewa  perahu’  sebagaimana  disebut  Wardani  (2005) menjadikan  parpol  cenderung  pragmatis.  Pragmatisme  parpol  menjadi  pemicu  lain berkembangnya politik kartel di tingkat lokal.

## Daftar Pustaka
Ambardi,  K.  (2009).  Mengungkap  Politik  Kartel:  Studi  tentang  Sistem  Kepartaian  di Indonesia  Era  Reformasi. Jakarta: Kepustakaan  Populer  Gramedia  bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia.
Ansyari, I., Harsasto, P., Fitriyah, 2019. Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar  Kabupaten  Tanah  Datar  Sejak Reformasi. Indonesian  Journal  of  Religion  and Society, 01(01), 12-23. https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.9.
Budiardjo. (1972). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. Buehler,  M.  (2007).  Local  elite  reconfiguration  in  post-New  Order  Indonesia:  the  2005 election  of  district  government  heads  in  South  Sulawesi. Review  of  Indonesian  and Malaysian Affairs , 41 (1), 119–147. Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case  Study  of  the  2005  Regional  Elections  in  Gowa,  South  Sulawesi  Province. Indonesia , 84 , 41–69. Choi, N. (2007). Local elections and democracy in indonesia: The Riau Archipelago. Journal of Contemporary Asia , 37 (3), 326–345. https://doi.org/10.1080/00472330701408650 Diamond, L.,& Gunter, R. (2001). Political Parties and Democracy. USA: JHU Press Harris, S. (2003). Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Indonesia.
Heywood, A. (2014). Politik (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy; The Emergence of the Cartel Party. Party
Politics, 1(1), 5-28. https://doi.org/10.1177/1354068895001001001
Kosandi, M. (2015). Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. Jurnal Politik, 1 (1). https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.8
Bhakti,  I.N  & Nurhasim,  M. (ed) (2016).  Panduan  Rekruitmen&  Kaderisasi  Partai  Politik Ideal  di  Indonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat KPK
Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik,
LIPI. Retrieved from http://www.pdii.lipi.go.id/read/data/2017/08/Panduan-Rekrutmen-dan-Kaderisasi- Partai-Politik-Ideal-di-Indonesia.pdf
Neuman, W. L. (2015). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: PT. Indeks.
Noor, F. 2018. Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018. Jurnal Penelitian Politik LIPI, 15 (2), 179-196. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.759
Rahat,  G.  &  Hazan,  R. Y.  (2001).Candidate  Selection  Methods:  An  Analytical  Framework. Party Politics , 7 (3), 297–322. https://doi.org/10.1177/1354068801007003003
Ritzer, G. (2014). Teori Sosiologi Modern. Yogyakarta: Kencana. Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.