## FENOMENA AKAD NIKAH VIA TELEPHON
Oleh : Haerudin
Universitas Buana Perjuangan Karawang
haerudin@ubpkarawang.ac.id

## Abstract
Marriage  is  a  matter  that  is  expected  by  many  people  because  of  the  many  advantages and  glory  for  anyone  who  does  it,  marriage  is  a  common  sunnatullah  and  applies to  all  of  His creatures, both in humans, animals, and plants, but marriage by humans there is a Shari'a which regulates  which  there  are  conditions  and  harmony,  along  with  the  development  of  times  and technology that is very rapid emerging phenomena that occur in the community namely marriage by  telephone,  this  problem  raises  dissent  among  contemprer  scholars,  some  say  unlawful  and some  say  marriage  it's  legal.  The  opinion  that  agrees  on  the  marriage  contract  through  the telephone follows the Imam Syafii's school of thought which argues that the one who performs the  contract  must  be  one  Majlis,  whereas  according  to  the  opinion  that  allows  the  marriage contract by telephone to follow the opinion of Imam Hanafi.
Keywords: Marriage Contract, Via Telephone

## Abstrak
Pernikahan  merupakan  suatu  hal  yang    sangat  diharapkan  banyak  orang  dikarenakan banyak  keuntungan  dan  kemuliaan  bagi  siapa  saja  yang  melakukanya,  pernikahan  merupakan sunnatullah yang  umum  dan  berlaku  pada  semua  makhluk-Nya,  baik  pada  manusia,  hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, akan tetapi pernikahan yang dilakukan manusia itu ada syariat yang mengaturnya  yang didalmnya terdapat syarat dan rukun, seiring dengan berkembangnya  zaman dan teknologi yang sangat pesat muncullah fenomena yang terjadi dimasyarakat yaitu pernikahan melalui  telepon,  masalah  ini  menimbulkan  perbedaan  pendapat    dikalangan  ulama  kontemprer, ada yang mengatakan tidak syah dan ada  yang mengatakan pernikahan tersebut syah. Pendapat yang mengaggap akad nikah lewat telepon itu mengikuti mazhab imam syafii yang berpendapat bahwa  yang  melakukan  akad  itu  haru  satu  majlis,  sedangkan  menurut  pendapat  yang memperboleh kan akad nikah lewat telepon itu mengikuti pandangan pendapat imam Hanafi Kata Kunci : Akad Nikah, Via Telepon

## I PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  suatu  hal  yang    sangat  diharapkan  banyak  orang  dikarenakan banyak  keuntungan  dan  kemuliaan  bagi  siapa  saja  yang  melakukanya  (Sudirman,1999,73). Pernikahan  merupakan sunnatullah yang  umum  dan  berlaku  pada  semua  makhluk-Nya,  baik pada  manusia,  hewan,  maupun  tumbuh-tumbuhan  (Syahrani,  2010,10).  Pernikahan  menurut islam merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang laki – laki dan perempuan yang dilandasi atas  persetujuan  keduanya  dan  atas  dasar  cinta  dari  keduanya  yang  bersepakat  untuk  hidup
bersama sebagai suami istri yang disatukan dengan ikatan rumah tangga. Adapun  dasar hukum perkawinan dalam Islam diantaranya adalah firman Allah SWT dalam al-Qur’an, di antaranya: Surat Ar-Rum ayat (21):
ْن ِم  ْمُكَل  َقَلَخ  ْنَا هِتيا  ْنِم َو
ْيِف  َّنِا ,ةَمْح َر َّو ًةَّد َوَّم  ْمُكَنْيَب  َلَعَج َو اَهْيَلِا اونُكْسَتِل اًجا َو ْزَا  ْمُكِسُفْنَا
ْ ٍتَيَلا  َكِلذ وَقِل ( َن ْو ُرّكَفَتّي ١٢ ) ٍمو ّرلا:
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada  yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ( Departemen Agama RI,2007). Selain ayat- ayat  al-Qur’an  tersebut,  ada  juga  Hadist  Nabi  Muhammad  saw  yang  berisi  anjuran-anjuran perkawinan. Di antaranya  Sabda Nabi Saw, Artinya: “Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, mereka berdua berkata : telah diceritakan kepada kami oleh  Abu  Mu’awiyah  dari  A’masy  dari  Umaroh  bin  Umair  dari  Abdurrahman  bin  Yazid  dari Abdullah  berkata  :  Rasulullah  Saw  telah  bersabda  kepada  kami  :  Wahai  kaula  muda!  Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu menikah, maka Menikahlah. Maka sesungguhnya menikah  itu  lebih  dapat  memejamkan  mata  (menundukkan  pandangan)  dan  lebih  memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." (H.R.Muslim, juz 5, 2004,5).
Berdasarkan  ayat  dan  hadis  yang  telah  di  jelsakan  tersebut  bahwa  allah  SWT  dan  nabi Muhammad  SAW  sangat  menganjurkan  bagi  siapa  saja  yang  mampu  untuk  melakaukan pernikahan  maka  sebaiknya  segera  menikah,  akan  teteapi  bagi  yang  belum  mampu  untuk melakukan pernikahn maka sebaiknya sesuai anjuran hadis diatas agar memperbanayak berpuasa karena itu akan lebih bisa menahan pandangan terhadap lawan jenis , akan tetapi jika dilihat dari ‘illah -nya  atau  dilihat  dari  segi  kondisi  orang  yang  sedang  melaksanakan  serta  tujuan melaksanakan  pernikahan,  maka  melakukan  perkawinan  itu  hukumnya  dapat  menjadi  sunah, wajib, makruh, haram dan ibahah ( mubah ) (Rosidin, 20113:7).  Seiring dengan berkembangnya teknologi  yang  semakin  pesat  tidak  bisa  kita  pungkiri  bahwa  sekarang  dunia    serasa dekat,walaupun kita berjauhan dengan orang tua, saudara atau teman – teman kita yang berada di indosensia  berbeda  kota,  propinsi,  atau  luar  Indonesia,  dengan  munculnya  alat  komunikasi
seperti telepon , handphone,  dan internet  maka itu tidak menjadi halangan lagi buat kita untuk berkomunikasi.  Begitupun  dengan  pernikahan  seiring  dengan  berkembangnya  teknologi  ini terjadilah perniakahan ditengah  – tengah masyarakat kita dengan pernikahan via  telephone atau handphone,  berdasarkan  dari  latar  belakang  diatas  itulah  penelis  membuat  tulisan  “Fenomena Akad Nikah Via Telepon”

## II PEMBAHASAN
A. Pengertian Nikah
Secara  etimologi    arti  kata  nikah  berasal  dari  bahasa  arab  dari  kata nakah,  yankihu, nikaahan, bearti  “bergabung,  hubungan  kelamin,  dan  juga  bearti  akad”.  Adanya  kemungkinan ketiga  arti  ini    karena  kata  nikah  yang  terdapat  dalam  Al-Quran    memeng  mengindikasikan adanya  arti-arti  tersebut  (Amir  Syarifuddin,2009:  36).  Adapun  nikah  menurut  istilah  terdapat beberapa    perbedaan  pendapat    menurut  beberapa  golongan  ulama  ahli  fiqh,  golongan  ulama Syafi’iiyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam  arti yang sebenarnya (hakiki), dalam  arti  yang  tidak  sebenarnya  (majaz)  kata  nikah  berarti    hubungan  kelamin.  Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung  makna akad jika dilihat dari pemahaman    arti  secara  majazi.  Melihat  beberapa  pengertian  tentang  istilah  nikah  yang  telah diberikan oleh beberapa ulama terdahulu, seorang ulama kontemporer yang bernama Dr. Ahmad Ghandur  dalam  bukunya  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyah  fi  al-Tashri’    al-Islami  (1995:44)  ,  beliau memberikan  penjeasan,  arti    nikah  adalah    akad  nikah  yang  menimbulkan  kebolehan  bergaul antara  laki-laki  dan  perempuan    dalam  tuntutan  naluri    kemanusiaan  dalam  kehidupan  dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.   Menurut Abu Zahrah  yang dikutip Achmad Khuzari (1995: 11) , akad yaitu yang mengakibatkan hukum halal pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, dan pertolongan, serta pembatasan milik, hak dan kewajiban mereka. Sedangkan Sayuti Talib  menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian mengikat  diri  dalam  prkawinan  antara  seorang  wanita  dengan  seorang  laki-laki.  Menurut Soemiyati  (1999:53)    akad  nikah  ialah  pernyataan  sepakat  dari  pihak  calon  suami  dan  pihak calon  istri  untuk  mengikat  diri  mereka  dengan  tali  perkawinan  dengan  menggunakan  kata-kata ijab-kabul. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  dinyatakan dalam BAB1 Pasal 1, akad  nikah  ialah  rangkaian  ijab  yang  diucapkan  oleh  wali,  dan  kabul  oleh  mempelai  pria  atau wakilnya disaksikan  oleh dua orang saksi.

## B. Dasar Hukum Pernikahan
Dasar  hukum  perkawinan  jika  ditinjau  dari  segi  hukum  positif  (hukum  yang  berlaku)  di negara  Indonesia, yaitu sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang  rumusnya  berbunyi  :    Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga    (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha Esa.” Pernyataan ini dipertegas kembali oleh Kompilasi  Hukum Islam (KHI) pasal 2 yakni “Perkawinan menurut HukumIslam  adalah pernikahan, yaitu  akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidzoh untuk menaati perintah Allah dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah”  serta  dalam  pasal  55  “Perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah (Achmad Kuzari, 1995:29).
Al-Quran  juga  telah  memberikan  petunjuk  atas  disyariatkannya  perkawinan  ini,  sebagaimana firman Allah surat Ar-Rum ayat 21.
َر َّو ًةَّد َوَّم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِا آ ْوُنُكْسَتِل اًجا َو ْزَا ْمُكِسُفْنَا  ْنِّم ْمُكَل َقَلَخ ْنَا ِهِتَيَا  ْنِم َو : مو ّرلا ( َن ْو ُرَّكَفَتَي ٍم ْوَقِّل ٍتَيَلأ  َكِلَذ ْيِف َّنِا ًةَمْح ١٢ (
Artinya: “Dan diantara tanda - tanda (Kebesaran)-Nya  ialah Dia menciptakanpasangan-pasangan untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram    kepadanya,  dan  Dia menjadikan  diantara    rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguh  pada  yang  demikian    itu  benar-benar terdapat  tanda-tanda  (Kebesaran  Allah)    bagi  kaum  yang  berikir”  (Departemen  Agama  RI, 2014:406).
Perkawinan  juga  merupakan  sunnah  Rasulullah  yang  pernah  beliau  lakukan    selama hidupnya  dan  menghendaki  umatnya    berbuat  yang  sama.  Hal  ini  sesuai  dengan  redaksi  hadist yang  diriwayatkan  oleh  Anas  bin  Malik, bahwasannya  Rasulullah  bersabda,yang  artinya  “  Dan telah  menceritakan  kepadaku  Abu  Bakar  bin  Nafi’  Al  Abdi,  telah  menceritakan  kepada  kami Hammad  bin  Salamah  dari  Tsabit    dari  Anas  bahwa  sekelompok  orang  dari  kalangan  sahabat nabi bertanya kepada isteri-isteri nabi mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari  mereka  berkata,”Saya  tidak  akan  menikah”,  kemudian  sebagian  lagi  berkata,  “aku  tidak akan  makan  daging”,dan  sebagian  lagi  berkata,  “aku  tidak  akan  tidur  di  atas  kasurku”, mendengar  ucapan-ucapan  itu,  Rasulullah  memuji  Allah  dan   menyanjungnya  kemudian  beliau bersabda:  “Ada  apa  dengan  mereka?  Mereka  berkata  begini  dan  begitu,  padahal  aku  sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa saja yang  membencu  sunnahku,  berarti  bukan  dari  golonganku  (Abil  Husain  Muslim  bin  Hajjaj, 2005:639).  Dalam  hal  metapkan  hukum  asal  suatu  perkawinan    terdapat  perbedaan  pendapat
dikalangan para ulama, jumhur ulma berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat Jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya ayat Al-Quran  maupun hadist  yang  menyerukan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  namun  seruan  dalam  Quran  dan sunnah    tersebut  tidak  mengandung  arti  wajib.  Tidak  wajibnya  perkawinan  ini  karena  tidak ditemukan  dalam ayat Al-Quran  maupun sunnah nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan (Zaynuddin Abdul Aziz al-Malibari, 2000:99).

## C. Legalisasi  Akad  Nikah  VIA  Telephone  Menurut  Beberapa  Aspek  Normatif  dan Empiris
Akad nikah merupakan serangkaian tahapan  yang  harus dilalui oleh seseorang  yang ingin menghalalkan  hubungan  badan  (bersetubuh).  Hubungan  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki dengan seorang perempuan yang awal mulanya hukumnya haram, kemudian melalui suatu akad yang disebut dengan akad nikah, hubungan tersebut menjadi boleh dan halal baik secara hukum islam  maupun  hukum  negara  bila  pernikahan  tersebut  juga  turut  dicatatkan  dasar  hukum  yang terkait pernikahan adalah  firman Allah SWT  yakni dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:
َر َّو ًةَّد َوَّم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِا آ ْوُنُكْسَتِل اًجا َو ْزَا ْمُكِسُفْنَا  ْنِّم ْمُكَل َقَلَخ ْنَا ِهِتَيَا  ْنِم َو : مو ّرلا ( َن ْو ُرَّكَفَتَي ٍم ْوَقِّل ٍتَيَلأ  َكِلَذ ْيِف َّنِا ًةَمْح ١٢ (
Artinya  :  “Dan  diantara  tanda  -  tanda  (Kebesaran)-Nya    ialah  Dia  menciptakanpasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram  kepadanya, dan Dia menjadikan diantara  rasa kasih dan sayang. Sesungguh pada yang demikian  itu benar- benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah)  bagi kaum yang berikir”.
Meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan perintah menikah dalam ayat di atas, akan tetapi secara implisit terdapat indikasi bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk hidup damai dan  penuh  dengan  ketenangan  sehingga  untuk  memperoleh  kehidupan  yang  damai  dan  penuh ketenangan  maka  salah  jalan  yang  ditempuh  ialah  dengan  melangsungkan  pernikahan. Pernikahan sebagai acara yang sakral dan suci mengharuskan seseorang untuk benar-benar yakin dan mantap, sebelum melangkah menuju akad pernikahan yang suci tersebut, beberapa hal yang perlu dipersiapkan misalnya, terkait finansial, kesiapan mental, kesiapan keluarga dan segala hal yang menunjang kesuksesan dan kelancaran pernikahan tersebut. Suatu pernikahan dikatakan sah baik  secara  hukum  Islam  dan  hukum  Negara  jika  telah  memenuhi  segala  rukun  dan persyaratannya.  Secara  hukum  Islam,  ada  perbedaan  anatara  rukun  pernikahan  dengan  syarat pernikahan,rukun  pernikahan  ialah  segala  hal  yang  menyangkut  dari  hakikat  pernikahan  itu sendiri dan apabila tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Syarat pernikahan ialah
segala  hal  yang  ada  di  luar  hakekat  pernikahan  itu  namun,  masih  ada  hubungannya  dengan esensitas  dari  sebuah  pernikahan,    apabila  syarat  ini  tidak  terpenuhi,  maka  sebuah    pernikahan tetap dikatakan sah menurut hukum , namun kurang sempurna dalam pelaksanaannya.
Hukum  Islam  menilai  sahnya  sebuah  pernikahan  haruslah  memenuhi  rukun-rukun  dalam pernikahan. Rukun pernikahan ada 5 (lima), yaitu:

## 1) Calon mempelai laki-laki
2) Calon mempelai perempuan
3) Wali nikah (dari pihak perempuan)
4) Dua orang saksi laki-laki yang adil
5) Sighat ijab Kabul. (Abdurrahman, 2010 : 116)
Masing-masing rukun pernikahan tersebut memiliki beberapa persyaratan tertentu. Adapun fokus  penelitian  ini  hanya  pada  rukun  pernikahan  yang  kelima,  yaitu  sighat  ijab  kabul. Persyaratan dalam pelaksanaan ijab dan kabul itu haruslah dilakukan dalam satu majelis (Ittihad al-majlis).  Akad  nikah  merupakan  istilah  lain  dari  penyebutan  kelima  rukun  dalam  pernikahan, namun mayoritas ulama mengistilahkan pelaksanaan akad nikah itu dengan maksud pelaksanaan ijab  kabul  (serah  terima)  antara  wali  dari  pihak  perempuan  atau  yang  secara  hukum diperbolehkan  untuk  mewakilkannya  terhadap  mempelai  laki-laki  atau  yang  mewakilkannya dalam  satu  akad  yang  dinamakan  proses  akad  nikah.  Proses  akad  nikah  ini  menurut  beberapa ulama fiqh mensyaratkan adanya satu majelis (Ittihad al-majlis), beberapa ulama fiqh berselisih pendapat    terkait  maksud  dan  pelaksanaan  atau  realitas  dari  istilah  satu  majelis  ini.  Golongan Hanafiyyah menginterpretasikan istilah satu majelis ini berarti dalam pengucapan harus langsung dan  tidak  boleh  diselingi  kata-kata  lain.  Sementara  golongan  Syafi’iyyah  menganggap  satu majelis ini ialah selain dalam pengucapan ijab kabul harus langsung, begitu juga dengan tempat akad  nikah  haruslah  benar-benar  bertemu  dan  bertatap  muka  secara  langsung  (Sayyid Sabiq,1990: 48).
Akad  nikah  yang  disyaratkan  harus  satu  majelis  tersebut  jika  dianalisis  menggunakan beberapa  pendekatan  secara    ilmiah  mempunyai  beberapa  indikasi  dan  konklusi  pemahaman hukum  yang  variatif.  Berikut  beberapa  pendekatan  yang  seharusnya  dipertimbangkan  oleh beberapa  ilmuan dan cendikiawan  khususnya yang hidup dimasa setelah ulama-ulama fiqh telah wafat, karena bagaimanapun suatu hukum sebagai serangkaian peraturan dan norma-norma  yang mengikat  dan  harus  dipatuhi  oleh  semua  elemen  masyarakat  agar  tercipta  kebahagiaan,
keteraturan  hidup  dan  keseimbangan  interaksi  antar  manusia  dan  ekosistem  alam  secara  lebih luas. Dalam sebuah kaidah ushul dikatakan امدعو ادوجو هتلعب رودي مكحلا Yang  artinya “Suatu hukum itu  bisa  berubah  disesuaikan  dengan  ada  atau  tidaknya  suatu    alasan  (Hukum)”  (Fajrudin  Ach, 2013).Dari  kaidah  ini  bisa  dipahami  bahwa  esensitas  akad  nikah  satu  majelis  bisa diinterprestasikan  oleh  beberapa  kalangan  secara  berbeda,  karena  pisau  analisis-analisis  yang digunakan  juga  berbeda.  Secara  filosofis  historis,  akad  nikah  merupakan  suatu  ketentuan  yang sudah  digariskan  oleh  Rasulullah  saw  mulai  disyariatkannya  pernikahan    atau  lebih  tepatnya sejak  wahyu  Allah  SWT  diturunkan  kepada  nabi  Muhammad  saw  secara  utuh.  Akad  nikah merupakan pintu gerbang utama  dan yang paling utama demi terciptanya legalisasi pernikahan. Segala  hal  yang  terdapat  dalam  pernikahan  merupakan  ekspresi  dan  perasaan  bersyukur  secara lahiriah  oleh orang yang melangsungkan pernikahan atau biasa  disebut dengan Walimatul Urs. Disetiap daerah, perayaan walimah sangat bervariatif. Mulai dari yang sederhana , semi mewah hingga sampai mewah dan besar-besaran. Perayaan ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit  dan  persiapan  yang  panjang.  Oleh  karena  itu,  acara  walimah  biasanya  oleh  masyarakat setempat  dipersiapkan  jauh-jauh  hari  sebelum  akad  pernikahan  dilangsungkan.  Terkait  satu majelis  (Ittihad  al-majlis)  dalam  akad  nikah  jika  dilihat    dari  filosofis  historisnya  sangat memungkinkan  dari  kedua  calon  mempelai  atau  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang melangsungkan akad akan merasa sangat yakin dan mantap  bahwa setelah akad nikah tersebut, mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah, ini menunjukkan bahwa pernyataan satu  majelis  bisa  melekat  pada  realitas  yang  ada  tanpa  membeda-bedakan  pendapat  dari  ulama madzhab. Secara Yuridis normative  akad nikah satu majelis didasarkan atas  suatu dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga pelaksanaan akad nikah  menjadi konkret dan bisa  dipertanggung jawabkan secara hukum. Menurut hukum Islam sendiri, akad nikah telah diatur di dalam karya- karya monumental para ulama klasik yang telah diterbitkan dalam bentuk kitab-kitab salaf yang berhaluan fiqh dan inisiasi dari ulama mujtahid yang kesemuanya itu bersumber dari  Al-Quran dan  Hadist  Rasulullah  (Sadiani,  2008  :  45).    Menurut  hukum  positif    (hukum  yang  berlaku disuatu  Negara  tertentu)  dalam  hal  ini    di  Negara  Indonesia,  akad  nikah  telah  diatur  dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 6 dan 7, serta  diatur juga dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  14,  dan  dalam  menciptakan  tertib  administrasi,  perlu adanya  pencatatan  nikah    yang  telah  diatur  secara  komprehensif  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 09 tahun 1975. Diaturnya perihal akad  nikah melalui beberapa peraturan-peraturan baik
dalam  Undang-undang  maupun  Peraturan  Pemerintah  dimaksudkan  untuk  melegalisasikan sebuah ketentuan yang sesuai dengan intruksi Rasulullah saw dan atas dasar ijtihad para ulama dengan  tujuan  agar  terciptanya    sebuah  hukum  yang  terkodifikasikan    dengan  baik  untuk kemudian  dijadikan  pedoman  dalam  bertingkah  laku  serta  menjadi  tugas  dari  para  penegak hukum  apabila terdapat pelanggaran di dalamnya (Sadiani, 2008 :49).
Secara religius, akad nikah satu majelis  dipandang sebagai suatu ibadah di hadapan Allah SWT yang  sudah  selayaknya  dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai    dengan  tata  cara  yang  sudah digariskan  oleh  Rasulullah  saw.  Akad  nikah  dianggap  ibadah  Ghoiru  mahdah,  karena  pada dasarnya  pernikahan  bersifat  fleksibel  dan  tanpa  ada  tekanan  oleh  pihak  manapun.  Pernikahan menjadi  dihukumi  wajib,  sunnah,  makruh  bahkan  haram,  itu  karena  adanya  faktor  atau  alasan yang  kuat  yang  mendasari  terjadinya  hukum  seperti  itu.  Oleh  karena  itu  akad  nikah  dinilai sebagai ibadah  yang hukum asalnya ialah sunnah, maka melaksanakannya akan bernilai pahala dan  kebaikan  yang  dilipat  gandakan  karena  telah  mengikuti  sunnah  Rasulullah  saw  dan dilakukan  murni  karna  Allah  SWT  semata.  Secara  aspek  ekonomi,  akad  nikah  satu  majelis mengandung beberapa unsur  yang penting akan hal ekonomi terutama  terkait finansial dari pada berlangsungnya  akad nikah tersebut. Hal yang harus diperhatikan ialah ketika suatu pernikahan telah dilaksanakan berarti  sebuah acara pelepasan dari masa jejaka dari pengantin laki-laki dan status  perawan  oleh  pengantin  wanita    akan  segera  ditanggalkan  secara  otomatis.  Inilah  yang kemudian  membuat  para  besan  (orang  tua  dari  masing-masing  mempelai  laki-laki  dan perempuan)  merasa  ingin  membuat  walimah  atau  syukuran  dari  mulai  yang    hanya  secara sederhana,  sedang,  semi  mewah  bahkan  samapi  besar-besaran,  jika  suatu  majelis  diartikan sebagai  pelaksanaan  ijab  kabul  dalam  satu  upacara  pernikahan  saja  atau  dalam  arti  satu  waktu yang berkesinambungan, maka secara ekonomi hal tersebut bisa sedikit menghemat pengeluaran. Namun jika yang dimaksud satu majelis itu adalah dalam waktu yang berkesinambungan, akan tetapi pihak dari calon  pengantin berada dalam radius yang jauh, hal ini justru akan memerlukan biaya  yang  banyak  pula.  Keadaan  seperti  inilah  yang  harus  dipecahkan  sehingga  bisa  ditarik sebuah konklusi hukum yang kompleks terkait praktek seperti ini.  Keadaan dimana akad nikah yang  seharusnya  satu  majelis  namun  dalam  realitannya  apabila  dilakukan  dengan  satu  majelis akan  menimbulkan  kesulitan  yang  justru  menyebabkan  bersitegang  antara  kedau  belah  pihak keluarga,  ini  juga  tidak  bisa  dipungkiri.  Pada  tahun  1989  di  Negara  Indonesia  telah  terjadi
pernikahan  melalui  telephone,  dimana  pada  waktu  akad  pernikahan  seperti  ini  masih  dianggap hal yang baru yang kala itu banyak menimbulkan kontroversi pendapat mngenai ke sahannya.
Praktik  seperti  ini    tentu  tidak  bisa  terpenuhinya  syarat  satu  majelis  dalam  akad  nikah  (versi Syafi’iyyah) dan jelas-jelas pernik ahan itu tidak sah menurut golongan Syafi’iyyah, kan tetapi Hakim Pengadilan Agama  Jakarta Selatan mempunyai  pendapat dan argumentasi hukum lain. Hakim  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan    mengeluarkan  putusan    bahwa  akad  nikah  melalui telephone  hukumnya  sah.  Melihat  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  tersebut, secara  ekonomi  menunjukkan  bahwa  putusan  tersebut    sangat  bijak  karena    jarak  antara Indonesia dengan Amerika (tempat mempelai laki-laki)  sangatlah jauh.  Jika ditempuh  dengan transportasi  (pesawat  terbang)  jelas  akan  menyebabkan  prosesi  akad  nikah  menjadi  terganggu karena  lamanya  perjalanan  dan  ognkos  yang  dikeluarkan  untuk  melakukan  perjalanan  sangat mahal/  membutuhkan  banyak  biaya  (Sadiani,  2008  :  49).    Oleh  karenanya  pemahaman  satu majelis  dalam  akad  nikah  versi  Syafi’iyyah  dalam  prakteknya  kerap  kali  membutuhkan  biaya yang lebih, sementara pemahaman  golongan Hanafiyyah dalam hal ini lebih efisien baik dalam perihal finansial, waktu dan tenaga.
Secara  sosial,  akad  nikah  dalam  satu  majelis  memang  bukan  situasi  yang  rumit  untuk dilakukan.  Pengantin  laki-laki  langsung  mendatangi  kediaman  pengantin    perempuan  atau menuju  tempat  yang  disepakati  bersama  ntuk  melakukan    akad  nikah.  Namun  disini  justru menimbulkan    konflik  pertama  dalam  keluarga.  Konflik  yang  dimaksud    bisa  datang  dari individu  calon  pengatin ataupun  datang  dari    pihak  keluarga.    Kecenderungan  melakukan  akad nikah  di  kediaman  mempelai  wanita  sudah  menjadi  tradisi  atau adat  yang  turun    temurun  pada setiap daerah, kota, kabupaten  bahkan masyarakat mayoritas  masyarakat Indonesia  melakukan hal  tersebut.  Akan  tetapi  perlu  diingat  disini,  mengapa  akad  nikah    lazimnya  dilakukan  di kediaman    pengantin  perempuan, mengapa  tidak  dikediaman laki-laki?,  ini menjadi  pertanyaan retoris  yang    oleh  sebagian    orang  dianggap  tidak  penting.  Paradigma  setiap  insan  memanglah berbeda.  Orang  akan  menganggap    bahwa  sudah  seharusnya  pengantin  laki-laki    yang mendatangi  pengantin  perempuan    untuk  diminta.  Akan  tetapi  jika  dianalisis  lebih  serius  lagi, ternyata  ada  segi  sosial  yang  perlu  ditelaah  lebih  lanjut.    Kehadiran  mempelai  laki-laki  ke kediaman  mempelai  prempuan    itu  bertujuan    untuk  menyatakan  hal  baik  dengan  memintanya dan  melangsungkan  akad  nikah  satu  majelis    yang  di  dalamnya    terkandung  bahwa  pengantin laki-laki  tersebut  benar-benar  tulus  dan  murni  menyatakan  cintanya,  dibuktikan  dengan
kesungguhan  hatinya  rela  datang  menjemput  calon  pendamping  hidupnya  yang  sebentar  lagi akan  menjadi  sah  dengan  diadakannya  akad  nikah  satu  majelis.  Masyarakat  tentu  bisa  menilai kesungguhan  seorang  laki-laki  yang  ingin  menghalalkan  suatu  hubungan  melalui  jalan  akad nikah.  Terkait  dengan  satu  majelis  mengindikasikan  bahwa  akad  nikah  haruslah  dengan kesungguhan  hati  dan  rasa  tanggung  jawab    yang  tinggi  yang  dibuktikan    oleh  kedua  calon pengantin dengan sama-sama hadir dalam majelis dilaksanakannya akad nikah.

## D. Hukum Boleh dan Tidaknya Akad Nikah  Via Telephone
Teori fiqh yang tersebar  di seluruh penjuru dunia merupakan suatu produk buah pikir dari beberapa ulama ahli ushul fiqh klasik ditambah dengan beberapa ulama fiqh yang turut andil dan merumuskannya sehingga menjadi satu kesatuan ilmu yang saling berkesinambungan satu sama lain.  Berbicara  terkait  ilmu  ushul  fiqh  tentu  membutuhkan  kajian  yang  serius  dan  bersifat koheren    serta  konprehensif  agar  produk  yang  dihasilkan  tersebut  terlihat  kualitasnya  dan  bisa dijadikan    pedoman  sebagai  sumber    hukum    dan  metode  dalam  menemukan  serta  menggali hukum (istinbat al-ahkam) dengan tujuan  hukum Islam menjadi lebih bisa menjawab tantangan zaman  serta      mempunyai  kapabilitas  adaptasi  zaman  yang  semakin  maju  dengan  perubahan- perubahan  baik  dari  unsur  terkecil  tentang  fiqh,  ushul  fiqh  hingga  sampai  dengan  penggalian suatu  hukum.    Permasalahan  yang  kompleks  dan  beragam  macamnya  tidak  hanya  dari  sistem pemerintah  yang  mulai  goyah  dan  kehilangan  jati  dirinya,  akan  tetapi  permasalahan  juga  bisa timbul  dari  akar  persial  hukum  Islam  maupun  cabang  dari  hukum  Islam  itu  sendiri,  sehingga meresahkan bagi pemeluk agama islam secara keseluruhan dengan intensitas permasalahan yang menyangkut  kehidupan  jangka  menengah  dan  jangka  panjang,  misalnya  dalam  permasalahan pernikahan.    Pernikahan  merupakan  fondasi  awal  seseorang  membina  bahtera  rumah  tangga secara  islami  yang  nantinya  dari  pernikahan  tersebut  dapat  menghasilkan  keturunan-keturunan yang soleh dan solehah yang kemudian dapat meneruskan perjuangan pendahulunya memajukan dan mensyiarkan Islam secara khusus dan memajukan sistem ketatanegaraan secara lebih umum.
Dalam  pernikahan  dikenal  istilah  rukun  dan  syarat  pernikahan  yang  semuanya  harus terpenuhi  demi  tercapainya  predikat  sahnya  pernikahan    menurut  hukum  agama  Islam  dan hukum positif. Hal ini tentu banyak membutuhkan banyak  perjuangangan bahkan pengorbanan yang  tidak  sedikit  untuk  bisa  memperoleh  prediksi  tersebut.  Semua    orang  menginginkan  agar pernikahan  yang  ia    laksanakan  berjalan  dengan  mulus,  lancar  serta  khidmat  sebagaimana harapan  keluarga.  Akan  tetapi  dalam  praktiknya    seringkali    dijumpai  hal-hal  yang  tidak
diinginkan terjadi dan mengganggu acara akad nikah  yang seharusnya dapat terlaksana dengan khidmat.    Hal-hal  tersebut  bisa  datang  dari  internal  diri  pengantin  maupun  eksternal  yang berkaitan  dengan  prasyarat,  syarat  dan  rukun  dari  sebuah  prosesi  akad  nikah.  Syarat  dan  rukun tidak  sama,  keduanya  mempunyai  arti  yang  berbeda  namun  saling  berhubungan  satu  dengan yang  lain.  Sebagaimana  ilustrasi  kecil,  jika  rukun  diibaratkan  seorang  ibu,  maka  syarat  adalah seorang  ayah.  Dan  tidak  akan  terwujud  seorang  anak    (pernikahan  yang  sah)  kecuali terpenuhinya  rukun  dan    syarat  pernikhan  secara  lengkap  dan  utuh.  Akad  nikah  merupakan prosesi  pelaksanaan ijab yang dilakukan oleh pihak perempuan dan dijawab  oleh pihak laki-laki (kabul)  yang  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi  laki-laki  yang  memiliki  sifat  adil  serta dihadiri  oleh wali    dari  pihak  perempuan  atau  yang  mewakilinya  yang  telah  memenuhi  kriteria  sebagai  wali dan cakap menjadi  wali.
Akad nikah dalam sebuah pernikahan disyaratkan  harus dilaksanakan satu majelis (Ittihad al-majlis).  Syrat  ini  mengikat  untuk  melegalisasikan  suatu  hubungan  antara  laki-laki  dengan perempuan    melalui    suatu  upacara  yang  dinamakan  upacara  pernikahan.    Dengan  upacara pernikahan ini,  hubungan  seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi halal dan bagi keduanya  mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam sebuah bangunan  bahtera    rumah  tangga.  Akad  nikah  yang  disyaratkan  harus  satu  majelis  tersebut diperselisihkan oleh beberapa ulama fiqh terkemuka. Ulama-ulama fiqh tersebut mempersoalkan maksud  dan  esensi  satu  majelis  dalam  akad  nikah.  Menurut  golongan  Hanafiyyah  yang dipelopori oleh Imam Hanafi mengatakan bahwa maksud dari  akad nikah satu majelis tersebut ialah bahwa dalam melaksanakan ijab kabul dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat  dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam jarak waktu secara terpisah. Pendapat ini diikuti oleh Sayyid Sabiq, Ibnu Qudamah dan beberapa ulama fiqh lainnya. Pendapat yang pertama ini nampaknya sangat begitu moderat dan fleksibel. Akad yang dilakukan satu majelis didefinisikan bukan  dua  orang  mempelai  ,  antara  laki-laki  dengan  perempuan  harus  bertemu  dan  bertatap muka  dalam satu tempat, melainkan satu majelis disini di pahami sebagai  akad yang dilakukan dalam satu waktu atau satu upacara pernikahan  yang sama. Artinya adalah prinsip satu majelis berlaku pada satunya waktu  yang menjadi  masa kedua pihak yang melakukan  akad menjalani proses akad.
Pemahaman  dari  golongan  pertama  ini  memang  terasa  sangat  liberal  dan  sekuler,  namun justru  pendapat  inilah  yang  dipakai  oleh    kelompok  mayoritas  Islam    kala  itu  di  Negara  Mesir
dan sekitarnya. Oleh sebab itu  Imam Hanafi sangat populer  dan dipandang orang yang sangat arif  dan  bijaksana    dalam  menetapkan  suatu  hukum.  Golongan  selanjutnya  ialah  golongan Syafi’iyyah  yang  berpendapat    bahwa  akad  nikah    yang  diprsyaratkan    harus  satu  majelis, maksudnya    adalah  dalam  pengucapan  ijab  dan  kabul    harus  dilakukan  dalam  satu  tempat  dan satu waktu sehingga  antara pengucapan  ijab dan kabul  tidak boleh  ada kata-kata yang diselingi atau dibuat untuk menunda  ijab kabul tersebut, misalnya antara  ijab dan kabul  diselingi dengan khutbah nikah,bacaan basmalah, hamdalah, sholawat dan lain sebagainya.
Golongan Syafi’iyyah yang dinahkodai  oleh Imam Syafi’i menganggap bahwa pelaksanaan akad nikah terutama dalam hal ijab  dan kabul  itu harus dilakukan secara Mu’ayyah (bertatap muka secara langsung) dan bersifat Ta’abbud (sesuai dengan  tuntunan Rasulullah saw). Proses ijab  kabul  yang  Golongan  Syafi’iyyah  yang  dinahkodai  oleh  Imam  Syafi’i  menganggap  bahwa pelaksanaan  akad  nikah  terutama  dalam  hal  ijab  dan  kabul  itu  harus  dilakukan  secara mu‘ayyanah  (bertatap  muka  secara  langsung)  dan  bersifat  ta‘abbud  (sesuai  dengan  tuntunan Rasulullah  saw).  Proses  ijab  kabul  yang  bisa  dipahami  dari  pendapat  kedua  tersebut  ialah kalangan    tersebut  sangat  bersikap  Ihtiyat  (hati-hati)  dalam  menyikapi  berbagai  hal,  khususnya terkait  akad  nikah,  baik  meliputi  persyaratan  dan  segala  hal  yang  terkait  dengan  akad  nikah, semuanya dipahami sebagai sebuah ketentuan yang harus mencontoh atau  berdasarkan tuntunan yang  telah  diberikan  oleh  Rasulullah  saw.  Oleh  karena  itu,  pendapat  yang  kedua  ini  lebih terkesan  kaku  (statis)  dan  tidak  bisa  terbantahkan.  Golongan  Hanafiyyah  dengan  golongan Syafi’iyyah  dalam  melihat  persoalan  hukum  tentu  mempunyai  tendensi  dan  landasan    hukum yang berbeda-beda. Landasan hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi  lebih mendekati pada ranah logika dan rasionalitas, sehingga dalam menginterprestasi dalil yang berupa teks maupun non  teks  beliau  lebih  rasional  dan  tidak  letterlek.  Sementara  Imam  Syafi’i  dalam  menetapkan sebuah  hukum  harus  berlandaskan  dalil-dalil  yang  berupa  teks  dan  non  teks  yang  dipahami dengan  prinsip  Ihtiyat  (sikap  kehati-hatian),  sehingga  konklusi  hukum  yang  dihasilkan  begitu murni dan terkadang tidak bisa menyesuaikan zaman.
Pernikahan  di  Indonesia  bukanlah  sebuah  adat  dan  bukanlah  sebuah  norma  yang  ada  di masyarakat. Akan tetapi pernikahan di Indonesia  berjalan sesuai dengan hukum  yang berlaku di Negara  ini  dan  dilaksanakan    berdasarkan  kepercayaan  masing-masing  dari  pemeluk  agama  , sehingga  tidak  ada  rasa  deskriminasi    antar  pemeluk  agama.  Akad  nikah  merupakan  suatu ketentuan  yang  paling  urgen  dalam  perkawinan,  khususnya  dalam  masalah  ijab  dan  kabul.
Persyaratan  ijab  dan  kabul  sendiri  oleh  para  ulama  diharuskan  dalam  satu  majelis  (Ittihad  al- majlis). Persoalannya adalah esensi dan substansi satu majelis tersebut terdapat perbedaan yang sangat  mencolok  dikalangan  ahli  fiqh.  Namun  disisni,  banyaknya    perbedaan  pemahaman  para ulama  fiqh  bisa  ditarik  benang  merah  sehingga  muncul  konklusi  hukum  bahwa  yang  dimaksud satu majelis  ialah ijab kabul  dilaksanakan dalam satu upacara pernikahan yang  sama, baik itu di dalam satu tempat atau berbeda tempat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin muttakhir, pelaksanaan akad nikah di berbagai Negara Islam  khususnya di Negara Mesir  sudah canggih. Di Negara Indonesia sendiri pada tahun 1989  pelaksanaan akad nikah via telephone sudah pernah terjadi. Akan tetapi hanya Pengadilan Agama  Jakarta Selatan Saja  yang  pada  waktu  itu  membolehkan  dan  mengesahkan  akad  pernikahan  melalui  telephone, dimana  Pengadilan  Agama  yang  lain  waktu  itu  tidak  ada  yang  membuat  kebijakan  yang  sama seperti  itu  yang  mungkin  terkesan  aneh  dan  sekilas  terlihat  tidak  wajar  bagi  kalangan masyarakat. Bahkan ada yang menghukumi tidak sah lantaran tidak dalam satu majelis.
Beberapa  ulama  ahli  ushul  fiqh  dalam  menetapkan  suatu  hukum  atau  dalam  menggali (istinbat)  sebuah  hukum tentu  mempertimbangkan  suatu  alasan  baik  secara  filosofis,  sosiologis maupun  efek  dari  pada  status  hukum  pada  masalah-masalah  yang  akan  dipecahkan  kasus hukumnya.  Dengan  berpegang  teguh  pada  dalil-dalil/Nash  Qot’I    yaitu  Al-Quran  dan  Hadist serta konsensus para ulama (ijma’) dan analogi, sehingga produk hukum yang akan dimunculkan ke permukaan ialah produk hukum yang kompatibel dan diakui validasinya. Dalam sebuah teori ilmu ushul fiqh yang digunakan para ulama ahli ushul fiqh sedikitnya terdapat 7 (tujuh) macam teori dalam menggali sebuah hukum yang belum ada legal standingnya dalam Al-Quran maupun Hadist.  Permasalahan-permasalahan  tersebut  perlu    dicarikan  dasar  hukumnya  agar  masyarakat secara umum tidak mengalami kesesatan dalam berfikir untuk menjalankan perintah Allah SWT serta  tuntunan  Rasulullah  Saw.  Salah  satu  teori  fiqh  yang  dimaksud  adalah    Maslahah  al- mursalah. Teori Maslahah al-mursalah  ialah al-maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara’  dan  tidak  pula  ditolak  dan  dianggap  batil  oleh  syara’,  akan  tetapi  masih  sejalan  secara substantive  dengan  kaidah-kaidah  hukum  yang  universal.  Ada  bebeberapa  hal  yang  harus diperhatikan  untuk  menjadikan  teori  ini  bisa  diterapkan  untuk  menggali  sebuah    hukum  pada problematika saat ini.  Akad nikah melalui media via telephone merupakan suatu hal baru yang sebelumnya pada zaman dahulu kala pada masa ulama-ulama fiqh klasik  belum pernah terjadi. Dimana  hal  ini  pada  tahun  1989  pernah  terjadi  di  Indonesia.  Meski  pernah  terjadi  dan  bahkan
pengadilan  Agama  Negeri    Jakarta  Selatan  sampai membolehkan  namun,  dalam  realitanya  saat ini masih banyak masyarakat yang menanyakan tentang kebolehan serta keabsahan dari praktik nikah  melalui  telephone  tersebut.  Akad  nikah  melalui  telephone  hanya  dapat  didengar    saja. Sekilas  akad  nikah  seperti  ini    terlihat    sesuatu  yang  aneh    apalagi  sampai  dihukumi  sah  oleh Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan.
Perlu diketahui bahwasannya mayoritas penduduk  Indonesia beragama  Islam dan Negara Indonesia  menganut Madzhab Syafi’i  dalam konsideran hukum Islamnya. Madzab Syafi’i  telah mengeluarkan statement bahwa syarat sah pernikahan itu harus dilaksanakan dalam satu majelis. Pengertian  satu  majelis  ini  dipahami  sebagai  ijab  kabul  yang  dilaksanakan  dalam  satu  waktu, harus Muayyah (saling bertatap muka) dan Ta’abbud (sesuai tuntunan Rasulullah).
Hal  ini  menjadi  jelas,  bahwa  hukum  Islam  yang  dilaksanakan  di  Indonesia  menjadi  tumpang tindih,  Satu  sisi  menganut  madzhab  Syafi’I,  sementara  disisi  lain  menganut    Madzhab  Hanafi. Perlu  diketahui,bahwa  akad  nikah    yang  tidak  ada  unsur    syarat  Muayyah  (tatap  muka)  itu adalah  pendapat  Madzhab  Imam  Hanafi  dan  Madzhab  Imam  Maliki.  Argumentasi  terkait  akad nikah  via  telephone    yang  mengandung  pengertian  proses  ijab  kabul  menggunakan  telephone yang hanya suara saja yang dapat didengar memang secara nyata kurang memberikan hasil yang akurat,  namun  pada  kasus  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  meski  secara  hasil  kurang  akurat, namun  melihat  adanya  beberapa  alasan  yang  menjadi  dasar  dari  terjadinya  akad  nikah  melalui telephone  seperti  akan  terjadi  pemutusan  pertunangan  dikarenakan  antara  laki-laki  dan perempuan  terpisah  oleh  keadaan  dengan  waktu  yang  mungkin  lama  dan  jarak  yang  jauh, sehingga salah satu pihak  bisa saja menjalin hubungan dengan yang lain, jika sampai terjadi hal seperti  itu  maka  tidak  menutup  kemungkinan  akan  menyebabkan    perseteruan  hingga permusuhan antara kedua keluarga yang bersangkutan dan tentu saja hal ini secara otomatis akan mencoreng nama keluarga. Akad nikah melalui telephone diperbolehkan dan dihukumi sah jika pihak  yang  melaksanakan  yakni  antara  calon  pengantin  perempuan  beserta  keluarganya  dan calon pengantin pria beserta keluarganya dalam melaksanakan hajat tersebut  tidak ada keraguan hal  ini  sesuai  dengan    kaidah  ke  3  (tiga)  yang  berbunyi      كاش  اب  لازي  لا  نيقيلا  yang  artinya “keyakinan  tidak  bias  dihilangkan  dengan  keraguan”,  Jika  memang  kedua  belah  pihak  sudah sama-sama mengenal dan mengetahui dari mulia calon perempuan dan laki-laki hingga orang tua dan keluarga yang lainnya maka bisa saja akad nikah melalui telephone dimana hanya suara saja yang  dapat  didengar  tetap  dibolehkan  dan  sah  hukumnya,  adapun  boleh  dilaksanakan  dan  sah
akad  nikah  tersebut  faktor  lain  selain  karna  maslahah  al-mursalah  yakni,    karena  meski  hanya suara  saja  yang  dapat  didengar,  namun    keyakinan  (kemantapan)  pada  kedua  pihak  yang melakukan bahwa yang mengucapkan ijab dan kabul itu tentu seseorang  yang dimaksud dalam artian tidak salah orang ataupun yang lainnya. Hukum Islam tidak bersifat statis melainkan harus selalu  berkembang,  menurut  Abu  Ishaq  Al-Syatibi  dalam  kutipan  Abdul  Wahhab,  menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang lentur, dan toleran karena ia mengandung sifat yang tidak mempersulit kepada penganutnya dalam kaidah fiq juga  dinyatakan     ر ّيغب مكحلأارّيغت ركنيلا ن مزلأا yang artinya:”Tidak dapat diingkari, bahwa adanya perubahan hukum lantaran berubahnya waktu  (masa)”  (Abdul  Wahhab  Ibrahim  Abu  Sulaiman,2004:15).  Pertimbangan  hukum  yang dapat  digunakan  dalam  salinan  pertimbangan  hukum    keabsahan  perkawinan  melalui  media telephone,  selain  faktor  darurat,  kemudian  faktor  menjaga  nama  baik  keluarga,  hingga keselamatan  (menjaga  diri  dari  yang  membahayakan  diri)  adalah  antara  lain,  pendapat  Sayyid Sabiq  salah  satu  ahli  fiqh,  yang  pertama:  yang  dianalogikan  majelis  hakim,  bahwa  teknis pelaksanaan  akad  nikah  itu  tidak  baku,  tetapi  elastis,  dengan  catatan,  kedua  pasangan  tidak termasuk  pasangan  yang  diharamkan  untuk  menikah  menurut  hukum.Untuk  memberikan pemahaman  yang  lebih  luas  tentang  elastisitas  hukum  Islam,  sebagaimana  Hasbi  as-Sidieqi menyatakan  bahwa  diantara  sendi-sendi  hukum  Islam  adalah  untuk  meniadakan  kebekuan, menyedikitkan tugas, mensyariatkan hukum Islam dengan berangsur-angsur, dan memperhatikan kemaslahan  manusia  serta  mewujudkan  keadilan  yang  merata  (Hasbi  as-Shidieqy,  1982  :  27). Yang kedua : Pertimbangan beberapa saksi  akad nikah yang berada didua tempat yang berbeda dalam  jarak  yang  jauh,  termasuk  kedua  mempelai    yang  hadir  ke  majelis  persidangan  untuk memberikan  keterangan  dengan  didasarkan  pada  kaidah  hukum  Islam  yang  dikutip  dari  kitab fiqh I’anatut Tholibin Juz IV hal. 308 yang berbunyi:   كعك هتقّدص نا ةارما حاكنب لق اعلا غل ابلا ارقإ لبقي هس
Makna  dari  kaidah  tersebut    yakni  “Dapat  diterima  pengakuan  seorang  laki-laki  yang  sudah dewasa dan berakal  atau aqil baligh atas pernikahannya dengan seorang perempuan , begitu juga sebaliknya jika istri membenarkan atas pengakuan tersebut (Sadiani, 2008:97).
Madzab Syafi’i  sangat melarang bahkan sampai tidak membolehkan jika ijab kabul tidak dalam  satu  majelis,  tidak  lain  karena  beliau  menganggap  pernikahan  memiliki  unsur  Muayyat dan Ta’abbud, sehingga dalam hal tersebut Imam Syafi’I sangat berkehati-hati, kemudian faktor lainnya  karena jika dan ijab kabul tidak dalam satu majelis seperti yang dilakukan melalui via telephone  saat  ini,  ditakutkan  akan  terjadi  sebuah  kekeliruan,  penipuan    dan  lain  sebagainya
mengingat ijab dan kabul bukanlah hal yang main-main, dan mengfungsikan saksi sebagaimana mestinya. Hal seperti ini tentu sangat baik tujuannya, namun melihat diera zaman yang modern saat ini yang penuh dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan  di Indonesia sendiri jika hanya terpaku berpegang dengan Madzab Syafi’i maka bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan  namun  terhalang  oleh  jarak  yang  jauh  karena  sesuatu  yang  penting  sedangkan  jika dalam  ijab  dan  kabul  diharuskan  satu  majelis  padahal  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi syarat tersebut begitu mahal, serta waktu dan tenaga yang dibutuhkannpun harus banyak  maka dalam hal ini pendapat Madzhab Syafi’i  tentu akan mempersulit keadaan dan kedua belah pihak. Oleh    sebab  itu  ijab  dan  kabul  yang  dilakukan  melalui  via  telephone  bisa  dikatakan  suatu tindakan yang bermanfaat dalam menyikapi masalah tersebut, sebab selain untuk mempermudah kedua pihak, membantu dalam masalah ekonomi, waktu dan yang terpenting adalah dengan tidak memaksa pengantin pria berada di mempelai perempuan, berarti sama halnya menjaga diri dari hal-hal  yang  tidak  diinginkan  pada  pihak  pengantin  laki-laki    seperti  sampai  nekat  harus melakukan  perjalanan  pulang  dimana  jarak  yang  ditempuh  sangat  jauh,  meski  masih  bisa terjangkau  namun  membutuhkan  banyak  waktu  dan  keselamatan  yang  mengkhawatirkan  jika pada  watu  perjalanan  cuaca  tidak  begitu  baik  hal  ini  tentu  akan    membuat    keluarga  baik  dari pihak  mempelai  laki-laki  maupun  perempuan  tidak  nyaman  atau  resah,  dan  kemudahan pengoperasian telephone yang bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Terkait dengan perkembangan zaman kehidupan yang terus maju sesuai dengan perkembangan peradaban dunia, Allah telah menetapkan panca azas bagi hukum Islam, yaitu untuk memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan harta (Sadiani, 2008:103).
Ijab  kabul  yang  dilakukan  melalui  via  telephone  memang  hanya  suara  saja  yang  dapat didengar tanpa ada gambar satu sama lain, namun meski demikian  ijab kabul melaui telephone mangandung  unsur  dalam  hal  kebolehan  dianalisis  menggunakan  teori  Maslahah  al-mursalah yang meliputi:
1)  Hendaknya  Maslahah  al-mursalah  digunakan  pada  suatu  obyek  kebenaran  yang  nyata,  tidak kepada  obyek  yang  kebenarannya  dalam  dugaan.  Akad  nikah  merupakan  obyek  yang  nyata yang harus ada dalam pernikahan.
2) Hendaknya Maslahah al-mursalah digunakan pada obyek  yang bersifat universal bukan pada obyek  yang  bersifat  individu/khusus.  Proses  ijab  kabul  menyangkut  pihak  mempelai  wanita yang dalam hal ini yang bertindak adalah wali dari mempelai wanita, dan dari calon mempelai
laki-laki.  Telah  diketahui  akad  nikah  dikatakan  sah  apabila  memenuhi  syarat  dan  rukunnya. Ini  melibatkan  orang  banyak  sehingga  masalah  akad  nikah  merupakan  merupakan permasalahan yang universal.
3)  Hendaknya  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Syara’  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Nash  atau Ijma’. Akad nikah  adalah sebuah keharusan untuk sebuah keabsahan nikah. Dasar hukumnya jelas dan tidak ada satupun ulama fiqh yang berbeda pendapat.
Dari ketiga aspek tersebut, menjadi jelas bahwa akad nikah melalui telephone bukanlah suatu masalah  yang  tidak  bisa  diidentifikasi  menggunakn  Maslahah  al-mursalah  atau  bahkan  keluar dari  persyaratan  yang  bisa  dianalisis  menggunakan  teori  tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian dan  riset  yang  mendalam,  Status  hukum  akad  nikah  yang  menggunakan  media  telephone, sehingga  kedua  belah  pihak  antara  mempelailaki-laki  dan  mempelai  perempuan  tidak  harus bertemu  adalah  boleh  dan  pernikahan  tersebut  dihukumi  sah.  Argumentasi  yang  mengatakan seperti itu ialah  menurut teori Maslahah al-mursalah, sepanjang akad nikah tersebut masih bisa terpenuhi  segala  rukun-rukun  dan  semua  persyaratan  maka  akad  nikah  dengan  model  tersebut hukumnya  sah.  Teori  Maslahah  al-mursalah  menilai  problem  akad  nikah  menggunakan  media telephone ini dari 3 (tiga) hal, yakni:
1) Melihat  Maslahah  yang  terdapat  pada  kasus  yang  dipersoalkan.  Teknologi  merupakan karunia  Allah  SWT  yang  tidak  bisa  dipungkiri  keberadaannya,  karena  setiap  hal  yang diciptakan oleh Allah SWT itu tidak ada yang sia-sia. Allah SWT berfirman dalam Q. S. Ali Imran ayat 191:
ّلا َنَّب َر  ِض ْرَ ْلا َو ِت َوَمَّسلا ِقْلَخ ْيِف َن ْوُرَّكَفَي َو ْمِهِب ْوُنُج ىَلَع َّواًد ْوُعُق َّو اًم اَيِق َالله َن ْو ُرُكْذَي َنِذ اَنِقَف  َكَنَحْبُُ ًاِِ اَب اَذََ  َتْقَلَخ اَم ا
ِراَّنلا  َباَذَع
Artinya:)yaitu)  orang-orang  yang  mengingat  Allah  sambil  berdiri,  duduk,  atau  dalam keadaan  bebaring,  dan  mereka  memikirkan  tentang  penciptaan  langit  dan  bumi  (seraya berkata),  “Ya  Tuhan  kami,  tidaklah  Engkau  menciptakan  semua  ini  sia-sia,  Maha  Suci Engkau, lindungilah kami dari adzab neraka. (Q. S. Ali Imran ayat 191).
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara’ (al-wasf al-munasib) yang mengharuskan adanya  suatu  ketentuan  hukum  agar  tercipta  suatu  kemaslahatan.  Misalnya  terkaid  akad nikah via telephone sendiri, sifatnya  yang ada  yaitu prinsip satu majelis harus ada demi untuk  menyatakan  legalitas  dari  sebuah  pernikahan.  Akan  tetapi  modelnya  dengan koneksi  jarak  jauh,  dan  sepanjang  tidak  ada  dalil  yang    melarangnya  dan  justru  hal  ini
demi  kemaslahatan bersama dan untuk mempermudah acara pernikahan tersebut, maka hal  semacam  ini  boleh-boleh  saja  dan  hukumnya  sah,  sebagaimana  kaidah  fiqh mengatakan  رسيّتلا  بلجت  ةقشملا  :”Kesulitan  dapat  mendatangkan  kemudahan”.  Dengan demikian  adanya  model  akad  nikah  menggunakan  teknologi  tidak  perlu  dipersulit sepanjang rukun dan syarat sahnya terpenuhi.
4)  Melihat  proses  penetapan  hukum  terhadap  suatu  Maslahah  yang  ditunjukkan  oleh  dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu  bagian  syara’.  Dalam  masalah  akad  nikah  via  telephone,  ada  tujuan  syara  yang terkandung di dalam proses ijab kabul tersebut. Statment ini senada dengan kaidah fiqh Aghlabiyya      كّشل  اب  لازي  لا  نيقيلا:“Keyakinan  tidak  dapat  dihilangkan  dengan  keragu- raguan”. Seseorang yang telah yakin bahwa ijab dan kabul yang demikian itu adalah sah, maka pernikahannya juga sah.
Suatu  hukum  harus  dipahami  secara  komprehensif  agar  tidak  terjadi  sebuah  kesalah pahaman, dalil yang menguatkan bahwa akad nikah via telephone itu sah ialah sebagai berikut:
1)  Secara logika,  ketika  seseorang  tidak  bisa  hadir  dalam  sebuah  akad  karena  suatu alasan yang  urgen  dan  mendesak,  sementara  hukum  menikah  bagi  orang  tersebut  adalah  wajib maka terobosan hukum yang tepat adalah menggunakan media telephone meski memilki unsure  mafasad  namun  disisi  lain  memiliki  manfaat  yang  lebih  banyak  terutama  bagi kalangan masyarkat kebawah.
2)  Jika  ditinjau  dari  beberapa  kaidah  fiqh,  maka  hukum  praktek  akad  nikah  via  telephone menjadi tidak abstrak lagi. Kaidah-kaidah tersebut ialahهاعارح مزلي     ناكملااردقب ِرشل yang artinya “Menjadi keharusan menjaga syarat menurut batas yang mungkin”.   زيجنت نئاك يلع قلعّتلا  yang  artinya  ”Penggabungan  suatu  perkara  terhadap  keadaan  merupakan pelaksanaan”.  Artinya,  suatu  perkara  yang  digantungkan  terhadap  keadaan,  atau mensyaratkan  suatu  perkara  dengan  keadaan,  maka  gantungan  atau  syarat  itu  dianggap telah dapat berlaku sebagai ketentuan hukum.
3)  Jika ditinjau dari tujuan Pernikahan, maka melakukan akad  nikah  baik  secara langsung maupun  melalui  telephone  pada  hakikatnya  memiliki  tujuan  yang  sama    hanya  saja teknisi  dalam  mengucapkan  sighot  akadnya  yang  berbeda  ,  jika  dilakukan  secara langsung  kita  bias  melihat  ,  mendengar  secara  langsung  namun  jika  melalui  telephone
berarti  kita  hanya  bisa  mendengar  saja,  hal  ini  sesui  dengan  kaidah  fiqh  yang  pertama yang berbunyi   اَدص اّقمبروملأا   “Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”.
Teori Maslahah al-mursalah tentang akad nikah via telephone ini bisa dijadikan landasan hukum (hujjah). Alasan-alasan yang mendasarinya adalah sebagai berikut:
1). Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti.  Jika  seandainya  tidak  menggunakan  Maslahah  al-mursalah  maka  tidak  dapat mengatur  permasalahan-permasalahan  yang  baru  yang  timbul  untuk  memperbaiki manusia.
2). Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan Maslahah al-mursalah, yakni dari para  Sahabat,  para  Tabi’in  dan  para  Mujtahid.  Mereka  menggunakan  Maslahah  al- mursalah  untuk  kebenaran  yang  dibutuhkan  seperti  Sahabat  Abu  Bakar  mengumpulkan mushaf-mushaf lalu dibubukan pada zaman Sayyidina Utsman menjadi Al-Qur’an.
3).  Kecocokan  atau  kelayakan  diantara  kebaikan  yang  digunakan  secara  pasti  menurut keadaannya  dan  diantara  tujuan-tujuan  orang-orang  yang  menggunakan    Maslahah  al- mursalah.  Sementara  Maslahah  al-mursalah  sendiri  tidak  meniadakan  dari  dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qot’iyyah.
4).  Hendaknya  Maslahah  al-mursalah  dapat  diterima  secara  rasional  di  dalam  keadaannya terhadap permasalahan yang ada., artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila Maslahah al-mursalah ditawarkan kepada cendikiawan, maka mereka dapat menerimanya.
5).  Hendaknya  menggunakan  Maslahah  al-mursalah  itu  tidak  menghilangkan  yang  sudah ada,  dan  sekiranya  apabila  tidak  menggunakan  teori  itu  secara  rasional,  maka  manusia akan  mengalami  kesempitan    dalam  berpikir.  Allah  SWT    dalam  firman-Nya menyebutkan  yang  artinya  “  Allah  tidak  akan  menjadikan  agama  bagi  kalian  secara sempit”.
Akad  nikah  dengan  menggunakan  media  telephone  jika  ditinjau  dari  teori  Maslahah  al- mursalah hukumnya ialah boleh dan sah. Akan tetapi sifat kebolehan tersebut haruslah dilandasi dengan keyakinan yang sesungguhnya. Kaidah fiqh menyebutkan:  كّشلاب لزيلا نيقيلا  yang artinya “keyakinan  tidak  dapat  dihilangkan  dengan  keragu-raguan”.  Ketika  suatu  akad  nikah  via telephone  telah  dilandasi  dengan  niat  yang  sempurna  dan  keyakinan  hati,  maka  tidak  ada sesuatupun  yang  dapat  menghilangkan  sahnya  suatu  pernikahan.  Problematika  hukum  memang
kompleks,  apabila    hukum  Islam  dipahami  sebagai  hukum  yang  statis  itu  sangatlah  keliru. Hukum Islam dibentuk atas dasar wahyu Illahi yang bersifat  dinamis, luwes, dan fleksibel untuk segala  zaman,  kondisi  serta  dalam  situasi  yang  bagaimanapun.  Oleh  karenanya  adanya  hukum kebolehan melaksanakan akad nikah menggunakan media  telephone menjadi solusi hukum atas sebuah  kebuntuan  berparadigma,  terlebih  bagi  orang-orang  yang  mumpuni  dalam hal  teknologi sehingga  dengan teknologi manusia menjadi lebih terbuka wawasannya dan pemahaman dalam mengolah  suatu  hukum.  Hukum  haruslah  bersinergi  dengan  kebutuhan  manusia  dan  alam. Sebaliknya,  manusia  haruslah  menjaga,  menaati,  dan  melaksanakan  norma-norma  hukum  yang tela  ada  dan  melakukan  inovasi  dan  rehabilitasi  di  bidang  hukum,  namun  harus  sesuai  dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Agama Islam , sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak kontradiktif  dengan  syariat  Islam  yang  telah  dibawa  oleh  Rasulullah  saw  untuk  kebaikan  dan kemaslahatan umat manusia.

## III KESIMPULAN
Setelah mengamati tentang fenomena Akad Nikah Via Telephone, maka dapat penulis simpulkan bahwa:
1.  Akad  nikah  dengan  menggunakan  media  telephone  adalah  sebuah  proses  akad  nikah  antara calon  mempelai  laki-laki  dengan  calon  mempelai  perempuan  yang  dilakukan  dengan menggunakan  perantara    alat  komunikasi  media  elektronik  telephone,  yang  proses  akadnya dilakukan ditempat berbeda  tapi bisa dipastikan kebenaran kedua yang akad tersebut dari pihak laki  –  laki  ataupun  pihak  perempuan.  menyampaikan  pesan  suara  (terutama  pesan  yang berbentuk percakapan).
2. Terdapat perbedaan pendapat tentang akad nikah via telephone, ini disebabkan kreana berbeda pandangan  terhadap  rukun  nikah  yaitu    ijab  qabul  dalam  dalam  satu  majlis,  imam  syafii berpendapat  nikah  via  telepon  itu  tidak  syah  atau  tidak  boleh  karena  imam  syafii  berpendapat yang dimaksud ijab qabul itu   ialah keduaa mempelai laki  – laki dan perempuan itu harus satu majlis atau tempat yang sama, sedangkan imam hanafi mengatakan syahnya atau bolehnya  akad
nikah  melalui  telephone  dikreankan  beliau  berpendapat  yang  dimaksud  satu  majlis  yaitu  satu waktu yang bersamaaan walaupun tempatnya berbeda. Pendapat ini di perkuat juga dengan teori ushul fiqh al mashlahah al murshalah maksudnya adalah untuk kesejahteraan manusia dan demi kemaslahatan bersama diera digital zaman sekarang ini.

## Daftar Pustaka
Abil Husain Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim J uz 1, Beirut, Dar al-Fikr, 2005.
Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, Pengaruh Darurat dan Hajat dalam Hukum Islam , Cet.1, Semarang, Dina Utama Semarang, 2005.
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Cet1, Jakarta, Akademik Pressindo, 2010, Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah Alhikmah , Bandung, C.V Penerbit Diponegoro, 2014.
Fajrudin  Ach, Fatwa  Ushul  Fiqh  dan  Kaidah  Fiqhiyyah ,  Surabaya,  IAIN  Sunan  Ampel  Press, 2013.
Hasbi as-Shidieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam , cet-2, Jakarta, Tinta Mas,1982.
Khuzari Ahmad , Nikah Sebagai Perikatan , Jakarta, Rajawali Press, 1995.
Imam Muslim, Sahih Muslim , Juz 5, Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, Beirut, 1994.
Rosidin, Fiqh Munakahat Praktis (Malang: UIN Maliki Press, 2013)
Sudirman, Rahmat, Konstruksi Seksualitas Islam ,  CV. Adipura, yogyakart,  1999.
Sahrani, Sohani, Fikih Munakahat , PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2010.
Soemiyati ,  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Yogyakarta,  Liberty, 1999.
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta,  2009.
Sadiani, Nikah Via Telephone , Cet 1, Inti Media dan STAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2008. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 6 , Bandung, Al Ma’arif, 1990.