## Article
The Advance of Regionalism Theory: Regional Cooperation in the Context of Old and New Regionalism Comparison
(Calibri Light 14pt, bold, max 12 words)

## Perkembangan Teorisasi Regionalisme : Kerjasama Regional Dalam Konteks
Komparasi Regionalisme Lama dan Baru
Yusnarida Eka Nizmi
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Riau, Indonesia eka.nizmi@lecturer.unri.ac.id

## Abstract
This  research  explores  how  regionalism  theories  explain  regional  cooperation  and  integration  become essential elements in the changing of regionalism model. These theories clearly conceptualized that regionalism was driven by decision making process independently by regional actors as a response to various factors from in or beyond region. The end of Cold War dan the rising of globalization were the ultimate factors of the existing of new regionalism theory that sooner become comparison element in discourses between old and new regionalism. This research early statement was regional cooperation and regionalism former theories have bias by imposing state as the  main  driven  of  regionalism  and  focus  on  formal  institutional  establishment  process  in  regional  level.  This research implies regionalism theory both old and new regionalism in comparing the advance  of  these theories. Qualitative method applies in this research. The data was collected by doing interview and collecting information from journals, books, and reports. This research shows that globalization ensures states to do regional cooperations which  outward  looking  oriented  or  embedded  export,  short  period  in  making  working  papers  and  has complementary among states. This kind of regional cooperation was named by Growth Triangle (GT). Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) was become part of new regionalism model that was analyzed in this research.
Keywords: Regionalism, Old Regionalism, New Regionalism, Regional Cooperation, IMT-GT

## Abstrak
Tulisan  ini  mengeksplorasi  bagaimana  teori-teori  regionalisme  menjelaskan  kerjasama  dan  integrasi regional yang menjadi dasar perubahan dalam model regionalisme. Teori-teori ini secara eksplisit mengkonsepkan regionalisme  sebagai  sesuatu  yang  digerakkan  oleh  pembuatan  keputusan  yang  independen  dari  aktor-aktor regional sebagai respon terhadap faktor-faktor penyebab  yang berasal dalam maupun luar kawasan. Berakhirnya Dingin  dan  kemunculan  globalisasi  menjadi  faktor  penentu  dari  hadirnya  teori  regionalism  baru  yang  menjadi elemen  pembanding  dalam  diskursus  komparasi  antara  regionalisme  lama  dan  regionalisme  baru.  Tulisan  ini mengawalinya dengan berpendapat bahwa teori-teori awal dari kerjasama regional dan integrasi memiliki bias dengan menempatkan negara sebagai penggerak utama dari regionalisme dan memfokuskan pada proses-proses pembentukan  institusi  formal  pada  level  regional.  Tulisan  ini  menerapkan  kerangka  pemikiran  dari  teori regionalisme  baik  regionalisme  lama  maupun  regionalisme  baru  yang  menjadi  dasar  acuan  dalam membandingkan  perkembangan  teori  regionalisme  ini.  Metode  kualitatif  menjadi  pilihan  metode  yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sekaligus wawancara dengan  mengumpulkan  data  dan  dokumen  dari  jurnal,  buku,  dokumen  rapat,  serta  bertanya  langsung  kepada informan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi memudahkan banyak negara melakukan kerja sama  regional  yang  berorientasi  pada  ekspor,  tidak  memakan  waktu  lama  dalam  pembuatan  kesepakatan perjanjian kerja sama, dan memiliki komplementaritas yang saling menguntungkan yang dikenal dengan Growth Triangle (GT). Indonesia Malaysia Thailand- Growth Triangle (IMT-GT) menjadi bagian dari regionalisme baru yang dipaparkan dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Regionalisme, Regionalisme Lama, Regionalisme Baru, Kerja Sama Regional, IMT-GT

## Pendahuluan
Kajian  mengenai  regionalisme  terbagi  atas  dua  penjelasan  yang  berbeda.  Teori-teori  hubungan internasional menempatkan regionalisme sebagai sebuah percepatan untuk membentuk kerjasama internasional (Haas  1975).  Perkembangan  dari  studi-studi  mengenai  Uni  Eropa  menjadi  sub-disiplin  hubungan  internasional yang memiliki dampak signifikan bagi riset-riset mengenai regionalisme. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu  pertama, kerja sama dan integerasi menjadi  dua  hal  yang berbeda dari regionalisme. Kerjasama regional mengandung  makna  implementasi  gabungan  dari  negara-negara  yang  bergabung  dalam  ikatan  kerja  sama berdasarkan  otoritas  politik  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  bersama  yang  berhubungan  dengan ekonomi, politik, atau isu-isu keamanan. Integrasi regional, sebaliknya, melibatkan pembentukan institusi-institusi supranasional  dimana  otoritas  politik  di  delegasikan  untuk  membuat  keputusan-keputusan  yang  mengikat, misalnya penghapusan batasan-batasan nasional untuk pertukaran ekonomi dan sosial seperti pembuatan pasar bersama yang ditujukan untuk membendung pengaruh negatif dari liberalisasi (Scharpf 1996) atau pun mengatasi kehadiran konflik-konflik internasional (Adler dan Barnett 1998).
Kedua,  teori-teori  integrasi  utamanya  mengkaji  kemunculan  dari  integrasi  Eropa.    Upaya-upaya pembentukan  teori  integrasi  memang  tidak  hanya  terbatas  pada  kajian  kawasan  Eropa  saja  (Mitrany  1994; Hoffmann  1982;  Haas  1975;  Schmitter  2004),  namun  teori-teori  integrasi  tersebut  juga    mencoba  untuk mengakomodasi dinamika yang muncul dari terjadinya proses integrasi Eropa dan hasil supranasionalnya. Integrasi Eropa menjadi tolak ukur dalam mengukur integrasi regional di belahan bumi yang lain. Sebagai konsekwensinya, teori-teori  integrasi  menerapkan  regionalisme  Uni  Eropa,  sementara  teori-teori  kerjasama  memfokuskan  pada pembahasan regionalisme di luar Eropa.
Studi-studi  mengenai  pembentukan  dan  pembangunan  kawasan  pada  awal  perkembangannya  hanya mengadopsi  sebuah  perspektif  yang  berfokus  pada  negara  sebagai  aktor  utamanya.    Kehadiran  pendekatan regionalisme  baru  mengkritisi  regionalisme  lama  yang  terlalu  mengagungkan  negara  sebagai  aktor  utamanya. Pendekatan  ini  muncul  di Eropa Barat setelah berakhirnya  Perang  Dunia Kedua.  Pemetaan kajian regionalisme lama masih berbasis pada pembahasan mengenai pembangunan institusi antar negara dalam kawasan, dan level trans-regional (Breslin et al. 2002; 2005; Laursen 2003; Schulz et al.2001; Warleigh-Lack et al. 2006).
Regionalisme  baru  menekankan  pada  konstruksi  sosial,  peran  pasar  dan  aktor-aktor  sipil,  juga memperhitungkan  pentingnya  menganalisis  arus  modal,  perdagangan  dan  orang.  Varietas-varietas  baru  dari regionalisme dibahas dengan  lebih komprehensif  dimana  negara  tidak lagi menjadi satu-satunya aktor, namun hanya  berperan  sebagai  “ penjaga  dan  pemberi  fasilitas  (Fawcett  2005:  24).    Sebuah  pemahaman  baru  dalam konteks regionalisme baru meyakini bahwa aktor-aktor negara memang penting namun  sekumpulan aktor yang lain  justru  menjadi  kunci  dari  pendekatan-pendekatan  baru  juga  patut  diperhitungkan.  Pergeseran  dari pendekatan  yang  berbasis  pada  negara  kepada  aktor  di  luar  negara  adalah  karakteristik  yang  membedakan pendekatan regionalisme baru dengan regionalisme lama. Penekanan aktor yang berbeda menjadi tendensi dari teorisasi gelombang kedua untuk fokus pada beragam aktor publik maupun privat.
Regionalisme baru juga memiliki kecenderungan untuk menganalisa lebih mendalam kehadiran mikro- regionalisme  transperbatasan dimana proses-proses yang berbeda dari regionalsiasi pada level interaksi terjadi dalam  pembentukan  sebuah  kawasan.  Kekuatan-kekuatan  ekonomi,  politik  dan  sosial  hadir  bersamaan  dan membentuk serangkaian norma, prinsip, dan identitas baru  yang kollektif pada level regional baik secara makro maupun  mikro.  Pada  akhirnya,  dapat  ditegaskan  bahwa  regionalisasi  baru  atau  mikro  regionalisme  adalah serangkaian proses yang terjadinya lebih spontan dan alami dengan melibatkan elemen negara, pasar, dan aktor- aktor masyarakat sipil yang diorganisir dalam jejaring formal dan informal (Söderbaum 2005; Jessop 2003).
Tulisan ini akan memaparkan mengenai perkembangan pendekatan teori regionalism yakni regionalisme lama  dan  regionalismee  baru.  Regionalisme  baru  yang  di  dukung  oleh  kehadiran  globalisasi  sekaligus  menjadi pembanding bagi regionalisme lama menjadikan diskursus yang berkaitan dengan kawasan menjadi menarik untuk di analisis. Periode akhir 1980an menjadi saksi bagi kebangkitan regionalisme di seluruh dunia dalam membentuk regional  baru.  Fakta  penting  yang  signifikan  adalah  adanya  perubahan  geopolitik  dengan  berakhirnya  perang dingin dan meningkatnya proses globalisasi. Regionalisme dan regionalisasi menjadi lebih kompleks dan muncul sejumlah kesepakatan-kesepakatan regional dalam belakangan tahun terakhir. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan kemunculan dalam aktivitas regional ini. Richard Higgot (2006) meyakini bahwa promosi dari strategi- strategi pertumbuhan merupakan perkembangan dari meningkatnya regionalisasi ekonomi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  melakukan  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik kepustakaan ( library research ) dan juga wawancara. Teknik kepustakaan digunakan karena banyak informasi dan data tentang pergeseran regionalisme lama ke regionalisme baru. dapat ditelusuri dalam buku-buku, jurnal-jurnal
ilmiah, surat-surat kabar, majalah-majalah, dan sumber-sumber dari website yang dapat diakses melalui internet. Teknik  ini  ditujukan  untuk  memperoleh  data  secara  keseluruhan  mengenai  informasi  yang  diperlukan  terkait dengan topik yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi penting demi menyempurnakan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Hasil dan Diskusi

## Mengenal Ragam Pendekatan Dalam Regionalisme
Ada beberapa pendekatan yang dapat dijadikan panduan dalam membahas isu regionalisme. Pertama , kelompok  rasionalis  yang  berbasis  pada  negara  sebagai  aktor  utama,  dengan  asumsi  bahwa  kerjasama  adalah sesuatu yang penuh resiko. Pendekatan yang berbasis power ini mengidentifikasi distribusi power internasional dan regional sebagai sebuah  penggerak yang penting dari  kemunculan regionalisme.  Pendekatan Kelompok  ini terletak pada konteks  kerjasama dan integrasi yang menempatkan regionalisme sebagai sebuah respon strategis dari negara dan aktor-aktor ekonomi untuk menghadapi tantangan globalisasi dimana kunci penggeraknya adalah interdependensi ekonomi.
Kedua ,  Kelompok  fungsionalis  yang  menjelaskan  tingginya  tingkat  interdependensi  ekonomi  sebagai syarat  penguatan  institusi-institusi  regional  untuk  menangani  konflik  (Milner  1997;  Moravcsik  1999;), ketidakpastian, dan persoalan-persoalan yang ada . Pendekatan klasik seperti Pendekatan rasionalis fungsionalis secara khusus menawarkan argumen yang kuat mengenai mengapa negara terikat dalam pembentukan institusi regional pada pembahasan yang utama.
Ketiga ,  Kelompok  Neoliberal  institutionalisme  yang  berbasis  pada  negara,  meyakini  bahwa  anarki internasional  mengharuskan  adanya  interdependensi  kompleks    antar  negara  dan  berbagi  kepentingan  dalam menghadapi  persoalan-persoalan  yang  muncul  dengan  membentuk  institusi-institusi  internasional  (Keohane 1984; Martin dan Simmons 1998), yang intensif  pada level regional.  Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa globalisasi  adalah  penggerak  eksternal  yang  utama  bagi  pembentukan  regionalisme.  Pasar-pasar  global meningkatkan  arus  mobilitas  lintas  batas  dan  perluasan  interaksi  ekonomi  (  Schirm  2002;  Breslin  et  al.  2002). Pendekatan ini menawarkan argumen yang kuat mengenai mengapa negara terikat dalam pembentukan institusi regional  pada  pembahasan  yang  utama.  Globalisasi,  interdependensi  ekonomi  dan  keamanan  non  tradisional diantara negara-negara tetangga menciptakan adnaya tuntutan yang kuat untuk terciptanya sebuah regionalisme.
Keempat ,  pendekatan  lain  yang  juga  mencoba  berbicara  mengenai  regionalisme  adalah  Pendekatan Konstruktivis. Pendekatan Konstruktivis  memandang bahwa kerjasama dan integrasi sedikit sekali mendapat porsi perhatian  dalam  literatur-literatur  yang  ada.  Pendekatan  ini  menempatkan  ide,  norma,  identitas  dan  wacana- wacana sebagai penggerak regionalisme. (Wendt, 1999).
Kelima ,  Karl  Deutsch  juga  menyumbang  pemikiran  dalam  isu  regionalisme  yang  dikenal  dengan Pendekatan Transaksionalisme . Pendekatan ini berpendapat bahwa kesuksesan integrasi mensyaratkan adanya perasaan  yang  sama  dalam  komunitas  (Deutsch  et  al.  1957;Acharya  2006).  Kelompok  Transaksionalis  yang dikembangkan oleh Karl Deutsch pada tahun 1950an ( Deustch et al. 1957) menegaskan bahwa bahwa kekuatan militer tidak lagi menjadi alat utama untuk menyelesaikan konflik karena negara-negara secara formal akan saling bergantung dalam komunitas keamanan yang pluralistik. Jika negara terikat dalam sebuah aliansi, maka negara akan berbagi struktur, norma dan nilai-nilai yang penting bagi identitas regional untuk memfasilitasi munculnya rasa  saling  percaya  dan  kemampuan  mengatasi  konflik  bersenjata  (Adler  dan  Barnett  1998;  Archarya  2001). Namun,  masih  belum  jelas  apakah  berbagi  norma  dan  nilai  adalah  sebuah  prakondisi  atau  menjadi  sebuah indikator bagi integrasi regional.

## Akhir Perang Dingin dan Kemunculan Regionalisme Baru
Periode akhir 1980an menjadi saksi bagi kebangkitan regionalisme di seluruh dunia dalam membentuk regional  baru.  Fakta  penting  yang  signifikan  adalah  adanya  perubahan  geopolitik  dengan  berakhirnya  perang dingin dan meningkatnya proses globalisasi. Regionalisme dan regionalisasi menjadi lebih kompleks dan muncul sejumlah kesepakatan-kesepakatan regional dalam belakangan tahun terakhir. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan kemunculan dalam aktivitas regional ini. Richard Higgot (2006) meyakini bahwa promosi dari strategi- strategi pertumbuhan merupakan perkembangan dari meningkatnya regionalisasi ekonomi.
Proses-proses regionalisasi yang dipengaruhi oleh globalisasi antara tahun 1980an dan 1997 terjadi ketika krisis  Asia  berkontribusi  terhadap  adanya  kecenderungan  untuk  bergerak  menuju  antara  globalisasi  dan regionalisasi di Asia Timur. Konteks awalnya adalah berkhirnya Perang Dingin. Keadaan selanjutnya bertransformsi secara radikal dan turut mempengaruhi negara-negara dan blok-blok regional secara berbeda-beda sebagaimana mereka  merancang  ulang  aliansi  regional  dan  global.  Pada  pertengahan  1980an,  European  Communities  (EC) memperluas dan memperdalamnya untuk menjadi  Uni Eropa. Runtuhnya blok Soviet, membuka peluang besar
bagi  negara-negara  Eropa  Tengah  dan  Eropa  Timur  untuk  bergabung  dengan  Uni  Eropa  dan  memunculkan ketakutan di Asia mengenai masa depan ekonomi di Kawasan ini.
Sebuah fokus baru dari teori hubungan internasional telah muncul, yang berbeda dari studi fenomena Eropa. Hal ini membuktikan bahwa regionalisme baru adalah suatu proses yang mengandung beragam bentuk dari proses  regionalisme  dan  struktur-struktur  institusional.  Apa  yang  membedakan    regionalisme  baru  dari regionalisme lama  adalah fokus analisis mereka pada beragam aktor, termasuk aktor-aktor publik dan privat. Baik proses institusionalisasi maupun yang non-institusionalisasi dipandang sebagai regionalisme makro dan mikro atau apa yang disebut Wallace (1992) dengan integrasi formal dan informal. Integrasi formal mengacu pada integrasi yang digerakkan oleh aktor-aktor pemerintah dan hasilnya adalah pembuatan keputusan politik yang secara sadar dilakukan dari level bawah. Integrasi informal biasanya digerakkan oleh dinamika-dinamika sosial, ekonomi dan politik dan mengacu pada penciptaan ruang-ruang transnasional melalui interaksi dari aktor-aktor privat.
Dalam konteks ini, peningkatan penerapan beragam kebijakan domestik yang neo-liberal dalam sebuah variabel  penjelas  bagi  inisiatif-inisiatif  regionalisme.  Ini  adalah  satu  cara  dimana  regionalisme  baru  datang menghampiri wilayah Selatan.  Kebutuhan untuk merespon globalisasi atau berpartisipasi di dalam ekonomi global adalah faktor penggerak utama bagi pemerintah.

## Globalisasi dan Regionalisme
Globalisasi adalah penggerak eksternal yang utama bagi pembentukan regionalisme. Pasar-pasar global meningkatkan mobilitas lintas batas dan perluasan interaksi ekonomi ( Schirm 2002; Breslin et al. 2002). Globalisasi memiliki  pengaruh  dalam  pembentukan  institusional  regional,  dimana  negara-negara  merespon  secara independen  dan  seringkali  berbeda  pula  cara  meresponnya.  Ketika  negara-negara  maju  hampir  secara keseluruhan  berupaya  untuk  membentuk  globalisasi  dan  mengatur  kekuatan-kekuatan  eksternalnya  dengan membangun  insitusi-institusi  regional,  negara-negara  berkembang  justru  terlibat  dalam  regionalisme  protektif mengurangi ketergantungan mereka pada pasar-pasar global dan kekuatan-kekuatan kolonial.
Dari  akhir  tahun  1980an  ada  sejumlah  peningkatan  minat  dalam  kajian-kajian  yang  berbasis  pada globalisasi  dan  keterkaitannya  dengan  arus  dan  pembentukan  berbagai  integrasi  dan  kerja  sama  di  kawasan. Diantara berbagai fakta yang melatarbelakanginya adalah: pertama, kemunculan kompetisi yang mengharuskan semua  yang  terikat  pada  bisnis  untuk  memperpendek  waktu  riset  dan  pengembangannya  dan  memilih  riset kollaboratif lintas batas yang berbasis pada mitra-mitra kerja sama yang strategis. Kedua pergeseran paradigma dari Fordism kepada post-fordism , yang beranggapan bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi bergantung pada fleksibilitas  dari  produksi,  pengetahuan  dan  intensitas  kerja  sama,  harga  sewa  yang  kompetitif,  serta  masa produksi yang lebih pendek (lihat Lipietz 1987 on Fordism; Ohmae 1993; Jessop 2004; Amin and Thrift 1994).
Ketiga,  revolusi  teknologi  informasi,  turut  membantu  terjadinya  percepatan  komunikasi  dan  kordinasi sebagai syarat utamanya, yang melibatkan percepatan  arus informasi, orang, dan sumber daya yang lain (lihat Castells 1989). Keempat, dampak dari kembalinya neoliberal 1980an yang memperkenalkan deregulasi keuangan, liberalisasi  dan  peluang-peluang  yang  lebih  besar  bagi  arus  lintas  batas,  kerjasama  dan  aliansi-aliansi.  Kelima, kemunculan korporasi-korporasi multinasional yang dianggap sebagai aktor utama dari globalisasi bagi percepatan mobilitas modal internasional.
Proses-proses regionalisasi yang dipengaruhi oleh globalisasi terjadi antara tahun 1980an dan 1997 ketika krisis  Asia  berkontribusi  terhadap  adanya  kecenderunagn  umum  bergerak  menuju  antara  globalisasi  dan regionalisasi di Asia Timur. Konteks awalnya adalah berkhirnya Perang Dingin. Keadaan selanjutnya bertransformsi secara radikal dan turut mempengaruhi negara-negara dan blok-blok regional secara berbeda-beda sebagaimana mereka  merancang  ulang  aliansi  regional  dan  global.  Pada  pertengahan  1980an,  European  Communities  (EC) memperluas  dan  memperdalamnya  untuk  menjadi  Uni  Eropa.  Runtuhnya  blok  Soviet,  memberi  peluang  bagi negara-negara  Eropa  Tengah  dan  Eropa  Timur  akan  segera  bergabung  dengann  Uni  Eropa  dan  memunculkan ketakutan di Asia mengenai masa depan ekonomi mereka.
Pola  yang  menarik  untuk  dianalisis  dari  keterkaitan  antara  globalsasi  dan  regionalisme  ini  adalah munculnya  kerja  sama  regional  yang  semakin  massif  dan  mengglobal.    Kelompok  pemikir  regionalisme  lama melihat  pembentukan  blok-blok  kerja  sama  regional  sebagai  sebuah  cara  untuk  mengurangi  ketergantungan terhadap ekonomi global yang lebih luas.
Pendekatan  ini  memaparkan  globalisasi  dan  regionalisasi  sebagai  perbedaan  atau  tren-tren  yang berlawanan.  Beberapa  pemikir  regionalisme  baru  menawarkan  sebuah  geoekonomi  untuk  menggantikan pandangan geopolitikal  yang  dipandang sudah kurang relevan. Strategi-strategi regionalisasi  tidak lagi berkitan dengan  kebutuhan  untuk  mengurangi  ketergantungan  terhadap    ekonomi  global  namun  diorientasikan  untuk mempromosikan globalisasi dengan merangsang kompetisi sisi supply pada level regional. Dalam pendekatan ini, regionalisasi dan globalisasi seharusnya harus saling menguatkan (Oman 1994: 16).
Beberapa  akademisi  dalam  studi  hubungan  internasional  mencoba  untuk  memperluas  diskursus mengenai keterkaitan globalisasi dan pembentukan regionalism dengan mengidentifikasi beragam kriteria untuk memfasilitasi sebuah analisis komparatif dari regionalisme baru ( Fawcett dan Hurrell 2005; Hettne 2005). Hurrel, membagi  regionalisme  pada  lima  kategori:  regionalisasi,  kepedulian  dan  identitas  regional,  kerja  sama  antar negara dalam satu kawasan, integrasi regional yang dipelopori oleh negara, serta kohesi regional.
Pendekatan  Hurrel  mengadopsi  penekanan  pada  regionalisme  baru  sebagai  sesuatu  yang  sudah didefenisikan diatas dibandingkan dengan pandangan dari Hettne, tokoh lain dari regionalism baru. Lima usulan (idel- typical) level regional yang terdiri dari “ regional area, regional complex, region al society, regional community sampai “region state”. Bagi Hettne, logika evolusioner ini, dibingkai dalam terminologi seb uah institusionl yang digerakkan  oleh  keamanan  dan  pertumbuhan,  yang  memungkinkan  untuk  perkembangan  komunitas  Kawasan. Hettne berasumsi bahwa pendekatan pendekatan solidaritas berguna untuk menciptakan kerja sama regional dan keterikatan kawasan demi menghindari  dampak negatif  dari globalisasi. Pendekatan  ini  memberikan cara yang menarik untuk memahami dan menganalisa regionalisme baru
Kerjasama  regional  dan  integrasi  mengalami  peningkatan  dan  lebih  berkembang  tidak  hanya  karena adanya akses untuk pasar global dan menarik investasi asing langsung namun juga terbukti mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, industrial dan perlindungan sosial di kawasan.

## Regionalisme Baru dan Growth Triangle
Salah satu teoritisi dari pendekatan regionalisme baru yang sangat popular adalah Björn Hettne (1999; 2005),  dimana  Hettne  mengidentikasi  lima  ciri  dari  kawasan.  Pertama,  sebuah  kawasan  adalah  sebuah  unit geografikal. Kedua, kawasan adalah sebuah sistem sosial, yang memiliki hubungan translokal dan transnasional antara aktor dan agen yang berbeda. Hubungan-hubungan ini membentuk sebuah security complex dimana para aktor  saling  bergantung  satu  sama  lain  untuk  keamanan  mereka.  Ketiga,  kawasan  dapat  dicirikan  melalui kerjasama  yang  terorganisir  dalam  bidang  ekonomi,  politik,  sosial  maupun  militer.  Dalam  kasus  ini,  sebuah kawasan  dapat  diidentifikasi  melalui  anggota-anggpta  organisasi.  Keempat,  sebuah  kawasan  dapat  menjadi sebuah komunitas masyarakat sipil ketika kerangka organisasional memfasilitasi dan mempromosikan komunikasi dan nilai-nilai sosial dalam kawasan. Dan kelima, kawasan dapat muncul secara kollektif ataupun melalui aktor- aktor internasional dengan identitas yang berbeda, kemampuan para aktor yang berbeda, dan tingkat tertentu dari legitimasi yang ada serta struktur pembuatan kebijakan.
Berkaitan  dengan  kehadiran  regionalisme  baru,  harus  dipahami  bahwa  globalisasi  dan regionalisasi  adalah  tren-tren  yang  memang  dominan  dalam  ekonomi  dunia,  menstimulasi  integrasi ekonomi  dan  bentuk-bentuk  baru  dari  kerjasama  yang  berdampak  terhadap  pertumbuhan  ekonomi dalam  berbagai  sektor.  Konsep growth  triangle (GT)  adalah  satu  respon  yang  muncul    terhadap  tren- tren gerakan ini. Kerjasama Regional menjadi sebuah fenomena penting yang mengalami peningkatan dalam hubungan internasional selama enam puluh tahun terakhir. Sejak globalisasi yang menarik banyak perhatian  para  politisi,  komunitas  bisnis,  akademisi  dan  publik  secara  umum,  periode  kontemporer secara mudah dapat dipandang sebagai “era regionalisme”. Karena pada akhir 1980an, dunia menjadi saksi  adanya  sebuah  kepentingan  baru  di  dalam  sebuah  kemunculan  integrasi  r egional  (Wunderlich 2007).
Kehadiran  sebuah  GT  mengeksploitasi  kedekatan  geografis  dan  komplementaritas  sumber  daya  yang dimiliki oleh masing-masing negara sebagai sebuah kawasan dengan kombinasi yang menarik (Bhaskaran, 2016). Perkembangan Growth Triangle digerakkan terutama oleh sektor privat, dimana pemerintah memfasilitasi arus perpindahan barang, jasa investasi, dan orang. Penamaan dengan GT menunjukkan adanya komplementaritas dari negara-negara yang  bergabung dalam membangun kerjasama ekonomi subregional. Semakin besar perbedaan dalam competitive advantage , maka akan semakin sinergis GT jika mereka berkolaborasi secara efektif.  Growth Triangle  tumbuh  karena  adanya  kebutuhan  yang  komplementer  antar  anggotanya.  Berakhirnya  Perang  Dingin adalah sebuah kondisi penting untuk  kelahiran  GT.  Hubungan komplementaritas dalam investasi,  perdagangan dan sumber daya alam, dengan ragam perbedaan pertumbuhan, ragam jejaring dalam konteks transportasi dan ekonomi serta kedekatan budaya, termasuk juga konsensus politik dan komitmen antar wilayah GT adalah kunci suksesnya sebuah GT.
Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Sebagai Model Regionalisme Baru di Asia
Terminologi  GT  menjadi  popular  setelah  Goh  Chok  Tong,  Perdana  Menteri  Singapura, menggunakannya dalam “SIJORI GT”. Goh Chok Tong, merancang pembentukan wilayah lintas batas (cross border  region)  Singapura-Johor-Riau/Indonesia-Malaysia-Singapura  (IMS)  sebagai  sebuah  GT  pada  Desember 1989. Penamaan cross border region dengan “growth triangle” menu njukkan adanya komplementaritas dari kota- kota ini dalam membangun kerjasama ekonomi subregional.

## 22 | Yusnarida Eka Nizmi
Singapura dipandang sebagai sebuah balon yang terbang tinggi dalam konteks kerja sama IMS-GT dengan keterbatasan  ketersediaan  tanah  dan  tenaga  kerja  dan  tingginya  biaya  produksi,  Singapura  terus  mencari perluasan  pemusatan  manufaktur,  perdagangan  dan  jasa  bisnis,  dan  untuk  memindahkan  manuaktur  yang berbasis  tenaga  kerja  serta  industri-indutri  pariwisata  ke  wilayah-wilayah  sekitar  Singapura  dengan  biaya  yang rendah yakni Johor di Malaysia dan Riau di Indonesia. Komplementaritas lintas batas membuat Singapura mampu untuk melaksanakan orientasi ekspornya nya ke kota-kota baru di bawah sponsor publik yang juga dimotori oleh pemerintah berailiasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Ambisi Singapura untuk berkembang melalui IMS- GT  meluas  ke  wilayah  lain  dari  ASEAN.  GT  secara  strategis  diinterpretasikan  sebagai  sebuah  investasi  yang “outward oriented” yang mengharuskan adanya promosi atau pengembangan lebih lanjut.
Beberapa  model  GT  banyak  menjadi  diskursus  dalam  Hubungan  Internasional  termasuk, Indonesia Malaysia Growth Triangle (IMT-GT). IMT-GT menjadi sebuah GT yang cukup popular di Kawasan Asia Tenggara sebagai bagian model Kerja sama Regionalisme Baru. Beberapa model GT yang penting tercatat antara lain South  China  GT,  yang  meliputi  Hong  Kong,  Guang  Dong,  Fujian  dan  Taiwan,  dan  SIJORI-GT,  yang meliputi  Singapura,  negara  bagian  Johor  (Malaysia),  dan  Propinsi  Riau  (Indonesia),  yang  menjadi legenda pertumbuhan. Sementara itu, “Tumen River Delta” GT, Mekong River Delta GT, dan IMT GT di wilayah utara ASEAN telah berganti konsep dari tahapan ke tahapan konsep pertumbuhan yang konkret.  Selanjutnya,  bermunculan  BIMPM-EAGA  (atau  East  ASEAN  GT),  West  Asian  GT  yang melibatkan  Iran  dan  Turkey,  dan  Indian  Ocean  GT  yang  melibatkan  benua  Afrika.  Termasuk  juga ‘Xinjian” GT yang meliputi seluruh wilayah perbatasan Propinsi Xinjiang Cina.
Kerja  sama Indonesia-Malaysia-Thailand  Growth  Triangle (IMT-GT)  berdiri  pada  Pertemuan  Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Langkawi, Malaysia, pada 20 Juli 1993. Visi pendirian Kerjasama IMT-GT untuk meningkatkan kesejahteraan  dan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  di  daerah  perbatasan  negara-negara  IMT-GT.  Wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari kerja sama IMT-GT adalah Provinsi Nanggroe Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi  Sumatera  Barat,  Provinsi  Riau,  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Provinsi  Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung. Kerjasama IMT-GT juga mencakup  14 Provinsi di  Thailand,  dan  8  negeri  di  Malaysia,  yang  diharapkan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  mampu  memajukan perekonomian bagi ketiga negara IMT-GT.
Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Thailand, mengambil  peran  aktif  dalam  IMT-GT  dengan  membuka  peluang  perdagangan  dan  investasi  yang  lebih  luas. Melalui  kerja  sama  IMT- GT,  sektor  swasta  terus  didorong  menjadi  “ engine  of  growth ”.  Untuk  tujuan  tersebut , dibentuk  suatu  wadah  bagi  para  pengusaha  di  kawasan  IMT-GT  yang  disebut Joint  Business  Council (JBC).  JBC secara aktif  ikut dilibatkan dalam rangkaian Senior Office Meeting (SOM)/ Minister Meeting (MM) IMT-GT setiap tahunnya (notulensi rapat IMT-GT Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015, 23 Mei 2011).
Pada  pelaksanaannya,  Propinsi  Kepri  mengalami  tantangan  dalam  sektor  Kelautan  karena  sektor  ini merupakan bidang yang mengalami gesekan yang sangat kuat dalam dengan nelayan Thailand dan perlu diskusi bersama dengan Thailand untuk menemukan solusinya. Sementara itu Malaysia fokus pada peningkatan ekspor rumput lautnya yang .
Kerjasama IMT-GT antar tiga negara ini, sektor swasta bertindak sebagai lokomotif pendorongnya, namun peran serta pemerintah tidak dapat diabaikan, karena pemerintah berperan sebagai regulator dalam pelaksanaan kerjasama IMT-GT tersebut. IMT-GT JBC tidak hanya sebagai forum atau wahana pertemuan semata, akan tetapi IMT-GT JBC akan terus diupayakan sebagai wadah kerjasama people to people / bussines to bussines dimana sektor swasta  diharapkan  berinisiatif  dan  memegang  kendali  keberlangsungan  proyek  kerjasamanya.  Inisiatif  dan pelaksanaan  menjadi  tanggung  jawab  sektor  swasta  yang  terlibat  dalam  proyek  tersebut.  Namun,  secara keseluruhan IMT-GT masih memerlukan dukungan dari pemerintah masing-masing negara anggota.
Masing-masing  wilayah  provinsi  yang  menjadi  anggota  forum  kerjasama  IMT-GT  Indonesia,  memiliki peluang  untuk  memanfaatkan  dan  mengoptimalkan  segala  potensi  yang  dimiliki  dalam  rangka  meningkatkan ekonomi.  Dalam  konteks  kerjasama  ini,  Provinsi  Riau  (satu  dari  10  propinsi  dari  negara  Indonesia)  misalnya, berusaha untuk memanfaatkan forum ini seoptimal mungkin dengan cara mengkaji potensi-potensi yang dianggap berpeluang besar untuk memajukan daerah Riau. Diantara potensi-potensi tersebut yang dinilai cukup berperan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata, infrastruktur dan transportasi, perkebunan, Human  Resource  Development,  dan  perdagangan.  Hingga  saat  ini,  perkembangan Working  Group (WG)  yang tertuang  dalam  kerjasama  IMT-GT  menunjukkan  setidaknya  Provinsi  Riau  ikut  terlibat  di  dalam  WG on Infrastructure  and  Transport ,  WG on  Trade  and  Investment ,  dan  WG on  Tourism (Wawancara  dengan  Andi Rahman, mantan Gubernur Riau, pada tanggal 1 Juni 2023).

## Gambar 1: Wawancara dengan nara sumber:

## Sumber: Dokumen Pribadi
Keikutsertaan  Provinsi  Riau  pada  IMT-GT  dimulai  tahun  1993  diawali  dengan  mengajukan  beberapa proyek  usulan  diantaranya  adalah  pembangunan  Terminal  Agri  Bisnis,  Dumai  sebagai  IMT-GT  Agri-Business Terminal, Riau Airline sebagai IMT-GT Airline, Balai Latihan Kerja Dumai sebagai Pusat Balai Latihan Kerja IMT-GT di Indonesia. Proyek pembangunan yang juga disulkan oleh Provinsi Riau adalah  Pekanbaru – Dumai Toll  Road Project.  Universitas  Riau  sebagai  Koordinator  UNINET,  WG  HRD  di  Indonesia.  Usulan  lainnya  adalah,  Dumai – Melaka RORO Services Project. Pekanbaru – Melaka Power Interconnection Project. Terkhir, pengusulan Rumah Sakit (RS) Petala Bumi sebagai RS Pekerja Sumatera Promotion Center (SPC) sebagai IMT-GT Plaza. (Wawancara dengan Andi Rahman, mantan Gubernur Riau, pada tanggal 1 Juni 2023).
Hanya  saja,  dari  sekian  banyak  proposal  kerjasama  yang  diajukan  Pemerintah  Provinsi  Riau  dari  sejak keikutsertaannya  di  IMT-GT,  berdasarkan  dokumen Implementation  Blueprint 2012-2016  yang  di- release oleh Bappeda Prov. Riau, baru terdapat 2 (dua) program/kegiatan yang sempat dilaksanakan, diantaranya: Ro-Ro Dumai – Melaka dan Corridor Economic Zone Melaka – Pekanbaru (jalan tol Pekanbaru – Dumai).
Potensi  Propinsi  Riau  yang  berhasil  dikembangkan  dalam  kerja  sama  IMT-GT  adalah  pengembangan industri  hilir  CPO,  produk  hulu  karet  dan  sagu.  Pemanfaatan  sumber  daya  alam  lainnya  untuk keperluan/pengembangan  industry.  Keragaman  budaya  dan  keindahan  alam  sebagai  daya  tarik  dibidang pariwisata. Kerja sama IMT-GT merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Provinsi Riau sendiri. Peluang yang dimiliki  Provinsi  ini  antara  lain  karena  letaknya  yang  strategis  dalam  hal  lalu  lintas  perdagangan,  pusat pertumbuhan  ekonomi  baru,  sentra  perkebunan  kelapa  sawit  dan  pabrik  pengolah  CPO.  Sementara  tantangan yang harus dihadapi adalah harus bekerja keras untuk mengoptimalkan produktivitas pembangunan ekonomi dan kesulitan untuk meningkatkan nilai tambah pada sector-sektor tertentu seperti pertanian dan perkebunan.
IMT-GT  sebagai  satu  model  GT,  menunjukkan  bahwa  kerja  sama  GT  dalam  konteks  wujud regionalisme  baru  lebih  dari  sekedar  melintasi  batasan-batasan  nasional,  GT  memberi  kebebasan aktivitas ekonomi yang memang sengaja diciptakan untuk saling menembus batasan-batasan yang ada dan  secara  alami  bergabung  dengan  kehadiran  hubungan  komplementaritas  yang  mendukung. Pembentukan integrasi yang fleksibel ini berbeda dari integrasi ekonomi yang didasarkan pada aturan- aturan yang ketat melalui negosiasi-negosiasi yang biasanya memakan waktu yang lama sebagaimana model  regionalisme  lama.  Hal  ini  mungkin  menjadi  karakteristik  Asia  dimana  pola  pembentukannya terjadi  secara  alami  yang  didalamnya  melibatkan  konsensus  dan  keragaman.  Ragam  GT  ini  memiliki potensi untuk  berkembang  menjadi  “Association  of  Asian  GTs”  yang  bisa  saja  menjadi  terintegrasi seperti kelompok-kelompok regional lainnya, yang kemudian berkembang menjadi sebuah liga ekonomi terbuka berskala global.

## Kesimpulan
Kemunculan regionalisme baru mempercepat kerja sama ekonomi di Kawasan Asia dalam beberapa  tahun  terakhir  dan  memainkan  peran  penting  dalam  memacu  pertumbuhan  ekonomi  Asia sepanjang tahun 1990an. GT secara tipikal merupakan sekumpulan negara-negara yang ada di dalam satu region yang  terlibat  untuk  mengekploitasi  aset-aset  komplementaritas  dalam  kelompok.  Pembangunan  GT  sebagai sebuah alat kerja sama yang memiliki ragam keuntungan bagi negara yang bergabung di dalamnya. GT memiliki lima elemen utama sebagai kunci kesuksesan yaitu kompelementaritas ekonomi, keunggulan geografi, komitmen
kebijakan,  koordinasi  kebijakan  dan  pertumbuhan  infrastruktur.  Lima  elemen  diatas  dipandang  sebagai metakebijakan  yang  menempatkan  GT  sebuah  tempat  bagi  investasi  Kawasan  yang  dapat  dijadikan  strategi portabel dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada ekspor.

## Daftar Pustaka
Acharya, A. (2001). Constructing a Security Community in Southeast Asia – ASEAN and the Problem of Regional Order , (Routledge: New York).
Acharya, A. (2006). Europe and Asia: Reflections on a Tale of Two Regionalisms’, in: Fort, B. and Webber, D. (eds.), Regional Integration in East Asia and Europe – Convergence or Divergence, (Routledge: Oxon).
Amin, A. and Thrift, N. (1994). Globalization, Institutions and Regional Development in Europe (Oxford: Oxford University Press).
Breslin, S., Higgott, R. and Rosamond, B. (2002). Regions in Comparative Perspective’, in: S. Breslin, C.W. Hughes, N. Phillips, B. Rosamond (eds.), New Regionalisms in the Global Political Economy , (Routledge: London). Castells, M. (1989). Informational City (Oxford: Blackwell). Fawcett, L. (2005). ‘Regionalism from an Historical Perspective’, in: Farrell, M., Hettne, B. and v. Langenhove, L.
(eds.), Global Politics of Regionalism – Theory and Practice , (Pluto Press: London).
Haas, E.B. (1975). The Obsolescence of Regional Integration , (Institute for International Studies: Berkley CA).
Hettne, B. (1999). Globalization and the New Regionalism: The Second Great Transformation’, in: Hettne, B., Sapir, A. and Sunkel, O. (eds.), Globalism and the New Regionalism , (St. Martin’s Press: New York).
Hettne, B. (2005) . “Beyond the New Regionalism”’, in: New Political Economy, vol. 10, no. 4. Higgott, R. (2006). The Theory and Practice of Region: The Changing Global Context’ , in: Fort, B. and Webber, D. (eds.) Regional Integration in East Asia and Europe , (Routledge: Oxon).
Hoffmann  S.  (1982).  Reflections  on  the  Nation-State  in  Western  Europe  Today,  in Journal  of  Common  Market Studies , vol. 21.
Hurrell, A. (1995). Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics, in Review of International Studies , vol. 21. Hurrell, A. (2005). ‘The Regional Dimension  in International Relations Theory’,  in: Farrell, M.,  Hettne, B. and v. Langenhove, L. (eds.), Global Politics of Regionalism – Theory and Practice , (Pluto Press:  London).
Jessop, B. (2004). ‘Multi -level Governance and Multi- level Metagovernance’, in: Bache, I. and Flinders, M. (eds.) Multi-level Governance (Oxford University Press: Oxford).
Lipietz, A. (1987). Mirages and Miracles (London: Zed). Milner,  H.V.  (1997). ‘Industries,  Governments,  and  Regional  Trade  Blocs’,  in: Mansfield,  E.D.  and  Milner,  H.V. (eds.), The Political Economy of Regionalism , (Columbia University Press: New York), pp. 77-106.
Mitrany,  D.  (1994). ‘A  Working  Peace  System’,  in:  Nelsen,  B.F.,  Stubb,  A.  C -G.  (eds.),  The  European  Union – Readings on Theory and Practice of European Integration , (Lynne Rienner: London) Moravcsik, A. (1999). The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht , (UCL Press Limited: London).
Oman, C. (1994). Globalisation and Regionalisation: The Challenge for Developing Countries , (OECD: Paris).
Ohmae, K. (1993). The Rise of the Region State, in: Foreign Affairs , vol. 72. Schmitter, P.C. (2004).  Neo- Neofunctionalism’, in: Wiener, A., Diez, T. (eds.) European Integration Theory , (Oxford University Press: Oxford).
Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J. (2001). ‘Introduction - A Framework for Understanding Regionalization’, in: Schulz, M., Söderbaum, F. and Öjendal, J. (eds.), Regionalization in a Globalizing World – A Comparative Perspective on Forms, Actors and Processes (Zed Books: London). Warleigh-Lack, A. (2006). ‘Towards a Conceptual Framework for Regionalisation: Bridging “New Region alism” and “Integration Theory”’, in: Review of International Political Economy , vol. 13, no. 5.
Wallace, W. (1992). ‘Introduction: The Dynamics of European Integration’, in: W. Wallace (ed.), The Dynamics of European Integration, (Pinter Publishers: London).
Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics, (Cambridge University Press: Cambridge).
Wunderlich,  Jens  Uwe  (2007), Regionalism,  Globalisation  and  International  Order:  Europe  and  Southeast  Asia . England: Ashgate Publishing Limited.