## PENGGUNAAN PERAGKAT LUNAK ILEGAL COMPUTER
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
Hangga Kusuma Heryawan, S.H. Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu Email: hanggakusuma14@gmail.com

## Abstrak
Many  of the problems  concerning illegal  software that occur in  Indonesia,  installing windows programs circulating in the community do not pay attention to the authenticity of devices installed in the computer, so the software installed on the computer is not genuine.  The  use  of  illegal  software  becomes  a  common  habit  in  the  community, because  the  nominal  factor  is  cheaper  and  affordable.  Because  of  the  convenience factor,  people  do  not  know  the  rules  governing  the  use  of  illegal  software,  which  is detrimental to the creator.
Key Word: Illegal Software, Software Installed on the Computer, Copyright

## I. PENDAHULUAN
Negara  hukum  memang  benar-benar  menjaga  dan  memajukan  hak-hak  sipil dan  politik  perorangan  dalam  suatu  masyarakat  yang  bebas  namun  ia  juga  berkaitan dengan  pembentukan  kondisi-kondisi  sosial  ekonomi,  pendidikan  dan  budaya  oleh negara yang mendasari aspirasi dan martabat manusia yang sah dan sehingga mungkin untuk diwujudkan. Kebebasan berekspresi tidak memiliki arti apapun bagi mereka yang buta huruf hak untuk memilih dapat secara sesat diubah menjadi instrumen tirani yang dijalankan oleh para penghasut terhadap pemilih yang tidak tercerahkan kebebasan dari campur  tangan  pemerintah  jangan  sampai  berarti  kebebasan  untuk  lapar  bagi  kaum miskin dan melarat 1 .
kejahatan itu bukan saja merupakan suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan  suatu  hukuman  oleh  undang-undang,  melainkan  juga  ia  merupakan  suatu tindakan  manusia  dan  suatu  gejala  kemasyarakatan,  yakni  sebagai  gejala  yang  dapat mengancam  keamanan,  sehingga  dapat  dipandang  juga  sebagai  suatu  gejala sociaal pathologisch ,  dengan  demikian  hukuman  yang  diberikan  akibat  perbuatan  pidana
1 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Jakarta, 2011, hlm. 167
tersebut  bukan  hanya  dimaksudkan  untuk  memberikan  suatu  penderitaan  (nestapa) kepada  si  pelaku,  akan  tetapi  hal  yang  jauh  lebih  penting  lagi  adalah  untuk mempertahankan  keamanan  didalam  lingkungan  masyarakat  itu  sendiri  atau  dengan perkataan lain juga telah mempunyai fungsi sosial 2 .
Hukum terbentuk di dalam masyarakat ( ubi societas ibi ius ) untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan agar setiap manusia bisa menjalani kehidupannnya secara wajar dan bermartabat. Oleh karenanya secara umum hukum itu berfungsi untuk menertibkan masyarakat, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental 3 . Fenomena yang sedang di hadapi oleh masyarakat di Indonesia khusunya, mengenai tentang teknologi yang  sangat  pesat  maka  timbul  faktor  ekonomis  serta  dinamis  yang  tanpa  disadari atupun tidak disadari, faktor tersebut telah merugikan pihak tertentu seperti microsoft karena  masyarakat  pada  umumnya  lebih  menyukai  produk  murah  seperti  bajakan (illegal) untuk mengoprasikan perangkat keras atau computer maupun laptop didalam bekerja ataupun menunjang aktifitas yang berkaitan dengan teknoologi.
Hak  Kekayaan  Intelektual,  disingkat  “HKI”  atau  akronim  “HaKI”,  adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang  timbul  bagi  hasil  olah  pikir  yang  menghasikan  suatu  produk  atau  proses  yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi  dalam  2  (dua)  bagian,yaitu:  1).  Hak  Cipta  ( copyright) dan  2).  Hak  Kekayaan Industri ( industrial property right) 4 .
Menurut  data  survey  yang  telah  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) bekerja  sama  dengan  Asosiasi  Penyelangara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII). 5 Dilaksanakan  di  33  provinsi  di  Indonesia,  tepatnya  di  78  kabupaten/kota  dan diintegrasikan  dengan  survey  rutin  BPS  yang  berbasis  usaha.  Survei  tersebut dilaksanakan  di  ibu  kota  provinsi  dan  kabupaten/kota  terdekat.  Metode  pemilihan
2 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke III, 1997, hlm.22
3 B Arief Sidharta, Asas Hukum, Kaidah Hukum , Sistem Hukum dan Penemuan Hukum (dalam Buku Negara  Hukum  Yang  Berkeadilan,  Kumpulan  Pemikiran  DalaPm  RangkaPurbabhakti  Prof.  DR. Bagir Manan,SH, MCL) Bandung, Rosda-PSKN HTN, Univ. Padjadjaran, 2011, hlm.6
4 Ahmad M.Ramli, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Pengayoman, Di akses Pada Tanggal 05 Agustus 2015, Hlm. 3.
5 http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri- ind.html , diakses pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 22.06
sampel dilakukan secara sistematik pada setiap kelompok usaha di kota-kota provinsi. Pengumpulan data dari sampel terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah  (surveyor)  dengan  responden  (object  penelitian).  Jangka  waktu  penelitian dimulai  dari  bulan  Juli  2013  s/d  bulan  Desember  2013.  Dari  data  di  lapangan, ditemukan banyak hal  yang menarik antara penelitian yang menyangkut industri dan rumah tangga/konsumen perorangan. Dari sisi pemanfaatan, ternyata e-mail (mengirim dan menerima) menduduki posisi teratas (95,75%), kedua internet dimanfaatkan untuk mencari  berita/informasi  (78,49%),  ketiga  mencari  barang/jasa  (77,81%),  keempat informasi lembaga pemerintahan (tender) sebesar (65,07%), kelima untuk sosial media (61,23%). Tahun 2012 lalu pengguna internet sebesar 63 juta, sedang tahun ini 71,19 juta  pengguna,  jadi  pertumbuhannya  selama  setahun  mencapai  13%.  Sementara penetrasi  internet  Indonesia  sekitar  28%  dari  jumlah  penduduk  Indonesia  yang berjumlah  248  juta  orang.  Disimpulkan  bahwa  untuk  penggunaan  Teknologi  di Indonesia setiap Tahun mengalami peningkatan kurang lebih sebanyak 13 persen 6 .
Dari data yang telah di tulis dan di jelaskan, bahwa untuk penggunaan perangkat lunak (software) bajakan memang sudah menjadi hal yang sangat mudah untuk di pakai dan dipergunakan, sudah jelas bahwa pihak Microsoft/Magenta telah banyak di rugikan oleh para pengguna perangkat lunak bajakan. Dari data penggunaan Internet sudah jelas bahwa untuk pemakaian Software bajakan sangat susah untuk di hilangkan.
Dengan demikian semakin banyaknya pengguna perangkat lunak maka semakin banyak  juga  penggunaan  software  bajakan  tanpa  lisensi  (Ilegal).  Fenomena  ini  yang menjadi  problem  di  masyarakat  pada  umumnya,  akan  tetapi  tidak  semua  pengguna software perangkat lunak tau akan masalah seperti ini (penggunaan software bajakan tanpa lisensi / Ilegal) melanggar hukum, seperti yang tertuang dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (9) tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Rumusan Masalah
1. Apakah  penggunaan  perangkat  lunak  pada  komputer  bertentangan  dengan Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik?
6 http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri- ind.html , diakses pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 22.06
2. Apa  saja  hambatan-hambatan  penegakan  hukum  yang  bertentangan  dengan Undang-Undnag  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dalam  penerapan sanksi  pidana  terhadap  penyedia  maupun  pengguna  perangkat  lunak  tanpa lisensi atau bajakan?

## Tujuan
a. Untuk  mengetahui  penggunaan  perangkat  lunak  pada  komputer  bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
b. Untuk  mengetahui  hambatan-hambatan  penegakan  hukum  yang  bertentangan dengan  Undang-Undnag  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dalam penerapan sanksi pidana terhadap penyedia maupun pengguna perangkat lunak tanpa lisensi atau bajakan.

## II. KAJIAN TEORI
Menurut Van Hamel kejahatan itu bukan saja merupakan suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, melainkan juga ia merupakan  suatu  tindakan  manusia  dan  suatu  gejala  kemasyarakatan,  yakni  sebagai gejala yang dapat mengancam keamanan, sehingga dapat dipandang juga sebagai suatu gejala sociaal  pathologisch ,  dengan  demikian  hukuman  yang  diberikan  akibat perbuatan  pidana  tersebut  bukan  hanya  dimaksudkan  untuk  memberikan  suatu penderitaan  (nestapa)  kepada  si  pelaku,  akan  tetapi  hal  yang  jauh  lebih  penting  lagi adalah untuk  mempertahankan keamanan didalam  lingkungan masyarakat  itu sendiri atau dengan perkataan lain juga telah mempunyai fungsi sosial. 7
Dengan  demikian  untuk  mendapatkan  hukum  yang  di  cita  citakan  oleh masyarakat,  didalam  penulisan  tugas  ahir  ini  maka  pentingnya  teori  teori  tentang hukum  untuk  mendapatkan  titik  temu  dalam  keadilan,  karena  unsur  Negara  hukum menurut A.V. Dicey dalam bukunya An Introduction To The Studi Of The Law Of The Coustitution adalah :
7 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke III, 1997, hlm.22
1. Supremasi  aturan-aturan  hukum  ( Supremacy  of  The  Law )  tidak  adanya kekuasaan  sewenang-wenang  ( obcene  of  obitrary  power ),  dalam  arti  bahwa seseorang  hanya  boleh  di  hukum  kalaw  terbukti  melanggar  peraturan  hukum yang ada.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum ( equality befor the law )
3. Terjaminya  hak-hak  manusia  oleh  undang-undang  serta  keputusan-keputusan pengadilan. 8
Demikian juga halnya sejalan dengan pemikiran dari Sudikno Mertokusumoyang  mengatakan  bahwa  hukum  itu  bukanlah  merupakan  suatu  tujuan, tetapi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang  karena  rangsangan  di  luar  hukum  itu  sendiri  dan  faktor-faktor  diluar hukum yang mempengaruhi itulah yang membuat hukum itu menjadi dinamis. 9
Hukum terbentuk di dalam masyarakat ( ubi societas ibi ius ) untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan agar setiap manusia bisa menjalani kehidupannnya secara wajar dan bermartabat. Oleh karenanya secara umum hukum itu berfungsi untuk menertibkan masyarakat, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. 10
Dalam  kontekstualisme  hubungan  sosial  setempat  menjadi  lebih  penting  dari pada  yang  abstrak.  Ini  menyebabkan  bahwa  penggunaan  hukum  untuk  mengontrol semua anggota masyarakat dalam wilayah tertentu, juga tidak mudah dan sederhana. Kita perlu memperhatikan hubungan sosial setempat, karakteristik sosial local, dan hal- hal  lain  yang  bersifat  khas  atau  particular.  Dalam  suasana  kontekstual,  maka keterpaduan, ( cohesion ) lebih diunggulkan dari pada konflik, seperti dalam masyarakat yang  individualistis.  Keserasian,  keselarasan,  dan  keharmonian  menjadi  nilai  yang lebih diutamakan. 11
Penelitian yang memfokuskan pada pelanggaran penggunaan perangkat lunak computer  tidak  terlepas  dari  adanya  suatu  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah  untuk  masyarakat.  Kajian  penelitian  ini  bermaksudkan  untuk  mencari
8 http://www.negarahukum.com/hukum/negara-hukum-perspektif-barat.html diakses pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 22.53
9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta, Liberty, 2005,hlm. 40
10 B Arief Sidharta, Asas Hukum, Kaidah Hukum , Sistem Hukum dan Penemuan Hukum (dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran DalaPm RangkaPurbabhakti Prof. DR. Bagir Manan,SH, MCL) Bandung, Rosda-PSKN HTN, Univ. Padjadjaran, 2011, hlm.6
11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, cetakan ke tujuh, 2012, hlm.266
solusi  atau  sebagai  bahan  studi  berdasarkan  pola  pemikiran  yang  berkembang  di masyarakat  di  barengi  dengan  cara  pengimplementasian  peraturan  yang  telah ditetapkan untuk perangkat lunak computer.
Dalam sudut pandang sosialita, yang dimana lebih mementingkan kepraktisan dan  efesiensi  suatu  produk  perangkat  kegunaan  seperti  computer,  lebih mengesampingkan sanksi dan pelanggaran. Masyarakat lebih cenderung menutup mata akan kenyataan tentang perangkat lunak yang dipakai atau di instal di computer, bahwa software yang dipakai itu tidak berlisensi atau bajakan.
Secara penjabaranya arti dari perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang  diformat  dan  disimpan  secara  digital,  termasuk  program  computer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh computer. Dengan kata lain, bagian system computer yang tidak terwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras computer. 12

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.   Penggunaan  Perangkat  Lunak  Ilegal Computer Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Penggunaan  pada  teknologi  komputer  tentunya  sangat  mempengaruhi perkembangan  wawasan  dalam  pengetahuan  dalam  bidang  intelektual  yang  sangat bermanfaat  bagi  manusia.  Kecepatan  dan  kepraktisan  serta  ketepatan  dalam menyelesaikan pekerjaan serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, Hal seperti ini yang menyebabkan masyarakat sangat tergantung pada teknologi komputer. Tidak  hanya  di  Indonesia  tentunya,  karena  penggunaan  teknologi  sudah  menjadi  hal yang  wajib  demi  mendukung  perkembangan  di  bidang  teknologi  dan  tidak  menutup rahasia bahwa tolak ukur berkembangnya suatu Negara yaitu bisa dilihat dari pesatnya perkembangan teknologi khusunya dalam bidang teknologi computer. Namun dampak negatif  dapat  timbul  apabila  terjadi  kesalahan  peralatan  komputer  yang  dapat mengakibatkan  kerugian  besar  bagi  pemakai (user) atau  pihak-pihak  yang berkepentingan,  kesalah  yang  disengaja  yang  mengarah  pada  penyalahgunaan komputer.
12 http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak diakses pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 18.40
Usaha  mewujudkan  cita-cita  Hukum (rechtsidee) untuk  mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hokum pidana bukan merupakan satu-satunya cara yang memiliki  peran  strategis.  Dikatakan  demikian  karena  hukum  pidana  hanya  sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat, teknologi informasi dan komuniskasi telah mengubah  prilaku  masyarakat  dan  peradaban  manusia  secara  global.  Disamping  itu, perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyababkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat 13 . Disamping itu maslah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataanya data yang dimaksud juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan  dan  dikirim,  keberbagai  penjuru  dunia  dalam  waktu  hitungan  detik. Sehingga dampak yang diakibatkanya pun bisa demikina cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global 14 .
Sesungguhnya sistem hukum yang hendak dibangun dalam era reformasi harus mampu  menyediakan  landasan  dan  menjadi “avant  garde” dalam  mengawal  dan mengarahkan  perubahan  menuju  masyarakat  yang  dicita-citakan.  Lawrence  M. Friedman  mengemukakan  bahwa  sistem  hukum  sesungguhnya  dibangun  oleh  tiga komponen, yaitu substansi hukum ( legal substance ), struktur hukum ( legal structure ),
dan budaya hukum ( legal culture ).

## 1. Struktur
Yang dimaksudkan dengan sistem hukum mempunyai struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di dalam Sorjono Soekanto dikatakan bahwa komponen ini  menunjuk  adanya  kelembagaan  yang  diciptakan  oleh  sistem  hukum lembagalembaga  mana  mempunyai  pelekatan,  fungsi-fungsi  tersendiri  di  dalam bekerjanya sistem hukum tersebut. Lembaga-lembaga ini antara lain adalah Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan dan Lembaga Kepengacaraan. Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  komponen  yang  bersifat  struktural  ini memungkinkan  masyarakat  untuk  mengharapkan  bagaimana  suatu  sistem  hukum  itu seharusnya bekerja ( law in the books ).
13 Edhar Frayoga, Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (software) komputer dikaitkan dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulanganya, didownload pada Tanggal 12 Agustus 2015, hlm. 63
14 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, cetakan ke III, Agustus 2010, hlm. 2

## 2. Substansi
Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
3. Budaya Hukum (Culture)
Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, budaya  hukum  adalah  suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalah  gunakan.  Di  dalam  Sorjono Soekanto dikatakan jika komponen yang bersifat struktural dapat diibaratkan sebagai suatu  mesin,  maka  komponen  kultural  dapat  diibaratkan  sebagai  bensin,  yang merupakan penggerak dari mesin tadi. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah nilai dan  sikap  daripada  fungsionaris  yang  bekerja  dalam  lingkungan  pelaksanaan  dan penegakan hukum. Komponen nilai dan sikap ini akan memberi pemahaman tentang bekerjanya suatu sistem hukum di dalam kenyataan (law in action) 15 .
Hal hal ini hukum dapat dilukiskan dalam hubungan dengan tertib hukum yang diterima  secara  diam-diam  maupun  secara  formal  oleh  suatu  masyarakat  dan  hukum terdiri dari organ peraturan penting bagi kesejahteraan masyarakat yang dapat bersifat memaksa dengan menciptakan suatu alat khusus untuk menjamin pentaatanya.
Sebagaiamana tersebut  diatas, juga tidak jauh berbeda dari ungkapan tentang hukum  dari  Prof.  Kusumadi  Pudjosewo,  S.H.  (PTHI  1957:  36-42)  yang menggambarkan  bahwa  hukum  itu  bertalian  dengan  adanya  manusia  dan  manusia merupaka satuan yang melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi hidupnya karena dorongan batin. Oleh karena manusia senantiasa hidup bersama-sama, yang masing-masing menempatkan dirinya dalam masyarakat, sehingga masyarakat mengenal tatanan tentang tata tertib yang dipakai sehingga saluran dan tetap dipertahankan adanya serta perkembanganya yang merupakan aturan-aturan mengenai tingkah lakunya 16 .
15 www.setneg.go.id/images/.../15%20PART%203.pdf ,  diakses  dan  didownload  pada  pada  tanggal  09 Juni 2015
16 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesi, Yogyakarta, terbitan pertama 1976, hlm.18
Faktor penegakan hukum  sering menjadi  penyebab maraknya kejahatan siber yang  menggunakan  teknologi  komputer.  Hal  ini  dilator  belakangi  masih  sedikitnya aparat  penegak  hokum  yang  memahami  seluk  beluk  teknologi  informasi  (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan  untuk  menemukan  alat  bukti  yang  dipakai  untuk  menjerat  pelaku,  terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoprasian yang sangat rumit 17 .
Dengan  kata  lain,  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penggunaan  perangkat lunak  tidak  berlisensi  (ilegal/bajakan)  dikarenakan  kemudahan  untuk  menggunakan Software bajakan tersebut, karena bernilai sangat ekonomis sangat jauh berbeda dengan perangkat lunak original yang mempunyai nilai harga yang jauh lebih mahal.
Hak  Kekayaan  Intelektual,  disingkat  “HKI”  atau  akronim  “HaKI”,  adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang  timbul  bagi  hasil  olah  pikir  yang  menghasikan  suatu  produk  atau  proses  yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,  yaitu: 1). Hak Cipta ( copyright) dan 2). Hak Kekayaan Industri ( industrial property right 18 ).
Didalam  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  menyatakan  yang  dimaksud Ciptaan yang dilindungi yaitu tertuang dalam Pasal 40 Ayat (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: Ayat (1) Huruf ;
a. Kompilasi  Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format  yang  dapat  dibaca  dengan Program Komputer maupun media lainya ;
b. Permainan Vidio; dan
c. Program Komputer.
Suatu tindakan pelanggaran program komputer terjadi apabila dipenuhi unsur- unsur berikut:
17 Dikdim M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, cyber law : Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 91-92
18 Ahmad M.Ramli, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Pengayoman, Di akses Pada Tanggal 05 Agustus 2015, Hlm. 3.
1. Melakukan perbanyakan perangkat lunak (menggandakan atau menyalin program  komputer  dalam  bentuk source  code atau  pun  program aplikasinya);
2. Perbanyakan  perangkat  lunak  dilakukan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak (artinya  tidak  memiliki  hak  ciptaan  atau  lisensi  hak  cipta  untuk menggunakan atau memperbanyak perangkat lunak);
Perbanyakan  perangkat  lunak  dilakukan  untuk  kepentingan  komersial (kepentingan  komersial  diterjemahkan  secara  praktek  adalah  perangkat  lunak tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, diperjualbelikan, disewakan atau  cara-cara  lain  yang  menguntungkan  pelaku  perbanyakan  secara komersial) 19 .
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tidak diatur secara terperinci tentang  penggunaan  perangkat  lunak  Ilegal  (bajakan)  pada  komputer.  Tetapi didalam Undang-Undang ini terdapat beberapa peraturan yang melarang untuk penggunaan perangkat lunak Ilegal atau software bajakan yang tertuang dalam Bab VII perbuatan yang dilarang.
2. Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Lunak Ilegal Computer Pemakaian  perangkat  lunak  untuk  komputer  yang  tidak  berlisensi (bajakan) sudah menjadi budaya bagi user , kebiasaan  yang tidak bisa dengan mudah  untuk  dihilangkan.  Semua  kalangan  dari  menengah  kebawah  maupun menengah keatas ikut terlibat dalam pelanggaran hukum khususnya Hak Cipta dan  Informasi  Teknologi.  Ketergantungan  akan  software  bajakan  menjadi dilema yang cukup sulit bagi aparat hukum dan pemerintah untuk menegakan Undang-Undang  yang  sudah  berlaku.  Perlindungan  atas  Hak  Kekayaan Intelektual  (HAKI)  sering  kali  menjadi  perhatian,  apabila  sedang membicarakan teknologi dan Informasi. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik Teknologi itu sendiri, yang semakin cepat menginovasi kecanggihan teknologi untuk menunjang kebutuhan masyarakat pengguna teknologi.
Kenyataan  ini  menjadi  persoalan  yang  sering  kali  sulit  terpecahkan, karena  disamping  perbuatan  melawan  hukum  itu  dilakukan  oleh  subjek  yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaanya. Sebagai
19 Shanti  Rachmadsyah ,  Hukum  Online, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be36bc2145c3 /hak-cipta-software , diakses pada Tanggal 09 April 2015 Pukul 00.07
cabang ilmu hukum, hukum siber termasuk sangat baru. Hukum siber bertumpu pada displin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada 20 .
pemerintah  untuk  memenuhi  pandangan  masayarakat  akan  penggunaan perangkat lunak ( software) bajakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kejahatan.
Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulanagan kejahatan dapat ditempu :
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
Memenuhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan lewat media massa (influencing vie of society on crime and punishment/mass media) .  Pandangan  masyarakat  mengenai  penggunaan  perangkat  lunak  ilegal masih  minim  akan  pengetahuan  itu,  dikarenakan  kurangnya  ketidak  ingin tahuan akan asli apa tidaknya suatu software yang terinstal di komputer, karna dari segi  fisik  dan pemakaian tidak ada perbedaan dari perangkat  lunak  yang original  atau  bajakan.  Disini  peranan  aparat  bersama  pemerintah  untuk memenuhi  pandangan  masayarakat  akan  penggunaan  perangkat  lunak ( software) bajakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kejahatan.
Salah  satu  upaya  Hukum  untuk  menanggualngi  dan  mengurangi  tindak pidana penggunaan dan  pembajakan perangkat  lunak komputer,  yaitu dengan cara melakukan rutinitas sweeping untuk pengguna ( user) peranti lunak tanpa lisensi atau bajakan yang sudah beredar di kalangan pengguna komputer. Sejak di  berlakukanya  Undang-Undang  Hak  Cipta  (HAKI)  Nomor  19  Tahun  2002, yang sudah di amandemen menjadi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pihak apparat  kepolisian mulai  gencar mengadakan  razia, bukan hanya razi  VCD  bajakan,  namun  piranti  lunak  yang  sudah  terinstal  di  pengguna computer (user) tidak luput dari incaran.
Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri di sebutkan di dalam pasal 40 Ayat  1  Undang-Undang  no  28  Tahun  2014  tentang  ciptaan  yang  di  lindungi yaitu  termasuk  program  komputer,  atau  biasa  dikenal  dengan software (perangkat lunak). Perangkat lunak komputer yang original yaitu memiliki apa yang di sebut dengan End User License Agreement (EULA), EULA ini adalah
20 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Agustus 2010, hlm. 5
izin  yang  berasal  dari  pihak  pemilik  lisensi  dalam  hal  ini Microsoft bagi pengguna piranti lunak untuk memakai dan menyewakanya.
Dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  sendiri  disebutkan  apa  yang  di namakan pelanggaran dalam ketentuan pidana yaitu terdapat dalam Pasal  112 yang berbunyi: setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan yang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  Ayat  (3)  dan/atau  Pasal  52  untuk penggunaan  secara  komersial,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal  113  Ayat  (3)  dan  (4).  Ayat  (3)  yang  berbunyi:  setiap  orang  yang dengan sengaja dan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagai mana di maksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g. untuk pengguna secara komersial di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan /atau pidana denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Ayat  (4) menyebutkan:  setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  yang  dilakukan  dalam  bentuk  pebajakan,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau  pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal  114  yang  berbunyi:  setiap  orang  yang  mengelola  tempat perdagangan  dalam  segala  bentuknya  yang  dengan  sengaja  dan  mengetahui membiarkan  penjualan  dan/atau  penggandaan  barang  hasil  pelanggaran  Hak Cipta  dan/atau  hak  terkait  di  tempat  perdaganagn  yang  di  kelolanya sebagaimana dimaskud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Adapun prosedur yang perlu di ketahui jika terjadi sweeping atau raziah mengenai  perangkat  lunak (software) bajakan  seperti  windows  misalnya sebagai berikut:
Pihak POLRI tidak berhak untuk mengambil dan menyita computer dari TKP  terkecuali,  terbukti  dan  terlibat  dalam  tindakan  kriminal  (praduga  tak bersalah). Misalnya dipergunakan untuk membuat CD/DVD bajakan itu sendiri, menjual software bajakan, mempublikasikan secara umum (bersifat komersial) seperti isi lagu, rinston MP3, ataupun Software komputer dan lain-lain.
3. Kerjasama Penegak Hukum Dan Bussiness Software Alliance (BSA) Untuk Mencegah  Perangkat  Lunak  Ilegal (software) yang  Berkembang  di Masyarakat
Masalah  penggunaan  software  ilegal  tidak  kunjung  selesai.  Butuh kesadaran  setiap  orang  untuk  menghargai  sebuah  karya  cipta,  Indonesia  bisa dikatakan surganya para pembajak atau pemakai software yang tidak berlisensi atau  illegal  dan  bajakan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  mudahnya  para  pemakai perangkat  lunak  (program  komputer)  di  Indonesia  adalah  hal  yang  sering terjadi.  Orang  dengan  mudah  mendownload  software  di  Internet  dan  tidak memikirkan resiko yang akan ditanggung nanti.
Disini  peranan Bussiness  Software  Alliance (BSA)  Indonesia  terhadap tindak pidana pembajakan Perangkat Lunak Komputer (Software) dapat dilihat dalam pemaparan berikut 21 :
1. Tentang Bussiness Software Alliance (BSA)
Bussiness  Software  Alliance (BSA)  adalah  asosiasi  perdagangan nirlaba yang didirikan untuk sasaran industry piranti lunak dan mitra piranti kerasnya. Organisasi ini adalah organisasi terkemuka yang didedikasi untuk mendukung dunia digital yang legal dana man.
Misi  global  BSA  adalah  untuk  mempromosikan  lingkunagan legislative dan lega jangka panjang dimana industri perangkat  lunak bias maju  dan  memberikan  suara  bulat  untuk  anggotanya  di  seluruh  dunia. Program-program  BSA  mencenangkan  inovasi,  pertumbahan,  dan  pasar yang kompetitif untuk piranti lunak komersial dan teknologi yang terkait. BSA berpendapat bahwa saat ini adalah masa yang kritis bagi perusahaan untuk  menangani  permasalahan-permasalahan  utama  yang  menghambat inovasi.
2. Kebijakan Publik
Teknologi  informasi  adalah  penggerak  ekonomi  dan  social  di seluruh  dunia.  Melalui  kebijakan  publik  yang  visioner  dan  seimbang, pemerintah dapat memperlancar keuntungan yang dapat di berikan didalam negeri  dan  di  seluruh  perekonomian  global  oleh  sector  teknologi  yang
21 www.bsa.org . Tentang BSA, Diakses pada tanggal 21 Desamber 2015, Pukul 21.09.
tumbuh  subur.  Program  kebijakan  BSA  di  rancang  untuk  menciptakan pasar Internasional yang dinamais dimana industry piranti lunak dapat terus berinovasi,  tumbuh  dan  berhasil.  Dengan  bekerjasama  pemerintah  dan organisasi  multiteral  di  seluruh  dunia,  BSA  mengadvokasi  piranti  lunak, hak kekayaan intelektual yang kuat, perlindungan paten, keamanan dunia maya, pengurangan penghalang perdagangan dan isu kebijkana teknologi yang berkembang lainya.
3. Inisiatif Kebijakan Publik
Kebijakan  public  BSA  memiliki  satu  tujuan  sederhana:  untuk menciptakan  suatu  pasar  yang  dinamis,  terbuka,  dan  bebas  hambatan, dimana industry piranti lunak dan piranti keras dapat terus berkembang dan sukses,  upaya  BSA  untuk  pembukaan  pasar  dan  menjaga  keberadaanya pada  ahirnya  akan  memberi  dampak  yang  nyata  dan  dapat  dihitung  bagi perusahaan.  Upaya  advokasi  BSA  mencerminkan  prioritas  industry  ini untuk memastikan kelangsungan pertumbuhan dan inovasi ekonomi, baik dengan penghapus hambatan non tariff untuk memasuki pasar, mencegah pembebanan  pajak  internet  yang  menyimpang,  atau  menegakan  hokum yang menekan pembajakan piranti lunak secara global.
4. Prioritas Kebijaka BSA: 22
a. Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  (hak  cipta,  paten  dan  mandat teknologi);
b. Pembukaan pasar untuk perdagangan yang bebas penghalang;
c. Kemanan data;
d. Peningkatan  kesempatan  di  Brasil,  China,  India,  Rusia  dan perkembangan pasar di negara lainya;
e. Inovasi dan pilihan piranti lunak;
f. Pemerintahan elektronik ( E-government ) dan;
g. Tenaga kerja dan pendidikan;
5. Program Anti Pembajakan dan Kepatuhan

## 4. Memenuhi  Pandangan  Masyarakat  Mengenai  Pelanggaran  Hukum Perangkat Lunak Ilegal Pada Komputer
Pandangan  masyarakat  mengenai  penggunaan  perangkat  lunak  ilegal masih  minim  akan  pengetahuan  itu,  dikarenakan  kurangnya  ketidak  ingin tahuan akan asli apa tidaknya suatu software yang terinstal di komputer, karna dari segi  fisik  dan pemakaian tidak ada perbedaan dari perangkat  lunak  yang original  atau  bajakan.  Disini  peranan  aparat  bersama  pemerintah  untuk memenuhi  pandangan  masayarakat  akan  penggunaan  perangkat  lunak ( software) bajakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kejahatan.
Menurut  G.P.  Hoefnagels  upaya  penanggulanagan  kejahatan  dapat ditempu :
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
c. Memenuhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan lewat  media  massa (influencing  vie  of  society  on  crime  and punishment/mass media) 23
Upaya penanggulangan kejahatan tersebut secara garis besar dapat dibagai menjadi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal”
(bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels diatas, upaya- upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukan kedalam kelompok upaya “non penal.
Penanggulangan  melalu  jalur penal adalah  melalui  kebjakan  hukum pidana (penal policy). Istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris “ policy” atau bahasa  belanda “politiek”. Istilah  ini  dalam  Bahasa  Indonesia  sering diterjemahkan  kata  “politik”,  oleh  karena  itu  kebijakan  hukum  pidana  biasa disebut juga politik hukum pidana 24 .
Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulagan tindak kejahatan, maka usaha-usaha non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang peranan kunci harus di insentifkan dan diefektifkan. 25 Mengeningat
23 Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Citra  Aditya  Bakti,  Jakarta,  1996, hlm.48
24 Mahfud  Mulyadi, Criminal  policy, Pendekatan  Integral  Penal  Policy  Dan  Non  Penal  Policy  Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.64
25 Mahfud Mulyadi, Criminal policy, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.55
upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  Non  Penal  ini  lebih  bersifat tindakan  pencegahan  sebelum  terjadinya  tindak  kejahatan,  maka  sasaran utamanya  adalah  mengenai  faktor-faktor  kondusif  penyebab  tindak  pidana Pembajakan Perankat Lunak Komputer (Software).
Beberapa faktor kondusif terjadinya tindak pidana penggunaan perangkat lunak komputer (software) di antaranya:
1. Harga Software Original di luar jangkauan Masyarakat
2. Software  Perangkat  Lunak  Ilegal  dan  Bajakan  dengan  sangat  mudah diperoleh, yang bersumber dari Internet.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan perangkat lunka yang berlisensi atau Original
4. Lemahnya  system  pengawasan  dan  pemantauan  pemakaian  perangkat lunak (software) komputer.
5. Kurangnya  budaya  Hukum (legal  culture) masyarakat  Indonesia  yang berimplikasi terhadap penegakan Hukum
Dengan  demikian,  dalam  upaya  menanggulangi  pencegahan  pemakaian perangkat lunak illegal secara konseptual dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengakan hukum secara prefentiv ini dapat dilakukan dengan system kontrol, supervise, memberi kemudahan dan penghargaan (reward) bagi mereka yang menjalankan dan menaati hukum.
Penegakana hukum secara preventif ini mengandung makna menegakan hukum  dari  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  hukum  atau  perbuatan melawan  hukum.  Itulah  sebabnya  dalam  pengertian  penegakan  hukum dimasukan juga pengertian kemungkinan melanggar atau melawan hukum 26 .
Upaya  non  penal  ini  di  gunakan  karena  hukum  pidana  memiliki keterbatasan  kemampuan  dalam  menanggulangi  kejahatan,  meskipun  hokum pidana digunakan sebagai ultimium remidium atau upaya terahir apabila bidang hukum lain tidak dapat mengatasinya.
26 Bambang  Poernomo,  di  dalam  seminar  hukum,  sumbangan  pendidikan  hukum  dalam  peningkatan pelaksaan tugas penegakan hukum. Penerbit Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978. Hlm. 163.

## IV. Kesimpulan
Sampai saat ini memang masih belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penggunaan perangkat lunak illegal atau bajakan khususnya program komputer (software), adapun  peraturan  mengenai  penggunaan software bajakan tertuang didalam peraturan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal hal yang berbeda satu dengan yang lainya. Namun di beberapa pasal terdapat pengaturan  yang mengenai pembajakan perangkat lunak (software) computer.
Masalah  yang  ada  dan  dihadapi  oleh  penegak  hukum  bersama Microsoft/magenta terhadap para penangguangan untuk mengurangi angka pemakaian, penyebaran perangkat lunak (software) bajakan sagatlah komplek, karna terletak pada faktor-faktor  yang  mempengaruhi  berdampak  positif  dan  negative  bagi  pengguna maupun penyedia. Factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya  pemahaman  Hak  Cipta,  masyarakat  akan  dampak  merugikan menggunaka perangkat  lunak (software) bajakan  dapat  merugikan pihak lain, seperti Microsoft/magenta;
b. Lemahnya system pengawasan dalam peggunaan software bajakan;
c. Harga  software Original yang  jauh  lebih  mahal  berkali  kali  dari  pada  harga Software bajakan, Software Original diluar jangkauan user di Indonesia;
Dalam  upaya  penanggulagan  penggunaan  dan  penyebaran  peranti  lunak software computer ilegal atau bajakan, secara kesimpulan dapat dibedakan menjadi dua pilihan pemecahan masalah yaitu dengan jalur Penal dan jalur non penal. Yang artinya jalur Penal adalah  lebih  bersifat  dan  menitik  beratkan  kepada  pelanggaran  dan pemidaan  (penindasan/penumpasan)  sesudah  kejahatan  terjadi,  sedangkan  jalur Non Penal yaitu,  lebih  menitik  beratkan  kepada  perbuatan  itu  sebelum  kejahatan  terjadi (pencegahan/penangkalan). Mengingat pencegahan dengan jalur Non Penal yaitu lebih menitik  beratkan  kepada  pencegahan  sebelum  terjadinya  tindak  kejahatan,  maka sasaran utamanya  yaitu pada factor-faktor user penyebab terjadinya dan  banyakanya pemakaian software computer  bajakan  dan  tindak  pidananya.  Sehingga  dapat  di upayakan  tindakan  untuk  melakukan  pencegahan  terhadap  terjadinya  tindak  pidana penggunaan perangkat lunak komputer.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad M.Ramli, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Pengayoman, Di akses Pada Tanggal 05 Agustus 2015.
______________,  Cyber  Law  dan  HAKI  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Agustus 2010.
B Arief Sidharta, Asas Hukum, Kaidah Hukum , Sistem Hukum dan Penemuan Hukum (dalam  Buku  Negara  Hukum  Yang  Berkeadilan, Kumpulan  Pemikiran  DalaPm  RangkaPurbabhakti  Prof.  DR.
Bagir  Manan,SH,  MCL)  Bandung,  Rosda-PSKN  HTN,  Univ. Padjadjaran, 2011.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.
Bambang  Poernomo,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Ghalia  Indonesi, Yogyakarta, terbitan pertama 1976.
_________________,  di  dalam  seminar  hokum,  sumbangan  pendidikan hokum  dalam  peningkatan  pelaksaan  tugas  penegakan  hokum. Penerbit Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978.
Dikdim  M.  Arif  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, cyber  law  : Aspek  Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005.
Edhar  Frayoga,  Tindak  Pidana  Pembajakan  Perangkat  Lunak (software)
komputer dikaitkan dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulanganya, didownload pada Tanggal 12 Agustus 2015,
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Jakarta, 2011, P.A.F  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Bandung,  Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke III, 1997
Mahfud Mulyadi, Criminal policy, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal  Policy  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
-------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil- terkini-internet-industri-ind.html,  diakses  pada  tanggal  29  Mei 2015 pukul 22.06
www.setneg.go.id/images/.../15%20PART%203.pdf, diakses dan didownload pada pada tanggal 09 Juni 2015 SHANTI RACHMADSYAH, Hukum Online,
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be36bc2145c3/ha k-cipta-software, diakses pada Tanggal 09 April 2015 Pukul 00.07
http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil- terkini-internet-industri-ind.html, diakses pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 22.06
www.bsa.org. Tentang BSA, Diakses pada tanggal 21 Desamber 2015,
Pukul 21.09.