## TINJUAN  HUKUM BISNIS ISLAM

## TERHADAP PRANATA  KOPERASI SYARIAH

## Jaenudin
Fakultas  Syariah dan Hukum  UIN SGD Bandung Email:Jaenudin67@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Praktek  ekonomi  terutama  yang  bergerak  dalam  jasa  keuangan  seringkali diidentikkan  dengan  praktek  bunga,  berbegai  teori  bunga  dikemukan  untuk menjelaskan  legalitas  bunga  dari  sudut  teori  ekonomi  salahnya  satunya  adalah  teori penyusutan  nilai  uang  seiring  dengan  berjalannya  waktu.  Akan  tetapi  pada  saat sekarang ini masyarakat dibeirkan suatu pilihan alternatif dari sebuah sistem keuangan konvensial  yang  telah  baku  yaitu  sistem  keuangan  syaraiah  dimana  prinsip-prinsip yang  dipakainya  adalah  berdasarkan  apa  yang  dijelaskan  dalam  agama  Islam,  yang salahnya  menghindari  praktek  bunga  baik  dalam  simpanan  maupun  dalam pembiayaan.  Lembaga-lembaga  ekonomi  syariah  di  Indonesia  sedang  menjalar  ke berbagai  aspek  salah  satunya  adalah  lembaga  koperasi  syariah.  koperasi  merupakan salah satu lembaga ekonomi mikro yang dikelola oleh masyarakat dan bersifat swadaya atau  mandiri.  Operasonalisai  dari  koperasi  konvensial  tidak  jauh  dari  operasional lembaga  ekonomi  konvensional  lainnya,  maka  karena  lahirnlah  suatu  alternatif  yang dapat  menawarkan  kepada  masyarakat  yaitu  koperasi  syaraiah  sebagai  lembaga ekonomi  umat  yang  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  syariah,  diantara  prinsip musyarakah.

## KATA KUNCI
Syirkah, Koperasi  Syariah, Lembaga Ekonomi  Umat

## PENDAHULUAN
Agama  Islam  merupakan  wahyu yang  disampaikan  kepada  Nabi  Mu- hammad  SAW  adalah  mata  rantai  ter- akhir agama  Allah yang diwahyukan ke- pada  manusia.  Sebagai  mata  rantai terakhir, Islam yang  diwahyukan kepada Nabi  terakhir  itu  merupakan  agama Allah  yang  telah  sempurna  dan  ditun- jukkan  kepada  seluruh  umat    manusia sepanjang  zaman,  hingga  datangnya akhir masa nanti  (QS. Al-Maidah:  3).
Agama  Islam  mengajarkan  seluruh aspek  kehidupan  manusia  tanpa  memi- lah  antara  kehidupan  duniawi  dan  ukh- rawi,  tetapi  terintegrasikan  secara  sem- purna  seluruh  aspek  kehidupan  antara Aqidah,  Ibadah  dan  Muamalah  (sosial, politik,  ekonomi  dan  budaya).  Dalam  bi- dang ekonomi Islam mengatur dan mem- berikan  pedoman-pedoman  yang  harus dilaksanakan oleh umat manusia agar da- lam berekonomi (berbisnis) manusia sela- lu  memperhatikan  aspek  moral  (halal dan  haram)  dan  tidak  mengejar  keun- tungan semata. 1
Dengan  berpedoman  kepada  al- Qu’ran  dan Sunnah tersebut maka kemu- dian  melahirkan  suatu  sistem  ekonomi yang bersifat Islami. Karena  menurut Su- rosso  Imam  Zadjuli,  sistem  ekonomi  Is-
1 Ahmad Azhar  Basyir, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam ,  dalam  M.  Rusli  Karim  (ed), Berbagai  Aspek Ekonomi Islam ,  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana,  1992), h. 11
lam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam  praktek  sehari-hari  bagi  individu, keluarga,  kelompok  masyarakat  maupun pemerintah  dalam  rangka  mengorgani- sasi  faktor  produksi,  distribusi  dan  pe- manfaatan  barang  dan  jasa  yang  diha- silkan  dalam  peraturan  atau  perundang- undangan Islam. 2 Dan sumber terpenting dari  sistem  ekonomi  Islam  adalah  Al- Quran,  al-Hadits  dan  suri  teladan  para Khalifah  Rasyidin. 3
Pada  saat  sekarang,  perkembangan ekonomi  sangat  kompleks,  tidak  se-se- derhana  pada  masyarakat  di  masa  lam- pau. Pada  saat  sekarang pelaku ekonomi tidak  hanya  orang  saja  yang  memiliki kecakapan hukum untuk melakukan sua- tu  transaksi  ( akad )  tetapi  juga  sebuah institusi baik berupa suatu  lembaga mau- pun  negara  itu  sendiri.  Dalam  konteks sekarang  perserikatan  ekonomi  sangat banyak dilakukan dalam sebuah kegiatan ekonomi,  apalagi  dalam  kegiatan  ekono- mi  yang  memerlukan  modal  besar,  dan dalam  sebuah  sistem  ekonomi  kapitalis- tik modal besar  sangat memegang peran- an  penting  untuk  memperoleh  suatu  ha- sil  yang  maksimal  atau  laba  yang  besar. Salah  satu  bentuk  perserikatan  ekonomi yang  berkembang  di  Indonesia  adalah model  Koperasi,  dimana  pelaksanaannya ada  yang  mengunakan  sistem  syariah
2 Suroso Imam Zadjuli, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam , dalam M. Rusli Karim (ed.), op. cit. , h.38
3 Ibid., h. 39
sebagai  sistem  regulasinya,  atau  dikenal juga dengan  Koperasi  syariah.

## PEMBAHASAN
Koperasi menurut UU No. 21/1992 tentang Perkoperasian
Menurut UU No. 21  Tahun 1992 ten- tang  Perkoperasian  pasal  1  bahwa  yang dimaksud dengan Kopersai adalah badan usaha  yang  beranggotakan  orang-se- orang  atau  badan  hukum  koperasi  de- ngan  melandasakan  kegiatannya  berda- sarkan prinsip koperasi  sekaligus  sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar atas asas  kekeluargaan. 4
Adapun  Fungsi  dan  peran  koperasi adalah  (Pasal 4):
1. Membangun dan mengembangkan po- tensi dan kemampuan ekonomi anggo- ta  pada  khususnya  dan  masyarakat pada  umumnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  dan sosialnya.
2. Berperan  serta  secara aktif  dalam  upa- ya  mempertinggi  kualitas  kehidupan manusia  dan masyarakat.
3. Memperkokoh  perekonomian  rakyat sebagai  dasar  kekeuatan  dan  ketahan- an  perekonomian  nasional  dengan  ko- perasi  sebagai  soogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan  dan me- ngembangkan  perekonomian  nasional yang  merupakan  usaha  bersama  ber-
4 Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti, Dinamika Koperasi , (Jakarta:  Rineka Cipta,  2003), h. 252
dasar  asas  kekeluargaan  dan  demo- krasi  ekonmi. 5
Dalam  pelaksanaannya, koperasi me- nurut UU Perkoperasian memiliki  prinsi- prinsip  yaitu (Pasal  5):
1. Keanggotaan  bersifat  sukarela  dan terbuka.
2. Pengelolaan  dilakukan  secara  demo- krasi.
3. Pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing  anggota.
4. Pemberian  balas  jasa  yang  terbatas terhadap  modal.
5. Kemandirian. 6
Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus  pengguna  jasa  koperasi.  Ada- pun  pengurus  dan  pengawas  koperasi ditunjuk dari anggota koperasi itu sendiri dalam  suatu  rapat  anggota  (Pasal  17,  29 dan  38).  Adapun  modal  koperasi  terdiri atas  dua bagian yakni  modal  sendiri dan modal  pinjaman.  Modal  sendiri  berasal dari  simpanan  pokok,  simpanan  wajib, dana  cadangan  dan  hibah.  Adapun  mo- dal pinjaman  dapat berasal dari anggota, koperasi  lain,  bank  atau  keuangan  lain, penerbitan  obligasi  dan  surat  utang  lain- nya atau sumber  lain yang sah (Pasal  41).
Adapun  lapangan  usaha  koperasi adalah  usaha  yang  berkaitan  langsung dengan  kepentingan  anggota  untuk  me- ningkatkan usaha  dan kesejahteraan ang-
5 ibid.
6 Ibid., h. 253.
gota.  Pelayanan  koperasi  juga  dapat  di- gunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  yang  bukan  anggota  kope- rasi.  Koperasi  menjalankan  kegiatan  usa- ha  dan  berperan  utama  disegala  bidag kehidupan  ekonomi  rakyat (Pasal  43).
Secara umum jenis koperasi ada  lima yaitu:
1. Koperasi  konsumsi.  Yakni  penyediaan barang-barang  yang  diperlukan  setiap hari, seperti  barang-barang pangan.
2. Kopersdai  kredit  (simpan  pinjam). Yakni  penyediaan kesempatan kepada anggota  untuk  menyimpan  dan  seka- ligus  melakukan  pinjaman  keuangan.
3. Koperasi Produksi. Yakni bergarak  da- lam  pembuatan  dan  penjualan  suatu produk  tertentu.  Seperti  kopersi  batik
4. Koperasi  jasa.  Yakni  yang  berusaha  di bidang  penyediaan  jasa  tertentu  bagi anggota  maupun  masyarakat.  Seperti rental  kendaraan.
5. Koperasi  serba  usaha. Yakni yang me- liputi berbagai jenis kegiatan  dari jebis konsumsi, produksi, jasa maupun  sim- pan pinjam, seperti  KUD. 7

## Lahirnya Sistem Keuangan Syariah
Menurut Prof. Juhaya S.Praja, dewasa ini  muncul  kesan  bahwa  ekonomi  Islam itu  identik  konsep  tentang  sistem  ke- uangan  dan  perbankan  Islam.  Kecende-
rungan  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor,  yaitu:
1. Perhatian  utama  dan  menonjol  para ulama  dan  cendekiawan  muslim  ada- lah transaksi non-ribawi sesuai dengan petunjuk  al-Quran  dan al-sunnah.
2. Peristiwa  krisis  minyak  1974  dan  1979 dan  keberanian  syekh  Zakki  Yamani, Menteri  perminyakan  Arab  Saudi,  un- tuk melakukan  embargo minyak  seba- gai  senjata  menekan  Barat  dalam  me- nopang  perjuangan  Palestina.  Tindak- an  ini  ternyata  memiliki  dua  mata pisau.  Pertama,  Barat  menyadari  ke- kuatan dunia  Islam yang  dapat meng- ancam  kehidupan  ekonomi  Barat.  Ke- dua,  hasilpenjualan  minyak  dunia Islam  secara  nyata  telah  melahirkan kekuatan  finansial  negara-negara  Is- lam  di kawasan  Timur  Tengah,  Afrika Utara  dan  Asia  Tenggara.  Negara-ne- gara  itu  menjadi  negara  petro  dollar yang  menimbulkan  pemikiran  untuk memutarkan  uang  mereka  melalui  ke- uangan syariah. 8
Mengingat  penting  dan  strategisnya institusi  dan  sistem  perbankan  syariah untuk  menggerakkan  roda  perekonomi- an,  maka  berbagai  upaya  dilakukan  ahli ekonomi  Islam.  Pertengahan  tahun  1940- an  Malaysia  mencoba  membuka  bank non  bunga,  namun  tidak  sukses.  Akhir
8 Juhaya  S.  Praja, Perkembangan  Pemikiran Ekonomi  Syariah ,  dilkutip  dari  http://www.msi- uii.net.
tahun  1950-an  Pakistan  mencoba  mendi- rikan  lembaga  perkreditan  tanpa  bunga di  pedesaan.  Sedangkan  uji  coba  yang relatif  sukses  dilakukan  Mesir  dengan mendirikan Mit  Ghamr  Local  Saving Bank tahun  1963  yang  disambut  baik oleh  para  petani  dan  masyarakat  perde- saan.  Namun,  keberhasilan  ini  terhenti karena  masalah  politik,  yakni  intervensi Pemerintah  Mesir.  Dengan  demikian, operasional  Mit  Ghamr  diambil  alih  oleh National bank  of Egypt  dan Bank Sentral Mesir    (1967).  Baru  pada  rezim  Anwar Sadat  (1971)  sistem  nir-bunga  dihidup- kan  kembali  dengan  dibukanya  Nasser Social  Bank.  Keberhasilan  di  atas  meng- ilhami  para  petinggi  OKI  hingga  akhir- nya berdirilah Islamic  development Bank (IDB)  bulan  Oktober  1975.  kini  IDB  me- miliki lebih dari 43 kantor  di negara ang- gotanya  dengan  Jeddah  menjadi  kantor pusatnya. 9
Adapun  di Indonesia, pemikiran  dan aktivitas  ekonomi  syariah  pada  akhir abada  ke-20  lebih  diorientasikan  kepada pendirian  lembaga  keuangan  dan  per- bangkan  syariah.  Salah  satu  pilihannya adalah  gerakan  koperasi  yang  dianggap sejalan  atau  tidak  bertentangan  dengan syariah  Islam.  Oleh  karena  itu,  gerakan koperasi  mendapatkan  sambutan  baik oleh  kalangan  santri  dan  pondok  pesan- tren.  Gerakan  koperasi  yang  belum  suk-
ses  disusul  dengan  pendirian  Bank  sya- riah  yang  relatif  sukses.  Walaupun  la- hirnya kedahuluan oleh Philipina, Denmark,  Luxemburg,  dan  AS,  akhirnya Bank  Islam  pertama  di  Indonesia  lahir dengan  nama  Bank  Muamalat  (1992). Kelahiran bank Islam  pertama  di  Indone- sia  hari  demi  hari  semakin  kuat  karena beberapa  faktor:  (1)  Adanya  kepastian hukum  perbankan  yang  melindunginya; (2)  Tumbuhnya  kesadaran  masyarakat atas  manfaatnya  lembaga  keuangan  per- bankan syariah; dan (3) Dukungan politik atau political will dari pemerintah. 10
Dari uraian di atas jelas bahwa sistem keuangan  syariah  yang  pertama  kali difokuskan  pada  sistem  perbankan.  Ka- rena  sistem perbankan merupakan induk dari  suatu  sistem  keuangan  dalam  ma- syarakat.  Melalui  pengsyariahan  sistem perbankan  maka  pada  akhirnya  akan menjalar pada sistem keuangan yang lain yang  terdapat  dalam  masyarakat  seperti Koperasi.  Sehingga  opresional  koperasi pun  dapat  dilakukan  menurut  cara  sya- riah.  Cara-cara  syariah  yang  dimaksud adalah:
1. Melakukan  investasi-investasi  yang halal  saja.
2. Berdasarkan  prinsip-prinsip  bagi hasil.
3. Berorientasi kebahagiaan dunia akhirat (falah).
4. Meniadakan  unsur  riba  dan  gharar (spekulasi)  dalam  bertransaksi.
5. Menggunakan  produk-produk  atau jasa yang sesuai  syari’. 11
Koperasi Syariah dalam Kerangka Fikih Sesungguhnya  lembaga  keuangan syariah  di  Indonesia  dikenal  dalam  dua bagian  yaitu  lembaga  keuangan  bank syariah  dan  lembaga non keuangan bank syariah,  seperti  BMT dan Koperasi.
Apabila  dilacak  akar  hukum  sistem koperasi  syariah  alam  fikih  dapat  dite- lusuri  dalam  fikih  muamalah.  Koperasi yang  dalam  prakteknya  adalah  sistem perserikatan  ekonomi  yang  didasarkan modal  bersama  dan  dikelola  bersama- sama  dalam  fikih  muamalah  dikenal  apa yang  disebut al-Syirkah (perseroan  atau persekutuan)
Dalam  fikih  muamalah  yang  disebut dengan al-Syirkah berarti al-ikhtilath (per- campuran  atau  persekutuan). 12 “Yakni bercampurnya  salah  satu  dari  dua  harta dengan  harta  lainnya,  tanpa  dapat  dibe- dakan antara keduanya. 13
Dalam Majalah  Ahkam  Adliyah (Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Islam) dalam  Pasal  1329,  disebutkan  bahwa  : Syirkah  al-Aqdi adalah  suatu  akad  untuk
11 M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek ,   (Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), h34.
12 Ghufran  A.  Mas’adi, Fiqh  Muamalah Kontekstual , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
h. 191
13 Rachmat  Syafei, Fiqh  Muamalah ,  (Bandung: PustakaSetia,  2006), h. 183
kepemilikan  bersama,  dinatar  dua  orang atau  lebih  yang  memegang  saham  ber- sama dalam  modal  dan keuntungan. 14
Hasbi Ash-Shiqieqy menjelaskan pengertian Syirkah yaitu:  “Akad  yang berlaku  antara  dua  orang  atau  lebih untuk  bekerja  sama  dalam  suatu  usaha dan membagai keuntungannya”. 15
Landasan  hukum al-Syirkah terdapat memperoleh  landasan  hukumnya  yag terdapat  dalam  al-Quran  yang  tertera dalam  QS.  Al-Nisa  ayat  12  yaitu  sebagai berikut: ‚... tetapi jika saudara-saudara seibu itu  lebih  dari  seorang,  Maka  mereka  berse- kutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipe- nuhi  wasiat  yang  dibuat  olehnya  atau  sesu- dah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat  (kepada  ahli  waris).  (Allah  mene- tapkan  yang  demikian  itu  sebagai)  syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun‛.
Juga tercantum  dalam al-Hadits yang diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  dan  Imam Hakim  yang  diterima  dari  Sahabat  Abu Hurairah,  bahwa  Rasulullah  S AW  ber- sabda:
َّ نِا َّ َّهالل َّ َّ لهجهو زهع َّ َُّلْوُقه ي َّ َّ: َّهنهأ َّ َُّثِلهثَ َّ َِّْيهكْيِر شلا َّ َّْهلاهم َّ َّْنُهيَ َّ اهُهُُدهحهأ َّ َُّههبِحاهص َّ اهذِاهف َّ َُّههناهخ َّ َُّتْجهرهخ َّ َّْنِم َّ اهمُهه نْ يه ب . َّ
14 A.  Djazuli, Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  Islam  (Majalah  Al-Ahkam  Al-Adliyah) , (Bandung:Kiblat  Press, 2002),  h. 309
15 TM.  Hasbi  Ash  Shiddieqy, Pengantar  Fiqh Mu’amalah ,  (Jakarta:  Bulan Bintang,  1989), h. 89
‚Sesungguhnya  Allah  SWT  berfirman,
‚Aku  adalah  yang  ketiga  pada  dua  orang yang  bersekutu,  selama  salah  seorang  dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya‛.
Maksud  hadits  tersebut  di  atas  ada- lah  bahwa  Allah  Swt  akan  menjaga  dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan  berkah  pada  mereka.  Jika salah  seorang  yang  bersekutu  itu  meng- khianati  temannya,  Allah  Swt  akan menghilangkan  pertolongan  dan  keber- kahan tersebut  dari  mereka. 16
Selain itu pula, Rasulullah Saw mene- gaskan bahwa :
َُّدهيَّ َِّالل َّ ىهلهع َّ َِّْيهكْيِر شلا َّ َّْهلاهم َّ َّهنهواهخهته ي . َّ
‚Kekuasaan  Allah  senantiasa  berada pada  dua  orang  yang  bersekutu  selama keduanya  tidak  berkhianat‛  (Hadits  Riwayat Bukhari dan Muslim).
Fukaha  membagi  al-Syirkah  ke dalam  beberapa  bagian yaitu:

## Syirkah Mufawadhah
Yaitu  kerjasama  modal  dengan  sa- ham  yang  sama.  Ini  adalah  suatu  ker- jasama  yang  terbentuk  bila  mitranya bergabung  dalam  suatu  aqad  kerjasama dengan  tuntutan  untuk  tercapainya  per- samaan  yang  menyeluruh  di  antara  me-
16 Rachmat  Syafei, op. cit ., h. 186
reka,  dan  setelah  mereka  menggabung- kan hartanya untuk suatu modal bersama mereka  tetap  mempertahankan  persa- maan  dalam  jumlah  modal  masing-ma- sing  demikian  pula  dalam  hal  perolehan keuntungan. 17

## Syirkah Inan
Yaitu  kerjasama  dalam  modal  yang berbeda.  Kerjasama  dalam  bentuk  ini terjadi  bila  suatu  akad  kerjasama  diben- tuk  tanpa  ada  persyarakatan  tentang persamaan  yang menyeluruh. 18

## Syirkah Abdan
Yaitu  kerjasama  dalam  tenaga  keah- lian. Kerjasama ini terjadi apabila mereka bersepakat  bahwa  kerja  mereka  akan dijadikan  modal  bersama  dan  mereka akan berusaha untuk bekerja pada orang lain  dan  hasil  yang  mereka  terima  akan dibagi  diantara  mereka. 19

## Syirkah Wujuh
Yaitu  kerjasama  dalam  kredit.  Jika kerjasama  dibentuk  tetapi  tidak  dalam bentuk  modal  dan  orang  yang  beker- jasama  tersebut  membeli  dan  menjual secara  kredit  dengan  catatan  bahwa  me- reka  akan  membagi  keuntungan  secara bersama. 20
17 A. Djazuli, op. cit ., h. 310.
18 Ibid .
19 Ibid . 20 Ibid .

## Syirkah al-amwal
Yaitu  kerjasama  dalam  harta.  Jika orang  yang  bekerjasama  tersebut  meng- gabungkan  sejumlah  hartanya  untuk membentuk suatu modal, sedangkan usa- hanya  bisa  bersama  atau  terpisah  atau tanpa syarat dan pembentukan kerjasama itu  bertujuan  untuk  berniaga  dan keuntungan  dibagi  diantara  mereka. 21
Prinsip  dasar  yang  dikembangkan dalam  syirkah    adalah  prinsip  kemitraan dan  kerjasama  antara  pihak-pihak  yang terkait  untuk  meraih  kemajuan  bersama. Prinsip  ini  dapat  ditemukan  dalam  prin- sip-prinsip  ajaran  Islam  tentang  ta’awun (tolong  menolong)  dan  ukhuwah  (per- saudaraan).  Dalam  hal  in  syirkah  meru- pakan  bentuk  kerjasama  antar  pemilik modal  untuk  mendirikan  usaha  bersama yang  lebih  besar  atau  kerjasama  antara pemilik  modal  yang  tidak  mempunyai keahlian  menjalankan  usaha  dengan  pi- hak  yang  tidak  memiliki  modal  tetapi memiliki  keahlian  dan  memerlukan tambahan modal  untuk  usaha.

## Tujuan dari Ekonomi Syariah
Bahwa  nilai-nilai  dan  tujuan  dalam implementasi  eknomi  berbasis  syariah dalam  berbagai  bentuk,  termasuk  dalam model  koperasi  syariah,  yaitu  memiliki tujuan:
1. Dengan  mengikuti  aturan  Syariah perekonomian masyarakat akan men- jadi  lebih  baik.  Hal  ini  dikarenakan bahwa  Islam  dirancang  sebagai rah- matan lil ‘alamin , untuk seluruh  umat, menjadikan  manusia  lebih  sejahtera dan  bernilai.  (lihat  QS.  Al-Anbiya  : 107.  al-Baqarah  :  185.  al-Maidah  :  6 dan  al-Jumah  :  10).  Selain  itu  Islam sendiri  telah  menganjurkan  manusia untuk  berkonsumsi  dan  berekonomi dengan  hal-hal  yang  baik  saja  (lihat QS. Al-Baqarah : 60, 168, 267.  dan al- Maidah  87-88).
6. Keadilan dan persaudaraan yang me- nyeluruh.  Islam  mengajarkan  untuk membentuk  masyarakat  dengan  ta- tanan  sosial  yang  solid  yang  dida- sarkan  kepada  persaudaraan  dan kasih  sayang.  (lihat  QS.  Al-Hujurat  : 13. dan al-Maidah  : 8).
7. Keadilan  distribusi  pendapatan.  Is- lam  melakukan  suatu  komitmen  un- tuk  mengurangi  gap  atau  kesen- jangan  dalam  masyarakat  dalam  hal distribusi pendapatan. Yang  diantara Islam  melarang  monopoli,  menjamin pemenuhan  kebutuhan  dasar  hidup, menjamin  hak  dan  kesempatan semua  pihak  untuk aktif alam  proses ekonomi.  (lihat  QS. Al-Zuhruf  : 32).

## SIMPULAN
Fokus  ekonomi  Islam  yang  cende- rung kepada  lembaga keuangan  maupun perbankan  Syariah  dilandasi  oleh  kebu- tuhan untuk memiliki dan mengelola ke- uangan  secara  Syariah.  Koperasi  meru- pakan  salah  satu  bagian  ekonomi  yang
dijalankan  oleh  masyarakat  dapat  dila- kukan  berdasarkan  prinsip-prinsip  syari. Dalam  konteks  fikih,  koperasi  memiliki landasannya  dalam  teori  al-syirkah dalam  berbagai  formulasiya. Wallahu a’lam bis shawab .

## DAFTAR  PUSTAKA
A.  Djazuli, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Islam  (Majalah  Al-Ahkam  Al-Adliyah) , Bandung:Kiblat  Press,  2002.
Abdul  Azim  Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah , Surabaya: Bina Ilmu,  1997.
Ahmad Azhar Basyir, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam , dalam M. Rusli Karim (ed), Berbagai Aspek Ekonomi Islam , Yogyakarta: Tiara  Wacana, 1992.
Ghufran  A.  Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual , Jakarta: Raja Grafindo  Persada,  2002.
Juhaya S. Praja, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah , dilkutip  dari http://www.msi- uii.net .
M. Rusli  Karim (ed.), Berbagai  Aspek Ekonomi Islam , Yogyakarta: Tiara  Wacana, 1992.
M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek ,  Jakarta: Gema Insani  Press,  2001.
Pandji Anoraga  dan Ninik  Widyanti, Dinamika Koperasi , (Jakarta:  Rineka  Cipta,  2003
Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah , Bandung:  Pustaka Setia, 2006.
Suroso  Imam  Zadjuli, Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Islam ,  dalam  M.  Rusli  Karim  (ed.), Berbagai Aspek Ekonomi Islam , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,  1999.
TM. Hasbi  Ash  Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah , Jakarta: Bulan  Bintang, 1989.
Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu , Beirut: dar al-Fikr,  1989.