www.theologiainloco.com DOI:
Vol. 5, No. 2, Oktober 2023: 1-34

## Membaca Tantangan Krisis Keesaan Analyzing the Challenges of Ecumenical Crisis
Beril Huliselan berilhuliselan@gmail.com Yonsei University, South Korea

## Abstrak
Artikel ini menganalisis krisis keesaan yang terjadi di Indonesia, khususnya yang dicatat dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) 2019-2024. Analisis dilakukan dengan melihat, pertama, seperti apa masalah dan pola dari krisis keesaan tersebut. Kedua, membaca bagaimana gerakan keesaan sejauh ini merespons krisis yang terjadi; perhatian khusus diberikan pada analisis program PGI 2021-2023. Analisis ini diletakkan dalam bingkai percakapan krisis keesaan di tingkat mondial agar diperoleh gambaran yang lebih luas, sekaligus melihat perbandingannya dengan krisis keesaan yang terjadi di Indonesia. Data diekstraksi dari sejumlah dokumen, kemudian diproses menggunakan perangkat kualitatif untuk melihat masalah yang ada dan polanya (interkoneksi antara data). Hasilnya, terdapat pola yang sama antara krisis keesaan di tingkat mondial dan di Indonesia. Isu eklesiologi ekumenis dan implementasinya menjadi tantangan yang penting karena keterkaitan dan dampaknya terhadap isu-isu lain. Di Indonesia, situasinya bertambah rumit karena masalah di lapangan misi terhubung terjadinya defisit eklesiologi keesaan yang terefleksi dalam lemahnya struktur keesaan dan tidak berkembangnya percakapan serta komitmen keesaan. setelah Sidang Raya (SR) XVII Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2019, gereja-gereja masih berhadapan dengan repetisi krisis keesaan. Hal ini tergambar dalam implementasi program PGI 2021-2023.
Kata-kata kunci: Oikoumene, koinonia, krisis keesaan, ecumenical imperative, Lund Principle, panggilan keesaan, lanskap keesaan, defisit eklesiologi.

## Abstract
This article analyzes the ecumenical crisis in Indonesia, particularly as documented in the 2019-2024 Church Unity Document (DKG). The analysis begins with, firstly, analyzing the problems and patterns of the ecumenical crisis. Secondly, it examines how the ecumenical movement in Indonesia has responded to the current crisis so far, with particular emphasis on examining the 2021-2023 PGI program reports. This analysis is placed within the framework of the global ecumenical crisis to get a broader picture of the crisis, and compare it with the ecumenical crisis in Indonesia. Data is extracted from various documents and processed using qualitative software to read existing issues and patterns (data connections). The result shows that the ecumenical movement in Indonesia is facing
the same pattern of crisis globally and nationally. The issue of ecumenical ecclesiology and its implementation has become an important challenge due to its connection to and impact on other issues. In Indonesia, the situation becomes problematic due to the ecclesiological deficit and its impact on the weak ecumenical structure, as well as the poor development of ecumenical dialogue and its implementation. Furthermore, following the Assembly of the Communion of Churches in Indonesia in 2019, the churches continue to face the repetition of the ecumenical crisis, as reflected in the PGI 2021-2023 program report.
Keywords:  Oikoumene, koinonia, ecumenical crisis, ecumenical imperative, Lund Principle, the calling for unity, ecumenical landscape, ecclesiological deficit.

## Pendahuluan
Artikel ini menelusuri tantangan krisis keesaan di Indonesia dan menempatkannya dalam perbandingan dengan tantangan serupa di tingkat mondial. Tujuannya, pertama, memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai persoalan krisis keesaan. Gambaran seperti ini diharapkan membantu para pembaca untuk melihat krisis keesaan di Indonesia dalam perbandingan dengan krisis yang terjadi di tingkat mondial. Kedua, menelusuri potret krisis keesaan di Indonesia saat ini, khususnya yang diangkat dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) 2019-2024, dan gambaran gerakan keesaan setelah Sidang Raya (SR) XVII Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia (PGI) di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2019. Kenapa Sumba? Karena sejak di Sumba-lah, gereja-gereja di Indonesia menyatakan bahwa telah terjadi krisis keesaan, khususnya terkait kemandekan dalam menerjemahkan panggilan sebagai Gereja yang esa. 1 Ketiga, merumuskan beberapa masukan bagi gereja-gereja dalam bergumul dengan tantangan krisis keesaan.
Percakapan mengenai krisis keesaan di Indonesia bukan hal yang baru, namun tulisan ini hanya fokus pada catatan yang ada sejak SR XVI PGI di Nias (2014). Hal ini diuraikan lebih lanjut pada bagian akhir yang membahas “Keesaan Setelah Sidang Raya XVII PGI di Sumba”. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam percakapan krisis keesaan, ada baiknya kita melihat catatan Thomas F. Best mengenai krisis tersebut. Dalam tulisannya, Best mencatat beberapa hal positif yang dicapai gerakan keesaan, salah satunya adalah dokumen konvergensi Baptism,  Eucharist  and 1 PGI, Dokumen Keesaan Gereja 2019-2024, Cetakan Pertama (BPK Gunung Mulia, 2020), 40–41.
Ministry (BEM) yang berkontribusi mendorong percakapan di wilayah eklesiologi; proses ini kemudian menghasilkan dokumen Called to be the One Church (2006) dan The Church: Towards a Common Vision (2013). Dokumen konvergensi seperti ini, di satu sisi, memperlihatkan capaian di mana gereja-gereja dapat memperluas pemahaman bersama baik terkait iman apostolik maupun mengenai baptisan, ekaristi dan pelayanan, termasuk pemahaman mengenai koinonia. Namun, di sisi lain, capaian seperti ini tak kunjung menghasilkan visibilitas persekutuan yang penuh (fuller communion) di tengah kehidupan gereja, khususnya terkait cara atau platform bersama dalam pengajaran dan pengambilan keputusan (common ways of teaching and decision-making), serta struktur bersama yang dibutuhkan untuk mewujudkan persekutuan (koinonia). Kemacetan ini berdampak pada saling menerima secara setara antargereja di meja perjamuan, sekeligus menjadi menjadi batu uji untuk membaca perkembangan keesaan: 2 “….for everyday Christians the touchstone for ecumenical progress remains their ability to share the Lord’s Supper. So long as they cannot meet at the table of the Lord there will continue to be talk of an ‘ecumenical winter’.”
Bagi sebagian orang di Indonesia, pernyataan Best kadang dipandang datar. Argumennya, bukankah gereja-gereja di Indonesia sudah saling mengakui dan menerima dalam meja perjamuan (Ekaristi), bahkan terdapat 10 poin Komitmen Saling Mengakui dan Menerima (KSMM) dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG). 3
Cara berpikir seperti ini justru memperlihatkan krisis dalam gerakan keesaan itu sendiri di mana keesaan dibaca secara proseduran. Dampaknya, berkembangnya praktik keesaan ala kadar atau keesaan setengah hati. 4 Alhasil, wadah-wadah keesaan berfungsi seperti platfrom untuk public relation gereja-gereja, dan mengalami defisit eklesiologi keesaan yang mendalam.
2  Thomas F. Best, “Consolidation and Challenge: 1990-Present,” in The  Oxford  Handbook  of Ecumenincal Studies, First Edition (Oxford University Press, 2021), 97.
3  Dokumen Keesaan Gereja 2019-2024, 85–93.
4  Lihat penjelasan Ioan Sauca mengenai “lukewarm”  understanding  of  ecumenical  fellowship (Ioan Sauca, “What Future for the Ecumenical Movement?,” The Ecumenical Review 75, no. 2 (April 2023): 228.).
Dalam catatan Best, persoalan the Lord’s Supper perlu dilihat dalam bingkai pergulatan eklesiologi keesaan. Best merujuk istilah Koinonia yang digunakan dalam percakapan eklesiologi keesaan, khususnya sejak awal 1990-an melalui kerja Komisi Faith and Order (F&O) Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD). Dalam konteks ini, Koinonia (full communion) dikaitkan dengan empat komponen yang terkoneksi satu dengan lainnya, yakni: (1) iman apostolik (apostolic faith), (2) kehidupan sacramental (sacramental  life), (3) kehidupan bersama di mana berlangsung rekonsiliasi dalam keanggotaan (members) dan pelayanan (ministries), (4) misi bersama dalam mewartakan (witnessing) Injil dan melayani seluruh ciptaan; lihat bagan 1. Berdasarkan alur ini, setiap gereja – dalam persekutuan dengan yang lain tentunya – menjadi bagian dari Gereja yang esa, kudus, katolik dan apostolik; hal ini terekspresi di level lokal dan global. Gagasan keesaan seperti ini dapat ditemukan dalam pergulatan eklesiologi yang dielaborasi F&O sejak awal 1990-an, seperti terlihat dalam dokumen Called to be One Church (2006), maupun perkembangan kemudian dalam dokumen The Church: Towards a Common Vision (2013). 5
Dalam alur ini, the  Lord’s  Supper tidak bisa dibaca secara parsial dan prosedural, melainkan harus ditempatkan secara integral dalam seluruh keberadaan gereja, khusus pergulatan menerjemahkan Gereja yang esa (full communion) di dalam Sejarah. Kita bisa membandingkan posisi ini dengan argumen yang 5  Adam Deville, “Church,” in The Oxford Handbook of Ecumenincal Studies, First Edition (Oxford University Press, 2021), 85–866; World Council of Churches, The  Church  Towards  Common Vision (Geneva: World Council of Churches, 2013), 39.
ditawarkan oleh John Zizioulas di mana Gereja dipahami dalam bingkai Ekaristi. Bagi Zizioulas, eksistensi gereja (nature) melekat pada persekutuan Trinitarian di mana Ekaristi merupakan meeting point persekutuan Allah dengan ciptaan-Nya. 6
Karena itu, Ekaristi bukan sekadar sebuah peristiwa atau tanda, namun lebih dari itu merupakan panggilan gereja untuk masuk dalam keesaan (full communion) dan merawatnya. Dalam konteks ini kita bisa bertanya, apa artinya saling mengakui dan menerima dalam pelaksanaan Ekaristi apabila (1) gesekan dan konflik internal dan eksternal gereja terjadi di berbagai tempat; (2) Rendahnya penghormatan terhadap eksistensi dan otoritas pelayanan dan jabatan (nature and authority of ministry) antar gereja sehingga menghasilkan konflik dan rebutan wilayah pelayanan, serta saling tuding mengenai “pencurian domba”; (3) Lemahnya tanggung jawab bersama (mutual accountability) gereja-gereja untuk menempatkan keputusan-keputusan strategis mereka dalam meja keesaan (struktur bersama) yang melibatkan berbagai gereja; (4) Sibuknya lembaga-lembaga berbasis identitas denominasi (Lutheran, Reformed, Pentakostal, dsb) memperkuat identitas masing-masing dan mengabaikan saling menopang di bidang teologi, daya dan dana? Dengan kata lain, apa artinya saling mengakui dan menerima dalam pelaksanaan Ekaristi apabila hal tersebut tidak mengubah cara kita bergereja secara menyeluruh.
Catatan di atas mengantar kita untuk melihat bahwa krisis keesaan bukanlah sesuatu yang sifatnya teknis, dan bisa direspons dengan sekedar mengutak-atik program-program sosial. Lebih dari itu, krisis keesaan merupakan persoalan yang sangat mendalam karena berkaitan dengan kemacetan gereja-gereja untuk secara bersama-sama menemukan visi dan level of agreement mengenai Gereja yang esa dan implementasinya.

## Metodologi
Tulisan ini dihasilkan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode secondary analysis untuk mengeksplorasi informasi yang sudah ada sebelumnya,
6  Deville, “Church,” 311–12.
namun diolah dan dibaca kembali secara berbeda. 7 Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan secara deskriptif spektrum persoalan krisis keesaan dan pola yang terbentuk, baik tingkat mondial maupun di Indonesia, termasuk perbandingannya.
Informasi diekstraksi dari sejumlah sumber sekunder (artikel, buku, dan laporan program PGI), yang kemudian dikoding untuk melihat spektrum masalah dan polanya, yakni persilangan antardata dalam rangka pendalaman. Hasil pengolahan data digunakan untuk, pertama, menggambarkan spekturm persoalan yang ada dalam krisis keesaan di level mondial. Kedua, memotret krisis keesaan di Indonesia, khususnya sejak SR XVI PGI di Nias, dan membandingkannya dengan krisis di level mondial. Ketiga, mengelaborasi beberapa isu yang menjadi tantangan gerakan keesaan dan melihat peluang yang ada untuk merespons krisis keesaan.
Selain ketiga tahap di atas, tulisan ini juga menganalisis laporan tahunan pelaksanaan program lembaga keesaan, yakni laporan program PGI 2021-2023. Hasil yang diperoleh dari analisis program ini kemudian dibandingkan dengan potret krisis keesaan yang diperoleh dari hasil secondary analysis. Berbagai tulisan yang dikumpulkan penulis, terkait krisis keesaan, tidak memuat analisis program, tapi terfokus pada dampak tantangan keesaan terhadap kehidupan gereja. Selain itu, tulisan-tulisan tersebut juga tidak memberikan gambaran besar mengenai spektrum masalah yang ada, pola dominan yang terbentuk dan perbandingannya dengan krisis keesaan di Indonesia. Tulisan ini hendak mengisi kekurangan tersebut, sekaligus menjawab pertanyaan: “Apa faktor dan pola dominan yang berkontribusi terhadap krisis keesaan?” Kemudian, “sudah ada di manakah gereja-gereja di Indonesia saat ini, apakah mereka mulai bergerak keluar dari krisis tersebut atau hanya melakukan repetisi dari krisis yang sama?” Tulisan ini tidak masuk dalam analisis sosial mengenai realitas yang ada di balik faktor dan pola tersebut, dan juga tidak tidak bertujuan untuk menawarkan sebuah model keesaan bagi gereja- gereja di Indonesia.
7  Tonja R. Conerly, Kathleen Holmes, and Asha Lal Tamang, Introduction to Sociology 3e (Texas: Rice University, 2021), 52; Alan Bryman, Social Research Methods, Fourth edition (New York: Oxford University Press, 2012), 312, 586.

## Diskusi

## Persoalan Istilah Oikoumene dan Krisis Keesaan
Percakapan mengenai istilah oikoumene bisa dikatakan sudah banyak diangkat dalam sejumlah buku dan artikel. Tulisan ini tidak bermaksud mengulang percakapan tersebut, namun, pertama, hendak menjelaskan bahwa krisis keesaan sesungguhnya sudah bisa dilacak dari pemahaman terhadap istilah oikoumene. Kedua, menempatkan percakapan istilah oikoumene ke dalam konteks tantangan eklesiologi keesaan. Ketiga, menjelaskan pemahaman oikoumene yang digunakan penulis dalam tulisan ini.
Bagi penulis, istilah eklesiologi dan oikoumene pada dasarnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena itu, kita tidak berada dalam posisi untuk memilih salah satu dari kedua istilah tersebut. Atau dengan kata lain, sebagaimana disinggung oleh Adam Deville, pertanyaan eklesiologi pada dasarnya adalah pertanyaan ekumenis. 8 Dengan demikian, bergumul dengan gerakan keesaan pada dasarnya adalah bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan eklesiologi, tidak bisa di luar itu.
Relasi ini perlu dipertegas mengingat dalam perjalanan gerakan keesaan, ada kencederungan mencurigai atau menghindari berbagai pertanyaan dan percakapan eklesiologi. Seolah-olah, membincangkan persoalan eklesiologi berarti membuat oikoumene menjadi sekadar urusan internal gereja, dan kemudian berdampak pada irrelevansi gerakan keesaan. Padahal, berkembangnya keesaan setengah hati (sekadar kohabitasi antargereja) merupakan akibat dari melemahnya visi eklesiologis keesaan dan komitmen untuk menemukan visibilitasnya di dalam sejarah.
Sebagaimana diketahui, perbedaan pengalaman sejarah dan tantangan sosial, budaya, ekonomi dan politik antara gereja-gereja di belahan Utara dan Selatan membuat percakapan dan tantangan gerakan keesaan semakin dinamis; khususnya sejak Sidang DGD di New Delhi (1961) dan konferensi dunia mengenai Gereja dan Masyarakat (1966) di mana gereja-gereja dari belahan Selatan masuk
8  Deville, “Church,” 304.
dan mewarnai percakapan di DGD. Pergeseran lanskap seperti ini turut mendorong proses konvergensi yang pada gilirannya memperluas wawasan keesaan terkait iman, pelayanan dan misi, serta integrasinya dengan isu keadilan yang sensitif bagi gereja-gereja di belahan Selatan. Dokumen Baptism, Eucharist and Ministry (BEM) misalnya memperlihatkan tiga isu penting dalam eklesiologi (baptisan, ekaristi dan pelayanan) dipahami dalam bingkai keadilan. 9
Dokumen BEM kemudian menjadi salah satu pemicu untuk studi eklesiologi lebih lanjut. Berbagai respons yang terhadap dokumen BEM dan berkembangnya serangkaian studi pada 1980-an berkontribusi terhadap kajian mendalam F&O mengenai eklesiologi dan visi keesaan. Perkembangan inilah yang kemudian menghasilkan dokumen eklesiologi yang berjudul The Church: Towards a Common Vision. Dalam dokumen ini, percakapan mengenai identitas gereja (nature of the Church) terkoneksi dengan soal keesaan dan isu keadilan; bahkan realitas kemajemukan dan ekologi juga menjadi bagian di dalamnya. 10
Persoalannya, sebagaimana disinggung sebelumnya, percakapan keesaan kadang menghindari elaborasi eklesiologi karena dipandang gangguan, dan kemudian lebih menyibukkan diri dengan isu keadilan, bahkan juga dengan ibadah- ibadah serimonial. 11 Di sini soal eklesiologi seakan tereduksi menjadi sekedar isu fragmentasi Utara dan Selatan, bukan soal teologis yang berada di jantung percakapan keesaan.
Apabila ditarik lagi ke belakang, kita menemukan bahwa setelah Sidang III DGD di New Delhi (1961) dan Sidang IV di Uppsala (1968) berkembang pemikiran yang menempatkan oikoumene dalam cakupan yang sangat luas, yakni kesatuan umat manusia. Di Upsalla, hal ini ditempatkan dalam interkoneksi antara konsep the cosmic kingship of Christ, katoliksitas, misi Gereja. Karena itu, keesaan kemudian
9  Thomas F. Best, “Ecclesiology and Ecumenism,” in The Routledge Companion to The Christian Church, Gerard Mannion and Lewis S. Mudge (New York: Routledge, 2008), 409.
10  World Council of Churches, The Church Towards Common Vision, 5,6,35.
11  Best, “Consolidation and Challenge: 1990-Present,” 89; bandingkan catatan Michael Kinnamon mengenai pergeseran fokus percakapan keesaan pada soal sosial-politik (Michael Kinnamon, “Assessing the Ecumenical Movement,” in A History of the Ecumenical Movement: Vol III: 1968- 2000 (Geneva: World Council of Churches, 2004), 53.
dibaca dalam bingkai eskatologis, yakni mewujudkan kesatuan umat manusia. 12
Proses ini tidak lepas dari, pertama, pergeseran lanskap internal DGD dengan masuknya gereja-gereja dari belahan Selatan atau post-colonial churches, tantangan rasisme, ketidakadilan sosial-ekonomi, perang di wilayah Asia Tenggara dan revolusi generasi muda. 13 Kedua, sebagaimana disinggung oleh Leeslie Newbigin, berkembangnya ekumene sekular (menekankan kesatuan ras seluruh umat manusia) yang berdampak pada pergeseran pembacaan umat Kristen terhadap keesaan, yakni melihat keesaan gereja sebagai soal sekunder. 14
Proses ini diikuti rangkaian percakapan yang mendialogkan isu eklesiologi – khususnya terkait tiga hal penting saat itu, yakni baptisan, ekaristi dan ministri – dengan isu keadilan dan rekonsilasi. Hal ini kemudian, dalam Sidang VI DGD di Vancouver (1983), menghasikan integrasi antara kedua kutub tersebut di mana tanda yang kredibel dari keesaan terletak pada visibilitas keduanya. 15
Di  satu  sisi, perkembangan yang ada telah membuat istilah oikoumene tidak lagi dilihat secara sempit, melainkan dipahami secara integratif antara isu eklesiologi dengan tantangan di wilayah keadilan dan rekonsiliasi. Hal ini, menurut Konrad Raiser, membuat oikoumene memiliki wajah yang lebih global sehingga dapat menghubungkan pergumulan di belahan Utara dan Selatan. 16
Namun, di sisi lain, perkembangan seperti ini membuat oikoumene kadang terjebak di dalam perpektif yang timpang, yakni penekanan yang sangat umum dan luas dalam memahami istilah tersebut. Begitu luasnya sehingga pertanyaan- pertanyaan eklesiologi menjadi lenyap, atau minimal menjadi kabur. Dengan kata
12  W.A. Saayman, Unity and Mission: A Study of the Concept of Unity in Ecumenical Discussions since 1961 and Its Influence on the World Mission of the Church (Pretoria: University of South Africa, 1984), 36–37.
13  Gill Theodore, “Uppsala 1968: The Times, They Were a’changing,” World Council of Churches, September 6, 2022, https://www.oikoumene.org/news/uppsala-1968-the-times-they- were-achanging; Thomas E. Fitzgerald, The  Ecumenical  Movement:  An  Introductory  History (Westport: Praeger Publishers, 2004), 114.
14 Saayman, Unity and Mission: A Study of the Concept of Unity in Ecumenical Discussions since 1961 and Its Influence on the World Mission of the Church, 34.
15  Melanie A. May, “The Unity We Share, the Unity We Seek,” in A  History  of  the  Ecumenical Movement: Vol III: 1968-2000 (Geneva: World Council of Churches, 2004), 91–92.
16  Konrad Raiser, “Ecumenism in Search of a New Vision,” in The  Ecumenical  Movement:  An Anthology of Key Texts and Voices, Second Edition (Geneva: World Council of Churches, 2016), 50.
lain, terjadi defisit eklesiologi keesaan. Berbagai isu keadilan dibicarakan tanpa jelas interkoneksinya dengan implementasi (visibilitas) Gereja yang esa di dalam sejarah. Alhasil, soal eklesiologi dipandang sebagai gangguan, sementara isu keadilan sosial menjadi primadona. 17 Alur seperti ini, salah satunya, terlihat dalam pernyataan resmi (komunike) yang dikeluarkan oleh konferensi para pemimpin ekumene dan gereja di Asia pada 2023 di mana diakonia dipandang sebagai jalan menuju keesaan. 18
Di Indonesia, persoalan yang sama juga terjadi. Defisit eklesiologi keesaan, salah satunya, terlihat dalam interpretasi terhadap istilah oikoumene yang mengaburkan persoalan eklesiologi, seperti rumusan di bawah ini: 19
Apa sebenarnya tujuan gerakan ekumenis? Mempersatukan gereja? Tidak salah. Namun pertanyaan lanjutannya, setelah bersatu lalu apa? Barangkali baik kita kembali kepada makna mula-mula dari Ekumene (oikos=rumah; menein=berdiam). Artinya, kita harus (selalu) berusaha agar “rumah ini selalu layak untuk didiami”. Selama masih ada ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan dan perusakan lingkungan, dunia ini belum layak untuk didiami. Justru pelayanan dan kesaksian gereja yang bersatu secara konkret nampak dalam berbagai upaya untuk menjadikan dunia ini layak untuk didiami.
Secara teologis, rumusan seperti ini memberikan jangkauan yang luas. Namun ada dua masalah terkait uraian ini. Pertama, persoalan teknis. Rumusan ini memandang bahwa istilah oikoumene berasal dari dua kata dasar Yunani, yakni oikos dan menein. Dalam sejumlah literatur yang penulis telusuri, penjelasan istilah oikoumene dengan menempatkannya ke dalam pemenggalan tersebut justru tidak dikenal; beberapa sumber yang digunakan penulis sebagai pembanding adalah: Dictionary of the Ecumenical Movement, 20 Encyclopedia of Christian Theology, 21
Episcopal Dictionary of the Church, 22 The Ecumenical Movement, 23 Assessing the
17  Kinnamon, “Assessing the Ecumenical Movement,” 58; Best, “Consolidation and Challenge: 1990-Present,” 89.
18 CCA, ed., “Asian Church and Ecumenical Leaders’ Conferene on ‘Changing Ecclesial and Ecumenical Landscape in Asia: Our Common Witness and Accompaniment’” (Jakarta, 2023), 2.
19  Gomar Gultom, “Gerakan Ekumenis Di Indonesia: Antara Harapan Dan Realitas,” Penuntun, no. 16, 27 (2015): 48.
20  Nicholas Lossky et al., eds., Dictionary of the Ecumenical Movement (Geneva: WCC Publications, 2002), 840.
21  Jean-Yves Lacoste, ed., Encyclopedia of Christian Theology, vol. 1 (New York: Routledge, 2005), 472.
22  Robert Boak Slocum and Don S. Armentrout, “Ecumenical, Ecumenical Theology,” in An Episcopal Dictionary of the Church (New York, n.d.), https://www.episcopalchurch.org/glossary/.
23 Fitzgerald, The Ecumenical Movement: An Introductory History, 3.
Ecumenical Movement, 24 Ecumenism in Search of a New Vision, 25 Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of Churches: The CUV Document 1997, 26 dan Menuju Keesaan Gereja: Sejarah, Dokumen-Dokumen dan Tema-Tema Gerakan Oikumenis. 27
Secara umum, sumber-sumber di atas menempatkan istilah oikoumene dalam konteks kata benda yang berarti ‘bumi yang didiami’ (the inhabited earth/ the whole inhabited earth). Beberapa sumber mengaitkannya dengan kata kerja oikein/oikeo yang berarti ‘mendiami’ (to  inhabit). Di sini istilah oikoumene kemudian dibaca sebagai bentuk present passive participle dari “oikein/oikeo” untuk merujuk pada sebuah wilayah yang telah didiami (inhabited); ada sumber yang menghubungkannya dengan past participle, penggunaannya interchangeably dengan passive participle. 28 Kata ini (oikoumene) kemudian digunakan secara politis, yakni merujuk pada seluruh wilayah kekaisaran Romawi, sekaligus membedakannya dari wilayah yang dianggap tidak beradab. Dalam konteks Alkitab, kata “seluruh dunia” yang terdapat dalam Lukas 2:1, Matius 24:14 dan Kis 17:6, misalnya, dipandang memiliki konotasi politik dan berhubungan dengan kekaisaran Romawi. 29 Selain konotasi politik, istilah ini juga digunakan dalam konteks pemerintahan dan otoritas gereja dengan makna universal, misalnya istilah konsili ekumenis dan patriak ekumenis, serta tentunya berbagai percakapan keesaan gereja di kemudian hari.
24  Kinnamon, “Assessing the Ecumenical Movement,” 53. 25  Raiser, “Ecumenism in Search of a New Vision,” 53.
26  Commission on World Mission and Evangelism, “Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of Churches: The CUV Document 1997,” in Ecumenical Visions for the 21st Century, ed. Mélisande Lorke and Dietrich Werner (Geneva: WCC Publications, 2013), 31.
27  Christiaan De Jonge, Menuju  Keesaan  Gereja:  Sejarah,  Dokumen-Dokumen  Dan  Tema-Tema Gerakan Oikumenis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), xvii.
28 Martin Davie et al., eds., New  Dictionary  of  Theology,  Historical  and  Systematic, Second Edition (London-Illinois: Inter-Varsity Press, 2016), 283; Lacoste, Encyclopedia  of  Christian Theology, 1:472; Lossky et al., Dictionary of the Ecumenical Movement, 840; Michael Kinnamon, “Introduction,” in The  Ecumenical  Movement:  An  Anthology  of  Key  Texts  and  Voices, Second Edition (Geneva: WCC Publications, 2016), xiii; De Jonge, Menuju  Keesaan  Gereja:  Sejarah, Dokumen-Dokumen Dan Tema-Tema Gerakan Oikumenis, xvii; “Ecumenical,” Online Etymology Dictionary, n.d., https://www.etymonline.com/word/ecumenical; “Oikoumene,” Bible Study Tools, n.d., https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/oikoumene.html.
29  Kinnamon, “Introduction,” xiii; Lacoste, Encyclopedia of Christian Theology, 1:472; Lossky et al.,
Dictionary of the Ecumenical Movement, 840.
Selain dokumen di atas, ada sebuah dokumen dari Gereja Katolik Roma yang memasukan kata menein (abaide) dalam studi mengenai akar spiritual keesaan, yakni dokumen: The Spiritual Roots of Ecumenism: A Fresh Look with Some Practical Recommendations Report of the Joint Working Group between the Roman Catholic Church. Dokumen ini menggunakan kata menein untuk menguraikan doa Yesus agar murid-murid tinggal (menein) di dalam Dia dan di dalam kasihNya pada sang Bapa. Rujukan ini digunakan untuk mengelaborasi secara teologis makna keesaan dalam konteks persekutuan Allah dengan umatNya, sekaligus berfungsi sebagai fondasi bagi persekutuan para murid (komunitas). Dengan kata lain, dokumen ini sebenarnya tidak berbicara mengenai akar kata oikoumene secara etimologis, tapi merupakan elaborasi teologis terhadap fondasi spiritual dari keesaan. 30
Persoalan kedua, defenisi di atas menempatkan istilah oikoumene dalam bingkai yang sangat umum sehingga pergulatan eklesiologi menjadi kabur. Rumusan seperti ini memperlihatkan kecenderungan yang disebutkan oleh Kinnamon sebagai cara berpikir yang memandang bahwa keesaan lebih mungkin diwujudkan melalui perjuangan sosial, dibandingkan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan eklesiologi. Karena itu, tidak heran kalau program-program gerakan keesaan kemudian disesaki dengan isu-isu keadilan (sosial, politik, ekonomi, kerusakan lingkungan), dan kemudian tidak jelas proses dialogisnya dengan pengembangan dan implementasi eklesiologi keesaan. Akibatnya, gerakan keesaan seperti tidak memiliki kepadatan eklesiologis yang seharusnya terekspresi dalam gerak bersama gereja-gereja dalam bingkai Koinonia (lihat bagan 1).
Alur seperti ini menunjukan bahwa krisis keesaan sudah terlihat dari bagaimana istilah keesaan (oikoumene) dipikirkan dan dirumuskan. Dalam konteks ini, untuk menghindari defisit eklesiologi, usulan yang diajukan Dagmar Heller bisa digunakan mengingat Heller menjaga keseimbangan antara percakapan yang luas mengenai  oikoumene, terkait isu keadilan, maupun persoalan yang berkaitan 30  Joint Working Group Between the Roman Catholic Church and the World Council of Churches, “The Spiritual Roots of Ecumenism: A Fresh Look with Some Practical Recommendations Report of the Joint Working Group between the Roman Catholic Church and the WCC, 2012,” in Ecumenical Visions for the 21st Century, ed. Mélisande Lorke and Dietrich Werner (Geneva: WCC Publications, 2013), 117.
dengan percakapan eklesiologi; selain juga memperhatikan soal etimologis dari istilah oikoumene. Heller menerjemahkan istilah oikoumene sebagai “the whole inhabited earth” (‘dunia yang didiami’); dekat dengan penjelasan istilah oikoumene di atas. Kemudian, Heller mengelaborasinya dengan paradigma ekologi sehingga bermakna “the whole creation”. Dalam konteks ini, Heller kemudian berbicara mengenai retakan di dalam oikoumene akibat terbentuknya sekat-sekat di dalam sejarah. Sekat tersebut berkaitan dengan perpecahan dalam kehidupan gereja maupun dengan persoalan teritori, politik, perbedaan kebudayaan, masalah keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta bencana ekologi. Karena itu, istilah oikoumene juga memiliki makna rekonsiliasi seluruh ciptaan melalui proses pemulihan (the healing of memories). 31 Di sini rekonsilisi terhubung dengan isu keadilan dan eklesiologi, posisi yang juga bisa dilihat dalam dokumen-dokumen konvergensi yang dihasilkan DGD; lihat bagan 2. Dengan demikian, dalam gerakan keesaan kita tidak berada dalam posisi untuk memilih apakah hanya ingin fokus pada pergulatan eklesiologi atau lebih memilih isu-isu keadilan. Keesaan itu harus semuanya.
31  Dagmar Heller, “Christ’s Love (Re)Moves Borders,” World Council of Churches, May 12, 2022, https://www.oikoumene.org/blog/christs-love-removes-borders.

## Krisis Keesaan

## Percakapan Krisis Keesaan
Eugene Carson Blake, Sekretaris Jenderal DGD 1966-1972, mengisahkan bahwa pada masa itu sudah muncul pemikiran bahwa DGD, khususnya sejak 1965, telah kehilangan masa keemasannya. Alasannya, DGD telah berubah menjadi birokratis dan kehilangan sejumlah pemimpin kreatif. Blake pada dasarnya tidak setuju dengan pandangan tersebut karena baginya DGD masih berperan penting sebagai instrumen perdamaian dan harapan, khususnya di tengah gejolak sosial- politik dan perkembangan teknologi saat itu. Sekalipun demikian, Blake mengakui ada tantangan yang dihadapi DGD terkait persoalan birokrasi, menurunnya dukungan dari sejumlah pimpinan dan gereja-gereja terhadap DGD, dan resistensi dari kalangan militeris di sejumlah negara. 32
Catatan Blake menunjukan bahwa percakapan mengenai krisis keesaan bukanlah hal yang baru, dan mungkin bagi sejumlah orang sudah terasa membosankan. Namun, persoalan ini tetap relevan. Pertimbangannya, percakapan tersebut (krisis keesaan) merefleksikan pembacaan kritis terhadap perjalanan gereja menerjemahkan eksistensinya dalam bingkai karya rekonsiliasi Allah di dalam sejarah. Hal ini tergambar dalam visi keesaan yang dihasilkan DGD pada 1997 yang menempatkan keesaan berakar dalam kehidupan gereja dan terkoneksi dengan pemulihan ciptaan. 33
Membaca gerakan keesaan secara kritis pada dasarnya adalah bergumul secara kritis dengan gereja. Demikian juga sebaliknya, bergumul dengan gereja tidak bisa dilakukan tanpa membaca gerakan keesaan secara kritis. Di sini kita bertemu dengan apa yang disebut ecumenical imperative, yakni panggilan gereja untuk menghidupi keesaan secara nyata (terlihat) dalam kehidupan sehari-hari mengingat keesaan adalah hakikat gereja (nature of the Church). Bruce Myers mengartikulasikan ini dengan baik: “Accepting as a given that unity belongs to the
32  Blake Eugene Carson, “Is It Still a Movement?,” The Ecumenical Review 70, no. 1 (March 2018): 90–91.
33  Commission on World Mission and Evangelism, “Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of Churches: The CUV Document 1997,” 31.
nature of the church…, then this essential unity must be lived and made visible.” 34
Panggilan seperti ini juga terekam dalam prinsip ekumenis yang ada dalam Lund Principle 1952 35 dan panggilan keesaan di dalam DKG, khususnya terkait panggilan membarui, membangun, dan mempersatukan gereja. 36
Di tingkat mondial, sorotan terhadap krisis keesaan sudah bermunculan pada pertengahan 1960-an. Namun, awal 1990-an merupakan fase kritis di mana gerakan keesaan dipandang tidak lagi mengalami perkembangan. Sejumlah capaian dalam percakapan teologis, khususnya terkait upaya mengatasi perpecahan masa lalu dan membangun level of agreement dalam konteks koinonia, seperti menemui jalan buntu karena tidak menghasilkan perkembangan yang menggembirakan dalam implementasi koinonia. Catatan Sanks memperlihatkan kegelisahan tersebut: 37 “The bilateral and multilateral dialogues…have brought significant theological advances but, in fact, have not produced fuller communion among the various Christian bodies.”
Sanks tidak sendiri dalam persoalan ini mengingat nada yang sama bisa ditemui dalam sejumlah tulisan yang menganalisis krisis keesaan di tingkat mondial. Anton W.J. Houtepen 38 dan Root, 39 misalnya, mengritisi hasil dialog antara Gereja Katolik Roma dengan kalangan Lutheran, yakni dokumen Joint Declaration on the Doctrine of Justification pada 1999; prosesnya sudah dimulai sejak 1960- an. Bagi mereka berdua, capaian tersebut tidak menghasilkan perkembangan yang menggembirakan dalam implementasi Koinonia. Bahkan pada 2000, melalui deklarasi Dominus Iesus, Gereja Katolik Roma menegaskan status eklesiologinya yang unik dibandingkan gereja-gereja yang lain.
Dalam rangka melihat potret percakapan mengenai krisis keesaan di tingkat mondial, penulis membandingkan beberapa tulisan seperti: Consolidation and Challenge: 1990-Present (Thomas F. Best), Ecumenical Winter or Spring? (Howland 34  Bruce Myers, “Keeping Warm: Reception in the Ecumenical Winter,” The Ecumenical Review 65, no. 3 (October 2013): 381.
35  Myers, 382. 36  Dokumen Keesaan Gereja 2019-2024, 14–15.
37  Sanks, “Ecumenical Winter or Spring?,” 4.
38  Anton W.J. Houtepen, “Porto Alegre 2006: Called to Be the One Church: Ecumenism beyond Its Crisis?,” Exchange, no. 36 (2007): 89.
39  Root, “Ecumenical Winter,” 4.
Sanks), Crisis and Challenge of the Ecumenical Movement: Movement Integrity and Indivisibility (WCC), 40 Ecumenism in Search of a New Vision (Konrad Raiser), Porto Alegre 2006: Called to be the One Church: Ecumenism beyond its Crisis? (Anton W.J. Houtepen), Asian Church and Ecumenical Leaders’ Conference on ‘Changing Ecclesial and Ecumenical Landscape in Asia: Our Common Witness and Accompaniment’ 1–5 May 2023 (CCA), Ecumenical Winter (Michael Root), Keeping Warm: Reception in the Ecumenical Winter (Bruce Myers), Is It Still a Movement? (Eugene C. Blake), dan Church (Adam Deville).
Tulisan-tulisan di atas memuat sejumlah catatan kritis yang dapat membantu kita melihat potret percakapan krisis keesaan dan pola dari krisis tersebut. Apabila dikelompokkan, berbagai catatan tersebut memberi perhatian pada 6 persoalan yang terkait dengan krisis keesaan, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini:
Bagan ini menunjukan bahwa tiga persoalan yang paling banyak mendapat sorotan dalam isu krisis keesaan adalah: (1) Lemahnya struktur dan implementasi keesaan, (2) Lemahnya komitmen dan visi keesaan, dan (3) Masalah eklesiologi. Sementara tiga persoalan berikutnya adalah: (4) Kompetisi gereja, (5) Keterbatasan sumber daya, (6) Denominasionalisme. Apabila data yang terkait dengan 6
40 WCC, Crisis and Challenge of the Ecumenical Movement: Movement Integrity and Indivisibility (Geneva: WCC Publications, 1994).
persoalan ini disilangkan, maka salah satu relasi antardata yang terbentuk adalah seperti bagan di bawah ini:
Perlu diingat, bagan di atas hanya salah satu contoh relasi yang terbentuk dari hasil persilangan data. Kemudian, relasi tersebut sangat tergantung pada pembacaan para penulis yang tulisannya digunakan sebagai data. Relasi ini (bagan 4) menunjukan bahwa persoalan eklesiologi tidak berdiri sendiri, namun berhubungan dengan 4 persoalan lainnya. Dengan kata lain, persoalan eklesiologi tidak bisa dikesampingkan pada saat kita bergumul dengan krisis keesaan. Upaya gereja dan kalangan akademis untuk mengurai keempat persoalan di atas harus membawa mereka masuk dalam pergulatan eklesiologi. Demikian juga sebaliknya, yakni bergumul dengan persoalan eklesiologi harus membawa mereka masuk dalam upaya mengurai keempat persoalan di atas. Adapun keenam persoalan yang berkaitan dengan krisis keesaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Lemahnya struktur dan implementasi keesaan: 41 Persoalan ini berkaitan dengan keengganan dari para elit gereja mengimplementasi sejumlah hasil dialog keesaan ke dalam struktur persekutuan (koinonia) yang lebih luas. Di satu sisi, secara teologis, level konektivitas antargereja dapat dicapai melalui sejumlah hasil dialog seperti dokumen BEM (1983), The Unity of the Church
41  “Asian Church and Ecumenical Leaders’ Conferene on ‘Changing Ecclesial and Ecumenical Landscape in Asia: Our Common Witness and Accompaniment’”; Crisis and Challenge of the Ecumenical  Movement:  Movement  Integrity  and  Indivisibility, 11–13; Raiser, “Ecumenism in Search of a New Vision,” 51; Root, “Ecumenical Winter,” 34; Sanks, “Ecumenical Winter or Spring?,” 4; Eugene Carson, “Is It Still a Movement?,” 91; Myers, “Keeping Warm: Reception in the Ecumenical Winter,” 381; Deville, “Church,” 316; Houtepen, “Porto Alegre 2006: Called to Be the One Church: Ecumenism beyond Its Crisis?,” 89–90.
as Koinonia: Gift and Calling (1991), Joint Declaration on the Doctrine of Justification (1999), konvergensi beberapa isu antara Gereja Katolik Roma dan Anglican dalam bingkai Anglican-Roman Catholic Commission for Unity and Mission (IARCCUM), dokumen Nature, Constitution, and Mission of the Church (2009) yang dihasilkan melalui dialog antara Gereja Katolik Roma dengan Gereja Ortodox. Namun di sisi lain, lemah dalam implementasi koinonia (full communion). Apa yang terjadi kemudian adalah penguatan garis denominasi, seperti yang disinggung oleh Root: 42 “Presbyterians joining Presbyterians, Lutherans joining Lutherans. The structures created by bitter post-Reformation divisions over doctrine remain in place.” Lemahnya struktur keesaan juga terlihat dalam kesulitan gereja-gereja mengelola secara bersama-sama baik persoalan-persoalan kontemporer di wilayah etika, konektivitas lintas gereja dalam keputusan-keputusan strategis, dan persoalan teritori.
2.  Lemahnya komitmen dan visi keesaan: 43 Persoalan ini terkait dengan lemahnya optimisme dan visi keesaan di antara para elit gereja dan teologi, dan kemudian berkontribusi terhadap melemahnya struktur dan implementasi keesaan - sebagaimana dijelaskan di atas – serta berkembangnya basa- basi ekumenis; para elit gereja tetap sibuk dengan berbagai kegiatan dan pertemuan ekumenis, tapi tidak ada terobosan yang dihasilkan dalam konteks fuller communion. Berbagai hasil percakapan keesaan tidak ditopang oleh optimism elit-elit internal gereja sehingga dampaknya lemah terhadap pembaruan gereja dan perluasan jangkauan koinonia. Hal ini semakin diperumit dengan meredupnya semangat ekumenis di tingkat lokal dan munculnya generasi baru yang tidak memiliki optimisme yang sama.

## 42  Root, “Ecumenical Winter,” 36.
43  “Asian Church and Ecumenical Leaders’ Conferene on ‘Changing Ecclesial and Ecumenical Landscape in Asia: Our Common Witness and Accompaniment,’” 1; Crisis and Challenge of the Ecumenical Movement: Movement Integrity and Indivisibility, 11–13; Root, “Ecumenical Winter,” 34; Sanks, “Ecumenical Winter or Spring?,” 4; Eugene Carson, “Is It Still a Movement?,” 90; Myers, “Keeping Warm: Reception in the Ecumenical Winter,” 383; Deville, “Church,” 315–16; Houtepen, “Porto Alegre 2006: Called to Be the One Church: Ecumenism beyond Its Crisis?,” 89.
3.  Masalah eklesiologi: 44 Persoalan ini memuat pergumulan untuk menemukan keseimbangan antara isu sosial-ekologi dan spiritual dengan upaya menggumuli eklesiologi keesaan. Hal ini misalnya terlihat dalam catatan  Best  mengenai  konflik  Utara  dan  Selatan.  Bagi  wilayah  Selatan, keesaan harus dibicarakan dalam konteks ketidakadilan sosial dan persoalan politik, bukan isu-isu klasik seperti di wilayah Utara. Hal ini, menurut Sanks, semakin diperkuat dengan tantangan kemajemukan agama yang membuat perbincangan eklesiologi keesaan menjadi kehilangan pesonanya. 45
4.  Kompetisi gereja: 46 Istilah kompetisi gereja merujuk pada kondisi di mana keberadaan satu gereja dirasakan sebagai ancaman bagi gereja lain dan berdampak pada proses dialog dan persekutuan antargereja. Kondisi ini memiliki persinggungan dengan soal identitas denominasional gereja. Sanks mencontohkan keberadaan Gereja Katolik Roma sebagai mitra ekumenis di Amerika dibaca oleh kalangan Protestan sebagai ancaman terhadap keistimewaan budaya mereka. Demikian juga dengan ekspansi gereja ke wilayah-wilayah yang dulu menjadi blok Soviet yang mengancam eksistensi Gereja Ortodoks, serta persaingan antara gereja-gereja di belahan Selatan dengan Utara.
5.  Keterbatasan sumber daya: 47 Persoalan ini berkaitan dengan kelangkaan kepemimpinan visioner dalam gerakan keesaan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan masalah dukungan finansial. Wadah keesaan seperti DGD menghadapi tantangan ini akibat menurunya dukungan gereja-gereja dan pergeseran lanskap sosial-ekonomi. Keterbatasan sumber daya juga
44  Raiser, “Ecumenism in Search of a New Vision,” 52; Sanks, “Ecumenical Winter or Spring?,” 4; Myers, “Keeping Warm: Reception in the Ecumenical Winter,” 383; Best, “Consolidation and Challenge: 1990-Present,” 89–90.
45  Sanks, “Ecumenical Winter or Spring?,” 4.
46  “Asian Church and Ecumenical Leaders’ Conferene on ‘Changing Ecclesial and Ecumenical Landscape in Asia: Our Common Witness and Accompaniment,’” 1; Sanks, “Ecumenical Winter or Spring?,” 5; Eugene Carson, “Is It Still a Movement?,” 93; Houtepen, “Porto Alegre 2006: Called to Be the One Church: Ecumenism beyond Its Crisis?,” 90–91.
47  “Asian Church and Ecumenical Leaders’ Conferene on ‘Changing Ecclesial and Ecumenical Landscape in Asia: Our Common Witness and Accompaniment,’” 1; Eugene Carson, “Is It Still a Movement?,” 91; Best, “Consolidation and Challenge: 1990-Present,” 89.
berlangsung dalam bentuk menurunnya keanggotaan gereja yang menjadi tantangan di belahan Utara.
6.  Denominasionalisme: Persoalan ini dibahasakan dengan baik dalam komunike yang dikeluarkan oleh konferensi pimpinan ekumene dan gereja- gereja di Asia pada 2023: 48 “...growing denominationalism and efforts to resurrect and promote narrow ecclesial or confessional group identities, leading to a reluctance to embrace the wider fellowship; and a proliferation of organisations and structures that lead to duplication of diaconal efforts.” Penguatan seperti ini berkontribusi bagi penguatan sekat berbasis identitas konfesional gereja, dan akhirnya kita masuk dalam situasi yang paradoks, sebagaimana dijelaskan oleh Best: 49 “…churches are still to enter this ecumenical space … At the same time there has been, paradoxically, a strengthening of denominational identity….”

## Catatan Dokumen Keesaan Gereja
DKG 2014-2019 secara spesifik mencatat krisis keesaan sebagai salah satu konteks pergumulan gereja-gereja di Indonesia, selain krisis kebangsaan, krisis ekologi dan tantangan revolusi digital. Namun, catatan kritis terhadap kemacetan gerakan keesaan di Indonesia sudah muncul di era 1980-an, bahkan mungkin sebelumnya mengingat terjadi pergulatan panjang untuk menerjemahkan keesaan dalam konteks organisasi, liturgi dan konfesi. Pendekatan misioner, sejak SR X DGI di Ambon (1984), kemudian menjadi jalan untuk melanjutkan perjalanan keesaan. Namun setelah itu, gerakan keesaan seperti memasuki sebuah normalitas baru yang membuat perjalanannya menjadi tidak dinamis. Bagi penulis, paling tidak sejak akhir 1980-an/awal 1990-an, gerakan keesaan sudah tidak memperlihatkan terobosan dan kemudian bergerak datar sampai sekarang. Karena itu, lanskap keesaan di Indonesia praktis tidak banyak mengalami perubahan. Divergensi gereja- gereja terus berlangsung dan bergerak tumpang-tindih dengan identitas territorial-
48  “Asian Church and Ecumenical Leaders’ Conferene on ‘Changing Ecclesial and Ecumenical Landscape in Asia: Our Common Witness and Accompaniment,’” 1.
49  Best, “Consolidation and Challenge: 1990-Present,” 95.
denominasional-etnis, tidak berkembangnya percakapan dan implementasi koinonia (fuller communion) yang lebih luas, bahkan terjadi konflik di sana-sini yang bercampur dengan isu politik dan ekonomi. Hal ini membuat wadah keesaan seperti PGI lebih terlihat sebagai platform untuk kebutuhan public relation gereja- gereja, sementara lanskap keesaan tetap begitu-begitu saja.
Elaborasi terhadap persoalan di atas, khususnya terkait sejarah krisis keesaan, baiknya dilakukan terpisah mengingat membutuhkan kajian yang lebih panjang. Di sini penulis akan fokus pada catatan krisis keesaan yang dimuat dalam DKG 2014- 1019. Catatan ini sebenarnya sudah ada sejak DKG 2009-2014, namun pernyataan spesifik mengenai krisis keesaan baru muncul pada DKG 2014-1019 yang dihasilkan dalam SR XVII PGI di Sumba (2019).
Di sini penulis ingin mengajak kita melihat pembacaan DKG 2014-1019 mengenai persoalan yang berkaitan dengan krisis keesaan. Perlu diingat bahwa catatan krisis keesaan yang ada DKG 2014-1019 merupakan elaborasi dari catatan yang ada dalam DKG 2009-2014, dua hasil penelitian PGI (mengenai potret keesaan dan pergeseran kehadiran gereja) dan beberapa masukan lainnya. Dengan kata lain, catatan dalam DKG 2014-1019 sudah bisa membantu kita mendapat gambaran secara umum mengenai percakapan krisis keesaan di Indonesia.
Penulis mengumpulkan sejumlah data dalam DKG 2014-1019, dikelompokkan dan dilihat persilangannya untuk membaca pola krisis keesaan. Bagan di bawah ini dapat membantu kita melihat persoalan tersebut:
Bagan ini memperlihatkan, pertama, kemiripan persoalan krisis keesaan yang berlangsung di tingkat mondial (bagan 3) dengan yang berlangsung di Indonesia. Kedua, krisis keesaan di Indonesia dilahirkan oleh tiga masalah utama yang muncul dalam perjalanan keesaan, sebagaimana terlihat dalam bagan 5. Ketiga, bagan tersebut menunjukan besarnya kontribusi persoalan “tidak berkembangnya percakapan dan komitmen keesaan” 50 terhadap krisis keesaan. Setelah itu, diikuti oleh “lemahnya struktur keesaan” 51 dan “kompetisi di lapangan misi”. 52
Apabila data yang ada disilangkan, maka salah satu interkoneksi antardata yang terbentuk adalah seperti bagan di bawah ini:
Ada beberapa interkoneksi antardata yang terbentuk dari hasil persilangan, namun dalam tulisan ini penulis membatasi pada interkoneksi di bagan 6. Bagan ini memperlihatkan bahwa terdapat keterkaitan antara kompetisi gereja di lapangan misi dengan dua masalah lain, yakni “lemahnya struktur keesaan” dan “tidak berkembangnya percakapan dan komitmen keesaan”. Dalam konteks ini, upaya untuk mengurai persoalan di lapangan misi tidak bisa dilakukan dengan mengabaikan dua persoalan lainnya; perlu diingat, kemacetan percakapan eklesiologi keesaan berada di wilayah ini. Di sini kita berhadapan dengan salah satu kelemahan gerakan keesaan di Indonesia, yakni lebih menyibukkan diri dengan program-program keadilan sosial dan mengabaikan proses dialognya dengan
50 Persoalan ini memuat di dalamnya kemacetan dalam pengembangan teologi ekeumenis dan lemahnya upaya gereja-gereja untuk menerjemahkan arah gerakan keesaan ke dalam pemahaman penggilan gereja, terkait kesaksian dan pelayanan.
51  Persoalan berkaitan dengan tidak berkembangnya wadah dan jaringan ekumenis yang pada gilirannya berdampak pada tidak terkelolanya konflik dan pemberdayaan gereja.
52  Persoalan ini berkaitan dengan konflik teritorial di lapangan misi yang juga bersinggungan dengan persoalan saling mengakui antargereja dan kecurigaan.
pergulatan dan implementasi eklesiologi keesaan. Dalam catatan Jan S. Aritonang, kecenderungan tersebut sudah berkembang sejak 1970-an. 53
Bagi penulis, sorotan terhadap persoalan ini tidak hanya dialamatkan ke kepada PGI, namun juga kepada wadah-wadah lainnya yang bergerak dalam basis konfesi (denominasi). Wadah-wadah tersebut seperti sibuk memperkuat basis identitas dan bisnisnya, lalu menggunakan semua sumber daya mereka dalam bingkai “members only”. Ini sejalan dengan catatan Christian Conference of Asia (CCA), dalam pertemuan para pemimpin keesaan dan gereja di Asia pada 2023, mengenai berkembangnya denominasionalisme yang berdampak pada penyempitan identitas gerejawi (narrow ecclesial or confessional group identities). 54

## Keesaan Setelah Sidang Raya XVII PGI di Sumba
Sebagaimana dikatakan di atas, pada SR XVII PGI di Sumba (2019), gereja- gereja sepakat bahwa mereka kini menghadapi krisis keesaan dengan sejumlah masalah yang ada di dalamnya. Pertanyaan yang bisa diajukan di sini adalah, “apa yang sudah terjadi setelah SR XVII PGI di Sumba?”, “Apakah gerakan keesaan sedang bergerak keluar dari krisis tersebut, atau justru sedang berputar-putar di dalamnya?”
Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis ingin membatasi kajian pada analisis program PGI dalam 3 tahun terakhir setelah Sumba, yakni 2020- 2022; di sini penulis menggunakan laporan sidang MPL PGI 2021-2023. 55 Kenapa 3 tahun? Pertama, karena inilah data yang penulis miliki sejauh ini. Kedua, periode kerja di PGI berlangsung setiap 5 tahun. Dalam konteks ini, menurut penulis, masa kerja efektif di PGI adalah 2-3 tahun awal. Alasannya, 2 tahun menjelang sidang raya biasanya PGI disibukkan dengan persiapan sidang raya, penelitian
53  Jan S. Aritonang, “The Ecumenical Movement In Indonesia with Special Attention to The National Council of Churches,” in A History of Christianity in Indonesia, ed. Karel Steenbrik and Jan S. Aritonang (Leiden - Boston: Brill, 2008), 836.
54  “Asian Church and Ecumenical Leaders’ Conferene on ‘Changing Ecclesial and Ecumenical Landscape in Asia: Our Common Witness and Accompaniment,’” 1.
55  PGI, “Laporan MPH-PGI Bagian Umum Untuk Sidang MPL-PGI 2021” (PGI, 2021); PGI, “Laporan MPH-PGI Bagian Umum Tahun 2022” (PGI, 2022); PGI, “Laporan MPH-PGI Bagian Umum Tahun 2023” (PGI, 2023).
dan kajian dokumen keesaan dan pelaksanaan konferensi atau rangkaian diskusi dalam rangka sidang raya; banyak waktu dan tenaga yang akan terserap dalam kesibukan tersebut. Dengan kata lain, apabila kita bisa membaca laporan kerja PGI dalam 2-3 tahun awal (masa kerja efektif), maka kita bisa mengetahui seperti apa potret pengelolaan gerakan keesaan dalam setiap periode. Dalam rangka analisis, penulis melakukan pengelompokkan data berdasarkan tujuan strategis PGI 2021- 2024, kemudian melihat persilangannya. Di sini analisis dilakukan secara umum mengingat analisis per-tujuan strategis secara detail membutuhkan jumlah halaman yang lebih banyak dan, bisa saja, menjadi rumit bagi pembaca tertentu.
Program Kerja Lima Tahun (Prokelita) PGI 2020-2024 ditempatkan dibawah visi “Gereja-Gereja di Indonesia yang Oikoumenis dan Transformatif”. Di sini ada dua kata kunci yang perlu diperhatikan, yakni “oikoumenis” dan “transformatif”. Kedua kata kunci ini berkaitan dengan pergumulan keesaan yang terekam dalam DKG 2019-2024, termasuk masalah krisis keesaan tentunya. Melalui dua kata kunci ini, seluruh kerja PGI hendak diarahkan untuk penguatan jaringan ekumenis (berbasis gereja-gereja dan wadah-wadah ekumene lokal) yang di atasnya kerja transformatif berlangsung. Di sini perlu diingat bahwa penguatan jaringan ekumenis memuat di dalamnya menghidupkan berbagai percakapan teologis dalam rangka mengurai tantangan di lapangan misi dan menjangkau koinonia yang lebih luas. Catatan ini bisa kita kombinasikan dengan persoalan krisis keesaan (bagan 5) dan interkoneksi antara kompetisi di lapangan misi dengan lemahnya struktur dan percakapan keesaan (bagan 6), kemudian digunakan untuk mengukur apa yang sudah terjadi setelah Sumba. Bagan di bawah ini menggambarkan jumlah laporan pelaksanaan kegiatan selama 3 tahun terakhir (2020-2022) berdasarkan tujuan strategis:
Bagan ini memperlihatkan bahwa laporan kegiatan terbanyak ada pada tujuan strategis “komisi hukum dan HAM” 56 . Di lapis kedua terdapat tujuan strategis “keadilan sosial dan kemandirian ekonomi” 57 , “revolusi teknologi” 58 dan “jaringan ekumenis” 59 . Kemudian, di bagian terakhir diisi oleh tujuan strategis “mengembangkan potensi gereja” 60 , “jaringan politik warga” 61 , “kinerja dan sinergitas kelembagaan” 62 , dan “diskursus teologi” 63 . Secara umum, kegiatan yang terkait keadilan sosial terlihat dominan dalam laporan kerja PGI selama 3 tahun terakhir (2021-2023). Hal ini sekaligus memperlihatkan tidak berkembangnya percakapan teologi, termasuk soal eklesiologi keesaan. Tujuan strategis “Diskursus teologi” justru menempati posisi buncit, itu pun hanya diisi oleh kegiatan seperti penerbitan Buku Almanak Kristen Indonesia (BAKI), informasi mengenai diskusi saat persidangan PGI, catatan mengenai adanya diskusi berbasis kepakaran dan
56 Rumusan lengkapnya: “Tertatalayaninya Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Gereja dan Warga Gereja“.
57 Rumusan lengkapnya: “Terbangunnya Perjuangan untuk Keadilan Sosial, dan Kelestarian Ekologi serta Kemandirian Ekonomi Warga Gereja di Indonesia”.
58  Rumusan lengkapnya: “Terkelolanya Tantangan dan Peluang Revolusi Teknologi dan Media Sosial”.
59  Rumusan lengkapnya: “Berkembangnya Dialog dan Aksi Bersama Gereja Lokal Dalam Jejaring Oikumenis”.
60 Rumusan lengkapnya: “Terdata, Tertata dan Berkembangnya Potensi Gereja-gereja di Indonesia”.
61  Rumusan lengkapnya: “Terbangunnya Kesadaran Kritis dan Jejaring Politik Warga Gereja di Indonesia”.
62  Rumusan lengkapnya: “Mengoptimalkan kinerja dan sinergisitas kelembagaan PGI”.
63  Rumusan lengkapnya: “Berkembangnya Diskursus Teologi Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK)”.
dokumentasi isu-isu Kawasan (uraiannya tidak jelas karena disebut secara umum, karena itu sulit bisa diukur), serta informasi mengenai penerbitan buku oleh gereja anggota PGI. Di sini tidak tergambar sama sekali bagaimana pengembangan dokumen teologi PBIK dan percakapan isu-isu eklesiologi dibangun dengan bertumpu pada penguatan jaringan ekumene secara kontinu dibangun (berbasis pada gereja-gereja dan wadah ekumene lokal). Apa yang ada hanyalah kumpulan kegiatan yang terlihat seperti berdiri sendiri-sediri dan tidak bisa mengukur tujuan strategis “diskursus teologi”. Dengan kata lain, capaian tujuan strategis ini menjadi kabur.
Dalam konteks catatan di atas, gerakan keesaan akan terus berada dalam ketegangan. Di satu sisi, gereja-gereja sepakat mengenai dokumen KSMM. Namun, dipihak lain, 10 poin dalam KSMM tersebut tidak memiliki bingkai eklesiologi keesaan yang jelas, termasuk dalam persoalan nature and authority of ministry. Di sini perlu diingat bahwa, sebagaimana disinggung oleh Deville, 64 soal authority of ministry juga memuat isu geographical scope of authority. Dan kita tahu bahwa gereja-gereja di berbagai tempat sudah sangat lama mengalami gesekan soal otoritas geografis (teritorial) ini. Di Indonesia kita masih merasakannya sampai saat ini, salah satunya terlihat dalam bentuk gesekan akibat saling berebut wilayah di lapangan misi, selain isu klasik “pencurian domba” dan perbedaan ajaran yang berdampak pada saling menerima. Persoalan bertambah rumit karena tidak ada struktur yang memadai untuk mengelola authority of ministry tersebut. Setelah Sumba, kita tidak melihat pergerakan apa-apa terkait upaya merespons tantangan ini, padahal kontribusinya besar terhadap krisis keesaan (lihat Bagan 6); gesekan di lapangan misi berkaitan dengan tidak berkembangnya percakapan keesaan dan lemahnya struktur keesaan.
Hal lain yang bisa dilihat dari laporan kerja PGI 2021-2023 soal tujuan strategis “jaringan ekumenis” yang berada di lapis kedua. Di satu sisi, ini memperlihatkan hal yang positif mengingat persoalan ini mendapat perhatian dalam kerja PGI. Sayangnya, Tujuan strategis ini diisi sebagian besar oleh kegiatan ibadah dan 64  Deville, “Church,” 310.
perayaan rutin (termasuk produksi liturgi), menghadiri persidangan, penerbitan buku dan kegiatan pandu sidang. Di luar ini ada catatan mengenai kegiatan Gerakan Hutan Indonesia yang terlihat seperti program eksternal yang “dipaksakan” masuk dalam tujuan strategis ini, sekalipun tidak memiliki hubungan kuat dengan pergumulan yang melahirkan tujuan strategis tersebut. Perlu diingat bahwa tujuan strategis ini lahir dari pergumulan mengenai krisis keesaan yang, salah satunya, ditandai dengan tidak berkembangnya jaringan ekumenis (berbasis pada gereja- gereja dan wadah ekumene lokal) untuk mengelola tantangan keesaan di berbagai wilayah, termasuk macetnya percakapan teologi dalam konteks menggumuli dan mengimplementasikan Gereja yang esa. Sekalipun demikian, kegiatan ini (Gerakan Hutan Indonesia) tetap positif, namun harus diletakan dalam penguatan jaringan ekumenis di tingkat lokal. Sayangnya, hal tersebut tidak terlihat dalam laporan program; lebih terlihat bergerak dalam jaringannya sendiri.
Selain itu, dalam konteks “jaringan ekumenis”, ada catatan menarik mengenai koordinasi berkala dengan PGI Wilayah (PGI-W) Papua soal isu kemanusiaan di Papua. Upaya ini sebenarnya positif dan sejalan dengan penguatan “jaringan ekumenis”, namun laporan yang ada tidak memperlihatkan seperti apa bentuk terbangunnya jaringan gereja di Tanah dalam rangka kerja transformatif isu Papua, sebagaimana muncul dalam Konfersi Gereja dan Masyarakat (KGM) Papua. Apa yang ada hanya catatan secara umum saja. Karena itu, secara keseluruhan, pelaksanaan tujuan strategis ini praktis tidak bisa mengukur outcome yang hendak dicapai oleh agenda keesaan di wilayah ini.
Terkait tujuan strategis “mengembangkan potensi gereja”, “keadilan sosial dan Ekonomi” dan “komisi hukun dan HAM”, penulis menempatkan ketiga tujuan ini dalam bingkai penguatan jaringan ekumene; lihat penjelasan di atas mengenai visi “Gereja-Gereja di Indonesia yang Oikoumenis dan Transformatif”. Ketiga tujuan strategis ini memuat banyak kegiatan di dalamnya, namun tidak terlihat penguatan jaringan ekumene (berbasis gereja-gereja dan wadah ekumene lokal) sebagai basis kerja transformatif gerakan keesaan. Ketiga tujuan strategis tersebut lebih banyak diisi oleh kegiatan seperti himbauan kepada gereja-gereja, mengirim bantuan dana,
diskusi terkait pendelegasian persoalan pendidikan (sesuatu yang selama 10-15 tahun terakhir tidak juga memperlihatkan hasilnya), menerbitkan buku seperti modul atau protokol, seminar dan kampanye, serta mendiskusikan perkembangan situasi Papua dan juga kondisi masyarakat adat yang tidak memperlihatkan strategi dan implementasi riil di lapangan terkait penguatan jaringan untuk transformasi sosial-ekonomi.
Di luar ini ada kegiatan untuk merespons isu hutan tropis, khususnya menyiapkan rencana strategis untuk peduli hutan tropis. Kegiatan ini sepertinya berkaitan dengan International Rainforest Initiative dari beberapa LSM internasional. Apabila dikelola secara kontinu dalam bingkai penguatan jaring ekumenis (berbasis gereja-gereja dan wadah ekumene lokal) di level riil, maka kegiatan ini bisa memperkuat kerja berjejaring gereja-gereja untuk transfromasi. Sayangnya, tidak terlihat pergerakan tersebut. Kegiatan yang ada lebih terlihat sporadis dan lemah dalam memperkuat jaring keesaan dalam basis gereja-gereja dan wadah ekumene lokal.
Pola yang sama juga terlihat dalam kegiatan interfaith, yakni dalam bentuk seminar, workshop, penerbitan buku. Terlihat seperti kegiatan rutin yang diulang tiap tahun, namun tidak berdampak pada penguatan jaringan kesaan, dan juga tidak berhubungan langsung dengan kerja riil di lapangan. Masalah gesekan antarumat beragama di Aceh Singkil misalnya, dari kunjungan penulis di beberapa lokasi, praktis tidak terlihat kerja-kerja wadah keesaan dalam membangun daya tahan umat di tingkat riil untuk mengelola tantangan yang ada. Hal ini hampir terjadi di semua wilayah yang mengalami konflik antaragama. Tentu PGI memiliki keterbatasan dalam hal ini. Karena itu, penguatan jaringan ekumenis berbasis gereja-gereja dan wadah ekumene lokal menjadi penting. Sayangnya, hal tersebut tidak berjalan, dan laporan program PGI tidak memperlihatkan hal tersebut.
Potret yang sama juga terlihat dalam tujuan strategis “revolusi teknologi” dan “formasi ekumenis”. Secara umum, kegiatan-kegiatan tersebut mengambil bentuk seperti kegiatan perayaan dan workshop yang dikelola secara digital, himbauan kepada gereja-gereja untuk memanfaatkan teknologi digital, kerja sama
dengan media digital untuk kehumasan PGI, toko online (mengalami kegagalan) dan pengembangan data digital untuk mendukung kerja advokasi (mengalami kemacetan). Demikian juga dengan kegiatan seperti partisipasi dalam tim moderasi pemerintah, pelaksanaan seminar, dan adanya catatan mengenai advokasi berlapis dalam isu interfaith namun tidak jelas bentuknya seperti apa; sama seperti gereja ramah anak yang juga tidak memuat keterangan lebih lanjut. Potret seperti ini membuat sulit mengukur capaian (outcome) terkelolanya tantangan dan peluang revolusi teknologi dan media sosial dalam basis jaringan ekumene.
Di bagian akhir terdapat tujuan strategis “kinerja dan sinergisitas kelembagaan”. Tujuan strategis ini lebih banyak diisi dengan informasi mengenai aset, donator dan pergantian karyawan. Di sini tidak terlihat bagaimana mekanisme dan standar operasional kerja kelembagaan dikembangkan untuk mendukung implementasi agenda keesaan. Demikian juga dengan persoalan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan database aset.
Dengan basis data seperti di atas, sulit mengukur seperti apa capaian agenda keesaan 2019-2024. Model seperti ini terlihat mengulang model kerja dan pelaporan PGI periode sebelumnya. Apalagi, masih terlihat sentralisasi Prokelita ke Salemba. Seluruh kerja Prokelita yang basisnya adalah agenda keesaan, ditetapkan dalam sidang raya, kemudian diterjemahkan secara terfokus di Salemba; tidak menjadi bagian dari kerja berjejaring gereja dan wadah ekumene di tingkat lokal. Ini yang penulis sering sebut dengan salembanisasi agenda keesaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena jaringan ekumene mengalami “kelumpuhan”, kemudian kerja PGI di Salemba pun tidak memperlihatkan upaya strategis untuk penguatan jaringan ekumene tersebut. Demikian juga dengan soal Ugahari, tidak terlihat bagaimana hal tersebut dikelola di dalam program riil yang kemudian menjiwai interkoneksi gereja-gereja dan wadah ekumene lokal yang menjadi basis kerja transformasi sosial-ekologis.
Sekarang kita kembali pada pertanyaan awal, yakni “apa yang sudah terjadi setelah SR XVII PGI di Sumba 2019?” Jawabnya adalah, “terjadi repetisi dari krisis keesaan tersebut”. Kondisi ini mirip dengan catatan Root bahwa gerakan keesaan
disibukan dengan berbagai pertemuan, kegiatan, dan memiliki pos untuk menangani isu-isu keesaan, namun gerakan tersebut tidak bergerak ke mana-mana, tidak ada terobosan dan tidak berdampak. 65

## Kesimpulan
Krisis keesaan di level mondial dan Indonesia memperlihatkan kesamaan baik terkait faktor penyebabnya maupun pola dominan yang terbentuk. Lemahnya struktur, visi dan komitmen keesaan menjadi pendorong utama yang mengakibatkan gerakan keesaan seperti bergerak di tempat dan tidak berdampak pada visibilitas Gereja yang esa di dalam sejarah. Di pihak lain, kerja gerakan keesaan disibukkan dengan aktivitas yang berada di wilayah isu keadilan dan interfaith, tanpa jelas proses dialogisnya dengan pencarian visi dan implementasi Gereja yang esa baik secara internal maupun eksternal dalam kehidupan gereja. Hal ini mengakibatkan gerakan keesaan mengalami defisit eklesiologis yang terhubung dengan lemahnya struktur dan komitmen keesaan, berkembangnya denominasionalisme dan kompetisi gereja di lapangan misi. Dalam konteks Indonesia, kompetisi di lapangan misi terkoneksi dengan lemahnya struktur keesaan dan tidak berkembangnya percakapan serta komitmen keesaan.
Dalam konteks ini, tidak mungkin menembus krisis keesaan tanpa keinginan gereja-gereja dan wadah keesaan memberi perhatian pada interkoneksi di atas, lalu hanya ingin sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial. Laporan kerja PGI 2021-2023, misalnya, memperlihatkan dominannya isu keadilan dalam pelaksanaan program, kemudian “mengabaikan” percakapan teologi (terkait PBIK) dan pergulatan eklesiologi keesaan. Hasilnya, struktur keesaan tidak berkembang, demikian juga dengan percakapan teologi dan komitmen keesaan. Persoalan-persoalan seperti ini harus segera diperbaiki dalam perencanaan dan implementasi yang tidak tersentralisasi di Salemba.
Tantangan ini tentunya tidak bisa sekedar dilimpahkan ke PGI, namun juga menjadi tanggung jawab gereja-gereja dan berbagai lembaga berbasis konfesi
65  Root, “Ecumenical Winter,” 34.
(denominasi) mengingat mereka menjadi bagian integral dari jaringan ekumenis. Karena itu, mereka bisa bertanya: “sudah seberapa jauhkah mereka secara serius menggumuli dan mengimplementasikan Gereja yang esa?”
Dalam konteks ini, kalangan akademis bisa menjadi mitra dialog gereja- gereja dan lembaga keesaan, baik dalam mengritisi kinerja gereja dan lembaga keesaan maupun menggumuli visi dan implementasi Gereja yang esa. Di sini lembaga keesaan seperti PGI dan lembaga berbasis konfesi dapat menyediakan akses informasi mengenai perkembangan implementasi program dan kinerja kelembagaan sehingga dialog kritis dapat berlangsung berbasis data yang kuat. Sejauh ini, akses terhadap data seperti ini masih sulit diperoleh.
Selain ketersediaan akses data, dialog kritis juga bisa diupayakan melalui penguatan lembaga-lembaga keesaan di tingkat lokal dan kesediaan gereja-gereja menempatkan sirkulasi kepemimpinan dari lembaga-lembaga keesaan dalam proses dialog kritis dan terbuka dengan kalangan akademis, pemerhati gerakan keesaan dan umat tentunya. Dengan demikian, dialog kritis turut berperan dalam melahirkan para pimpinan di lembaga-lembaga keesaan seperti PGI misalnya. Hal ini perlu ditekankan mengingat belakangan ini lembaga keesaan tidak memperlihatkan pergerakan ke arah sana. Sebaliknya, sirkulasi kepemimpinan di lembaga keesaan kadang dikunci dalam strategi calon tunggal melalui koalisi. Akibatnya, percakapan kritis tidak mendapat ruang dalam melahirkan para pimpinan di lembaga-lembaga keesaan.

## Daftar Pustaka
Aritonang, Jan S. “The Ecumenical Movement In Indonesia with Special Attention to The National Council of Churches.” In A History of Christianity in Indonesia, edited by Karel Steenbrik and Jan S. Aritonang. Leiden - Boston: Brill, 2008.
Best, Thomas F. “Consolidation and Challenge: 1990-Present.” In The  Oxford Handbook  of  Ecumenincal  Studies, First Edition. Oxford University Press,
2021.
———. “Ecclesiology and Ecumenism.” In The  Routledge  Companion  to  The Christian Church, Gerard Mannion and Lewis S. Mudge. New York: Routledge,
2008.
Bible Study Tools. “Oikoumene,” n.d. https://www.biblestudytools.com/lexicons/ greek/nas/oikoumene.html.
Bryman, Alan. Social Research Methods. Fourth edition. New York: Oxford University Press, 2012.
CCA, ed. “Asian Church and Ecumenical Leaders’ Conferene on ‘Changing Ecclesial and Ecumenical Landscape in Asia: Our Common Witness and Accompaniment.’” Jakarta, 2023.
Commission on World Mission and Evangelism. “Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of Churches: The CUV Document 1997.” In Ecumenical Visions for the 21st Century, edited by Mélisande Lorke and Dietrich Werner. Geneva: WCC Publications, 2013.
Conerly, Tonja R., Kathleen Holmes, and Asha Lal Tamang. Introduction to Sociology 3e. Texas: Rice University, 2021.
Davie, Martin, Grass Tim, Stephen R. Holmes, John McDowell, and T.A. Noble, eds. New Dictionary of Theology, Historical and Systematic. Second Edition. London-Illinois: Inter-Varsity Press, 2016.
De Jonge, Christiaan. Menuju  Keesaan  Gereja:  Sejarah,  Dokumen-Dokumen  Dan Tema-Tema Gerakan Oikumenis. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
Deville, Adam. “Church.” In The  Oxford  Handbook  of  Ecumenincal  Studies, First Edition. Oxford University Press, 2021.
Eugene Carson, Blake. “Is It Still a Movement?” The Ecumenical Review 70, no. 1 (March 2018).
Fitzgerald, Thomas E. The  Ecumenical  Movement:  An  Introductory  History. Westport: Praeger Publishers, 2004.
Gultom, Gomar. “Gerakan Ekumenis Di Indonesia: Antara Harapan Dan Realitas.” Penuntun, no. 16, 27 (2015).
Heller, Dagmar. “Christ’s Love (Re)Moves Borders.” World Council of Churches, May 12, 2022. https://www.oikoumene.org/blog/christs-love-removes-borders.
Houtepen, Anton W.J. “Porto Alegre 2006: Called to Be the One Church: Ecumenism beyond Its Crisis?” Exchange, no. 36 (2007).
Joint Working Group Between the Roman Catholic Church and the World Council of Churches. “The Spiritual Roots of Ecumenism: A Fresh Look with Some Practical Recommendations Report of the Joint Working Group between the
Roman Catholic Church and the WCC, 2012.” In Ecumenical Visions for the 21st Century, edited by Mélisande Lorke and Dietrich Werner. Geneva: WCC Publications, 2013.
Kinnamon, Michael. “Assessing the Ecumenical Movement.” In A  History  of  the Ecumenical Movement: Vol III: 1968-2000. Geneva: World Council of Churches,
2004.
———. “Introduction.” In The Ecumenical Movement: An Anthology of Key Texts and Voices, Second Edition. Geneva: WCC Publications, 2016.
Lacoste, Jean-Yves, ed. Encyclopedia  of  Christian  Theology. Vol. 1. New York: Routledge, 2005.
Lossky, Nicholas, José Míguez Bonino, John Pobee, Tom F. Stransky, Geoffrey Wainwright, and Pauline Webb, eds. Dictionary of the Ecumenical Movement. Geneva: WCC Publications, 2002.
May, Melanie A. “The Unity We Share, the Unity We Seek.” In A  History  of  the Ecumenical Movement: Vol III: 1968-2000. Geneva: World Council of Churches, 2004.
Myers, Bruce. “Keeping Warm: Reception in the Ecumenical Winter.” The Ecumenical Review 65, no. 3 (October 2013).
Online Etymology Dictionary. “Ecumenical,” n.d. https://www.etymonline.com/ word/ecumenical.
PGI. Dokumen Keesaan Gereja 2019-2024. Cetakan Pertama. BPK Gunung Mulia, 2020.
———. “Laporan MPH-PGI Bagian Umum Tahun 2022.” PGI, 2022.
———. “Laporan MPH-PGI Bagian Umum Tahun 2023.” PGI, 2023.
———. “Laporan MPH-PGI Bagian Umum Untuk Sidang MPL-PGI 2021.” PGI, 2021.
Raiser, Konrad. “Ecumenism in Search of a New Vision.” In The  Ecumenical Movement:  An  Anthology  of  Key  Texts  and  Voices, Second Edition. Geneva:
World Council of Churches, 2016.
Root, Michael. “Ecumenical Winter.” First Things, October 2018. https://www. firstthings.com/article/2018/10/ecumenical-winter.
Saayman, W.A. Unity and Mission: A Study of the Concept of Unity in Ecumenical Discussions since 1961 and Its Influence on the World Mission of the Church.
Pretoria: University of South Africa, 1984.
Sanks, T. Howland. “Ecumenical Winter or Spring?” America Magazine, November

## 12, 1994.
Sauca, Ioan. “What Future for the Ecumenical Movement?” The Ecumenical Review 75, no. 2 (April 2023).
Slocum, Robert Boak, and Don S. Armentrout. “Ecumenical, Ecumenical Theology.” In  An  Episcopal  Dictionary  of  the  Church. New York, n.d. https://www.
episcopalchurch.org/glossary/.
Theodore, Gill. “Uppsala 1968: The Times, They Were a’changing.” World Council of Churches, September 6, 2022. https://www.oikoumene.org/news/uppsala- 1968-the-times-they-were-achanging.
WCC. Crisis and Challenge of the Ecumenical Movement: Movement Integrity and Indivisibility. Geneva: WCC Publications, 1994.
World Council of Churches. The Church Towards Common Vision. Geneva: World Council of Churches, 2013.