## Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi
European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman
Lisda Yulia, Asep Kamaluddin Nashir, Kusumajanti

## Universitas  Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Abstrak
Komoditas ikan tangkap di Indonesia dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan perikanan, namun dari segi pengelolaannya, perikanan tangkap masih terkendala oleh hambatan-hambatan internal dan eksternal,  sehingga  membuat  sertifikasi  hasil  tangkap  ikan  rendah.  Tujuan penelitian  ini  adalah  menganalisis  dampak  ratifikasi  Europeaan  Council regulation  (ECR)  1005/2008  sebagai  satu  upaya  meningkatkan  sertifikasi hasil  tangkap  ikan  dan  mendukung  ekspansi  pasar  ekspor  ikan  Indonesia. Penelitian ini masuk kedalam fokus studi Bisnis Internasional, oleh karena itu penulis  menggunakan  konsep  kerjasama  internasional  untuk  menganalisis dampak  ratifikasi  hukum  internasional  ECR  1005/2008  di  Indonesia  dan menggunakan teori perdagangan internasional keunggulan kompetitif untuk menganalisis indikator perdagangan sempurna komoditas perikanan tangkap di lokus penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal di lokus penelitian Pelabuhan Nizam Zachman.  Proses  pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  wawancara tidak terstruktur terhadap 3 informan dan observasi mendalam. Hasil temuan penelitian menunjukkan ratifikasi ECR 1005/2008 di Pelabuhan Nizam Zachman mampu  meningkatkan  sertifikasi  hasil  tangkap  ikan  yang  diperoleh  dengan mengedepankan sinergi antara Dewan Uni Eropa, Pelabuhan Perikanan, dan Unit Pengolah Ikan.
Kata Kunci: Sertifikasi Hasil Tangkap Ikan, Pelabuhan Perikanan, Ekspor, Uni Eropa, Pelabuhan Nizam Zachman

## Abstract
The catch fish commodities in Indonesia are considered capable of supporting economic growth through fishery trade. However, in terms of management, the catch fish is still hindered by internal and external obstacles, which result in low certification of catch. This study aims to analyze the impact of the ratification of European Council Regulation (ECR) 1005/2008 as an effort to improve the certification of catch fish and support the expansion of Indonesia's fish export market.  This  study  falls  within  the  focus  of  International  Business  studies; therefore, the author utilizes the concept of international cooperation to analyze the impact of the ratification of international law ECR 1005/2008 in Indonesia. Additionally,  the  theory  of  international  trade  and  competitive  advantage is employed to analyze the perfect trade indicators of catch fish commodities. The author  conducted  a  qualitative  research  method  with  a  single  case  study approach  in  the  research  locus  of  Nizam  Zachman  Port.  Data  collection  is conducted  through  unstructured  interviews  with  3  informants  and  in-depth observations.  Thish  study  shows  that  the  ratification  of  ECR  1005/2008  at Nizam Zachman Port has improved the certification of fish catch by emphasizing synergy  between  the  European  Union  Council,  the  Fishing  Port,  and  the  Fish Processing Unit . Keywords: Catch  Fish  Certification,  Fishing  Port,  Export,  European  Union, Nizam Zachman Port.

## Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman

## Pendahuluan
Sejak  ratifikasi  UNCLOS  pada  tahun  1982,  Indonesia  sebagai  negara maritim dengan potensi perikanan tinggi telah berkomitmen meningkatkan sertifikasi  komoditas  perikanan  tangkapnya  melalui  berbagai  aturan. UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan termasuk perikanan, guna menjaga keberlanjutan, dan keseimbangan ekosistem laut (Wiliawati et al. 2022). Selain menjaga komitmen  terhadap  UNCLOS,  fokus  Indonesia  pada  isu  perikanan  juga merupakan  kontribusi  nyata  dalam  menjaga  stabilitas  geomaritim  di wilayah  ASEAN,  karena  ASEAN  diketahui  menjadi  kawasan  dengan tingkat  perikanan  tinggi  dan  mayoritas  negara  anggotanya  merupakan negara maritim, yang tentu harus mengetahui betul upaya pengelolaannya (Panjaitan, 2023).
Walaupun dianugerahi potensi perikanan tinggi, faktanya secara kualitas dan sertifikasinya, produk perikanan tangkap Indonesia masih terbilang rendah, akibatnya sejumlah produk perikanan terutama hasil laut berulang kali mengalami penolakan di luar negeri dengan alasan kualitas (Arif et al. 2023; Grahadyarini 2019). Pada kurun waktu 2017-2021 saja, terdapat 250 kasus penolakan komoditas perikanan tangkap asal Indonesia ke negara importir Amerika Serikat, Kawasan Uni Eropa, dan Jepang, karena produk dianggap  rendah  mutu  (Pramono  et  al.  2014;  Triwibowo  &  Rahmawati 2021). Selain itu, hasil tangkapan ikan di perairan Indonesia juga secara fisik masih banyak yang kurang ideal, seperti hilangya bagian tubuh ikan ketika ditangkap, hancur, atau hasil tangkapan ikan tidak sesuai ukuran akibat kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab dengan cara-cara yang merusak ( destructive fishing ) (DKP Kaltara 2023).
Melihat  permasalahan  yang  ada,  salah  satu  langkah  yang  diambil  oleh Indonesia untuk menjaga komoditas perikanan tetap tersertifikasi adalah melakukan kerjasama dengan negara atau organisasi internasional yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan perikanan, salah satunya adalah Uni Eropa. Kerjasama Indonesia-Uni Eropa dalam pengelolaan perikanan terlihat  dari  ratifikasi European  Council  Regulation 1005/2008  (ECR 1005/2008), sebuah hukum yang mengatur pelarangan masuknya produk perikanan  hasil  kegiatan Illegal,  Unreported,  Unregulated  Fishing (IUU Fishing) ke pasar UE atau Non UE, dan seluruh produk perikanan yang  akan  dikirimkan  untuk  tujuan  ekspor  diwajibkan  memiliki Catch Certificate (CC) atau  Sertifikat  Hasil  Tangkap  Ikan  (SHTI)  (European Commision 2023).
ECR 1005/2008 diratifikasi kedalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dan diperinci kedalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2021, yang
menyebutkan  bahwa  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  memberikan kewenangan  pelaksanaan  Sertifikasi  Hasil  Tangkapan  Ikan  kepada Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap  (DJPT)  sebagai  Otoritas Kompeten  (OK),  dan  DJPT  selaku  OK  dalam  pelaksanaan  penerbitan SHTI  mendelegasikan  kepada  Otoritas  Kompeten  Lokal  (OKL)  berupa Pelabuhan  Perikanan  (JDIH  BPK  RI  2023;  Samola  et  al.  2018).  Saat ini,  sesuai  dengan  KepDJPT  No  39  Tahun  2022  terdapat  32  Pelabuhan Perikanan  yang  ditetapkan  dan  dipilih  langsung  oleh  Dirjen  Perikanan Tangkap sebagai OKL, diantaranya adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman. PPS Nizam Zachman menjadi satu OKL terbesar di Indonesia dengan 78% hasil tangkapan ditujukan ke pasar ekspor (PPS Nizam Zachman 2022b). Selain itu, di PPS Nizam Zachman juga terdapat lebih  dari  100  Unit  Pengolah  Ikan  (UPI)  yang  mengolah  hasil  tangkap sebagai produk ekspor, sehingga implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan di PPS Nizam Zachman perlu diperhatikan.
Berbicara tentang  kerjasama bidang pengelolaan perikanan, sebetulnya telah  banyak  penelitian  terdahulu  yang  membahas,  seperti  penelitian Togatorop  (2018)  yang  mengemukakan  Indonesia  berhasil  melakukan kerjasama dengan Jepang untuk menghadapi era perdagangan serta pasar bebas. Kerjasama ini muncul melalui perjanjian Bilateral Indonesia-Japan Economic  Partnership  Agreement (IJEPA).  Selain  kerjasama  bilateral dengan negara kawasan Asia, Indonesia juga memperluas kerjasama ke kawasan Eropa, penelitian Desty (2018) menyebutkan Indonesia berhasil melakukan  kerjasama  bidang  perikanan  dengan  Spanyol  dibawah kewenangan UE. Kerjasama Perdagangan di sektor perikanan Indonesia- Spanyol  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  jumlah  ekspor  komoditas perikanan  Indonesia  di  Spanyol.  Saat  ini,  kerjasama  Indonesia  dengan negara  anggota  UE  semakin  meluas  cakupannya  kearah  kerjasama langsung dengan organisasi supranasional tersebut, seperti yang dibahas dalam penelitian Manurung (2018), dimana disebutkan Indonesia berhasil melakukan kerjasama dengan UE dan berhasil masuk ke pasar perikanan Eropa  melalui Indonesia-European  Union Comprehensive  Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Penelitian-penelitian mengenai kerjasama internasional Indonesia dalam bidang  perikanan  sebelumnya  hanya  menguraikan  bagaimana  pasar ekspor  perikanan  Indonesia  masuk  ke  negara  importir,  dan  luput  pada kerjasama  yang  mendukung  sertifikasi  hasil  tangkap  ikan.  Untuk  itu, pada  penelitian  ini  penulis  akan  coba  menganalisis  bagaimana  dampak kerjasama  Uni  Eropa-Indonesia  melalui  ratifikasi  ECR  1005/2008 lebih  kearah  peningatan  sertifikasi  hasil  tangkap  ikan.  Berbeda  dengan penelitian  sebelumnya  yang  menjabarkan  dampak  kerjasama  secara ekonomi, penelitian ini fokus ke arah peningkatan sertifikasi komoditas

## Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman
ikan, yang akan berpengaruh kepada keberlanjutan hasil tangkap ikan dan peningkatan kualitas tangkap.

## Metode Peneltian
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  sebagai  metode  yang digunakan  untuk  memperoleh  hasil  penelitian  mendalam.  Metode penelitian  kualitatif  merupakan  salah  satu  jenis  metode  untuk mendeskripsikan,  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial  atau  kemanusiaan  (Creswell  2015).  Pendekatan  kualitatif  yang digunakan penulis adalah studi kasus tunggal, karena dirasa tepat untuk menjawab  pertanyaan  bagaimana  suatu  fenomena  dapat  terjadi  secara induktif dan eksploratori (Nur’aini 2020).
Studi  kasus  tunggal  yang  dipilih  penulis  fokus  pada  dampak  ratifikasi ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman. Pemilihan PPS Nizam Zachman sebagai  lokus  penelitian  dikarenakan  pelabuhan  perikanan  merupakan tempat hilirisasi perikanan, dan memiliki kapabilitas untuk mendukung upaya  pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  meningkatkan  sertifikasi hasil  tangkap  ikan  tujuan  ekspor,  dan  sebagai  Pelabuhan  terbesar  di Indoensia,  tentunya  penulis  dapat  melakukan  eksporasi  yang  luas  di PPS  Nizam  Zachman.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dengan 3 informan kunci dan melakukan observasi mendalam di lokus penelitian untuk kemudian dilakukan triangulasi data.
Adapun untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis yang  oleh  Miles  dan  Huberman  yang  digabungkan  dengan  teknik analisis  data  menurut  Creswell  (2015),  yaitu  analisis  data  holistik  atau menyeluruh, yang diawali dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, memverifikasi data, kemudian dibagian akhir, data hasil verifikasi diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan keutuhan untuk memudahkan penegasan kesimpulan hasil penelitian.

## Landasan Teoretis dan Konseptual Konsep Kerjasama Internasional
Untuk  mengkaji  lebih  lanjut  dampak  kerjasama  Uni  Eropa-Indonesia dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan di PPS Nizam Zachman, penulis  menggunakan  konsep  kerjasama  internasional  menurut  Holsti (1988)  sebagai  pisau  analisis.  Definisi  kerjasama  internasional  menurut Holsti  sangat  kompleks  dan  luas,  ia  mengemukakan  bahwa  proses kerjasama  dapat  diartikan  sebagai:  (1)  Pandangan  atas  dua  atau  lebih kepentingan, nilai, atau tujuan bersama, yang bertemu dan menghasilkan
sesuatu,  melengkapi  atau  terpenuhi  oleh  semua  pihak  sekaligus; (2)  Pandangan  atau  harapan  akan  sesuatu  dan  menyatakan  bahwa kebijaksanaannya  diputuskan  oleh  negara  lain  yang  akan  membantu negara  untuk  mencapai  kepentingan  dan  nilai-nilai  mereka;  (3) Kesepakatan atau masalah antara dua atau lebih negara untuk mengambil keuntungan dari aset atau konflik minat; (4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi yang akan dilakukan di masa mendatang melalui suatu perjanjian; (5) Transaksi antar negara yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan bangsa.
Terjalinnya  aktivitas  kerjasama  internasional  dipengaruhi  oleh beberapa faktor, yaitu (a) adanya keinginan negara untuk meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  dengan  minimalnya  biaya  dan  keterbatasan produksi yang dikeluarkan untuk berbagai produk kebutuhan masyarakat; (b) adanya dorongan efisiensi penggunaan biaya dan ancaman keamanan bersama;  (c)  keharusan  meminimalisir  kerugian  atas  tindakan  yang dilakukan  negara,  yang  kemudian  berdampak  kepada  negara  lainnya. Konsepsi  kerjasama  internasional  yang  didefinisikan  menurut  Holsti ini kental dengan bentuk interaksi dalam Hubungan Internasional yaitu konflik dan kerjasama, yang apabila dalam praktiknya gagal menghadapi tujuan  yang  ingin  dicapai  pihak-pihak  terlibat,  maka  kerjasama  akan berujung pada konflik. Namun, apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama yang baik.
Setiap kerjasama internasional yang akan dilakukan oleh negara-negara di dunia dapat berjalan apabila terdapat kesepakatan, yang mana dapat berupa  kesepakatan  secara  langsung  seperti  dibuatnya Memorandum of  Understanding/ Nota  Kesepahaman  antar  kedua  belah  pihak, ataupun dibentuk melalui kebijakan global seperti konvensi dan hukum internasional  yang  disepakati  melaui  Undang-undang,  Keputusan Presiden  dan  Keputusan  Menteri  (Firdaus,  2015).  Kesepakatan  yang terjadi  ini  merupakan  bentuk  peneguhan  suatu  negara  sebagai  subjek hukum internasional yang kepadanya melekat hak dan kewajiban untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lainnya (Firdaus 2015).
Di  Indonesia,  tata  cara  ratifikasi  hukum/perjanjian  internasional  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional.  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  menyebutkan  proses ratifikasi  hukum/perjanjian  internasional  sebagai  bentuk  kerjasama pada  peraturan  perundang-undangan  dapat  dilalui  dengan  cara  (a) penandatanganan, apabila negara yang akan mengesahkan suatu hukum/ perjanjian turut menandatangani naskah kesepakatan; (b) aksesi, apabila negara yang akan mengesahkan suatu hukum/perjanjian tidak turut

## Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman
menandatangani  naskah  kesepakatan;  (c)  penerimaan,  cara  lain sebagaimana disepakati para pihak dalam hukum/perjanjian internasional, dan (d) penyetujuan, pernyataan menerima atau menyetujui dari negara- negara pihak pada suatu hukum/perjanjian internasional atas ketentuan aturan tersebut. Seluruh kerjasama bermuatan hukum internasional yang akan  disepakati  oleh  Indonesia  perlu  mematuhi  seluruh  tahapan  sesuai Undang-Undang,  hal  ini  diperlukan  agar  hukum  internasional  dapat dilaksanakan dengan legal (Zulkifli 2014).

## Teori Perdagangan Keunggulan Kompetitif
Selain  menggunakan  konsep  kerjasama  internasional,  penulis  juga menggunakan  teori  yang  erat  kaitannya  dengan  aktivitas  perikanan  di pelabuhan,  yaitu  konteks  perdagangan  ikan.  Dalam  hal  ini,  teori  yang digunakan  adalah  teori  perdagangan  keunggulan  kompetitif    menurut Porter  (1990).  Keunggulan  kompetetif  diartikan  sebagai  instrumen- instrumen  yang  dapat  memberikan  nilai  bagi  perusahaan  atau  negara dalam usaha komersialnya. Perusahaan atau negara diharapkan mampu menggunakan  instrumen  yang  dimiliki  tersebut  untuk  membangun keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis sehingga dapat menjadi kunci sukses memenangkan persaingan (Aisyah 2007).
Keunggulan  kompetitif  memiliki  dampak  signifikan  dalam  mengasah praktik  perdagangan  dalam  konteks  perdagangan  internasional.  Porter mengemukakan  bahwa  suatu  negara  dapat  melakukan  perdagangan internasional  sempurna  jika  memenuhi  kondisi  yang  dapat  mendorong keunggulan  kompetitif,  kondisi-kondisi  tersebut  dipaparkan  dalam Porter's  Diamond  International  Trade  Model, sebuah  model  untuk memahami  bahwa  daya  saing  tidak  hanya  pada  ukuran  perusahaan atau  negara,  tetapi  juga  pada  wilayah,  industri,  dan  bisnis  khusus  yang menyediakan komoditas dan jasa.
Terdapat enam determinan yang membentuk perdagangan internasional sempurna  dalam  model Diamond Porter .  Pertama, Factor  Condition (Kondisi Faktor), adanya faktor produksi seperti sumberdaya alam, tenaga kerja  terampil,  atau  infrastruktur  pendukung  sangat  dibutuhkan  untuk meningkatkan  persaingan  industri.  Kedua, Demand  Condition (Kondisi Permintaan), adanya permintaan barang dan jasa oleh konsumen. Porter berpendapat bahwa faktor meningkatkan kualitas keunggulan kompetitif dalam  perdagangan  internasional  adalah  adanya home demand yang terstandarisasi.  Ketiga, Relating  and  Supporting  Industries (Industri Terkait),  adanya  pemasok  dan  industri  barang  atau  jasa  terkait  yang akan  diperdagangkan  secara  kompetitif.  Keunggulan  kompetitif  muncul apabila ada investasi dan dukungan faktor produksi oleh industri terkait, yang  outputnya  dapat  menguatkan  posisi  perdagangan  internasional  di kancah global;
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
Keempat, Strategy, Structure and Rivalry (Strategi, Struktur, Persaingan), adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bagaimana bisnis akan dikembangkan,  disusun,  dan  diatur,  serta  memahami  sifat  persaingan domestik  dan  global.  Kelima, Chance (Faktor  kesempatan),  determinan pendukung  yang  mempengaruhi  kesiapan  negara  dalam  ekspansi  pasar internasional  atas  faktor  internal  dan  eksternal  yang  berada  di  luar kendali  negara,  seperti  tren  sosial,  tren  politik,  tren  keamanan,  faktor inovasi,  kondisi  pasar  keuangan  atau  nilai  tukar,  lonjakan  permintaan global  atau  regional,  diskontinuitas  biaya  input,  dan  perkembangan teknologi.  Keenam, Government (Pemerintah),  determinan  pendukung yang  mempengaruhi  perdagangan  internasional  dari  sisi  kebijakan  dan mendorong  tumbuhnya  industri  dalam  negeri,  sehingga  secara  tidak langsung mampu mendongkrak daya saing perdagangan.

## Hasil dan Diskusi
Kerjasama  dalam  Kerangka  Ratifikasi European Council Regulation 1005/2008
Terkait  kerjasama  yang  terjalin  antara  Uni  Eropa-Indonesia  dalam sertifikasi  hasil  tangkap  ikan  di  PPS  Nizam  Zachman,  dari  definisi kerjasama  internasional  menurut  Holsti  (1988),  hukum  internasional yang  dicetuskan  oleh  UE  melalui  ECR  1005/2008  menjadi  bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh UE kepada negara di dunia terkait sistem pengelolaan  sumberdaya  perikanan.  Keterikatan  diri  Indonesia  dalam kerangka kerjasama ECR 1005/2008 dimaksudkan untuk meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan.
Ditinjau  dari  proses  pengesahannya  menurut  Undang-undang  No  24 Tahun  2000,  penulis  menganalisis  bahwa  ratifikasi  ECR  1005/2008 oleh  pemerintah  dilakukan  dengan  cara  aksesi,  yaitu  persetujuan  tanpa ikut  serta  menandatangani  naskah  perjanjian/hukum  internasional, melainkan  langsung  memasukannya  kedalam  hukum  nasional,  baik melalui Undang-Undang, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Menteri. Hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  9  ayat  2  Undang-undang  No  24  Tahun 2000 bahwa aturan yang akan disepakati sebagai bentuk kerjasama dapat dilakukan  dengan  pengesahan  perjanjian  internasional  menggunakan Undang-undang atau Keputusan Presiden. Untuk skema kerjasama yang dijalin  melalui  ratifikasi  ECR  1005/2008  sendiri  dapat  dikategorikan dalam bentuk multilateral, karena ECR 1005/2008 telah diratifikasi oleh banyak  negara,  baik  itu  oleh  negara  anggota  UE  ataupun  negara  ketiga dalam bentuk hukum nasional (Pramono 2023).

## Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman
Berdasarkan  hasil  analisis  penulis  dan  hasil  perbandingan  dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Togatorop (2018), Desty (2018), dan Manurung (2018), disaat kerjasama lain menitikberatkan pada peningkatan kuantitas  produk  ekspor  tangkap  ikan,  penulis  menemukan  bahwa kerjasama dalam skema ratifikasi ECR 1005/2008 lebih menitikberatkan peningkatan sertifikasi hasil tangkap ikan. Aktivitas pengelolaan ikan di pelabuhan perikanan dalam kerjasama dibawah kerangka ECR 1005/2008 menjadi  langkah  awal  terjadinya  transaksi  perikanan,  yang  berkaitan dengan aktivitas ekspor dan impor ikan oleh negara maritim dimulai dari pelabuhan perikanan. ECR 1005/2008 sebagai hukum internasional juga menjadi  alat  yang  mengatur  proses  pengelolaan  pelabuhan  perikanan dan  tata  cara  sertifikasi  hasil  tangkap  ikan  tujuan  ekspor  dan  impor  di pelabuhan  perikanan,  terlebih  menekankan  pada  penanganan  praktik IUU  Fishing .  Oleh  karenanya,  urgensi  kerjasama  pada  kerangka  ECR 1005/2008 lebih kompleks dibanding dengan kerjasama bidang perikanan lain,  dimana  kerjasama  bidang  perikanan  Indonesia  dengan  mitra  lain cenderung menitikberatkan pada aktivitas ekonomi, dan pencarian mitra perdagangan (Desty 2018).
Dilihat  dari  bentuknya,  ratifikasi  ECR  1005/2008  dalam  meningkatkan sertifikasi komoditas ikan tangkap di Indonesia tergolong pada kerjasama G to G ( Government  to  Government) antara  Indonesia  dengan  UE, karena  pihak  yang  terlibat  dalam  aktivitas  ini  merupakan  Dewan  UE yang didelegasikan kepada Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG-MARE), dengan Pemerintah Indonesia yang didelegasikan kepada KKP. Dikarenakan bentuk kerjasama berupa G to G , fokus hal yang disepakati dalam kerjasama ini adalah bagaimana meningkatkan sertifikasi komoditas ikan di perairan Indonesia, mulai dari proses pelayaran kapal, penangkapan  ikan,  penanganan  ikan  diatas  kapal,  dan  proses  bongkar kapal, yang implementasinya dititikberatkan pada perumusan kebijakan guna  meningkatkan  sertifikasi  hasil  tangkap  ikan  itu  sendiri,  bukan terfokus pada bagaimana pembangunan mitra bisnis (Pramono 2023).
Ketentuan  awal  kerjasama  pengelolaan  sertifikasi  komoditas  ikan  di pelabuhan  perikanan  ECR  1005/2008  tercermin  dalam  Pasal  10  ayat  1 yang menyatakan:
“ Pejabat  yang  bertanggung  jawab  dalam  sertifikasi perikanan harus dapat memeriksa semua area yang relevan, geladak dan ruangan kapal penangkap ikan, tangkapan  yang  diproses  atau  tidak,  jaring  atau peralatan lainnya, perlengkapan dan dokumen terkait yang  dianggap  perlu  oleh  pejabat  untuk  diverifikasi  di kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, peraturan
atau  manajemen  internasional  dan  langkah-langkah konservasi ”.
Sebagai negara yang meratifikasi aturan tersebut, klausul ini tentu juga diatur  dalam  peraturan  nasional  Indonesia,  yaitu  pada  PermenKP  No 10  Tahun  2021  sub  bagian  Pengawasan  Perikanan.  Pada  ketentuan pengawasan  dan  ruang  lingkup  Sertifikasi  Hasil  Tangkap  Ikan,  petugas pelabuhan  selaku  pejabat  yang  berwenang  mengelola  komoditas perikanan  wajib  memiliki  pengawas  perikanan  yang  rutin  melakukan pengecekan  kapal  penangkap  ikan,  dan  melakukan  inspeksi  lapangan terkait bongkar muat komoditas ikan tangkap yang akan diperdagangkan, pengecekan ketelusuran ikan, dan cara penanganan ikan, sehingga ikan yang  diolah  di  UPI  merupakan  ikan  yang  legal  dan  berkualitas  (JDIH BPK RI 2023). Peraturan tersebut tidak hanya mengatur sertifikasi hasil perikanan  tangkap,  namun  keseluruhan  proses  pengelolaan  perikanan di  pelabuhan  perikanan,  termasuk  dalam  meningkatkan  perdagangan produk perikanan.
Gambar 1. Sistem Perdagangan Komoditas Ikan di bawah Kerangka ECR 1005/2008
Sumber: Penulis, 2023

## Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman
Ilustrasi  pada  Gambar  1  memperlihatkan  betapa  berpengaruhnya  ECR 1005/2008 menjadi aturan main negara-negara anggota UE dan negara non  anggota  dalam  aktivitas  perdagangan  komoditas  ikan  tangkap. Seluruh  produk  perikanan  yang  akan  dikirimkan  ke  negara  importir UE  baik  oleh  negara  anggota  maupun  negara  ketiga  wajib  memenuhi seluruh tahapan prosedur dan birokrasi, yang seluruh prosesnya diawasi oleh  DG-MARE.  Aktivitas  perdagangan  dalam  skema  ECR  1005/2008 ini  mencakup  aktor  negara,  yaitu  pemerintah  sebagai  OK,  kemudian unsur pelabuhan perikanan sebagai OKL atau UPT pengelola komoditas perikanan, yang terdiri dari nelayan di tahap produksi, staff operasional dan kesyahbandaran di tahap pengecekan sertifikasi, dan kepala pelabuhan sebagai aktor yang mengesahkan sertifikasi hasil tangkap ikan.
Ketentuan sertifikasi produk yang diterima oleh negara importir UE pun tak  main-main,  tidak  semua  produk  perikanan  yang  dikirimkan  oleh perusahaan perikanan suatu negara serta merta lolos tahap pengecekan, bisa  jadi  ditolak  oleh  negara  importir  ketika  DG-MARE  menemukan ada  kejanggalan  pada  produk  perikanan.  Untuk  mengetahui  prosedur sertifikasi hasil tangkap ikan yang dipasarkan ke UE, lebih lanjut ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Prosedur Sertifikasi Hasil Tangkap Ikan Tujuan Ekspor
Sumber: Laman Uni Eropa untuk Indonesia, 2023
Pada  tahap  pemenuhan  sertifikasi,  cukup  banyak  aktor  yang  terlibat, prosedur sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor dimulai dari nelayan. Nelayan yang akan menangkap ikan untuk tujuan akspor harus dipastikan memiliki  sertifikasi  cara  penanganan  ikan  yang  baik,  perlengkapan penunjang di kapal juga dipastikan memadai selama ekspedisi laut, seperti menggunakan  alat  tangkap  ramah  lingkungan  dan  memiliki  persediaan ice cool box untuk menjaga suhu dan kualitas ikan. Selanjutnya, ikan-ikan yang didaratkan oleh nelayan di pelabuhan akan dilakukan penginputan data oleh enumerator di pelabuhan perikanan tempat sandar kapal hingga diterbitkan  CC  atau  SHTI  Lembar  Awal  (SHTI  LA).  Produk  perikanan yang  sudah  didata,  dilakukan  pengolahan  apabila request  order dari negara importir adalah produk olahan, dimana prosesnya berlangsung di UPI pelabuhan masing-masing pangkalan ikan, setelahnya baru dilakukan permohonan penerbitan SHTI Lembar Turunan (SHTI LT) untuk kapal > 50  GT  tujuan  ekspor  dan  SHTI  Lembar  Turunan  yang  Disederhanakan (SHTI LTS) untuk kapal < 50 GT tujuan ekspor.
Di  Indonesia,  sesuai  dengan  KepDJPT  No  39  Tahun  2022  terdapat  32 Pelabuhan  Perikanan  yang  ditetapkan  dan  dipilih  langsung  oleh  Dirjen Perikanan Tangkap sebagai OKL, diantaranya adalah Pelabuhan Perikanan dibawah  kelola  KKP,  dan  Pelabuhan  Perikanan  dibawah  Pemerintah Daerah  (Samola  et  al.  2018).  PPS  Nizam  Zachman  sendiri  merupakan salah satu Pelabuhan Perikanan kategori 1 yang ditunjuk menjadi OKL dan UPT dibawah kewenangan KKP. Penetapan PPS Nizam Zachman sebagai pelabuhan OKL kategori 1 ini sesuai dengan amanat PermenKP No 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan, dimana pelabuhan yang berada pada kategori 1 adalah PPS yang memiliki kapasitas lahan seluas 50 Ha; kapal- kapal perikanan yang bersandar dan melakukan pelayaran diatas 100-200 Gross Tonnage (selanjutnya disingkat GT); kapal pengangkut ikan antara 500-1000  GT;  mampu  melayani  kapal-kapal  perikanan  100  unit/hari; jumlah  ikan  yang  didaratkan  lebih  dari  200  ton/hari;  memiliki  fasilitas UPI;  dan  mayoritas  hasil  tangkap  diperuntukkan  bagi  aktivitas  ekspor. Ketika pelabuhan perikanan memenuhi syarat tersebut, maka pelabuhan itu dapat digolongkan menjadi kategori 1 dan OKL dibawah KKP Republik Indonesia, dan persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi oleh PPS Nizam Zachman (Warih 2022).
Berdasarkan  data  penelitian  dan  analisis  penulis  menggunakan  konsep kerja sama Holsti dan dasar hukum kerja sama yang berlaku di Indonesia, penulis menemukan bahwa upaya meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan  tujuan  ekspor  di  PPS  Nizam  Zachman  diwujudkan  dengan  adanya koordinasi antar aktor, mulai dari tingkatan Dewan UE, OKL Pelabuhan Perikanan, dan UPI di Pelabuhan Perikanan. Wujud koordinasi antar aktor dalam implementasi kerja sama ini berpatokan pada Undang-undang No 45 Tahun 2009 dan PermenKP No 10 Tahun 2021 sebagai aturan ratifikasi

## Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman
ratifikasi ECR 1005/2008, dan KepDJPT No 39 Tahun 2022. Berikut ini dampak implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 ditinjau dari lokus PPS Nizam Zachman.

## Meningkatkan Pasar Ikan Ekspor Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman
Ratifikasi  ECR  1005/2008  yang  fokus  dalam  meningkatkan  sertifikasi hasil  tangkap  ikan  rasanya  dapat  menjadi  alat  pelabuhan  perikanan meningkatkan pasar ekspor perikanan Indonesia. Implementasi ratifikasi ECR  1005/2008  dalam  meningkatkan  pasar  ikan  tujuan  ekspor  di  PPS Nizam  Zachman  menggunakan  teori  Perdagangan  Internasional  yang dikemukanan oleh Michael Porter.  Porter dalam teori ini menyebutkan, ketika suatu negara ingin melakukan aktivitas perdagangan internasional, negara tersebut harus memiliki keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan yang tidak dimiliki negara lain dan tercipta atas dasar kompetitif untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan peluang yang tersedia, sehingga mewujudkan perdagangan sempurna (Porter 1990). PPS Nizam Zachman selaku  OKL  dibawah  kelola  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  tentu juga  merupakan  unsur  negara,  oleh  karenanya  aktivitas  perdagangan yang  dilakukan  oleh  UPI  di  pelabuhan  bukan  hanya  mengandalkan faktor produksi (komoditas ikan tangkap), melainkan perlu membentuk keunggulan-keunggulan  lain  yang  dapat  mendorong  perdagangan  ikan terjadi, yaitu keunggulan kompetitif.
Gambar 3. Rantai Perdagangan Ikan di PPS Nizam Zachman
Sumber: Penulis, 2023
Gambar  3  menunjukkan  sistem  perdagangan  hasil  tangkap  ikan  tujuan ekspor yang terjadi di PPS Nizam Zachman, mulai dari tahap penangkapan ikan  sampai  kepada  negara  impor.  Komoditas  ikan  tangkap  yang  dapat diolah  dan  dipasarkan  ke  negara  importir,  PPS  Nizam  Zachman  tidak hanya  mengambil  komoditas  perikanan  dari  awak  kapal  di  lingkungan sekitar PPS Nizam Zachman, karena seperti yang sudah dijelaskan penulis, UPI di PPS ini dapat mengambil komoditas diluar PPS Nizam Zachman, selama  pelabuhan  tersebut  memenuhi  ketentuan  yang  diharapkan  oleh UPI yang diatur oleh PPS Nizam Zachman. Produk perikanan yang berasal dari  PPS  Nizam  Zachman,  mulai  dari  proses  pengecekan,  pembuatan sertifikat  hasil  tangkap  ikan,  hingga  pemasaran  terjadi  dan  diawasi langsung  oleh  UPT  PPS  Nizam  Zachman,  sedangkan  untuk  komoditas dari pelabuhan perikanan lain, PPS Nizam Zachman hanya menerbitkan SHTI LT dan LTS, dengan melakukan tracking data  LA dari pelabuhan perikanan asalnya. Meninjau keberhasilan implementasi ECR 1005/2008 dalam meningkatkan ekspansi pasar ikan ekspor di PPS Nizam Zachman, penulis menggunakan unsur perdagangan internasional Diamond Porter , antara lain sebagai berikut:
Factor Condition (Kondisi Faktor)
Kondisi  faktor  produksi  utama  yang  berpengaruh  dalam  meningkatkan pasar ikan ekspor di PPS Nizam Zachman adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. PPS Nizam Zachman yang memiliki nilai komoditas ikan tangkap tinggi mulai dari kelompok ikan pelagis besar seperti Tuna, Cakalang, dan Tongkol yang menjadi komoditass unggulan ikan ekspor dan pelagis kecil termasuk cumi-cumi, teri dan udang-udangan sebagai sumber daya alam menjadi peluang meningkatnya pasar ekspor ikan. PPS Nizam Zachman  juga  telah  membangun  sumber  daya  manusia  menjadi  lebih baik, staff UPT PPS Nizam Zachman yang terlibat kegiatan kepelabuhan perikanan aktif dalam perannya masing-masing, seperti Subkoordinator Operasional  Pelabuhan  yang  fokus  mengawasi  prosedur  struktural kepelabuhan,  dan  Subkoordinator  Kesyahbandaran  lebih  mengawasi pelaksanaan  teknis.  Sumber  daya  manusia  nelayan/awak  kapal  di  PPS Nizam Zachman masih kurang kesadaran ( awareness ) untuk memenuhi persyaratan sertifikasi hasil tangkap ikan. Selain faktor produksi utama, PPS Nizam Zachman juga mengembangkan faktor produksi pelengkapnya, yang  dikembangkan  melalui  pelengkapan  sarana  dan  prasarana.  PPS Nizam Zachman telah dilengkapi menara pemantau kegiatan perikanan, pembangunan UPI, dan mengembangkan aplikasi JALASENA sebagai alat pencatatan perikanan.

## Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman

## Demand Condition (Kondisi Permintaan)
Kondisi permintaan perdagangan produk perikanan di PPS Nizam Zachman adalah tuntutan model inovatif produk olahan ikan yang diberikan oleh negara  importir,  seperti  adanya request  order berupa  ikan fillet , cube , beku, dan daging lumatan, yang artinya tidak mengimpor raw material saja.  Selain  tuntutan  model  inovatif  produk  ikan,  pasca  diratifikasinya ECR 1005/2008 oleh banyak negara, permintaan produk perikanan oleh negara importir akhirnya hanya menerima ikan yang kondisinya terjamin, tidak terkontaminasi mikroba atau benda asing, dan tidak teridentifikasi IUU Fishing . Hal ini menunjukkan kondisi permintaan produk perikanan di PPS Nizam Zachman berpengaruh terhadap sistem perdagangan ikan. Di periode 2019-2021 secara bertahap PPS Nizam Zachman telah mampu memenuhinya,  karena  PPS  Nizam  Zachman  telah  dilengkapi  oleh  UPI yang terspesifikasi mengolah produk berdasarkan request yang ada.
Relating and Supporting Industries (Industri Terkait)
Pada aktivitas perdagangan ikan tujuan ekspor di PPS Nizam Zachman, industri  terkait  yang  berpengaruh  untuk  meningkatkan  pangsa  pasar ekspor ikan terlihat dari hubungan saling mendukung antara pemasok hasil tangkap ikan tersertifikasi. Nelayan/awak kapal di PPS Nizam Zachman yang  menjual  hasil  tangkap  yang  telah  tersertifikasi  kepada  pengolah. UPI  yang  mampu  mengolah  permintaan  spesifik  negara  importir,  dan buyer negara importir yang menetapkan request order produk perikanan. Keterkaitan antara pemasok ikan, UPI, dan buyer negara importir dalam bawahannya,  menjalankan  aktivitas  perdagangan  perikanan  ini  mampu membuka pangsa pasar ekspor ikan PPS Nizam Zachman.
Strategy, Structure and Rivalry (Strategi, Struktur, Persaingan)
Pasca  diterbitkannya  ECR  1005/2008  oleh  Dewan  UE,  telah  banyak negara  ikut  meratifikasi  untuk  mengamankan  komoditas  ikan  tangkap tujuan eskpornya di pasar Eropa, dan Indonesia turut meratifikasi agar tidak  tertinggal  oleh  negara  lain.  Negara-negara  yang  meratifikasi  akan bersaing memenuhi sertifikasi hasil tangkap ikan agar produk perikanan dapat diterima di negara anggota UE ataupun non-UE. Pengimpelentasian ketentuan-ketentuan  ECR  1005/2008  di  PPS  Nizam  Zachman  seperti mewajibkan  dokumen  pendukung  dan  adanya  jaminan  sertifikasi  hasil tangkap ikan tujuan ekspor merupakan strategi persaingan dagang yang ditetapkan.
Chance (Faktor kesempatan)
Ratifikasi ECR 1005/2008 oleh negara-negara dunia membentuk sistem perdagangan ikan semakin kompleks, dan implementasi ketentuan-
ketentuan dan implementasi ketentuan-ketentuan ECR 1005/2008 secara perlahan membuat produk perikanan di PPS Nizam Zachman tersertifikasi. Hal ini akhirnya membuka peluang pasar baru dan membuka kesempatan PPS Nizam Zachman dalam meningkatkan potensi pasar ekspor ikan.

## Government (Pemerintah)
Penetapan kebijakan dalam bentuk Undang-undang No 45 Tahun 2009 dan PermenKP No 10 Tahun 2021 sebagai hasil ratifikasi ECR 1005/2008 merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan sertifikasi hasil  tangkap  ikan  dan  ekspansi  pasar  ekspor  ikan.  Adanya  kebijakan tersebut  menunjukan  bahwa  pemerintah  internal  telah  mendorong tumbuhnya industri dalam negeri.

## Peningkatan Ekonomi Sektor Perikanan
Melalui hasil data yang penulis peroleh dari wawancara dan dokumentasi, dampak  implementsai  peraturan  ECR  1005/2008  di  bidang  ekonomi perikanan  terlihat  dalam  lingkup  lokal,  nasional  dan  global.  Secara lokal,  implementasi  ECR  1005/2008  di  PPS  Nizam  Zachman  telah membuat  penghasilan  nelayan  meningkat,  hal  ini  terjadi  karena  ECR ECR  1005/2008  membuat  aturan  sertifikasi  hasil  tangkap  ikan  yang ketat.  Ketatnya  peraturan  sertifikasi  hasil  tangkap  ikan  tujuan  ekspor tersebut  membuat  nelayan  jadi  memerhatikan  setiap  tangkapan ikannya  dan  menjaga  kualitasnya,  hingga  membuat  harga  jual  kepada UPI  tinggi,  dan  secara  langsung  membuat  ekonomi  per  kapita  nelayan bertambah. Selain berdampak pada nelayan, penerapan ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman juga berdampak untuk ekonomi perikanan UPI, tingginya  kualitas  ikan  yang  didaratkan  oleh  awak  kapal/nelayan  akan menarik kepercayaan buyer , sehingga pasar dan tenaga kerja di UPI akan bertambah (Pramono 2023).
Dampak yang dirasakan secara nasional, implementasi ECR 1005/2008 pasar  ikan  akan  mendorong  aktivitas  ekspor  semakin  tinggi,  sehingga dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.    Data  statistik  PPS  Nizam Zachman  2021  memperlihatkan  bahwa  angka  ekspor  produk  perikanan di PPS Nizam Zachman menarik nilai produksi dengan rata-rata USD 400 juta per tahun. Hal ini terlihat pada Gambar 4.

## Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
Gambar 4. Total Volume Ekspor dan Nilai Produksi Ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta Periode 2019-2021
Sumber: PPS Nizam Zachman, 2023
Dilihat dari kacamata global, implementasi ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman  telah  membantu  meningkatkan  reputasi  Indonesia  sebagai negara  yang  berkomitmen  dalam  upaya  meningkatkan  sertifiaksi  hasil tangkap  ikan.  Hal  ini  membuka  peluang  akses  pasar  ekspor  yang  lebih luas,  terutama  di  negara-negara  UE  yang  menerapkan  standar  ketat terkait sumberdaya perikanan. Dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang  terdapat  dalam  ECR  1005/2008,  Indonesia  dapat  meningkatkan daya  saing  produk  perikanan  dalam  perdagangan  internasional,  yang pada  gilirannya  berdampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi  sektor perikanan.

## Terkendalinya Praktik IUU Fishing
Implementasi  ratifikasi  ECR  1005/2008  dalam  sertifikasi  hasil  tangkap ikan juga mendukung pemberantasan praktik IUU Fishing di PPS Nizam Zachman.  Hal  ini  terlihat  dari  penggunaan  alat  tangkap  yang  ramah lingkungan  di  sekitar  Kawasan  pelabuhan.  Berdasarkan  bukustatistik Kepelabuhan  dan  Perikanan  PPS  Nizam  Zachman  tahun  2021,  data menunjukkan  bahwa  angka  penggunaan  alat  tangkap  non  ramah lingkungan adalah 0%. Mayoritas jenis alat tangkap yang digunakan oleh awak  kapal  di  PPS  Nizam  Zachman  adalah  Pukat  cincin  pelagis  besar, Pancing, Jala dan Bouke Ami untuk ikan pelagis besar seperti Cakalang, Tuna, Lemuru, Tenggiri, dan Tongkol (pengguna alat tangkap yang
mencapai 1300 unit kapal) adapun alat tangkap pukat cincin pelagis kecil, alat pengangkut dan pancing cumi untuk ikan pelagis kecil seperti udang, teri dan cumi-cumi (PPS Nizam Zachman 2022a).
Realisasi pemberantasan IUU Fishing juga terlihat dari wilayah tangkapan ikan oleh awak kapal yang mematuhi batas WPPNRI, dimana di PPS Nizam Zachman dengan mayoritas kapal perikanan > 20 GT, wilayah tangkapnya mencakup  WPP  572  (Samudera  Hindia  Sebelah  Barat  Sumatera  dan Selat  Sunda)  dan  WPP  573  (Samudera  Hindia  Sebelah  Selatan  Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor). Hal ini menunjukan bahwa hasil tangkap ikan di PPS Nizam Zachman tidak dilakukan diluar wilayah teritori perairan Indonesia, dan tidak melanggar batas wilayah perairan (Warih 2022).
Penulis  juga  menemukan  bahwa  sertifikasi  hasil  tangkap  ikan  dalam kerangka  ECR  1005/2008  di  PPS  Nizam  Zachman  secara  langsung mempertegas  hukum IUU  Fishing, yaitu  melalui  ketentuan  kewajiban dokumen  pendamping  berupa  SHTI,  CPIB  dan health  certificate,  serta adanya  sistem  pelaporan  hasil  tangkapan  ikan  akurat  yang  melibatkan sistem verifikasi independen untuk seluruh poduk perikanan tangkap di PPS  Nizam  Zachman.  Implementasi  ratifikasi  ECR  1005/2008  di  PPS Nizam  Zachman  yang  konsern  pada  isu IUU  Fishing inipun  akhirnya berdampak pada hasil statistik praktik IUU di Indonesia, dimana praktik IUU pada tahun 2021 dengan kapal dalam negeri yang awalnya mencapai 53  kasus  dan  luar  negeri  mencapai  114  kasus,  di  tahun  2022  menurun dengan total kapal dalam negeri sebanyak 11 kasus dan kapal luar negeri sebanyak 72 (Panjaitan 2023).

## Kesimpulan
Ratifikasi European  Council  Regulation 1005/2008  merupakan  bentuk kerja  sama  Uni  Eropa-Indonesia  yang  diupayakan  untuk  meningkatkan sertifikasi  hasil  tangkap  ikan  tujuan  ekspor.  Implementasinya  di  PPS Nizam  Zachman  dilakukan  melalui  koordinasi  antar  aktor,  mulai  dari tingkatan  Dewan  UE,  OKL  PPS  Nizam  Zachman,  dan  UPI.  Wujud koordinasi  antar  aktor  dalam  implementasi  kerjasama  ini  berpatokan pada  Undang-undang  No  45  Tahun  2009  dan  PermenKP  No  10  Tahun 2021 sebagai aturan nasional ratifikasi ECR 1005/2008 di Indonesia. Atas adanya implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman, saat ini sertifikasi hasil tangkap ikan yang diperoleh di Pelabuhan semakin meningkat, dengan mengedepankan sinergi antara Dewan UE, Pelabuhan Perikanan  dan  Unit  Pengolah  Ikan.  Selain  itu,  angka  IUU  Fishing diperairan  sekitar  PPS  Nizam  Zachman  menurun  dan  pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun, untuk meningkatkan nilai ekspor diperlukan kesadaran lebih mendalam dari sumberdaya manusia dalam cara

## Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman
penanganan  ikan  yang  baik.  Dikarenakan  implementasi  ratifikasi ECR  1005/2008  di  PPS  Nizam  Zachman  belum  memenuhi  kriteria perdagangan  internasional  sempurna,  kajian  ini  sangat  terbuka  untuk dilakukan  penelitian  lanjutan,  diantaranya  dengan  melakukan  Analisa Hambatan.  Penulis  memberikan  saran  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk lebih menekankan analisis perdagangan perikanan tangkap menggunakan teori  keunggulan  kompetitif  indikator  sumberdaya  manusia,  sehingga diperoleh hasil yang komprehensif terkait cara meningkatkan sertifikasi dan perdagangan komoditas ikan Indonesia ke UE.

## Referensi

## Buku
Creswell,  J.  W.,  2015. Penelitian  kualitatif  &  Desain  Riset:  Memilih Diantara Lima Pendekatan . Pustaka Pelajar.
Holsti, K. J, 1988. Politik internasional Jilid 2: Kerangka untuk Analisis . Erlangga.
PPS Nizam Zachman, 2022a. Buku Statistik Perikanan 2021 . Kementerian Kelautan dan Perikanan.
PPS  Nizam  Zachman,  2022b. Profil  Pelabuhan  Perikanan  Samudera Nizam Zachman 2022 . Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pramono, Y. e, Faton, H., Hidayat, T., Sigit, N., & Heli., 2014. Pedoman Ekspor Perikanan Ke Negara Mitra (Norwegia, Rusia, Spanyol, Singapura  Dan  Filipina) .  https://adoc.pub/pedoman-ekspor- perikanan-ke-negara-mitra-norwegia-rusia-span.html

## Artikel Jurnal
Aisyah,  M.  N.,  2007.  “Peran  Strategi,  Sumber  Daya  serta  Perubahan Teknologi  dan  Lingkungan  Terhadap  Penciptaan  Keunggulan Kompetitif  yang  Berkesinambungan”, Jurnal  Ekonomi  Dan Pendidikan , 4 (1).
Desty,  F.,  2018.  “Kerjasama  Perdagangan  Antara  Indonesia  Dengan Spanyol Dalam Bidang Kelautan Sektor Perikanan Pada Kerangka Kerja  Pca  (Partnership  Cooperation  Agreement)  Tahun  2014- 2017”, Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI , 5 , 1–15.
Firdaus,  F.,  2015.  “Kedudukan  Hukum  Internasional  dalam Sistem  Perundang-Undangan  Nasional  Indonesia”, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1).
Manurung, H., 2018. “Improving Free Trade Agreement (FTA) Between Indonesia-European  Union  (EU)  Through  Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)”, Jurnal Asia Pacific Studies , 2 (1), 23–44.
Mohsin, M., Mu, Y., Khadim, H., Mahmood, A., Zhaoqun, S., Nazir, K., & Wei, W., 2015. “Contribution of Fish Production and Trade to the Economy of Pakistan”, International Journal of Marine Science .
Nur’aini,  R.  D.,  2020.  “Penerapan  Metode  Studi  Kasus  Yin  Dalam Penelitian  Arsitektur  dan  Perilaku”, INERSIA:  Informasi  Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur , 16 (1), 92–104.
Porter,  M.  E.,  1990.  “The  Competitive  Advantage  of  Nations”, Harvard Business Review .

## Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman
Samola,  A.  B.,  Budiman,  J.,  &  Dien,  H.  V.,  2018.  “Studi  tentang  serti- fikasi  hasil  tangkapan  ikan  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera Bitung  (Study  on  Fish  Catch  Certification  in  Samudera  Bitung Fishing Port)”, JURNAL ILMU DAN TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP , 3 (1).
Tenripadang, A., 2016. “Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Na- sional”, Jurnal Hukum Diktum , 14 (1), 67–75.
Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F., 2022. “Eksistensi UNCLOS 1982 da- lam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Ne- gara Pantai”, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum ,
2 (2), 286.
Zulkifli, 2014. “Kerjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi Pengelo- laan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)”, Jur- nal Cano Ekonomos , 3 (2), 139–158.

## Artikel Online
Arif, A., Arlinta, D., dan Grahadyarini, L., 2023. "Ditolak di Luar Negeri, Tak Dijamin Keamanannya di Dalam Negeri", kompas.id , [On- line].  Tersedia  dalam  https://www.kompas.id/baca/humanio- ra/2023/02/26/ditolak-di-luar-negeri-bagaimana-keamaannya- di-indonesia [Diakses pada 11 Maret 2023]
DKP Kaltara, 2023. "Mengenal Destructive Fishing", Dinas Kelautan Dan Perikanan Kalimantan Utara , [Online]. Tersedia dalam https:// dkp.kaltaraprov.go.id/page/artikel/mengenal-destructive-fish- ing [Diakses pada 2 September 2022]
European Commision, 2023. "EU Import Conditions for Seafood and Oth- er Fishery Products", European Union , [Online]. Tersedia dalam https://food.ec.europa.eu/system/files/2018-06/ia_trade_im- port-cond-fish_en.pdf [Diakses pada 11 Maret 2023]
Grahadyarini, B. L., 2019. "Sektor Perikanan Jadi Penggerak Ekonomi", kompas.id ,  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.kompas.id/ baca/utama/2019/09/26/sektor-perikanan-jadi-penggerak- ekonomi [Diakses pada 6 Oktober 2023]
Triwibowo,  R.,  &  Rahmawati,  N.  2021.  Penolakan  Ekspor  Produk Perikanan:  Cemaran  Biologi,  Tantangan  dan  Strateginya. Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan .

## Pedoman Hukum
European Council, 2008. Council Regulation (EC) No 1005/2008 Com- munity  system  to  prevent,  deter  and  eliminate  illegal,  unreported and unregulated fishing, amending Regulations.
JDIH BPK RI, 2023. Permen KP No. 13 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
JDIH  BPK  RI,  2023.  Permen  KKP  No.  10  Tahun  2021  tentang  Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Beru- saha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.
Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Pro- duk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sek- tor Kelautan dan Perikanan.
Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Un- dang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

## Interview
Hermawan, Andi, 2023. Interview dengan penulis pada 22 Februari 2023. Jakarta [Rekaman kaset yang dimiliki penulis]
Pramono, Agung,  2019. Interview  dengan  penulis  pada  20  Maret  2023. Jakarta [Rekaman kaset yang dimiliki penulis]
Warih, Hesti, 2022. Interview dengan penulis pada 10 Juni 2022. Jakarta [Rekaman kaset yang dimiliki penulis]

## Repository
Togatorop,  N.  Y.,  2018.  “ Kerjasama  Indonesia  –  Jepang  Melalui  Indo - nesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Perdagangan Ekspor Ikan Tuna (2012-2017) ”, Universitas Kom- puter Indonesia (UNIKOM).

## Youtube Video
Panjaitan,  L.,  2023. ASEAN’s  Future:  Addressing  the  Region’s Geo-Maritime  Rifts .  Jakarta  Geopolitical  Forum  VII,  Jakar- ta,  [YouTube].  Tersedia  dalam  https://www.youtube.com/ watch?v=5qhAUR3IznU [Diakses pada 11 Januari 2023].