## JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

## Volume 2 Nomor 2, Desember 2012
Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Dewan Redaksi : Dr. Zahri Nasution ( Sosiologi Perikanan ) Dr. Sonny Koeshendrajana ( Ekonomi Sumberdaya ) Prof. Dr. I Wayan Rusastra ( Analisis Kebijakan dan Agribisnis ) Dr. Dedi Supriadi Adhuri ( Antropologi Maritim ) Dr. Armen Zulham ( Ekonomi Perikanan )
Mitra Bestari : Dr. Fatuchri Sukadi (Kebijakan Perikanan Budidaya) Dr. Victor Nikijuluw (Kebijakan Publik) Dr. Andin H. Taryoto (Sosiologi Pedesaan)
Redaksi Pelaksana : Yayan Hikmayani, M.Si Tjahjo Tri Hartono, M.Si Tenny Apriliani, M.Si

## Desain dan Tata Letak :
Ilham Ferbiansyah
Alamat Redaksi : Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi  Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI - Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162 Faks.(021) 53650159 Email: pt.sosek@gmail.com

## KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKRSE-KP) yang telah terakreditasi berdasarkan keputusan Kepala LIPI No. 482/D/2011 tanggal 12 April 2011; secara spesifik memuat kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.
Penerbitan  jurnal  ini  didanai  oleh  Balai  Besar  Penelitian  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan.  Informasi  yang  ditampilkan  meliputi:  (i) Evaluasi Kebijakan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; (ii) Evaluasi  Kebijakan  Pengaturan  Sistim  Bagi  Hasil  (Kasus  Implementasi Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 Pada Perikanan Rumpon di Kabupaten Badung, Bali) ; (iii) Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Coremap di Wilayah Coral Triangle di Indonesia Timur; (iv) Penguatan Zona Ekonomi Ekslusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran Dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional); (v) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan dan Berperspektif Mitigasi Bencana di  Padang Sumatera Barat; (vi) Dampak Penerapan Sertifikasi Perdagangan Ikan Hias Laut Pada Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Dan Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Kepulauan Seribu; (vii) Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Tingkat Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis).
Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada  masyarakat  dan  menambah  wawasan  ilmu  pengetahuan  di  bidang  perikanan  dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.
Redaksi

## JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 2 Nomor 2, Tahun 2012
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................... i DAFTAR ISI  ..................................................................................................... ii Evaluasi Kebijakan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Oleh : Yayan Hikmayani, Maharani Yulisti dan Hikmah ................................................ 85 - 102 Evaluasi Kebijakan Pengaturan Sisitim Bagi Hasil (Kasus Implementasi Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 Pada Perikanan Rumpon di Kabupaten Badung, Bali) Oleh : Rizky Muhartono, Ahmad Zamroni dan Zahri Nasution  .................................... 103 - 112 Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Coremap di Wilayah Coral Triangle di Indonesia Timur Oleh : Siti Hajar Suryawati dan Agus Heri Purnomo ................................................... 113 - 130 Penguatan Zona Ekonomi Ekslusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran Dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional) Oleh : Anugerah Yuka Asmara ..................................................................................... 131 - 144 Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan dan Berperspektif Mitigasi Bencana di  Padang Sumatera Barat Oleh : Tomi Ramadona, Tridoyo Kusumastanto dan Achmad Fahrudin ...................... 145 - 154 Dampak Penerapan Sertifikasi Perdagangan Ikan Hias Laut Pada Kondisi Ekosistem Terumbu Karang dan Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Kepulauan Seribu Oleh : Idris dan Aar Mardesyawati .............................................................................. 155- 162 Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Tingkat Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis) Oleh : Atikah Nurhayati  ............................................................................................... 163 - 173
ISSN 2089-6980
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN ( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )
UDC  338:639.2
Evaluasi Kebijakan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Yayan Hikmayani, Maharani Yulisti dan Hikmah
Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan peningkatan produksi perikanan tahun 2011. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder.  Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan perhitungan kecenderungan produksi perikanan budidaya nasional/wilayah, analisis proyeksi produksi (forecasting) perikanan budidaya di Indonesia dan analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa target produksi yang telah dicanangkan yaitu sebesar 353% pada prinsipnya masih cukup relevan dan sangat optimis untuk tercapai.  Hasil forecasting yang telah dilakukan menghasilkan nilai sebesar 335% dan tidak terlalu jauh dengan nilai yang ditargetkan. Proyeksi patin menunjukkan peningkatan produksi sampai tahun 2014 sebesar 253%, menunjukkan  antara target    produksi  dan  realisasi    sangat  jauh  perbedaannya.  Proyeksi  produksi  perikanan  budidaya  untuk komoditas lele, menunjukkan peningkatan produksi sampai dengan 781% di tahun 2014, jauh lebih besar dibanding target produksi perikanan budidaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sebesar 450 %.  Upaya yang dapat dilakukan agar target produksi tercapai yaitu melalui optimalisasi  luasan lahan yang belum diusahakan, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya, distribusi produk perikanan yang merata di seluruh Indonesia dengan mempermudah birokrasi, meningkatkan jumlah dan kapasitas Unit Pembenihan Rakyat (UPR), mendirikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di lokasi sentra produksi potensial,  kebijakan  pemerintah  mengenai  harga  pakan,  subsidi  harga  input  produksi  terutama  pakan perikanan budidaya dan kebijakan pemerintah dalam pelarangan impor ikan.
Kata Kunci:  evaluasi kebijakan, perikanan budidaya, produksi
ISSN 2089-6980
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN ( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )
UDC 330.31 Evaluasi Kebijakan Pengaturan Sistim Bagi Hasil (Kasus Implementasi Undang-undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 pada Perikanan Rumpon di Kabupaten Badung, Bali)
Rizky Muhartono, Ahmad Zamroni dan Zahri Nasution
Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  implementasi  UU  Bagi  Hasil  No. 16/1964.  Pendekatan  studi  kasus  diterapkan  dalam  penelitian  ini.  Data  diperoleh  melalui  wawancara dengan  responden  yang  dipilih  berdasarkan  metode purposive  sampling .  Responden  yang  terpilih merupakan nelayan rumpon yang telah bekerja minimal satu tahun. Mengacu pada pendekatan evaluasi kebijakan, analisis mencakup aspek materi, aspek implementasi dan aspek faktor penentu. Dari pendekatan analisis  tersebut,  diperoleh  kesimpulan-kesimpulan  sebagai  berikut:  Pertama,  teridentifikasi  adanya ketidaksesuaian penerapan UU di lapangan, antara lain dalam hal besaran proporsi, beban tanggungan, dan jangka waktu perjanjian; Kedua, kelemahan yang menyebabkan penyimpangan tersebut, terjadi baik pada aspek materi maupun implementasi. Pada aspek materi, ditemukan bahwa produk hukum tersebut tidak selaras dengan kondisi lokal, termasuk adat setempat. Sementara itu, pada aspek implementasi, produk hukum tersebut tidak berjalan baik karena keterbatasan informasi, ketiadaan ruang untuk modifikasi, dan ketiadaan lembaga kontrol yang secara efektif mengawal pelaksanaannya. Rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: (1) Beberapa pasal UU 16/1964 sebaiknya disempurnakan, yaitu yang menyangkut bagian pemilik modal, biaya penyusutan aset, dan umur ekonomis aset produksi dalam perhitungan bagi hasil; (2) Perlu diberikan mandat khusus kepada sebuah lembaga yang untuk melakukan pengawalan implementasi UU sehingga efektivitas UU dapat ditingkatkan; (3) Perlu disusun sebuah naskah akademis yang dikembangkan berdasarkan perluasan cakupan kajian ini, yang digunakan untuk mendorong penyempurnaan UU, sehingga selaras dengan kondisi saat ini, demi perkembangan perikanan yang lebih baik.
Kata Kunci: evaluasi kebijakan, bagi hasil, perikanan rumpon, Kedonganan, Bali
ISSN 2089-6980 Vol. 2 No. 2, 2012
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN ( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )

## UDC  639.25
Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Coremap di Wilayah Coral Triangle di Indonesia Timur
Siti Hajar Suryawati dan Agus Heri Purnomo
Tulisan ini mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan sumber daya terumbu karang di wilayah Coral Triangle Indonesia, yang didasarkan atas hasil penelitian pada Tahun 2011, di lokasi-lokasi Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP). COREMAP adalah program  pengelolaan sumber daya terumbu karang yang merupakan wahana utama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan terumbu karang. Kebijakan tersebut dilatar-belakangi oleh degradasi yang terjadi pada sumber daya terumbu karang dan besarnya potensi serta pentingnya fungsi dari aset alam tersebut.  Metode yang diacu untuk penyusunan rekomendasi ini adalah analisis Sistem Sosial Ekologis (SES) dan analisis resiliensi yang mencakup perilaku positif dan negatif dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang, dilanjutkan dengan analisis Multi Criteria Decision Making (MCDM) terhadap perilaku- perilaku pengelolaan negatif. Data dalam penelitian ini mencakup aspek sistem sosial-ekologi, kerentanan dan resiliensi, yang diperoleh dari 1.244 responden masyarakat yang dipilih secara purposive dan 182 responden tokoh yang diperoleh dengan teknik snowball serta data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi terkait. Hasil penelitian ini secara umum merekomendasikan 4 (empat) perbaikan terhadap kebijakan  pengelolaan  yang  ada.  Keempat  rekomendasi    tersebut    adalah:  1)  Peningkatan  efektivitas Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) atau Taman Wisata Air Laut (TWAL) melalui penguatan kerjasama masyarakat-pemerintah dalam upaya-upaya menciptakan mata pencaharian alternatif, terutama di sektor non konvensional seperti pariwisata; 2) Memfokuskan pada intensifikasi pembentukan lembaga keuangan yang mendukung permodalan usaha dan perbaikan teknologi; 3) Perbaikan sistem koordinasi pihak terkait dalam pengawasan terhadap sumber daya; dan 4) Perbaikan desain program sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.
Kata Kunci:  terumbu karang, strategi pengelolaan, COREMAP, wilayah timur Indonesia
ISSN 2089-6980 Vol. 2 No. 2, 2012
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN ( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )

## UDC 382(9.0)
Penguatan Zona Ekonomi Ekslusif dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional)
Anugerah Yuka Asmara
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan khususnya  di  perbatasan  antar  negara.  Beberapa  pelanggaran  batas  laut  negara  yang  telah  ditetapkan melalui zona ekonomi ekslusif (ZEE) tiap tahun marak terjadi. Misalnya penangkapan ikan oleh nelayan asing, eksplorasi tambang di bawah laut oleh beberapa perusahaan asing menyebabkan pencemaran laut di batas negara, dan minimnya penggunaan iptek dalam pengelolaan sumber daya maritim di Indonesia. Tujuan  penelitian  dalam  studi  ini  ialah  :  1)  Mengetahui  dan  mendeskripsikan  kebijakan  Pemerintah Norwegia  dalam  menguatkan  posisi  wilayah  laut  negaranya  sekaligus  pengelolaan  sumber  daya  laut yang  ada  di  dalamnya  dan  2)  Mengelaborasi  langkah-langkah  Pemerintah  Indonesia  dalam  mengambil beberapa pelajaran dari keberhasilan negara Norwegia tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan literatur atau studi pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deksriptif. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengambil praktik-praktik terbaik (best practices) dari keberhasilan  suatu  negara  dalam  mengimplementasikan  program.  Hasil  tinjauan  dari  berbagai  literatur menunjukkan  bahwa  pembelajaran  kebijakan  pengelolaan  kelautan  dari  Norwegia  sebagai  salah  satu negara yang memiliki geografi laut cukup luas patut menjadi contoh bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan secara geografis dan sistem pemerintahannya memiliki kemiripan di antara keduanya, meskipun Indonesia sebagai negara maritim terluas di dunia memiliki tantangan lebih berat dari pada Norwegia yang secara geografis lebih kecil dari Indonesia.
Kata Kunci : kebijakan, pemerintah, Iptek, pengelolaan, kelautan, perbatasan

## UDC 338.922:639
Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan dan Berperspektif Mitigasi Bencana di  Padang Sumatera Barat
Tomi Ramadona, Tridoyo Kusumastanto dan Achmad Fahrudin
Penelitian yang bertujuan untuk merumuskan arahan kebijakan pengembangan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berperspektif mitigasi bencana telah dilakukan di Kota Padang  Tahun 2012. Metode penelitian menggunakan pendekatan sensus. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan skunder. Pengambilan data dilakukan secara purposive sampling . Responden terdiri dari nelayan yang mendaratkan ikan  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  (PPS)  Bungus  dengan  komoditas  tuna.  Metode  analisis  data menggunakan  analisis  bioekonomi,  kelayakan  investasi, Analytical  Hierarchy  Process (AHP)  dan  analisis kelembagaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sub-sektor  perikanan  memberikan  pengaruh  cukup besar bagi perekonomian Kota Padang. Pemanfaatan sumber daya tuna masih berada dibawah optimalnya. Pengelolaan  optimal  tuna  dengan  menggunakan  rezim  pengelolaan Maximum  Equilibrium  Yied (MEY) dengan discount  rate sebesar  16%  yaitu  dengan  meningkatkan  upaya  sebesar  133  trip  dan  produksi sebesar 418,53 ton. Potensi bencana terbesar di Padang yang berdampak pada perikanan yaitu gempa bumi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa arahan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Kota Padang yaitu mengembangkan sarana dan prasarana perikanan yang berperspektif mitigasi bencana dengan  mempertimbangkan  karakteristik  masyarakat  lokal  dan  kondisi  daerah  serta  meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam rangka optimasi produktivitas perikanan yang berkelanjutan.
Kata Kunci:  kebijakan, sumberdaya perikanan, bioekonomi, keberlanjutan, mitigasi bencana
ISSN 2089-6980 Vol. 2 No. 2, 2012
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )
ISSN 2089-6980
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN ( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )

## UDC 639.9:64
Dampak Penerapan Sertifikasi Perdagangan Ikan Hias Laut Pada Kondisi Ekosistem Terumbu Karang dan Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Kepulauan Seribu
Idris dan Aar Mardesyawati
Sertifikasi  ikan  hias  diterapkan  di  Kepulauan  Seribu  pada  2003-2006  oleh  MAC  berdasarkan kebutuhan pembeli yang menginginkan ikan hias laut yang sehat dan ditangkap dengan cara yang tidak merusak  lingkungan.  Studi  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dampak  penerapan  program  sertifikasi perdagangan ikan hias laut terhadap kondisi ekosistem terumbu karang dan kondisi sosial ekonomi nelayan di Kepulauan Seribu. Studi ini dilaksanakan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Studi ini menggunakan tiga  metode,  yaitu  diskusi  kelompok  terfokus  (FGD),  wawancara  mendalam,  dan  kuisioner.  Responden dalam  studi  ini  terdiri  dari  kelompok  nelayan  dan  pengepul  ikan  hias  (belum  dan  sudah  tersertifikasi), tokoh  masyarakat,  ketua  kelompok  nelayan,  dan  kepala  keluarga  dalam  rumah  tangga  nelayan.  Hasil studi  menunjukkan  bahwa  sebanyak  73%  responden  menyatakan  kondisi  terumbu  karang  di  lokasi tangkap masih dalam kategori baik. Sementara, sebanyak 58% responden menyatakan kondisi ikan hias cenderung meningkat. Pada aspek sosial dan ekonomi, sebanyak 62% responden merasa lebih aman dalam menangkap ikan karena tidak melanggar hukum, sebanyak 96% responden menyatakan sangat baik dalam hal penyelesaian masalah melalui kelompok, dan sebanyak 96% responden menyatakan memiliki kondisi fisik yang lebih baik. Namun, hanya sebanyak 42% responden yang menyatakan ada perbaikan harga jual ikan hias dari nelayan. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini adalah program ini bisa mengubah persepsi  masyarakat  untuk  menggunakan  alat  tangkap  ramah  lingkungan  untuk  mengurangi  kerusakan ekosistem terumbu karang. Secara sosial, keamanan dan kesehatan nelayan cenderung meningkat. Secara ekonomi, program ini tidak memberikan perbaikan atau peningkatan harga ikan hias pada tingkat nelayan.
Kata Kunci: nelayan ikan hias, sertifikasi, sosial ekonomi, Kepulauan Seribu
ISSN 2089-6980
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

## INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN ( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )

## UDC 338:639
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Tingkat Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis)

## Atikah Nurhayati
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  sejauh  mana  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam mendukung  tingkat  keberlanjutan  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  melalui  pendekatan  model sinergitas  perilaku  ekonomi  nelayan  (Suatu  Kasus  di  Kawasan  Pangandaran  Kabupaten  Ciamis  Provinsi Jawa  Barat).  Analisis  terhadap  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  mendukung  tingkat  keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dilakukan dengan menggunakan Analytical Hierarkhi Process (AHP). Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan  melalui  alternatif  kebijakan Co-Management berpengaruh  sebesar  44,6%  terhadap  tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Pengendalian upaya penangkapan memiliki nilai bobot 0,336 artinya kebijakan pemerintah melalui pengendalian upaya penangkapan memiliki pengaruh sebesar 33,6%  terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki nilai bobot 0,131 artinya kebijakan pemerintah dengan memperhatikan sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki pengaruh sebesar 13,1%  terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Penegakan hukum dan kelembagaan memiliki nilai bobot 0,088 artinya setiap kebijakan pemerintah  melalui  penegakan  hukum  dan  kelembagaan  memiliki  pengaruh  sebesar  0,88%  terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Kebijakan Co-management memiliki pengaruh yang  besar  terhadap  tingkat  keberlanjutan  sumber  daya  perikanan  tangkap  di  Kawasan  Pangandaran Provinsi Jawa Barat.
Kata Kunci: kebijakan, nelayan, sinergitas perilaku ekonomi

## (Indeks Pengarang)

## (Author Index)
Asmara, Anugerah Yuka   ................................................................................. 131-144 Fahrudin, Achmad    ............................................................................................ 145-154 Hikmah    ............................................................................................................. 85-102 Hikmayani, Yayan  ............................................................................................... 85-102 Idris  .................................................................................................................... 155-162 Kusumastanto, Tridoyo   ..................................................................................... 145-154 Mardesyawati, Aar ............................................................................................. 155-162 Muhartono, Rizky  .............................................................................................. 103-112 Nasution, Zahri    ................................................................................................ 103-112 Nurhayati, Atikah .............................................................................................. 163-173 Purnomo, Agus Heri  ........................................................................................... 113-130 Romadona, Tomi   ............................................................................................... 145-154 Suryawati, Siti Hajar .......................................................................................... 113-130 Yulisti, Maharani ............................................................................................... 85-102 Zamroni, Ahmad  ................................................................................................ 103-112

## JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

## Pedoman Bagi Penulis
NASKAH. Redaksi hanya menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan dan tidak dalam proses penerbitan pada publikasi lain. Misi publikasi ini adalah membahas isu aktual kebijakan kelautan dan perikanan dalam bentuk gagasan, dialog maupun polemik. Sesuai dengan misi tersebut, maka naskah harus mengandung pembahasan tentang isu analisis kebijakan kelautan dan perikanan yang aktual.
BENTUK NASKAH. Susunan  naskah  relatif  bebas,  namun  harus  memuat  permasalahan, pendekatan yang digunakan dalam analisis masalah, pemecahan isu kebijakan dan penutup, Naskah diketik dengan menggunakan huruf Calibri, 12pt dan 1,5 spasi.
PENUTUP. Menyajikan sinopsis naskah dengan menampilkan opsi kebijakan untuk memecahkan masalah tematik atau isu kebijakan yang ada.  Kebijakan yang ditawarkan perlu dikomplementasikan dengan kebijakan pendukung lintas sektoral dan koordinasi institusi terkait dalam implementasinya.
PENYERAHAN NASKAH . Naskah diserahkan ke Redaksi Pelaksana.
BAHASA. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia.
JUDUL NASKAH. Judul naskah dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
ABSTRAK. Setiap naskah dilengkapi abstrak yang terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris terdiri dari 250 kata.
KATA KUNCI. Pemilihan kata kunci mengacu pada description yang tercantum dalam AGROVOC. Apabila  istilah  yang  dipilih  tidak  terdapat  dalam  AGROVOC,  maka  thesaurus  lain  atau  kamus istilah dapat dipakai sebagai rujukan.
TABEL. Tabel data mencantumkan teks isi, tahun dan sumber data (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).
GAMBAR DAN GRAFIK. Gambar  dan  grafik  harus  dicetak  tebal  sehingga  memungkinkan diperkecil  antara  50  sampai  60%  dari  teks  asli.  Judul  gambar  dan  grafik  diletakan  di  bawah tanpa mempengaruhi bagian gambar dan grafik (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).
SATUAN PENGUKURAN. Satuan  pengukuran  dalam  teks,  grafik  dan  gambar  memakai  sistem metrik, misalnya cm, ton, ha.
REFERENSI. Referensi  ditulis  dalam  bentuk  catatan  kaki  atau  pada  halaman  daftar  pustaka yang disusun dengan urutan nama pengarang, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah dan penerbit.