## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 315-328 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1026 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasah *
Syahid Fathulloh, 1 Mufidah 2
Institut Agama Islam al-Zaytun Indonesia https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1026
Abstract
Welfare is a basic guarantee in the constitution. Therefore, the State must realize it. Indonesia is doing all its power and effort by implementing the principle of decentralization so that each region is managed by a regional government. This is intended for economic equality, so that welfare  is  realized  for  the  community.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the conception of prosperity in the theory of State Administration and Fiqh Siyasah. In addition to knowing how the urgency of implementing the principle of decentralization in realizing public welfare in terms of constitutional law and Fiqh Siyasah. This study uses a qualitative method  with  a  normative  and  doctrinal  juridical  approach.  Research  data  obtained  from books, journals, and legislation. The results of the study stated that the implementation of the principle of decentralization was very necessary in realizing the welfare of the  community accompanied by paying attention to the signs of fiqh siyasah. Fiqh siyasa and decentralization cannot be separated. To realize the welfare of the community, new innovations are needed, namely incorporating siyasa fiqh into the implementation of the principle of decentralization.
Keywords: Community Welfare; Decentralization; Fiqh Siyasah

## Abstrak
Kesejahteraan  merupakan  jaminan  asasi  dalam  konstitusi,  oleh  sebab  itu  Negara  wajib merealisasikannya.  Dalam  hal  tersebut,  Indonesia  melakukan  segenap  daya  dan  upaya dengan menerapkan asas desentralisasi agar masing-masing daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah.    Hal  ini  ditujukan  untuk  pemerataan  ekonomi,  sehingga  terealisasi  sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsepsi sejahtera  dalam  teori  Tata  Negara  dan  Fiqih  Siyasah,  serta  untuk  mengetahui  bagaimana urgensi  pelaksanaan  asas  desentralisasi  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat ditinjau  dari  hukum  Tata  Negara  dan  Fiqih  Siyasah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan doktrinal. Data penelitian diperoleh dari buku,  jurnal,  maupun  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa pelaksanaan  asas  desentralisasi  sangat  diperlukan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan memperhatikan rambu-rambu fiqih siyasah. Fiqih siyasah dan  desentralisasi  tidak  dapat  dipisahkan.  Untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat diperlukan  inovasi  baru,  yaitu  menggabungkan  fiqih  siyasah  ke  dalam  pelaksanaan  asas desentralisasi.
Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Desentralisasi, Fiqih Siyasah.
* Manuscript  received  date:  January  22,  2021,  revised:  May  27,  2021,  approved  for  publication: September 9, 2021.
1 Syahid Fathulloh adalah Mahasiswa pada Program Studi Hukum Tatanegara ( Siyasah ) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Email: syahidfathulloh7@gmail.com
2 Mufidah adalah Dosen Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, alamat email: mufidah@iai-alzaytun.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan  dan  kesehatan  yang  murah  dan  berkualitas  atau  kondisi  dimana  setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. 3
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  pada  hakekatnya  adalah pemberdayaan  masyarakat,  keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan merupakan  proses  untuk  membuat  masyarakat  berdaya  memperbaiki  kehidupan mereka.  Dorongan  dan  gagasan  awal  dalam  memberikan  kesempatan  masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menginisiasi, mendukung, dan merencanakan secara bersama kegiatan apa yang dapat  dijadikan  peluang  selain  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  menjadi sasaran  utama  kegiatan  tersebut. 4 Pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  dan masyarakat  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang, yang merencanakan perubahan- perubahan dalam masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual untuk mengentaskan masalah-masalah sosial yang semakin hari semakin meningkat. 5
Secara  umum,  kemiskinan  adalah  kondisi  dimana  seseorang  atau  sekelompok orang  tidak  mampu  memenuhi  hak-hak  dasar  dan  kebutuhan  dasar  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  layak  dan  bermartabat. 6 Berbagai  kondisi  yang  mendiskripsikan  masyarakat  miskin  seperti  masih  banyaknya anak-anak menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan masih kurangnya akses infrastruktur maupun pelayanan  publik.  Daerah  kantong-kantong  kemiskinan  tersebut  menyebar  diseluruh wilayah Indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa- desa  kecil  yang  miskin,  masyarakat  nelayan  ataupun  daerah-daerah  kumuh  di perkotaan.
Melihat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan  undang-undang”.  Dari  sini  dapat  dilihat, bahwa  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  menganut  sistem  “pembagian  kekuasaan” dan “pemisahan kekuasaan” yang terdesentralisasi.
Dari  pembahasan  di  atas,  Penulis  tertarik  untuk  mengetahui  bagaimana konsepsi  sejahtera  dalam  teori  Hukum  Tata  Negara  dan  Fiqh  Siyasah?  Bagaimana
3 Dahliana  Sukmasari,  Konsep  Kesejahteraan  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Al-Qur’an,  (Jambi: Journal of Qur’an and Hadis Studies, 2020), 7.
4 Mohamad  Teja,  Pembangunan  Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kawasan  Pesisir,  (Cilacap: Jurnal Aspirasi, 2015), 64.
5 Samud,  Peranan  Pemerintah  dalam  Menyejahterakan  Masyarakat  melalui  Bantuan  Sosial Perspektif Ekonomi Islam, (Cirebon: Jurnal Al-Amwal, 2018), 218.
6 Fitri  Yanna  Zega,  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial  Bagi  Keluarga  Miskin  Dalam  Meningkatkan Pembangunan  Masyarakat  Desa  Humene  Kecamatan  Gunungsitoli  Idanoi  Kota  Gunungsitoli,  (Medan: Skripsi, 2017), 2.
urgensi pelaksanaan asas desentralisasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis dari penelitian ini menggunakan studi kepustakaan ( library reseach ). Studi kepustakaan  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian 7 . Sedangkan menurut Zed Mestika, kajian pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. 8
Penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Data penelitian ini, penulis peroleh dari buku, jurnal, maupun media lainnya.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan  dan  kesehatan  yang  murah  dan  berkualitas  atau  kondisi  dimana  setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi  dimana  tercukupinya  kebutuhan  jasmani  dan  rohani. 9 Kesejahteraan masyarakat  itu  sendiri  ialah  suatu  kondisi  yang  memperlihatkan  tentang  keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial, bentuk kegiatannya meliputi semua bentuk intervensi sosial, terutama ditujukan untuk meningkatkan keberhasilan atau  kesejahteraan  individu,  kelompok,  maupun  masyarakat  sebagai  keseluruhan. Dapat  pula  mencakup  upaya  dan  kegiatan-kegiatan  yang  secara  langsung  ditujukan untuk  penyembuhan,  pencegahan  masalah-masalah  sosial  serta  pengembangan sumber-sumber  manusia. 10 Dalam  pandangan  dakwah  sendiri  kesejahteraan  harus berpacu pada keadilan yang di dalamnya adalah aplikasi keagamaan dan konsekuensi dari  perubahan  yang  terjadi  di  sosial,  budaya,  politik  dan  kehidupan  ekonomi masyarakat.  Salah  satu  bentuk  perkembangan  dalam  kehidupan  supaya  menjunjung tinggi keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kemiskinan  merupakan  konsep  dan  fenomena  yang  berwajah,  bermatra multidimensional, menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri: 11
7 Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode, Kuningan; Hidayatul Quran Kuningan, 2019, hlm 134
8 Mestika. Zed, Metode penelitian kepustakaan, Jakarta; Yayasan Bogor Indonesia, 2004, hlm 3.
9 Dahlia Sukmasari, Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an, 6-7.
10 Balyan Saeful Ahkam, Deden Sumpena, Ali Aziz, Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  melalui  Program  Desa  Wisata.  (Bandung:  Jurnal  Pengembangan  Masyarakat Islam, 2018), 48.
11 Erni Tahir, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi), 132-133.
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan  akses  terhadap  kebutuhan  hidup  dasar  lainnya  (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan  jaminan  masa  depan  (karena  tiadanya  investasi  untuk  pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan  akses  terhadap  lapangan  kerja  dan  mata  pencaharian  yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).
Secara  umum,  kemiskinan  adalah  kondisi  dimana  seseorang  atau  sekelompok orang  tidak  mampu  memenuhi  hak-hak  dasar  dan  kebutuhan  dasar  untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat. 12
Berbagai  kondisi  yang  mendiskripsikan  masyarakat  miskin  seperti  masih banyaknya  anak-anak  menderita  kekurangan  gizi,  tingkat  kesehatan  yang  buruk, tingkat  buta  huruf  yang  tinggi,  lingkungan  yang  buruk  dan  masih  kurangnya  akses infrastruktur maupun pelayanan publik. Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar diseluruh wilayah Indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupun daerah-daerah kumuh di perkotaan.
1.1 Tabel  Persentase  Penduduk  Miskin  Menurut  Provinsi  Tahun  2019-2020  Sumber: Badan Pusat Statistik.

## PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI (PERSEN)
PROVINSI PERKOTAAN 2019 2020 Semester 1 (Maret) Semester 2 (September) Tahuna n Semester 1 (Maret) Semester 2 (Septembe r) Tahun an Aceh 9,68 9,47 - 9,84 10,31 - Sumatera Utara 8,56 8,39 - 8,73 9,25 - Sumatera Barat 4,76 4,71 - 4,97 5,22 - Riau 6,28 6,00 - 6,12 6,39 -
12 Fitri  Yanna  Zega,  Pelayanan  Ksejahteraan  Sosial  Bagi  Keluarga  Miskin  Dalam  Meningkatkan Pembangunan  Masyarakat  Desa  Humene  Kecamatan  Gunungsitoli  Idanoi  Kota  Gunungsitoli  (Medan: Skripsi, 2017), 2.
Jambi 9,81 9,75 - 10,41 11,22 - Sumatera Selatan 12,19 11,94 - 12,16 12,52 - Bengkulu 14,70 14,13 - 14,77 15,06 - Lampung 8,92 8,60 - 9,02 9,59 - Kep. Bangka Belitug 2,85 2,98 - 3,06 3,43 - Kep. Riau 5,33 5,26 - 5,42 5,69 - DKI Jakarta 3,47 3,42 - 4,53 4,69 - Jawa Barat 6,03 5,98 - 7,14 7,79 - Jawa Tengah 9,20 8,99 - 10,09 10,57 - DI Yogyakarta 10,89 10,62 - 11,53 12,17 - Jawa Timur 6,84 6,77 - 7,89 8,37 - Banten 4,12 4,00 - 5,03 5,85 - Bali 3,29 3,04 - 3,33 4,04 - Nusa Tenggara Barat 15,74 14,85 - 14,90 15,05 - Nusa Tenggara Timur 8,84 8,34 - 8,64 8,76 - Kalimantan Barat 4,60 4,61 - 4,69 4,86 - Kalimantan Tengah 4,47 4,28 - 4,62 4,92 - Kalimantan Selatan 3,53 3,47 - 3,61 3,83 - Kalimantan Timur 4,31 4,29 - 4,45 5,10 - Kalimantan Utara 5,10 4,86 - 5,06 5,74 - Sulawesi Utara 5,01 4,95 - 5,22 5,31 - Sulawesi Tengah 9,32 8,90 - 8,76 9,21 - Sulawesi Selatan 4,44 4,22 - 4,49 4,92 - Sulawesi Tenggara 6,81 6,81 - 7,14 7,62 - Gorontalo 4,21 3,99 - 3,97 4,18 - Sulawesi Barat 9,63 9,41 - 9,59 9,98 - Maluku 5,84 6,09 - 6,23 6,36 - Maluku Utara 4,27 4,24 - 4,53 5,03 - Papua Barat 5,63 5,47 - 5,85 6,31 -

## PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI (PERSEN)
PROVINSI PEDESAAN 2019 2020 Semester 1 (Maret) Semester 2 (September) Tahunan  Semester 1 (Maret) Semester 2 (September) Tahunan Aceh 18,03 17,68 - 17,46 17,96 - Sumatera Utara 9,14 8,93 - 8,77 9,02 - Sumatera Barat 7,88 7,69 - 7,43 7,83 - Riau 7,62 7,51 - 7,29 7,47 - Jambi 6,53 6,44 - 6,23 6,40 - Sumatera Selatan 13,02 12,93 - 12,96 13,25 - Bengkulu 15,49 15,30 - 15,16 15,42 - Lampung 14,27 13,96 - 13,83 14,22 - Kep. Bangka Belitug 6,79 6,38 - 6,33 6,75 - Kep. Riau 11,04 10,67 - 10,43 11,25 - DKI Jakarta - - - - - - Jawa Barat 9,79 9,58 - 10,27 10,64 - Jawa Tengah 12,48 12,26 - 12,80 13,20 - DI Yogyakarta 13,89 13,67 - 14,31 14,57 - Jawa Timur 14,43 14,16 - 14,77 15,16 - Banten 7,49 7,31 - 8,18 8,57 - Bali 4,88 4,86 - 4,78 5,40 - Nusa Tenggara Barat 13,45 12,97 - 13,09 13,42 - Nusa Tenggara Timur 24,91 24,45 - 24,73 25,26 - Kalimantan Barat 9,05 8,73 - 8,50 8,57 - Kalimantan Tengah 5,33 5,17 - 4,96 5,50 - Kalimantan Selatan 5,47 5,36 - 5,08 5,76 - Kalimantan Timur 9,31 9,26 - 9,51 9,98 -
Kalimantan Utara 9,02 9,00 - 9,46 10,07 - Sulawesi Utara 10,56 10,30 - 10,25 10,64 - Sulawesi Tengah 15,26 15,01 - 14,69 14,76 - Sulawesi Selatan 11,95 11,90 - 11,97 12,25 - Sulawesi Tenggara 14,09 13,77 - 13,50 13,93 - Gorontalo 23,79 23,57 - 23,45 24,32 - Sulawesi Barat 11,45 11,43 - 11,26 11,89 - Maluku 26,83 26,63 - 26,21 27,06 - Maluku Utara 7,78 7,99 - 7,70 7,74 - Papua Barat 34,19 33,20 - 32,70 33,20 -
1. Persentase  penduduk  miskin  pada  September  2020  sebesar  10,19  persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadapat September 2019.
2. Jumlah  penduduk  miskin  pada  September  2020  sebesar  27,55  juta  orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.
3. Persentase  penduduk  miskin  perkotaan  pada  Maret  2020  sebesar  7,38  persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin  pedesaan  pada  Maret  2020  sebesar  12,82  persen,  naik  menjadi  13,20 persen pada September 2020.
4. Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada september 2020). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020).
5. Garis  kemiskinan  pada  September  2020  tercatat  sebesar  Rp.458.947,- /kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.339.004,- (73,87 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp.119.943,- (26,13 persen).
6. Pada  September  2020,  secara  rata-rata  rumah  tangga  miskin  di  Indonesia memiliki  4,83  orang  anggota  rumah  tangga.  Dengan  demikian,  besarnya  gari kemiskinan  per  rumah  tangga  miskin  secara  rata-rata  adalah  sebesar Rp.2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan. 13
13 https://bps.go.id di akses 17 Mei 2021 pukul 20.00
1.2 Gambar Tingkat Kemiskinan di Indonesia dari Tahun ke Tahun
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (https://bps.go.id).

## 2. Konsepsi Sejahtera Dalam Pandangan Fiqih Siyasah
Imam  al-Ghazali  mengartikan  bahwa  kesejahteraan  adalah  tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapai apabila tujuan syariah atau yang disebut dengan al-maqasid As-syariah itu dapat terpelihara dengan baik. Kemaslahatan atau  ketenteraman  batin  dapat  dirasakan  setelah  terwujudnya  kesejahteraan  yang sesungguhnya  dari  seluruh  umat  manusia  di  dunia  yaitu  dengan  mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohani. 14
Dengan  demikian,  dari  konsep  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  manusia  dapat dikatakan  mencapai  kesejahteraan  tidak  hanya  di  nilai  dari  segi  materi  saja  seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan dan kekayaan lainya seperti halnya dalam ilmu ekonomi  konvensional.  Akan  tetapi,  manusia  akan  memperoleh  kebahagiaan  dan kesejahteraan  apabila  seluruh  kebutuhan  dan  keinginannya  baik  dari  sisi  material maupun  spritual  dapat  terpenuhi.  Bahkan  aspek  spiritual  menjadi  landasan  utama untuk  memperoleh  kesejahteraan,  karena  kebahagiaan  tidak  hanya  dinilai  dari kehidupan  di  dunia  saja  akan  tetapi  kesejahteraan  akhirat  menjadi  orientasi  dalam setiap usaha manusia dalam memperoleh kebahagiaan materil. 15
Salah  satu  ayat  yang  menjelaskan  tentang  kehidupan  manusia  dalam mencapai kesejahteraan terdapat dalam Surat al-Qashah/28 ayat 77:
14 Nufi  Mu’tamar  Almahmudi,  Konsep  Kesejahteraan  dan  Implementasinya  dalam  Perspektif Hukum Islam, (Purwokerto: Jurnal Khuluqiyya, 2019), 1.
15 Nufi  Mu’tamar  Almahmudi,  Konsep  Kesejahteraan  dan  Implementasinya  dalam  Perspektif Hukum Islam, 4.
دلٱ َنِم َكَبيِصَن َسنَت  َلََو َةَرِخاَءْلٱ َراهدلٱ ُهللَّٱ َكٰىَتاَء ٓاَميِف ِغَتْ بٱَو َمَك نِسْحَأَو اَيْ ن
ْلٱ ِغْبَ ت  َلََو   َكْيَلِإِ ُهللَّٱ َنَسْحَأ ٓا ِفِى َدَاَسَفَ ٱ بُِيُ  َلَ  َهللَّٱ هننِإِ   ِضْرَْلْ

## َنيِدِسْفَُمْلٱ
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi.  Sesungguhnya  Allah  tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
Kesejahteraan tidak akan dapat dipisahkan dari roh Islam itu sendiri sebagai misi kerasulan  Nabi  Muhammad  SAW  sebagaimana  diungkapkan  dalam  surah  al-Anbiya (21) ayat 107. 16
َْيِمَلٰعْلِ ل ًةَْحَْر  هلَِا َكٰنْلَسْرَا ٓاَمَو
Artinya: “Dan Tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.
Dalam  ayat  lain  dijelaskan  mengenai  kesejahteraan  yang  telah  Allah  berikan dengan beberapa kenikmatan hidup, sebagaimana Allah SWT berfirman: 17
ۡ يِف  ۡمُك َل اَن ۡلَعَجَو ِضۡرَۡلَا  ِفِى ۡمُكٰ ن هكَم ۡدَقَلَو َشِياَعَم اَه ؕ ۡشَت اهم  ًلًۡيِلَق َنۡوُرُك
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A’raf: 10)

## 3. Pengertian Desentralisasi dan Pelaksanaannya di Indonesia
Menurut Joeniarto, Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam  daerah  tertentu  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Irawan  Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. 18
Setelah kemerdekaan, kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah pertama kali diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1945.  Dengan  kata  lain,  undang- undang  pertama  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Indonesia  merdeka  adalah  mengenai kebijakan  desentralisasi  pemerintahan  daerah.  Akan  tetapi  materi  yang  diatur  oleh Undang-Undang ini terlalu sederhana, sehingga dalam pelaksanaannya timbul banyak
16 Nufi  Mu’tamar  Almahmudi,  Konsep  Kesejahteraan  dan  Implementasinya  dalam  Perspektif Hukum Islam, 10.
17 Nufi  Mu’tamar  Almahmudi,  Konsep  Kesejahteraan  dan  Implementasinya  dalam  Perspektif Hukum Islam, 13.
18 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan ke- 12), 329.
kesulitan. Karena itu, pada tahun 1948 diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. 19

## 4.  Urgensi  Pelaksanaan  Asas  Desentralisasi  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasah
Pemerintah  Indonesia  berupaya  dengan  menerapkan  sistem  Desentralisasi  agar memudahkan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Langkah  awal  dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  salah  satunya  adalah  dengan  memfokuskan pelayanan  masyarakat  ke  dalam  beberapa  provinsi  di  Indonesia,  dari  provinsi  akan dipecah lagi ke dalam kabupaten/kota, lalu beberapa kecamatan disetiap kota, hingga berakhir di desa tempat masyarakat tersebut tinggal.
Pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi warga  negaranya.  Salah  satunya  dengan  membuat  sistem  desentralisasi,  yang  mana agar  masyarakat  tersebut  dapat  terpusat  dan  memudahkan  dalam  memberikan pelayanan  di  dalamnya.  Pemerintah  pusat  telah  memberikan  mandataris  kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Namun dalam hal  ini  bukan  berarti  pemerintah  pusat  angkat  tangan  dan  tidak  mau  membantu, melainkan hanya memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Daerah itu sendiri telah melakukan survei dan pengamatan kepada masyarakat,  guna  memberikan  pelayanan  yang  dibutuhkan  masyarakat  agar  dapat mewujudkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  itu  sendiri.  Pemerintah  daerah  Tingkat I/provinsi  telah  memfasilitasi  setiap  kabupaten/kota  untuk  memberikan  pelayanan kepada masyarakat, pelayanan tersebut antara lain: penyelenggaraan ketertiban umum dan  ketentraman  masyarakat,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  umum,  penanganan bidang  kesehatan,  penyelenggaraan  pendidikan,  penanggulangan  masalah  sosial, pelayanan  bidang  ketenagakerjaan,  fasilitator  pengembangan  Koperasi  dan  UMKM, Pelayanan  Pertanahan,  pelayanan  kependudukan  dan  catatan  sipil,  serta penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
Korelasi  antara  desentralisasi  dengan  akselerasi  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan pada fakta bahwa daerah lah yang lebih mengetahui tentang  potensi  dan  kebutuhan  daerahnya.  Otonomi  daerah  akan  mendorong partisipasi  masyarakat,  terciptanya  akuntabilitas  lokal  ( local  accountability )  dan meningkatkan sensivitas/kepekaan Pemda ( government responsiveness ). Otonomi daerah akan  meningkatkan  kemampuan  Pemda  dalam  menyediakan public  good  and  services (barang  dan  jasa)  melalui  fungsi  pelayanan  dasar  yang  menjadi  kewenangannya. Meningkatnya  kemampuan  Pemda  tersebut  diasumsikan  akan  semakin  memperluas arena bagi masyarakat untuk melakukan pilihan ( consumer choice ) atas barang dan jasa yang  tersedia,  yang  selanjutnya  memberikan  kontribusi  terhadap  terwujudnya  nilai individu ( individual value ) dan kemakmuran masyarakat ( social welfare ).
19 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , 399.
Dengan  adanya  asas  desentralisasi  dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarakat, diantaranya adalah:
1. Masyarakat dapat bergerak secara bebas dalam memenuhi hajat-hajat hidupnya melalui  perantara  Pemerintah  Daerah.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah bertugas  untuk  mengupayakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  pedesaan ataupun perkotaan.
2. Memudahkan masyarakat tersebut dalam memberikan masukan ataupun gagasan kepada Pemda.
3. Masyarakat  dapat  ikut  serta  berperan  sebagai  pelaksana  pendidikan,  sumber kegiatan pendidikan, dan pengguna hasil pendidikan.
4. Pemerintah  Daerah  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakatnya  yang mempunyai  usaha  untuk  ikut  serta  tergabung  dalam  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM).
5. Pemerintah  Daerah  lebih  mengetahui  potensi  dan  sumber  daya  daerahnya ketimbang  Pemerintah  Pusat,  dalam  hal  ini  pemda  akan  mampu  untuk memaksimalkan  potensi  tersebut  guna  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarakat pedesaan atau perkotaan.
Dari  pembahasan-pembahasan  sebelumnya,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan bahwasannya  kebijakan  asas  desentralisasi  sangatlah  mempengaruhi  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan asas desentralisasi ini masih memiliki kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kebijakan asas desentralisasi ini dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan fiqih siyasah/hukum islam.
Seperti  yang  telah  penulis  ketahui,  bahwa  Pemerintah  Indonesia  setelah kemerdekaan  mulai  memikirkan  cara  untuk  membuat  negara  ini  menjadi  aman, berkembang, serta masyarakatnya sejahtera. Bahkan yang terbesit dipikiran pemerintah setelah kemerdekaan adalah dengan membuat kebijakan asas desentralisasi. Tentu saja kebijakan ini merupakan langkah awal yang sangat tepat dalam menangani permasalah disuatu  masyarakat.  Latar  belakang  penulis  tertarik  untuk  melalukan  penelitian berjudul “Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasah” adalah dengan dikarenakannya beberapa faktor,  yaitu:  1).  Mayoritas  warga  negara  Indonesia  beragama  Islam;  2).  Lemahnya kebijakan desentralisasi dalam menangani permasalahan yang ada disuatu masyarakat; 3).  Masyarakat  mulai  apatis  terhadap  janji-janji  yang  dibuat  oleh  pemerintah;  4). Masyarakat memerlukan inovasi dan gagasan baru untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mereka.
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebaiknya pemerintah menggabungkan  pelayanan  masyarakat  yang  sudah  ada  Indonesia  ke  dalam  fiqih siyasah maupun hukum Islam. Walaupun sudah ada beberapa sistem pelayanan yang menggunakan metode fiqih siyasah/hukum Islam.

## D. KESIMPULAN
Kesejahteraan  masyarakat    menurut  teori  Hukum  Tata  Negara  adalah  suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, baik melalui program-
program pemerintah maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang  dilakukan  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Kesejahteraan  menurut  pandangan  fiqih siyasah adalah tercapainya kemaslahatan, yakni terpenuhinya sandang, pangan, papan dan ketenteraman bagi masyarakat. Juga manusia akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan  apabila  seluruh  kebutuhan  dan  keinginannya  baik  dari  sisi  material maupun spritual dapat terpenuhi.
Urgensi pelaksanaan asas desentralisasi menurut teori Hukum Tata Negara dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  bisa  dilakukan  dengan  cara  memfokuskan pelayanan  masyarakat  ke  dalam  beberapa  provinsi  di  Indonesia,  dari  provinsi  akan dipecah lagi ke dalam kabupaten/kota, lalu beberapa kecamatan di setiap kota, hingga di  desa  tempat  masyarakat  tersebut  tinggal.  Pemerintah  Daerah  telah  memfasilitasi setiap  kabupaten  dan  kota  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, pelayanan  tersebut  antara  lain:  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan  pendidikan,  penanggulangan  masalah  sosial,  pelayanan  bidang ketenagakerjaan,  fasilitator  pengembangan  koperasi  dan  UMKM,  pelayanan pertahanan,  pelayanan  kependudukan  dan  catatan  sipil,  serta  penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Fiqih siyasah dan desentralisasi tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan inovasi baru, yaitu menggabungkan fiqih siyasah ke dalam pelaksanaan asas desentralisasi.

## Saran
1. Untuk Pemerintah Pusat agar lebih mempertimbangkan dalam melakukan inovasi pada  sistem  desentralisasi,  agar  Pemerintah  Daerah  yang  sudah  berjalan  dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa pada umumnya.
2. Untuk  pembaca  semoga  tulisan  ini  dapat  menambah  ilmu  dan  wawasannya mengenai  tata  cara  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam pandangan fiqih siyasah.
3. Untuk  akademisi  semoga  penelitian  ini  dapat  dijadikan  landasan  untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penulis melihat hal-hal yang bisa diteliti pada tema  penelitian  ini  adalah  meneliti  tentang  urgensi  kesejahteraan  masyarakat dalam pandangan hukum positif dan fiqih siyasah.

## REFERENSI:

## Buku
Amiruddin. Asikin Z. 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Asshiddiqie, J. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
Huda, N. 2018. Hukum Tata Negara Indonesia . Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Ismatullah D, Saebani BA. 2018. Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia . Bandung: CV Pustaka Setia.

## Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Radjab, D. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Jurdi, F. 2019. Hukum Tata Negara Indoensia . Jakarta: Prenadamedia Group.
Rosidin, U. 2019. Otonomi Daerah dan Desentralis asi. Bandung: CV Pustaka Setia.
Suharto,  E.  2014. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial .  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Sunarno, S. 2006 . Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
UUD 1945. 2017. Surabaya: Putra Bahari Agency.

## Skripsi
Tahir E. 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten  Wakatobi).  Kendari.  Jurusan  Manajemen  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari.
Zega  FY.  2017.  Pelayanan  Ksejahteraan  Sosial  Bagi  Keluarga  Miskin  Dalam Meningkatkan  Pembangunan  Masyarakat  Desa  Humene  Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

## Jurnal
Ahkam, et al . (2018). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Desa Wisata . Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 3, No.
2.
Almahmudi, N. (2019). Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam . Vol. 1, No. 2.
Andira,  S.  A.  (2016). Pengaruh  Servive  Excellence  dan  Diferensiasi  Produk  Terhadap Kepuasaan  Konsumen  Pada  Samudra  Jaya  Art  Photo  Bridal  Komplek  Megaland Pematangsiantar , Jurnal Maker, Vol. 2 No. 1.
Diahloka,  C  dan  Shaleh,  A.  B.  (2013 ).  Membangun  Kualitas  Pelayanan  Publik  Melalui Peningkatan Etos Kerja Pegawai . Jurnal Reformasi, Vol. 3, No. 1.
Habibi,  M.  M.  (2015). Analisis  Pelaksanaan  Desentralisasi  dalam  Otonomi  Daerah Kota/Kabupaten . Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Jafar,  W.  A.  (2018). Fiqih  Siyasah  dalam  Perspektif  Al- Qur’an  dan  Al -Hadits .  Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1.
Kadji, Y. (2004). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya .
Kurniasih,  E.  P.  (2020). Dampak  Pandemi  Covid  19  Terhadap  Penurunan  Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak .
Kurniawan, R. C. (2016). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah . Fiat Justisia Journal of Law, Vol. 10, No. 3.
Nugraha.  (2016). Kemampuan  Pertumbuhan  Ekonomi  Memoderasi  Pengaruh  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH Pada Belanja Modal . Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 14. No. 1.
Nuradhawati,  R.  (2019). Dinamika  Sentralisasi  dan  Desentralisasi  di  Indonesia .  Jurnal Academia Praja, Vol. 2, No. 1.
Rizal, L. F. (2020). Perspektif Siyasah Syar’iyyah Tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid 19 . Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1.
Safitri. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia . Jurnal Criksetra, Vol. 5, No. 9.
Samud.  (2018). Peranan  Pemerintah  Dalam  Menyejahterakan  Masyarakat  Melalui  Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam . Vol. 10, No. 2.
Sari,  M.  E.  P  dan  Pratiwi,  D.  A.  (2018 ).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam . Jurnal Trias Politika, Vol. 2, No. 2.
Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam . Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2.
Simandjuntak,  R.  (2015 ).  Sistem  Desentralisasi  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional . Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No.1.
Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al- Qur’an . Journal of Qur’an and Hadis Studies, Vol. 3, No. 1.
Syawie, M. (2014). Pembangunan yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep . Vol. 19, No. 3.
Teja, M. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan pesisir . Vol. 6, No. 1.
Tisniwati,  B.  (2012). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kemiskinan  di Indonesia . Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1.
Waris. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance . Jurnal kebijakan Publik, Vol. 3, No. 1.
Wicaksono,  K.  W.  (2012). Problematika  dan  Tantangan  Desentralisasi  di  Indonesia .  Jurnal Bina Praja, Vol. 4, No. 1.