## HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

## Charles Hutapea, Yessica Claudia

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  relationship  between  the  village head  and  the  sub-district  head  in  the  administration  of  government  in  Katingan Regency (Study:  Tumbang  Liting  Village and Katingan  Hilir District). This  study uses a qualitative descriptive research method, the aim is to describe and obtain the relationship between the village head and the sub-district head in the administration of government. Data collection techniques, observation techniques, interviews, and documentation. The results of the research on the relationship between the Village Head  and  the  Camat  with  regulatory  indicators  based  on  regulatory  provisions  in the  service  sector,  the  field  of  empowerment  is  carried  out  well  and  the development field is less than optimal in the unfinished construction of bridges in the  2020  RKPDes.  Indicators  of  governance  arrangement  direction,  guidance, facilitation, run optimally. Indicators of Empowerment of the local community, the field  of  coordination does  not  coordinate with  each other in  the training  program, the field of guidance and supervision, the Camat does not contribute to the training program. Accountability for government administration, coordination, flash floods, coaching  and  supervision,  temporary  vacancies  for  Village  Head  and  Head  of Welfare  Section  for  Tumbang  Liting  Village.  The  obstacle  to  the  relationship between  the  Village  Head  and  the  Camat  in  the Administration  of  Government  is the quality of the work apparatus  of the Tumbang  Liting Village Government. So that the Village Head deviates from power and the village apparatus has concurrent work,  as  a  result  the  implementation  of  the  village  government  is  not  optimal  in carrying  out  the  Relationship  between  the  Village  Head  and  the  Camat  in Government  Administration  in  Katingan  Regency.  Optimizing  the  relationship between  the  Village  Head  and  the  Camat  in  Government  Administration,  it  is possible to  increase the  active role of the Village Head  and all levels  of  the work apparatus  of  the  Tumbang  Liting  Village  Government  to  know  and  understand further  about  all  forms  of  regularity  that  clearly  regulates  job  descriptions  and functions.  The  orientation  will  create  effectiveness  and  efficiency  in  service, development, and empowerment of local governments.
Keywords: Relationship the Village Head and Subdistrict Head, Governance

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Hubungan  Kepala  Desa  dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Katingan (Studi : Desa Tumbang  Liting  dengan  Kecamatan  Katingan  Hilir).  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  deskritif  kualitatif,  tujuan  untuk  mendeskripsikan  dan memperoleh  Hubungan  Kepala  Desa  dengan  Camat  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan.  Teknik  pengumpulan  data,  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  Hubungan  Kepala  Desa  dengan  Camat  dengan indikator  pengaturan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  dalam  bidang  pelayanan, bidang pemberdayaan dilaksanakan dengan baik  dan bidang pembangunan kurang optimal  dalam  belum  terselesaikannya  pembangunan  jembatan  dalam  RKPDes Tahun  2020.  Indikator  Penataan  pemerintahan  pengarahan,  pembinaan,  fasilitasi, berjalan  dengan  optimal.  Indikator  Pemberdayaan  masyarakat  setempat,  bidang koordinasi saling tidak berkoordinasi dalam program pelatihan, bidang pembinaan dan  pengawasan,  Camat  tidak  berkontribusi  dalam  program  pelatihan. Akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  bidang  koordinasi,  terjadinya  banjir bandang,  bidang  pembinaan  dan  pengawasan,  adanya  kekosongan  jabatan sementara  Kepala  Desa  dan  Kasi  Kesejahteraan  Desa  Tumbang  Liting.  Kendala Hubungan  Kepala  Desa  dengan  Camat  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan adalah  kualitas  sumber  daya  aparatur  kerja  Pemerintah  Desa  Tumbang  Liting. Sehingga  Kepala  Desa  melakukan  penyimpangan  kekuasaan  dan  perangkat  desa mengalami  pekerjaan  merangkap,  akibatnya  penyelenggaraan  pemerintah  desa tidak  optimal  dalam  menjalankan  Hubungan  Kepala  Desa  dengan  Camat  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Kabupaten  Katingan.  Keoptimalan  Hubungan Kepala  Desa  dengan  Camat  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  dapat dilakukannya  peningkatan  peran  aktif  Kepala  Desa  dan  seluruh  jajaran  aparatur kerja  Pemerintah  Desa  Tumbang  Liting  untuk  mengetahui  lebih  jauh  terhadap bentuk  keteraturan  yang  mengatur  terhadap  uraian  tugas  dan  fungsi.  Orientasinya akan  menciptakan  keefektifan  dan  keefisiensian  dalam  pelayanan,  pembangunan, dan pemberdayaan pemerintah daerah.
Kata  Kunci:  Hubungan  Kepala  Desa  Dengan  Camat,  Penyelenggaraan Pemerintahan

## Pendahuluan
Untuk  mempercepat,  menciptakan,  mengembangkan  bahkan  untuk  menjangkau segala kebutuhan masing-masing penyelenggaraan pemerintahan, maka pembentukan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sangat  penting  untuk dilaksanakan.  Seperti  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah  menyatakan  bahwa  “Daerah  dibagi  menjadi  daerah  Provinsi dan  Kabupaten,  Kabupaten  dibagi  menjadi  daerah  Kecamatan,  Kelurahan,  dan Desa”. 1 Dasar  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  tersebut  merupakan
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
landasan,  dasar,  dan  acuan  peraturan  yang  mengatur  tentang  berbagai  uraian  baik status,  mekanisme,  fungsi,  tugas-tugas  pokok  dan  berbagai  uraian  lainnya  yang menjadi  kewajiban  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  dilaksanakan  bagi  seluruh perangkat daerah.
Hubungan  Kepala  Desa  dengan  Camat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara jelas bagaimana huhungan tersebut diatur baik secara hubungan struktural maupun hubungan  fungsional.  Hubungan  struktural  merupakan  hubungan  yang  didasarkan  pada jenjang  atau  tingkatan  jabatan  tertentu,  seperti Pasal  209  ayat  (1)  “Kedudukan Kecamatan  adalah  kedudukan  dibawah  Pemerintah  Kabupaten  Dinas. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan pada kedudukan, hak, kewajiban, dan fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan. 2 Adapun  hubungan  fungsional  Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah Desa tercantum dalam Pasal 221 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menyatakan  “Kecamatan  dibentuk  untuk meningkatkan  kebutuhan  masyarakat  diwilayahnya  baik  dalam  melakukan koordinasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat Desa”. Dalam Pasal 225 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Camat berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berada diwilayahnya”.

## Tinjauan Pustaka
Adapun Pemerintahan Kecamatan merupakan salah satu  wilayah otonom dibawah dan  bertanggungjawab  langsung  kepada  wilayah  tingkat  Kecamatan  dan  kepada Bupati  sebagai  salah  satu  bagian  dari  perangkat  kerja  Kabupaten  atau  Kota. 3 Sejalan  dengan  itu,  tujuan  pembentukan  Kecamatan  seperti  tercantum  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  221  ayat  (1)  menyatakan  bahwa “pembentukan Kecamatan ditujukan untuk memperoleh dan menjangkau pelayanan yang  efektif,  bentuk  koordinasi  yang  harmonis,  bahkan  untuk  melaksanakan pemberdayaan  masyarakat  Desa”.  Pemerintah  Kecamatan  yang  dikepalai  oleh Camat bekerja dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya dengan berdasarkan pada  kewenangan  atributif  dan  kewenangan  delegatif.  Adapun  kewenangan atributif  merupakan  yang  memuat  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan  kedudukan kekuasaan tersebut, seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 menyatakan bahwa “Camat menyelenggarakan pemerintahan umum  di  wilayah  Kecamatan”. 4 Adapun  kewenangan  delegatif  merupakan kewenangan  yang  didasarkan  pada  pelimpahan  sebagian  kekuasaan  dari  Bupati atau Walikota, seperti tercantun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018  Pasal  11  ayat  (1)  menyatakan  “Camat  bekerja  berdasarkan  kekuasaan sebagian  pelimpahan  dari  Bupati  atau  Walikota”.  Sejalan  dengan  itu  pendanaan Kecamatan  ialah  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  dan  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3 Indriana. (2019). Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan. Loka Aksara
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
pendanaan  APBN  dianggarkan  untuk  melaksanakan  kewenangan  umum pemerintahan  Kecamatan,  kewenangan  atributif  dan  delegatif  pendanaan dianggarakan  pada sumber APBD.
Adapun  Pemerintah  Desa  merupakan  penyelenggaraan  pemerintah  Desa  yang mandiri  dan  bertanggung  jawab.  Sebagai  salah  satu  wilayah  otonom,  Desa  ialah kesatuan  masyarakat  lokal,  berkarakteristik,  dan  mempunyai  ciri  khas  kelokalan yang membedakan antara masing-masing Desa. 5 Dengan semangat penyelenggaraan pemerintah Desa, maka acuan dan pedoman dasar penyelenggaraan  pemerintah  Desa  ialah  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  yang  mengatur  secara  jelas  pedoman,  uraian  mekanisme ketentuan  peraturan,  hak,  bahkan  kewajiiban  setiap  penyelenggaraan  pemerintah Desa. Sejalan dengan hal  tersebut  seperti tercantum  dalam Pasal  1 ayat (1) “Desa merupakan  wilayah  masyarakat  tradisional  yang  berkebudayaan  dan  sejarah  serta memiliki  kekuasaan  untuk  mengatur  dan  mengurus  berbagai  prioritas  masing- masing  Desa  tersebut”. 6 Adapun  tujuan  ditetapkannya  peraturan  tersebut didasarkan  pada  Pasa  18  ayat  (8)  “memberikan  kejelasan  status  serta  kepastian hukum  atas  peradilan  terhadap  Desa”.  Sebagai  salah  satu  perwujudan  daerah otonom,  Desa  yang  dikepalai  oleh  Kepala  Desa  yang  merupakan  kepala  wilayah sekaligus kepala pemerintahan yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah desa seperti tercantum dalam Pasal  16 ayat  (1) menyatakan bahwa “tugas Kepala Desa  adalah  untuk  memimpin  penyelenggaraan  pemerintah  Desa,  melaksanakan bidang  pelayanan,  bidang  pembangunan,  dan  bidang  kepada  pemberdayaan masyarakat  Desa”.  Sejalan  dengan  itu,  tujuan  pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintah  Desa  seperti  dalam  Pasal  4  ayat  (5)  menyatakan  bahwa  “pelaksanaan pemerintah  Desa  bertujuan  untuk  mengembangkan  tata  kelola  Pemerintah  Desa yang transparan, mandiri, dan bertanggung jawab”.
Adapun hubungan fungsional Kepala Desa dengan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan  diatur  secara  jelas  baik  tugas  Kepala  Desa  maupun  tugas  Camat dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Adapun  tugas  Kepala  Desa terhadap Camat tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang  Desa  Pasal  1  menyatakan  bahwa  “Kepala  Desa  wajib  menyampaikan pelaporan  penyelenggaraan  pemerintah  Desa  setiap  akhir  tahun  kepada  Bupati melalui Camat” dan Pasal 154 ayat  (1) menyatakan bahwa “Camat memfasilitasi, melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Kepala  Desa”.  Adapun sebaliknya, Tugas Camat terhadap Kepala Desa diatur dalam Peratutan Pemerintah (PP)  Nomor  17  Tahun  2018  Tentang  Kecamatan  Pasl  221  ayat  (1)  menyatakan bahwa  “Camat  dibentuk  adalah  untuk  meningkatkan  koordinasi  penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa” 7 serta pada Pasal  10  menyatakan  bahwa  Camat  melakukan  “pembinaan  dan  pengawasan terhadap Desa”.
5 Muiz Raharjo. (2021). Pokok-Pokok dan Sistem Pemeirntahan Desa. Raja Grafindo Persada
6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
Manajemen  pemerintah  daerah  merupakan  sebuah  aktivitas  dan  proses  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  membentuk,  mengelola,  mengatur,  dan menciptakan berbagai  kreatifitas, bahkan memperhatikan potensi dan karakteristik setiap  penyelenggaraan  pemerintah  daerah. 8 Adapun  tujuan  manajemen pemerintahan  ialah  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kapasitas  pengeloaan pemerintahan  daerah,  mensejahterakan  masyarakat  setempat,  dan  pengembangan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  itu  sendiri  serta  sebagai  salah  satu kosekuensi  pemerintah  daerah  yang  merupakan  wilayah  otonomi  untuk bertanggung  jawab  pada  daerahnya. 9 Maka  dari  itu  dalam  memperhatikan hubungan  Kepala  Desa  dengan  Camat  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan, menurut Agoes Kamaroellah (2014) terdapat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  prinsip  pengaturan  berdasarkan  ketentuan peraturan pada bidang pelayanan, bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan, prinsip penataan pemerintahan pada bidang pengarahan, bidang pembinaan, bidang fasilitasi,  prinisp  pemberdayaan  masyarakat  setempat  bidang  koordiansi,  bidang pembinaan  dan  pengawasan,  serta  prinsip  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan bidang koordinasi dan pembinaan dan pengawasan. 10
Adapun  indikator  kesuksesan  dalam  memperhatikan  hubungan  Kepala  Desa dengan  Camat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  ialah  hubugan  koordinasi seperti  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa menyatakan bahwa “Kepala Desa wajib melangsungkan pembangunan desa secara koordinatif”. 11 Adapun hubungan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi tercantum dalam  Pasal  128  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Desa  “Camat  melakukan  pendampingan  masyarakat  Desa  diwilayah  kerja Kecamatan.  Melalui  hubungan  pemberdayaan  masyarakat  tercantum  dalam  Pasal 221  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah menyatakan  bahwa  “pembentukan  Kecamatan  ialah  untuk  mempercepat  dan mensuksesakan  penyelenggataan  pemerintah  daerah. 12 Dan  hubungan  pelaporan penyelenggaraan  pemerintahan  didasarkan  pada  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pelaporan
Pertanggungjawaban Kepala Desa menyatakan bahwa “Kepala Desa berkewajiban
8 Frets Goralph. (2020). Organisasi dan Manajamemen Pemerintahan. Pilar Nusantara
9 Ahmad Taufik. (2021). Manajemen Pemerintahan. Global Aksara Pres
10 Agoes Kamaroellah. (2014). Manajemen Pemerintah Daerah. Pustaka Radja
11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
pelaporan pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada Camat”. 13

## Hasil dan Pembahasan
Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pengaturan berdasarkan  ketentuan  peraturan  pada  bidang  pelayanan  dengan  melaksanakan hubungan dalam kepengaturan pelayanan surat keterangan tidak mampu dan bidang pemberdayaan ialah melalui bimbingan teknis aparatur perangkat Desa. Prinsip ini berfungsi  agar  pekerjaan  tetap  pada  koridornya  dan  akan  meminimalisir  bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, serta kekuasaan menjadi efektif dan efisien. 14 Adanya  bentuk  dokumentasi  pada  bidang  pelayanan  adalah  surat keterangan tidak mampu dan pada bidang pemberdayaan adalah foto hasil kegiatan serta  berdasarkan  Rancangan  Kerja  Pemerintah  Desa  Tumbang  Liting  atau RKPDes Tahun 2020 memberikan suatu kesimpulan bahwasanya hubungan Kepala Desa  dengan  Camat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  pada  prinsip penyelenggaraan  pemerintahan  yakni  pengaturan  berdasarkan  ketentuan  peraturan berhasil untuk dilaksanakan.
Adapun pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yakni pengaturan berdasarkan ketentuan  peraturan  pada  bidang  pembangunan  tidak  diselenggarakan  dengan optimal. Pembangunan merupakan salah satu dari beberapa program yang menjadi prioritas  utama dalam penyelenggara pemerintahan. Selain itu, pembangunan juga merupakan  suatu  kebijakan  untuk  mengubah  seluruh  teknis  dan  bidang  tertentu. Pembangunan  akan  mengarah  secara  fisik  yakni  melakukan  pembangunan infrastruktur.  Dalam  hasil  dan  pelaksanaannya,  adanya  prioritas  pembangunan semenisasi jembatan titian dan rehabilitasi jembatan betung Desa Tumbang Liting telah  diprioritaskan  dan  dianggarkan  sebesar  Rp. Rp.  813.911.480  dalam  Rancangan Kerja  Pemerintah  Desa  Tumbang  Liting  atau  RPDes  Tahun  2020  dan  adanya  bentuk dokumentasi semenisasi  jembatan  titian  dan  rehabilitasi  jembatan  betung  Desa Tumbang Liting tahun 2020 prioritas pembangunan tersebut tidak rampung diselesaikan.
Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan penataan pemerintahan merupakan  prinsip  Penataan  pemerintahan  merupakan  suatu  penataan  atau  bentuk penatakelolaan  dalam  mensukseskan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Penataan pemerintahan  berfungsi  untuk  menjelaskan  bahkan  proses  penguraian  tugas  dan fungsi  masing-masing  jabatan  tertentu.  Penataan  pemerintahan  merupakan  prinsip dasar dalam melakukan segala bentukpelaksanaan pemerintahan. Adapun penataan pemerintahan  baik  pada  bidang  pengarahan  dengan  bentuk  dokumentasi  ialah musyawarah  Desa  Tumbang  Liting,  pada  bidang  pembinaan  dengan  bentuk
13 Permendagri Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pelaporan Kepala Desa
14 Agoes Kamaroellah. (2014). Manajemen Pemerintah Daerah. Pustaka Radja
dokumentasi  ialah  rapat  koordinasi  lintas  sektor  Kecamatan  Katingan  Hilir  serta pada  bidang  fasilitasi  dengan  bentuk  dokumentasi  ialah  penyaluran  Bantuan Langsung  Tunai  atau  (BLT)  pemerintah  Desa  Tumbang  Liting.  Maka  dari  itu dengan berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap prinsip penataan pemerintahan, hubungan  Kepala  Desa  dengan  Camat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  pada prinsip kepada penataan pemerintahan berhasil untuk dilaksanakan.
Adapun  prinsip  penyelenggaraan  berdasarkan  pemberdayaan  masyarakat  setempat baik dalam bentuk non teknis ialah bidang koordinasi maupun secara teknis dalam bidang  pembinaan  dan  pengawasan,  pemberdayaan  masyarakat  setempat merupakan  upaya  dalam  mensukseskan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Pemberdayaan masyarakat setempat nantinya akan menjadi media bahkan menjadi tolak  ukur  suskesnya  penyelenggara  pemerintah  daerah  dilaksanakan.  Dalam pelaksanaannya, dengan berdasarkan bentuk dokumentasi dalam program pelatihan manajemen usaha ternak sapi pemerintah Desa Tumbang Liting tahun 2022, dalam melihat  hubungan  Kepala  Desa  Dengan  Camat  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan melalui prinsip pemberdayaan masyarakat setempat berjalan dengan tidak  optimal.  Hal  tersebut  dikarenakan  hubungan  Kepala  Desa  dengan  Camat hanya didasarkan pada bentuk kehadiran Camat melalui pelatihan tersebut, namun secara  subjektif  yakni  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  ada  bentuk koordinatif dan partisipati Camat kepada Desa dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi  penyelenggaraan  pemerintah  Desa  seperti  memberikan  pendanaan  dan menentukan kelompok-kelompok atau masyarakat Desa yang menjadi sasasran dan rekomendasi  penerima    bantuan  dalam  program  pelatihan  manajemen  ternak  sapi Desa Tumbang Liting.
Prinsip  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  berdasarkan  pada  akuntabilitas merupakan  bentuk  untuk  mempertanggungjawabkan  segala  bentuk  yang  telah dipercayakan  dan  diampu  oleh  pemangku  sebuah  jabatan. 15 Akuntabilitas  juga merupakan  sebuah  kosekuensi  yang  harus  dan  bersifat  wajib  untuk  dilaksanakan agar segala bentuk kekuasaan yang telah dipercayakan dapat dipertanggungjawabkan  hasilnya.  Dengan  adanya  penerapan  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  baik  pada  bidang  koordinasi  dan  pada  bidang pembinaan  dan  pengawasan  terkhususnya  terhadap  daerah  penyelenggaraan  yang diberikan  otonomi  daerah  dan  otonomi  Desa,  akan  memberikan  sebuah  tantangan dan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  yang  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundangan  yang  semestinya.  Dengan  adanya  danya  pemberhentian  dan pengangkatan  Kepala  Desa  Tumbang  Liting  Tahun  2021  akan  mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
Kekosongan  jabatan  sementara  menjadikan  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa
15 Agoes Kamaroellah. (2014). Manajemen Pemerintah Daerah. Pustaka Radja
mengalami  kewalahan  dan  terjadinya  pekerjaan  saling  tumpah  tindih,  sehingga adanya  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  tidak  efektif  dan efisien  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Maka  dari  itu  jika  memperhatikan hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam prinsip  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  hubungan  tersebut  berjalan dengan  kurang  optimal.  Begitu  halnya  dengan  Pemerintah  Kecamatan  Katingan Hilir  dalam  melangsungkan  hubungan  koordinasi  Kepala  Desa  dengan  Camat dalam  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  berjalan  dengan  kurang  baik dan  tidak  optimal.  Hal  tersebut  dikarenakan  tidak  adanya  kontribusi  aktif  atau peran  aktif  Kecamatan  Katingan  Hilir  untuk  dapat  menanggulangi  permasalahan tersebut.  Sehingga  Pemerintah  Desa  Tumbang  Liting  kewalahan  untuk menyingkapi dan menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban desa tahun 2021. Pada  dasarnya  Kecamatan  Katingan  Hilir  pada  ketentuannya  yang  menjadi  salah satu  bagian  dari  perangkat  daerah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  untuk mensukseskan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  maka  Camat  bertanggung jawab  untuk  “membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan  kegiatan  Desa”  hal tersebut  tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  tentang Kecamatan.
Adapun  dalam  hubungan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  pada penyelenggaraan  pemerintahan  yakni  melakukan  pelaporan  penyelenggaraan pemerintahan,  hubungan  ideal  Kepala  Desa  diharuskan  melaporkan  segala  bentuk urusan  Pemerintahan  Desa  kepada  Camat  sebagai  wujud  nyata  penyelenggaraan Pemerintah  Desa  yang  efektif.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  seperti  ditegaskan dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa menyatakan  bahwa  “Kepala  Desa  diharuskan  untuk  melaporkan  pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan  kepada  Camat”. 16 Maka  berikut  merupakan  tabel pola hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, yakni:
N o Indikator Hubungan Program/ Aktivitas Dokumen- tasi Tahu n Hubungan Penyelenggaraa n Pemerintahan Kepala Desa Ca- mat 1. Pengaturan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Rekomendas i Camat Perihal Usulan Kades Tumbang Liting SK. Bupati Katingan Perihal Pemberhentia n dang Pengangkatan Kepala Desa 2021 (√) (√) A. Aspek Pelayanan Pelayanan Masyarakat Surat Keterangan 2022 (√) (√)
16 Permendagri Nomor 46 Tahuh 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
Tidak Mampu atau SKTM Tidak  Mampu atau SKTM B. Aspek Pembanguna n Semenisasi Jembatan Titian dan Rehabilitasi Jembatan Betung RKPDes  pada Bidang Pembangu- nan 2020 (√) (X) C. Aspek Pemberdaya an Bimbingan Teknis  BPD Desa Tumbang Liting RKPDes Bidang Pemberda- yaan 2021 (√) (√) 2. Penataan Pemerintahan A. Aspek Pengarahan Musyawarah Desa (Musdes) Tumbang Liting Undangan Musyawarah Desa Tumbang Liting 2022- 2027 (√) (√) B. Aspek Pembinaan Rapat Lintas Sektor Undangan Rapat Lintas Sektor 2022 (√) (√) C. Aspek Fasilitasi Penyaluran BLT Undangan Penyaluran 2021 (√) (√) 3. Pemberdayaan Masyarakat Setempat A. Bidang Koordinasi Manajemen Pelatihan Ternak Sapi Undangan Pelatihan 2022 (X) (X) B. Bidang Pembinaan Pengawasan Manajemen Pelatihan Ternak Sapi Bukti Kegiatan/ Dokumentasi 2022 (X) (X) 4. Akuntabilitas Penyelenggaraa n Pemerintahan A. Bidang Koordinasi Laporan Pertanggung Jawaban Pemdes Tumbang Liting Banjir Bandang 2021 (X) (X) B. Bidang Pembinaan Pengawasan Laporan Pertanggung Jawaban Pemdes Tumbang Liting SK Bupati perihal Pemberhentia n Kades  dan SK Kades perihak (Plt) Kasi Kesra 2021 (X) (X)
Tabel 1. Pola Hubungan Kepala Desa Dengan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

## Kesimpulan
Pemerintah  Desa  Tumbang  Liting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, dijalankan  dengan  tidak  optimal.  Baik  dalam  kepengaturan  berdasarkan  prinsip ketentuan  peraturan  dalam  bidang  pembangunan,  prinsip  pemberdayaan masyarakat setempat, maupun prinsip akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan.
Pemerintah  Kecamatan  Katingan  Hilir  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, dijalalankan  dengan  baik.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  ialah untuk  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan. Dengan selebihnya ialah tetap keputusan sendiri dari Pemerintah Desa.
Kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  ialah  aparatur  perangkat  Desa Tumbang Liting harus ditingkatkan lagi. Tujuannya ialah untuk meningkatkan hasil produk jika kualitas sumber daya manusia telah mencukupi dan terlampau baik.

## Referensi
Abdul  Azhari.  (2019).  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  Di  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Instrans Publishing
Agoes Kamaroellah. (2014). Manajemen Pemerintah Daerah (Konsep, Desain, Dan Teknik Meningkatkan Kinerja. Pustaka Radja
Ahmad Taufik. (2021). Manajemen Pemerintah. PT. Global Aksara Pres
Dian Cita Sari. (2020). Manajemen Pemerintahan. Ideas Publishing
Frets Goralph. (2020). Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan. Pilar Nusantara Indriana. (2019). Sistem Pemerintahan Desa Dan Kecamatan. Loka Aksara. Marit Lenny. (2021). Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa. Yayasan Kita Menulis.
Muhammad  Muiz  Raharjo.  (2021).  Pokok-Pokok  Dan  Sistem  Pemerintah  Desa. Teori, Regulasi, dan Implementasi. PT. Raja Grafindo Persada
Muhammad Mu’iz Raharjo. (2021). Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. G. Media Muhammad Mu’iz Raharjo. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. PT. Aksara Rahayu. (2018). Pengantar Pemerintah Daerah. Sinar Grafika Offset. Rendy Adiwilaga. (2018). Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Depublish Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Tobari. (2015). Budaya Organisasi Pemerintahan. Deepublish Publisher Widjaja. (2014). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. PT. Raja Grafindo Persada. Yudi Suparyanto. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI. CempakaPutih.

## Undang-Undang dan Peraturan
Peraturan  Bupati  Katingan  Nomor  9  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
Peraturan  Bupati  Katingan  Nomor  12  Tahun  2016  Tentang  Tugas  Pokok,  Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 Susunan Organisasi Pemerintah Desa