Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2021: 15-38 DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9337

## PENALARAN ISTISLAHI TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN
Ahlun Nazi Siregar*, Abbas Arfan** dan Noer Yasin*** *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: ahlunnazi@gmail.com
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: - ***Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: -

## Abstract
Marriage is a sacred worship (holy) which is very influential on human survival. Therefore, authentic evidence is needed, namely a marriage certificate issued by a special authority, the Office of Religious Affairs (KUA). The aim is as a form of legal protection for married husband and wife. Thus, security, justice, and welfare can be realized in the household. In fact, marriage registration is not one of the pillars and conditions of marriage in Islam, so it is considered not important for brides who want to get married. When viewed from an Islamic point of view, marriage is a form of worship that is considered to bring great mashlahah to every ummah. The purpose of this study was to determine the urgency of marriage registration based on istislahi reasoning.  The  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  and  with  a  social  law research approach. In istislahi reasoning, marriage registration is considered to bring benefits to husbands, wives, and children. Therefore, marriage registration is mandatory for every bride and groom who wants to get married.
Keywords: Marriage Registration; Marriage Law; Mashlahah.

## Abstrak
Perkawinan  merupakan  ibadah  sakral  (suci)  yang  sangat  berdampak  pada keberlangsungan  kehidupan  manusia.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  bukti  yang autentik  telah  terjadinya  suatu  perkawinan  yaitu  akta  nikah  ( marriage  book )  yang diberikan  oleh  lembaga  khusus  yang  berwenang,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA). Adapun  tujuannya  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap pasangan suami isteri yang telah menikah. Sehingga dapat terealisasinya keamanan, keadilan  serta  kesejahteraan  di  dalam  rumah  tangga.  Akan  tetapi  pencatatan
perkawinan  bukanlah  termasuk  salah  satu  rukun  dan  syarat  suatu  terjadinya perkawinan  dalam  Islam,  sehingga  hal  ini  menjadi  salah  satu  peluang  bagi  calon pengantin yang akan menikah lalu menghiraukan pencatatan perkawinan tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianggap  dapat  mendatangkan  mashlahah  yang  besar  bagi  semua  pihak.  Adapun tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  urgensi  dari  pencatatan  perkawinan berdasarkan penalaran istislahi . Metode penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan social  legal  reseach. Dalam  penalaran istislahi bahwa  pencatatan perkawinan  akan  mendatangkan  kemaslahtan  bagi  suami  dan  isteri  beserta  anak- anaknya. Oleh sebab itu, pencatatan suatu perkawinan menjadi sesuatu yang wajib untuk  dilaksanakan  bagi  setiap  calon  pasangan  yang  akan  melangsungkan pernikahan.
Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan; Undang-Undang Perkawinan; Mashlahah.

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya manusia melakukan perkawinan dengan harapan serta tujuan yang dicapai  dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  ketaatan  kepada  Allah Ta’ala, yang  telah memerintahkan  kepada  hamba-Nya  untuk  melakukan  pernikahan  sebagai  sarana  untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia di muka bumi. Selain itu, perkawinan juga bertujuan  untuk  memberikan  ketenteraman,  kerukunan  dan  kenyamanan  dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur’an surah Ar-Ruum (30): 21.
َء  ۡنِمَو
مُكَنۡيَب  َلَعَجَو اَهۡيَلِإ ْآوُنُكۡسَتِ ل اٗجََٰوۡزَأ ۡمُكِسُفنَأ ۡنِ م مُكَل  َقَلَخ ۡنَأ ٓۦِهِتََٰيا
َنوُر َ كَفَتَي ٖمۡوَقِ ل  ٖتََٰيلَأٓ  َكِلََٰذ يِف َ نِإ ًۚ ةَمۡحَرَو ٗةَ دَوَ م ١٢
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” ( Ar-Ruum (30): 21). 1
Eksistensinya yang amat urgent ini menyebabkan banyak hal yang harus diperhatikan dan pahami terkait dengan prosedur dalam pelaksanaannya. 2 Adapun perkara yang paling
1 Agus Hidayatullah et al., ALWASIM Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 406.
2 Aidil Alfin and Busyro, “Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia,” Al-Manhij 11, no. 1 (June 2017): hlm. 62.
mendasar  untuk  diketahui  dalam  perkawinan  adalah  bahwa  perkawinan  bukan  hanya sebatas ucapan ( ijab dan qabul 3 ) yang mengandung bukti halal untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri yang dianggap fitrah 4 pada setiap manusia. Akan tetapi dalam realitanya, perkawinan mempunyai arti yang sangat penting dikehidupan manusia yakni sebagai unit terkecil di dalam lingkungan masyarakat.
Perkawinan  dianggap  sebagai  peristiwa  yang  sakral 5 (suci)  dalam  perjalanan kehidupan  manusia  sebagai  seorang  hamba  dan  mahkluk  hidup  di  alam  dunia.  Oleh karenanya, perkawinan tidak boleh dilaksanakan tanpa aturan hukum yang mengaturnya, tetapi  wajib  memperhatikan  serta  memenuhi  segala  ketentuan  yang  telah  ditetapkan hukum syari’at dan hukum Negara. Adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah satu bukti yang nyata keterlibatan pemerintah dan perhatian negara dalam mengatur  problema  masyarakat  khususnya  perkawinan.  Salah  satu  perbedaan  yang menonjol  dari  ketentuan  dan  peraturan  yang  tertulis  dalam  Undang-Undang  tersebut dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  hukum  Islam  adalah  adanya  ketentuan  perihal pencatatan perkawinan yang menjadikan akta nikah sebagai bukti nyata bahwa perkawinan tersebut  benar  telah  terjadi,  sebagaimana  yang  disebutkan  pada  Pasal  2  ayat  (2)  yang berbunyi:  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”. 6
Perlu diketahui bahwa di negara Indonesia kasus nikah siri (perkawinan yang tidak taa t aturan  negara  dan  tidak  memiliki  akta  nikah)  semakin  meluas  setelah  dibuat  dan dierbitkannya peraturan yang dituliskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.  Sehingga  timbullah  paradigma  pemikiran  bahwa  penertiban  secara  administrasi dianggap bukan sebagai sesuatu yang taken for granted karena merupakan produk hukum
3 Ijab adalah kalimat yang diungkapkan oleh pihak pertama yaitu orangtua atau wali dari perempuan untuk menikahkan putrinya kepada calon mempelai pria, sedangkan qabu l adalah kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua yaitu calon mempelai pria yang isinya adalah kerelaan dan persetujuan atas ungkapan yang dikemukakan pihak pertama.
4 Fitrah adalah tabiat alami (sesuatu yang melekat/bawaan) setiap manusia yang telah diberikan Allah sejak lahir ke dunia. Menikah dan melakukan hubungan seksual merupakan bagian dari setiap manusia.
5 Sakral bermakna suci, pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah yang sakral sebab menikah itu tidak hanya dilakukan oleh diri sendiri melainkan banyak pihak yang ikut serta melaksanakannya, disamping itu menikah menjadi sarana penyempurna separuh dari agamanya, dan pernikahan itu adalah ikatan janji yang sangat kuat antara dua  insan yang berbeda.
6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.
yang dibuat oleh pemikiran manusia. Padahal, sesungguhnya perkawinan adalah ibadah munakahat dan umat Islam menjadi unsur penting di dalamnya. 7
Tentunya  menarik  untuk  dikaji  terkait  dengan  aturan  tentang  pencatatan perkawinan yang menjadi wewenang Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama.  Sebab  masih  menimbulkan  banyak  persoalan  dalam  penerapannya,  serta  masih banyak ditemukan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan namun mereka tidak mencatatkan perkawinannya tersebut dengan berbagai alasan, baik itu karena faktor  ketidaktahuan  dan  ketidaksadaran  terhadap  hukum  yang  berlaku  atau  dengan tujuan  memanfaatkan  celah  hukum  untuk  memudahkan  ketika  hendak  berpoligami, menjaga keberlangsungan tunjangan sebagai suami setelah bercerai, atau karena biaya yang dalam  pelaksanaan  pencatatan  perkawinan  di  lembaga  tersebut  memberatkan  pasangan calon pengantin yang tidak mampu. 8 Kemudian adapun alasan lain juga disebutkan dalam penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Eko  Setiawan  dalam  jurnal  Justicia  Islamica bahwa di antara faktor penyebab terjadinya nikah siri adalah upaya menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti penyimpangan terhadap norma agama dan norma masyarakat seperti pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah dan keinginan melakukan  praktek  aborsi  sedang  kedua  belah  pihak  masih  berstatus  sebagai  pelajar, keterikatan kontrak kerja di sebuah perusahan yang tidak memperbolehkan pegawainya untuk  menikah  selama  masih  bekerja,  dan  terkadang  perempuan  yang  sudah  terlanjur hamil di luar nikah yang kemudian melakukan nikah siri sebagai upaya menutupi aib atau rasa malu bagi keluarga dan pihak yang melakukannya. 9
Alasan  lain  yang  menjadi  tolak  ukur  utamanya  adalah  sebab  agama  Islam  tidak mencantumkan pencatatan perkawinan sebagai rukun maupun syarat dalam perkawinan, sehingga  perkawinan  dianggap  sah  jika  rukun  dan  syaratnya  telah  dipenuhi.  Metode penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan menggunakan pendekatan social legal reseach . Dasar pemikiran penggunaan pendekataan sosial  legal  research adalah  karena  selama  penelitian  ini  peneliti  berupaya  untuk  melihat
7 Aisyah Arsyad, “Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam,” Sipakalebbi 4, no. 1 (2020): hlm. 319.
8 Nenan Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, no. 1 (2017): hlm. 54.
9 Eko Setiawan, “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” Justicia Islamica 13, no. 1 (2016): hlm. 153.
ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang membahas tentang nikah siri dan pencatatan perkawinan. Kemudian dikaitkan dengan asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Berdasarkan dari apa yang telah disebutkan  terkait  beberapa  hal  yang  menjadi  fenomena  terjadinya  nikah  siri,  penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap persoalan pencatatan perkawinan tersebut dalam perspektif penalaran Istislahi 10 pada kajian ushul fikih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat dan urgensi dari pencatatan perkawinan agar masyarakat sadar dan tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dangan hukum Islam dan hukum negara.

## PEMBAHASAN
1. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Ketentuan Fikih dan Undang-Undang Rukun  dan  syarat  dalam  setiap  peraturan  menjadi  tolak  ukur  terhadap  suatu perbuatan hukum, yaitu  berkaitan  dengan sah atau tidaknya  perbuatan tersebut dimata hukum.  Menurut  hukum  Islam,  rukun  dan  syarat  memiliki  kedudukan  yang  sama  dan merupakan sesuatu yang harus diadakan agar perbuatan tersebut dianggap sah. 11 Namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Berdasarkan  etimologi bahasa, terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa rukun adalah sesuatu yang harus diadakan dalam  rangkaian  pelaksananya  agar  perbuatan  tersebut  sah, 12 sedangkan  syarat  adalah ketentuan  (petunjuk,  peraturan)  yang  harus  dilakukan  dalam  pelaksanaan  suatu perbuatan. 13
Adapun  menurut  terminologi,  rukun  menjadi  sesuatu  yang  berada  dalam  hakikat dan  unsur  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  rangkaian  perbuatan. 14 Sedangkan  syarat menjadi sesuatu yang bukan unsur yang tidak mesti ada dalam rangkaian perbuatan (berada diluar atau sebelum perbuatan dilakukan). Pada hakikatnya syarat sangat erat kaitannya dengan  rukun  dan  syarat  menjadi  salah  satu  unsur  dalam  menentukan  suatu  rukun.
10 Istislahi adalah upaya  penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis.
11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.
12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.
13 Departemen Pendidikan Nasional…, hlm. 1114.
14 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam , Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), hlm. 1510.
Walaupun  terkadang  dalam  kondisi  tertentu  syarat  dapat  berdiri  sendiri  dan  bukan menjadi kriteria dari unsur pembentukan suatu rukun. 15
Islam memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan dua insan menjadi satu atau kontrak perdata dalam susunan hukum ketatanegaraan, akan tetapi perkawinan merupakan perintah Allah Ta’ala dan sunnah Rasulullah , serta merupakan fitrah sebagai manusia  yang  mengandung  makna  yang  sangat  luas  dan  dinilai  ibadah  jika melakukannya. 16 Sebab pentingnya suatu perkawinan maka ada rukun dan syarat yang telah di atur oleh syari’at Islam yang harus dilaksanakan. Namun, demikian diskursus tentang rukun  perkawinan  dalam  perspektif  fikih  terdapat  ragam  pendapat  dikalangan  ulama.
Bahkan perbedaan itu terjadi dalam menentukan rukun dan syarat serta sesuatu yang wajib dalam perkawinan. Adakalanya sebagian ulama menyebutkan perbuatan tersebut sebagai rukun sedangkan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat. 17
Adapun secara umum yang menjadi rukun dan syarat dalam perkawinan berdasarkan ketentuan dalam syari’at Islam dan sudah masyhur diketahui oleh khalayak adalah sebagai berikut:
a. Calon mempelai pria, yang sudah jelas identitasnya;
b. Calon mempelai wanita, yang sudah jelas identitasnya;
c. Wali dari pihak wanita yang mengucapkan kalimat ijab dalam perkawinan;
d. Saksi yang terdiri dari dua orang, saksi yang diharapkan adalah mereka yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagai saksi dalam perkawinan;
e. Akad perkawinan ( ijab yang diucapkan oleh wali mempelai wanita dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria).
Adapun perihal mahar (mas kawin) yang wajib ada dalam setiap perkawinan tidak menjadi bagian rukun dan juga tidak termasuk bagian dari syarat, karena mahar tersebut tidak harus disebutkan dalam ijab qabul yang dilakukan oleh wali perempuan dan mempelai pria dan juga tidak harus diberikan pada berlangsungnya suatu akad di dalam perkawinan. Akan tetapi mahar adalah sesuatu yang wajib dibebankan kepada suami untuk diberikan
15 Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan , hlm. 59.
16 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 53.
17 Amiur  Nuruddin  and  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 60.
kepada  isterinya  ketika  berlangsungnya  akad  nikah  ataupun  setelahnya. 18 Mahar  yang dimaksud  adalah  pemberian  yang  wajib  diberikan  oleh  calon  suami  kepada  calon  isteri sebagai  tanda  bukti  ketulusan  hati  dan  bentuk  penghormatan  dari  calon  suami  guna menumbuhkan  rasa  cinta  serta  kasih  sayang  kepada  isterinya  baik  yang  diberikan  itu berbentuk benda ataupun jasa. 19 Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi:
ًۚٗةَلۡحِن  َ نِهِتََٰقُد َص َء ٓاَسِ نلٱ ْاوُتاَءَو … ٤
Artinya: “Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian dengan penuh kerelaan”. (QS. An-Nisaa’ (4): 4). 20
Sedangkan syarat sahnya perkawinan secara umum memiliki dua syarat yang harus dipenuhi  yaitu:  Pertama , perempuan  tersebut  adalah  perempuan  yang  halal  untuk dijadikan seorang isteri.  Artinya, perempuan tersebut bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram yang bersifat sementara waktu ( hurmah mu’aqqatah ) ataupun haram yang bersifat selamanya ( hurmah mu’abbadah ). 21 Kedua , adanya pernyataan kerelaan dan  keikhlasan  dari  kedua  pasangan  yang  akan  melaksanakan  perkawinan  ataupun kerelaan  dari  pihak  keluarga. 22 Dengan  kata  lain,  adalah  bahwa  perkawinan  tidak dibenarkan jika terdapat di dalamnya unsur paksaan yang menyebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,  terkhusus  yang  membahas  mengenai  perkawinan  telah  menentukan  dan menetapkan aturan-aturan ketika akan melaksanakan perkawinan. Adapun yang dimaksud perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 adalah “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan
18 Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan , hlm. 61.
19 Ahmad Sahri and Suyud Arif, “The Legal Status Of The Secret Marriage According To The Shafi’ia And Malikia,” Mizan; Jurnal Hukum Syariah 1, no. 1 (2013): hlm. 100.
20 Agus Hidayatullah et al., ALWASIM Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata , hlm. 77.
21 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , 3 (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 270.
22 Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat (Solo: Kiswah Media, 2018), hlm. 53.
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. 23 Sama  halnya  yang  disebutkan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  bahwa  perkawinan  adalah  “Pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqon  gholiidhan untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah”,  pada  pasal  selanjutnya  disebutkan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah wa rahmah . 24 Sakinah adalah perasaan  nyaman,  condong,  tenteram  kepada  orang  yang  dicintainya  dan  disayanginya, mawaddah adalah hubungan saling berkasih sayang antara kamu (suami) dan dia (isteri),
rahmah yaitu kasih sayang dan kelembutan yang ditimbulkan dalam keluarga. 25
Kemudian dalam Undang-Undang Perkawianan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”. 26 Apa  yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 tersebut dikonotasikan sebagai rukun dalam perkawinan. Sebab, pada ayat (1) ini dengan tegas menginstruksikan agar melangsungkan perkawinan menurut  hukum  masing-masing  agama  yang  dianutnya.  Kemudian  pada  ayat  (2)  nya mengharuskan  setiap  perkawinan  yang  dilakukan  harus  dicatatkan  oleh  Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), apabila tidak dicatatkan maka perkawinannya dianggap tidak sah secara hukum. 27 Penalaran terhadap ketentuan hukum dalam  perkawinan  yang  disebut  menjadi  rukun  dalam  hukum  positif  adalah  atas  dasar konsekuensi  yang  diterimanya.  Menurut  hukum  Islam  jika  perkawinan  dilakukan  tidak dengan wali maka perkawinan tidak sah. Sama halnya dengan perkawinan menurut hukum positif, jika perkawinan dilakukan tidak dicatatkan maka perkawinannya dianggap tidak ada dan tidak sah.
Adapun terkait dengan syarat-syarat ketika  akan  melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 6 disebutkan
23 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam , hlm. 2.
24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam , hlm. 324.
25 Samheri and Hosen Febrian, “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21),” An-Nawazil 2, no. 1 (Agustus 2020): hlm. 22-24.
26 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam , hlm. 2.
27 Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia,” Lex Privatum 6, no. 6 (2018): hlm. 123.
bahwa  syarat  utama  terlaksananya  perkawinan  adalah  harus  atas  dasar  persetujuan  dan kerelaan  dari  kedua  calon  mempelai,  kemudian  untuk  perkawinan  yang  pelaksananya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya atau apabila sudah tidak memiliki orang tua maka izin untuk melaksanakan perkawinan tersebut diminta kepada walinya. 28
Untuk  usia  perkawinan  masing-masing  pasangan  yang  diperkenankan  untuk menikah, telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. 29 Seiring dengan berjalannya waktu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh para ahli terhadap usia perkawinan diketahui bahwa usia menjadi salah satu indikator dalam perkawinan, yang meliputi kemaslahatan hidup berumah tangga dalam bermasyarakat  serta  jaminan  kesehatan  dan  kematangan  untuk  perempuan  yang  hamil.
Dalam  rangka  merealisasikan  kemaslahatan  yang  diharapkan  dalam  perkawinan,  maka dilakukan perubahan tentang standarisasi usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” 30 Walaupun terdapat  beberapa  penolakan  terhadap  ketentuan  ini,  akan  tetapi  peneliti  berada  pada golongan mereka yang setuju terhadap perubahan aturan tersebut.
Jika dilihat berdasarkan penalaran tekstual dan kontekstual bahwa antara rukun dan syarat  perkawinan  menurut  hukum  Islam  dan  hukum  positif  menunjukkan  bahwa  di antara  keduanya  memiliki  korelasi  asosiatif.  Akan  tetapi  dalam  hal  ini  hukum  positif memperketat prosedur perkawinan yang termasuk dalam rukun menurut hukum positif yakni  adanya  pemberlakukan  untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan  bagi  setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan. Tujuannya ialah untuk kemaslahatan dalam menjalin kehidupan berumah tangga.
28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam , hlm. 3.
29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam , hlm. 4.
30 Rizel Juneldi, “Analisi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam” (Doctoral dissertation, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 5.

## 2. Fenomena Nikah Siri dan Problematika Hukumnya
Nikah siri merupakan salah satu isu dalam kajian keislaman yang sudah cukup lama dibicarakan, akan tetapi sampai saat ini masih eksis dalam kajian akademis sebab adanya pro dan kontra terkait pelaksanaannya. Menurut etimologi, siri berasal dari kata sirrun yang bermakna rahasia, diam, tidak ditampakkan. 31 Kemudian jika disandingkan dengan kata nikah,  maka  nikah  siri  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  secara  rahasia  dan  sembunyi dengan  memenuhi  rukun  dan  syarat  dalam  ketentuan  hukum  Islam,  akan  tetapi  tidak melibatkan  pemerintah  sebagai  pencatat  perkawinan  sehingga  tidak  memperoleh pengakuan atau legalitas secara hukum dari negara. Pelaksanaan nikah siri dikatakan sah secara  norma  agama  Islam  tetapi  tidak  dengan  norma  hukum  (dalam  hal  ini  Undang- Undang  Perkawinan),  dianggap  tidak  sah  karena  perkawinan  tersebut  tidak  tercatat  di Kantor Urusan Agama (KUA). 32
Pelaksanaan nikah siri sering kali dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yakni ketika masyarakat yang ekonominya ke bawah yang pada umumnya tidak memiliki biaya untuk mengurus  perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau  di  catatan  sipil  (capil), kemudian  melakukan  perkawinan  secara  siri  terlebih  dahulu  sampai  pada  saat  mereka memiliki  biaya  untuk  mendaftarkan  pernikahannya  secara  resmi  di  lembaga  tersebut. 33
Kemudian ketidaksadaran atau ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan perkawinan, sehingga hanya melihat kepada apa yang diatur oleh  syari’at  Islam  atau  kepada  apa  yang  sudah  menjadi  kebiasaan  secara  adat  istiadat setempat  yang  diwariskan  oleh  para  leluhur.  Ketidaktahuan  terhadap  aturan  hukum tersebut  biasanya  banyak  dialami  oleh  masyarakat  pedalaman  desa  yang  minim  akan pendidikan  serta  jauh  dari  jangkauan  pemerintah  yang  menyebabkan  sulitnya  untuk mensosialisasikan aturan-aturan hukum yang berlaku.
Motivasi  lain  khususnya  dikalangan  remaja  yang  statusnya  masih  sebagai  pelajar namun sudah terikat dengan hubungan yang dekat dengan pasangannya dan sudah merasa cocok,  namun  terhalang  oleh  restu  keluarga  yang  beralasan  masih  dalam  proses pendidikan, kemudian mereka memilih melakukan nikah siri untuk menghindari sesuatu
31 Achmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia (Yogyakarta:  Pustaka  Progresif, 1997), hlm. 625.
32 Setiawan, “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” hlm. 139.
33 Setiawan, “Fenomena Nikah Siri…, hlm.141.
yang tidak diinginkan seperti terjerumus kedalam hubungan terlarang yang pada akhirnya berakibat kepada perzinahan yang menyebabkan hamil di luar nikah dan praktek aborsi yang  banyak  terjadi  dikalangan  remaja.  Dalam  kondisi  demikian  pelaku  nikah  siri dibenarkan dalam Islam, sebab berupaya menghindari perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam.
Adapun  yang  menjadi  pondasi  dasar  selain  yang  telah  disebutkan  di  atas  adalah dualisme  hukum  (hukum  keluarga)  yang  dianut  oleh  negara  Indonesia  yakni  hukum nasional (hukum positif) dan hukum agama yang keduanya diberlakukan secara bersamaan bagi masyarakat setempat, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia. 34 Dalam keadaan yang seperti inilah menjadikan manusia mempunyai ruang gerak sosial yang tanpa batas, sehingga berdampak pada tuntutan ekonomi yang eksploitatif, tindakan kriminalitas dan kesusilaan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan dan perzinaan menjadi fenomena yang lumrah terjadi di lingkungan masyarakat khususnya perkotaan dan tidak jarang juga terjadi di  daerah  pedesaan,  maka  dalam  hal  ini  untuk  menghindari  tindakan  yang  melanggar norma  agama  dan  norma  dalam  masyarakat,  nikah  siri  menjadi  salah  satu  jalan  yang sifatnya temporal dan dirasa tidak rumit.
Adanya regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) tentang  kewajiban  mencatatan  perkawinan  yang  akan  dilaksanakan  merupakan  suatu upaya dalam melindungi perkawinan itu sendiri dengan memberikan legalitas hukum serta upaya  meminimalisir  ketidakadilan  yang  terjadi  di  dalam  keluarga.  Jika  dipandang  dari hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan nikah siri adalah suatu perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal di samping itu, suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan syari’at Islam,  juga  harus  dilaporkan  untuk  dicatat  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Sehingga  jika perkawinan  yang  dilakukan  tanpa  mengikuti  peraturan  perundang-undangan,  maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang illegal dan dianggap tidak sah. 35
Pentingnya  pencatatan  perkawinan  bagi  masyarakat  Muslim  sebenarnya  memiliki dasar  hukum  yang  kuat  karena  mengingat  bahwa  perkawinan  adalah  suatu  ikatan
34 Arsyad, “Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam,” hlm. 308.
35 Pardianto, “Menelisik Fenomena Nikah Siri (Sebuah Kajian Tematik Dalam Komunikasi Islam),” Sulesana 12, no. 2 (2018): hlm. 131.
perjanjian (akad) yang sangat kuat ( mitsaqan ghalidzon ) dan merupakan sesuatu yang sakral.
Artinya dalam pandangan Islam perkawinan itu lebih dari ikatan perjanjian biasa. Sungguh keliru  dan  rugi  apabila  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  umat  Islam  tidak  disampaikan kepada  lembaga  perkawinan  untuk  dicatatkan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku. 36
Sesuatu tindakan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan memiliki beberapa implikasi. Dalam konteks pembahasan ini yaitu perkawinan siri yang  dilakukan  oleh  calon  pengantin  tanpa  mengikuti  prosedur  formal  hukum  yang berlaku,  akan  memberikan  konsekuensi  terhadap  pasangan  suami  istri  tersebut.  Secara umum, konsekuensi hukum yang akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsekuensi hukum internal dan konsekuensi hukum eksternal. Sebagai akibat utama dari perkawinan semacam ini adalah status perkawinannya menjadi illegal menurut hukum positif, sebab tidak  memiliki  akta  autentik  yang  dapat  digunakan  sebagai  bukti  tertulis  bahwa  telah terjadinya perkawinan. 37
Secara hukum negara perkawinan yang dilakukan secara siri memiliki konsekuensi, baik  dari  sisi  positif  maupun  sisi  negatif  bagi  semua  pihak  yang  terkait  di  dalamnya khususnya terhadap suami, istri serta anak. Namun realitanya, konsekuensi dari sisi negatif lebih besar dari sisi positifnya, keduanya dianggap tidak seimbang. Dilihat dari kasus yang terjadi  di  lingkungan  masyarakat,  bahwa  dampak  negatifnya  lebih  banyak  dialami  oleh perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan daripada apa yang akan dialami oleh laki-laki (suami). Adapun dampak negatif dan dampak positif (kesejahteraan) dalam realitanya yang akan terjadi antara lain adalah sebagai berikut:

## a. Dampak Negatif Terhadap Perkawinan Siri
Pada pembahasan ini akan disebutkan dampak negatif terhadap perkawinan siri dari sisi internal dan eksternal bagi para pihak yang terkait, di antaranya adalah sebagai berikut:
1) Dampak Internal Perkawinan Siri Terhadap Isteri (wanita)
Isteri dari perkawinan siri dianggap sebagai isteri yang tidak sah, sehingga ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika kelak ia meninggal dunia, ia tidak berhak atas harta yang diperolehnya selama berlangsungnya perkawinan baik
36 Pardianto, “Menelisik Fenomena Nikah Siri…, hlm. 132.
37 Nasaiy  Aziz,  “The  Great  Phenomenon  of  Online  Sirri  Marriage  for  Male  and  Female,” Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 1, no. 3 (October 2018): hlm. 447-448.
itu  yang  dihasilkan  suami  ataupun  isteri  jika  terjadi  perpisahan  (perceraian). Ketentuan  ini  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  negara  Indonesia.  Kemudian apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajibannya, jika dalam kondisi demikian ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di Pengadilan Agama sebagaimana  yang  di  atur  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat  mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan”  atau  seorang  isteri  yang  akan menggugat suaminya di Pengadilan Agama yang disebabkan suami telah melakukan penelantaran  atau  tidak  melakukan  kewajibannya  sebagai  seorang  suami sebagaimana  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka istri akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti yang nyata seperti akta nikah yang dimilikinya. 38

## 2) Dampak Internal Perkawinan Siri Terhadap Anak
Anak merupakan korban utama dari dampak terjadinya perkawinan siri yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut dianggap  sebagai  anak  yang  tidak  sah  dimata  hukum  negara,  sebab  tidak  sahnya perkawinan  yang  dilakukan  oleh  kedua  orang  tuanya.  Sehingga  anak  hanya di nisbat kan secara perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan kata lain, anak tidak  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ayah  dan  keluarga  ayahnya. Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Pasal  42 “Bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan  yang  sah”  kemudian  di  Pasal  43  juga  disebutkan  bahwa  “Anak  yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Atas dasar ketentuan pasal tersebut, maka anak tidak dapat meminta hak-haknya secara penuh kepada ayahnya.

## 3) Dampak Internal Perkawinan Siri Terhadap Suami (laki-laki)
Perkawinan siri tidak memberikan dampak negatif yang mengkhawatirkan bagi seorang  suami.  Nyatanya  dalam  realita  yang  ada  pihak  suami  akan  diuntungkan, sebab:
38 Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” hlm.55.
a) Suami bebas untuk menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa harus mendapat izin tertulis dari pihak isteri.
b) Suami  tidak  berkewajiban  memberi  nafkah  kepada  isteri  atau  anak-anaknya (berdasarkan hukum positif).
c) Jika terjadi perceraian harta serikat mutlak menjadi milik suami. 39
4) Dampak eksternal yang akan dihadapi bagi pelaku perkawinan siri adalah sebagai berikut:
a) Isteri siri terbatas dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, karena wanita yang melakukan perkawinan siri dianggap tidak taat pada peraturan negara dan melanggar norma sosial.
b) Anak akan kesulitan ketika mengajukan pembuatan akte kelahiran yang saat ini sangat diperlukan, sebab tidak ada bukti yang nyata untuk menegaskan asal-usul anak tersebut.
c) Ketidakpastian  pengasuh  dan  pemeliharaan  dari  kedua  orangtua  yang  dapat memenuhi semua kebutuhan mereka, seperti kasih sayang, pendidikan, dan lain sebagainya. 40
d) Istri dapat diceraikan oleh pihak suami atau suami dapat berpoligami tanpa izin dari istri sebelumnya, bahkan dikhawatirkan mengingkari perkawinan dan anak- anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut.
e) Sulit melakukan pengurusan administrasi kependudukan.
f) Tidak  adanya  perlindungan  hukum  negara  yang  tegas  terhadap  perkawinan tersebut karena negara memandang bahwa tidak ada terjadi perkawinan, hal ini sesuai  dengan  Jurisprudensi  Mahkamah  Agung  (MA)  pada  Putusan  Nomor: 194/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991.
g) Apabila  salah  satu  pihak  baik  isteri  ataupun  suami  jika  melakukan  pengaduan prihal  perkara  dalam  masalah  hukum  keluarga  ke  Pengadilan  Agama  maka pengaduan  tersebut  akan  tertolak  sebab  perkawinan  tersebut  tidak  dapat dibuktikan oleh pihak yang bersangkutan, kecuali jika keduanya bersepakat untuk
39 Setiawan, “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” hlm. 143-145.
40 Aziz, “The Great Phenomenon of Online Sirri Marriage for Male and Female,” hlm. 448-449.
melakukan itsbat nikah  di  lembaga  yang  berwewenang  mengatur  perkara tersebut. 41

## b. Dampak  Perkawinan  Siri  terhadap  Kesejahteraan  Perempuan  dan  Anak  dalam Kehidupan Sosial
Terjadinya perkawinan siri di masyarakat merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial yang tentu para pelakunya memiliki alasan-alasan atau dorongan tersendiri. 42 Melihat dari  kasus-kasus  yang  terjadi,  umumnya  memiliki  latar  belakang  yang  sama  yaitu  ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah perkawinan siri sudah sah secara agama. 43 Maka dengan demikian, kesejahteraan ataupun kebahagian dalam rumah tangga tersebut hanya bersifat temporal (sementara), sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku keluarga  yang sewaktu-waktu anggota keluarga tidak lagi memperdulikan satu sama lain, hilangnya tanggung jawab suami terhadap anak, dan anak tidak lagi patuh kepada orangtua akibat kurangnya perhatian. 44
Kesejahteraan  dalam  kehidupan  sosial  istri  dan  anak  tidak  akan  diperoleh  dalam jangka  waktu  yang  panjang,  terlebih  terhadap  anak  ketika  telah  memasuki  usia  sekolah akan  merasa  kesulitan  sebab  administrasi  kependudukan  tidak  terpenuhi. 45 Perempuan sebagai  pihak  yang  seharusnya  dilindungi,  justru  dirugikan  dari  berbagai  aspek.  Secara hukum  perempuan  tidak  diakui  statusnya  sebagai  istri,  ditambah  beban  psikis  opini masyarakat yang memposisikannya secara tidak adil. 46 Kecuali di lingkungan masyarakat tersebut perkawinan siri sudah menjadi tradisi atau umum dilakukan masyarakatnya. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan  siri  tidak  membawa  kepada  kesejahteraan kehidupan  sosial  terhadap  perempuan  dan  anak.  Sehingga  upaya  dalam  mewujudkan keluarga sakinah tidak tercapai sebab syarat terwujudnya keluarga sakinah adalah adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. 47
41 Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” hlm. 56.
42 Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri,” Sawwa 12, no. 3 (2017): hlm. 405.
43 M. Yusuf, “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga,” At-Taujih 2, no. 2 (2019): hlm. 101.
44 M. Yusuf, “Dampak Nikah Siri…, hlm. 99.
45 Siska Ikhtiarina, Ardiah Anggreni, and Ashar, “The Phenomena Of Siri Marriage In Penajam Paser Utara District In Sociological Review Of Law,” Jurnal Lex Suprema 2, no. 2 (2020): hlm. 242.
46 Kanthi Pamungkas Sari and Tri Wahyuni, “Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Magelang,” URECOL , 2018, hlm. 129.
47 Tarmizi,  “Dampak  Nikah  Siri  Dalam  Pembentukan  Keluarga  Sakinah,” Jurnal  Hukum 13,  no.  2 (2016): hlm. 348.
Para pengkaji hukum Islam mengakui bahwa pencatatan suatu perkawinan memiliki peran  serta  manfaat  yang  sangat  berdampak  positif  bagi  kehidupan  berumah  tangga, terutama  dalam  menjamin  ketertiban  di  adminitrasi  negara  dan  kepastian  hukum  bagi seluruh masyarakat di Indonesia (walaupun dalam hal ini tidak seluruh ulama Indonesia sepakat). Termasuk hak anggota masyarakat yang akan memiliki keluarga baru, seperti hak untuk  menghindari  kemungkinan  terjadinya  fitnah  terhadap  dirinya  dan  pasangannya. Misalnya, fitnah bisa muncul ketika salah satu anggota masyarakat melihat seorang laki-laki dan  perempuan  berduaan  dan  berjalan  bersama  bahkan  bergandengan  tangan  yang kemudian  dikatakan  sebagai  pelanggar  norma  agama  dan  norma  sosial.  Pada  akhirnya pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  menciptakan  tatanan  tertib  perkawinan  serta menghindarkan diri dari prasangka buruk di lingkungan bermasyarakat, yaitu perkawinan yang  dilakukan  tersebut  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun  sebaliknya. 48 Sesuai dengan apa yang di ungkapkan seorang filsuf hukum (Theo Huijbers) bahwa adanya hukum bertujuan tidak hanya menjamin terlaksananya suatu hukum, melainkan juga menciptakan ketenteraman  hidup  dengan  memelihara  tujuan  terciptanya  hukum  tersebut  dan  untuk menangani setiap problema yang terjadi di dalam kehidupan bernegara secara nyata. 49

## 3. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maslahah
Islam menginginkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh penganutnya mengarah kepada terciptanya kemaslahatan dalam hidupnya, sehingga aturan yang diberikan tertulis dengan lengkap, baik itu yang berkaitan dengan keperdataan maupun pidana. 50 Pencatatan perkawinan merupakan bentuk upaya menjamin ketertiban dalam administrasi negara dan memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pasangan  suami  istri  beserta  anak-anaknya. Tentunya jika hal tersebut yang diharapkan, maka sejalan dengan apa yang diinginkan oleh syari’at,  dan  ini  mengarah  kepada  kajian al-Maslahah.  Al-Maslahah sebagaimana  yang didefinisikan  oleh  Imam  al-Ghazali  adalah  tindakan  mengambil  setiap  manfaat  dan
48 Agustin Hanapi and Edi Yuhermansyah, “Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District,” Samarah 4, no. 2 (December 2020): hlm. 540.
49 Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 118.
50 Andri Nirwana and Zaglul Fitrian, “Penalaran Istislahi Terhadap Tindnakan Euthanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam,” Al-Munir 2, no. 1 (June 2020): hlm. 137.
menolak atau meninggalkan seluruh kemudharatan dalam rangka memelihara apa yang menjadi tujuan syara’. 51
Secara  umum maslahah bisa  diterjemahkan  sebagai  sesuatu  perbuatan  yang mendatangkan  manfaat  kepada  manusia  khususnya  bagi  pemeluk  agama  Islam,  yakni dalam  arti  menarik  ataupun  menghasilkan,  juga  halnya  menghasilkan  keuntungan  atau kesenangan bagi pihak yang terkait, menolak atau menghindarkan semua kemudharatan dan  kerusakan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  tindakan  yang  mengandung manfaat di dalamnya disebut sebagai maslahah , yaitu menyebabkan terjadinya kebaikan dan menghilangkan keburukan serta segala hal yang negatif. 52
Penggunaan maslahah sebagai pengambilan hukum tentu memiliki syarat yang telah ditetapkan,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Imam  Malik  sebagai  seorang  ulama penggagas maslahah  mursalah yakni  sebagai  berikut.  Pertama , adanya  keterikatan  antara maslahah dengan  tujuan  syari’at  ( maqashid  asy-syari’ah )  yang  dijadikan  sebagai  dalil aqli . Artinya maslahah tidak boleh bertentangan dengan dalil qath’i. Kedua, harus dapat diterima oleh akal ( rasionable ), mengandung indikator yang sesuai dengan pemikiran rasional terkait contoh kasus. Ketiga, dianggap dapat menghindarkan dan menghilangkan setiap kesulitan yang terjadi. 53
Kemaslahatan pada akhirnya akan bermuara pada suatu pencapaian berupa manfaat (kebaikan) dan menjauhkan atau meninggalkan segala sesuatu yang membawa pelakunya kepada  kemudharatan  terlepas  dari  istilah  ataupun  bahasa  yang  digunakan  oleh  pihak- pihak yang menjelaskannya, baik itu hikmah yang terkandung padanya maupun illat yang melekat di dalamnya atau sebagainya. Dalam kaitannya dengan hal ini Imam Asy-Syatibi salah satu tokoh yang masyhur dikenal sebagai pencetus dari konsep maqasid asy-syari’ah klasik mengartikan bahwa fiqih sebagai sumber ilmu, etika sosial dan kemaslahatan bagi setiap  umat  manusia,  yang  dalam  kajiannya  memiliki  beberapa  tingkatan  kemaslahatan yakni sebagai berikut: 54
51 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustafa Min ’Ilm al-Ushul , 1st ed., Juz II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), hlm. 331.
52 Abu Yasid Adnan Quthni, “Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat,” Asy-Syari’ah 5, no. 1 (January 2019): hlm. 4.
53 Abu Yasid Adnan Quthni, “Implementasi…, hlm. 7-8.
54 Arsyad, “Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam,” hlm. 320.
a. Kemaslahatan  Primer  ( dharuriyah ),  merupakan  kemaslahatan  pokok  yang  menjadi acuan  bagi  implementasi  syari’at.  Dilihat  dari  subjek  sasaran  atau  ruang  lingkup masalahnya maka maslahah dibagi menjadi lima bagian yaitu: 55
1) Memelihara agama dan keberagaman antar umat manusia;
2) Memelihara jiwa dan kehidupan (perlindungan atas hak-hak manusia);
3) Memelihara  akal  (menghargai  kebebasan  berpikir  dan  berpendapat  atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan);
4) Memelihara  keturunan  (menjaga  hak-hak  setiap  anak  dan  memberikan kesejahteraan anak);
5) Memelihara  harta  (menghargai  kepemilikan  harta  setiap  orang  dalam  rangka perwujudan solidaritas social dalam masyarakat).
b. Kemaslahatan Sekunder  ( hajjiyat ), merupakan kemaslahatan yang berdasar kepada kebutuhan dalam rangka memberikan keringanan dalam pelaksanaan hukum yang tidak  menyebabkan  runtuhnya  tatanan  sosial  di  masyarkat,  seperti rukhsah dalam ibadah shalat, qadha’ dalam ibadah puasa.
c. Kemaslahatan  Tersier  ( tahsiniyat ),  merupakan  kemaslahatan  yang  menyuguhkan perhatian  terhadap  estetika  dan  etika,  seperti  belajar  agama  diperguruan  tinggi, memiliki kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi dan memiliki hanphone (HP)  sebagai  alat  komunikasi,  (kemaslahatan  tersier  merupakan  penyempurna kemaslahatan primer dan sekunder). 56
Ketiga  tingkatan  kemaslahatan  di  atas  menjadi  dasar  pegangan  ketika  berijtihad mengenai maqasid a sy-syari’ah karena dianggap sebagai solusi ketika menghadapi berbagai studi kasus kontemporer jika dibandingkan dengan hanya melakukan interpretasi tekstual dan  kontekstual  yang  ada  sekarang.  Pencatatan  perkawinan  yang  berlaku  di  negara Indonesia merupakan upaya dalam menertibkan keadministrasian negara, mempermudah masyarakat  dalam  mengakses  fasilitas  negara  dan  upaya  dalam  melindungi  setiap  orang yang  sudah  menikah  dari  tindakan  ketidakadilan  dalam  keluarga.  Di  samping  itu  juga, perkawinan merupakan ibadah sakral yang pada umumnya dilakukan sekali seumur hidup.
55 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 233.
56 Arsyad, “Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam,” hlm. 321.
Tentu dalam hal ini tidak hanya melaksanakan rukun dan syarat yang diatur dalam Islam, akan  tetapi  juga  harus  memperhatikan  dan  melaksanakan  prosedur  perkawinan  sesuai dengan pelaksanaan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.
Penetapan hukum berdasarkan maslahah dianggap sebagai salah satu solusi dalam penetapan hukum Islam, sesuai dengan apa yang telah dikatakan dalam salah satu kaidah fikih: “ Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar kemaslahatan”. Atas dasar kemaslahatan, kesadaran beragama ( ينيدلا عزاولا /ينيدلا يغولا ) dan keimanan serta akhlak umat Islam sudah sangat menuntut dan membutuhkan pencatatan perkawinan agar hak dan kewajiban dapat terpenuhi. Maka dalam hal ini, negara Indonesia telah membuat aturan yang mengatur perkawinan beserta pencatatannya. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami dan istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap  pasangannya,  maka  pihak  yang  lain  dapat  melakukan  upaya  hukum  guna mempertahankan dan memperoleh haknya masing-masing.
Terdapat  dalam  kitab  suci  Al-Qur’an  suatu  ayat  yang  merupakan  ayat  terpanjang dalam  surah  Al-Baqarah  (2)  yang  mengisyaratkan  akan  pentingnya  sebuah  pencatatan dalam kegiatan mu’amalah bahkan lebih dari itu harus dipersaksikan oleh dua orang laki- laki yakni terdapat pada ayat ke 282, yang berbunyi sebagai berikut:
ۡمُكَنۡيَ ب بُتۡكَي ۡ لَو ًُۚهوُبُتۡكٱَف يٗ م َسُ م ٖلَج َ أ  َٰٓيَلِإ  ٍنۡيَدِب مُتنَياَدَت ا َذِإ ْآوُنَماَء َنيِذَ لٱ اَهُ يَأ ََٰٓي ًَُۚ لٱ ُهَم َ لَع اَمَك  َبُتۡكَي ن َ أ  ٌبِتاَك  َب ۡ أَي اَلَو ِِۚلۡدَع ۡ لٱِب  ُُۢبِتا َك يِذ َ لٱ  ِلِلۡمُي ۡ لَو  ۡبُتۡكَي ۡ لَف
ۡيَش ُهۡنِم  ۡسَخۡبَي اَلَو ۥُهَ بَر َ َ لٱ  ِق َ تَيۡلَو  ُ قَحۡلٱ ِهۡيَلَع ُ قَح ۡ لٱ ِهۡيَلَع يِذ َ لٱ  َناَك نِإَف ًۚاٗٔ ٔ َتۡسٱَو ِِۚلۡدَع ۡ لٱِب  ۥُهُ يِلَو ۡلِلۡمُيۡلَف  َوُه  َ لِمُي نَأ  ُعيِطَتۡسَي اَل  ۡوَأ ا فيِع َض  ۡوَأ ا هيِفَس ۡش
ْاوُدِه َنِم  َنۡو َضۡرَت نَ مِم  ِناَت َ أَرۡمٱَو  ٞلُجَرَف  ِنۡي َلُجَر اَنوُكَي ۡمَ ل نِإَف ۡۖۡمُكِلاَجِ ر نِم  ِنۡيَديِهَش ًْۚاوُعُد اَم اَذِإ ُء
ٓاَدَهُ شلٱ  َبۡأَي اَلَو ًَٰۚىَرۡخُأۡلٱ اَمُهَٰىَدۡحِإ َرِ كَذُتَف اَمُهَٰىَدۡحِإ  َ لِضَت نَأ ِءٓاَدَهُ شلٱ ۡسَت اَلَو
ُمَوۡق َ أَو ِ َ لٱ َدنِع  ُط َسۡق َ أ ۡمُكِلََٰذ  ًۚۦِهِلَج َ أ َٰٓيَلِإ ا ريِب َك ۡوَأ ا ريِغ َص ُهوُبُتۡكَت نَأ ْآوُمَٔ ٔ َسۡيَلَف  ۡمُكَنۡيَب اَهَنوُريِدُت ٗةَر ِضاَح  ةَرَٰ َجِت  َنوُكَت ن َ أ ٓا َ لِإ ْآوُباَتۡرَت اَ لَأ  َٰٓيَنۡدَأَو ِةَدََٰهَ شلِل
َ ل َ أ  ٌحاَنُج ۡمُكۡيَلَع نوَإِ ًۚٞديِهَش ا َلَو  ٞبِتاَك َ رآ َضُي اَلَو ًۚۡمُتۡعَياَبَت اَذِإ ْآوُدِهۡشَأَو ۗاَهوُبُتۡكَت ا ٞميِلَع ٍء ۡيَش ِ لُكِب ُ َ لٱَو ُۗ َ لٱ ُمُكُمِ لَعُيَو َۡۖ َ لٱ ْاوُقَ تٱَو ۗۡمُكِب ُُۢقوُسُف ۥُهَ نِإَف ْاوُلَعۡفَت

## ١٨١
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  Dan  janganlah  penulis  enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia  menulis,  dan hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari  pada  hutangnya.  Jika  yang  berhutang  itu  orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka  hendaklah  walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kamu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang  seorang  mengingatkannya.  Janganlah  saksi  saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan) apabila  mereka  dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu  menulis  hutang  itu,  baik  kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah  dan  lebih  menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalah mu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah;  Allah mengajar  mu;  dan  Allah  Maha  Mengetahui  segala  sesuatu”. (QS.  Al-Baqarah  (2): 282). 57
Walaupun ayat tersebut tidak menunjukkan secara spesifik adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan, akan tetapi jika di telaah dari makna kontekstualnya, maka ayat tersebut dapat dijadikan sebagai qiyas 58 dalam penerapannya, sebab memiliki illat yang  sama  serta  tujuan  yang  diinginkan  adalah  kenyamanan,  ketertiban  dan  keadilan terhadap  semua  pihak.  Kemudian  juga  terdapat  kesamaan  rukun  antara  muamalah pernikahan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang, khususnya persamaan unsur adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan sighat akad. 59 Penalarannya adalah bahwa hubungan muamalah terkait hutang piutang dan yang sejenisnya saja Allah Ta’ala menurunkan  ayat  yang  sangat  panjang  sebagai  perintah  untuk  menuliskannya  dan
57 Agus Hidayatullah et al., ALWASIM Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata , hlm. 48.
58 Qiyas adalah menghubungkan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat di antara keduanya.
59 Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” hlm. 58.
menghadirkan  saksi-saksi  di  dalamnya  untuk  menjaga  jangan  sampai  ada  kekeliruan, keraguan  dan  ketidakpastian,  bagaimana  mungkin  tidak  hal  tersebut  dilakukan  dalam perkawinan  yang  merupakan  akad  yang  luhur  dan  agung  serta  dianggap  sebagai  ibadah sakral (suci) dan penuh dengan tanggung jawab  di dalamnya. Dengan demikian, bahwa pencatatan dalam suatu perkawinan dianjurkan oleh agama Islam sebagai suatu perintah pencatatan  dalam  kegiatan  hutang  piutang  atas  dasar qiyas  . Dalam  kaidah  ushul  fiqih dikatakan bahwa “ sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti sepadan dengan yang telah di tetapkan berdasarkan kenyataan”.
Di  sisi  lain  pencatatan  perkawinan  tidak  hanya  terfokus  kepada  perwujudan ketertiban hukum, akan tetapi mempunyai substansi yang bersifat preventif yakni upaya menghindari  penyimpangan  terhadap  rukun  dan  syarat  perkawinan.  Menghindari pemalsuan  identitas  calon  pengantin,  seperti  pengakuan  sebagai  jejaka  terhadap perempuan yang akan dinikahinya tetapi nyatanya sudah memiliki isteri dan anak, ataupun sebaliknya pengakuan sebagai gadis terhadap laki-laki yang ingin menikahinya tapi nyatanya masih memiliki suami atau sudah menjadi janda. 60
Dengan  demikian  berdasarkan  penjelasan  surah  di  atas  bahwa  mencatatkan perkawinan  mengandung  kemanfaatan  (kemaslahatan)  yang  besar  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Apabila  dilihat  dari  konsep maqashid  asy-Syariah, maka  pencatatan perkawinan  adalah  upaya  dalam  menjaga  jiwa  atau  kehidupan  ( hifdz  al-nafs )  serta  upaya dalam  menjaga  keturunan  dari  tindakan  ketidakadilan  ( hifdz  al-nasl ).  Atas  dasar kemaslahatan  yang  akan  diperoleh,  diharapkan  setiap  calon  pengantin  yang  akan melakukan suatu akad perkawinan supaya tidak memfokuskan pada unsur tertentu saja tetapi  juga  perlu  memperhatikan  unsur  hukum  perdata  supaya  tujuan  dari  perkawinan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.
Penulis,  dalam  hal  ini  memandang  bahwa  pencatatan  perkawinan  merupakan sesuatu yang urgent untuk diperhatikan dan menjadikan pencatatan perkawinan itu sebagai sesuatu  yang  wajib  dilaksanakan.  Terlepas  dari  adanya  pro  dan  kontra  dalam  menilai masalah  pencatatan  perkawinan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2). Di samping itu alat bukti tertulis tunggal yang diakui oleh hukum negara dan diketahui secara umum oleh masyarakat adalah akta nikah ( marriage
60 Julir, “Pencatatan Perkawinan…, hlm. 59.
book ) yang dimiliki oleh masing masing pasangan suami isteri. Perlu diketahui bahwa akta nikah tersebut tidak akan diperoleh setiap pasangan yang menikah kecuali telah terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

## SIMPULAN
Pencatatan dalam suatu perkawinan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang- Undang  Perkawinan  Pasal  2  ayat  (2),  jika  dilihat  berdasarkan  penalaran istislahi yang ditinjau dari mashlahah yang diperoleh  maka, pencatatan perkawinan mengandung banyak mashlahah baik itu kepada suami, kepada isteri bahkan kepada anak-anaknya. Oleh sebab perkawinan adalah ibadah sakral (suci) maka perlunya satu hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik dalam hal ini adalah akta nikah ( marriage book ) sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bentuk dari keta’atan terhadap keadministrasian negara.  Melakukan  pencatatan  perkawinan  dipandang  dari  segi  apapun  akan  bermuara kepada  sesuatu  kemasahatan  yang  kemudian  mejadi  sesuatu  yang  wajib  untuk dilaksanakan. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi “ sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itupun menjadi wajib hukumnya”.
Perkawinan  tidaklah  sempurna  jika  tidak  dicatatkan  oleh  lembaga  khusus,  maka pencatatan  perkawinan  menjadi  suatu  yang  wajib  untuk  dilakukan  oleh  pihak  calon pengantin. Walaupun dalam ajaran Islam itu sendiri pencatatan dalam suatu perkawinan tidak termasuk salah satu hal yang tidak disebutkan dalam rukun dan syarat dari sahnya suatu perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Hidayatullah,  Siti  Irhamah  Sail,  Imam  Ghazali  Masykur,  and  Fuad  Hadi.  2013.
ALWASIM  Al-Qur’an  Tajwid  Kode  Transliterasi  Per  Kata  Terjemah  Per  Kata .  Bekasi: Cipta Bagus Segara.
Alfin, Aidil and Busyro. 2017 “Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia.” Al-Manhij 11 (1): 61–78.
Arsyad,  Aisyah.  2020  “Evolusi  Problem  Sosial  Nikah  Siri:  Rekonseptualisasi  Hukum Perkawinan Dalam Islam.” Sipakalebbi 4 (1): 306–331.
Aziz,  Nasaiy.  2018  “The  Great  Phenomenon  of  Online  Sirri  Marriage  for  Male  And Female.” Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 1 (3): 445–450.
Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedia Hukum Islam . 5 5. Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve.
Demak, Rizky Perdana Kiay. 2018 “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia.” Lex Privatum 6 (6): 122–129.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2002. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Ghazali, Abu Hamid al-. 1997. Al-Mustafa Min ’Ilm al-Ushul . 1st ed. Juz II. Beirut: Muassasah al-Risalah.
Hanapi,  Agustin,  and  Edi  Yuhermansyah.  2020  “Urgency  of  Marriage  Registration  for Women and Child Protection in Gayo Lues District.” Samarah 4 (2): 528–544.
Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum . Yogyakarta: Kanisius.
Ikhtiarina, Siska, Ardiah Anggreni, and Ashar. 2020 “The Phenomena Of Siri Marriage In Penajam Paser Utara District In Sociological Review Of Law.” Jurnal Lex Suprema 2 (2): 234–249.
Julir, Nenan. 2017 “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih.” Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4 (1): 53–62.
Juneldi,  Rizel.  2020  “Analisi  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam.” Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati.
Kanthi  Pamungkas  Sari  and  Tri  Wahyuni.  2018 “Kajian  Sosiologis  Dampak  Nikah  Siri Terhadap  Status  Sosial  Pihak  Perempuan  Dan  Anak  Di  Kabupaten  Magelang.” URECOL , 123–131.
Khoiriyah,  Rihlatul.  2017  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  Dalam Nikah Siri.” Sawwa 12 (3): 397–408.
M. Yusuf. 2019 “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.” At-Taujih 2 (2): 96–108.
Munawwir,  1997.  Achmad  Warson. Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia .  Yogyakarta: Pustaka Progresif.
Nirwana,  Andri,  and  Zaglul  Fitrian.  2020  “Penalaran  Istislahi  Terhadap  Tindnakan Euthanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam.” Al-Munir 2 (1): 107–146.
Nuruddin,  Amiur,  and Azhari  Akmal  Tarigan.  2006. Hukum  Perdata  Islam  Di Indonesia: Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  Dari  Fikih,  UU  No.  1/1974  Sampai  KHI . Jakarta: Kencana.
Pardianto.  2018  “Menelisik  Fenomena  Nikah  Siri  (Sebuah  Kajian  Tematik  Dalam Komunikasi Islam).” Sulesana 12 (2): 128–142.
Quthni,  Abu  Yasid  Adnan.  2019  “Implementasi  Maslahah  Mursalah  Sebagai  Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat.” Asy-Syari’ah 5 (1): 1–19.
Rofiq, Ahmad. 2009. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah . 3. Jakarta: Cakrawala.
Sahri, Ahmad, and Suyud Arif. 2013 “The Legal Status Of The Secret Marriage According To The Shafi’ia And Malikia.” Mizan; Jurnal Hukum Syariah 1 (1): 455–450.
Samheri, and Hosen Febrian. 2020 “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21).” An-Nawazil 2 (1): 17–35.
Setiawan, Eko. 2016 “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” Justicia Islamica 13 (1): 135–155.
Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana.
———. 2008. Ushul Fiqh . 2. Jakarta: Kencana.
Tarmizi. 2016 “Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.” Jurnal Hukum 13 (2): 329–362.
Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur. 2018. Fiqih Munakahat . Solo: Kiswah Media.
2012. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan Kompilasi Hukum Islam . Bandung: Citra Umbara, 2012.