## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Wanprestasi terhadap Isi dari Surat Kuasa
Ainul Mardhiyah Khaidir 1 , Wulan Syaputri 2 , Fauziah Lubis 3 1,2,3 Jurusan Al-akhwal As-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera  Utara
mardhiyahainul08@gmail.com 1 , wulansyaputri214@gmail.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
This research was conducted with the aim of knowing the action of default on the contents of the power of attorney. This research belongs to the form of descriptive qualitative research, namely by providing an overview of the status of phenomena that occur in research subjects  and  discussed  systematically  and  rationally.  In  essence,  absolute  power  is  not structured in the Civil Code, but absolute power is applied in legal traffic on the results of its development, which is in accordance with the law based on the principle of freedom of contract, as in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, which states that every agreement is legally established and based on with the law, then they make it. This article is known to be the basis for freedom in making agreements and freedom of contract. The Panel of Judges also ha s considerations related to the decision case Number 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn which states that if the Defendant breaks a promise alias default, as evidenced by the granting of a power of attorney that has been agreed upon but terminated by one party, and this cannot be revoked or canceled.
Keywords: Code of Ethics, Advocate, Power of Attorney.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  guna  mengetahui  tindakan  wanprestasi terhadap  isi  surat  kuasa.  Penelitian  ini  tergolong  dalam  bentuk  penelitian  kualitatof deskriptif, yakni dengan memberikan gambaram terkait status fenomena yanh terjadi pada subjek penelitian dan dibahas secara sistematik dan rasional. Pada hakikatnya,kuasa mutlak tidak tersusun dalam KUHPerdata,namun kuasa mutlak diterapkan dalam lalulintas hokum pada  hasil  perkembangannya,  yang  sesuai  dengan  hokum  berdasarkan  asas  kebebasan berkontrak, seperti pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian ditetapkan secara sah dan didasari dengan UU, maka mereka yang membuatnya. Pasal  tersebut  dikenal  menjadi  dasar  atas  kebebasan  dalam  pembuatan  perjanjian  dan kebebasan kontrak. Majelis Hakim juga mempunyai pertimbangan terkait perkara putusan Nomor704/Pdt.G/2017/PN.Mdn  yang  menyebutkan  apabila  Tergugat  mengingkari  janji alias wanprestasi, yang dibuktikan dengan pemberian kuasa yang telah disepakti bersama namun  diberhentikan  oleh  satu  pihak,dan  hal  tersebut  tidak  dapat  dicabut  maupun dibatalkan.
Kata Kunci: Kode Etik, Advokat, Surat Kuasa.

## A. Pendahuluan
Guna Menghadapi Permasalahan Hukum, Salah Satu Cara Yang Diterapkan Adalah Dengan Pemberian Surat Kuasa Yang Dilakukan Oleh Seluruh Masyarakat Agar Menerima

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Akses Terhadap Untuk Jasa Hukum Gang Selanjutnya Akan Diberikan Kepada Pihak Advokat. Indonesia  Yang  Merupakan  Negara  Hukum  Dengan  Adanya  Penetapan  Uud  1945.  Maka Indonesia Pun Mampu Menjamin Setiap Hak Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Indonesia. Satu Diantaranya  Adalah  Dengan  Memberikan  Akses  Kepada  Penasehat  Hukum  Guna Memberikan Pendampingan, Pembelaan, Ataupun Pemberian Tidnakan Hukum Yang Selaras Dengan Pemberian Kuasa Yanh Telah Terlampir Pada Surat Kuasa. 1
Dengan  Adanya  Janji  Pada  Saat  Diberikannya  Kuasa  Yang  Melibatkan  Hubungan Secara  Hukum  Oleh  Pemberi  Serta  Penerima  Kuasa,  Yang  Dimana  Hal  Tersebut  Tertera Dalam Buku Iii Kuhperdata Tentang Perikatan. R. Subekti Menyatakan Bahwa "Hubungan Yang Terjalin Anatara Dua Pihak, Terdapat Salah Satu Diantaranya Mempunya Hak Untuk Menuntut, Sedangkan Pihak Pihak Lainnya Memiliki Kewajiban Dalam Memenuhi Tuntutan Tersebut". 2 Dan Dengan Diterbitkannya Perikatan Tersebut, Maka Perjanjian Anatara Kedua Belah Pihak Pun Telah Disahkan. Istilah Perikatan Diterjemahkan Dari Bahasa Belanda Yakni "Verbentenis", Dengan Artian Bahwa Perjanjian Terjadi Karena Adanya Kesepakatan Antara Pihak Yang Tergabung Di Dalamnya. 3
Seiring Dengan Adanya Poin Penting Dalam Hukum Perikatan, Ada Pula Beberapa Asas  Hukum  Pada  Hukum  Kontrak  Tersebut.  Maka,  Perjanjian  Yang  Terjalin  Dalam Pemberian  Surat  Kuasa,  Harus  Didasari  Dengan  Asas  Pada  Hukum  Kontrak  Itu  Sendiri. Dengan Memberikan Kuasa Artinya Telah Terjalin Persetujuan ( Overkomst ) Pada Pihak Yang Memberikan  Kuasa  Oleh  Pihak  Lainnya  ( Match ),  Dengan  Penerimaan  Sebagai  Pemberia Kuasa ( Lastgever ).
Perkembangan Teknologi Saat Ini Juga Disertai Dengan Perkembangan Pemikiran Masyarakat  Terkait  Aturan  Diberikannya  Kuasa,  Maka  Timbullah  Sebuah  Klausul  Yang Menegaskan Pelarangan Pemberian Kuasa Dalam Memutuskan Kekuasaan Secara Satu Pihak Karena  Hal  Tersebut  Tidak  Selaras  Dengan  Kuhperdata  Pada  Pasal  1814,  Yang  Disebut Sebagai  Surat  Kuasa  Mutlak.  Pada  Hakikatnya,  Kuasa  Mutlak  Tidak  Tersusun  Dalam Kuhperdata,  Namjn  Kuasa  Mutlak  Diterapkan  Dalam  Lalu  Lintas  Hukum  Pada  Hasil Perkembangannya,  Yang  Sesuai  Dengan  Hukum Berdasarkan Asa Kebebasan Berkontrak. Pasal  Tersebut  Dikenal  Menjadi Dasar Atas Kebebasan Dalam Pembuatan Perjanjian Dan Kebebasan Kontrak.
Pada  Penelitian  Ini  Dilakukan  Analisis  Bagi  Putusan  Terkait  Diberikannga  Dan Diputuskannya Surat Kuasa Secara Satu Pihak Yang Berbentuk Perjanjian Bantuan Hukum Ataupun  Gugatan  Ke  Pengadilan.  Dan  Pada  Kedua  Perjanjian  Tersebut,  Setiap  Pihak Mempunyai  Hak  Serta  Kewajiban  Yang  Sepantasnya  Dipenuhi.  Mak  Peneliti  Juga Memberikan  Perbandingan  Dalam  Memberikn  Dan  Memutuskan Kuasa Yang Diterapkan Secara Normatif.
Dengan  Beberapa  Penjelasan  Diatas,  Disebutkan  Bahwa  Pada  Proses  Saat Diberikannya Kuasa Harus Ada Pula Kesepakatan Klausul Yang Memberikan Larangan Atas Tindakan Pembatalan Secara Sepihak Yang Tidak Disertai Dengan Keputusan Bersama Atau Disebut Sebagai Kuasa Mutlak. Hal Tersebut Pastinya Dengan Mengesampingkan Kuhperdata Pasal 1813 Dan 1814, Dengan Pernyataan Bahwa Yang Memberikan Kuasa Dapat Menarik Kuasanya  Kembali.  Pada  Kesempatan  Ini,  Tindakan Mencabut Kuasa Sepihak Dan Tanpa
1 Julaiddin, “Akses (Justice) Keadilan Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia”, Volume 2, Issue 2 (Desember 2019), hlm 138.
2 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.1.
3 Fitri Apriani, “Kekuatan Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, http://repository.um- palembang.ac.id/id/eprint/153/2/SKRIPSI65- 1703077183.pdf, diakses pada 11 Desember 2022.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Kesepatan  Bersama, Maka Hal Tersebut Tergolong Pengingkaran Janji Alias Wanprestasi. Maka Penulis Melakukan Penelitian Lebih Dalam Terkait Tindakan Tersebut, Yang Dimana Majelis  Hakim  Tidak  Memberikan  Pertimbangan  Terkait  Hal  Tersebut.  Maka,  Penulis Melakukan Penelitian Dengan Judul "Wanprestasi Terhadap Isi Dari Surat Kuasa".

## B. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian  Yang  Dilakukan  Termasuk  Pada  Jenis  Penelitian Kualitatif Deskriptif, Yakni Mempunyai Tujuan Dalam Memberikan Gambaran Terkait Situasi Dan Keadaan Status Fenomena  Secara  Sistematik  Serta  Rasional.  Penulis  Berupa  Untuk  Menggambarakan Kejadian  Atau  Situasi  Pada  Objek  Penelitian.  Pengumpulan  Data  Juga  Dilakukan  Secara Deskriptif  Dan  Tanpa  Tujuan  Mencari  Kejelasan,  Melakukan  Pengujian  Hipotesa, Memberikan  Prediksi,  Serta  Menemukan  Implikasi. 4 Tujuan  Dilakukannya  Penelitian  Ini Adalah Guna Memberikan Deskripsi Yang Jelas Atas “Wanprestasi Terhadap Isi Dari Surat Kuasa”.
Dan  Penelitian  Ini  Dilakukan  Dengan  Menerapkan  Pendekatan  Penelitian  Pada Lapangan,  Yakni  Dengan  Mencoba  Memahami  Fenomena  Mengenai Apa Saja Yang Telah Terjadi  Pada  Subjek  Penelitian,  Serta  Memberikan Deskripsi Dalam Bentuk Tulisan Dan Bahasa Yang Jelas, Dan Tetap Memanfaatkan Beberapa Metode Ilmiah.
2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data Yang Dihasilkan Dari Subjek Penelitian Dengan Menerapkan Alat Ukur Maupun Dengan Cara Pengambilan Data Langsungpada Subjek Penelitian Yang Nantinya Digunakan Sebagai Sumber Informasi, Dan Jenis Data Ini Disebut Sebagi Sumber Data Primer. 5 Dan Pada Penelitian  Ini,  Bentuk  Sumber  Data  Primer  Adalah  Dengan Studi Beberapa Dokumentasi Terkait  Peraturan  Perundang-Undangan  Ataupun  Beberapa  Artikel  Yang  Selaras  Dengan Penelitian Yang Dilakukan.

## b. Sumber Data Sekunder
Data  Primer  Juga  Memerlukan  Data  Pendukung  Sebagai  Acuan  Referensi  Yang Berbentuk Buku, Foto, Catatan, Maupun Arsip Dan Laporan, Dan Hal Tersebut Dinyatakan Sebagai Sumber Data Sekunder. 6

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Pada Penelitian Ini, Penulis Menerapkan Beberapa Metode, Diantaranya :
a. Observasi
Proses Yang Dilakukan Dengan Menerapkan Konsep Biologis Serta Psikologis, Disebut Sebagai  Proses  Observasi.  Dan  Pada  Penelitian  Ini,  Observasi  Dilakukan  Dengan  Cara Mengamati  Perkembangan  Hukum  Yang  Terjadi  Di  Lingkungan  Masyarakat,  Terkhsusu Subjek Yang Digunakan Pada Penelitian Ini. Namun Penulis Menerapkan Cara Observasi Non
4 Azwar Siafuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 7.
5 Azwar Saifuddin, Metode Penelitian…, hlm. 91.
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm.  222

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Partisipan Dengan Tidak Terjun Langsung Pada Tinjauan Observasi Dan Hanya Melakukan Kunjungan Secara Berkala.
b. Studi Dokumentasi
Dokumentasi  Merupakan  Proses  Pencarian  Data  Terkait  Subjek  Penelitian  Dalam Bentuk Transkip, Catatan, Buku, Majalah, Dan Bentuk Lainnya.  Penulis Menerapkan Studi Dokumentasi Dengan Menelusuri Sejarah Objek Penelitiandan Memantau Proses Yang Telah Berhasil  Didokumentasikan.  Tujuan  Penulis  Menerapkan  Metode  Ini  Adalah  Guna Mneghasilkan Berbagai Data Yang Diperlukan Dalam Melengkapi Penelitian Ini.
c. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan Merupakan Tindakan Penelusuran Serta Pengutipan Pada Beberapa Buku  Dan  Pembahasan  Yang  Selaras  Dengan  Dilakukannya  Penelitian  Ini.  Penulis Menerapkan Dua Jenis Kutipan, Dintaranya Kutipan Langsung Serta Kutipan Tidak Langsung. Kutipan  Langsung  Meripakan  Bentuk  Pemindahan  Sebagian  Atau  Seluruh  Pembahasan Tanpa Adanya Perubahan Redaksi Kalimat. Sedangkan Kutipan Tidak Langsung Menerapkan Redaksi Kalimat Yang Berbeda Namun Mempunyai Substansi Yang Sesuai.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Pada  Pasal  1792-1819  Kuhperdata  Buku  Ke  Iii  Mengatur  Mengenai  Pemberian Kuasa  Di  Indonseia.  Dan  Sebenarnya  Kuasa  Yang  Dalam  Artian  Lastgeving  Maupun Perjanjian Timbal Balik. Dan Pada Pasal 1792 Kuhperdata Yang Ditafsirkan Oleh R. Subekti Dan R. Tjitrosudiblo, Mereka Mendefinisikan Bahwa Adanya Kuasa Pada Seseorang, Dengan Peneriman Atas Nama Terkait, Maka Ia Hendaknya Menyelenggarakan Urusan Tersebut. 7 Pada Aturan Yang Terlampir Pada Pasal 1795 Kuhperdata, Teridentifikasi 2 Bentuk Surat Kuasa, Yakni Surat Kuasa Khusus Dan Surat Kuasa Umum. Surat Kuasa Khusus Menitik Beratkan Pada Tindakan Hukum Dengan Pernyataan Yanh Tegas. Yang Dimana Hal Tersebut Diatur  Dalam  Pasal  1813,  1814,  Dan  Pasal  1816  Kuhperdata.  Apabila  Dilakukannya Pemberhentian  Atas  Surat  Kuasa  Khusus,  Dapat  Dilakukan  Secara Sepihak Baik Itu Oleh Pihak  Pertama  Maupun  Pihak  Kedua.  Hal  Tersebut  Dinyatakan  Pada  Pasal  1813-1814 Kuhperdata.
Kuhperdata  Tidak  Membahas  Mengenai  Pemberian  Kuasa  Mutlak,  Namun  Pada Dasarnya Dalam Ruang Lingkup Bisnis Di Masyarakat, Hal Tersebut Dikenal Sebagai Putusan Hakim Dengan Beberapa Syarat Yang Hendaknya Diperjanjikan Oleh Setiap Pihak. Tujuan Dikeluarkannya Instruksi Tersebut Adalah Untuk Meminimalisir Penyalahgunaan Hukum Atas Beberapa Hak Yang Berlaku Di Lingkungan Masyarakat.
Tidak Hanya Itu, Guna Mempertegas Argumentasi Bagi Kuasa Mutlak, Terdapat Pula Sebuah  Putusan  Ma  No.  3604  K/Pdt/1985  Yang  Menjadi  Arti  Konsistensi  Dalam Pertimbangan  Hukum  Yang  Selaras  Dengan  Putusan  Ma  No.  731  K/Sip/1975,  Yang Menyampailan Bahwa Dengan Menjanjikan Kuasa Mutlak Dengan Menerapkan Syarat Sesuai Denhan Kebiasaan Yang Berlaku Di Masyarakat Dan Hal Itu Disebut Sebagai Perpetual And Usual Or Customary Condition.
Dalam Putusan Pengadilan Nomor 704/Pdt.G/2017/Pn.Mdn, Terdapat Pembahasan Mengenai  Penggugat  Mengajukan  Gugatan  Terkait  Dengan  Perbuatan  Wanprestasi  Yang
7 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), pasal 1792.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dilakukan  Oleh  Tergugat.  Sesuai  Dengan  Fakta  Yang  Telah  Ditemukan,  Dengan Pertimbamgan Yang Dilakukan Oleh Majelis Hakim, Disebutkan Bahwa Adanya Beberapa Permadalahan  Yang  Mengindikasi  Adanya  Wanprestasi  Tersebut.  Yang  Dimana Permasalahan  Tersebut  Terkait  Dengan  Tergugat  Yang  Mempunyai  Kewajiban  Untuk Melaksanakan Tugasnya Sesuai Dengan Surat Kuasa Yang Telah Disepakati Sebelumnya. Satu Diantaranya  Yaitu  Dengan  Membayar  15%  Dari  Nilai  Telah  Disepakati  Pada  Proses Perdamaian.
Dalam Hal Ini, Dengan Didasari Oleh Pertimbangan Hakim Yang Bertugas Melakukan Pemeriksaan  Terhadap  Perkara  Persidangan,  Dan  Tidak  Disertai  Dengan  Pertimbangan Terkait Jenis Surat Kuasa Yang Digunakan. Penulis Mengungkapkan Bahwa Pada Perjanjian Pemberian Kuasa Tersebut, Terdeteksi Adanya Klausul Antara Tergugat Kepada Penggugat, Yang  Bersifat  Mutlak  Pada  Surat  Kuasa  Tersebut.  Dengan Memperhatikan Kronologinya, Telah  Terjadi  Kesepakatan  Antara Kedua Belah Pihak Untuk Memasukkan Klausul Kuasa Mutlak,  Yakni  Tidak Diperkenankannya Pencabutan Kuasa Secara Sepihak. Maka Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Klausul Tersebut, Hal Itu Tergolong Menjadi Wanprestasi.
Pada  Pasal  1813  Kuhperdata  Yang  Tidak  Mempunyai  Sifay  Limitatif  Dan  Tidak Mempunyai Batasan Secara Rigid. Maka Kedua Belah Pihak Dapat Menetapkan Kesepakatan Bahwa Jika Pemberian Kuasa Tidak Dapat Dicabut Kembali (Irrevocable), Maka Dibentuk Suatu  Klausul  Baru.  Hal  Tersebt Sesuai Dengan Doktrin Yang Menyebutkan Bahwa Pasal Dalam Hukum Perjanjian Mempunyai Sifat Mengatur.
Maka  Apa  Yang  Telah  Dilakukan  Oleh  Tergugat  Telah  Tergolomg  Dalam Wanprestasi,  Yakni  Dengan  Melakukan  Tindakan  Yang  Melanggar  Perjanjian. 8 Dan  Jika Dilihat  Dengan  Sudut  Pandang  Berbeda,  Kewajiban  Yang  Tidak  Dilakukan  Dengan  Baik Beurpa  Pembayaran  Upah  Kepada  Penggugat Juga Tergolong Kepada Wanprestasi Karena Tidak Adanya Kesanggupan Dalam Menuntaskannya. Dalam Hukum Belanda, Wanprestasi Didefinisikan Sebagai Bentuk Pengingkaran Atas Kewajibannya, Hal Tersebut Diatur Dalam Art: 6:81 Nbw21.

## D. Penutup
Kesimpulan Yang Dapat Ditarik Pada Penelitian Ini Yaitu Adanya Beberapa Hal Yang Bisa  Diperjanjikan  Oleh  Beberapa  Pihak  Yang  Mempunyai  Keterkaitan  Satu  Sama  Lain Dengan  Disertai Surat Kuasa, Yang Dimana Salah Satu Pihak Memberikan Klausul Dalam Surat Tersebut. Surat Kuasa Secara Mutlak Memberikan Implikasi Bahwa Kuasa Tidak Dapat Diberhentikan  Secara  Sepihak.  Dasar  Hukum  Yang  Membahas  Tentang  Pemberian Surat Kuasa  Mutlak  Adalah    Pasal  1338  Ayat  (1)  Kuhperdata,  Yakni  Berkaitan  Dengan  Asas Kebebasan  Berkontrak.  Dengan  Memperhatikan Bentuk Hukum Di Indonesia, Tidak Ada Aturan Yang Membahas Khusu Mengenai Kuasa Mutlak Pada Kuhperdata. Beberapa Bentuk Larangamg Mengenai Aturan Penggunaan Kuasa Mutlak Yakni Pada Pemindahan Hak Atas Tanah  Yang  Diatur  Dalam  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  14  Tahun  1982,  Dan Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997,  Yang  Menafsirlan  Bahwa  Adanya  Larangan Dalam Perbuatan Hukum Dalam Bentuk Pemindahan Hak.
Majelis  Hak  Juga  Mempunyai  Pertimbangan  Terkait  Perkara  Putusan  Nomor 704/Pdt.G/2017/Pn.Mdn  Yang  Menyebutkan  Apabila  Tergugat  Mengingkari  Janji  Alias Wanprestasi,  Yang  Dibuktikan  Dengan  Pemberian  Kuasa  Yang  Telah Disepakti Bersama Namun  Diberhentikan  Oleh  Satu  Pihak,  Dan  Hal Tersebut Tidak Dapat Dicabut Maupun
8 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 60.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    706- 712    E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2848
Dibatalkan. Dan Surat Kuasa Mutlak Telah Dibuat Dengan Disertai Klausul Yang Memberikan Penegasan Bahwa Kuasa Tidak Dapat Dibatalkan Oleh Satu Pihak Saja.

## Daftar Pustaka
Apriani,  Fitri,  “Kekuatan  Surat  Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang  Menurut Buku Ii Kitabundangundanghukumperdata”,Http://Repository.Umpalembang.Ac.Id/Id/Epri nt/153/2/Skripsi65-1703077183.Pdf, Diakses Pada 11 Desember 2022.
Arikunto, Suharsini, 2006, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rhineka Cipta.
Asshiddiqie, Jimly. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. Https://Jimly.Com . Diakses6 Desember 2022.
Harahap, M. Yahya, 2015, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    706- 712    E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2848
Hendra Winarta, Frans, 1995, Advokat Indonesia (Citra, Idealisme, Keprihatinan), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Hikmawati, Fenti, 2019, Metedologi Penelitian, Depok: Rajawali Pers.
Indonesia, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan Oleh R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pn. Pradnya Paramita), Pasal 1792.
J Meleong, Lexy, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
Julaiddin, “Akses (Justice) Keadilan Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia”,
Volume 2, Issue 2 (Desember 2019)
Liliana Tedjosaputro, “Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan”, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 13/No. 2 (Oktober 2016)
Peradi No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa Dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.
Raharjo,  Rahmat, Jenis  Atau  Macam  –  Macam  Dan  Fungsi  Surat  Kuasa. Https://Rahmatraharjo.Com . Di Akses Tanggal 6 Desember 2022.
S. Meliala, Djaja, , 1982  Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Pertama, Bandung: Tarsito.
Siafuddin, Azwar, 2013, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sinaga, Harlen, 2011, Dasar – Dasar Prodesi Advokat. Penerbit Erlangga.
Subekti, R, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta.
R. Tresna, Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad, Jakarta: Pradnya Paramita, T. T
Yudha Hernoko, 2010, Agus, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana), Ed.1 Cet. 1.