## Prospek Pendidikan  Politik di Era Reformasi
Oleh  Nasiwan 1

## (Dosen Fakultas Ilmu Sosial, UNY, email: iwan1uny@yahoo.com)

## Abstrak
Memasuki  paroh  dekade  keenam  usia  kermedekaan  bangsa  Indonesia  hingga  di penghujung tahun 2009, bangsa ini belum berhasil menuntaskan formnulasi  tentang satu sistem  pendidikan  nasional  yang  disepakati  secara  permanen  oleh  seluruh  komponen bangsa  Indonesia.  Indikator  belum  adanya  konsensus  yang  permanen  tentang  formulasi sistem  pendidikan  nasional  secara  fenomenal  dapat  dibaca    dari  munculnya    sikap    pro dan  kontra  yang  sangat  luas  menjelang  disyahkannya  Undang-Undang  Republik Indonesia  NO.  20  tahun      2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Persoalan  tersebut jika dilacak lebih jauh akan sampai pada akar persoalan belum stabilnya bangunan sistem politik nasional ( floating state ) yang menjadi payung bagi sistem pendidikan nasional. Dilihat  dari  perspektif  politik  rumusan  tentang  konsepsi  sistem  pendidikan nasional dan include didalamnya Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan produk dari kebijakan politik  dari suatu sistem politik. Dalam konteks keterkaitan antara sistem pendidikan  nasional  dengan  sistem  politik  Indonesia  yang  menarik  dipertanyakan  lebih jauh adalah sistem pendidikan nasional di Indonesia tersebut dirumuskan ulang ditengah berlangsungnya  refomasi  politik  yang  sudah  berlangsung  memasuki    satu  dasawarsa (1998-2009). Merujuk pada gagasan besar demokrasi lebih khusus lagi perspektif tentang civil  society ,  seharusnya  rakyatlah  yang  memiliki  otonomi  untuk  mengarahkan    wacana dan  memiliki  kata  putus  tentang  bentuk  sitem  politik  nasional  termasuk  didalamnya tentang sistem pendidikan nasional yang disepakati oleh rakyat. Negara sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk mengajari kepada rakyatnya (yang lebih sering menjadi proses hegomonisasi)  nilai-nilai  –  prinsip-prinsip  kehidupan  yang  secara  elitis  dianggap  baik. Kegagalan  negara  Indonesia  melalui  regim  yang  berkuasa  untuk  mengajari  rakyatnya mrlalui  P4  misalnya  selama  kekuasaan  Orde  Baru  memberikan  bukti  yang  kuat  akan kebenaran  proposisi  diatas.  Mengikuti  alur  logika  berfikir  seperti  ini,  maka  kerja intelektual  untuk  mengikhtiarkan  bagi  hadirnya  suatu  model  pendidikan  politik  yang mampu  melahirkan  suatu  tipe  warga  negara  yang  mampu  memberikan  kontribusi  bagi tercapainya  suatu  konsensus  nasional  permanen  bagi  lahirnya  suatu  sistem  politik nasional  adalah  merupakan  sebuah  keniscayaan  sekaligus  langkah  strategis  untuk terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Prospek    pendidikan  politik  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  hadirnya  Pendidikan Politik    yang  mampu  melahirkan  warga  negara  yang  memiliki  budaya  politik  baru, gagasan  inovatif,  memiliki  sikap  kritis  pada  kinerja  sistem  politik  nasional,  serta memiliki loyalitas pada hasil konsensus nasional, di negara yang bernama Indonesia baru. Cita-cita  tersebut  memerlukan  kerja  keras  dan  sistemik  serta  waktu  beberapa  generasi untuk mewujudkannya, sebagaimana dialami oleh bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu meraih  kemerdekaannya.  Paparan  dalam  tulisan  ini  akan  mencermati  dan  menganalisis
1 Nasiwan adalah Staf Pengajar pada  Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
prospek  Pendidikan  Politik  sebagai  bagaian  yang  tak  terpisahkan  dari  reformasi  politik nasional yang include didalamnya juga refomasi sistem pendidikan nasional.

## Pendahuluan
“ Negara  (nation)  yang  bernama  Indonesia  dalam  banyak  hal,  hadir dalam  wajahnya  sebagai  komunitas  yang  terbayang, proses menjadi ( be coming ) yang belum selesai” 2
Mencermati  sejarah  pelaksanaan  Pendidikan  Politik  di  Indoensia    yang  ada  di persekolahan  khususnya  melalui  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganeraan  (PKN) maupun  yang  dilakukan  oleh  partai  politik,  baik  pada  masa  pemerintahan  Orde  Lama maupun Pemerintahan Orde  Baru sepanjang hampir 40 tahun, proses pendidikan politik memiliki  nasib  yang  sama  yaitu  lebih  sebagai  instrumen  kekuasaan.  Pengalaman  buruk pelaksanaan  pendidikan  politik  yang  diperalat  menjadi  sekedar  instrumen  kekuasaan regim,  dalam  waktu  yang  panjang  telah  menimbulkan  akumulasi  dampak  negatif  yang sangat  tragis  yaitu kegagalan  pendidikan  politik  mencapai  tujuannya  yang  sangat  mulia untuk  melahirkan  warga  negara  yang  baik,  yang  antaralain  memiliki  sikap  loyal (memberikan support) kepada sistem politik nasional sekaligus juga memiliki sikap kritis.
Tidak  berjalanya  fungsi  pendidikan  politik    oleh  berbagai  institusi  politik  di Indonesia  yang  seharusnya  menjalankan  tugas  suci  pendidikan  politik,  termasuk  di dalamnya      partai  politik,  diyakini  serta  secara  emperis  terbukti  telah  melahirkan  suatu kehidupan  partai  yang  didera  berbagai  persoalan  serius.  Berbagai  persoalan  pelik  yang mendera  kehidupan    politik  di  Indonesia 3 mempertegas  tentang  urgensi  pendidikan politik, termasuk di dalamnya tentang berbagai pilihan srategi-model pendidikan politik. 4 Jika  dicermati    prjalanan  bangsa  Indonesia  selama  hampir  empat  dekade  lebih sikap  kritis,  yang  berakar  pada  adanya  kemerdekaan  berfikir  ( liberty )  yang  menjadi
2 Pernyataan  ini  diilhami  pesan  dari  tesis  utama  buku  Benedict  Anderson, Imagined Commmunities , Insist Press, Yogyakarta, 2001.
3 Lihat, Prisma Vol.28.  Juni  2009,  hal  87-98,  khususnya  topik  tentang”  Partai    Politik  di Persimpangan  Jalan  ”  Hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  LP3ES  antara  lain  menemukan  bahwa    berbagai jenis  partai  politik  seperti  Partai  Tradisional,  partai  dengan  idealisme  perjuangan,  partai  tipe  organik continental  yang  menganggap    masyarakat  politik  secara  keseluruhan  sebagai  wilayah  kerjanya,  sudah mulai ditinggalkan masyarakat.
4 Lihat,  Kompas  60  Tahun  Indonesia  Merdeka  edisi  16  Agutus  tahun  2006,  khususnya  topik tentang “ Fragmentasi Politik dan Perilaku Parpol, hal 48.
jantung  dari  demokrasi  telah  terpenjara.    Pada  sisi  lain  yang  lebih  dimunculkan    adalah sikap  loyal  yang  tidak  didasari  oleh  kesadaran  dan  pemahaman  yang  memadai  tentang sistem  politik  nasional.  Kondisi  kehidupan  politik  otoriter  yang  lebih  menekankan loyalitas  telah    terbukti  dengan  sangat  meyakinkan  ikut  memberikan  kontribusi  bagi kemandulan  kinerja  sistem  politik  serta  ambruknya 5 bangunan  sistem  yang  otoriter tersebut yang harus diakhiri oleh gerakan refomasi politik 6 sejak  Mei 1998 hingga medio 2004  yang  juga  belum  kunjung  selesai.  Dalam  sistem  politik  yang  otoriter  penddikan (politik) tidak lagi  berfungsi  untuk  melakukan pencerahan pada masyarakat,  ia bergeser menjadi instrumen pembodohan massal.
Kecenderungan  yang  ada  menunjukkan  semakin  rendahnya  tingkat  kepercayaan masyarakat    pada    berbagai  lembaga  politik    yang  merupakan  bagian  dari  sistem demokrasi.  Indikator  menurunya  tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada  salah  satu lembaga politik yakni  partai politik antara lain dapat dilihat pada  adanya kecenderungan semakin bertambahnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya yakni jika pada Pemilu legislatif tahun 2004 ada 15,03% masyarakat yang mempunyai hak memilih tetapi tidak  menggunakan  hak  pilihnya,  pada  Pemilu  legislatif  2009  meningkat  menjadi 29,04%. 7
5 Ambruknya  bangunan  politik    Regim  Orde  Baru  yang  dibangun  diatas  dukungan  kekuatan represif  militer,  politik  logistik  serta  hegomoni  ideology  pembangunan  pada  tanggal  20  Mei  1998,  dapat memberikan konfirmasi serta  bukti emperis bahwa dengan  terkekangnya kebebasan untuk  menyampaikan pemikiran  kritis  atas  kenerja  pemerintah  dalam  dinamika  kehidupan  politik  di  Indonesia  telah menyebabkan  matinya  mekanisme  kontrol  yang  berfungsi  untuk  memperbaiki  kesalahan  atas  kenerja system politik nasional sehingga tidak sampai  terjadi akumulasi kesalahan  yang  berujung  pada timbulnya krisis nasional yang    berawal dari krisis kepercayaan pada regim.
6 Gerakan reformasi politik yang dimulai sejak 1998 hingga 2004 untuk mengganti system politik ala  Orde  Baru  dengan  mesin  politik  utamanya  Militer  (ABRI),  Partai  Golkar  dan  Birokrasi  yang berselingkuh  dengan  para  tehnokrat  dan  pengusaha  dari  kalangan  konglomerat  hitam,  nampaknya  mulai dipertanyakan  oleh  rakyat  akan  berhasil  dengan  memuaskan.  Indikator  keraguan  rakyat  Indonesia  pada reformasi politik sebagai bagian solusi dari persoalan  rumit krisis nasional dapat dibaca pada hasil Pemilu di  era  reformasi  baik  pada  Pemilu  7  Juni  1999  maupun    Pemilu  5  April  2004  Partai  Golkar  meraih dukungan yang besar dari rakyat Indonesia, bahkan pada Pemilu 2004 Partai Golkar mampu keluar sebagai pemenang  Pemilu  nasional  di  Indonesia  serta  memenangkan  di  27  Propinsi.  Sementara  itu  partai-partai politik  yang  mengusung  bendera  eformasi  kurang  mendapatkan  dukungan  yang  besar  dari  masyarakat sehingga  tidak  memiliki  mandat  yang  memadai  untuk  terus  melakukan  reformasi  politik.  Hasil  Pemilu 2009  memberikan  bacaan  bahwa  partai  politik  yang  menang  adalah  partai  yang  dibawah  bayang-bayang tokoh  mantan  militer  yakni  Partai  Demokrat.  Sebuah  partai  politik  yang  tidak  mengusung    panji-panji reformasi, tetapi lebih mengambil jalan tengah.
7 Lihat  Lapaoran  Kompas  tentang  ”  Hasil  Rekapitulasi  Nasional  dan  Tingkat  Partisipasi  Pemilu tahun 2009”, kompas edisi  24 Juli 2009.
Kegagalan pendidikan politik termasuk didalamnya (PKN) dapat dielaborasi lebih rinci lagi, sebagai akibat dari kooptasi dan hegemoni regim yang otoriter antara lain dapat dilihat pada berbagai fenomena berikut ini;
1. Rendahnya daya tarik siswa pada mata pelajaran PKN
2. Tidak jelasnya subtansi dan rincian materi PKN
3. Citra yang doktriner pada pembelajaran PKN
4. Sangat rentan dari intervensi kekuasaan
5. Tidak bisa membangkitkan rasa bangsa dan nasionalisme
6. Secara  keilmuan  masih  dipertanyakan  (debatable)  pohon  keilmuan  yang menjadi payung dari Pendidikan Kewarganegaraan
7. PKN  mewarisi  dosa  politik  regim  –regim  otoriter  yang  pernah  ada  di Indonesia.
Belajar  dari  kegagalan  pendidikan  Kewarganegaraan  selama  Indonesia  merdeka, menurut  hemat  penulis  penting  sekali  dilakukan  kajian  yang  objektif  terhadap pelaksanaan  pendidikan  PKN  di  Idonesia  disertai  dengan  adanya  keterbukaan  untuk menerima  secara  selektif  model-model  pendidikan  politik  dari  berbagai  ideologi  besar yang  hidup  di  dunia  modern.  Kajian  tersebut  tidak  menempatkan  PKN  dalam  ruang vakum, tetapi diletakan dalam konteks dan keterkaitannya dengan setting perkembangan sosial  politik  nasional  serta  pergeseran  ideologi  dunia.  Dengan  kerangka  pembahasan tersebut lebih memiliki kemungkinan untuk menemukan alternatif  formulasi pendidikan politik  (PKN),  yang  dapat  mencapai  tujuan  terpentingnya  yaitu  menumbuhkan nasionalisme  tetapi  sekaligus  juga    tetap  memperhatikan  perkembangan  global.  Hal tersebut  juga  sangat  mempengaruhi  corak  nasionalisme  suatu  bangsa  pada  dekade tertentu dan wilayah tertentu.
Untuk  konteks  Indonesia  nampaknya  masih  perlu  waktu  untuk  lahirnya  suatu interasi nasional yang permanen ( setlement consencus )  yang memiliki pijakan kuat pada budaya  politik  nasional  yang  matang  tanpa  membunuh  sub-sub  budaya  politik  lokal. Proses  integrasi  untuk  lahirnya  budaya  politik  nasional  hingga  akhir  abad  ke-20 nampaknya  belum  bisa  terwujud  bahkan  setelah  reformasi  politik  tahun  1998  yakni setelah  runtuhnya  Regime  Orde  Baru,  ada  kecenderungan  simpul  integrasi  nasional nampak  semakin  terpecah-pecah  dengan  berbagai  motivasi  ada  yang  bermotivasi kedaerahan, agama, kepentingan ekonomi lokal, kepentingan elit lokal dll. Proses untuk
”Menjadi  Indonesia”  belum  selesai.  Proses  menjadi  Indonesia  masih  membutuhkan proses dialektika antara berbagai elemen. 8
Proses  panjang  untuk  bisa  menjadi  Indonesia  yang  bisa  mengakomodasi  seluruh elemen    yang  ada  dan    hidup  di  Indonesia,  untuk  terjadinya  proses  integrasi  masih membutuhkan  waktu, 9 walaupun  dalam  tiga  kali  Pemilu  di  era  reformasi  sejak  Pemilu 1999, Pemilu 200 dan Pemilu 2009, memberikan isyarat bahwa antara berbagai kekuatan politik yang diwakili oleh partai-partai politik yang ikut Pemilu sudah menunjukkan bukti emperis  untuk  bisa  membentuk  pemerintahan  koalisi.  Dengan  lahirnya  tradisi  baru pemerintahan  koalisi  dalam  tiga  kali  Pemilu  setelah  runtuhnya  Orde  Baru  memberikan peluang  untuk  terjadinya  proses  saling  mendekat  antara  berbagai  kekuatan  politik  yang berbeda  garis  pemikiran  politik  dan  ideologi  sosialnya.  Melalui  pemerintahan  koalisi memungkinkan  untuk  terjadinya  proses  moderasi  ideologi  sehingga  lahirnya  suatu konsensus antara berbagai kekuatan politik baik yang ada pada pemerintahan (the Rolling Party) ataupun yang ada pada posisi partai oposisi.
Bermunculannya  partai  politik    yang  jumlahnya  mencapai  183  partai  yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam Pemilu  tahun 1999,  yang kemudian menyisakan 48 partai  yang  ikut  pemilu  dan  terus  masih  bertahan  jumlahnya  yang  masih  puluhan  pada pendaftaran   Pemilu  tahun 2004  yang kemudian menyisakan 24 partai  politik  yang bisa ikut pemilu. Dan masih terus bertahan pada Pemilu tahun 2009 dengan jumlah mencapai 36 partai peserta Pemilu (gabungan antara 8 partai lokal di Aceh dengan partai nasional) dapat  dibaca  sebagai  bukti  empiris  bahwa  di  Indonesia  itu  hidup  banyak  sekali  aliran pemikiran  politik  dan  sekaligus  kelompok-kelompok  kekautan  politik.  Aliran-aliran politik  dan  kekuatan  kekuatan  politik  tersebut  di  Indonesia  selama  Indonesia  merdeka hingga awal abvad ke-21 yang telah mengadakan Pemilu sebanyak 10 kali ( Pemilu 1955, Pemilu  1971,  Pemilu  1977,  Pemilu  1982,  Pemilu  1987,  Pemilu  1992,  Pemilu  1997,
8 Lihat, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gausaf, Menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi  Nusantara,  Mizan,  Jakarta,  2006.  Lihat  juga,  Parakitri  T.  Simbolon, Menjadi  Indonesia. Pen. Kompas, Jakarta, 2006.
9 Lihat,  Alfian  dan  Nazaruddin  Sjamsuddin, Profil  Budaya  Politik  Indonesia ,  Pen.  PT  Pustaka Utama Grafiri, Jakarta, tahun 1991.
Pemilu  1999,  Pemilu  2004  dan  Pemilu  2009), 10 Nampaknya  belum  mampu  mendorong untuk terjadinya pelembagaan politik ( Political institusionalisation) secara matang.
Belum matangnya proses pelembagaan politik di Indonesia juga dapat dilihat dari cairnya berbagai bentuk  koalsisi  yang pernah terjadi dalam regim  yang pernah berkuasa setelah  reformasi  tahun  1999.  Pengalaman  tiga  kali  Pemilu  pasca  refromasi  tahun  1999 yang  diikuti  oleh  terbentuknya  kabinet  hasil  koalisi  menunjukkan  terjadinya  bentuk koalsisi  yang  terbelah  antara  koalisi  di  Kabinet  dengan  koalisi  di  Parlemen.  Sering  kali terjadi  kebijakan  yang  dipilih  oleh  pemerintah  hasil  koalsisi  tidak  diikuti  dukungan politik oleh partai pendukung koalisi yang ada di parlemen.
Disamping persoalan belum matangnya pelembagaan politik di Indonesia , sistem politik  nasional  Indonesia  yang  mengalami  suatu  keadaan  yang  disebut  sebagai  gejala ”floating  state”,  atau  ”failur  state”.  Yakni  suatu  kondisi  dimana  ada  gap  yang  dalam antara  struktur  politik  Indonesia  modern  dengan  kultur  politik  yang  hidup  di  Indonesia. Sebenarnya kemungkinan untuk terjadinya gap antara struktur politik dan budaya politik juga  terjadi  pada  negara-negara  yang  sudah  terlebih  dahulu  menerapkan  sistem  politik demokrasi seperti juga halnya di Inggris, negara Amerika Serikat. Namun di dua negara yang sering  dijadikan icon bagi demokrasi ini dalam perjalannya akhirnya terjadi proses harmpnisasi serta proses pelembagaan politik secara bertahap. Persoalan mendasar  yang dihadapi  oleh  suatu  masyarakat  Indonesia  terkait  dengan  masalah  budaya  politik  dan struktur  politik  juga  adanya  kesenjangan  antara  struktur  politik  yang  ada  dengan kebudayaan politik yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan. Kesenjangan antara politial  culture  dan  political  strukture    sering  sekali  terjadi  pada  masyarakat  Indonesia bertambah kompleks,  masyarakat Indonesia masih dalam massa transisi demokrasi. 11
Beberapa Perspektif tentang Political education
10 Lihat, Alamanak Parpol Indonesia (API) Pemulku 1999.Eidisi Revisi. Lihat juga Partai Partai Politik  Indonesia,  Ideologi,Strategi  dan  Program, Pen.  Kompas,  Jakarta.  Tahun  1999.  Lihat,  Peta  Politik Pemilihan  Umum  1999-2004,  Pen  .  Kompas,  Jakarta.  Tahun  2004.  Serta Partai-Partai  Politik  Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009 , Kampas, Jakarta. Tahun. 2004.
11 Lihat,  Chris Manning, Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Asp Reformasi  Sosial dan Krisis , LKiS, Yogyakarta, tahun 2000.
Penegasan  tentang  urgensi  pendidikan  politik  political  education  antara  lain disampaikan oleh Amy Gutmann 12
“  ...  we  can  conclode  that  political  education  --  the  cultivation    of  the virtues,knowledge,  and  skills  necessary  for  political  participation--has  moral primacy over others pusposes of public education in a democratic society.  Political education  prepares  citizens  to  participate  in  consciously  reproducing  their  society and  conscious    social    reproduction    is  the  ideal  not  only  of  democratic  education but also of democratic politics"
Adapun  tentang  berbagai  perspektif  tentang  political  education  dan  political socialization  dari  para  sarjana  yang  memberikan  perhatian  pada  bidang    pendidikan politik kiranya dapat diikuti dalam  uraian berikut ini.
Term political  socialization dan Political  Education menurut    pandangan  John  J. Patrick,  adalah  merupakan  term  yang  berbeda.    Menurut  John  J.  Patrick  Political socialization  refers  to  the  process  by  which  people  learn  to  adopt  the  norms,  values, attitudes,  and  behaviors  accepted  and  practiced  by  the  ongoing  system,  political socialization  refers  to  the    individual’s  acquisition  of  his  society’s  political  culture  or norms for managing “ the authoritative distribution of advantages and disadvantages”. The  end  towards  which  this  process  functions  is  the  development  of  individuals  who accept  approved  motives,  habits,    and  values  relevant  to  the  political  system  of  their society  and  who  transmit  these  norms  to  future  generations (Stanley  Allen Renshon,1977:191) 13
Pendapat  lainya,  Ben  Rosemond  (2002:  58),  tentang  Political  socialization    as  the process  or  the  set  of  processes,  through  which  people  learn  about  politics  and  acquire political values. There is much dispute about which processes are significant and  about whwn in the life cycle the most important socialisation takes place. 14
12 Lihat  Amy  Gutmann, Democratic  Education ,  Princeton  University  Press,  Princeton  New Jersy,1999:287-291.
13 Stanley  Allen  Renshon, Handbooks  of  Political  socialization  Theory  and  Research ,  The  Free Press a division of Macmillan Publishing Co.. Inc. London, 1977.
14 Ben Rosamond, Politics: an introduction second edition , Routledge, London, 2002.
Sementara  itu  sarjana  lain  Bay  menyatakan  bahwa political  educatioan lebih  luas daripada political  socialization ,  lebih  lanjut  dia  menyatakan “  as  with  all  education, political  science  education  must  aim  at  liberating  the  student  from  the  blinders  of  the convensional  wisdom,  from  political  totems  and  taboos,    so  that  may  make  the  basic choice  of  how  to  live  and  of    political  ideals  as  an  independent person  with  optimal critical powers.”
Sedangkan  menurut  Pranger,  menyatakan  bahwa  “  a  broad  political  education emphasizes the artificiality of political order and the citizen as creative actor within this order.”  Pandangan  yang senada dikemukakan oleh Entwistle, ia berpendapat  bahwa   “ political education , in contrast to socialization, should help youngsters learn to question basic assumptions of their polity and to consider alternative answers.
Perbedaan  makna  antara political  socialization dengan political  education sebagaimana  dikemukakan  di  atas  memiliki  implikasi  pengembangan  kurikulum  dan disain  instruksional,  antara  political  socialization  dengan  political  education.  Menurut John J Patrick, letak perbedaanya adalah   bahwa student of political socialization should be concerned primarily with question  about the maintenance of political systems, about the    transmission  of  political  orthodoxy.    Tey  should  ask  how  individuals  learn  to confrom  to  the  sociopolitical  status  qou  so  that  political  norms  are  observed  and established  political  roles  are  performed. Sedangkan  pendidikan  politik    (  political education) memiliki perhatian yang lebih luas. Pendidikan politik tidak hanya membatasi idinvidu  untuk  belajar  mendukung  tatatan  politik  yang  berlaku,  tetapi  juga  meminta individu  untuk  belajar  menciptakan  dan  merubah  tatatan  politik.(  They  should  ask  not merely  how  individuals  learn  to  confrom  so  that  political  orders    endure;  but  they  also should  ask    how  individuals  learn  to  create  and    to  change  political  orders)  (John  J Patrick,  1977:193).
Menurut pendapat Freed I. Greenstein, study tentang political socialization memiliki tempat dalam study ilmu politik di Amerika Serikat dimulai tahun 1968. Dari pelacakan yang  dilakukan  oleh  Greenstein  di  kalangan  para  sarjana  ilmu  politik  terdapat  beragam pendapat tentang definisi dari political Sicialization . Menurutnya paling tidak ada empat perhatian  tentang variasi definisi political socilization;
1. The  study  of  Children’s  political  socialization  orientations .  To  define  the  study  of political  socialization  as  “  the  political  study  of  Children.”Nevertheless,  just  as “anthropology” is usually defined formally in abstract intelectual terms (as the study of  “culture”  or  of  “social  structure”)  but  tends informally  to  mean “the  study  of nonliterate  populations.”  Politycal  socializations  also  has  a  mundane  operational definition; “the study of pre-adult orientations to the adult politycal process.”
2. The  study  of  the  acquisition  of  prevailing  norms .  Sometimes  the  phrase  is  used  to apply quite narrowly to studies of the way the prevailing norms of a poliltical system become the norma of the new members of that system. Here the usage paralelles one of  the  meanings  sociologists  give  to  the  more  general  term  “socialization .”  The political  subset  of  socialization  is  also  sometimes  called  “politicization .”  In  any event, the focus is on the acquisition of norm-consistent behavior.
3. Sometimes “political  socialization” is used more broadly to refer to the study of any political learning what soever of conformity or deviance, and at any stage in the life cycle.”
4. Finally,”political  socialization”  sometimes  refers  to  actual  observations  of socialization  processes, in  any  of  the  above  senses,  taking  into  account  both  the socialized and the agents of socialization. 15
Dalam  konteksnya  dengan  pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  partai  politik kepada  warga  negara  dimaknai  sebagai  usaha  yang  sadar  untuk  mengubah  proses sosialisasi  politik  masyarakat  sehingga  mereka  memahami  dan  menghayati  betul,  nilai- nilai    yang  terkandung    dalam  suatu  simtem  politik  yang  ideal  yang  hendak  dibangun. (Alfian,1986:235).  Pendidikan  politik  dalam  konteks  kegiatan  pemilu  daapt  diartikan sebagai  suatu  kegiatan  terencana,  dengan  sadar  untuk  memberikan  penyadaran  kepada warga  negara  yang  sudah  berhak  memilih  (Alfian,  1990:245).  Sementara  itu    Good merumuskan  bahwa  pendidikan  politik  adalah  pengembangan  kesadaran  generasi terhadap  berbagai  problematika  kekuasaan  dan  kemampuan  berpartisipasi  dalam kehidupan politik   (Dictionary of Education,1973: 67).
Rumusan  lain  dikemukakan  oleh  Ustman,  pendidikan  politik    adalah  upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik  pada  setiap  warga  negara,  membentuk  dan  menumbuhkan  kesadaran  politik dengan  segala  tingkatannya,  kemampuan  berpartisipasi  politik    secara  aktif  dalam  ikut
15 Louis  j.  cantori,  andrewH.  Ziegler,  Jr. Political  socialization  a  Note  on  the  Ambiguity  of Political  socialization:  Defenitions,  Cruticims,  and  Strategics  of  Inquiry ,  dalam Comparative  Politics . P.191-192
memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik (Ustman, 2000: 87). 16

## Pendidikan Politik dan Reformasi Sistem Politik Nasional
Berbicara tentang eksistensi Pendidikan Politik di Indonesia yang diselengarakan secara  formal  malalui  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebenarnya  secara  yuridis  telah memiliki  landasan  yang  kuat.  Hal  tersebut  dikarenakan  amanat  untuk  mengadakan pendidikan politik (PKN) sudah dituangkan dalam  kesepakatan politik  yang dibuat  oleh DPR  dan  Pemerintah  yang  dituangkan  dalam  UU  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Dalam  undang-undang  ini  khususnya  pada  Bab  X  pasal  37, antaralain dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar  dan menengah  wajib memuat pendidikan  kewarganegaraan. 17 Sebagaimana  dijelaskan  dalam  penjelasan  Undang- undang ini, maksud diadakannya Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Jika  eksistensi  PKN  hanya  dilihat  dari  sisi  adanya  dasar  hukum  bagi diselenggarakannya mata pelajaran ini memang dapat dinyatakan bahwa keberlangsungan PKN  di  Indonesia  sudah  terjamin,  minimal  untuk  beberapa  tahun  kedepan.  Tetapi pengalaman  memberikan  pelajaran  bahwa daya  hidup  PKN itu  serta prospeknya  tidak cukup  hanya bermodalkan memiliki  landasan yuridis bagi  penyelenggaraannya. Untuk menopang  eksistensi  PKN  didalamnya  dibutuhkan  adanya  indepedensi  dari  intervensi regim  yang  berkuasa,  materi  yang  standar,  model  pembelajaran  yang  contekstual  serta hadirnya  kehidupan  politik  yang  demokratis.  Dengan  rumusan  lain  dapat  dinyatakan bahwa    keberhasilan  PKN  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  terkait  dengan  ssitem  pendidikan nasional serta sistem politik yang berlaku.
16 Lihat  juga  Utsman  Abdul  Mu’iz, Tarbiyah  Siyasah  ‘Inda  Jama’ah  Al  Ikhwan  Al  Musli,min , terjemah, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin , penerbit Intermedia, Solo, 2000
17 Lihat Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Eksistensi  dan  prospek  PKN  di  Indonesia  meminjam  perpsektif  Henry  Gioux, 18 ketika  berbicara  tentang  pengaruh  ideologi  dan  kultur  yang  hidup  pada  suatu  bangsa pada  dunia  pendidikan,  dapat  dinyatakan  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  Ideologi (paradigma) pendiikan  yang dianut oleh bangsa  Indonesia, khususnya masyarakat dunia pendidikan.  Mengikuti  perspektif  Giroux  kegagalan  Pendidikan  Politik  (PKN)  di Indonesia yang telah diselenggarakan  selama Indonesia Merdeka adalah ikut ditentukan dianutnya  dominan  paradigma  konservatif  dan  liberal  dalam  ideologi  pendidikan  di Indonesia.  Indikator  yang  sangat  kentara  dari  dianutnya  paradigma  konservatif    adalah menjadikan  pendidikan  sebagai  alat  untuk  bisa  mewariskan  nilai-nilai  yang  dianggap mapan yang menguntungkan pihak yang berkuasa.
Sedangkan  paradigma  liberal  yang  berpandangan  bahwa  pendidikan  berfungsi untuk  menjamin  tetap  berfungsinya  sistem  ekonomi  liberal  juga  sangat  nampak  dalam arah  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia,  bahkan  penetrasinya  sampai  ke  pendidikan politik.  Missi  pendidikan  politik  adalah  untuk  melakukan  penjinakan  pada  pemikiran warga  negara  supaya  mendukung  proses  pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh pemerintah.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  menjauhkan  pelajar,  mahasiswa  dari  dunia politik  untuk  menciptakan  stabilitas  politik.  Dengan  kata  lain  pendidikan  (politik) menjadi  disubordinasikan  dari  kepentingan  pertumbuhan  ekonomi.  Proses  pendidikan dengan  missi  seperti  itu  telah    melahirkan  suatu  generasi  bangsa  Indonesia  yang  apatis pada  masalah  kebangsaan  yang  ikut  memberikan  andil  pada  munculnya  krisis  politik nasional.
Belajar  dari  kegagalan  praktek  pendidikan  politik  di  masa  Orde  lama  dan  Orde Baru,  pada  masa  kini  dan  mendatang    (  PKN)  seharusnya    sebagai  bagian  penting  dari Pendidikan  Politik  ditengah  berlangsungnya  proses  reformasi  politik  di  Indonesia, memiliki  peranan  penting  untuk  ikut  mendorong  lahirnya  budaya  politik  baru,  untuk menuju  Indonesia  baru.  Budaya  politik  baru  yang  berintikan  pada  lahirnya  sikap  kritis disatu sisi  serta sikap loyal pada sistem politik nasional. Sikap kritis  yang berakar pada adanya  kemerdekaan  bagi  rakyat  adalah  merupakan  ruh  dari  hidupnya  kedaualatan  di tangan rakyat.  Budaya politik   baru tersebut sangat dibutuhkan ketika bngsa ini diterpa
18 Lihat  Mansour  Fakih, Ideolog  dalam  Pendidikan ,  kata  pengantar  pada  buku Ideologi-Ideologi Pendidikan , karya William F. O’neil, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
krisis multi demensi, bangsa ini membutuhkan hadirnya generasi baru dengan semangat baru, gagasan yang cemerlang, generasi yang tercerahkan.
Krisis multi dimensi yang menimpa bangsa Indonesia 19 (Chris Manning, 2000:1) semenjak  medio  1997  sampai  tahun  2004  yang  sudah  berlangsung  enam  tahun, memberikan    inspirasi  serta  menghentakkan  kesadaran  intelektual,  untuk  menanyakan lebih  mendalam,  tajam,  dan  sekaligus  kritis,  tentang  suatu  persoalan  yang  sangat mendasar  yakni  tentang  eksistensi  negara  Indonesia, inheren di  dalamnya  bangunan politik Indonesia sebagai suatu nation state .
Pertanyaan  kritis  tersebut  tidak  hanya  berhenti  pada  persoalan-persoalan  yang bersifat  permukaan  seperti  tentang  kesalahan  kebijakan  pembangunan  pendidikan, kebijakan  ekonomi,  kesalahan  pilihan  prioritas  pembangunan    di  Indonesia,  kesalahan model  pembangunan  politik,  persoalan  moralitas    para  penyelenggara  pemerintah  yang berujung  pada  lahirnya  budaya  KKN,  tetapi  lebih  pada  persoalan  yang  mendasar. Persoalan mendasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bangunan politik Indonesia. Dalam  konteks  ini,  pertanyaan  kritis  tersebut    sampailah  pada  suatu  titik  yang memberikan  kemungkinan  untuk  lahirnya  pemikiran  kritis  -  alternatif  tentang    model bangunan  politik  Indonesia.  Pemikiran  kritis  tentang  bangunan  politik  Indonesia,  untuk pada  akhirnya  melahirkan  suatu  perspektif  teoritis  yang  orisinil  menjadi  keniscayaan mengingat  sejak  dekade  1990-an,  nilai-nilai  politik    di  Indonesia  telah  memudar  dan kekuatan-kekuatan  lain  yang  segera  mengisi  kekosongan  tersebut,  yaitu  kesadaran  etnis yang  semakin  meningkat  dan  peningkatan  komitmen  keagamaan  terutama  yang fundamentalis  di wilayah-wilayah tertentu (Robert A Scalapino, 1996:1) 20
Ikhtiar  untuk  sampai  pada  perumusan  teori  politik  baru  yang  orisinil  dapat dimulai dengan langkah pertama dengan menanyakan adakah  kelemahan pada bangunan politik  Indonesia  ?  Mengapa  lumpuh,  tak    mampu  bekerja  efektif  untuk  menyelesaikan persoalan  mendasar  dan  aktual  yang  dihadapi  oleh  bangsa  ini  ?  Pertanyaan  selanjutnya adalah  apakah  unsur-unsur  utama  yang  membentuk  bangunan  politik  Indonesia, bagaimana poses menjadi Indonesia, asumsi-asumsi apa yang ada di balik bangunan yang
19 Chris  Manning  &  Peter  Van  Diermen, Indonesia  di  Tengah  Transisi,  Aspek-aspek  Sosial Reformasi dan Krisis, LkiS, Yogyakarta, 2000, hal. 1-15.
20 Robert  A.  Scalapino, Orasi  Ilmiah memperingati    25  tahun  CSIS  tanggal  18-19  September 1996.
bernama  Indonesia  tersebut?  Dari  manakah  konsep  tentang  bangunan  politik  Indonesia yang berupa negara kebangsaan itu diambil? Apakah gagasan yang berupa barang import dengan  segala  kelemahan  genetis  yang  dimilikinya  tersebut  masih  mungkin dipertahankan ? Adakah kemungkinan untuk lahirnya pemikiran alternatif tentang  model bangunan  politik  Indonesia  ?    Tulisan    ini  tidaklah  berpretensi  untuk  menjawab  semua pertanyaan  di  atas,  tetapi  berbagai  pertanyaan  tersebut  kiranya  akan  membantu mengarahkan  perhatian  pembahasan  dalam  tulisan    ini    pada  persoalan  utama  yang berkaitan  dengan topik Indonesia sebagai floating state.
Urgensi  untuk hadirnya pemikiran alternatif berupa perspektif  teori yang orisinil mengingat  seiring  dengan  berhembusnya  era  globalisasi  yang  dimulai  pada  akhir  abad XX  dunia  mengalami  perubahan  besar-besaran  dan  fundamental  melingkupi  bangunan politik negara, bahkan sampai muncul ungkapan bahwa era globalisasi adalah merupakan the end of the nation –state .(Harry Tjan Silalahi, 2002:7) 21 Oleh karenanya  merupakan tuntutan  yang  mutlak    upaya  pencerdasan  dan  pencerahan  bangsa  di  Indonesia.  Hal demikian karena sejak 40 tahun lebih bangsa Indonesia dalam masalah pencerdasan otak sebagai dimensi kognitif sudah lama tercemar oleh budaya politik yang serba hegemonik dan  otoritarian.  Akibatnya  sangat  parah,  otak  manusia  Indonesia  telah  menjadi  tawanan kepentingan  politik    sesaat  melalui  berbagai  bentuk  indoktrinasi  yang  melelahkan  dan akhirnya  melumpuhkan.  Hanya  sedikit  orang  Indonesia  yang  mampu  mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan kreatifnya (Syafii Maarif, 2003:10). 22
Dengan keberanian seperti ini memungkinkan untuk memiliki sikap terbuka untuk mendudukkan  serta    mendiskusikan    eksistensi nation  state dalam  kerangka    khasanah puncak-puncak pemikiran dari peradaban bangsa lain, dengan tanpa beban namun dengan tetap  bersikap  kritis.  Melalui  energi  kreatif  –kritis  dan    independen  dalam  membaca fenomena kehidupan politik di Indonesia termasuk kapabilitas  bangunan politiknya, akan diketahui  bahwa  berbagai  perspektif  teori  politik  khususnya  tentang  bangunan  dan konfigurasi    politik  Indonesia  selama  ini  adalah  mengandung  bias  negara  –regim  Orde Baru- yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hegemoni kekuatan politik kapitalisme
21 Harry  Tjan  Silalahi,  “Pemahaman  Baru  Kebangsaan”,  dalam” Merumuskan  Kembali Kebangsaan Indonesia ”, Indra J. Pilang, Center for Strategic and International  Studies, 2002:7
22 Ahmad Syafii Maarif, Indonesia Pergumulan Antara Keprihatinan dan Harapan Masa Depan , Pidato Dies Natalis UNY tanggal 21 Mei 2003.
internasional. 23 Bangunan politik yang memiliki karakter utama sekuler tersebut, ternyata telah gagal untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Bangunan  politik  Indonesia  hingga  awal  abad  dua  puluh  satu,  belum menunjukkan  sebagai  sebuah  bangunan  politik  yang  mendapatkan  dan  memiliki dukungan  dari  basis  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  di  Indonesia.  Bangunan politik  yang  secara  resmi  diproklamasikan  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  bahan-bahan bakunya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tiga  unsur  dasar  yakni; Pertama, peradaban  asli ( indegenous )  Indonesia  yang  masih  goyah,  belum  mendapatkan  tempat  berpijak  yang kokoh ,  kedua pengaruh  Peradaban  Islam,    dan  yang ketiga pengaruh  peradaban  Barat yang  hadir melalui penjajahan.
Struktur  sosial  politik  masyarakat  Indonesia  setelah  mengalami  perkawinan dengan  pengaruh  peradaban  Barat  yang  dipaksakan  melalui  proses  kolonialisasi, perkembangannya  menjadi  mengalami  keterputusan  rantai  sejarah  peradaban,  termasuk musnahnya negara-negara pribumi 24 dan akhirnya  mengidap kelemahan mendasar  yaitu memiliki gap dengan budaya asli Indonesia,  termasuk di dalamnya juga bangunan politik Indonesia  yang lebih terasa tipikalnya sebagai barang import. Mungkin tidak berlebihan jika  kondisi  negara  Indonesia  yang  demikian  sampai  hari  ini,  dilukiskan  sebagai the floating state.
Terminologi the  floating  state, dalam  konteks  bahasan  ini  dipakai  untuk melukiskan  serta  menggambarkan  bahwa  bangunan  politik  negara  Indonesia  sebagai sebuah nation state dengan segenap perangkatnya belum mendapatkan dukungan mantap dari mayoritas  unsur bangsa  Indonesia, baik  dari sisi  budaya, nilai-nilai  yang hidup  dan berkembang  di  Indonesia,  moralitas,    adat,  serta  politik  yang  diturunkan  dari  nilai-nilai agama.    Ini  terbukti,    bahwa  sampai    awal  abad  XXI  masih  ada  resistensi  yang  muncul dari    elemen  bangsa  Indonesia  pada  negara  Indonesia,  dalam  berbagai  bentuknya.
23 Arief  Budiman,  “Theories  of  The  Capitalist  Nature  of  the  State  in  Indonesia”,  Pierre  James, “State  Theories  and  New  Order  Indonesia”,  dalam State  and  Civil  Society, Center  of  Southeast  Asian Studies,  Monash  University,  1990:5,  15,    lihat  juga  Kalim  Siddiqui, In  Pursuit    of  The  Power  of  Islam, khususnya pada bahasan tentang Beyond the Moslim Nation State , Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2002, hal. 114-127.
24 Harsya  W.  Bachtiar,  “Integrasi  Nasional  Indonesia”    makalah  diterbitkan  dalam  buku  dengan judul, Wawasan    Kebangsaan  Indonesia,  Gagasan  dan  Pemikiran Badan  Komunikasi  Pengahayatan Kesatuan Bangsa (Jakarta:BAKOM PKB Pusat, 1994:7-8).
Beberapa  contoh  yang  sangat    fenomenal  adalah  resistensi  yang  didasarkan  pada etnisistas 25 dan  agama  seperti  dengan    Munculnya  Gerakan  Aceh  Merdeka, 26 gejolak  di Riau,  keinginan  sebagian  orang  Irian  (OPM)  untuk  memisahkan  diri  dari  Indonesia, 27 pemaknaan otonomi daerah  yang justru menjadi  pintu masuk bagi pemberlakuan syariat Islam, 28 seperti  di  Banten,  Serang,  Sulawesi  Selatan,  Cirebon, 29 serta  keinginan  untuk membangkitkan kembali  berbagai kerajaan di Indonesia.
Ketercerabutan bangunan politik Indonesia tersebut secara menonjol ditandai oleh tiga karakter yang saling memotong.
Pertama ,  adanya penolakan dari sebagian kalangan bangsa Indonesia baik secara terang-terangan  maupun  terselubung  terhadap  kehadiran  wajah  Indonesia  yang  sekuler (nation  state). 30 Hal  ini  antara  lain  dapat  dibaca  pada  deretan  panjang  ceritera  tentang pemberontakan (deligitimasi negara) dalam sejarah Indonesia. Proses deligitimasi melalui kasus  DI/TII  Kartosuwiryo, 31 Kahar  Muzakar  di  Sulawesi,  Daud  Baureuh  (PRRI)  serta masalah Aceh yang sampai era reformasi ini belum dapat diselesaikan dengan baik oleh bangsa Indonesia. 32
Kedua , penolakan terhadap khasanah  tradisi politik yang  diambil dari Indonesia atau yang dianggap  berasal dari Indonesia,  untuk dijadikan model bagi bangunan politik Indonesia. 33 Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari tidak adanya khasanah  politik  asli
25 Indra  J  Piliang,  “Dari  Masyarakat  Aliran  ke  Masyarakat  Etnik”,  dalam Merumuskan  Kembali Kebangsaan Indonesia, CSIS, Jakarta, 2003:223.
26 Kompas, Fokus, “Aceh antara GAM dan komoditas Politik”  4 Mei 2003:29.
27 Kompas, ‘Semangat Separatisme di Papua’ tanggal 25 Februari 2003 hal 6
28 “Otonomi  Daerah,  Selamat  Datang  Syari’at  Islam”  dalam  Jurnal  Politik Akses vol.  1,  No.  1, Pebruari 2001.
29 Muhaimin  AG, Islam  dalam  Bingkai    Budaya  Lokal  Potret  dari  Cirebon ,  Logos,  Jakarta, 2001:7-10
30 Tentang  konsep  nasionalisme  dan    negara  kebangsaan,  lihat,  Paul  Gilbert, the  Philophhy  of Nationalism , Westview Press, USA, 1998:4-8.
31 Karl D. Jackson, Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat, Grafiti, Jakarta, 1990.
32 Nazaradin Samsudin, Integrasi Politik di Indonesia , Gramedia, Jakarta, 1989: 49-90.
33 Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina -Negara di Jawa Masa Lampau, Studi  tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, (1985: 97-130). Lihat juga G. Mudjanto, Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh Raja-raja Mataram, Kanisius, Yogyakarta: 1987, hal. 15-101.
Indonesia  yang  dominan  kemudian  dipertahankan  dan  muncul  menjadi  model  bagi bangunan politik Indonesia sekarang. 34 Hal ini berbeda dengan negara-negara besar lain seperti  Inggris,  Belanda, 35 Jepang, 36 Malaysia, 37 Thailand  yang  dalam  derajat  tertentu masih  mampu  mempertahankan  dan  memelihara  warisan  khasanah  politik  masa  lalu untuk menjadi modal awal untuk membangun struktur politik modern yang mendapatkan dukungan  dari  nilai-nilai  yang  hidup  pada  komunitas  tersebut.  Dengan  modal  tersebut, mereka tidaklah membangun dari nol, dan bisa menghindari atau paling tidak mereduksi proses-proses yang  a-historis.
Dengan  kondisi  yang  tercerabut  dari  akar  budayanya  itu  bangunan  politik Indonesia menjadi rapuh, karena tidak memiliki tempat berpijak pada kesadaran hati atas nilai-nilai  yang  hidup  pada  bangsa  Indonesia.  Bangunan  politik  Indonesia  menjadi mengapung  dan  tercerabut,    bahkan  menjadi  proses  transisi  yang  tidak  berujung,  hal tersebut  menyimpan bom  waktu yang siap  diledakkan oleh sebagian warga bangsa yang termarginalisasi  dari    bangunan  politik  negara  Indonesia  tersebut,  jika  kondisi memungkinkan sebagaimana telah berkali-kali muncul dalam sejarah Indonesia.
Ketiga , bahwa sebagian warga bangsa  Indonesia juga  menolak model bangunan politik Indonesia  yang berasal  dari  Islam, sebagaimana   telah dibuktikan dalam  sejarah Indonesia,  misalnya  dapat  dibaca  pada  peristiwa dead  lock sidang  Konstituante  ketika terjadi  perdebatan  dalam    memilih  dasar  negara  Indonesia  itu  apakah  Pancasila,  Islam, atau  Sosialis. 38 Sejak  Indonesia  merdeka  sampai  dengan  era  reformasi,  perdebatan
34 Fachry  Ali, Refleksi  Paham  Kekuasaan  Jawa  dalam  Indonesia  Modern ,  Gramedia,  1986:150. Dalam derajat tertentu perspektif teoritis yang dipakai dalam kajian ini tidak sejalan dengan perspektif yang ditawarkan  oleh  Fachry  Ali,  yakni  tidak  menyetujui  bahwa  bangunan  politik  Indonesia  Modern  adalah merupakan  pantulan  dari  konsep  kekuasaan  Jawa,  yang  terjadi  adalah  lebih  pada  politisasi  simbol-simbol Jawa,  bukan  implementasi  simbol-simbol  Jawa    dalam  arti  yang  sebenarnya,  yang  berakibat  merugikan bagi ada manipulasi dan distorsi pada konsep kekuasaan Jawa.
35 Eva Etzioni- Halevy, Bureaucracy and Democracy A Political dilemma , Routlegde dan Kegan Paul, London, 1983, Khususnya bab tentang  ‘The Development of Western bureaucracy : Overview and explanation, hal 101-28.
36 Moore Barington, Fasisme Asia: Jepang Revolusi dari Atas: Jawaban Kelas Penguasa terhadap Ancaman-Ancaman Lama dan baru , dalam Sartono Kartodirdjo, LP3ES, Jakarta, 1984:185-212.
37 Hussin Mutalib, Islam dan Etnisitas Perspektif Politik Melayu , LP3ES, 1996:1-15).
38 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio Legal atas  Konstituante  1956-1959, Grafiti,  Jakarta,  1995:102-118).  Lihat  juga  A.  Syafii  Maarif, Islam  dan Masalah Kenegaraan –Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante, LP3ES, Jakarta: 1985, hal. 139-142.
tersebut belum selesai tetapi masih menyisakan  pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dan disebabkan oleh jawaban-jawaban yang mengambang.
Kasus  pro–kontra  tentang  RUU  Sisdiknas  terutama  pasal  13,  tentang  kewajiban sekolah  formal  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  agama,  serta  diajarkan  oleh  guru yang  agamanya  sama, 39 dapat  dibaca  sebagai  masih  tetap  hidupnya  pandangan  yang menolak  kehadiran  agama  (Islam)  dalam  wilayah  publik  dalam  derajat  yang  berbeda dengan penolakannya pada   Islam sebagai  Ideologi  Negara  atau Piagam  Jakarta sebagai dasar negara.
Kondisi    kehidupan  politik  seperti  dilukiskan  di  atas,  dalam  perjalanannya  telah membawa  Indonesia    mengalami  stagnasi,  bangunan  politik  dan    perangkatnya  menjadi tidak    berdaya  untuk  menggerakkan  bangsa  Indonesia  ke  arah    kehidupan  bangsa  yang jaya, makmur, dan stabil.

## Mengambangnya negara
Untuk  rumusan  masalah    yang  pertama,  tentang  benarkah  Indonesia  sebagai floating  state ?  Kerangka  konseptual  teoritik  yang  akan  dipakai  untuk  memecahkan permasalahan  ini  dapat  dikemukakan  berikut  ini.  Untuk  membuktikan  “stateness” Indonesia  dapat  dilacak  serta  diukur  dari  indikator-indikator    sebagai  berukut; Pertama diukur  dari  daya  terima  (legitimasi)  kekuasaan  negara,  untuk  bisa  menghegomoni.  Jika negara memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyatnya ataupun kekuatan  politik diluar negara berarti dapat dibaca bahwa negara tidak mengambang, akan tetapi jika legitimasi negara  lemah,  sehingga    negara  bisa  memiliki  daya  terima  yang  kuat  untuk  melakukan hegomoni, maka dalam posisi ini negara  memiliki indikator sebagai floating state .
Indikator kedua , dilihat dari kesepihakan dalam memaknai negara dan kekuasaan, kewenangan,  perannya.  Jika  dalam  memaknai  negara  itu  sendiri,  kekuasaannya, kewenangan dan perannya hanya diakui  oleh  negara saja, sementara itu elemen-elemen seperti kekuatan lokal, kekuatan politik Islam tidak bisa mengakui kewenangan dan peran yang  melekat pada institusi negara, maka dapat dibaca bahwa negara tersebut mengalami floating state. Atau juga kewenangan negara itu hanya diterima  oleh sebagaian kekuatan
39 Suara Muhammadiyah , “Bahaya Pendidikan yang Sekuler”, No. 09 Th ke- 88,1-15 Mei 2003, 29 Shofar-13 Rabiul Awwal, 1424 H, hal 8-9.
lokal sedangkan kekuatan lokal yang lain serta kekuatan Islam menolak, maka juga dapat diartikan bahwa negara dalam derajat tertentu mengalami floating state. Dengan rumusan lain  dapat  dinyatakan  bahwa  jika  elemen-elemen  negara  yang  diwakili  antara  lain  oleh kekuatan  politik  lokal  dan  politik  Islam  dapat    menerima  kewenangan  serta  peran  yang melekat pada negara maka negara tersebut bukan termasuk floating state .
Indikator  yang  ketiga,    dilihat  dari  kesesuaian  antara  visi  lokal  dengan  visi nasional,  kesesuaian  visi  etnis  dengan  visi  nasional,  kesesuaian  visi  Islam  dengan  visi nasional.  Jika  tidak  ada  kesesuaian  antara  visi  lokal,  visi  etnis,  visi  Islam  dengan  visi nasional  negara  maka  dapat  dibaca  bahwa  negara  mengalami floating  state .  Dengan terjadinya  ketidaksesuaian  antara  visi  nasional  negara    dengan  visi  kekuatan    lain  yang diwakili  oleh  visi      lokal,  etnis  dan  Islam,  maka  berpeluang    besar  untuk  terjadinya disfungsi  institusi  negara.  Jika  institusi  negara  mengalami  disfungsi,  tidak  dapat menjalankan  fungsi-fungsinya  yang  mendasar  seperti  menghadirkan    rasa    aman, memberikan  hak hidup, menjamin kemerdekaan, melindungi hak milik, maka kehadiran negara  tidak  dirasakan  kemanfaatannya,  negara  menjadi  kehilangan  alasan  yang  kuat untuk  tetap  ada  dan  beroperasi.  Secara  lebih  konkrit  disfungsi    institusi  negara  tersebut dapat  dilihat  dari  tidak  berfungsinya  pemerintahan  yang  ada,  sebagai  representasi  dari institusi negara.
Perspektif lain yang dapat membantu untuk membaca apakah negara Indonesia mengalami floating state dapat ditemukan argumen dasarnya dari dua sisi, yang pertama dari  tinjauan  sudut  sejarah  terbentuknya  negara  Indonesia, 40 keterkaitannya  dengan struktur  sosial,  sistem  pendidikan,  Hukum  yang  ada  saat  negara  Indonesia  terbentuk. Dengan  model  pembacaan  seperti  ini  akan  ada  peluang  untuk  memahami  bahwa sesungguhnya  negara  Indonesia  yang  diproklamasikan  pada  tanggal  17  Agustus  1945, sebenarnya dilihat dari sisi struktur sosial  yang ada waktu itu, sistem hukumnya, sistem ekonominya, bahkan ideologi yang ada sudah didisain lebih dahulu selama beratus-ratus tahun oleh penjajah secara sistemis, sehingga ketika merdeka secara politik menjadi tidak
40 Lihat  Bantarto  Bandoro, Refleksi  Setengah  Abad  Kemerdekaan  Indonesia ,  CSIS,  Jakarta, 1995:1-40
banyak  memiliki  pilihan  kecuali  hanya  meneruskan  rekayasa  sosial,  politik,  ekonomi, peradaban yang dilakukan oleh penjajah khususnya Belanda. 41
Cara  yang  kedua  untuk  membuktikan  bahwa  negara  Indonesia  sebagai floating state ,  ialah  dengan  melihat  bagaimana  kerja  lembaga  ini  serta    reaksi  penerimaan masyarakat  Indonesia,  semenjak  didirikannya  negara  Indonesia  sampai  waktu  terakhir yang mungkin untuk diteliti (1945-2004). Dengan mencermati reaksi berbagai kelompok masyarakat  Indonesia  misalnya  kelompok  yang  bergabung  dalam  ikatan  etnis  tertentu, kelompok agama, negara-negara pribumi, akan dapat diketahui apakah negara Indonesia memperoleh dukungan yang kuat dari kekuatan-kekuatan tersebut. 42
Dengan  melakukan  penggabungan  dua  model  pembacaan  sebagaimana dikemukakan  di  atas,  memungkinkan  didapatkan  suatu  perspektif    teoritis  alternatif tentang  Indonesia  sebagai floating  state .  Untuk  menghasilkan  kerangka  yang  orisinil tentang floating  state ,  maka  perlu  dilakukan  pengkajian  secara  mendalam  pada  dua  hal sebagaimana    telah  disebutkan  yaitu  sejarah  terbentuknya  negara  Indonesia  kaitannya dengan  struktur  sosial  yang  ada  pada  saat  itu  serta  tanggapan  masyarakat  Indonesia tentang  kinerja    Institusi  yang  bernama  Indonesia.  Penelitian  ini  berkepentingan  untuk melakukan pengkajian pada hal tersebut.

## Struktur Politik Indonesia Baru
Kerangka  teoritik  untuk  membedah    permasalahan  bagaimanakah    konstruks Struktur  politik  Indonesia  Baru,  dapat  didekati  melalui  dua  cara.  Cara  ini  merupakan tindak lanjut dari  kerangka teoritik yang ditawarkan untuk  menjawab persoalan tentang mengapa    negara  Indonesia    menjadi  floating  state?  Cara  yang pertama adalah  dengan meneruskan  proses  menjadi  Indonesia  yang  belum  selesai,  melalui  proses  pelembagaan yang  sejauh  mungkin  dapat  melakukan  integrasi  dengan  kekuatan-kekuatan  politik  lain yang  berada  diluar  negara,  yang  keberadaannya  sudah  ada  lebih  dahulu  sebelum
41 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Idonesia Baru, Gramedia, Jakarta, (1990:36).Lihat juga H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda , LP3ES, Jakarta, (1983:915)
42 Untuk  legitimasi  Pemerintahan  Orde  Baru  lihat  Mochtar  Pabottingi,  “Dilema  Legitimasi  Orde Baru:Bayangan  Krisis  politik  dan  Arah  Pemecahannya”,  dalam Menelaah  kembali  Format  Politik  Orde Baru, Gramedia, Jakarta, (1995:3-38)
berdirinya  negara  Indonesai.  Kekuatan  tersebut  pada  intinya    direpresentasikan  oleh kekuatan politik Islam dan kekuatan politik lokal.
Cara yang kedua ialah dengan menghilangkan sejauh mungkin  terjadinya distorsi dalam proses pelembagaan serta proses integrasi. Dengan keberhasilan untuk mereduksi adanya  distorsi  dalam  proses  pelembagaan  dan  integrasi  tersebut  akan  dapat  dikurangi bahkan  dihilangkan  resistensi  pada  negara  Indonesia.  Hal  ini  dimungkinkan  karena elemen-elemen  diluar  negara  merasa  memiliki  terhadap  institusi  negara  Indonesia  dan tidak memelihara kecurigaan akan kehilangan  hak hidupnya.
Pembahasan  dan  analisis  rumusan  permasalahan  yang  ketiga  adalah, bagaimanakah  konstruksi  bangunan  politik  Indonesia  Baru  yang    kokoh  ( settlement agreement )  memungkinkan untuk mendapatkan dukungan dari nilai-nilai sosial, budaya, moralitas dan agama di  Indonesia? Kerangka teoritis untuk  rumusan ini  adalah sebagai berikut;
Bahwa  perspektif  tentang      konsep nation  state (negara  kebangsaan  Indonesia) sebagai pilihan  yang sudah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia (elit politiknya) melalui keputusan  politik  BPUKI  dan  PPKI  tahun  1945  menunjukkan  bahwa  bangunan  politik yang  didasarkan  pada  gagasan  sekuler nation  state 43 , yang  pada  awalnya  merupakan perlawanan  pada  doktrin  gereja,  adalah  tidak  cocok  dan  ahistoris  dengan    kondisi  di Indonesia.  Mengapa  demikian  ?    Hal  ini  dikarenakan    Negara  Indonesia  berdiri  dan merdeka,  dalam  perjalanannya  justru  telah  banyak  berhutang    pada  struktur  religio politik.  Khusus  dalam perjuangan meraih kemerdekaan, Islam berperan penting.  Peran tersebut  cukup  penting,    baik  dalam  posisinya  sebagai  simbol  perlawanan  pada penjajahan  yang  memang  bertentangan  dengan  doktrin  ajaran  agama  Islam,  maupun dalam  hal  keterlibatan  tokoh-tokoh  dari  agama  Islam  dalam  sejarah  panjang  menggusur penjajah (kaum kafir). Hal ini diperlihatkan  dalam perlawanan lokal terhadap penjajah, 44 (Azyumardi Azra, 1999:283-293) melalui gerakan modern seperti Partai Sarikat Islam,
43 Patrick  Dunleavy  and  Brendan  O’leary, Theories  of  the  State  the  Political  of  liberal Democracy ,Macmilan  Education  LTD,  London,  1987.  Lihat  juga  Bob    Jessop, State  Theory  Putting Capitalist  States in Their  Palce , Polity Press, British, 1990.
44 Azyumardi  Azra, Jaringan  Ulama    Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara    Abad  XVII  dan XVIII , Mizan, Bandung, 1999:283-293, Mengemukakan bahwa perlawanan yang dilakukan untuk mengusir penjajah dari bumi nusantara telah dipelopori oleh kalangan ulama  Islam seperti dipelopori  oleh  seorang ulama  bernama  Al  –Palimbani  dengan  ajaran  Jihadnya,  yang  ditunjukkan  melalui  kitab  yang  ditulisnya
MIAI, Partai Masyumi (Deliar Noer, 1995:144-179). 45 (Yusril Ihza Mahendra,1999:240- 259) 46
Dengan  kata  lain  bangunan  politik  yang  berakar  pada  negara  kebangsaan,  yang gagasan  dasarnya  diimpor  serta  dibawa  oleh  bangsa  penjajah,  memiliki  dilema  dan kontradiksi  ketika akan dipakai oleh bangsa yang dijajah yakni bangsa Indonesia, untuk membangun  struktur  politik    ketika  meraih  kemerdekaan.      Dilema  atau  kontradiksi tersebut antara lain;
1. Asumsi-asumsi  yang  mendasari  berdirinya    n ation  state yang  di  dalamnya  terdapat penentangan  pada  keterlibatan  agama  dalam  wilayah  publik  (negara).  Hal  tersebut bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  diyakini  oleh  sebagian  besar  bangsa  Indonesia yang  religius,  yang  tidak  pernah  memisahkan  keterlibatan  agama  dalam  wilayah publik.
2. Agama  sebagai  struktur  religio  politik  Islam,  dalam  kenyataan  memiliki  peran kesejarahan  yang  besar  dalam  mengantarkan  bangsa  Indonesia  mencapai kemerdekaan,  yang  dapat  dilihat  dari  sisi  penggunaan  simbolnya,  nilai-nilai, kelembagaan,  maupun  tokoh-tokohnya.  Hal  ini  membawa  konsekuensi  sejarah  atas kepemilikan hak untuk ikut mengatur, mengisi bangunan politik Indonesia.
3. Pembangunan politik dalam kerangka negara kebangsaan yang mensyaratkan adanya sekularisme      sebagaimana  telah  dipraktekkan  dalam  pemerintahan  Orde  Baru  yang ternyata  berakhir  dengan  kegagalan,  mendapatkan  resistensi    dari  masyarakat Indonesia, serta telah menguras banyak energi bangsa, menimbulkan ketidakstabilan politik bahkan krisis nasional. Kasus GAM, Organisasi  Papua Merdeka, RMS adalah ikon politik yang menunjukkan  adanya resistensi pada negara nasional tersebut.
dengan  judul,  Fadha’il  Al-Jihad,  Kitab  ini  yang  kemudian  menjadi  rujukan  utama  dari Kikayat  Perang Sabil yang  telah  mampu  mengobarkan  semangat  orang  Aceh  untuk  menentang  penjajah  Belanda  selama bertahun-tahun.  Demikian  juga  Gerakan  Kaum  Padri  di  Minangkabau,  yang  juga  dipimpin  oleh  tokoh- tokoh Islam Tuanku nan Renceh (Tuanku Imam Bonjol).
45 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942 , LP3ES. Jakarta, 1995: 144-179). Juga lihat Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Politik Nasional ,Grafiti pers, 1987: 44-98.
46 Yusril  Ihza  Mahendra, Modernisme  dan  Fundamentalisme  dalam  Politik  Islam,  Perbandingan Partai Masyumi dan Jama’at Islami , Paramadina, Jakarta, 1999: 240-259)
Dengan mempertimbangkan konsepsi di atas, maka perlu dirumuskan suatu kerangka teoritik  tentang    bangunan  politik  Indonesia  baru,  yang  tidak  mengapung  di  atas  nilai- nilai yang hidup dan berkembang dalam hati masyarakat Indonesia.
Secara  garis  besar  karakter  bangunan  politik  Indonesia  baru  yang  membumi  di  hati masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut;
1. Bangunan  politik  modern  yang  tidak  membunuh    pemikiran  dan  khasanah  politik yang hidup di Indonesia
2. Bangunan politik Indonesia baru tidak berangkat dari gagasan negara sekuler karena bertentangan dengan aspirasi sebagian  besar rakyat Indonesia.
3. Bangunan  politik  tersebut  merupakan  perpaduan  antara  gagasan    struktur  religio politik dengan gagasan negara kebangsaan yang religius.
Perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti  terdahulu yang sudah terlanjur mapan menjadi main stream berkaitan dengan bangunan politik Indonesia, pada umumnya  tidak secara  kritis  mempertanyakan  asumsi-asumsi,    ideologi,  serta  konteks  sosial kemasyarakatan  di  mana  gagasan  tentang  negara  kebangsaan  itu    dilahirkan.  Pada umumnya bersifat taken for granted dengan perspektif teoritis yang sudah mapan bahwa gagasan  tentang  negara  kebangsaan  itu  serta  merta  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup dan  berkembang  dalam  alam  pikiran  bangsa  Indonesia.  Sebagai  akibatnya  penelitian terdahulu  yang  berkatian  dengan  tema  negara 47 (bangunan  politik  Indonesia)  memiliki bias  mendalam  dengan  teori  politik  barat  yang  sekuler,  yang  tidak  memberikan  tempat bagi  agama  dalam  wilayah  publik.  Sebagai  akibatnya  penelitian  tersebut  gagal  untuk membedah  dan  memecahkan  persoalan  yang  tumbuh  dan  berkembang  pada  diri  bangsa Indonesia  secara  akurat  dan  memadai.  Analisis-analisis  yang  dihasilkan  memiliki  bias negara dan tidak secara objektif menempatkan variable agama  (Islam) sebagai  struktur religio  politik.  Padahal  sebagaimana  dikonstantasikan  oleh  W.F  Wertheim  (1999:255- 264) 48 dalam  bukunya  yang  monumental,  ada  berbagai  macam  penafsiran  ide nasionalisme oleh kalangan-kalangan yang berbeda di Indonesia; kalangan Islam berbeda dengan  kalangan  priyayi,  berbeda  pula  dengan  pemahaman  kalangan  elit  Indo  tentang
47 Lihat  Purwo  Santoso,  “Bias  epistemologis  Konseptualisasi  Interaksi  Negara-Rakyat”  dalam Jurnal Ilmu sosial dan Politik UMY, Edisi 1 Th.X. Februari 2001:1-17.
48 W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition, a Study of Social Change , (terj) Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial, 1999, Yogyakarta, Tiara Wacana.
nasionalisme.  Gagasan  nasionalisme  (sekuler)    dari  awal  telah  mengundang  sikap  kritis terutama  pada  kalangan  Islam.  Kalangan  Islam  tidak  bisa  menerima  begitu  saja    ide nasionalisme untuk dipakai sebagai ideologi gerakan dalam meraih kemerdekaan maupun untuk  menata  dan  mendisain  struktur  Indonesia  setelah  merdeka.  Hal  demikian disebabkan  kalangan  Islam  sebelumnya  sudah  memiliki  ideologi    sendiri  yang  karena sebab-sebab  rekayasa  dan  pilihan  penjajah  Jepang    yang  dilatarbelakangi  oleh pertimbangan  politik  pada  saat  itu,  lebih  memilih  gagasan  nasionalisme  beserta  tokoh- tokohnya  untuk  mengelola  negara  Indonesia.  Karena  lebih  mendapatkan  angin  dan kesempatan,  gagasan  yang  kemudian  lebih    berkembang  pada  saat  Indonesia  merdeka adalah gagasan nasionalisme. (Harry J Benda, 1980:205-234). 49
Untuk  membahas  rumusan  permasalahan  bagaimanakah  konstruk  bangunan struktur  politik  Indonesia  Baru?  dengan  mengikuti  kerangka  konseptual  sebagaimana dikemukakan  di  atas,  agar  bisa  menghasilkan  suatu  kerangka  teoritis  yang  orisinil membutuhkan  eksplorasi  yang  mendalam  dan  luas  tentang  bangunan  politik  Indonesia yang  berakar  pada nation  state .  Asumsi-asumsi  yang  melatarbelakanginya,  konteks sosial-politik  kelahiran, nation  state di    Indonesia,  perjalanan  serta  dinamika  penerapan nation  state di  Indonesia.  Dengan  eksplorasi  tersebut  akan  diketahui  dengan  mendalam karakter bangunan politik Indonesia  yang berakar pada gagasan nation state , kelemahan dan  kelebihannya.  Dengan  cara  seperti  itu  maka  pada  tahap  berikutnya  akan  dapat diharapkan  lahir  suatu  perspektif  alternatif,    tentang  bangunan  politik  Indonesia  baru. Meminjam  ungkapan  Syafii  Maarif    bahwa  antara  Islam,  keindonesian  dan  kemanusian tidak  saja  bisa  berjalan  bersama  dan  seiring    tetapi  ketiganya  dapat  menyatu  dan  saling mengisi untuk menbangun  taman sari yang khas Indonesia. 50
49 Harry  J  Benda ,  Bulan  Sabit  dan  Matahari  Terbit,  Islam  Indonesia  pada  Masa  Pendudukan Jepang , Jakarta, Pustaka Jaya, 1980)
50 Ahmad  Syafii  Maarif, Islam  dalam  Bingkai  Keindonesian  dan  Kemanusian  Sebuah  Refleksi Sejarah, Penerbit  Mizan  bekerjasama  dengan    Institute  for  Culture  and  Humanity,  Bandung,  2009, khususnya hal 300-308.

## Penutup
Proses  gelombang  demokratisasi  yang  terjadi  diberbagai  belahan  dunia  tak terhindarkan  juga  memasuki  wilayah  Indonesia.  Proses  demokratisasi  tersebut  acapkali ditandai  oleh  ditumbangkannya  regim  lama  serta  system  politik  lama  diganti  dengan regim baru, serta system politik baru yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat.  Proses  penumbangkan  struktur  politik  lama  seharusnya  diikuti  dengan hadirnya  proses  institusionalisasi  politik.  Jika  sampai  terjadi  proses  penumbangan struktur  lama  tidak  diikuti  proses  institusionalisasi  yang  berhasil  maka  proses demokratiasai    memiliki  kemungkinan  besar  untuk  menemui  kegagalan,  dan  tidak  bisa berlanjut dengan proses  konsolidasi demokrasi.  Lebih  dari itu ada kemungkinan tatanan masyarakat  akan  kembali  lagi  ketatanan  lama  yang  otoriter.  Hal  tersebut  dikarenakan proses  demokratiasi  secara  faktual  acapkali  menimbulkan  adanya  ketidakteraturan- anarkhisme, menurunnya jaminan keamanan, tidak secara cepat adanya bukti-bukti akan tiba  saatnya  saman  kesejahteraan.  Hal  tersebut  masih  sering  diperparah  oleh  adanya persaingan  antara  elit  dengan  arogansi  politik  yang  tinggi,  sulit  untuk  melahirkan consensus untuk melakukan proses konsolidasi demokrasi.
Dengan  rumusan  lain  dapat  dinyatakan  bahwa  proses  demokratisasi    yang seharusnya diikuti  oleh proses  konsolidasi demokrasi acapkali dalam realitas kehidupan politik  sulit  untuk  diwujudkan.  Fenomena  politik  seperti  itu  dapat  mengurangi kepercayaan  dan  pesona  demokrasi  dimata  rakyat,  bahkan  lebih  jauh  dapat menjerumuskan negara jatuh dalam posisi floating state , mengapung, lemah. Menghadapi persoalan pelik dan krusial tersebut  salah satu jalan keluar  yang dapat  diusulkan adalah perlunya  dirumuskan  suatu  model  pendidikan  politik  yang  mampu  memamadukan antara aspirasi masyarakat serta dinamika global . Lebih dari itu dituntut hadirnya suatu model  pendidikan  politik  yang  memiliki  kekhasan  Indonesia  ( genuine  Indonesia ) termasuk  didalamnya  adalan  suatu  model  pendidikan  politik  yang  merefleksikan  nilai- nilai  religius. Pendidikan politik yang mampu mendorong untuk berhasilnya proses ko- integrasi  antara  negara  dengan  struktur  religio  politik  Islam, 51 Bukan  model  pendidikan
51 Lihat  Noah  Fieldman, Constitutionalism  in  the  Muslim  World ,  dalam Issues  of  Democracy, Constitutionalism  and  Emerging  Democracies, March  2004,  Volume  9  Number  1,  Page  33-37.  Diantara tesis  penting  Dr.  Noah  Filedmen  adalah  bahwa  antara  Islam  dan  Demokrasi  adalah  tidak  bertentangan. Sekalipun  demokrasi  memiliki  pandangan  bahwa  rakyatlah  yang  memegang  kedaulatan  sedangkan  Islam
politik  yang  hanya  merupakan  copi  dan  derifat  dari  ideologi  sekular  yang  bertentangan dengan ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut mempertimbangkan kondisi emperis masyarakat Indonesia yang religius  serta adanya aspirasi politik seperti tercermin  dari  hasil  pemilu  sejak  Pemilu  1955,  1999,  2004,  serta  Pemilu  2009,  yang menunjukkan  adanya  kekuatan  real  struktur  religio  politik  yang  direpresentasikan  oleh partai-partai politik yang berplatform religius.
Prospek  PKN  di  Indonesia  akan  sangat  ditentukan  oleh  kontribusi  PKN  dalam melahirkan  warga  negarea  Indonesia  yang  memiliki  budaya  politik  baru,  yang  mampu secara bersama-sama membangun  consensus  normatif maupun prosedural  dalam rangka mewujudukan  bangunan  politik  Indonesia  baru  yang  modern  tetapi  sekaligus  memiliki ikatan yang hangat dalam hati bangsa Indonesia.
memiliki  pandangan  bahwa  Allahlah  yang  memiliki  kedaulatan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  hukum Allah,  tetapi dalam implementasi kehidupan manusia muslim, ajaran Tuhan tersebut diberikan kebebasan kepada  manusia  untuk  menafsirkannya  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  peradaban  masing-masing sepangjang  terkait  dengan  persoalan  muamalah  keduniawian  merujuk  pada  ungkapan  Nabi  Muhammad Saw “ Antum ‘alamu bi umuri dunyakum”, kamu sekalian lebih tahu tentang persoalan duniawi.

## Daftar Kepustakaan
Adnan  Buyung  Nasution, Aspirasi  Pemerintahan  Konstitusional  di  Indonesia  Studi  Sosio  Legal atas Konstituante 1956-1959, Grafiti, Jakarta, 1995.
Ahmad  Syafii  Maarif, Islam  dalam  Bingkai  Keindonesian  dan  Kemanusian  Sebuah  Refleksi Sejarah, Penerbit Mizan bekerjasama dengan  Institute for Culture and Humanity, Bandung, 2009.
Ahmad  Syafii  Maarif, Indonesia  Pergumulan  Antara  Keprihatinan  dan  Harapan  Masa  Depan , Pidato Dies Natalis UNY tanggal 21 Mei 2003.
A. Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan –Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante, LP3ES, Jakarta: 1985.
Arief Budiman, “Theories of The Capitalist Nature of the State in Indonesia”, Pierre James, “State Theories  and  New  Order  Indonesia”,  dalam State  and  Civil  Society, Center  of  Southeast  Asian  Studies, Monash University, 1990
Amy Gutmann, Democrati Education , Princeton University Press, Princeton New Jersy,1999 Allen  Renshon,  Stanley Handbooks  of  Political  socialization  Theory  and  Research ,  The  Free Press a division of Macmillan Publishing Co.. Inc. London, 1977.
Azyumardi  Azra, Jaringan  Ulama    Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara    Abad  XVII  dan XVIII , Mizan, Bandung, 1999.
Bob  Jessop, State Theory Putting Capitalist  States in Their  Palce , Polity Press, British, 1990.
Bantarto Bandoro, Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia , CSIS, Jakarta, 1995.
Ben Rosamond, Politics: an introduction second edition , Routledge, London, 2002.
Benedict Anderson, Imagined  Commmunities , Insist Press, Yogyakarta, 2001.
Chris  Manning  &  Peter  Van  Diermen, Indonesia  di  Tengah  Transisi,  Aspek-aspek  Sosial Reformasi dan Krisis, LkiS, Yogyakarta, 2000.
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942 , LP3ES. Jakarta, 1995.
Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Politik Nasional ,Grafiti pers, 1987: 44-98.
Eva  Etzioni-  Halevy, Bureaucracy  and  Democracy  A  Political  dilemma ,  Routlegde  dan  Kegan Paul, London, 1983.
Fachry Ali, Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern , Gramedia, 1986:150.
G.  Mudjanto, Konsep  Kekuasaan  Jawa,  Penerapannya  oleh  Raja-raja  Mataram, Kanisius, Yogyakarta: 1987.
Hussin Mutalib, Islam dan Etnisitas Perspektif Politik Melayu , LP3ES, 1996..
Harry Tjan Silalahi, “Pemahaman Baru Kebangsaan”, dalam” Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia ”, Indra J. Pilang, Center for Strategic and International  Studies, 2002
Harry  J  Benda ,  Bulan  Sabit  dan  Matahari  Terbit,  Islam  Indonesia  pada  Masa  Pendudukan Jepang , Jakarta, Pustaka Jaya, 1980)
Harsya  W.  Bachtiar,  “Integrasi  Nasional  Indonesia”    makalah  diterbitkan  dalam  buku  dengan judul, Wawasan    Kebangsaan  Indonesia,  Gagasan  dan  Pemikiran Badan  Komunikasi  Pengahayatan Kesatuan Bangsa (Jakarta:BAKOM PKB Pusat, 1994).
Indra  J  Piliang,  “Dari  Masyarakat  Aliran  ke  Masyarakat  Etnik”,  dalam Merumuskan  Kembali Kebangsaan Indonesia, CSIS, Jakarta, 2003.
Kalim Siddiqui, In Pursuit  of The Power of Islam, khususnya pada bahasan tentang Beyond the Moslim Nation State , Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2002.
Komaruddin Hidayat dan  Ahmad Gausaf, Menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di  Bumi Nusantara, Mizan, Jakarta, 2006.
Kompas, Fokus, “Aceh antara GAM dan komoditas Politik”  4 Mei 2003 Kompas, ‘Semangat Separatisme di Papua’ tanggal 25 Februari 2003
Kompas 60 Tahun Indonesia Merdeka edisi 16 Agutus tahun 2006.
Karl  D.  Jackson, Kewibawaan  Tradisional,  Islam  dan  Pemberontakan  Kasus  Darul  Islam  Jawa Barat, Grafiti, Jakarta, 1990.
Louis j. cantori, andrewH. Ziegler, Jr. Political socialization a Note on the Ambiguity of Political socialization: Defenitions, Cruticims, and Strategics of Inquiry , dalam Comparative Politics . P.191-192 Mansour  Fakih, Ideolog  dalam  Pendidikan ,  kata  pengantar  pada  buku Ideologi-Ideologi Pendidikan , karya William F. O’neil, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai  Budaya Lokal Potret dari Cirebon , Logos, Jakarta, 2001.
Moore Barington,  Fasisme Asia:  Jepang  Revolusi  dari Atas:  Jawaban  Kelas  Penguasa  terhadap Ancaman-Ancaman Lama dan baru , dalam Sartono Kartodirdjo, LP3ES, Jakarta, 1984
Mochtar  Pabottingi,  “Dilema  Legitimasi  Orde  Baru:Bayangan  Krisis  politik  dan  Arah Pemecahannya”, dalam Menelaah kembali Format Politik Orde Baru, Gramedia, Jakarta, (1995) Nazaradin Samsudin, Integrasi Politik di Indonesia , Gramedia, Jakarta, 1989.
Noah  Fieldman, Constitutionalism  in  the  Muslim  World ,  dalam Issues  of  Democracy, Constitutionalism and Emerging Democracies, March 2004, Volume 9 Number 1 Parakitri T. Simbolon, Menjadi Indonesia. Pen. Kompas, Jakarta, 2006.
Paul Gilbert, the Philophhy of Nationalism , Westview Press, USA, 1998
Patrick  Dunleavy  and  Brendan  O’leary, Theories  of  the  State  the  Political  of  liberal Democracy ,Macmilan Education LTD, London, 1987.
Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004, Pen . Kompas, Jakarta. Tahun 2004. Serta Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009 , Kampas, Jakarta. Tahun. 2004.
Prisma Vol.28. Juni 2009.
Purwo Santoso, “Bias epistemologis Konseptualisasi Interaksi Negara-Rakyat” dalam Jurnal Ilmu sosial dan Politik UMY, Edisi 1 Th.X. Februari 2001
Otonomi  Daerah,  Selamat  Datang  Syari’at  Islam  dalam  Jurnal  Politik Akses vol.  1,  No.  1, Pebruari 2001.
Robert A. Scalapino, Orasi Ilmiah memperingati  25 tahun CSIS tanggal 18-19 September  1996. Soemarsaid  Moertono, Negara  dan  Usaha  Bina  -Negara  di  Jawa  Masa  Lampau,  Studi    tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, (1985: 97).
Sartono  Kartodirdjo, Pengantar  Sejarah  Idonesia  Baru, Gramedia,  Jakarta,  (1990:36).Lihat  juga H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda , LP3ES, Jakarta, (1983)
Suara Muhammadiyah , “Bahaya Pendidikan yang Sekuler”, No. 09 Th ke- 88,1-15 Mei 2003, 29 Shofar-13 Rabiul Awwal, 1424 H,
Utsman  Abdul  Mu’iz, Tarbiyah  Siyasah  ‘Inda  Jama’ah  Al  Ikhwan  Al  Musli,min ,  terjemah, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin , penerbit Intermedia, Solo, 2000
Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
W.F.  Wertheim, Indonesian  Society  in  Transition,  a  Study  of  Social  Change ,  (terj)  Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial, 1999, Yogyakarta, Tiara Wacana.
Yusril  Ihza  Mahendra, Modernisme  dan  Fundamentalisme  dalam  Politik  Islam,  Perbandingan Partai Masyumi dan Jama’at Islami , Paramadina, Jakarta, 1999.