## Original Research Paper
Penyuluhan  Hukum  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Luar Pengadilan di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
Muhammad Jailani 1* , Muhammad Faisal 1 , Mualifah 1
1 Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram ;
DOI : https://doi.org/10.29303/jpmpi.v6i2.4115
Sitasi:  Jailani,  M.,  Faisal,  M.,  &  Mualifah.  (2023).  Penyuluhan  Hukum  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Luar  Pengadilan  di  Desa  Teko  Kecamatan  Pringgabaya  Kabupaten  Lombok  Timur. Jurnal  Pengabdian  Magister Pendidikan IPA , 6(2)

## Article history
Received: 30 Maret 2023
Revised: 18 Mei 2023 Accepted: 25 Mei 2023
*Corresponding Author: Muhammad Jailani, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email: mjailani@gmail.com
Abstract: Pada  Tahun  1999  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah menerbitkan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  ”Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”  sebagai  payung  hukum  dalam  rangka mengembangkan  penggunaan Alternative  Dispute  Resolution (alternatif penyelesaian  sengketa)  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dalam masyarakat. Bentuk atau model Alternative Dispute Resolution ini sebenarnya telah  dipraktekkan  oleh  setiap  komunitas  masyarakat  di  seluruh  wilayah Indonesia  untuk  menyelesaikan  segenap  ragam  sengketa,  baik  bidang keperdataan  maupun  kepidanaan  sekalipun  penamaan  sengketa  dan  lembaga penyelesaian  sengketanya  menggunakan  terminologi  yang  berbeda-beda, misalnya  dalam  komunitas  masyarakat  suku  Sasak  di  Lombok  lembaga penyelesaian  sengketa  secara  kultural  disebut  dengan  Majelis  Adat  Desa. Sedangkan  musyawarah  mufakatnya  untuk  menyelesaikan  sengketa  disebut dengan  Begundem.  Namun  demikian  sekalipun  lembaga  dan  penamaan musyawarah  mufakat  sebagai  bangunan  proses  penyelesaian  sengketa menggunakan  terminologi  yang  berbeda-beda  untuk  setiap  masyarakat diberbagai wilayah Indonesia, tetapi tujuan penyelesaian  sengketa sama-sama mengedepankan perdamaian melalui musyawarah mufakat untuk membangun harmonisasi pihak-pihak  yang terlibat dalam sengketa.
Keywords: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan, Hukum.

## Pendahuluan
Dalam perkembangan penggunaan
alternatif penyelesaian sengketa ( Alternative Dispute  Resolution) seperti  lembaga  majelis  adat desa  dan  musyawarah-mufakat  sebagai  medium proses  penyelesaian  sengketa  seringkali  gagal didayagunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  seiring dengan  hubungan  seseorang  bersifat  transaksional yang  berbasis  materiel  akibat  terjangan  tekanan sumber  kehidupan  yang  kian  sulit.  Oleh  karena  itu penyuluhan hukum tentang penggunanaan alternatif penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan
ini sangat signifikan untuk dilaksanakan khususnya di  Desa  Teko  Kecamatan  Pringgabaya  Kabupaten Lombok Timur.
Dalam hal ini wilayah Desa Teko merupakan salah  satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan Pringgabaya  Kabupaten  Lombok  Timur.  Dilihat dari  keadaan  geografis  dan  sosial  masyarakatnya, desa  Teko  termasuk  salah  satu  desa  Wisata  yang masih agraris dimana sebagian besar masyarakatnya  hidup  dari  bertani,  meskipun  ada juga sebagai, peternak, pedagang, tukang bangunan, dan lain-lainnya.
Adapun yang menjadi khalayak sasaran dan mitra  dari  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  adalah
Kepala  Desa  beserta  Aparatnya  selaku  mitra, sedangkan  khalayak sasaran  yang  ingin kami capai dalam  kegiatan  ini  adalah  masyarakat  pada umumnya  yang  tentu  sebagian  besar  belum mengetahui  dan  memahami  alternatif  penyelesaian sengketa  perdata  di  luar  pengadilan,  dan  lewat kesempatan melakukan pengabdian kepada masyarakat  ini  kami  selaku  tim  penyuluh  akan melakukan  kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan hukum  tentang  materi  tersebut  di  desa  Teko  ini dengan suatau tujuan untuk meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  guna  mengerti  dan memahami alternatif penyelesaian sengketa, dengan harapan  nantinya  masyarakat  akan  memahami bagimana  pentingnya  dan  sederhananya  proses penyelesaian sengketa bagi segenap warga masyarakat.  Dengan  demikian  maka  secara  tidak langsung masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang pentingnya alternatif penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman damai dan tenteram.

## Metode
Berdasarkan karakteristik masyarakat sasaran penyuluhan hukum, pemecahan masalah/solusi  yang  dapat  dilakukan  yakni  melalui pendekatan  kultural  dan  struktural.  Pendekatan kultural  yakni  melakukan  kerjasama  dengan pemimpin  informal  dengan  melakukan  tatap  muka dengan anggota masyarakat. Pendekatan  struktural, yakni  melakukan  kerjasama  dengan  dengan  aparat pemimpin formal ditingkat desa untuk memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  prinsip, kegiatan  dan  pembiayaan  yang  ada  di  perbankan syariah.
Metode  pendekatan  pelaksanaan  kegiatan dalam  penyuluhan  hukum  yakni  dalam  bentuk ceramah  atau  diskusi  terfokus  yang  disampaikan oleh  tim  penyuluh  dihadapan  masyarakat  sebagai peserta penyuluhan yang bertempat di Aula  Kantor Desa.  Setelah  ceramah  dilanjutkan  dengan  diskusi terfokus  (tanya  jawab).  Apabila  dalam  diskusi terfokus  (tanya  jawab)  ini  terdapat  kasus-kasus yang  tidak  dapat  dijawab  dalam  forum  tersebut, maka  terhadap  kasus  tertentu  dapat  dilanjutkan dengan  kegiatan  klinik  (konsultasi)  langsung  pada hari  kegiatan  atau  pada  hari  lain  melalui  telepon atau sarana lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
Agar  peserta  suluh  memahami  secara menyeluruh  tentang  Alternatif  penyelewsaian perkara  perdata  di  luar  pengadilan  di  desa  Teko, yang menjadi tema penyuluhan, maka dalam hal ini tim  suluh  telah  menetapkan  materi-materi  suluh yang  dianggap  sebagai  dasar  dan  acuan  dari  tema penyuluhan yang meliputi:
1.  Istilah  dan  Pengertian Alternative  Dispute Resolution
Alternative  Dispute  Resolution (ADR) adalah  merupakan  istilah  asing  yang  masih  perlu dicarikan  padanannya  dalam  bahasa  Indonesia. Beberapa  istilah  dalam  bahasa  Indonesia  telah diperkenalkan  dalam  berbagai  forum  oleh  berbagai pihak.  Beberapa  diantaranya  yang  telah  dapat diindentifikasi adalah; penyelesaian sengketa alternatif,  alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) dan pilihan penyelesaian sengketa (PPS).
Sebelum  mencari  padanan  istilah  yang tepat  dalam  bahasa  Indonesia  terlebih  dahulu diperlukan penyamaan persepsi tentang konsep dan pemahaman  terhadap  ADR  tersebut.  Ada  dua pemahaman  yang  berbeda  terhadap  arti  ADR tersebut. Pertama, ADR diartikan sebagai alternative  to  litigation dan  yang kedua, ADR diartikan  dengan alternative  to  adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari kedua pengertian tersebut  menimbulkan  implikasi  yang  berbeda. Apabila  pengertian  pertama  yang  menjadi  acuan (alternative to litigation) , maka seluruh mekanisme penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  termasuk arbitrase  merupakan  bagian  dari  ADR.  Tetapi apabila  ADR  diartikan  sebagai alternative  to adjudication , maka hanya mekanisme yang bersifat konsensus  atau  kooperatif  saja  yang  merupakan ADR.  Sedangkan  arbitrase  yang  bersifat  ajudikatif tidak  termasuk  di  dalamnya,  karena  sama  halnya dengan pengadilan cenderung menghasilkan putusan dengan solusi menang kalah ( win-lose ).
Belum  ada  suatu  kesepakatan  dikalangan para ahli untuk menjatuhkan pilihan pada salah satu konsef  tersebut  di  atas.  Namun  menurut  Mas Achmad  Santosa  apabila  melihat  latar  belakang pengembangan  ADR  di  Amerika  Serikat,  maka ADR  yang  dimaksud  adalah alternative  to adjudication .  Sebab  pada  dasarnya  hasil  ( outcome ) ajudikasi  baik  pengadilan  maupun  arbitrase cenderung menghasilkan solusi win-lose , dan bukan
win-win.  Sehingga  solusi  yang  dapat  diterima kedua belah pihak yang bersengketa
( mutuallyacceptable solusition ) sangat kecil kemungkinannya tercapai.
Tujuan  dari  pengembangan  penyelesaian sengketa  alternative  adalah  untuk  memberikan forum  bagi  pihak-pihak  untuk  bekerja  ke  arah kesepakatan  sukarela  dalam  mengambil  keputusan mengenai  sengketa  yang  dihadapinya.  Dengan demikian  penyelesaian  sengketa  alternatif  adalah merupakan sarana yang potensial untuk memperbaiki  hubungan  di  antara  pihak-pihak  yang bersengketa.
2.  Perkembangan Alternative  Dispute  Resolution di Indonesia
Penyelesaikan  sengketa  secara  alternatif bukan  merupakan  hal  yang  baru,  karena  sejak dahulu  kala  masyarakat  tradisional  Indonesia  telah menggunakan penyelesaian sengketa secara alternatif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hukum  adat yang  menempatkan  kepala  adat  sebagai  penengah dan  memberi  putusan  adat  bagi  sengketa  di  antara warganya.  Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan kepala adat dianggap efektif dan merupakan tradisi yang  masih  hidup  dalam  masyarakat  sampai  saat ini.
Studi-studi antropologi hukum di Indonesia mengungkapkan, bahwa terdapat institusi penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat  selain  dari  sistem  pengadilan  yang tunduk  pada  hokum  negara.  Di  antara  institusi  itu adalah:
Moh.  Koesnoe  mengungkapkan  bahwa  di kalangan  masyarakat  suku  Sasak  di  Pulau  Lombok ada  pula  dikenal  suatu  lembaga  penyelesaian sengketa  yang  diberi  nama Begundem . Begundem adalah suatu bentuk musyawarah untuk mengambil keputusan mengenai penyelesaian berbagai masalah dan  sengketa  melalui  suatu  persidangan Krama Desa atau Krama Gubug . Persidangan Krama Desa atau Krama  Gubug diketahui  oleh  seorang  penulis yang diambil dari anggota Krama Desa .
Pimpinan  sidang Krama  Desa dilakukan oleh  penulis  persidangan Krama  Desa ,  dari  awal hingga  tercapainya  suatu  kemufakatan.  Ketua Krama  Desa hanya  ikut  menunggu  persidangan sampai  tercapainya  kebulatan  pendapat  dari pimpinan  persidangan Krama  Desa .  Setelah tercapai  kata mufakat baru diambil alih oleh  Ketua Krama  Desa dari  penulis  persidangan  dan kemudian memberikan kesimpulan dan
keputusannya  tentang  apa  yang  telah  dihasilkan oleh Sidang Krama Desa . Adat seperti ini dijumpai di Daerah Sakra.
Dalam  melaksanakan begundem ,  menurut adat sasak dikenal beberapa asas:
a.  Setiap  anggota  persidangan  termasuk  penulis sidang diperkenankan mengemukakan pendapat dan argumentasi argumentasinya dengan sepuas-puasnya.
b.  Setiap  anggota  sidang  harus  memegang  teguh pada  pokok  persoalan  yang  menjadi  acara pembahasan  sidang Krama yang  menuntut penyelesaian.
c.  Setiap  anggota  sidang  di  dalam  pembahasan harus berpangkal pada pikiran bahwa apa yang akan  dikemukakan  itu  harus  sedemikian  rupa sehingga  pokok-pokok  pikirannya  tertuju  pada penyelesaian  masalah  yang  sedang  dihadapi oleh Krama Desa .
d.  Setiap  anggota  sidang  harus  berbicara  dengan memperhatikan sopan santun.
e. Bahwa setiap anggota Krama harus taat dan setia kepada keputusan yang telah diambil berdasarkan begumen di  dalam Krama , baik  di dalam Krama maupun  dalam  kehidupan seharihari.
Keputusan
Krama
sebagai hasil menjalankan begunden mempunyai  watak  yang berbeda-beda  di  dalam  masyarakat  Sasak.  Ada keputusan Krama yang dapat merupakan keputusan hokum  yang  menuntut  pelaksanaan  di  dalam masyarakat segera setelah diterbitkan dan diumumkan.  Keputusan Krama seperti  ini  hanya mungkin apabila mengenai tindak pidana adat yang dendanya  kurang  dari  25  rupiah  ( gulden ).  Adapun keputusan Krama yang  sifatnya  merupakan  suatu pendapat,  untuk  dapat  mengikat  secara  hukum diperlukan  pengesahan  dari  instansi  yang  lebih tinggi ( Rood Sasak ).
Moh.  Koesnoe  mengemukakan  bahwa setelah  tahun  1960,  lembaga begumen mengalami keguncangan  di  beberapa  tempat.  Penyebabnya adalah  adanya  surat  keputusan  kepala-kepala daerah  untuk  segera  mengadakan  pembaharuan jabatan kepalakepala desa di seluruh Lombok.
Cara penyelesaian sengketanya tidak seperti  beracara  di  Pengadilan  Negara,  tatapi  lebih banyak ditempuh melalui perundingan, musyawarah  dan  mufakat  antara  pihak-pihak  yang bersengketa  sendiri  maupun  melalui  mediator  atau arbiter.  Hukum  yang  dijadikan  pedoman  dalam
menyelesaikan  sengketa  pada  umumnya  hukum yang disepakati para pihak yang bersengketa, yaitu hukum  adat  setempat,  hukum  antar  adat,  hukum adat  campuran,  hukum  agama,  atau  campuran hukum adat dan hukum agama (Islam).
Pada  tahun  1935  pemerintahan  Hindia Belanda  mengakui  eksistensi  perdamaian  adat  ini berdasarkan Pasal 3 a Rechterlijk Organisatie ( RO ),
Staatsblad  1935  Nomor  102,  yang  antara  lain menyatakan bahwa para pihak dapat saja mengajukan  sengketa  kepada  hakim  adat,  namun hakim adat dilarang menjatuhkan hukuman.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka penyelesaian  sengketa  adat  dapat  dilakukan  secara musyawarah  melalui  perdamaian  desa  yang dipimpin kepala desa. Kedudukan hakim perdamaian  desa  ini  sebenarnya  tidak  sejajar dengan hakim pengadilan negeri. Hal ini disebabkan  penyelesaian  sengketa  melalui  hakim perdamaian  desa  tidak  mengurangi  hak  dari  pihak yang  berperkara  untuk  menyelesaikannya  melalui hakim  biasa  pada Landraad .  Hakim  pengadilan biasa tidak terikat oleh keputusan hakim perdamaian desa, tetapi mereka diharuskan memperhatikan  keputusan  yang  sudah  ditetapkan hakim  perdamaian  desa  tersebut  dan  suatu keputusan  desa  tidak  dapat  dibatalkan  oleh pengadilan biasa.
Dalam perkembangan selanjutnya menunjukkan terjadinya kenyataan sebagai berikut: 1.  Secara  diam-diam  ketentuan  di  atas  dianggap tidak  berfungsi  lagi,  baik  oleh  badan  peradilan umum maupun oleh pihak penggugat, sementara banyak kepala desa tidak menyadari kedudukannya  selaku  hakim  perdamaian  desa atau  kalaupun  menyadari  ia  tidak  cakap menjabatnya.
2.  Pada  umumnya  warga  desa  yang  bersangkutan mengajukan  perkaranya  langsung  ke  pengadilan negeri  setempat  tanpa  melalui  bahkan  tanpa sepengetahuan kepala desanya.
3.  Putusan  perdamaian  atas  suatu  sengketa  yang menjadi  wewenangnya  dibuat  oleh  kepala  desa tanpa  menyebutkan  kedudukannya  sebagai hakim perdamaian desa.
4.  Putusan  perdamaian  tersebut  pada  umumnya kerap  kali  tidak  memenuhi  syarat  material  dan atau  formal  sebagaimana  telah  diatur  di  dalam ketentuan yang berlaku bagi keputusan- keputusan perdamaian.
5.  Pada  umumnya  desa  di  seluruh  Indonesia  tidak memiliki  administrasi  peradilan  desa,  kalaupun ada satu dua, tidak seragam.
6.  Pengajuan  perkara  ke  pengadilan  negeri  kerap kali tidak efisien. Artinya objek yang diperkarakan  atau  dipersengketakan  nilainya jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  ongkos perkara dan biaya lainnya.
7.  Biasanya  tidak  efektif,  karena  menyeret  orang sekampung ke meja hijau oleh yang bersangkutan dipandang sebagai penghinaan dan dengan  demikian  timbul  sebagai  akibat  sosial negatif,  seperti  dendam,  kekecewaan  dan sebagainya.
8.  Pengajuan  perkara  ke  pengadilan  negeri  kerap kali bukannya menghasilkan ketenangan, kerukunan kembali, atau perdamaian. Melainkan permusuhan  dan  memberi  kesempatan  kepada oknum  tertentu  untuk  menghasut  salah  satu pihak  sebagai  “pokrol  bambu”  dan  sebagainya, maklumlah  orang  sekampung  biasanya  dapat diperbodoh  oleh  orang  dari  kota  yang  berlagak sebagai pembela.
Setelah  Indonesia  merdeka,  berdasarkan Undang-undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan  Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, perdamaian desa ini tetap dipertahankan untuk diteruskan, yang dihapus  hanyalah  wadahnya  untuk  dicarikan penggantinya.  Dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 disebutkan:
Pada  saat  yang  berangsur-angsur  akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan:
a.  Segala
Pengadilan
Swapraja ( Zelfbestuursrechtspraak ) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia  Timur  dahulu,  kecuali  peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup  merupakan  satu  bagian  tersendiri  dari peradilan Swapraja.
b.  Segala Pengadilan Adat ( Inheemsche rechtspraak  in  rechtstrecks  bestuurd  gebied ), kecuali  Peradilan  Agama  jika  peradilan  itu menurut  hukum  yang  hidup  merupakan  satu bagian tersendiri dari peradilan Adat.
Dari  isi  pasal  tersebut  di  atas,  terlihat bahwa  peradilan-peradilan  adat  akan  dihapuskan secara  berangsur-angsur,  tetapi  hak  dan  kekuasaan yang selama itu diberikan kepada hakim
perdamaian desa tidak dikurangi. Dengan demikian dapat  dikatakan  bahwa  peranan  hakim  perdamaian desa  masih  diakui  oleh  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  wadahnya  dihapuskan  untuk diganti dengan wadah atau lembaga lain.
Kemudian  peranan  kepala  desa  sebagai hakim  perdamaian  desa  juga  diakui  oleh  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,  yang  antara  lain  menyatakan  dalam  rangka pelaksanaan  tugasnya  kepala  desa  di  bidang ketentraman  dan  ketertiban  dapat  mendamaikan perselisihan-perselisihan  yang  terjadi  di  desa. Bahkan,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1979  ini tetap  mengakui  adanya  kesatuan  masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat  istiadat  dan  kebiasaan-kebiasaan  yang  masih hidup di dalam masyarakat.
Kemudian,  dengan  berlakunya  Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mencabut Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1979,  pelembagaan peranan  kepala  desa  sebagai  hakim  perdamaian tetap  dilanjutkan.  Dalam  penjelasan  umum  dari Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  ini dinyatakan, bahwa;
“Berdasarkan  hak  asal-usul  Desa  yang bersangkutan,  Kepala  Desa  mempunyai  wewenang untuk  mendamaikan  perkara/sengketa  dari  pada warganya”.
Selanjutnya,  Pasal  101  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menentukan salah satu tugas dan  kewajiban  Kepala  Desa  adalah  mendamaikan perselisihan  masyarakat  di  Desa.  Sedangkan penjelasannya menyatakan;
“Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat  di  Desa,  Kepala  Desa  dapat  dibantu oleh  lembaga  adat  Desa.  Segala  perselisihan  yang telah  didamaikan  oleh  Kepala  Desa  bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih”.
Namun  demikian  lima  tahun  lebih  kurang undang-undang  tersebut  sudah  dipandang  tidak relevan lagi dengan perkembangan otonomi daerah itu sendiri, sehingga pada tanggal 15 Oktober 2004 Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  secara resmi  diganti  dengan  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004  dengan  nama  yang  sama  (selanjutnya disingkat  UUPD).36  Bila  dilihat,  UUPD  tidak mengatur  kewenangan  Kepala  Desa  sebagai  hakim perdamaian.  Akan  tetapi  kedudukan  Kepala  Desa sebagai  hakim  perdamaian  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k disebutkan salah satu tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah mendamaikan  perselisihan  masyarakat  di  Desa. Sedangkan penjelasannya menyatakan;
“Untuk  mendamaikan  perselisihan,  Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa”.
Peranan  Kepala  Desa  dengan  demikian bukan  hanya  mengurusi  soal-soal  pemerintahan saja,  melainkan  juga  mempunyai  tugas,  kewajiban dan  wewenang  untuk  menyelesaikan  perselisihan atau  mendamaikan  kedua  belah  pihak  dari warganya  yang  bersengketa  dengan  dibantu  oleh lembaga  adat  desa  atau  dengan  membentuk peradilan  desa.  Perdamaian  desa  ini  merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dapat  membantu  kita  mempercepat  penyelesaian sengketa warga desa serta menghindari menumpuknya  perkara  yang  harus  diselesaikan pengadilan.  Dengan  adanya  ketentuan  ini,  maka seharusnya setiap sengketa terlebih dahulu diselesaikan  melalui  lembaga  desa  atau  peradilan desa, baru diteruskan ke pengadilan biasa.
Dari  sudut  kasus  adat  yang  dilakukan, perdamaian  desa  ini  membawa  beberapa  aspek positif,  bahwa  hakim  perdamaian  desa  bertindak aktif  mencari  fakta,  meminta  nasihat  kepada  tetua- tetua  adat  dalam  masyarakat,  putusannya  diambil berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat,  juga putusannya  dapat  diterima  oleh  para  pihak  dan memuaskan  masyarakat  secara  keseluruhan  dan pelaksanaan  sanksi  yang  melibatkan  para  pihak. Hal  ini  menunjukkan  adanya  tenggang  rasa (toleransi) yang tinggi di antara pihak, dan suasana rukun  dan  damai  antara  para  pihak  dapat dikembalikan  serta  integrasi  masyarakat  dapat dipertahankan.  Dari  semua  aspek  proses  peradilan adat ini, maka forum peradilan desa dapat berperan dalam  mengurangi  dan  membantu  masuknya perkara yang akan diselesaikan lewat pengadilan.
Satu  hal  yang  perlu  disadari,  meskipun secara historis culture masyarakat  Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah (secara konsensus), tidak  dengan  sendirinya  secara  empirik  segala  isue atau setiap sengketa pada saat ini dapat diselesaikan melalui  bentuk-bentuk  penyelesaian sengketa alternatif.  Tradisi  saja  tidak  menjamin  dapat menyelesaikan  sengketa  alternatif.  Hal  ini  dapat dimaklumi  karena  terdapat  perbedaan  konteks  dan kompleksitas  sengketa  public  dalam  masyarakat Indonesia  masa  kini  dan  sengketa  dalam  lingkup kelompok  etnis  atau  masyarakat  adat.  Sengketa
dalam  konteks  masyarakat  adat  terbatas  pada sengketa  internal  antara  pendukung  hukum  adat tertentu  yang  mempunyai  kedudukan  relatif egalite r. Sebaliknya sengketa publik dalam masyarakat  Indonesia  masa  kini  terjadi  di  luar lingkup masyarakat adat. Bahkan dalam banyak hal sengketa  publik  seringkali  bersinggungan  dengan politik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  serta  melibatkan  instansiinstansi pemerintah.
Oleh karenanya, bentuk-bentuk penyelesaian  sengketa  alternative  yang  dikenal dalam  masyarakat  tradisional  Indonesia  perlu dikembangkan  ke  arah  penyelesaian  sengketa alternatif modern untuk dapat menampung berbagai sengketa  publik  yang  timbul  dalam  masyarakat Indonesia masa kini. Terdapat fakta yang tidak bisa dipungkiri  bahwa  dewasa  ini  aspirasi  untuk pengembangan  penyelesaian  sengketa  alternative semakin  sering  muncul  ke  permukaan,  terutama dari  kalangan  kumunitas  bisnis.  Sekarang  sudah diterima  bahwa  metode  penyelesaian  sengketa alternatif  memiliki  sejumlah  keuntungan  dan manfaat  jika  dibandingkan  dengan  penyelesaian sengketa  di  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa alternatif  memungkinkan  perkara  ditangani  secara informal,  sukarela,  dengan  kerja  sama  langsung antara  kedua  belah  pihak,  kerahasiaan  terjaga  dan didasarkan pada kebutuhan kedua belah pihak yang menuju kepada penyelesaian yang saling menguntungkan ( win-win solution ).
3.  Penyelesaian  Sengketa  Dengan  Perdamaian (Mediasi)
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  pada Tahun  2000  merekomendasi  agar  Mahkamah Agung  mengatasi  penonggakan  perkara,  maka Mahkamah  Agung  melaksanakan  lokakarya  di Jogyakarta  pada  tanggal  24-27  Desember  2001 merekomendasi  pemberdayaan  pengadilan  tingkat pertama  dalam  menerapkan  upaya  perdamaian yakni;
-  Sema  Nomor  1  Tahun  2002,  memerintahkan hakim agar bersifat aktif melaksanakan ketentuan  Ps.132  HIR/Ps.154  RBG  (jangan hanya Formalitas).
- Sema No.1 Tahun 2002 tidak efektif, disempurnakan/diganti  dengan  Perma  Nomor  2 Tahun.2003  tentang  “Prosedur  Mediasi  di Pengadilan”  dan  dinyatakan  Sema  No.1 Tahun.2002 tidak berlaku.
-  Perma  No.2  Tahun.2003  menimbang  dan berisi ketentuan:
Pertama  :  “mediasi  terintegrasi  dalam proses beracara di persidangan”.
Kedua  :”upaya  perdamaian  tetap
dilaksanakan meskipun sudah  dilakukan  sebelum perkara diajukan ke Pengadilan”. Ketiga  :Sema  Nomor  1Tahun.2002, perdamaian sukarela (voluntary), Perma Nomor 2 Th.2003 terintegrasi. Keempat : Perma Nomor 2 Tahun.2003, mendorong perubahan  cara  pandang Hakim,  Advokad  dan  para pihak. Kelima : Hukum acara tentang mediasi belum lengkap. Disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut disempurnakan dengan Perma No.1 Th.2016 Tentang  Prosedur  Mediasi Di Pengadilan. Tahap-tahap  Mediasi  yang  ditetapkan adalah;
- Pra Mediasi
- Setelah penetapan hari sidang dan dihadiri kedua  pihak,  hakim  mewajibkan  kedua pihak untuk berdamai,-
-  Hakim  wajib  menjelaskan  kedua  pihak tentang  prosedur  mediasi  menurut  Perma Nomor 1 Th.2008 (Ps 7).
-  Hakim  wajib  meminta  para  pihak  jika hadir  pada  sidang  pertama/selambat- lambatnya  2  hari  kerja  berikutnya  untuk memilih mediator.
- Jika dalam waktu 2 hari itu gagal memilih mediator,  maka  kedua  pihak  wajib beritau  kegagalannya  kepada  Ketua Majlis Hakim. Ketua majlis Hakim wajib segera menunjuk Hakim Mediator bersertifikat  dari  Hakim  yang  bukan anggota majlis yang bersangkutan.
-  Kedua  pihak  wajib  beretikat  baik,  salah satu  pihak  bisa  menyatakan  mundur  jika salah satu tidak beretikat baik (Ps. 12).
Tahap proses mediasi adalah: -  5  hari  kerja  sejak  memilih/menunjuk mediator, kedua pihak mengajukan resume  perkara  kpd  mediator  dan  satu sama lain.
-  Proses  mediasi  berlangsung  paling  lama 40  hari  kerja  sejak  mediator  dipilih  atau ditunjuk, atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang  14  hari  kerja  sejak  berahir jangka waktu 40 hari.
-  Jika  disepakati,  mediasi  dapat  dilakukan jarak jauh (Ps. 13).
-  Tidak  menghadiri  pertemuan  mediasi  2 kali  berturut-turut  setelah  dipanggil dengan patut, mediator wajib menyatakan mediasi gagal.
-  Mediator  dapat  menyampaikan  kepada Hakim  pemeriksa  dan  para  pihak  bahwa mediasi tidak layak karena para pihaknya tidak lengkap/ada yang belum dilibatkan.
-  Para  pihak  dapat  sepakat  mengundang seorang/lebih  ahli  dan  harus  sepakat untuk  menerima  pendapat  ahli  sebagai pendapat yang mengikat/tidak (Ps.16).
-  Jika  terjadi  sepakat,  dibuat  tertulis  dan ditandatangani kedua pihak dan mediator.
-  Jika  diwakili  kuasa  hukum,  para  pihak buat persetujuan tertulis.
-  Sebelum  kesepakatan  ditandatangani, mediator  memeriksa  lebih  dahulu  untuk menghindari  hal  yang  bertentangan dengan  hukum,  memuat  etikat  tidak  baik atau tidak dapat dilaksanakan.
-  Para  pihak  wajib  menghadap  kembali kepada  Hakim  yang  memeriksa  pada sidang yang ditentukan
untuk menyampaikan kesepakatan damai.
-  Dapat  diajukan  kepada  Hakim  untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
-  Jika  tidak  menghendaki  akta  perdamaian dari  hakim,  maka  perjanjian  perdamaian harus  ada  klausula  pencabutan  gugatan atau  yang  menyatakan  perkara  telah selesai (Ps.17).
Berikut  bagaimana  cara  bermusyawarah yang tepat adalah sebagai berikut:
- Bersikap tenang;
-  Pilih  pendekatan  terbaik  terhadap  situasi tersebut;
-  Tentukan  waktu  yang  tepat  dan  lakukan permusyawarahan  serta  putuskan  siapa saja yang perlu dilibatkan;
-  Cari  orang  lain  yang  bisa  Anda  ajak bekerja untuk menyelesaikan konflik;
-  Bersama-sama  mengenali  masalah  dan kepentingan  yang  terdapat  pada  konflik tersebut.
-  Gunakan  keterampilan  mendengar  aktif untuk membantu komunikasi :
a. Amati komunikasi non verbal;
b. Bantu dengan komunikasi verbal; dgn cara :
Menyatakan  kembali  :  gunakan kata-kata  sendiri  menterjemahkan  apa yang  didengar  dan  diamati  sendiri  pada orang  lain  dan  tanyakan  kepada  mereka apakah pernyataan itu benar.
Repleksi : beritahu mereka, apakah persepsi  anda  tentang  perasaan  mereka sudah benar?.
Validasi : biarkan mereka kemukakan pendapatnya walaupun sebetulnya anda tidak setuju, hormati dan berusahalah memahami pendapat mereka.
Ringkasan  :  dengarkan  apa  yang mereka  katakan  walaupun  panjang  lebar, kemukakan kepada mereka secara singkat dan  jelas  kemudian  tanyakan  apakah sudah sesuai dengan pendapat mereka.
Keterampilan  dan  tehnik  mediasi adalah sebagai berikut:
- Pra Mediasi;
-  Pelaksanaan  Mediasi;  40  hari dapat diperpanjang lagi 30 hari;
-  Pengorganisasian  Perundingan yang terdiri dari:
1. Mediator;
2.Mediator  mengawasi  para  pihak  ketika memasuki  dan  meninggalkan  ruang perundingan,  terutama  jika  suasana yang masih emosional;
3.  Membiarkan  para  pihak  mengambil tempat duduk sendiri.
5. Pelembagaan. Masalah  pelembagaan  diulas  dengan tujuan  untuk  menggambarkan  pentingnya melembagakan ADR jika diharapkan memegang andil dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa di masyarakat.
Pelembagaan  di  sini  tidak  terbatas  pada
pengertian  adanya  suatu  badan  atau  organisasi, namun  mencakup  adanya  perangkat-perangkat lembaga yang memungkinkan proses perundingan/arbitrase dilakukan di Indonesia.

## Kesimpulan
Dari  apa  yang  diuraikan  pada  bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Penyuluhan  hukum  yang  berkaitan  dengan sosialisasi alternatif penyelesaian perkara perdata  di  luar  pengadilan  di  Desa  Teko Kecamatan  Pringgabaya  Kabupaten  Lombok Timur yang telah dilaksanakan dapat memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan  perlindungan  dan  penegakan  hukum dalam  masyarakat,  dalam  hal  ini  adalah  jika terjadi  masalah-masalah  atau  sengketa  dalam masyarakat  di  sekitar  mereka,  maka  mereka akan mengerti bagaimana alternatif penyelesaiannya tanpa harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.
2. Perhatian masyarakat terhadap materi penyuluhan  yang  cukup  besar  terlihat  dari adanya  rasa  antusiasme  yang  tinggi  dengan diajukannya  berbagai  pertanyaan  kepada  tim suluh,  khususnya  yang  berkaitan  dengan masalah-masalah  atau  sengketa-sengketa  yang mereka  hadapi  baik  perkara  perdata  maupun pidana.

## Daftar Pustaka
Gunawan  Wijaya  &  Ahmad  Yani, Alternatif Penyelesaian  Sengketa;  Seri  Hukum Bisnis, RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2001.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat. Alumni, Bandung, 1999.
M.  Siahaan,  ”Pengkajian  Beberapa  Topik  Hukum
Acara  Perdata”,  dalam Bunga  Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,
Jakarta, 2004.
M.  Yahya  Harahap  (selanjutnya  disebut  M.  Yahya
Harahap  III), Perlawanan  Terhadap Eksekusi  Grose  Akta  Serta  Putusan
Pengadilan  dan  Arbitrase  dan  Standar
Hukum  Eksekusi, Citra  Bhakti,  Jakarta, 1993.
Moh.  Koesnoe, Catatan-catatan  Terhadap  Hukum Adat  Dewasa  Ini, Airlangga  University Perss, Surabaya, 1979. Rachmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa di Luar Pengadilan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
Setiawan, Aneka  Masalah  Hukum  Dan  Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992. Tjok  Istri  Putra  Astitit,  “Pemberdayaan  Hakim Perdamaian  Desa  dalam  Penyelesaian Kasus Adat di  Luar Pengadilan”, dalam Majalah  Musyawarah, Nomor  1  Tahun I, Indonesian  Center  for  Environmental Law, Jakarta, 1997.
Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951 Tentang  Tindakan-Tindakan  Sementara
Untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  5
Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  5 Tahun  1979  Tentang  Pemerintahan Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  22 Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  32
Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 72 Tahun 2005 Tentang  Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  12 Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48
Tahun 2009 Tentng Kekuasaan Kehakiman.